Pasukan Penertiban Baliho

Pasukan Penertiban Baliho

Kepulangan Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq ke tanah air hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat. Bahkan sebelum kepulangannya para pengikutnya sudah membentangkan spanduk dan baliho bertuliskan “ahlan wa sahlan, Imam Besar Umat Islam dan Revolusi Akhlak” disertai dengan gambar close up sang habib di sudut-sudut beberapa kota.

Kedatangannya pada 10 November 2020 membuat para pengikutnya membanjiri bandara Soekarno Hatta, mengakibatkan ditundanya sebagian besar penerbangan pada hari itu. Bahkan, kemacetan juga terjadi karena banyaknya massa yang memaksa masuk jalan tol untuk menyambut kedatangan sang habib. Tak ayal banyak fasilitas bandara yang rusak.

Setibanya di Jakarta, banyak acara keagamaan dilaksanakan. Mulai dari Maulid Nabi di Tebet, pertemuan akbar di Megamendung Bogor Jawa Barat, dan puncaknya adalah resepsi pernikahan putrinya serta pelaksanaan Maulid Nabi di Petamburan. Dengan selalu banyaknya massa yang hadir, panitia pun mengakui sulit untuk menerapkan protokol kesehatan.

Dalam acara resepsi pernikahan putri Habib Rizieq pun, BNPB hanya mampu mengirimkan masker. Pihak kepolisian serta Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas. Instansi-instansi besar itu tak mampu melakukan pencegahan-pencegahan lain maupun aksi represif karena banyaknya massa yang hadir.

Mengingat kejadian-kejadian terjadi dan bahwa saat ini Jakarta masih berstatus PSBB, tak mengherankan jika kemudian bermunculan reaksi publik yang kurang puas terhadap pemerintah. Sebagai buntut dari kerumunan pada setiap acara yang dihadiri oleh Habib Rizieq, Gubernur DKI Jakarta langsung dipanggil Bareskrim Polri.

Sebelumnya Polri telah melakukan rotasi dua Kapolda. Banyak muncul anggapan bahwa pencopotan Kapolda tersebut karena dianggap lalai melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan disiplin protokol Covid-19.

Setelah memanggil Gubernur DKI, Bareskrim Polri juga memeriksa Gubernur Jabar dan Bupati Bogor secara terpisah. Hanya saja Wagub DKI masih mangkir dari panggilan Bareskrim tersebut.

Bahkan, pihak keamanan bandara Soekarno Hatta tidak luput dari panggilan Bareskrim. Jika perlu, Bareskrim juga akan memanggil Gubernur Banten terkait adanya kerumunan yang terjadi di bandara Soekarno Hatta, karena bandara berada di wilayah Banten.

Sumber: detik.com

Usai pemanggilan Bareskrim, muncul fenomena baru yang tidak biasa, yaitu adanya aksi konvoi kendaraan taktis milik Koopsus TNI dan pasukan loreng yang menurunkan baliho sang habib di malam hari. Padahal sebelumnya ada prajurit TNI baik dari TNI AD maupun TNI AU yang ikut menyambut dengan memberikan dukungan kepada sang habib.

Misteri penurunan baliho ini terkuak setelah dengan lantang Panglima Kodam Jaya dengan tegas menyatakan bahwa penurunan baliho tersebut atas perintah beliau. Jadi memang pasukan loreng yang melakukan penurunan baliho tersebut adalah TNI.

Hal ini sebelumnya disangkal oleh Front Pembela Islam (FPI) dan simpatisannya, sebagai basis massa utama pendukung Habib Rizieq. Jika diperhatikan selama ini mereka lebih simpati terhadap TNI daripada Polri.

Kembali soal tindakan menurunkan baliho, tidak sedikit pihak yang bersikap pro maupun kontra terhadap aksi Pangdam Jaya ini. Para pendukung aksi tersebut beralasan memang tidak ada lagi yang mampu dan berani sehingga turunlah TNI, sementara pihak yang kontra menyayangkan aksi Pangdam ini mengingat kembalinya dwifungsi ABRI ke ranah sipil, seharusnya cukup Satpol PP atau Polisi.

Terlepas dari opini, maupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pangdam Jaya, bagaimana seharusnya TNI bertindak?

Pertahanan Negara

Banyak pihak yang menyarankan agar TNI kembali dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam pertahanan negara. Apa yang dimaksud dengan pertahanan negara?

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memberikan definisi pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini terbagi menjadi ancaman militer dan ancaman nir/nonmiliter.

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman militer dapat berbentuk agresi seperti invasi, bombardemen, blokade, serangan angkatan bersenjata negara lain, adanya kekuatan bersenjata negara lain dalam wilayah NKRI, suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap NKRI, dan pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain.

Ancaman militer lainnya berupa pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, dan perang saudara yang terjadi antarkelompok masyarakat bersenjata. Sedangkan ancaman nirmiliter adalah ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Pertahanan negara dilakukan oleh seluruh komponen pertahanan negara. TNI merupakan komponen utama pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal dan penindak setiap bentuk ancaman, serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan.

Sebagai penangkal, TNI memiliki kekuatan nyata dan diperhitungkan oleh lawan. Sebagai penindak, TNI mampu menghancurkan kekuatan lawan. Dan sebagai pemulih, TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, hura-hura, terorisme, dan bencana alam.

Operasi Militer

Untuk melaksanakan tugas pokoknya TNI melakukan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMP digunakan untuk menghadapi ancaman yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain. Sedangkan OMSP digunakan untuk:

  1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata.
  2. mengatasi pemberontakan bersenjata.
  3. mengatasi aksi terorisme.
  4. mengamankan wilayah perbatasan.
  5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
  6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
  7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
  8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
  9. membantu tugas pemerintahan di daerah.
  10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
  11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
  12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
  13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue).
  14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Dalam menghadapi ancaman militer ini, baik yang dilakukan melalui OMP maupun OMSP menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Sedangkan dalam menghadapi ancaman nirmiliter, tidak menggunakan TNI melainkan dengan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Pengerahan Kekuatan

Pada prinsipnya, TNI tidak serta merta dan sembarangan dikerahkan. Presiden RI berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan TNI. Memang, dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI.

Akan tetapi, pelaksanaan OMP dan OMSP juga tetap harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara, yaitu keputusan antara Presiden dengan DPR melalui rapat konsultasi atau rapat kerja. OMP diawali dengan pernyataan perang dari Presiden yang disetujui DPR. Sedangkan OMSP dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Penanggung jawab penggunaan kekuatan TNI adalah Panglima TNI. Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan OMSP dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menghadapi bentuk dan sifat ancaman nir militer di luar wewenang instansi pertahanan, penanggulangannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai bidangnya.

Show of Force hingga Baliho

Sejumlah kendaraan taktis milik Koops TNI yang melintas di Petamburan dan penurunan baliho yang diikuti konvoi panser oleh TNI dikhawatirkan oleh berbagai pihak akan membuat kembalinya dwi fungsi ABRI. Akan tetapi, berdasarkan uraian di atas sebenarnya memang tugas TNI melalui OMSP.

Dalam melakukan OMSP TNI membantu tugas pemerintahan di daerah. TNI juga dapat membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

Yang dimaksud dengan membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.

Lalu, mengapa menurunkan baliho harus TNI? Bukan Satpol PP atau Polisi?

Ingat, TNI juga diperintahkan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan terhadap Covid-19. Jika baliho selama ini sebagai simbol revolusi akhlak tetapi malah tidak mencerminkan revolusi akhlak itu sendiri dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah di masa pandemi, atau malah menciptakan kegaduhan dan kebencian antar identitas yang mampu mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa, bukankah sebaiknya memang ditertibkan?

TNI bertanggung jawab menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Baik ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang harus digarisbawahi, yang dilakukan TNI memang harus dengan persetujuan.

Maka, sebaiknya selama belum ada permintaan dan perintah dalam peraturan perundang-undangan memang TNI harus menahan diri untuk tidak bertindak sendiri baik dalam beropini ataupun melakukan aksi. Akan tetapi, jika tidak ingin TNI terlibat maka institusi sipil harus mampu, cepat, tanggap, dan berani dalam menghadapi berbagai situasi yang mengancam NKRI.

Epilog

Menurut Samuel Huntington (1993) tujuan keberadaan militer di berbagai dunia adalah untuk melawan musuh dalam peperangan. Hal ini merupakan prinsip utama peran militer. Oleh karenanya militer direkrut, diatur, dilatih, dan dipersenjatai hanya untuk kepentingan tersebut.

Keterlibatan militer dalam operasi kemanusiaan, ataupun berbagai kegiatan sipil, dapat saja dilakukan. Namun bukan berarti militer dipersiapkan, diatur, atau dilatih untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Keterlibatan militer dalam OMSP menjadi ambigu terhadap peran utamanya.

Meskipun diakui pula oleh Huntington bahwa berdasarkan kepentingan praktis, TNI memiliki kemampuan dan kapasitas yang tanggap dan cepat dalam menghadapi berbagai situasi.

0
0
Kepsek dan Guru ‘Berleha-Leha’ Di Masa Pandemi? NO, WAY!!!

Kepsek dan Guru ‘Berleha-Leha’ Di Masa Pandemi? NO, WAY!!!

Banyak masyarakat beranggapan sejak diberlakukannya pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi, beban kepala sekolah dan guru menjadi jauh berkurang. Seolah-olah lebih santai karena perannya dialihkan kepada orang tua siswa. Bahkan, masyarakat awam menilai kepala sekolah ‘hanya’ tinggal memberi perintah (instruksi) kepada guru, guru tinggal memberi penugasan kepasa siswa secara daring.

Anggapan itu seratus persen tidak benar, berdasarkan diskusi tentang  Peran Kepemimpinan Instruksional Kepsek pada masa Pandemi, tanggal  8 September 2020 bersama Kepala SMAN 26 Jakarta, SMAN 33 Jakarta, Wakasek SMAN 7 Kota Tangerang, Kepala SMAN 1 Gunung Kencana Kab. Lebak, dan Kepala SMAN 1 Ulususua Kab. Nias Selatan (dua SMA terakhir melalui virtual).

Berbagai Kendala dalam Belajar secara Daring

Kegiatan belajar dan mengajar (KBM) pada masa pandemi sangat jauh berbeda dengan belajar mengajar di masa normal, biasanya dari konvensional/tatap muka beralih melalui virtual (online). Implementasi pembelajaran pun tidak luput dari berbagai kendala:

  • jaringan terkadang kurang bagus bahkan akses internet yang sulit
  • mahalnya biaya paket kuota – sebelum ada kebijakan kuota gratis dari pemerintah
  • siswa yang tidak mampu membeli gawai (HP)
  • banyak orang tua yang tidak dapat membantu anaknya belajar karena tidak memahami IT
  • tidak sedikit guru kurang mampu mengoperasikan IT dalam mengajar
  • ada kekhawatiran siswa tidak mendapatkan hasil pembelajaran secara maksimal, baik dari materi pelajaran maupun penugasan-penugasan yang diberikan oleh guru.

Pada era digital, pembelajaran online sangat bergantung pada keberadaan akses jaringan atau internet. Warga belajar dapat mudah mengakses berbagai sumber informasi, membangun komunikasi individu maupun massa secara langsung tanpa terbatas ruang dan waktu.

Namun, bukan berarti dalam pelaksanaannya tanpa kendala, terlebih dirasa SMA dari pelosok daerah seperti di SMAN 1 Gunung Kencana Lebak,  dan cerita yang disampaikan Bapak Perhatikan Giwai, kepala SMAN 1 Ulususua yang lokasinya di daerah terpencil di pulau Nias Selatan, yang paling terdampak jika bicara jaringan karena kawasan berbukit di Gunung Sitoli.

Selain jaringan kurang bagus dan kuota internet terbatas, kemampuan antara guru dalam penguasan IT tidak sama – tidak heran ada guru yang belum terbiasa menggunakan internet, cerita pak Giwai dari Nias Selatan.

Masalah kurikulum, setidaknya sekolah bisa berlega sejak pemerintah menerbitkan Kepmendikbud Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum dalam Kondisi Khusus. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada Kurikulum 2013 (K-13) yaitu adanya pengurangan kompetensi dasar (KD) setiap mapel, fokus pada kompetensi esensial. Sekolah diberi kewenangan sepenuhnya tetap menggunakan K-13, kurikulum darurat, atau menggunakan kurikulum yang disederhanakan secara mandiri sesuai kebutuhan pembelajaran siswa.

Di awal perubahan, siap tidak siap – waktu yang tidak mudah sekolah untuk beradaptasi, terlebih kehadiran siswa baru di kelas 10, sejak awal belajar hanya bisa dilihat melalui virtual. Sekolah kesulitan menentukan alokasi waktu untuk setiap mapel, menentukan perangkat pembelajaran yang cocok dengan kondisi siswa, sarpras yang belum mendukung, serta kemampuan guru dalam menentukan rencana pembelajaran, PR yang bukan sederhana bagi kepsek dan guru.

“Ada juga guru yang tergolong senior terkadang mendapatkan kesulitan untuk menguasai Learning Management System atau Sistem Manajemen Pembelajaran yang dipilih. Kesulitan juga pada materi yang memerlukan praktik di laboratorium untuk Fisika, Kimia, dan Biologi tidak dapat diberikan pada pembelajaran daring.

Selain itu, guru harus bisa bagaimana caranya memilih metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga tidak menimbulkan kebosanan siswa dalam pembelajaran daring,” cerita ibu Emma, wakasek SMAN 7 Tangerang.

Guru Ditantang Kreatif

Melatarbelakangi diskusi dengan Kepala SMA antara lain, pada pembelajaran di SMA kebanyakan orang tua siswa tidak bisa lagi dapat membantu anaknya belajar di rumah karena materi pembelajaran di SMA lebih khusus dan mendalam.

Lalu, bagaimana sekolah mengatur pola pembelajaran dengan lebih mendalam sesuai dengan kemauan siswa pada materi pembelajaran di SMA yang lebih spesifik?

Berdasarkan survei UNICEF pada awal Juni 2020 terhadap 4.016 responden dari 34 provinsi dengan rentang usia 14-24 tahun, bahwa  69 persen peserta didik merasa bosan belajar dari rumah/BDR. Hal ini menjadi tantangan bagi sekolah menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan. Penerapan pembelajaran online juga membuat kepsek dan guru berpikir keras dalam mencari dan memilih model dan metode pembelajaran yang akan digunakan.

Pola komunikasi dan hubungan profesional antara kepala sekolah dan guru juga memberikan dampak pada mutu pendidikan yang dihasilkan di sekolah. Kerja sama antara kepala sekolah dan guru dengan didukung pola komunikasi yang baik, berdampak pada perkembangan sekolah dan hasil belajar siswa yang memuaskan (Firmaningsih, 2015). Salah satu kegagalan kepala sekolah disebabkan oleh rendahnya keterampilan kepala sekolah dalam mengelola organisasi dan sumber daya di dalamnya (Davis: 1998 dalam Lovely: 2004:19).

Kepala SMA memiliki tanggung jawab dan dituntut tidak hanya sebagai educator dan administrator, namun juga berperan manajer dan supervisor yang harus mampu menerapkan manajemen bermutu. Indikasinya adalah iklim kerja dan proses pembelajaran yang konstruktif, berkreasi serta berprestasi, karena dari sini kepsek dapat diukur keberhasilannya.

Kami punya keyakinan, kepsek tetap ingin berupaya sekolah sebagai tempat manusia berubah, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak berpengalaman menjadi berpengalaman, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi, sekolah berandil kuat pada pembentukan kualitas manusia.

Ada sisi Positif

Selama belajar masa pandemi, Purwanto, salah seorang guru mapel bahasa Indonesia SMAN 33 Jakarta mengatakan meski terjadi pengurangan jam pelajaran dari @45 menit/jam pelajaran  menjadi @30 menit/jam pelajaran, jadwal KBM PJJ hanya sampai pukul 12.00. Akan tetapi guru harus menyusun silabus yang esensial, membuat RPP yang disesuaikan dengan kondisi pandemi, bahkan mengisi agenda harian Googleform, karena sekolah juga memantau para guru melalui aplikasi aplikasi Microsoft.

Jangan kaget, kepala SMA jadi “rajin” masuk WAG grup kelas, karena memantau proses pembelajaran yag dilakukan para guru.  Parenting daring dengan wali murid dan siswa pun dilakukan, cerita ibu Novriola, kepala SMAN 33 Jakarta. Menariknya, tidak segan-segan kepsek memantau kinerja gurunya berdasarkan laporan WA siswa untuk memastikan peran guru optimalkah dalam pembelajaran.

“Dengan belajar pandemi, kami mengambil sisi positifnya. Kemampuan SDM sekolah yang kurang, kami beri motivasi guru untuk meningkatkan dan mengembangkan diri seiring dengan tuntutan jaman, maka para guru belajar mandiri. Guru akhirnya melalui tutorial yang disediakan oleh sekolah bekerja sama dengan guru IT. Mereka mau  memperdalam IT nya”, cerita ibu Sri Sariwarni, Kepala SMAN 26 Jakarta.

“Selain itu, guru juga menjadi kreatif dalam memodifikasi teknik dan materi ajar dalam pembelajaran daring,” pak Dadang Suryaman kepala SMAN 1 Gunung Kencana Lebak, menambahkan.

Dengan perubahan belajar secara daring, para kepala SMA sepakat – ada sisi positif, guru mau belajar bahkan berbagi kepada guru lainnya terutama terkait aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran, terlebih jelang era belajar digital nanti. Guru mulai mengenal dan menerapkan aplikasi daring seperti zoom, google classroom, google meet, whatss up, dan email.

Di sisi lain, banyak guru yang kreatif menggunakan pengembangan berbagai aplikasi misalnya Schoology, Webex, Microsoft 365 untuk Edukasi, Aplikasi Telegram, Moodle, e-Sekolahku, Edmodo, LMS, Quipper, Kahoot, Quipper, Simak Sipintar, aplikasi SiGUM (Sistem Informasi Guru Mengajar), bahkan sekolah kreatif membuat apliaksi sendiri. Untuk materi praktik diupayakan tidak membebani siswa, dan tidak berkelompok. Materi dikembangkan secara virtual, guru mengembangkan ke dalam channel Youtube pribadi guru atau berupa PPT dan praktik sederhana dibuat menyenangkan dan bermakna bagi siswa.

Pemberlakuan Kurikulum Darurat (Khusus)

Perberlakuan kurikulum darurat, kepala SMA menyatakan, sekolah melakukan penyesuaian dan pengembangan yang disederhanakan. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah.

SMAN 1 Gunung Kencana, yang berada di ujung barat pulau Jawa, masih mengacu pada kurikulum 2013 yang disesuaikan kondisi. Sebaliknya, SMAN 33 Jakarta membuat perencanaan pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum darurat (kondisi khusus).

“Sekolah membuat perencanaan program pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, materi ajar, dan media pembelajaran daring dengan mengacu pada kurikulum darurat. Silabus yang dikembangkan namun lebih disederhanakan tetap mengacu standar nasional dengan memilih KD yang esensial disesuaikan kondisi peserta didik dan guru,” terang bu Ola.

SMAN 26 mengacu pada Kurikulum 13 yang direvisi serta dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa. Pengembangkan materi ajar dan silabus disederhanakan sesuai dengan SE Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP dan buku saku.

Standar penilaian tidak mengacu pada mastery learning, melainkan pada praktik baik siswa, seperti implementasi nilai nilai kepedulian siswa pada masyarakat yang terimbas secara sosial dan ekonomi di era pandemi atau PSBB awal.

SMAN 7 Kota Tangerang mengembangkan silabus dengan memilih KD-KD yang essensial dan memungkinkan dilaksanakan dengan kondisi dan waktu yang tersedia. Sekolah mengembangkan RPP yang disederhanakan (RPP 1 halaman) yang mengandung minimal 3 hal yaitu tujuan pembelajaran, langkah kegiatan, dan penilaian.

Dalam diskusi, disampaikan upaya mengatasi kendala perencanaan pembelajaran, sekolah menyesuaikan materi dengan kondisi siswa, memilih materi essensial (KI dan KD) atau pokok dalam kurikulum, dan mengaktifkan MGMP sekolah. Sekolah juga menyiapkan materi ajar seperti buku paket/modul, menyediakan wifi gratis, memberikan bantuan paket internet pada guru dan siswa, dan pelatihan PJJ untuk guru.

Dalam membagi alokasi waktu, kepsek meminta guru untuk menyesuaikan dengan kedalaman dan keluasan materi pokok, mengembangkan perangkat, menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dan kemampuan sekolah, serta berdiskusi sesama guru. Terkait dengan banyaknya siswanya tidak punya HP, SMAN 1 Gunung Kencana mampu memberikan peminjaman laptop/tablet dan buku-buku pelajaran bagi siswa.

Secara bertahap, kepsek mengatasi kendala dengan menyiapkan sarpras dari dana BOS dan BOP, memberikan pelatihan dan pendampingan guru, meminta bantuan tenaga IT yang tersedia di sekolah menyiapkan, memanfaatkan internet, menggunakan perangkat pembelajaran, dan kolaborasi dengan guru SMA lain. Kepsek juga membantu guru  dengan memotivasi bahkan memberikan reward berupa pujian dengan memposting praktik baik yang guru lakukan di kelas virtual, untuk dapat ditiru dan menjadi penyemangat guru yang bersangkutan dan guru lainnya.

Evaluasi Pembelajaran/Penilaian

Penilaian hasil belajar adalah sebagai bentuk akuntabilitas program pembelajaran yang diselenggarakan sekolah kepada pemangku kepentingan pendidikan (seperti orang tua siswa dan pemerintah). Hasil penilaian dapat juga memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan.

Kepala SMA sepakat penilaian  atau pengisian angka rapor pada masa pandemi menjadi bahasan yang cukup serius pada internal sekolah, selain kegiatan masalah pembelajaran itu sendiri. Karena hal ini menyangkut prinsip keadilan (equity) dan inklusivitas (inclusivity).

Ada sekolah dalam menilai kemajuan dan hasil belajar dengan melakukan evaluasi kualitatif, ada juga yang melakukan supervisi pembelajaran, diskusi dengan guru, menilai hasil laporan kegiatan, menilai RPP, memberikan ujian atau tes kepada siswa.

Guru menyiapkan perangkat penilaian hasil belajar. Bentuk penilaian hasil belajar yang digunakan adalah berupa tugas proyek, soal esai, dan tes pilihan ganda. Tindak lanjut yang dilakukan setelah penilaian adalah memberikan umpan balik (kepada guru, siswa, orang tua) dan melakukan remedial.

Sedangkan untuk kendala pemahaman AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) dan survei sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) yang akan dimulai pada tahun 2021, ada sekolah yang berencana memberikan pelatihan pemahaman.  AKM adalah (AKM) dan survei karakter yang ditetapkan sebagai pengganti Ujian Nasional (UN). 

Epilog: Simpulan

Ending-nya, dapat disimpulkan bahwa di masa pandemi ternyata sekolah (Kepala Sekolah dan para guru) tidak sekedar leha-leha. Bagaimanapun kepsek bertanggung jawab atas jalannya sekolah, karena kepsek berada di garda terdepan dalam capaian pendidikan anak didiknya.

Edgar Dale (1900-1985), yang pernah menjadi guru dan pengawas sekolah menengah di North Dakota USA, berujar pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar oleh keluarga, masyarakat atau pemerintah melalui bimbingan, pengajaran, pembelajaran dan pelatihan yang berlangsung, baik dilakukan disekolah maupun di luar sekolah sepanjang hidup, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan perannya dalam lingkungan untuk masa yang akan datang.

Kita dapat menyimpulkan apapun yang telah diupayakan sekolah, intinya tetap berupaya menjunjung tinggi semangat pembelajaran dengan membuat suasana belajar yang menyenangkan pada masa pandemi. Dalam kondisi apapun pembelajaran harus terus berjalan karena ilmu pengetahuan itu ada di mana saja, tidak selalu ada di sekolah.

Asalkan kita peka dan mau melihat sekitar kita, maka kita bisa mempelajari segala hal baru yang belum pernah kita temukan.

Terima kasih kepada Tim diskusi: Nurberlian Venus Ali, Idris HM. Noor, Herlinawati, Asri Joko, dan Mega Birli Adhitia

3
0
Mengenal Lebih Dekat Indeks Profesionalitas ASN

Mengenal Lebih Dekat Indeks Profesionalitas ASN

Apa sih Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)? Mungkin bagi sebagian sahabat masih belum cukup familiar mendengar istilah Indeks Profesionalitas ASN atau disingkat IP-ASN. Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, pengertian dari IP-ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Dikarenakan IP-ASN ini penting, maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai penyelenggara dan pembina manajemen ASN menentukan pedoman dan tata cara pengukuran IP-ASN. Pedoman IP-ASN ini ditujukan kepada Instansi Pemerintah guna mengukur, menilai, dan mengevaluasi tingkat profesionalitas ASN untuk PNS baik di pusat maupun di daerah.

Hal ini senada dengan penuturan Haryomo Dwi Putranto, Deputi Bidang Manajemen Kepegawaian BKN, seperti dilansir dari website bkn.go.id, bahwa tiap-tiap instansi diwajibkan menyusun IP-ASN yang digunakan sebagai bahan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Presiden Republik Indonesia terkait profesionalitas ASN dalam berkinerja.

Ada pun tahapannya dalam mengukur IP-ASN secara umum adalah tahap persiapan, pelaksanaan, pengolahan, pelaporan, dan tata cara pengisian.

Dalam Pasal 5 Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 terdapat 5 (lima) prinsip untuk mengukur IPASN antara lain koheren, kelayakan, akuntabel, dapat ditiru dan multi dimensional. Penjelasan secara umum dari lima prinsip tersebut yaitu:

Prinsip pertama, yakni koheren (coherent), kriteria yang digunakan sebagai standar pengukuran IP-ASN yang bersumber pada sistem merit (berkaitan langsung dengan data merit system). Prinsip kedua, yakni kelayakan (worthiness), kelayakan standar pengukuran Indeks Profesionalitas ASN disusun dengan mempertimbangkan data objektif atau data riil yang melekat secara Individual kepada pegawai ASN.

Pada prinsip ketiga, yakni Akuntabel, pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya. Sedangkan prinsip keempat, yakni dapat ditiru (enviable), pengukuran Indeks Profesionalitas dapat ditiru dan dibandingkan pengukurannya sesuai periode waktu dan lokusnya. Adapun pinsip kelima, yakni Multi Dimensional, pengukuran beberapa dimensi yang dapat digunakan sebagai penentu profesionalitas seseorang. Multi Dimensional sendiri terbagi menjadi 4 (empat) dimensi, yaitu:

Dimensi Disiplin, yang digunakan untuk mengukur data atau informasi lainnya memuat hukuman yang telah diterima PNS, dimensi disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari seluruh pengukuran.

Untuk memudahkan kita melakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN sebaiknya kita menyiapkan Sistem Aplikasi Kepegawaian atau SAPK, pendataan ulang PNS atau E-PUPNS, Sasaran Kerja Pegawai atau SKP, dan data pelanggaran Disiplin. Berikut komponen perhitungannya.

  1. Pegawai pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat memiliki perhitungan sebesar 1%;
  2. Pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang memiliki perhitungan sebesar 2%;
  3. Pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat memiliki perhitungan sebesar 3%;
  4. Pegawai yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang maupun berat, memiliki perhitungan sebesar 5%.

Dimensi Kualifikasi; digunakan untuk mengukur data kualifikasi pendidikan formal PNS paling tinggi sampai yang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari seluruh pengukuran. Pada dimensi ini perlu diketahui bobot nilai dari indikator pengukuran berdasarkan kualifikasi pendidikan, yaitu sebagai berikut:

  1. Pendidikan di bawah SLTA sederajat diperhitungkan sebesar 1%;
  2. Pendidikan SLTA, D1 dan D2 sederajat diperhitungkan sebesar 5%;
  3. Pendidikan D3 diperhitungkan sebesar 10%;
  4. Pendidikan D4 dan S1 diperhitungkan sebesar 15%;
  5. Pendidikan S2 diperhitungkan sebesar 20%; dan
  6. Pendidikan S3 diperhitungkan sebesar 25%.

Dimensi Kompetensi; digunakan untuk mengukur data atau informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS yang memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas dan jabatan dimensi. Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari seluruh pengukuran. Ada pun secara singkat, perhitungan 40% dengan rincian indikator sebagai berikut:

  1. Diklat PIM saat ini PKA dan PKP bagi Struktural atau Diklat Fungsional bagi jabatan Fungsional memiliki perhitungan sebesar 15%;
  2. Diklat Teknis 20 JP dalam satu tahun memiliki perhitungan sebesar 15%;
  3. Workshop Seminar atau sejenisnya memiliki perhitungan sebesar 10%.

Dimensi Kinerja; digunakan untuk mengukur data atau informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku PNS. Dimensi ini diperhitungkan sebesar 30% dari seluruh pengukuran, dengan rincian indikator sebagai berikut:

  1. Nilai capaian SKP 50 ke bawah  atau buruk memiliki perhitungan sebesar 1%;
  2. Nilai SKP 51-60 kurang memiliki perhitungan sebesar 5%;
  3. Nilai SKP 61-75 cukup memiliki perhitungan sebesar 10%;
  4. Nilai SKP 76-90 baik memiliki perhitungan sebesar 15%;
  5. Nilai 91-100 sangat baik memiliki perhitungan sebesar 20%.

Agar lebih memahami pola perhitungan berdasarkan dimensi yang telah disebutkan, berikut diberikan contoh studi kasus sederhana dan perhitungan dimensi dari IP-ASN:

Seorang PNS Lulusan S2 sebagai Administrator dan telah melakukan Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Diklat Pengembangan 20 Jam Pelajaran (JP), sudah mengikuti seminar, dan memiliki capaian kinerja SKP 90 serta pernah terkena hukuman disiplin tingkat ringan”.

Dari studi kasus di atas, didapatkan beberapa indikator untuk perhitungan IPASN-nya antara lain:

  • Lulusan S2 nilainya 20%;
  • Diklat PKA nilainya 15%;
  • Seminar nilainya 10%;
  • Capaian kinerja 90 nilainya 25%;
  • Disiplin hukuman disiplin ringan 3%.

Untuk rumus perhitungan IP-ASN sendiri adalah sebagai berikut:

Jadi secara singkat, total nilai perhitungan IPASN berdasarkan rumus dan data kegiatan yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut sebesar 73%. Untuk pengukuran dengan nilai capaian IP-ASN sebesar 73% sudah dikatakan memenuhi standar pengukuran IP-ASN dengan kategori tingkat profesionalitas sedang.

Untuk range nilai pengkategorian tingkat profesionalitas sendiri terbagi dalam kategori: sangat tinggi (91-100), tinggi (81-90), sedang (71-80), rendah (61-70), dan sangat rendah (dibawah 60).

Dikutip dari infoasn.id, IP-ASN bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seorang ASN telah memenuhi kewajibannya berdasarkan tugas dan jabatannya. Pengukuran ini bermanfaat dilihat dari beberapa sudut pandang. Bagi Pemerintah, dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasi hal ini dapat dilihat pada capaian kinerjanya.

Bagi ASN sendiri, dapat digunakan sebagai pengembangan diri dalam rangka peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN dapat dilihat dari 4 (empat) dimensi yang telah dijabarkan disebelumnya.

Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya terhadap pelayanan publik yang diberikan pegawai tersebut. Jika sahabat ASN merasa masih ada yang kurang paham / kurang detail atau bahkan ada yang perlu ditambahkan terkait IP-ASN, dapat meninggalkan komentarnya, agar bisa saling sharing sambil ngopi-ngopi santai. Sampai ketemu lagi.

12
0
Tiga Pertanyaan Atas Kebijakan Akuisisi Pegadaian dan PNM

Tiga Pertanyaan Atas Kebijakan Akuisisi Pegadaian dan PNM

Penyaluran kredit adalah tantangan utama bagi industri perbankan di Indonesia, khususnya untuk bank yang berstatus Badan Umum Milik Negara (BUMN). Sebagai bank Pemerintah, Bank BUMN memiliki tugas ‘politik’ yakni meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Misalnya, penugasan pemerintah dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada bank BUMN. Untuk bank BUMN, target penyaluran KUR bukan hanya tantangan tapi juga tekanan. Dalam hal ini saya bersimpati pada para karyawan dan pimpinan dari cabang bank-bank BUMN. Mereka adalah pihak yang mendapat tekanan terbesar.

Tahun ini, pemerintah merancang kebijakan ‘sinergi’ antara tiga BUMN, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Permodalam Nasional Mandiri (PNM), dan Pegadaian. Mereka adalah tiga BUMN besar, yang mendominasi tiga jenis layanan jasa keuangan yang berbeda.  

Pemerintah melalui kementerian BUMN menyatakan bahwa rencana akuisisi PNM dan Pegadaian ke dalam BRI dilakukan dengan alasan membantu penugasan pemerintah dalam penyaluran KUR.

Pada tahun 2014 Pemerintah sempat membahas rencana ‘sinergi’ antara BRI dengan pegadaian. BRI konon juga sudah lama tertarik untuk mengakuisisi Pegadaian untuk melengkapi segmen bisnisnya.

Dari segi usaha, Pegadaian memang luar biasa. Ia tidak hanya mengurusi soal gadai, tapi sudah merambah ke bisnis perhotelan, emas batangan dan perhiasan. Jaringan Pegadaian yang tersebar di pelosok juga memberikan peluang bagi BRI untuk melakukan cross-selling.

Namun, entah karena menjelang pemilu dan Kabinet Presiden SBY saat itu tidak mau mengambil langkah yang salah untuk periode berikutnya, atau karena serikat kerja Pegadaian yang menolak sinergi, rencana ini terhenti.

Rencana sinergi ini kembali muncul di tahun 2020. Bukan hanya dengan Pegadaian, tapi juga PNM. Tidak bisa dipungkiri, sinergi ini akan memberikan dampak positif bagi nilai perusahaan, yakni laba, asset dan sahamnya akan naik. BRI,  bisa dipastikan akan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari sinergi ini.  

Hal itu terbukti, karena meskipun baru rencana, minggu ini saham BRI naik. Menteri BUMN bahkan sudah berkoar sejak Februari, “Cepet-cepet beli sahamnya deh”. Meski belum sepenuhnya terealisasi, sinergi ini sepertinya sudah memberikan dampak positif bagi para pemegang saham BRI, terutama komisaris-komisarisnya.

Namun sayangnya, justru tanda-tanda tercapainya tujuan utama pemerintah dalam melakukan sinergi ini, yakni meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM dan akses layanan yang lebih baik bagi masyarakat bawah, belum jelas.

Untuk itu, ada baiknya masyarakat dan pemerintah mengingat kembali kritik yang sering dilontarkan kepada sektor keuangan Indonesia. Secara umum sektor ini dikritik lamban dan tidak efisien.

Kritik tersebut secara khusus ditujukan kepada perbankan, yang dianggap gagal memberikan akses yang memadai kepada penabung dan peminjam. Kritik ini memperlihatkan bahwa tujuan bank BUMN untuk memberikan layanan kepada masyarakat masih belum dilaksanakan dengan baik. Masyarakat dan pemerintah juga perlu ingat bahwa kritik ini menjadi alasan utama yang diutarakan Pemerintah saat mendorong keuangan inklusif sebagai paradigma sektor keuangan Indonesia kedepan.

Ada tiga indikator utama yang sering disorot sebagai bukti ketidakefisienan perbankan di Indonesia. Pertama, tingkat keuntungan perbankan yang sangat tinggi. Kedua margin bunga bersih yang tinggi. Ketiga adalah konsentrasi perbankan.

Di Indonesia, Bank dengan modal modal diatas 500 Trilian (kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 4), memiliki margin keuntungan paling besar.  Laba atas aset mereka juga lebih tinggi dibandingkan bank-bank lain. Dari tiga tujuh bank BUKU 4, tiga peringkat tertinggi berturut-turut adalah bank milik Negara, yakni BRI, Mandiri dan BNI.

Meskipun pandemi Covid-19 sempat menurunkan kinerja ketiga bank ini, namun indikator-indikator kesehatannya masih berada pada posisi tertinggi jika dibandingkan dengan bank-bank di kawasan Asia. Sebaliknya, pandemic menyebabkan bank-bank kecil di Indonesia semakin terhimpit, bahkan terancam merger.

Sebuah riset pada tahun 2017 menunjukkan bahwa kesuksesan bank BUMN BUKU 4 ditopang oleh akses ke dana negara. Bank-bank ini “terhubung secara politik” sehingga diuntungkan dengan memperoleh biaya pendanaan yang lebih rendah.

Masyarakat bisa menduga hal tersebut dengan mudah. Akses kepada dana negara ini diantaranya terlihat dari pembayaran gaji ASN, beasiswa negara, bantuan sosial, atau pajak, yang hanya bisa dilakukan melalu bank-bank tertentu saja.

Maka, kembali kepada rencana ‘sinergi’ antara BRI, PNM dan Pegadaian, tiga pertanyaan yang penting ditanyakan kepada diri Anda sendiri sebagai masyarakat Indonesia, dan kepada Pemerintah sebagai pengawas BUMN, atas kebijakan ini adalah:

Pertama, apakah menurut Anda sinergi ini akan benar-benar bisa meningkatkan kualitas layanan keuangan BRI kepada UMKM dan masyarakat bawah? Kedua, apa ukuran kongkritnya? Ketiga, bagaimana BRI akan mencapainya? Saya memiliki harapan, bahwa jawaban atas pertanyaan mengenai ukuran kualitas bukan sekedar saham dan laba. Karena keduanya lebih tepat menjadi ukuran sukses untuk para komisaris saja.

3
0
E-Wallet: Alternatif Pembayaran PNBP Penyelenggaraan Computer Assisted Test

E-Wallet: Alternatif Pembayaran PNBP Penyelenggaraan Computer Assisted Test

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara terbanyak setelah pajak. Pada data APBN 2019, total sumber pendapatan negara berjumlah Rp. 2.165,1 trilyun, dengan rincian pendapatan negara dari perpajakan dengan besaran 1.786,4 trilyun (82,5 %) dan pendapatan negara dari PNBP dengan besaran 378,3 (17,5 %) trilyun, sedangkan pendapatan negara dari penerimaan hibah hanya Rp. 400 juta.



Gambar 1. Data Realisasi PNBP 2014 s/d 2019
(Sumber: APBN 2019)

Dapat dilihat pada Gambar 1, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mempunyai potensi dalam mengoptimalkan penerimaan negara, berdasarkan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2014-2019 bahwa PNBP mengalami fluktuasi tiap tahunnya, puncak paling rendah adalah Tahun Anggaran 2016.

Namun, PNBP mulai meningkat kembali pada Tahun Anggaran 2017-2019, peningkatan PNBP didorong dengan kenaikan harga minyak, peningkatan kualitas layanan seta perbaikan tata kelola, potensi penerimaan negara melalui PNBP khususnya di instansi pemerintah dapat ditingkatkan dengan menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan.

PNBP akan berbanding lurus dengan pelayanan dan fasilitas yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah tidak hanya sekedar memberikan pungutan kepada masyarakat, melainkan juga menjamin penyediaan fasilitas dan peningkatan pelayanan yang sesuai dengan besaran pungutan yang diberikan kepada masyarakat (Sri Mulyani, 2018).

Potensi PNBP di BKN

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai lembaga pemerintah turut andil mengoptimalkan potensi penerimaan negara melalui PNBP dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Hal itu terlihat dengan dikeluarkannya PP Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BKN.

Jenis PNBP di BKN secara umum tertuang dalam Pasal 1 PP Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara. PNBP di BKN meliputi, pertama, pembinaan dan penilaian kompetensi ASN dan calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas. Kedua, pembinaan jabatan fungsional di bidang kepegawaian. Ketiga, penggunaan kamar asrama sesuai tugas dan fungsi.

Salah satu jenis PNBP dari pembinaan dan penilaian kompetensi ASN dan calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas adalah penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT.

Dari sisi signifikansi peningkatan jumlahnya, PNBP yang dihasilkan oleh BKN dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah. Dijelaskan pada gambar tersebut, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2015 hingga tahun 2018 dalam hal pencapaian perhitungan realisasi instansi pemerintah yang menggunakan CAT dalam proses seleksi CPNS, sekolah kedinasan, maupun pengembangan karir ASN.


Gambar 2. Capaian Kinerja Instansi Pemerintahan Dalam Pemanfaatan CAT
Tahun 2015 – 2018 (Sumber: Badan Kepegawaian Negara)

Pada tahun 2018, capaian diperoleh dengan persentase 91% yang terdiri dari total keseluruhan 652 instansi. Dengan demikian, hanya 51 instansi provinsi/kabupaten/kota di Indonesia yang belum memanfaatkan CAT. Untuk fasilitasi ujian sekolah kedinasan tahun 2018 berjumlah 209.120 peserta yang terdiri dari STIN, IPDN, Politeknik Ilmu Permasyarakatan, Politeknik Imigrasi, STIS, STAN, STMKG dan 11 sekolah kedinasan yang ada di Kementerian Perhubungan.

Kelemahan Pembayaran CAT Tanpa E-Wallet

Berdasarkan Peraturan BKN No. 50 Tahun 2019 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test, yang difokuskan pada 2 (dua) prosedur pembayaran PNBP, yakni untuk keperluan seleksi masuk sekolah kedinasan dan seleksi pengembangan karir pegawai ASN. Untuk prosedur pembayaran seleksi masuk sekolah kedinasan ada 2 cara, yakni, pertama, pembayaran dilakukan oleh peserta. Cara kedua, pembayaran dilakukan oleh instansi.

Untuk proses transaksi yang dilakukan oleh peserta membutuhkan waktu 3 (hari) untuk penerbitan kode billing, lalu 9 (sembilan) hari kalender untuk pengumuman pembayaran kode billing.  Setelah itu 2 (dua) hari kerja untuk proses validasi data NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), terakhir adalah menunggu 3 (hari) kerja untuk pengumuman peserta yang akan mengikuti seleksi.

Adapun pembayaran yang dilakukan oleh instansi membutuhkan waktu 3 (hari) untuk penerbitan kode billing, setelah itu 7 (tujuh) hari kalender untuk pengumuman pembayaran kode billing. Sedangkan prosedur pembayaran untuk seleksi pengembangan karir hanya dapat dilakukan oleh instansi, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum mulai pelaksanaan seleksi, setelah sebelumnya instansi menyampaikan data peserta & bahan materi soal ujian kepada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi ASN BKN (PPSS ASN BKN), serta pembuatan kode billing oleh PPSS ASN BKN.

Untuk tarif PNBP sendiri berdasarkan PP Nomor 63 Tahun 2016, untuk keperluan seleksi masuk sekolah kedinasan dikenakan tarif Rp. 50.000,- per peserta sedangkan untuk keperluan seleksi pengembangan karir pegawai ASN dikenakan tarif Rp. 100.000,- per peserta.

Dari prosedur di atas, tampak adanya kelemahan yaitu kurang detailnya media untuk pembayaran kode billing, apakah melalui tunai dan/atau non-tunai. Sebagai data pembanding dapat dilihat dari situs helpdesk.bkn.go.id, untuk pembayaran kode billing seleksi masuk sekolah kedinasan hanya dapat melalui gerai ATM saja, tidak dituliskan alternatif pembayaran lainnya.

Perkembangan E-Wallet Di Indonesia

Melihat tren positif dari tahun ke tahun, potensi PNBP sebagai salah satu instrumen penerimaan negara BKN dapat dilihat dengan meningkatnya peran instansi pemerintah yang memanfaatkan CAT khususnya dalam ujian seleksi pengembangan karir ASN dan ujian calon mahasiswa sekolah kedinasan, seiring juga dengan kemajuan teknologi pada era industri 4.0, perlu adanya peningkatan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi finansial dalam melakukan pembayaran PNBP menggunakan transaksi uang elektronik.

Perlu diketahui, peredaran uang elektronik, meningkat pesat tiap tahunnya.  Untuk peredaran uang elektronik pada tahun 2017 berjumlah 90.003.848, tahun 2018 berjumlah 167.205.578. tahun 2019 berjumlah 292.299.320, dan data terakhir hingga bulan januari 2020 peredaran uang elektronik berjumlah 313.785.298 (Bank Indonesia, 2020).

DSResearch Fintech Report (2019) memaparkan saat ini sekitar 130 juta masyarakat di Indonesia menggunakan mobile phone untuk mengakses internet, oleh sebab itu perusahaan teknologi finansial memanfaatkan momen tersebut untuk menarik minat masyarakat Indonesia agar tertarik menggunakan transaksi pembayaran secara digital menggunakan uang elektronik.

Menurut laporan tersebut pula, diketahui transaksi uang elektronik berupa dompet digital atau biasa disebut e-wallet, menjadi kategori teknologi finansial yang paling popular (82,7%) diantara teknologi finansial yang lain, dilanjutkan dengan investment (62,4%), paylater (56,7%), dan p2p lending (40%).

Perusahaan teknologi finansial yang mengeluarkan e-wallet sebagai salah satu metode pembayaran transaksi elektronik wajib mentaati regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Secara umum aturan tersebut berisi segala proses transaksi elektronik hingga sanksi bagi perusahaan teknologi finansial yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku tertuang didalam regulasi tersebut. 

Jadi, pelanggan yang menggunakan aplikasi e-wallet tidak perlu khawatir akan kerahasiaan data pribadinya bocor kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, karena seluruh perusahaan finansial teknologi wajib membuat jaminan sistem keamanaan untuk para penggunanya, apabila perusahaan tidak menyediakan aspek keamanan dalam aplikasinya, maka konsekuensinya adalah sanksi hingga pencabutan izin sebagai penyelenggara sistem pembayaran elektronik.

Perlu dicatat untuk pengguna e-wallet, terdapat batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan dalam e-wallet, yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori pengguna: unregistered dan registered. Untuk pengguna unregistered maksimal Rp. 2.000.000,- dan pengguna registered maksimal Rp. 10.000.000,- dengan batas nilai transaksi dalam 1 (satu) bulannya maksimal Rp. 20.000.000,-. Hal ini secara umum untuk mencegah terjadinya money laundring dan pendanaan terorisme melalui uang elektronik.

Jika dikaitkan kembali dengan pengoptimalan penerimaan negara melalui PNBP dalam penyelenggaraan seleksi menggunakan CAT, maka BKN perlu melakukan inovasi dalam peningkatan pelayanan dengan bersinergi dengan perusahaan finansial teknologi sebagai alternatif pembayaran PNBP menggunakan aplikasi e-wallet tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku.

Prosedur Menggunakan E-Wallet

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas PNBP di atas, maka gambaran alur prosedur untuk pembayaran PNBP seleksi CAT jika menggunakan aplikasi e-wallet dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3:
Rancangan Alur Prosedur Pembayaran
PNBP Seleksi CAT Ujian Sekolah Kedinasan & Pengembangan Karir ASN
Menggunakan E-Wallet

Pada Gambar 3, secara umum digambarkan proses dari peserta/instansi pelaksana yang melakukan transaksi pembayaran PNBP. Setelah peserta/instansi pelaksana melakukan pembayaran PNBP, sistem akan mengirim transkripsi data yang diterima oleh aplikasi e-wallet.

Sistem e-wallet tersebut selanjutnya akan mengirim notifikasi ke BKN selaku penyedia layanan dan dalam proses pembayarannya melalui sistem bank peserta/instansi pelaksana kepada bank penyedia atau dalam hal ini bank rekanan BKN. Setelah transaksi sukses, lalu sistem pada BKN menyelesaikan transaksi dari peserta/instansi pelaksana.

Dari gambaran prosedur menggunakan e-wallet di atas, manfaat yang akan diperoleh adalah kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bertransaksi. Pengguna tidak perlu lagi repot antri di ATM, cukup melalui smartphone dimana pun dan kapan pun, serta meminimalisir terjadinya tindak kriminalitas fisik.

Epilog

Peningkatan kualitas pelayanan berbanding lurus dengan peningkatan PNBP, oleh sebab itu perlu adanya inovasi terkait alternatif pembayaran PNBP di BKN dalam rangka mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan BKN berbasis teknologi finansial yaitu e-wallet yang saat ini menunjukkan popularitas dalam hal penggunaan di masyarakat yang mayoritas pengguna internet mobile phone.

Aplikasi e-wallet juga tergolong aman, karena perusahaan teknologi finansial yang resmi telah mempunyai landasan hukum yang dibuat oleh Bank Indonesia. Salah satunya dalam aspek keamanan penyedia jasa uang elektronik. BKN perlu melakukan kerjasama konkrit dengan perusahaan teknologi finansial yang resmi dan terpercaya di Indonesia yang menyediakan aplikasi e-wallet seperti Go-Pay, OVO, LinkAja, dan sebagainya.

Kerja sama ini khususnya dalam penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT, setidaknya untuk seleksi masuk sekolah kedinasan dan seleksi pengembangan karir pegawai ASN. Hal tersebut tentunya berguna dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pembayaran PNBP, selaras dengan asas pelayanan publik dalam Pasal 4 huruf l UU Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik yaitu asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

4
0
Menilik Bayangan dan Jejak Buruh Di Indonesia

Menilik Bayangan dan Jejak Buruh Di Indonesia

Di tengah pandemi COVID-19, baik berdasarkan catatan Organisasi Buruh Internasional (ILO) maupun data Badan Pusat Statistik (BPS), buruh merupakan kelompok rentan yang telah terimbas secara signifikan oleh pandemi. Kebijakan lockdown dan pembatasan sosial di berbagai negara rupanya melesukan sektor industri, menambah jumlah buruh yang di-PHK setiap harinya.

Di Indonesia, jumlah pengangguran terbuka telah mencapai setidaknya 5,28% atau 7,05 juta orang. Ditambah dengan angka pengangguran baru akibat pandemi virus corona, maka jumlah pengangguran di Indonesia tahun ini mencapai sekitar 10-12 juta orang

Upaya pemerintah mengenai perburuhan selama masa kepresidenan Joko Widodo dilakukan lewat sejumlah aturan, di antaranya dengan diterbitkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) yang terangkum dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang PengupahanPenggunaan Tenaga Kerja Asing lewat Perpres No. 20 Tahun 2018, dan Jaminan Ketenagakerjaan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Di masa pandemi ini pula, pemerintah juga meluncurkan Program Kartu Pra Kerja yang dinaikkan anggarannya dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Program ini dirancang agar mampu menjangkau 5,6 juta pengangguran.

Selain itu, terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) berupa sembako pangan non-tunai untuk masyarakat miskin, bantuan sembako senilai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan, dan bantuan 20% sampai 30% dana desa bagi warga yang tinggal di kabupaten

Menengok Para Buruh di Masa Penjajahan

Ditelisik lewat sejarah era kolonial, kegiatan perburuhan telah berlangsung sejak kebijakan cultuurstelsel diberlakukan pada tahun 1830. Kebijakan ini kemudian disusul dengan pelbagai peristiwa, di antaranya pada 24 Oktober 1842. Pada hari itu sebanyak 600 pekerja perkebunan (planter) dari 51 desa di Kabupaten Batang melakukan aksi protes terkait tuntutan pajak natura dan kenaikan upah dari 14,22 gulden menjadi 25 gulden. 

Pada tahun 1870 diberlakukan kebijakan politik liberal saat pemerintah melepaskan monopoli ekonominya dan eksploitasi ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Pada tahun 1882, di Yogyakarta, terjadi pemogokan berturut-turut di empat pabrik gula –tepatnya di Kabupaten Kalasan dan Kabupaten Sleman. Pemogokan ini dipicu oleh beberapa persoalan, utamanya soal upah kerja. 

Di Sumatera Timur, sejak tahun 1863 perkebunan-perkebunan tembakau mulai beroperasi. Di sana diberlakukan poenale sanctie, yaitu pencambukan hingga hukuman mati bagi buruh yang kabur dari tempat kerja. Bisa disimpulkan bahwa pada masa itu rakyat yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan mengalami masa penderitaan.

Setelah tahun 1870, perkembangan industri semakin pesat saat perusahaan perdagangan swasta Eropa dan bank-bank swasta milik mereka seperti Rotterdamsche Bank, Koloniale Bank, dan lainnya beroperasi dengan dukungan dana industri pertanian dan perkebunan sehingga diistilahkan dengan cultuur banken. Pada umumnya, bank-bank tersebut berperan sebagai badan yang mengurus kredit dan keuangan. 

Kemudian, sejumlah bank tersebut mengontrol perusahaan-perusahaan kolonial. Sehingga, sejak tahun 1895 Indonesia menginjak masa imperialisme ketika kapital bank dan kapital industri berpadu memonopoli dan menguasai ekonomi dan politik.

Indonesia dalam hubungan ekonomi dunia didudukkan sebagai sumber bahan mentah, sumber tenaga buruh yang murah, sumber pasar untuk menjual hasil produksi negeri-negeri kapitalis, dan sumber tempat penanaman modal asing.

Di tahun 1907, pemerintah kolonial membentuk Arbeids Inspectie yang mengusulkan kategori ‘kuli kontrak’ dan poenale sanctie diganti dengan Vriye Arbeid di Sumatera Timur. Lalu, pada tahun 1919, terdapat kejadian penting bertepatan dengan gerakan buruh pabrik gula.

Hal ini berkaitan dengan meningkat pesatnya ekspor gula setelah Perang Dunia I, sehingga Indonesia menjadi eksportir gula terbesar di dunia. Pengusaha pabrik gula memperoleh untung dua kali lipat, namun membiarkan buruhnya kelaparan. Kondisi perburuhan memburuk, pada 1919-1920 terjadi pemogokan di pelabuhan, pegadaian, percetakan, kehutanan, dan lainnya.

Gerakan Buruh dan Politik

Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan upaya sedemikian rupa menimbang hubungan kompleks ekonomi dan politik atas pekerja, khususnya untuk mencegah elemen radikal dalam gerakan buruh dan membatasi ruang gerak organisasi massa. Hal itu menyebabkan partisipasi pekerja di dalam serikat buruh sangat rendah, karena harus menerima segala perlakuan dari perusahaan dan demobilisasi buruh sebagai kekuatan sosial politik

Setelah rezim Orde Baru tumbang, gerakan buruh berkembang seiring tantangannya yang kian kompleks. Mereka bangkit dengan orientasi dan isu baru, tampak dari keharusan untuk berhadapan bukan dengan represi negara, melainkan pasar neoliberalisme di bawah bendera Multinational Corporation, World Trade Organization, dan World Bank. Sehingga, tuntutan buruh pada masa itu salah satunya menghasilkan kebijakan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasca reformasi, melalui pembacaan kritis Habibi, terdapat beberapa kecenderungan pandangan terhadap gerakan buruh di Indonesia. Pertama, gerakan buruh dinilai tak solid atau tidak memiliki rasa kebersamaan dan seringkali terjebak gaya hidup konsumtif. Kedua, gerakan buruh tetap lemah meskipun payung hukum untuk serikat buruh telah dibuat. Ketiga, gerakan buruh gagal memberikan pengaruh politiknya pasca reformasi. 

Hal tersebut sebetulnya tak terlepas dari pelbagai persoalan yang dihadapi buruh. Dari sisi eksternal, seperti kian maraknya kebijakan pasar kerja fleksibel, problem perlindungan negara terhadap hak-hak normatif buruh, serta problem orientasi dan partisipasi politik buruh. 

Sementara dari sisi internal buruh, seperti konflik antar serikat buruh, dominasi isu-isu teknis (sikap egois para elit buruh, ketidakmatangan dalam mengelola organisasi, pemimpin serikat buruh yang mengakar, lemahnya militansi anggota, serta lainnya), dan kentalnya fenomena oligarki dalam tubuh serikat buruh.

Epilog

Lantas, bagaimana kita, pemerintah, pengusaha, maupun buruh mampu memandang serta mengambil tindakan bijak atas permasalahan yang mendera buruh di negeri ini? Apakah buruh bukan persoalan lintas pihak? Tidakkah kelompok buruh mewakili golongan ekonomi lemah yang membutuhkan keadilan dan perhatian di negeri ini?

Apakah cukup dengan hanya berpangku tangan karena anggapan bahwa “aku tak punya hubungan apapun dengan buruh”? Masih banyak permasalahan buruh yang perlu kita selesaikan. Perjalanan masih panjang. Kita perlu terus proaktif dan bekerjasama membela hak buruh di Indonesia.

“Kekisruhan” protes terhadap Omnibus Law beberapa waktu lalu merupakan salah satu penandanya.

*Substansi tulisan ini pernah ditayangkan dalam https://www.anotasi.com/menilik-bayangan-dan-jejak-buruh/

0
0
error: