Simalakama Remunerasi Tenaga Ahli

Simalakama Remunerasi Tenaga Ahli

Akhir-akhir ini, sebuah kegundahan tentang standar remunerasi tenaga ahli telah muncul di antara para pelaku pengadaan di pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia. Kegundahan itu muncul pasca diundangkannya dua regulasi baru: 1) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia pada tanggal 18 Mei 2020, dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada tanggal 23 April 2020.

Kegundahan ini tentunya berpotensi menyebabkan tersendatnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Sebab, kelancaran proses PBJ sangat tergantung dari bagaimana cara menyelesaikan dan menyikapi adanya disharmoni antara peraturan perundang-undangan di daerah dan pusat.

Nyaris Seperti Angin Lalu

Sebenarnya, isu ini telah muncul sejak tahun 2017 saat diundangkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli, untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi –yaitu pada tanggal 3 November 2017. Besaran dan indeks standar remunerasi minimal per provinsi kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 897 Tahun 2017.

Namun, yang terjadi selama ini adalah implementasi produk perundang-undangan tersebut di daerah nyaris seperti angin lalu. Sebagaimana di dalam penyusunan peraturan, di dalam Permen PU Nomor 19 Tahun 2017 ini pun pengenaan sanksi juga berlaku bagi pengguna jasa yang menggunakan layanan profesional yang tidak mematuhi standar remunerasi minimal.

Sanksi tersebut berupa sanksi administratif (peringatan tertulis oleh atasan langsung bagi ASN dan sanksi administratif bagi penyedia –diatur oleh masing-masing asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi untuk dilaporkan kepada menteri).

Namun, sepengetahuan saya, ternyata penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan ini jarang kita temui. Bahkan, penyusunan standar biaya di daerah-daerah masih jauh dari ketentuan minimal tersebut. Umumnya, dengan alasan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Apakah dari sisi asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi juga telah memberikan sanksi kepada penyedia yang tidak mematuhinya? Entahlah….

Sanksi yang Tidak Ditakuti

Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 menyebutkan:

  1. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif bagi Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli, yang tidak memperhatikan remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
  2. Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengguna Jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari standar nilai remunerasi minimal.

Dari pasal di atas, masihkah ada Pengguna Jasa yang berani melanggarnya? Sanggupkah Pengguna Jasa berkorban membayar denda sebesar selisih dari standar nilai remunerasi minimal?

Dalam diskusi dengan teman di beberapa daerah, ternyata beberapa PPK berargumen minimnya anggaran sehingga mereka menyusun HPS untuk biaya langsung personil dengan dasar standar biaya di daerah setempat.

“Toh dengan standar jauh di bawah remunerasi, calon penyedia mau untuk mengerjakan”, dalihnya.

Namun, dengan diberlakukannya Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 ini, “semestinya” hal tersebut tidak dapat dijalankan lagi, kecuali jika berniat membenturkan tanggung jawab administrasi kepada pokjamil/pejabat pengadaan.

Evaluasi Biaya

Berdasarkan PermenPUPR 14/2020 telah diatur soal evaluasi biaya. Penilaian kewajaran biaya menghasilkan kesimpulan bahwa harga dinyatakan wajar/tidak wajar. Kriteria kewajaran tersebut bila biaya remunerasi Tenaga Ahli pada rincian biaya langsung personil minimal sama dengan standar remunerasi Tenaga Ahli yang ditetapkan Menteri PUPR.

Sebaliknya, jika di bawah standar minimal proses evaluasi Seleksi Kualitas Biaya Waktu Penugasan dinyatakan tidak wajar, nilai penawaran biaya diberi nilai 0 (nol) dan untuk Seleksi Biaya terendah Waktu Penugasan penawaran dinyatakan gugur.

Untuk pengadaan langsung, apabila biaya remunerasi tenaga ahli di bawah standar remunerasi minimal yang ditetapkan oleh Menteri PUPR maka 
pejabat pengadaan menyatakan pengadaan langsung gagal. Sehingga, jika pokjamil atau pejabat pengadaan memproses seleksi/ pengadaan langsung yang tidak sesuai ketentuan di atas termasuk dalam kategori maladministrasi.

Sedangkan tahapan klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil mengikuti ketentuan apabila biaya tenaga ahli lebih rendah dari standar remunerasi minimal, maka dilakukan negosiasi. Dengan demikian, remunerasi tenaga ahli tersebut sama dengan remunerasi minimal dan negosiasi tersebut tanpa menambah nilai penawaran.

Simalakama: Kepatuhan vs Kemampuan

Terkait dengan terjadinya disharmoni dalam penentuan standar biaya remunerasi personil ini, timbul pertanyaan:

  • Benarkah karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah?
  • Sudahkan konsisten di dalam penerapan standar honorarium pengelola kegiatan?
  • Sudahkan sesuai dengan Perpres 33/2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan PMK tentang Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi?
  • Bagaimana jika ternyata standar biaya daerah malah melebihi ketentuan Perpres dan PMK tersebut?

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2020 ini jelas-jelas berlaku untuk berbagai kegiatan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Oleh karenanya, PPK pun rasanya dihadapkan pada buah simalakama.

Ada kewajiban mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait remunerasi minimal. Di lain sisi, melebihi standar biaya daerah juga menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat dan harus mempertanggungjawabkan saat pemeriksaan oleh APIP.

Mengatasi Disharmoni

Disharmoni ini, sesungguhnya, bisa diatasi dengan mengubah ketentuan yang disharmoni dan menerapkan azas hukum lex superior derogat legi inferiori (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah) dan lex posterior derogate legi priori (peraturan yang lebih baru mengesampingkan yang lebih lama).

Menurut pendapat saya, menjalankan amanat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait remunerasi minimal tersebut bukan termasuk kategori merugikan negara.

Acuan standar remunerasi minimal untuk pekerjaan konstruksi yaitu Kepmen 897 tahun 2017 dan untuk konsultan di luar pekerjaan konstruksi dengan Pedoman Standar Minimal Inkindo. Perhitungan indeks regional juga menyesuaikan untuk masing-masing provinsi.

Di dalam menyikapi keterbatasan kemampuan keuangan daerah terdapat berbagai cara, misalnya pengadaan konsultan perorangan dengan perhitungan 55%  besaran remunerasi minimal. Dapat juga dengan layanan oleh lembaga nirlaba sebesar 70% besaran remunerasi minimal, atau penggabungan beberapa kegiatan konsultan.

Profesionalisme Tenaga Ahli

Ada juga hal sederhana yang sering terlupakan, yaitu dengan optimasi waktu.  Sebuah disain harus dirancang sedemikian rupa sehingga efisiensi waktu berbanding lurus dengan efisiensi biaya. Efisiensi waktu tergantung pada metodologi yang diterapkan dalam proses perencanaan (planning) dan perancangan (design).

Perencanaan adalah tahapan yang harus dilakukan dalam proses perancangan. Perancangan adalah tahapan proses  yang menghasilkan suatu bentuk rancangan yang diharapkan. Dalam proses rancangan ini sangat tergantung dari proses survey dan pemrosesan data hasil survey.

Agar berlangsung optimal, proses survey harus dilakukan oleh seorang surveyor –yang di samping ilmu ukur tanah, teknik penggambaran, ilmu berhitung, juga menguasai kemampuan penguasaan alat survey. Tujuannya agar pekerjaan berjalan dengan cepat dan akurat.

Dalam proses pengolahan data, dibutuhkan seorang engineer yang di samping menguasai teknik analisis perhitungan juga menguasai berbagai software yang dibutuhkan. Dalam proses manajemen konstruksi juga dibutuhkan penguasaan Supply Chain Management.

Tanpa profesionalisme di bidang-bidang tersebut, sebuah proses konstruksi yang niatan sebelumnya untuk menghemat biaya justru akan berdampak pada melonjaknya kebutuhan riil.

Selain itu, kemampuan PPK juga sangat vital. PPK haruslah paham bagaimana menyusun kerangka acuan kerja yang baik. Untuk kebutuhan konsultan perencanaan, misalnya, di samping kebutuhan personil yang mumpuni, juga perlu pemilihan alat survey dan software yang akan digunakan oleh konsultan perencanaan.

Rincian ini semua yang nantinya dituangkan di dalam KAK. Jangan sampai kesalahan pemilihan alat survey atau ketidakmampuan engineer di dalam memformulasi menjadikan proses perancangan menjadi lebih lama dari waktu perkiraan.

Building Information Modelling

Pemakaian teknologi digital dalam dunia konstruksi perlu diutamakan, karena akan memberikan dampak yang besar dalam percepatan proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pemilihan metodologi pelaksanaan PBJ yang tepat akan mempersingkat jangka waktu, berimbas pada alokasi konsultan pengawas yang lebih efisien juga.

Seperti kita ketahui, permasalahan yang terjadi pada tahapan perancangan cukup menjadi pemicu lambatnya proses perancangan (design) itu sendiri. Untuk mengatasinya, Building Information Modelling (BIM) sangat membantu mengantisipasi permasalahan yang berakibat lamanya perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan dalam konstruksi tradisional, antara lain:

  1. Konflik dan kesalahpahaman antarpihak karena alur informasi yang tak jelas;
  2. Engineer yang kurang detail dalam penjelasan dan pendeskripsian permasalahan di lapangan;
  3. Revisi atau pengulangan pekerjaan yang keliru sebagai akibat adanya masalah pelaksanaan yang baru diketahui setelah sebagian proses berjalan;
  4. Perhitungan bahan dan pekerjaan yang tidak akurat; dan
  5. Penggunaan software konvensional yang beragam dalam proyek yang sama, misalnya ACad untuk gambar, SAP untuk struktur, Ms. Excel untuk analisa harga satuan pekerjaan, perhitungan volume dan biaya, serta Ms. Project untuk schedule.

Konsep BIM membayangkan konstruksi virtual sebelum konstruksi fisik yang sebenarnya. Manfaat konsep ini ialah untuk mengurangi ketidakpastian, meningkatkan keselamatan, menyelesaikan masalah, dan menganalisis dampak potensial (Smith, Deke 2007)

Dengan adanya penguasaan BIM, serta manajemen dan metode pengerjaan suatu proyek yang diterapkan sesuai informasi dari seluruh aspek bangunan, maka proses konstruksi akan menjadi lebih efisien dan produktif. Manfaatnya akan terasa bagi semua pihak di dalam proyek, yaitu pemilik proyek, konsultan, dan kontraktor.

Epilog

Melihat begitu rumitnya proses konstruksi, masihkah pantas berdalih dengan keterbatasan anggaran, sehingga menafikan konsep-konsep ilmiah dan best practice dalam industri konstruksi? Padahal, kerumitan ini menunjukkan pula bahwa pekerjaan tenaga ahli sangat layak dihargai dengan sepantasnya.

Disusunnya acuan standar remunerasi minimal untuk pekerjaan konstruksi, yaitu dengan Kepmen 897 tahun 2017, bertujuan agar Tenaga Kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli mendapatkan Remunerasi yang memadai.

Dengan begitu mereka terdorong untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan produktivitas dalam pekerjaan konstruksi. Dengan input personil yang berkualitas, tentunya akan dihasilkan dampak meningkatnya mutu pekerjaan.

Dalam bahasa Jawanya, sesuai dengan peribahasa: “Ana rega…. Ana rupa…..”. Kurang lebihnya bermakna, harga sebanding dengan kualitas.

Jadi, saat orang paham dengan kualitas –meskipun lebih mahal, suatu barang/jasa tetap akan dipilih. Alasannya, menghindari membeli yang murah tetapi malah merepotkan dan membutuhkan biaya perbaikan yang berulang-ulang, sehingga malah berujung pada pemborosan.

2
0
Manajemen SDM Berbasis Kompetensi

Manajemen SDM Berbasis Kompetensi

Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani pemangku kepentingan, utamanya masyarakat. Untuk dapat melaksanakan tugas ini secara optimal, sumber daya manusia (SDM) para ASN tersebut harus ditingkatkan dari segi kapasitas dan kapabilitasnya sehingga menjadi lebih profesional, tangguh, dan bertanggung jawab. Untuk itu, diperlukan manajemen kepegawaian negara yang fleksibel, adaptif, dan cepat  tanggap.

Namun sayangnya, sistem penilaian akuntabilitas kinerja pegawai saat ini masih belum jelas karena belum mampu mencerminkan kinerja pegawai yang sesungguhnya. Sistem imbalan dan hukuman juga belum memberikan keadilan dan kepastian. Pengembangan kompetensi pegawaipun seringnya tidak tepat sasaran.

Belum tertata dengan baiknya manajemen kepegawaian negara tersebut akan menjadi sangat rentan bagi negara dalam menghadapi tantangan di era global yang semakin kompetitif serta perkembangan teknologi yang semakin pesat. Padahal, peran ASN seharusnya menjadi penggerak utama dalam pembangunan nasional dan pelayanan kepada masyarakat, bukan justru hanya menjadi beban bagi negara.

Dalam paradigma good governance negara memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan lingkungan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan keamanan yang kondusif sehingga dua pilar yang lain, yaitu society dan corporate dapat berfungsi secara optimal.

Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan SDM yang tangguh dan andal di organisasi pemerintahan sehingga dapat menghadapi era persaingan global yang semakin kompetitif tentunya dengan membutuhkan proses dalam mengembangkan kompetensi SDM yang sudah ada sehingga ke depannya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi pemerintahan.

Manajemen SDM berbasis kompetensi saat ini sedang gencar dijalankan di berbagai institusi pemerintahan. Kompetensi yang merupakan pendekatan manajemen SDM merupakan ekstraksi dari hasil penelitian di berbagai lembaga swasta dan lembaga pemerintahan di banyak negara sehingga dapat berlaku dan dapat diterapkan di berbagai organisasi publik dan organisasi swasta.

Tulisan David C. MC Clelland pada tahun 1973 yang berjudul  “Testing for Competence Rather Than Intelligence” menjadi fondasi dalam kerangka kompetensi yang berkembang saat ini.

Pada intinya, tulisan tersebut mempertanyakan alat ukur yang selama ini dipercaya seperti tes sikap, tes bakat, tes pengetahuan, dan tes sejenisnya; yang dinilai tidak mampu memprediksikan tentang kinerja SDM yang baik. Alat ukur tersebut juga belum berhasil memprediksikan SDM yang akan sukses dalam pekerjaan di organisasi.

Kompetensi sebagai Arsitektur Strategi Pengelolaan SDM

Menurut Spencer (1993) kompetensi dapat dibedakan menjadi dua bagian:

  1. Kompetensi minimum (threshold), yang menunjukkan suatu tingkat kompetensi atau karakteristik penting yang dibutuhkan oleh seseorang dalam kaitan pekerjaannya agar terlaksana secara efektif (tepat sasaran), tetapi belum membuat individu tersebut memiliki performa yang superior atau diatas rata-rata; dan
  2. Kompetensi diferensiasi, yaitu tingkat kompetensi yang sudah membuat seorang individu memiliki performa yang superior atau di atas rata-rata individu yang lainnya.

Kompetensi ini kemudian dijadikan sebagai acuan dalam standar persyaratan seleksi, pengembangan karir, pendidikan dan pelatihan (diklat), evaluasi kinerja, dan sistem penghargaan. Sesuai dengan pemikiran Spencer, kompetensi dapat diterapkan dalam mendesain arsitektur strategi SDM.

Adapun menurut Becker (2001), arsitektur strategi SDM bertumpu pada kompetensi, yang terdiri dari tiga mata rantai nilai strategi, yaitu: fungsi SDM, sistem SDM, dan perilaku SDM.

Fungsi SDM terkait upaya menciptakan profesionalisme dengan strategi kompetensi. Sistem SDM terkait dengan kebijakan, praktik, dan manajemen kinerja yang relevan dengan strateginya. Sistem SDM juga menyangkut mendesain sistem SDM sehingga SDM dapat maksimal dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan perilaku SDM merupakan output dari sistem dan fungsi SDM.

Perencanaan SDM dan Analisis Jabatan

Tahapan paling awal dalam menentukan arah, strategi, serta proyeksi kebutuhan SDM adalah perencanaan sumber daya manusia sebagai bagian integral dari fungsi manajemen SDM atau manajemen secara umum.

Perencanaan SDM menjadi langkah yang kritis dalam menentukan strategi SDM jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek umumnya dalam periode satu tahun sampai dengan lima tahun sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi.

Sementara, strategi jangka panjang umumnya dalam periode lebih dari 10 tahun sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan. Tentunya dalam tahap perencanaan tidak hanya menitikberatkan kepada kuantitas jumlah pegawai tetapi juga kompetensi pegawai.

Strategi perencanaan dan pengembangan SDM dengan pendekatan kompetensi saat ini dinilai sudah cukup valid dalam memprediksikan variabel kesuksesan seseorang dalam bekerja. Kompetensi sudah dijadikan dasar manajemen SDM mulai dari analisis jabatan, penetapan kebutuhan pegawai, seleksi dan pengadaan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, mutasi dan penataan, evaluasi kinerja serta kesejahteraan, penghargaan dan kompensasi.

Di dalam perencanaan SDM terdapat kegiatan analisis jabatan yang menentukan kualifikasi dalam tiap-tiap jabatan. Dengan menggunakan analisis jabatan saat ini, organisasi telah menjadikan kompetensi sebagai basis persyaratan.

Sebelumnya, organisasi pemerintahan masih menggunakan uraian tugas yang lebih mendasarkan kepada persyaratan administratif sehingga pegawai yang dihasilkan kurang sesuai dengan jabatan yang akan ditempati. Apabila standar kompetensi telah dimiliki, pemegang jabatan nantinya akan sesuai dengan persyaratan standar kompetensi.

Analisis kebutuhan SDM merupakan kegiatan untuk menentukan seberapa jumlah kualifikasi kebutuhan SDM dalam satuan organisasi. Analisis ini umumnya menggunakan analisa beban kerja tiap jabatan yang sebelumnya telah ditentukan kualifikasinya berdasarkan kompetensi.

Analisis ini menjadi sangat fundamental dan kritis bagi organisasi karena merupakan tahapan dalam membentuk profil SDM yang akan berkontribusi bagi organisasi atau justru sebaliknya menjadi beban bagi organisasi.

Dengan menggunakan teknologi informasi, tentunya memperkecil peluang kecurangan dalam tahap ini sehingga dapat menghasilkan SDM yang lebih sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Keputusan seleksi dan penempatan juga perlu didasarkan kepada kecocokan dan kesesuaian (fit and proper) antara persyaratan kompetensi jabatan dengan kompetensi kandidat yang akan mengisi jabatan tersebut.

Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan

Prinsip perbaikan terus menerus (continuous improvement) perlu diterapkan dalam rangka memaksimalkan kualitas SDM secara komprehensif dan sistematik dengan berbagai cara; baik dengan pendidikan, pelatihan, pengembangan, maupun pemberdayaan.

Pendidikan dan pembelajaran dilaksanakan untuk meningkatkan upaya tiap individu dalam meningkatkan kesadaran diri, melakukan identifikasi permasalahan, serta memberikan solusi atas permasalahan yang timbul.

Pendidikan untuk meningkatkan knowledge dapat ditempuh dengan menggunakan jalur pendidikan formal dan membutuhkan waktu dalam pembelajarannya. Pelatihan merupakan cara untuk meningkatkan keterampilan individu sesuai dengan jabatan atau tugasnya saat ini.

Pengembangan merupakan kesempatan belajar untuk membantu pegawai dapat berkembang dengan fokusnya lebih ke jangka panjang sehingga tidak mesti harus sesuai dengan jabatan atau tugas yang ada saat ini.

Dalam hal ini, permasalahan yang timbul adalah kecenderungan pengembangan pegawai yang hanya mengarah kepada peningkatan keahlian dengan metode pelatihan masih menggunakan format yang cenderung sama, serta belum mengakomodasi pengembangan emosional dan spiritual yang sama-sama penting dengan pengembangan skill dalam rangka membantu meningkatkan kapasitas pegawai.

Perlu juga dilaksanakan pendefinisian ulang terhadap jenis atau model diklat yang telah ada saat ini apakah telah sesuai apabila dilihat dari sisi kebutuhan dan model pembelajaran agar mampu meningkatkan kontribusi pegawai secara aktual.

Evaluasi SDM

Evaluasi SDM perlu dilaksanakan untuk terus meningkatkan dan memaksimalkan tujuan organisasi. Evaluasi SDM merupakan tahapan berkelanjutan untuk terus menjaga kualitas SDM yang telah dimiliki organisasi.

Evaluasi dilakukan secara periodik atas hasil kinerja dan prestasi tiap pegawai. Evaluasi yang ideal sebaiknya dilakukan oleh semua pihak baik atasan, bawahan, rekan kerja selevel, staf, maupun pengguna layanan.

Dengan cara ini akan diperoleh hasil yang menjadi cerminan tiap individu dalam pelaksanaan tugasnya, dan dapat dijadikan pedoman bagi evaluasi jabatan dan pengembangan karir ke depannya.

Namun, saat ini dalam pelaksanaan evaluasi masih cenderung peer to peer. Setiap pegawai hanya memilih beberapa orang tertentu untuk menilai kinerja dirinya sehingga akan muncul celah di mana penilaian dapat diatur untuk dapat saling menguntungkan satu sama lain. 

Apabila hasil evaluasi yang dilaksanakan telah lebih objektif dan mengakomodir kepentingan berbagai pihak, diharapkan akan adanya imbalan dan kompensasi yang dapat diterima setiap pegawai sesuai dengan nilai kinerjanya.

Individu cenderung merespon insentif sehingga apabila insentif yang diberikan sesuai dengan apa yang dilakanakan oleh pegawai, maka hal tersebut akan menjadi pemicu bagi setiap pegawai untuk berkerja secara maksimal.

Melihat bentuk penghargaan bagi pegawai yang saat ini hanya terbatas diberikan berdasarkan masa pengabdian, ke depannya dapat dipersiapkan penghargaan dengan kriteria yang lebih luas lagi.

Penghargaan semestinya dianugerahkan kepada pegawai yang lebih kontributif dan kompeten, bukan semata-mata soal berapa lama telah bekerja. Perubahan ini penting untuk menghilangkan stigma “rajin atau malas penghasilan tetap sama”. Selanjutnya, setiap pegawai akan termotivasi untuk selalu bekerja maksimal untuk berkontribusi bagi organisasinya.

4
0
Memandangi “Garis-Garis” Altruistik

Memandangi “Garis-Garis” Altruistik

Di Muara Enim, sepasang kakak bersama adiknya hidup dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan dalam sebuah rumah peninggalan almarhum kedua orang tuanya. Keduanya dalam keadaan sakit dan hanya mengandalkan pemberian dari para tetangga untuk bisa makan. Respons datang dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumsel, dan kini keduanya sedang dirawat di rumah sakit.[1]

Sementara di Tanjung Priok, seorang anak mengungkapkan bahwa ayahnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ibunya tak bisa berjualan lantaran berlakunya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ia tinggal bersama orang tuanya di sebuah kontrakan. Bantuan datang dari Rumah Zakat, sehingga bebannya sedikit bisa diringankan.[2]

Lalu di Banten, seorang buruh panggul kelapa muda yang harus menafkahi keluarganya tengah mengalami kesulitan, karena pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap penghasilannya yang kian tak menentu. MRI Banten telah bergerak untuk memberi bantuan kepada keluarga tersebut.[3]

Kemudian, karena melihat terus bertambahnya pasien Covid-19, Dompet Dhuafa mempersiapkan rumah sakit darurat untuk membantu menangani persoalan tersebut dengan memanfaatkan kontainer-kontainer sebagai ruang isolasi yang ramah lingkungan, ruang rawat, dan laboratorium. Juga Dompet Dhuafa Sulsel yang memproduksi masker khusus untuk membantu Teman Tuli.[4]

Askar Kauny juga bergerak mendistribusikan bantuan alat pelindung diri untuk para tenaga medis di Puskesmas Cipayung Depok, RS. Gandaria Kebayoran, Puskesmas Pamulang, RSIA Muhammadiyah Tangerang, dan Klinik Bayan Tangerang.[5]

Pun Kitabisa dan BAZNAS yang telah menyalurkan 1000 nasi boks untuk tenaga medis di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dan RS Persahabatan, dengan melibatkan kelompok mustahik pengusaha binaan LPEM Cipinang Kebembem Jaktim. Dalam tiap boks makanan tersebut, ada doa dan semangat untuk para petugas medis.[6]

Tak ketinggalan, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menyalurkan 450 hazmat, 450 liter handsanitizer, 240 kotak vitamin C, dan 240 kotak minuman ringan hasil dari penggalangan dana batch 1, 2, dan 3.[7] Per tanggal 25 April 2020, Wakaf Salman Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menyerahkan 5000 pcs masker kain, 1000 pcs faceshield, dan 300 pcs hazmat suit kepada Jabar Quick Response.

Juga bersama-sama, Elfoundation, Gojek, dan Jabar Quick Response telah membagikan 4.400 roti kepada para pencari nafkah yang masih harus bekerja di luar rumah. Tak lupa, proyek Vent-I yang terus berlangsung sebagai alat bantu pernapasan bagi pasien Covid-19 pada gejala klinis tahap 2.[8] Dan masih banyak lagi bukti perjuangan atau kontribusi dari lembaga-lembaga yang bergerak untuk membantu masyarakat di tengah Covid-19 ini.

Para Altruis, Jiwa-jiwa Mulia

Tentu hal seperti itu tak akan tampak di lingkungan kita, bila tak ada jiwa-jiwa mulia dalam masyarakat. Mereka menjelma dalam pelbagai figur, seperti dermawan, relawan, petugas medis, dan lainnya.

Bila ditinjau dalam perspektif filsafat, mereka disebut sebagai altruis dan tindakannya dinamai altruistik. Menurut Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, dan David O. Sears (2009), bila orang mempertaruhkan nyawanya untuk menolong korban dari bahaya, setelahnya ia pergi begitu saja atau tanpa pamit, maka orang tersebut telah melakukan tindakan altruistik. Dalam kalimat yang sering kita jumpai, ia bisa berarti sama dengan menolong sesama tanpa pamrih atau tidak meminta balasan.

Apakah tindakan altruistik merugikan pelakunya? Tentu tidak, karena tindakan tersebut justru membentuk pelakunya untuk mampu mengekspresikan nilai-nilai personal (kasih sayang, kepedulian, dan lainnya), memperoleh pemahaman baru, memperkuat hubungan sosial, menumbuh-kuatkan kepribadian baik, dan seterusnya.

Fuad Nashori (2008) mengutip pendapat Cohen, “Ciri-ciri altruistik yakni adanya empati, keinginan untuk memberi, dan secara suka rela. Sedangkan dalam Islam, tindakan ini didasari oleh dua hal, yakni prinsip khusus dan umum. Prinsip khususnya adalah ibadah, muamalah, ketulusan, dan keyakinan keagamaan.

Sementara prinsip umumnya adalah ta’awun dan ikhlas. Dalam hal ini, ada hal yang harus kita perhatikan, sebagaimana perkataan dari Fudhail bin Iyyadh, bahwa sesungguhnya amal tatkala dilaksanakan dengan keikhlasan namun tidak menurut aturan yang benar, maka tidak akan diterima sampai ia diterapkan menurut aturan yang benar.” [9]

Dalam tulisan singkat yang menyapa Anda secara daring ini, saya hanya ingin menyampaikan pertanyaan sederhana – untuk Anda dan saya sendiri. “Apakah kita telah menjadi bagian dari mereka, yang menorehkan garis-garis altruistik? Barangkali hari ini lah kehadiran kita dinanti-nanti.”

Referensi:
[1] Kunjungi www.act.id
[2] Kunjungi www.rumahzakat.org
[3] Kunjungi www.relawan.id
[4] Kunjungi www.dompetdhuafa.org
[5] Kunjungi www.askarkauny.com
[6] Kunjungi www.kitabisa.com dan www.baznas.go.id
[7] Kunjungi www.ppi.id
[8] Kunjungi www.salmanitb.com
[9] Jannah, Miftahul. 2016. “Konsep Altruisme dalam Perspektif al-Qur’an” (Tesis). Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

1
0
Tantangan dan Solusi Pendidikan di Masa New Normal

Tantangan dan Solusi Pendidikan di Masa New Normal

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memulai new normal (tatanan hidup normal) secara bertahap di beberapa daerah setelah hampir 3 bulan daerah melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan new normal ini mengalami banyak kontroversi di kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat.

Sebagian menilai Indonesia belum saatnya untuk memulai tatanan hidup normal, karena jumlah kasus positif corona masih mengalami peningkatan setiap harinya. Bahkan, belakangan ini sempat viral tagline “IndonesiaTerserah”, sebagai ungkapan protes para tenaga medis kepada pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkan.

Di sisi lain kebijakan ini harus segera dimulai sehubungan dengan kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin terpuruk. Masalah semakin banyak muncul akibat dari krisis pandemi ini. Mulai dari masalah pengangguran hingga kriminalitas. Kebijakan yang diambil pemerintah ini merupakan sebuah kebijakan antisipatif terhadap kondisi Indonesia saat ini.

Tantangan Pendidikan

Selama masa darurat COVID 19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Surat Edaran Belajar dari Rumah. Proses belajar dari rumah ini tampaknya akan segera berakhir. Wacana sekolah dibuka kembali sedang ramai diperbincangkan di kalangan publik.

Pada awal Juni 2020, pemerintah merilis Keputusan Bersama terkait pembukaan sekolah Kembali. Dalam rilis media tersebut dijelaskan bahwa hingga 15 Juni 2020 sekolah yang akan belajar secara tatap muka hanya sekitar 6% dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Itupun hanya sekolah yang berada di zona hijau berdasarkan ketetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Terkait dengan hal tersebut, saya hanya ingin mengingatkan bahwa jika sekolah dibuka kembali akan banyak tantangan yang akan muncul. Tantangan tersebut di antaranya adalah:

1) Ketimpangan kemampuan antar siswa meningkat.

Hal ini terjadi karena proses belajar dari rumah yang dilakukan oleh setiap siswa akan berbeda satu sama lainnya sehingga pemahaman siswa terhadap materi pun berbeda.

Beberapa penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa ketika sekolah di buka kembali akan terjadi ketimpangan kemampuan antar siswa. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya pola interaksi antara guru dan siswa yang berbeda sehingga kemampuan siswa menerima materi pembelajaran akan berbeda juga satu sama lain.

Faktor lain, beberapa survei menunjukkan sekitar 40% – 50% siswa menghabiskan kurang dari 2 jam waktu per hari untuk belajar atau tidak belajar sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa betapa minim waktu belajar yang dilakukan oleh siswa secara proses belajar dari rumah.

2) Potensi putus sekolah.

Proses belajar dari rumah yang berlangsung cukup lama ini membuka peluang putus sekolah bagi sebagian besar anak yang berasal  dari kelas ekonomi rendah.

Selama mereka tidak masuk sekolah, anak-anak ini sebagian besar turut serta membantu orang tuanya entah bekerja di sawah atau turut berjualan. Dengan demikian, ketika sekolah dibuka kembali orang tua akan enggan untuk mengizinkan anaknya untuk kembali ke sekolah

3) Beban kerja guru meningkat.

Ketika sekolah di buka kembali dengan protokol kesehatan, mengharuskan sekolah menerapkan kebijakan pembatasan jarak fisik. Hal ini kemungkinan besar akan membuat sekolah menerapkan sistem shifting sehingga jam mengajar para guru akan bertambah serta para guru ketika mengajar harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berbeda.

4) Orang tua tentunya akan kesulitan membantu siswa mengejar ketertinggalan di sekolah.

Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, pemerintah sebaiknya melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan proses belajar dari rumah yang telah berlangsung selama 3 bulan guna menjawab tantangan yang muncul tersebut.

Solusi

Melalui hasil evaluasi tersebut, pemerintah dapat menentukan suatu strategi yang efektif untuk mengatasi masalah yang telah mucul tersebut. Di sisi lain, lembaga internasional lainnya telah banyak merilis panduan teknis pembukaan sekolah kembali.

Salah satunya yakni UNESCO, yang telah mengeluarkan sebuah dokumen yang berjudul Plan for School Reopening. Dalam dokumen tersebut dijelaskan tiga unsur utama yang harus dipertimbangkan dalam persiapan pembukaan kembali sekolah, yakni finansial, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Penjelasan dokumen tersebut adalah:

1) Perlu adanya evaluasi anggaran pendidikan sesuai dengan temuan-temuan masalah pendidikan di masa pandemi ini, serta mempertimbangkan segala potensi yang akan mucul akibat dari masa pandemi ini.

Memastikan gaji para guru serta tenaga kependidikan telah diberikan, serta pihak sekolah memiliki biaya operasional tambahan untuk mengantisipasi masalah yang akan muncul ketika sekolah dibuka kembali.

Biaya operasional ini termasuk pengadaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru serta pemberian materi tambahan kepada para siswa yang tertinggal dari segi kemampuan dan keterampilan.

Pemerintah perlu berdiskusi dengan otoritas kesehatan terkait protokol kesehatan dan lingkungan sekolah yang bersih. Serta pemerintah harus mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa lingkungan sekolah aman dari wabah.

2) Pemerintah sesegera mungkin mengatur mobilisasi para guru serta memproritaskan daerah yang terdampak paling parah dari pandemi ini. Pemerintah harus mampu mengeksplorasi beberapa daerah yang memiliki tingkat kematian tertinggi akibat pandemi ini. Karena secara tidak langsung hal ini akan menyebabkan masalah baru yaitu kekurangan guru di beberapa daerah.

3) Solusi lain yang dapat diberikan terhadap tantangan di sektor pendidikan di era new normal ini adalah bahwa pemerintah harus merancang sebuah pemetaan untuk mengatasi  ketimpangan kemampuan antar siswa. Pemerintah harus menjamin keselamatan peserta didik dari segi pencegahan penularan virus jika sekolah dibuka kembali.

2
0
PBJ Darurat COVID-19:  Tinjau Ulang Syarat Bukti Kewajaran Harga!

PBJ Darurat COVID-19: Tinjau Ulang Syarat Bukti Kewajaran Harga!

Keadaan darurat COVID-19 diatur dengan Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Aturan tersebut menetapkan masa darurat COVID-19 antara tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Kemudian disusul dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, yang di dalamnya tidak ada mengatur batas waktu. Artinya selama Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 belum dicabut maka bencana nonalam COVID-19 akan terus berlangsung.

Di dalam penanganan COVID-19 semua instansi pemerintah pusat dan daerah, terutama instansi yang membidangi kesehatan dan penanggulangan bencana, membutuhkan barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa (PBJ) tersebut diatur dalam Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang PBJ Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Peraturan ini disusul dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan PBJ Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor Kep-30/IJ/2020 tentang Panduan Pengawasan Intern Atas PBJ Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahkan hingga pemerintahan desa, telah melakukan realokasi anggaran baik APBN, APBD, maupun APBDes. Anggaran kegiatan yang dipandang tidak prioritas dialihkan dalam jangka pendek untuk penanganan wabah COVID-19, sehingga anggaran PBJ untuk keperluan penanganan COVID-19 sangatlah besar.

Kelonggaran dalam PBJ Darurat COVID-19

Baik Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 maupun SE Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 memberikan kelonggaran yang sangat besar, sehingga proses PBJ untuk penanganan wabah COVID-19 menjadi sangat mudah. Fleksibilitas ini memang sangat dibutuhkan dalam suasana yang tidak normal.

Kelonggaran yang pertama adalah tidak adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Tidak adanya HPS membawa konsekuensi tidak adanya batasan tertinggi tentang harga barang dan jasa yang dibutuhkan. Hal ini untuk merespons kebutuhan pengadaan barang secara tepat waktu, lebih cepat lebih baik. Namun di sisi lain, membuka peluang terhadap permainan harga.

Kelonggaran yang kedua adalah proses pemilihan penyedia tidak melalui proses tender oleh pokja pemilihan, ataupun proses pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Persyaratan penyedia hanya pernah menjadi penyedia barang/jasa pada instansi pemerintah maupun katalog elektronik. Perusahaan penyedia diminta untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa. Adapun untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran maka PPK meminta audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu inspektorat maupun BPKP.

Polemik tentang Kewajaran Harga

Kewajaran harga dan buktinya ini menjadi polemik di kalangan praktisi pengadaan terutama PPK dan APIP. Pertanyaan sulitnya ialah, “Bagaimana menentukan kewajaran harga di mana HPS tidak ada? Dan bagaimana bentuk administrasi dari bukti kewajaran harga tersebut?”

Oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan lewat Peraturan Itjen Kemenkeu Nomor Kep-30/IJ/2020 disebutkan bahwa contoh bukti kewajaran harga adalah seperti surat penawaran dari vendor, cuplikan layar harga barang/jasa yang akan diadakan, harga pada kontrak sejenis, harga yang ditetapkan pemerintah, dan surat pernyataan dari penyedia bahwa harga adalah wajar.

Mari menengok lebih dalam tentang ini. Kondisi harga yang terjadi pada barang/jasa pada masa darurat ditentukan oleh prinsip ekonomi. Apabila kebutuhan barang lebih tinggi dari ketersediaan barang maka harga akan naik. Apabila kebutuhan barang seimbang dengan ketersediaan barang maka harga cenderung stabil. Apabila kebutuhan barang lebih rendah dari ketersediaan barang maka harga cenderung turun.

Dengan demikian, ketika kebutuhan barang lebih tinggi dari ketersediaannya – yang menyebabkan harga melambung tinggi, maka status kewajaran harga menjadi tidak relevan lagi. Pada kondisi ini persaingan bukan terjadi pada perusahaan penyedia, tetapi justru pada instansi-instansi pemerintah sebagai konsumen.

Merekalah yang memperebutkan barang yang sedang langka ketersediaannya ini. Hal ini terjadi pada barang masker, hand sanitizer, vitamin C dan E, serta ventilator. Bahkan perebutannya bukan hanya dengan pihak dalam negeri tapi dengan pihak luar negeri. Maka dalam kondisi demikian, menurut hemat saya permintaan bukti kewajaran harga hanyalah menjadi sebuah formalitas belaka.

Dalam bahasa lapangannya calon vendor berkata,
“Apabila tidak mau beli ya tidak usah, toh yang lain banyak yang mau beli dengan harga berapapun tanpa harus direpotkan dengan urusan administrasi.”

Dengan demikian maka perlu kita kaji kembali persyaratan bukti kewajaran harga pada pengadaan barang/jasa penanganan darurat. Persyaratan bukti kewajaran harga ini akan menjadi bola panas dan akan menjerat para PPK di kemudian hari, jika tidak direvisi. Persyaratan ini ialah kontradiksi dari prinsip ekonomi pada kondisi kelangkaan barang.

Lebih baik persyaratan bukti kewajaran harga ini direvisi, dihapuskan, digantikan dengan surat pernyataan kelangkaan barang dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang perdagangan secara berkala, sehingga menjadi dasar bagi PPK dan penyedia untuk bertransaksi pada harga yang memang tidak wajar apabila dibandingkan dengan harga keadaan normal.

Tidak akan pernah ada kewajaran harga pada situasi tidak normal

Epilog

Dalam kondisi ekstrim ketika barang tidak ada, maka berapapun harga yang ditawarkan tidak akan ada realisasi. Apalagi audit oleh APIP dan BPKP dilakukan setelah proses pembayaran telah selesai dilaksanakan, maka pembuktian kewajaran harga di saat tidak normal ini akan menjadi absurd dan abstrak, sehingga akan muncul formalitas administrasi hanya untuk melengkapi persyaratan belaka.

Mengenai adanya dugaan penyalahgunaan wewenang ataupun adanya persekongkolan antara PPK dan penyedia dalam memanfaatkan situasi darurat bencana – sehingga harga dipermainkan, ini merupakan pernyataan yang bagaikan pisau bermata dua. Bisa saja terjadi tapi bisa juga tidak terjadi.

Bukankah persekongkolan dalam berbagai bentuk juga terjadi pada proses PBJ pada situasi normal?
Pada situasi normal justru banyak muncul harga atau volume yang tidak wajar, namun persyaratan bukti kewajaran harga tidak pernah dipersyaratkan.

Semuanya kembali kepada para pihak dengan wewenang yang lebih tinggi, apakah ada perintah atau tidak. Karena pada dasarnya sebagian besar penyimpangan yang terjadi antara PPK dan penyedia adalah karena “Perintah” dan “Situasi Yang Memaksa”. Sedangkan bagi para perusahaan penyedia, tanpa harus mempermainkan hargapun, mereka akan tetap memakai prinsip dagang “tidak mau rugi”.

Salam pengadaan!

1
0
Menggagas Pilkada Serentak Online 2020

Menggagas Pilkada Serentak Online 2020

Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Pilkada) yang diikuti oleh penduduk yang secara administratif telah memenuhi syarat menjadi pemilih, mulai diinisiasi oleh Pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah yang dipilih meliputi gubernur, bupati, dan walikota – masing-masing beserta wakilnya. Sebelum itu, kepala daerah dan wakilnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di setiap daerah.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan diawasi pelaksanaannya oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah. Calon kepala daerah dan wakilnya diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, atau bisa juga berasal dari calon perseorangan.

Pada tahun 2015, pelaksanaan pilkada mulai diatur secara serentak yang secara berangsur-angsur akan tiba pada pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2025.

Pilkada serentak tahun 2020 ini seharusnya berlangsung pada tanggal 23 September 2020. Namun akibat Pandemi Covid-19, ditunda menjadi 9 Desember 2020. Jumlah daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Dengan adanya Pandemi ini, maka KPU harus menyusun mekanisme Pilkada sesuai protokol kesehatan untuk mengantisipasi penularan Covid-19 pada penyelenggaraan pilkada serentak Desember 2020 tersebut.

Bisakah Pilkada Secara Online?

Pemberlakuan protokol kesehatan dalam telah berlangsung di berbagai bidang. Di antaranya dalam dunia pendidikan dan birokrasi.  Di bidang pendidikan, pembelajaran  dilaksanakan dari rumah: para siswa belajar secara online dan para guru mengajar secara online. Di bidang birokrasi pun demikian, kantor-kantor pemerintahan menerapkan work from home di mana pekerjaan dikerjakan dari rumah dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagaimana dengan pilkada? Bisakah pilkada juga dilakukan secara online? Bukankah teknologi informasi sudah sedemikian majunya sehingga bisa mengubah cara kerja manual menjadi otomatis?

Sebagian tahapan pilkada sudah disepakati secara online seperti prosesi pelantikan struktur organisasi dan bimtek online. Bagaimana dengan kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara dan audit? Seberapa berani pemerintah akan melaksanakannya secara online?

Data pemilih bisa mempergunakan basis data kependudukan online. Data kependudukan elektronik yang menghasilkan KTP elektronik dipadukan dengan data hasil sensus penduduk tahun 2020. Jika ini bisa terwujud, maka akan menjadi data utama untuk mewujudkan pilkada elektronik.

Terhadap masih adanya penduduk yang belum terdata, baik pada data kependudukan elektronik maupun oleh sensus penduduk tahun 2020, maka harus diselesaikan dengan mengerahkan seluruh pihak untuk mendata secara langsung para penduduk. Mereka ini terutama para pejabat struktural dan nonstruktural di wilayah seperti lurah, kepala desa, kepala RT/RW, kepala dusun, dan kepala lingkungan.

Kampanye Online

Dengan basis data kependudukan online tersebut diharapkan terkumpul data tentang nama, nomor induk kependudukan, nomor telepon, nomor WA, alamat email, alamat facebook, alamat twitter, dan media sosial lainnya. Alamat ini menjadi sarana utama dalam mewujudkan kampanye online.

Kita hapuskan saja kampanye konvensional karena di samping rawan penularan COVID-19, juga sangat boros dalam pendanaan. Belum lagi efektifitasnya sangat kurang dalam memperkenalkan figur calon kepala daerah serta visi misinya.

Kampanye konvensional cenderung lebih mengarah pada kegiatan hura-hura berhiaskan musik sekadar untuk pengumpulan massanya. Dengan proses pemilahan data pada media sosial maka kampanye seharusnya bisa dilakukan lewat media sosial yang sudah sangat familiar di semua lapisan masyarakat mulai dari SMS, Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram dan media sosial lainnya.

Tentunya tidak semua pemilih akan membaca dan mengamati kampanye online ini. Karena dalam kampanye konvensional pun, tidak semua yang hadir peduli dan memahami untuk apa dia hadir di tempat itu.

Efisiensi, Transparansi, dan Mencegah Politik Uang

Selanjutnya dengan basis data kependudukan online tersebut diharapkan KPU bisa bekerjasama dengan Kemristek, LIPI, dan lembaga riset perguruan tinggi untuk membangun aplikasi e-voting/pemungutan suara online dan e-counting/perhitungan suara online. Aplikasi ini akan lebih efisien baik dari segi dana maupun dampak atau gejolak sosial yang biasa timbul dalam proses pilkada.

Untuk transparansi, maka masing-masing calon kepala daerah melakukan audit terhadap hasil perhitungan suara online tersebut melalui ahli IT yang ditugaskannya. Bawaslu juga menugaskan tim IT untuk mengaudit hasil perhitungan suara online tersebut.

Untuk mengantisipasi politik uang, maka tim kampanye yang dibentuk cukup di tingkat kecamatan saja dan jumlahnya dibatasi. Tidak perlu ada tim kampanye yang lebih rendah dari tingkat kecamatan. Pembentukan relawan-relawan juga tidak perlu karena rawan disalahgunakan sebagai ujung tombak politik uang.

Perlu ketegasan penegakan hukum terhadap calon kepala daerah yang masih memiliki niat dan terbukti melakukan politik uang untuk diberikan sanksi tegas berupa diskualifikasi dan sanksi pidana. Pengerahan aparat keamanan secara besar-besaran sangat penting untuk dilakukan untuk mengawasi pilkada tanpa politik uang ini.

Epilog

Ide pilkada online ini merupakan terobosan penting dalam dunia politik kita dan sebagai penyesuaian atas kondisi lingkungan yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Terobosan ini juga akan menghemat anggaran serta meminimalisir potensi konflik sosial. Mudah-mudahan Pemerintah terketuk pintu hatinya untuk melaksanakannya.

Semoga.

0
0
error: