Seolah-olah (Menjadi) Pejabat
Beberapa hari ini saya dipusingkan oleh mengambeknya laptop kesayangan saya. Disebut kesayangan karena selama ini dia telah setia menemani saya dalam suka dan duka, mereka-reka gambar dan memberi warna berbagai macam materi presentasi. Tak ada alasan untuk tidak...
Sertifikat Kompetensi PBJ dan Potensi Stagnasi Pengadaan
Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ). Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010...
Ternyata, Semakin Lama Jam Kerja, Kita Tidak Semakin Kaya!
Tulisan ini adalah sebuah bentuk refleksi tentang produktivitas kita sebagai pekerja, khususnya dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia. Saya ingin mengawali uraian ini dengan beberapa pertanyaan. Berapa jam Anda bekerja setiap hari dan berapa banyak yang Anda...
Post-Birokrasi: Arti dan Manfaatnya Bagi Birokrasi Indonesia *
Berbagai gagasan yang mendorong perlunya sebuah konsep untuk mengubah wajah birokrasi, telah muncul di tahun 1900-an. Namun, istilah post-birokrasi (post-bureaucracy) mulai banyak dikenal di dunia administrasi publik sejak awal tahun 2000-an. Adapun isu utama yang...
Free Rider Effect, Sebuah Tantangan dalam Ber-SPIP Integratif
Salam Satu Akuntabilitas! Pergantian Kepemimpinan dan Kebijakan Saya tertegun mendengar cerita seorang teman di satuan kerja sarana prasana (satker sarpras). Teman saya ini ialah seorang perencana atau desainer kebijakan. Itulah mengapa ia sangat paham ketika...
Salah Paham Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD
Secara umum peraturan kepala daerah baik Gubernur, Bupati atau Walikota tentang pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya, atau bahkan isinya sama. Hal itu bisa dimaklumi karena peraturan tersebut lahir...
Kaum Pelontar di Tengah ‘Megahnya’ Birokrasi
Kaum pelontar bisa saja kaum proletar. Kaum yang merangkum pemandangan menjadi pegangan para berwenang untuk menentukan arah pandang. Kaum pelontar mungkin saja orang-orang pintar, meskipun ada juga yang hanya sekedar berkontribusi cepat dengan cara yang tepat....
Kedudukan Personil dan Peralatan dalam Pekerjaan Konstruksi
Pengantar Hingga saat ini peraturan tentang pemilihan penyedia jasa konstruksi masih menyisakan perdebatan terkait aturan baku mengenai berapa jumlah personil dan peralatan dalam pekerjaan konstruksi. Akibatnya, kelompok kerja (pokja) pemilihan tidak mempunyai standar...
Menjadi Pembicara yang Kompeten
Prolog Pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ternyata tidak mudah. Berbagai dokumen sebagai kelengkapan dan bukti dalam pelaksanaan reformasi birokrasi harus dipenuhi. Sosialisasi dan bimbingan teknis dari pembuat kebijakan...
Urgensi Pengaturan Kembali Standar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kita sudah sering mendengar istilah Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)? Meskipun mirip, ketiga istilah standar tersebut memiliki pengertian yang berbeda, baik dari sisi dasar hukum maupun penggunaannya. ...
Janji Tunjangan Sosial Sang Calon Presiden
Seorang calon presiden mengusung ide tentang tunjangan (benefit) sosial bagi mereka yang sedang mencari kerja. Ide ini adalah hal lazim dan telah lama diterapkan di beberapa negara maju, yaitu warga negara yang sedang mencari pekerjaan karena memasuki usia kerja atau karena diberhentikan dari pekerjaannya diberikan tunjangan sosial agar mereka dapat membiayai pelatihan sebagai bekal mereka mencari pekerjaan baru. Tunjangan itu juga akan menopang kehidupan mereka selama tidak bekerja. Sayangnya, ide ini kurang dikemas dengan baik karena tanpa didukung riset yang kuat dan malah menumbuhkan resistensi dari banyak pihak. Sudah saatnya para calon presiden mengampanyekan ide-idenya dengan basis riset yang kuat. Jika tidak, ide-ide yang baik di negeri ini akan punah dan terpuruk di tengah jalan.
Transformasi Perencanaan dan Penganggaran dengan Money Follows Program Priority: Diskusi Kelas Online Birokrat Menulis Tanggal 29 Agustus 2018
Kelas online Pergerakan Birokrat Menulis kali ini mendiskusikan topik mengenai paradigma baru dalam proses perencanaan dan penganggaran di pemerintahan. Topik ini berkaitan dengan dua artikel yang pernah tayang di laman birokratmenulis.org, yaitu “Wawancara Eksklusif...
Menggunakan Sistem Pengendalian Secara Strategis Berbasis Yin dan Yang: Diskusi Kelas Online Birokrat Menulis Tanggal 15 Agustus 2018
Diskusi bertemakan tentang keseimbangan sistem pengendalian ini adalah diskusi dalam kelas online pertama yang diselenggarakan oleh Pergerakan Birokrat Menulis di tahun 2018. Diskusi yang dilaksanakan melalui grup WhatsApp ini diikuti oleh 25 peserta, yang terdiri...
Ela on Memilih Mundur Dari PNS
endang jumiati on Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemetaan Proses Bisnis
eva on Memilih Mundur Dari PNS
Tyas on Memilih Mundur Dari PNS
Ian on Memilih Mundur Dari PNS
billy on Memilih Mundur Dari PNS
Nana on Memilih Mundur Dari PNS
.
-
Jalanku Bukan Jalanku Lagi
44 -
Perjalanan Birokrat Menulis Buku
30 -
Memilih Mundur Dari PNS
12 -
Murid Pintar Enggan Jadi Guru?
10 -
Roker Jelita: Semangat Muda Para Wanita dari Pinggiran Ibukota
8 -
Pernyataan Misi Lembaga Publik di Tengah Kerumunan Pilpres
7 -
Penyederhanaan SPJ
6 -
Netralitas ASN Dalam Pilpres dan Pileg 2019
6 -
Public Relations di Organisasi Publik: ‘PR’ yang Masih Banyak PR
6 -
Banggai Bikin Bangga
6
Pernyataan Sikap
Menyikapi “Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Yang Melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kantor Staf Kepresidenan”
unduh
