Pandemi, Resesi, dan Tingkah Elit: Lingkaran Ketidaksepahaman yang Harus Disepahamkan

Pandemi, Resesi, dan Tingkah Elit: Lingkaran Ketidaksepahaman yang Harus Disepahamkan

Dari kacamata rakyat, situasi negeri kita saat ini sedang sulit. Sulit berusaha, sulit untuk mendapatkan penghasilan, sulit untuk bergerak aktif, dan banyak lagi kesulitan lainnya. Keluar rumah pun harus berhati-hati karena bila lengah sedikit akan terpapar Covid-19.

Angka infected Covid-19 terus meningkat. Kasus positif Covid-19 per tanggal 12 Oktober 2020 telah bertambah 4.497 orang dalam sehari, atau secara total kasus di Indonesia mencapai 333.449 orang.

Dalam kurun waktu kurang lebih enam bulan, bangsa Indonesia telah kehilangan lebih dari sepuluh ribu anak bangsa karena Covid-19. Rata-rata angka kematian 1.700 orang per bulan merupakan kenyataan yang sangat mengerikan.

Dampak Pada Perekonomian

Para epidemiolog memperkirakan bahwa pandemi ini akan berlangsung selama kurang lebih dua tahun. Itu berarti baru pada tahun 2022 kita bebas pandemi dan bisa menghirup nafas lega. Bila hitungannya adalah 2022, itu berarti masih tersisa lima belas bulan lagi situasi pandemi yang berat ini kita lalui.

Dalam masa yang panjang tersebut, bukan saja kita sebagai warga, pemerintah pun merasa kelelahan dalam menghadapinya. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia kembali terkontraksi pada kuartal III 2020 di kisaran -2,9 persen hingga -1 persen.

Oleh karena itu, banyak yang menyimpulkan Indonesia sudah masuk ke masa resesi. Kita tinggal menunggu pengumuman resmi dari Badan Pusat Statistik tentang hal itu. Kekhawatiran tentang resesi ekonomi Indonesia juga sudah disampaikan oleh ekonom yang juga Rektor Universitas Trilogi Jakarta, Prof. Mudrajad Kuncoro Ph.D, dalam sebuah diskusi Refleksi 75 Tahun Indonesia Merdeka dengan Tema Peluang Dibalik Krisis.

Kekhawatiran Prof. Mudrajad kembali disampaikan pada acara Sarasehan Virtual 100 Ekonom: Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Negara Maju dan Berdaya Saing oleh CNBC Indonesia, Selasa (15/9/2020). “Tiga triwulan terakhir kita di ujung resesi,” katanya. Sejak kuartal IV tahun 2019 (Q4 2019), perekonomian Indonesia tumbuh negatif. Menurutnya, resesi terjadi bila perekonomian berkontraksi selama dua kuartal secara berturut-turut.

Pandemi ini telah menempatkan Indonesia pada situasi krisis yang sangat menekan. Sinyal kritis tentang situasi dalam negeri juga disampaikan dengan sangat jelas oleh Ir. Sarwono Kusumaatmadja dalam Webinar Forum Sahabat pada tanggal 26 Juni 2020 dengan tema Dinamika Global Akibat Pandemi Covid-19.

Beliau menuturkan bahwa pandemi Covid-19 mempunyai daya paksa luar biasa terhadap umat manusia untuk mengubah perilaku dan gaya hidup dengan kerugian ekonomi dan jumlah korbanyang semakin banyak.

Tingkah Elit

Kekhawatiran rakyat tentang kelangsungan hidupnya berbanding terbalik dengan sikap elit yang masih merasa nyaman-nyaman saja dan masih bisa tersenyum bahagia. Sebagai orang yang berada di bagian tengah dari situasi ini, saya merasa perlu menyampaikan apa yang terjadi di bawah untuk didengar oleh yang di atas. Karena ratapan sedih rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mungkin tidak terdengar oleh para elit.

Indonesia adalah negara yang berdaulat dan disegani oleh negara lain karena kekayaan alamnya yang melimpah dan kondisi pulau-pulaunya bak surgawi. Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang kaya untuk dinikmati oleh seluruh rakyatnya dari masa ke masa.

Bahkan dari sudut ketersediaan pangan, posisi Indonesia dalam Coral Reef Triangle merupakan aset strategis yang sulit ditandingi oleh negara manapun. Hanya saja hal ini belum tergali sepenuhnya. Bahasan lengkap mengenai Coral Reef Triangle ini dikaitkan dengan kelestarian ekologi Laut Kalimantan yang bagaikan sense of hope bagi Indonesia.

Ada sumber daya yang terlupakan nun jauh di bawah laut Kalimantan dalam rangkai peta Coral Reef Triangle yang bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan kemakmuran baru.

Namun kekayaan bangsa ini seakan tidak tersalur merata dan hanya dinikmati oleh sekelompok orang tertentu. Kekayaan bangsa ini hanya sedikit yang mampir ke tangan rakyat. Sulit sekali rakyat merasakan kesejahteraan di negerinya sendiri. Hal ini diperparah oleh adanya situasi pandemi. Rakyat semakin jauh dari impian tentang kesejahteraan hidup.

Ironisnya, dalam kondisi sulit seperti ini, media justru mengabarkan banyaknya orang yang rangkap jabatan di BUMN tanah air dengan gaji ratusan juta rupiah. Sungguh suatu hal itu sangat berlebihan dan mengusik nurani kita untuk mempertanyakan mengapa uang rakyat dihamburkan begitu saja di saat rakyat justru sangat memerlukan uang untuk kelangsungan hidupnya? Itu adalah kebijakan yang sangat yang mencederai hati rakyat Indonesia di tengah keprihatinan yang sedang dihadapi saat ini.

Permainan yang dilakukan oleh para elit tidak pernah ada habisnya. Berhentilah atas nama rakyat Indonesia dan tumpah darah tercinta ini. Harus ada komando yang menghentikannya.

Komando lahir dari pemimpin atau “orang kuat” di belakang pemimpin yang suaranya didengar oleh pemimpin. Harus ada komando “benar” yang dijalankan. Komando yang lahir dari rasa cinta negeri dan tanggung jawab terhadap tanah air. Bukannya komando yang salah arah.

Jika keinginan itu tidak ada lagi di dada para pemimpin kita, maka boleh jadi bukan Indonesia yang ada di hatinya. Namun, sebuah kerajaan baru yang kesemuanya dilandasi oleh kepentingan demi kepentingan dalam permainan demi permainan yang tak ada akhirnya. Rakyat hanya akan menjadi korban dari permainan tersebut.

Sumber daya alam bukan bahan bakar untuk memutar permainan. SDA adalah cadangan kehidupan bagi rakyat Indonesia. Sungguh sangat sedih melihat kondisi yang demikian rapuh dan tak ada jeda untuk bertumbuh kuat lagi. Kita memerlukan kolaborasi dan kesepakatan yang benar untuk masa depan bangsa. Menghentikan jeritan rakyat, bukan dengan memintanya berhenti berkeluh kesah, namun dengan mengajaknya berkolaborasi menuju tujuan kesejahteraan.

Rakyat jangan dibiarkan gelisah dalam impian kosong. Menghargai rakyat adalah satu-satunya cara dan jalan agar bangsa ini dapat keluar dari keterpurukan ekonomi di tengah krisis pandemik.

Epilog

Sangat bisa dipahami, sulit untuk mengurus negeri kepulauan sebesar Indonesia dengan 34 Provinsi dan 17.504 pulau. Kesulitan ini sebenarnya akan menjadi mudah bila putera-puteri terbaik bangsa diperkenankan untuk menjadi super leader di daerahnya masing-masing. Mereka harus didukung untuk menjadi leader yang baik dan diberi ruang untuk mengabdi pada bangsa dan negara.

Sayangnya hal ini sulit diraih karena oligarki telah menutup pintu bakti anak bangsa yang tidak memiliki kecukupan materi untuk mengabdi pada negerinya. Alhasil, para leader yang sesungguhnya tidak bisa muncul menjadi penjaga dan pembela bangsa yang sejati. Yang tampil adalah leader yang memiliki uang.

Hal inilah yang meruntuhkan simpati rakyat pada kekuasaan. Inilah yang menyebabkan banyak persoalan bangsa tidak dapat diuraikan satu demi satu. Permasalahan semakin menumpuk dan menjadi dilema yang tak berkesudahan.

Jiwa-jiwa pengabdi sebagai leader sejati harus diberi ruang untuk tumbuh kembang. Krisis kepemimpinan merupakan hal yang sedang kita alami saat ini. Leader khas Indonesia hampir tak terlihat di jajaran elit masa kini.

Sebentar lagi PILKADA datang. Sebuah momen yang ditunggu tetapi juga disayangkan karena dipaksakan dilakukan di tengah pandemi. Saatnya masyarakat memilih pemimpin yang sebenarnya. Pemimpin yang pikiran, hati dan jiwanya tidak dibebani oleh kepentingan dan ego sektor. Pemimpin yang bisa mewarnai setiap daerah dengan warna kesejahteraan dan tolong-menolong antara sesama. Jangan biarkan tingkah elit menimbulkan ketidaksepahaman.

Munculkanlah kesepahaman yang bisa mendukung keberhasilan bersama. Karenanya perlu kesepahaman para elit dalam sikap politik terkait bangsa dan masa depan negeri ini agar menjadi jelas kemana jalan keluar yang dituju oleh bangsa ini untuk keluar dari berbagai kesulitan di tengah pandemi, dan kesulitan bangkit dari ketertinggalan. No One Left Behind.

2
0
Membaca (Kembali) Perekonomian Indonesia Semester I – 2020: Pilihan Kebijakan Pemerintah

Membaca (Kembali) Perekonomian Indonesia Semester I – 2020: Pilihan Kebijakan Pemerintah

Semua kalangan mengamini bahwa kondisi perekonomian nasional sedang tidak dalam kondisi yang baik. Hal tersebut disebabkan oleh wabah Covid-19 yang memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan dengan membatasi mobilitas dan aktivitas masyarakat di ruang-ruang publik, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam konteks ekonomi makro, kita dapat menghitung kondisi perekonomian nasional salah satunya dengan pendekatan pengeluaran dengan mencari hubungan antara permintaan konsumsi rumah tangga (C), permintaan sektor bisnis untuk investasi (I), pengeluaran konsumsi pemerintah untuk barang dan jasa (G), serta sektor luar negeri berupa ekspor dan impor (X-M).

Permintaan-permintaan ini kemudian membentuk Aggregate Demand yang menjadi salah satu cara untuk mengukur Pendapatan Nasional (Y). Dengan kata lain, dalam membaca kondisi perekonomian nasional kita dapat melihat sektor tersebut satu per satu dengan indikator-indikatornya masing-masing.

Secara umum, saat ini kita melihat dari data yang dirilis oleh masing-masing Kementerian/Lembaga Negara bahwa Konsumsi Rumah Tangga kita turun dan Belanja Pemerintah belum optimal. Di sisi lain, Neraca Perdagangan kita mengalami surplus dan pengeluaran Investasi kita meningkat.

Konsumsi Rumah Tangga dan Pilihan Terbatas Pemerintah

Kebijakan PSBB, secara langsung maupun tidak langsung, berdampak pada turunnya tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga (C) pada Triwulan I 2020 di angka 2,84%, hanya separuh jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan pada tahun 2019 yang mencapai 4,96% (year on year).

Pemberlakuan PSBB mendorong masyarakat lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan, salah satunya dengan mengubah pola konsumsi ke arah barang-barang kebutuhan pokok, yang meliputi makanan dan minuman serta produk kesehatan.

Pola konsumsi masyarakat tersebut dapat dikonfirmasi dengan data dari Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa indeks penjualan ritel mengalami penurunan di semua sektor, dengan penurunan penjualan ritel sampai April 2020 (year on year) hingga 11,8 persen, pada kota-kota besar seperti Jakarta turun 38,1 persen, Medan turun 16,0 persen, dan Surabaya turun 10,0 persen.

Disebabkan turunnya angka konsumsi ritel tersebut, kegiatan produksi dan manufacturing di seluruh sektor perekonomian pun ikut anjlok dan bahkan beberapa di antaranya berhenti. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan nilai Produk Domestik Burto (PDB) produksi pada periode Triwulan I 2020 yang hanya berada di angka 2,97% (year on year).

Dalam kondisi normal tanpa pandemi, di saat situasi perekonomian tengah lesu, pemerintah memiliki pilihan kebijakan untuk dapat mempengaruhi dan mengungkit perekonomian nasional.

Salah satu contohnya adalah menggeser hari libur yang lebih dekat ke weekend sehingga tercipta rangkaian libur panjang, sehingga konsumsi rumah tangga akan meningkat sebab digunakan untuk berwisata maupun biaya-biaya lainnya.

Namun, situasi pandemi Covid-19 sebagaimana kita ketahui bersama memaksa pemerintah menerbitkan kebijakan PSBB dalam rangka mengurangi penyebaran virus dengan risiko mempersempit ruang pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengambil pilihan kebijakan alternatif untuk mempengaruhi konsumsi rumah tangga.

Di antaranya dengan cara pemberian insentif pajak, pembebasan tarif, dan penyesuaian aturan kepada produsen dengan harapan harga-harga barang dan jasa masih dapat dijangkau daya beli masyarakat. Sehingga, pelambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dapat ditekan dan dipertahankan di level risiko terendah dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Jebakan Angka Pertumbuhan Investasi

Tingkat pertumbuhan PDB yang rendah dapat dibaca oleh para investor sebagai salah satu indikator ketidakpastian situasi perekonomian, baik di pasar modal maupun pasar uang, sehingga menimbulkan volatilitas yang tinggi di sektor keuangan. Hal tersebut merupakan isyarat negatif terhadap aliran pengeluaran untuk investasi (I) nasional.

Namun demikian, hal yang berbeda ditunjukkan oleh laporan yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bahwa tingkat Realisasi Investasi di Semester I 2020 menunjukkan peningkatan sebesar 1,8% dibanding dengan periode yang sama tahun lalu. Investasi ini dalam bentuk PMDN (Rp. 206 T) dan PMA (Rp. 300 T), dan total Realisasi Investasi sebesar Rp. 506 T.

Pertumbuhan tersebut dapat diartikan sebagai stabilitas tingkat investasi di Indonesia, dan di sisi lain dapat juga dimaknai sebagai anomali atau kejadian tidak biasa. Sebab, kondisi perekonomian di tahun 2019 dan 2020 sangat berbeda mengacu kepada kejadian pandemi Covid-19.

Fenomena anomali tersebut dapat menimbulkan tanda tanya apabila kita melihat ke dalam Berita Resmi Statistik Agustus 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai salah satu pembentuk PDB pengeluaran justru mengalami penurunan sebesar -8,61% (year on year).

PMTB secara sederhana dapat disebut sebagai indikator pengeluaran dalam pembelian barang-barang modal seperti bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan niaga. Sehingga jika nilai pertumbuhan PMTB mengalami penurunan, maka hal tersebut seharusnya direfleksikan oleh nilai Realisasi Investasi yang ikut turun.

Salah satu data pembanding lain yang dapat digunakan untuk menguji data Realisasi Investasi adalah data penyaluran Kredit Modal Kerja Perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia.

Pada Semester I 2020, posisi Kredit Modal Kerja dari Bank Persero, Bank Pemerintah Daerah, Bank Swasta  Nasional, Bank Asing dan Campuran, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengalami penurunan sebesar -0,98% (year on year), dengan pertumbuhan positif Kredit Modal Kerja yang hanya berada di Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pemerintah Daerah di sektor Perdagangan dan Jasa Pelayanan Pasca-Penjualan Kendaraan Bermotor.

Barangkali, penjelasan atas fenomena tersebut bisa ditemukan dalam definisi Realisasi Investasi oleh BKPM yang akan lebih tepat disebut sebagai Realisasi Perizinan Investasi, mengingat tugas dan fungsi BKPM sebagai pintu utama dan satu-satunya perizinan investasi di Indonesia.

Sehingga, walaupun nilai Realisasi Investasi tersebut belum dicerminkan oleh PMTB dan Kredit Modal Kerja Perbankan, namun dapat diasumsikan sebagai sebuah sinyal baik dari para investor dalam memandang prospek masa depan perekonomian Indonesia.

Belanja Pemerintah dalam Problem Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi belanja pemerintah secara umum telah mencapai Rp. 1.068,9 T (39%) per bulan Juni 2020 dari total anggaran sebesar Rp. 2.739,2 T sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Belanja ini nilainya lebih tinggi 3,3% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019.

Realisasi belanja pemerintah tersebut terbagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 668,5 T dan Transfer ke Daerah & Dana Desa sebesar Rp. 400,4 T. Di antara realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut, variabel Belanja Kementerian/Lembaga dalam pengadaan Barang dan Jasa mempengaruhi tingkat konsumsi pemerintah yang turun sebesar -6,9% (year on year).

Berdasarkan data dari Kementerian Keuanga, Belanja Kementerian/Lembaga per bulan Juni 2020 telah terserap sebesar Rp. 350,4 T atau 41,9% dari total anggaran. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga tersebut didominasi oleh belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 99,4 triliun.

Peningkatan realisasi Bantuan Sosial tersebut dipengaruhi oleh kebijakan penyaluran kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dalam rangka penanganan dampak pandemi dalam bentuk: (a) program Kartu Sembako; dan (b) bantuan paket sembako Jabodetabek dan bantuan sosial tunai non-Jabodetabek yang disalurkan sebagai Jaring Pengaman Sosial Covid-19.

Selain itu, belanja Bantuan Sosial tersebut dipengaruhi kenaikan PBI JKN 2020 karena adanya kebijakan penyesuaian iuran PBI JKN yang semula Rp. 23.000 menjadi Rp. 42.000, serta kebijakan pencairan di muka bantuan iuran PBI JKN untuk meningkatakan likuiditas BPJS Kesehatan dalam rangka percepatan pembayaran klaim fasilitas kesehatan.

Sedangkan, Belanja Kementerian/Lembaga dalam bentuk Belanja Modal dan Belanja Barang per Juni 2020 justru menunjukkan tren pertumbuhan yang kurang menjanjikan dalam konteks pengaruh belanja pemerintah terhadap pendapatan nasional berdasarkan pengeluaran.

Belanja Modal dan Belanja Barang yang telah terserap dalam periode tersebut baru sebesar Rp. 37,7 triliun (27,4%) dan Rp. 99,2 triliun (36,5%). Khusus untuk Belanja Barang, capaian serapan tersebut lebih rendah 16,8% dibandingan periode yang sama di tahun 2019.

Presiden sebagai Kepala Pemerintah merespons situasi perekonomian di Semester I 2020 tersebut dengan menyelenggarakan 4 (empat) kali Rapat Terbatas (Ratas) berkaitan dengan realisasi belanja pemerintah.

Diawali dengan Ratas pada tanggal 7 dan 13 Juli 2020, Presiden memberikan arahan kepada beberapa Kementerian/Lembaga yang memiliki anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang terbesar agar segera melaksanakan penyerapan anggaran untuk peningkatan konsumsi pemerintah yang pada Semester I 2020 berkontribusi sebesar 7,58% dalam komponen penyusun PDB berdasar pengeluaran.

Secara khusus, Presiden memberikan arahan kembali pada Ratas tanggal 23 Juli 2020 kepada beberapa Kementerian/Lembaga agar mengutamakan produk rakyat, mempertimbangkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri dalam produk-produk manufaktur, dan mengawasi lebih dalam transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa.

Bagi Kementerian/Lembaga yang mengadakan barang dan jasa impor seperti Kementerian Pertahanan, Presiden memberikan instruksi agar dapat melakukan pembayaran mundur melalui leasing dan mendahulukan produk dari Badan Usaha Milik Negara seperti PAL, DI, dan Pindad.

Presiden juga memberikan arahan lebih lanjut kepada para gubernur pada kesempatan Ratas pada tanggal 15 Juli 2020 agar mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Di samping memberikan arahan kepada gubernur, Presiden memberikan arahan lebih lanjut kepada jajaran Kementerian/Lembaga berkaitan dengan terobosan percepatan teknis pengadaan barang dan jasa dan percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus kepada pemerintah daerah.

Dalam konteks pilihan terbatas untuk menghadapi kondisi perekonomian pasca Semester I 2020, Presiden telah mendorong semaksimal mungkin peran belanja pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian, baik dalam bentuk Belanja Kementerian/Lembaga maupun Belanja Non Kementerian/Lembaga dalam bentuk Belanja Modal dan Belanja Barang.

Waspada Neraca Perdagangan

Secara umum neraca perdagangan Indonesia pada periode Januari – Juni 2020 berada dalam kondisi surplus sebesar US$ 5,5 miliar, dengan total ekspor sebesar US$ 76,4 miliar. Sedangkan pada periode yang sama pada tahun 2019, kondisi neraca perdagangan defisit US$ 1,87 miliar.

Walaupun demikian, volume perdagangan di tahun ini turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu sebesar US$ 95 miliar. Hal tersebut perlu menjadi perhatian sebab volume perdagangan yang tercatat pada tahun 2019 pun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018.

Kondisi surplus demikian sebenarnya dapat terjadi juga disebabkan oleh turunnya nilai impor dalam Semester I-2020, baik dalam bentuk barang maupun jasa, dengan nilai rata-rata penurunan sebesar 9,57% (year on year).

Sehingga, tren positif nilai net ekspor nasional tersebut tidak diperoleh dari peningkatan kinerja ekspor, namun dari kontraksi nilai impor disebabkan turunnya permintaan barang dan jasa di dalam negeri akibat kebijakan PSBB yang terpaksa diambil sebagai respons pandemi.

Namun demikian, nilai net ekspor yang menunjukkan tren positif ini dapat menjadi salah satu variabel penting secara psikologis dalam mempertahankan stabilitas tingkat produksi nasional.

Apalagi, diketahui bahwa sektor non-migas adalah penyumbang utama nilai ekspor dengan catatan surplus sebesar US$ 9,05 miliar, dengan sektor pengolahan mineral dan sektor pengolahan lemak dan minyak hewan/nabati sebagai penunjang utama.

Beberapa Catatan atas Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

Diseminasi informasi yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya tidak lagi diintrodusir dengan perbandingan year on year, dengan an sich membangkitkan optimisme seluruh sektor dalam pemulihan ekonomi nasional.

Sebab, informasi mengenai pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan perbandingan year on year pasti memiliki nilai negatif, mengingat situasi dan kondisi di tahun 2019 dan 2020 sangat berbeda baik dalam skala lokal maupun global.

Sedangkan apabila diseminasi mengenai kinerja pertumbuhan ekonomi dapat diintrodusir dengan pendekatan kuartal, maka optimisme dapat dibangun secara bertahap karena pada Semester II-2020, pelaksanaan penyerapan anggaran pemerintah yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 telah dimulai oleh Kementerian/Lembaga dalam bentuk Belanja Modal dan Belanja Barang yang diharapkan dapat mendongkrak PDB nasional.

Pada Semester II-2020 pula, bola perekonomian akan lebih banyak berada di sektor pelaku usaha, terutama industri besar dan korporat yang telah mendapatkan insentif di sektor perpajakan dan restrukturisasi kredit, serta mendapatkan stimulus berupa akses modal untuk me-restart proses produksi.

Harapannya, bersamaan dengan usaha pemerintah mengendalikan pandemi, program pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik dengan melibatkan seluruh stakeholders yang menyambut secara positif setiap kebijakan pemerintah demi masa depan bangsa dan negara.

Artikel ini pernah ditayangkan dalam laman setkab.go.id

0
0
Bagaimana Sebaiknya Kebijakan Publik  Mengatasi Pandemi COVID-19?

Bagaimana Sebaiknya Kebijakan Publik Mengatasi Pandemi COVID-19?

There are numerous examples of countries that have been saddled by bad government policies, poor implementation, ethical failures, and the inability of government to change it when necessary (Michael Porter, 2009)

Saat ini Pemerintah Indonesia, mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah, menghadapi krisis luar biasa karena pandemik Covid-19. Virus Wuhan ini telah berhasil memporakporandakan berbagai sektor di nusantara, mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi hingga sektor sosial.

Kita dapat melihat bagaimana sektor kesehatan telah mencapai titik kritis dan mendekati kolaps. Di sektor ekonomi dan sosial, terlihat jelas bagaimana pandemik ini telah meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia dan menekan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Dalam menghadapi Covid-19 dan krisis multi dimensi yang ditimbulkannya, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), isolasi mandiri bagi penderita Covid-19 dan pemberian bantuan sosial ke masyarakat tidak mampu yang terkena dampak pandemik dalam bingkai kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kondisi yang terbaru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menekan rem darurat pada September 2020 dengan memberlakukan kembali kebijakan PSBB setelah mempertimbangkan kenaikan jumlah kasus positif Covid-19 di ibukota.

Inti dari pencegahan wabah ini adalah dengan menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga kebersihan tangan. Apabila wabah ini meluas tanpa dapat dikendalikan berarti kebijakan publik yang dibuat pemerintah tidak efektif.

Kebijakan Gamang

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah masih bersifat gamang dan maju mundur dengan berbagai alasan dan pertimbangan tertentu. Kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah juga berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang benar-benar efektif.

Kebijakan publik model seperti ini akan membingungkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat beranggapan pemerintah itu konsisten untuk tidak konsisten (government is consistent to be inconsistent).

Di sisi lain, Pemerintah membutuhkan keterlibatan dan dukungan penuh masyarakat agar dapat melaksanakan kebijakan publik dengan efektif untuk menghadapi pandemik ini.

Bahkan, terkadang terjadi konflik antar pejabat publik mengenai cara menghadapi virus ini dan mengatasi dampak yang ditimbulkannya. Konflik tersebut disebabkan karena ada pejabat yang mengutamakan mengatasi pandemik dan ada pula pejabat negara yang sibuk membuat kebijakan untuk mengatasi dampak pandemik.

Konflik antar pejabat negara seperti ini tentu akan mengurangi legitimasi pemerintah di mata masyarakat, sebuah situasi yang kontra produktif dalam mengatasi pandemik.

Kebijakan di Selandia Baru

Berbagai dinamika kebijakan publik di atas memunculkan pertanyaan berikut: quo vadis Indonesia? Ke mana arah kebijakan publik Pemerintah Indonesia di masa pandemik ini?

Mari kita belajar dari kebijakan publik di Selandia Baru di dalam menghadapi pandemik Covid-19 yang menekankan pada early lockdown.

Pemerintah Selandia Baru memberikan respons cepat dalam menangani Covid-19 sejak awal kemunculan pandemik ini dan tidak terkesan bermain-main dengan Covid-19.

Quick response inilah yang menjadikan masyarakat Selandia Baru memiliki kepercayaan tinggi terhadap kebijakan publik yang dibuat Pemerintah Selandia Baru.  

Faktor trust ini yang akan menentukan keberhasilan penanganan Covid-19 di sebuah negara. Seperti apakah tingkat kepercayaan masyarakat Selandia Baru terhadap Pemerintahnya dibandingkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat di negara-negara lain di dunia dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini.

Sumber: https://thespinoff.co.nz/politics/08-04-2020/almost-90-of-new-zealanders-back-ardern-government-on-Covid-19-poll/ 

Bagaimana Pemerintah Selandia Baru memperoleh kepercayaan masyarakat? Sebagaimana diketahui, Pemerintah Selandia Baru memilih untuk menerapkan kebijakan lockdown dengan konsisten tanpa dapat dipengaruhi oleh kepentingan apapun.

They never step back from that policy. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pemerintah Selandia Baru mampu meyakinkan masyarakatnya bahwa memang inilah langkah yang terbaik untuk menghadapi wabah Covid-19.

Seluruh komponen Pemerintah Selandia Baru yang dipimpin oleh Jacinda Ardern sangat jelas, koheren dan tidak menunjukkan kebingungan di dalam penanganan Covid-19. Pemerintah Selandia Baru juga sangat ketat dalam menerapkan kebijakan ini dan benar-benar menunjukkan keteladanan yang nyata. Sebagai contoh, Menteri Kesehatan Selandia Baru mengundurkan diri setelah diketahui melanggar aturan lockdown.

Prasyarat Kebijakan

Dengan belajar dari praktek di Selandia Baru, lalu apa syarat bagi kebijakan publik di Indonesia dalam menghadapi Covid-19 yang efektif?

Prasyarat pertama yang harus dipenuhi Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakan publik dalam menghadapi pandemik dapat berjalan dengan efektif adalah bahwa Presiden RI sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini dan para bawahannya harus benar-benar mendengarkan saran para ahli kesehatan dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat.

Dengan menggunakan root cause analysis, kita mengetahui bahwa akar masalah utama adalah wabah Covid-19. Kebijakan seperti apapun tidak akan efektif selama tidak menyentuh akar masalahnya tersebut. Oleh karena itu, rekomendasi ahli kesehatan harus benar-benar menjadi bahan pertimbangan utama di dalam membuat kebijakan publik.

Prasyarat kedua, Presiden dan para pembantunya harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan secara konsisten sebagai sosok teladan bagi masyarakat. Selain itu mereka harus mulai menghilangkan polarisasi politik yang memperburuk penanganan Covid-19.

Dalam hal ini, Presiden harus memastikan bahwa para bawahannya melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif serta agar mereka menghentikan praktek blaming each other untuk kepentingan politik mereka, yang akan menghilangkan kewibawaan Pemerintah di mata masyarakat.

Bagaimana kita berharap masyarakat untuk percaya dengan pemerintah apabila di antara pejabat pemerintah justru saling gontok-gontokan dan menunjukkan distrust satu sama lain?

Padahal kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah adalah modal utama untuk mengatasi virus ini. Lalu, bagaimanakah seharusnya pemerintah melaksanakan kebijakan publik untuk mengatasi pandemik ini secara efektif? Beberapa bagian berikut akan mencoba menjawabnya.

Sistem Komunikasi Satgas

Pertama, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 perlu membuat sistem komunikasi kebijakan publik yang dapat menjadikan Covid-19 sebagai sebuah musuh bersama. Sistem tersebut dilaksanakan dalam bentuk sistem komunikasi dua arah dan interaktif sedemikian rupa.

Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai Covid-19 sehingga dapat menumbuhkan jiwa patriotisme masyarakat untuk bersedia berperang melawan wabah ini.

Dengan kata lain, tugas mereka bukan hanya mengenai membuat konten pesan (what is the message) mengenai Covid-19 namun juga memperhatikan konteks pesan yang berhubungan dengan Covid-19 (how to deliver the message).

Dalam pembuatan konteks pesan yang baik perlu mempertimbangkan konsep heuristik, yaitu konsep di mana seseorang akan lebih mudah mengingat sosok atau fenomena yang aktual.

Sebagai contoh, penggunaan sosok yang sedang hit seperti Bu Tedjo untuk mempromosikan protokol kesehatan kepada masyarakat adalah cara yang cukup efektif.

Penggunaan Konsep BSC

Kedua, kita juga dapat menyusun kebijakan publik dengan menggunakan konsep Balanced Scorecard (BSC) sebagai bahan pertimbangan untuk menghadapi wabah Covid-19 dengan sasaran untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Sebagaimana diketahui, balanced scorecard terdiri atas empat dimensi yaitu dimensi pelanggan, dimensi keuangan, dimensi proses bisnis internal serta dimensi pertumbuhan dan pembelajaran.

Dimensi utama dari BSC adalah dimensi pelanggan yaitu masyarakat. Dalam dimensi pelanggan, masyarakat harus memperoleh kepuasan maksimal atas berbagai kegiatan yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi wabah.

Setiap pundi-pundi yang dikeluarkan serta program dan aktivitas yang dilakukan Pemerintah harus untuk melindungi masyarakat Indonesia dari Covid-19 tanpa ada kebocoran dan inefisiensi.

Dari dimensi keuangan, kualitas penggunaan anggaran untuk penanganan pandemik ini harus ditingkatkan. Pengawasan atas kinerja aparat di dalam menggunakan dan mengalokasikan anggaran tersebut kepada masyarakat harus diintensifkan untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan dengan tepat.

Perlu dihindari jangan sampai anggaran bantuan sosial diterima oleh pihak-pihak yang mampu. Hal ini berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan semakin meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Dimensi ketiga yaitu dimensi proses bisnis internal merupakan dimensi pendukung bagi terwujudnya kepuasan masyarakat.

Pemerintah dan lembaga pengawasan perlu memastikan bahwa proses-proses bisnis di lembaga pemerintah dalam rangka menghadapi Covid-19 memang telah dilaksanakan dengan baik yang akan bermuara pada meningkatnya kepuasan masyarakat.

Dimensi terakhir dari BSC adalah dimensi pertumbuhan dan pembelajaran. Dimensi ini adalah tentang bagaimana meningkatkan kualitas SDM, teknologi, dan infrastruktur agar dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

Pelayanan tersebut berupa pelayanan bidang kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang semakin baik kepada masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah akan dapat tumbuh.

Kebijakan Publik Berbasis Masyarakat

Selain konsep BSC, Pemerintah dapat menggunakan konsep kebijakan publik berbasis masyarakat (society based public policy). Kebijakan ini adalah bagaimana menjadikan masyarakat sebagai subyek kebijakan publik, bukan sebagai obyek kebijakan publik.

Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam penanganan Covid-19 karena merekalah garda terdepan dalam menghadapi pandemik ini.

 Masyarakat perlu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan seperti di tingkat Pemerintah Desa agar dapat muncul solusi-solusi yang memperhatikan konteks lokal. Kebijakan publik yang disusun harus melibatkan masyarakat untuk menciptakan sense of belonging di masyarakat terhadap kebijakan publik yang disusun Pemerintah.

Pemerintah juga harus berkolaborasi secara aktif dengan organisasi-organisasi sosial dan keagamaan untuk meningkatkan efektivitas penanganan Covid-19.

Untuk mewujudkan kebijakan publik berbasis masyarakat, dapat dibuat sebuah jejaring dan simpul anti Covid-19 di tingkat terendah, yaitu Pemerintah Desa dan RT/RW yang benar-benar efektif dengan disertai keteladanan nyata dan konsisten dari tokoh-tokoh masyarakat yang dekat dengan masyarakat.

Pemerintah Desa dan RT/RW juga perlu diberikan insentif berbasis kinerja dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya.

Permasalahan dalam konteks masyarakat di dalam penanganan Covid-19 adalah budaya negeri ini yang menekankan pada relasi sosial dan tingkat kohesivitas sosial yang tinggi. Silaturahmi dan hubungan sosial yang erat telah menjadi kebiasaan umum di Indonesia.

Dengan demikian, konsep social distancing dan memakai masker sulit diterapkan di Indonesia. Di sinilah peran ulama dan tokoh masyarakat diperlukan agar merubah budaya dan paradigma masyarakat untuk kumpul-kumpul yang sudah terlanjur mengakar lama.

Pemerintah perlu melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama secara intensif dan berkelanjutan. Kita bisa lihat, sebuah video dimana Aa Gym mendatangi warga di kampung untuk memperingatkan mereka mengenai bahayanya wabah ini.

Pelibatan para tokoh agama dan masyarakat dalam mensosialisasikan informasi yang benar mengenai Covid-19 dan protokol kesehatan lebih efektif karena mereka sering berinteraksi dengan masyarakat sehari-hari di dalam pengajian atau pertemuan-pertemuan.

Mereka mengetahui keluh kesah dan berbagai permasalahan riil masyarakat sehingga masyarakat merasa lebih diperhatikan oleh tokoh-tokoh ini.  

Dengan demikian, masyarakat akan mudah mematuhi ajakan para tokoh yang lebih dipercaya masyarakat dan menjadikan masyarakat mampu menolak informasi yang tidak benar mengenai Covid-19 dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Epilog

Akhir kata, keberhasilan pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam melawan pandemik Covid-19 ditentukan oleh bagaimana Presiden Indonesia beserta jajarannya di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mampu memperoleh kepercayaan masyarakat. Bermodalkan kepercayaan tersebut, Pemerintah akan dapat mengarahkan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menghadapi wabah ini.

2
0
Apa Kabar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)?

Apa Kabar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)?

Dalam konteks pandemi Covid-19 yang tak terprediksi eskalasinya, layanan publik secara digital tengah mendapat ujian nyata. Ujian ini bertumpu pada bagaimana sesungguhnya konsepsi sistem layanan berbasis elektronik dijalankan sesuai dengan amanah regulasi dan bagaimana implementasinya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

Jika dilihat, belum ada keseragaman dalam merespons urgensi penyediaan layanan digital yang timbul karena terkendalanya layanan secara langsung/tatap muka. Dalam hal ini, pilihan langkah yang dijalankan setiap instansi pemerintah terlihat masih bervariasi.

Dalam menyediakan layanan digital, ada yang masih mencoba-coba membuat terobosan, tidak sesuai konteks kebutuhan, hingga tidak merespons sama sekali.      

Bisa jadi, dan sangat mungkin, kondisi demikian dilatari oleh belum adanya platform bersama yang disepakati dan dijalankan bersama mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Peringkat e-Government Indonesia

SPBE sebagai sebuah regulasi, sebagaimana diketahui bersama, mestinya mampu menjadi pedoman bersama mengenai budaya layanan digital yang dijalankan. Sayangnya, budaya ini masih terasa jauh dari harapan. Setidaknya hal ini tercermin dalam beberapa indeks capaian.   

Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang peringkat EGDI (E-Government Development Index) dirilis tiap tahunnya. Pada tahun 2018, Indonesia mendapat peringkat ke-107 EGDI. Posisi ini cukup “melegakan” rasanya, karena naik 9 peringkat dibandingkan tahun 2016.

Namun demikian, di kawasan ASEAN Indonesia menempati peringkat ke-7 setelah Vietnam, masih sama seperti tahun 2016. Artinya, head to head dengan Vietnam, Indonesia belum mampu menyalip negara tersebut dalam bidang kualitas pelaksanaan e-government pada kurun waktu 3 tahun.

Sudah ketinggalan dari Vietnam, peringkat Indonesia ini juga masih berada jauh di bawah negara-negara di ASEAN lainnya seperti Singapura (peringkat ke-7 EDGI), Malaysia (peringkat ke-48 EDGI), Brunei Darussalam (peringkat ke-59 EDGI), Thailand (peringkat ke-73 EDGI), dan Filipina (peringkat ke-75 EDGI).

Sementara itu, posisi pertama hingga kelima, berturut-turut diraih oleh Denmark, Australia, Republik Korea, Inggris, dan Swedia. Nilai rata-rata EGDI Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata di regional Asia Tenggara. Indonesia berada pada angka 0,5258 sedangkan rata-rata EGDI di kawasan Asia Tenggara adalah 0,5555.

Data peringkat pelaksanaan e-government ini seyogyanya mampu mendorong semua pihak untuk lebih meningkatkan implementasi e-Government. Kondisi ini juga mengandaikan tantangan tersendiri agar semua pihak meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelaksanaan e-government dan meningkatkan kompetensi.

Kompetensi yang dimaksud ialah di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu, infrastruktur TIK, dan regulasi-regulasi yang tepat juga diperlukan. Lebih jauh dari itu, semua pihak patut memastikan pembangunan e-government sebagai langkah yang tepat, sesuai perkembangan, kebutuhan, dan berbagai faktor terkait.

Problem Administrasi Regulasi SPBE

Jika ditarik mundur, gerak perubahan aparatur negara dilakukan dengan Reformasi Birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Di dalamnya terdapat 8 (delapan) area perubahan, yaitu penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja. Area perubahan ini menjadi target perubahan yang dituju.

Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana di mana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE.

Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK. Sehingga, profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Dalam konstruksi POAC (planning, organizing, actuating dan controlling) sebagai perspektif dasar manajemen sebuah organisasi, aspek controlling berada dalam urutan terakhir.

Di sisi lain, dalam tata urutan regulasi, dipahami bahwa dibutuhkan payung hukum secara hirarkis terkait kewenangan dan substansi perihal regulasi terkait. Menjadi pertanyaan ketika aspek controlling ada di depan mendahului rancang bangun dasar manajemen itu sendiri.

Dalam konteks SPBE, Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 mengenai Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diundangkan pada tanggal 24 Januari 2018 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154.

Sementara itu, Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diundangkan pada 5 Oktober 2018 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182.

Dengan kata lain,
Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan refleksi betapa lamanya sebuah kebijakan dan regulasi dibangun secara utuh.

Penerapan SPBE dimulai sejak lahirnya Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government. Inpres ini menandai dimulainya musim semi elektronisasi pelayanan publik.

Berbagai Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah seperti berlomba membuat layanan publik secara elektronik. Terbiasa dengan kekagetan atas sesuatu yang baru, konsentrasi untuk membagi fokus pada upaya evaluasi atas program yang dijalankan akhirnya tidak menjadi prioritas.

Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, sebagai platform dasar pengembangan e-government, dan disusul dengan menjamurnya berbagai layanan digital, baru mendapat perangkat evaluasi yang utuh dengan terbitnya Permenpan RB nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Elektronik.

Evaluasi SPBE itu sendiri merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE tersebut.

Rangkaian kebijakan tersebut seperti menegaskan gap dan potret yang tidak utuh tentang pembangunan SPBE. Ketidakutuhan yang terjadi menggambarkan adanya semacam puzzle kebijakan yang tersusun susul menyusul dan dalam beberapa hal menggambarkan overlapping.

Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terbit di penghujung 2018 diharapkan menjadi payung besar manajemen SPBE secara umum.

Dari Perpres ini diharapkan segera lahir aturan teknis yang mendefinisikan berbagai substansi dalam perpres tersebut ke dalam aturan-aturan yang lebih teknis. Menarik untuk ditunggu bersama terbitnya Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat sebagai amanat dan turunan langsung dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tersebut.

Dalam Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 mengenai Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa upaya evaluasi dilakukan untuk mengukur pelaksanaan SPBE pada Istansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Evaluasi ini akan menghasilkan dokumentasi disebut sebagai indeks SPBE.

Indeks ini akan menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dalam pelaksanaan SPBE pada instansi Pusat dan Pemerintah daerah itu sendiri. Dari gambaran di atas setidaknya juga dapat dilihat bahwa upaya evaluasi menyeluruh sudah dilakukan ketika payung organisasi pelaksanaan SPBE belum –sepenuhnya–terbentuk.

Tegasnya, instrumen penilaian sudah tersedia, tapi belum ada target dan pemahaman terhadap penilaian tersebut.

Dengan demikian, upaya penilaian tersebut bisa jadi belum dapat sepenuhnya memotret profil utuh pelaksanaan SPBE. Padahal, upaya korektif ini menjadi penting mengingat Indonesia secara umum masih menempati posisi yang belum signifikan dalam pelaksanaan e-government secara internasional.

Integrasi dan Interoperabilitas Data

Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat agaknya menjadi jawaban teknis tentang perlunya integrasi data. Arsitektur SPBE dimaksudkan sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Sementara itu, Peta Rencana SPBE dimaksudkan sebagai dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

Lebih jauh, integrasi, jika dimaknai paralel dengan keterpaduan, dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 disebutkan sebagai pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE. Sumber daya utama SPBE tentu saja data. Infrastuktur SPBE yang secanggih apapun jika tanpa dukungan data yang memadai adalah hal yang percuma.

Jika data adalah bagian penting dari performa layanan publik, maka hal ini berimpitan dengan tata kelola SPBE selama ini. Belum adanya data kelola SPBE yang terpadu secara nasional menjadi masalah serius yang dihadapi bersama.

Hal ini ditunjukkan dengan hasil kajian Dewan TIK Nasional tahun 2016 terkait belanja TIK yang tidak efisien secara nasional. Total belanja TIK pemerintah untuk perangkat lunak (aplikasi) dan perangkat keras tahun 20l4-2016 mencapai lebih dari Rp.12.700.000.000.000,- (dua belas triliun tujuh ratus miliar Rupiah).

Rata-rata belanja TIK pemerintah sebesar lebih dari Rp.4.230.000.000.000,- (empat triliun dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) per tahun dengan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Ditemukan bahwa 65% dari belanja perangkat lunak (aplikasi) termasuk lisensi perangkat lunak digunakan untuk membangun aplikasi yang sejenis antarinstansi pemerintah.

Sementara itu, berdasarkan survei infrastruktur Pusat Data (data center) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 20l8 terdapat 2700 Pusat Data di 630 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Ini berarti rata-rata terdapat 4 Pusat Data pada setiap instansi pemerintah.

Secara nasional utilisasi Pusat Data dan perangkat keras hanya mencapai rata-rata 30% dari kapasitasnya. Fakta ini mengindikasikan terdapat kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah di dalam pengembangan SPBE, sehingga terjadi duplikasi anggaran belanja TIK dan kapasitas TIK yang melebihi kebutuhan.

Kondisi seperti ini juga penulis temui di instansi tempat mengabdi. Kurangnya koordinasi ini ialah pernyataan yang sangat mewakili kondisi yang ada di Kementerian Agama, dan lebih sempit dalam pengelolaan data dan TIK pada Pendidikan Islam.

Epilog

Dengan data-data tersebut, pelajaran yang kiranya bisa diambil adalah bahwa pelaksanaan e-government pada dasarnya bukan hanya tentang layanan teknologi informasi, tapi lebih jauh adalah mengenai budaya, pemahaman, juga konsepsi-proses bisnis yang dijalankan.

Selain itu, menimbang perlunya koordinasi di berbagai sektor layanan, penting ditegakkan sikap untuk mengedepankan integrasi data dan layanan serta kesediaan untuk menjalankan prinsip interoperabilitas (berbagi pakai) data digital. Dua pendekatan ini niscaya mampu mendukung optimalisasi layanan dan, lebih jauh, misi besar organisasi. Wallahu a’lam.

2
0
Menyederhanakan Birokrasi, Mulai Dari Mana?

Menyederhanakan Birokrasi, Mulai Dari Mana?

Latar Belakang Penyederhanaan Birokrasi 

Sejak penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan metode growth diagnostics dalam perencanaan strategi pembangunan nasional. Growth Diagnostics merupakan metode untuk mencari kendala yang paling mengikat (the most binding constraint) pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Metode ini merupakan rekomendasi dari Profesor Ricardo Hausmann dalam kuliah umum “Growth Diagnostics, A New Approach to National Development Strategies: Identifying the Binding Constraint to Growth in Indonesia (Early Findings)” yang diselenggarakan oleh Bappenas pada 12 Desember 2017 lalu.

Profesor Ricardo Hausmann menyampaikan bahwa Indonesia berada pada posisi yang strategis dan diiringi pertumbuhan ekonomi potensial yang tinggi, tetapi belum sepenuhnya memanfaatkan kesempatan yang ada. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengidentifikasi the most binding constraint agar perekonomian tumbuh lebih cepat lagi.

Menteri PPN/Bappenas saat itu, Bambang Brodjonegoro, dalam beberapa kali pemaparannya terkait dengan Fokus Pembangunan menyampaikan bahwa penghambat utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah regulasi dan institusi.

Regulasi dianggap menghambat karena tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis. Bahkan, regulasi dianggapnya cenderung membatasi khususnya pada regulasi yang berkaitan dengan tenaga kerja, investasi dan perdagangan.

Kedua, kualitas institusi yang rendah. Kualitas institusi yang rendah ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus korupsi dan ketidakefisienan birokrasi yang menyulitkan koordinasi antar lembaga, khususnya dalam mengeksekusi kebijakan yang sifatnya lintas sektoral baik di tingkat antar pemerintah pusat maupun antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kebijakan Pemerintah terkait Penyederhanaan Birokrasi

Hasil identifikasi penghambat utama (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi ini, menjadi salah satu fokus pembangunan nasional untuk periode RPJMN 2020-2024.

Berdasarkan Pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Paripurna MPR RI pada 20 Oktober 2019 lalu, disampaikan bahwa salah satu cara Indonesia untuk terhindar dari jebakan negara berpenghasilan menengah adalah dengan penyederhanaan birokrasi secara masif.

Hal itu didasari oleh pemikiran bahwa birokrasi dan prosedur yang panjang menghambat masuknya investasi, sedangkan investasi sangat dibutuhkan untuk penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, dalam arahan beliau, birokrasi dan prosedur dalam kegiatan pemerintahan harus disederhanakan melalui penyederhanaan eselonisasi, dari 4 (empat) level menjadi 2 (dua) level.

Arahan Presiden RI Joko Widodo tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dengan menerbitkan 2 (dua) kebijakan utama yang mengakomodasi Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan penyederhanaan birokrasi.

Kebijakan yang pertama, yakni menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Kebijakan tersebut memberikan insentif berupa kemudahan dalam menyederhanakan birokrasi K/L dengan mengalihkan Jabatan Administrasi (Jabatan Struktural Eselon III sampai dengan V) ke dalam Jabatan Fungsional.

Gambar 1 Ilustrasi Identifikasi Gap

Kebijakan yang kedua, KemenPANRB menetapkan bahwa penyederhanaan birokrasi merupakan quick wins dalam penilaian Reformasi Birokrasi sebagaimana yang dimuat dalam PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari penataan dan penguatan organisasi. Dalam penyelenggaraannya, penataan dan penguatan organisasi terdiri dari dua komponen utama yaitu penataan organisasi dan tata laksana.

Penataan organisasi memiliki muatan yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan penyesuaian struktur dan penyesuaian metode evaluasi kelembagaan dalam mengakomodasi pencapaian tujuan strategi K/L.

Sedangkan penataan tata laksana berkaitan erat dengan penyesuaian proses bisnis dan penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dalam pencapaian tujuan strategisnya yang telah ditetapkan. Keputusan K/L untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan penataan dan penguatan organisasi mempengaruhi skor akhir dari Indeks Reformasi Birokrasinya.

Didorong oleh Kebutuhan

Namun demikian, kedua kebijakan di atas tidak fair jika ‘hanya’ dipandang sebagai instruksi tanpa mempertimbangkan kebutuhan dalam melakukan penyederhanaan birokrasi oleh masing-masing K/L. Kebutuhan didefinisikan sebagai gap antara tujuan strategis yang ingin dicapai oleh K/L dengan kondisi existing seperangkat proses bisnis dan struktur yang tersedia (Gambar 1).

Tujuan strategis K/L – dalam hal ini Rencana Strategis K/L – disusun dengan mempertimbangkan kontribusi K/L berdasarkan tugas dan fungsinya pada sasaran dan indikator program nasional pada RPJMN yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penyederhanaan birokrasi sebaiknya berangkat dari identifikasi gap sesuai kebutuhannya, yaitu apa tujuan strategis yang diemban padanya dan apa yang perlu dibenahi dari sisi proses bisnis dan strukturnya.

Gambar 2 Ilustrasi Cascading Sasaran Pembangunan Nasional sampai dengan Proses

Identifikasi gap yang pertama, yaitu pembenahan peta proses bisnis. Pada implementasinya, penyusunan proses bisnis pemerintahan mengikuti pendekatan structure follow strategy. Hal ini terlihat dari apa yang diamanatkan dalam PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Berdasarkan regulasi tersebut, peta proses bisnis didefinisikan sebagai diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan strategis organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Dalam teknis penyusunannya, tujuan strategis atau Rencana Strategis K/L turut menetapkan Sasaran Strategis K/L, yang kemudian dialirkan ke bawah (cascade) ke dalam Sasaran Program/Outcome, dan Sasaran Kegiatan/Output (Gambar 3).

Mempertimbangkan definisi Peta Proses Bisnis dan muatan dalam Rencana Strategis K/L, penyusunan Peta Proses Bisnis menjadi sangat penting dalam upaya mencapai Sasaran Strategis K/L.

Proses bisnis menjembatani kegiatan daily operation unit dapat diselenggarakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan/Output dan secara bottom-up berkontribusi pada pencapaian Sasaran Strategis K/L. Idealnya, secara top-down ketika sasaran di level puncak berubah, sasaran dan proses di bawahnya juga ikut menyesuaikan.

Lebih jauh, penyederhanaan birokrasi dalam koridor proses bisnis dapat diartikan sebagai upaya minimalisasi keterlibatan banyak fungsi/unit, optimalisasi suatu fungsi/unit, dan minimalisasi subproses, dan juga prosedur di dalam suatu proses (Gambar 4).

Dengan demikian, penyederhanaan birokrasi dapat mengakselerasi waktu pelayanan dan pada akhirnya meningkatkan produksi output dalam kurun waktu yang sama.

Gambar 3 Ilustrasi Penyederhanaan Proses Bisnis dan Struktur

Identifikasi gap yang kedua adalah penataan struktur. Struktur organisasi merupakan aspek pokok organisasi yang sering dianalisis dan dibahas oleh banyak pihak. Secara ideal struktur organisasi bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Perubahan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk perubahan proses bisnis, yang kemudian dirangkai pada unit-unit sesuai dengan fungsinya sebagai para pemilik proses.

Dengan demikian, struktur organisasi yang disusun benar-benar mencerminkan kegiatan dan proses yang dibutuhkan dalam memproduksi output sebagai kontribusi pencapaian seperangkat sasaran pada tingkatan yang lebih tinggi.

Penataan struktur, dalam konteks pemerintahan diatur dalam PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Evaluasi Kelembagaan. Kegiatan evaluasi tersebut dapat dilaksanakan paling singkat satu kali dalam 3 (tiga) tahun, sehingga pelaksanaannya dapat sejalan dengan penyusunan Rencana Strategis K/L.

Gambar 4: Siklus Penataan organisasi

Penyederhanaan Birokrasi Bukan a One-time Exercise

Namun demikian, meskipun berbagai hal di atas dilakukan, proses penyederhanaan birokrasi tidak hanya selesai sampai disitu saja. Penyederhanaan proses bisnis dan struktur sangat erat kaitannya dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta penyesuaian subproses dan prosedur dalam organisasi.

Variabel-variabel tersebut menjamin bahwa turunan strategi-proses bisnis dapat dilakukan dalam day-to-day operations yang melekat pada target kinerja setiap pegawai di dalam suatu K/L, serta dipantau secara terus-menerus untuk menjadi bahan optimalisasi penataan organisasi pada periode berikutnya.

Pada akhirnya untuk dapat melakukan penataan organisasi secara optimal, dibutuhkan kontribusi kolektif dari para pegawainya. Oleh karena itu, sudahkan Anda secara konsisten melaporkan kinerja harian ‘riil’?

2
0
Insentif Bagi Pesepeda di Indonesia: Perlukah?

Insentif Bagi Pesepeda di Indonesia: Perlukah?

Di beberapa kota di negeri ini, aktivitas bersepeda meningkat selama masa pandemi Covid-19. Institute for Transportation and Development Policy (ITDP, 2020) mencatat kenaikan penjualan sepeda bahkan melonjak hingga 1000%. Sejalan dengan permintaan yang terus bertambah, harga sepeda ikut merangkak naik. Banyaknya postingan di media sosial untuk bergaya hidup sehat dengan bersepeda, baik secara individu maupun berkelompok, ikut menjadi pemicu.

Sebelum ngehits di perkotaan beberapa tahun ini, bersepeda sebenarnya sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu. Namun, bersepeda dalam keseharian lebih banyak dijumpai pada masyarakat di pedesaan –seperti ketika pergi ke ladang, kebun, atau ke sekolah.

Bulan lalu muncul berita bahwa terhadap sepeda akan dikenakan pajak. Namun, hal tersebut dibantah oleh Menteri Perhubungan. Sebab, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  menyebutkan bahwa sepeda dikategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor. Diperlukan pengkajian ulang jika ingin mengenakan pajak terhadap pesepeda.

Melihat tren bersepeda saat ini, tampaknya telah terjadi momentum perubahan perilaku masyarakat dalam skala besar. Fenomena perubahan perilaku berupa peningkatan kegemaran bersepeda diharapkan sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan lingkungan.

Kita sadari bersama bahwa bersepeda dapat mengurangi polusi udara yang kurang baik akibat pembuangan gas emisi dari kendaraan bermotor atau mobil. Menanggapi hal ini, maka sebaiknya perbaikan infrastruktur yang pro-lingkungan bagi pesepeda mulai menjadi bagian dari aksi pemerintah di masa depan yang berkelanjutan (Kaaronen R & Strelkovskii N, 2020). 

Beberapa negara mengambil kebijakan untuk mendukung kegiatan positif bersepeda. Salah satunya dengan kebijakan pemberian tunjangan, bonus, atau insentif yang dianggap dapat memacu semangat masyarakat. Sebab, kegiatan bersepeda memberikan manfaat tidak langsung menurunkan polusi udara, mengurangi kemacetan, menyehatkan badan, dan sebagainya.

Mari tengok kebijakan insentif ini pada beberapa negara. Perancis, misalnya, memberikan insentif 50 Euro atau setara Rp800 ribu. Italia memberikan insentif setara Rp8 juta. Selandia Baru sebesar Rp72 ribu per hari, sedangkan Belanda memberikan kompensasi pajak bagi pesepeda sebesar Rp31.90 per kilometer.

Negara tetang kita, Filipina, memberikan tunjangan pajak atau kupon makanan bagi orang yang menggunakan sepeda. Kemudian, kembali ke Eropa, Belgia memberikan kompensasi pajak bagi pesepeda sebesar Rp3.246 per kilometer jarak bersepeda yang ditempuh (tribunwiski, 2020).

Negara-negara tersebut dilansir telah merekonstruksi infrastruktur jalanan agar para pesepeda mendapat tempat bersepeda yang nyaman.

Tidak hanya pemerintah di beberapa negara tersebut, perusahaan swasta juga turut andil memberikan insentif bagi karyawan yang menggunakan sepeda. Hal ini merupakan bentuk penghargaan terhadap karyawan yang peduli lingkungan dan kesehatan.

Simbiosis mutualisme antara pemerintah dan swasta pada beberapa negara tersebut menunjukkan adanya upaya menerapkan prinsip Sustainability Development Goals (SDGs) –yang dihubungkan dengan tren perilaku masyarakat. Kebijakan ini mengutamakan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan kesehatan.

Nah, bagaimana jika hal ini diterapkan di Indonesia dengan menangkap momentum tren bersepeda saat pandemi Covid-19? Saya rasa ini adalah ide yang sangat brilian.

Saat ini pemerintah pusat maupun daerah masih berfokus untuk menekan jumlah angka terkonfirmasi Covid-19 dengan mengucurkan anggaran di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Apakah mungkin tren perilaku berskala besar yang terjadi pada masyarakat dapat menjadi bahan untuk menarik minat para investor?

Investasi ini setidaknya diperlukan untuk membangun infrastruktur jalan yang ramah sepeda. Begitu pentingnya, hingga infrastruktur bagi pesepeda di Indonesia ini merupakan kebutuhan masyarakat yang sudah seyogyanya difasilitasi pemerintah atau dengan bantuan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta.

Dengan demikian, baik pemerintah maupun swasta dapat memperoleh citra SDGs dengan label ramah lingkungan dan peduli kesehatan. Bagi masyarakat tentunya gebrakan ini merupakan inovasi dan kabar baik yang menyenangkan.

Salah satu contoh sederhananya adalah insentif bagi masyarakat pekerja yang melakukan pergerakan antarwilayah, di Jabodetabek mereka dikenal sebagai kaum commuters. Para pegawai yang bersepeda mendapat insentif atau tambahan bonus dengan menghitung jarak rumah dan kantor –dengan tarif yang telah ditentukan serta diatur dalam sebuah regulasi.

Semoga kesiapan pemberian insentif tidak hanya sebagai wacana, namun benar-benar dapat terealisasi dan menjadi prioritas untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Fenomena bersepeda perlu disikapi dengan bijak, mengingat situasi yang memang menuntut masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan umum, sekaligus dampak bersepeda yang luar biasa terhadap lingkungan maupun kesehatan.

Namun begitu, untuk menjaga misi dari bersepeda demi kesehatan, maka protokol kesehatan untuk menjaga jarak dan tidak berkumpul dalam jumlah besar masih perlu menjadi perhatian.

Bagaimanapun, semangat bersepeda tak boleh melenakan kita dari fakta bahwa pandemi maish terjadi. Jangan sampai terjadi penularan yang signifikan dari komunitas bersepeda atau bersepeda.

0
0
error: