Heutagogy: Pendekatan Pembelajaran Komprehensif di Era Distance Learning

Heutagogy: Pendekatan Pembelajaran Komprehensif di Era Distance Learning

Pandemi Covid-19 menjadi bencana besar bagi seluruh negara di dunia. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi dan memutus penyebaran virus mematikan ini. Di antara berbagai kebijakan dan perubahan, institusi pendidikan merupakan yang pertama diimbau “merumahkan” peserta didik dan pengajar.

Sejak pertengahan Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), menetapkan seluruh proses pembelajaran dilakukan dari rumah.

Perguruan Tinggi (PT) pun lantas berlomba-lomba memindahkan proses pembelajaran dari lokasi PT ke rumah, melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ). PJJ ini memanfaatkan berbagai fitur pada teknologi daring seperti video conferencing, surat elektronik, dan platform e-learning.

Memindahkan Kelas ke Dunia Maya

Prinsip pembelajaran jarak jauh yang digunakan oleh sebagian besar institusi pendidikan adalah ‘classroom as usual’ atau dengan kata lain, proses pembelajaran tetap terselenggara seolah-olah para peserta didik dan dosen masih berada di kelas. Hanya saja, tatap muka dilakukan secara maya melalui perangkat komputer untuk menggantikan tatap muka langsung.

Covid-19 memaksa dunia pendidikan tinggi melakukan lompatan inovasi, seluruh kegiatan belajar mengajar dan kegiatan akademik lain dilakukan secara jarak jauh dengan bantuan teknologi informasi. Proses belajar mengajar dilakukan secara daring menggunakan metode synchronous learning dan asynchronous learning.

Synchronous learning merupakan metode pembelajaran secara real time, dosen dan mahasiswa melakukan pembelajaran tatap muka secara virtual pada waktu yang bersamaan (gambar 1). Sedangkan asynchronous learning merupakan pembelajaran yang tidak real time. Dosen memberikan materi dan mahasiswa bisa mempelajarinya kapanpun (gambar 2).

Gambar 1. Synchronous learning

Gambar 2. Asinkronus Learning menggunakan e-learning

Belum Ideal

Namun, kondisi ideal belum sepenuhnya berjalan. Menurut survei yang dilakukan Fisipol UGM terhadap mahasiswanya, mayoritas mahasiswa lebih menginginkan pembelajaran on campus seperti biasa.

Banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan distance learning karena sebenarnya kita memang belum siap. Mahasiswa masih kebingungan mengembangkan materi yang akan dipelajari. Tradisi selama ini mahasiswa menerima materi matang di kelas, sebuah kondisi yang tidak bisa terjadi pada distanced learning.

Menurut penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), terdapat permasalahan penyampaian materi, kerangka kurikulum, serta proses interaksi dosen dan mahasiswa yang masih membutuhkan penyesuaian.

Menurut penelitian tersebut, pandemi Covid-19 menyebabkan disrupsi mendadak sehingga pemerintah dan masyarakat belum siap.  Pendeketan pembelajaran yang digunakan selama ini menciptakan mahasiswa yang cenderung apatis dan menunggu.

Oleh karena itu, kesiapan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh dipengaruhi oleh dua aspek penting. Pertama, kesiapan secara material. Dibutuhkan pemerataan infrastruktur, software yang mumpuni, dan fasilitas fisik pendukung pembelajaran jarak jauh.

Kedua, paradigma yang digunakan dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan medium yang digunakan. Artinya, proses distance learning tidak bisa hanya menggunakan pendekatan pembelajaran yang selama ini digunakan secara umum –yaitu pedagogi.

Heutagogy (Self-Determined Learning): Paradigma Baru

Beberapa waktu yang lalu –tepatnya awal Mei 2020, penerbit terkemuka Springer, mengeluarkan buku yang cukup fenomenal di bidang studi pendidikan. Buku ini berjudul “Exploring Heutagogy in Higher Education” dengan editor Amnon Glassner dan Shlomo Back.

Buku tersebut cukup berpengaruh di bidang kajian pendidikan. Salah satu poin menariknya yaitu klaim bahwa heutagogy merupakan pendekatan kontemporer yang paling holistik di era Distancing Learning yang memanfaatkan perkembangan TI.

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa pendekatan pedagogi dan andragogi tidak cukup pada praktik pengajaran jarak jauh (Anderson, 2010; Cochrane & Bateman, 2010; McLoughlin & Lee, 2007; McLoughlin & Lee, 2007; Blaschke, 2016; Anders, 2015).

Selain soal temuannya, penyebab lain cukup fenomenalnya buku tersebut adalah momentumnya yang tepat. Dengan kondisi pandemic Covid-19 proses pembelajaraan di hamper seluruh negara di dunia menggunakan mekanisme distance learning yang memanfaatkan teknologi informasi (Black and Glassner, 2020). Namun, kondisinya masih seperti Indonesia, belum bisa memaksimalkan proses pembelajaran.

Heutagogy (berdasarkan bahasa Yunani untuk “diri”) didefinisikan oleh Hase dan Kenyon pada tahun 2000 sebagai studi pembelajaran yang ditentukan sendiri (mandiri).

Heutagogy menerapkan pendekatan holistik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, dengan belajar sebagai proses aktif dan proaktif, dan peserta didik melayani sebagai “agen utama dalam pembelajaran mereka sendiri, dan terjadi sebagai akibat dari pengalaman pribadi” (Hase & Kenyon, 2007, hal. 112).

Seperti dalam pendekatan andragogik, instruktur atau pendidik pada heutagogy juga memfasilitasi proses pembelajaran dengan memberikan bimbingan dan sumber daya. Akan tetapi, pemilihan kepemilikan jalur pembelajaran dan prosesnya merupakan hak pelajar. Mereka sendirilah yang melakukan negosiasi belajar, menentukan apa yang akan dipelajari, dan bagaimana hal itu akan dipelajari (Hase & Kenyon, 2000; Eberle, 2009) (lihat gambar 3).

Gambar 3. Heutagogic design elements
Sumber: Blaschke, 2015

Penerapan heutagogy di lingkungan pendidikan mengharuskan fokus pengajaran dan pembelajaran bergeser ke pelajar. Untuk mencapai keterpusatan pada peserta didik dalam proses pendidikan, perubahan harus terjadi di seluruh sistem, menghasilkan peran yang dimodifikasi untuk pelajar, guru, dan institusi.

Pelajar menjadi lebih bertanggung jawab untuk menentukan jalur pembelajarannya (tujuan dan hasil) dan menilai pembelajaran, sementara guru mengadopsi peran yang lebih membimbing dan lembaga berperan sebagai jaringan pendukung. Sedangkan teknologi menyediakan dukungan yang mendasari untuk memajukan pembelajaran (Gambar 4). (Desain pembelajaran heutagogy dapat dilihat pada gambar 5)

Agar transisi di lingkungan pendidikan seperti itu terjadi, Blaschke & Hase (2015) merekomendasikan bahwa pendekatan holistik untuk desain pembelajaran harus dilakukan, yaitu dengan pendekatan yang mendukung elemen desain heutagogic seperti eksplorasi, kreasi, kolaborasi, refleksi, dan koneksi serta berbagi.

Gambar 4. Perubahan peran dalam desain heutagogik yang holistic

Gambar 5. The heutagogic design process

Konklusi: Konteks Pendidikan Tinggi di Indonesia

Christopher J. Dedepada tahun 1990-an sudah mengingatkan melalui tulisannya yang berjudul “The Evolution of Distance Learning: Technology-Mediated Interactive Learning” bahwa untuk memaksimalkan pendidikan jarak jauh dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang kooperatif didukung dengan pemaksimalan TI. Pendekatan tersebut harus selalu di-upgrade agar dapat mengikuti perkembangan dan tututan zaman.

Jika kita melihat pendekatan pembelajaran pendidikan tinggi yang ada di Indonesia masih cenderung mengandalkan pedagogi. Kurikulum dan desain Rencapa Perkuliahan Semester (RPS) yang rigid, serta materi kuliah tiap pertemuan yang sangat detail menjadi ciri utama.

Mahasiswa belum dilibatkan dalam membuat kurikulum dan RPS. Dalam pembelajaran masih terasa lebih pada pendekatan pedagogi, di hampir semua tingkatan pendidikan, bahkan di perguruan tinggi. Mahasiswa masih dianggap sebagai gelas kosong yang harus diisi oleh dosen. Oleh karenanya, mahasiswa dianggap masih membutuhkan dikte mulai soal materi sampai detail.

Pembelajaran jarak jauh yang dilandasi dengan pendekatan yang menempatkan peserta ajar sebagai subyek menjadi tidak efektif. Keterbatasan distance learning salah satunya pada kurangnya interaksi intensif. Sehingga pendekatan pedagogi tidak akan menghasilkan output yang maksimal.

Lembaga Pendidikan harus beralih menggunakan pendekatan heutagogi. Menempatkan peserta didik pada pusat pembelajaran dan melatihnya untuk bisa menentukan kebutuhan materi yang dipelajari.

Pelibatan mahasiswa, bahkan menempatkan tujuan pembelajaran mahasiswa pada perumusan kurikulum dan materi menjadi penting. Sehingga pada saat diberlakukan distance learning, mahasiswa bisa dengan aktif mencari materi secara mandiri.

Dosen menjadi juru racik materi yang bahan-bahan idenya berasal dari mahasiswa. Adapun kampus wajib memastikan semua peralatan yang dibutuhkan tersedia dengan merata. Dengan prasyarat tersebut, pendidikan jarak jauh bisa dilakukan dengan efektif dan menghasilkan output yang maksimal.

*) Isi utama artikel ini pernah dimuat pada majalah LAN RI INAGARAMAGZ 2020

2
0
Seburuk Apa Resesi Bagi Indonesia?

Seburuk Apa Resesi Bagi Indonesia?

Beberapa waktu yang lalu, Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan jika ekonomi Indonesia akan memasuki jurang resesi pada kuartal ketiga 2020 –tepatnya Juli s.d. Sepetember 2020. Bahkan Mahfud menyebut bahwa probabilitas terjadinya resesi adalah sebesar 99,99%. Sehingga artinya, hanya 0,01% saja kemungkinan munculnya keajaiban Indonesia tidak mengalami resesi.

Hampir senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memproyeksikan ekonomi kuartal ketiga berada di rentang minus 2 persen hingga 0 persen. Hampir tidak mungkin Indonesia menghindari resesi ekonomi yang akan atau sedang terjadi.

Kemungkinan resesi ini diperkuat oleh pernyataan beberapa ekonom. Misalnya, ekonom Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, dan ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah.

Keduanya sepakat memastikan ekonomi di kuartal III-2020 berada di level negatif dan ekonomi Indonesia resesi. Namun, keduanya juga memprediksi jika realisasinya akan lebih baik daripada kuartal sebelumnya.

Indonesia Resesi, Sebuah Keniscayaan

Perlu dipahami, resesi sendiri sering didefinisikan sebagai kontraksi atau pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut. Definisi ini dipopulerkan oleh profesor ekonomi dan statistik dari Universitas Rutgers, Julius Shiskin pada tahun 1974.

Shiskin menuliskan beberapa indikator resesi ekonomi di harian New York Times, yakni Produk Domestik Bruto (PDB), produksi industri, dan pengangguran.

Oleh karena itu, berdasarkan data BPS, Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 5,32% (year on year/yoy). Sehingga, jika ramalan kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi masih negatif, Indonesia tidak diragukan lagi akan menyusul beberapa negara lain di dunia yang telah mengumumkan resesi pada tahun 2020 ini.

Amerika serikat menjadi salah satu negara yang secara awal mengumumkan mengalami resesi. Negeri Paman Sam ini mencatat pertumbuhan minus hingga 32,9 persen pada kuartal II-2020, seusai pada kuartal I mencatatkan pertumbuhan negatif 5 persen.

Sementara, Australia baru-baru ini juga telah mengumumkan diri mengalami resesi. PDB Australia secara kuartalan (quarter to quarter/QtQ) di kuartal II berkontraksi sebesar minus 7% dari sebelumnya kuartal I bertumbuh negatif 0,3%. Ini adalah resesi pertama Australia setelah 29 tahun.

Bahkan saat krisis global 2008 yang lalu, negara kangguru tersebut menjadi negara maju satu-satunya yang bisa terhindar dari resesi. Sementara itu, beberapa negara lain yang telah diketahui memasuki resesi yakni Jerman, Singapura, Perancis, Italia, Korea Selatan, Spanyol, Filipina, Inggris, Malaysia, Polandia, Thailand, Jepang, dan lain-lain.

Apa penyebab resesi yang mulai dialami banyak negara ini? Penyebab utamanya resesi saat ini adalah pandemi Covid-19. Pandemi ini tengah menyebabkan banyak aktivitas berhenti. Sangat berkurangnya pergerakan manusia dan uang ini jelas memukul perekonomian dunia.

Tidak Semuanya Menjadi Buruk

Menurut perkiraan Bank Dunia, ekonomi global akan menyusut 5,2 persen. Baik negara maju maupun berkembang diperkirakan banyak yang mengalami perlambatan ekonomi. Sehingga mau atau tidak mau, kenyataan jika Indonesia ekonominya tidak bagus atau bahkan mengalami resesi tidak dapat dipungkiri lagi.

Namun dengan kenyataan ini, tidak lantas semuanya jadi serba buruk. Dalam menyongsong masa resesi atau paceklik ekonomi ini, bukan berarti Indonesia harus pesimistis.

Sebagai sebuah musim paceklik yang sudah diketahui akan dilalui, maka tentu yang dilakukan bukan lagi bagaimana menghindari. Namun, yang lebih tepatnya ialah merespons untuk meminimalkan risiko kerugian resesi dan bertindak cepat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Untuk menjustifikasi resesi buruk atau tidak, seharusnya dipandang dari segi langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam memitigasi dampak ancaman resesi ini. Salah satu dampak utama yang pasti terjadi adalah penurunan pendapatan perkapita masyarakat.

Itulah mengapa dapat kita perhatikan saat ini pemerintah menggulirkan berbagai kebijakan. Tujuannya, untuk mempertahankan pendapatan masyarakat, khususnya yang berada di golongan menengah ke bawah.

Kebijakan-kebijakan

Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya berupa perluasan penerima Bantuan Sosial (bansos); dana hibah UMKM; sembako plus uang tunai; insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21 bagi pegawai sektor tertentu; dan baru-baru ini pemberian subsidi gaji sebesar Rp600.000,00 per bulan bagi pegawai yang memiliki gaji di bawah Rp5.000.000,00; serta berbagai kebijakan lainnya.

Geliat kebijakan pemerintah juga menyasar sektor korporasi. Akibat pandemi covid-19 berbagai kegiatan ekonomi yang melambat sehingga banyak perusahaan kesulitan keuangan. Oleh karena itu, untuk tahun 2020 pemerintah memberikan berbagai insentif khusus di bidang perpajakan untuk membantu likuiditas perusahaan.

Insentif-insentif pajak tersebut berupa:

  1. Pembebasan pembayaran PPh Pasal 22 Impor untuk mendukung arus barang masuk, yang saat ini banyak berkurang akibat pandemi di negara asal, atau pengurangan aktivitas belanja impor dalam negeri;
  2. Pengurangan atau diskon cicilan pembayaran PPh Pasal 25 sebesar 50%. Sehingga alokasi keuangan yang semula digunakan untuk membayar pajak, setengahnya dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.
  3. Kemudahan dan percepatan pemberian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Insentif ini membantu, agar perusahaan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang masuk dalam klasifikasi, mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran PPN lebih mudah dan cepat. Insentif ini dimaksudkan agar perusahaan segera memperoleh aliran kas masuk untuk memperkuat arus kasnya.
  4. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) ditanggung Pemerintah sejak tanggal 14 Agustus s.d. Masa Desember 2020.

Tidak hanya itu, masih terdapat kebijakan lain yang diterbitkan pemerintah, seperti pemberian subsidi bunga untuk stimulus UMKM; penjaminan kredit modal kerja baru UMKM; penyertaan modal ke BUMN; dan sebagainya. Tidak lupa pula kebijakan yang terpenting dalam mengatasi sumber utama masalah pelemahan ekonomi ini, yakni mengatasi pandemi.

Pemerintah banyak merelokasi dan me-refocusing anggaran ke bidang kesehatan khususnya dalam penanganan wabah, termasuk dengan memberikan insentif tambahan penghasilan kepada tenaga kesehatan. Dengan berbagai kebijakan positif tersebut, tentu telah menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi masa resesi yang akan datang.

Epilog

Jika resesi diibaratkan badai hujan, maka antisipasi kedatangannya bukan pada diskursus bagaimana menghalau hujannya, tapi lebih pada langkah antisipasi. Dalam hal ini yaitu mengenakan pelindung berupa payung atau jas hujan, dan mempersiapkan perbekalan yang cukup untuk melewati masa-masa badai tersebut.

Jika pelindung telah dikenakan dan perbekalan telah cukup, maka seharusnya tidak ada rasa khawatir lagi dalam melewati resesi yang telah menanti di depan mata. Untuk itu, resesi tidak lagi harus dianggap serba buruk lagi. Optimisme untuk Indonesia mampu melewati masa resesi dan segera bangkit dari keterpurukan ekonomi bukan sesuatu yang musykil.

Apalagi, solusi dari penyebab utama masalah ekonomi tersebut, yakni vaksin Covid-19 semakin menemui titik terangnya. Maka sudah hampir dapat dipastikan, badai akan secepatnya berlalu.
Tabik.

3
0
Krisis Pangan di Masa Pandemi dan Kebijakan Pemerintah

Krisis Pangan di Masa Pandemi dan Kebijakan Pemerintah

Isu krisis pangan bukanlah isu baru di Indonesia dan dunia internasional. Krisis pangan merupakan suatu kondisi di mana permintaan pangan suatu negara atau wilayah terus meningkat sedangkan produksi/stok pangan terbatas.

Peningkatan permintaan akan pangan disebabkan oleh peningkatan populasi dunia, sedangkan lahan untuk memproduksi pangan semakin berkurang akibat dari aktivitas manusia yang semakin banyak.

Isu ini telah muncul sejak tahun 2007 karena lonjakan jumlah penduduk yang meningkat tajam. Kemudian disusul oleh lonjakan harga pangan pada pertengahan tahun 2008 yang kemudian memicu terjadinya krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun yang sama.

Akibat Pandemi

Tahun ini, krisis pangan kembali menghantui negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia yang merupakan salah satu produsen pangan terbesar di dunia. Masalah krisis pangan tahun ini semakin diperparah karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia.

Setiap negara menerapkan kebijakan yang berbeda-beda guna memutus mata rantai virus COVID-19. Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk membatasi ruang gerak masyarakatnya. Kebijakan ini berdampak pada berbagai sektor serta mengubah kebiasaan hidup masyarakat.

Kebijakan PSBB secara tak langsung mengganggu rantai distribusi pangan. Sedangkan permintaan masyarakat akan pangan terus meningkat dikarenakan masyarakat harus mengkonsumsi makanan bergizi guna menjaga imunitas tubuh selama masa pandemi ini.

Konsekuensi lain dari kebijakan PSBB ini adalah terhambatnya produktivitas pangan serta terbatasnya lalu lintas perhubungan dan perdagangan pangan antarbangsa.

Akibatnya, pangan yang berasal dari para produsen, dalam hal ini para petani, tidak dapat terdistribusi merata ke beberapa wilayah; menyebabkan beberapa wilayah yang bukan merupakan produsen pangan akan kekurangan pangan.

Dengan demikian, harga pangan di daerah tersebut akan meningkat. Masyarakat akan kesulitan untuk memperoleh pangan, sehingga mereka akan menderita kelaparan akibat dari pandemi ini.

Dari sisi petani mereka juga akan mengalami kerugian karena hasil panen mereka tidak dapat terdistribusikan, sehinggga beberapa hasil panen akan tinggal membusuk sehingga para petani akan mengalami kekurangan biaya untuk produksi selanjutnya.

Kejadian semacam ini sudah banyak diberitakan di media sosial selama masa pandemi ini. Para petani mengalami kerugian akibat hasil panen banyak yang membusuk.

Atau para petani harus menjual hasil panen mereka dengan harga murah kepada para tengkulak, yang pada akhirnya berakibat kerugian juga di sisi para petani. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas guna mengatasi masalah distribusi pangan dan ancaman krisis pangan yang berada di depan mata akibat pandemi.

Sumber Daya Manusia

Aktor utama yang dapat berperan dalam mengatasi krisis pangan ini, selain pemerintah, adalah para petani. Pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan para petani.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah buruh tani pada Juni 2020 sebesar Rp 55.503,- per hari. Upah buruh tani di Indonesia berada di bawah upah minumum kota (UMK).

Hal ini mengakibatkan para generasi muda jarang untuk melirik profesi ini. Hasil Survei Pertanian Tahun 2018 menunjukkan mayoritas Petani Indonesia berusia berusia 45 – 54 tahun.

Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah petani terus berkurang. Hal yang sama diakui oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).  

Dalam pernyataannya disampaikan bahwa jika hal ini berlangsung terus menerus dalam 10 tahun ke depan, maka Indonesia akan mengalami krisis petani.

Para generasi muda kurang tertarik dengan profesi ini. Petani Indonesia yang rata-rata berusia lanjut tidak begitu terbiasa dengan inovasi, karena kebanyakan dari mereka tidak mampu menggunakan alat teknologi canggih untuk pertanian. Umumnya, mereka menggunakan cara tradisional di bidang pertanian.

Pemerintah perlu memperhatikan regenerasi para petani di Indonesia. Ancaman krisis pangan bukan hanya dari segi lahan yang semakin terbatas sedangkan permintaan pangan yang semakin meningkat, tetapi hal yang mendasar lainnya adalah SDM yang berkualitas yang mampu untuk meningkat produksi pangan tersebut semakin berkurang juga.

Kebijakan Pemerintah

Tuntutan untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia sangat mendesak saat ini. Oleh sebab itu pemerintah perlu memberikan jaminan kelancaran produksi serta ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dan juga menjaga kestabilan harga pangan.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang telah memberi amanat ke pemerintah untuk menstabilkan harga pangan demi melindungi pendapatan dan daya beli petani.

Oleh karena itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021, pemerintah telah menyediakan anggaran khusus untuk program ketehanan pangan sebesar 104,2 Triliun.

Anggaran tersebut akan direalisasikan dalam beberapa bentuk kebijakan berupa:

(1) Mendorong Produksi Komoditas Pangan dengan membangun sarana dan prasarana dan penggunaan teknologi;

(2) Revitalisasi Sistem Pangan Nasional antara lain dengan memperkuat korporasi petani/nelayan dan distribusi pangan; dan

(3) Pengembangan Food Estate di Kalteng, Sumsel, dan Papua (Merauke) untuk Meningkatkan Produktivitas Pangan antara lain dengan pemberdayaan transmigrasi/petani eksisting dan investasi small farming pada lahan seluas 165.000 Ha.

4
0
Kita Bela Kita Beli: Rayakan HUT RI dengan Belanja!

Kita Bela Kita Beli: Rayakan HUT RI dengan Belanja!

Dampak pandemi Covid-19 yang akhir-akhir ini menjadi sorotan adalah resesi bahkan krisis ekonomi dunia. Beberapa negara yang sudah memasuki resesi di antaranya AS, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, Perancis, dan Italia.

Negara-negara ini mengalami resesi karena dua kuartal pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi, dengan kata lain minus atau negatif. Resesi ekonomi adalah menurunnya tingkat pertumbuhan perekonomian yang terjadi terus menerus, setidaknya selama dua triwulan secara berturut-turut.

Gejolak perekonomian yang terjadi di beberapa negara telah memengaruhi stabilitas ekonomi global di beberapa kawasan. Keterbukaan ekonomi antarnegara, misalnya, memungkinkan terjadinya resesi di suatu negara untuk mengarah dan memengaruhi negara lainnya.

Selain pertumbuhan ekonomi yang mengalami minus dalam dua kuartal berturut-turut, N. Gregory Mankiw juga menyebutkan ada lima indikator lainnya yang menunjukkan kondisi resesi.

Menurut profesor ekonomi dari Universitas Harvard itu, tanda yang lain yaitu ketidakseimbangan produksi dengan konsumsi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, nilai impor melebihi ekspor, inflasi dan deflasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran tinggi.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah sudah memasuki resesi? Karena suatu negara mengalami resesi dan berlangsung lama, maka hal tersebut merupakan tanda krisis ekonomi.

Yang lebih parah, hal ini akan mengakibatkan terjadinya depresi ekonomi dan mendorong terjadinya economy collapse atau kebangkrutan ekonomi. Apabila suatu negara memasuki depresi ekonomi maka pemulihannya akan sangat sulit dilakukan.

Indonesiapun Resesi

Indonesia pernah mengalami resesi pada tahun 1998, bahkan sangat dalam. Tidak hanya resesi, bahkan saat itu Indonesia dikatakan mengalami depresi akibat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang minus dalam 5 kuartal beruntun. Sepanjang 1998, PDB Indonesia mengalami kontraksi (minus) 13,02%.

Ada risiko akan terjadi resesi lagi di tahun ini. Sebabnya, tentu saja pandemi Covid-19 yang membuat roda perekonomian melambat –bahkan nyaris terhenti. Sementara di tahun ini berdasarkan survei BPS kuartal I-2020, perekonomian Indonesia hanya tumbuh positif 2,97% Year on Year (YoY).

Namun, kita melihat imbas dari upaya kita mengurangi penularan Covid-19 dengan PSBB dan pembatasan kegiatan ekonomi, di kuartal II ini meliputi April, Mei, Juni mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar 5,32% YoY.

Yang perlu digarisbawahi, pertumbuhan negatif dalam periode kuartal II tahun 2020 ini masih negatif yang pertama. Ingat, syarat resesi adalah negatif selama dua kuartal berturut-turut.

Kita boleh berharap agar dalam kuartal III yang sekarang kita jalani –bulan Juli, Agustus, dan September, pertumbuhan ekonomi bisa naik lagi. Tidak lagi negatif tapi mengarah ke sumbu positif. Kalaupun masih negatif tetapi tidak berada di titik terendah.

Tentu saja, memulihkan perekonomian menjadi positif atau minimal sesuai dengan target pemerintah dengan pertumbuhan 0-0,5% pada Kuartal III merupakan pekerjaan rumah tersendiri bagi Tim Ekonomi pemerintah.

Ijtihad Pemerintah

Pada bulan Juli 2020 Presiden Jokowi telah membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sebagai gantinya Presiden membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN (Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020).

Lahirnya perpres ini juga merupakan salah satu dasar pembubaran beberapa lembaga/badan yang bersifat koordinasi antarkementerian/lembaga.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan PEN ini adalah Erick Thohir, Menteri BUMN. Komite terdiri dari Komite Kebijakan yang diketuai oleh Menko Perekonomian, Satgas Penanganan Covid-19 yang diketuai oleh Kepala BNPB, dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Wamen BUMN I.

Fokus Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional  sudah jelas: kesehatan pulih dan ekonomi bangkit. Dalam pemulihan ekonomi ini, pemerintah pun belajar dari kontraksi perekonomian pada Kuartal II agar hal serupa tidak kembali terulang.

Strategi pemerintah pada Kuartal III ini meliputi:

  1. pemberian bantuan beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH),
  2. pemberian bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp. 500.000,- kepada penerima kartu sembako di luar PKH,
  3. pemberian bantuan sosial (bansos) produktif untuk sekitar 12 juta UMKM sebesar Rp2.400.000,-
  4. pemberian bantuan gaji kepada sekitar 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp.5.000.000,-.

Sebenarnya pada kuartal I, pemerintah sepertinya telah menyadari akibat pandemi Covid-19, tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan tetapi juga krisis ekonomi. Sehingga, pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk segera move on dari pandemi.

Langkah pertama adalah program exit strategy, yaitu pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan kenormalan baru. Kedua, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketiga, reset dan transformasi ekonomi.

Pemerintah menerbitkan PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Regulasi ini diterbitkan dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk pelaksanaan program PEN. Salah satu sense of crisis yang dimiliki oleh pemerintah yaitu mendorong Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dapat mengakselerasi belanja pada kuartal I.

Pemerintah juga melakukan refocusing dan realokasi penganggaran serta meluncurkan paket Stimulus Fiskal jilid I dan jilid II yang diharapkan mampu mendukung bergeraknya sektor riil.

Refocusing dan realokasi anggaran oleh seluruh K/L dan Pemda fokus menangani Covid-19. Dalam anggaran K/L maupun APBD, selama ini tidak ada pos untuk Covid-19, sehingga akan dilakukan perubahan anggaran K/L dan daerah untuk penanganan Covid-19.

Secara umum prioritas utama pemerintah adalah dukungan untuk sektor kesehatan, penguatan jaring pengaman sosial, dan penyelamatan sektor dunia usaha.

Sekuntum Harapan

Setelah terbentuknya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang disorot dalam rapat perdana Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Covid-19.

Sorotan tersebut diharapkan berdampak baik terhadap pengembangan UMKM. Menurut para ekonom, pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh UMKM, namun keberadaan UMKM ini belum diperhatikan secara maksimal oleh pemerintah.

Pelaku usaha kecil sendiri berharap pemerintah membuka akses pasar termasuk permodalan, langkah yang diyakini sebagai upaya awal pemulihan ekonomi nasional.

Data tahun 2017 dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan sektor UMKM menyerap tenaga kerja hingga 97%, sekaligus menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60%.

Jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit yang meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran dan jasa-jasa.

Sektor UMKM ini seperti halnya usaha lain juga sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Adapun pagu Program Pemulihan Ekonomi Nasional di masa pandemi untuk Koperasi dan UMKM yang disiapkan pemerintah sebesar Rp123,46 triliun.

Upaya lain pemerintah untuk menyelamatkan UMKM antara lain memberikan insentif pajak yang dibayar pemerintah. UMKM diberi subsidi bunga, pinjaman untuk modal, penempatan dana untuk restrukturisasi, dan kebijakan lain.


Kita Bela Kita Beli

Kampanye dengan tema #KitaBelaKitaBeli telah dilakukan oleh semua K/L sampai dengan 31 Juli 2020 di bawah koordinasi Kemenko Maritim dan Investasi. Sesuai dengan tema HUT RI ke 75, pemerintah mengajak masyarakat untuk mengutamakan produk buatan dalam negeri demi berkontribusi pada perekonomian nasional.

Pada masa pandemi Covid-19 ini sense of crisis kita harus mampu bertumpu pada kekuatan sendiri dalam mengatasi tantangan dalam bidang kesehatan untuk mencegah krisis multi dimensi.

Pemerintah telah meresemikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Gerakan ini merupakan titik penting bagi kebangkitan UMKM. Gerakan ini bertujuan mendorong masyarakat untuk membeli produk-produk buatan UMKM lokal untuk mendukung keberlangsungan bisnisnya dan harapan pemulihan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19.

Pemerintah juga telah memberikan stimulus khusus UMKM berupa pendanaan. Stimulus pun diberikan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan, terutama untuk membantu UMKM beradaptasi dengan kondisi saat ini. Yaitu, dengan berjualan di platform digital atau Go Online.

Sejatinya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah menginisiasi Program UMKM Go Online sejak 2018. Adapun marketplace yang sudah digandeng di antaranya Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com, Blanja.com dan Shopee.

Kerja sama ini dilakukan guna menambah banyak jumlah UMKM yang menjual dagangannya via platform digital atau e-commerce.

Tidak hanya Kemenkominfo, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pun mendorong digitalisasi para pelaku industri kreatif di tengah pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan dengan turut mendukung kampanye Bangga Buatan Indonesia.

Berdasarkan data Kemenparekraf, sejak diluncurkannya kampanye Bangga Buatan Indonesia tanggal 14 Mei 2020 sudah lebih dari 1,1 juta UMKM yang sudah bergabung melalui situs https://www.banggabuatanindonesia.co.id/.

Sebenarnya, minat masyarakat terhadap produk UMKM masih tinggi. Hanya saja, platform digital ini mengubah cara berbelanja luring menjadi daring melalui e-commerce.

Epilog

Jika dicermati, tulisan ini memang mengajak untuk belanja. Padahal, pada masa pandemi ini bukankah sebaiknya kita berhemat dan menabung? Di masa resesi ini bukankah lebih baik uang disimpan untuk mengantisipasi kenaikan harga barang-barang yang menjadi mahal?

Maka jawabnya, justru kalau tidak dibelanjakan, uang disimpan terus menerus, maka akan terjadi resesi yang semakin dalam, bahkan mampu menyebabkan krisis ekonomi.

Bayangkan, sebuah perekonomian akan lancar apabila ada perputaran uang. Apabila ada yang jual maka harus ada pembeli. Nah, apabila sekarang semuanya menabung, maka yang berjualan siapa yang akan membeli? Apa yang berputar?

Sebagai salah satu harapan di masa pandemi ini, pemerintah juga telah memberikan stimulus yang cukup serius untuk UMKM. Dalam mempertahankan dan memperbaiki daya beli masyarakat, pemerintah juga telah memberikan BLT dan bansos.

Urusan mencegah ekonomi untuk tidak resesi bahkan krisis bukan hanya tugas pemerintah, tetapi semua stakeholder harus saling gotong royong untuk menggerakan roda perekonomian. Berbelanjalah sesuai kebutuhan, utamakan belanja produk dalam negeri, buatan Indonesia, mari kita dukung, mari saling menguatkan.

10
0
ASN Berolahraga: Yuk, Bersepeda!

ASN Berolahraga: Yuk, Bersepeda!

Tidak hanya membawa kematian dan kesedihan, pandemi Covid-19 tampaknya juga banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Bagaimana tidak, dengan adanya pandemi ini, kita dipaksa untuk hidup lebih disiplin. Kita “terpaksa” mematuhi seluruh protokol kesehatan, serta yang tidak kalah penting, berupaya untuk menjaga kesehatan.

Semenjak dilakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) begitu riuh terasa semangat masyarakat untuk melakukan olahraga. Khususnya, olahraga yang masih tetap dalam jangkauan protokol kesehatan (jaga jarak), yaitu bersepeda.

Tren Bersepeda

Bersepeda kini telah menjadi tren yang sangat masif, walaupun sebenarnya olahraga ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat sejak sebelum hadirnya pandemi. Namun, sejak Covid 19 hadir di Indonesia, tren bersepeda masyarakat melonjak sangat tajam.

Untuk mengakomodasi tren bersepeda tersebut, pemerintah bahkan memberlakukan kebijakan khusus demi keselamatan pesepeda. Sebagai contohnya pada Pemerintah DKI Jakarta yang menyediakan jalur khusus pesepeda.

Pemprov ini juga menempatkan petugas keamanan daerah (Satuan Polisi Pamong Praja), khusus untuk menjaga daerah-daerah tertentu agar tidak terjadi penumpukan jumlah pesepeda. Lihat saja contohnya di wilayah Bunderan Hotel Indonesia.

Ada juga kebijakan lain seperti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya beserta aparat kepolisian, mereka menghalau pesepeda yang akan menyeberang jembatan Suramadu dengan alasan keamanan.

Pada dasarnya, kebijakan-kebijakan ini dibuat untuk mengayomi para pesepeda agar bisa dengan aman dan nyaman melakukan aktivitas bersepeda. Lebih khususnya lagi ketika bersinggungan dengan kendaraan lain, seperti motor dan mobil.

ASN Berolahraga, ASN Bersepeda

Semakin maraknya budaya bersepeda ini tentunya akan lebih menarik apabila diikuti dengan pencanangan gerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berolahraga. Boleh juga jika dispesifikkan menjadi gerakan ASN Bersepeda.

Sebenarnya, gagasan ASN berolahraga sudah sejak lama digemuruhkan. Kementerian Pemuda dan Olahraga juga menyebutkan bahwa hari Jumat merupakan hari Krida bagi ASN. Yaitu, hari di mana ASN dikerahkan untuk berolahraga dan melakukan aktivitas outdoor.

Namun, ketika pandemi Covid-19 melanda, praktis tempat terbuka yang dapat digunakan untuk berolahraga menjadi berkurang. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang selama ini menjadi lokasi paling nyaman untuk berolahraga justru ditutup selama masa pandemi.

Sebagai contoh, kawasan Monas dan Lapangan Banteng di Jakarta yang biasanya dijadikan lokasi berolahraga, praktis tidak bisa digunakan. Sehingga, semakin kuatlah motivasi untuk mengkampanyekan ASN bersepeda.

Alternatif agar ASN bisa tetap berolahraga dan tidak bergantung dengan RTH adalah dengan menggalakkan bersepeda di hari tertentu. Misalnya, Jumat. Khususnya di masa Pandemi Covid 19, bersepeda menjadi pilihan yang relatif aman.

Bersepeda, Risiko Moderate-Low

Sebagaimana publikasi yang dikeluarkan oleh Texas Medical Association (Texmed.org), bersepeda memiliki tingkat risiko penyebaran Covid-19 yang moderate-low dengan angka indeks 3, dari skala indeks 1-9. Bersepeda dianggap masih aman apabila dibandingkan dengan aktivitas olahraga lain –seperti bermain basket atau sepakbola, yang memiliki nilai indeks 7.

Bersepeda juga memberikan manfaat lain, di antaranya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Sebelum Pandemi Covid-19, beberapa Pemerintah Daerah mengimplementasikan kebijakan one day no pollution.

Kampanye ini bertujuan mengurangi polusi dengan tidak membawa kendaraan bermotor. Namun, kampanye ini hilang ketika Pandemi Covid 19 muncul. Memang car free day sempat diaktifkan kembali pada masa PSBB transisi, tetapi kebijakan itu belum diteruskan lagi hingga hari ini.

Nah, kampanye berolahraga dengan bersepeda bisa dijadikan sebagai alternatif bebas polusi. Menggunakan kendaraan pribadi tanpa menghadirkan kembali kemacetan di tengah kota. Bersepeda bisa meneruskan tradisi kampanye mengurangi polusi, juga berolahraga tentunya.

Sedangkan untuk kesehatan, bersepeda juga memberikan manfaat yang begitu besar. Bersepeda memiliki beragam manfaat, yaitu memperbaiki kardiovaskuler, meningkatkan kekuatan otot, merawat sendi, menjaga berat badan, menurunkan tingkat stres, dan menurunkan risiko terkena penyakit lain (Sumber: Alodokter).

Epilog

Melihat besarnya manfaat bersepeda, kampanye ASN bersepeda memberikan banyak dampak baik bagi ASN itu sendiri. Oleh sebab itu, apabila kebijakan yang mewajibkan ASN untuk berolahraga dengan bersepeda bisa diimplementasikan juga akan meningkatkan kinerja ASN.

Bagaimana jika kebijakan tersebut tidak didukung oleh ASN? Salah satu solusi bisa diadopsi dari beberapa perusahaan swasta. Beberapa perusahaan swasta sudah menggunakan indikator kesehatan sebagai target kinerja. Bisa saja, hal ini diadopsi untuk meningkatkan gairah berolahraga ASN. Khususnya bersepeda.

Misalnya, terdapat target kinerja pegawai tertentu untuk bisa menurunkan berat badan ke angka ideal. Batas waktunya seperti halnya target kinerja tahunan pegawai. Siapa yang monitor? Monitoring dilakukan oleh atasan langsung.

Melalui kampanye bersepeda, ke depan bisa diciptakan sebuah pola kerja-olahraga yang seimbang. Sehingga, setiap ASN bisa sadar untuk tetap menjaga kebugaran diri dengan bersepeda.

Salam ASN!
Salam Olahraga!

1
0
Lepas Tergantung

Lepas Tergantung

Faktor apa saja yang menyebabkan negara-negara Eropa dan Amerika Utara makmur sedangkan di belahan dunia lain, seperti banyak negara Afrika, Amerika Selatan, dan Asia (dunia ketiga) masih bermasalah dengan tingkat kemiskinannya? Ada yang berpendapat, karena negara-negara negara-negara Eropa dan Amerika Utara mengeruk sumber daya (alam dan manusia) di dunia ketiga untuk membangun negaranya, ditambah ketergantungan mereka pada negara maju.

Ketergantungan Ekonomi dan Politik

Ketergantungan ini tidak hanya dalam bidang ekonomi berupa kebutuhan untuk berutang, namun juga politik dan, bahkan, budaya. Dalam bidang ekonomi, kita lihat utang terkadang membuat distorsi kedaulatan ekonomi dari negara debitur. Sementara dalam bidang politik, kita bisa melihat kepemimpinan suatu negara yang terkadang memerlukan “restu” dari negara-negara kuat.

Kondisi inilah yang seringkali memecah-belah suatu negara dan menjadikannya sebagai arena konflik bertahun-tahun. Sedangkan untuk ketergantungan budaya –ini mungkin yang paling samar karena terkadang kita tidak menyadarinya, kita menjadi terasing dari tempat kita berasal meskipun ruang hidup kita masih sama dengan nenek moyang kita.

Ketergantungan-ketergantungan ini dapat bermuara pada hegemoni, yang saat ini berlangsung lebih samar. Sebab, hegemoni secara fisik, seperti model pendudukan dan peperangan, tidak bisa lagi dilakukan dengan leluasa seperti ratusan tahun yang lalu.

Menurut Paul Baran, ketergantungan ini menyebabkan negara-negara dunia ketiga (negara pinggiran/negara lemah) ibarat manusia yang menderita penyakit kretinisme, yaitu suatu penyakit yang menyebabkan seseorang tetap kerdil dan tidak bisa besar.

Eksploitasi oleh Negara Maju

Baran sendiri menyatakan jika ketergantungan di negara-negara pinggiran disebabkan karena eksploitasi yang dilakukan oleh negara-negara kuat (negara maju). Sejarah awal terbentuknya akumulasi modal (surplus) di negara kuat berasal dari kelompok tuan tanah dan pedagang di dalam negerinya, yang seiring berjalannya waktu kemudian mengalihkan surplusnya (investasi) ke sektor industri.

Dari sini negara kuat menjadi kekuatan ekonomi yang bersifat ekspansif, yaitu mengalirkan modal ke negara-negara pinggiran. Kemudian, mereka menciptakan surplus di negara pinggiran itu. Surplus ini tidak dinikmati oleh negara tersebut, tetapi oleh “pendatang”, yang membawa keluar surplus dari sumbernya (negara pinggiran) menuju sumber modal (negara kuat).

Pola ini sering terjadi dengan bantuan penguasa dan tuan tanah setempat, yang biasanya mendapatkan keuntungan dari pemberian akses untuk bahan mentah, sementara industriawan dalam negeri dirugikan karena kekurangan bahan mentah tersebut.

Yang terjadi selanjutnya adalah membanjirnya produk industri dan barang mewah dari negara asing, sedangkan di dalam negeri masih mengandalkan komoditas pertanian dan produk yang berasal dari alam lainnya. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, modal dalam negeri akan menyusut, yang berarti kemampuan untuk membangun (berproduksi) tidak optimal.

Penyebab Utama Keterbelakangan

Pendapat hampir senada juga diutarakan Andre Gunder Frank, bahwa sebagai akibat dari kerjasama antara pemerintah dengan pemodal asing, akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pemodal asing dan borjuasi lokal dengan mengorbankan rakyat banyak. Pada tahap tertentu, pembangunan ekonomi dengan mengandalkan borjuasi lokal adalah pekerjaan sia-sia karena sifat ketergantungan borjuasi lokal tersebut.

Permasalahan ketergantungan ini dapat dibilang sebagai salah satu permasalahan utama penyebab keterbelakangan dunia ketiga. Namun demikian, solusi untuk keluar dari ketergantungan tersebut juga tidak mudah, mengingat pengaruh negara-negara maju terhadap negara pinggiran sudah sedemikian kuatnya.

Kita bisa saja berdamai, karena tidak semua kepentingan negara maju harus kita respon dengan apriori. Kita juga tidak harus menempuh langkah revolusioner. Namun, kita perlu konsisten untuk mereformasi struktur perekonomian yang ada.

Menarik kita cermati pendapat Acemoglu dan Robinson. Menurut keduanya, akar dari permasalahan kemiskinan negara adalah institusi dari negara tersebut.

Alih-alih mencari kambing hitam sifat eksploitatif negara maju, dengan pendapat ini setidaknya kita selangkah untuk melihat ke dalam bahwa perilaku institusi politik (dan birokrasi) dapat menjadi penghambat kemajuan ekonomi. Jika perilaku kontraproduktif tersebut terjadi dalam dosis besar dan berlangsung lama, dapat bersifat menghancurkan seperti yang terjadi di Zimbabwe dan Korea Utara.

Politik dan Solusi Ketergantungan

Setidaknya terdapat dua kunci utama solusi menurut Acemoglu dan Robinson, yaitu institusi politik yang inklusif dan sentralisasi politik. Negara tanpa sentralisasi politik (yang berfungsi menjamin ketertiban umum, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak kekayaan rakyat) akan kesulitan menciptakan institusi yang inklusif. Kebalikan dari sifat inklusif adalah ekstraktif, yang biasanya diciptakan oleh institusi politik yang absolut.

Sesuai pendapat Andre Gunder Frank, kesempatan negara maju mencari dan mengalihkan surplus hadir karena pemerintah negara pinggiran memberi jalan untuk itu. Maka, sifat dari pemerintahan inilah yang juga dikritik Acemoglu dan Robinson.

Model pemerintahan ini bersifat ekstraktif, yaitukeuntungan” dari hubungan ketergantungan hanya dinikmati oleh segelintir golongan tertentu, sembari mempertahankan dengan berbagai cara agar keuntungan tersebut dapat dinikmati secara terus-menerus. Dampak dari pola ini adalah hilangnya kesempatan pelaku ekonomi lain dalam negeri untuk berperan membangun.

Politik dan Industrialisasi

Di sisi lain, absolutisme dengan ketiadaan (atau lemahnya) sentralisasi politik merupakan penghalang utama bagi proses industrialisasi. Pola pemerintahan (institusi politik dan birokrasi) yang ekstraktif ini menghambat tumbuhnya inovasi yang penting untuk mendukung industrialisasi.

Agar industri tumbuh, setidaknya kita memerlukan penguasaan teknologi, kemampuan manajerial pelaku ekonomi dan dukungan pemerintah. Dua hal pertama tersebut sarat dengan kemampuan inovasi.

Dalam institusi ekstraktif, kesempatan berusaha, terutama untuk bidang-bidang strategis, juga hanya diberikan kepada pelaku usaha yang segolongan dengan kelompok elit dalam lingkaran sosial-ekonomi penguasa (status quo), sehingga kompetisi menjadi tidak sehat.

Kolusi ini menciptakan zona nyaman yang membuat golongan tersebut malas melakukan inovasi. Model ini juga dapat menghilangkan kesempatan pelaku usaha potensial lain untuk masuk ke pasar, karena toh seberapa kuat pun mereka berusaha, tidak akan berguna selama tidak masuk dalam lingkaran status quo.

Belajar dari Korea Selatan

Ada contoh menarik dari Korea Selatan. Pada tahun 1954 setelah Perang Korea selesai, Korea Selatan adalah negara terbelakang yang PDB per kapitanya bahkan tak lebih baik dari Kenya. Korea Selatan kemudian membangun perekonomiannya dengan model perencanaan.

Park Chung-hee menggalakkan revolusi industri yang bermula dari industri dasar, seperti baja dan semen. Untuk mendukung perkembangan ekonomi, Park juga membangun dunia pendidikan secara masif.

Pada dekade 70an, pembangunan ini mulai menampakkan hasil. Industri berat yang memiliki nilai tambah tinggi mulai tumbuh. Akhir dekade 90an, Korsel mulai melirik industri kreatif, untuk mengantisipasi potensi lesunya industri manufaktur.

Pada awal pembangunannya, Korea Selatan memang tergantung pada asistensi Amerika Serikat. Saat ini pun Amerika Serikat masih menjadi mitra strategis Korsel, dengan kadar ketergantungan yang mulai berkurang. Korea Selatan juga pada awalnya otoriter.

Korea Selatan adalah contoh nyata jika kepentingan negara maju itu ada. Keberhasilan pembangunan ekonomi juga awalnya tidak harus didukung oleh pemerintahan demokratis.

Namun demikian, demokrasi penting untuk memelihara kemajuan tersebut karena demokrasi dapat menjadi kunci untuk menciptakan perekonomian yang inklusif, sebagaimana Korea Selatan mulai membuka keran demokrasinya tahun 90-an.

Epilog

Kuncinya adalah, bagaimana pemerintah dapat berstrategi keluar dengan negara maju untuk membesarkan ukuran ekonomi dalam negeri, sambil berstategi kedalam agar kue ekonomi ini dapat dinikmati oleh rakyatnya secara merata dan berkesinambungan.

Dari pengalaman Korea Selatan juga kita dapat bercermin bahwa ketergantungan tidak harus selalu ditanggapi dengan negatif. Untuk menghindari dampak buruk ketergantungan, selain institusi inklusif dan sentralisasi politik, yang perlu dilakukan adalah inovasi dalam sains dan teknologi seperti yang dilakukan Korea Selatan.

Inovasi ini pula yang menjadi resep agar negara keluar dari middle income trap. Lantas, bagaimana dengan Indonesia?

1
0
error: