Transparansi vs Kerahasiaan Data: Perspektif Lain Membaca Data COVID-19 di Indonesia

by Subroto ▲ Active Writer | May 28, 2020 | Birokrasi Akuntabel-Transparan | 2 comments

Sebenarnya saya bukan ingin mbalelo atas aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik di penghujung bulan Ramadhan 2020 yang lalu. Namun, menjelang lebaran kemarin akhirnya saya “mudik” dari Kalimantan Timur ke Jakarta karena sebuah panggilan dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

Di sisi lain, pemerintah juga menerbitkan aturan “relaksasi” yang membolehkan seseorang bepergian, dengan persyaratan yang cukup ketat. Maka, saya pun termasuk di antara mereka yang menjalani “kelonggaran” di tengah pandemi ini.

Adanya SK dari kantor pusat yang meminta saya untuk kembali ke Jakarta, rasanya sudah memenuhi syarat sebagai pengecualian atas beberapa larangan bepergian. Akan tetapi tentu saja saya harus direpotkan dengan syarat lainnya (tes kesehatan COVID-19) untuk bisa memperoleh tiket penerbangan.

Berbekal nasehat dari pengalaman kawan sebelumnya, saya sudah persiapkan segalanya – terutama memberi spare waktu lebih awal menuju bandara. Benar saja, saat di bandara Sepinggan, Balikpapan, saya harus melewati beberapa pos area pemeriksaan yang cukup ketat dengan antrian yang memakan waktu lama.

Alhamdulillah. Ternyata kuncinya adalah ketenangan dan menjaga kesehatan, agar suhu tubuh tidak terdeteksi melebihi persyaratan. Jika tidak, saya pastinya akan dikandangkan menuju area isolasi yang telah disediakan. Atau minimal harus kembali lagi keesokan hari, dengan risiko menunda jadwal keberangkatan. Ribet.

Cerita dari Sopir Taksi Bandara

Beberapa jam melintasi samudera pemisah Kalimantan dan Pulau Jawa, pesawat pun mendarat di Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Suasana terasa lengang. Saya pun dicegat oleh petugas kesehatan karantina dengan memeriksa surat-surat keterangan dinas dan surat kesehatan. (Selain tiket, memang para penumpang harus membawa map berkas persyaratan lain untuk dicek kebenarannya oleh para petugas).

Dengan tidak membuang waktu lagi, saya pun segera memesan taksi. Sepertinya pilihan itu lebih bijak daripada naik bis DAMRI seperti biasa. Terlihat sopir taksi dengan gesit mengangkat barang-barang saya, memasukkannya ke dalam bagasi (plus menyemprot barang saya dengan disinfektan).

Tak lupa, pak sopir senantiasa membilas tangannya dengan cairan dari botol Hand Sanitizer (HS). Saat ditawari, terpaksa saya tolak karena saya pun membawa HS di tas saya sendiri. Ohiya, tentunya saya juga tetap bermasker ria.

Dalam perjalanan dari bandara ke kediaman saya di Bekasi, kami pun bercerita tentang banyak hal. Mulai dari keluhan sepinya pelanggan taksi akibat kebijakan PSBB dan kondisi Jakarta sebagai episentrum wabah mematikan dengan pelbagai peraturan ketatnya, hingga pahitnya dampak yang dirasakan para pengemudi taksi. Ada kekhawatiran terkena wabah, tetapi kebutuhan ekonomi juga harus dicukupi. Dilematis.

Obrolan menjadi semakin menarik tatkala saya bertanya apakah dia tidak merasa kuatir dengan membawa berbagai penumpang, entah dari lokal maupun internasional. Bukankah peluang penularan penyakit menjadi lebih tinggi.

Dia katakan, “Perusahaan kami telah mengantisipasi dengan kebijakan protap kesehatan yang meminimalisir risiko terjangkit COVID-19. Bahkan, kepada saya pun telah dilakukan tes kesehatan (Rapid test COVID-19) secara random oleh perusahaan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan.”

Kerahasiaan Data Demi Reputasi Perusahaan

Saya pun lanjut bertanya terkait dengan kesehatan para pramugari. Pastinya mereka juga memiliki risiko tertular virus dari penumpang. Seperti yang kita ketahui, awal penyebaran COVID-19 ditengarai karena adanya WNA dari negara terjangkit COVID-19 yang masuk ke wilayah Indonesia. Namun uniknya, saya tak pernah mendengar kabar bahwa ada pramugari yang terjangkit corona.

Sang sopir taksi pun menceritakan apa yang diketahuinya dari penuturan pilot atau pramugari yang menjadi penumpangnya. Biasanya mereka naik taksi karena kebetulan tertinggal jemputan mobil perusahaan. Kata mereka, terhadap para awak pesawat secara berkala dan random selalu dilakukan tes kesehatan.

Tes dilakukan secara random dan tidak serentak, agar diketahui secara pasti kondisi kesehatan awak pesawat. Jika mereka diberitahu sebelumnya, kemungkinan besar awak pesawat yang merasa terjangkit justru akan menghindari tes tersebut. Maka peluang akurasi hasil tes pun menjadi berkurang.

Uniknya lagi, setelah tes tersebut, dia (atau mereka) tak pernah diberitahu hasilnya. “Lho, jika seandainya ada yang beroleh hasil test positif bagaimana?”, sergah saya. Sang sopir menjawab, “Justru itu kita tak pernah tahu. Perusahaan selalu merahasiakan demi menjaga reputasi. Kemungkinan, pegawai yang positif tersebut di-off-kan, dirumahkan, atau dipindahkan ke tempat lain, dsb.”

Hmmm… ini adalah suatu fenomena menarik. Mungkin inilah jawaban atas rasa penasaran saya selama ini. Sering kali kita bersilang sengketa atas data terkait masyarakat yang terjangkit virus yang selalu diinfokan secara berkala setiap hari. Rasanya kok pemerintah tidak transparan. Tetapi setelah menyimak penjelasan sopir taksi itu, saya merasa mungkin ada maksud baik dari ke-tidaktransparan-an itu.

Transparansi dan Berbagai Perdebatan yang Mewarnai

Transparansi data di satu sisi tidaklah menjadikan kita merasa aman dan nyaman. Karena beragam opini atau pendapat di masyarakat justru menjadikan kehebohan, serta menjadi polemik antara masyarakat dan pemerintah untuk menyikapinya secara bijak. Ada kalanya sebagian masyarakat yang senang membuat kisruh dengan beralasan kepentingan (politik) tertentu, dan ada pula yang memang menginginkan suatu transparansi data yang sesungguhnya.

Bukannya saya ingin berpolemik atau dianggap pro anti-lockdown. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat selama ini, selalu terjadi stigmatisasi antara yang setuju negeri ini lockdown total dan berharap wabah segera melandai, dengan yang berbeda pendapat.

Di sisi lain, masyarakat juga ingin terlepas dari belenggu, demi bisa beraktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk di antaranya perusahaan, karena mereka pun menyadari bahwa pemerintah tidak akan mampu berlama-lama menanggung beban memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, perusahaan juga sudah menumpuk hutangnya demi menggaji karyawan atau sekedar menutup biaya operasional. Merekapun tidak ingin perusahaan berujung kepailitan atau bangkrut. 

Telah berbulan-bulan kita bergelut menghadapi wabah virus yang hingga saat ini pun belum ditemukan obatnya. Kegalauan dan kegelisahan masyarakat dan pemerintah kini mencuatkan istilah baru, “Berdamai dengan COVID-19”, sebuah istilah yang menambah dilema karena sebagian orang sulit menerimanya dengan legawa.

Di satu sisi satgas COVID-19 maupun para tenaga kesehatan harus berjuang untuk menangani pasien yang terjangkit virus. Tak jarang perjuangan mereka berujung kematian karena masa inkubasi virus menjadikannya cukup lama terdeteksi, sekitar 14 – 21 hari. Sementara itu, ada sebagian masyarakat dan pihak pemerintah ingin lakukan pengenduran kebijakan lockdown lokal atau PSBB.

Pelonggaran ini demi menghadapi realisasi hidup, di mana banyak pula masyarakat dan perusahaan yang terdampak secara ekonomi menuju kemiskinan dan kebangkrutan. Ah, bukankah pemerintah juga sedang kalang kabut memotong anggaran operasional demi memfokuskan alokasi anggaran untuk mengatasi wabah di berbagai pelosok negeri.

Kedewasaan Memaknai Transparansi Data

Tatkala awal terjadinya wabah, saya tertarik dengan data wabah yang diungkap. Jiwa auditor yang senantiasa peka terhadap angka membuat saya gusar atas transparansi data tersebut,  sehingga timbul pemikiran membuat artikel tentang transparansi data. Namun dalam perjalanan waktu, saya pun tersadar bahwa angka yang ternampak bisa berdampak menimbulkan persepsi yang beragam bergantung pada tujuan maksud dari ungkapan data tersebut.

Kembali pada permasalahan dalam obrolan dengan sopir taksi, saya hanya memberikan simpulan pendapat pribadi. Ada kalanya perlu kerahasiaan data demi kepentingan tertentu. Seperti perusahaan yang selalu menjaga reputasinya demi kelancaran bisnis, tetapi bukan berarti melakukan pembiaran.

Mereka tetap komitmen untuk memantau kesehatan pegawainya yang cukup rentan selalu berhadapan dengan pelanggan yang beragam dan berasal dari berbagai daerah yang mungkin terjangkit virus saat ini.

Tapi di sisi lain, kita selaku masyarakat ingin selalu tahu perkembangan wabah secara transparan agar dapat mengantisipasinya dengan baik. Kedewasaan masyarakat dalam menelaah atau memperoleh informasi dari berbagai media masih perlu ditingkatkan. Karena kesulitan menangkap dan memahami maksud dari ungkapan data tersebut tanpa memahami tujuannya akan membuat kita mislead.

Apalagi jika ada sebagian kelompok yang mencoba atau hanya ingin sekedar “memancing di air keruh”, lalu menimbulkan kepanikan sesaat. Ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan justru berdampak negatif, menggoyahkan sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Epilog

Adanya ragam penafsiran atas wabah di masyarakat membuat pemerintah menghadapi kesulitan dalam menetapkan suatu kebijakan. Dalam hal ini memang membutuhkan keahlian dalam berkomunikasi kepada publik, selain keahlian dalam merumuskannya.

Kondisi tidak normal atau force major dalam waktu lama memang baru kali pertama kita alami. Tak satu pun negara yang bisa mengatasi secara sukses dalam sekejap mata, terkecuali negeri yang kecil dengan penduduk yang bersifat homogen.

Sementara itu, negeri kita merupakan negara terbesar keempat di dunia dari jumlah penduduknya, yang bersifat heterogen, dengan jangkauan wilayah yang sangat luas, ditambah ragam kepentingan baik sosial, politik dan ekonomi. Hal ini yang perlu kita sadari, faktor-faktor penyebab sulitnya untuk bersikap bijak.

Rasanya saya belum menemukan artikel yang memuaskan diri dan bisa menjadi acuan sebagai solusi mengatasi kondisi yang terjadi, selain kesepakatan bahwa ujian ini tak akan selesai jika kita semua tidak bisa berkomitmen bersama untuk saling bahu membahu.

Ah, sungguh ini pun akan jadi bahan gunjingan atau perdebatan yang tak habis-habisnya. Ataukah kita berharap, jangan-jangan sang wabah pergi begitu saja tiba-tiba, karena tak tahan dengan bangsa ini yang lebih senang bergunjing untuk berdebat tanpa akhir?

Bekasi, Jelang Lebaran tahun 2020.

Perlukah Dewan Pengawas pada KPK?

by Subroto ▲ Active Writer | Oct 28, 2019 | Birokrasi Akuntabel-Transparan | 0 comments

Salah satu pasal kontroversial dalam Rancangan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) – sebenarnya sudah sah menjadi UU KPK tetapi masih kontroversial dalam penerapannya di masyarakat – yakni perlunya Dewan Pengawas KPK.

Landasan pikir atas perlunya kehadiran Dewan Pengawas KPK ialah perlunya kontrol yang baik bagi pelaksana (eksekutif) guna membentuk tata kelola organisasi yang baik.

Pada dasarnya keberadaan Dewan Pengawas telah sesuai dengan teori keagenan (agency theory). Dalam konsep teori keagenan diyakini perlunya tindakan sebagai solusi atas ketidakpercayaan owner atau stakeholder kepada eksekutif atau pelaksana yang diberi amanah.

Namun, terdapat kesimpangsiuran fakta tentang adanya usulan Dewan Pengawas yang dibentuk. Pertama, ada yang menyatakan bahwa dibentuknya Dewan Pengawas merupakan bentuk intervensi presiden untuk menciptakan keseimbangan.

Pendapat ini dilatarbelakangi keyakinan bahwa lembaga KPK telah menyimpangkan amanah yang diberikan kepadanya sehingga KPK menjadi lembaga superbody. Seusai terpilihnya komisioner KPK sebagai dewan eksekutif berdasarkan hasil seleksi oleh panitia seleksi (pansel), maka presiden akan menunjuk anggota dewan pengawas secara prerogatif.

Hal kedua, dibentuknya Dewan Pengawas bertujuan agar komisioner atau eksekutif tidak melakukan penyimpangan atas amanah/wewenang (abuse of power) yang diberikan kepadanya. Karena ada yang merasa dalam pelaksanaan tugas – terutama dalam penyadapan (sebagai bagian dari metodologi dalam tugas) – tidak ada yang dapat mengontrol apakah layak atau tidak dilakukan.

Jika ditelisik lebih jauh lagi, rasa-rasanya dari fenomena/fakta yang terjadi justru menimbulkan kekisruhan atau kesimpangsiuran atas penyimpangan wewenang tersebut.

Yang pertama, dibentuknya Dewan Pengawas justru akan menjadi alat kontrol presiden terhadap KPK. Dengan kata lain, presiden mempunyai wewenang untuk menghentikan kegiatan penyadapan jika “kepentingan” presiden terganggu.

Yang kedua, pendapat yang dikaitkan dengan prinsip tata kelola organisasi sebagai alasan perlunya dibentuk Dewan Pengawas justru menunjukkan kekurangpahaman atas dasar pendirian lembaga ini. Dewan Pengawas memang dibutuhkan dalam organisasi pada kondisi yang normal.

Namun, lembaga KPK justru dibentuk karena adanya kondisi yang tidak normal, yakni tidak berjalan dengan baiknya lembaga aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencegah dan memberantas korupsi.

Dewan Pengawas Dalam Tata Kelola Organisasi Korporasi

Saya mencoba jelaskan sedikit tentang Dewan Pengawas dalam dunia korporasi karena ada pengamat politik yang menyatakan bahwa perlunya dibentuk Dewan Pengawas telah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Padahal sesungguhnya peran Dewan Pengawas tidak mesti mensyaratkan bentuk unit atau struktur organisasi baru secara tersendiri. Terkait dengan peran tersebut, dalam diskusi corporate governance sering ditemukan istilah one-tier system dan two-tier system.

One-tier system banyak dipakai di negara anglo-saxon seperti Amerika Serikat (US), Kerajaan Inggris (UK), Kanada dan Australia. Sedangkan two-tier system banyak dipakai di negara Eropa daratan seperti Jerman, dan Belanda. Indonesia termasuk negara yang menganut sistem two-tier system.

Dalam one-tier system, peran dewan komisaris (pengawas) dan peran dewan direksi (pelaksana/eksekutif) dijadikan dalam satu wadah. Wadah ini disebut board of director (BOD). Penyatuan ini membuat tidak jelasnya peran dari pengawas dan pelaksana. Sedangkan di dalam two-tier system, peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas. Dewan komisaris akan mengawasi kerja dewan direksi.

Di dalam one-tier corporate governance system, terdapat empat tipe struktur board:

1. Semua direktur eksekutif adalah anggota board. Top managers, yang adalah juga anggota board ini, banyak ditemukan pada perusahaan kecil, perusahaan keluarga dan start-up business.
2. Mayoritas anggota board adalah direktur eksekutif. Di struktur ini ada direktur non-eksekutif dalam board tetapi jumlahnya sedikit (minoritas).
3. Mayoritas adalah direktur non-eksekutif. Sebagian besar dari direktur non-eksekutif ini adalah direktur independen.
4. Semua non-eksekutif direktur adalah anggota board. Banyak ditemukan dalam organisasi non-laba. Struktur ini hampir mirip dengan struktur two-tier Eropa.

Untuk two-tier corporate governance system, struktur yang ada terdiri dari dua board:

1. Dewan pengawas (supervisory board). Dewan ini terdiri dari direktur non-eksekutif independen dan direktur non-eksekutif tidak independen (connected).
2. Dewan pelaksana (executive board). Dewan ini terdiri dari semua direktur pelaksana spt. CEO, CFO, COO, CIO (C-level management).

Kolektif Kolegial Pimpinan KPK Dalam Pelaksanaan Kewenangan

I. Pendirian, Tugas dan Wewenang Khusus KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disebut juga sebagai UU KPK), adalah instansi penegak hukum independen dalam tugas dan wewenang, khususnya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang dari UU KPK, alasan-alasan dari didirikannya KPK adalah:

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai dengan diundangkannya UU KPK dianggap belum dilaksanakan secara optimal (dalam hal ini oleh Kepolisian dan Kejaksaan), sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan, karena korupsi telah merugikan keuangan dan perekonomian negara maupun menghambat pembangunan nasional; dan Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi (dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan) belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi yang diakui telah terjadi secara sistematik dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (disebut juga UU Anti Korupsi), tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) yang pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Dalam hal ini, amanah pemberantasan dengan cara yang luar biasa diletakkan pada KPK.

Adapun tugas dari KPK secara rinci adalah:

melakukan koordinasi dengan Instansi lainnya yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan); melakukan supervisi terhadap instansi lainnya yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan); melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

II. Dewan Komisioner KPK

Berdasarkan Pasal 21 UU KPK, KPK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang beranggotakan lima orang komisioner dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang harus bekerja memimpin KPK secara kolektif selaku penyidik dan penuntut umum, dengan salah seorang di antara mereka berkedudukan sebagai ketua serta yang lainnya berkedudukan sebagai wakil-wakil ketua.

III. Delegasi Kewenangan Komisioner-komisioner KPK

Mitigasi terhadap risiko-risiko bagi keberlangsungan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK maupun bagi keselamatan seluruh Komisioner KPK sebagaimana disebutkan di atas sebenarnya dimungkinkan berdasarkan Pasal 25 UU KPK, dengan diberikannnya kewenangan kepada Dewan Komisioner untuk memutuskan:

kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Sub-Bidang dan Pegawai yang bertugas pada KPK; dan penentuan kriteria penanganan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, dimungkinkan berdasarkan suatu keputusan dari Dewan Komisioner KPK untuk dibentuknya dan diberlakukannya suatu Peraturan KPK yang mengatur terdapatnya delegasi dari kewenangan-kewenangan yang melekat pada setiap komisioner KPK, baik antarkomisioner KPK sendiri maupun antara komisioner-komisioner KPK dengan bawahan-bawahannya, untuk memutuskan dan menetapkan secara sah segala hal yang berkaitan dengan seluruh tugas dan kewenangan KPK secara umum (dalam mewujudkan pola kerja yang sistematis dan efisien hingga mampu secara efektif mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan) ataupun yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPK dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi secara khusus.

Dalam hal ini, harus dipahami pula bahwa Peraturan KPK yang diputuskan oleh Dewan Komisioner KPK adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang menjadi peraturan pelaksanaan yang sah dari UU KPK berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan KPK yang sedemikian itu diakui keberadaannya dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia dan karenanya memiliki kekuatan hukum mengikat umum sebagai suatu peraturan perundang-undangan akibat dipenuhi persyaratannya, yaitu diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 25 UU KPK dan dibentuk berdasarkan keputusan seluruh Komisioner KPK yang berwenang untuk itu.

Penutup

Seperti yang telah disebutkan, KPK memang dibentuk dengan UU tetapi bertanggung jawab kepada presiden. Akan tetapi, kewenangan yang dimiliki KPK berbeda dengan kementerian atau lembaga yang juga diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sebab mereka adalah pembantu presiden.

Sementara itu, walaupun komisioner KPK diangkat oleh presiden, tetapi penunjukkan nama calon diajukan oleh dewan perwakilan rakyat (DPR). Dalam hal ini, DPR membentuk panitia seleksi untuk menyeleksi atau merekrut calon anggota KPK tersebut.

Dengan demikian, keterbedaan antara KPK dengan lembaga eksekutif kementerian adalah keberadaan kementerian berdasarkan kehendak presiden, sedangkan KPK lahir berdasarkan kehendak rakyat melalui undang-undang.

Hal berikutnya, adanya pemaksaan Dewan Pengawas tidak berkorelasi dengan persyaratan tata kelola organisasi. Sebab, dengan pola kerja komisioner yang bersifat kolegial dapat dianggap bahwa prinsip Dewan Pengawas sudah embedded (menyatu) atau menggunakan one-tier system dalam prinsip GCG.

Selain itu, pengawasan terhadap KPK sebagai sebuah organisasi telah dilakukan secara berlapis, baik diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), Satuan Pengawas Intern (SPI) KPK sendiri, bahkan diawasi oleh masyarakat.