COVID-19, Ujian Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

COVID-19, Ujian Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Ketika kasus pertama Covid-19 diumumkan Pemerintah RI pada tanggal 2 Maret 2020, disusul dengan penularan yang bersifat eksponensial, pemerintah segera melakukan berbagai langkah. Langkah paling nyata yang terlihat adalah instruksi dan regulasi yang mengucur deras bagai air hujan turun dari langit.

Tentu yang menjadi obyek penderita adalah pemerintah daerah dengan keharusan melakukan ini dan itu, hingga terkadang mengalami kegamangan dan kebingungan akibat regulasi yang tumpang tindih antara satu dengan lainnya.

Hambatan Daerah Menyikapi Kebijakan

Kebijakan paling populer adalah realokasi dan refocusing anggaran belanja untuk penanganan Covid-19. Kebijakan ini kemudian disusul dengan penyesuaian pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer.

Sebagai akibatnya, banyak daerah yang kehilangan pendapatan karena pemangkasan dana transfer dan juga karena realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Dalam kondisi seperti itu, banyak pemerintah daerah yang terjepit. Tertekan dari atas melalui pemangkasan pendapatan yang berimbas pinalti; menahan gempuran berupa desakan untuk segera memenuhi target pembangunan tahunan; dan dari bawah, dikejar-kejar oleh rakyat yang menjerit menuntut bantuan jaring pengaman sosial.

Jika skema pemangkasan dana transfer dari pusat tidak mengalami perbaikan sampai akhir tahun, maka dapat dipastikan banyak pemerintah daerah yang gagal memenuhi kewajibannya terhadap rakyat.

Target pembangunan yang sudah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang, tidak mungkin akan tercapai.

Mungkin ada yang berpikir, bagaimana kalau kita revisi target dan mengubah seluruh dokumen perencanaan agar sesuai dengan kondisi? Betul, tetapi proses revisi dan perubahan dokumen perencanaan tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Revisi  dokumen perencanaan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak kecil. Ironisnya, pelaksanaan revisi itupun harus termuat dalam dokumen perencanaan. Akibatnya, lagi-lagi daerah mengalami guncangan. Dari situ terlihat bahwa sistem perencanaan kita tidak cukup bersahabat dengan fleksibilitas.

Selayang Pandang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem perencanaan kita dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam beleid sepanjang  10 bab dan 37 pasal itu, pemerintah mengatur penyusunan dan sinkronisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.  

Regulasi ini juga mengatur keterkaitan antardokumen perencanaan yang disusun melalui berbagai tahapan, termasuk di antaranya penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara tahunan berjalan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat nasional. 

Namun, seluruh aturan tentang perencanaan yang berlaku itu tidak menyediakan exit strategy jika suatu ketika entitas pemerintahan mengalami gangguan tidak terduga. Padahal, pembangunan tidak boleh terhenti.

Pembangunan harus terus berjalan sebagai wujud eksistensi negara terhadap warganya. Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu fungsi pelayanan yang diberikan oleh negara agar seluruh masalah yang dihadapi oleh warga negara bisa dipecahkan, demi mengantarkan warga negara ke kondisi sejahtera.

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama filenya adalah silhouettes-81830_1280-1024x723.jpg

Setiap pemerintahan di dunia bekerja (membangun) untuk memperbaiki kehidupan warga di negaranya. Terserah bagaimana kita mendefinisikan, semua upaya yang dilakukan oleh pemerintahan itu, diakui atau tidak, pasti bisa disepakati sebagai upaya mewujudkan kebaikan dan kenyamanan yang kadang diterjemahkan menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Apakah itu terkait dengan aspek manusia, lingkungan, atau aspek sistem kehidupan.

Tujuan setiap negara sejak dibentuk hingga sekarang dan di masa yang akan datang, tentu tidak stagnan. Tujuan itu bergerak secara dinamis sesuai dengan kondisi ideal yang dibayangkan oleh para pengambil kebijakan pada masanya. Sehingga, pembangunan yang dilaksanakan merupakan proses berkelanjutan tanpa akhir demi mengejar tujuan negara.

Kondisi ideal yang hendak dicapai pada masa tertentu belum tentu masih ideal di masa depan. Bahkan jika kondisi ideal yang semula dikejar berhasil dicapai, maka tetap ada peluang masih ada kondisi tidak ideal yang tersisa dan masih harus diperbaiki lalu menjadi tujuan baru.

Di sinilah pembangunan untuk mencapai tujuan negara itu membutuhkan perencanaan yang baik. Pandangan ini diamini, misalnya, oleh Antoine de Saint-Exupéry yang berkata: A goal without a plan is just a wish. Tujuan tanpa perencanaan hanya sekadar keinginan.

Juga oleh Albert Waterston (1965) yang menyebutkan bahwa perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. 

Hal ini senada dengan Conyers dan Hills (1984) yang mengemukakan bahwa perencanaan adalah proses yang kontinyu, yang terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.

Jika mengelaborasi pendapat-pendapat itu, maka poin terpenting dari perencanaan pembangunan adalah proses memilih alternatif tindakan terbaik yang paling cepat membawa kita pada pencapaian tujuan negara, no more no less.

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama filenya adalah silhouettes-81830_1280-1024x723.jpg

Jika kita sepakat dengan itu, maka proses menentukan pilihan dan cara mencapainya tidak boleh kaku. Harus memasukkan faktor kemampuan manusia dalam memprediksi masa depan yang amat terbatas. Oleh karena itu, perlu ada fleksibilitas dalam kegiatan yang mahapenting itu.

Sistem yang Fleksibel: Mungkinkah Terwujud?

Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah mendengar orang – atau bahkan mungkin kita sendiri – berkata, “Manusia merencanakan tetapi Tuhan yang menentukan”. Ungkapan itu biasanya diucapkan ketika seseorang merasa kecewa karena harapannya tidak terpenuhi atau rencananya tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. 

Dengan ungkapan tersebut, si pembicara ingin “meminta maaf” atas keterbatasannya sebagai manusia dengan kuasa yang amat terbatas. Sebaik apapun rencana manusia, selalu ada kemungkinan mengalami kegagalan ketika Tuhan berkehendak lain.

Sampai di sini, semua orang yang religius sepakat mengakui kuasa Tuhan itu sebagai kekuasaan absolut yang mutlak dan wajib diyakini keberadaannya.

Akan tetapi, di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional kita, ungkapan transendental itu sepertinya tidak dikenal. Seluruh regulasi tentang sistem perencanaan pembangunan kita tidak mengenal “kemungkinan” gagal. Semua dokumen perencanaan dibuat tanpa mempertimbangkan faktor kekuasaan atau apabila Tuhan berkehendak lain.

Akibatnya, ketika sesuatu yang luar biasa terjadi di tengah proses pembangunan yang sedang berjalan, yang kita kenal dengan istilah keadaan kahar atau force majeure, pelaku pembangunan tidak memiliki rencana cadangan yang tangguh untuk segera dijalankan begitu rencana utama berantakan.

Secara singkat, mari kita lihat apa yang terjadi pada tahun 2020 ini. Rencana pembangunan tahunan yang telah disusun dan berujung sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 di seluruh Indonesia, sudah direncanakan sejak bulan Desember tahun 2018. Proses Panjang itu akhirnya buyar karena Covid-19.

Apakah cukup sampai di situ? Belum. Itu baru satu hal. Baru soal perencanaan pembangunan tahun 2020. Bagaimana dengan perencanaan tahun 2021 yang prosesnya sudah dimulai sejak bulan Desember 2019?

Dalam bayangan saya, seluruh rencana pembangunan yang tertuang dalam draf Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 belum berbicara tentang wabah Covid-19 ini.

Draf RKP tersebut juga belum mengantisipasi gagalnya berbagai program dan kegiatan tahun 2020 yang dananya hilang akibat realokasi dan pemangkasan dana transfer. Mengapa demikian? Karena proses penyusunan RKP Tahun 2021 sudah berjalan jauh sebelum kehadiran Covid-19.

Lalu bagaimana dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang telah disusun dan terlanjur ditetapkan sebelum tahun 2020?

Tentu dapat kita pastikan bahwa target yang memuat tahun 2020 tidak dapat tercapai. Akibatnya, harus dilakukan koreksi terhadap target tahun-tahun berikutnya yang diurai secara bertahap untuk dicapai.

Pendek kata, seluruh dokumen perencanaan kita “berantakan” gara-gara Covid-19. Padahal proses penyusunannya telah berjalan sesuai dengan tuntunan regulasi. Itupun diperkuat dengan penggunaan sistem informasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Perangkat lunak perencanaan telah diciptakan untuk menjaga konsistensi rencana ke target agar tak berubah di tengah jalan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010, perubahan rencana dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, antara lain perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama filenya adalah silhouettes-81830_1280-1024x723.jpg

Akhirnya, pemerintah daerah harus kembali merangkak melakukan penyeimbangan antara target yang telah ditetapkan sebelum kehadiran Covid-19 dengan anggaran belanja yang tersisa pasca kebijakan dalam penanganan Covid-19.

Jika tidak ada perbaruan kebijakan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional untuk mengakomodir hal tersebut, maka saya yakin bahwa capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2020 akan berada jauh di bawah angka 100%. Pemerintah daerah juga tentu tidak berani melakukan upaya penyeimbangan target dan anggaran tanpa kerangka umum dari pemerintah pusat.

Epilog

Solusi yang ditawarkan adalah sistem perencanaan pembangunan kita dibuat lebih fleksibel dengan mempertimbangkan faktor-faktor di luar kemampuan manusia yang serba terbatas. Memberi ruang diskresi kepada seluruh stake holder pembangunan pada setiap entitas pemerintahan untuk menilai secara cermat kondisi obyektif daerahnya, mulai dari tujuan sampai kepada prosesnya.

Yang terpenting, regulasi jangan sampai menjadi jebakan yang menutup ruang improvisasi dan menyulitkan para pelaku pembangunan memburu tujuan pembangunannya, yakni kesejahteraan masyarakat. Perlu ditekankan kembali, regulasi dibuat untuk mengatur jalannya pembangunan, bukan menyulitkan para pelaku pembangunan dalam mencapai tujuan berupa kesejahteraan rakyat.

2
0
Menakar Konflik Laut China Selatan

Menakar Konflik Laut China Selatan

Pada bulan April 2020 China membentuk 2 (dua) distrik baru, Xisha dan Nansha, di Laut China Selatan. Kedua distrik tersebut mencakup Kepulauan Paracel, Kepulauan Zhongsha, Scarborough Shola, Pulau Woody, Kepulauan Spratly, dan Fiery Cross Reef. Pemerintahan Xisha akan berbasis di Pulau Woody atau Pulau Yongxing, yang diklaim oleh dua negara: China dan Vietnam. Xisha akan mengelola Kepulauan Paracel dan Zhongsha serta perairan sekitarnya. Kepulauan Paracel ini sendiri diklaim oleh China, Vietnam, dan Taiwan. Sedangkan Scarborough Shoal diklaim oleh China dan Filipina.

Sementara itu, pemerintahan Nansha akan ditempatkan di Fiery Cross Reef atau Yongshu Reef dan akan mengelola Kepulauan Spratly dan perairan sekitarnya. Fiery Cross Reef ini pun diklaim oleh China, Filipina, Vietnam, dan Taiwan. Sedangkan Kepulauan Spratly diklaim oleh China, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan.

Ekspansi Laut China Selatan

Di tengah wabah pademi Covid-19, China tanpa henti melakukan klaim dan ekspansi di Laut China Selatan (LCS), meskipun klaim terhadap hampir seluruh wilayah LCS ini ditentang oleh Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Kehadiran kekuatan asing di perairan yang terjadi secara terus menerus semakin memanas dengan masuknya Australia yang bergabung dengan militer Amerika Serikat. Sehingga China merasa perlu meningkatkan kehadiran militer dan membangun lebih banyak infrastruktur di wilayah tersebut.

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara-negara di kawasan ASEAN, dengan China, AS, maupun Australia. Hal ini tidak terlepas dari politik luar negeri kita yang bersifat bebas aktif.

Akan tetapi di sisi lain kita juga menyiagakan kekuatan militer di Laut Natuna Utara. Pertanyaannya, menghadirkan militer di wilayah Laut Natuna Utara apakah tidak menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara yang ikut dalam konflik?

Manikam di Pagar Nusantara

Indonesia memiliki wilayah pemerintahan yang paling dekat dengan Laut China Selatan, tepatnya Kabupaten Natuna. Pemerintahannya berpusat di Ranai yang terletak di Pulau Bunguran (Natuna Besar).

Secara geografis Kabupaten Natuna terletak pada 1º16’ – 7º19’ LU dan 105º00’ – 110º00’ BT. Kabupaten Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara, Kabupaten Bintan di sebelah Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Semenanjung Malaysia di sebelah Barat, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Serawak (Malaysia) dan Provinsi Kalimantan Barat.

Kabupaten Natuna memiliki 154 pulau dengan perbandingan luas daratan 0,75% dan luas lautannya 99,25%. Panjang garis pantainya sejauh 460 km2. Tak heran jika Natuna menjadi surga bahari di perbatasan.

Selain memiliki potensi bahari yang cukup besar, Natuna juga memiliki potensi sumber daya alam lainnya yang tak kalah melimpah. Dengan memandang potensi sumber daya alam dan fakta geopolitik, maka pemerintah mencanangkan 5 (lima) program prioritas di Kabupaten Natuna yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, jasa industri migas, lingkungan laut, dan pertahanan dan keamanan.

Sebagai wilayah negara yang terdepan dan berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, wilayah Kabupaten Natuna baik yang berada di pulau-pulau maupun laut merupakan garis koordinat yang memiliki titik dasar dan titik pangkal untuk menentukan lebar laut teritorial.

Di Laut China Selatan ini, Indonesia pun memiliki landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Terhadap wilayah ini kita menyebutnya sebagai Laut Natuna Utara. Di wilayah Laut Natuna Utara inilah kita memiliki hak berdaulat.

Sikap Indonesia terhadap LCS

Permasalahan di Laut China Selatan adalah sengketa saling klaim atas fitur-fitur kepemilikan kedaulatan di Kepualaun Spratly dan Paracel oleh negara-negara yang mengklaim (claimants states), yaitu: China, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Taiwan.

Hal ini disebabkan karena China melakukan klaim ilegal terhadap Laut China Selatan yang dikenal dengan Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus. Klaim dengan Nine dash line inilah yang melingkupi wilayah maritim negara-negara sekitarnya. Bahkan, kepulauan Natuna pun termasuk di dalamnya.

Dalam 30 tahun terakhir LCS merupakan zona power projection antara China dengan Amerika Serikat. Namun, keduanya menghindari perang terbuka di kawasan tersebut. 

Indonesia adalah negara kepulauan dengan panjang garis pantai lebih dari 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan beberapa negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim).

Batas darat berbatasan langsung dengan 3 (tiga) negara yakni Malaysia, Papua New Guinea (PNG), dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua New Guinea (PNG).

Perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga masih menyisakan 9  (sembilan) outstanding boundary problems antara Indonesia – Malaysia. Dan masih terdapat 2 (dua) segmen yang bermasalah (unresolved) dan 1 (satu) segmen yang belum dapat disurvei (unsurveyed) di perbatasan Indonesia – Timor Leste.

Sedangkan batas maritim diantaranya masih belum diselesaikan, baik batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Salah satunya batas maritim di Laut China Selatan.

Satu hal yang harus ditekankan, Indonesia bukan negara claimant dan tidak ada indikasi tumpang tindih klaim batas maritim dengan China.

Klaim China terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Pada tahun 1993 delegasi China membagikan peta klaim maritim atas nine dash line pada lokakarya Laut China Selatan di Surabaya. Tetapi, pada tahun 1995 Wamenlu China menyampaikan kepada Dubes RI bahwa RRT tidak memiliki klaim kewilayahan atas Kepulauan Natuna.

Pada tahun yang sama Menlu Qian Qichen juga menegaskan hal yang serupa kepada Menlu Ali Alatas, “Tidak ada klaim tumpang tindih di Kepulauan Natuna” dan “China mengakui kedaulatan RI atas Kepulauan Natuna”, meski membisu soal perairannya.

Ketika kapal penjaga pantai China (China Coast Guard) mengawal kapal nelayan China memasuki wilayah perairan Kepulauan Natuna untuk melakukan penagkapan ikan, maka Indonesia mengirim nota protes diplomatik terhadap pelanggaran kedaulatan di ZEE Indonesia di perairan Kepulauan Natuna (Laut Natuna Utara) tersebut.

Hal itu terjadi pada tahun 2016 dan 2019. Tetapi balasan China saat itu adalah adanya hak historis di relevant waters dan sudah lama nelayan China beraktivitas di perairan tersebut (traditional Chinese fishing ground).

Atas dasar tersebut Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 melalui Kementerian Luar Negeri mengeluarkan sikap tegas:

1) telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal China di wilayah ZEE Indonesia, 2) wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan dalam hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982,

3) China merupakan salah satu anggota dari UNCLOS 1982, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi China untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982,

4) Indonesia tidak pernah mengakui nine dash line karena tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.

Sikap China ini sering ambigu. Memberi bantuan dan dukungan medis dalam penanganan wabah pandemik tetapi selalu menekan di lapangan. China seringkali melakukan pelanggaran kedaulatan dengan memasuki wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Sehingga hal ini dapat memberikan spill over effect, meskipun Indonesia bukan negara yang terlibat konflik di Laut China Selatan.

Fakta di lapangan, pada April 2020 kapal penjaga pantai China menabrak kapal nelayan Vietnam. Sementara pertengkaran masih berlangsung di sekitar LCS, ketegangan China dengan Taiwan dan Hongkong pun meningkat karena China masih menganggap sebagai wilayah kedaulatannya. Belum selesai sampai disini, China pun harus berhadapan dengan India terkait konflik di perbatasan Kashmir.

Pemberdayaan Hak Berdaulat

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memanfaatkan hak berdaulatnya secara maksimal di ZEE Indonesia, yaitu Laut Natuna Utara dengan sinergi antar K/L/Pemda.

Menurut Kepala Bakamla, Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., strategi yang dapat dilakukan dalam memanfaatkan hak berdaulat di Laut Natuna Utara adalah:

1) sustainable maritime presence yaitu kehadiran di laut secara terus menerus,

2) sustainable maritime exploration & exploitation seperti mendorong eksplorasi dan ekspolitasi sumber daya laut, pariwisata bahari, litbang lingkungan kelautan, serta pengerahan kapal-kapal nelayan lokal di Laut Natuna Utara,

3) sustainable maritime trust building yaitu membina hubungan baik dan kerja sama dengan semua pihak yang terlibat konflik.

Kehadiran secara terus menerus di ZEE Indonesia dengan mengedepankan civilian instrument agency, seperti Bakamla, menunjukan ketidakikutan konflik di LCS. Begitu pula penegakan hukum dalam bidang perikanan. Banyak kapal ikan asing seperti Vietnam dan China yang selalu melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia.

Oleh karena itu kapal-kapal pengawas milik Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu beroperasi bersama-sama dengan Bakamla di ZEE Indonesia.

Saat ini TNI sudah menggelar kekuatannya bersama dengan Bakamla dan KKP. Akan tetapi, kapal-kapal dan sumber daya yang dimiliki Bakamla dan KKP, yang menjadi lapis pertama dalam operasi penegakan hukum ini, belum mampu beroperasi hingga ZEE. Hanya TNI AL lah yang mampu.

Oleh karena itu, selagi kekuatan Bakamla dan KKP belum mampu beroperasi hingga ZEE Indonesia, maka tidak masalah penegakan hukum di ZEE Indonesia ini dilakukan oleh TNI AL.

Epilog

Kita memang perlu penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Melihat situasi geopolitik yang dihadapi China saat ini, maka TNI perlu tetap waspada.

Dalam masa damai seperti saat ini, memang tidak akan terjadi perang terbuka, tetapi masih dimungkinkan adanya soft small war (provokasi), konflik yang bersifat low level, bahkan terjadi perang terbatas.

TNI AL sebagai lapis kedua dalam operasi penegakan hukum di ZEE Indonesia adalah back up Bakamla dan KKP, tetapi akan menjadi unsur utama apabila terjadi gesekan yang menimbulkan konflik antar negara.

 

Dalam rangka penegakan hukum di daerah konflik, perlu antisipasi hal-hal paling buruk terjadi. Sehingga kita perlu mendukung Kemhan/TNI untuk melakukan antisipasi dengan menghadirkan militer di wilayah Laut Natuna Utara. Di samping itu, Kementerian Luar Negeri perlu untuk selalu melakukan diplomasi yang bersifat bebas aktif, guna menghindari status kita sebagai Pro China atau Pro Amerika Serikat.

21
0
Artificial Intelligence dan Pemulihan Penerimaan Pajak di Era New Normal

Artificial Intelligence dan Pemulihan Penerimaan Pajak di Era New Normal

Tiga bulan ke belakang tidak terasa bahwa tatanan kehidupan masyarakat Indonesia telah berubah sebagai dampak pandemi covid-19. Untuk mencegah penularan virus Covid-19 semakin meluas di masyarakat, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan. Salah satunya dengan membatasi aktivitas keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak.

Pada akhirnya, perubahan tatanan bermasyarakat tersebut berdampak luas bagi berbagai sektor di seluruh dunia. Semua aktivitas semaksimal mungkin dilakukan secara daring (online) untuk menghindari berkumpulnya manusia dalam jumlah besar.

Otomatis terjadi peningkatan penetrasi penggunaan internet. Menurut data Badan Pusat Statistik (2020) penggunaan internet di Indonesia melonjak lebih dari 20% selama pekerjaan, sekolah, atau aktivitas lainnya berubah menjadi online. Tak terkecuali ini juga berdampak pada kebiasaan hidup masyarakat saat ini.

Kebijakan Pemerintah dengan menggelontorkan seujumlah dana APBN maupun APBD hingga APBDes telah dikerahkan untuk mengatasi masalah penanganan virus covid-19, baik dalam segi kesehatan, sosial, pendidikan, hingga ekonomi.

Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah memberikan dampak yang sangat kentara pada sektor ekonomi. Perekonomian masyarakat semakin melemah akibat batasan-batasan tersebut.

Di sisi lain, pengidap virus Covid-19 ini terus bertambah setiap harinya di Indonesia. Hingga 6 Juli 2020, pemerintah menyiarkan bahwa lebih dari 63.000 orang terkonfirmasi positif, korban meninggal juga terus meningkat. Sedangkan dalam hal kekuatan ekonomi, terjadi pelemahan kemampuan untuk menyelesaikan pandemi ini akibat kurangnya penerimaan negara.

Tidak mengherankan jika pemerintah kemudian memutuskan untuk menyelamatkan negara melalui tatanan kehidupan baru atau disebut dengan ”New Normal.”

Kebijakan New Normal

Kata new normal artinya perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan menambahkan penerapan protokol kesehatan, guna mencegah terjadinya penularan Covid-19 yang masih begitu masif.  

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa pemerintah di suatu wilayah atau negara dapat melonggarkan pembatasan terkait pandemi covid-19, tetapi pengaturan akan protokol kesehatan dalam kehidupan era baru secara normal harus diatur sedemikian rupa dengan kebijakan yang jelas.

New normal untuk bidang ekonomi bertujuan untuk memulihkan aktivitas masyarakat, yakni memperbaiki pendapatan yang sementara hilang akibat pembatasan.

Pemerintah mulai membuka sektor-sektor yang dirasa perlu untuk dibangkitkan kembali seperti pariwisata, penjualan ritel, terus mendorong UMKM, dan kegiatan online lainnya, tetapi tetap pada pemantauan dan secara perlahan.

Terkait dengan penerimaan pajak daerah maupun pusat, otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, menyebutkan pelayanan berbasis elektronik saat ini sangat berguna selama masa pandemi covid-19. Oleh sebab itu, pengembangan teknologi bagi Direktorat Jenderal Pajak harus terus dilakukan dalam menyesuaikan kehidupan baru saat ini.

Antisipasi Kondisi Traffic

Fungsi Pajak di era new normal fokus dalam pembelajaran secara intens dan memiliki kontribusi untuk setiap organisasi atau perusahaan yang telah melemah akibat terdampak pandemi covid-19. Secara umum pendapatan perusahaan atau masyarakat menurun drastis akibat pandemi ini, sehingga kebijakan relaksasi pajak dikeluarkan pemerintah untuk membantu perusahaan atau masyarakat yang terdampak.

Memasuki era new normal, harapan fungsi pajak harus lebih baik, lebih efisien dengan penggunaan teknologi, dan data digital. Hal itu merupakan tuntutan untuk beradaptasi akan tatanan kehidupan baru. New Normal juga bermakna tatanan kehidupan bisnis yang baru.

Dari sisi pemerintahan, Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak perlu berbenah. Pembenahan ini terutama dalam hal pemanfaatan teknologi, meskipun pekerjaan tidak dikerjakan secara tatap muka.

Berkaitan dengan data perpajakan baik dari sisi perusahaan atau otoritas pajak, yang perlu dipahami adalah siklus data yang sudah terotomatisasi dengan teknologi, persiapan tim yang matang untuk dapat memahami aliran data, dan kemampuan penggunaan teknologi.

Pastikan risiko yang terjadi apabila terdapat kegagalan dalam memaksimalkan penggunaan teknologi. Jika tingkat penilaian risiko teknologi dapat diketahui maka keputusan untuk menangani masalah tersebut dapat dilakukan. Tidak hanya risiko yang harus dapat teratasi, peluang keberhasilan atau pengembangan juga harus dicari agar dapat terus melakukan perbaikan.

Berkaitan dengan akses data yang bisa jadi berubah akibat dari pola bisnis yang juga berubah selama masa pandemi covid-19, perlu adanya antisipasi kondisi traffic. Pemanfaatan teknologi secara maksimal dengan kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni perlu terus dikembangkan agar data dapat diperoleh dalam waktu cepat dan akurat.

Pengembangan Artificial Intelligence (AI) saat ini perlu juga dikembangkan agar tidak terdisrupsi pada lingkungan di era new normal, di mana penggunaan internet dan teknologi secara umum terus berkembang.

Peran manusia juga dibutuhkan dalam pengembangan sistem ini, seperti pengembangan alat teknologi penelitian bagi akuntansi dan perpajakan, virtual legal research assistant, penggunaan smart tax kuisioner, dan benchmark terkait transfer pricing.

Pengembangan AI diharapkan mampu membantu dalam hal proses untuk menghasilkan pelaporan pajak secara cepat, tepat, dan efisien, sehingga hasil dapat diperoleh secara real time.

Artificial Intelligence Untuk Efektivitas Penerimaan pajak

Kecerdasan buatan atau yang kita kenal saat ini dengan istilah Artificial Intelligence (AI) menurut Rich and Knigh (1991) adalah suatu studi mengenai bagaimana  membuat komputer mampu melakukan hal-hal yang pada saat ini masih bisa dilakukan lebih baik oleh manusia.

Hadirnya AI ini telah ada sejak dulu dan terus dikembangkan. Namun, poin utamanya adalah bagaimana manusia menciptakan teknologi yang mampu berpikir seperti manusia itu sendiri.

Dukungan AI ini bisa disiapkan dan dikembangkan agar teknologi di bidang perpajakan tidak terdisrupsi, hal ini juga diharapkan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh AI untuk peningkatan kepatuhan tersebut.

Pertama, mengidentifikasi risiko kepatuhan apabila target kepatuhan tidak tercapai setiap tahunnya. Selain identifikasi, perlu sekaligus melakukan penilaian (assesment) terhadap perubahan atau kejadian yang tidak terduga yang terjadi sebelumnya pada masa pandemi covid, sehingga di masa era new normal dapat diminimalisir,

Kedua, memahami model operasional bisnis yang berubah, misalnya dengan lebih memanfaatkan penggunaan teknologi. Ketiga, memiliki integrasi yang saling berkaitan baik aktivitas bisnis, akuntansi, pengendalian, dan perpajakan, dan dapat dilakukan analisis apabila terjadi permasalahan.

Keempat, memastikan keamanan data, misalnya akses internet atau VPN. Perlu juga memastikan setiap protokol data pada sistem terenkripsi dengan baik. Kelima, pastikan selain terintegrasi, data dapat terotorisasi dengan baik serta dapat berjalan secara realtime dan otomatis antar sistem,

Keenam, pastikan setiap aturan atau kebijakan berkaitan dengan regulasi perpajakan dapat dipatuhi dan dijalankan oleh wajib pajak dengan baik. Adapun pihak konsultan dan otoritas pajak dapat memberikan pelayan yang baik jika terjadi perubahan.  

Yang terakhir, pahami isu-isu yang cepat berubah terkait perpajakan. Misalnya, selama masa pandemi covid-19 capaian target penerimaan tidak tercapai karena pemerintah melakukan restrukturisasi APBN untuk penanganan covid-19 yang membuat aktivitas sosial dan ekonomi berubah.

Respons cepat dan virtual sangat dibutuhkan saat ini. Aturan perpajakan juga beradaptasi guna pemulihan ekonomi negara, tidak terlepas dari tetap pemanfaatan teknologi yang masih menjadi prioritas saat ini.

Pengembangan Artificial Intellegence

Tidak seperti program penerapan teknologi secara tradisional, teknologi saat ini harusnya muncul lebih gesit, cepat, adaptif, dan perlu space yang besar. Pengembangan Artificial Intellligence dalam era new normal dapat berupa:

1) Pengumpulan Data Secara RealTime

Untuk pengumpulan data yang memang sebelumnya telah memanfaatkan teknologi, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana nantinya informasi masuk dari wajib pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih cepat dan akurat.

Selain itu, perlu memastikan transfer data tersebut dapat disederhanakan. Mekanisme transfer data tersebut yang semula dari teknologi tradisional dapat mengguanakan algoritma ETL ( Extract, Tranform and Load) yang dikombinasikan dengan RPA (Robotic Process Automation).

2) Kesiapan Data

Data perpajakan yang dimiliki perusahaan dan data yang ada di otoritas pajak harus saling terintegrasi. Aplikasi atau sistem yang dikembangkan harus dengan cepat dapat meninjau, menghubungkan, dan memperkaya data terutama kejadian luar biasa bahkan mengarah ke arah penggelapan pajak atau transfer pricing.

Dikarenakan aktivitas penggunaan teknologi yang tinggi untuk era saat ini, aplikasi atau sistem yang diciptakan dengan pengembangan AI dapat dibuat untuk membantu profesional pajak, seperti konsultan perpajakan perusahaan, ahli pajak, atau pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk mengalokasikan, menghitung, dan memantau jika terjadi permasalahan baik bersifat sementara atau permanen.

3) Pastikan Intergrasi Informasi Terwujud Pasti

Pastikan pada saat perhitungan pajak, rekonsiliasi pajak, analisis pajak, dan laporan pajak dapat terintegrasi dengan baik. RPA dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam aplikasi atau platform perpajakan baik dari sisi wajib pajak dan otoritas pajak.

Sistem yang kelak dikembangkan pada suatu organisasi diharapkan sudah mengurangi ketergantungan pada intervensi data manual dan mengoptimalkan serta percaya atas kerja sistem terbaru yang lebih mutakhir sehingga harapannya adalah lebih efektif hasil yang didapat. Ini juga dapat mengurangi perselisihan perpajakan (sengketa pajak) yang masih banyak terjadi.

4) Optimalkan Sistem yang Telah Dikembangkan

Kombinasi antara ETL dan RPA yang telah dikembangkan dalam Artificial Intelligence nantinya menjadi alat yang ampuh. Tidak hanya untuk manajemen pajak bagi perusahaan, alat analisis pajak, perolehan data perhitungan pajak secara akurat, tetapi juga bagi penyediaan data pajak yang baik.

Hal ini dapat membantu baik perusahaan maupun otoritas pajak membuat keputusan dan memproyeksikan target penerimaan pajak dengan tepat dalam kondisi apapun – termasuk ketidakpastian seperti selama pandemi covid-19. Dengan demikian persiapan dan respons cepat dapat diambil.

Bagi perusahaan, optimalisasi sistem juga bisa membantu untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan dalam aktivitas bisnisnya, dan mampu membuat perencanaan pajak yang lebih baik – walau dalam kondisi terburuk, tanpa bergantung pada relaksasi pajak dari pemerintah.

2
1
Mendesaknya Implementasi CACM di Kala Pandemi: Sebuah Skenario

Mendesaknya Implementasi CACM di Kala Pandemi: Sebuah Skenario

“Saya lihat, masih banyak kita ini yang (kerjanya) seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis!”

Yang kedua saya ingatkan, belanja-belanja di kementerian tolong dipercepat. Jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat! Kalau ada hambatan (segera) keluarkan peraturan menterinya. Kalau perlu Perpres, saya keluarkan Perpresnya. Misalnya bidang kesehatan, dianggarkan 75 Triliun, baru keluar 1,53%!”

Rekaman pidato Presiden Jokowi ini menghenyak publik setelah dirilis oleh Sekretariat Presiden melalui channel YouTube pada 28 Juni lalu. Arahan tegas presiden ini sebenarnya terjadi pada 18 Juni 2020 saat Sidang Kabinet Paripurna. Artinya, 10 hari sebelum rekaman dirilis ke publik, dan 108 hari sejak pasien pertama terjangkit COVID-19 di Indonesia.

Banyak pihak mempertanyakan hal tersebut, salah satunya adalah anggota komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan Netty Prasetyani Heryawan. Netty mempertanyakan mengapa presiden baru mengungkapkan kejengkelannya sekarang.

Mengapa Presiden baru meributkannya? Padahal, sudah banyak pihak yang mengingatkan tentang lambatnya penanganan COVID-19 dan minimnya koordinasi pemerintah.

Dipandang dari segi pengawasan internal pemerintah, kekagetan Presiden atas rendahnya penyerapan penanganan COVID-19 bidang kesehatan yang hanya 1,53% ini menunjukkan lemahnya monitoring di dalam pemerintahan.

Disimak dari pidato tersebut, Presiden tampaknya belum menemukan penyebab hakiki mengapa penyerapan anggaran masih rendah. Padahal, semua pihak tahu penanganan kesehatan lah salah satu prioritas penting kala pandemi.

Akibat ketiadaan monitoring yang memadai ini, masalah-masalah penting lambat diketahui. Sehingga, akibatnya pun terlambat ditangani. Jika dibiarkan, masalah kecil yang menumpuk akan menjadi bom waktu di kemudian hari dan semakin susah diatasi. Apalagi, di masa pandemik seperti ini banyak hal berubah dengan cepat dan perlu diantisipasi dengan gerak gesit pemerintah.

Solusi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Pemerintah sebenarnya memiliki aparat pengawasan yang dapat difungsikan untuk menginjeksi sistem pengawasan yang realtime sesuai dengan gerak kegiatan para eksekutif pemegang anggaran.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ini adalah Inspektorat di masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai institusi pembina para APIP dapat menjadi leading sector dalam hal ini.

Auditor di APIP ini dapat menggunakan skenario Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM) dalam melakukan pendampingan kegiatan penanggulangan COVID-19. Alles, M. A., A. Kogan, and M. A. Vasarhelyi dalam jurnalnya berjudul Feasibility and Economics of Continuous Assurance (2002) secara sederhana menjelaskan bahwa:

Continuous Auditing adalah sebuah penerapan teknologi informasi modern dalam menjalankan standar dan proses audit. Atau dalam penjelasan lain, Continuous Audit adalah metodologi yang memungkinkan auditor independen menghasikan laporan audit secara berkala tanpa harus menunggu proses audit di akhir periode anggaran.

Metode ini serupa dengan early warning system yang memungkinkan manajemen segera mendapatkan informasi awal tentang masalah yang terjadi, penyebab hakiki, serta solusi yang dapat ditempuh. Jadi, proses audit berjalan secara simultan bersamaan dengan eksekusi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Hal ini menjadi penting diterapkan di masa pandemi mengingat sumber daya yang dimiliki pemerintah serba terbatas dan kebutuhan penyediaan informasi pengambilan keputusan yang harus dilakukan dengan cepat, melebihi kecepatan COVID-19 menginfeksi dari satu manusia ke manusia lain. Secara sederhana, pemerintah dapat menerapkan skenario di bawah ini untuk diinjeksikan ke dalam proses bisnis setiap kementerian/lembaga.

Data Input

Skenario pertama diawali dengan Data Mining. Sistem akan mengumpulkan dan mengoleksi data penting kondisi terkini, serta hasil kegiatan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19. Data ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, bahkan di pemerintah daerah. Data ini kemudian ditabulasi dalam pusat data.

Contoh data ini antara lain anggaran penanggulangan, realisasi anggaran, data pasien tiap daerah kab/kota, jumlah kebutuhan alat kesehatan per daerah, ketersediaan tenaga medis, ketersediaan kamar/ruang pelayanan rumah sakit, peta terdampak COVID-19, daftar kebutuhan peralatan penanggulangan, daftar penerima bantuan sosial, dan lain-lain.

Terhadap hasil dari data mining ini kemudian dilakukan cleansing dan pemberian kode tertentu, agar dapat diolah dan diproses menggunakan skema Data Analysis.

Data Analysis

Data hasil tabulasi ini berbentuk datawarehouse yang siap dilakukan proses analisis (data analysis). Proses analisis data dapat dijalankan setelah sistem diinjeksi fungsi logika tertentu, yang telah disusun oleh auditor untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Stippich dan Bradley (2016) memperkenalkan empat tipe analisis data dengan memanfaatkan datawarehouse yang telah dimiliki, yaitu analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif.

Secara deskriptif, datawarehouse dapat ditampilkan menjadi visualisasi data yang menarik agar lebih mudah dibaca dan dipahami pengambil keputusan di pemerintahan.

Untuk kebutuhan audit, database di datawarehouse ini dapat ditandingkan (vis-à-vis) dengan kriteria tertentu (peraturan, target kinerja periodik, best practice) untuk kemudian diketahui dengan segera mana yang melenceng (underperform) dan mana yang sudah sesuai (good perform).

Lebih jauh, jika kemampuan analisis data yang dilakukan oleh data engineer mumpuni, datawarehouse ini dapat dimanfaatkan untuk memprediksi performa kinerja pemerintah di kemudian hari (prediktif) hingga memberikan resep mitigasi konkret agar tidak sampai muncul masalah (preskriptif).

Jika terjadi sesuatu yang melenceng/underperform (penyerapan 1,53% dalam kasus pidato presiden di atas) sistem akan segera dapat mendeteksi dan kemudian dilakukan Root Cause Analysis (RCA) untuk mengetahui apa penyebab hakiki masalah tersebut.

Data Output

Output dari analisis diskripsi database di atas adalah visualisasi data (infografis) dinamis yang memungkinkan pengguna data (manajemen pemerintah) dengan mudah menyortir, membandingkan, melihat histori/tren, dan memanfaatkannya sebagai bahan membuat keputusan.

Output data ini juga dilengkapi dengan notifikasi problem yang merupakan salah satu ruh utama CACM. Notifikasi problem adalah output hasil analisa database yang membandingkan kondisi dengan kriteria yang memunculkan kondisi yang tidak diinginkan (temuan).

Notifikasi problem ini otomatis muncul sebagai salah satu output skenario CACM yang kemudian ditampilkan pada dashboard monitoring pengambil kebijakan di pemerintah. Notifikasi ini berisi kondisi yang terjadi berikut dengan penyebab hakiki (hasil RCA) yang mendasari mengapa masalah tersebut muncul.

Pemanfaatan

Hasil output data inilah kemudian yang digunakan oleh manajemen pemerintah (Menteri, Eselon 1, Eselon 2, Pimpinan Pemda, dan jajaran manajemen di pemerintahan lainnya) sebagai bahan pertimbangan menentukan langkah strategis selanjutnya, untuk menghilangkan penyebab supaya hambatan yang muncul segera teratasi. Di sinilah skema Continuous Monitoring berjalan bagi manajemen.

Bagi Pengawas Internal, dalam hal ini auditor, output data ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan atensi khusus kepada pemangku kepentingan agar segera mengambil kebijakan tertentu. Auditor juga dapat menjadikan hasil olah data ini untuk memberikan rekomendasi strategis untuk segera ditindaklanjuti kementerian/lembaga yang memiliki masalah tersebut, tanpa harus menunggu akhir periode atau saat dilakukan audit interim.

Jika setiap APIP di tiap kementerian/lembaga memfungsikan skenario ini dalam setiap langkah penanganan COVID-19, potensi permasalahan yang mungkin muncul seperti rendahnya serapan anggaran, alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, lambatnya kinerja kementerian/lembaga, hingga fraud dan penyalahgunaan anggaran (korupsi) dapat segera terdeteksi. Tidak perlu menunggu waktu lama hingga dampak pandemi semakin parah.

Skenario sederhana ini bersifat generik. Artinya dapat diterapkan di hampir semua lini kerja pemerintah, mulai dari penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban. Tantangannya adalah kemampuan auditor meng-customize detail tiap tahapan agar menghasilkan output sesuai dengan tujuan audit.

Epilog

Meski konsep ini sudah dikenal cukup lama di Indonesia, namun penerapannya di sektor publik masihlah barang baru. Beberapa tantangan yang menjadi aral melintang antara lain: pimpinan birokrasi yang tidak pro pada good governance, mindset personil yang masih berwawasan analog, kemampuan auditor yang masih terbatas dalam penguasaan teknologi informasi, serta keterbatasan SDM pendukung yang memiliki skill sebagai data engineer.

Kondisi pandemi ini merupakan momentum melakukan perubahan transformasional di dalam tubuh pemerintahan dengan segala keterbatasan yang dimiliki untuk terus disempurnakan secara kaizen.

Jika Bahasa pemrograman canggih untuk melakukan data analysis semisal R Project dan phyton program terlalu berat untuk dikuasai oleh auditor dalam waktu cepat, pemanfaatan engine siap pakai dapat menjadi alternatif solusi. Google data studio dan olah data menggunakan sheet tools, misalnya, rasanya cukup untuk mengawali transformasi aparatur pengawas internal yang modern berwawasan big data dan data analysis.

7
0
Pembangunan (Infrastruktur) Terintegrasi

Pembangunan (Infrastruktur) Terintegrasi

Integrasi dan koordinasi merupakan kata yang mudah diucapkan tetapi teramat sulit untuk dilaksanakan. Khususnya terkait pembangunan antardaerah dan pembangunan nasional, acap kali tiap sektor dan level pemerintahan berjalan sendiri-sendiri. Ada beberapa contoh terkait sulitnya koordinasi dan integrasi pembangunan.

Momen pergantian tahun 2019/2020  lalu misalnya, disambut dengan bencana banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Banjir saat itu disebut-sebut sebagai salah satu banjir terparah yang pernah melanda ibu kota. Puluhan jiwa melayang, ratusan ribu orang terlantar, bahkan kerugian material diperkirakan lebih dari satu triliun rupiah.

Hujan yang mengguyur sepanjang malam pergantian tahun menurut BMKG merupakan hujan dengan intensitas terlebat dan terlama setelah yang pernah terjadi pada tahun 2007. Kondisi anomali curah hujan dengan tidak didukung oleh daya tampung kanal-kanal banjir, sungai, drainase, dan serapan air, menyebabkan banjir hebat melanda hampir semua wilayah di Jabodetabek.

Banjir, Bahan Perdebatan dan Komoditas Politik

Banjir ibu kota merupakan isu tahunan dan merupakan komiditas politik di era reformasi. Dalam tiap kontestasi pemilihan gubernur, berbagai teori penanggulangan banjir digulirkan  sebagai bahan kampanye. Namun berkali-kali gubernur berganti, mitigasi banjir laksana vicious circle yang tidak dapat diketahui ujung pangkalnya. Beribu teori yang dicetuskan puluhan pakar telah dicoba diimplementasikan. Namun, banjir tetap tak terkendali.

Keadaan ini seakan membuktikan analisis Kulp & Strauss dalam Nature Communications Journal (2019). Melalui tulisannya yang berjudul New Elevation Data Triple Estimates of Global Vulnerability to Sea-Level Rise and Coastal Flooding, mereka memprediksi bahwa Jakarta dan 7 negara di Asia lainnya akan tenggelam pada 2050.  

Hal ini dikarenakan topografi garis pantai dan permukaan air laut di seluruh dunia naik drastis hingga mencapai 2 meter dalam dekade mendatang. Artinya, terdapat kemungkinan permukaan tanah akan lebih rendah dari permukaan laut. Jakarta akan menjadi hole land, serupaAmsterdam yang memang daratannya lebih rendah dari permukaan air laut. Namun sayangnya, Jakarta berbeda dengan Amsterdam dalam hal mitigasi banjir.

Selain dalam konteks bencana dengan nilai kerugian mencapai trilyunan rupiah dan menelan puluhan korban jiwa, banjir saat itu menunjukan tidak adanya keterpaduan dalam pemerintahan dan pembangunan.

Ambil contoh soal silang pendapat tentang penyebab banjir antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dengan Gubernur DKI, Anies Baswedan. Perbedaan pendapat itu untuk beberapa waktu menjadi polemik di media massa dan menjadi trending topic di media sosial.

Sebuah tontonan yang tidak mendidik bagi akar rumput, tersaji begitu saja. Masyarakat hanya menginginkan adanya sinergitas antara pemerintah di berbagai level. Mereka tidak peduli mana yang lebih baik, naturalisasi atau normalisasi sungai.  Yang mereka butuhkan adalah program konkrit  dalam mitigasi banjir. Mau naturalisasi atau normalisasi sama saja.

Tiga Wujud Integrasi

Alangkah eloknya, jika bencana banjir di Jabodetabek dan peristiwa-peristiwa serupa di berbagai daerah di Indonesia  dijadikan momentum untuk mewujudkan pembangunan (infrastruktur) terintegrasi. Pembangunan terintegrasi itu sendiri dapat dimulai dari berbagai tahapan.

Pertama,


Dimulai dari integrasi pembangunan di antara berbagai level pemerintahan. Banjir Jakarta  disebabkan di antaranya oleh banjir di wilayah sekitar, misalnya dari Bogor. Artinya, mitigasi banjir tidak bisa selesai hanya di Jakarta saja, mesti melibatkan daerah sekitar.

Keterpaduan pembangunan antara berbagai level pemerintahan secara konseptual telah diwadahi melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang berjenjang mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional.

Melalui wadah musrenbang ini sejatinya kegiatan dan program pembangunan antardesa, antarkabupaten/kota, antarprovinsi dan antara provinsi dengan pemerintah pusat telah digodog dan dipadupadankan.

Jadi, program penanganan banjir Jakarta semestinya telah diharmonisasikan antara Jakarta dan Jawa Barat, serta pemerintah pusat melalui musrenbangnas. Ke depan, konsep musrenbang ini perlu diperkuat dari hanya sebatas seremoni menjadi kegiatan yang menyentuh aspek substansi, sehingga silang pendapat antara Gubernur DKI dan Menteri PUPR tersebut menjadi yang terakhir.

Ke depan, adanya pembangunan infrastruktur terintegrasi antardaerah dan pemerintah pusat menjadikan tidak adanya lagi kesenjangan kemajuan antardaerah. Tidak ada lagi disparitas kualitas jalan di tiap daerah, sehingga biaya transportasi dapat ditekan.

Hal ini akan memberikan efek  dorong bagi  pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, kelengkapan prasarana pendukung melahirkan efisiensi setiap moda transportasi maupun jaringan logistik barang yang modern, dan terintegrasi antarpusat-pusat kegiatan ekonomi.

Kedua,


Pembangunan mesti terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Petuah bijak mengatakan bahwa bumi bukan hadiah dari nenek moyang melainkan, titipan anak cucu.

Melalui UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap level pemerintahan diharuskan memiliki peraturan tentang rencana tata ruang wilayah. Mulai RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota, ruang permukaan bumi telah dibagi peruntukannya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Melalui RTRW kita akan mengetahui ruang/kawasan mana yang diperuntukan bagi industri, lindung, resapan air, pemukiman, hutan, pertanian, dan perumahan/pemukiman. Pembagian ini dimaksudkan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Hukum alam menyatakan bahwa bila kita sayang terhadap alam, alam juga akan menyayangi manusia. Namun sifat manusia cenderung tamak. Thomas Hobbes (1651) menyebut manusia sebagai homo homini lupus dengan kecenderungan tidak mau diatur.

Meski sejatinnya UU dan Perda RTRW telah mengatur hukum pidana terhadap setiap pelanggaran tata ruang, namun pelanggaran tata ruang baik yang disengaja maupun tidak terus terjadi. Mulai penggundulan hutan, pembangunan pemukiman di daerah yang tidak semestinya menjadikan manusia rentan terkena bencana.

Likuifaksi di Petobo, Palu 2018 yang lalu, menelan hunian dan ribuan jiwa, adalah akibat pengabaian terhadap tata ruang. Daerah tersebut termasuk kawasan rawan bencana dan tidak direkomendasikan untuk pemukiman.

Fenomena masuknya ular kobra ke pemukiman penduduk, dikarenakan      terjadinya alih fungsi lahan pertanian atau hamparan menjadi perumahan atau bangunan lainnya. Sehingga habitat ular terganggu dan mereka berkeliaran di pemukiman. Atau adanya petani yang diterkam harimau di wilayah Sumatera, dikarenakan kawasan hutan lindung yang dialihfungsikan sebagai lahan pertanian.

Untuk itu, kepatuhan bertata ruang mesti digalakkan dan ditegakan. Pemenuhan garis sempadan bangunan terhadap jalan dan sungai mesti diperhatikan. Pendirian industri sesuai dengan ruang wilayah yang telah ditentukan juga harus dipatuhi.

Jika kepatuhan bertata ruang dilaksanakan, niscaya keharmonisan antara manusia dan alam (hewan dan tumbuhan) dapat terwujud menuju kelestarian ekologi. Jika pun kelak masih terjadi bencana, maka hal tersebut disebabkan oleh anomali alam.

Ketiga,


pembangunan mesti terintegrasi antara tiap sektor dan fungsi. Misal sektor pariwisata mesti terintegrasi dengan pembangunan jalan. Kekinian dengan dana desa yang cukup besar, banyak desa yang membangun wisata alam, namun pembangunan ini kerap kali tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai.

Akibat akses ke destinasi wisata yang tidak represtatif, tidak jarang destinasi wisata yang dibangun dengan biaya ratusan hingga milyaran rupiah menjadi terbengkalai karena wisatawan enggan berkunjung.

Tak kalah penting adalah integrasi fungsional dalam pembangunan. Ambil contoh pembangunan jalan yang harus dipadupadankan dengan pembangunan drainase. Saat ini pembangunan jalan dan drainase masih berjalan sendiri-sendiri.

Pembangunan jalan menjadi kewenangan Dinas/Bidang Bina Marga, sedangkan drainase menjadi kewenangan Dinas/Bidang Cipta Karya. Akhirnya, ketika musim hujan datang, jalanan berubah menjadi jalanan air.  Jika harmonisasi antara jalan dan drainase diterapkan sesuai fungsinya maka banjir tol Becakayu, Jakarta dan banjir tol Sidoarjo, Jawa Timur pada 2019 tidak akan terjadi.

Epilog

Integrasi pembangunan (infrastruktur) antara berbagai level pemerintahan, diselaraskan dengan RTRW dan harmonisasi pembangunan antarsektor dan fungsi mesti segera dilaksanakan.

Hal ini mengingat anggaran pembangunan inftrastruktur pada tahun 2020 mencapi Rp 419,2 triliun. Tertinggi dalam masa jabatan Jokowi. Demikian pula untuk dana desa yang mencapai Rp 70 triliun bagi 74.597 desa. Terlebih sebagian besar anggaran tersebut bersumber dari pinjaman.

Jangan sampai anggaran yang mencapai ratusan trilyun tersebut digunakan untuk pembangunan yang tidak tepat sasaran, tepat guna, dan tepat fungsi.

2
0
Demokrasi New Normal, Mungkinkah?

Demokrasi New Normal, Mungkinkah?

Politik dan institusi demokrasi akan hancur lebur tergilas kemajuan teknologi
(Yuval Noah Harari)

New normal menjadi mantra baru dalam kehidupan manusia hari ini. Manusia dipaksa oleh virus Covid-19 untuk mengubah model interaksinya. Kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi merupakan bidang yang paling banyak mengalami perubahan. Di tempat-tempat publik, masyarakat mulai menerapkan penjarakan sosial (social distancing). Rumah ibadah, stasiun, gedung perkantoran, lift, kendaraan umum, bahkan WC umum, mulai ditandai dengan beragam stiker yang mengatur di mana orang boleh mengantre, berdiri, atau duduk.

Seluruh interaksi mulai berubah menjadi daring (online): mulai dari belanja, rapat, membuat SIM, bahkan daftar nikah pun online. Yang belum terlihat online adalah dunia politik. Lantas, mengapa politik menjadi wilayah yang seolah-olah kebal terhadap Covid-19? Adakah new normal bagi kehidupan politik?

Jika dalam keseharian kita mengenal new normal sebagi kehidupan yang intim namun berjarak, maka new normal dalam kehidupan politik kita bayangkan saja sebagai hubungan antara rakyat dengan penguasa yang intim namun berjarak, serta difasilitasi oleh teknologi informasi berbasis internet. Kondisi itu seringkali disebut sebagai politik di era digital. Atau dalam tulisan ini kita singkat saja menjadi politik digital.

Politik Digital

Dalam pengertian yang luas, politik digital bukanlah merupakan situasi unik di Indonesia. Buktinya banyak masyarakat yang mengemukakan pendapatnya terkait masalah politik dan kebijakan melalui media sosial. Banyak juga masyarakat kita yang memprotes kebijakan melalui situs web petisi seperti www.change.org. Namun dalam tulisan ini, bukan itu makna yang dirujuk.

Politik yang dimaksud pada tulisan ini adalah politik formal, yaitu politik yang mengatur tentang siapa yang harus menentukan kebijakan dan tentang bagaimana kebijakan harus dirumuskan.

Dengan kata lain, politik di sini adalah tentang pemilu dan perumusan UU/kebijakan publik lainnya. Sejauh semua itu dikaitkan dengan wacana new normal, maka pertanyaannya menjadi: bagaimana proyeksi pemilu di era new normal? Bagaimana perumusan UU di era new normal?

Di zaman normal, politik ditandai dengan helatan pemilu yang membutuhkan dana besar, kurang lebih 25,5 Triliun (Rachman, 2019). Anggaran pemilu yang besar itu digunakan untuk banyak hal, di antaranya adalah pembuatan surat suara, kotak suara, logistik, pembuatan tempat pemungutan suara, membayar petugas pemilu, dan lain-lain.

Dana ini dari tahun ke tahun terus naik. Apabila dana pemilu tahun 2014 adalah sekitar 15 triliun, berarti dana pemilu telah meningkat sebesar 70%.

Anggaran pemilu ini juga lebih besar 4x lipat daripada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang setahunnya hanya 6,7 Triliun. Bahkan anggaran Kementerian Pertanian (21,05 Triliun) pun kalah dengan anggaran pemilu.

Apabila dilihat dari politik anggaran ini, maka tidak pantas rasanya kita menyebut Republik Indonesia sebagai negara maritim atau agraris. Lebih pantas kita menyebutnya sebagai negara pemilu.

Selain pemilu, politik zaman normal adalah mekanisme pembuatan kebijakan yang minim partisipasi dari rakyat secara langsung. Rakyat sulit menjangkau para wakil rakyat dan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Rakyat juga sulit mengawasi apakah aspirasinya sedang diperjuangkan atau tidak. Perumusan kebijakan di zaman normal sangat ditentukan oleh elite, yang disebut oleh David Easton sebagai “black box” karena prosesnya yang kurang terbuka.

Politik zaman normal sesungguhnya sudah bangkrut di era masifnya teknologi informasi ini. Di saat ekonomi dan bisnis terdisrupsi oleh teknologi informasi, politik masih adem ayem saja.

Oleh karena itu, mumpung wacana “intim tapi berjarak” sedang mendapat momentumnya, inilah waktu yang tepat bagi dunia politik untuk melakukan revolusi menjadi lebih digital.

Inilah Era ‘e’

Tanpa kehadiran Covid-19 pun, digitalisasi kehidupan masyarakat sudah dimulai ketika perkembangan teknologi bertemu dengan kelahiran generasi millenial. Maka tidak heran jika generasi milenial identik dengan gawai seperti ponsel pintar.

Bagi generasi milenial, gawai ibarat gaman. Dalam tradisi jawa, gaman diartikan sebagai pusaka yang memiliki kekuatan supranatural. Orang yang memiliki gaman dapat menguasai dunia.

Dalam konteks hari ini, bukankah gawai juga dapat melahirkan kekuatan ekonomi dan politik? Kita menyaksikan bagaimana orang mampu menghasilkan uang jutaan bahkan milyaran rupiah dari menjadi Youtuber, atau berjualan lewat e-commerce yang semuanya dikendalikan lewat gawai.

Di bidang politik Facebook telah berjasa melahirkan peristiwa penting seperti Arab Spring. Ditambah, sudah berapa banyak pemimpin politik yang memenangi pemilu karena cerdik memanfaatkan media sosial lewat gawai.

Inilah era 4.0, sebuah era digital yang ditandai dengan terintegrasinya seluruh aktivitas manusia dalam gawai dan internet. Era ini ditandai dengan munculnya istilah “e-“, seperti e-commerce, e-government, e-banking, dan lain-lain.

Pada e-commerce, penyedia jasa transportasi, informasi, toko kelontong, elektronik, mebel, dan lain-lain mengubah moda usahanya menjadi daring. Hasilnya revolusioner.

Ekonomi digital dapat memangkas sekat dan jalur distribusi yang menghalangi produk menuju konsumen. Model jual beli langsung ini membuat harga suatu produk menjadi lebih efisien.

Menurut Widowati (2019), Indonesia adalah negara peringkat teratas pertumbuhan e-commerce tercepat di seluruh dunia, diikuti Meksiko, Filipina, Kolombia, Uni Emirat Arab, Vietnam, Arab Saudi, Israel, India, dan Tiongkok.

Ketika dunia ekonomi berubah menjadi digital, dunia politik masih mempertahankan sifat kekolotan dan kekotorannya. Jangankan mengintegrasikan diri ke dalam kemajuan teknologi informasi, dunia politik justru masih mempertahankan sifat korup, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab.

Yuval Noah Harari (2015) sudah memprediksi bahwa pemerintah dan partai politik merupakan institusi yang paling gagal dalam memanfaatkan era kemelimpahruahan data.

Di Indonesia, politik sebenarnya sudah terdisrupsi. Lembaga survei Charta Politika tahun 2018 (dalam Putri, 2018) mengungkap bahwa partai politik dan lembaga parlemen menempati 4 besar lembaga paling tidak dipercaya oleh masyarakat.

Artinya kalau pemerintah, partai politik, dan warga politik lainnya mau tetap survive, maka mereka juga harus mengintegrasikan diri dalam arus revolusi teknologi informasi.

Menuju e-democracy

Sekarang, Covid-19 telah memaksa kita untuk menekan tombol restart di segala bidang kehidupan. Masyarakat yang tadinya belum terintegrasi dunia digital, mau tidak mau harus mengintegrasikan diri.

Masyarakat yang sudah mengenal dunia digital, semakin memperdalam integrasinya dengan dunia digital. Sebetulnya pemerintah telah menangkap situasi ini. Salah satu buktinya adalah penerapan pajak pada produk-produk digital dan layanan streaming. Semua sendi kehidupan terdisrupsi menuju digitalisasi. Namun, kok, belum ada langkah nyata untuk medigitalisasi kehidupan politik.

Institusi politik seperti pemerintah, partai politik, atau anggota legislatif, bukannya tidak merespon kemajuan teknologi informasi. Sayangnya, kurang greget. Mereka baru merambah politik “di” era digital, daripada bertransformasi ke dalam “politik digital”.

Makna politik di era digital hanya terbatas pada sosialisasi informasi lewat media sosial. Sebaliknya politik digital yang didambakan adalah situasi ketika masyarakat terlibat langsung secara daring dalam pembuatan kebijakan publik. Institusi politik harus mendorong dan mengupayakan politik digital ini kalau mau tetap signifikan di masyarakat.

Untuk membayangkan seperti apa politik digital itu, kita bisa belajar pada e-commerce. Saat ini  kita mengalami sendiri betapa mudahnya membeli barang kebutuhan.

Kita tinggal masuk marketplace (Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, Zalora, dll), memilih barang yang disuka, berkomunikasi, atau bernegosiasi dengan penjual, memilih jasa pengiriman, memantau sampai mana pesanan kita diproses dan dikirim, dan menyatakan komplain jika barang yang dikirim tidak sesuai harapan dan spesifikasi.

Penjual yang tidak responsif akan kehilangan kepercayaan. Rating tokonya anjlok. Akibatnya kepercayaan dari konsumen akan hilang. Semua dinamika kompleks itu terjadi dalam gawai, dengan swipe dan ketukan jempol.

E-democracy mestinya juga didesain seperti itu. Pemanfaatan internet harus dimulai sejak awal politik formal diselenggarakan, yaitu pemilu. Saat ini, pemerintah gagap dan gugup ketika menghadapi Pilkada Serentak di era pandemi.

Wacana yang berkembang adalah apakah pilkada serentak ini harus dilaksanakan atau tidak. Mestinya, pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk melaksanakan pilkada secara online.

Misalnya, satu NIK (Nomor Induk Kependudukan) didaftarkan dengan satu nomor telepon. Dunia Perbankan sudah lama menerapkan mekanisme ini dalam hal layanan e-banking atau mobile banking. Dan toh masyarakat memberikan trust pada sistem itu. Tidak ada yang mustahil.

Sudah banyak negara yang melaksanakan e-voting dalam pemilu mereka. Di antaranya adalah Kanada, Finlandia, Lithuania, Amerika Serikat, Brasil, India, Estonia, bahkan terakhir adalah Filipina. Salah satu masalah dalam e-voting adalah keamanan data.

Namun demikian teknologi juga semakin maju dengan adanya teknik pengamanan data sebagaimana telah diteliti oleh Esti Rahmawati Agustina dan Agus Kurniati (2009) dari Lembaga Sandi Negara.

Melalui studi berjudul “Pemanfaatan Kriptografi Dalam Mewujudkan Keamanan Informasi Pada e-Voting di Indonesia”, Agustina dan Kurniati mengatakan bahwa fungsi kriptografi dapat digunakan dalam e-voting untuk menjamin keamanan data. Apabila e-voting ini dilakukan, maka akan ada penghematan anggaran sebanyak 11 Triliun.

Setelah melakukan e-voting, masyarakat juga dapat melakukan e-policy dengan para anggota legislatif pemenang pemilu. Masyarakat dapat mengusulkan atau memilih kebijakan publik yang mau diundangkan, berdiskusi, atau bernegosiasi langsung dengan pemerintah atau anggota dewan melalui smartphone.

Masyarakat juga dapat memantau kebijakan yang dikehendakinya itu ditolak atau diterima. Kalau diterima, masyarakat bisa mengawasi, apakah kebijakan itu sudah sampai tahap pembuatan naskah akademik atau harmonisasi antar stakeholders, atau sudah memasuki fase penyusunan peraturan rancangan undang-undang.

Masyarakat dapat berdialog dengan pembuat kebijakan atau wakil rakyatnya secara daring ketika suatu kebijakan publik tidak sesuai dengan aspirasinya.

Masyarakat juga bisa memberi rating kepuasan terhadap anggota dewan, semudah dan seperti ketika masyarakat memberi rating kepada pegawai Alfamart/Indomart. Semua ini dilakukan melalui gawai. Tanpa keringat dan teriak-teriak. Seluruh rangkaian inilah yang disebut dengan e-democracy.

Dalam dunia politik digital, teori politik David Easton hancur lebur. Menurut Easton, proses politik merupakan “kotak hitam” yang di dalamnya terdapat berbagai “proses rahasia” negosiasi antar aktor politik.

Disebut rahasia karena publik tidak dapat menjangkau, mengetahui dan mengontrol proses negosiasi itu. Dalam politik digital, kotak hitam itu berubah menjadi transparan. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, mengetahui bagaimana, oleh siapa, dan sampai mana aspirasinya diperjuangkan.

Epilog

Para politisi dan pengampu kebijakan hari ini harus mengantisipasi tantangan zaman sekarang. Pandemi Covid-19 ini bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk me-restart kehidupan politik yang berjalannya masih sangat konvensional ini.

Masyarakat menunggu, apakah demokrasi kita akan melangkah menuju e-democracy. Kalau tidak, politik akan semakin dianggap sebagai dunia para alien, yang tidak terjamah oleh masyarakat. Ketika otoritas politik tidak dipercaya, maka masyarakat akan merasa bahwa negara adalah entitas yang tidak lagi relevan.

Jika ini terjadi, prediksi Yuval Noah Harari makin nyata menghampiri: “Politik dan institusi demokrasi akan hancur lebur tergilas kemajuan teknologi”.

2
0
error: