Hembusan Perubahan Birokrasi dari Negeri Anging Mamiri

Hembusan Perubahan Birokrasi dari Negeri Anging Mamiri

Wahai angin, aku menitip pesan,

Sampaikanlah hingga ke jendela rumahnya,

Pada dia yang sering melupakan..

(terjemahan bait lagu Anging Mamiri)

 Potongan bait lagu tersebut terasa sesuai dengan keinginan para pembahas dan peserta diskusi akan eksistensi dan manfaat Pergerakan Birokrat Menulis (BM) yang malam itu melakukan kegiatan peluncuran buku sekaligus diskusi birokrasi yang berjudul “Kinerja Birokrasi dalam Kubangan Politik Praktis”.

Para pembahas dan peserta diskusi menginginkan angin perubahan di birokrasi untuk terus dihembuskan, bahkan di saat banyak birokrat tidak menyadarinya. Harapan itu kini semakin menguat dengan hadirnya Pergerakan Birokrat Menulis.

Sabtu malam, 28 April 2018 menjadi momentum kedua bagi pergerakan BM dalam pelaksanaan kegiatan off air setelah kegiatan sebelumnya dilaksanakan di Cikini, Jakarta, bulan Februari lalu. Malam itu adalah hari yang cukup menggembirakan bagi anggota pergerakan yang berada di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Beberapa pengamat birokrasi, akademisi, dan tentu saja para birokrat hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Aston, Makassar.

Kegiatan diawali dengan peluncuran dua buku sekaligus yang diterbitkan oleh Pergerakan Birokrat Menulis. Kedua buku itu adalah “Budaya Kinerja: Sebuah Revitalisasi Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik” yang ditulis oleh Nur Ana Sejati, dan buku “Politik, Birokrasi & Kebijakan Publik: Pokok-Pokok Pemikiran dalam Memerangi Tuna Politik di Indonesia”, ditulis oleh Andi P. Rukka. Dalam peluncuran buku tersebut, masing-masing penulis memberikan sedikit kisah penulisan bukunya dan menceritakan ringkasan isi tentang buku.

Budaya Kinerja di Birokrasi

Nur Ana Sejati menyampaikan bahwa buku yang ditulisnya adalah kumpulan dari finding risetnya dalam Program PhD of Accounting di Victoria University, Melbourne, Australia. Buku tersebut berisi tentang pemahaman kembali mengenai cara pandang kita terhadap akuntabilitas kinerja di sektor publik.

Jika sistem akuntabilitas kinerja selama ini banyak dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem berupa dokumen perencanaan hingga laporan kinerja, maka dampak implementasinya terhadap pemecahan masalah publik tidak akan terlihat. Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja seharusnya dipandang sebagai falsafah organisasi yang menggerakkan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Untuk itu, perlu dibangun suatu kultur atau budaya yang berorientasi pada kinerja, atau biasa disebut sebagai performance-driven culture.

Inti dari performance-driven culture adalah bagaimana melibatkan seluruh pegawai dalam proses perbaikan kinerja. Sistem akuntabilitas kinerja hendaknya juga harus mengedepankan aspek pembelajaran, bukanlah pemberian sanksi atas ketidakberhasilan pencapaian target kinerja. Iklim dialogis yang sehat perlu dibangun oleh pimpinan agar informasi kinerja menjadi topik bahasan sehari-hari yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi pegawai.

Perlunya Memahami Fenomena Politik Praktis

Andi P. Rukka  mengisahkan buku yang ditulisnya sebagai sebuah buku bacaan biasa. Yang membuatnya tidak biasa adalah karena isinya berhubungan dengan kehidupan begitu banyak orang di negeri yang besar ini.

Buku yang banyak bercerita soal politik, negara, demokrasi, dan pemilihan umum ini mencoba mengisi kekosongan akan buku-buku politik praktis dengan cara yang ringan, sederhana, dan mudah dipahami. Buku itu diharapkan dapat menjadi sumber referensi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak bisa memperolehnya dari literatur-literatur ilmiah.

Dalam buku tersebut, dibahas pula kaitan antara politik dengan birokrasi dan kebijakan publik. Pemilu sebagai proses politik tidak akan serta merta mengangkat derajat kecerdasan dan kesehatan suatu bangsa tanpa dibarengi kebijakan publik yang berkualitas.  Kebijakan publik itu berproses di sepanjang tahun yang justru tidak disebut sebagai tahun politik, berjalan di sepanjang waktu yang sunyi dari hingar-bingar kampanye dan janji-janji politik yang diumbar. Bahkan, kebijakan publik berproses ketika sebagian warga sedang tertidur.

Untuk itulah buku tersebut mengajak perlunya kita, sebagai warga negara, memahami apa itu politik agar tidak terjerumus oleh janji-janji kampanye, tidak jatuh pada silaunya politik praktis, dan mampu menjadi manusia kritis dalam melihat berbagai akibat dari ketidakpahaman akan fenomena politik di negeri ini.

Kubangan di Birokrasi

Pada sesi diskusi, hadir dua narasumber yaitu Adi Suryadi Culla, seorang akademisi dari Fisip Universitas Hasannudin serta Zainuddin Jaka, seorang koordinator Widyaiswara di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua narasumber tersebut memberikan apresiasi yang cukup tinggi terhadap terlaksananya kegiatan, sekaligus harapan besar terhadap Pergerakan Birokrat Menulis. Diskusi yang dimoderatori oleh Rudy M. Harahap, Editor in Chief birokratmenulis.org dan Mutia Rizal, Head of Caretaker Pergerakan Birokrat Menulis, berlangsung dinamis dan cukup menggebu.

Kedua narasumber terkesan happy dengan istilah ‘kubangan’ dalam tema diskusi. Keduanya berpendapat bahwa kubangan memang istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi birokrasi, terutama di daerah, di tengah tekanan politik praktis. Kubangan memang terkesan sesuatu yang kotor, begitu juga jika berbicara tentang proses politik praktis di Indonesia sampai saat ini.

Akuntabilitas Bukan Responsibilitas

Zainuddin Jaka menyebutkan bahwa sebenarnya ada celah bagi birokrat untuk sedikit melawan politisi. Salah satu caranya adalah dalam hal penganggaran. Jika birokrat memang telah profesional dalam melakukan penganggaran, maka kepentingan politik yang mencoba masuk di dalamnya dapat dimentahkan.

Apabila terjadi tarik-menarik kepentingan yang membuat anggaran tidak dapat menemukan titik temunya, maka pemerintahan dapat menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Dengan cara tersebut diharapkan politisi menjadi sadar akan adanya kekuatan birokrat profesional dalam pemerintahan, terutama di daerah.

Jaka menambahkan terkait dengan kinerja birokrasi, bahwa masih banyak yang menganggap kinerja sebagai sekadar masalah pertanggungjawaban. Belum banyak birokrat yang mampu membedakan pertanggungjawaban (responsibilitas) dengan akuntabilitas.

Pertanggungjawaban adalah masalah surat pertanggungjawaban (spj), pemenuhan dokumen laporan,  serta pemenuhan target (keuangan) semata. Sedangkan akuntabilitas adalah masalah pertanggunggugatan. Bagaimana birokrasi berakuntabilitas adalah tentang bagaimana birokrasi mampu memenuhi misi pemerintahannya di hadapan masyarakat.

Birokrasi Terpenjara Secara Struktural dan Kultural

Pada awal penyampaian materinya, Adi berharap semakin banyak tulisan dengan nada pemberontakan, baik di buku maupun tulisan di laman birokratmenulis.org. Tulisan itu sebaiknya berasal dari para birokrat. Yang ia maksud dengan pemberontakan adalah memberontak dari birokrasi yang terpenjara oleh kepentingan politik. Birokrasi telah terpenjara sekian lama secara struktural dan kultural oleh para politisi.

Secara struktur, birokrasi masih dipimpin oleh pejabat pembina kepegawaian yang notabene adalah seorang politisi. Dalam struktur yang sangat hirarki, kondisi ini membuat para birokrat sulit, bahkan tidak mungkin keluar dari kungkungan kepentingan sang politisi.

Hal ini diperparah dengan adanya kultur birokrasi yang patrimonial dan paternalistik. Kultur patrimonial sangat memungkinkan munculnya kroni, sedangkan kultur paternalistik membuat birokrat selalu merasa dirinya inferior di hadapan politisi.

Uniknya, struktur dan kultur ini justru mengakibatkan banyak birokrat yang enggan keluar dari kubangan. Mereka tampak menikmati kubangan, terutama saat dia mendapatkan keuntungan dari ‘kotornya’ kubangan tersebut.  Menurut pengamatannya, birokrat pun akhirnya banyak yang menjadi tim sukses calon kepala daerah.

Ia menyebut bahwa birokrasi di Indonesia telah mengalami sejarah yang cukup panjang, sejak masa kolonial sampai reformasi. Akan tetapi, sifat, ciri, dan karakter birokrasi belum menunjukkan perubahan. Berbagai macam permasalahan tetap pada tempatnya, hanya saja sistem dan caranya berbeda-beda.

Keluar dari Kubangan

Bagaimana keluar dari kubangan menjadi sebuah hal serius untuk dipecahkan bersama. Salah satu yang perlu dilakukan adalah mendekonstruksi realitas birokrasi. Birokrat harus berani mengemukakan fakta yang dialami, dan berani membongkar aib dirinya sendiri.

Birokrat sebaiknya rajin melakukan refleksi diri agar mudah bagi dirinya untuk berbenah dan berubah. Tanpa refleksi, proses dekonstruksi akan menemui jalan terjal dan berliku. Menurutnya, kesempatan ini dapat dilakukan oleh Pergerakan Birokrat Menulis.

Menurutnya, struktur penjara birokrasi sebaiknya segera diubah. Selama pembina kepegawaian adalah politisi, maka sampai kapan pun birokrasi tetap ada dalam kubangan kepentingan politik. Kultur perlu juga segera didobrak. Patrimonial dan paternalistik sebisa mungkin berubah menjadi jenis kemitraan yang mengedepankan profesionalisme dalam relasi yang lebih egaliter. Salah satu peluang adalah promosi jabatan dengan open bidding, asalkan memang dikelola dengan baik.

Harapan Munculnya Tokoh Revolusioner

Malam yang semakin larut tidak menyurutkan semangat para peserta untuk memberikan pandangan dan komentar. Salah seorang peserta diskusi, Abdullah Nasir, mengatakan bahwa birokrat sebaiknya tidak hanya mementingkan kemampuan dan kemauan, tapi juga masalah moral dan nilai-nilai. Kesadaran rasional perlu didobrak dengan alam bawah sadarnya, yaitu nurani, agar kita kembali kepada hakikat sebagai manusia.

Hal senada juga diungkap oleh Sulwan Dase, yang prihatin terhadap kondisi birokrasi di daerah. Banyak pejabat yang diangkat, tetapi pemilihan personil memiliki nuansa patrimonial, hanya kroni-kroni yang memiliki kesamaan pandangan atau partisan politik saja yang akhirnya terpilih. “Jika yang menjadi pimpinan ‘hijau’, maka pejabat turunannya adalah ‘hijau’ semua”, begitu ungkapnya.

Masih pada sisi yang sama, Askar Al Makassary memberikan komentar bahwa birokrat sudah seharusnya memiliki sikap yang jelas agar birokrasi tidak lagi menjadi alat politik. Perlu ada reformer, transformer, revolusioner yang dapat mendorong perubahan di birokrasi,  agar birokrasi tidak lagi berjalan stagnan. Selama ini reformasi masih banyak menyisakan angan dan permainan. Ia pun berharap semoga momen dan pergerakan ini bisa menemukan tokoh-tokoh tersebut.

Epilog

Pada akhirnya semua sepakat bahwa birokrat yang selama ini masih dipandang sebagai obyek, sudah seharusnya mulai berperan sebagai subyek. Paradigma administrasi publik perlu terus berbenah agar semakin memanusiakan manusia.

Dengan demikian, kita semua berharap tidak muncul lagi praktik eksploitasi dan pemaksaan kepentingan dari kekuatan dominan elit birokrasi, yang sebagian besar adalah politisi, kepada birokrasi yang memiliki kepentingan satu yaitu melayani masyarakat.

Birokrat perlu terus ‘melawan’ dan menemukan jati dirinya. Dalam menulis, birokrat akan mampu berefleksi dan menemukan dirinya sendiri. Perubahan di birokrasi hanya dapat diubah oleh birokratnya sendiri. Orang yang berada di luar birokrasi lebih banyak berperan sebagai pendorong dan penonton.***

 

 

Secuil Cerita dari Tjikini Lima: Dimulainya Era Pencerahan (Aufklarung) Bagi Birokrasi Indonesia

Secuil Cerita dari Tjikini Lima: Dimulainya Era Pencerahan (Aufklarung) Bagi Birokrasi Indonesia

Cikini, terpilih sebagai tempat diskusi perdana Pergerakan Birokrat Menulis (BM) bukan tanpa alasan. Cikini, adalah sebuah kawasan tua di Jakarta yang menyimpan banyak sejarah dan makna yang jarang terekspos oleh berbagai media. Beberapa bangunan tua seperti Taman Ismail Marzuki, Kantor Pos Cikini, Toko Roti Tan Ek Tjoan, Istana Raden Saleh hingga Gedung Joeang 45 menjadi buktinya.

Gedung Joeang 45 menyimpan sejarah tersendiri. Gedung yang pernah dikuasai oleh kolonial Jepang saat itu, justru sering dimanfaatkan oleh para pemuda sebagai pusat pergerakan pendidikan politik untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Dahulu, di sepanjang jalan Cikini tak pernah sepi dari berbagai aktivitas mulai dari diskusi politik, olah raga, pertunjukan seni, hingga menonton film. Dengan demikian, tidak mengherankan jika di kawasan ini sampai sekarang banyak berjajar kafe dan restoran.

Kafe Tjikini Lima menjadi pilihan tempat yang pas bagi bertemunya para pegiat Pergerakan Birokrat Menulis yang berharap mampu mengulang kembali sejarah pergerakan yang dulu pernah diukir dari sebuah kawasan bernama Tjikini.

***

Sore itu, 23 Februari 2018, cuaca cerah mengiringi datangnya malam. Satu per satu peserta diskusi tiba di lokasi dengan wajah penuh suka cita dan harapan. Kelelahan akibat kesibukan seharian di kantor dan kampus, serasa tak mereka hiraukan. Bahkan, ada beberapa peserta yang datang dari luar kota. Mereka dipertemukan pertama kali setelah sekian lama hanya dapat berdiskusi lewat media sosial dan tulisan online, tanpa melihat wajah dan bersalaman secara langsung.

Berbagai buku telah dipajang di meja bulat menyambut para peserta diskusi dan juga pengunjung kafe. Buku-buku tersebut adalah hasil karya para pegiat Pergerakan BM, diantaranya adalah Adrinal Tanjung, Massaputro Delly, Dedhi Suharto, Nur Ana Sejati, Andi P. Rukka, Yudisrizal, dan tentu saja buku perdana Pergerakan BM yang berjudul ‘Bagaimana Saya Menulis’.

Setelah para narasumber datang secara lengkap dan sejenak beramah tamah dengan para peserta, acara inti dimulai pada pukul 19.30. Kegiatan dibuka dengan pemutaran sebuah video, hasil karya Kwaci Production, pemenang kompetisi video pendek dalam rangka haul pertama Pergerakan BM.

Video pendek ini menceritakan tentang refleksi personal akan inspirasinya terhadap tokoh guru Murdiyanto yang berjuang menghadapi pungli dan korupsi yang terjadi pada birokrasi pendidikan di Sukoharjo.

Diskusi sederhana dan informal mengalir secara apik dipimpin oleh Rudy M. Harahap, sebagai moderator. Diskusi bertujuan membahas buku perdana terbitan BM yang berjudul Bagaimana Saya Menulis (BSM), serta memperbincangkan kondisi birokrasi.

Beberapa peserta, yaitu Aisyah Mun’im, Dhedi Suharto, Massaputro Delly,  Sri Rahayu, dan dua orang CPNS dari STIA LAN menyampaikan kesan positif terhadap kegiatan dan pergerakan, serta mengutarakan pendapat konstruktif yang bertujuan untuk perkembangan birokrasi.

Birokrasi yang Illiterate

Sesi diskusi dimulai dengan penuturan Rudy M. Harahap, yang juga sekaligus Editor in Chief pada Pergerakan BM. Dijelaskan oleh Rudy, bahwa Pergerakan BM merupakan sebuah gerakan kolaborasi dari berbagai unsur profesional birokrasi, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Bergabung pula para akademisi, pengamat birokrasi, bahkan para mantan birokrat sebagai penulis maupun penikmat artikel dan diskusi.

Pergerakan BM, yang lahir di bulan Januari 2017 ini, adalah gerakan yang bertujuan untuk menumbuhkan literasi di kalangan birokrasi. Literasi yang dimaksud bukan sekedar mampu menulis, seperti anggapan keliru banyak orang, tetapi sebuah kemampuan melalui pengetahuannya untuk dapat memahami fenomena yang ada di sekeliling birokrasi secara lebih jernih.

“Harus diakui bahwa birokrasi saat ini masih illiterate (belum ter-literasi), karena banyak para elit maupun profesional birokrasi yang masih belum mampu memahami peristiwa dengan kesadaran nalar yang dilandasi oleh pengetahuan.”

“Mereka masih terjebak dengan kenyamanan semu birokrasi dengan segenap aturan yang melenakan, sehingga sering lupa apa hakikat menjadi profesional birokrasi”, demikian dijelaskan oleh Rudy tentang kondisi birokrat terkait literasi.

Menurutnya, masih banyak profesional birokrasi yang hanya bisa mengeluh, bahkan nyinyir dengan situasi di sekitarnya. “Kami ingin mereka lebih dari itu, kami ingin melatih profesional birokrasi agar mampu menganalisis keadaan dengan argumen yang tepat dan kemudian berdaya serta bergerak melalui tulisannya”, tegasnya.

Dilanjutkan oleh Rudy, bahwa Pergerakan BM lebih senang menyebut kawan-kawan di birokrasi sebagai profesional birokrasi dari sekedar sebutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun Aparat Sipil Negara (ASN).

Sebutan profesional birokrasi memiliki makna bahwa seseorang tidak hanya sebagai pegawai atau aparat yang selalu harus tunduk pada perintah senior/atasan, tetapi mampu berdaya dengan literasinya yang profesional. Mereka menjadi lebih mampu menghargai profesi dan fungsinya untuk berperan dalam tugas negara.

Beberapa artikel di laman birokratmenulis.org, dijelaskan oleh Rudy, memang terkesan tajam dalam mengingatkan akan kondisi birokrasi. “Kita menyebutnya bukan sebagai kritik, tetapi refleksi”, demikian ia menjelaskan.

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa refleksi mempunyai maksud untuk menyadarkan pembaca akan sesuatu yang selama ini dianggap taken for granted (begitulah adanya), tetapi sebenarnya tidak demikian adanya.

Beberapa artikel seperti perlunya memperdebatkan orientasi rule based dengan performance based, tentang penyebab kriminalisasi, pemaknaan korupsi dan etika, dan juga menguak berbagai mitos dalam birokrasi, adalah contoh-contoh tema artikel yang bersifat reflektif.

Seribu Langkah Besar Dimulai Dari Sebuah Langkah Kecil

Sebagai narasumber pertama yang mendapat giliran berbicara, Ani Maharsi, seorang Direktur Membership Association Certified Fraud Examiner (ACFE) Indonesia, menyatakan apresiasinya kepada seluruh pihak yang aktif di BM.

Ia sangat mendukung komunitas (Pergerakan) BM dan berharap pergerakan mampu mendorong birokrat lain yang masih merasa tidak bisa menulis menjadi berani untuk menulis. Ia juga berharap, komunitas pergerakan ini semakin membesar agar manfaatnya semakin cepat dirasakan oleh birokrasi.

Ani Maharsi bercerita tentang pengalamannya bagaimana ia menulis. Baginya menulis adalah sebuah kegiatan yang tidak mudah, namun memiliki manfaat yang luar biasa. Pernah suatu ketika dia memiliki ide untuk membuat sebuah kompetisi penulisan makalah.

Tidak cukup sebagai pemilik ide, ia didorong oleh rekan-rekannya untuk juga mampu menulis. Akhirnya, pada suatu waktu ia pun memberanikan diri untuk menulis dan tulisannya mampu mendapatkan penghargaan dalam sebuah kompetisi bergengsi.

Begitupun pengalamannya dalam menyusun sebuah buku, diakui sebagai sebuah pengalaman yang unik. Diawali dari berbagai diskusi di media sosial tentang integritas, tercetuslah ide bahwa diskusi tersebut perlu didokumentasikan agar tidak terbuang dan lenyap begitu saja.

Melalui bantuan Sudirman Said, sebagai editor, maka lahirlah sebuah kumpulan tulisan dalam sebuah buku yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh banyak pembaca. Buku itu berjudul “Sampai Kapan pun Kami Pilih Berintegritas”.

Menurutnya, berbagai macam cara unik dapat dikembangkan untuk membuat sebuah tulisan atau buku.

Terkesan dengan pemutaran video pendek di awal acara, ia mengingatkan bahwa media video perlu dan penting untuk dikembangkan dalam sebuah pergerakan. Karena selain menarik, makna dari video juga akan mudah ditangkap oleh para ‘pembaca’nya.

Mengenai komentar tentang buku BSM, menurutnya buku itu belum menyampaikan hal-hal tajam terkait birokrasi, tetapi baru mengajak birokrat lain untuk mau dan mampu menulis. Namun, hal ini dirasa sebagai awal dari tulisan-tulisan di buku selanjutnya. Buku selanjutnya diharapkan setajam artikel-artikel yang ada di laman birokratmenulis.org.

Dia pun mengutip sebuah pernyataan klasik tetapi selalu relevan, yaitu “seribu langkah besar ke depan dimulai dari satu langkah kecil”, untuk menggambarkan betapa pentingnya buku perdana BSM berikut Pergerakan BM untuk langkah besar selanjutnya.

“Saya yakin pergerakan seperti ini, yang anggotanya mempunyai visi dan semangat sama, akan mampu berkembang dan menginspirasi banyak pihak”, tutupnya.

Menjadi Critical Mass di Birokrasi

Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency International (TI) Indonesia, mendapat giliran kedua sebagai narasumber. “Saya sangat senang bisa berada di tengah komunitas yang keren ini”, demikian kalimat pertama yang dinyatakan olehnya.

Keren yang ia maksud adalah komunitas BM ternyata berisi para birokrat yang berbeda dari biasanya.  Bukan birokrat yang sering ia saksikan sehari-hari, tetapi birokrat yang memiliki kemampuan dengan pikirannya dan bersedia meluangkan waktunya untuk menulis.

Dadang pun berharap banyak pada komunitas BM untuk terus menggaungkan gerakannya lebih besar lagi. Sebab, menurutnya gerakan BM mampu menjadi critical mass di birokrasi, yaitu sekumpulan orang yang mampu mengubah keadaan genting/kritis (di birokrasi) menjadi keadaan (birokrasi) yang lebih maju.

Ia pun membagi pengalamannya terkait dunia menulis, yang mirip dengan maksud berdirinya Pergerakan BM. Ia pernah membuat sekolah menulis untuk para aktivis di Non-Government Organisation (NGO), untuk membantu mereka agar dapat menuliskan pengalamannya ketika terjun langsung ke lapangan.

Kenapa itu penting, karena biasanya aktivis itu tidak bisa menulis. Mereka biasa berteriak tanpa argumen yang matang. Dengan menulis, mereka menjadi mampu berargumen dengan baik. Hasilnya, mereka mampu menghasilkan buku dan presentasi dalam Bahasa Inggris sehingga dapat ditampilkan pada konferensi-konferensi internasional.

Mengenai buku perdana BM, ia berkomentar bahwa buku tersebut sepertinya dapat menjadi satu modal besar untuk menyebarkan pesan bahwa literasi itu penting. Pesannya, “yang kami tunggu terhadap Pergerakan ini adalah bahwa BM dapat menulis banyak hal yang bersifat mengimbangi berita negatif yang saat ini semakin banyak berkembang.

Saya berharap tulisan pengalaman positif semakin banyak sehingga semakin banyak pula birokat yang merasa optimis dengan kondisi birokrasi ke depan.”

Selanjutnya, ia pun berharap dan mengajak Pergerakan BM untuk sering bertemu dengan teman-teman aktivis di NGO. Dadang berkeyakinan jika keduanya sering bertemu, maka akan dapat saling merapatkan barisan sekaligus menguatkan dalam memajukan birokrasi.

Mewarnai Birokrasi Yang Pucat Pasi

Malam semakin larut, tetapi energi diskusi seperti tak kunjung surut. Sebaliknya, semangat justru semakin menyala di saat narasumber ketiga menyampaikan materinya.

Tri Widodo Wahyu Utomo, seorang Deputi Inovasi Administrasi Negara dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), tampil sebagai narasumber ketiga. Ia menyatakan menyesal karena tidak terlibat sebagai penulis dalam buku perdana BM.

Baginya, buku yang memuat kumpulan tulisan pendek dan ringan itu sangat inspiratif karena memberikan narasi pengalaman dan pembelajaran tentang bagaimana seseorang berusaha menulis.

Tulisan ringan seperti dalam buku itu maupun artikel di laman birokratmenulis.org, baginya lebih mengena bagi pembaca daripada membaca buku teks yang penuh dengan teori.

Menurut Tri Widodo, yang juga suka sekali menulis, menulis adalah sebuah kontruksi sejarah masa depan. Seseorang mampu membangun jembatan masa silam dengan masa depan. Menulis memiliki dimensi waktu ke belakang dan ke depan.  Apa yang kita tulis saat ini adalah refeksi keinginan kita di masa depan.

Baginya, buku perdana BM mempunyai dua fungsi, pertama merangsang otak birokrasi agar lebih aktif lagi, bukan sekedar target pada individu birokrat. Kedua, menjadi media sebuah gerakan moral untuk peduli terhadap problematika dalam birokrasi.

Dengan meminjam istilah Winston Churchill, “Pena lebih tajam dari sebuah pedang”,  menurutnya buku ini belumlah setajam pedang yang mampu mengajak pembaca untuk melakukan rekayasa sosial.

Namun, jika membaca tulisan-tulisan yang ada di laman BM, dia meyakini bahwa buku berikutnya akan mampu setajam pedang. Sarannya, buku berikutnya selain tajam juga bersifat tematik, seperti tema diskusi malam itu, yaitu “Birokrat, Bergeraklah!”.

Tentang tema diskusi yang diangkat malam itu, menurutnya sudah tepat sekali. Tepat karena kondisi saat ini berada di dunia yang serba paradoks. Para birokrat sendiri sebenarnya mengalami rasa benci tapi rindu dengan birokrasi.

Benci karena birokrasi yang lamban dan membelenggu, birokrasi yang tidak humanis, dan serba kaku. Namun demikian, kebanyakan birokrat tetap saja tidak bisa lepas dari situ, banyak birokrat yang masih merasa perlu dan bahkan menikmati kondisi birokrasi.

Kecintaannya bahkan membuatnya berada pada zona nyaman. Untuk itulah perlu sebuah pergerakan agar kecintaan yang dilandasi kebencian mampu membongkar selubungnya. Salah satunya melalui tulisan.

Birokrasi, diceritakan oleh Tri Widodo, awalnya justru diperlukan sebagai alat perubahan. Melalui hukum kontrak sosial saat itu, pemerintahan diberikan otorisasi untuk menjamin kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan warga.

Untuk mendukungnya, otorisasi dilengkapi dengan struktur dan regulasi. Namun, lambat laun otoritas, struktur, dan regulasi kemudian membentuk sebuah zona nyaman yang luar biasa sehingga birokrasi terjebak dalam sebuah ruang yang membentuk dirinya lebih inward looking daripada outward looking.

Birokrasi kemudian mengalami pendangkalan makna, bahkan stagnasi. Birokrasi yang seharusnya melayani publik, akhirnya lebih sibuk melayani diri sendiri. Contoh nyata misalnya, reformasi birokrasi diwacanakan dengan dangkal sebagai sarana  untuk meningkatkan remunerasi.

Menurutnya, itulah peran penting BM untuk dapat mengingatkan (otokritik) kepada otak birokrasi. Meskipun belum begitu masif pengikutnya, namun BM diyakini mampu mewarnai birokrasi.

Birokrasi yang pucat pasi seperti susu, dapat diwarnai dengan setitik nila. Pergerakan BM diyakininya mampu menghidupkan kembali ruh birokrasi, menghangatkan kembali darah birokrasi.

“Berbagai tulisan yang provokatif tetapi inspiratif harus tetap hidup dan berlanjut. Tidak perlu takut ditolak saat ini, sebab suatu saat akan semakin banyak birokrat yang menyadarinya”, demikian serunya.

Pada akhir sesi, Tri Widodo menyeru dengan semangat menyala, “Inilah saat yang tepat sebagai sebuah momentum, untuk kita jadikan pertemuan ini sebagai era gerakan aufklarung atau pencerahan baru bagi kegelapan yang menyelimuti birokrasi.”

“Tidak perlu kita malu apalagi takut. Siapa lagi yang akan mengambil peran dan tanggung jawab itu kalau bukan kita. Saya menyarankan, kita tandai dimulainya era aufklarung birokrasi pada tanggal ini, 23 Februari 2018.”

***

Malam yang larut mengiringi perpisahan satu demi satu anggota pergerakan. Masing-masing memiliki harapan yang sama akan berwarnanya wajah birokrasi di negeri ini. Mereka bertekad akan terus menyalakan api diskusi dan menulis untuk perbaikan birokrasi, meneruskan perjuangan aufklarung birokrasi.

Tjikini, kembali menjadi saksi menyalanya semangat sebuah pergerakan untuk perubahan.

 

 

Reviu Hasil Penjurian Kompetisi Video Pendek Birokrat Menulis 2018

Reviu Hasil Penjurian Kompetisi Video Pendek Birokrat Menulis 2018

Sebagai film maker yang bacaannya cenderung ke barang jadi seperti naskah/skenario, kadang saya merasa malas dan tidak paham ketika membaca tulisan para birokrat ataupun akademisi. Mungkin, otak saya yang gak nyandak. Tulisan dengan dilatarbelakangi cuplikan-cuplikan teori, ataupun statement keren kadang malah bikin saya bingung.

Namun, setelah mencermati gagasan-gagasan yang tertuang di tulisan Birokrat Menulis, bagi saya pribadi, kepala ini terasa tercerahkan untuk menuangkan ke dalam ide-ide cerita film yang kreatif dan lebih nakal. Terlebih pada empat tulisan yang dijadikan inspirasi kompetisi video pendek dalam rangka ulang tahun Pergerakan Birokrat Menulis. Saya merasakan sesuatu berbeda dengan empat tulisan itu karena gaya bahasanya yang ringan. Saya melihat ada banyak kandungan ide yang seharusnya bisa dieksplorasi lebih lanjut.

Intisari dari empat tulisan tersebut dapat saya ringkas sebagai berikut:

Dari gaya bahasanya yang mudah dipahami tersirat banyak dramatik scene dan ide cerita yang luar biasa. Kesimpulannya, tulisan itu sudah mengandung ide kritis yang dapat diwujudkan dalam ide cerita yang memadukan unsur-unsur dramatik film.

Dalam menilai sebuah kompetisi film pendek atau sering juga disebut video pendek, juri juga bertindak sebagaimana penonton. Penonton pasti mempunyai persepsi akan sebuah makna yang muncul dari visual yang mereka lihat. Untuk menilai visual yang membentuk persepsi tersebut, Josep M Boog dalam bukunya The Art of Watching Films, memaparkan tentang seni menonton film meliputi:

  1. Tema dan Tujuan
  2. Standar Elemen Dramatikal
  3. Elemen Visual
  4. Dialog dan Efek Suara
  5. Skor Musik
  6. Akting
  7. Gaya Penyutradaraan

Berdasarkan unsur pembentuk estetika film tersebut di atas, penilaian secara sinematografi pada kompetisi video pendek yang digelar oleh Pergerakan Birokrat Menulis kali ini lebih ditekankan pada:

NoKriteria PenilaianPenilaian/Komentar
1.Ide cerita dan kesesuaian pesan yang disampaikan.Kreativitas dalam menceritakan realita dari sudut pandang yang berbeda (teknik sinematografi).
Kejelasan pesan yang disampaikan melalui film yang dibuat.
Kesesuaian antara judul film dengan cerita dan pesan yang akan disampaikan.
2.Visualisai dan teknik pengambilan gambar.Kreativitas dalam pengambilan gambar meliputi sudut kamera, pencahayaan, ruang dan waktu.
Kesesuaian elemen gambar dan suara yang ditampilkan dengan tuntutan cerita.
3.Penggunaan ilustrasi musik, suara karakter, atau voiceover.Kreativitas dalam menggunakan unsur audio untuk memberikan informasi secara jelas serta memberikan suasana (mood) dalam film.
4.Teknik editing dan alur cerita. Pola alur penceritaan serta teknik editing dalam penyusunan gambar dan suara.
Kreativitas dalam memadukan unsur video dan audio dalam menyusun alur cerita berdasarkan informasi dan realita yang diperoleh menjadi sesuatu yang menarik untuk ditonton.

Selanjutnya, terdapat  empat karya yang mengikuti kompetisi tersebut dan secara sah masuk dalam penilaian dewan juri, yaitu:

  1. Peduli Sahabat
  2. Kartu Identitas Anak
  3. Anti Korupsi Sejak Dalam Pikiran
  4. Koin Untuk Joni

Berikut reviu masing-masing peserta kompetisi yang bisa saya sampaikan:

“Peduli Sahabat

Video ini menceritakan tentang perjalanan tim produksi mengunjungi Desa Perajen Jaya. Salah satu desa yang terletak di pinggiran sungai Musi Sumatera Selatan. Sebuah desa yang pelayanan infrastrukturnya masih kurang memadai.

Sayang sekali format video yang dibuat masih jauh dari format film pendek. Tayangan ini lebih cenderung pada liputan yang diiringi musik dan diperkuat dengan caption/text grafis. Melihat karya ini jadi teringat akan gaya film dokumenter awalan Nanook of The North, sebuah film perjalanan yang mengisahkan cara hidup sebuah suku di daerah Kanada waktu silam.

Sayangnya, video Peduli Sahabat ini lebih kuat pada pencitraan tim produksinya yang in frame di dalam layar daripada memvisualkan subjek dengan inti permasalahanya, yang jika dieksplorasi dengan  benar dan menggunakan pendekatan cara story telling yang pas, mungkin film ini bisa menarik hati penontonnya untuk bisa lebih peduli dan empati terhadap buruknya layanan infrastruktur yang terjadi di sana.

“Kartu Identitas Anak

Video ini menceritakan tentang pentingnya pembuatan KIA dan informasi tata caranya. Karya ini cenderung mengarah pada format reportase. Tidak ada dramatik scene yang dimainkan di sini karena lebih pada pendekatan jurnalistik.

Namun, sebagai tindakan persuasif akan pentingnya mengurus dan pemutakhiran akan data kependudukan, hal itu patut diapresiasi usahanya. Respon terhadap minimnya informasi proses layanan KIA divisualisasikan dalam format reportase sangat menolong bagi penonton yang membutuhkan. Sebagai media informasi sangat cocok, tetapi jika diarahkan pada penilaian unsur-unsur film masih kurang tepat.

“Koin Untuk Joni

Video ini menceritakan tentang kegalauan seorang bapak yang bekerja di bagian layanan kepegawaian CPNS. Anaknya sakit sehingga membutuhkan biaya operasi. Pilihan untuk mencari uang dengan cara haram dan tetap berjuang untuk mencari solusi menjadi pemicu konflik di film ini.

Sebagai tayangan audio visual, karya ini cukup mendekati format film: adanya akting pemain, dialog antar karakter, scoring musik, dan elemen dramatikal. Hal tersebut tampak pada cerita yang memunculkan  situasi awal, problem yang muncul, tindakan yang diambil, klimak, dan ada endingnya.  Namun, masih terdapat beberapa kelemahan artistik yang kurang mendukung karakter tokoh. Misalnya, kostum dan artistik rumah yang dipakai oleh “penyuap” kurang mendukung derajat dan profesinya sebagai apa dan siapa.

“Anti Korupsi Sejak Dalam Pikiran

Video ini menceritakan tentang refleksi personal akan inspirasinya terhadap tokoh guru Murdiyanto yang berjuang menghadapi pungli dan korupsi di birokrasi pendidikan di Sukoharjo. Dalam karya ini muncul unsur-unsur film di antaranya akting pemain yang banyak memainkan gerak-gerik ekspresif. Dialog dan efek suara sekaligus scoring musik diwujudkan dalam permainan narasi yang dihiasi dengan alunan musik berusaha bersatu mengarahkan persepsi penontonnya. Unsur-unsur film muncul dengan saling mendukung secara dramatik, tidak berusaha mendominasi satu sama lain, ataupun memperkosa cerita.  Pandai memanfaatkan footage koruptor yang sedang viral, dan barangkali memang dihadirkan untuk memprovokasi.

Kesimpulannya, dari empat karya terdapat dua buah video yaitu “Koin Untuk Joni” dan “Anti Korupsi Sejak Dalam Pikiran” mendapat penilaian lebih apabila dilihat dari sudut pandang pemakaian unsur-unsur sebuah film.

Dari segi  ide cerita, dalam mengadaptasi tulisan yang ada sesuai kerangka acuan kompetisi video pendek yang dirumuskan oleh Pergerakan Birokrat Menulis, ke empat video tersebut sudah berusaha menampilkan yang terbaik. Hanya saja keempatnya kurang memainkan unsur dan pendekatan dalam penyampaian pesan melalui format video/film pendek (bisa drama ataupun non drama).

Terima kasih.

 

 

Refleksi Satu Tahun Birokrat Menulis:  Menyikapi Perilaku Korup, Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan Birokrasi, serta ‘Kelabilan’ Kualitas Layanan Publik

Refleksi Satu Tahun Birokrat Menulis: Menyikapi Perilaku Korup, Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan Birokrasi, serta ‘Kelabilan’ Kualitas Layanan Publik

Oleh:  Tim Editor

————————

Prolog

Pada tahun 2017, rezim Jokowi memasuki tahun ketiga pemerintahannya. Bisa dibilang, inilah pemerintahan murni sipil pertama yang dipilih melalui proses demokrasi Indonesia. Sebab, rakyat memilihnya secara langsung.

Kemudian, berbeda dengan SBY, Jokowi tidak memiliki latar belakang militer. Ia berlatar belakang tukang kayu dan pengusaha mebel. Karenanya, keberhasilannya memimpin Indonesia akan menjadi batu loncatan (milestone) apakah kepemimpinan murni sipil ini akan berlangsung terus (sustainable) atau rakyat akan merindukan kembali kepemimpinan militer di Pemilu 2019.

Sayangnya, di tengah keberhasilan Jokowi membangun infrastruktur fisik, kita masih memiliki banyak kekecewaan atas kinerjanya. Yang paling mengemuka adalah ketidakmampuan Jokowi dalam memimpin birokrasi mengatasi kriminal jalanan yang begitu masifnya di Indonesia.

Tindakan kriminal ini dilakukan tidak saja oleh aparat yang berseragam, tetapi juga oleh masyarakat sipil. Sebagai contoh, dalam skala Jakarta, birokrasi sepertinya ‘impoten’ dalam mengatasi kriminal terorganisasi (organised crimes), yaitu para preman yang mengendalikan trotoar yang digunakan untuk berjualan secara liar di Tanah Abang.

Kemudian, dalam skala nasional, kita bisa melihat para preman ternyata masih mendominasi pemerasan terhadap sopir truk di lintas darat Sumatera. Aparat kepolisian pun ikut-ikutan memeras para sopir tersebut. Terdapat dugaan, para preman juga berbagi hasil dengan para aparat kepolisian. Padahal, kepala kepolisian kita kini adalah seorang jenderal yang dikenal intelek dan sangat mendorong birokrasi yang bersih di kepolisian.

Tindakan kriminal yang endemik itu sepertinya memiliki imunitas walaupun Jokowi telah membentuk tim sapu bersih pungutan liar. Artinya, harapan menciptakan birokrasi yang bersih dan berdaya masihlah sekedar jargon. Birokrasi belum terlepas dari tindakan kriminal dan tidak berdaya mengatasi tindakan kriminal itu sendiri.

Menjadi pertanyaan penting, memasuki satu abad Indonesia merdeka pada tahun 2045 nanti, apakah bangsa kita mampu melepaskan diri dari cap sebagai bangsa primitif? Setelah tiga per empat abad Indonesia merdeka, ternyata kita masih dikenal sebagai bangsa primitif oleh bangsa di negara maju.

Sebagai contoh, jika kita bandingkan dengan negara maju, kita masih sangat tertinggal jauh dari segi pelayanan publik. Pelayanan publik kita masih berbelit dan tidak jelas. Kemudian, masih banyak pelayanan publik yang meminta rakyat untuk datang langsung secara fisik. Kalaupun ada yang sudah online, ternyata pelayanan itu masih juga memiliki tambahan proses birokrasi yang rumit.

Lihatlah contoh pelayanan Imigrasi. Walaupun sudah online, tetap saja kita mesti mengikuti antrian untuk difoto dan diwawancarai. Belum lagi pelayanan eKTP. Setelah skandal korupsi yang melibatkan begitu banyaknya politisi itu, Jokowi sepertinya tidak berdaya bagaimana menuntaskan persoalan eKTP ini.

Saat ini, begitu banyak rakyat yang tidak memiliki eKTP. Mereka sekarang mengandalkan surat keterangan, yang di jaman Orde Baru dikenal sebagai resi. Artinya, dalam urusan identitas kependudukan ini kita sedang mengalami kemunduran total.

Sementara itu, profesional birokrasi pun semakin dimarginalisasi. Di tengah euforia demokrasi, ‘profesi’ politisi  di Indonesia kini begitu mendominasi. Sayangnya, tanpa kompetensi yang cukup, mereka sering mengintervensi proses birokrasi dan merendahkan peran birokrat.

Jika saja kita mau memberdayakan kembali profesional birokrasi dan menempatkan mereka sejajar dengan posisi politisi, kemungkinan Indonesia akan semakin baik dan dapat menuju masyarakat modern. Pemberdayaan profesional birokrasi dapat dimulai dengan membiasakan mereka menulis.

Kebiasaan menulis ini akan semakin mencerdaskan para birokrat. Kemudian, mereka tidak mudah besar kepala dengan ide-idenya. Sebab, setiap pemikirannya akan diuji oleh publik dari tulisannya yang dipublikasi secara terbuka. Dengan demikian, implementasi ide-idenya itu telah melalui proses ‘validasi’ yang matang.

Itulah sebabnya, kami membentuk Pergerakan Birokrat Menulis ini. Tidak terasa Pergerakan ini telah berusia satu tahun. Untuk sebuah pergerakan yang bercita-cita memberi andil bagi terwujudnya perubahan birokrasi menjadi lebih humanis dan bernilai bagi publik, setahun merupakan usia yang masih sangat muda.

Meskipun demikian, Pergerakan Birokrat Menulis yang beranggotakan para profesional dan pemerhati birokrasi ini telah berhasil menggandeng paling tidak 41 penulis serta mampu menghasilkan minimal 137 karya tulisan, atau rata-rata 11 – 12 tulisan per bulannya.

Data tersebut tentu sangat menggembirakan. Ini menunjukkan pada dasarnya ada keinginan dan potensi menulis para birokrat. Menariknya lagi, tulisan tersebut banyak lahir setelah terinspirasi dari debat di sebuah grup WhatsApp Pergerakan Birokrat Menulis.

Memasuki tahun 2018, kami, Tim Editor, mencoba menyajikan sebuah refleksi atas satu tahun pergerakan ini. Anggaplah tulisan ini sebagai sebuah akuntabilitas kami terhadap publik pembaca.

Kami berharap, artikel ini dapat menjadi bahan renungan dan dasar pijakan atas perjuangan Pergerakan Birokrat Menulis pada masa-masa berikutnya, terutama untuk tulisan yang akan dipublikasi di tahun 2018.

Rekapitulasi Tulisan

Pergerakan Birokrat Menulis memiliki visi “mencetak birokrat cerdas, kritis, dan menginspirasi melalui tulisan demi perbaikan birokrasi yang bersih, efisien, efektif, berdaya, melayani, dan akuntabel”.

Berangkat dari visi tersebut, pada awalnya kami membagi tulisan dalam 5 kategori, yaitu Birokrasi Bersih, Birokrasi Efisien-Efektif, Birokrasi Melayani, Birokrasi Akuntabel, dan Birokrasi Berdaya. Terkecuali Birokrasi Berdaya, sedikit banyak, sebenarnya kategori penulisan itu diinspirasi oleh ide gerakan Reformasi Birokrasi yang digawangi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Seiring berjalannya waktu, kategori tulisan pun kami kembangkan menjadi 12 kategori, yaitu dengan menambah kategori Refleksi Birokrasi, Politik, Pengalaman/Perjalanan, Literasi, Motivasi, Sosok, dan Sastra. Penambahan kategori ini lebih disebabkan adanya pertimbangan bahwa terdapat beberapa penulis yang memang memiliki ketertarikan dalam kategori tersebut.

Sebenarnya, tidak mudah mengelompokkan tulisan yang masuk ke dalam salah satu kategori tersebut. Sebab, tidak semua tulisan dapat dikelompokkan dalam satu kategori. Beberapa tulisan mempunyai kaitan dengan lebih dari satu kategori. Karenanya, pengelompokan tulisan ke dalam berbagai kategori itu kami lakukan lebih berdasarkan fokus utama tulisan. Artinya, pengkategorian ini mesti dilihat secara longgar.

Dari 12 kategori itu, di tahun 2017 tulisan yang dipublikasi paling banyak pada kategori Birokrasi Efisien-Efektif, yaitu sebanyak 31 tulisan. Secara rinci, jumlah tulisan yang terpublikasi menurut kategorisasi penulisan adalah sebagai berikut:

No.Kategori Jumlah
1.Birokrasi Efisien-Efektif31
2.Refleksi Birokrasi24
3.Birokrasi Bersih15
4.Motivasi14
5.Birokrasi Berdaya13
6.Literasi8
7.Perjalanan/Pengalaman8
8.Birokrasi Melayani6
9.Politik6
10.Birokrasi Akuntabel4
11.Sosok4
12.Sastra4

Selanjutnya, kami akan mengulas beberapa tulisan yang terpublikasi terkait dengan berbagai kategori tersebut.

Birokrasi Efisien-Efektif

Tidaklah mengejutkan jika tulisan yang mendominasi masih terkait birokrasi efisien-efektif  mengingat isu efisiensi dan efektivitas dalam organisasi publik di Indonesia, sebagaimana juga di negara berkembang lainnya, masih menjadi isu utama. Kita masih memiliki tantangan besar atas birokrasi yang buruk, yaitu tidak efisien dan tidak efektif.

Sebanyak 31 tulisan pada kategori ini membahas berbagai persoalan sistem manajemen (management systems) birokrasi dengan cakupan spektrum yang luas. Beberapa tulisan yang membahas ketidakefisienan bisa kita temukan pada “post-Soeharto: praktik delusi matematika efisiensi sektor publik” (Marudut Napitupulu), “inefisiensi adalah korupsi legal” (Moch. Soedarno), dan “konsekuensi ketidakefisienan ritual pelantikan pejabat fungsional” (Aniska Utama).

Tulisan lainnya mempertanyakan ketidakefektifan yang terjadi dalam mengelola pemerintahan, seperti “mempertanyakan peran auditor internal dalam mengelola risiko korupsi di lingkungan pemerintah daerah” (Setya Nugraha), “refleksi kekalahan KPK: bertindaklah cepat senyap dan tepat” (Atas Yudha Kandita), serta “kegagalan pembangunan Indonesia yang berbasis rasionalitas daripada altruistik” (Darnoto).

Tidak sedikit penulis yang berusaha memberikan masukan perbaikan agar para pemimpin birokrasi sektor publik dapat lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti tulisan “terobosan dalam upaya fleksibilitas pengadaan BLUD bidang kesehatan” (Atas Yudha Kandita), “integrasi sistem: solusi atas ketidakhematan berbagai pelaporan keuangan pemerintah daerah” (Massaputro Delly), dan “berbagi target kinerja dan insentif dalam mencapai target penerimaan pajak” (Khusnaini), serta “memerankan kembali auditor sektor publik dalam memberantas korupsi di Indonesia dengan menemukan kembali (reinventing) audit kinerja” (Iwan Novarian Sutawijaya).

Tema senada juga dijumpai pada tulisan “mengintegrasikan sistem perpajakan, sistem sosial, dan sistem ketenagakerjaan di Indonesia” (Rudy M. Harahap) yang juga dipublikasi di detik.com dan “lelang cepat sebagai inovasi pengadaan” (Mudjisantosa).

Kemudian, “bagaimana idealnya kepemimpinan Jokowi mengubah budaya organisasi sektor publik Indonesia” (Ardeno Kurniawan), “gerakan efisiensi, disiplin nilai, dan budaya organisasi kementerian keuangan” (Lucky Akbar), “menjalankan pemerintahan, di mana pengungkitnya?” (Sri Budi Santoso), serta “konvergensi dan reformasi public procurement laws di negara-negara Uni Eropa” (Murwantoro Soecipto).

Untuk memperkaya tulisan bertemakan birokrasi efisien-efektif ini, kami melihat pembahasan dan penelaahan secara mendalam dan lebih spesifik perlu dilakukan. Misalnya, kita belum mengetahui sejauh mana sebenarnya efektivitas program pengentasan kemiskinan dan manfaatnya bagi masyarakat, serta kendala yang dihadapi.

Ide-ide terkait tema ini dapat juga mengacu pada program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini menurut kami perlu ditulis sebagai sarana untuk melihat capaian pemerintahan Jokowi dalam memenuhi janji pelayanan publiknya.

Refleksi Birokrasi

Beberapa tulisan di kategori ini banyak mengajak pembaca untuk melakukan perenungan kembali atas permasalahan dalam birokrasi, seperti  “menggugat mitos opini WTP audit BPK” (Mutia Rizal) yang juga dipublikasi di KataData dan “menggugat kembali hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan” (Beny Amran), serta “bergeming, flegmatis, dan mangkus dalam birokrasi kita” (Hananto Widhiatmoko).

Kemudian,  “orang baik kenapa koq korupsi, sebuah proposisi tujuh faktor penyebabnya” (Haryono Umar), “antara cinta dan karir: Refleksi Film La La Land” (Rudy M. Harahap), “pembangunan untuk siapa: Pelajaran dari kisah perjuangan petani Kendeng” (Ryan Agatha), “APIP dalam pusaran kriminalisasi” (Eko Hery Winarno), dan “proyek perubahan, quo vadis?” (Eko Hery Winarno).

Terdapat beberapa tulisan reflektif terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) dan perbaikan institusi KPK serta kelembagaan pemberantasan korupsi, seperti “obat mujarab OTT KPK: Mengembalikan nilai-nilai dan keteladanan pendiri bangsa” (Mariman Darto) dan  “kontemplasi peran KPK: Future OTT vs visi KPK” (Syaiful Hifni).

Juga, “adaptasi kompetensi dan profesionalisme KPK sebagai antisipasi keniscayaan perubahan lingkungan” (Syaiful Hifni) dan “maraknya operasi tangkap tangan KPK, sebuah indikasi kesemuan beragama masyarakat Indonesia” (Moch. Soedarno).

Tulisan dalam kategori ini juga memuat ‘gugatan’ atas kemapanan birokrasi yang sangat Weberian dan melestarikan kultur paternalistik, yang keduanya telah mengakar kuat selama ratusan tahun di Indonesia.

Tulisan-tulisan seperti ini telah dinikmati pembaca lewat karya-karya Mutia Rizal, yang berjudul “birokrasi ala La La Land”,  “instrumen itu bernama fingerprint”, “menetralisasi rasionalitas birokrasi” dan “wasiat atasan kepada anak buah menghadapi budaya birokrasi kita yang sungguh hebat”.

Birokrasi Bersih

Beberapa tulisan bertemakan Birokrasi Bersih mengupas berbagai persoalan integritas dan kejadian korupsi di negeri ini, yaitu “bisakah kita berintegritas” (Jalu Wredo), “parodi THR penutup Ramadhan” (Moch. Soedarno), “fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang jasa, dahulu dan kini” (Moch. Soedarno), dan “tercelanya perilaku suap” (Moch. Soedarno).

Juga tulisan “the e-KTP scandal: have we learned anything about corruption?” (Kanti Pertiwi) yang juga dipublikasi di blog Indonesia at Melbourne, “maraknya operasi tangkap tangan KPK, memperdebatkan kembali makna integritas dan etika” (Mutia Rizal), “merdeka itu adalah ketika tidak ada korupsi lagi” (Joko Pitono), serta “Dilematika whistleblower birokrat, pahlawan atau pengkhianat” (Ilham Nurhidayat).

Tulisan lain yang mencoba menawarkan perspektif berbeda dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah “rahasia lonjakan peringkat indeks persepsi korupsi Grenada, dapatkah kita belajar darinya” (Betrika Oktaresa) dan “peran profesi audit dan akuntansi dalam mendeteksi kecurangan manajemen laba” (Haryono Umar).

Selain itu, terdapat tulisan “penegakan hukum yang korup dan kompleksitas sistem pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia, gagasan sederhana penanganannya” (Rudy M. Harahap), “tone of the top, atmosfer etis dari pimpinan instansi” (Evan Evianto), “mencegah korupsi dengan transparansi” (Darnoto), dan “whistleblower dari dimensi etika dan budaya organisasi” (Ardeno Kurniawan).

Tulisan yang berusaha mengajak para birokrat menjadi semakin bersih ini masih sangat dibutuhkan. Sebab, untuk mendorong efisiensi dan efektivitas birokrasi, kita membutuhkan birokrat yang bersih, yang tentunya berintegritas.

Motivasi

Tulisan yang dapat memotivasi profesional birokrasi ternyata cukup banyak. Beberapa artikel yang mencoba mengisi tema ini adalah seperti yang ditulis oleh Adrinal Tanjung (menulis adalah menyembuhkan diri sendiri, perhatikan kata-katamu, saat memetik telah tiba, serta refleksi tahun 2017, anything is possible) dan Herman Suryatman (gambaru dan teu honcewang).

Demikian juga tulisan oleh Andi P. Rukka (diklat itu bernama puasa), Atas Yudha Kandita (taubatan nasuha para birokrat akan bermakna kemenangan), dan Muhammad Kasman (menjadi profesional birokrasi yang proaktif).

Tulisan bertema motivasi tersebut sangat menggugah para profesional birokrasi untuk terus menulis dan kritis terhadap lingkungannya. Tulisan motivasi mampu menjadi oase yang memberikan kesejukan di tengah lelah dan terik birokrasi yang terkadang membuat kita pesimis.

Bagi birokrat, tulisan motivasi dapat membakar kembali semangat mereka untuk tetap menancapkan keinginan dan harapan agar dapat terus bergerak dan membuat perubahan untuk negeri ini.

Ke depan, tulisan-tulisan bertema motivasi ini perlu diperbanyak, terlebih lagi terkait bagaimana menjaga semangat juang birokrat agar tidak padam ditelan kelelahan melihat kondisi yang ada.

Birokrasi Berdaya

Kategori yang satu ini berusaha menampung gagasan cerdas untuk memberdayakan para profesional birokrasi melawan dominasi politisi, seperti “menempatkan kembali birokrasi profesional sebagai penyeimbang politisi” (Rudy M. Harahap) yang juga dipublikasi di detik.com, “bebaskan birokrasi dari politisi” (Andi P. Rukka), dan “ketunanetraan politik warga, sumber permasalahan bangsa” (Andi P. Rukka).

Beberapa tulisan mempersoalkan ketidakberdayaan para profesional birokrasi menghadapi “kriminalisasi” atas birokrasi itu sendiri, khususnya pada kriminalisasi pengadaan barang dan jasa yang mendera mereka. Beberapa tulisan tersebut ditulis oleh Aisyah Mun’im (surat terbuka untuk jaksa dan hakim yang menjeruji kawan kami Palupi), Atas Yudha Kandita (menolak kriminalisasi PBJ), dan Rahmad Daulay (paradigma statis dan intervensi yang dapat berujung pada kriminalisasi).

Ternyata, ketidakberdayaan birokrasi juga disebabkan lemahnya kompetensi profesional birokrasi. Hal ini digambarkan oleh Joko Pitono dalam tulisan ”menyelamatkan lembaga keagamaan dari pragmatisme oligarki”, “superioritas uang melalui reformasi manajemen pengadaan barang  dan jasa” dan “kekacauan birokrasi yang tidak kompeten”, serta oleh Aisyah Mun’im  dalam tulisan “nasib fungsional pengelola PBJ, siapa peduli?”

Beberapa penulis juga mengangkat soal keberanian “bersuara” birokrat atas berbagai ketidakberesan di lingkungan birokrasi. Misalnya,  tulisan ini diangkat oleh Ilham Nurhidayat (birokrat penyeru kebenaran, kenapa harus takut?), Bergman Siahaan (menumbuhkan birokrat yang kritis dan membangun), dan Andi P. Rukka yang menggugat organisasi serikat pekerja birokrasi dalam “memberdayakan birokrasi, apa kabar KORPRI-ku?”

Literasi

Tulisan bertema literasi mencoba untuk membuka wawasan literasi para profesional birokrasi. Meskipun tulisan-tulisan tersebut tidak menyajikan teknik menulis beserta teori-teori yang melandasinya, tetapi mereka mampu memperluas cakrawala kita mengenai dunia literasi.

Dalam kategori ini Pratiwi Retnaningdyah banyak memberikan sumbangan tulisan, antara lain “torehkan kisah literasimu”, “perlunya penulisan reflektif bagi birokrat”, dan “bagaikan pedang bermata-dua”. Sementara itu, Rudy M. Harahap mengajak kita untuk menulis (para birokrat menulislah!).

Nur Ana Sejati mencoba memberi argumentasi kenapa penting birokrat menulis dengan artikel “mengapa menulis?”, sedangkan Dody Hutabarat mempertanyakan literasi birokrat dengan tulisan “benarkah birokrat jarang menulis?”.

Untuk menjawab berbagai kesulitan para profesional birokrasi dalam menulis, maka ke depan sebaiknya ada penulis yang dapat memberikan pengalaman berupa teknik-teknik menulis kepada para pembaca. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana menulis narasi, deskripsi, eksposisi, atau argumentasi. Sebuah tulisan yang barangkali berbentuk panduan menulis akan sangat bermanfaat bagi para penulis pemula.

Perjalanan/Pengalaman

Beberapa birokrat yang sedang menjalani tugas belajar di luar negeri maupun sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri mencoba berbagi pengalaman dengan kita melalui tulisannya. Herman Suryatman mengisahkan pengalamannya menikmati layanan transportasi di negeri Kanguru lewat tulisannya “belajar dari Sydney tentang infrastruktur kota yang ramah dan humanis”.

Demikian juga Betrika Oktaresa dalam tulisan “Nottingham City Transport, sebuah benchmark transportasi kota” dan “sebuah refleksi mengambil pelajaran dari sistem pendidikan dasar di negeri Ratu Elizabeth”. Sementara itu, Nur Ana Sejati mengusung tulisan “interaksi multikultural dengan tari kelinci, tari soyong, dan bakso.”

Tulisan-tulisan serupa akan semakin menarik jika perjalanan atau pengalaman tersebut juga memuat pengalaman hidup penulis tentang bagaimana praktik terbaik di instansinya agar dapat ditiru pada instansi sektor publik lainnya.

Begitu juga tulisan-tulisan tentang gambaran sosial budaya masyarakat di sekitarnya yang dapat mempengaruhi efektivitas birokrasi, tampaknya juga perlu diperbanyak.

Birokrasi Melayani

Meskipun pelayanan publik masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintahan Jokowi, anehnya tidak banyak penulis yang menyoroti aspek ini. Gambaran nyata pelayanan publik yang masih “labil” hanya tampak dari dua penulis, yaitu oleh Jalu Wredo (sepotong potret layanan publik di Indonesia) dan Hananto Widhiatmoko (illogical bureaucrazy: Peraturan kependudukan kita).

Namun, tulisan yang dipublikasi tidak hanya memotret buruknya pelayanan publik kita, tetapi juga memberikan ide perbaikan, seperti pada tulisan “meningkatkan kualitas layanan dengan H.E.A.T strategy” (Nur Ana Sejati) dan “meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemetaan proses bisnis” (Adrinal Tanjung).

Penulis lainnya, Setya Nugraha, menyoal tentang siapa yang mengawasi jalannya pelayanan publik kita lewat tulisannya berjudul “pengawasan pelayanan publik tanggung jawab siapa?”.

Penulisan pada tema ini sepertinya harus terus digalakkan, mengingat labilnya pelayanan publik kita. Selain pelayanan publik yang dulunya buruk dan kemudian menjadi baik, seperti layanan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP), kita juga menemui pelayanan publik yang di masa lalu cukup mudah kini semakin buruk pelayanannya, seperti eKTP dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karenanya, fokus penulisan akan lebih menarik jika diarahkan pada ulasan tentang penyebab kelabilan pelayanan publik tersebut.

Selain itu, tema Birokrasi Melayani sepertinya perlu diperluas. Tulisan agar tidak hanya berfokus pada pelayanan yang melibatkan ‘seller’ dan ‘buyer’, di mana masyarakat bertindak sebagai pelanggan.

Akan tetapi, tema ini juga mestinya mengulas posisi warga negara yang berhak mendapatkan public good berupa pendidikan yang berkualitas, lingkungan yang nyaman dan aman, hubungan yang harmonis antar masyarakat, serta layanan-layanan yang mengharuskan pemerintahan Jokowi melahirkan kebijakan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Politik

Tidaklah aneh jika politik merupakan tema yang belum banyak ditulis, meskipun sebenarnya para profesional birokrasi merasakan aura dan dampak dramatis politisasi birokrasi. Namun demikian, beberapa penulis telah mempersoalkan tentang buruknya proses rekrutmen pemimpin politik (political leaders), seperti Eko Hery Winarno lewat tulisannya “mereformasi proses seleksi pemimpin politik” dan Massaputro Delly dengan tulisannya “kaderisasi partai politik, upaya mengatasi pemimpin instan”.

Penulis yang lain menyoal konsekuensi negatif praktik pilkada yang diadopsi dari sistem demokrasi liberal, seperti tulisan Kamrin Jama (Pilkada lahan subur kapitalisme) dan Dody Hutabarat (memahami perilaku politik di Indonesia).

Mengingat semakin dinamisnya perpolitikan di negeri ini, tampaknya akan semakin menarik ke depannya jika para penulis mampu mengangkat berbagai fakta di lapangan, terutama di daerah, tentang bagaimana peran para politisi mempengaruhi kinerja profesional birokrasi, termasuk tentang netralitas  aparatur sipil negara (ASN) dan juga aparatur militer dan kepolisian. Intervensi politisi ini perlu ditulis sehingga kita memiliki evidence yang cukup dan bukan sekedar anekdot ataupun rumor.

Birokrasi Akuntabel

Sedikit sekali penulis yang menulis tema ini. Namun, Rudy M. Harahap telah mulai menulis dengan judul “the challenge after the Indonesia local elections” yang juga dipublikasi di New Mandala. Ia mengajak kita memberikan perhatian terhadap akuntabilitas para wakil rakyat dan pemimpin politik setelah mereka terpilih, bukan hanya sibuk memberikan perhatian sebelum mereka terpilih.

Kemudian, Betrika Oktaresa mencoba membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui tulisannya “meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui optimasi komunikasi risiko oleh Kepolisian Republik Indonesia”.

Ke depan, tema-tema tulisan yang membahas soal akuntabilitas harus diperbanyak lagi mengingat masalah kita hari ini banyak terkait dengan isu akuntabilitas. Tema terkait peningkatan akuntabilitas kinerja yang menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi perlu untuk diulas.

Misalnya, sejauh manakah sistem yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah berkontribusi terhadap akuntabilitas kinerja? Dari sisi individu birokrat, tema-tema terkait akuntabilitas bisa menjadi sajian hangat. Di antaranya, kepada siapakah birokrat harus berakuntabilitas? Atasan, publik, atau politisi?

Sosok

Kategori ini merupakan tulisan tentang potret seorang profesional birokrasi yang dianggap telah atau sedang melakukan berbagai perubahan di sektor publik. Nilai-nilai, pandangan, dan aksi sang tokoh telah disajikan dalam beberapa tulisan yang diramu sedemikian apik oleh Adrinal Tanjung (mengenal sosok Rini Widyantini: Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB) dan Mutia Rizal (selamat jalan sang pencetus pemimpin perubahan: Sebuah catatan kecil mahasiswa bimbingan Prof Agus Dwiyanto).

Selain itu, terdapat juga tulisan Kamrin Jama (mengenal politik populisme Tuan Guru Bajang di Nusa Tenggara Barat) dan Ilham Nurhidayat (nyanyian sendu Murdiyanto, sosok Oemar Bakri yang gigih melawan korupsi).

Sepertinya, penulisan tema Sosok ini mesti juga diperbanyak dengan mengedepankan tokoh-tokoh profesional birokrasi dari berbagai instansi pemerintahan di daerah. Anda tentu ingin membaca kisah seorang birokrat yang bertugas di perbatasan atau nun jauh di pedalaman, bukan?

Sastra

Ternyata, tidak banyak birokrat yang mampu menulis sastra. Tema sastra kami siapkan agar profesional birokrasi memiliki olah rasa (batin) dan tidak hanya sekedar olah pikir semata. Tulisan ini mesti disajikan dalam bentuk puitis, tetapi tetap kritis.

Syukurnya, beberapa penulis telah mengisi ceruk tema penulisan ini, seperti Lucky Akbar (manusia seribu satu rupa, seribu satu jiwa), Andi P. Rukka (rezekiku ada padamu), dan Yudisrizal (lamunan di suatu sore: Mengenang 30 tahun lalu dan 30 tahun lagi).

Sayangnya, belum banyak yang mencoba menulis sastra dalam bentuk lainnya seperti cerpen, komik, atau lainnya. Kami menantikan birokrat yang bisa menyumbang tulisan pada kategori ini.

Epilog

Demikianlah, para pembaca. Selama satu tahun ini para birokrat dan penggiat Pergerakan Birokrat Menulis telah menghasilkan beragam karya. Kami berharap Anda dapat memberikan komentar terhadap refleksi satu tahun Pergerakan Birokrat Menulis ini.

Tentu saja, manfaat karya-karya itu baru bisa dirasakan jika semakin banyak yang membaca tulisan Pergerakan Birokrat Menulis ini, terutama sekali para birokrat dan pengambil kebijakan, termasuk para pemimpin politik.

Pada akhir tahun 2017, terdapat tiga momen penting yang menandai adanya kemajuan berarti bagi pergerakan, yaitu terjalinnya kerjasama dengan Kumparan.com, penyegaran laman birokratmenulis.org., serta penerbitan buku perdana.

Salah satu situs berita online terkemuka di Indonesia, Kumparan.com, bersedia menjalin kerjasama dengan Pergerakan Birokrat Menulis untuk menjadi ‘stasiun relay’ atas tulisan yang ditayangkan di laman birokratmenulis.org.

Kerjasama yang terjalin adalah kerjasama konten dengan fasilitas Really Simple Syndication (RSS), yang berarti, kumparan.com akan memuat secara otomatis setiap tulisan yang di-publish oleh birokratmenulis.org. Dengan demikian, tulisan pada pergerakan ini nantinya dapat dinikmati oleh lebih banyak pembaca.

Laman birokratmenulis.org yang Anda nikmati saat ini, telah mengalami banyak perubahan dari sebelumnya. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah, mempercepat akses, serta memanjakan mata para pembaca.

Selain itu, pergerakan telah berhasil menerbitkan sebuah buku perdana yang berjudul “Bagaimana Saya Menulis?”, sebuah buku yang berisi pengalaman dan perjalanan menulis para penggiat awal pergerakan. Buku yang telah selesai proses cetak ini direncanakan meluncur pada awal tahun 2018. Seluruh hasil penjualan buku akan digunakan seluruhnya untuk menunjang kegiatan pergerakan selanjutnya.

Kami berharap, semoga di masa datang semakin banyak penulis yang bersedia berkontribusi, dan semakin berwarna pula ide yang terungkap lewat rangkaian kata di Pergerakan Birokrat Menulis.

Pada gilirannya nanti, Pergerakan Birokrat Menulis semakin dapat mematangkan posisinya sebagai salah satu elemen bangsa yang keberadaannya bermanfaat bagi publik.

Terima Kasih Kumparan

Terima Kasih Kumparan

Berawal dari surat terbuka yang kami posting pada laman Kumparan yang berjudul “Surat Terbuka Untuk Jaksa dan Hakim yang Menjeruji Kawan Kami, Palupi”, tim Kumparan mengundang tim Birokrat Menulis. Surat tersebut berisi dukungan kepada seorang birokrat yang sedang menjalani proses hukum atas “tugas negara” yang ia laksanakan.

Pasca posting surat terbuka tersebut, tim Kumparan menghubungi tim Birokrat Menulis dan menawarkan sebuah kerjasama. Kerjasama tersebut berupa kepercayaan yang diberikan kepada Birokrat menulis untuk tampil lebih aktif pada layanan jurnalisme masyarakat yang mereka sediakan.

Kami diundang secara khusus datang ke kantor Kumparan. Di sana, tim Birokrat Menulis yang diwakili oleh Adrinal Tanjung dan Ryan Agatha mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai seluk-beluk Kumparan serta kerjasama yang mereka tawarkan.  Tim Kumparan memperlakukan kami layaknya investor karena mereka menjawab segala pertanyaan yang kami ajukan seperti tentang bisnis proses dan struktur kepengurusan Kumparan.

(Foto dok. BM: Suasana Pertemuan Tim Birokrat Menulis dengan Tim Kumparan)

Inti kerjasama yang kami sepakati adalah bahwa Kumparan memberikan label kepada Birokrat Menulis berupa sebuah akun verified pada layanan jurnalisme masyarakat. Akun tersebut sejajar dengan akun Swaonline, Caknun, Media Center Kemenkumham hingga akun politisi sekelas Fahri Hamzah. Dengan memiliki akun verified ini, Kumparan berharap Birokrat Menulis bisa “berbicara” lebih banyak tentang perbaikan birokrasi di negeri ini.

(Foto dok.BM: Tak ketinggalan, kami ikut mengabadikan suasana kantor Kumparan)

Tentu saja kerjasama ini merupakan penghargaan besar bagi Birokrat Menulis yang baru berdiri kurang dari setahun. Kerjasama ini menggambarkan kepercayaan yang besar atas kredibilitas Birokrat Menulis selama ini.

(Foto Dok. BM: Redaktur Senior Kumparan, Yusuf Arifin (paling kiri) ikut menemani pembahasan kerja sama ini)

Terima kasih Kumparan atas kepercayaannya terhadap kami. Di tengah gegap-gempita tumbuhnya jurnalisme masyarakat di era demokrasi, Kumparan masih memberikan ruang bagi dunia birokrat untuk bersuara. Sebuah ruang bagi birokrat untuk mengekpresikan ide-ide dan pemikirannya secara cerdas, kritis, dan menginspirasi melalui tulisan. Ikuti kami di https://Kumparan/birokrat-menulis.

(Dilaporkan oleh: Ryan Agatha).

 

 

Birokrat Menulis Goes to KPK

Birokrat Menulis Goes to KPK

Hari Selasa tanggal 21 November 2017, perwakilan pergerakan Birokrat Menulis (BM) mendapatkan kesempatan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memaparkan proposal penelitian. Proposal tersebut adalah bagian dari kompetisi yang diselenggarakan oleh KPK bekerjasama dengan Universitas Paramadina.

Kompetisi yang dimulai sejak bulan Oktober lalu diikuti oleh lebih dari 700 partisipan. Perwakilan BM berhasil menembus 15 besar dan melaju di babak presentasi. Nantinya akan terpilih 10 besar yang dinyatakan berhak melakukan penelitian.

Proposal penelitian dari Birokrat Menulis, yang diwakili oleh Mutia Rizal dan Ilham Nurhidayat, mengambil tema tentang perjuangan para whistleblower menghadapi kultur paternalistik di birokrasi pemerintahan. Semoga proposal yang ditawarkan dapat diterima oleh tim seleksi untuk dapat diwujudkan dalam sebuah penelitian.

***

12
error: