Gerakan Pemilih Cerdas Pemilu 2019

Gerakan Pemilih Cerdas Pemilu 2019

Pemilu legislatif adalah sebuah proses untuk memilih wakil rakyat, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat maupun DPR Daerah. Para wakil rakyat ini dicalonkan oleh partai politik. Namanya juga wakil rakyat, sudah seharusnya jika mereka mampu memahami apa yang menjadi permasalahan rakyat dan menyuarakan aspirasi rakyatnya. Kemampuan itu seyogyanya disertai dengan niat tulus mengabdi, bukan justru digunakan untuk ‘memperdaya’ rakyatnya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Embrio Wakil Rakyat

Mari kita tengok sebentar sejarah munculnya wakil rakyat di Indonesia untuk memahami pergeserannya saat ini.

Embrio wakil rakyat di Indonesia muncul pada zaman pra kemerdekaan dengan dibentuknya lembaga yang bernama Volksraad, yang berarti Dewan Rakyat. Lembaga itu dibentuk pada tahun 1916 oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Pada awal berdirinya, lembaga itu memiliki 38 anggota di mana 15 di antaranya adalah pribumi dan sisanya dari Belanda dan Timur Asing. Barulah pada akhir tahun 1920 mayoritas anggotanya berasal dari pribumi.

Pada awalnya, Volksraad hanya memiliki kewenangan sebagai penasihat saja. Kewenangan legislatif mulai disematkan kepada Volksraad  mulai pada tahun 1927. Tidak banyak produk legislatif yang dihasilkan. Salah satu sebabnya adalah karena sebagian besar anggota Volksraad dari pribumi lebih gencar menyuarakan kemerdekaan Indonesia.

Semangat yang bisa diambil dari keberadaan Volksraad adalah bahwa keanggotaan Volksraad diambil dari perwakilan rakyat yang benar-benar menyampaikan suara rakyat dan memiliki kualitas intelektual yang tinggi. Mereka cerminan putra terbaik pada zamannya. Dengan kata lain, tidak sembarang orang bisa menjadi anggota Volksraad.

Meski merdeka pada tahun 1945, Indonesia baru bisa melaksanakan pemilihan umum secara nasional untuk memilih wakil rakyat pada tahun 1955. Pemilu saat itu dimaksudkan untuk memilih anggota Konstituante dengan tugas utama menyusun Undang Undang Dasar (UUD) yang baru. Namun, dengan Dekrit Presiden 1959, Sukarno membubarkan Konstituante dan memerintahkan  kembali ke UUD 1945, serta menggagas terbentuknya MPRS.

Meskipun Konstituante tidak berhasil mengesahkan UUD, tetapi secara historis keberadaan Konstituante dipandang penting sebagai lembaga wakil rakyat setelah Indonesia merdeka. Konstituante mencerminkan elite politik pada saat itu yang mayoritas merupakan putra terbaik bangsa dan memiliki kualitas intelektual yang tinggi.

Bergesernya Kualitas Wakil Rakyat

Seiring dengan perjalanan waktu, di masa Orde Baru dilaksanakan pemilu tahun 1971 yang diikuti 10 partai. Sejak saat itulah mulai dikenal istilah ‘serangan fajar’. Kelompok intelektual mulai tergeser oleh kelompok kepentingan politik dan kepentingan bisnis.

Demikian seterusnya hingga pemilu legislatif di zaman orde reformasi, keberadaan kelompok intelektual semakin terkalahkan oleh kelompok kepentingan politik dan bisnis. Proses politik dan pemilihan legislatif sudah sangat terasa aroma transaksionalnya. Kondisinya sudah sangat jauh dari semangat intelektual yang dimiliki oleh Volksraad dan Konstituante.

Pada bulan April 2019 yang akan datang, kita kembali akan melaksanakan pemilihan legislatif. Para peserta pemilu akan memperebutkan 575 kursi DPR, 136 kursi DPD, dan ribuan kursi DPRD untuk provinsi dan kabupaten/kota agar bisa bertugas selama periode 2019-2024.

Harapan rakyat sangat besar terhadap kualitas hasil pemilu legislatif ini. Namun, harapan yang begitu tinggi ini sepertinya masih akan ternodai dengan adanya politik transaksional.

Aroma transaksional ini yang membuat banyaknya putra terbaik bangsa untuk malas mencalonkan diri menjadi wakil rakyat walaupun pada kenyataannya mereka punya semangat yang tinggi untuk memperbaiki negeri ini. Sebagian di antara mereka ikut dalam pentas demokrasi walau dibayang-bayangi minimnya logistik dan ketidakmampuan untuk mengikuti arus transaksional.

Atmosfer transaksional ini tumbuh subur akibat kondisi ekonomi sebagian besar rakyat masih kurang baik. Lalu ada situasi di mana masyarakat tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang calon-calon anggota legislatif yang menjadi kontestan.

Kondisi itu diperparah oleh ketidakmampuan dari banyak calon wakil rakyat untuk memperkenalkan dirinya secara wajar kepada rakyat.  Akibatnya, rakyat lebih memilih cara transaksional karena dipandang menjadi pilihan yang realistis. Menurut mereka, kapan lagi bisa menikmati pesta yang hanya akan terjadi sekali dalam 5 tahun. Begitulah kira-kira pemahaman awamnya.

Gerakan Mengembalikan Marwah Wakil Rakyat

Kondisi tersebut di atas tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Nasib bangsa ini dipertaruhkan pada hasil pemilu 2019 nanti. Roda perpolitikan nasional di masa datang akan ditentukan oleh hasil pemilu 2019.

Kondisi perpolitikan akan saling terkait dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu untuk melakukan ‘Gerakan Pemilih Cerdas Pemilu 2019’.

Gerakan ini harus bisa mengakomodir kondisi sosial masyarakat di satu sisi, dan peningkatan kualitas pemilu di sisi lain. Dari situ kita bisa berharap, persentase kaum intelektual terus meningkat jumlahnya dari kelompok kepentingan politik dan bisnis.

Oleh karena itu, ‘Gerakan Pemilih Cerdas Pemilu 2019’ harus bisa mengarahkan rakyat untuk menolak politik uang dengan cara tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun yang dapat mempengaruhi pilihan, atau menerima pemberian, tetapi tetap memilih yang terbaik.

Apabila gerakan ini dapat menjangkau jumlah pemilih yang besar, maka akan sangat berpengaruh terhadap perilaku politik transaksional, serta bisa memiskinkan para penganut politik uang karena uang yang dihamburkan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Gerakan ini bukannya tanpa hambatan. Hambatan terbesar berada pada pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Pemahaman umum yang ada di masyarakat adalah bahwa apabila telah menerima uang dari seseorang maka wajib hukumnya untuk memilihnya atau akan berdosa apabila tidak memilihnya.

Pemahaman ini harus didobrak dan dibalik menjadi wajib hukumnya tidak memilih orang yang membagikan uang, dan halal hukumnya mengambil duit politik uang dengan tujuan untuk mengalahkannya.

Pemahaman ini membutuhkan fatwa dari para tokoh masyarakat berpengaruh di negeri ini. Suara mereka akan sangat didengar oleh mayoritas rakyat Indonesia. Bila negeri ini kita sepakati untuk diselamatkan pada pemilu 2019, maka para tokoh masyarakat berpengaruh di pusat dan daerah harus turut menjadi pelopor terdepan ‘Gerakan Pemilih Cerdas Pemilu 2019’.

 

 

Perbedaan Sebagai Keniscayaan:  Kontemplasi Atas Konstelasi Politik Di Indonesia

Perbedaan Sebagai Keniscayaan: Kontemplasi Atas Konstelasi Politik Di Indonesia

Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara bagi wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sungguh sarat dengan perbedaan. Perbedaan yang memiliki konteks “disharmoni”, yang hadir seperti dalam pola konflik, sebenarnya menjadi fenomena yang sangat sulit untuk dikendalikan.

Realitas itu hadir terkait adanya perbedaan menuju pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2019. Ada tujuan dan kepentingan terkait para pihak dalam konstelasi politik yang ada. Namun, ada baiknya kita merenungkan dan memelajari adanya suatu perbedaan sebagai sebuah keniscayaan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ajang pilpres dan pileg hanyalah sebagai milestone, juga sebagai  mediator pada sebagian fase yang dijalani untuk tujuan bersama, agar dapat dan tetap menjaga proses pembangunan menuju kesejahteraan rakyat.

Konstelasi politik sebagai sudut pandang kepentingan sistem politik pada hakekatnya bukanlah “output” dari keberhasilan kontestan politik meraih kekuasaan.  Substansinya justru ada pada dampak peran mereka melalui kuasa yang dimiliki menuju NKRI yang sejahtera.

Wujud Lain dari Polisteia

Politik, seperti awal mula dia lahir, yang dalam bahasa Yunani disebut polisteia, bertujuan untuk menghadirkan urusan masyarakat dan negara menuju kesejahteraan sosial.

Namun, fenomena pada level NKRI telah hadir secara dominan dalam bentuk yang lain, yang berbeda dari definisi sistem ideal.

Konstelasi politik justru hadir seperti dalam bentuk untuk memperoleh kembali dan mempertahankan kekuasaan. Ide polisteia yang normatif untuk membahas dan mewujudkan kehidupan bersama dalam pemerintahan dan negara cenderung hadir hanya pada fase awal konstelasi politik saat kampanye untuk pemenangan.

Polisteia tidak lagi hadir sebagai konsekuensi janji politik saat kuasa dimiliki pasca kemenangan. Di sinilah janji politik terkesan terlalu mahal dan jika tak terbayar akan berdampak apriori pada dukungan periode berikutnya.

Politik saat ini memperlihatkan bahwa aspek hukum dan motif ekonomi hadir dalam corak ambivalen antara harmoni dan disharmoni mengikuti peran yang dimainkan dalam konstelasi politik.

Hal itu seakan telah membentuk bangun budaya politik khas Indonesia. Permainan simbol, pertentangan aturan dan nilai, serta munculnya berbagai asumsi cenderung mengarah pada satu-satunya kebenaran yang dapat dipercaya dan menolak fakta lainnya, sebagaimana disebut dengan istilah solipsisme.

Dalam politik idealisme terkadang dilindas pragmatisme. Hakikat demokrasi patut untuk terus diimplementasikan arah dan bentuknya menuju kurva belajar yang  lebih bernilai.

Solipsisme Dalam Konstelasi Politik

Premis utama dalam tulisan ini mengacu pada konteks perbedaan di mana demokrasi dan konstelasi politik sebagai keniscayaan nyatanya memang tidak sederhana.

Demokrasi sesungguhnya memerlukan syarat di mana rakyat memiliki daya  untuk menentukan pilihan yang menurutnya berkualitas. Suatu pilihan masyarakat yang relevan dan faktual, bukan suara dan pilihan yang terkondisi karena “marketing” politik yang cenderung bias.

Hadirnya pilihan sesungguhnya adalah atas dasar rasionalitas mengacu moral hukum, etika, dan estitika. Pilihan dilakukan karena pemahaman atas program yang berhasil atau gagal sehingga pemilih memutuskan untuk memilih kembali inkumben atau justru memilih pemimpin baru.

Sayangnya, pola dukungan dan pilihan itu kini lebih bersifat solipsisme, cenderung emosional daripada rasional. Secara agregat landasan tindakan sosial dalam konstelasi politik sebagai bagian kehidupan adalah dominan karena motif ekonomi.

Sayangnya, suara rakyat yang jumlahnya besar kurang mewakili rasionalitas dalam preferensi pilihan politik. Hal itu disebabkan tingkat edukasi, pengaruh emosional, atau karena pengaruh “marketing berbasis politik uang.

Kalaupun berdasar intelektualitas, suara rakyat ini sarat kepentingan diri saja. Bisa jadi pilihan tersebut tertutupi dengan dasar  logika kebenaran. Sebuah kebenaran yang logikanya memang telah diciptakan untuk digiring menuju sebuah preferensi politik.

Lihatlah kualitas pilihan yang sudah ada, atau lihatlah nanti kualitas pilihan  yang akan hadir pasca pilpres dan pileg 2019. Adakah keberpihakan untuk rakyat?

Berdasarkan dinamika kehidupan NKRI sampai pada usianya yang ke-73, dapat ditelaah adanya perbedaan bentuk budaya politik di Indonesia. Sejarah mencatat setiap fase dalam alih kepemimpinan cenderung dilalui dengan suatu kompleksitas. Terkesan pada setiap alih kekuasaan selalu hadir dengan berbagai macam kegetiran.

Kehadiran diri sebagai individu secara agregat tampak dilandasi pada motif ekonomi. Motif yang bersemayam secara psikis pada jantung kehidupan tersebut juga menjadi sebuah keniscayaan dalam keperilakuan dan sikap.

Nilai-nilai bangsa, dari sisi pelaku politik, hadir dalam potensi peran berbeda. Beberapa perbedaan itu dapat kita amati dalam beberapa hal.

Pertama, potensi perbedaan dari kapasitas aktual pemimpin memiliki perbedaan atribut karakter diri dalam lingkup konstelasi politik.

Kedua, pada tataran kehidupan faktual masyarakat, perbedaan terlihat dalam kehidupan yang terstratifikasi serta terkondisi. Bonus demografi lebih berguna pada tataran kuantitas daripada kualitas, berupa perspektif peran individu.

Demokrasi mensyaratkan adanya kualitas karakter. Sayangnya, falsafah kehidupan yang dimiliki sebagai suatu kekayaan tersendiri bagi NKRI masih menghadapi beban dalam perwujudannya.

Perbedaan yang hadir karena solipsisme menuju pemenangan pilpres dan pileg 2019, sebagai pemikiran yang hanya benar pada pihak sendiri, terus membelenggu diri, baik dari sisi pelaku politik maupun konstituen.

Akhirnya, pihak yang berkompetisi karena solipsisme dapat menjebak kita pada pola pendidikan politik yang kurang sportif dan kurang etis. Pernyataan dan sikap bahwa kekuasaan adalah segalanya menunjukkan solipsisme telah memasuki ranah argumen yang cenderung dipaksakan secara pandangan dan juga realitas fisik.

Konstelasi Politik Laksana Jalan Tak Ada ujung

Menarik jika mengingat sebuah cerita novel “Jalan Tak Ada Ujung” karya Mochtar Lubis yang diterbitkan tahun 1952 oleh Balai Pustaka.

Dalam  narasi novel tersebut, selama bulan-bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Jakarta digambarkan sebagai sebuah kota yang dicekam ketegangan.

Ketegangan antara kelompok pemuda pejuang kemerdekaan dengan kesatuan tentara Jepang yang menunggu kedatangan tentara sekutu.

Banyak hal tergambar di novel tersebut tentang suasana pergolakan pasca kemerdekaan. Pergolakan rasa berupa perjuangan merebut kemerdekaan, kehangatan cinta, sisa ketakutan, munculnya kejahatan manusia terhadap manusia, penemuan diri di bawah siksaan, dan kemenangan manusia dalam pergaulan dengan dirinya sendiri. Semuanya muncul dalam relasi sosial pasca kemerdekaan.

Cerita novel tersebut cukup relevan jika dianalogikan dengan kondisi pasca pilpres 2014 sampai saat menjelang pilpres 2019 ini.

Ketegangan demi ketegangan akibat konstelasi politik masih mewarnai kehidupan sosial kita saat ini. Pergolakan di masyarakat pun kita rasakan setiap hari. Kadang kita pun tidak memahami apa yang kita perjuangkan dan sampai kapan akan berakhir. Drama politik hadir mendominasi total pada jaringan komunikasi dan media di NKRI.

Jalan tak ada ujung, lebih pada mempertanyakan hakekat apa yang hadir untuk NKRI. Apakah kita akan menerima kembali kelanjutan pola dari sejarah proses politik di Indonesia?

Apakah budaya politik dalam sejarah perjalanan NKRI tetap mengkristal dengan bangun dan nilai yang sama, seperti perjalanan waktu sebelumnya? Pertanyaan itu seringkali mewujud karena adanya kecemasan, ketakutan, dan juga keraguan akan politik masa depan sebagai dampak dari konstelasi politik saat kini.

Kini terkesan konstelasi politik hadir  pada fenomena masih miskinnya dasar logika yang  sehat serta kebenaran di antara kumpulan pola kekuasaan.

Adakah pemenangan untuk kekuasaan berlanjut pada hadirnya kepemimpinan yang utuh? Atau justru kekuasaan hadir bagi penguasaan aspek ekonomi dan dominasi kekuasaan atas hukum ?

Pertanyaan itu juga muncul dalam perenungan tentang miskinnya kebaikan humanistik yang masih jauh dari indahnya kehidupan yang harmoni.

Solipsisme telah membentuk hegemoni dalam perebutan kekuasaan. Paham pemikiran ini telah membawa kehidupan pelaku dan pihak berkepentingan menuju pilpres 2019 ke dalam tindakan yang menyatakan diri sendirilah yang benar.

Logika kinerja pembangunan ekonomi dalam indikator pertumbuhan ekonomi dan stabilitas moneter pada objek yang sama dibela penguasa sebagai capaian baik.

Namun, pada saat yang sama pihak oponent menyatakan atas dasar pengetahuannya sebagai capaian kurang baik. Sulit diterima bahwa suatu  kebenaran dan kesalahan dapat berada dalam katagori yang sama dalam waktu yang sama.

‘Pertempuran’ tersebut seakan tiada ujung karena segala sesuatunya diperjuangkan demi perebutan kekuasaan. Upaya merebut suara rakyat diwujudkan dengan menunjukkan kelemahan pihak lain, dan saat yang sama pihak lainnya menunjukkan kelemahan dengan bentuk dan cara berbeda pula.

Sementara itu, jika kita kembali menilik visi dan misi NKRI adalah adanya keberlanjutan dalam mencapai kesejahteraan rakyat yang berdaulat, maka peristiwa pilpres 2019 selayaknya hanya menjadi momen periodisasi saja.

Atas alasan apapun juga, sebagian dari peristiwa yang ada, setiap perbedaan telah menjadi takdir bagi kita sebagai anak bangsa. Sikap menerima perbedaan sebagai keniscayaan sebaiknya dilandasi dengan sikap sabar dan tetap bersyukur atas karunia-Nya dalam wujud  NKRI. Seperti saat kalah dan menang pasca pilpres 2014 adalah takdir kehidupan berbangsa dan bernegara. Mau apa lagi?

Cara Pandang Caleg Ekskoruptor

Kisah lain lagi yang juga menjadi pusat perhatian adalah  mengenai realitas menuju pileg 2019 yang diwarnai dengan dikotomi caleg  ekskoruptor. Hal ini pun tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari konstelasi politik terkait pilpres 2019.

Meskipun tidak harus diruntut sekuensinya, tetapi terlihat ada pertautan yang eksis dalam relasi keduanya karena alasan aspek dari peristiwa. Perbedaan premis dan asumsi yang tidak tunggal membuat tataran elit juga akan terklasifikasi dalam perbedaan.

Partai dan calegnya yang pragmatis, semua terkesan sedang menyebut anatomi pileg 2019 dengan posisi pandang berbeda. Perbedaan yang mengklasifikasi caleg ekskoruptor sebagai memenuhi syarat dan tidak adalah juga perbedaan sebagai keniscayaan.

Mengenai ekskoruptor dapat mencalonkan diri adalah pandangan positif  dari sisi formil demi alasan omnibus regulation (UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017).

Sementara, sisi pandangan tentang caleg ekskoruptor tidak memenuhi syarat berkompetisi sebagai wakil rakyat adalah pandangan normatif yang bercorak disiplin psikis tentang kesadaran diri.

Kedua arus pandangan tersebut sama-sama memiliki tempat dalam korespondensi menuju pileg 2019.

Masalah perbedaan ini sebenarnya bisa diselesaikan di tahap input. Itu pun kalau sejauh ini kita dapat meyakini adanya nilai pendidikan dalam diri individu yang tidak hanya bertumpu pada intelegensia atau intelektual, tetapi lebih juga kepada kemuliaan, karakter diri, dan dimensi psikis yang bermartabat.

Menarik dicermati bahwa disharmoni nilai yang dianut kedua perspektif itu adalah representasi dari fenomena budaya politik di Indonesia. Telah hadir bangunan kerangka  pikir dan kepentingan masing-masing dengan nilai-nilai yang tak teramati, tetapi dapat dirasakan.

Seiring waktu pada tujuan korespondensi dan pragmatisme, kita mengharap akan hadirnya bentuk ex-ante dari asas hukum yang hakiki. Kepastian dan keadilan serta manfaat apa yang dapat dicapai dari realitas, tiba saatnya  akan menjadi ex-post yang juga memerlukan hadirnya keadilan menuju kesejahteraaan sosial di NKRI.

Epilog

Solipsisme tidak bisa ditiadakan karena menjadi satu cara dan pola dalam berpikir dan bersikap menuju tindakan. Meskipun demikian, sebagai tantangan dalam cara berpikir, tidak semestinya solipsisme menjadi jalan tak ada ujung.

Kegagalan logika demi institusi kebenaran karena konstelasi politik telah  berpadu dan mengkristal sebagai sajian rutin di media elektronik dan sebaran luas pada jejaring media sosial.

Komunikasi politik yang strategis telah menjadi sangat teknis. Pemandangan semakin tersebar karena kecepatan dan cakupan media yang sudah didukung teknologi informasi.

Rakyat yang selayaknya memberikan pilihan logis menjadi terombang-ambing dalam situasi dan kondisi yang tidak nyaman, tidak aman, dan berpotensi memasuki situasi perpecahan.

Informasi kepada publik tentang realitas kinerja ekonomi, sosial, dan kondisi faktual NKRI diperlukan untuk dikomunikasikan. Namun, kendala besarnya adalah tingkat  keberterimaan publik yang secara masif berpotensi telah mendapat pengaruh informasi tambahan yang lebih dominan daripada kebenaran informasi itu sendiri.

Pada tataran tingkat pemahaman publik yang normal hasil pilpres dan pileg 2019 akan merepresentasikan pola kepemimpinan yang baik. Namun, kekaburan makna atas pilihan yang tidak relevan juga dapat hadir karena sebenarnya, saat ini, ungkapan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan belum tentu relevan.

 

 

Mengharap Hadirnya Pemimpin Publik Bermutu  Dari Proses Demokrasi Semu

Mengharap Hadirnya Pemimpin Publik Bermutu Dari Proses Demokrasi Semu

Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung akhirnya berhasil menetapkan keputusan  pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, menjelang tengah malam.

Dari data rekapitulasi tersebut, perolehan suara pemilihan bupati, pasangan calon (paslon) nomor urut satu, Margiono-Eko Prisdianto, mendapatkan 40,03 persen. Sedangkan, paslon nomor urut dua yakni Syahri Mulyo-Maryoto Birowo mendapatkan 59,97 persen. Inilah momen pembuktian tentang masih kuatnya sang petahana.

Kemenangan Tersangka

Kemenangan Bupati Tulungagung tersebut terasa kontras dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 8 Juni 2018, yang menetapkan Syahri Mulyo sebagai tersangka bersama-sama dengan terduga pemberi hadiah yaitu Susilo Prabowo, seorang kontraktor yang kerap memenangkan proyek di Pemerintah Kabupaten Tulungagung sejak periode 2014-2019.

Syahri Mulyo ternyata tidak sendirian. Dari 567 pasangan calon yang ikut dalam kontestasi pilkada serentak pada tahun 2018 ini, sembilan kandidat kepala daerah di antaranya kini berstatus tersangka dan mendekam di dalam bui.

Dalam rilis KPK, Susilo diduga memberikan hadiah atau menjanjikan uang sebesar Rp 1 miliar kepada Syahri melalui Agung Prayitno. Diduga pemberian tersebut terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

Sebelumnya Bupati Tulungagung diduga telah menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 miliar. KPK menduga uang suap itu akan digunakan untuk ongkos politik pilkada.

Kemenangan Syahri cukup mengherankan lantaran ia merupakan satu-satunya kandidat kepala daerah berstatus tersangka yang meraih hasil positif di pilkada 2018. Ini tentu menjadi anomali di tengah keoknya calon kepala daerah pesakitan lain di daerah masing-masing.

Lantas, apa yang membuat Syahri bisa menang dalam pemilihan ini? Mengingat kondisi serupa tak dialami Imas Aryumningsih yang juga merupakan petahana dan kembali maju dalam pemilihan Bupati Subang dan sama-sama ditahan di rumah tahanan KPK?

Demokrasi dalam Reformasi Politik

Jika menilik ke belakang, bangsa Indonesia sejak tahun 1998 telah membulatkan tekad secara nasional untuk menjadikan demokrasi sebagai sebagai gerakan nasional serta metode politik untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin politik baik di level nasional maupun lokal.

Demokrasi dipilih karena mampu menyediakan mekanisme bagi warga negara untuk memiliki kemampuan memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara, demikian seperti yang dikatakan oleh David Lehmann, seorang sosiolog dari Cambridge University.

Akhirnya, demokrasi akan menjadi suatu metode penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, di mana seseorang akan dapat memiliki kekuasaan melalui kompetisi perolehan suara.

Reformasi politik Indonesia yang menempatkan demokrasi sebagai agenda utamanya telah mendapatkan apresiasi luas dari berbagai negara. Tidak main-main, Indonesia disebut sebagai South East Asia’s only Fully Functioning Democracy.

Sebutan tersebut dikarenakan adanya proses transisi demokrasi yang telah berjalan sesuai rencana. Salah satu indikator utamanya adalah terselenggaranya empat kali pemilu yang relatif lancar yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, serta 2014.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu instrumen demokrasi paling fundamental. Pemilu dinilai sebagai manifestasi kedaulatan masyarakat dan mekanisme yang paling fair dalam rangka rekrutmen kepemimpinan publik mulai dari level presiden, gubernur, dan bupati atau walikota.

Pemilu juga dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak individu agar memiliki peluang yang lebih terbuka dan partisipatif dalam menentukan pemimpin sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan. Artinya, pemilu merupakan upaya dalam memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat di dalam berbagai proses politik.

Demokrasi Semu

Di tengah reformasi politik yang dilakukan, demokrasi bukanlah upaya yang dapat dituntaskan dalam satu malam saja. Masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam upaya penguatan demokrasi, di antaranya pemaksaan kehendak, kekerasan politik, korupsi, dan keculasan yang dilakukan aparat legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Kelemahan lainnya, seperti yang dikatakan oleh Heru Nugroho, seorang sosiolog UGM,  adalah munculnya puluhan partai baru yang tidak memberikan rasa optimisme pada masyarakat, tetapi justru menciptakan rasa pesimis, skeptis, dan sikap sinis.

Survei Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) pada Pemilu 2014 menemukan indikasi pelanggaran pemilu dalam bentuk politik uang mencapai 10 persen. Kemungkinan tindakan manipulasi suara mencapai 34 persen. Maraknya tindak politik uang dalam pemilu dominan terjadi di daerah.

Hal tersebut senada dengan hasil penelusuran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2018. Indeks ini menggambarkan tingkat terjadinya kerawanan pelanggaran pemilu.

Bawaslu RI menemukan sekitar 58 kabupaten/kota rawan terhadap pelanggaran pemilu. Terdapat enam wilayah yang masuk kerawanan tinggi, antara lain Kabupaten Mimika (3,43), Kabupaten Paniai (3,41), Kabupaten Jayawijaya (3,40), Kabupaten Puncak (3,28), Kabupaten Konawe (3,07), dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (3,05).

Terjadinya kerawanan pelanggaran pemilu salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa ada korelasi yang kuat antara ketimpangan ekonomi dengan perilaku politik uang yang marak di setiap pemilu.

Apalagi dalam masyarakat pedesaan, tindakan vote buying dalam pemilu kerap kali dilakukan oleh patron di desa. Jarang sekali politik uang dilakukan oleh oknum elite dalam pemilu menyasar masyarakat strata menengah ke atas.

Gagasan pemilu sebenarnya merupakan fase lanjutan dari strategi memperbaiki kualitas demokrasi yang berlangsung di dunia ketiga. Hal ini sekaligus sebagai upaya lain untuk menghindari adanya praktik demokrasi semu (pseudo democracy) yang berpotensi membunuh demokrasi itu sendiri.

Demokrasi semacam itu menggambarkan praktik demokrasi yang hanya memberikan manfaat dan menguntungkan segelintir kaum elite saja. Menguatnya pseudo democracy ini menjadi ancaman serius bagi praktik dan proses demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, sudah seharusnya perbaikan kualitas proses demokrasi di Indonesia dilakukan secara terus menerus. Sebagai konsekuensinya, jika tidak ada perbaikan kualitas demokrasi, maka apatisme publik akan semakin menguat. Selain itu, akibat lain yang dapat timbul adalah melemahnya tingkat partisipasi politik.

Dampak terburuk dari ‘terbunuhnya’ proses demokrasi adalah terjadinya “negara yang gagal” (the failed state). Sudah tentu hal tersebut tidak kita inginkan, dan sekuat tenaga harus dihindari.

Harapan Hadirnya Pemimpin Publik Bermutu

Berkah demokrasi yang dilakukan melalui pilkada langsung salah satunya adalah lahirnya pemimpin publik yang memenuhi harapan masyarakat. Pemimpin tersebut tentu saja diharapkan dapat mengelola birokrasi dengan baik sekaligus menciptakan pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Munculnya pimpinan-pimpinan daerah hasil pilkada langsung baik di level provinsi, kabupaten, maupun kota yang berhasil membawa kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan warganya, menjadi petunjuk bahwa proses demokrasi di Indonesia telah berjalan di jalur yang benar.

Selain hadirnya pemimpin publik yang berkualitas dan membawa perubahan besar bagi daerah dan masyarakat, proses ini juga menghasilkan fakta yang lain. Kemenangan pasangan petahana yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada pemilihan kepala daerah di Tulungagung menjadi sebuah peringatan tentang sejauh mana kualitas proses demokrasi kita.

Mungkinkah demokrasi kita bisa menjadi jalan bagi lahirnya pemimpin terbaik yang akan bekerja demi kesejahteraan masyarakat? Ataukah, jangan-jangan seperti banyak kisah di sejumlah daerah, demokrasi hanya menjadi berkah bagi segelintir elite lokal dan para pemburu rente? Tidakkah sebaiknya masyarakat didorong agar lebih intens terlibat di dalam politik sehingga menyadari dampak dari setiap pilihan politik yang diambilnya?

Epilog

Mahalnya biaya yang dikeluarkan bagi pasangan calon kepala daerah untuk terlibat dalam pilkada di tengah kondisi kesejahteraan masyarakat yang belum baik, menjadikan demokrasi hanya dinikmati oleh segelintir elite kelas menengah.

Salah satu kekhawatiran dalam pemilu 2019 adalah semakin maraknya politik uang dalam pseudo democracy. Hampir setiap perhelatan demokrasi elektoral yang melibatkan massa selalu ditemukan praktik politik uang.

Sirkulasi kekuasaan hanya berputar dalam tataran elite. Kondisi ini yang kemudian berpotensi melahirkan oligarki-oligarki elite di dalam pemerintahan. Jika hal ini diabaikan, pemerintah justru sedang menghadirkan pseudo democracy di tengah masyarakat.

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang seharusnya dapat menjadi kendaraan untuk membawa aspirasi dan kedaulatan masyarakat dalam dunia politik, justru menjadi ilusi dan tidak berdampak apa-apa bagi perubahan kehidupan masyarakat.***

 

 

Nada Kasih di Alam Demokrasi

Nada Kasih di Alam Demokrasi

Menanggapi sebuah artikel yang dimuat di laman birokratmenulis.org yang berjudul “Demokrasi Sepaket Oposisi”, yang dilatarbelakangi oleh ketidaksetujuan terhadap proses penghadangan Neno Warisman di bandara di Riau yang akan menghadiri sebuah deklarasi kelompok politik tertentu.

Penulis artikel tersebut berpendapat bahwa demokrasi sebaiknya mengikuti apa yang sudah tertera pada UUD 1945 tentang kebebasan menyatakan pendapat. Lebih jauh lagi penulis tersebut menyatakan bahwa oposisi adalah sebuah keniscayaan di alam demokrasi yang tidak perlu dikebiri.

Namun, menurut saya permasalahannya tidak sesederhana itu. Sebagai birokrat yang berusaha kritis, yang meskipun netral tapi perlu juga melek politik, kita perlu menelitinya dengan lebih seksama kenapa hal itu bisa terjadi. Menjadi pertanyaan menarik, kenapa kemudian banyak pihak yang sepertinya terpecah belah untuk mendukung di satu sisi dan menghujat di sisi lainnya atas kejadian tersebut. Semuanya terjadi di alam demokrasi yang seharusnya penuh kasih.

Saya akan meninjaunya dari dua hal, yaitu tentang perilaku menyikapi teknologi informasi komunikasi, dan tinjauan mengenai demokrasi itu sendiri.

Perilaku Menyikapi Teknologi Informasi Komunikasi

Kekuatan teknologi informasi komunikasi saat ini memang bisa membuat banyak orang tiba-tiba secara serentak membenci satu hal yang kita tidak mengetahui ataupun mengalami secara langsung kejadian tersebut.

Begitupun sebaliknya, banyak orang tiba-tiba secara serentak simpati pada satu hal, pada perut sixpack Jonathan Criesti, atlet bulutangkis putra peraih medali emas perorangan putra pada Asian Games 2018 di Jakarta.

Demikian juga pada Joni yang sebenarnya sedang sakit perut, tapi tiba-tiba ada kekuatan yang menggerakkannya untuk memanjat tiang bendera yang sedang putus talinya pada saat upacara peringatan kemerdekaan RI ke 73 di sebuah kabupaten di timur Indonesia.

Bahkan, hal itu juga berlaku pada aksi atlit pencat silat yang merangkul Jokowi dan Prabowo di dalam naungan bendera merah putih, sesaat setelah dinyatakan sebagai pemenang dan meraih medali emas.

Kekuatan teknologi komunikasi informasi saat ini bisa secara ajaib menggerakkan empati, simpati, kebencian, dan antipati tanpa batas ruang dan waktu.

Berapa lama otak kita merespon kejadian-kejadian tersebut, satu detik, dua detik, atau bahkan tanpa jeda sedetik pun? Adanya sebuah kejadian dapat langsung mendorong otak kita bereaksi memberi respon saat itu juga. Masih adakah kendali kita atas respon otak kita dari rangsangan informasi yang mengalir deras berkat kemajuan teknologi informasi komunikasi?

Kejadian di Riau tersebut kemudian berkembang dengan beraneka narasi. Sebut saja banyak istilah dan frase yang kemudian muncul, yaitu: provokasi, persekusi, makar, gerakan terselubung pro khilafah, aparat tidak adil dalam bertugas, oknum aktivis PKS melawan hegemoni Gerindra, Neno Warisman mengecewakan almamaternya, dan masih banyak lagi.

Jika tujuan utamanya menarik perhatian, saya kira Neno Warisman berhasil. Neno berhasil menarik simpati sekaligus antipati pada saat yang bersamaan. Kemudian apa yang diperoleh Indonesia dengan keberhasilannya tersebut?

Dengan segala narasi yang timbul tersebut, saya kira Indonesia boleh sedikit berterimakasih kepada Neno. Ya, berterima kasih sedikit saja, kecuali kalau Neno Warisman muncul dalam sebuah konser menyanyikan lagu-lagu hits-nya dahulu seperti ‘Nada Kasih’ yang dipopulerkan bersama musikus legendaris Fariz RM, saya kira Indonesia akan berterimakasih banyak pada Neno Warisman.

Berterimakasih yang sedikit atas apa? Atas provokasinya yang berhasil menunjukkan bahwa Indonesia saat ini benar-benar sedang berproses sebagai negara demokrasi terbesar di dunia.

Mungkin banyak juga aksi-aksi provokasi serupa yang turut mendewasakan proses berdemokrasi kita. Kejadian yang dialami Neno Warisman hanya sebagian kecil saja dari proses besar berdemokrasi. Harapan besar kita semua tentu saja Indonesia akan benar-benar makin demokratis.

Kebebasan dalam Demokrasi

Ya, suasana demokratis adalah salah satu kondisi yang diperlukan agar kita semua bisa benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang bebas merdeka, sehingga setiap orang juga memiliki hak yang sama sebagai manusia bebas dan merdeka. Dengan begitu, kebebasan masing-masing orang itu berbatasan juga dengan kebebasan orang lain.

Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi, hukum, dan juga mekanisme untuk mengatur hal tersebut. Ketiga hal itu hanya perangkat yang tidak ada artinya kalau manusianya sendiri tidak berada dalam suasana kebatinan yang sama dengan suasana kebatinan dari berbagai perangkat tersebut.

Tentang narasi kebebasan berpendapat yang regulasinya telah ada dalam UUD 1945, sebelum amandemen maupun sesudah amandemen, membutuhkan kondisi prasyarat untuk menerapkannya. Prasyarat tersebut adalah suasana kebatinan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana juga disebut dalam pembukaan UUD 1945.

Seluruh, bukan sebagian, kemerdekaan orang-orang di Pulau Jawa berbatasan dengan kemerdekaan orang-orang di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, maupun di pulau-pulau lainnya. Kemerdekaan orang dari golongan tertentu berbatasan juga dengan kemerdekaan orang dari golongan lainnya.

Semua regulasi, hukum, maupun mekanisme pasti ada suasana kebatinan yang melingkupinya saat dia dibentuk, yang harus selalu diingat agar tidak terjadi kesalahan dan disorientasi dalam implementasinya. Dengan demikian, saat akan menggunakan perangkat regulasi seharusnya menengok kembali suasana kebatinan dari regulasi tersebut.

Kejadian di Riau itu mari kita kembalikan dalam nuansa negara demokrasi yang memiliki seperangkat regulasi untuk menjaganya. Menjaga agar kemerdekaan benar-benar untuk semua, bukan untuk sebagian saja.

Jika seseorang sedang berpendapat, maka sebaiknya bertanyalah juga bahwa apakah pendapat tersebut berpotensi berbenturan dengan kemerdekaan/kebebasan pihak lain atau tidak.

Yang ingin saya sampaikan adalah, pendapat Neno Warisman dan kawan-kawan boleh saja disuarakan, tetapi tetap harus dalam nuansa demokrasi yang tidak memancing perpecahan ataupun menghalangi kebebasan kelompok/golongan lainnya.

Gimmick politik yang digunakan pun sebaiknya tidak perlu menggunakan berbagai macam tagar yang sekiranya akan mempertajam polarisasi. Cukup disuarakan dengan adu argumentasi yang matang, yang santun penuh kasih, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pemeran oposisi dalam demokrasi kita selama ini. Dibutuhkan kedewasaan dan kejujuran kepada diri sendiri untuk mengakuinya dan menyadarinya. Jika hal itu dapat dilakukan, saya yakin apapun pergerakannya, nantinya akan diizinkan, diberi ruang, dan mungkin saja akan banyak simpati berdatangan.

Epilog

Beberapa hal yang perlu saya tekankan adalah, pertama, di era kemajuan teknologi komunikasi informasi yang sangat cepat ini, kita tetap harus melakukan kontrol terhadap respon otak kita atas rangsangan informasi yang datang. Ambil jeda waktu sejenak, biarkan otak merespon nurani kita juga.

Kedua, kalau melakukan sesuatu, terutama saat berpendapat yang sengaja untuk melibatkan massa, maka sebaiknya juga melakukan mitigasi resiko atas pelibatan massa tersebut.  Perlu untuk memperhitungkan kemungkinan munculnya aksi tandingan yang berpotensi menjadi benturan di bawah.

Ketiga, hormati aparat yang sedang bertugas, karena bagaimanapun juga aparat memang ditugaskan untuk menjaga stabilitas negara dan bangsa.

Keempat, kemerdekaan atau kebebasan berpendapat itu untuk semua pihak, semua golongan, dan semua orang. Jadi, saat mengekspresikannya lebih baik uji kembali apakah ekspresi kebebasan kita mengganggu kebebasan orang lain atau tidak. Seringkali karena terlalu bersemangat mengekspresikan kebebasan kita, secara tidak kita sadari, kita  sedang menghalangi kebebasan orang lain pada saat yang bersamaan. Tetaplah kritis dan skeptis tapi jangan crigis. Skeptis itu bukan dan jangan apatis. Kritis itu bukan crigis (red: terlalu banyak bicara).

Kelima, mari bersama mengingat kembali sebagian lirik lagu “Nada Kasih” dari Neno Warisman yang liriknya sangat penuh kasih dan jauh dari nuansa kebencian.  Saya pun berharap, semoga Neno Warisman juga masih penuh kasih di hatinya.

“Nada kasih kuungkapkan dari gejolak hatiku.

Serasa mekar, terbit asmara harum mewangi sanubariku.

Tiada ragu hati kita satu dalam cinta yang suci dalam sanubari.

Semaraknya dalam hati ini seakan tiada usai beranjak.

Asmaraku asmaramu tiada mungkin kan berpisah.

Walau badai datang padaku yakinlah dirimu.”

 

 

Demokrasi Sepaket Oposisi

Demokrasi Sepaket Oposisi

Artikel ini mengulas tentang kehidupan demokrasi di Indonesia hari-hari ini, sehubungan dengan euforia masyarakat menyambut pemilihan presiden yang akan dilangsungkan pada tahun 2019. Mengingat saat ini suasana politik di tataran masyarakat banyak terpolarisasi begitu tajam sebagai imbas strategi dan kepentingan elite politik, maka artikel ini sebaiknya dibaca secara utuh dan berimbang. Utuh dalam arti membaca dari awal hingga akhir dengan mengedepankan akal sehat. Selanjutnya, agar pembaca mendapatkan wawasan berpikir yang berimbang, maka sebaiknya pembaca melanjutkan dengan bacaan dari sisi yang berbeda, yang juga dimuat di birokratmenulis.org, yang berjudul “Nada Kasih dalam Demokrasi”.

Membaca berita adanya pengusiran salah satu pegiat atau aktivis di Pekanbaru, di Batam, dan potensi konflik horizontal antar kelompok masa di Surabaya, semakin menambah daftar panjang permasalahan penerapan demokrasi di republik ini. Awam semakin miris melihat kepentingan politik praktis yang akhirnya menggunakan pendekatan akar rumput yang rawan pertentangan.

Sangat menyedihkan ketika tagar “tahundepangantipresiden”, harus dikebiri oleh tagar musuh bebuyutannya “presiden2periode”. Setidaknya itu pandangan awam. Kalau memang negara ini sudah memilih demokrasi melalui konstitusi dan para elit legislatornya, maka perlu menjadi kesadaran bersama bahwa edukasi kepada konstituen harus menjadi beban moral para politisi.

Memberangus gerakan masyarakat, merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi, sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 e ayat 3 karena dinyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pada prinsipnya setiap kelompok masyarakat dapat berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka, asalkan mengikuti batasan konstitusional yang ada. Ketika ada kelompok masyarakat yang menyuarakan “presiden2periode”, maka kelompok “tahundepangantipresiden” tidak boleh galau apalagi baper (red: bawa perasaan).

Pun halnya sebaliknya, kalau kelompok “tahundepangantipresiden” melakukan deklarasi bahkan mengader para relawan di berbagai daerah, maka kelompok “presiden2periode” juga harus memiliki respek yang sama, tidak perlu galau atau baper.

Yang dikedepankan setiap kelompok adalah ketentuan atau batasan yang ada dalam konstitusi. Konstitusi yang ada memberikan arahan yang cukup jelas sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28 j, yang berbunyi:

“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Menjadi paradoks demokrasi, ketika ada orang yang berbeda pendapat lantas dilarang menyatakan pendapatnya atau bahkan diberangus. Kemunduran demokrasi di banyak negara adalah ketika demokrasi hanya menjadi slogan untuk melanggengkan kekuasaan golongan tertentu.

Kemunduran demokrasi dimulai ketika pemerintah berkuasa mulai menggunakan berbagai instrumen negara dalam rangka memberangus musuh-musuh politik rezim, seperti yang berlangsung di Rusia, Kamboja, atau bahkan negara-negara lain yang seolah menerapkan pemilu tetapi kemenangan hanya akan menjadi milik petahana. Yang lebih mengerikan, ketika alat-alat negara menjadi alat kekuasaan dalam mengeksekusi politik praktis tersebut.

Dalam sebuah essai “What’s Gone Wrong With Democracy?” dinyatakan dengan jelas bahwa pada hakikatnya demokrasi memungkinkan orang-orang berbicara dengan pikiran mereka, membentuk masa depan mereka sendiri, dan juga masa depan anak-anak mereka.

Dengan demikian, begitu banyak orang di berbagai belahan dunia siap untuk mengambil risiko begitu banyak untuk gagasan demokrasi ini. Adanya berbagai kelompok dalam berbangsa dan bernegara adalah sebuah keniscayaan.

Ekspresi untuk tidak sependapat menjadi sah-sah saja, asalkan dalam koridor yang relevan. Kemunduran demokrasi selanjutnya adalah penggunaan argumen demokrasi untuk menggunakan kesewenang-wenangan seperti halnya penggunaan militer oleh negara adikuasa kepada rezim Saddam Husein di Irak. Berdalih atas nama kebebasan dan demokrasi, maka mengambil tindakan invasi atau main hakim sendiri ala koboi diterapkan kepada negara lain yang dianggap tidak pro demokrasi. Bahkan, secara sepihak mengeksekusi pimpinan rezim dengan berbagai anasir politik yang dikuasainya.

Secara teoritis, demokrasi hanya akan bertahan apabila mampu menghindari godaan mayoritarian, yakni menjadi mayoritas dalam segala aspek kehidupan. Demokrasi akan berjalan baik pada sebuah kondisi ketika ada suara yang berbeda kemudian tidak lantas dibungkam, ketika kebebasan pers tidak dikebiri, atau ketika penyaluran  aspirasi rakyat tidak dikendalikan dengan ketat oleh rezim.

Namun, ketika kondisi anti kebebasan dalam demokrasi tersebut terjadi maka objektivitas akan ditumpulkan oleh fanatisme. Kebermanfaatan politis akan diperdaya oleh egoisme partisan.

Selanjutnya, ketika kondisi mayoritarian ini terjadi, maka hanya sedikit berbeda dengan kondisi di negara-negara dengan paham otoritarian seperti di China atau negara-negara berhaluan komunis sosialis lainnya, yang memiliki kebijakan sangat ketat terhadap perkembangan informasi dan wacana. Negara-negara ini memiliki kontrol sangat ketat kepada masyarakatnya sampai meniadakan kebebasan ekspresi bagi warganya.

Kembali ke Indonesia, menjadi sebuah pertanyaan, apakah mungkin negara ini memang belum bisa meninggalkan kultur monarki yang sudah menjadi tradisi bermasyarakat, yang melembaga dalam kurun ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu? Sistem monarki yang menyatakan dukungan absolut kepada raja dan pewarisnya untuk mengatur hajat hidup setiap rakyatnya. Sehingga tidak etis bagi rakyatnya untuk mempertanyakan haluan dan kebijakan kerajaan.

Belum lagi dalam politik di era otonomi daerah saat ini, ketidakmatangan demokrasi benar-benar terlihat. Ketika para petahana berlomba-lomba memanfaatkan pengaruh kepada jajaran birokrasi, bertindak arogan menjadi raja-raja kecil di daerahnya masing-masing. Mengambil keuntungan dalam setiap aspek yang memungkinkan, untuk memupuk pundi-pundi kekayaan, atau mengumpulkan logistik persiapan ‘pesta demokrasi’ periode selanjutnya. Hal ini diperparah lagi dengan sikap apatis atau bahkan pesimis masyarakat di bawahnya, termasuk para birokrat yang setidaknya ‘mendiamkan’ perilaku monarki di alam demokrasi.

Menjadi sebuah kekhawatiran, masyarakat akan sangat mungkin akan menjadi apolitis akibat ketidakberesan demokrasi menjalankan fungsinya mengurus hajat hidup orang banyak. Fenomena sinisme terhadap sistem politik telah menjadi kenyataan.

Secara global, keanggotaan partai politik menurun hampir di semua negara maju, bahkan di Inggris keanggotaan partai politik menjadi hanya tinggal 1% dibanding pada kurun tahun 1950-an yang mencapai 20% warganya yang menjadi partisan politik.

Lebih ekstrem lagi, sebuah survei terhadap tujuh negara Eropa pada tahun 2012 menemukan bahwa lebih dari setengah pemilih “tidak memiliki kepercayaan pada pemerintah” sama sekali. Jajak pendapat YouGov terhadap pemilih Inggris di tahun yang sama menemukan bahwa 62% responden setuju bahwa “politisi berbohong sepanjang waktu”.

Demokrasi itu sepaket dengan oposisi, karena pada dasarnya dalam sistem demokrasi ada mekanisme check and balances baik dari internal rezim maupun dari eksternal rezim.

Menganggap oposisi sebagai musuh yang harus dilawan dalam setiap lapisan masyarakat apalagi meniadakan oposisi dalam demokrasi, merupakan tindakan ketidak pahaman terhadap mekanisme kontrol dalam demokrasi, atau bisa dikatakan katrok terhadap demokrasi. Ketika ada kelompok masyarakat mempertanyakan kinerja rezim, maka seharusnya dijawab menggunakan program kerja yang mampu memberikan solusi atas permasalahan masyarakat.

Komplain kelompok anti pemerintah pada hakikatnya adalah masukan/perhatian terhadap isu-isu sosial yang berkembang. Perlu dipahami setiap kebijakan tidak akan memuaskan semua pihak. Nothing fit for all. Ketika ada suara-suara sumbang atau bahkan nyinyir, tidak perlu terlalu reaktif apalagi menggerakkan underbow partisan untuk bertindak anarkis.

Ketidakpuasan lawan politik adalah keniscayaan. Jika masih ada pihak yang terlalu baper dengan kenyinyiran tersebut, maka pilihan menggunakan demokrasi mungkin hanyalah ‘orgasme’ reformasi dari aktivis-aktivis yang terlalu bernafsu di masa lampau.

 

 

Menumbuhkan Kesadaran Politik Kritis ASN Zaman Now

Menumbuhkan Kesadaran Politik Kritis ASN Zaman Now

Perhelatan pilkada serentak 2018 tinggal menghitung hari. Atmosfir politik makin memanas seiring makin kerasnya gesekan kepentingan antarkandidat. Percaturan kepentingan tersebut ikut menyeret berbagai kelompok masyarakat dalam pusaran politik praktis.

Salah satu kelompok masyarakat yang ikut terseret adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang dikenal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengingat jumlahnya yang cukup besar yaitu 4,3 juta jiwa dan posisinya yang strategis di tengah-tengah masyarakat, maka ASN merupakan kekuatan yang paling rentan dipolitisasi.

Jargon “Netralitas ASN” pun lantang diteriakkan. ASN tidak boleh berpolitik praktis. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, ASN harus netral dan tidak melakukan aksi dukung-mendukung terhadap kontestan pilkada. Begitulah kira-kira harapan masyarakat agar birokrasi tetap profesional.

Utopia Netralitas ASN

Regulasi sebenarnya sudah mengatur dengan tegas tentang netralitas birokrasi. Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun (Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN).

Dalam ketentuan lainnya, kita juga bisa menjumpai adanya larangan ASN terlibat politik praktis, misalnya kegiatan kampanye pemilu yang mengikutsertakan ASN (Pasal 280 angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu).

Setiap ASN dilarang  memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53).

Selanjutnya Kementerian PAN dan RB melalui surat edaran nomor B/2355/M.PANRB/07/2015, juga melarang ASN untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Namun, kondisi ideal tersebut tampaknya sulit diwujudkan di lapangan. Ada beberapa faktor yang membuat netralitas ASN di biokrasi menjadi sekadar utopia.

Pertama, adanya birokrat ataupun juga incumbent yang menjadi kontestan pilkada. Kondisi tersebut mengakibatkan sikap birokrat yang menjadi bawahannya cenderung tidak netral. Hal itu mungkin saja terjadi karena selain adanya kepentingan pribadi dari ASN agar tetap ‘dipakai’, juga adanya upaya penggalangan dukungan secara terselubung dalam birokrasi.

Kedua, ketergantungan ASN itu sendiri terhadap kekuasaan kandidat usai pilkada. Untuk mengamankan masa depan kariernya, ASN harus mengambil sikap yang jelas agar selamat dari “hukuman” sang pemenang yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Pada pilkada serentak tahun 2017 lalu, ada 96 ASN yang menjadi calon kepala daerah. Pada tahun 2018 calon yang berlatar belakang ASN jumlahnya meningkat menjadi 156 orang.

Saat ini banyak dijumpai para ASN menjadi kontestan pilkada. Di samping ASN, sebanyak 205 orang yang masih berstatus sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah tampil sebagai kontestan, baik untuk jabatan yang sama maupun untuk jabatan yang lebih tinggi.

Keikutsertaan pejabat dan ASN dalam pilkada tentu memberikan pengaruh terhadap netralitas birokrasi, baik secara kelembagaan maupun secara individual. Apalagi jika yang bertarung adalah bekas atasan atau sama-sama dari incumbent, maka pastilah kenetralan birokrasi menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan.

Selanjutnya, terkait dengan ketergantungan birokrasi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian, maka harus disadari bahwa birokrasi tidak berada di ruang hampa yang bebas dari “intervensi” politik. Pejabat politik pemenang pemilu akan menjadi nakhoda dan mempengaruhi keberlangsungan individu dan organisasi birokrasi.

Terlebih dari sudut pandang normatif, peran sentral kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang memiliki wewenang dalam mengangkat, memberhentikan, dan memindahkan pegawai menjadi senjata ampuh untuk mempengaruhi pandangan politik birokrasi.

Bukan rahasia lagi, jika ada kepala daerah yang melakukan mutasi maupun demosi terhadap ASN yang dianggap menjadi lawan politiknya. Agenda-agenda kerja yang akan dilakukan sebuah instansi juga syarat kepentingan. Agenda kerja dan kebijakan sering digunakan sebagai kampanye terselubung dan kepentingan politis kepala daerah.

Birokrasi Tidak Dapat Lepas dari Proses Politik

Birokrasi merupakan bagian integral dari sistem politik sehingga tidak bisa dilepaskan dari proses politik itu sendiri. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, posisi dan peran politik ASN berubah sesuai dengan kondisi aktual yang terjadi.

Pada era Orde Baru, PNS menjadi mesin politik dari penguasa. Seluruh jajaran birokrasi dijadikan ‘sekrup’ untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto hingga 32 tahun.

Proses deparpolisasi dilakukan melalui penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 1970. Melalui kedua peraturan perundang-undangan itulah, sikap antipartai di kalangan birokrasi dibentuk. Dengan demikian, direnggutlah basis-basis massa yang selama ini menjadi sumber dukungan partai politik.

Disterilkannya birokrasi dari partai politik dan ditanggalkannya atribut partai politik dalam birokrasi menjadikan ASN tidak mempunyai pilihan lain kecuali masuk ke dalam barisan Golkar.

Kedua peraturan tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya keputusan presiden tentang pembentukan Korpri sebagai satu-satunya wadah organisasi pegawai negeri yang membawa ASN menjadi subordinasi dari Golkar (Keppres Nomor No. 82 tahun 1971).

Kooptasi terhadap PNS untuk kepentingan Golkar waktu itu berkembang menjadi pemberian beban tambahan bagi ASN sebagai aktivis politik. Tujuannya hanya satu, memastikan Golkar keluar sebagai pemenang pemilu.

Kebijakan monoloyalitas tersebut pada akhirnya mengakibatkan marjinalisasi dan diskriminasi pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi terhadap masyarakat. Politisasi pegawai negeri pada era tersebut terjadi akibat kebijakan massa mengambang melalui depolitisasi. Pegawai negeri dibuat sedemikian rupa agar buta terhadap politik.

Perlunya Kesadaran Politik ASN

Pada zaman now, ASN bukan lagi hanya sebagai implementator dari kebijakan tetapi juga berusaha ikut andil dalam pembuatan kebijakan. Disukai atau tidak, kehidupan ASN tidak bisa jauh dari pertarungan politik. Sudah seharusnya ASN ikut mengambil bagian dalam mempengaruhi kebijakan.

Misalnya, jika ada kebijakan dari pimpinan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, maka ASN zaman now wajib memberikan kritik dan masukan kepada pimpinan tersebut. Contoh lainnya, apabila ada atasan yang melanggar peraturan, maka ASN wajib hukumnya untuk menegur.

Penerimaan ASN baru pada era Presiden Joko Widodo tidak kemudian menjadikan mereka berhutang budi pada Jokowi dengan menjadi mesin politik pada pemilu mendatang. Mau memilih siapapun nantinya merupakan hak politik warga negara, termasuk CPNS.

Sudah seharusnya ASN justru tidak boleh netral, melainkan memiliki kepentingan, yaitu berpihak dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bukan pada pemimpin. Untuk itu, jika perlu, ASN sebaiknya mendukung kandidat yang paling memiliki jiwa melayani masyarakat.

Dengan demikian ASN bukan lagi mesin yang bisa dijalankan sesuai dengan kepentingan politik pimpinan seperti pada zaman Orde Baru. ASN zaman now harus menunjukkan prinsip politik kritis sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyair terkemuka dari Jerman, Bertolt Brecht, pernah mengatakan:

“Buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak bicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semuanya tergantung pada keputusan politik. Orang yang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya dengan mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, dan pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi terburuk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional”.

Tampaknya, apa yang dikatakan Brecht juga bisa terjadi pada ASN. Oleh karena itu, pada kondisi dimana ruang demokrasi terbuka lebar seperti saat ini ASN harus lebih melek politik. Sepertinya, sudah tidak ada ruang lagi bagi ASN yang apolitis. Pilihannya hanya dua: memiliki kesadaran politik kritis atau akan tergilas oleh kepentingan politik orang lain. ASN zaman now harus mampu berpikir kritis dan memosisikan dirinya tetap pada tujuan utama birokrasi, yaitu sebagai pelayan rakyat.

Epilog

Sikap apatis dan apolitis harus dihindari oleh ASN zaman now, bahkan mesti dibuang jauh-jauh. ASN harus mulai aware terhadap proses politik, tetapi bukan dengan ikut terjun dalam politik praktis.

Batasannya ada pada Undang-Undang tentang ASN dan Undang-Undang tentang Pemilu yang melarang ASN terlibat politik praktis. Namun, yang lebih penting dan utama adalah perlunya menumbuhkan kembali nalar serta kesadaran politik kritis dari ASN. Saya termasuk salah satu CPNS yang seharusnya juga memiliki nalar demikian. ***

 

 

error: