Wahai Para Pegawai KPK, Selamat Datang di Birokrat Menulis!

Wahai Para Pegawai KPK, Selamat Datang di Birokrat Menulis!

Setelah diketoknya palu tanda revisi UU KPK disetujui oleh DPR bersama pemerintah beberapa hari lalu, maka kami ucapkan selamat datang, wahai para pegawai KPK, di komunitas birokrat menulis. Komunitas yang isinya adalah sekumpulan birokrat yang kegiatan sehari-harinya mengomel dan (bisanya hanya) menulis.

Apakah tulisannya kemudian dibaca dan dijadikan refleksi oleh para pemangku kepentingan, itu tidak menjadi masalah, pokoknya komunitas ini hanya menulis. Kenapa kami ucapkan selamat datang? Karena kalian nantinya akan sama dengan kami, birokrat yang bisanya hanya mengomel dan menulis.

Wahai teman-teman pegawai KPK, tidak usah sedih dan galau jika nanti kalian diangkat menjadi ASN, alias menjadi birokrat seperti kami. Menjadi ASN itu nikmat, tidak punya beban dan kerjanya tinggal mengikuti saja apa kata atasan. Tidak perlu juga repot-repot protes karena sudah pasti tidak akan didengar. Datang saja pagi, kerjakan tugas jika memang diberi, lalu sore pulang melenggang tanpa rasa tegang. Jika sedang sepi dari tugas, ya itulah kesempatan kalian untuk membaca lalu menulis.

Jadi ASN seperti kami juga aman,  tidak perlu kuatir diteror, tidak kuatir dibuntuti oleh orang-orang yang marah karena merasa kepentingannya terusik. Selain aman, ASN seperti kami juga nyaman, karena perilaku kami sudah dibuat seragam. Jika ada perilaku yang sedikit aneh, sudah ada sistem dan petugas yang bertindak untuk memperbaikinya. Miriplah seperti robot yang jika ada komponen yang rusak akan diperbaiki oleh sang mekanik.

Bicara tentang robot, kami memang seperti robot yang tak perlu otot. Gerakan kami sudah ditentukan oleh kabel-kabel yang kadang kusut dan sering korselet. Untuk apa otot jika kami tak mampu ngotot? Menjadi seperti kami juga tak perlu mengalir darah untuk memompa kesadaran dan nurani. Untuk apa darah jika semuanya sudah terarah? Toh kesadaran dan nurani sudah dibuat berseri-seri. Lengkap dan enak kan? Semuanya sudah dipersiapkan.

Sudahlah teman-teman pegawai KPK, tidak perlu lagi kalian berburu koruptor, apalagi kalau dia politisi. Jika kalian sudah bergabung dengan kita, arena bermain kita menjadi semakin tak sama dengan mereka. Kita akan bermain riang gembira di kerangkeng besi, sedangkan mereka bermain di comberan.

Meski mereka tak pernah merasa kotor karena diri mereka memang sudah kotor, tapi tetap saja tempat bermainnya di comberan. Bau, tau! Sedangkan kita, meski di dalam kerangkeng, tapi baju kita bersih dan rapi karena sudah disiapkan petugas yang akan menyucinya setiap hari. Lebih necis kita kan?

Kalian nanti juga tak perlu lagi merasa rindu dengan operasi tangkap tangan (OTT). Untuk apa lagi mau tangkap tangan kalau tangan kalian sudah ditangkap? Penyelidik mau menyelidik? Sabar dulu, karena sebelum menyelidik telinga kalian lebih dulu akan digelitik sampai kalian tak mampu lagi tertawa. Apalagi sang penyidik, kalian tak akan berkutik karena teriakan kalian sudah dibuat sumbang dengan berbagai bunyi-bunyian yang lebih garang. Begitulah kira-kira hidup di dalam kerangkeng.

Lebih jelasnya, janganlah lagi punya niat untuk menyadap, menyita, atau menangkap. Hal-hal seperti itu hanya akan menyusahkan dewan pengawas saja. Biarlah mereka duduk di sana dan tak memberi izin apa-apa. Kasihanilah mereka, karena mungkin mereka pun tak paham kenapa mereka ada di singgasananya.

Begini ya teman-teman pegawai KPK, kami akui, selama ini kadang kami memang iri dengan kalian. Hanya kalian yang punya keberanian melawan, termasuk dengan atasan yang gerak geriknya seperti macan. Namun, tak tahukah kalian, dengan tak pernah melawan, hidup kami menjadi lebih nyaman. Perlawanan kami sudah ditukar dengan jaminan, yang namanya jaminan hari tua. Apakah kalian masih tidak ingin hidup nyaman sampai tua?

Sudahlah, tidak usahlah lagi berantas korupsi, apalagi korupsi politik. Di politik itu tidak ada yang namanya korupsi, yang ada adalah penyaluran hobi. Makanya seringkali kalian susah-susah menangkap, tapi mereka malah tertawa dan tertiwi. Apa kalian masih tega mengganggu orang-orang yang ingin menyalurkan hobi?

Independensi? Kata siapa independensi kalian terganggu nanti? Kalian tetap bisa berdiri tegak di atas kaki sendiri meski berada di kerangkeng besi. Bahkan, kaki kalian nanti tetap bisa berlari kesana kemari, asalkan mau kompromi. Mau melarikan diri? Cari saja kunci kerangkeng kalau berani. Kalaupun berhasil keluar, kalian akan seperti orang mati yang tak pernah diingat lagi.

Satu lagi, janganlah kuatir karena kalian nanti masih bisa membangun negeri. Di bawah naungan sang Korpri, jiwa-jiwa kalian akan kembali suci dan terlindungi. Lalu mari bersama kita satukan tekad untuk menjalankan kebijakan sang politisi. Karena bagaimanapun, politisilah pemegang saham tertinggi di negeri ini. Merekalah yang paling memahami semua keinginan rakyat, melebihi rakyat yang diwakili.  Dengan menjalankan perintahnya, maka sama saja kita telah membangun negeri.

Jadi, lebih baik mari menulis saja. Editor kami tidak sama dengan dewan pengawas. Mau menulis apa saja silakan, tak perlu minta izin lebih dulu.

Kami ingin seperti kalian, tapi kami sadar diri tak akan mampu. Maka, kalian sajalah yang menjadi seperti kami. Selamat datang di birokrat menulis, wahai para pegawai KPK!

 

 

 

14
2
Potret Birokrat Tajir, Berdedikasi, Mengabdi pada Negara

Potret Birokrat Tajir, Berdedikasi, Mengabdi pada Negara

“Maaf Fren, ini aku sambil nyuci mukena dan sajadah kantor. Soalnya tadi malam aku pulang kerja terlalu malam”, begitu bunyi pesan WhatsApp dari RR Ratih, panggilan akrab saya untuk Ratih Kusumaningrum, seorang teman nun jauh di sana. Saya terkesima dengan isi chat RR Ratih itu. Membaca pesan itu saya bagaikan dibasahi air hujan di musim kemarau. Sebab, sepengetahuan saya ia masih keturunan ningrat. Ibunya masih trah ke-3 keturunan raja dan ia masih mau mengerjakan pekerjaan kasar seperti mencuci, meskipun barang yang ia cuci itu miliknya sendiri.

Secara ekonomi, keluarga RR Ratih termasuk berada. Bapaknya dahulu adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan ibunya memiliki bisnis otomotif yang begitu maju pada era tahun 80-an. Dengan kekayaan kedua orang tuanya itulah seorang Ratih remaja hidup berkecukupan.

RR Ratih adalah teman saya semasa sekolah menengah atas (SMA) di sebuah daerah di Pulau Jawa. Dulu kami seringkali berada dalam satu kelompok ekstrakurikuler penelitian. Selepas tamat SMA, saya mendengar bahwa RR Ratih mengambil kuliah pada jurusan teknik, jurusan yang jauh berbeda dengan saya. Kampus kami pun berbeda. Semenjak itu komunikasi kami terputus.

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya setelah 20 tahun putus kontak, saya menemukan jejaknya dengan searching melalui media sosial. Selanjutnya, tak butuh waktu lama bagi kami untuk ngobrol seperti halnya kawan yang lama tak berjumpa.

Saya tertarik dengan cerita-cerita darinya. Salah satunya tentang pengalamannya ketika ia dilamar oleh salah satu partai politik (parpol) untuk diusung jadi wakil walikota. Ratih menolak dengan alasan tidak tertarik pada jabatan. “Lagian nggak bakalan ada orang yang mau nyoblos saya, musuh saya terlalu banyak,”begitu cerita RR Ratih mengulang kata-katanya dahulu.

Padahal, parpol tersebut mencalonkan Ratih bukan tanpa alasan. Di kalangan para punggawa pemerintah daerah tempat ia mengabdi saat ini, RR Ratih terkenal sebagai seseorang yang bersikap bagaikan sahabat Rasul “Umar Bin Khatab”. Ia berani berkata “tidak” untuk yang semestinya tidak diiyakan.

Misalnya, tentang pengesahan anggaran yang memboroskan uang negara, Ratih dengan tegas menolaknya. Berbagai permasalahan modus korupsi uang negara ia temui dalam birokrasi. Hal itu bukan membuatnya lari atau malah terlibat korupsi dan mengambil keuntungan, tetapi RR Ratih justru memiliki alasan kuat untuk tetap bertahan dalam pemerintahan.

RR Ratih juga mempunyai kompetensi sebagai pengusaha, mewarisi jiwa bisnis ibunya. Di samping mengabdi sebagai PNS, ia pun nyambi menjalankan bisnis di bidang properti. Pada hari kerja ia bekerja sebagai abdi negara, sementara pada hari Sabtu-Minggu ia mengurusi bisnisnya.

RR Ratih bercerita, “Kalau saya kerja murni mengurusi usaha properti, sakjane hasilnya jauh lebih besar. Saya pasti juga terhindar dari penipuan-penipuan mandor. Tapi, niat kerja saya sebagai PNS hanya untuk mencegah semakin banyaknya pelaku korupsi. Itulah, meski saya jualan rumah sudah cukup menghidupi, tapi saya tetap mempertahankan jadi PNS di sini. Setidak-tidaknya untuk ngerem kegilaan sistem yang dibuat agar tindakan menyimpang itu seolah-olah menjadi legal”.

Sepak terjang RR Ratih menjadi semakin nyata ketika ia diangkat menjadi Eselon 4 perencanaan teknis di pemdanya. Tugas RR Ratih mengharuskannya mensupervisi semua desain. RR Ratih selalu mencoret gambar perencanaan yang dibuat dengan asal-asalan atau dibuat dengan titipan volume.

Menghindari “ketegasan” itu, atasannya membuat kebijakan bahwa desain perencanaan teknis tidak perlu diperiksa dan ditandatangani supervisor. Jelas, tindakan penuh integritas RR Ratih ini dibenci di organisasinya sendiri.

Sewaktu Ratih ditempatkan di organisasi perangkat daerah (OPD) perencanaan, ia semakin lincah mencoret rencana kerja anggaran (RKA). Ia memverifikasi banyak hal, misalnya tentang anggaran belanja modal alat berat yang begitu besar diajukan, tetapi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) dari sewa alat berat sangat minim. Ternyata pembelian alat berat itu dimanfaatkan untuk kontraktor yang dipunyai oleh salah satu oknum PNS.

Belanja modal mobil double cabin juga dia coret. Sebab, sudah ada data yang dia dapatkan tentang kondisi jalan-jalan di kotanya yang sudah bagus. Menurutnya, pembelian mobil double cabin itu tidak perlu dan hanya sekedar untuk memuaskan gengsi dengan memakai duit negara.

Siang ini, perjuangan RR Ratih menumpas mafia di OPD tidak berhasil. Ia menceritakannya dengan sedih pada saya. Reviu OPD atas bidang Sarana-Prasarana (Sarpras) tidak bisa dia lakukan karena bukan wewenangnya, meskipun dia tahu bahwa ada kesalahan di dalam pengajuannya.

“Bidang Sarpras tidak membolehin proyek-proyek siluman itu dipangkas. Karena semua pekerjaan itu sudah ada yang punya, alias sudah ada pesanan pihak lain yang kerja sama dengan oknum orang dalam,” begitu RR Ratih berkisah.

“Hari ini saya survei ke beberapa gedung sekolah dasar (SD) rusak yang diajukan anggarannya ke kami. Sungguh memprihatinkan keadaannya. Teringat dengan proyek pengadaan di bidang Sarpras, rasanya semakin menyesakkan dada. Ada ketidakadilan karena pengajuan anggaran OPD Sapras itu jor-joran. Mestinya yang jor-joran itu bisa dialokasikan untuk perbaikan banyak SD di pinggiran yang udah rusak parah.”

“Hanya disetujui dana 20 juta rupiah untuk setiap SD yang rusak itu. Sungguh ironis. Apakah karena proyek di sekolah-sekolah itu tidak memberikan setoran pada para pejabat atau tidak ada deal-deal untuk mark up sehingga mereka harus mengalah dengan proyek-proyek yang sudah terkondisikan?”, sambung RR Ratih lagi. Rasanya saya pun turut murka mendengarnya.

Selanjutnya Ratih menceritakan bahwa baginya uang negara itu harus diperlakukan seperti uang di dompet sendiri. Dengan prinsip itu, ia akan eman-eman (berhemat) dalam membelanjakan uang negara. Itu adalah prinsipnya sejak masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

RR Ratih bercerita bahwa ia suka ngeprint di atas kertas bolak balik, selain juga memilih mode econo fast. Jika tidak perlu, ia tak mau melakukan perjalanan dinas. Snack rapat juga disesuaikan dengan tingkat kedatangan peserta pada rapat sebelumnya, biar tidak mubazir. Semua itu biar hemat.

Ironinya di lain pihak, ada yang memperlakukan uang negara dengan menghambur-hamburkan sesuka hati. Mereka lupa, kalau uang sendiri menjadi kikir, tetapi kalau uang negara diperlakukan seperti aji mumpung. Innalillaahi…Ke mana perginya hati nurani?

RR Ratih pun juga menceritakan empatinya terhadap kerusakan di lingkungan sekitar.

“Gara-gara tindakan nakal oknum, saya jadi sering memperbaiki jembatan yang dekat rumah dengan uang pribadi. Saya suruh tukang, saya foto, sampai tukang saya masuk nggrowong di bawah jembatan. Lha kalau tidak segera saya perbaiki, khan kasian masyarakat yang lewat ruas jalan di depan saya, bisa-bisa muter. Mungkin banyak orang yang heran, saya PNS, orang dalem, tapi kok mau-maunya nduitin pakai uang pribadi. Bukankah mudah dengan memakai APBD? Tapi pemikiran saya tidak seperti itu. Mengapa? Karena jika ditangani dengan APBD, pasti nanti rusak-rusak terus. Jadi saya mantap pakai uang sendiri dengan suruhan tukang saya. Semakin banyak yang lewat jembatan yang saya perbaiki, Alhamdulillah menjadi amal jariyah”, ungkap RR Ratih pada kesempatan yang lain lagi.

Luar biasa RR Ratih, begitu ucap saya dalam hati, sesaat sebelum mencoba menggali lebih lanjut lagi apa motivasinya berbuat sosial yang demikian.

“Itulah rahasia ilahi. Pengeluaran saya sedikit, karena saya nggak neko-neko. Saya hidup sederhana dan rejeki yang saya dapat dari jualan properti biaya saya pakai lagi untuk membiayai kegiatan sosial. Tanah yang awalnya saya beli hanya Rp150 juta aja, di tangan saya bisa terjual lagi hingga laku Rp900 juta. Tentunya dengan proses pengolahan dulu.”

RR Ratih juga mengungkapkan bahwa gaya hidup keseharian orang-orang pada jaman sekarang banyak yang makan gengsi. Demi pengen naik mobil tetapi nggak punya duit, mereka rela sampai korupsi. Padahal, kondisi jalanan macet di mana-mana.

Saya tahu benar maksud RR Ratih tentang gengsi itu. Meskipun di rumahnya tersedia banyak mobil pribadi, ia tetap berangkat ke kantor naik sepeda. Nyatanya ia baik-baik saja. Baginya, lebih banyak benefitnya naik sepeda. Ia bisa mengalokasikan waktu untuk olah raga dan ia juga bisa mempunyai waktu lebih bagi keluarga.

Sungguh membanggakan punya sahabat yang telah lama tidak bertemu tapi tetap baik hati, bahkan menjadi semakin hebat, seperti RR Ratih. Di manapun RR Ratih berada, ia selalu memberikan hal-hal baik untuk organisasi dan orang-orang di sekitarnya.

Sosok RR Ratih bagi saya adalah potret birokrat tajir, berdedikasi, dan mengabdi pada negara.

Semoga kita bisa seperti itu juga. Amiiin…

4
0
Tujuh Rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan,  Sebuah Upaya Meningkatkan Layanan Kesehatan di Daerah

Tujuh Rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan, Sebuah Upaya Meningkatkan Layanan Kesehatan di Daerah

Ada beberapa jenis layanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang tidak boleh berhenti sama sekali. Di antaranya adalah layanan kesehatan, layanan keamanan, dan layanan lalu lintas.

Layanan kesehatan disediakan oleh beberapa bentuk fasilitas kesehatan, antara lain rumah sakit umum (RSU) pemerintah/swasta, klinik, Puskesmas, bidan desa, dan praktik dokter/bidan. Dalam hal ini, layanan kesehatan baik yang dikelola pemerintah maupun swasta wajib bekerja sama dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Puskesmas dan bidan desa beroperasi di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Daerah. Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berdiri sendiri. Namun, kedua kelompok fasilitas kesehatan ini tetap beroperasi di bawah Pemerintah Daerah.

Meskipun secara tata kelola organisasi berada dalam hirarki pemerintah daerah, tetapi secara teknis Dinas Kesehatan dan RSUD juga berada dalam rentang koordinasi Kementerian Kesehatan.

Kementerian ini memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan perumusan kebijakan kesehatan masyarakat, koordinasi dan dukungan ke seluruh organisasi kesehatan, manajemen peralatan kesehatan, penelitian dan pengembangan, pengembangan dan pengelolaan tenaga kesehatan, supervisi dan pengawasan serta dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sayangnya, sejak dimulainya era otonomi daerah rentang kendali dan tingkat koordinasi antara Kementerin Kesehatan dengan Dinas Kesehatan serta RSUD mulai melemah. Kementerian Kesehatan tidak lagi punya struktur vertikal di daerah.

Dalam hal pembiayaan, RSUD dan Puskesmas dibiayai oleh pemerintah daerah. Meskipun, masih ada alokasi dari pemerintah pusat misalnya berupa dana alokasi khusus (DAK) yang tingkat kebutuhannya belum tentu sesuai dengan skala prioritas yang sesungguhnya dibutuhkan di lapangan.

Hal ini bisa kita lihat dengan maraknya pergerakan masyarakat untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit di perkotaan, terutama di fasilitas kesehatan swasta, untuk menyembuhkan beberapa penyakit tertentu yang tidak dapat difasilitasi di daerahnya.

Fakta ini tentu tidak sejalan dengan semangat efektifitas dan efisiensi atas pelayanan publik karena sebagian di antara mereka adalah masyarakat tidak mampu, golongan yang seharusnya bisa menuntaskan perobatannya di layanan kesehatan terdekat di daerahnya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi layanan kesehatan di daerah dengan dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan pada beberapa sektor. Untuk agenda ini, tentu saja dibutuhkan pendanaan sebagai bentuk dukungan. Adapun rekomendasi untuk dukungan ini diuraikan sebagai berikut.

1. Pemerataan jumlah dokter spesialis dan beasiswa

Yang pertama yang harus dilakukan ialah pemerataan jumlah dokter spesialis. Sebagian besar dokter spesialis memilih berkarir di perkotaan, terutama di ibukota provinsi. Di samping daya dukung peralatan, kemudahan promosi karir juga menjadi alasan. Sehingga tidak mengherankan jika ketersediaan dokter spesialis bisa jadi sangat lengkap di perkotaan.

Kontras dengan itu, di RSUD pada berbagai daerah hanya tersedia beberapa orang dokter spesialis. Akibatnya, beberapa jenis penyakit tidak bisa ditangani di RSUD. Keterbatasan spesialisasi dokter dan peralatan yang tersedia menjadi kendala di daerah.

Tentu saja, kesenjangan ini tidak bisa dibiarkan terus menerus terjadi. Harus ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan dalam menyelesaikan kesenjangan ini. Jika masalahnya adalah soal kompetensi, Kementerian Kesehatan harus membuat program Beasiswa Dokter Spesialis kepada seluruh RSUD se-Indonesia, untuk melengkapi kebutuhan akan semua jenis dokter spesialis.

Dalam program ini, perlu dilakukan pendataan guna pemerataan keberadaan setiap dokter spesialis di seluruh RSUD. Untuk menghemat biaya maka tempat belajar diupayakan ke perguruan tinggi terdekat saja dari daerah tempat dokter-dokter tersebut berpraktik atau bertugas.

Mengapa demikian? Sebab, penyakit yang diderita masyarakat tidak memandang tempat dan waktu, sehingga pembatasan ketersediaan dokter spesialis berdasarkan kelas RSUD tentu tidak relevan. Semua jenis dokter spesialis harus ada di semua RSUD.

Program ini memang membutuhkan waktu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Setidaknya dibutuhkan 4 sampai 5 tahun. Jika telah terlaksana, maka dalam kurun waktu 5 tahun lagi, semua RSUD akan memiliki semua jenis dokter spesialis.

Masyarakat umum tidak perlu lagi meminta rujukan untuk berobat ke rumah sakit di ibukota provinsi, kecuali pada beberapa penyakit tertentu yang memang harus dilakukan pengobatan di rumah sakit tertentu karena tingkat keparahannya.

Bagaimana dengan kebutuhan dokter spesialis selama menunggu selesai 5 tahun pendidikan? Sambil menunggu, Kementerian Kesehatan sebaiknya menugaskan para dokter spesialis yang telah lebih dahulu menempuh pendidikan dan baru lulus, untuk sementara bertugas di RSUD yang belum memiliki jenis dokter spesialis tertentu.

2. Melengkapi peralatan kesehatan yang dibutuhkan

Hal kedua yang harus dilakukan yaitu melengkapi peralatan kesehatan yang dibutuhkan. Setiap dokter spesialis membutuhkan peralatan tertentu dalam mendukung tugas praktiknya. Untuk itu, Kementerian Kesehatan harus terlebih dahulu melakukan pendataan seluruh alat kesehatan yang ada di seluruh RSUD, melakukan pengecekan tentang kondisi alat kesehatan tersebut, melakukan pemeliharaan apabila masih bisa dipakai dan mensuplai peralatan baru apabila peralatan lama sudah tidak bisa dipakai lagi.

Kita yakin bahwa selama ini telah banyak dilakukan pengadan alat kesehatan di RSUD. Namun, karena kurang pemeliharaan dan kurangnya manajemen asset, banyak alat kesehatan yang tidak berfungsi lagi.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan di samping memberikan bantuan peralatan kesehatan juga harus menyediakan bantuan pemeliharaan alat kesehatan dan manajemen aset. Dalam hal standar, peralatan kesehatan ini juga setidaknya harus bisa memfasilitasi general chek up.

3. Pengembangan Puskesmas menjadi Klinik 24 jam

Hal ketiga yang harus dilakukan ialah pengembangan puskesmas menjadi klinik 24 jam. Sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang mulai dibangun di tahun 1969, Puskesmas memang telah didirikan di setiap kecamatan secara bertahap di seluruh Indonesia. Akan tetapi, Puskesmas hanya beroperasi pada jam kerja. Sedangkan kebutuhan akan layanan kesehatan masyarakat tidak mengenal waktu-waktu tertentu setiap harinya.

Padahal, layanan kesehatan mendasar dalam setiap kecamatan sangat tergantung pada puskesmas, terutama yang jauh lokasinya dari ibukota kabupaten. Yang ironis ialah beberapa di antara tenaga medis justru tidak tinggal di kecamatan tersebut. Hal ini sangat membatasi ketersediaan layanan kesehatan masyarakat.

Sedangkan pihak swasta tidak berminat untuk membuka jasa layanan kesehatan di daerah mengingat sulitnya untuk berorientasi profit di daerah. Kini, sudah 50 tahun berlalu sejak pendirian Puskesmas pertama di negeri ini. Sudah waktunya dilakukan pengkajian dan reorientasi layanan kesehatan masyarakat daerah dari orientasi jam kerja menjadi orientasi 24 jam.

Sudah waktunya puskesmas ditingkatkan layanannya menjadi Klinik 24 jam. Sebagai klinik maka pelayanan bisa 24 jam dan melayani rawat inap. Tentu peningkatan Puskesmas menjadi klinik 24 jam ini akan sangat membantu masyarakat yang sakit tidak memandang tempat dan waktu.

Di samping itu, soal pendanaan juga punya cerita. Saat ini dana operasional puskesmas ditopang oleh dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang merupakan bagian dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Sementara, gaji tenaga medis bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan kondisi yang penulis amati, alokasi BOK harus ditingkatkan jumlahnya. Sebab, ternyata dukungan program BPJS kesehatan masih belum mampu mencukupi kebutuhan puskesmas untuk menyediakan layanan kesehatan yang semakin prima.

4. Penambahan jumlah RSUD

Hal keempat yang harus dilaksanakan adalah penambahan RSUD. Beberapa kabupaten memiliki kondisi geografis yang sangat tidak mendukung adanya RSUD tunggal. Alasannya ialah tentang kondisi geografis daerah tertentu membutuhkan waktu yang panjang untuk mencapai RSUD di ibukota kabupaten dari pedesaan.

Sedangkan, pasien yang dirujuk dari puskesmas ke RSUD bisa saja tidak bisa bertahan apabila waktu tempuh menuju RSUD tidak bisa cepat sampai. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan harus melakukan pemetaan terhadap kondisi geografis menuju RSUD dan keterjangkauannya oleh penduduk. Dari sini dapat diputuskan apakah perlu dibangun RSUD lagi demi meningkatkan pelayanan.

5. Peninjauan ulang otonomi daerah di bidang kesehatan

Hal kelima yang harus dilaksanakan adalah meninjau ulang pelaksanaan otonomi daerah di bidang kesehatan. Kita sama-sama menyaksikan betapa seluruh instansi pemerintah daerah larut dalam politisasi termasuk Puskesmas dan RSUD.

Politisasi ini mengorbankan banyak energi, waktu, pikiran, dan anggaran. RSUD dan Puskesmas ternyata ikut-ikutan terkontaminasi oleh kesemrawutan perpolitikan daerah. Belum lagi rotasi dan mutasi jabatan yang seringkali terjadi mendadak pada jabatan puskesmas dan RSUD yang tentunya akan sangat mengganggu pelayanan dan kenyamanan dalam menjalankan roda organisasi RSUD dan puskesmas.

Semakin ironis lagi adanya masalah dengan tingkat kepuasan dalam bekerja dan jenjang karir yang tidak jelas membuat para tenaga medis tidak betah bekerja di puskesmas dan RSUD. Banyak di antara mereka yang berusaha pindah ke perkotaan yang lebih menjanjikan kesejahteraan dan jenjang karir serta kepuasan dalam bekerja.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan harus melakukan penelitian terpadu tentang baik buruknya otonomi daerah di bidang kesehatan. Saya pribadi menilai lebih baik layanan kesehatan dijadikan terpusat kembali di bawah Kementerian Kesehatan dan membuka struktur vertikal di tingkat provinsi dan kabupaten.

Sedangkan RSUD dan Puskesmas menjadi unit pelaksana teknis (UPT) langsung di bawah Kementerian Kesehatan. Dengan demikian RSUD dan puskesmas bisa dilepaskan dari jeratan politisasi otonomi daerah.

Di samping itu, juga bisa disusun jenjang karir dan pola promosi jabatan yang jelas mulai dari struktur terbawah meniti karir sampai ke pusat. Saya yakin, kepuasan para tenaga medis akan berdampak positif bagi kinerjanya sebagai pelayan masyarakat.

6. Pembentukan layanan kesehatan berorientasi bisnis

Hal keenam yang harus dilaksanakan adalah membentuk layanan kesehatan yang business oriented pada beberapa RSU milik pemerintah yang sudah sangat mapan. Mengapa harus begitu? Sebab tidak semua pasien memakai layanan BPJS.

Sebagian di antara warga negara kita merupakan pasien dari kelas masyarakat yang berkecukupan. RSU milik pemerintah yang sudah mapan ini harus didesain menjadi sebuah instansi yang profit oriented dan kelembagaannya bisa menjadi perseroan terbuka (PT) dengan saham yang dijual ke publik.

RSU jenis ini didesain untuk bisa bersaing dengan RSU swasta yang profit oriented. Bahkan bisa saja RSU jenis ini menanam saham di berbagai bidang usaha kesehatan, termasuk menanam saham di RSU Swasta. Dalam jangka panjang, RSU ini bisa dirubah kelembagaannya menjadi BUMN berkelas nasional dan regional.

7. Modernisasi layanan BPJS

Hal ketujuh yang harus dilaksanakan adalah modernisasi layanan BPJS. Teknologi perbankan sudah sedemikian maju. Di sisi lain, salah satu penyebab terjadinya defisit anggaran BPJS kesehatan adalah banyaknya tunggakan iuran anggota. Tunggakan tersebut bukan semata-mata terjadi karena ketidakpedulian anggota untuk membayar iuran, tetapi sebagian di antaranya karena ketidakpraktisan dalam soal pembayaran.

Mengatasi persoalan ini perlu dibuat sistem autodebet terhadap pembayaran iuran BPJS langsung dari rekening atau kartu kredit yang dimiliki masyarakat non-PNS. Sebagian besar masyarakat sudah memiliki rekening bank dan memakai fasilitas ATM, kartu kredit dan mobile banking.

Sudah saatnya tagihan iuran BPJS dilakukan secara autodebet saja sehingga kendala tunggakan iuran tidak menjadi masalah lagi. Di samping itu perlu dikembangkan layanan transaksi non-tunai dalam transaksi keuangan BPJS, sehingga bisa meminimalisasi penyimpangan keuangan BPJS.

Epilog

Demikian beberapa upaya yang dapat penulis usulkan dalam memaksimalkan layanan kesehatan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia. Keberhasilan semuanya sangat tergantung dari daya dukung Kementerian Kesehatan dalam membuat program kegiatan berbasis layanan kesehatan daerah.

Sekali lagi yang perlu ditekankan ialah tentang layanan kesehatan yang terjangkau secara jarak dan biaya oleh seluruh lapisan masyarakat di negeri ini. Saya yakin bahwa Negara harus hadir di semua tempat dan waktu. Negara harus hadir dalam menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab atas kesehatan bagi seluruh warganya, tak terkecuali bagi masyarakat daerah.

Rakyat sehat negara kuat.

Salam reformasi.

1
0
Menumbuhkan Minat Membaca Para Siswa,  Karena Sekolah Bukan Hanya Tentang Angka*

Menumbuhkan Minat Membaca Para Siswa, Karena Sekolah Bukan Hanya Tentang Angka*

Metode membangun kebiasaan membaca di Amerika

Seorang guru bahasa Inggris dari Amerika bertutur tentang cara sekolah-sekolah di negaranya membangun kebiasaan membaca sejak usia dini. Salah satu metode membaca yang guru gunakan adalah reading buddies.

Metode ini memberi kesempatan bagi siswa tingkat satu hingga dua sekolah dasar untuk membaca bersama dengan siswa tingkat delapan. Aktivitas ini merupakan semacam tutor sebaya, di mana guru menunjuk tiap satu orang siswa senior untuk mendampingi satu siswa junior. Mereka membaca satu hingga dua buku selama tiga puluh menit.

Kebiasaan membaca bersama ini bukan hanya mampu menumbuhkan minat baca sejak dini, tetapi juga mengembangkan keterampilan berkomunikasi antarsiswa, menjalankan tanggung jawab dan saling sinergi antarindividu.

Selain reading buddies, guru juga menerapkan metode membaca nyaring (read aloud). Dalam metode ini, seperti halnya sekolah–sekolah di Indonesia, guru atau salah satu siswa di kelas bertugas membaca nyaring sebuah buku sementara siswa lainnya menyimak. Setiap tahun ajaran siswa sekolah dasar berhasil menuntaskan satu buku bacaan menggunakan metode ini.

Setelah menuntaskan bacaan, guru akan memberikan tugas menulis bagi siswa terkait pesan moral, karakter, setting, dan aspek lainnya dari buku yang telah dibaca. Orang tua siswa pun bisa mendukung program sekolah di rumah masing–masing dengan menggunakan metode membaca nyaring bagi anak–anaknya, seperti kegiatan membacakan dongeng menjelang tidur. Metode ini dapat melatih keterampilan mendengarkan sehingga anak terbiasa untuk berempati terhadap orang lain.

Beragam program kegiatan dirancang untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis (critical thinking) siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah. Program pertama adalah book report bagi siswa tingkat lima atau enam yang telah menuntaskan bacaan. Guru memberikan tugas membuat laporan tentang buku yang telah dibaca kepada siswa berupa outline setiap paragraf yang telah dibaca.

Kedua, free reading atau membaca buku favorit sekali seminggu. Siswa sekolah menengah diberi kesempatan untuk membaca buku apa saja yang mereka sukai. Bukan sekedar membaca buku, tetapi aktivitas membaca ini disertai dengan menuliskan hasil analisis mereka terkait buku yang telah dibaca dan disetorkan di akhir tahun ajaran.

Dengan metode kedua ini, siswa dilatih untuk membandingkan buku, mengupas tuntas pandangan dan latar belakang pengarang, sejarah, budaya, serta peristiwa sosial politik yang mewarnai terbitnya suatu karya.

Ketiga, invite the author yaitu sekolah memfasilitasi pertemuan penulis buku dengan warga sekolah untuk berbincang-bincang tentang kebiasaan membaca di antara mereka. Selain itu, yang lebih penting ialah ketika penulis buku berbagi pengalaman dalam menghasilkan karya tulis.

Menariknya, sebagai pelengkap ketiga kegiatan itu, guru juga mengadakan kompetisi bagi siswa yang paling banyak membaca buku. Biasanya kompetisi ini disampaikan pada awal tahun ajaran untuk dievaluasi di akhir periode tahun ajaran.

Guru akan memberikan penghargaan kepada siswa atas usahanya membaca buku terbanyak dengan mengadakan pizza party pada akhir tahun ajaran. Sikap guru tersebut dapat memupuk rasa percaya diri siswa dan membangkitkan semangat mereka untuk terus membaca lebih banyak lagi buku di tahun–tahun mendatang.

Menumbuhkan budaya membaca di Indonesia

Lalu, apa kabar kegiatan membaca di sekolah–sekolah Indonesia? Kemendikbud telah mencanangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sejak tahun 2015. Sekolah didorong untuk mengalokasikan setidaknya 15 menit waktu untuk membaca buku, selain buku teks, setiap hari bagi siswanya. Harapannya, sekolah mampu menghasilkan siswa yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia melalui kebiasaan membaca.

Namun, apakah sekolah telah mengimplementasikan GLS secara optimal? Apakah sekolah berhasil menumbuhkan minat baca siswa dan guru? Metode dan program kegiatan apa saja yang telah dijalankan sekolah? Apakah sekolah berupaya meningkatkan koleksi sumber bacaan non-teks di perpustakaan?

Kurang lengkapnya koleksi buku non-teks di perpustakaan sekolah

Salah satu guru SMK mengeluhkan kurangnya koleksi buku non-teks di perpustakaan sekolahnya. Menurut beliau, keterbatasan ini berdampak pada rendahnya minat siswa untuk membaca buku. Beberapa siswa juga kerap kecewa karena sumber bacaan yang disediakan sekolah tidak menarik bagi remaja.

Bagaimana guru dan siswa dapat mengembangkan dirinya, memperluas wawasannya, melejitkan potensinya, jika yang disuguhkan itu–itu saja. Dari perpustakaan, kelas, rumah, hingga kamar tidur, mereka hanya bertemu dengan buku teks.

Padahal, Hernowo dalam bukunya “Andaikan Buku Itu Sepotong Pizza” mengatakan bahwa andai buku–buku di rak–rak perpustakaan ibarat makanan kesukaan, tentunya kita akan lahap memakannya. Sayangnya, sekolah lebih memilih memenuhi rak–rak perpustakaan dengan buku–buku teks pelajaran. Ibarat makanan, buku teks adalah makanan yang tidak mengundang selera.

Tolak ukur keberhasilan pendidikan adalah budaya membaca

Menurut Billy Antoro, tolak ukur keberhasilan pendidikan adalah banyaknya anak yang gemar membaca, bukan dilihat dari banyaknya anak yang mendapat nilai tinggi dalam pelajaran di kelas tersebut. Namun seringkali yang terjadi di lapangan adalah baik siswa, orang tua maupun sekolah hanya berpatokan pada angka–angka di atas kertas.

Siswa malas membaca karena kurangnya bacaan yang menarik minat. Lingkungan keluarga pun tak memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan wawasan keilmuan melalui ketersediaan buku di rumah. Sekolah yang menjadi andalan orangtua untuk mencerdaskan putra–putrinya pun tidak sanggup menyediakan buku bermutu.

Bagaimana pendidikan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, jika hanya berfokus pada nilai tinggi dan melupakan kegiatan literasi? Sudah saatnya sekolah memberi asupan bergizi bagi warga sekolah melalui buku–buku yang mencerahkan.

Sekolah dapat menyediakan buku–buku motivasi dan pengembangan diri di samping buku teks pelajaran. Selain itu, sekolah dapat melibatkan warga sekolah dalam membuat program kegiatan literasi yang menarik.

Terakhir, dorong orang tua dalam menciptakan suasana keluarga cinta baca. Jangan malu mengadopsi program sekolah rujukan maupun negara maju untuk melakukan perubahan.

 

*Tulisan ini pernah dimuat di Antologi Pendidikan: 1001 Cara Membuat Guru – Siswa Suka Baca, diterbitkan oleh Yayasan Anak Bangsa Indonesia, Kota Bogor, tahun 2019. Disajikan kembali dengan sedikit perubahan.

 

 

1
0
Mengolah Pesan Bergizi Menjadi Menu yang Bisa Dinikmati

Mengolah Pesan Bergizi Menjadi Menu yang Bisa Dinikmati

Entah sudah berapa kali anak kedua saya, Ayla, selalu protes setiap kali saya membuat mie goreng. Dia selalu mengatakan, “Bunda, lain kali jangan banyak-banyak sayurnya, kol saja.” Biasanya saya hanya mengiyakan, tetapi kali lainnya tetap sama, sayurnya banyak. Toh, nanti bisa saya makan. Konsekuensinya, Ayla terpaksa harus memilah-milah dan hanya mengambil mie dan kolnya saja. Sayuran lainnya tidak dia sentuh sama sekali.

Ketika membuat mie goreng, sayuran yang biasa saya campurkan standar mie goreng jawa: wortel, kol, daun bawang, seledri, dan tomat. Tapi, begitulah. Ayla memang tidak suka wortel. Ketika saya masak sup juga sama, dia hanya memilih kol, kentang, dan makaroni. Wortel dia tinggalkan di panci.

Namun, ketidaksukaannya pada wortel tidak berlaku saat saya masak orak-arik, yang berbahan dasar telur, wortel, dan kol. Satu mangkuk orak-arik bisa habis tak bersisa sekali dia makan, termasuk wortel-wortelnya. Protesnya tentang wortel saat dicampur dengan mie goreng ataupun dalam kuah sup seolah lenyap seketika saat dia dihadapkan dengan wortel dalam orak-arik.

Hal yang tak jauh berbeda juga terjadi pada Amira, anak pertama saya. Lahir di kota Makassar tak membuatnya mencintai ikan, meski bukan pula berarti dia tidak suka ikan sama sekali. Ada ikan-ikan favoritnya, ikan nila misalnya. Untuk ikan jenis ini, biasanya cukup digoreng ditemani sambal tomat dan lalap kol sudah membuatnya tampak sumringah.

Reaksi berbeda akan tampak ketika dia mendapati ikan layang, ikan katombo, ikan merah, atau ikan lainnya yang digoreng. Sering dia mengalah dengan membuat telur mata sapi, jika yang dilihat di lemari makan ikan-ikan tersebut.

Namun, semua akan berbeda ketika ikan tersebut saya olah menjadi pempek. Bisa dipastikan dia langsung bersorak. Malah, ketika di hadapannya masih ada semangkuk pempek dia sudah bertanya, “Masih ada pempek di kulkas?” Amira seolah ingin memastikan bahwa yang dia makan bukan pempek terakhir.

Sajikan Pesan yang Lezat

Saya pikir, logika penyajian bahan makanan agar dapat dinikmati dengan selera tinggi juga berlaku ketika kita menyampaikan suatu pesan. Dalam hal ini, pesan yang akan kita sampaikan kita ibaratkan sebagai wortel atau ikan dalam cerita saya di atas.

Sebagaimana wortel dan ikan, dalam menyajikan suatu pesan kita juga perlu memahami siapa target penerima pesan kita dengan baik. Kegagalan mengenali karakter dan ‘selera’ penerima pesan bisa berakibat tertolaknya pesan, tanpa proses pencicipan sebagaimana Ayla diberikan wortel dalam sepiring mie goreng ataupun saat Amira ketika ditawari ikan layang goreng. Dimarahi sekalipun, wortel dan ikan tidak akan dimakan. Begitu juga dengan pesan, mental seketika. Lebih buruk lagi, tak sekedar tertolak, benih kebencian bisa saja muncul jika kita melakukan pemaksaan.

Sebaliknya, ketika kita mampu mengenali karakter penerima pesan, lalu berusaha mengolah pesan tersebut sesuai dengan ‘selera’ target penerima pesan, efeknya akan berbeda. Bahkan, ketika kita berhasil menyajikan pesan dengan tepat sesuai dengan menu yang disukai, penerima pesan akan meminta lagi pesan serupa. Kalau diibaratkan dengan makanan, mereka akan nambah berpiring-piring.

Sayangnya, logika penyampaian pesan yang efektif sebagaimana uraian di atas sering tidak digunakan. Pesan dalam banyak hal disajikan apa adanya, polosan saja. Bayangkan kalau saya minta Ayla mengunyah wortel mentah. Meski bervitamin tinggi, saya sudah bisa pastikan Ayla akan menolaknya. Jangankan Ayla, saya sendiri tidak sanggup, kecuali harus dalam bentuk jus.

Demikian halnya dengan pesan. Satu pesan seringkali disajikan begitu saja, mentahan. Bisa jadi, pesan tersebut bervitamin tinggi, sebagaimana wortel. Bisa jadi muatan pesan tersebut sangat-sangat mulia. Bisa jadi pesan tersebut merupakan pesan kebaikan. Namun, sebagaimana logika wortel dan ikan, tak semua orang bisa menerima pesan dalam bentuk ‘mentahan’, murni, atau polosan, sebagaimana kebanyakan orang Australia yang terbiasa menikmati wortel mentah sebagai snack. Tak semua orang bisa menikmati ikan yang hanya disiram cuka tanpa proses dimasak sebagaimana orang-orang Jepang.

Pesan perlu disajikan dalam beberapa menu sesuai dengan selera penerima pesan, tanpa harus mengubah substansi pesan yang dibawa. Bukankah wortel dalam orak-arik tetap sama dengan wortel dalam sup yang sama-sama bervitamin? Bukankah ikan dalam pempek juga tetap menyehatkan? Begitu halnya dengan pesan.

Oleh karena itu, pesan pun perlu di-customize, disesuaikan dengan latar belakang seseorang tanpa harus mengubah substansi suatu pesan. Jika tidak, maka pesan hanya sekedar pesan. Bisa jadi pesan tersebut dibaca atau didengar, tapi efek dari pesan tersebut tidak ada karena sudan ditolak sejak awal. Pesan tersebut tidak akan bisa menembus relung hati seseorang yang anti dengan pesan-pesan yang kita sampaikan.

Sama halnya dengan anak-anak yang tidak suka sayuran, menyajikan suatu pesan butuh kreativitas agar pesan diterima. Tapi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami siapa target penerima pesan. Mungkin kita perlu mengubah pesan tersebut menjadi “”nugget” atau “bakso” yang sehat terlebih dahulu. Jika kita tetap memaksakan pesan yang penuh ‘kepolosan’ bisa jadi yang kita dapati hanyalah jeritan dan tangisan ketika kita memaksakan anak memakan wortel mentah.

Social Marketing dalam Menyajikan Pesan

Tahun 2011 lalu Philip Kotler dan Nancy Lee menerbitkan sebuah buku yang sangat menarik berjudul Social Marketing: Changing Behavior for Good. Dari judulnya saya yakin Anda bisa menebak isi buku tersebut. Kotler dan Lee mencoba menawarkan sebuah konsep marketing, yang disebut social marketing, sebagai strategi yang dapat digunakan untuk mengubah perilaku seseorang.

Social marketing pada prinsipnya sederhana saja, yaitu bagaimana menggunakan prinsip-prinsip marketing dalam mengubah perilaku. Kalau dalam marketing konvensional yang dipasarkan adalah barang atau jasa, maka dalam social marketing yang ditawarkan adalah sebuah pesan. Konsep social marketing ini sangat cocok untuk diadopsi di lingkungan pemerintah ataupun lembaga nonprofit.

Social marketing mengajarkan bahwa mengajak hidup sehat, mengubah perilaku bertani, mengampanyekan antirokok, mengajarkan merawat gigi anak, dan pesan-pesan kebaikan lainnya butuh suatu strategi, sebagaimana marketer berstrategi dalam rangka menarik target pasar agar membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Pesan yang baik tak serta merta langsung terbeli sebagaimana ayam goreng yang lezat karena tidak memiliki strategi marketing yang handal.

Bahkan top brand minuman bersoda atau ayam cepat saji yang sudah terkenal pun masih terus menggencarkan promosi sebagai salah satu strategi marketing. Alasannya sederhana, agar produk mereka tetap laku di pasaran karena persaingan dengan produk-produk lain semakin ketat.

Hal yang sama pada prinsipnya juga berlaku dengan pesan-pesan sosial. Pesan tersebut harus diolah, disajikan, didistribusikan, dan dipromosikan dengan tepat agar penerima pesan mau melakukan ajakan-ajakan kebaikan.

Epilog

Sebagai birokrat, pemahaman tentang social marketing sangat penting dimiliki dalam mendesain program dan kegiatan. Dalam banyak hal, instansi pemerintah mengandalkan kegiatan-kegiatan sosialisasi sebagai sarana untuk mengampanyekan pesan-pesan sosial, seperti ajakan hidup sehat, menghindari narkoba, putus hubungan dengan korupsi, anti radikalisme, berhati-hati dengan hoax, dan lain-lain.

Sudah cukupkah strategi tersebut untuk mengubah perilaku sebagaimana harapan dan tujuan pembangunan?

Jika demikian, mungkin tidak ada salahnya jika kita membuka literatur social marketing, karena menyampaikan pesan kebaikan ibarat sebuah tugas untuk mengolah bahan baku menjadi sajian lezat dan menyehatkan.

 

4
0
Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas dan Inovasi  pada Pemda Banyuwangi, the Sun Rise of Java

Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas dan Inovasi pada Pemda Banyuwangi, the Sun Rise of Java

Ada dua peristiwa mengesankan yang terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seorang kawan lama dari Manado. Saat ini beliau menduduki jabatan struktural Eselon III di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

Kami makan malam bersama di restoran Kampoeng Popsa di Kota Makassar, sekedar mengobrol berbagi cerita. Beberapa hari sebelumnya Azwar Anas Sang Bupati Banyuwangi, yang juga adalah pimpinan kantor kawan saya itu, diundang tampil di acara Kick Andy “Succes Story”.

Wah, sudah ada bahan pembicaraan menarik nih”, pikir saya waktu itu.

Penghargaan Paramsamya Purnakarya Nugraha

Salah satu berita menarik tentang Banyuwangi terbit di beberapa surat kabar lokal pada 18 Juli 2019. Isinya tentang penghargaan Paramsamya Purnakarya Nugraha, yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada hari sebelumnya.

Parasamya Purnakarya Nugraha berasal dari Bahasa Sansekerta, berarti anugerah atas pekerjaan yang baik atau sempurna untuk (kepentingan) semua orang. Penghargaan ini mengapresiasi hasil karya tertinggi pelaksanaan pembangunan 5 tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat pada level pemerintah daerah. Banyuwangi lah yang menyabetnya tahun ini.

Prestasi Nasional Lainnya

Selain penghargaan bergengsi di atas, setiap tahun Kabupaten Banyuwangi juga tidak pernah sepi dari prestasi. Dalam hal pelaporan keuangan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah diperoleh sebanyak 6 kali.

Tahun ini pula, Banyuwangi mendapatkan peringkat ke-3 nasional hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri. Kabupaten Banyuwangi juga mendapatkan predikat A dalam evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN/RB) atas Sistem Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dijalankannya.

Menggali Informasi tentang Keberhasilan Banyuwangi

Tak ingin sia-sia, pertemuan dengan kawan dari inspektorat Banyuwangi itupun saya manfaatkan untuk menggali lebih jauh tentang “Bagaimana praktek pengelolaan layanan masyarakat dan pengawasan di Kabupaten Banyuwangi”. Menjawab pertanyaan itu, ada beberapa hal yang saya catat.

  1. Inovasi berupa e-audit

E-audit, singkatan dari electronic audit, merupakan sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Manajeman Risiko, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Tentative Audit Objective (TAO), Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Audit (KKA), Formulir Kendali Mutu, perumusan temuan, dan pemantauan tindak lanjut.

E-audit telah hadir di Banyuwangi dan dimanfaatkan oleh APIP. E-audit tersebut sangat membantu pekerjaan auditor. Hanya perlu “klik” pada salah satu di antara berbagai pilihan kegiatan audit akan muncul pilihan permasalahan dan alternatif solusinya. Pilihan TAO, jenis-jenis PKA, prosedur audit serta teknik audit bahkan format KKA bisa langsung didownload.

Tak mengherankan jika sistem informasi ini menjadi benchmarking institusi audit lainnya. Berkat kegunaannya, aplikasi tersebut bahkan sudah diadopsi oleh 11 instansi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain di Indonesia.

  1. Pengembangan Manajemen Risiko bekerja sama dengan Universitas Jember

Cukup menarik cerita kawan ini terkait dengan proses pengelolaan risiko. Di Banyuwangi tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD) sudah melakukan identifikasi dan analisis risiko. Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi bekerja sama dengan Universitas Jember, salah satu kampus ternama di Jawa Timur.

Berkat program ini, pengelolaan risiko menjadi lebih mumpuni. Berbagai dokumen yang mendokumentasikan komitmen pemda tentang manajemen risiko, misalnya peta risiko, sudah diibuat sehingga setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mudah diketahui risikonya. Hal demikian merupakan sebuah langkah yang patut diacungi jempol.

  1. Melakukan Audit Kinerja terhadap OPD

Secara khusus pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi terdapat inovasi penting lainnya. Inovasi ini ialah mengubah pendekatan pengawasan yang dulunya berdasarkan rencana reguler tahunan berbentuk PKPT, yang didominasi oleh audit ketaatan/compliance audit, kini sudah bergeser ke audit kinerja berbasis risiko.

Dengan begitu, laporan hasil audit oleh inspektorat tidak lagi dominan di temuan keuangan, tetapi lebih banyak menjangkau hingga efektivitas kegiatan-kegiatan pemda. Bukankah memang seperti itu semestinya praktik audit internal berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan publik?

  1. Alokasi Anggaran Khusus untuk Inovasi

Pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) inspektorat dalam 3 tahun terakhir selalu dialokasikan dana lebih dari Rp.100 juta secara spesifik untuk program inovasi. Eaudit merupakan salah satu hasil program inovasi ini.

Tidak hanya di inspektorat, pada setiap OPD lainnya pun dianggarkan juga biaya khusus untuk inovasi. Berkat dukungan sumber daya finansial ini, pada tahun 2019 ini sudah ada 4 inovasi dari Pemerintah Daerah Banyuwangi yang masuk di antara 100 inovasi nasional.

  1. Monitoring Pelaksanaan Anggaran di OPD secara online.

Pengembangan integrasi sistem perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran di Pemda Banyuwangi dalam kurun 5 tahun terakhir telah berbuah manis. Kondisi tersebut tentu saja merupakan bagian dari upaya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

­­­­Telah terintegrasinya SPIP tersebut memudahkan inspektorat untuk melakukan monitoring jarak jauh (remote audit). Metode ini sangat cocok misalnya jika diterapkan pada pengawasan tentang penyerapan anggaran tiap-tiap OPD.

Dengan metode pengawasan ini, apabila terdapat OPD yang melakukan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai Standar Harga, maka tim inspektorat dapat dengan cepat mendeteksinya. Mekanisme semacam ini sangat sesuai dengan konsep peringatan dini atau “Early Warning System“.

  1. Pengamanan Aset Kendaraan

Kendaraan operasional harus disimpan di kantor pada periode di luar jam kerja. Terhadap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan penalty, berupa pemotongan atas tunjangan kinerja pengguna kendaraan tersebut selama dua bulan.

Para pejabat pemda seperti sekretaris daerah dan kepala dinas bepergian berangkat dan pulang kerja dengan menggunakan kendaraan pribadi. Adapun kendaraan operasional hanya dipakai saat jam kantor. Rupanya, kebijakan ini bisa menghemat anggaran operasional kantor sebanyak lebih dari 20%.

  1. Fasilitator Check and Balance Unsur Legislatif dan Eksekutif

Mengelola hubungan antara kepala daerah sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai legislatif bukanlah perkara mudah. Sebagus apapun kepemimpinan seorang kepala daerah, jikalau ia tidak mampu berkordinasi baik dengan legislatif maka akan jadi kendala dalam melaksanakan pembangunan.

Untuk masalah ini, APIP Banyuwangi turut serta menjaga keharmonisan relasi legislatif dan eksekutif. Sebab, dalam urusan pengawasan APIP dan DPRD punya peran yang “beririsan”. Legislatif berperan dalam penyusunan dan pengesahan APBD, sementara APIP mengawal pelaksanaan.

Berkaitan dengan APBD ini, inspektorat sebagai APIP di Kabupaten Banyuwangi menjalankan peran dengan sangat baik. Inspektorat mendukung koordinasi Bupati sebagai eksekutif sekaligus menjadi pengawas pada tahapan pelaksanaan APBD. Dengan kata lain, inspektorat melaksanakan peran check and balance.

Epilog

Sebagai catatan saya, berbagai prestasi yang telah diraih Pemda Banyuwangi tidak terlepas dari inovasi yang tiap tahun ditargetkan oleh kepala daerahnya. Program inovasi pun telah diimbangi dengan alokasi anggaran di masing-masing OPD.

Inovasi-inovasi tersebut juga memenuhi satu di antara dua kriteria. Yaitu, terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, atau bisa memberikan manfaat tidak langsung terhadap kemajuan pembangunan. Misalnya, event-event spesial di Banyuwangi yang terbukti mampu mendatangkan wisatawan dari luar daerah, bahkan dari mancanegara.

Untuk program inovasi ini, peran APIP sangat strategis sebagai pengawal akuntabilitas. Inovasi yang dicanangkan di Banyuwangi dicita-citakan bukan sekedar menjadi inovasi yang menghabiskan anggaran daerah, tetapi menjadi inovasi yang betul-betul meningkatkan layanan pemda kepada masyarakat.

Pemda Banyuwangi ingin mewujudkan sebuah kondisi ideal sebagaimana slogan mereka “Banyuwangi Bahagia”. Demikian sejumput inspirasi yang saya catat dari obrolan tentang Banyuwangi, the Sunrise of Java.

Semoga menginspirasi rekan-rekan APIP lainnya.

 

 

4
0
error: