Peluang Usaha dan Sistem Perizinannya Selama Pandemi

Peluang Usaha dan Sistem Perizinannya Selama Pandemi

Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, cukup banyak berita beredar tentang lesunya perekonomian di Indonesia. Di antaranya yang mengemuka adalah banyaknya perusahaan tutup, entah itu tutup sementara ataupun permanen, sehingga berakibat para pekerja dirumahkan dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Seperti yang dikutip dari katadata.co.id, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 1,94 juta pekerja dirumahkan atau terkena PHK. Total angka tersebut berasal dari 114.340 perusahaan di seluruh wilayah Indonesia.

Dari sektor formal berimbas kepada 83.546 perusahaan, dengan total angka 1,5 juta pekerja dirumahkan atau di-PHK, sedangkan dari sektor informal sebanyak 30.794 perusahaan, dengan total angka 443.000 pekerja dirumahkan atau di-PHK.

Terkait perekonomian di Indonesia, seperti dituturkan Ketua Indonesia Marketing Association (IMA) Suparno Djasmin melalui liputan6.com, tingkat pertumbuhan ekonomi diprediksi akan menurun dari 5% ke angka 2% selama pandemi.

Namun, menurutnya ada berbagai sektor yang justru mengalami tren positif dari sisi bisnis, yaitu sektor kesehatan, e-commerce hingga fast moving consumer goods (FCMG). Beberapa contohnya adalah produsen peralatan elektronik, makanan & minuman kemasan, dan obat-obatan.

Salah satu contoh perusahaan ritel yang seperti tidak terkena dampak pandemi COVID-19 adalah PT. Ace Hardware Indonesia Tbk. Perusahaan yang menjual peralatan rumah tangga ini, justru membuka gerainya yang ke-202 di Yogyakarta saat pandemi lagi panas-panasnya pada akhir bulan April 2020 lalu.

Melihat fenomena tersebut, di saat lesunya perekonomian di Indonesia, beberapa pihak justru mampu melihat peluang bisnis saat pandemi COVID-19. Fenomena tersebut dapat diibaratkan seorang pengembara yang melihat oasis di tengah padang pasir yang tandus.

Perizinan Usaha Saat Pandemi

Melihat masih atau bahkan semakin banyaknya peluang usaha di saat pandemi, tentu saja perlu diimbangi dengan tetap sigapnya proses perizinan usaha. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), seperti yang dikutip dari beritasatu.com, jumlah permohonan perizinan usaha yang masuk ke sistem perizinan Online Single Submission (OSS) adalah 17,6 % saat pandemi COVID-19 merebak. Jumlah ini berasal terutama dari sektor perdagangan dan kesehatan.

Secara singkat, sistem OSS adalah sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik. Jika sebelumnya perizinan usaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, bahkan kepala daerah, kemudian bisa didapatkan melalui sistem OSS ini.

Dasar hukum dari sistem OSS adalah PP No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kembali ke permohonan perizinan usaha yang masuk ke sistem OSS, dengan kata lain dapat dilihat kecenderungan peningkatan peluang usaha.

Peningkatan ini secara tidak langsung juga membantu peluang kerja bagi masyarakat. Peluang kerja yang bermanfaat baik untuk angkatan kerja yang diberhentikan bekerja dari perusahaannya terdahulu, maupun masyarakat yang belum bekerja.

Dilansir dari gresnews.com, Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Lestari Indah, menjabarkan bahwa pemerintah melakukan beberapa strategi perekonomian. Yakni, strategi saat pandemi berlangsung dan strategi saat pandemi tuntas.

Strategi pertama, yaitu saat pandemi berlangsung, pemerintah memberikan kemudahan usaha bagi sektor spesifik seperti usaha-usaha dalam bidang kesehatan dan kebutuhan dasar. Ambil saja contoh perusahaan pembuat sepatu yang mengajukan pengalihan usahanya ke pembuatan masker dengan alasan alat dan bahan untuk membuat masker hampir sama dengan membuat sepatu, lalu diberikanlah kemudahan dalam proses pengajuan izinnya.

Strategi kedua, adalah strategi yang diperuntukkan pasca pandemi, dengan melakukan transformasi ekonomi, caranya dengan memanfaatkan waktu untuk menyiapkan aturan pelaksanaan tentang sektor usaha dan prosedur mekanisme yang sederhana, agar pasca pandemi COVID-19 kemudahan berusaha didapatkan oleh para pelaku usaha sehingga menciptakan lapangan kerja.

Sampai saat ini, sistem OSS di Indonesia belum sepenuhnya terlaksana 100%. Masih ada kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah yang menerapkan sistem offline, khususnya tentang pemenuhan komitmen kepada pelaku usaha. Dengan sistem offline, maka wajib hukumnya tim perizinan menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan. Untuk itu, maka tim BKPM perlu segera menyesuaikan mekanisme perizinannya menggunakan aplikasi OSS.  

Kementerian Koordinator Perekonomian RI dan pihak terkait lainnya diperlukan untuk menganalisis sistem OSS dan arah kebijakan di bidang perizinan usaha dengan tujuan memperbaiki perekonomian di Indonesia saat maupun pasca pandemi ini dengan memanfaatkan sistem perizinan secara online melalui sistem OSS.  

Mekanisme Pengajuan Perizinan

Kendatipun sistem OSS masih ada hambatan yaitu belum terlaksananya di semua daerah karena ada beberapa prosedur perizinan yang masih bersifat offline, tidak ada salahnya bagi para pelaku usaha mulai mendaftarkan izin usahanya melalui sistem OSS.

Sebelum membahas mekanisme sistem OSS dari sisi pelaku usaha yang ingin melakukan permohonan izin di sistem OSS, secara singkat perlu diketahui penjabaran dari regulasi yang mengatur sistem OSS tersebut. Sistem OSS dibentuk berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pada peraturan tersebut, jenis perizinan berusaha dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Untuk jenis pemohon terbagi menjadi pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan, sedangkan untuk penerbit perizinan berusaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, atau kepala daerah sesuai kewenangaannya yang pelaksanaannya wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

Lembaga OSS menerbitkan perizinan berusaha untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah. Penerbitan perizinan oleh Lembaga OSS berupa dokumen elektronik disertai tanda tangan elektronik. Dokumen elektronik ini berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah. Berikut mekanisme umum mengajukan perizinan berusaha melalui sistem OSS.

Tahap pertama, pelaku usaha melakukan pendaftaran secara online melalui website: https://app.oss.go.id/app.  Pada tahap ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin yang diklasifikasikan menjadi perseorangan, non perseorangan, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan usaha lainnya (perusahaan asing dan waralaba). Pada tahapan ini salah satu tujuannya untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB ini sebagai identitas resmi para pelaku usaha.

Tahap kedua, pelaku usaha melengkapi data administrasi sesuai jenis perizinan yang diajukan. Jika lengkap maka Lembaga OSS menerbitkan izin usaha dan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen. Tahap ketiga, pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Tahap keempat, setelah pemenuhan komitmen dilakukan, pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP atau pajak/retribusi daerah. Tahap kelima, apabila pembayaran telah dilakukan, Lembaga OSS melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha, terutama untuk UMKM, sebagai syarat mendapatkan perizinan berusaha melalui sistem OSS.

Tahap keenam, jika pelaku usaha dianggap layak dan mendapatkan perizinan berusaha melalui sistem OSS, selanjutnya kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang berwenang terhadap izin tersebut akan melakukan pengawasan atas pemenuhan komitmen izin usaha dan komitmen izin komersial atau operasional, pembayaran, dan pelaksanaannya.

Penutup         

Penulis berharap di tengah carut marut pandemi ini ada secercah harapan tentang bangkitnya kembali perekonomian Indonesia. Bagaimanapun juga, masih banyak peluang usaha yang dapat terus bergerak di tengah pandemi ini.

Karenanya, pemerintah perlu terus mendukung para pelaku usaha, melalui strategi percepatan kebijakan sistem perizinan OSS agar dapat diterapkan diseluruh Indonesia. Dalam upaya tersebut, sosialisasi mengenai adanya sistem OSS perlu digalakkan, karena tidak semua pelaku usaha terutama dari pelaku usaha UMKM yang mengetahui dan memahami mekanisme sistem perizinan OSS ini.

Sangat disayangkan jika ide dan inovasi para pelaku usaha menjadi terhambat karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman sistem perizinan OSS ini sehingga berimbas susahnya mendapatkan izin usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi ini.

Berdasarkan pemikiran awam penulis, jika dalam waktu sesegera mungkin pemerintah melakukan langkah strategis penerapan sistem perizinan OSS di seluruh Indonesia, dan diiringi dengan ide inovasi para pelaku usaha serta usahanya dijalankan selama pandemi (dengan tidak melupakan legalitas izin usaha tentunya), bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia akan kembali menemukan gairahnya.

3
0
Strategi Zonasi Penerimaan Siswa Didik: Dua Sisi Keping Logam

Strategi Zonasi Penerimaan Siswa Didik: Dua Sisi Keping Logam

Melihat skor Programme for International Student Assesment (PISA), sebagai salah satu indikator keberhasilan pendidikan di negara kita sepertinya mulai membuat semua pihak di bumi pertiwi ini melek mata. Tak perlu diperdebatkan lagi, pendidikan yang diyakini menjadi salah satu aspek paling vital bagi eksistensi bangsa di negeri ini masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satunya terkait efektivitas sistem zonasi.

Dalam 3 tahun ke belakang, Indonesia menerapkan mekanisme zonasi dalam penerimaan siswa didik untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, yang diberlakukan secara nasional.

Keunggulan mekanisme zonasi ini diharapkan mampu menjadi solusi – di antaranya mengurai kemacetan transportasi di kota besar, bercorak kearifan lokal, penghilangan istilah sekolah favorit dan tidak favorit, mengurangi kesenjangan dalam pendidikan, dan menjamin akses pendidikan yang adil bagi siswa di seluruh penjuru negeri ini.

Sayangnya, bagai dua sisi keping logam, tidak pernah ada hasil buatan manusia yang benar-benar sempurna. Saya di sini tidak membahas keunggulan dari strategi zonasi mengingat Kemendikbud telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu mensosialisasikan kebijakan zonasi ini ke publik dengan mumpuni.

Namun, sebagai penulis saya akan fokus membahas sisi lain dari zonasi yang saya anggap sebagai bentuk kekhawatiran bersama. Berikut ini berbagai kekhawatiran yang wajib kita cermati agar sistem pendidikan benar-benar sukses mengantarkan SDM Indonesia unggul di masa depan kelak.

Perspektif psikososial


Andina (2017) menjelaskan bahwa proses pembelajaran siswa sangat dipengaruhi oleh lingkungan teman dan gurunya. Siswapun tentu mengikuti arus belajar dalam lingkaran pertemanan, bahkan siswa rajin bisa terpengaruh oleh teman mereka yang malas.

Mari bayangkan jika siswa yang berpotensi besar untuk berprestasi harus belajar di sekolah yang fasilitasnya belum memadai. Alangkah sulitnya untuk memaksimalkan potensi terbaik yang mereka miliki. Karena itulah, sistem zonasi ini memiliki potensi kekhawatiran untuk mengurangi minat belajar siswa.

Berdasarkan data OECD terkait skor PISA 2018 di 79 negara sebagaimana dilansir oleh Tirto.id, dalam hal kemampuan literasi, matematika, dan ilmu pengetahuan, Indonesia menempati urutan 71 dengan skor akumulatif 1146. Skor rerata kita sebesar 1474. Rendah? Silakan simpulkan sendiri.

Coba kita tengok Negeri Paman Sam. Studi di Amerika Serikat (AS) menunjukkan bahwa pola sebaran potensi kognitif pelajar di seluruh negara bagian AS cenderung terkonsentrasi di area tertentu, menempatkan Massachusetts pada peringkat 1. Kita tahu bahwa Massachusetts adalah area di mana dua universitas kelas dunia berada – MIT dan Universitas Harvard.

Sayapun menganalogikan pola sebaran siswa potensial untuk skala nasional Indonesia cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti Jawa Barat, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jabodetabek, dan Jawa Timur. Hal ini diikonisasikan oleh keberadaan ITB, UGM, UI, dan Universitas Airlangga sebagai kampus top di Indonesia.

Masuk akal jika psikis sosial manusia memilih berdomisili dengan kelompok yang memiliki kesetaraan dalam pekerjaan, keuangan, dan posisi sosial. Ilustrasinya begini, misal sebagian besar dosen ITB cenderung tinggal di daerah sekitar ITB, dengan ekspektasi keturunannya akan mengenyam pendidikan di sekitar wilayah ITB. Belum lagi, genetik mereka pasti memiliki potensi cerdas karena orang tua mereka kemungkinan bertemu di lingkungan yang setara.

Secara agregat nasional, justru kita perlu khawatir bahwa zonasi malah menyamaratakan kualitas pendidikan di bawah standar, setelah menimbang fakta skor PISA secara nasional yang memang rendah dan asumsi pola sebaran siswa potensial cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu (tidak menyebar random).

Mirisnya begini, jika siswa A yang memiliki potensi kognitif tetapi menetap di lingkungan X di mana lingkungan kognitifnya di bawah rerata maka siswa A tentu kesulitan memaksimalkan potensinya ketika “dipaksa” bersekolah di lingkungan tersebut.

Pengalaman dari negara-negara lainnya


Fack & Grenet (2007) serta Perancis & Thrupp (2007) yang menjadikan Selandia Baru sebagai latar studi, menemukan fakta bahwa sistem zonasi masih belum mampu menyamakan kualitas pendidikan. Hal ini terjadi karena penduduk kelas menengah ke atas cenderung membeli rumah di zona sekolah berlabel favorit.

Ini juga terbukti dengan kenaikan harga rumah yang berbanding lurus dengan peningkatan nilai ujian nasional siswa di zona sekolah tertentu. Akibatnya, lingkungan di sekitar sekolah favorit malah dihuni oleh masyarakat kelas menengah ke atas.

Sementara itu, Kaire Poder et al (2016) yang menjadikan Swedia, Finlandia, dan Estonia sebagai latar studi, menjelaskan bahwa Latar Belakang Keluarga (LBK) merupakan penentu prestasi siswa – antara lain pendidikan orang tua, pendapatan, dan status sosial.

Ketika LBK tinggi maka skor PISA individu cenderung tinggi, dan sebaliknya LBK rendah cenderung menunjukkan skor PISA individu yang rendah pula. Ilustrasi mudahnya, misal siswa yang berprestasi cenderung berasal dari keluarga yang di lemari rumahnya banyak buku (tentu saja buku bacaan ini pasti dimiliki orang tua dan sanak keluarga siswa tersebut).

Sementara, jika LBK diintervensi oleh kebijakan zonasi, hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan zonasi justru mengurangi pengaruh LBK. Jika sekolah dapat memberikan kualitas belajar mengajar yang kompetitif itu tak masalah, tetapi jika sekolah tidak dapat memberikan pembelajaran yang kompetitif malah menghasilkan dampak buruk bagi siswa dari segmen LBK tinggi.

Hasil studi di Kota Bandung untuk siswa SMP tahun 2018


Berdasarkan tulisan “Implementasi Kebijakan Penerimaan Siswa Baru Berbasis Sistem Zonasi di Kota Bandung” oleh Dian Purwanti dan kawan kawan (2019), kita bisa menemukan fakta bahwa sistem zonasi masih belum menjamin tercapainya tujuan untuk menghilangkan label sekolah favorit-non favorit.

Sistem zonasi juga belum bisa menambah angka lanjut-sekolah untuk kategori siswa yang Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP). Untuk penerimaan siswa SMP tahun 2018, calon siswa segmen RMP yang sesuai domisili secara otomatis dapat diterima di sekolah terdekat sehingga di atas kertas jatah RMP telah dipenuhi.

Namun, sekali lagi ditegaskan bahwa sangat sulit mengukur kevalidan siswa RMP apakah telah tepat sasaran atau tidak. Selain itu, penerbitan kartu keluarga yang menjadi dasar domisili calon siswa baru merupakan ranah dari Disdukcapil bukan ranah Disdik setempat, sehingga wajar celah ini bisa dimanipulasi datanya.

Orang tua masih bisa mencari celah merekayasa data agar anaknya bisa bersekolah di domisili sekolah favorit. Belum ada proses verifikasi ke lapangan oleh panitia sekolah. Jikalaupun ada, tetap saja sistem ini bisa diakali – saking sulitnya membuktikan domisili asli setiap siswa. Alih-alih meningkatkan akurasi, verifikasi lapangan malah membuang anggaran saja.

Adapun dari sisi pelajar, calon siswa yang berprestasi akademik bisa saja demotivasi. Mereka sangat mungkin merasa tidak perlu belajar serius lagi untuk bisa masuk ke sekolah favorit. Cukup menyewa rumah di radius sekolah favorit atau cukup tercatat di Kartu Keluarga sanak saudara saja, maka ia pasti diterima di sekolah tujuannya.

Perspektif zona nyaman


Kecenderungan berada di zona nyaman merupakan perilaku alamiah sehingga tidak jarang banyak pihak justru tertidur dalam situasi yang dianggap aman. Dengan sistem zonasi, sekolah setiap tahunnya dipastikan akan mendapatkan siswa didik – terlepas dari imej kualitas sekolah itu sendiri.

Menurut Pradewi & Rukiyati (2019), tidak adanya persaingan antara sekolah-sekolah untuk menarik peminat pendaftar malah akan menyebabkan sekolah tidak termotivasi untuk meningkatkan kualitas mereka.

Demikian juga jika teori zona nyaman ini dilihat dari sisi siswa yang mendaftar, siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi tidak perlu repot-repot melakukan upaya pengembangan diri yang memadai.

Hal ini tentu berdampak sangat buruk untuk kualitas pendidikan jangka panjang bangsa ini jika siswa malas mengembangkan diri. Padahal, tantangan, persaingan, dan kemajuan teknologi di setiap zaman terus meningkat dalam fungsi yang eksponensial.

Isu komersialisasi-kapitalisme bisnis pendidikan oleh sektor swasta.


Jika masyarakat menganggap fungsi pendidikan sebagai tiga fungsi Daniel Katz (1960) yaitu mempertahankan ego, nilai ekspresif, dan fungsi pengetahuan, maka masyarakat terutama kalangan menengah ke atas akan menempatkan diri sebagai konsumen di pasar pendidikan. Golongan ini siap membayar ongkos berapapun agar anaknya bisa bersekolah di tempat yang berkualitas.

Mari kita amati DKI Jakarta sebagai daerah dengan Peredaran Domestik Bruto tertinggi di Indonesia. Bisa dibayangkan bagaimana jika pendidikan yang disediakan oleh sekolah negeri pada akhirnya hanya cukup menampung beberapa siswa.

Dengan menimbang rasio sebaran kepadatan penduduk dengan kapasitas kuota sekolah yang ada, sektor swasta tentu ikut ambil bagian dalam pasar pendidikan yang menggairahkan ini.

Ketika sektor swasta mampu menyediakan kualitas pendidikan yang melebihi kualitas pendidikan sekolah negeri dan ketika total permintaan untuk layanan pendidikan jauh melampaui jumlah penawaran layanan pendidikan, wajar jika sektor swasta memberlakukan harga pasar yang tinggi seperti fenomena harga sekolah swasta di DKI Jakarta.

Beberapa waktu yang lalu banyak beredar informasi di sosmed tentang besaran uang masuk sekolah swasta, membikin wali murid pusing tujuh keliling. Besaran uang yg dibutuhkan untuk masuk Playgroup atau Kelompok Bermain saja, bisa jadi lebih besar dari biaya kuliah orang tuanya pada jenjang S2 di perguruan tinggi negeri.

Bagi calon siswa dari keluarga dengan kemampuan finansial menengah ke atas, tidak jadi masalah jika tidak mendapatkan kuota sekolah negeri karena kendala kepadatan penduduk. Mereka tentu masih bisa memanfaatkan layanan pendidikan yang disediakan oleh sektor swasta.

Lantas bagaimana jika calon siswa pada kasus di atas berasal dari keluarga yang tidak mampu? Tentu kita bisa menebak bahwa mereka tidak akan mampu melanjutkan pendidikan sekolah ke swasta, karena biayanya yang tidak masuk akal. Semoga fenomena di DKI Jakarta ini tidak menular ke daerah-daerah lain di nusantara.

Kritik dari aktivis pendidikan di Indonesia


Semua pihak tentu setuju bahwa pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan tujuan mulia. Seorang psikolog pendidikan, Bondhan Kresna (2019) sebagaimana dilansir Kompas, menyatakan sistem ini akan efektif jika fasilitas antar sekolah negeri dan kompetensi guru juga sama.

Pengamat pendidikan lainnya, Darmaningtyas (2019) – sebagaimana dilansir Kompas, turut mempertanyakan apakah kualitas guru antarsekolah sudah merata dan apakah fasilitas sekolah di setiap desa telah merata pula. Apalagi dua poin utama kritik ini harus dihadapkan pada jatah zonasi domisili yang bisa mencapai minimal 90% dari penerimaan siswa baru.

Epilog

Harus diakui bahwa strategi zonasi memang memiliki tujuan luhur yakni menyamakan kualitas pendidikan, akses pendidikan, dan distribusi pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Namun, seperti kata pepatah, “Ada sisi lain dari logam yang kita lihat”.

Memandang satu sisi sistem zonasi semestinya tidak membuat kita terlalu memandang sepele dan puas diri pada zona nyaman. Sebab, ada sisi lain dari kebijakan ini. Bisa saja kita malah tidak bersikap antisipatif dalam memandang kekhawatiran terkait zonasi, sehingga kita tidak bisa menyikapi risiko pendidikan dengan tanggap, terukur, dan cermat.

Referensi:

Andina, Elga. 2017. Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. Jakarta. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, IX(14)/II/Puslit/Juli/2017

Katz, D (1960). The functional approach to the study of attitudes. Public Opinion Quarterly, 24(2), 163–204. doi:10.1086/266945T

Põder, Kaire et al. 2016. Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia, Finland, and Sweden, Scandinavian. Journal of Educational Research, DOI: 10.1080/00313831.2016.1173094.

Pradewi and Rukiyati. 2019. Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan) Volume 4 Nomor 1 November 2019, http://journal2.um.ac.id/index.php/jmsp/ ISSN Online : 2541-4429.

Purwanti, Dian et al. 2019.  IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN SISTEM ZONASI DI KOTA BANDUNG. Jurnal Governansi, 5(1), p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138.

Thrupp, Martin. 2006. School Admissions and the Segregation of School Intakes in New Zealand Cities. Urban Studies, 44(7), 1393–1404.

46
0
Work From Home ASN, Seberapa Efektif?

Work From Home ASN, Seberapa Efektif?

Banyak negara di dunia kini tengah berjuang melawan bencana pandemi virus Corona atau dikenal dengan Covid-19. Virus ini sangat berbahaya karena penularannya yang tergolong cepat dan hingga saat ini belum ada vaksin yang dapat menyembuhkannya.

Hingga 8 April 2020 tercatat sebanyak 1.452.378 orang di dunia positif terjangkit Covid-19, dengan jumlah kematian sebanyak 83.615 orang dan yang sembuh 308.757 orang (Corona virus Covid-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE).

Tak terkecuali di Indonesia. Menurut juru bicara pemerintah, Achmad Yurianto, sampai dengan 8 April 2020 jumlah kasus Covid-19 di Indonesia sebanyak 2.956 orang. Di antara jumlah itu, 240 pasien meninggal dunia dan 222 pasien dinyatakan sembuh.

Khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 7 April 2020 pukul 11.30 WIB, ASN khususnya PNS yang terdeteksi Covid-19 berjumlah 297 orang – terbagi pada 22 instansi pusat dan 18 instansi daerah.

Jika kita tarik lagi kronologis waktu ke belakang, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebenarnya sudah mengetahui dampak Covid-19 yang memakan banyak korban jiwa di banyak negara di dunia, dan telah berupaya melakukan antisipasi penyebaran Covid-19 di Indonesia dengan menetapkan status keadaan tertentu di Indonesia perihal Covid-19 melalui Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A Tahun 2020 tertanggal 28 Januari 2020.

Keputusan itu berlaku mulai tanggal 28 Januari 2020 hingga 28 Februari 2020. Bahkan status itu diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 (Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tertanggal 28 Januari 2020).

Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memilih kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menanggulangi resiko penyebaran Covid-19 (Kompas.com). Berbagai upaya di masyarakat juga telah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, mulai dari physical distancing, larangan mudik dan perjalanan ke luar kota, work from home, hingga menjaga pola hidup bersih dan sehat.

Penyesuaian Sistem Kerja ASN

Presiden Jokowi menginstruksikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerapkan work from home (WFH) bagi ASN melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai cara memutus mata rantai penularan Covid-19 tanpa harus mengurangi kinerja ASN.

Penyesuaian sistem kerja ASN dengan pola WFH tersebut selanjutnya secara rinci diatur dalam 2 surat edaran Menteri PAN dan RB (SE Menteri PAN dan RB Nomor 19 tahun 2020 dan Nomor 34 tahun 2020). Kedua surat edaran tersebut menjadi pedoman pelaksanaan WFH bagi ASN melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat pimpinan untuk mengawasi pelaksanaan tugas ASN dan memonitor pencapaian sasaran kinerja ASN.

Pelaksanaan penerapan WFH dengan menggunakan teknologi informasi ini bisa dikatakan cukup mudah dilakukan karena banyaknya aplikasi di smartphone ataupun komputer yang mendukung teknologi informasi video conference yang memungkinkan dapat berinteraksi dengan banyak pengguna, antara lain seperti Zoom, WhatsApp, dan Skype.

Dengan teknologi video conference (vidcon) yang dimiliki oleh aplikasi-aplikasi tersebut, pimpinan dapat bertatap muka dan berkomunikasi secara daring dengan para pegawainya untuk memastikan ASN telah melaksanakan tugas-tugas kedinasan dengan baik. Berbagai kegiatan rapat internal, koordinasi, dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya, bahkan pengawasan kepada ASN pun memungkinkan untuk dilakukan oleh para pimpinan.

Risiko WFH

Selalu ada risiko dalam setiap penerapan kebijakan. Misalkan, secara tertulis pimpinan instansi pemerintah telah membuat aturan internal penyesuaian sistem kerja ASN yang mewajibkan seluruh ASN menggunakan video conference dengan melampirkan screenshot-nya.

Namun, yang terjadi adalah para ASN malah membuat forbidden dealing (kongkalikong). Video conference tidak benar-benar dilakukan dan dibuatlah lampiran screenshot fiktif. Contoh lainnya, ASN melakukan video conference tetapi tidak dilakukan di rumahnya, atau dengan kata lain dilakukan di luar kota.

Risiko lainnya adalah kurang memadainya akses internet yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Padahal video conference memerlukan akses internet yang stabil. Jika akses internet tidak stabil, maka video conference justru malah menghambat kebijakan penerapan WFH itu sendiri.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat digunakan untuk memonitor pencapaian target kinerja ASN. Sebagian besar instansi pemerintah sudah menggunakan aplikasi E-Kinerja sebagai alat untuk memonitor apakah target sasaran kinerja telah tercapai atau tidak.

Dalam praktiknya, para ASN melakukan entry target kinerjanya ke dalam aplikasi, selanjutnya atasannya melakukan verifikasi dan memonitoring secara berkala realisasi capaian sasaran kinerja pegawainya.

Masalahnya, aplikasi E-Kinerja tiap instansi berbeda-beda dalam fitur dan kecepatan akses internetnya. Di banyak daerah akses internetnya tidak cukup stabil. Agar berfungsi dengan baik, aplikasi E-Kinerja mensyaratkan koneksi internet yang stabil.

Penutup

Apakah WFH para ASN di instansi pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi selama pandemi Covid-19 berlangsung sudah dapat dikatakan efektif?

Setelah tanggal 21 April 2020 Menteri PAN dan RB akan melakukan evaluasi terhadap penerapan WFH. Instansi pemerintah diminta untuk melaporkan kendala yang terjadi, baik teknis dan nonteknis, selama penerapan WFH. Apakah kinerja ASN menjadi lebih meningkat, sama saja, atau justru malah menurun?

Penerapan WFH dengan menggunakan teknologi informasi dapat dikatakan efektif jika ada komitmen dan integritas yang kuat dari seluruh jajaran ASN sehingga tidak terjadi praktik forbidden dealing. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka pemanfaatan teknologi informasi saat WFH akan menjadi kurang efektif.

Untuk penerapan aplikasi E-Kinerja, sistem online single submission untuk seluruh instansi mesti diberlakukan. Jangan ada lagi aplikasi E-Kinerja yang berbeda-beda tiap instansi.

WFH juga menjadi tidak efektif manakala akses internet kurang stabil. Alternatifnya adalah memberlakukan jadwal piket kantor untuk para ASN, tanpa melupakan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Misalnya, melakukan penyemprotan desinfektan (sterilisasi) di tempat kerja, sering mencuci tangan, dan menerapkan physical distancing secara disiplin.

Pemanfaatan teknologi informasi selama WFH di kalangan ASN yang tidak didukung dengan komitmen dan integritas para ASN serta sarana infrastruktur teknologi informasi yang memadai justru akan menjadi bumerang terhadap sistem kinerja ASN dalam menjalankan tugasnya di tengah pandemi Covid-19 masih yang melanda negeri ini.***

3
3
7 Langkah Penanganan COVID-19:  Menghadapi Puncak Arus Mudik

7 Langkah Penanganan COVID-19: Menghadapi Puncak Arus Mudik

Puncak pandemi COVID-19 diperkirakan terjadi pada akhir bulan Mei 2019, bersamaan dengan puncak arus mudik dari kota-kota besar ke daerah asal kaum urban. Seiring dengan perayaan lebaran, lalu lintas pergerakan manusia antardaerah akan terjadi secara besar-besaran.

Baik itu pergerakan dari kota ke desa, antarprovinsi, dari ibukota provinsi ke kabupaten, antarkota/kabupaten, dari kabupaten/kota ke desa, atau antardesa, maupun yang paling sederhana antara satu rumah dengan rumah lainnya. Sebagaimana biasanya, arus mudik yang diperkirakan akan mencapai puluhan juta orang ini, terjadi di sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia.

Pergerakan mudik ini sejatinya merupakan bentuk tradisi dalam rangka menjalin silaturrahmi di antara anggota masyarakat. Tidak ada yang salah dengan tradisi tersebut. Akan tetapi, pergerakan arus mudik dalam tahun pandemi ini dikhawatirkan akan meningkatkan penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Menghadapi potensi penyebaran wabah yang semakin tinggi pada akhir Mei 2020, pemerintah terlihat dilematis dalam mengambil keputusan. Memang telah ada larangan untuk mudik, khususnya bagi ASN. Namun begitu, masih terdapat kekhawatiran karena diprediksi larangan ini tidak akan diperdulikan oleh masyarakat secara umum.

Mengingat hal itu, maka diperlukan langkah antisipasi dalam rangka mengurangi dampak risiko yang semakin fatal terkait arus mudik dan penyebaran COVID-19 pada akhir Mei 2019. Langkah-langkah yang penulis usulkan dijabarkan sebagai berikut.

1 Meningkatkan wewenang garis komando Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum (RSU) pemerintah dan swasta, serta puskesmas.

Sekat-sekat garis komando antarinstansi, baik sesama lembaga pemerintah pusat maupun lembaga pemerintah daerah perlu dihilangkan. Harus diberikan wewenang penuh kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Kementerian Kesehatan untuk bisa mengatur secara langsung seluruh unit terkait di seluruh wilayah Indonesia.

Sekat garis komando ini berpotensi menghambat efektifitas dan efisiensi penanganan puncak pandemi pada arus mudik bulan Mei nanti. Sebagai contoh, sampai saat ini pengadaan dan distribusi masker dan alat pengaman diri (APD) masih kurang koordinasi.

Rantai birokrasi keuangan daerah masih menjadi penghambat. Ketakutan untuk bergerak cepat membelanjakan keuangan daerah adalah implikasi dari melambungnya harga barang yang dikhawatirkan akan menjadi masalah pascapandemi nantinya.

Dengan meningkatkan garis komando, maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bisa mem-backup seluruh Dinas Kesehatan di Daerah maupun RSU pemerintah/swasta dalam merelokasi anggaran dan pembelanjaan anggaran dan barang yang dibutuhkan.

Termasuk di antaranya perlunya wewenang diskresi dalam keadaan tidak terkendali yang memungkinkan untuk belanja barang terlebih dahulu dengan pembayaran dan pengalokasian anggaran menyusul nantinya.

2 Skenario cadangan RSU rujukan dan kesiapan tenaga medis.
Kapasitas dan daya tampung semua RSU rujukan saat ini tidak akan sanggup menampung pasien pada puncak pandemi nantinya. Diperlukan beberapa skenario cadangan dan langkah bertahap yang terukur menuju puncak pandemi. Di antaranya karena RSU rujukan masih terpusat di perkotaan, terutama di ibukota provinsi.

Diperlukan skenario cadangan pertama; satu RSU rujukan untuk menangani lima kabupaten/kota, skenario cadangan kedua berupa satu RSU rujukan untuk menangani tiga kabupaten/kota, dan skenario cadangan ketiga berupa satu RSU rujukan untuk menangani satu kabupaten/kota.

Skenario cadangan ini sangat mendesak untuk diterapkan pada beberapa daerah, yaitu yang memiliki kondisi geografis yang tidak mendukung. Yaitu, lokasi yang memiliki waktu tempuh dari daerah menuju RSU rujukan di atas 3 jam. Sudah ada pasien dalam perawatan (PDP) yang meninggal di perjalanan sebelum sampai di tujuan RSU rujukan.

Pada bulan April 2020, skenario satu RSU rujukan menangani lima kabupaten/kota sudah bisa diterapkan di beberapa propinsi tertentu. Pada bulan Mei skenario satu RSU menangani tiga kabupaten/kota semestinya sudah bisa diterapkan di beberapa provinsi tertentu.

Adapun skenario terburuk di bulan Juni, satu RSU rujukan menangani satu kabupaten/kota. Kita tetap berharap, mudah-mudahan skenario terburuk tidak perlu terjadi. Namun, harus tetap diantisipasi kemungkinan terjadinya.

Untuk semua skenario ini semua RSU harus memiliki daya dukung tenaga medis dan peralatan serta barang-barang yang diperlukan. Manajemen distribusi menjadi sangat penting di sini.

Pada desa-desa tertentu yang secara geografis butuh waktu lama menuju RSU rujukan diperlukan penyiapan terhadap Puskesmas sebagai tempat penanganan awal ataupun pengecekan awal terhadap pasien yang ingin mencek dirinya apakah terpapar virus Corona. Penyiapan ini harus dilakukan sedini mungkin agar tidak terburu-buru nantinya apabila terjadi puncak pandemi.

3 Produksi masal masker, obat, bahan kimia dan alat pelindung diri.
Setiap provinsi harus bisa memproduksi masker, bahan kimia seperti hand sanitizer dan alat pelindung diri. Sedangkan obat-obatan yang diperlukan perlu ditingkatkan produksinya oleh pabrik BUMN maupun swasta. Bila perlu impor juga diperbolehkan.

Beberapa pemerintah daerah, kampus, serta usaha swasta sudah bergerak memproduksi barang kebutuhan penanganan COVID-19. Sayangnya, produksi ini belum terorganisir dengan baik dan belum mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan dan produksi.

Untuk kebutuhan masker dan hand sanitizer minimal 1 keluarga memiliki jumlah minimal keperluan yang dibutuhkan. Saat ini masih banyak rumah tangga yang tidak memiliki masker dan hand sanitizer sama sekali.

Adapun untuk obat-obatan dan alat pelindung diri semua RSU rujukan harus memiliki jumlah sesuai kebutuhan. Manajemen produksi, distribusi dan konsumsi harus ditingkatkan di bawah 1 koordinasi dan komando.

4 Pemantauan pusat keramaian.
Beberapa pusat keramaian yang sama sekali belum bisa dikosongkan adalah pasar tradisional dan terminal angkutan daerah. Hal ini terkait dengan sumber mata pencaharian masyarakat. Sangat sulit untuk menghentikan sepenuhnya pergerakan di sana.

Sebagian pasar tradisional dan terminal yang berada di daerah masih berjalan sebagaimana biasanya. Tidak tanpa ada upaya edukasi untuk pemakaian masker, penyemprotan desinfektan, dan sarana untuk cuci tangan.

Sehingga, kalaupun kesadaran untuk meminimalisir persebaran COVUD-19 itu sudah ada tetapi ketersediaan barang di pasaran tidak mendukung. Pedagang, para supir angkutan dan becak masih bekerja tanpa pengamanan minimal. Padahal, mereka semua berinteraksi dengan puluhan hingga ratusan pelanggan.

Beberapa tempat ibadah yang berpotensi mengumpulkan massa juga belum mengindahkan perlunya pencegahan COVID-19. Ibadah berjamaah masih berlangsung. Sarana ibadah berupa tikar dan karpet masih di tempatnya tanpa adanya kekhawatiran sama sekali.

Merespons hal ini, perlu kembali disosialisasikan dan diawasi agar mereka semua memakai masker, memiliki hand sanitizer, sarana cuci tangan, dan bilik desinfektan. Penyemprotan desinfektan perlu dilakukan setiap hari oleh pemerintah daerah.

Masker selayaknya dibagikan secara gratis. Tikar dan karpet untuk sementara tidak perlu dipergunakan dulu. Di setiap pasar tradisional harus dibangun sarana cuci tangan yang mencukupi. Semua terminal angkutan harus dibangun sarana cuci tangan yang mencukupi.   

5 Kesiapan anggaran.
Beberapa regulasi sudah dipersiapkan, baik regulasi yang sudah ada sebelumnya maupun regulasi yang baru. Semuanya disusun untuk mendukung kesiapan anggaran yang dibutuhkan, terutama di daerah. Penyesuaian telah dilakukan, baik dalam APBN, APBD, maupun dana desa.

Namun, kesiapan anggaran ini belum terkoordinasi dengan baik di beberapa pemerintah daerah. Bisa jadi, kekhawatiran salah langkah maupun adanya ketidakfahaman tentang tata kelola anggaran khusus untuk penanganan bencana yang bisa berujung ke permasalahan hokum, merupakan alasannya.

Untuk itu, diperlukan regulasi yang lebih sederhana, koordinasi yang lebih praktis, dan kenyamanan dalam bekerja; agar relokasi dan alokasi anggaran bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah hukum baru di kemudian hari.

Ketentuan tentang persentase anggaran minimal untuk kesiapsiagaan bencana pada APBN, APBD, hingga dana BOK (bantuan operasional kesehatan) pada puskesmas dan dana desa perlu diatur sedemikian rupa.

  

6 Sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Hingga hari ini, sosialisasi yang dilakukan terasa masih kurang efektif, mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati himbauan pemerintah. Diperlukan dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu sosialisasi dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19.

Masyarakat perlu diedukasi lagi tentang pentingnya pencegahan, nutrisi/rempah-rempah yang perlu dikonsumsi guna meningkatan daya tahan tubuh, serta yang paling penting adalah kesadaran untuk memeriksakan diri apabila terjadi gejala klinis yang merupakan gejala COVID-19.

Selain itu, kegiatan keagamaan secara berjamaah menjadi aktivitas yang paling sulit untuk dihentikan dulu sementara waktu. Untuk itu, prioritas utama edukasi berupa penyadaran pada tokoh agama yang selanjutnya diharapkan melakukan sosialisisi dan penyadaran pada anggota atau jamaahnya.

7 Kerjasama antar lembaga penelitian.
Beberapa lembaga penelitian – khususnya yang berada dalam perguruan tinggi sudah bergerak melakukan penelitian untuk mencari obat ataupun formula mencegah COVID-19. Akan tetapi, gerakan penelitian ini masih berjalan sendiri-sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan pola kerjasama antarlembaga, baik dalam bentuk tukar-menukar informasi maupun kerjasama uji coba. Sehingga, di samping mempercepat penemuan yang diinginkan juga bisa menghemat anggaran pengeluaran.

Kecanggihan teknologi informasi sangat memungkinkan tukar menukar informasi ini. Selain itu, dukungan pendanaan dan aktivitas sektor industri untuk menindaklanjuti penemuan atau inovasi tersebut juga sangat diperlukan.

Demikian beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam rangka mengantisipasi puncak pandemi COVID-19 yang diperkirakan terjadi bersamaan dengan puncak arus mudik pada akhir bulan Mei 2020 nanti. Mudah-mudahan bencana dunia ini segera berakhir.
Amin.

0
0
Tiga Faktor Penting Untuk Menghambat Serangan Wabah COVID-19

Tiga Faktor Penting Untuk Menghambat Serangan Wabah COVID-19

Saya bukanlah dokter kesehatan atau ahli epidemiologi, bukan juga ahli virus (virolog), tapi hanya seorang awam yang merasa gundah melihat kekisruhan yang terjadi di tengah wabah COVID-19 yang tengah melanda dunia – termasuk negeri kita tercinta.

Akibat pesatnya kemajuan teknologi, di mana informasi begitu mudah didapat, justru terkadang membuat kita menjadi gamang dan galau atas berita atau artikel yang kita terima. Kepanikan kita terjadi tidak sekedar karena ganasnya virus yang mematikan, tetapi juga kekhawatiran akibat informasi yang saling tumpang tindih dan kadang saling kontradiktif.

Belum lagi, banyak muncul sikap ketidakpercayaan atas kebijakan pemerintah dalam mengatasi wabah virus ini. Virus yang secara tiba-tiba menyerang orang di lingkungan kita, yang kita kenal, juga yang kita sayangi.

Prediksi Penyebaran Virus

Membaca lansiran berita dari berbagai media, kita mengetahui bahwa merebaknya wabah COVID-19 berawal pada tanggal 2 Maret 2020. Pada hari itu ketika Presiden Joko Widodo memberikan maklumat tentang adanya dua kasus warga Indonesia terkena virus corona.

Penderita COVID-19 yang pertama diketahui ini tinggal di Depok, diduga tertular dari warga negara asing Jepang yang terbang dari Malaysia ke Jakarta. Selanjutnya, terungkap bahwa wabah semakin pesat menyebar, terutama di sekitar Ibukota Jakarta.

Dalam artikelnya, Iqbal Elyazar dan koleganya, seorang peneliti dari Eijkman Institute, memprediksi apabila pemerintah tidak melakukan intervensi, penyebaran virus corona yang terus meningkat berdasarkan deret ukur ini, akan menjangkiti hingga 71.000 orang Indonesia pada akhir April 2020.

Wabah COVID-19 akan semakin merebak dengan cepat menjalar ke seluruh pelosok negeri apabila pemerintah Indonesia tidak menerapkan kebijakan dengan tepat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah, selain belajar dari kasus di beberapa negara yang juga terjangkit virus, juga harus memerhatikan beberapa faktor penting.

Faktor penting tersebut di antaranya ialah kualitas fasilitas kesehatan, faktor luas wilayah dan jumlah penduduk, serta faktor budaya berupa momen atau acara besar yang dapat memicu sebaran wabah semakin luas.

Faktor Kualitas Kesehatan

Dalam hal faktor kualitas kesehatan, yang perlu diperhatikan adalah tentang kualitas tenaga kesehatan, kualitas peralatan, dan juga perlengkapan. Adapun indikator penting yang biasa digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan pemerintah dalam penanganan pasien terkait dengan wabah penyakit adalah indikator CFR (Case Fatality Rate).

Indikator yang juga disebut sebagai tingkat fatalitas tersebut menghitung persentase jumlah pasien/kasus yang meninggal akibat terjangkit virus dibandingkan dengan jumlah pasien/kasus yang terkonfirmasi terkena virus secara positif. Semakin rendah rasio CFR, menandakan kualitas manajemen kesehatan telah memenuhi standar kesehatan yang baik.

Indikator tersebut seolah menjadi indikator utama dalam penanganan wabah virus COVID-19 karena selalu menjadi fokus bagi masyarakat dan dunia. Setiap hari rasio tingkat fatalitas selalu dimutakhirkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization). Di Indonesia, rasio tersebut juga dimutakhirkan setiap hari oleh Satuan Tugas COVID-19 Nasional dan diumumkan oleh juru bicaranya.

Faktor Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Faktor kedua ini terkait dengan mobilitas atau pergerakan penduduk yang dapat membantu mengidentifikasi sebaran virus. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini berbeda dengan virus corona pada awal ditemukan. Akibat mutasi genetik, virus ini tidak lagi ditularkan dari binatang kelelawar kepada manusia, melainkan menular antar manusia.

Dengan demikian pemerintah perlu memperhatikan pergerakan penduduk, terutama penduduk yang disinyalir terjangkit virus atau penduduk yang sehat tetapi bertindak sebagai pembawa virus (carrier). Mereka, disebut juga sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG), justru berpotensi menularkan kepada penduduk yang sehat lainnya.

Sedangkan dalam kaitannya dengan mobilitas ini, perlu juga diperhatikan luas wilayah dan jumlah penduduk yang terjangkit virus, serta kemungkinan mereka melakukan pergerakan. Semakin kecil wilayah tersebut maka semakin besar peluang penyebaran virus di antara para penduduk.

Oleh karena itu, dalam dunia epidemiologi, untuk mengamati penyebaran wabah tidak hanya harus diamati dari tingkat kematian fatal atau Case Fatality Rate (CFR). Akan tetapi, kita perlu juga memperhatikan angka kematian kasar yang dikenal dengan istilah Case Mortality Rate (CMR). 

Angka kematiaan kasar ini adalah sebuah indikator yang menghitung persentase penduduk yang meninggal karena terjangkit virus dibandingkan dengan jumlah populasi di wilayah tersebut.

Adanya indikator CMR ini dapat digunakan untuk secara lebih objektif menganalisis mengapa negara Italia atau Spanyol mengalami serangan wabah begitu cepat dan meningkat dengan drastis?

Hal ini disebabkan oleh luas wilayah dan padatnya jumlah penduduk di negara tersebut. Berarti bisa dibayangkan dengan adanya pergerakan atau mobilitas penduduk, terutama yang terjangkit virus – baik itu yang menunjukkan gejala ataupun OTG, akan makin besar peluang menularkan kepada penduduk yang sehat.

Negara Italia dan Spanyol merupakan negara di Eropa yang memiliki tingkat fatalitas cukup  tinggi. Beruntungnya, negara-negara tersebut juga memiliki standar fasilitas kesehatan yang sangat baik sehingga tingkat kesembuhan penduduknya juga cukup tinggi.

Untuk Indonesia, beberapa wilayah yang perlu dikhawatirkan ialah provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Di antaranya provinsi yang berada di Pulau Jawa. Penduduk di pulau tersebut sangat rentan terkena wabah COVID-19, terutama Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi terpadat di Indonesia.

Oleh karena itu berdasarkan data penyebaran wabah, logis jika Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah episentrum COVID-19 di Indonesia. Selain Provinsi DKI ini, provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa juga memberikan kontribusi terbesar terhadap data wabah secara nasional – baik karena jumlah penduduk yang terkonfirmasi positif menderita virus maupun yang meninggal. Porsinya berkisar hingga 60%.

Faktor Budaya

Salah satu faktor yang juga penting diperhatikan dalam penanganan wabah ini adalah faktor budaya. Dalam budaya, dikenal adanya momen atau acara kegiatan besar yang terjadi di masyarakat. Adanya suatu hari perayaan atau kegiatan besar menimbulkan kerumunan manusia yang saling bersinggungan, yang dapat memicu sebaran virus yang semakin meningkat.

Sebagaimana kita ketahui, China merupakan negeri yang pertama kali mengalami serangan corona. Wabah itupun menular dengan begitu pesat, karena pada saat itu di bulan Januari – Februari sedang terjadi perayaan besar. Banyak masyarakat yang berkumpul untuk merayakan Tahun Baru Masehi dan Hari Raya Tahun Baru China.

Demikian halnya di Indonesia, mengingat penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam, maka bulan April – Mei 2020 diperkirakan menjadi momentum banyaknya pertemuan masyarakat.  Akan terjadi perayaan besar dengan tibanya bulan Ramadhan dan Hari Raya Idhul Fitri. Akan terjadi pergerakan antarwilayah dan pertemuan-pertemuan.

Pada bulan Ramadhan masyarakat muslim akan menjalankan ibadah puasa sebulan penuh di siang hari. Malam harinya, ibadah sholat tarawih berjamaah diadakan di masjid-masjid atau mushola di seluruh pelosok negeri.

Ketika usai berpuasa di siang hari, maka pada sore hari akan banyak bermunculan pasar-pasar yang menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Kerumunan penduduk akan terjadi di sepanjang jalan dalam rangka transaksi makanan di pasar-pasar dadakan tersebut. Dengan demikian akan terjadi pergerakan penduduk yang saling bersentuhan secara besar-besaran pada saat itu.

Demikian pula sebagai puncak acara, pasca sebulan penuh berkegiatan Ramadhan, maka akan diakhiri dengan perayaan Idhul Fitri atau Lebaran. Pada umumnya umat muslim bersama seluruh anggota keluarganya akan berkumpul di lapangan, di banyak tempat, untuk mengadakan Sholat Idhul Fitri Bersama.

Seusai sholat Idhul Fitri tersebut mereka akan berjabat tangan, saling bermaaf-maafan. Dengan demikian, lagi-lagi pergerakan penduduk dan kesengajaan untuk saling bersentuhan satu sama lain terjadi pada saat itu. Mengingat sudah melekatnya tradisi ala Ramadhan dan Idul Fithri ini, rasanya sulit untuk melakukan social disctancing.

Satu hal lagi yang patut diperhatikan, menjelang Hari Raya Idhul Fitri, sesuai tradisi masyarakat akan terjadi eksodus besar-besaran penduduk kota menuju daerah-daerah. Kepulangan ke kampung halaman yang disebut sebagai mudik ini dimotivasi untuk berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara.

Seperti kita ketahui, wilayah kota terutama di Pulau Jawa merupakan daerah episentrum penduduk yang terjangkit atau pembawa virus COVID-19. Dengan adanya mudik dan belajar dari China, bisa dibayangkan betapa mengkhawatirkannya potensi penularan virus corona di Indonesia pada periode April – Mei itu. Sangat bisa tak terkendali dalam hal kecepatan dan jumlah kasusnya.

Epilog

Saat ini, kebijakan pemerintah di Indonesia tampaknya telah memperhatikan ketiga faktor penting tersebut. Hanya saja, indikator yang setiap hari disebut selalu pada masalah angka fatalitas, tanpa menyebut angka kematian kasar yang mempertimbangkan jumlah penduduk dan luasan wilayah.

Bagi penulis, hal itu menimbulkan kekhawatiran karena menambah kepanikan di masyarakat. Semestinya, informasi pun perlu lebih berimbang. Alangkah baiknya jika informasi diimbangi dengan indikator lain yang memperhitungkan luas wilayah dan jumlah penduduk, sehingga masyarakat dapat berlaku tetap waspada dan justru semakin sadar untuk tetap menerapkan physical distancing tanpa merasa panik.

1
0
Virus Mengubah Birokrasi: Dari Kinerja Kehadiran Menjadi Kinerja Nyata

Virus Mengubah Birokrasi: Dari Kinerja Kehadiran Menjadi Kinerja Nyata

“It appears to be a general law that human groups react to external pressure by increased internal coherence.” (Levy,1989)

Saat ini, seluruh dunia sedang berperang dengan makhluk yang bernama virus corona. Menurut situs www.worldometers.info, per 29 Maret 2020, terdapat 663.740 jiwa di seluruh dunia yang terkonfirmasi positif mengidap penyakit terkait virus corona (Covid-19).

Sebagian dari mereka, lebih dari 30.000 orang tepatnya, telah meninggal dunia. Angka tersebut masih terus meningkat secara eksponensial karena cepatnya penyebaran virus tersebut.

Sebagai tambahan, angka yang terkonfirmasi positif hanya semakin menunjukkan keterbatasan kapasitas deteksi dari pemerintahan di seluruh dunia. Berita terbaru yang tidak kalah menakutkan adalah terdapat 8 jenis/strain virus yang berbeda, sehingga jika Anda telah tertular dan dinyatakan sembuh, tidak ada jaminan untuk tidak tertular kembali.

Siapkah Kita?

Terhadap tekanan virus ini, pertanyaannya adalah, seberapa siapkah kita menghadapi external pressure (tekanan berasal dari luar) yang sedemikian hebat? Berapa besar peningkatan internal coherence (keterikatan di dalam) saat menghadapi ancaman ini?

Tidak usah jauh-jauh, ambil contoh di sekitar kita saja. Berapa kali pejabat publik, terutama di awal-awal kasus ini merebak, mengeluarkan pernyataan yang terkesan meremehkan bahaya penyebaran virus?

Berapa persen dari institusi pemerintah yang siap melaksanakan kerja dari rumah (working from home) secara penuh? Berapa kali terjadi miskomunikasi antar instansi yang baik secara langsung maupun tidak langsung menyabotase anjuran presiden untuk jaga jarak dan tetap di rumah?

Beberapa contoh kasus dapat kita lihat, semisal, adanya promosi tiket ke daerah kunjungan wisata, pembatasan transportasi publik, dan operasi pasar sembako murah. Imbasnya, kurva jumlah penderita COVID-19 dipastikan akan terus meningkat dan menyebar karena physical distancing tidak berjalan dengan baik.

Berantakan bukan? Saking kacaunya, ada teman gamer yang bergurau jika menyebarkan pandemi di dalam sebuah permainan simulasi bertajuk Plague.Inc, lebih sulit daripada menyebarkannya di dunia nyata.

Perubahan di Birokrasi

Apapun itu, penulis tetap optimis bahwa pandemi ini akan berakhir. Cepat atau lambatnya, tergantung dari efektifitas koherensi internal kita. Sampai pada titik ini, penulis mencoba mengembangkan imajinasi, apa yang akan kita lakukan setelah itu?

Yang pasti dunia tidak akan sama lagi, termasuk dunia birokrasi. Di birokrasi pemerintahan, setelah pandemi ini berakhir beberapa kondisi tampaknya akan berubah.

Kondisi 1 : Kita akan menyadari bahwa sebenarnya kehadiran kita tidak mutlak diperlukan di kantor, dan berhala yang memanifestasikan diri dalam bentuk mesin pemindai sidik jari sudah tidak relevan lagi. Tunjangan (berbau) kinerja yang selama ini didasarkan pada kehadiran sudah layak untuk dikaji ulang.

Beberapa instansi yang menerapkan kerja dari rumah secara penuh telah berhasil menelurkan embrio berupa sistem pemantauan kinerja yang lebih efektif. Sistem ini (semoga) akan terus dipakai dan disebarkan kepada instansi lain, dan mimpi reformasi birokrasi mengenai merit system yang ideal akan terwujud.

Kondisi 2: Kita akan menyadari bahwa tidak perlu bertatap muka secara fisik untuk berkoordinasi. Teladan yang ditampakkan presiden dengan menggunakan teleconference untuk koordinasi tingkat nasional dan internasional, dan euforia sesaat dari teman-teman ASN yang berlomba membagikan tangkapan layar hasil rapat virtual ke linimasa sudah cukup membuktikan bahwa kita bisa.

Dampaknya tentu ke penghematan anggaran rapat dan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi. Tahun ini mungkin dialihkan ke penanganan wabah, tetapi di masa yang akan datang, penghematan ini (seharusnya) tentu menambah ruang fiskal kita.

Kondisi 3: Kita akan menyadari bahwa ASN yang diperlukan tidak sebanyak yang ada saat ini. Bagi yang terpaksa kerja dari rumah tetapi tidak ditagih kinerja apapun dari kantor, sebaiknya Anda bersiap-siap, karena bisa jadi tugas Anda memang tidak terlalu krusial bagi kantor. Selama ini, beberapa tugas di kantor pemerintahan memang masih belum dirancang dengan baik.

Selain itu, perilaku free rider banyak dijumpai, tetapi sangat sulit untuk ditindak. Keniscayaan penerapan merit system pada kondisi 1 tentu akan dapat menyaring benalu-benalu birokrasi dan jika pemerintah tegas, pasca pandemi adalah saat yang tepat untuk bersih-bersih, dengan skema golden shakehand misalnya.

Kondisi 4: Kita akan menyadari bahwa unit organisasi kita ternyata tidak terlalu penting. Ada atau tidaknya organisasi kita, toh negara tetap jalan, rakyat tetap dapat beraktifitas, dan apa yang kita lakukan selama ini ternyata hanya menghambur-hamburkan uang negara. Atau, lebih parah lagi, ternyata yang kita lakukan selama ini malah memperlambat koherensi internal tadi, dengan penggunaan wewenang yang mengarah kepada pengendalian yang berlebih dan tidak perlu.

Dalam kondisi darurat, pengendalian yang pertama dipangkas adalah pengendalian yang tidak perlu. Dengan kata lain, jika pengendalian yang dicetuskan oleh sebuah unit organisasi dipangkas secara signifikan, maka sebenarnya unit itu tidak perlu ada. Bukankah langkah ini akan membentuk suatu negara yang ideal dari sisi struktur organisasi yang ramping dan fungsional?

Epilog

Dari beberapa kondisi di atas, penulis – tanpa mengesampingkan jumlah korban jiwa yang telah mendahului kita – melihat bahwa, virus ini ternyata malah menjadi katalis yang diperlukan untuk akselerasi reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, mari perkuat koherensi internal di masa yang sulit ini, dan pertahankan yang baik.

Semoga pandemi ini segera berakhir.

13
2
error: