Menolak Rapor Merah Litbang Pelat Merah: Tanggapan terhadap Tulisan di Majalah Gatra

Menolak Rapor Merah Litbang Pelat Merah: Tanggapan terhadap Tulisan di Majalah Gatra

Dalam salah satu rubriknya, Majalah Gatra yang terbit pada tanggal 11 Juli 2018 memuat tulisan berjudul “Rapor Merah Litbang Pelat Merah”. Ada tiga hal yang disorot oleh tulisan tersebut.

Pertama, dari sekian banyak unit penelitian dan pengembangan (Litbang) di kementerian/lembaga, hanya sedikit yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, tidak ada sinergitas antar-Litbang. Ketiga, Litbang tidak menggunakan anggaran secara efisien.

Solusi yang ditawarkan dalam tulisan itu adalah melebur (melikuidasi) beberapa unit Litbang menjadi satu unit Litbang yang terpusat.

Tulisan dalam Majalah Gatra tersebut sebenarnya bisa diringkas dalam ‘satu kedipan mata’, yaitu unit Litbang perlu dilikuidasi karena tidak produktif atau penelitiannya tidak efektif dan efisien.

Jika kita memercayai kesimpulan itu, berarti sama saja kita telah menuduh unit Litbang sebagai satu-satunya biang kerok mengapa hasil penelitiannya belum dapat memberi manfaat yang maksimal. Barangkali kesimpulan itu ada benarnya, tetapi masih ada hal lain yang belum dipertimbangkan dalam membuat kesimpulan.

Dalam tulisan saya sebelumnya tentang nasib hasil penelitian Litbang, saya mencoba mengurai mengapa hasil penelitian kita baru sekedar output, belum beranjak ke outcome. Yang membaca hasil penelitian Litbang malah justru bagian keuangan K/L atau Badan Pemeriksa Keuangan sebagai instrumen pertanggungjawaban keuangan.

Nahas. Tapi apakah itu murni kesalahan Litbang/peneliti Litbang? Menurut Gatra, ya. Menurut saya tidak demikian. Permasalahan manfaat penelitian Litbang lebih disebabkan oleh masalah sistemik.

Permasalahan produktivitas, efisiensi, dan pemanfaatan laporan hasil penelitian dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, hubungan unit Litbang dengan penentu kebijakan dalam suatu institusi. Kedua, ketentuan penetapan angka kredit bagi peneliti Litbang. Ketiga, karakter budaya masyarakat. Tulisan ini akan membahas ketiganya satu per satu.

Diskoneksi dengan Aktor Penentu Kebijakan

Dalam perpektif yang luas, unit Litbang harus dilihat sebagai unit kerja yang membantu perumusan suatu kebijakan, seperti tertuang dalam Pasal 99 UU Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa peneliti ikut serta dalam tahapan pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan. Selebihnya, peneliti relatif tidak terlibat dalam penetapan suatu peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, penetapan suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik lebih merupakan sebuah keputusan politik (beradunya berbagai kepentingan). Kekuatan politik lebih memiliki kuasa untuk menggunakan atau tidak menggunakan sebuah laporan penelitian.

Dengan demikian, Litbang tidak dapat dikambinghitamkan apabila ada kebijakan publik yang dianggap kurang bermanfaat. Perlu digarisbawahi bahwa penetapan atau pengesahan suatu undang-undang tidak berada di tangan Litbang.

Dalam proses pembentukan kebijakan publik, unit Litbang/peneliti bertanggung jawab menghasilkan  laporan penelitian, bukan pemanfaatan laporan penelitian. Dengan kata lain, laporan penelitian oleh unit Litbang (output) adalah satu hal, sementara pemanfaatan laporan penelitian unit Litbang (outcome) adalah satu hal lain.

Orang boleh tidak senang dengan pernyataan ini karena adanya kesan “cuci tangan” yang dilakukan oleh unit Litbang. Namun, begitulah yang terjadi di unit Litbang kementerian/lembaga. Persoalan unit Litbang bukan masalah diskoneksi antarunit Litbang, melainkan diskoneksi antara unit Litbang dengan penentu kebijakan.

Dengan demikian, apabila unit Litbang dirasa kurang efektif, sebaiknya diselidiki dulu bagaimana hubungan antara unit Litbang dengan para pengambil keputusan politik di kementerian/lembaga tersebut. Apakah harmonis? Apakah sering bertengkar? Apakah sudah pisah ranjang? Atau malah sudah bercerai?

Bagaimanapun, raison d’etre (misi) unit Litbang adalah untuk mendukung proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Jadi, sejak awal unit Litbang sebenarnya sudah memilih hidup dalam dunia yang serba politis.

Lalu, manakah yang sebaiknya mendominasi? Unit Litbang atau aktor-aktor penentu kebijakan? Dalam pemikiran Etzioni, jika unit Litbang mampu menentukan keputusan politik, maka berarti telah terjadi proses saintifikasi politik. Sebaliknya, kalau keputusan politik mengarahkan agenda penelitian, artinya telah terjadi politisasi sains.

Sejauh yang saya ketahui, Litbang sulit menentukan agenda kebijakan. Sebaliknya, agenda kebijakan bisa sangat mudah menentukan agenda penelitian. Artinya, penelitian hanya digunakan sebagai syarat administratif agar suatu peraturan perundang-undangan diketok. Jika Anda tidak percaya, silakan cek di setiap kementerian/lembaga bagaimana kualitas naskah akademik pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

Saat ini, makna penelitian telah menyempit ke dalam fungsi administratif. Permasalahan Litbang K/L hari ini adalah keterputusan komunikasi antara ruang politik dan ruang intelektual.

Penghuni ruang politik dan penghuni ruang akademik agaknya memiliki pandangan sinis satu sama lain. Bagi penghuni ruang politik, para peneliti dianggap terlalu akademis dalam menyampaikan hasil-hasil penelitian.

Sebaliknya, peneliti yang menjunjung etika  kebebasan akademis (academic freedom) menjadi skeptis terhadap agenda-agenda politik dan lebih memilih mengisi jurnal ilmiah daripada menjawab masalah-masalah kebijakan.

Jadi, tantangan kita ke depan bukanlah melebur (melikuidasi) unit-unit Litbang, tetapi bagaimana mengintensifkan komunikasi antara ruang politik (penentu kebijakan) dan ruang akademik (unit Litbang).

Terdesak oleh Aturan

Beberapa elemen masyarakat memang mempertanyakan manfaat hasil penelitian Litbang. Terkait dengan itu, pendapat Ignas Kleden patut dipertimbangkan. Menurut Kleden, penelitian dianggap bermanfaat jika memiliki relevansi intelektual dan relevansi sosial.

Sebuah penelitian memiliki relevansi atas keduanya ketika penelitian itu mampu menambal kekurangan penelitian sebelumnya, mampu menembus jurnal internasional, dan mampu menjawab persoalan masyarakat.

Kedua perspektif ini harus digunakan dalam analisis. Bisa jadi sebuah penelitian dinilai kurang memiliki manfaat praktis oleh masyarakat, tetapi ternyata memiliki manfaat dalam dunia teoritis.

Tampaknya Litbang cenderung terlalu banyak mencurahkan energinya untuk membuat penelitian yang memiliki relevansi intelektual. Ada kode aturan tertentu yang seolah membatasi unit Litbang untuk memiliki relevansi sosial.

Semua unit Litbang dibina oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). LIPI mengatur banyak hal tentang peneliti, mulai dari standar penelitian yang baik sampai jenjang karir peneliti.

Dalam Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014, peneliti diarahkan untuk berlomba-lomba mengisi jurnal ilmiah. Sebab, peneliti yang mampu mengisi jurnal ilmiah akan diganjar angka kredit yang lumayan besar. Padahal, untuk mengisi jurnal ilmiah, agenda riset harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satu kriteria tersebut adalah adanya kebaruan (novelty) dalam hasil penelitian.

Peneliti diharapkan mampu mencari tema-tema baru, temuan-temuan baru, atau konsep-konsep baru yang belum pernah ditulis oleh peneliti lain. Pengejaran terhadap novelty ini termasuk dalam kategori relevansi intelektual.

Di sisi lain, institusi kementerian/lembaga cenderung tidak menuntut penelitian yang memiliki relevansi intelektual. Penelitian yang baik menurut institusi pemerintah adalah penelitian yang mampu menjawab kebutuhan lembaga (relevansi sosial).

Di titik inilah peneliti Litbang menghadapi dilema. Jika dirinya melakukan penelitian yang relevan secara sosial, maka dirinya terancam tidak bisa memasukkan penelitiannya ke dalam jurnal terakreditasi. Sebaliknya, kalau dirinya melakukan penelitian yang relevan secara intelektual, maka siap-siap saja penelitiannya dianggap tidak berguna oleh lembaga.

Dari diskusi dengan rekan-rekan peneliti, dilema seperti ini seringkali muncul. Saya pun pernah menghadapi dilema ini. Suatu kali pimpinan meminta untuk dibuatkan kajian dengan tema bikameralisme. Jika saya memenuhi permintaannya, maka penelitian saya nantinya akan relevan secara sosialm tetapi tidak memenuhi relevansi intelektual karena topik tersebut sudah banyak dibahas oleh peneliti lain, alias memiliki tingkat novelty yang rendah.

Ada baiknya LIPI meninjau kembali aturan tentang penilaian angka kredit. Misalnya, LIPI memberikan pengakuan yang lebih besar kepada penelitian internal yang diarahkan untuk memberikan manfaat pada institusi/masyarakat. Penelitian unit Litbang tidak melulu harus diterbitkan dalam sebuah jurnal ilmiah terakreditasi.

Lalu bagaimana menguji kualitas laporan hasil penelitian itu? Ada banyak jalan. Salah satunya adalah peneliti memaparkan laporan hasil penelitiannya dihadapan para penentu kebijakan dan LIPI.

Alergi Penelitian

Jared Diamond pernah bertanya, mengapa ada masyarakat yang begitu maju (progresif) dan ada masyarakat tertinggal yang masih terjebak pada praktik-praktik masa lalu?

Menurut Diamond, masyarakat tertinggal adalah lapisan masyarakat yang sudah terlalu mapan dengan zona nyamannya. Lapisan masyarakat ini kurang reseptif terhadap berbagai penemuan baru. Sebagus apapun penemuan yang dihasilkan akan tetap ditolak oleh segolongan masyarakat ini. Siapakah orang-orang yang termasuk pada golongan masyarakat tertinggal seperti ini? Bisa jadi itu adalah Anda dan juga saya sendiri.

Sebagai contoh, di zaman teknologi informasi seperti sekarang, mengapa tidak ada seorang pun yang mengusulkan pemilu dengan menggunakan teknologi digital? Padahal, pemilu dengan menggunakan teknologi digital dapat melakukan penghitungan suara secara realtime karena tidak perlu capek-capek menghitung satu per satu surat suara.

Tentu saja, pemilu dengan menggunakan teknologi digital ini mensyaratkan banyak persiapan yang cukup merepotkan. Namun, bukankah teknik coblos/contreng juga sering merepotkan dan bermasalah?

Inilah yang dimaksud dengan argumen Diamond tadi, bahwa kita seringkali telah mapan dengan zona nyaman kita. Kita cenderung enggan untuk mencoba dan merasakan hal-hal yang baru.

Contoh lain yang juga saya alami, saya pernah berdiskusi dengan pemenang sayembara penelitian pertanian. Topik penelitiannya adalah tentang System of Rice Intensification. Dalam penelitiannya, dia mampu menemukan teknik agar padi mampu bertahan hidup di daerah yang sulit air.

Penelitian tersebut telah diujicobakan di tiga wilayah di Jawa Barat dan berhasil. Saat saya menghadiri seminar penelitiannya dan menanyakan apakah hasil penelitiannya sudah dapat digunakan oleh para petani, pemenang sayembara itu justru kemudian mengeluh tentang ketiadaan dukungan pemerintah dan juga petani sendiri.

Dikatakannya, keduanya seperti kurang percaya pada hasil penelitian sebagai sebuah inovasi. Mereka cenderung kembali pada cara lama bercocok tanam. Mereka lebih memilih mencari cara agar air lebih banyak datang di saluan irigasi yang telah dibangun sebelumnya.

Dari contoh tersebut, argumen Diamond patut dipertimbangkan bukan? Lalu jika suatu penelitian unit Litbang tidak berguna, apakah yang salah penelitinya?

Epilog

Anggapan unit Litbang sebuah kementerian/lembaga kurang bermanfaat, tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi. Laporan Majalah Gatra tersebut, menurut saya, hanya menampilkan satu fenomena mengapa unit Litbang dianggap kurang bermanfaat dengan analisis yang apolitis.

Tiga alasan mengapa unit Litbang dianggap kurang bermanfaat, sebagaimana uraian saya di atas, adalah cara melihat permasalahan Litbang secara lebih komprehensif dan adil. Permasalahan tersebut bukan semata-mata ada pada unit Litbang, tetapi juga melibatkan beberapa aktor dan stakeholder, termasuk masyarakat kita yang masih ‘alergi’ dengan penelitian.***

 

 

Sisi Lain dari Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Daerah (Sebuah Catatan Harian)

Sisi Lain dari Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Daerah (Sebuah Catatan Harian)

Saat hendak ke lapangan tenis kemarin sore, saya kaget mendapati enam panggilan tak terjawab di ponsel. Mengagetkan, panggilan itu berasal dari atasan langsung saya ketika masih menduduki jabatan struktural. Karena sejak berhenti setahun yang lalu, kami tak pernah lagi berkomunikasi lewat telepon.

Saya menelepon balik dan memohon maaf. Beliau menjawab bijak, “Tidak apa-apa, Dek.” sambil tertawa. Kami berbasa-basi sejenak bertukar kabar tentang keluarga.  Lalu sesudah jeda beberapa saat, saya pun memberanikan diri bertanya mengapa beliau menelepon.

Straight to the point, beliau menjawab bahwa ia penasaran saya tidak ikut seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang digelar oleh pemerintah daerah di tempat kami bekerja. Sebagai orang yang pernah memimpin saya beberapa tahun, mungkin dia menganggap saya bisa bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan salah satu jabatan yang lowong itu.

Saya tersentuh dengan perhatiannya. Tapi hati saya sama sekali tidak bergeming. Saya katakan bahwa peluang saya lulus adalah “nol”. Karena seleksi terbuka itu hanyalah akal-akalan kepala daerah untuk mengelola birokrasi sebagai arena praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Dalam dua pilkada sebelumnya, saya selalu berdiri pada posisi “netral” (tepatnya “bukan pendukung”). Sesuatu yang lumrah di alam demokrasi, tetapi menjadi “dosa tak berampun” di tangan pemimpin yang “primitif”. Karena pilkada dianggap sebagai perebutan “kue kekuasaan”, maka dengan tidak terlibatnya saya sebagai pendukung, maka tentu saya tidak berhak ikut menikmati jatah kue yang mereka rebut dengan susah payah.

Atasan yang baik ini mencoba meyakinkan saya, bahwa seleksi ini akan jujur dan transparan. Saya hanya tertawa kecil mendengarnya. Merasa lucu dengan adanya dua kata itu dalam kebohongan terang-benderang ini. Pengalaman saya ketika lulus terbaik di Provinsi, Gubernur menggunakan “hak prerogatifnya” memilih orang yang kualitasnya “lebih rendah” dari saya karena di matanya saya bukan siapa-siapa. Saya bekerja di daerah yang jauh dari ibukota provinsi. Jelas luput dari pengamatan visual sang gubernur. Baginya, saya bukan “pejuang” yang patut “diganjar” dengan sebuah jabatan pimpinan tinggi.

Budaya “balas budi dan balas dendam” yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan demokrasi kita pasca reformasi ini, yang kemudian menjalar hingga ke daerah-daerah, membuat kesempatan banyak pegawai untuk bersaing secara sehat menjadi tertutup. Muncullah cerita tentang jual beli jabatan yang bagi sebagian birokrat dianggap peluang emas atau jalan pintas untuk meraih kedudukan secara instan. Cukup dengan segepok rupiah ataupun dolar, jadilah. Singkatnya, kata saya kepada beliau, percuma saya ikut seleksi karena saya bukan “pendukung” orang ini (tentu dengan nada santun).

Saya pikir, dia akan segera menghibur saya, menutup telepon lalu membiarkan saya berangkat ke lapangan tenis. Anak-anak juga terdengar mulai gelisah. Rupanya saya keliru. Dia katakan pilkada sudah lama berlalu, pasti sudah tidak berpengaruh dalam seleksi ini.

Saya jawab, ini bukan soal waktu. Ini soal selera. Saya bukan orang yang masuk dalam radar selera sang big boss. Pandangan saya tentang pemerintahan yang baik dan buruk juga berbeda dengannya, dengan demikian kecil kemungkinan bisa berpadu dalam tataran praksis.

Pandangan saya tentang seleksi terbuka juga berbeda jauh dengannya. Seleksi terbuka, menurut saya adalah upaya cerdas untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui penempatan orang-orang kompeten di berbagai bidang pekerjaan (jabatan), tetapi big boss kita hanya melihatnya sebagai jalan mendudukkan orang-orang yang dia like dalam jabatan-jabatan birokrasi yang ada. Lalu yang dia like ternyata hanya anak, menantu, dan para “penyumbang” tetapnya.

Lihatlah betapa hebat anak-anak, menantu atau penyumbang-penyumbang tetapnya. Mereka terpromosi begitu cepat melebihi kecepatan pegawai pada umumnya. Karier mereka laksana roket yang meluncur cepat menembus awan. Sementara orang lain harus merangkak dan berjuang dengan “berdarah-darah” sekedar untuk naik satu tingkat. Tetapi adakah dampaknya bagi perbaikan kinerja organisasi sektor publik kita?

Itulah yang menjadi sumber dari karut marut atau rendahnya kualitas pelayanan publik kita. Ruh seleksi terbuka itu sebagai “perbaikan” kinerja aparat, perbaikan kualitas pelayanan, dan terutama perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang dikelola oleh birokrasi, hilang sama sekali. Padahal semakin banyak orang berkinerja tinggi yang dipekerjakan oleh organisasi akan membuat kinerja organisasi juga  meningkat. Tentu yang paling diuntungkan adalah masyarakat sebagai pihak yang menerima layanan dari birokrasi. Itulah esensi dari seleksi terbuka.

Kelemahan lain proses seleksi terbuka kita adalah tidak adanya suatu mekanisme penjamin mutu yang credible untuk memastikan seluruh tahapan proses dan prosedur seleksi terbuka itu berjalan dengan jujur. Tidak ada standar baku yang bisa digunakan untuk mengakreditasi seluruh proses dan hasil-hasilnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan negara. User dan panitia seleksi bekerja tanpa parameter yang jelas sehingga terkesan  hanyalah formalitas. Kualitas lulusan di daerah yang satu dengan daerah yang lain bisa sangat berbeda. Kepala daerah atau panitia seleksi dengan leluasa bisa ‘mempermainkan’ passing grade agar orang yang terpilih sesuai dengan keinginannya.

Yang lebih parah lagi, proses seleksi yang penting ini ternyata berjalan tanpa pengawasan. Padahal standardisasi dan pengawasan yang baik diperlukan untuk memastikan agar seluruh pejabat pimpinan tinggi pada setiap institusi pemerintahan yang ada di Indonesia memiliki kualitas yang mumpuni. Bukankah JPT di daerah yang satu dengan daerah yang lain relatif sama tanggung jawab dan beban kerjanya? Risiko yang harus mereka hadapi juga bukankah kurang lebih sama? Dan tentu saja hak-hak kepegawaiannya pun pasti sama. Sehingga tentu tidak wajar apabila ada pejabat tinggi pratama di sebuah daerah, kualitasnya hanya sekelas pelaksana di daerah lain.

Untuk sederhananya, mari kita bandingkan seleksi terbuka itu dengan proses rekrutmen seorang driver atau seorang baby sitter. Saya yakin tidak ada orang yang mau bermain-main dengan proses seleksinya. Karena kesalahan dalam memilih driver atau baby sitter akan langsung dirasakan oleh user-nya. Tujuan rekrutmennya jelas, standar kompetensinya juga jelas, dan hasil yang diharapkan juga jelas. Yaitu seorang driver atau seorang baby sitter yang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Sang driver misalnya harus mahir mengemudikan kendaraan, paham aturan lalu lintas, dan tentu saja, pintar merawat atau menjaga kondisi kendaraan agar tetap baik. Sang baby sitter harus telaten, bisa mengurus bayi dengan baik, penyayang dan sebagainya.

Jadi, siapa pun, di mana pun, dan kapan pun orang merekrut driver atau baby sitter, tujuannya tidak mungkin berbeda. Caranya mungkin berbeda-beda, tetapi standar keahlian yang dituntut pasti relatif sama. Begitulah seharusnya seleksi terbuka itu dijalankan, steril dari tujuan-tujuan lain kecuali untuk menghasilkan pejabat birokrasi berkualitas agar pemerintahan bersahabat dengan rakyat.

Entah setuju dengan pendapat saya atau tidak, tetapi karena dia tetap terdiam, saya lanjutkan saja penjelasan saya, bahwa selama proses yang menggunakan uang rakyat ini tidak dibenahi, maka selama itu pula seleksi terbuka tersebut tidak akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, atau bagi bangsa dan negara.

Jadi, untuk apa saya mengikuti sebuah proses seleksi yang hasilnya tidak terukur, sarat kepentingan pribadi, dan relatif tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Di sisi kita para ASN, mungkin hanya buang-buang waktu, tenaga dan pikiran. Begitu pun di sisi para penyelenggara, kegiatan ini hanya semacam obyekan baru yang bisa jadi sumber penghasilan tambahan lainnya.

Yang merisaukan hati adalah ketika kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kadang-kadang yang paling banyak menghambat berjalannya proses reformasi birokrasi di daerah adalah justru tangan-tangan politisi yang kepadanya disematkan jabatan sebagai pembina kepegawaian. Ironis, bukan? Si pembina adalah si penghancur itu sendiri.

Beliau merespon dengan berdehem beberapa kali, lalu menyatakan setuju  dengan pendapat saya. Tetapi beliau lalu mengalihkan pembicaraan dengan menyatakan keprihatinannya terhadap pejalanan karier saya. Saya katakan bahwa saya tidak keberatan dengan kondisi saya saat ini. Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Tk I golongan ruang IV/b, digaji setiap bulan, tetapi tidak mempunyai tugas dan fungsi apa-apa. Masuk kantor hanya sekedar mengisi absen, duduk ngopi sambil ngudut menunggu matahari sedikit lebih tinggi sebelum akhirnya pamit pulang. Kelihatannya menyedihkan, tetapi bagi saya, ini adalah blessing in disguise, sebuah kesempatan beristirahat dari beban kerja yang selama lebih 27 tahun terakhir ini saya geluti tanpa pernah mengambil cuti tahunan. Sebuah jeda yang bisa saya manfaatkan untuk melakukan hal-hal lain yang jarang saya lakukan sebelumnya. Saya jadi lebih sering membaca dan menulis, sesuatu yang sangat sulit saya lakukan ketika saya begitu aktif bekerja sebagai birokrat.

Lagi pula, seiring dengan makin menuanya usia, menduduki jabatan struktural bukan lagi prioritas dalam hidup saya. Banyak jalan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Tanpa jabatan struktural pun, saya tetap masih bisa berkontribusi terhadap negeri ini.

Sebagai seorang pegawai, keinginan terbesar saya sekarang hanyalah bekerja dengan tenang. Menyumbangkan tenaga, pikiran dan kemampuan saya dengan keikhlasan yang lahir dari kebahagiaan mengabdi kepada masyarakat. Berjuang agar karya-karya saya bisa dinikmati oleh banyak orang, dan saya pun mendapatkan imbalan yang halal dan memadai untuk menghidupi istri dan anak-anak saya.

Jika pemerintahan sekarang tidak memberi saya kesempatan untuk menduduki jabatan penting dengan peluang berkontribusi secara maksimal, saya cukup bahagia dengan kondisi saya sekarang. Berkarya semampu saya dan berharap karya saya tetap bermanfaat bagi orang banyak.

Saya tidak mau disibukkan dengan huru-hara politik yang terjadi di sekitar saya, karena para politisi itu bekerja entah untuk tujuan apa. Rezim boleh berganti, pemimpin boleh datang dan pergi, tetapi pekerja birokrat yang profesional akan selalu ada untuk rakyat, dan bekerja bagi kemajuan bangsa dan negara.

Di luar rumah, anak-anak terdengar makin ribut memanggil saya karena hari makin sore. Akhirnya, tanpa menunggu komentar lebih lanjut dari beliau, saya mohon diri. Tak lupa berterima kasih sekali lagi atas perhatiannya kepada saya. Saya akhiri perbincangan itu dengan permohonan maaf, demi menepati janji pada anak-anak.***

 

 

Reviu Liar atas  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Reviu Liar atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Tulisan ini saya dedikasikan untuk salah satu rekan terbaik saya, Alm. Sunu S. S., eks Pokja ULP Kabupaten Belitung Timur

—-

 Prolog

Pengadaan barang dan jasa yang “merdeka” dapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan, sesuai dengan prosedur pengadaan yang teruji, praktik tata kelola pengadaan yang terbaik, serta terbebas dari berbagai ancaman atau intervensi para pemilik kewenangan.

Beberapa pengalaman yang saya jumpai di lapangan menunjukkan masih adanya “gagal paham” dalam pengadaan yang menghinggapi para pihak eksternal dan masyarakat awam pada umumnya. Gagal paham itu pada akhirnya membelenggu dan menjajah nurani para pengelola pengadaan. Gagal paham itu terjadi karena adanya penggunaan konsepsi yang tidak tepat dalam mengukur sebuah praktik yang sebetulnya justru sudah relevan dengan best practice.

Peraturan presiden (perpres) terbaru tentang pengadaan barang/jasa, yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018, baru saja terbit. Saya mencoba memberikan penekanan penting di beberapa poin, terkait dengan hal-hal yang membuat gagal paham pada proses pengadaan barang/jasa selama ini.

Jebakan Harga Paling Murah

Saat ini, masih ada pemahaman umum yang berkembang di masyarakat atas ketentuan lama tentang pengadaan barang/jasa yang masih saja terjebak pada harga terendah atau harga paling murah.

Selama ini, tujuan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah cenderung kurang berkorelasi dengan tujuan instansinya. Pengadaan dibangun tidak dalam kerangka perencanaan jangka panjang instansi, tetapi hanya dalam kerangka berpikir jangka pendek yaitu memperoleh barang dan jasa dengan harga yang paling murah.

Pengadaan barang dan jasa yang terjebak pada harga yang paling murah hanya akan melahirkan kenyamanan jangka pendek. Kenyamanan yang diukur dengan bebas dari pertanyaan auditor, kecurigaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) jadi-jadian, atau kecurigaan aparat penegak hukum.

Jika kita menggunakan nalar sehat, maka setiap upaya yang dilakukan akan mengandung konsekuensi pengorbanan termasuk biaya yang harus ditanggung. No pain no gain, begitu banyak orang mengisitilahkan. Apabila pelanggan menghendaki layanan premium, maka harga dan biaya yang mesti disiapkan pun harus memadai.

Apabila organisasi menghendaki barang pabrikan yang andal, maka harganya pun juga bukan harga barang standar. Apabila organisasi menghendaki konsultan dengan reputasi internasional, maka organisasi tersebut dapat menggunakan standar biaya yang berjenis non Standar Biaya Minimal (SBM). Apabila organisasi membutuhkan bangunan gedung yang bagus, maka tentunya tidak tepat bila menggunakan standar harga lokal semata.

Dalam ketentuan perpres terbaru, seluruh pelaku pengadaan mendapatkan penegasan yang lebih memadai mengenai tujuan dari sebuah pengadaan: “Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia (Pasal 4 huruf a).”

Konsep yang dianut oleh regulasi terbaru tersebut adalah konsep value for money. Konsep ini merupakan konsep pengukuran kinerja yang menurut Mardiasmo diukur berdasarkan input, output, sasaran antara, dan dampak.

Konsep ini tetap bicara ekonomis dan efisien, tetapi tidak memiliki maksud sekadar menghemat anggaran. Konsep ini lebih menitikberatkan hasil pekerjaan memiliki nilai (value) yang manfaatnya dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Dengan kata lain, anggaran yag dilaksanakan sedapat mungkin memiliki dampak optimal bagi masyarakat.

Penjajahan Pelelangan/Seleksi Umum

Pemahaman umum masyarakat awam tentang pengadaan barang/jasa menyatakan bahwa jika nilai pekerjaan sudah di atas 200 juta rupiah, maka pekerjaan mesti dilaksanakan dengan pelelangan/seleksi umum.

Di masa lalu, bunyi norma dalam regulasi pengadaan bisa menimbulkan kegalauan luar biasa bagi para pengelola pengadaan. Misalnya, dalam salah satu pasal regulasi yang lama dinyatakan bahwa “Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi”. Atau, dalam pasal yang lain dinyatakan “Pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui metode seleksi umum.”

Walaupun dalam regulasi tersebut juga dijelaskan adanya metode lainnya selain metode pelelangan umum atau seleksi umum, tetapi penyebutan pelelangan umum dan seleksi umum dalam ketentuan tersebut seolah menunjukkan hirarki bahwa metode default dalam pengadaan barang atau jasa adalah yang dilaksanakan melalui kompetisi atau persaingan terbuka (pelelangan umum/seleksi umum).

Kegalauan mereka semakin menjadi ketika banyak pimpinan satuan kerja yang antipati dengan proses selain pelelangan atau seleksi. Seringkali mereka berpendapat, yang penting tidak timbul pertanyaan macam-macam dari auditor, sebaiknya metode yang dipilih adalah pelelangan atau seleksi.

Pernah saya jumpai sebuah satuan kerja (satker) memaksakan diri untuk melakukan pelelangan terhadap barang kompleks yang merupakan hasil industri pertahanan resmi dari sebuah negara maju. Hal itu dilakukan karena rasa takutnya terhadap metode non lelang.

Padahal, dalam konsepsi yang sudah maju, proses pelelangan/seleksi umum hanya relevan dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan umum yang relatif standar dengan proses kompetisi di antara para penyedia.

Untuk memahami pernyataan di atas, kita perlu mempelajari kembali konsep pemetaan barang atau jasa dalam rezim yang lebih maju. Sebagaimana dijelaskan dalam diagram supply positioning model yang dipopulerkan oleh Peter Kraljic, barang dan jasa dikategorikan berdasarkan nilai belanja dan dampak/risikonya terhadap organisasi. Pengategorian barang/jasa tersebut dibagi ke dalam empat kuadran.

Kuadran leverage, berupa kategori barang atau jasa yang memiliki nilai belanja besar, tetapi dampak/risiko bagi organisasi tergolong kecil. Barang atau jasa ini, umumnya dapat disediakan oleh banyak penyedia barang jasa atau pelaku usaha.

Kuadran routine, barang atau jasa yang memiliki nilai belanja rendah (semisal kebutuhan operasional harian), dan dampak/risiko kecil bagi organisasi. Barang atau jasa ini umumnya juga dapat disediakan oleh banyak penyedia barang jasa atau pelaku usaha.

Kuadran bottleneck, yaitu barang atau jasa yang memiliki nilai belanja rendah, tetapi mempunyai dampak/risiko yang besar bagi organisasi. Barang atau jasa ini, umumnya disediakan oleh penyedia barang jasa atau pelaku usaha yang spesifik/khusus.

Kuadran critical/strategic, adalah barang atau jasa yang dibutuhkan organisasi memiliki nilai belanja tinggi dan memiliki dampak/risiko yang besar bagi organisasi. Barang atau jasa ini umumnya disediakan oleh penyedia barang jasa atau pelaku usaha yang memiliki bisnis utama di bidangnya.

Dari keempat kuadran tersebut, hanya barang atau jasa yang berada dalam kuadran leverage saja yang proses pengadaannya sesuai dengan kriteria metode pelelangan umum (tender).

Norma dalam regulasi pengadaan barang/jasa yang baru telah membebaskan belenggu penjajahan “pelelangan/seleksi” karena yang utama adalah belanja secara elektronik (e-purchasing). Sementara itu, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender menjadi alternatif lainnya.

Penempatan tender sebagai alternatif terakhir dalam mekanisme kompetisi para penyedia barang/jasa telah mencerminkan suatu tata kelola terbaik (best practice) dalam bidang pengadaan.

Salah Kaprah Batasan Keuntungan Yang Wajar

Dalam sebuah acara pembekalan pejabat struktural di lingkungan penegak hukum di salah satu provinsi, saya menyampaikan adanya salah kaprah pembatasan keuntungan dalam pengadaan barang jasa pemerintah.

Sudah tidak terhitung lagi berapa jumlah penyedia barang jasa yang menjadi korban dengan adanya “tragedi 15%”. Sudah banyak para pesakitan yang menjadi korban “tuah angka 15%”, karena dianggap merugikan negara oleh pihak-pihak eksternal pengadaan.

Pandangan awam selalu menyatakan bahwa batasan keuntungan adalah 15%. Angka ini memang muncul dalam regulasi pengadaan di masa lalu, tertulis dalam penjelasan sebuah pasal terkait dengan penyusunan HPS. Namun, penjelasan itu bukanlah sebuah aturan yang mengatur batasan keuntungan dalam sebuah transaksi pengadaan barang/ jasa yang sesungguhnya, melainkan hanyalah sebuah ilustrasi atau contoh belaka.

Negeri ini patut bersyukur, karena dalam regulasi pengadaan barang/jasa yang baru, angka 15% tersebut tidak muncul kembali. Lebih bersyukur lagi karena norma aturannya sudah tidak perlu menggunakan penjelasan lagi.

Agen Pengadaan: Solusi Keterbatasan Birokrasi Mengelola Pengadaan

Sebelum terbitnya regulasi pengadaan barang/jasa yang baru, beberapa satuan kerja kewalahan dalam mengelola pengadaan.

Di masa lalu, sebuah sekolah dasar dengan jumlah personil kurang dari 10 orang, sudah termasuk tenaga administrasi dan kepala sekolah, harus berjibaku mengurus perbaikan ruang kelas serta pengadaan alat peraga.

Hal ini terpaksa dilakukan karena sekolah mereka mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lebih parah lagi, mekanisme swakelola yang disyaratkan dipahami sebagai kegiatan yang harus dilaksanakan sendiri oleh sekolah yang menerima dana tersebut.

Dari 10 orang personil yang ada, separuhnya terlibat secara intensif dalam proses pengadaan, mulai dari tahap perencanaan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pada akhirnya, proses pendidikan anak sekolah menjadi terabaikan hanya gegara mereka sibuk melakukan pengadaan.

Ketentuan terbaru pengadaan barang/jasa telah mengatur adanya agen pengadaan. Agen pengadaan dapat berbentuk suatu Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ), badan usaha, atau perorangan yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Agen pengadaan tersebut dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dan  pelaksanaan tugasnya secara mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tata kelola pengadaan seperti ini pun sebenarnya sudah lazim dilakukan di negara-negara maju dan lingkungan korporasi.

Saya berharap, di masa selanjutnya, tidak ada lagi cerita miris tentang kualitas pendidikan terabaikan karena para personilnya hanya sibuk mengurus pengadaan. Biarlah sekolah atau dinas yang nantinya melimpahkan tugas pengadaan tersebut kepada agen pengadaan.

Epilog

Semoga beberapa perbaikan dalam regulasi terbaru tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ini dapat menggema ke seluruh negeri. Semoga “gagal paham” yang selama ini menggelayuti para personil juga masyarakat tentang proses pengadaan barang/jasa di negeri ini dapat lenyap dari tata kelola birokrasi kita.

Semoga cita-cita kemerdekaan dapat terwujud dalam rangka memberikan kontribusi maksimal bagi kemakmuran negeri kita tercinta, seperti yang pernah dinyatakan oleh salah satu rekan terbaik saya, Alm. Sunu SS, berikut ini:

“Kemerdekaan pengadaan adalah bebas dari kriminalisasi, bebas dari intimidasi, dan bersih dari korupsi….

Kerja bersama seluruh stakeholder dalam mewujudkan pengadaan bersih dan berintegritas….

Semoga ini bukan hanya mimpi….

Semoga ini terwujud….

Kemerdekaan pengadaan merupakan kesuksesan pembangunan Indonesia”  

(diposting di laman Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia, dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-72 (2017)).

 

 

Guru, Ditakuti atau Takut? Sebuah Refleksi Catatan Kelam Pendidikan Kita

Guru, Ditakuti atau Takut? Sebuah Refleksi Catatan Kelam Pendidikan Kita

Saya cukup prihatin mengamati perkembangan dunia pendidikan Indonesia akhir-akhir ini. Berbagai media, baik audio, visual, maupun online banyak mewartakan kabar tentang berbagai peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan.

Maraknya kekerasan terhadap guru yang dilakukan oleh murid dan orang tuanya  merupakan suatu tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Siswa yang tega mencaci dan menganiaya seorang guru, menandakan moralitas pendidikan anak bangsa telah goyah. Beberapa kasus justru orang tua membela anaknya dengan cara melaporkan guru ke ranah hukum. Guru mengajar, siswa dan orang tua menghajar. Miris.

Sungguh malang nasib salah seorang guru, sekadar cubitan kepada muridnya dengan tujuan mendidik justru berujung penjara. Dibalik jeruji besi dan dinginnya ruang penjara, seorang guru tidak berdaya, hanya bisa bersedih dan meratapi nasibnya. Adilkah ini?

Perlindungan Terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas

Dalam menjalankan profesinya, sudah selayaknya guru dihargai dan dilindungi. Hukuman yang bersifat mendidik, bukan merupakan tindakan kekerasan terhadap anak. Memidanakan seorang guru dengan permasalahan yang sepele bukanlah menegakkan supremasi hukum, malah sebaliknya, hal itu merupakan kriminalisasi terhadap guru.

Pada dasarnya, seorang guru memang dapat memberikan sanksi kepada anak didiknya asalkan sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, guru bahkan mendapatkan perlindungan atas tindakannya tersebut.

Tindakan dan perlindungan tersebut, secara positif, jelas termaktub dalam sebuah peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Salah satu pasal dalam aturan tersebut menyebutkan:

Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan tentang perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada dalam kewenangannya (pasal 39).

Dalam hal perlindungan atas tindakan pemberian sanksi, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas guru, peraturan tersebut menyebutkan bahwa:

Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai kewenangan masing-masing (pasal 40 ayat 1).

Lebih lanjut, aturan tersebut menjelaskan bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain (pasal 41 ayat 1).

Melalui aturan tersebut, guru memiliki hak untuk memberikan sanksi sekaligus hak untuk mendapatkan perlindungan. Namun, sangat disayangkan, pada praktiknya guru masih tetap dipidanakan dengan permasalahan yang sebenarnya tidak dalam kategori melanggar hukum.

Beberapa tindakan guru yang bermaksud untuk mendisiplinkan muridnya, dianggap sebagai perbuatan tidak menyenangkan dan kerap dijadikan delik aduan untuk menyeret guru ke ranah hukum, menggunakan undang-undang perlindungan anak.

Belajar dari Kasus Aop Saopudin

Aop Saopudin, seorang guru SDN Panjalin Kidul V, Majalengka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga bulan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka.

Vonis tersebut berawal dari sebuah kejadian pemotongan rambut terhadap beberapa murid SDN Panjilin Kidul V Majalengka, yang tidak mengikuti aturan sekolah untuk tidak berambut panjang/gondrong.

Aop Saopudin melakukan tindakan itu sebagai seorang guru yang sekaligus mendapatkan tugas khusus untuk mendisiplinkan para siswa yang berambut panjang.

Meskipun Aop divonis bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tinggi, tetapi putusan tersebut kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung akhirnya menyatakan bahwa Aop Saopudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Putusan hakim tersebut mempertimbangkan bahwa apa yang dilakukan terdakwa sudah menjadi bagian dari tugas, bukan merupakan suatu tindak pidana. Aop dinyatakan tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.

Dari kasus tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa sanksi yang dilakukan oleh seorang guru dalam mendidik siswanya, jika dalam batas yang wajar, adalah tindakan yang baik dan justru patut diapresiasi.

Ketakutan Para Guru

Kasus Aop di atas adalah sebuah kasus yang berakhir membahagiakan, tetapi tidak bagi guru lain. Beberapa guru ‘berhasil’ dipenjarakan akibat tindakan pelaporan oleh orang tua siswa. Kasus serupa yang berujung lebih tragis pun masih saja terjadi.

Belum hilang dari ingatan kita ketika seorang guru harus kehilangan nyawa karena diserang oleh siswanya sendiri, setelah memberi peringatan atas tertidurnya si siswa di kelas.

Indonesia berduka, ribuan guru meneteskan air mata. Semua geram dan mengutuk aksi kekerasan terhadap rekan seprofesi mereka. Masyarakat pun turut mengutuk dan berharap agar pelaku diberi hukuman yang setimpal.

Guru yang seharusnya dihormati dan dihargai jasanya justru teraniaya oleh siswa  ataupun orang tua siswa. Berbagai peristiwa memalukan dan memilukan, menjadi catatan kelam dunia pendidikan Indonesia.

Beberapa kejadian tersebut tidak menutup kemungkinan membuat ketakutan para guru. Ketakutan yang dapat mengakibatkan menurunnya kepedulian guru terhadap kualitas karakter anak didiknya. Perlu kita ingat kembali, tugas guru bukan hanya sekedar mengajar, tapi mendidik dan membimbing agar anak memiliki budi pekerti yang luhur.

Guru dapat saja kemudian acuh tak acuh terhadap penyimpangan aturan yang dilakukan oleh muridnya, demi keselamatan dirinya. Kecenderungan tersebut membuat daya pikir guru untuk mencari solusi dan cara terbaik dalam mendidik juga menjadi lemah.

Epilog

Permasalahan ini sebaiknya menjadi refleksi dan tanggung jawab bersama, bukan hanya menuntut perbaikan sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan yang mengarah pada pendidikan karakter yang mengedepankan sisi humanisme perlu terus didorong.

Namun, di sisi lain masyarakat perlu melakukan refleksi kembali bahwa pendidikan karakter tidak cukup dilakukan di sekolah. Pendidikan dan bimbingan orang tua di lingkungan rumah tangga turut dan dominan menentukan perangai anak bangsa.

Pendidikan karakter anak seharusnya diperhatikan dan dilakukan sejak usia dini. Peranan orang tua sangat dibutuhkan untuk membentuk perilaku anak, agar etika dan moral tidak tergerus oleh arus perkembangan teknologi yang semakin pesat. Orang tua yang kurang peduli, atau justru melakukan perlindungan yang berlebihan kepada anak dapat menjadikan anak merasa kebal sanksi di lingkungan sekolahnya.

Akan lebih bijaksana jika orang tua bersama guru mengedepankan pendekatan secara kekeluargaan. Guru adalah mitra orang tua dalam mendidik anak, bukan justru memisahkannya dari konsep pendidikan anak. Para guru dan orang tua murid sebaiknya aktif melakukan komunikasi terhadap perkembangan seorang anak.

Para guru pun sebaiknya lebih aktif menyosialisasikan hukuman yang bersifat mendidik dalam rangka tindakan pendisiplinan terhadap murid yang melanggar peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru.

Menyatukan persepsi hukuman/sanksi di antara keduanya dan membangun sinergi, menjadi bagian yang terpenting agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap orang tua murid.

Seorang guru pun seharusnya dapat memberikan keyakinan kepada anak didiknya bahwa dirinya bukanlah sosok yang perlu ditakuti, tetapi mampu memosisikan dirinya sebagai sosok panutan yang dapat diteladani.

Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali, agar pendidikan di Indonesia semakin maju dan mampu melahirkan generasi yang cerdas serta memiliki budi pekerti yang luhur.

Begitu beratnya tugas seorang guru, tidak hanya mengajar materi akademis, tetapi memiliki kewajiban mendidik, dan membimbing anak bangsa menuju karakter yang diharapkan. Sudah selayaknya kita, masyarakat, memberikan posisi yang lebih tinggi kepada profesi guru.***

 

 

Retorika Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Retorika Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Para pekerja migran Indonesia (PMI)—dulu dikenal sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI)—seakan tidak pernah selesai dilanda masalah. Padahal, instrumen hukum untuk memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja ini—baik di lingkup nasional maupun internasional—sudah banyak disahkan. Organisasi Perburuhan Internasional (International Labor Organization) juga telah menetapkan Konvensi Pekerja Domestik nomor 189 pada 2011 untuk melindungi para buruh migran ini.

Sampai saat ini, PMI masih berada dalam posisi rentan akan diskriminasi, eksploitasi, dan beragam tindakan kurang manusiawi lainnya. Padahal, mereka telah memberikan kontribusi yang tidak bisa dipandang sebelah mata bagi perekonomian nasional dan global.

Kelompok pekerja ini mampu meningkatkan pendapatan negara secara signifikan dengan transfer uang yang masuk ke kas dalam negeri, yang sering disebut dengan ‘remitansi’. Sebagai contoh, pada 2016 PMI menghasilkan remitansi sekitar Rp118 triliun. Tentu saja ini bukan angka yang sedikit.

Buruh Migran Perempuan di Sektor Informal

Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)—dikenal sebagai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia—penempatan PMI sepanjang tahun 2017 mencapai angka 261.820 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Jumlah tersebut merupakan PMI yang terdata secara formal. Kemungkinan, jumlah sebenarnya bisa mencapai tiga kali lipat. Sebab, terdapat juga PMI yang tidak mengikuti jalur formal, seperti mereka yang mengikuti suami atau istrinya yang sedang studi atau berdinas di luar negeri.

Dari jumlah tersebut, sekitar 30% di antara mereka adalah pria, sedangkan sisanya adalah perempuan. Para PMI perempuan umumnya bekerja di sektor informal sebagai pekerja domestik dengan majikan perseorangan.

PMI perempuan ini sering mengalami ketidakadilan. Salah satu contoh yang viral baru-baru ini adalah meninggalnya Adelina, berumur 21 tahun, di Malaysia. Ia adalah PMI yang berasal dari NTT. Kematiannya diduga karena disiksa oleh majikannya. Tingginya penyiksaan kepada PMI perempuan ini kemungkinan karena rendahnya perhatian pada mereka.

Susan Blackburn, dalam bukunya Women and the State in Modern Indonesia, menjelaskan bahwa PMI perempuan telah muncul sejak masa penjajahan. Dahulu, warga negara Belanda yang kembali ke negaranya dari Indonesia sering membawa PMI perempuan. Para PMI perempuan ini kemudian dipekerjakan di sana untuk merawat anak-anak dari warga negara Belanda.

Kemudian, di penghujung abad ke-20 terjadi pertumbuhan pesat arus pergerakan tenaga kerja internasional, termasuk PMI. Mereka meninggalkan daerahnya untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih baik di luar negeri.

Sebagian besar dari mereka ini bekerja sebagai pekerja domestik atau penata laksana rumah tangga (PLRT) di negara-negara kaya di Timur Tengah. Sebagian di antara mereka juga merambah negara-negara industri Asia seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Namun, diskursus terkait PMI perempuan baru mendapatkan perhatian luas pada dua dekade terakhir.

Risiko Pekerja Migran

Memang, bila dilihat dari risiko pekerjaan, bekerja di sektor informal dengan majikan perseorangan memiliki tingkat risiko yang lebih besar daripada bekerja di sektor formal dengan majikan badan hukum.

Mereka yang bekerja di sektor informal ini memiliki kebebasan yang terbatas. Sebab, hampir sepanjang hari mereka mesti berada di dalam rumah majikannya. Kondisi ini menempatkan mereka pada posisi rawan dari tindak kekerasan, baik fisik maupun psikis, tanpa adanya pihak lain yang mengetahui.

Risiko ini akan semakin tinggi bila keputusan untuk bekerja di luar negeri diambil tanpa terlebih dulu mencari informasi yang jelas mengenai prosedur penempatan PMI yang benar.

Namun demikian, minat perempuan untuk menjadi PMI di sektor informal tetap tinggi. Pemerintah juga tidak bisa memaksa mereka untuk tetap tinggal di tanah air. Sebab, mencari nafkah adalah hak mendasar individu untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Terlebih lagi, pemerintah Indonesia belum mampu menyediakan lapangan kerja di dalam negeri yang dapat menyerap angkatan kerja yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka.

Kondisi seperti ini akan menarik para calo memanfaatkan situasi. Mereka melakukan bujuk rayu kepada calon PMI bahwa bekerja di luar negeri akan memperoleh gaji besar. Kemudian, mereka menjanjikan calon PMI untuk dapat berangkat ke luar negeri dengan cepat melalui jalur nonformal.

Situasi ini akan meningkatkan risiko PMI menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia. Mereka rawan dari eksploitasi, dipekerjakan di tempat prostitusi, atau menjadi korban sindikat penjualan organ tubuh manusia.

Upaya yang Telah Dilakukan

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam memberikan perlindungan bagi PMI. Salah satu upaya itu adalah dengan penghentian sementara (moratorium) penempatan PMI sektor informal ke seluruh negara di wilayah Timur Tengah. Pemerintah juga mencabut izin usaha pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta  (PPTKIS) yang melanggar.

Selain itu, BNP2TKI yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI telah mengoperasikan jaringan hotline bebas pulsa pengaduan 24 jam Halo TKI 0-800-1000. Mereka juga mengembangkan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKO-TKLN).

Sistem komputerisasi ini telah mempermudah pengawasan atas penempatan PMI secara terintegrasi, yaitu dari mulai pendaftaran calon pekerja migran di dinas tenaga kerja kabupaten/kota hingga diterbitkannya kartu elektronik tenaga kerja luar negeri (e-KTKLN). Dengan memiliki kartu tersebut, PMI akan mudah mendapatkan perlindungan hukum.

Regulasi dan Implementasinya

Hadirnya negara menjadi vital untuk memberikan perlindungan kepada PMI, baik ketika prapenempatan, masa penempatan, maupun purnapenempatan. Sayangnya, regulasi yang ada cenderung kurang memberikan perlindungan pada PMI.

Sebenarnya, undang-undang terkait PMI baru saja direvisi (Undang-Undang nomor 18 tahun 2017). Pada revisi ini, terdapat penambahan beberapa pasal terkait perlindungan PMI.  Namun demikian, permasalahan lain muncul saat implementasi. Salah satu contohnya, perlindungan di masa prapenempatan.

Peraturan menteri telah menyatakan bahwa pendaftaran calon PMI mesti diawali dengan penyuluhan dan bimbingan jabatan yang dilakukan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan. Dinas ini mesti bekerja sama dengan PPTKIS (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 22 tahun 2014).

Peraturan tersebut sangat jelas mengarahkan bahwa dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan harus memberikan perlindungan kepada pencari kerja yang ingin bekerja di luar negeri. Perlindungan yang dimaksud adalah memberikan informasi yang diperlukan sehingga para calon PMI mendapatkan gambaran menyeluruh tentang apa yang akan dialaminya saat bekerja di luar negeri.

Kenyataannya, pada umumnya, hingga saat ini proses perekrutan dijalankan tanpa melibatkan dinas tenaga kerja kota/kabupaten dan hanya dilaksanakan oleh petugas lapangan, sponsor, atau perantara yang kadang bukan karyawan PPTKIS. Karena itu, PMI seringkali tidak melalui persiapan dan pelatihan yang memadai. Karenanya, banyak para majikan di luar negeri yang mengeluh terkait persoalan kompetensi ini.

Hal seperti ini membuat posisi PMI semakin rentan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan oleh para oknum pemburu keuntungan. Selain itu, PMI juga berpotensi mendapatkan informasi tidak benar mengenai hak dan kewajibannya. Risiko pembengkakan biaya proses penempatan (over–charging) pun meningkat.

Perlu ditekankan lagi, permasalahan yang lebih fundamental terletak pada koordinasi antar dua lembaga besar yang menangani domain ini, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BNP2TKI. Dua lembaga ini mestinya semakin harmonis dan berkoordinasi lebih baik lagi.

Kemnaker mestinya semakin jeli dan cekatan menyikapi permasalahan yang terjadi, baik di negara penempatan maupun di dalam negeri. Mereka juga mesti semakin terbuka terhadap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BNP2TKI sebagai pelaksana di lapangan. Dengan demikian, mereka dapat membuat regulasi yang tepat sasaran dan tepat waktu, seperti regulasi terkait pencabutan izin perusahaan penempatan yang lalai dan penetapan standar biaya penempatan.

Di sisi lain, BNP2TKI juga harus sepenuh hati melaksanakan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kemnaker. Mereka juga mesti memastikan bahwa perpanjangan tangannya di daerah menerapkan prosedur yang baku.

Epilog

Satu hal yang patut disadari, upaya-upaya yang telah dicanangkan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan PMI tidak akan bisa berjalan optimal tanpa dukungan seluruh lapisan masyarakat,

Peran Kemnaker sebagai pembuat regulasi dan BNP2TKI sebagai pelaksana regulasi juga harus optimal dan seiring sejalan. ‘Egosentrisme’ dua lembaga ini akan mengorbankan pelayanan penempatan dan pelindungan kepada PMI.

Negara juga mesti selalu hadir melindungi PMI. Pemberian gelar kehormatan sebagai pahlawan devisa seharusnya diejawantahkan secara nyata dalam pelindungan yang baik dan menyeluruh dan tidak sekadar retorika atau lip service semata.***

*) Tulisan ini merupakan pandangan pribadi dan tidak terkait dengan tempat dimana penulis bekerja.

 

 

Dilema Pustakawan Di Kancah Perpolitikan Lokal

Dilema Pustakawan Di Kancah Perpolitikan Lokal

Prolog

Seperti biasa, ketika sebuah event pemilihan umum menjelang, profesional birokrasi dibombardir dengan aturan tentang netralitas beserta berbagai ancaman sanksi. Namun, seperti biasanya pula, aturan tersebut selalu saja tidak bisa ditegakkan secara an sich karena berbagai faktor (baca juga: Pernyataan Sikap Pergerakan Birokrat Menulis Menyikapi AturanTerkait Netralitas Profesional Birokrasi, dan Netralitas ASN dari Sudut Pandang Seorang ASN).

Mengamati fenomena di atas, maka sebagai ASN yang bekerja di perpustakaan umum sebuah kabupaten, saya terdorong untuk memberikan respon dalam konteks kepustakawanan khususnya terkait peran pustakawan sebagai bagian dari profesional birokrasi dalam proses demokrasi yang berfokus pada hajatan pilkada.

Peran Perpustakaan dalam Sistem Demokrasi

Perpustakaan umum pada dasarnya merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi. Begitupun sebaliknya, demokrasi memerlukan perpustakaan sebagai ruang bagi siapa saja untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Perpustakaan hadir untuk memenuhi hak dasar masyarakat akan kebutuhan mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan.

Jika diperhatikan lebih seksama, peran perpustakaan sebenarnya tidak sebatas menyediakan informasi sesuai kebutuhan pemustaka melalui bahan bacaan semata. Perpustakaan sebagai institusi sosial juga mempunyai peran sebagai katalisator perubahan atas dinamika sosial yang terjadi di lingkungannya.

Salah satu dinamika sosial yang sedang terjadi saat ini adalah pesta demokrasi dalam pilkada. Respon perpustakaan terhadap agenda pesta demokrasi tersebut ditunjukkan dengan kesiapan layanan informasi yang komprehensif dan berimbang. Di antaranya ialah menyajikan referensi seputar pemahaman demokrasi, proses pemilu, hingga profil dan berita tentang calon-calon pemimpin daerah.

Diharapkan, berbekal informasi yang ada, masyarakat memiliki referensi dalam menentukan pilihan politiknya sehingga mampu menginisiasi terjadinya perubahan kehidupan berbangsa ke arah yang lebih baik. Informasi yang tersedia tentu saja juga mampu membentuk opini publik, bahkan mampu mengubah arah dukungan terhadap sebuah pasangan kandidat.

Dilema Pustakawan

Bagi pustakawan, sebagai pengelola perpustakaan umum, kadang tidak mudah memfasilitasi ketersediaan informasi secara setara dan berimbang untuk masyarakat.

Kesulitan tersebut bisa jadi akibat dominannya kekuatan media yang dimiliki oleh salah satu kandidat, atau dominasi kekuasaan yang dimiliki sang petahana.  Informasi terkait petahana selalu akan lebih dominan karena seringnya mendapat liputan. Dengan demikian, dari segi kuantitas kecenderungannya sulit untuk mencapai posisi berimbang.

Pemilihan bahan informasi yang disediakan oleh pustakawan tentunya tidak dapat dilakukan untuk keuntungan pihak tertentu. Meskipun sebenarnya ada banyak karakter yang unik pada setiap pustakawan, tetapi keberpihakan itu tidak boleh meruntuhkan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial.

Pustakawan dituntut oleh profesinya untuk selalu bersikap netral dalam memilih dan menentukan bahan pustaka, lebih-lebih pustakawan yang bekerja di kantor perpustakaaan daerah. Mereka adalah seorang birokrat yang netralitasnya harus terjaga.

Menyediakan referensi tentang para calon pemimpin daerah memang bukanlah suatu layanan khusus. Komitmen pustakawan dari profesional birokrasi untuk menyediakan informasi lokal memang bagian dari tugasnya. Perlu diingat, pustakawan menempati salah satu posisi garda terdepan dalam hal keterbukaan informasi.

Peran pustakawan dalam memberikan edukasi terkait demokrasi dapat pula diperluas dengan memfasilitasi masyarakat untuk belajar memahami dan menganalisis suatu informasi. Untuk dapat memiliki kemampuan tersebut, profesi pustakawan dapat menyelenggarakan berbagai pelatihan literasi informasi, literasi media, dan juga literasi digital.

Selanjutnya kemampuan yang diperoleh oleh masyarakat tersebut diharapkan dapat menjadi bekal dalam mengarungi lautan informasi, serta menyaring informasi yang valid untuk menentukan sebuah pilihan ideal dan berdasar.

Politisasi dan Birokratisasi Perpustakaan

Dalam suasana pilkada, pustakawan harus mampu memainkan peran fungsinya sehingga perpustakaan umum dimana ia bekerja terlepas dari politisasi pihak-pihak yang bersaing, terlebih oleh petahana.

Pengelolaan perpustakaan umum yang dilaksanakan oleh sebuah Organisasi Perangkat daerah (OPD)  berpotensi dipolitisasi karena pimpinannya merupakan pejabat struktural yang diangkat oleh kepala daerah terpilih dan jika ia seorang petahana, maka perpustakaan umum yang dikelola oleh pustakawan berpotensi dijadikan sebagai alat pemenangan.

Di sisi lain, lingkungan kerja perpustakaan umum milik pemerintah yang birokratis tak ayal juga menampakkan wajah birokrasinya. Perpustakaan umum ini seringkali lebih terlihat sebagai perpustakaan kantor/dinas yang terkesan lamban, kaku, dan tidak inovatif.

Perpustakaan umum seringkali masih dijalankan secara mekanis dengan kontrol administrasi yang ketat, seperti apa yang dikatakan oleh Putu Laxman Pendit sebagai birokratisasi pustaka. Berbeda dengan sekolah atau kampus yang strukturnya dominan diisi oleh ASN fungsional (profesi guru/dosen).

Meskipun perpustakaan pemerintah dominan dikelola oleh pejabat struktural, tetapi bukan berarti perpustakaan harus ‘terjebak’ di dalam lingkaran kekuasaan yang birokratis, apalagi sampai melambat kinerjanya karena intervensi pejabat yang terikat belenggu hirarkis bahkan terlibat urusan politis. Di sinilah peran pustakawan dituntut lebih jauh mampu mengubah wajah perpustakaan umum menjadi lebih humanis, inovatif, dan responsif.

Epilog

Pustakawan sebagai pengelola perpustakaan umum dituntut mampu membangun opini yang bebas dari keberpihakan. Dengan demikian setiap bacaan  yang tersedia  bisa menjadi sumber pencerahan bagi para pemustaka.

Posisi dan peran pustakawan yang sebelumnya didominasi kultur kerja yang teknis dan birokratis, sudah sepatutnya disegarkan dalam budaya kerja yang dinamis, inovatif, dan responsif. Pustakawan harus mampu mengembalikan ‘khittah’ perpustakaan umum yang berkata dasar ‘pustaka’, yang bermakna sebagai penghormatan kepada ilmu  dan keadilan sosial dalam pencarian informasi dan pengetahuan.

Arah ini memberi refleksi bagi pustakawan sebagai pengelola perpustakaan umum agar senantiasa melakukan demokratisasi di dalam dirinya. Tugas ini seharusnya disadari oleh pustakawan dari profesional birokrasi bahwa demokrasi adalah ruh perpustakaan. ***

 

 

error: