Mas Menteri, BISA AJA!

Mas Menteri, BISA AJA!

Narasi dan konsep “nyeleneh” Mas Menteri Nadiem Ahmad Makariem kembali bergulir. Jika pada awalnya Mas Menteri menggulirkan ide besar “Merdeka Belajar”, maka beberapa waktu yang lalu mantan CEO Gojek ini menerbitkan kebijakan lanjutannya yang bertajuk Kampus Merdeka.

Merdeka Belajar, paket kebijakan pertama, menghadirkan kemerdekaan bagi sekolah untuk berkreasi mempersiapkan instrumen belajar yang tidak monoton dan tekstual, serta menghindari kelaziman copy paste. Dengan kebijakan ini sekolah tak perlu lagi sibuk mempersiapkan ujian nasional.  Sebuah konsep yang sesungguhnya sudah dirancang oleh pendahulu Nadiem dalam kurikulum 2013.

Nah, sebagai kelanjutan dari “Merdeka Belajar”, paket kebijakan kedua yaitu “Kampus Merdeka” digulirkan oleh Mas Menteri bagi level pendidikan tinggi.

Mas Menteri bermimpi bahwa semestinya lulusan S1 perguruan tinggi tidak hanya fokus dengan satu bidang keilmuan saja, tetapi ke depan mereka adalah generasi yang siap dan matang terjun ke dunia nyata.

Mereka diharapkan bisa menjadi SDM unggul Indonesia yang siap berlari dan berkompetisi secara global. Mereka harus mempunyai basis soft skill yang mumpuni dan siap bersaing di dunia kerja.

Memahami Arah Kebijakan Mas Menteri

Melalui kebijakan Kampus Merdeka, perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan dan membangun sumber daya manusia (SDM) unggul Indonesia dalam jangka waktu yang relatif cepat. Institusi pendidikan tinggi diharapkan mampu mempersiapkan pelajar sekolah menengah atas menjadi tenaga siap bekerja.

Kualitas lulusannya secara cepat mampu bertransformasi menyesuaikan diri dengan dunia nyata di mana mereka dituntut mampu bekerja dan menjadi generasi yang produktif membangun negeri, berlari mengejar ketertinggalan pembangunan di negeri ini.

Untuk itu, perguruan tinggi dituntut untuk terus bergerak dan menjadi ujung tombak dalam berinovasi – baik dalam pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan riset, program pengabdian kepada masyarakat, dan semua layanan pendidikan di perguruan tinggi.

Mas Menteri meyakini bahwa inovasi di perguruan tinggi hanya bisa dilakukan dalam ruang yang terus bergerak, yaitu sebuah ekosistem yang tidak dibatasi. Inilah yang menjadi spirit dari kebijakanKampus Merdeka.

Terdapat empat kebijakan dalam Kampus Merdeka, yaitu:

  1. Pembukaan Program Studi (Prodi) Baru;
  2. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi sesuai best practice internasional;
  3. Pembentukan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH); dan
  4. Hak Belajar 3 Semester di Luar Prodi.

Kemudahan dalam membuka prodi baru di perguruan tinggi merupakan upaya untuk menjawab kebutuhan industri dan dunia kerja. Sebab, selama ini kurikulum prodi cenderung teoritis, belum link and match dengan kebutuhan dunia usaha. Selain itu, konten kurikulum juga belum bisa bersaing di kancah global.

Dalam pembukaan prodi baru ini dapat dilakukan kolaborasi, yaitu pernikahan massal antara institusi pendidikan (yaitu prodi) dengan dunia usaha/dunia industri, perusahaan-perusahaan dan organisasi nirlaba kelas dunia, BUMN, BUMD, Top 100 perguruan tinggi dunia, dan organisasi lintas negara.

Selanjutnya, di poin kedua, mekanisme akreditasi akan lebih mengutamakan dampak langsung bagi masyarakat, dunia industri, dan asosiasi profesional. Hal itu menyesuaikan dengan standar best practice internasional yang berlaku. Selama ini, akreditasi pendidikan tinggi di negara kita masih sebatas melihat dari sisi kepentingan pemerintah semata.

Pada poin ketiga dari kebijakan Kampus Merdeka, perguruan tinggi negeri (PTN) Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja akan diberikan kebebasan untuk bertransformasi mejadi PTN Badan Hukum (BH). Penyesuaian ini diharapkan menjadi support bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuannya.

Sedangkan pada poin keempat, mahasiswa diberikan kemudahan untuk belajar di luar prodi sebagai bagian dari langkah inovatif. Diibaratkan atlet renang, mahasiswa selama ini hanya dilatih dengan satu gaya saja di sebuah kolam renang yang aman. Mereka pun memakai pengaman dan alat yang memadai. Tidak ada arus dan gelombang yang berbahaya.

Bayangkan ketika mereka disuruh menceburkan diri ke laut terbuka, apakah mereka bisa tetap hidup? Oleh karena itu, ke depan mahasiswa akan difasilitasi agar mereka bisa belajar banyak gaya renang – tidak hanya satu gaya di satu kolam renang.

Maknanya, mahasiswa tidak hanya belajar satu rumpun ilmu, tetapi mereka juga harus bisa menguasai cabang-cabang ilmu lain yang akan menjadi nilai tambah dan soft skill. Kemampuan ini yang akan membuat mereka tetap survive ketika dilepas di lautan lepas/dunia kerja.

Keterdidikan Generasi Pada Inovasi

Bergerak, berkolaborasi, berinteraksi sosial, gotong royong, dan berinovasi adalah ruh Kampus Merdeka dan esensi dari Merdeka Belajar. Tentunya dibutuhkan energi yang terus tumbuh dan berkembang dari setiap individu penyelenggara pendidikan untuk menjalankan kedua konsep kebijakan ini.

Mulai dari rektor selaku pimpinan perguruan tinggi, para dosen selaku pendidik, dan para tenaga kependidikan yang menjadi supporting unit di Perguruan Tinggi.

Dengan demikian, konsep, gagasan, dan ide besar Kampus Merdeka untuk melahirkan SDM unggul akan bisa direalisasikan, bukan sekedar wacana indah yang hanya tinggal di kertas-kertas dan file-file komputer. Sebab, energi besar dan tanggung jawab besar kita bukan hanya kampus, tetapi juga tentang keterdidikan generasi.

Inovasi yang menjadi spirit Kampus Merdeka tidak akan terjadi pada tempat yang dibatasi oleh ruang gerak. Di ruang-ruang terbuka para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan mampu memberikan pelayanan yang maksimal menyokong semua program dan narasi besar membangun SDM unggul Indonesia.

Inovasi sejalan dengan era disrupsi seperti saat ini. Inovasi akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru, lebih efisien, dan lebih bermanfaat.

Di pusaran disrupsi inilah tenaga pendidik dan kependidikan dituntut terus mampu memberikan layanan melalui inovasi yang diakukannya. Pola fikir dan paradigma harus berubah, tidak sekedar menuggu rincian tugas, instruksi, dan perintah atasan/pimpinan.

Kebijakan Kampus Merdeka juga menuntut peningkatan profesionalitas dan daya saing aparatur sipil negara (ASN) yang berhubungan dengan kinerja sektor pendidikan.

“BISA” Menyambut Kampus Merdeka

Kebijakan Kampus Merdeka mesti disambut antusias oleh seluruh institusi pendidikan tinggi di seluruh negeri, baik negeri maupun swasta. Untuk itu, para insan pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya di perguruan tinggi negeri, harus bisa mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran, inovatif, solutif dan akuntabel dalam setiap kerja layanan pendidikan dan layanan publik di perguruan tinggi yang diembannya.

Prinsip ini selaras dengan nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh ASN sesuai amanah Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipi Negara. Saya memberi istilah keempat prinsip tersebut dengan singkatan “BISA”.

Apa yang saya maksud dengan BISA (Benar, Inovatif, Solutif, dan Akur)?

Benar adalah bagaimana setiap individu tenaga kependidikan dan ASN mampu bekerja sesuai dengan prosedur, aturan, dan perundangan. Tidak asal lepas kewajiban datang jam 8 pulang jam 5.

Inovatif berasal dari kata inovasi, yaitu suatu kondisi dimana kreativitas, daya cipta, dan inisiatif kuat dapat menghasilkan sesuatu yang secara materi jauh lebih baik daripada penemuan-penemuan sebelumnya. Inovasi bertujuan menciptakan kemudahan baru untuk kehidupan manusia.

Solutif dapat diartikan sebagai sifat yang mampu memecahkan masalah. Insan pendidik dan tenaga kependidikan yang solutif tentunya akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi perguruan tinggi. Akan terus bermunculan ide kreatif yang menjadi solusi bagi setiap persoalan yang timbul dalam memberikan layanan pendidikan.

Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabel dinilai dan dilihat dari sisi input, proses dan hasil. Akuntabel sangat erat hubungannya dengan tranparansi, di mana setiap aktifitas yang dilakukan ASN Kependidikan bisa dipantau, dilihat siapa saja, dan pastinya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Kolaborasi “AJA” Menyongsong Kampus Merdeka

Aa Gym dalam acara Indonesia Lawyer Club tanggal 11 Februari 2020 lalu berpendapat bahwa semangat kolaborasi akan membantu memberikan energi mewujudkan Indonesia masa depan yang lebih baik. Yaitu, kolaborasi untuk menghasilkan SDM yang unggul, dengan kata kunci AJA (Akur, Jujur, dan Adil).

Dibandingkan dengan bergerak sendirian, kolaborasi bisa membuat energi yang dikeluarkan menjadi lebih minim, hasil kerja menjadi berlipat dan berkah yang melimpah. Kolaborasi menjadi penting sebab manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain.

Jika diibaratkan sebuah konser musik yang indah, performanya adalah hasil dari sebuah kolaborasi dari para pemain berbagai alat musik di dalamnya. Mereka  memiliki ragam keahlian: piano, biola, seruling, gitar, dan bas. Masing-masing bersuara dengan nada dan irama yang berbeda, tetapi menghasilkan alunan melodi yang indah.

Tenaga pendidik dan kependidikan di perguruan tinggi yang mampu berinovasi dan memiliki sejuta ide dan gagasan sekalipun tidak akan bisa bekerja sendiri. Dia tetap akan membutuhkan rekan kerja lain yang bisa mendukung ide dan gagasan inovatifnya. Dengan berkolaborasi dalam satu komunitas yang positif, maka ASN akan semakin produktif dan semakin kontributif.

Saya setuju dengan pemikiran Aa Gym dan mencoba menyampaikan apa yang saya maksud dengan “AJA” tersebut.

Akur akan membuahkan kolaborasi yang solid untuk mengokohkan perjalanan organisasi. Dalam perjalanan organisasi pasti ada gesekan dan benturan antaranggota. Di tengah goncangan dan benturan ini ke-Akur-an menjadi solusi, “sitawa sidingin” yang menyejukkan dan menenangkan jiwa.

Jujur adalah cerminan integritas. Darinya akan terpantul nilai objektivitas dan akuntabilitas sehingga organisasi akan bertumbuh dan membesar. Setiap anggota tim akan mempunyai tanggung jawab untuk tetap menjaga nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Sebaliknya, tidak jujur atau culas akan membuat organisasi besar secara instan “rancak dilabuah”. Artinya, terkesan besar penuh dengan citra diri yang terus ditutupi, seolah kokoh dan kuat di luar, tetapi sesungguhnya rapuh di dalamnya. Organisasi macam ini tinggal menunggu kehancuran.

Adil menumbuhkan motivasi memupuk prestasi hingga organisasi akan terus berlari mengejar mimpi ke langit tinggi. Keadilan dari pimpinan organisasi yang menjaga hati semua anggota sangat dibutuhkan dalam upaya membesarkan dan menumbuhkan organisasi. Dibutuhkan leader yang mampu menepuk bahu, bukan mandor yang sekedar memberi tahu. Sedangkan ketidakadilan akan memantik bara dan menyulut api yang berpotensi membakar roda organisasi dari dalam diri.

Epilog

Ruh dan esensi kebijakan Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebuah inovasi tentang bagaimana semua elemen pendidikan tinggi mampu berinovasi dan berkontribusi positif melahirkan SDM unggul Indonesia masa depan.

Inovasi tidak akan terjadi dalam ruang-ruang terbatas. Inovasi juga membutuhkan kolaborasi dan kerjasama, tidak akan dapat dijalankan sendirian.

Jadi, bagaimana semestinya para ASN di perguruan tinggi menjawab pesan Mas Menteri melalui kebijakan Kampus Merdeka?  BISA AJA, jawabnya!

Itu bukan ungkapan selorohan yang bernada mengejek, tetapi semangat yang mesti dibangun oleh seluruh insan perguruan tinggi negeri di negeri ini. Yaitu, ASN yang bekerja dengan Benar, Inovatif, Solutif, Akuntabel dan sekaligus mampu berkolaborasi secara Akur, Jujur dan Adil untuk menciptakan SDM unggul Indonesia.***

2
0
Bos, Percayalah Kami Bisa WFH

Bos, Percayalah Kami Bisa WFH

“Selamat pagi pak…

Untuk menyikapi penyebaran wabah COVID-19 apakah hari ini kita masih masuk kerja pak?”

“Pagi…
Untuk karyawan yang belum meninggal silakan masuk kerja seperti biasa.”

“Baik Pak, terima kasih.”


Ngeri ya, bacanya. Untunglah percakapan di atas hanya sebatas guyonan yang akhir-akhir ini sering kita lihat di berbagai grup WhatsApp. Lucu tapi miris. Pesannya seolah bilang, “Kalau Anda belum mati karena Corona, Anda masih harus datang ke kantor untuk bekerja”.

Sama mirisnya dengan membaca status kawan-kawan yang sedang terserang diare atau asam lambung. Mungkin mereka terlalu panik dengan berbagai pemberitaan Corona yang membludak di berbagai media sosial. Di tengah kepanikan dan ketidakpastian cuaca, gangguan kesehatan mulai datang, padahal Corona baru mau mulai menyerang.

Indonesia bukan negara pertama yang terkena wabah Virus Corona. Oleh karena itu, semestinya pemerintah Indonesia bisa belajar dari kasus Corona di Wuhan (Tionghoa), Singapura, atau Italia. Belajar dari mereka pula, dikaitkan dengan sebuah studi, disimpulkan bahwa:

social distancing adalah cara yang sangat sederhana tetapi terbukti efektif untuk menekan penyebaran virus Corona.

Sayangnya di Indonesia, melaksanakannya tidak semudah hasil studinya. Saat kita benar-benar harus melakukan social distancing, orang-orang malah ramai pergi berlibur dan memenuhi tempat-tempat wisata. Saat instansi pemerintah harus menginstruksikan social distancing kepada para pegawainya, keputusan yang dibuat malah lebih lama dibanding penyebaran virus Corona itu sendiri.

Para pegawai masih diwajibkan hadir ke kantor sambil menunggu terbitnya Pedoman Working From Home. Ketika akhirnya pedoman itu terbit, bisa jadi jumlah orang yang terpapar Corona sudah bertambah. Padahal, wacana bekerja dari rumah gaungnya sudah terdengar sejak akhir tahun 2019, jauh sebelum virus Corona menyerang.

Kebijakan Working from Home (WFH), Sebuah Bentuk Social Distancing

Kita tahu bahwa saat ini the Greater Jakarta menjadi kawasan paling rawan kasus COVID-19. Orang-orang yang bekerja di ibu kota tidak hanya datang dari area Jakarta saja tetapi juga dari kota tetangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Kebanyakan dari mereka adalah pengguna transportasi umum. Bisa dibayangkan, berapa besar potensi virus yang menyebar dan menempel di setiap manusia yang berdiri berhimpitan di kereta atau transportasi umum lainnya. Berapa banyak orang yang mengerti soal imunitas tubuh bahwa kalau tubuh sedang tidak fit, potensi tertular penyakit sangatlah besar.

Maka kebijakan social distancing melalui WFH selama empat belas hari ke depan adalah solusinya. Kenapa harus empat belas hari? Karena dengan empat belas hari mampu menghentikan penyebaran virus Corona secara signifikan, bahkan menyelamatkan puluhan ribu nyawa.

Sayangnya, fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan belum semua instansi baik di level pemerintah maupun instansi  swasta menerapkan kebijakan tersebut. Beberapa instansi menerapkan WFH melalui pembagian giliran kehadiran (shifting).

Sementara itu, instansi lainnya malah masih mewajibkan pegawainya hadir ke kantor setiap hari dengan pengurangan jam kerja. Jika kata kuncinya adalah social distancing mampu menekan penyebaran virus Corona, maka kedua metode kerja tersebut adalah sia-sia.

Apakah pemerintah Indonesia benar-benar serius dalam memerangi Corona, atau jangan-jangan pemerintah kita berpikir rakyat Indonesia mempunyai anti virus Corona yang terpasang di tubuhnya?

Bagaimana dengan Pelayanan Kepada Masyarakat?

Di situasi genting seperti ini, melayani masyarakat (secara administratif) masih kalah penting dibandingkan dengan menekan penyebaran virus. Di beberapa kelurahan di Jakarta misalnya, sudah mulai membatasi jenis pelayanan masyarakat seperti penundaan kegiatan posyandu dan hanya jenis pelayanan surat kematian saja yang akan ditangani oleh petugas kelurahan.

Dalam skala kecil, unit-unit pelayanan sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dalam menekan penyebaran virus Corona. Percayalah, self isolating dan social distancing juga merupakan salah satu bentuk pelayanan masyarakat, atau lebih luasnya, bentuk kepedulian terhadap sesama manusia sebagai upaya menekan penyebaran virus Corona.

Supaya apa? Supaya tidak makin merepotkan petugas kesehatan kita yang jumlah personilnya (dan juga fasilitasnya) terbatas. Supaya orang tua kita, nenek-kakek kita tidak memiliki risiko tinggi terkena paparan virus Corona.

Karena berbagai sumber menyebutkan bahwa orang-orang yang paling rentan terkena Corona adalah golongan lanjut usia dengan pneumonia dan sebagian lainnya adalah golongan orang-orang yang memiliki penyakit penyerta termasuk diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular.

Selanjutnya Bagaimana?

Para pegiat Birokrat Menulis berhari-hari ini ramai berdiskusi membahas wabah Corona yang sedang melanda Indonesia. Sebagai pergerakan yang ingin merintis perbaikan dalam birokrasi dari jalur literasi, inilah kesimpulan sederhana kami tentang WFH untuk kita semua khususnya yang berada di wilayah rawan Corona:

  1. Jika tugas Anda dalam rangka penanggulangan COVID-19, kami dukung dan doakan agar Anda selalu sehat dan aman. Andalah pemberani dan pahlawan.
  2. Jika tugas Anda dalam rangka pelayanan langsung kepada masyarakat – yang sulit ditunda, kami dukung dan doakan agar Anda selalu sehat dan aman. Anda juga adalah pemberani dan pahlawan.
  3. Jika tugas Anda tidak terkait dengan nomer 1 dan 2, tolong bekerjalah dari rumah saja. Tidak perlu sok pemberani, segera minta izin kepada atasan.

Akan tetapi, jika Anda masih saja disuruh bekerja, baik di kantor pemerintah ataupun swasta, tetap beranikanlah untuk meminta izin pada atasan. Jika atasan tidak memberikan izin, sementara tugas dan tanggung jawab pekerjaan pun bukan merupakan bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, carilah momentum bicara.

Untuk menyeimbangi guyonan percakapan dengan bos seperti di bagian awal artikel ini, balaslah guyonan bos Anda sehingga versi lengkapnya:

“Untuk karyawan yang belum meninggal silakan masuk kerja seperti biasa”

“Baik, Pak/Bu Bos.

Tapi (maaf) Anda ini Covidiot”

Penutup

Sebelum artikel ini saya akhiri, saya ingin mengutip sebuah pernyataan dari seorang pegiat Birokrat Menulis:

Saat wabah ini melanda, KPI kantor adalah ‘seberapa utuh tim kantor selepas wabah ini berlalu’. Kehilangan satu saja anggota, berarti kegagalan jajaran pimpinan kantor.

Tinggallah di rumah, sebelum keadaan semakin memburuk. Semoga kita semua dijauhkan dari segala macam bahaya. Teruntuk para atasan yang belum memberikan izin kepada kami yang menjadi bawahan, teman-teman saya menitipkan pesan:

“Pak/Bu Bos, Percayalah…. Kami bisa WFH”

6
0
Lika-Liku Komunikasi Risiko Terkait COVID-19: Bagaimana Mengoptimalkannya?

Lika-Liku Komunikasi Risiko Terkait COVID-19: Bagaimana Mengoptimalkannya?

Penyebaran virus corona (COVID-19) merupakan risiko yang tak perlu lagi diperdebatkan kemungkinan keterjadiannya, pun demikian dengan dampaknya. Skala penyebarannya bahkan tidak main-main lagi, sudah di level global, menyebar rata keseluruh penjuru dunia. Indonesia pun kini sedang berjuang untuk menanggulanginya – berupaya mengusir jauh-jauh virus itu dari negeri kita tercinta.

Dalam pembahasan kali ini, saya ingin mengajak pembaca untuk mencoba berpikir bersama tentang bagaimana Indonesia berupaya melawan COVID-19, termasuk mengomunikasikannya dengan publik utama, masyarakat. Diskusi ini mengambil perspektif pengomunikasian risiko (risk communication).

Kritik Terhadap Komunikasi Publik Tentang Corona

Diskusi ini dilatarbelakangi dengan derasnya kritikan yang datang dari berbagai pihak tentang komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah terkait corona di Indonesia. Misalnya, Ketua Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho menyayangkan sejumlah pejabat publik yang sering menimbulkan ketidakpastian informasi terkait COVID-19.

Pengamat budaya dan komunikasi digital dari Universitas Indonesia Firman Kurniawan berpendapat bahwa seharus Kemenkominfo dan Kemenkes harus bertindak sebagai pintu informasi tunggal yang bisa dipercaya masyarakat. Kedua kementerian ini diharapkan bisa mengikuti keresahan publik yang tercermin di media sosial maupun komunikasi nyata yang berkembang di masyarakat.

Firman mencontohkan, 10 hari lebih sejak Presiden Jokowi mengumumkan adanya 2 penderita positif COVID-19, wacana yang dibangun pemerintah belum beranjak dari ‘jangan panik dan tetap waspada’. Tidak lebih dari itu.

Pentingnya komunikasi dari Pemerintah juga ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena. Ia menekankan bahwa komunikasi intensif pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran sangat dibutuhkan guna mengantisipasi penyebaran virus corona semakin luas lagi.

Urgensi Pengomunikasian Risiko

Beberapa kritikan di atas dapat menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk yakin bahwa pengomunikasian risiko, dalam hal ini peyebaran virus corona, merupakan hal yang fundamental.

The International Risk Governance Council (IRGC) dalam kerangka tata kelola risikonya menyatakan bahwa komunikasi yang efektif adalah elemen terpenting ketika membangun kepercayaan dalam mengelola risiko. Hal ini karena komunikasi risiko memberi wewenang kepada para pemangku kepentingan untuk memahami risiko dan tanggung jawab masing-masing.

Hal ini diperdalam oleh Asselt dan Renn (2011), yang menjelaskan bahwa tujuan komunikasi adalah untuk memberikan pondasi yang lebih baik dalam memperkuat kepercayaan dan dukungan publik, terkait dengan pengelolaan ketidakpastian (uncertainty), kompleksitas (complexity), dan ambiguitas (ambiguity) dari suatu risiko.

Lalu siapa saja pemangku kepentingan yang ikut dilibatkan? Hal itu bergantung pada karakteristik risikonya. Misalnya, untuk risiko yang sederhana, organisasi hanya perlu melibatkan pembuat kebijakan dan pakar yang terkait.

Sedangkan untuk risiko yang penuh dengan kompleksitas, ketidakpastian, dan ambiguitas, ruang lingkup keterlibatan harus lebih luas lagi, seperti ilmuwan / peneliti dari pihak eksternal, pemangku kepentingan yang terkena dampak, dan masyarakat umum. Komunikasi yang efektif dapat menyediakan sharing informasi terkait risiko dan opsi alternatif untuk memitigasinya.

Lalu, termasuk kategori apakah risiko penyebaran virus corona di Indonesia? Pada awalnya, ketika belum ada warga yang dinyatakan positif, kemungkinan pendekatan yang dipilih adalah membatasi pemangku kepentingan yang dilibatkan.

Bisa jadi, untuk meminimalisasi adanya kepanikan yang justru dapat berdampak merugikan (atau optimisme bias?). Namun, ketika sudah ada yang dinyatakan positif, pemerintah mulai melihat risiko ini sebagai risiko yang kompleks, sehingga mulai mengajak masyarakat untuk ikut terlibat.

Alasannya, karena pencegahan yang dilakukan masyarakat, dengan hidup sehat, menjaga jarak interaksi, dan stay at home, merupakan kunci utama untuk menghambat penyebaran virus tersebut. Masalahnya, terdapat beberapa tantangan signifikan dalam menerapkan pengomunikasian risiko, yang jika gagal diatasi dapat berdampak buruk.

Pada awalnya, pengomunikasian risiko dilakukan dengan tujuan mengedukasi dan membujuk masyarakat. Namun, pendekatan tersebut lebih sering gagal dilakukan karena persepsi dan perilaku risiko bukan hanya soal fakta, tetapi juga tentang perasaan, naluri, dan keadaan kehidupan pribadi manusia.

Selain itu, pengomunikasian risiko perlu dikembangkan dengan cara yang lebih komunikatif, terutama dalam format komunikasi dua arah yang dapat menjadi jembatan antara latar belakang organisasi – dalam hal ini pemerintah, dengan pengetahuan publik.

Breakwell (2007) berpendapat bahwa telah terjadi transformasi perspektif publik yang awalnya sebagai target komunikasi untuk dipengaruhi, berubah menjadi publik sebagai mitra dalam proses manajemen risiko.

Pengemasan Pesan dan Media Penyalurannya

Nah, ini tentu menjadi tantangan yang tidak mudah, Pemerintah sebagai pengirim pesan, perlu memahami karakteristik publik atau masyarakat sebagai responden. Hal ini penting untuk digunakan sebagai dasar mengolah dan membentuk pesan yang tepat bagi penerimanya.

Breakwell (2007) berpendapat bahwa menggunakan ketakutan (fear) sebagai wajah suatu pesan yang ingin disampaikan dapat memberikan dua kemungkinan, berhasil atau gagal.

Masyarakat cenderung memiliki rasa takut terhadap suatu hal, sehingga pesan dalam komunikasi dapat dibungkus dengan ketakutan ini. Namun, rasa takut tidak selalu berguna sebagai bagian dari pesan. Sebuah pesan yang bernuansa ketakutan tetapi tidak diimbangi dengan jalan keluar atas ancaman justru akan memunculkan penolakan.

Masalahnya lagi, manusia cenderung buruk dalam memperkirakan kerentanan mereka yang dipengaruhi oleh kekebalan subyektif (subjective immunity) dan optimisme yang bias (optimistic bias), sehingga pesan-pesan berbalut ketakutan cenderung malah meleset dari target utamanya.

Sebagai gambaran, Kanselir Jerman Angela Merkel menyampaikan bahwa 70 persen masyarakat Jerman berpotensi terinfeksi Corona. Tentu sebuah pernyataan yang cukup berani dari seorang pemimpin negara, seakan-akan menakuti-nakuti rakyatnya.

Yang patut ditiru, masyarakat di sana merespon pernyataan itu dengan penerimaan yang tepat yaitu meningkatkan kewaspadaan. Pertanyaannya, apakah ini dapat dilakukan di Indonesia?.

Tantangan berikutnya adalah amplifikasi pesan dengan menggunakan media massa. To the point saja, media massa merupakan hal yang rumit dalam pengomunikasian risiko. Di satu sisi, media massa adalah saluran utama penyebaran informasi karena memiliki jangkauan publik yang luas.

Namun, di sisi lain, media massa memiliki caranya sendiri untuk menyampaikan apa yang ingin mereka bagikan, dari sudut pandang mereka. Media massa sebagai pemancar (transmitter) memiliki dua peran dalam proses komunikasi; yang pertama sebagai penerima informasi, dan yang kedua adalah pengirim informasi yang telah  mereka proses, untuk disampaikan kepada publik.

Menariknya, informasi yang dihasilkan oleh pemancar menyiratkan proses sadar dan tidak sadar yang cenderung menangkap ‘cerita menakut-nakuti’ sebagai informasi utama yang kemungkinan meng-hiperbola informasi aslinya. Selain itu, ada kemungkinan bahwa ketika menerjemahkan bahasa teknis ke dalam bahasa awam, media massa bisa saja (sering) membuat salah tafsir (Breakwell, 2007; Renn, 2008).

Jika begitu, menyampaikan langsung tanpa perantara media massa adalah solusi? Nanti dulu. Lofstedt (2015) mengklaim bahwa kegagalan komunikasi risiko tidak hanya disebabkan oleh masalah isi pesan tetapi juga ketidakpercayaan masyarakat pada sumber informasi.

Hal ini biasanya didasarkan pada kurangnya kredibilitas atau sepak terjang sebelumnya dari sumber informasi. Publik yang kurang memiliki pengetahuan tentang bahaya akan mengenali dan mempertimbangkan informasi yang disampaikan jika informasi tersebut berasal dari pihak yang dipercaya, yang berarti kepercayaan merupakan faktor penting dalam menyampaikan risiko tersebut.

Praktik Terbaik Pengomunikasian Risiko

Dari bermacam-macam tantangan di atas, risiko dapat dimitigasi dengan belajar dari praktik terbaik yang ada terkait pengomunikasiannya. Berikut ialah beberapa.

Meminjam teori dari Hopkin (2012), pemerintah perlu mengidentifikasi pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memahami latar belakang dan concern mereka. Artinya, pemerintah harus memastikan bentuk dan isi informasi yang tepat untuk masing-masing pihak, termasuk penyederhanaan informasi yang terlalu teknis tetapi tidak mengurangi makna informasi tersebut.

Kemudian, Lofstedt (2015) menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan komunikasi proaktif, yaitu perlu menginformasikan semuanya kepada publik, karena menutupi beberapa informasi akan menyebabkan ketidakpercayaan jika publik akhirnya nanti tahu tentang itu.

Ini juga berarti bahwa informasi tersebut perlu dikomunikasikan dengan jelas dan jujur, menunjukkan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah, dan tidak memberikan pernyataan seperti ‘tidak ada risiko’ atau ‘kondisinya benar-benar aman’. Sebab, pemerintah perlu memperhitungkan ketidakpastian yang melekat dalam risiko (Sellnow et al., 2009; Hokin, 2012).

Lebih lanjut, Sellnow et al. (2009) menjelaskan bahwa pemerintah perlu terbuka dan dapat dijangkau oleh publik. Dalam melakukan diskusi dengan publik, pemerintah perlu memahami masalah utama yang ada dan mengidentifikasi pertanyaan yang mungkin ditanyakan dan jawabannya, termasuk berkomitmen untuk memberikan informasi lebih lanjut jika selama diskusi belum mendapatkan jawaban yang lengkap (Hopkin, 2012; Lofstedt, 2015).

Nah, selanjutnya, pemerintah perlu membangun kolaborasi aktif dengan media massa. Masalahnya adalah media massa menjadi penulis pengomunikasian risiko dengan pendekatannya sendiri.

Untuk menghindari penciptaan rasa takut yang tidak disengaja karena kesalahan penerjemahan media massa, pemerintah harus menyiapkan informasi yang sederhana, tetapi akurat atau mungkin memberikan informasi yang ‘siap digunakan’ seperti siaran pers (Breakwell, 2007).

Renn (2008) menjelaskan bahwa siaran pers adalah komunikasi tertulis antara organisasi dan media massa terkait yang berisi informasi yang telah diekstraksi ke pesan-pesan penting sehingga mudah dipahami.

Praktik terbaik terakhir adalah pemerintah harus membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Komunikasi risiko yang efektif, terutama dalam kondisi krisis, sangat tergantung pada apa yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum krisis terjadi, salah satunya adalah kepercayaan publik (Hopkin, 2012). Hal ini dikonfirmasi oleh Renn (2008) yang berpendapat bahwa pengomunikasian risiko bukan (hanya) masalah hubungan masyarakat.

Produk dari hubungan masyarakat seperti iklan dan pengemasan informasi dapat meningkatkan pengomunikasian risiko tetapi tidak dapat mengatasi ketidakpercayaan publik. Kelay dan Fife-Schaw (2010) merekomendasikan beberapa langkah kunci untuk mempromosikan kepercayaan publik.

  1. Pertama, keterusterangan yang berarti menyampaikan semua informasi walaupun itu bisa saja akan merugikan pemerintah. Kedua, pemerintah harus memahami dan menyadari dampak yang akan dialami oleh publik, selalu terbuka dan terjangkau untuk mendengarkan masalah publik.
  2. Pemerintah juga disarankan untuk menunjuk juru bicara sebagai wajah organisasi sehingga publik lebih nyaman berdiskusi dengan perwakilan daripada berurusan dengan organisasi tanpa wajah (faceless organisation). Hal inilah yang menjadi dasar penunjukan Achmad Yurianto sebagai Juru Bicara Pemerintah terkait COVID-19.

Dengan penunjukan juru bicara ini, diharapkan terbangunnya narasi tunggal, tidak ada narasi lain yang justru mengakibatkan kebingungan. Alasan lainnya, hal ini lekat kaitannya dengan kepercayaan publik yang sudah dibahas sebelumnya.

Selama ini, komunikasi publik pemerintah masih sering dinilai tidak transparan, sehingga kepercayaan publik atas informasi yang disampaikan masih rendah. Penunjukan juru bicara yang kredibel seperti Achmad Yurianto, yang dianggap paham secara konteks dan substansi, merupakan solusi untuk mem-booster kepercayaan publik tersebut. Mencoba melepaskan bayang-bayang humas pemerintah yang tidak objektif.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, diharapkan memberikan pemahaman bagi pembaca tentang apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, jika dilihat dari perspektif pengomunikasian risiko.

Melalui perspektif itu juga, kita bisa mencoba untuk menganalisis latar belakang opsi-opsi komunikasi yang dipilih oleh pemerintah selama ini. Sudah efektifkah? Tentu tidak, atau mungkin belum. Masih banyak celah-celah yang dapat dioptimalisasi untuk dapat mengefektifkan komunikasi tersebut.

Karena sesuai teorinya, setiap komunikasi yang dilakukan tentu ada tujuannya. Dalam hal ini, pemerintah selaku komunikator ingin memengaruhi masyarakat selaku komunikan untuk dapat memahami bahaya dari penyebaran virus corona, mendukung upaya yang dilakukan pemerintah terutama bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, serta membangun partisipasi masyarakat agar mau ikut mengambil peran aktif dalam pencegahan penyebaran virus corona tersebut.

*) Penulis adalah pemerhati bidang manajemen risiko dan komunikasi. Segala opini dalam tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak terkait dengan organisasi tempat penulis bekerja.

Referensi

Asselt, Marjolein B.A. van and Renn, Ortwin. (2011),”Risk governance”, Journal of Risk Research. 14:4. 431-449.

Breakwell, Glynis M. (2007). The Psychology of Risk. Cambridge: Cambridge University Press.

Hopkin, Paul. (2012). Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating, and Implementing Effective Risk Management. 2nd ed. London: Kogan Page Limited.

International Risk Governance Council (2008). An introduction to the IRGC Risk Governance Framework. Geneva: IRGC.

Lofstedt, Ragnar. (2015),”Effective Risk Communication and CCS: the road to success in Europe. Journal of Risk Research. Vol 18 (6). Pp 675-691.

Kelay, Tanika and Fife-Schaw, Chris. (2010). Effective Risk Communication: A Guide to Best Practice. TECHNEAU.

Renn, Ortwin. (2008). Risk Governance: Coping with Uncertainty in a Complex World. London: Earthscan.

Sellnow, Timothy L., Ulmer, Robert R., Seeger, Matthew W., and Littlefield, Robert S. (2009). Effective Risk Communication: A Message-Centered Approach. Springer.

2
0
Memperdebatkan Pengendalian Intern dengan Manajemen Risiko

Memperdebatkan Pengendalian Intern dengan Manajemen Risiko

Judul di atas bukan sekadar click bait. Jika pihak-pihak yang telah berkecimpung di dua hal seru itu, manajemen risiko dan pengendalian internal, dipertemukan, misal di acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di TvOne, saya jamin pasti Pak Karni Ilyas pun sampai kerepotan melerai perdebatannya.

Kenapa? Karena kedua pihak memiliki dasar referensi yang sama kuatnya sekaligus sama konyolnya. Keduanya memiliki referensi yang dikeluarkan oleh pihak yang sama, yakni Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Jadi, singkat cerita, COSO inilah yang jadi biang keroknya. Lucunya, penjelasan terkait hubungan keduanya pun seakan tidak dapat dijelaskan secara lugas oleh COSO.

 

Semua dimulai oleh COSO

Pada tahun 1992, COSO merilis sebuah kerangka kerja yaitu Internal Control – Integrated Framework. Kerangka kerja ini difokuskan sebagai alat evaluasi bagi organisasi untuk mengetahui bagaimanakah kondisi sistem pengendalian internalnya.

Lalu dua belas tahun kemudian, pada tahun 2004, organisasi yang sama mengeluarkan sebuah kerangka kerja lainnya, yaitu Enterprise Risk Management – Integrated Framework. Nah, kaitan kedua kerangka kerja itu seperti apa versi on the spot? Eh, versi COSO maksudnya.

Sebagai pihak yang menerbitkan kedua framework tersebut, COSO menjelaskan bahwa terdapat hubungan dan perbedaan keduanya, yang dijelaskan pada ERM COSO Framework tahun 2004, bagian appendix C.

Pertama, COSO menegaskan bahwa pengendalian internal merupakan bagian dari dari ERM dimana ERM lebih luas dari pengendalian internal, memperluas, dan mengelaborasi pengendalian internal dalam bentuk konsep yang lebih kuat yang difokuskan sepenuhnya pada risiko-risiko organisasi. Namun, COSO juga menegaskan bahwa IC framework masih relevan bagi organisasi yang ingin memfokuskan pada penguatan pengendalian internalnya.

COSO kemudian mengelaborasi alasan kenapa ERM lebih luas daripada pengendalian internal. Sesuai dengan konsep ERM yang menyatukan seluruh risiko-risiko organisasi dalam sebuah portofolio, COSO memperkenalkan kategori tujuan yang baru yaitu strategic objectives (tujuan strategis) yang berposisi lebih tinggi daripada tiga tujuan yang telah ada sebelumnya (operasi, pelaporan, dan kepatuhan).

Hal itu bertujuan untuk menghubungkan antara implementasi dari ERM sebagai pendukung organisasi dalam pencapaian tujuan strategisnya. Selain itu, dalam kerangka ERM COSO juga diperkenalkan istilah risk appetite dan risk tolerance, dua instrumen yang tidak ada di IC framework.

Keduanya merupakan bagian yang sangat penting dalam penerapan ERM karena merupakan pedoman dari pimpinan untuk dijadikan sebagai dasar penentuan sejauh mana organisasi harus mengambil risiko atau menghindarinya. Termasuk dalam hal tanggung jawab pelaksanaan, ERM COSO menegaskan pentingnya pemilik risiko di setiap level organisasi, dari mulai pemilik risiko di level pimpinan tertinggi sampai dengan pemilik risiko di masing-masing unit organisasi.

 

Hubungan Manajemen Risiko (MR) dan Pengendalian Internal (PI)

Norman Marks (2013) dalam artikel berjudul “Is Risk Management Part Of Internal Control Or Is It The Other Way Around?” berargumen bahwa konsep dasar dua kerangka COSO itu membingungkan karena manajemen risiko menjadi bagian dari kerangka pengendalian internal di satu sisi.

Namun, di sisi lain, pengendalian internal merupakan bagian dari kerangka kerja manajemen risiko. Bahkan Matthew Leitch (2004) dalam artikel berjudul “Risk Management versus Internal Control”, berpendapat bahwa pada prinsipnya, tidak ada bedanya antara manajemen risiko dengan pengendalian internal.

Beda lagi dengan Karen Hardy (2015) dalam bukunya berjudul “Enterprise Risk Management – A Guide for Government Professionals”, dengan tegas menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah bagian dari ERM. Ia berargumen bahwa selama ini ada beberapa kesalahpahaman tentang hubungan antara pengendalian internal dan ERM.

Ia bependapat bahwa secara historis, pengendalian internal dipahami untuk fokus pada pengelolaan risiko yang terkait dengan pelaporan keuangan — salah satu dari banyak kategori di risk universe organisasi.

Nah, kerangka ERM didesain tidak hanya membahas risiko terkait pelaporan keuangan tetapi juga bermaksud untuk mengidentifikasi dan mengelola semua bidang risiko yang relevan yang dihadapi oleh organisasi.

ERM dianggap mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi karena mengelola risiko melalui pendekatan kolektif yang memungkinkan para pimpinan organisasi untuk mengelola risiko dalam konteks keseluruhan organisasi, tidak hanya berfokus pada kepatuhan atas undang-undang atau peraturan yang terisolasi. Nah loh, pembaca makin jelas atau makin bingung? Mari kita lanjutkan dengan pembahasan yang lebih implementatif.

 

Implementasi MR dan PI di Amerika Serikat

Kali ini pembahasan kita fokuskan ke Negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Pada tahun 1999, United States Government Accountability Office (GAO) merilis “Standards for Internal Control in the Federal Government” atau lebih akrab dikenal “Green Book”, yang merupakan dokumen yang menjadi rujukan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah federal di Amerika Serikat (AS).

Isi Green Book mengadopsi isi dari Internal Control – Integrated Framework COSO 1992. Pedoman ini kemudian dilegitimasi oleh Presiden AS melalui Office of Management and Budget (OMB) dalam bentuk OMB Circular, yakni alat yang digunakan oleh Kantor Eksekutif Presiden untuk memberikan arahan manajerial dan kebijakan kepada badan-badan Federalnya. Khusus untuk pedoman pengendalian internal pemerintah federal ini, diatur dalam OMB Circular A-123 – Management’s Responsibility for Internal Control di tahun 2004.

Seiring perubahan lingkungan strategis di lingkungan pemerintah AS, pada tahun 2016, Pemerintah Amerika Serikat melakukan revisi atas OMB Circular No A-123 yang sebelumnya merupakan standar untuk pengendalian internal di pemerintah federal menjadi “Management’s Responsibility for Enterprise Risk Management and Internal Control”. Perubahan tersebut menegaskan bahwa perlunya integrasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal dalam kerangka kerja ERM, di mana pengendalian internal merupakan bagian dari ERM.

Seperti ini kira-kira bentuk hubungan yang dinyatakan dalam OMB Circular di atas:

Pada Bagian I OMB Circular tersebut, para pemimpin dan manajer pada pemerintah federal bertanggung jawab untuk menetapkan dan mencapai tujuan dan sasaran, mengoptimalkan peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, menyediakan pelaporan yang andal, dan memelihara kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan.

Mereka juga bertanggung jawab untuk menerapkan praktik manajemen yang secara efektif mengidentifikasi, menilai, merespon, dan melaporkan risiko, baik yang timbul dari lingkungan eksternal maupun internal.

Kemudian pada Bagian II, didefinisikan bagaimana tanggung jawab manajemen dalam kerangka kerja ERM, yaitu tentang tata kelolanya, profil risiko, implementasinya, dan peran auditor internal dalam ERM.

Lalu pada Bagian III sampai dengan V, berisi pedoman untuk menetapkan pengendalian internal untuk risiko-risiko yang diidentifikasi oleh manajemen, untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan dapat tercapai. Kemudian mengatur juga tentang bagaimana menilai efektivitas implementasi sistem pengendalian internal merujuk pada tujuan pengendalian internal sebagai bagian dari profil risiko organisasi.

Dalam OMB Circular ini, sistem pengendalian internal yang dibangun merujuk pada “Standards of Internal Control in the Federal Government” yang dirilis oleh GAO, dalam hal ini adalah edisi revisi yang dirilis pada tahun 2014.

Dari penjelasan di atas, pesan tegas yang ingin disampaikan dalam revisi OMB Circular A-123 tersebut adalah urgensi implementasi ERM sebagai upaya organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya, termasuk membangun pengendalian internal sebagai bagian dari profil risiko organisasi.

Pesan lain yang tergambar dalam OMB Circular A-123 edisi revisi tahun 2016 adalah lembaga federal tetap diwajibkan menerapkan sistem pengendalian internalnya merujuk pada Green Book.

Dengan kata lain, meskipun dinyatakan pengendalian internal merupakan bagian dari ERM, bukan berarti pengendalian internal tidak relevan lagi diimplementasikan. Bahkan, justru perannya semakin ditekankan, bahwa untuk membangun manajemen risiko yang baik, perlu adanya pengendalian internal yang baik pula.

Begitu kira-kira pesannya. Pemerintah AS juga terlihat bijaksana dalam menyikapi adanya dua kerangka kerja yang dirilis oleh COSO, yaitu kerangka kerja IC dan ERM. Alih-alih menyatakan Green Book tidak relevan lagi, dan menggantinya dengan pedoman terkait ERM, entah dengan nama apa, mungkin Orange Book seperti di United Kingdom. Namun langkah itu tidak dipilih. Pemerintah AS justru memilih jalan tengah yaitu mengintegrasikan ERM dengan IC, seperti yang tertuang dalam OMB yang kita bahas di atas.

Tentu ini lebih mudah diterima dibandingkan dengan penjelasan yang disampaikan oleh COSO (Pada ERM COSO Framework tahun 2004 bagian appendix C yang telah dibahas disebelumnya). Hal ini juga didukung oleh Karen Hardy (2015) yang menjelaskan bahwa karena pengendalian internal merupakan bagian yang kompleks dalam ERM yang efektif, maka menilai struktur pengendalian internal merupakan suatu hal yang sangat penting pula. Hal ini karena pengendalian internal merupakan suatu mekanisme dalam mengelola risiko. Sehingga memiliki pengendalian internal yang kuat dan efektif merupakan suatu hal yang esensial.

 

Epilog

Berdasarkan penjelasan yang cukup gamblang di atas, baik yang berasal dari para pakar maupun contoh implementasinya di Amerika Serikat, tentu memberikan dasar bagi pembaca untuk memberikan simpulan atas perdebatan yang masih hangat sampai dengan saat ini.

Hal ini juga sangat relevan dengan kondisi yang ada di Indonesia, terutama di sektor pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah, selama ini telah dibangun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Di sisi lain, kesadaran Pemerintah tentang pentingnya manajemen risiko di sektor pemerintah, seperti yang tergambar dengan adanya target capaian keberhasilan pembangunan manajemen risiko kementerian,

Lembaga, dan pemerintah daerah dalam proyek prioritas RPJMN 2020-2024, menjadi legitimasi bahwa manajemen risiko harus dibangun dan diimplementasikan. Nah, bagaimana pembaca melihat posisi keduanya, SPIP dan MR di Indonesia? Kembali lagi, penjelasan di atas tentu bisa menjadi modal berharga dalam menjawabnya.

 

 

 

3

0
Kerentanan Generasi Milenial di Era 4.0

Kerentanan Generasi Milenial di Era 4.0

Teknologi internet telah membuat bumi banjir informasi. Menurut situs Internet Live Stats, setiap detik muncul hampir 9000 twit baru di Twitter, hampir 1000 gambar baru di Instagram, dan lebih dari 80.000 video baru di Youtube. Data yang diambil pada 20 Februari 2020 itu juga menunjukkan ada lebih dari 1,7 miliar website di seluruh dunia dan lebih dari 2,5 juta blog baru ditulis setiap harinya.

Jauh sebelum disadari publik, berita online sebenarnya sudah dirintis pada tahun 1974 oleh Bruce Parrello (PLATO News Report) di University of Illinois kemudian oleh Embratel Network (Jornaldodia) di Brazil pada awal tahun 1987. Namun, baru di akhir 1990-an ratusan surat kabar Amerika ramai-ramai merilis berita mereka dalam versi online.

Dua puluh tahun berlalu, berita online kini mulai “mengkudeta” surat kabar dan majalah cetak. Dunia jurnalistik semakin hiruk pikuk dengan kehadiran blog-blog yang seakan memiliki legitimasi menampilkan informasi apa saja.

Keriuhan informasi saat ini diperkeras lagi lagi oleh aplikasi media sosial. Jika kita harus membuka laman berita online untuk mencari informasi, maka media sosial langsung menghadirkannya di wajah kita setiap kali membuka smartphone. Orang pun sekarang lebih banyak membaca berita melalui media sosial.

Media Forbes menyebutkan bahwa 64,5% berita dikonsumsi melalui media sosial. Sementara, 50% pengguna internet mengaku mengetahui berita lebih dulu dari media sosial sebelum melihat situs beritanya. Ketika berita bisa saja palsu dan opini bisa absurd tanpa dasar ilmiah, maka informasi di internet bisa menjadi masalah tersendiri.

 

Generasi Milenial dan Demokrasi

Siapakah penghuni dunia maya? Mayoritas mereka adalah orang-orang muda yang lahir setelah era 80-an atau yang sekarang berusia empat puluh tahun kebawah. Kelompok masyarakat ini yang sering disebut dengan Generasi Milenial, Generasi Y atau Digital Native (Tapscott, 2009).

Lembaga PBB International Telecommunication Union (ITU) menyatakan bahwa 70% anak muda berusia 15-24 tahun aktif di internet pada tahun 2017. Di negara-negara berkembang, pengguna internet usia muda bahkan mencapai angka 94%.

Di Indonesia sendiri, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memperkirakan bahwa 81,4% dari seluruh pengguna internet adalah anak muda berusia 15-39 tahun (data 2018). 90,6% dari anak muda pengguna internet di Indonesia itu dominan menggunakan media sosial. Sepertinya media sosial memang menjadi alasan terbesar anak muda masa kini untuk menggunakan internet.

Kekayaan dan kecepatan informasi yang dihadirkan media sosial itu membuat generasi milenial semakin melek politik dan ikut berperan aktif dalam demokrasi. Terbukti dari jumlah anak muda berusia 17-35 tahun yang berpartisipasi di Pemilihan Presiden 2019 lalu, disinyalir mencapai 40% atau sebanyak 80 juta orang (Itsowi, 2019).

Berdasarkan data pengguna media sosial di atas maka dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang asyik berdiskusi (baca: berdebat) di media sosial itu adalah generasi milenial. Rombongan pendemo yang menentang RUU KHUP di berbagai daerah pada September 2019 lalu juga adalah generasi milenial. Pergerakannya mereka sangat cepat dikoordinasikan melalui media sosial.

Berbeda dengan demonstrasi mahasiswa pada Reformasi 1998 dan Malari 1974. Kedua demonstrasi itu terjadi setelah akumulasi peristiwa dalam waktu yang panjang menyangkut ketimpangan ekonomi, hukum, dan pemerintahan. Pengorganisasian aksi protes juga butuh waktu lama setelah melewati banyak diskusi tatap muka.

Anak muda memang memiliki kecenderungan ingin mendapat tempat di ruang publik. Mereka ingin mengungkapkan ekspresi, ingin didengar dan berpartisipasi dalam kehidupan publik sebagaimana yang ditulis peneliti Microsoft, Danah Boyd, dalam bukunya It’s Complicated (2014).

Tuntutan yang saat ini menyangkut kebijakan pemerintah, pada level dan momentum tertentu, bisa menyasar bentuk pemerintahan dan pondasi negara sebagai mana yang terjadi di negara-negara Arab pada tahun 2010-an yang dikenal dengan peristiwa Arab Spring.

 

Generasi Milenial dan Tantangannya

Hasil survei yang dirilis situs ReachOut menyatakan bahwa alasan anak muda mengakses media sosial adalah untuk berbicara dengan teman, bergabung dalam percakapan grup, bertemu orang baru, mempelajari tentang kejadian terkini dan untuk tetap mendapatkan informasi terbaru dari konten online. Alasan “aneh” lain yang dikemukakan adalah karena merasa bosan tidak ada kegiatan dan merasa ada yang hilang jika tidak up to date dengan media sosial.

Media sosial memang menjadi jalan pintas untuk bertemu orang-orang tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan energi untuk keluar rumah. Namun lebih dari itu, media sosial digemari karena penggunanya bisa membentuk jaringannya sendiri dan menciptakan publiknya sendiri.

Perilaku dan preferensi generasi milenial pun dinilai berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Studi yang dirilis Asis&t mengklaim bahwa generasi milenial hidup dalam perputaran informasi yang berusia sangat pendek.

Informasi cepat dimunculkan dan cepat pula berubah. Anak muda tidak sempat merenung berlama-lama karena informasi yang baru sudah datang atau informasi yang ingin direnungkan itu sudah berubah.

Generasi milenial kemudian menjadi konsumen yang semakin menuntut informasi yang lebih menarik dan interaktif. Jika tidak demikian, mereka tidak akan mengonsumsi informasi tersebut.

Generasi milenial juga tidak lagi sekedar konsumen informasi tetapi menjadi kreator informasi. Itu sebabnya akun-akun berita di media sosial lebih banyak diminati daripada versi website karena pengguna bisa turut menambah informasi (co-production) melalui komentar.

Aktivitas mencipta dan mengkonsumsi itu pun berputar dan bergerak seperti sebuah roda, merubah posisi seiring waktu. Karena generasi milenial menciptakan informasi dan informasi membentuk mereka, maka generasi milenial dikhawatirkan sulit mengenali dan merefleksi diri mereka sendiri.

Kerawanan turut dipengaruhi pola pencarian informasi generasi milenial. Selain mengandalkan pencarian yang ada di sumber-sumber konvensional dan website umum di internet, mereka juga menggunakan kelompok jaringannya sebagai sumber informasi.

Ketika mereka tidak mendapatkan informasi yang memuaskan, generasi milenial akan mencari dari sumber lain yang mereka anggap sesuai dengan pengertian mereka. Jaringan pun terbentuk dan kemudian membangun pemahaman bersama sebagai hasil interaksi tersebut.

 

Generasi Milenial dan Radikalisme

Isu permintaan pulang eks WNI yang menjadi kombatan ISIS menjadi perbincangan hangat di bulan Februari 2020. Berbagai testimoni dari mantan kombatan ISIS sudah menjelaskan tentang perihal bagaiamana keberangkatan mereka ke Suriah terjadi. Keputusan itu bukan datang tiba-tiba, tetapi diambil setelah pemahaman yang terbangun tahap demi tahap melalui media sosial. Mengapa bisa demikian?

Peneliti terorisme Linda Schlegel menyimpulkan bahwa internet memfasilitasi kerentanan generasi milenial terhadap ideologi radikal, karena memungkinkan interaksi mereka melalui media yang akrab.

Praktik komunikasi sosial yang dibagikan dalam media sosial mengarah pada kepercayaan, yang kemudian mengarah pada timbulnya rasa kepemilikan bersama. Generasi milenial dapat membangun identitas mereka berdasarkan komunitas virtual dan, jika komunitas itu radikal, maka habitus yang saling dibagikan itu akan mendukung ide-ide radikal.

Sebenarnya pola yang sama terjadi pada pemahaman-pemahaman lain yang juga terbangun menjadi keyakinan dan bagian hidup. Sebut saja fotografi, otomotif, pecinta hewan, termasuk homoseksual. Hanya saja, karakter internet yang menawarkan informasi berlimpah dan interaksi yang seakan bebas tak terkendali itu, menjadi iklim yang sangat ideal bagi pertumbuhan berbagai paham dalam waktu singkat.

 

Epilog

Teknologi internet telah menawarkan informasi yang sangat banyak bahkan terlalu banyak untuk dikonsumsi apalagi diteliti. Akhirnya, pengguna internet yang sebagian besar adalah generasi milenial itu, mempersempit sumber informasi mereka dengan membentuk lingkungan maya.

Generasi milenial adalah generasi yang haus akan informasi tetapi setelah menemukan lingkungan yang disukai, mereka akan membentuk jaringan sendiri. Mereka melakukan aktivitas ganda, sebagai kreator dan juga konsumen.

Perlombaan untuk semakin menarik menggiring warganet ke alam liar spektakulerisme dan eksperimental. Konten media sosial dibuat semakin spektakuler dengan cara bereksperimen.

Generasi milenial menjadi segmen yang krusial dalam demokrasi karena mereka adalah pasar politik yang sangat empuk karena karakter haus informasi dan eksistensi di ruang publik tersebut.

Sifat generasi milenial yang menuntut informasi cepat dan interaktif harus menjadi perhatian khusus pemerintah dan para pengambil kebijakan karena interaksi di media sosial bisa membangun sendiri pemahaman bersama para penghuninya.

“Pemahaman apa dan pemahaman siapa?” Itu menjadi pertanyaan yang penting untuk diperhatikan oleh semua pihak sejak dini.

Media sosial itu seperti api. Dinyalakan sebagai bahan penolong tetapi menjadi pembinasa ketika tak terkendali.

 

Referensi lain:
Danah Boyd. (2014). It’s Complicated.
Henry Farrel. (2012). The Consequences of the Internet for Politics.
Don Tapscott. (2009). Grown Up Digital.
Linda Schlegel. (2017). Digital Natives and Online Identity Construction.

 

 

 

1

0
Modifikasi pada Rantai Nilai DJP:  Sebuah Bagian dari Reformasi Perpajakan

Modifikasi pada Rantai Nilai DJP: Sebuah Bagian dari Reformasi Perpajakan

Tulisan ini bertujuan untuk membahas penerapan rantai nilai pada institusi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. DJP memiliki pilar reformasi perpajakan yang dapat dipetakan dalam kerangka rantai nilai dilihat dari sisi aktivitas utama dan aktivitas pendukung.

Rantai nilai untuk aktivitas utama meliputi inbound logistics, operations, outbond logistics, marketing & sales, dan service. Rantai nilai aktivitas pendukung meliputi firm infrastructure, human resources management, technology development, dan procurement.

Dalam rangka reformasi perpajakan, diperlukan adanya modifikasi atas pilar reformasi perpajakan, yaitu mengaitkannya dengan kedua aktivitas pada rantai nilai tersebut.

 

Pendahuluan

Tidak hanya sektor privat, institusi pemerintah yang merupakan entitas sektor publik juga dituntut memiliki daya saing. Entitas sektor publik ini pun harus menggunakan strategi agar dapat bertahan dan bersaing. Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif tersebut, entitas sektor publik memerlukan pendekatan baru dalam menentukan strategi yang tepat.

Adapun kunci untuk memenangkan keunggulan kompetitif adalah berfokus pada kebutuhan pelanggan atau pengguna. Karena karakteristiknya yang unik, strategi sektor publik untuk meningkatkan layanan hendaknya bukan strategi biasa. Yakni, upaya memangkas birokrasi, kepemimpinan jujur dan inspiratif, dan korps kompeten berdedikasi profesional dalam layanan publik.

Untuk memberikan hasil kinerja terbaik dibutuhkan pemahaman atas rantai nilai (value chain). Rantai nilai memegang peranan penting dalam memahami kebutuhan dan ruang lingkup kemampuan daya saing organisasi. Rumusan rantai nilai yang baik juga membantu mengidentifikasi kekuatan inti organisasi. Pengelolaan rantai nilai meningkatkan efisiensi dan nilai tambah.

Dengan demikian, pengelolaan rantai nilai internal menjadi dasar untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan yang pada dasarnya memaksimalkan realisasi pelayanan dengan biaya serendah mungkin. Istilah rantai nilai itu sendiri dipakai untuk memfokuskan diri pada proses, aktivitas, organisasi, dan struktur dalam rangka menciptakan nilai bagi pelanggan.

Oleh karena itu, rantai nilai sering dikaitkan dengan keunggulan kompetitif. Organisasi yang bergerak berbasis rantai nilai artinya memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan atas produk yang dihasilkan.

Harus diakui bahwa baik keunggulan kompetitif institusi pemerintahan maupun keunggulan kompetitif korporat kuncinya adalah pada tata kelolanya.

 

 

Lima Pilar Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan yang diusung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki lima pilar utama, yaitu:

1.    Sumber Daya Manusia,

2.    Organisasi,

3.    Proses Bisnis,

4.    Teknologi Informasi dan Basis Data, serta

5.    Peraturan Perpajakan.

 

Hal ini sejalan dengan visi misi DJP sebagai institusi penghimpun penerimaan negara yang di antaranya menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan serta aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Pada pilar pertama yaitu sumber daya manusia, DJP berfokus kepada pembentukan SDM yang kompeten, profesional, kredibel, berintegritas dan dapat menjalankan proses bisnis dalam rangka menghimpun penerimaan negara sesuai dengan potensi yang ada.

Selanjutnya, dari pilar organisasi, DJP bertujuan untuk memiliki struktur organisasi yang ideal dan fleksibel dengan mempertimbangkan karakteristik organisasi, cakupan geografis, kearifan lokal, ekonomi, potensi penerimaan dan span of control yang memadai.

Lalu, terkait proses bisnis, DJP diarahkan untuk memiliki proses bisnis yang simpel untuk membuat pekerjaan menjadi efektif, efisien, akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

Pilar selanjutnya, teknologi informasi dan basis data, DJP diharapkan memiliki sistem informasi yang handal dan dapat diandalkan sebagai upaya pengolahan data perpajakan yang akurat dan berbasis teknologi informasi.

Sementara, pilar peraturan perundang-undangan diarahkan untuk memberi kepastian hukum serta menampung dinamika kegiatan perekonomian yang berkembang, mengurangi cost of compliance, memperluas basis perpajakan, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak.

 

Rantai Nilai

Reformasi pada kelima pilar tersebut diupayakan untuk mendeteksi potensi pajak dan kemudian merealisasikannya menjadi penerimaan pajak secara efisien dan efektif (sumber: https://www.pajak.go.id/id/artikel/reformasi-perpajakan-berkelanjutan).

Jika dikaitkan dengan rantai nilai, maka secara sederhana proses bisnis DJP dapat digambarkan sebagai berikut:

 

1.    Aktivitas utama

a.    Input adalah bagaimana DJP membentuk struktur organisasi yang ideal dan fleksibel berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti karakteristik organisasi, cakupan geografis, kearifan lokal, ekonomi, potensi penerimaan dan span of control yang memadai untuk mencapai tujuan penerimaan negara yang optimal.

b.    Proses di sini adalah tugas DJP sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan, dalam hal ini biasa disebut dengan Standar Operational Procedure (SOP).

c.    Output berupa SOP untuk internal dan peraturan perpajakan, baik untuk internal dan eksternal di lingkungan DJP.

d.    Marketing di sini belum disebutkan secara eksplisit pada pilar reformasi perpajakan. Dalam institusi pemerintah yang dimaksud marketing di sini adalah kehumasan, misalnya sosialisasi peraturan perpajakan kepada stakeholder terkait, baik dari kantor pusat kepada kantor wilayah (kanwil) dan Kantor Pajak Pratama (KPP), maupun dari kanwil atau KPP kepada Wajib Pajak.

Tujuannya agar setiap ada peraturan perpajakan terbaru dapat terinfokan dengan baik kepada para users yang nantinya akan menerapkan peraturan tersebut. Terlebih di era revolusi industri 4.0, DJP dapat memanfaatkan teknologi untuk melakukan sosialisasi misal membuat konten vlog di youtube atau podcast yang sedang kekinian.

Selain untuk efisiensi biaya karena tidak harus mendatangi langsung kanwil, KPP, atau Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, sosialisasi melalui sosial media ini dapat menjadi sarana yang efektif dalam memperkenalkan pajak di kalangan milenial.

e.    Services adalah memberikan pelayanan atau konsultasi kepada Wajib Pajak, baik yang datang langsung ke KPP maupun pelayanan pajak di luar KPP. Contohnya yaitu pojok pajak, mobil pajak, serta layanan telepon melalui Kring Pajak dalam rangka membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.  

 

2.    Aktivitas pendukung

a.    Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM yang berkualitas untuk menghadapi revolusi industri 4.0 merupakan suatu urgensi. Literasi digital sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut.

Oleh karena itu, DJP perlu melakukan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan perkembangan era digital, seperti pelatihan Internet of Things atau Big Data Analytics untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

b.    Teknologi Informasi dan Basis Data

DJP sedang merancang suatu aplikasi yang terintegrasi database perpajakan yang bernama coretax. Diharapkan dengan adanya coretax  dapat mempercepat layanan dan menggali potensi penerimaan pajak secara optimal dengan basis data yang lebih akurat.

 

Kesimpulan

Penerapan rantai nilai sangat bermanfaat bagi terwujudnya reformasi perpajakan yang berkelanjutan. Namun dari pilar reformasi perpajakan masih perlu dilakukan continuous improvement dengan masifnya perkembangan teknologi di era serba digital seperti sekarang ini.

DJP diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kehumasan dengan memanfaatkan teknologi sesuai perkembangan zaman. Selain itu, DJP juga diharapkan dapat membekali pegawainya dengan literasi digital untuk menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0.

 

 

0

0
error: