Menengok Gagasan ‘Negara Kesejahteraan Indonesia’ pada ‘Kartu Prakerja’

Menengok Gagasan ‘Negara Kesejahteraan Indonesia’ pada ‘Kartu Prakerja’

Bagi sebagian kalangan, proses seleksi elit, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, hampir mendekati akhir (end of game). Tampaknya, mereka cukup yakin bahwa hasil hitung cepat (quick count) beberapa lembaga survei akan menggambarkan hasil real count.

Dari hasil hitung cepat dengan menggunakan pemilihan sampel secara acak tersebut, mereka sudah begitu yakin siapa yang akan ‘memerintah’ mereka selama lima tahun ke depan. Cukup aneh memang, mereka begitu bersuka cita dalam pemilihan elit yang akan ‘memerintah’ mereka.

Padahal, mestinya para elit sajalah yang bersuka cita. Rakyat mestinya menengok kembali janji-janji para elit tersebut. Bagi saya, yang paling menarik dari janji-janji elit ini adalah janji ‘Kartu Prakerja’ dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Jika benar Kartu Prakerja tersebut nantinya diterapkan di Indonesia pada tahun 2020, maka Indonesia akan menuju pada perubahan besar, yaitu semakin menuju kepada ‘negara kesejahteraan (welfare state)’.

Menurut World Atlas, negara kesejahteraan adalah negara yang mau mengeluarkan anggaran besar untuk kepentingan rakyat melalui pemberian tunjangan sosial. Anggaran ini diperlukan agar negara bisa menciptakan keadilan (equality) ekonomi dan sosial serta menjaga harga diri (dignity) rakyatnya, seperti menghindarkan mereka dari pilihan menjadi pengemis di jalanan.

Awalnya, konsep negara kesejahteraan itu sendiri sudah berakar pada abad ke-7, yaitu dari lima pilar ajaran Islam, dengan kewajiban memberikan zakat ke negara bagi mereka yang memenuhi syarat. Hasil pengumpulan zakat ini kemudian akan dikelola oleh pemerintah untuk diberikan kembali ke yang membutuhkan.

Kemudian, konsep negara kesejahteraan tersebut diadopsi oleh negara-negara di Eropa, yaitu melalui kaum konservatif pada abad ke-19. Ide ini kemudian dilanjutkan oleh kaum fasis pada abad ke-20, dengan misi utama untuk menghambat pemberontakan kelompok buruh dan paham sosialis.

Sementara itu di Inggris, konsep tersebut dibawa oleh partai Liberal yang dipengaruhi keberhasilan reformasi sosial di Jerman. Di Prancis sendiri, konsep negara kesejahteraan ini mulai muncul tahun 1930-an.

Memasuki Negara Kesejahteraan Indonesia

Sebenarnya, konsep negara kesejahteraan di Indonesia sudah mulai muncul sejak pendiri bangsa ini berkeinginan memerdekakan diri dari penjajah Belanda. Hanya saja, pada era Orde Baru realisasi konsep ini sedikit mengendur. Sebab, jargon pemerintah pada waktu itu adalah ‘pembangunan dan pemerataan’.

Kedua hal tersebut tentu tidaklah mudah berjalan beriringan. Jika kita ingin memperioritaskan pembangunan atau ‘pertumbuhan’, maka pemerataan akan sedikit terabaikan. Begitu juga sebaliknya.

Hal tersebut bisa kita lihat pada periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kali ini, di mana upaya pemerataan dengan membangun infrastruktur di daerah tertinggal ternyata berakibat pada pertumbuhan nasional yang stagnan.

Kembali ke konsep negara kesejahteraan, di Indonesia pada dasarnya konsep ini telah dimulai dengan munculnya ‘program pengentasan kemiskinan’, khususnya dengan memberikan berbagai subsidi kepada rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, kita mengenal adanya subsidi atas bahan bakar minyak (BBM). Jika kita menggunakan harga pasar, tanpa subsidi itu kita mesti membayar BBM dengan harga internasional yang sangat mahal.

Kemudian, pada jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, konsep negara kesejahteraan ini diimplementasikan dalam bentuk pemberian ‘bantuan langsung tunai (direct cash transfer)’ kepada orang-orang miskin. Upaya ini kemudian dipercaya menjadi kunci keberhasilan pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden RI dalam periode selanjutnya, bersama Budiono sebagai wakil presiden.

Ketika SBY-Budiono mempromosikan bantuan langsung tunai tersebut sebagai alat kampanyenya, Ketua Umum PDIP Megawati pernah memberikan kritik yang tajam, yaitu dengan berargumentasi bahwa mestinya pemerintah ‘memberikan kail, daripada ikannya’ kepada rakyatnya. Namun, kritik tersebut malah menjadi bumerang bagi Megawati, yang kemudian justru memberikan jalan mulus bagi SBY memasuki dua periode kepresidenannya.

Di era SBY-Budiono, kemudian terdapat upaya untuk memfokuskan kembali konsep negara kesejahteraan, yaitu dengan mengimplementasikan conditional cash transfer, yang dikenalkan oleh World Bank di Indonesia sebagai Program Keluarga Harapan (PKH).

Program tersebut intinya adalah untuk mengantisipasi agar orang-orang miskin tidak terus-menerus terperangkap dalam kemiskinannya. Caranya, program tersebut memberikan insentif tunjangan berupa uang tunai kepada ibu hamil yang rajin memeriksa kesehatannya ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Dengan demikian, mereka tidak akan melahirkan anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan.

Alasannya, kelahiran anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan akan beriringan dengan rendahnya kecerdasan mereka. Selain itu, program ini juga memberikan insentif kepada keluarga miskin yang menyekolahkan anak-anaknya agar mereka dapat menjadi kader bangsa yang mampu berkompetisi dengan mereka yang berasal dari keluarga mampu.

PKH tersebut kemudian didukung oleh sistem informasi yang memungkinkan pemantauan apakah anak-anak orang miskin itu tetap pergi ke sekolah dan ibu-ibu yang hamil terus-menerus memeriksakan kesehatannya ke Puskesmas. Saya sendiri terlibat langsung melalui penugasan kedinasan dalam mengasistensi pembangunan sistem informasi tersebut di Kementerian Sosial.

Ketika akhirnya Joko Widodo-Jusuf Kalla memerintah, program tersebut semakin berkembang. Sebab, pemerintahan mereka ini pada dasarnya ingin merealisasikan konsep negara kesejahteraan di Indonesia. Hanya saja, untuk merealisasikannya, mereka mengemasnya dalam bentuk kartu-kartu. Sebagai contoh, selain mengenalkan kartu PKH, mereka juga mengenalkan ‘Kartu Indonesia Pintar’ dan ‘Kartu Indonesia Sehat’.

Negara Kesejahteraan Indonesia

Pada kampanyenya di pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mempromosikan tiga tunjangan atau benefit, yang lagi-lagi dikemas dalam berbagai kartu, yaitu ‘Kartu Sembako Murah’, ‘Kartu Indonesia Pintar Kuliah’, dan ‘Kartu Prakerja’. Kartu-kartu ini tampaknya berhasil menarik minat suara pemilih.

Namun, sebenarnya di negara-negara maju seperti Inggris dan Selandia Baru, pemberian tunjangan dengan Kartu Sembako Murah tersebut sudah ditinggalkan. Model ini hanya dipraktikkan di negara terbelakang atau sosialis yang sedang mengalami krisis.

Sebagai contoh, di Venezuela kartu tersebut disebut ‘Secure Food Supply Card’. Kartu ini membatasi jumlah kebutuhan pokok yang bisa dibeli oleh seorang warga negara di toko-toko yang disubsidi oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk menghindari rakyat menumpuk kebutuhan pokok dengan harga murah tersebut dan kemudian menjualnya kembali di pasar gelap dengan harga yang lebih mahal.

Sementara itu, di negara maju seperti Selandia Baru, praktik subsidi dengan Kartu Sembako Murah justru dikelola oleh lembaga-lembaga non-pemerintah, seperti Foodbank Project. Organisasi ini bekerja sama dengan perusahaan pasar swalayan dan organisasi sosial.

Perusahaan dan organisasi sosial itulah yang akan mengelola sumbangan dari para donatur. Para donatur ini dapat memilih langsung paket kebutuhan pokok yang akan mereka sumbangkan dan memberikan sumbangan melalui transfer. Ketika orang miskin datang ke perusahaan atau organisasi sosial ini, mereka kemudian dapat memilih sendiri paket kebutuhan pokok yang dibutuhkan.

Kini, di negara maju, tunjangan sosial melalui pemberian kartu-kartu tersebut kebanyakan sudah dalam bentuk pemberian uang tunai atau pemberian manfaat secara langsung. Sebagai contoh, di Selandia Baru mereka memiliki kartu yang disebut ‘Community Services Card’. Dengan kartu ini, mereka yang tidak mampu bisa memperoleh fasilitas kesehatan atau transportasi secara gratis.

Namun, yang dapat menggunakan kartu tersebut dibatasi atas mereka yang penghasilannya rendah. Sebagai contoh, untuk satu orang (single) yang tinggal sendiri, penghasilannya sebelum pajak dalam satu tahun mesti di bawah NZ$28.801 (sekitar Rp280 juta setahun atau Rp23 juta sebulan).

Terkait kartu yang kedua, yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah, sebenarnya kartu ini adalah perluasan dari ‘Kartu Indonesia Pintar’. Yang membedakannya adalah Kartu Indonesia Pintar hanya diberikan kepada pelajar miskin pada tingkat SD sampai dengan SMA, sementara Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah untuk mahasiswa miskin yang kuliah di perguruan tinggi.

Kalau kita melihatnya lebih jeli lagi, Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu juga bukanlah hal yang benar-benar baru. Sebab, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menjalankannya sejak lama melalui ‘Beasiswa Bidik Misi’ dan berbagai jenis beasiswa lainnya.

Jika dibandingkan dengan negara maju, Kartu Indonesia Pintar Kuliah tersebut hampir mirip dengan ‘Student Allowance’. Yang membedakannya dengan negara maju seperti Selandia Baru, di sana untuk memperoleh tunjangan sejenis Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini tidak ada batasan penghasilan dan umur yang ketat.

Sebagai contoh, sepanjang berumur antara 18 – 65 tahun dan mengikuti pendidikan kesarjanaan di universitas yang terakreditasi, mereka berhak mendapatkan tunjangan tersebut. Besarnya, seorang mahasiswa yang tidak menikah dan hidup mandiri terpisah dari orang tuanya (berumur di atas 24 tahun) akan mendapatkan NZ$305,06 per minggu setelah pajak (sekitar Rp 3 juta per minggu).

Sementara itu, seorang mahasiswa yang sudah menikah akan mendapatkan NZ$576,03 (sekitar Rp5,7 juta per minggu) jika pendapatannya dari sumber lain di bawah NZ$441,80 (sekitar Rp4,4 juta) per minggu. Kemudian, di sana semua mahasiswa baru kini sudah dibebaskan dari biaya perkuliahan pada tahun pertama.

Menengok Janji Kartu Prakerja

Sekarang, mari kita tengok Kartu Prakerja yang dijanjikan oleh Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Saya melihat, banyak pihak yang akan mengira Kartu Prakerja ini di negara maju adalah ‘tunjangan tidak bekerja (unemployment benefit)’. Hal ini tidaklah tepat.

Sebabnya, di negara maju seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru, tunjangan tidak bekerja ini diberikan kepada mereka yang tidak bekerja tanpa memandang umurnya, tua atau muda. Sementara itu, Kartu Prakerja yang akan diusung di Indonesia ini lebih mirip dengan ‘Youth Allowance’ di Australia atau ‘Youth payment’ di Selandia Baru.

Memang, yang sejenis Kartu Prakerja tersebut menurut Asosiasi Jaminan Sosial Internasional (International Social Security Association) berada dalam satu kelompok dengan tunjangan tidak bekerja, yaitu berada dalam kelompok ‘sistem bantuan sosial tidak bekerja (unemployment social assistance system)’.

Di Selandia Baru, sebagai contoh, tunjangan sosial tersebut biasanya diberikan kepada mereka yang berumur 16 atau 17 tahun yang karena kondisi tertentu mereka tidak tinggal di rumah orang tua atau saudaranya, atau mereka tidak mendapatkan bantuan keuangan dari orang tua atau saudaranya.

Namun, mereka yang menerima tunjangan tersebut mesti bekerja dengan organisasi yang menjalankan Layanan untuk Pemuda (Youth Service), menyiapkan masa depan mereka dengan belajar atau mengikuti pelatihan, dan mengelola keuangannya (budgeting). Tunjangan ini biasanya digunakan untuk membayar sewa rumah yang ditransfer langsung oleh pemerintah ke pemilik rumah.

Selain itu, para pemuda yang menerima tunjangan tersebut akan mendapatkan NZ$50 (sekitar Rp500 ribu) per minggu yang ditransfer langsung ke rekening mereka, sepanjang pendapatan mereka dari sumber lain masih di bawah NZ$200 (sekitar Rp2 juta) per minggu.

Berbeda dengan di Selandia Baru, di Australia tunjangan sejenis ini berlaku untuk mereka yang berumur antara 16 – 21 tahun. Sebagai contoh, mereka yang berumur di atas 18-21 tahun dan hidup mandiri berhak mendapatkan tunjangan AU$227,6 (sekitar Rp2,2 juta) per minggu. Sebagaimana di Selandia Baru, tunjangan ini dapat berkurang proporsional jika penerima tunjangan mendapatkan penghasilan lain di atas jumlah tertentu.

Negara Kesejahteraan Indonesia ke Depan

Berbeda dengan di Indonesia, di negara maju berbagai tunjangan tersebut sudah terkena pajak penghasilan. Sebab, sebagaimana pernah saya ulas sebelumnya, mereka sudah mengintegrasikan sistem jaminan sosial dengan sistem pemungutan perpajakan.

Integrasi tersebut terjadi karena pada dasarnya pemberian tunjangan sosial ke warga negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ketika mereka semakin sejahtera dan penghasilannya sudah di atas tingkat penghasilan tertentu, maka merekalah yang mestinya menanggung beban warga negara yang belum sejahtera.

Yang juga menarik di negara maju, berbagai tunjangan sosial tersebut awalnya tumpang-tindih. Sebab, berbagai jenis tunjangan sosial tersebut bertumbuh mengikuti janji para politisi ketika berkampanye. Sebagai contoh, karena janji politisi, walaupun masih kurang berhasil, di Finlandia kini telah tumbuh tunjangan universal basic income, yaitu dengan memberikan tunjangan kepada setiap individu tanpa memandang berapa penghasilan mereka.

Agar tidak tumpang-tindih, kemudian beberapa negara maju mengintegrasikan tunjangan-tunjangan sosial tersebut. Dengan integrasi ini, risiko penerima tunjangan akan menerima beragam tunjangan yang berlipat-lipat atau jumlah mereka yang sebenarnya tidak layak tetapi menerima tunjangan sosial akan dapat diminimalkan.

Sebagai contoh di Selandia Baru, berbagai tunjangan tersebut telah dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu bantuan tunjangan utama (main benefit assistance), bantuan kesusahan (hardship assistance), dan bantuan tunjangan tambahan (supplementary benefit assistance).

Adapun sisi positif dari diusungnya Kartu Prakerja oleh Joko Widodo-Ma’ruf Amin tersebut, pemerintah Indonesia akan semakin berperan dalam pembiayaan sistem jaminan sosial. Sebab, menurut laporan Asosiasi Jaminan Sosial Internasional Maret 2011 tidak satu pun sistem jaminan sosial di Indonesia yang bersumber dari anggaran negara.

Menurut laporan mereka yang baru-baru ini diterbitkan pada Maret 2019, pemerintah Indonesia sudah mulai berperan membiayai sistem jaminan sosial kesehatan atau social assistance (medical benefits) system. Hal ini tampak dalam biaya pengobatan atau persalinan gratis bagi mereka yang tidak mampu.

Namun, pada laporan tersebut tampak bahwa ternyata pemerintah Indonesia belum berperan sama sekali dalam sistem bantuan sosial untuk mereka yang tidak bekerja. Karenanya, dengan adanya Tunjangan Prakerja yang diusung oleh Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini, kita akan melihat peran pemerintah yang akan semakin besar dalam pembiayaan sistem jaminan sosial di Indonesia.

Tentunya, jika terpilih, sudah saatnya juga pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada periode 2020-2024 mengintegrasikan berbagai tunjangan sosial tersebut, termasuk mengintegrasikannya dengan sistem pemungutan perpajakan agar Indonesia dapat semakin menuju kepada negara kesejahteraan. ***

 

 

 

2
0
Memahami Kompleksitas Perhitungan GDP dari Pengalaman Quick Count

Memahami Kompleksitas Perhitungan GDP dari Pengalaman Quick Count

Quick Count

Hitung cepat atau lebih populer disebut quick count (QC), sebagai salah satu ukuran untuk memprediksi hasil pemungutan suara itu ibarat key performance indicator (KPI), yakni indikator keberhasilan suatu kinerja. Tentu saja prediksi tersebut dilakukan melalui pilihan metode statistik dengan kriteria yang ketat, karena memertaruhkan reputasi, terhadap jumlah dan proporsi sampel yang digunakan.

Dalam sebuah proses pemungutan suara, selain quick count, sah-sah saja orang menggunakan suasana hati, rasa, emosi, serta ukuran kualitatif lainnya sebagai proxy yang menuju pada indikator hasil (lead indicators).

Secara statistik, quick count tidak memakai data populasi karena memang dia dibutuhkan sebagai alat yang secara cepat menyediakan proyeksi hasil atas suatu kontestasi. Kecepatan itu berguna untuk para pihak yang bertanding untuk mengantisipasi langkah selanjutnya, termasuk pengawasan intens atas kotak suara jika margin yang dihasilkan QC cukup tipis. QC juga berguna untuk pasar, terutama para investor dan pemegang saham perusahaan publik, serta komunitas regional dan dunia internasional.

GDP dan growth

Melompat sejenak ke dalam dunia ekonomi dan keuangan publik, terdapat suatu key performance indicator penting yang menjadi ukuran produktivitas atau skala perekonomian nasional. Indikator ini dikenal dengan istilah produk domestik bruto atau dalam bahasa inggrisnya disebut sebagai gross domestic product, selanjutnya disingkat GDP.

Pengukuran GDP pada setiap negara telah berlaku secara universal dan lazim digunakan sebagai rujukan kesuksesan pembangunan. Rasio ini mengandung banyak sekali informasi, termasuk menjadi alat menentukan persentase growth atau pertumbuhan ekonomi. Growth adalah laju capaian ekonomi pada tahun tertentu dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Dengan kata lain, sebuah negara yang bertumbuh perekonomiannya adalah yang memiliki GDP yang semakin besar tahun demi tahun, sehingga secara kuantitatif rasio pertumbuhan atau growth-nya bernilai positif. Dalam studi makroekonomi, besaran GDP ini dapat diukur dari beberapa sudut pandang atau pendekatan, yang semestinya menghasilkan nilai akhir yang sama. Pendekatan tersebut adalah dari sisi produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang diperoleh semua orang dalam suatu negara.

Pendekatan yang paling umum digunakan untuk menilai GDP adalah pendekatan pengeluaran, sebab pengumpulan informasi tentang pengeluaran oleh para pelaku ekonomi lebih mudah dilakukan dengan metode penggalian data dari sisi ini.

Misalnya, ketika seorang penduduk sebuah negara ditanya,
“Berapa pengeluaran anda setiap bulan?”,
peluang memperoleh jawaban jujur dan mendetail akan lebih besar daripada ketika ditanya,
“Berapa gaji anda setiap bulan?”.

Oleh karena itu, para ekonom kemudian merumuskan perhitungan GDP dengan pendekatan pengeluaran yang merupakan penjumlahan dari berbagai jenis pengeluaran yang dilakukan dalam suatu negara. Dalam skala makro, jenis pengeluaran ini kemudian terbagi menjadi kelompok konsumsi rumah tangga, investasi atau tabungan, belanja pemerintah, dan ekspor-impor.

Kompleksitas penghitungan, asumsi, dan pengambilan kebijakan

Adapun variabel-variabel seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi, nilai tukar terhadap mata uang asing, jumlah penduduk, dan kawan-kawannya menjadi ekosistem yang turut menentukan perilaku belanja yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi tersebut. Hubungan mereka bersifat kompleks dan saling mempengaruhi dalam suatu sistem yang disebut sebagai makroekonomi.

Untuk memudahkan penggunaannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan baik fiskal maupun moneter, maka akurasi pengukuran GDP ini menjadi sangat penting. Sehingga demikian dibutuhkan analisis yang sangat detail dalam proses penghitungannya.

Mengingat kompleksitas informasi yang dibutuhkan, maka dibutuhkan waktu untuk mendapatkan angka yang riil. Tak terbayangkan berapa orang petugas sensus dan pengolah data dibutuhkan serta berapa lama proses tersebut memakan waktu, mengingat betapa luasnya Indonesia dan jumlah penduduknya sejumlah ratusan juta. Oleh karenanya, dalam menentukan GDP ini harus digunakan metodologi perhitungan yang “tidak riil”, sangat kontekstual, akan tetapi tidak asal-asalan.

Pengalaman saya dalam mencari informasi saat mengukur indikator GDP dan growth, perhitungan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya butuh waktu lebih dari sebulan untuk bisa dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Bahkan, untuk data yang lebih detailnya, BPS membutuhkan waktu yang lebih lama lagi.

Jika menunggu sampai seluruh data itu tersaji untuk menghindari miss-match kebijakan, maka kebijakan fiskal maupun moneter (serta kebijakan lainnya) yang disusun akan berjalan di tempat, alias mandek. Sementara itu, roda pemerintahan harus berputar terus sepanjang tahun anggaran. Oleh karenanya perlu asumsi-asumsi, model-model yang dibuat dan disepakati para ahli, dengan presisi yang teruji.

Oleh karena itu, perhitungan pertumbuhan ekonomi sering berbeda dua digit dibelakang koma misal 5,12 atau 5,17. Itulah kenapa targetnya pun sering disusun sebagai kisaran bukan lagi titik angka tertentu.

Apakah dengan demikian angka pertumbuhan ekonomi sudah benar-benar riil? Tentu tidak. Untuk konteks negara yang banyak aktivitas underground ekonominya (misalnya pedagang asongan), tentu angka tersebut bisa menjadi bias.
Namun, apakah angka perhitungan tadi (beserta detailnya) sudah bisa digunakan oleh para stakeholder dalam membuat kebijakan? Jawabannya, ya, sangat bisa dan sangat berguna.

Adapun ketidakpuasan atas penggunaan pertumbuhan ekonomi sebagai KPI, membuat negara-negara lain menambahkan indeks kebahagiaan (happiness index) sebagai pelengkap pengukur kesuksesan pembangunan. Contohnya Bhutan, yang mencoba fokus pembangunan yang berimbang antara keberhasilan ekonomi dan kebahagiaan rakyatnya.

Relasi antara Quick Count dan GDP

Nah, lantas apa yang bisa dimaknai dari hubungan quick count dengan GDP growth? Menurut saya, keduanya sama-sama berkedudukan sebagai KPI, yang memiliki keterbatasan tetapi menyediakan proxy yang sangat cepat atas suatu realitas.

Bedanya, quick count akan selalu diikuti dengan perhitungan real count, sementara untuk kebijakan fiskal realitanya sudah tak harus menunggu perhitungan “riil” economic growth dan GDP.

Jadi, selamat menunggu real count, kawan-kawan. Kepala kita boleh panas, tetapi hati tetap sejuk.
Mari kita doakan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Selamat tinggal kompetisi, selamat datang sinergi dalam menjawab tantangan globalisasi serta digitalisasi (Revolusi Industi 5.0).

Indonesia harus maju, adil dan makmur dari Sabang sampai Merauke dari Miangas ke Pulau Rote.

 

 

 

1
0
Gerakan Pemilih Cerdas Pemilu 2019

Gerakan Pemilih Cerdas Pemilu 2019

Pemilu legislatif adalah sebuah proses untuk memilih wakil rakyat, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat maupun DPR Daerah. Para wakil rakyat ini dicalonkan oleh partai politik. Namanya juga wakil rakyat, sudah seharusnya jika mereka mampu memahami apa yang menjadi permasalahan rakyat dan menyuarakan aspirasi rakyatnya. Kemampuan itu seyogyanya disertai dengan niat tulus mengabdi, bukan justru digunakan untuk ‘memperdaya’ rakyatnya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Embrio Wakil Rakyat

Mari kita tengok sebentar sejarah munculnya wakil rakyat di Indonesia untuk memahami pergeserannya saat ini.

Embrio wakil rakyat di Indonesia muncul pada zaman pra kemerdekaan dengan dibentuknya lembaga yang bernama Volksraad, yang berarti Dewan Rakyat. Lembaga itu dibentuk pada tahun 1916 oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Pada awal berdirinya, lembaga itu memiliki 38 anggota di mana 15 di antaranya adalah pribumi dan sisanya dari Belanda dan Timur Asing. Barulah pada akhir tahun 1920 mayoritas anggotanya berasal dari pribumi.

Pada awalnya, Volksraad hanya memiliki kewenangan sebagai penasihat saja. Kewenangan legislatif mulai disematkan kepada Volksraad  mulai pada tahun 1927. Tidak banyak produk legislatif yang dihasilkan. Salah satu sebabnya adalah karena sebagian besar anggota Volksraad dari pribumi lebih gencar menyuarakan kemerdekaan Indonesia.

Semangat yang bisa diambil dari keberadaan Volksraad adalah bahwa keanggotaan Volksraad diambil dari perwakilan rakyat yang benar-benar menyampaikan suara rakyat dan memiliki kualitas intelektual yang tinggi. Mereka cerminan putra terbaik pada zamannya. Dengan kata lain, tidak sembarang orang bisa menjadi anggota Volksraad.

Meski merdeka pada tahun 1945, Indonesia baru bisa melaksanakan pemilihan umum secara nasional untuk memilih wakil rakyat pada tahun 1955. Pemilu saat itu dimaksudkan untuk memilih anggota Konstituante dengan tugas utama menyusun Undang Undang Dasar (UUD) yang baru. Namun, dengan Dekrit Presiden 1959, Sukarno membubarkan Konstituante dan memerintahkan  kembali ke UUD 1945, serta menggagas terbentuknya MPRS.

Meskipun Konstituante tidak berhasil mengesahkan UUD, tetapi secara historis keberadaan Konstituante dipandang penting sebagai lembaga wakil rakyat setelah Indonesia merdeka. Konstituante mencerminkan elite politik pada saat itu yang mayoritas merupakan putra terbaik bangsa dan memiliki kualitas intelektual yang tinggi.

Bergesernya Kualitas Wakil Rakyat

Seiring dengan perjalanan waktu, di masa Orde Baru dilaksanakan pemilu tahun 1971 yang diikuti 10 partai. Sejak saat itulah mulai dikenal istilah ‘serangan fajar’. Kelompok intelektual mulai tergeser oleh kelompok kepentingan politik dan kepentingan bisnis.

Demikian seterusnya hingga pemilu legislatif di zaman orde reformasi, keberadaan kelompok intelektual semakin terkalahkan oleh kelompok kepentingan politik dan bisnis. Proses politik dan pemilihan legislatif sudah sangat terasa aroma transaksionalnya. Kondisinya sudah sangat jauh dari semangat intelektual yang dimiliki oleh Volksraad dan Konstituante.

Pada bulan April 2019 yang akan datang, kita kembali akan melaksanakan pemilihan legislatif. Para peserta pemilu akan memperebutkan 575 kursi DPR, 136 kursi DPD, dan ribuan kursi DPRD untuk provinsi dan kabupaten/kota agar bisa bertugas selama periode 2019-2024.

Harapan rakyat sangat besar terhadap kualitas hasil pemilu legislatif ini. Namun, harapan yang begitu tinggi ini sepertinya masih akan ternodai dengan adanya politik transaksional.

Aroma transaksional ini yang membuat banyaknya putra terbaik bangsa untuk malas mencalonkan diri menjadi wakil rakyat walaupun pada kenyataannya mereka punya semangat yang tinggi untuk memperbaiki negeri ini. Sebagian di antara mereka ikut dalam pentas demokrasi walau dibayang-bayangi minimnya logistik dan ketidakmampuan untuk mengikuti arus transaksional.

Atmosfer transaksional ini tumbuh subur akibat kondisi ekonomi sebagian besar rakyat masih kurang baik. Lalu ada situasi di mana masyarakat tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang calon-calon anggota legislatif yang menjadi kontestan.

Kondisi itu diperparah oleh ketidakmampuan dari banyak calon wakil rakyat untuk memperkenalkan dirinya secara wajar kepada rakyat.  Akibatnya, rakyat lebih memilih cara transaksional karena dipandang menjadi pilihan yang realistis. Menurut mereka, kapan lagi bisa menikmati pesta yang hanya akan terjadi sekali dalam 5 tahun. Begitulah kira-kira pemahaman awamnya.

Gerakan Mengembalikan Marwah Wakil Rakyat

Kondisi tersebut di atas tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Nasib bangsa ini dipertaruhkan pada hasil pemilu 2019 nanti. Roda perpolitikan nasional di masa datang akan ditentukan oleh hasil pemilu 2019.

Kondisi perpolitikan akan saling terkait dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu untuk melakukan ‘Gerakan Pemilih Cerdas Pemilu 2019’.

Gerakan ini harus bisa mengakomodir kondisi sosial masyarakat di satu sisi, dan peningkatan kualitas pemilu di sisi lain. Dari situ kita bisa berharap, persentase kaum intelektual terus meningkat jumlahnya dari kelompok kepentingan politik dan bisnis.

Oleh karena itu, ‘Gerakan Pemilih Cerdas Pemilu 2019’ harus bisa mengarahkan rakyat untuk menolak politik uang dengan cara tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun yang dapat mempengaruhi pilihan, atau menerima pemberian, tetapi tetap memilih yang terbaik.

Apabila gerakan ini dapat menjangkau jumlah pemilih yang besar, maka akan sangat berpengaruh terhadap perilaku politik transaksional, serta bisa memiskinkan para penganut politik uang karena uang yang dihamburkan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Gerakan ini bukannya tanpa hambatan. Hambatan terbesar berada pada pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Pemahaman umum yang ada di masyarakat adalah bahwa apabila telah menerima uang dari seseorang maka wajib hukumnya untuk memilihnya atau akan berdosa apabila tidak memilihnya.

Pemahaman ini harus didobrak dan dibalik menjadi wajib hukumnya tidak memilih orang yang membagikan uang, dan halal hukumnya mengambil duit politik uang dengan tujuan untuk mengalahkannya.

Pemahaman ini membutuhkan fatwa dari para tokoh masyarakat berpengaruh di negeri ini. Suara mereka akan sangat didengar oleh mayoritas rakyat Indonesia. Bila negeri ini kita sepakati untuk diselamatkan pada pemilu 2019, maka para tokoh masyarakat berpengaruh di pusat dan daerah harus turut menjadi pelopor terdepan ‘Gerakan Pemilih Cerdas Pemilu 2019’.

 

 

0
0
Perbedaan Sebagai Keniscayaan:  Kontemplasi Atas Konstelasi Politik Di Indonesia

Perbedaan Sebagai Keniscayaan: Kontemplasi Atas Konstelasi Politik Di Indonesia

Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara bagi wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sungguh sarat dengan perbedaan. Perbedaan yang memiliki konteks “disharmoni”, yang hadir seperti dalam pola konflik, sebenarnya menjadi fenomena yang sangat sulit untuk dikendalikan.

Realitas itu hadir terkait adanya perbedaan menuju pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2019. Ada tujuan dan kepentingan terkait para pihak dalam konstelasi politik yang ada. Namun, ada baiknya kita merenungkan dan memelajari adanya suatu perbedaan sebagai sebuah keniscayaan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ajang pilpres dan pileg hanyalah sebagai milestone, juga sebagai  mediator pada sebagian fase yang dijalani untuk tujuan bersama, agar dapat dan tetap menjaga proses pembangunan menuju kesejahteraan rakyat.

Konstelasi politik sebagai sudut pandang kepentingan sistem politik pada hakekatnya bukanlah “output” dari keberhasilan kontestan politik meraih kekuasaan.  Substansinya justru ada pada dampak peran mereka melalui kuasa yang dimiliki menuju NKRI yang sejahtera.

Wujud Lain dari Polisteia

Politik, seperti awal mula dia lahir, yang dalam bahasa Yunani disebut polisteia, bertujuan untuk menghadirkan urusan masyarakat dan negara menuju kesejahteraan sosial.

Namun, fenomena pada level NKRI telah hadir secara dominan dalam bentuk yang lain, yang berbeda dari definisi sistem ideal.

Konstelasi politik justru hadir seperti dalam bentuk untuk memperoleh kembali dan mempertahankan kekuasaan. Ide polisteia yang normatif untuk membahas dan mewujudkan kehidupan bersama dalam pemerintahan dan negara cenderung hadir hanya pada fase awal konstelasi politik saat kampanye untuk pemenangan.

Polisteia tidak lagi hadir sebagai konsekuensi janji politik saat kuasa dimiliki pasca kemenangan. Di sinilah janji politik terkesan terlalu mahal dan jika tak terbayar akan berdampak apriori pada dukungan periode berikutnya.

Politik saat ini memperlihatkan bahwa aspek hukum dan motif ekonomi hadir dalam corak ambivalen antara harmoni dan disharmoni mengikuti peran yang dimainkan dalam konstelasi politik.

Hal itu seakan telah membentuk bangun budaya politik khas Indonesia. Permainan simbol, pertentangan aturan dan nilai, serta munculnya berbagai asumsi cenderung mengarah pada satu-satunya kebenaran yang dapat dipercaya dan menolak fakta lainnya, sebagaimana disebut dengan istilah solipsisme.

Dalam politik idealisme terkadang dilindas pragmatisme. Hakikat demokrasi patut untuk terus diimplementasikan arah dan bentuknya menuju kurva belajar yang  lebih bernilai.

Solipsisme Dalam Konstelasi Politik

Premis utama dalam tulisan ini mengacu pada konteks perbedaan di mana demokrasi dan konstelasi politik sebagai keniscayaan nyatanya memang tidak sederhana.

Demokrasi sesungguhnya memerlukan syarat di mana rakyat memiliki daya  untuk menentukan pilihan yang menurutnya berkualitas. Suatu pilihan masyarakat yang relevan dan faktual, bukan suara dan pilihan yang terkondisi karena “marketing” politik yang cenderung bias.

Hadirnya pilihan sesungguhnya adalah atas dasar rasionalitas mengacu moral hukum, etika, dan estitika. Pilihan dilakukan karena pemahaman atas program yang berhasil atau gagal sehingga pemilih memutuskan untuk memilih kembali inkumben atau justru memilih pemimpin baru.

Sayangnya, pola dukungan dan pilihan itu kini lebih bersifat solipsisme, cenderung emosional daripada rasional. Secara agregat landasan tindakan sosial dalam konstelasi politik sebagai bagian kehidupan adalah dominan karena motif ekonomi.

Sayangnya, suara rakyat yang jumlahnya besar kurang mewakili rasionalitas dalam preferensi pilihan politik. Hal itu disebabkan tingkat edukasi, pengaruh emosional, atau karena pengaruh “marketing berbasis politik uang.

Kalaupun berdasar intelektualitas, suara rakyat ini sarat kepentingan diri saja. Bisa jadi pilihan tersebut tertutupi dengan dasar  logika kebenaran. Sebuah kebenaran yang logikanya memang telah diciptakan untuk digiring menuju sebuah preferensi politik.

Lihatlah kualitas pilihan yang sudah ada, atau lihatlah nanti kualitas pilihan  yang akan hadir pasca pilpres dan pileg 2019. Adakah keberpihakan untuk rakyat?

Berdasarkan dinamika kehidupan NKRI sampai pada usianya yang ke-73, dapat ditelaah adanya perbedaan bentuk budaya politik di Indonesia. Sejarah mencatat setiap fase dalam alih kepemimpinan cenderung dilalui dengan suatu kompleksitas. Terkesan pada setiap alih kekuasaan selalu hadir dengan berbagai macam kegetiran.

Kehadiran diri sebagai individu secara agregat tampak dilandasi pada motif ekonomi. Motif yang bersemayam secara psikis pada jantung kehidupan tersebut juga menjadi sebuah keniscayaan dalam keperilakuan dan sikap.

Nilai-nilai bangsa, dari sisi pelaku politik, hadir dalam potensi peran berbeda. Beberapa perbedaan itu dapat kita amati dalam beberapa hal.

Pertama, potensi perbedaan dari kapasitas aktual pemimpin memiliki perbedaan atribut karakter diri dalam lingkup konstelasi politik.

Kedua, pada tataran kehidupan faktual masyarakat, perbedaan terlihat dalam kehidupan yang terstratifikasi serta terkondisi. Bonus demografi lebih berguna pada tataran kuantitas daripada kualitas, berupa perspektif peran individu.

Demokrasi mensyaratkan adanya kualitas karakter. Sayangnya, falsafah kehidupan yang dimiliki sebagai suatu kekayaan tersendiri bagi NKRI masih menghadapi beban dalam perwujudannya.

Perbedaan yang hadir karena solipsisme menuju pemenangan pilpres dan pileg 2019, sebagai pemikiran yang hanya benar pada pihak sendiri, terus membelenggu diri, baik dari sisi pelaku politik maupun konstituen.

Akhirnya, pihak yang berkompetisi karena solipsisme dapat menjebak kita pada pola pendidikan politik yang kurang sportif dan kurang etis. Pernyataan dan sikap bahwa kekuasaan adalah segalanya menunjukkan solipsisme telah memasuki ranah argumen yang cenderung dipaksakan secara pandangan dan juga realitas fisik.

Konstelasi Politik Laksana Jalan Tak Ada ujung

Menarik jika mengingat sebuah cerita novel “Jalan Tak Ada Ujung” karya Mochtar Lubis yang diterbitkan tahun 1952 oleh Balai Pustaka.

Dalam  narasi novel tersebut, selama bulan-bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Jakarta digambarkan sebagai sebuah kota yang dicekam ketegangan.

Ketegangan antara kelompok pemuda pejuang kemerdekaan dengan kesatuan tentara Jepang yang menunggu kedatangan tentara sekutu.

Banyak hal tergambar di novel tersebut tentang suasana pergolakan pasca kemerdekaan. Pergolakan rasa berupa perjuangan merebut kemerdekaan, kehangatan cinta, sisa ketakutan, munculnya kejahatan manusia terhadap manusia, penemuan diri di bawah siksaan, dan kemenangan manusia dalam pergaulan dengan dirinya sendiri. Semuanya muncul dalam relasi sosial pasca kemerdekaan.

Cerita novel tersebut cukup relevan jika dianalogikan dengan kondisi pasca pilpres 2014 sampai saat menjelang pilpres 2019 ini.

Ketegangan demi ketegangan akibat konstelasi politik masih mewarnai kehidupan sosial kita saat ini. Pergolakan di masyarakat pun kita rasakan setiap hari. Kadang kita pun tidak memahami apa yang kita perjuangkan dan sampai kapan akan berakhir. Drama politik hadir mendominasi total pada jaringan komunikasi dan media di NKRI.

Jalan tak ada ujung, lebih pada mempertanyakan hakekat apa yang hadir untuk NKRI. Apakah kita akan menerima kembali kelanjutan pola dari sejarah proses politik di Indonesia?

Apakah budaya politik dalam sejarah perjalanan NKRI tetap mengkristal dengan bangun dan nilai yang sama, seperti perjalanan waktu sebelumnya? Pertanyaan itu seringkali mewujud karena adanya kecemasan, ketakutan, dan juga keraguan akan politik masa depan sebagai dampak dari konstelasi politik saat kini.

Kini terkesan konstelasi politik hadir  pada fenomena masih miskinnya dasar logika yang  sehat serta kebenaran di antara kumpulan pola kekuasaan.

Adakah pemenangan untuk kekuasaan berlanjut pada hadirnya kepemimpinan yang utuh? Atau justru kekuasaan hadir bagi penguasaan aspek ekonomi dan dominasi kekuasaan atas hukum ?

Pertanyaan itu juga muncul dalam perenungan tentang miskinnya kebaikan humanistik yang masih jauh dari indahnya kehidupan yang harmoni.

Solipsisme telah membentuk hegemoni dalam perebutan kekuasaan. Paham pemikiran ini telah membawa kehidupan pelaku dan pihak berkepentingan menuju pilpres 2019 ke dalam tindakan yang menyatakan diri sendirilah yang benar.

Logika kinerja pembangunan ekonomi dalam indikator pertumbuhan ekonomi dan stabilitas moneter pada objek yang sama dibela penguasa sebagai capaian baik.

Namun, pada saat yang sama pihak oponent menyatakan atas dasar pengetahuannya sebagai capaian kurang baik. Sulit diterima bahwa suatu  kebenaran dan kesalahan dapat berada dalam katagori yang sama dalam waktu yang sama.

‘Pertempuran’ tersebut seakan tiada ujung karena segala sesuatunya diperjuangkan demi perebutan kekuasaan. Upaya merebut suara rakyat diwujudkan dengan menunjukkan kelemahan pihak lain, dan saat yang sama pihak lainnya menunjukkan kelemahan dengan bentuk dan cara berbeda pula.

Sementara itu, jika kita kembali menilik visi dan misi NKRI adalah adanya keberlanjutan dalam mencapai kesejahteraan rakyat yang berdaulat, maka peristiwa pilpres 2019 selayaknya hanya menjadi momen periodisasi saja.

Atas alasan apapun juga, sebagian dari peristiwa yang ada, setiap perbedaan telah menjadi takdir bagi kita sebagai anak bangsa. Sikap menerima perbedaan sebagai keniscayaan sebaiknya dilandasi dengan sikap sabar dan tetap bersyukur atas karunia-Nya dalam wujud  NKRI. Seperti saat kalah dan menang pasca pilpres 2014 adalah takdir kehidupan berbangsa dan bernegara. Mau apa lagi?

Cara Pandang Caleg Ekskoruptor

Kisah lain lagi yang juga menjadi pusat perhatian adalah  mengenai realitas menuju pileg 2019 yang diwarnai dengan dikotomi caleg  ekskoruptor. Hal ini pun tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari konstelasi politik terkait pilpres 2019.

Meskipun tidak harus diruntut sekuensinya, tetapi terlihat ada pertautan yang eksis dalam relasi keduanya karena alasan aspek dari peristiwa. Perbedaan premis dan asumsi yang tidak tunggal membuat tataran elit juga akan terklasifikasi dalam perbedaan.

Partai dan calegnya yang pragmatis, semua terkesan sedang menyebut anatomi pileg 2019 dengan posisi pandang berbeda. Perbedaan yang mengklasifikasi caleg ekskoruptor sebagai memenuhi syarat dan tidak adalah juga perbedaan sebagai keniscayaan.

Mengenai ekskoruptor dapat mencalonkan diri adalah pandangan positif  dari sisi formil demi alasan omnibus regulation (UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017).

Sementara, sisi pandangan tentang caleg ekskoruptor tidak memenuhi syarat berkompetisi sebagai wakil rakyat adalah pandangan normatif yang bercorak disiplin psikis tentang kesadaran diri.

Kedua arus pandangan tersebut sama-sama memiliki tempat dalam korespondensi menuju pileg 2019.

Masalah perbedaan ini sebenarnya bisa diselesaikan di tahap input. Itu pun kalau sejauh ini kita dapat meyakini adanya nilai pendidikan dalam diri individu yang tidak hanya bertumpu pada intelegensia atau intelektual, tetapi lebih juga kepada kemuliaan, karakter diri, dan dimensi psikis yang bermartabat.

Menarik dicermati bahwa disharmoni nilai yang dianut kedua perspektif itu adalah representasi dari fenomena budaya politik di Indonesia. Telah hadir bangunan kerangka  pikir dan kepentingan masing-masing dengan nilai-nilai yang tak teramati, tetapi dapat dirasakan.

Seiring waktu pada tujuan korespondensi dan pragmatisme, kita mengharap akan hadirnya bentuk ex-ante dari asas hukum yang hakiki. Kepastian dan keadilan serta manfaat apa yang dapat dicapai dari realitas, tiba saatnya  akan menjadi ex-post yang juga memerlukan hadirnya keadilan menuju kesejahteraaan sosial di NKRI.

Epilog

Solipsisme tidak bisa ditiadakan karena menjadi satu cara dan pola dalam berpikir dan bersikap menuju tindakan. Meskipun demikian, sebagai tantangan dalam cara berpikir, tidak semestinya solipsisme menjadi jalan tak ada ujung.

Kegagalan logika demi institusi kebenaran karena konstelasi politik telah  berpadu dan mengkristal sebagai sajian rutin di media elektronik dan sebaran luas pada jejaring media sosial.

Komunikasi politik yang strategis telah menjadi sangat teknis. Pemandangan semakin tersebar karena kecepatan dan cakupan media yang sudah didukung teknologi informasi.

Rakyat yang selayaknya memberikan pilihan logis menjadi terombang-ambing dalam situasi dan kondisi yang tidak nyaman, tidak aman, dan berpotensi memasuki situasi perpecahan.

Informasi kepada publik tentang realitas kinerja ekonomi, sosial, dan kondisi faktual NKRI diperlukan untuk dikomunikasikan. Namun, kendala besarnya adalah tingkat  keberterimaan publik yang secara masif berpotensi telah mendapat pengaruh informasi tambahan yang lebih dominan daripada kebenaran informasi itu sendiri.

Pada tataran tingkat pemahaman publik yang normal hasil pilpres dan pileg 2019 akan merepresentasikan pola kepemimpinan yang baik. Namun, kekaburan makna atas pilihan yang tidak relevan juga dapat hadir karena sebenarnya, saat ini, ungkapan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan belum tentu relevan.

 

 

0
0
Mengharap Hadirnya Pemimpin Publik Bermutu  Dari Proses Demokrasi Semu

Mengharap Hadirnya Pemimpin Publik Bermutu Dari Proses Demokrasi Semu

Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung akhirnya berhasil menetapkan keputusan  pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, menjelang tengah malam.

Dari data rekapitulasi tersebut, perolehan suara pemilihan bupati, pasangan calon (paslon) nomor urut satu, Margiono-Eko Prisdianto, mendapatkan 40,03 persen. Sedangkan, paslon nomor urut dua yakni Syahri Mulyo-Maryoto Birowo mendapatkan 59,97 persen. Inilah momen pembuktian tentang masih kuatnya sang petahana.

Kemenangan Tersangka

Kemenangan Bupati Tulungagung tersebut terasa kontras dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 8 Juni 2018, yang menetapkan Syahri Mulyo sebagai tersangka bersama-sama dengan terduga pemberi hadiah yaitu Susilo Prabowo, seorang kontraktor yang kerap memenangkan proyek di Pemerintah Kabupaten Tulungagung sejak periode 2014-2019.

Syahri Mulyo ternyata tidak sendirian. Dari 567 pasangan calon yang ikut dalam kontestasi pilkada serentak pada tahun 2018 ini, sembilan kandidat kepala daerah di antaranya kini berstatus tersangka dan mendekam di dalam bui.

Dalam rilis KPK, Susilo diduga memberikan hadiah atau menjanjikan uang sebesar Rp 1 miliar kepada Syahri melalui Agung Prayitno. Diduga pemberian tersebut terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

Sebelumnya Bupati Tulungagung diduga telah menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 miliar. KPK menduga uang suap itu akan digunakan untuk ongkos politik pilkada.

Kemenangan Syahri cukup mengherankan lantaran ia merupakan satu-satunya kandidat kepala daerah berstatus tersangka yang meraih hasil positif di pilkada 2018. Ini tentu menjadi anomali di tengah keoknya calon kepala daerah pesakitan lain di daerah masing-masing.

Lantas, apa yang membuat Syahri bisa menang dalam pemilihan ini? Mengingat kondisi serupa tak dialami Imas Aryumningsih yang juga merupakan petahana dan kembali maju dalam pemilihan Bupati Subang dan sama-sama ditahan di rumah tahanan KPK?

Demokrasi dalam Reformasi Politik

Jika menilik ke belakang, bangsa Indonesia sejak tahun 1998 telah membulatkan tekad secara nasional untuk menjadikan demokrasi sebagai sebagai gerakan nasional serta metode politik untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin politik baik di level nasional maupun lokal.

Demokrasi dipilih karena mampu menyediakan mekanisme bagi warga negara untuk memiliki kemampuan memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara, demikian seperti yang dikatakan oleh David Lehmann, seorang sosiolog dari Cambridge University.

Akhirnya, demokrasi akan menjadi suatu metode penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, di mana seseorang akan dapat memiliki kekuasaan melalui kompetisi perolehan suara.

Reformasi politik Indonesia yang menempatkan demokrasi sebagai agenda utamanya telah mendapatkan apresiasi luas dari berbagai negara. Tidak main-main, Indonesia disebut sebagai South East Asia’s only Fully Functioning Democracy.

Sebutan tersebut dikarenakan adanya proses transisi demokrasi yang telah berjalan sesuai rencana. Salah satu indikator utamanya adalah terselenggaranya empat kali pemilu yang relatif lancar yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, serta 2014.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu instrumen demokrasi paling fundamental. Pemilu dinilai sebagai manifestasi kedaulatan masyarakat dan mekanisme yang paling fair dalam rangka rekrutmen kepemimpinan publik mulai dari level presiden, gubernur, dan bupati atau walikota.

Pemilu juga dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak individu agar memiliki peluang yang lebih terbuka dan partisipatif dalam menentukan pemimpin sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan. Artinya, pemilu merupakan upaya dalam memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat di dalam berbagai proses politik.

Demokrasi Semu

Di tengah reformasi politik yang dilakukan, demokrasi bukanlah upaya yang dapat dituntaskan dalam satu malam saja. Masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam upaya penguatan demokrasi, di antaranya pemaksaan kehendak, kekerasan politik, korupsi, dan keculasan yang dilakukan aparat legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Kelemahan lainnya, seperti yang dikatakan oleh Heru Nugroho, seorang sosiolog UGM,  adalah munculnya puluhan partai baru yang tidak memberikan rasa optimisme pada masyarakat, tetapi justru menciptakan rasa pesimis, skeptis, dan sikap sinis.

Survei Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) pada Pemilu 2014 menemukan indikasi pelanggaran pemilu dalam bentuk politik uang mencapai 10 persen. Kemungkinan tindakan manipulasi suara mencapai 34 persen. Maraknya tindak politik uang dalam pemilu dominan terjadi di daerah.

Hal tersebut senada dengan hasil penelusuran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2018. Indeks ini menggambarkan tingkat terjadinya kerawanan pelanggaran pemilu.

Bawaslu RI menemukan sekitar 58 kabupaten/kota rawan terhadap pelanggaran pemilu. Terdapat enam wilayah yang masuk kerawanan tinggi, antara lain Kabupaten Mimika (3,43), Kabupaten Paniai (3,41), Kabupaten Jayawijaya (3,40), Kabupaten Puncak (3,28), Kabupaten Konawe (3,07), dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (3,05).

Terjadinya kerawanan pelanggaran pemilu salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa ada korelasi yang kuat antara ketimpangan ekonomi dengan perilaku politik uang yang marak di setiap pemilu.

Apalagi dalam masyarakat pedesaan, tindakan vote buying dalam pemilu kerap kali dilakukan oleh patron di desa. Jarang sekali politik uang dilakukan oleh oknum elite dalam pemilu menyasar masyarakat strata menengah ke atas.

Gagasan pemilu sebenarnya merupakan fase lanjutan dari strategi memperbaiki kualitas demokrasi yang berlangsung di dunia ketiga. Hal ini sekaligus sebagai upaya lain untuk menghindari adanya praktik demokrasi semu (pseudo democracy) yang berpotensi membunuh demokrasi itu sendiri.

Demokrasi semacam itu menggambarkan praktik demokrasi yang hanya memberikan manfaat dan menguntungkan segelintir kaum elite saja. Menguatnya pseudo democracy ini menjadi ancaman serius bagi praktik dan proses demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, sudah seharusnya perbaikan kualitas proses demokrasi di Indonesia dilakukan secara terus menerus. Sebagai konsekuensinya, jika tidak ada perbaikan kualitas demokrasi, maka apatisme publik akan semakin menguat. Selain itu, akibat lain yang dapat timbul adalah melemahnya tingkat partisipasi politik.

Dampak terburuk dari ‘terbunuhnya’ proses demokrasi adalah terjadinya “negara yang gagal” (the failed state). Sudah tentu hal tersebut tidak kita inginkan, dan sekuat tenaga harus dihindari.

Harapan Hadirnya Pemimpin Publik Bermutu

Berkah demokrasi yang dilakukan melalui pilkada langsung salah satunya adalah lahirnya pemimpin publik yang memenuhi harapan masyarakat. Pemimpin tersebut tentu saja diharapkan dapat mengelola birokrasi dengan baik sekaligus menciptakan pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Munculnya pimpinan-pimpinan daerah hasil pilkada langsung baik di level provinsi, kabupaten, maupun kota yang berhasil membawa kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan warganya, menjadi petunjuk bahwa proses demokrasi di Indonesia telah berjalan di jalur yang benar.

Selain hadirnya pemimpin publik yang berkualitas dan membawa perubahan besar bagi daerah dan masyarakat, proses ini juga menghasilkan fakta yang lain. Kemenangan pasangan petahana yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada pemilihan kepala daerah di Tulungagung menjadi sebuah peringatan tentang sejauh mana kualitas proses demokrasi kita.

Mungkinkah demokrasi kita bisa menjadi jalan bagi lahirnya pemimpin terbaik yang akan bekerja demi kesejahteraan masyarakat? Ataukah, jangan-jangan seperti banyak kisah di sejumlah daerah, demokrasi hanya menjadi berkah bagi segelintir elite lokal dan para pemburu rente? Tidakkah sebaiknya masyarakat didorong agar lebih intens terlibat di dalam politik sehingga menyadari dampak dari setiap pilihan politik yang diambilnya?

Epilog

Mahalnya biaya yang dikeluarkan bagi pasangan calon kepala daerah untuk terlibat dalam pilkada di tengah kondisi kesejahteraan masyarakat yang belum baik, menjadikan demokrasi hanya dinikmati oleh segelintir elite kelas menengah.

Salah satu kekhawatiran dalam pemilu 2019 adalah semakin maraknya politik uang dalam pseudo democracy. Hampir setiap perhelatan demokrasi elektoral yang melibatkan massa selalu ditemukan praktik politik uang.

Sirkulasi kekuasaan hanya berputar dalam tataran elite. Kondisi ini yang kemudian berpotensi melahirkan oligarki-oligarki elite di dalam pemerintahan. Jika hal ini diabaikan, pemerintah justru sedang menghadirkan pseudo democracy di tengah masyarakat.

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang seharusnya dapat menjadi kendaraan untuk membawa aspirasi dan kedaulatan masyarakat dalam dunia politik, justru menjadi ilusi dan tidak berdampak apa-apa bagi perubahan kehidupan masyarakat.***

 

 

0
0
Nada Kasih di Alam Demokrasi

Nada Kasih di Alam Demokrasi

Menanggapi sebuah artikel yang dimuat di laman birokratmenulis.org yang berjudul “Demokrasi Sepaket Oposisi”, yang dilatarbelakangi oleh ketidaksetujuan terhadap proses penghadangan Neno Warisman di bandara di Riau yang akan menghadiri sebuah deklarasi kelompok politik tertentu.

Penulis artikel tersebut berpendapat bahwa demokrasi sebaiknya mengikuti apa yang sudah tertera pada UUD 1945 tentang kebebasan menyatakan pendapat. Lebih jauh lagi penulis tersebut menyatakan bahwa oposisi adalah sebuah keniscayaan di alam demokrasi yang tidak perlu dikebiri.

Namun, menurut saya permasalahannya tidak sesederhana itu. Sebagai birokrat yang berusaha kritis, yang meskipun netral tapi perlu juga melek politik, kita perlu menelitinya dengan lebih seksama kenapa hal itu bisa terjadi. Menjadi pertanyaan menarik, kenapa kemudian banyak pihak yang sepertinya terpecah belah untuk mendukung di satu sisi dan menghujat di sisi lainnya atas kejadian tersebut. Semuanya terjadi di alam demokrasi yang seharusnya penuh kasih.

Saya akan meninjaunya dari dua hal, yaitu tentang perilaku menyikapi teknologi informasi komunikasi, dan tinjauan mengenai demokrasi itu sendiri.

Perilaku Menyikapi Teknologi Informasi Komunikasi

Kekuatan teknologi informasi komunikasi saat ini memang bisa membuat banyak orang tiba-tiba secara serentak membenci satu hal yang kita tidak mengetahui ataupun mengalami secara langsung kejadian tersebut.

Begitupun sebaliknya, banyak orang tiba-tiba secara serentak simpati pada satu hal, pada perut sixpack Jonathan Criesti, atlet bulutangkis putra peraih medali emas perorangan putra pada Asian Games 2018 di Jakarta.

Demikian juga pada Joni yang sebenarnya sedang sakit perut, tapi tiba-tiba ada kekuatan yang menggerakkannya untuk memanjat tiang bendera yang sedang putus talinya pada saat upacara peringatan kemerdekaan RI ke 73 di sebuah kabupaten di timur Indonesia.

Bahkan, hal itu juga berlaku pada aksi atlit pencat silat yang merangkul Jokowi dan Prabowo di dalam naungan bendera merah putih, sesaat setelah dinyatakan sebagai pemenang dan meraih medali emas.

Kekuatan teknologi komunikasi informasi saat ini bisa secara ajaib menggerakkan empati, simpati, kebencian, dan antipati tanpa batas ruang dan waktu.

Berapa lama otak kita merespon kejadian-kejadian tersebut, satu detik, dua detik, atau bahkan tanpa jeda sedetik pun? Adanya sebuah kejadian dapat langsung mendorong otak kita bereaksi memberi respon saat itu juga. Masih adakah kendali kita atas respon otak kita dari rangsangan informasi yang mengalir deras berkat kemajuan teknologi informasi komunikasi?

Kejadian di Riau tersebut kemudian berkembang dengan beraneka narasi. Sebut saja banyak istilah dan frase yang kemudian muncul, yaitu: provokasi, persekusi, makar, gerakan terselubung pro khilafah, aparat tidak adil dalam bertugas, oknum aktivis PKS melawan hegemoni Gerindra, Neno Warisman mengecewakan almamaternya, dan masih banyak lagi.

Jika tujuan utamanya menarik perhatian, saya kira Neno Warisman berhasil. Neno berhasil menarik simpati sekaligus antipati pada saat yang bersamaan. Kemudian apa yang diperoleh Indonesia dengan keberhasilannya tersebut?

Dengan segala narasi yang timbul tersebut, saya kira Indonesia boleh sedikit berterimakasih kepada Neno. Ya, berterima kasih sedikit saja, kecuali kalau Neno Warisman muncul dalam sebuah konser menyanyikan lagu-lagu hits-nya dahulu seperti ‘Nada Kasih’ yang dipopulerkan bersama musikus legendaris Fariz RM, saya kira Indonesia akan berterimakasih banyak pada Neno Warisman.

Berterimakasih yang sedikit atas apa? Atas provokasinya yang berhasil menunjukkan bahwa Indonesia saat ini benar-benar sedang berproses sebagai negara demokrasi terbesar di dunia.

Mungkin banyak juga aksi-aksi provokasi serupa yang turut mendewasakan proses berdemokrasi kita. Kejadian yang dialami Neno Warisman hanya sebagian kecil saja dari proses besar berdemokrasi. Harapan besar kita semua tentu saja Indonesia akan benar-benar makin demokratis.

Kebebasan dalam Demokrasi

Ya, suasana demokratis adalah salah satu kondisi yang diperlukan agar kita semua bisa benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang bebas merdeka, sehingga setiap orang juga memiliki hak yang sama sebagai manusia bebas dan merdeka. Dengan begitu, kebebasan masing-masing orang itu berbatasan juga dengan kebebasan orang lain.

Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi, hukum, dan juga mekanisme untuk mengatur hal tersebut. Ketiga hal itu hanya perangkat yang tidak ada artinya kalau manusianya sendiri tidak berada dalam suasana kebatinan yang sama dengan suasana kebatinan dari berbagai perangkat tersebut.

Tentang narasi kebebasan berpendapat yang regulasinya telah ada dalam UUD 1945, sebelum amandemen maupun sesudah amandemen, membutuhkan kondisi prasyarat untuk menerapkannya. Prasyarat tersebut adalah suasana kebatinan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana juga disebut dalam pembukaan UUD 1945.

Seluruh, bukan sebagian, kemerdekaan orang-orang di Pulau Jawa berbatasan dengan kemerdekaan orang-orang di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, maupun di pulau-pulau lainnya. Kemerdekaan orang dari golongan tertentu berbatasan juga dengan kemerdekaan orang dari golongan lainnya.

Semua regulasi, hukum, maupun mekanisme pasti ada suasana kebatinan yang melingkupinya saat dia dibentuk, yang harus selalu diingat agar tidak terjadi kesalahan dan disorientasi dalam implementasinya. Dengan demikian, saat akan menggunakan perangkat regulasi seharusnya menengok kembali suasana kebatinan dari regulasi tersebut.

Kejadian di Riau itu mari kita kembalikan dalam nuansa negara demokrasi yang memiliki seperangkat regulasi untuk menjaganya. Menjaga agar kemerdekaan benar-benar untuk semua, bukan untuk sebagian saja.

Jika seseorang sedang berpendapat, maka sebaiknya bertanyalah juga bahwa apakah pendapat tersebut berpotensi berbenturan dengan kemerdekaan/kebebasan pihak lain atau tidak.

Yang ingin saya sampaikan adalah, pendapat Neno Warisman dan kawan-kawan boleh saja disuarakan, tetapi tetap harus dalam nuansa demokrasi yang tidak memancing perpecahan ataupun menghalangi kebebasan kelompok/golongan lainnya.

Gimmick politik yang digunakan pun sebaiknya tidak perlu menggunakan berbagai macam tagar yang sekiranya akan mempertajam polarisasi. Cukup disuarakan dengan adu argumentasi yang matang, yang santun penuh kasih, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pemeran oposisi dalam demokrasi kita selama ini. Dibutuhkan kedewasaan dan kejujuran kepada diri sendiri untuk mengakuinya dan menyadarinya. Jika hal itu dapat dilakukan, saya yakin apapun pergerakannya, nantinya akan diizinkan, diberi ruang, dan mungkin saja akan banyak simpati berdatangan.

Epilog

Beberapa hal yang perlu saya tekankan adalah, pertama, di era kemajuan teknologi komunikasi informasi yang sangat cepat ini, kita tetap harus melakukan kontrol terhadap respon otak kita atas rangsangan informasi yang datang. Ambil jeda waktu sejenak, biarkan otak merespon nurani kita juga.

Kedua, kalau melakukan sesuatu, terutama saat berpendapat yang sengaja untuk melibatkan massa, maka sebaiknya juga melakukan mitigasi resiko atas pelibatan massa tersebut.  Perlu untuk memperhitungkan kemungkinan munculnya aksi tandingan yang berpotensi menjadi benturan di bawah.

Ketiga, hormati aparat yang sedang bertugas, karena bagaimanapun juga aparat memang ditugaskan untuk menjaga stabilitas negara dan bangsa.

Keempat, kemerdekaan atau kebebasan berpendapat itu untuk semua pihak, semua golongan, dan semua orang. Jadi, saat mengekspresikannya lebih baik uji kembali apakah ekspresi kebebasan kita mengganggu kebebasan orang lain atau tidak. Seringkali karena terlalu bersemangat mengekspresikan kebebasan kita, secara tidak kita sadari, kita  sedang menghalangi kebebasan orang lain pada saat yang bersamaan. Tetaplah kritis dan skeptis tapi jangan crigis. Skeptis itu bukan dan jangan apatis. Kritis itu bukan crigis (red: terlalu banyak bicara).

Kelima, mari bersama mengingat kembali sebagian lirik lagu “Nada Kasih” dari Neno Warisman yang liriknya sangat penuh kasih dan jauh dari nuansa kebencian.  Saya pun berharap, semoga Neno Warisman juga masih penuh kasih di hatinya.

“Nada kasih kuungkapkan dari gejolak hatiku.

Serasa mekar, terbit asmara harum mewangi sanubariku.

Tiada ragu hati kita satu dalam cinta yang suci dalam sanubari.

Semaraknya dalam hati ini seakan tiada usai beranjak.

Asmaraku asmaramu tiada mungkin kan berpisah.

Walau badai datang padaku yakinlah dirimu.”

 

 

0
0
error: