Menerapkan Gaya Kepemimpin Beresonansi (Resonance Leadership) Dalam Organisasi

Menerapkan Gaya Kepemimpin Beresonansi (Resonance Leadership) Dalam Organisasi

Pernahkah Anda melihat dalam suatu demo, seseorang yang dapat mempengaruhi barisan demo untuk mengikuti perintahnya? Ada kalanya si pendemo hanya ikut-ikutan mendapat uang saku atau bekal, tetapi apa benar mereka rela begitu saja untuk berpanas-panas ria? Mereka pun dengan penuh semangat sanggup berjalan berkilo-kilo meter mengikuti sang pemimpin walau si pemimpin berkendara.

Jawaban Anda sebagian benar, pemimpin demo diikuti (bahkan secara fanatik) karena memiliki aura karisma. Namun, sebenarnya buka karisma saja yang dapat menggerakkan pengikutnya hingga begitu fanatik. Ada kekuatan tersendiri yang mampu menggerakkan mereka, yang lebih dikenal dengan daya resonansi.

Resonansi merupakan daya getar sesuatu benda yang dapat menggetarkan benda lain di sekitarnya. Daya resonansi selalu terjadi di sekitar kita dan dapat kita lakukan walau kita tidak memiliki kharisma.

Sebagai contoh, di dalam kelas suatu diklat yang membosankan, jika ada seseorang yang menguap, maka tanpa sadar akan membuat kita ikut menguap. Atau ketika sedang asyik melakukan perbincangan dengan seseorang dengan serius, tanpa sadar gerakan salah seorang akan diikuti dengan lawan bicaranya. Entah dengan sekedar mengubah sikap duduk, coba bersedekap tangan, berkacak pinggang, memegang dagu, dan lain sebagainya.

Daya resonansi itu dapat dipelajari dan bermanfaat bagi kita untuk mempengaruhi sekelompok orang agar mau (tanpa sadar) mengikuti perintah dalam pelaksanaan tugas.

Pemimpin dan Kepemimpinan

Pada banyak literatur, diskursus tentang pemimpin dan manajer memang tidak ada habisnya dibahas, karena keduanya tidak bisa dipisahkan perannya. Seorang pemimpin seharusnya memiliki pengetahuan dan kemampuan manajer, dan sebaliknya seorang manajer pun harus memiliki jiwa kepemimpinan.

Pemimpin yang tidak bisa mengelola sumber dayanya akan gagal dalam kepemimpinannya, begitu juga seorang manajer yang tidak bisa memimpin akan gagal dalam aktivitas manajerialnya. Artinya, seorang pemimpin sudah sepatutnya memiliki kemampuan mengelola diri dan sumber daya yang berada di sekitarnya.

Tidak dapat dipungkiri, saat kita berbicara tentang pemimpin tentu saja berhimpitan dengan aspek kepemimpinan. Kepemimpinan (leadership) menurut Swanburg (1995) adalah suatu proses yang memengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut George Tery (1986), kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan suka rela untuk mencapai tujuan kelompok.

Jadi, kepemimpinan menekankan pada proses perilaku yang befungsi di dalam  dan di luar organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan manajemen adalah pengoordinasian dan pengintegrasian semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasisan, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan.

Seorang pemimpin dianggap sebagai manajer karena memiliki kekuasaan sebagai pemimpin berdasarkan azas legitimasi atau otoritas. Pegawai sebagai staf atau bawahan akan menuruti perintahnya karena takut dengan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan bukan karena azas legitimasi semata, tetapi karena personalitas atau kewibawaan yang dimiliki. Dia disegani umumnya karena memiliki kecakapan kewibawaan terhadap bawahan karena didukung oleh sikap dan perilakunya.

Pemimpin hanya merupakan sumber informasi dan melakukan pengendalian secara minimal. Dia hanya menyampaikan hasil analisis masalah dan alternatif tindakan, sedangkan keputusan sebaiknya berdasarkan kesepakatan kelompok. Prakarsa dapat saja diusulkan dari bawahan/kelompok, sedangkan pemimpin hanya memberikan alternatif serta tanggung jawab keberhasilan berdasarkan kelompok.

Pengertian Resonance Leadership

Kepemimpinan beresonansi adalah aspek yang dapat melahirkan seorang pemimpin beresonansi. Dr. Anne McKee, seorang pengajar di the Singapore Institute of Management, dalam bukunya “Resonant Leader“, menjelaskan suatu cara untuk memahami bagaimana orang dapat mengembangkan Emotional Intelligence (EI) dan memaintain resonant leader melalui – mind, body, heart and spirit.

People understand the “what” of leadership: the strategy, implementation, and control. What only a few understand is the “how” of leadership. This involves moving people through guiding emotions & passion. Resonance leader are adept at painting compelling pictures that inspire their subordinates.

Mengapa Emotional Intelligence (EI) kini sangat dibutuhkan selain Intelligence Quotion (IQ) oleh manager, karena pegawai membutuhkan pimpinan yang berfungsi sebagai “emotional shock absorber” yakni mereka ingin diresonansi atas respek yang dimilikinya berdasarkan hubungan kepercayaan yang dibangun.

Oleh karena itu, mereka berharap pimpinan memiliki integritas dalam bersikap secara emosional berdasarkan kepercayaan dan kejujuran dalam berhubungan dan berkomunikasi, dalam hal yang sama, mereka juga harus berjuang untuk bertahan di tengah kondisi ekonomi dan pengaruh globalisasi yang penuh ketidakpastian.

Pemimpin yang memiliki resonant leadership dapat menginspirasi melalui ekspresi passion, commitment, dan perhatian penuh kepada pegawai. Melalui keberanian dan harapannya, pegawai akan terstimulasi dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan organisasi.

Pemimpin yang dapat menciptakan resonansi yang baik adalah pemimpin yang memiliki intuisi untuk bekerja keras mengembangkan EI melalui: kompetensi atas self-awareness, self-management, social awareness dan relationship management.

Lebih lanjut, pemimpin dapat mengarahkan emosinya melalui hope, compassion, enthusiasm, dan excitement untuk dapat memberikan hasil resonansi terbaik untuk menciptakan kultur organisasi yang baik. Kesalahan besar terjadi dalam organisasi adalah saat para eksekutif dan manajer terlalu sibuk hingga tak mampu mengembangkan mind, body & behaviour dalam menghadapi tantangan yang tak pernah berakhir di setiap waktu.

Langkah Menjadi Pemimpin Beresonansi di Organisasi

Setelah memahami makna tentang kepemimpinan, minimal kita bisa menerapkan dalam organisasi di mana kita berada. Namun, banyak faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas sebagai pemimpin yang baik.

Bukan sekedar kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan atau Intelligent Quotion (IQ), namun juga dipengaruhi oleh faktor kecerdasan sosial atau Emotional Quotion (EQ) dan Spiritual Quotion (SQ), sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang tidak sekedar berwibawa atau kharismatik semata, tetapi mampu menggerakkan staf pegawai atau bawahan agar bisa melaksanakan tugas dengan baik.

Pemimpin yang baik perlu memahami faktor-faktor tersebut dengan menghindari sikap dan perilaku negatif karena akan berdampak pada lingkungan organisasi. Memang kecerdasan berpikir (IQ) sangat dibutuhkan bagi pimpinan dalam menjalankan organisasi, tetapi kecerdasan emosional juga sangat mempengaruhi kinerja organisasi, terutama dalam bersikap dan bertindak yang akan mempengaruhi bawahan atas resonant leader yang dimilikinya.

Kemampuan pimpinan dalam bersikap dan bertindak akan mengartikulasi, merespons setiap kejadian atau peristiwa yang dihadapi. Hal ini merupakan sikap kunci utama dalam meresonansi perilaku karyawannya.

Di bawah ini beberapa hal yang harus diperhatikan pemimpin untuk dapat meresonansi lingkungannya.

Pertama, pemimpin perlu memiliki visi. Seorang pemimpin harus memiliki impian apa yang akan dicapai pada saat dia diberi amanah oleh organisasi baik secara legitimasi maupun secara informal. Dengan adanya kejelasan visi, kita dapat menjabarkan ke dalam strategi dan tahapan untuk merealisasikan. Semakin terinci dan jelas, maka akan mempermudah kita dalam meberikan beberapa keputusan atau rencana kegiatan.

Pemimpin sangat perlu menjelaskan visi kepada bawahan. Sosialisasi visi kita kepada bawahan sangat penting, agar mereka memahami tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Pemahaman tersebut akan memberi motivasi dan kesadaran bagi bawahan atas tanggung jawabnya dalam menyukseskan tujuan.

Kedua, pemimpin perlu memahami gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan tidak sekedar kehendak atau kesukaan kita, akan tetapi harus disesuaikan dengan kondisi dan karakter organisasi atau jabatan dan amanah yang diberikan. Selain itu perlu juga penyesuaian atau fleksibilitas dalam bertindak. Kapan harus otokratis atau demokratis, bergantung pada saat apa Anda berhadapan dengan pegawai dan ragam tugas yang ahrus dilakukan.

Ketiga, hendaknya pemimpin mempelajari ketentuan dan aturan yang berlaku. Hal tersebut sangat penting agar kita tidak semena-mena dalam bertindak atau memberikan perintah, pegawai dapat menolak perintah apabila tugas yang diberikan akan melanggar ketentuan atau melakukan penyimpangan hanya karena kepentingan pemimpin.

Keempat, pemimpin juga hendaknya menjaga kepercayaan kolega. Organisasi pasti memiliki mitra kerja baik antarbidang dan bagian maupun eksternal organisasi. Dalam hal ini pemimpin perlu melakukan elaborasi di level intern dan ekstern dalam pelaksnaan tugas, terutama jika tugas yang ditetapkan membutuhkan kerjasama dengan pihak terkait.

Kelima, pemimpin melakukan kaderisasi kepemimpinan. Hal ini terkadang dilupakan oleh seorang pemimpin. Kaderisasi kepemimpinan sangat diperlukan demi keberlanjutan organisasi. Pemimpin yang mumpuni adalah pemimpin yang mampu mencetak pemimpin baru.

Demikian, semoga bermanfaat!

Sumber Pustaka: 
1) Resonance and Leadership: Inspiring through Hope and Vision, Article by Dr. Anne McKee.
2) Adopsi dari materi paparan DR. Didik Mukrianto, SH. MH. (Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna: Kepemimpinan dan Pemimpin yang Berwatak dan Berjiwa Sosial, pada Diklat Pemberdayaan Pemuda Bidang Manajemen Organisasi Kepemudaan, Webinar yang diselenggarakan PP-PON Kemenpora, September 2020).

1
0
Transparansi vs Kerahasiaan Data:  Perspektif Lain Membaca Data COVID-19 di Indonesia

Transparansi vs Kerahasiaan Data: Perspektif Lain Membaca Data COVID-19 di Indonesia

Sebenarnya saya bukan ingin mbalelo atas aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik di penghujung bulan Ramadhan 2020 yang lalu. Namun, menjelang lebaran kemarin akhirnya saya “mudik” dari Kalimantan Timur ke Jakarta karena sebuah panggilan dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

Di sisi lain, pemerintah juga menerbitkan aturan “relaksasi” yang membolehkan seseorang bepergian, dengan persyaratan yang cukup ketat. Maka, saya pun termasuk di antara mereka yang menjalani “kelonggaran” di tengah pandemi ini.

Adanya SK dari kantor pusat yang meminta saya untuk kembali ke Jakarta, rasanya sudah memenuhi syarat sebagai pengecualian atas beberapa larangan bepergian. Akan tetapi tentu saja saya harus direpotkan dengan syarat lainnya (tes kesehatan COVID-19) untuk bisa memperoleh tiket penerbangan.

Berbekal nasehat dari pengalaman kawan sebelumnya, saya sudah persiapkan segalanya – terutama memberi spare waktu lebih awal menuju bandara. Benar saja, saat di bandara Sepinggan, Balikpapan, saya harus melewati beberapa pos area pemeriksaan yang cukup ketat dengan antrian yang memakan waktu lama.

Alhamdulillah. Ternyata kuncinya adalah ketenangan dan menjaga kesehatan, agar suhu tubuh tidak terdeteksi melebihi persyaratan. Jika tidak, saya pastinya akan dikandangkan menuju area isolasi yang telah disediakan. Atau minimal harus kembali lagi keesokan hari, dengan risiko menunda jadwal keberangkatan. Ribet.

Cerita dari Sopir Taksi Bandara

Beberapa jam melintasi samudera pemisah Kalimantan dan Pulau Jawa, pesawat pun mendarat di Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Suasana terasa lengang. Saya pun dicegat oleh petugas kesehatan karantina dengan memeriksa surat-surat keterangan dinas dan surat kesehatan. (Selain tiket, memang para penumpang harus membawa map berkas persyaratan lain untuk dicek kebenarannya oleh para petugas).

Dengan tidak membuang waktu lagi, saya pun segera memesan taksi. Sepertinya pilihan itu lebih bijak daripada naik bis DAMRI seperti biasa. Terlihat sopir taksi dengan gesit mengangkat barang-barang saya, memasukkannya ke dalam bagasi (plus menyemprot barang saya dengan disinfektan).

Tak lupa, pak sopir senantiasa membilas tangannya dengan cairan dari botol Hand Sanitizer (HS). Saat ditawari, terpaksa saya tolak karena saya pun membawa HS di tas saya sendiri. Ohiya, tentunya saya juga tetap bermasker ria.

Dalam perjalanan dari bandara ke kediaman saya di Bekasi, kami pun bercerita tentang banyak hal. Mulai dari keluhan sepinya pelanggan taksi akibat kebijakan PSBB dan kondisi Jakarta sebagai episentrum wabah mematikan dengan pelbagai peraturan ketatnya, hingga pahitnya dampak yang dirasakan para pengemudi taksi. Ada kekhawatiran terkena wabah, tetapi kebutuhan ekonomi juga harus dicukupi. Dilematis.

Obrolan menjadi semakin menarik tatkala saya bertanya apakah dia tidak merasa kuatir dengan membawa berbagai penumpang, entah dari lokal maupun internasional. Bukankah peluang penularan penyakit menjadi lebih tinggi.

Dia katakan, “Perusahaan kami telah mengantisipasi dengan kebijakan protap kesehatan yang meminimalisir risiko terjangkit COVID-19. Bahkan, kepada saya pun telah dilakukan tes kesehatan (Rapid test COVID-19) secara random oleh perusahaan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan.”

Kerahasiaan Data Demi Reputasi Perusahaan

Saya pun lanjut bertanya terkait dengan kesehatan para pramugari. Pastinya mereka juga memiliki risiko tertular virus dari penumpang. Seperti yang kita ketahui, awal penyebaran COVID-19 ditengarai karena adanya WNA dari negara terjangkit COVID-19 yang masuk ke wilayah Indonesia. Namun uniknya, saya tak pernah mendengar kabar bahwa ada pramugari yang terjangkit corona.

Sang sopir taksi pun menceritakan apa yang diketahuinya dari penuturan pilot atau pramugari yang menjadi penumpangnya. Biasanya mereka naik taksi karena kebetulan tertinggal jemputan mobil perusahaan. Kata mereka, terhadap para awak pesawat secara berkala dan random selalu dilakukan tes kesehatan.

Tes dilakukan secara random dan tidak serentak, agar diketahui secara pasti kondisi kesehatan awak pesawat. Jika mereka diberitahu sebelumnya, kemungkinan besar awak pesawat yang merasa terjangkit justru akan menghindari tes tersebut. Maka peluang akurasi hasil tes pun menjadi berkurang.

Uniknya lagi, setelah tes tersebut, dia (atau mereka) tak pernah diberitahu hasilnya. “Lho, jika seandainya ada yang beroleh hasil test positif bagaimana?”, sergah saya. Sang sopir menjawab, “Justru itu kita tak pernah tahu. Perusahaan selalu merahasiakan demi menjaga reputasi. Kemungkinan, pegawai yang positif tersebut di-off-kan, dirumahkan, atau dipindahkan ke tempat lain, dsb.”

Hmmm… ini adalah suatu fenomena menarik. Mungkin inilah jawaban atas rasa penasaran saya selama ini. Sering kali kita bersilang sengketa atas data terkait masyarakat yang terjangkit virus yang selalu diinfokan secara berkala setiap hari. Rasanya kok pemerintah tidak transparan. Tetapi setelah menyimak penjelasan sopir taksi itu, saya merasa mungkin ada maksud baik dari ke-tidaktransparan-an itu.

Transparansi dan Berbagai Perdebatan yang Mewarnai

Transparansi data di satu sisi tidaklah menjadikan kita merasa aman dan nyaman. Karena beragam opini atau pendapat di masyarakat justru menjadikan kehebohan, serta menjadi polemik antara masyarakat dan pemerintah untuk menyikapinya secara bijak. Ada kalanya sebagian masyarakat yang senang membuat kisruh dengan beralasan kepentingan (politik) tertentu, dan ada pula yang memang menginginkan suatu transparansi data yang sesungguhnya.

Bukannya saya ingin berpolemik atau dianggap pro anti-lockdown. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat selama ini, selalu terjadi stigmatisasi antara yang setuju negeri ini lockdown total dan berharap wabah segera melandai, dengan yang berbeda pendapat.

Di sisi lain, masyarakat juga ingin terlepas dari belenggu, demi bisa beraktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk di antaranya perusahaan, karena mereka pun menyadari bahwa pemerintah tidak akan mampu berlama-lama menanggung beban memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, perusahaan juga sudah menumpuk hutangnya demi menggaji karyawan atau sekedar menutup biaya operasional. Merekapun tidak ingin perusahaan berujung kepailitan atau bangkrut. 

Telah berbulan-bulan kita bergelut menghadapi wabah virus yang hingga saat ini pun belum ditemukan obatnya. Kegalauan dan kegelisahan masyarakat dan pemerintah kini mencuatkan istilah baru, “Berdamai dengan COVID-19”, sebuah istilah yang menambah dilema karena sebagian orang sulit menerimanya dengan legawa.

Di satu sisi satgas COVID-19 maupun para tenaga kesehatan harus berjuang untuk menangani pasien yang terjangkit virus. Tak jarang perjuangan mereka berujung kematian karena masa inkubasi virus menjadikannya cukup lama terdeteksi, sekitar 14 – 21 hari. Sementara itu, ada sebagian masyarakat dan pihak pemerintah ingin lakukan pengenduran kebijakan lockdown lokal atau PSBB.

Pelonggaran ini demi menghadapi realisasi hidup, di mana banyak pula masyarakat dan perusahaan yang terdampak secara ekonomi menuju kemiskinan dan kebangkrutan. Ah, bukankah pemerintah juga sedang kalang kabut memotong anggaran operasional demi memfokuskan alokasi anggaran untuk mengatasi wabah di berbagai pelosok negeri.

Kedewasaan Memaknai Transparansi Data

Tatkala awal terjadinya wabah, saya tertarik dengan data wabah yang diungkap. Jiwa auditor yang senantiasa peka terhadap angka membuat saya gusar atas transparansi data tersebut,  sehingga timbul pemikiran membuat artikel tentang transparansi data. Namun dalam perjalanan waktu, saya pun tersadar bahwa angka yang ternampak bisa berdampak menimbulkan persepsi yang beragam bergantung pada tujuan maksud dari ungkapan data tersebut.

Kembali pada permasalahan dalam obrolan dengan sopir taksi, saya hanya memberikan simpulan pendapat pribadi. Ada kalanya perlu kerahasiaan data demi kepentingan tertentu. Seperti perusahaan yang selalu menjaga reputasinya demi kelancaran bisnis, tetapi bukan berarti melakukan pembiaran.

Mereka tetap komitmen untuk memantau kesehatan pegawainya yang cukup rentan selalu berhadapan dengan pelanggan yang beragam dan berasal dari berbagai daerah yang mungkin terjangkit virus saat ini.

Tapi di sisi lain, kita selaku masyarakat ingin selalu tahu perkembangan wabah secara transparan agar dapat mengantisipasinya dengan baik. Kedewasaan masyarakat dalam menelaah atau memperoleh informasi dari berbagai media masih perlu ditingkatkan. Karena kesulitan menangkap dan memahami maksud dari ungkapan data tersebut tanpa memahami tujuannya akan membuat kita mislead.

Apalagi jika ada sebagian kelompok yang mencoba atau hanya ingin sekedar “memancing di air keruh”, lalu menimbulkan kepanikan sesaat. Ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan justru berdampak negatif, menggoyahkan sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Epilog

Adanya ragam penafsiran atas wabah di masyarakat membuat pemerintah menghadapi kesulitan dalam menetapkan suatu kebijakan. Dalam hal ini memang membutuhkan keahlian dalam berkomunikasi kepada publik, selain keahlian dalam merumuskannya.

Kondisi tidak normal atau force major dalam waktu lama memang baru kali pertama kita alami. Tak satu pun negara yang bisa mengatasi secara sukses dalam sekejap mata, terkecuali negeri yang kecil dengan penduduk yang bersifat homogen.

Sementara itu, negeri kita merupakan negara terbesar keempat di dunia dari jumlah penduduknya, yang bersifat heterogen, dengan jangkauan wilayah yang sangat luas, ditambah ragam kepentingan baik sosial, politik dan ekonomi. Hal ini yang perlu kita sadari, faktor-faktor penyebab sulitnya untuk bersikap bijak.

Rasanya saya belum menemukan artikel yang memuaskan diri dan bisa menjadi acuan sebagai solusi mengatasi kondisi yang terjadi, selain kesepakatan bahwa ujian ini tak akan selesai jika kita semua tidak bisa berkomitmen bersama untuk saling bahu membahu.

Ah, sungguh ini pun akan jadi bahan gunjingan atau perdebatan yang tak habis-habisnya. Ataukah kita berharap, jangan-jangan sang wabah pergi begitu saja tiba-tiba, karena tak tahan dengan bangsa ini yang lebih senang bergunjing untuk berdebat tanpa akhir?

Bekasi, Jelang Lebaran tahun 2020.

3
0
Tiga Faktor Penting Untuk Menghambat Serangan Wabah COVID-19

Tiga Faktor Penting Untuk Menghambat Serangan Wabah COVID-19

Saya bukanlah dokter kesehatan atau ahli epidemiologi, bukan juga ahli virus (virolog), tapi hanya seorang awam yang merasa gundah melihat kekisruhan yang terjadi di tengah wabah COVID-19 yang tengah melanda dunia – termasuk negeri kita tercinta.

Akibat pesatnya kemajuan teknologi, di mana informasi begitu mudah didapat, justru terkadang membuat kita menjadi gamang dan galau atas berita atau artikel yang kita terima. Kepanikan kita terjadi tidak sekedar karena ganasnya virus yang mematikan, tetapi juga kekhawatiran akibat informasi yang saling tumpang tindih dan kadang saling kontradiktif.

Belum lagi, banyak muncul sikap ketidakpercayaan atas kebijakan pemerintah dalam mengatasi wabah virus ini. Virus yang secara tiba-tiba menyerang orang di lingkungan kita, yang kita kenal, juga yang kita sayangi.

Prediksi Penyebaran Virus

Membaca lansiran berita dari berbagai media, kita mengetahui bahwa merebaknya wabah COVID-19 berawal pada tanggal 2 Maret 2020. Pada hari itu ketika Presiden Joko Widodo memberikan maklumat tentang adanya dua kasus warga Indonesia terkena virus corona.

Penderita COVID-19 yang pertama diketahui ini tinggal di Depok, diduga tertular dari warga negara asing Jepang yang terbang dari Malaysia ke Jakarta. Selanjutnya, terungkap bahwa wabah semakin pesat menyebar, terutama di sekitar Ibukota Jakarta.

Dalam artikelnya, Iqbal Elyazar dan koleganya, seorang peneliti dari Eijkman Institute, memprediksi apabila pemerintah tidak melakukan intervensi, penyebaran virus corona yang terus meningkat berdasarkan deret ukur ini, akan menjangkiti hingga 71.000 orang Indonesia pada akhir April 2020.

Wabah COVID-19 akan semakin merebak dengan cepat menjalar ke seluruh pelosok negeri apabila pemerintah Indonesia tidak menerapkan kebijakan dengan tepat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah, selain belajar dari kasus di beberapa negara yang juga terjangkit virus, juga harus memerhatikan beberapa faktor penting.

Faktor penting tersebut di antaranya ialah kualitas fasilitas kesehatan, faktor luas wilayah dan jumlah penduduk, serta faktor budaya berupa momen atau acara besar yang dapat memicu sebaran wabah semakin luas.

Faktor Kualitas Kesehatan

Dalam hal faktor kualitas kesehatan, yang perlu diperhatikan adalah tentang kualitas tenaga kesehatan, kualitas peralatan, dan juga perlengkapan. Adapun indikator penting yang biasa digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan pemerintah dalam penanganan pasien terkait dengan wabah penyakit adalah indikator CFR (Case Fatality Rate).

Indikator yang juga disebut sebagai tingkat fatalitas tersebut menghitung persentase jumlah pasien/kasus yang meninggal akibat terjangkit virus dibandingkan dengan jumlah pasien/kasus yang terkonfirmasi terkena virus secara positif. Semakin rendah rasio CFR, menandakan kualitas manajemen kesehatan telah memenuhi standar kesehatan yang baik.

Indikator tersebut seolah menjadi indikator utama dalam penanganan wabah virus COVID-19 karena selalu menjadi fokus bagi masyarakat dan dunia. Setiap hari rasio tingkat fatalitas selalu dimutakhirkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization). Di Indonesia, rasio tersebut juga dimutakhirkan setiap hari oleh Satuan Tugas COVID-19 Nasional dan diumumkan oleh juru bicaranya.

Faktor Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Faktor kedua ini terkait dengan mobilitas atau pergerakan penduduk yang dapat membantu mengidentifikasi sebaran virus. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini berbeda dengan virus corona pada awal ditemukan. Akibat mutasi genetik, virus ini tidak lagi ditularkan dari binatang kelelawar kepada manusia, melainkan menular antar manusia.

Dengan demikian pemerintah perlu memperhatikan pergerakan penduduk, terutama penduduk yang disinyalir terjangkit virus atau penduduk yang sehat tetapi bertindak sebagai pembawa virus (carrier). Mereka, disebut juga sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG), justru berpotensi menularkan kepada penduduk yang sehat lainnya.

Sedangkan dalam kaitannya dengan mobilitas ini, perlu juga diperhatikan luas wilayah dan jumlah penduduk yang terjangkit virus, serta kemungkinan mereka melakukan pergerakan. Semakin kecil wilayah tersebut maka semakin besar peluang penyebaran virus di antara para penduduk.

Oleh karena itu, dalam dunia epidemiologi, untuk mengamati penyebaran wabah tidak hanya harus diamati dari tingkat kematian fatal atau Case Fatality Rate (CFR). Akan tetapi, kita perlu juga memperhatikan angka kematian kasar yang dikenal dengan istilah Case Mortality Rate (CMR). 

Angka kematiaan kasar ini adalah sebuah indikator yang menghitung persentase penduduk yang meninggal karena terjangkit virus dibandingkan dengan jumlah populasi di wilayah tersebut.

Adanya indikator CMR ini dapat digunakan untuk secara lebih objektif menganalisis mengapa negara Italia atau Spanyol mengalami serangan wabah begitu cepat dan meningkat dengan drastis?

Hal ini disebabkan oleh luas wilayah dan padatnya jumlah penduduk di negara tersebut. Berarti bisa dibayangkan dengan adanya pergerakan atau mobilitas penduduk, terutama yang terjangkit virus – baik itu yang menunjukkan gejala ataupun OTG, akan makin besar peluang menularkan kepada penduduk yang sehat.

Negara Italia dan Spanyol merupakan negara di Eropa yang memiliki tingkat fatalitas cukup  tinggi. Beruntungnya, negara-negara tersebut juga memiliki standar fasilitas kesehatan yang sangat baik sehingga tingkat kesembuhan penduduknya juga cukup tinggi.

Untuk Indonesia, beberapa wilayah yang perlu dikhawatirkan ialah provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Di antaranya provinsi yang berada di Pulau Jawa. Penduduk di pulau tersebut sangat rentan terkena wabah COVID-19, terutama Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi terpadat di Indonesia.

Oleh karena itu berdasarkan data penyebaran wabah, logis jika Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah episentrum COVID-19 di Indonesia. Selain Provinsi DKI ini, provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa juga memberikan kontribusi terbesar terhadap data wabah secara nasional – baik karena jumlah penduduk yang terkonfirmasi positif menderita virus maupun yang meninggal. Porsinya berkisar hingga 60%.

Faktor Budaya

Salah satu faktor yang juga penting diperhatikan dalam penanganan wabah ini adalah faktor budaya. Dalam budaya, dikenal adanya momen atau acara kegiatan besar yang terjadi di masyarakat. Adanya suatu hari perayaan atau kegiatan besar menimbulkan kerumunan manusia yang saling bersinggungan, yang dapat memicu sebaran virus yang semakin meningkat.

Sebagaimana kita ketahui, China merupakan negeri yang pertama kali mengalami serangan corona. Wabah itupun menular dengan begitu pesat, karena pada saat itu di bulan Januari – Februari sedang terjadi perayaan besar. Banyak masyarakat yang berkumpul untuk merayakan Tahun Baru Masehi dan Hari Raya Tahun Baru China.

Demikian halnya di Indonesia, mengingat penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam, maka bulan April – Mei 2020 diperkirakan menjadi momentum banyaknya pertemuan masyarakat.  Akan terjadi perayaan besar dengan tibanya bulan Ramadhan dan Hari Raya Idhul Fitri. Akan terjadi pergerakan antarwilayah dan pertemuan-pertemuan.

Pada bulan Ramadhan masyarakat muslim akan menjalankan ibadah puasa sebulan penuh di siang hari. Malam harinya, ibadah sholat tarawih berjamaah diadakan di masjid-masjid atau mushola di seluruh pelosok negeri.

Ketika usai berpuasa di siang hari, maka pada sore hari akan banyak bermunculan pasar-pasar yang menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Kerumunan penduduk akan terjadi di sepanjang jalan dalam rangka transaksi makanan di pasar-pasar dadakan tersebut. Dengan demikian akan terjadi pergerakan penduduk yang saling bersentuhan secara besar-besaran pada saat itu.

Demikian pula sebagai puncak acara, pasca sebulan penuh berkegiatan Ramadhan, maka akan diakhiri dengan perayaan Idhul Fitri atau Lebaran. Pada umumnya umat muslim bersama seluruh anggota keluarganya akan berkumpul di lapangan, di banyak tempat, untuk mengadakan Sholat Idhul Fitri Bersama.

Seusai sholat Idhul Fitri tersebut mereka akan berjabat tangan, saling bermaaf-maafan. Dengan demikian, lagi-lagi pergerakan penduduk dan kesengajaan untuk saling bersentuhan satu sama lain terjadi pada saat itu. Mengingat sudah melekatnya tradisi ala Ramadhan dan Idul Fithri ini, rasanya sulit untuk melakukan social disctancing.

Satu hal lagi yang patut diperhatikan, menjelang Hari Raya Idhul Fitri, sesuai tradisi masyarakat akan terjadi eksodus besar-besaran penduduk kota menuju daerah-daerah. Kepulangan ke kampung halaman yang disebut sebagai mudik ini dimotivasi untuk berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara.

Seperti kita ketahui, wilayah kota terutama di Pulau Jawa merupakan daerah episentrum penduduk yang terjangkit atau pembawa virus COVID-19. Dengan adanya mudik dan belajar dari China, bisa dibayangkan betapa mengkhawatirkannya potensi penularan virus corona di Indonesia pada periode April – Mei itu. Sangat bisa tak terkendali dalam hal kecepatan dan jumlah kasusnya.

Epilog

Saat ini, kebijakan pemerintah di Indonesia tampaknya telah memperhatikan ketiga faktor penting tersebut. Hanya saja, indikator yang setiap hari disebut selalu pada masalah angka fatalitas, tanpa menyebut angka kematian kasar yang mempertimbangkan jumlah penduduk dan luasan wilayah.

Bagi penulis, hal itu menimbulkan kekhawatiran karena menambah kepanikan di masyarakat. Semestinya, informasi pun perlu lebih berimbang. Alangkah baiknya jika informasi diimbangi dengan indikator lain yang memperhitungkan luas wilayah dan jumlah penduduk, sehingga masyarakat dapat berlaku tetap waspada dan justru semakin sadar untuk tetap menerapkan physical distancing tanpa merasa panik.

1
0
Perlukah Dewan Pengawas pada KPK?

Perlukah Dewan Pengawas pada KPK?

Salah satu pasal kontroversial dalam Rancangan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) – sebenarnya sudah sah menjadi UU KPK tetapi masih kontroversial dalam penerapannya di masyarakat – yakni perlunya Dewan Pengawas KPK.

Landasan pikir atas perlunya kehadiran Dewan Pengawas KPK ialah perlunya kontrol yang baik bagi pelaksana (eksekutif) guna membentuk tata kelola organisasi yang baik.

Pada dasarnya keberadaan Dewan Pengawas telah sesuai dengan teori keagenan (agency theory). Dalam konsep teori keagenan diyakini perlunya tindakan sebagai solusi atas ketidakpercayaan owner atau stakeholder kepada eksekutif atau pelaksana yang diberi amanah.

Namun, terdapat kesimpangsiuran fakta tentang adanya usulan Dewan Pengawas yang dibentuk. Pertama, ada yang menyatakan bahwa dibentuknya Dewan Pengawas merupakan bentuk intervensi presiden untuk menciptakan keseimbangan.

Pendapat ini dilatarbelakangi keyakinan bahwa lembaga KPK telah menyimpangkan amanah yang diberikan kepadanya sehingga KPK menjadi lembaga superbody. Seusai terpilihnya komisioner KPK sebagai dewan eksekutif berdasarkan hasil seleksi oleh panitia seleksi (pansel), maka presiden akan menunjuk anggota dewan pengawas secara prerogatif.

Hal kedua, dibentuknya Dewan Pengawas bertujuan agar komisioner atau eksekutif tidak melakukan penyimpangan atas amanah/wewenang (abuse of power) yang diberikan kepadanya. Karena ada yang merasa dalam pelaksanaan tugas – terutama dalam penyadapan (sebagai bagian dari metodologi dalam tugas) – tidak ada yang dapat mengontrol apakah layak atau tidak dilakukan.

Jika ditelisik lebih jauh lagi, rasa-rasanya dari fenomena/fakta yang terjadi justru menimbulkan kekisruhan atau kesimpangsiuran atas penyimpangan wewenang tersebut.

Yang pertama, dibentuknya Dewan Pengawas justru akan menjadi alat kontrol presiden terhadap KPK. Dengan kata lain, presiden mempunyai wewenang untuk menghentikan kegiatan penyadapan jika “kepentingan” presiden terganggu.

Yang kedua, pendapat yang dikaitkan dengan prinsip tata kelola organisasi sebagai alasan perlunya dibentuk Dewan Pengawas justru menunjukkan kekurangpahaman atas dasar pendirian lembaga ini. Dewan Pengawas memang dibutuhkan dalam organisasi pada kondisi yang normal.

Namun, lembaga KPK justru dibentuk karena adanya kondisi yang tidak normal, yakni tidak berjalan dengan baiknya lembaga aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencegah dan memberantas korupsi.

Dewan Pengawas Dalam Tata Kelola Organisasi Korporasi

Saya mencoba jelaskan sedikit tentang Dewan Pengawas dalam dunia korporasi karena ada pengamat politik yang menyatakan bahwa perlunya dibentuk Dewan Pengawas telah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Padahal sesungguhnya peran Dewan Pengawas tidak mesti mensyaratkan bentuk unit atau struktur organisasi baru secara tersendiri. Terkait dengan peran tersebut, dalam diskusi corporate governance sering ditemukan istilah one-tier system dan two-tier system.

One-tier system banyak dipakai di negara anglo-saxon seperti Amerika Serikat (US), Kerajaan Inggris (UK), Kanada dan Australia. Sedangkan two-tier system banyak dipakai di negara Eropa daratan seperti Jerman, dan Belanda. Indonesia termasuk negara yang menganut sistem two-tier system.

Dalam one-tier system, peran dewan komisaris (pengawas) dan peran dewan direksi (pelaksana/eksekutif) dijadikan dalam satu wadah. Wadah ini disebut board of director (BOD). Penyatuan ini membuat tidak jelasnya peran dari pengawas dan pelaksana. Sedangkan di dalam two-tier system, peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas. Dewan komisaris akan mengawasi kerja dewan direksi.

Di dalam one-tier corporate governance system, terdapat empat tipe struktur board:

  1. Semua direktur eksekutif adalah anggota board. Top managers, yang adalah juga anggota board ini, banyak ditemukan pada perusahaan kecil, perusahaan keluarga dan start-up business.
  2. Mayoritas anggota board adalah direktur eksekutif. Di struktur ini ada direktur non-eksekutif dalam board tetapi jumlahnya sedikit (minoritas).
  3. Mayoritas adalah direktur non-eksekutif. Sebagian besar dari direktur non-eksekutif ini adalah direktur independen.
  4. Semua non-eksekutif direktur adalah anggota board. Banyak ditemukan dalam organisasi non-laba. Struktur ini hampir mirip dengan struktur two-tier Eropa.

Untuk two-tier corporate governance system, struktur yang ada terdiri dari dua board:

  1. Dewan pengawas (supervisory board). Dewan ini terdiri dari direktur non-eksekutif independen dan direktur non-eksekutif tidak independen (connected).
  2. Dewan pelaksana (executive board). Dewan ini terdiri dari semua direktur pelaksana spt. CEO, CFO, COO, CIO (C-level management).

Kolektif Kolegial Pimpinan KPK Dalam Pelaksanaan Kewenangan

I. Pendirian, Tugas dan Wewenang Khusus KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disebut juga sebagai UU KPK), adalah instansi penegak hukum independen dalam tugas dan wewenang, khususnya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang dari UU KPK, alasan-alasan dari didirikannya KPK adalah:

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai dengan diundangkannya UU KPK dianggap belum dilaksanakan secara optimal (dalam hal ini oleh Kepolisian dan Kejaksaan), sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan, karena korupsi telah merugikan keuangan dan perekonomian negara maupun menghambat pembangunan nasional; dan Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi (dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan) belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi yang diakui telah terjadi secara sistematik dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (disebut juga UU Anti Korupsi), tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) yang pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Dalam hal ini, amanah pemberantasan dengan cara yang luar biasa diletakkan pada KPK.

Adapun tugas dari KPK secara rinci adalah:

melakukan koordinasi dengan Instansi lainnya yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan); melakukan supervisi terhadap instansi lainnya yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan); melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

II. Dewan Komisioner KPK

Berdasarkan Pasal 21 UU KPK, KPK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang beranggotakan lima orang komisioner dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang harus bekerja memimpin KPK secara kolektif selaku penyidik dan penuntut umum, dengan salah seorang di antara mereka berkedudukan sebagai ketua serta yang lainnya berkedudukan sebagai wakil-wakil ketua.

III. Delegasi Kewenangan Komisioner-komisioner KPK

Mitigasi terhadap risiko-risiko bagi keberlangsungan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK maupun bagi keselamatan seluruh Komisioner KPK sebagaimana disebutkan di atas sebenarnya dimungkinkan berdasarkan Pasal 25 UU KPK, dengan diberikannnya kewenangan kepada Dewan Komisioner untuk memutuskan:

kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Sub-Bidang dan Pegawai yang bertugas pada KPK; dan penentuan kriteria penanganan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, dimungkinkan berdasarkan suatu keputusan dari Dewan Komisioner KPK untuk dibentuknya dan diberlakukannya suatu Peraturan KPK yang mengatur terdapatnya delegasi dari kewenangan-kewenangan yang melekat pada setiap komisioner KPK, baik antarkomisioner KPK sendiri maupun antara komisioner-komisioner KPK dengan bawahan-bawahannya, untuk memutuskan dan menetapkan secara sah segala hal yang berkaitan dengan seluruh tugas dan kewenangan KPK secara umum (dalam mewujudkan pola kerja yang sistematis dan efisien hingga mampu secara efektif mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan) ataupun yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPK dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi secara khusus.

Dalam hal ini, harus dipahami pula bahwa Peraturan KPK yang diputuskan oleh Dewan Komisioner KPK adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang menjadi peraturan pelaksanaan yang sah dari UU KPK berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan KPK yang sedemikian itu diakui keberadaannya dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia dan karenanya memiliki kekuatan hukum mengikat umum sebagai suatu peraturan perundang-undangan akibat dipenuhi persyaratannya, yaitu diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 25 UU KPK dan dibentuk berdasarkan keputusan seluruh Komisioner KPK yang berwenang untuk itu.

Penutup

Seperti yang telah disebutkan, KPK memang dibentuk dengan UU tetapi bertanggung jawab kepada presiden. Akan tetapi, kewenangan yang dimiliki KPK berbeda dengan kementerian atau lembaga yang juga diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sebab mereka adalah pembantu presiden.

Sementara itu, walaupun komisioner KPK diangkat oleh presiden, tetapi penunjukkan nama calon diajukan oleh dewan perwakilan rakyat (DPR). Dalam hal ini, DPR membentuk panitia seleksi untuk menyeleksi atau merekrut calon anggota KPK tersebut.

Dengan demikian, keterbedaan antara KPK dengan lembaga eksekutif kementerian adalah keberadaan kementerian berdasarkan kehendak presiden, sedangkan KPK lahir berdasarkan kehendak rakyat melalui undang-undang.

Hal berikutnya, adanya pemaksaan Dewan Pengawas tidak berkorelasi dengan persyaratan tata kelola organisasi. Sebab, dengan pola kerja komisioner yang bersifat kolegial dapat dianggap bahwa prinsip Dewan Pengawas sudah embedded (menyatu) atau menggunakan one-tier system dalam prinsip GCG.

Selain itu, pengawasan terhadap KPK sebagai sebuah organisasi telah dilakukan secara berlapis, baik diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), Satuan Pengawas Intern (SPI) KPK sendiri, bahkan diawasi oleh masyarakat.

3

0
Memperingati Sumpah Pemuda 1928: Antara Momentum Keruntuhan dan Kebangkitan Indonesia

Memperingati Sumpah Pemuda 1928: Antara Momentum Keruntuhan dan Kebangkitan Indonesia

Peristiwa tanggal 28 Oktober 1928 bukanlah momen bersejarah yang biasa-biasa saja. Seremonial pada hari itu mendapat kehormatan luar biasa dan dinyatakan sebagai satu tonggak sejarah Republik Indonesia.

Pada 28 Oktober 1928 itulah mulai bergaung ikrar untuk mengikat diri kepada spirit persatuan sebuah bangsa, yakni, “Satu Tanah Air, Satu bangsa, dan Satu bahasa: Indonesia!”

Sejak peristiwa tersebut simpul-simpul kebangsaan mulai terajut kuat. Kesadaran dan komitmen rakyat untuk mendahulukan kepentingan bangsa tanpa sekat etnis, bahasa, dan agama mulai tumbuh.

Napak Tilas

Sampai saat ini kita mampu membuktikan diri menjadi bangsa merdeka, berdaulat, bermartabat, serta sederajat dengan negara-negara besar lain di dunia. Bentuk dan pola perjuangan guna memerdekakan dan memajukan Indonesia pun kian terasa solid.

Menurut sejarawan JJ Rizal, 28 Oktober awalnya diperingati sebagai Hari Lahir Indonesia Raya karena pada 28 Oktober 1949 itu lagu “Indonesia Raya” pertama kali dikumandangkan. Baru pada 1950-an, proses kreasi Sumpah Pemuda mulai menjadi perayaan nasional.

“Proyek” tersebut lantas berkait dengan pembentukan identitas (kebangsaan) Indonesia serta tema sentral perjuangan Soekarno tentang “Persatuan Nasional”. Lebih-lebih, kala itu, banyak tantangan internal berupa pemberontakan di daerah. Karenanya, pada 1956, Soekarno mengeluarkan jargon-jargon: “Mereka yang mengkhianati Republik, berarti juga mengkhianati Sumpah Pemuda 1928!”

Mengadaptasi penjelasan Asvi Warman Adam, seorang peneliti senior sekaligus sejarawan, demi mencapai visi menciptakan persatuan nasional sekaligus menjawab tantangan Soekarno menggunakan peringatan sejarah untuk menggali dan mengenalkan kembali spirit kebangsaan.

Hari Sumpah Pemuda baru diperingati secara meriah sebagai hari nasional pada tahun 1957. Ketika itu, kondisi dalam negeri tengah bergejolak. Soekarno merasa membutuhkan suatu “media dan semangat” untuk kembali menghimpun persatuan bangsa.

Pemanfaatan Momentum

Lewat tulisan singkat ini, setidaknya penulis ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah dan generasi muda saat ini.

Kepada pemerintah, hendaknya  menjadikan momentum Sumpah Pemuda sebagai media untuk mewujudkan visi maupun menjawab tantangan dan permasalahan bangsa. Teruntuk para pemuda, momentum ini hendaknya digunakan untuk melakukan renungan diri dengan cara membaca sejarah peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Pada titik tersebut, suatu peristiwa sejarah, apalagi yang berdampak besar selayaknya tidak sekadar diperingati lewat upacara dan pidato selama beberapa menit, melainkan memanfaatkannya sebagai gelombang untuk membawa publik di republik ini masuk ke dalam arus semangat. Dengan demikian, nilai-nilai dan semangat yang bisa diwariskan dari peristiwa itu dapat terinternalisasikan kepada khalayak.

Masih ingat beberapa bulan silam kita dihebohkan dengan adanya novel fiksi yang memprediksi bahwa di tahun 2030 Indonesia akan lenyap laksana terkena bencana likuifaksi?

Prediksi itu datang dari sebuah novel fiksi berjudul “Gosh Fleet” yang ditulis oleh P. W. Singer dan August Cole. Dalam novel tersebut Indonesia pada tahun 2030 dianggap akan hancur walau kehancurannya bukan plot utama novel.

Sementara itu, terdapat predisksi lain yang menyatakan sebaliknya. Berdasarkan hasil riset McKinsey (Fensom, 2016) menyebut bahwa Indonesia pada tahun 2030 akan mengalami kenaikan ekonomi sebesar 40%.

Kenaikan ekonomi tersebut akan membawa Indonesia ke dalam lima besar raksasa ekonomi Asia. Dua puluh tahun kemudian, macan Asia ini menjadi nomor 4 terbesar di dunia. Hanya kalah dari China, India, dan Amerika Serikat (Martin, 2017).

Dengan demikian ada dua narasi terkait ‘2030’: pertama momentum keruntuhan dan kedua momentum kebangkitan. Dengan demikian, dapat dikatakan kita tengah berada di persimpangan untuk memilih merdeka atau mati, jaya atau bubar.

Pilihan tersebut sepertinya banyak bergantung pada apa yang disebut sebagai bonus demografi, yakni anak muda yang diharapkan kreatif, berintegritas, menguasai teknologi, dan bisa mendorong percepatan pertumbuhan (terutama atau setidak-tidaknya) ekonomi.

Di sinilah, pada akhirnya peran generasi milenial akan mewarnai negeri kita. Peran yang tidak hanya akan mewarnai peta ekonomi Indonesia, tetapi juga narasi sosio-kultural dan politik. Diharapkan Anak muda akan ‘merebut’ panggung, walaupun pada tataran elit, para golongan tua masih mencoba mendominasi.

Namun, sepertinya tidak semua anak muda memiliki mental ‘mengubah dunia’. Betul mereka tergerak untuk berjejaring dan memperkuat kolaborasi dan menambal sulam kesadaran melalui kegiatan kerelawanan, tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak muda Indonesia yang belum melek teknologi, masih illiterate menyoal media, serta masih gampang dimanipulasi sentimen-sentimen SARA, hoax, dan ujaran kebencian.

Penyebabnya sederhana, yakni bangsa kita masih rendah minat bacanya, tetapi tinggi gairah bersosial-medianya. Selain menjadi gampang menyebarkan dan terjebak dalam pusaran jual-beli hoax dan ujaran kebencian, situasi ini juga memungkinkan potensi besar untuk kita berdebat dan bertengkar pada hal-hal yang tidak prinsipil yang membuat kita jalan di tempat atau bahkan mundur.

Ada energi berlebih, yakni gejolak darah muda yang perlu dikelola, ditampung, dan disalurkan kepada pos-pos produktif.

Di sisi lain perkembangan teknologi telah sampai pada tahap disruptif. Arus informasi menjadi supercepat. Tatanan sosio-kultural, politik, dan bahkan bisnis (yang konvensional) dikontestasi.

Mengimbangi percepatan ini saja sudah cukup membuat kita kewalahan. Jangan-jangan, tanpa persiapan diri yang baik, justru tahun 2030 kita menjadi budak di tanah air sendiri.

Epilog

Dalam kondisi kekinian, sebaiknya pemerintah menggunakan momentum Sumpah Pemuda sebagai sarana untuk menghimpun kesadaran agar dapat mendahulukan persatuan dan kepentingan nasional, terutama terkait dengan ajang pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Dus, bagi generasi muda, apapun posisinya, di titik ini sekiranya dapat memaknai kembali apa yang telah diamanahkan oleh salah satu proklamator kemerdekaan kita, yakni Bung Hatta.

Pesan itu adalah, “Kaum intelegensia Indonesia mempunyai tanggung jawab moril terhadap perkembangan masyarakatnya, apakah ia duduk di dalam pimpinan negara dan masyarakat atau tidak, ia tidak akan lepas dari tanggung jawab itu!”

Dalam konteks kekinian, apa yang telah diamanahkan oleh Bung Hatta semestinya bisa dimaknai sebagai rem atau lonceng pengingat agar kita tidak kebablasan melakoni hidup di zaman yang serba mengedepankan kebebasan ini.

Generasi penerus wajib mampu meminimalisasi dampak era yang didominasi oleh spirit kapitalisme. Jangan terperangkap dalam budaya (sikap hidup) hedonis/materialistis serta individualistis.

Amanah dari Bung Hatta seharusnya menjadi pedoman revolusi mental bagi generasi kekinian. Saatnya menumbuhkan kesadaran dan komitmen untuk menjalankan tanggung jawab moral/sosial supaya pendidikan tak melulu ditujukan untuk sekadar meningkatkan taraf kemakmuran bagi diri sendiri dan kolega.

Pemuda, jangan sekali-kali mengkhianati Sumpah Pemuda! Kepentingan dan persatuan bangsa adalah utama. Jangan rusak negara ini oleh perbedaan-perbedaan dan kepentingan sempit semata. Sebab, tanpa ada pemaknaan terhadap semangat dan nilai-nilai tersebut, bukan tak mungkin kita hanya akan menjadi bagian dari sampah pemuda.***

 

 

0

0
error: