Gelaran Application of International Conference and Communication Technologies (AICT) di Tashkent, Uzbekistan (7-9/10 2020) terasa tidak memiliki gaung yang kuat. Padahal, acara ini didukung penuh oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), lembaga pengamat dan praktisi rekayasa listrik dan elektronika terbesar di dunia. Salah satu poin pentingnya, acara ini secara khusus didedikasikan untuk menghormati warisan keilmuan saintis besar Islam, Muhammad bin Musa Al Khawarizmi.
Sayangnya, pandemi Covid-19 menghalangi kehadiran para ilmuwan, peneliti, dan pebisnis teknologi komunikasi menghadiri apa yang penyelenggara acara tersebut namai sebagai ziarah saintifik (scientific pilgrimage) ke makam dan jejak karya Al Khawarizmi di Khiva, sebuah distrik tak jauh dari Bukhara dan Samarkand.
Kunjungan ini diharapkan menguatkan kembali memori kolektif tentang peran ilmuwan muslim tersebut terutama dalam sumbangsihnya dalam bidang algoritma. Setelah 1200 tahun kehadiran dan kontribusinya, ziarah saintifik tersebut merupakan upaya bersama untuk terus menjaga semangat dan capaian yang diraihnya.
Sumbangsih Al Khawarizmi
Kita tahu kontribusi Al Khawarizmi semudah membuat narasi perjalanan diksi dan makna Aljabar, Algebra, hingga terkini Algoritma. Philip K. Hitti dalam History of The Arabs (2002) secara eksplisit menilai Al-Khawarizmi sebagai salah satu sarjana saintifik muslim terhebat dengan pengaruhnya yang sangat luas.
Di negara-negara Barat, Al-Khawarizmi dikenal dengan sebutan Al Goritmi, Al Gorizmi, Al Cowarizmi, dan sebutan lainnya. Al Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 M di Khawarizm, di daerah Khiva di Uzbekistan.
Sumber: idntimes.com
Pada masanya, Asia Tengah dan sekitarnya berada pada masa kekuasaan Khalifah Al-Ma’mun dari Dinasti Abbasiyah. Pada masa keemasan Abbasiyah, Baghdad dikenal dengan keberadaan dan peran Bait Al Hikmah sebagai pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim. Penghargaan dan apresiasi terhadap Al Khawarizmi setidaknya bisa dilihat dari dua hal.
Pertama, keterjagaan rekognisi atas kontribusi dan pengakuan karya Al Khawarizmi. Derajat pengakuan tersebut bukan hanya penting untuk mendudukkan peran dan sumbangsihnya bagi sains, tetapi juga bagi upaya saling menghargai perkembangan budaya dan peradaban. Upaya dan kehendak seperti ini sering terperangkap pada sikap saling klaim sepihak dan menutup mata pada peran dan kontribusi pihak lain.
Kedua, sebagaimana peradaban, sains adalah juga tentang dialektika dan daur pemikiran. Apresiasi terhadap Al Khawarizmi menegaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi terkini yang banyak bertumpu pada Algoritma banyak berhutang pada akal budi Al Khawarizmi sebagi pencetus dan perekayasanya. Dialektika dan daur pemikaran dalam konteks tersebut mengandaikan betapa luas dan dalam cakupan ide dan pemikiran saintifik di dalamnya.
Pandangan seperti ini sejalan dengan apa yang disampaikan Abdul Salam, iIlmuwan muslim pertama peraih Nobel Fisika. Dalam banquet speech penyerahan Nobel pada Desember 1979, dengan mendasari ucapannya pada QS Al Muluk:3, Salam mengatakan bahwa semakin dalam upaya pencarian yang dilakukan, semakin dalam pesona dan keajaiban sains yang ditemukan.
Abdul Salam dan AICT 2020 seperti ingin meneguhkan satu hal penting, bahwa bukanlah terutama sekali tentang seberapa banyak terobosan ilmiah yang diperlukan oleh perkembangan peradaban.
Namun, lebih dari itu, juga tentang budaya dan lingkungan yang membuat berbagai capaian tersebut mungkin dilakukan dengan menyebarkan dan mendorong metode yang mencari dan menghormati pengetahuan dan pembelajaran baru. Semangat Salam sungguh tepat, dan 1200 tahun sumbangan Al Khawarizmi dalam teknologi komunikasi membuktikan hal tersebut.
Warisan Al Khawrizmi: Berpikir Komputasional
Jejak dan ide Al Khawarizmi tentang algoritma, kini berkembang dengan pesatnya. Algoritma bukan hanya mendasari berkembangnya rupa-rupa perkembangan teknologi termutakhir semacam Internet of Things (IoT) hingga Machine Intelligent System, tapi juga mempengaruhi standar keterampilan manusia.
Berbagai ahli menemukan kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, bekerja sama, berpikir kreatif, dan computational thinking sebagai keterampilan abad 21. Berpikir komputasi adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah, merancang sistem, dengan mengambil konsep dasar seorang ahli teknologi informasi berpikir dalam memecahkan masalah.
Kemampuan ini meliputi empat hal, yakni dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Mulai tahun 2012, Inggris telah mulai menerapkan apa yang dikatakan mereka sebagai computer science pada struktur pembelajaran akademik siswa, menyusul kemudian berbagai negara lain.
Dalam lingkup yang lebih spesifik, pemerintah telah mulai melakukannya, setidaknya mulai pada awal 2019, dengan meluncurkan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi.
Program ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menekankan pada pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS). Sistem Zonasi dijalankan guna memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan.
Upaya ini ditempuh di antaranya karena rendahnya kemampuan siswa dalam merespon perkembangan standar soal dan metode pemecahan masalah. Laporan Programme for International Student Assessment (PISA) pada 2018 (Republika,5/12/2019) menunjukkan bahwa sebanyak 40 persen siswa Indonesia masih berada di bawah kemampuan minimal yang diharapkan.
Secara umum, hanya siswa di wilayah DKI Jakarta dan Yogyakarta yang mampu mendekati nilai rata-rata yang digariskan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) selaku pengampu PISA.
Kondisi ini tentu memerlukan respon yang cepat, konstruktif, dan terarah. Kemampuan berpikir secara komputasional bisa menjadi solusi untuk membangun cara berpikir siswa yang kritis, analitis, dan mengembangkan kerja sama.
Meskipun cara berpikir ini dikatakan tidak menjadikan individu sebagai kepanjangan tangan sepenuhnya dari kecerdasan mesin dan kehilangan jati diri kemanusiaannya, resiko negatif tetap membayangi.
Berpikir komputasional akan bersandingan erat dengan kecerdasan mesin yang lazim dikenal dengan artificial intelligent dan internet of things (IoT). Sebagaimana keajaaban yang dibayangkan Salam, ketakjuban pada kecerdasan mesin juga bisa melenakan.
Padahal, salah satu pesan dasar dari capaian Al Khawarizmi tentang aljabar dan temuan hebatnya yang lain adalah perlunya individu untuk memaknai “al-sifr” (kosong atau hampa).
Dalam kitab hisab al-jabr wa al-muqabala, Al Khawarizmi dengan indah menggambarkan lingkaran kehidupan sebagai al sifr, sebuah derajat kekosongan diri yang mengambil jarak dari nafsu kemanusiaan.
Derajat seperti itu mengembalikan harkat manusia pada makna asali tentang ketiadaaan, disertai kesadaran kekuasaan Ilahi sebagai yang memiliki ketiadaan tersebut. Berpikir komputasional, dengan demikian, eloknya dilihat dan dijalankan dengan menyertakan perspektif al sifr.
“Suatu hari saya bangun dan memberi alasan pada diri sendiri. Anda bisa kalah, tapi hanya untuk belajar bagaimana menang” -Romelu Lukaku-
Sumber: www.skysports.com
Prolog
Kita harus belajar tentang makna kalah dari Romelu Lukaku untuk kemudian menata diri, sebagaimana pengakuannya tentang rasa bersalah pada La Gazetta Dello Sport (detik.com, 24/9/20). Menurutnya, kalah adalah kalah itu sendiri, bukan ilusi menang, bukan pula menghibur diri dengan merasa menang. Namun, lebih dari itu, kalah bukan untuk ditangisi dan rubuh karenanya.
Lukaku merasakan betul pedih kekalahan dan rasa bersalah saat final Liga Eropa pada penghujung Agustus tahun ini melawan Sevilla. Pertandingan itu sendiri sejatinya menyajikan permainan yang seru dengan jumlah gol yang signifikan: 3-2 untuk kemenangan Sevilla.
Dilangsungkan di Rhein Energie Stadion di Cologne, Jerman, pertandingan masih berimbang 2-2 sampai menit ke-73. Dua gol Inter disarangkan oleh pinalti Lukaku dan sundulan Diego Godin. Sementara, Luuk De Jong membuat brace bagi Sevilla dengan sundulannya.
Petaka untuk Inter terjadi pada menit 74. Tendangan akrobatik Diego Carlos membobol gawang Samir Handanovic setelah sebelumnya mengenai kaki Lukaku. Andai saja bola tidak mengenai Lukaku, rasanya bola akan menuju sisi kiri luar gawang Handanovic, dan hasil akhir bisa saja berbicara lain.
Tentu saja, berandai-andai dan membayangkan bola tidak jadi masuk gawang Handanovic sangatlah mudah. Tapi tidak untuk Lukaku dan Inter Milan. Gol Diego Carlos menyegel kemenangan Sevilla, yang kemudian tentu saja berhak mengangkat trofi Liga Eropa untuk kelima kali sekaligus menegaskan dominasi dan hegemoni mereka di liga antarklub kasta kedua di benua biru ini.
Bagi Inter Milan, kegagalan ini menandai puasa mereka mengangkat trofi semenjak terakhir memiliki Coppa Italia pada musim 2010/2011. Bagi klub sebesar Inter, puasa ini terhitung lama. Tidak mengherankan, persiapan dan ambisi entrenador Antonio Conte dan publik Giuseppe Meazza demikian besar untuk memenangkan piala ini.
Penyesalan Bukan Tanpa Akhir
Sementara itu, kepedihan yang lebih dalam tentu saja dialami Lukaku. Uniknya, rentang waktu kegagalan mengangkat trofi Liga Eropa yang dialaminya ternyata sama dengan apa yang terjadi pada Inter Milan. Terhitung sudah sekitar 10 tahun Lukaku tidak mengangkat trofi semenjak terakhir melakukannya di Anderlect, klub lamanya di Belgia.
Tapi, pedih secara personal itu tidak lebih besar dari penyesalannya karena merasa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya gol kekalahan Inter Milan. Pada penyerahan medali juara ke-2, Lukaku menghilang entah ke mana. Pada pengakuannya, Lukaku menyebut tak mampu menanggung beban rasa bersalah itu, hingga ia tidak perlu menampakkan diri pada penyerahan medali.
Seolah tak cukup, Lukaku bukan saja tidak ikut menerima medali, dia bahkan menghilang dari sorotan publik selama 4 (empat) hari setelah final itu dilangsungkan. Jujur, rasanya agak mengherankan melihat kedirian Lukaku dengan pilihan sikapnya yang mellow ini. Tinggi, kekar, dan berperawakan sangar, Lukaku ternyata tak cukup kuat menahan terpaan sedih dan rasa bersalah.
Padahal, Conte selaku manajer tak sepatah katapun menyalahkannya. Conte dan para pemerhati olah raga ini faham, kerap ada kejutan dan kejadian yang tidak terduga dalam permainan sepak bola. Yang tak terduga itu malah kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Dan nyatanya, tepat seperti itulah yang menimpa Lukaku cumInternazionaleMilan.
Tapi begitulah, lakon dan drama perasaan yang dialami saat sedih, kecewa, dan merasa bersalah sangat tidak mudah digambarkan. Pada Lukaku, butuh beberapa hari untuk menenangkan diri sampai kemudian dia menyatakan kalimat “suatu hari saya bangun dan memberi alasan pada diri sendiri. Anda bisa kalah, tapi hanya untuk belajar bagaimana menang”. Bagi saya, ini kalimat ajaib banget.
Pelajaran yang Bisa Dipetik
Setidaknya ada dua hal penting dari quote Lukaku tersebut. Pertama, kesediaan untuk menerima dan berdialog dengan diri sendiri. Sedih yang menimpanya, gloomy yang ditanggungnya, selayaknya tidur yang melenakan kesadaran diri. 4 (empat) hari tapa bratanya dari keinginan untuk menyapa dunia diakhiri dengan menasihati diri sendiri dalam sebentuk alasan untuk menerima kenyataan.
Kalah, rasa sakit itu, tidak pada tempatnya untuk diingkari. Menang dan kalah adalah bagian yang menyatu dalam sebuah pertandingan. Menang adalah sesuatu yang diinginkan sesama kontestan, namun sayangnya pertandingan hanya menyediakan satu tempat saja sebagai pemilik kemenangan. Jika kalah, mau tidak mau harus berbesar hati menerimanya.
Memberi kesadaran akan kekalahan ini, bagi Lukaku, seperti dialog yang menggerakkan ke arah pengembangan diri yang lebih baik. Sebuah kekalahan adalah kemenangan yang tertunda, bisik aforisme klasik itu, dan ini mendasari hal penting kedua.
Pada Lukaku, setelah proses penyadaran diri selama 4 harinya, kekalahan harus diterima sebagai sportivitas dan menjadikannya sebagai sarana belajar untuk kemenangan pada pertandingan berikutnya. Dalam makna yang lebih luas, Romelu Lukaku, eks Manchester United itu, barangkali tengah mencoba menafsir bahagia di tengah kenyataan pahit kekalahan atas Sevilla.
Epilog
Boleh saja orang terpukul atas kenyataan pahit yang dihadapi, Lukaku memilih untuk bangkit dari keterpurukan. Romelu Lukaku menunjukkan pada kita perlunya untuk tetap terus tegak dan menghadapi apapun hasil dan risiko jalan kehidupan yang telah ditempuh.
Jikapun harus jatuh, kalah, dan tidak berhasil, adalah hak dan kewajiban personal kita untuk bangkit kembali dan belajar dari pengalaman masa lalu. Pun dengan semua kesulitan di tengah kondisi pandemik seperti saat ini.
Itu semua menunjukkan kenyataan dan realitas pahit yang terjadi dan harus dihadapi. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama agar mampu bangkit dan keluar dari krisis ini. Wallahu a’lam.
Lama saya menunggu ulasan film “Tilik” yang, di antaranya, mengangkat peran birokrasi di dalamnya. Mungkin sudah ada tapi saya belum menjangkaunya. Jadinya, butuh sebuah keberanian tersendiri untuk sedikit mengulas film ini, tentu bukan dari teknis perfilmannya.
Sederhana masalahnya, film Tilik mungkin tidak akan pernah ada tanpa peran dan ide dasar dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain berperan dalam ide, kontribusi Pemda DIY mengabarkan keberadaan film ini terasa menjadi penting.
Keberanian dan Kesederhanaan
Tilik menjadi istimewa, bagi saya, terutama sekali adalah karena keberanian dan kesederhanaannya. Film ini berani karena menyodorkan hal yang, disadari atau tidak, pada akhirnya berhasil memicu kontroversi dalam berbagai tafsir dan rasa penasaran pemirsanya.
Bagi Wahyu Agung Prasetyo, sutradara film ini, sebagaimana yang dituturkannya pada medcom.id (21/8/20), poin penting dari film Tilik adalah mengenai ironi yang dihumorkan.
Ibu-ibu yang berkerudung disatukan dalam sebuah perjalanan di atas truk. Pembicaraan yang terjadi di antara mereka di sepanjang perjalanan kemudian mengerucut dan “memanas” mengenai sosok Dian.
Beruntung, ritme dialog yang kerap kocak dan sinematografi yang ditampilkan menghindarkan film ini dari banalitas pembicaraan rerumpian.
Potongan-potongan lanskap pedesaan Jogja menghadirkan rasa adem tersendiri, mampu menjadi rem atas dialog Bu Tejo dan Yu Ning yang cenderung menuju rusuh dan gelut.
Padahal, yakinlah, dialog-dialog itu hanya jebakan emosional yang dipasang Wahyu. Jika berhasil terperangkap, kita akan mengasumsikan “Tilik” tak lebih dari film pendek tentang gerundelan dan majelis gosip ibu-ibu.
Film ini adalah sebuah kesederhanaan karena mengangkat hal-hal yang sepele saja sebenarnya: perjalanan para ibu di desa menuju RS untuk mengunjungi bu Lurah yang tengah sakit.
Memang, di belahan kampung lain di pedesaan Pulau Jawa, dan sangat mungkin terjadi juga di kawasan lain, biasa ditemui para Ibu yang berjejalan di bak pick up menuju pengajian, kondangan, menengok orang sakit dan kerabat, bahkan wisata.
Menumpang truk, meski sama-sama tidak beratap, terasa masih lebih “aman” ketimbang menumpang pick up yang tidak bisa memuat banyak orang. Keduanya memang bukan kendaraan untuk penumpang, namun bukan itu masalahnya.
Masalahnya adalah keduanya merupakan moda transportasi yang memiliki “kewajaran” dan pemakluman tersendiri di kampung dan pedesaan.
Maka, menampilkan kewajaran tersebut dalam sebuah film sebenarnya bukan sebuah hal yang unik, apalagi dengan suasana yang penuh kesederhanaan dalam sepanjang film berlangsung. Tapi, keberanian mengangkat yang sederhana dan kemudian menjadi perbincangan luas inilah salah satu capaian “Tilik”.
Didanai oleh Pemda DIY
Namun demikian, di atas semua kualifikasi positif dari produksi film ini, bagi saya, yang paling menarik adalah bahwa film ini didanai oleh Dinas Kebudayaan Pemda DIY. Dalam rilisnya, program pembuatan film pendek yang dijalankan Disbud DIY telah berjalan beberapa waktu. Tilik hanyalah satu dari sekian film lain yang telah lolos seleksi dan mendapatkan pembiayaan dari Pemda DIY.
Film dipandang sebagai bagian dari budaya, dan karenanya perlu didukung dan didanai oleh negara. Lebih spesifik, di Yogyakarta, pemerintah daerah setempat mendapat kekhususan dengan menerima Dana Istimewa yang bisa diperuntukkan untuk kepentingan tertentu sesuai kebutuhan.
Oke, tapi apa yang menarik dan unsur “tidak biasa”nya dari kenyataan tersebut?
Dalam lingkup yang lebih luas, toh entitas kebudayaan telah sedemikian rupa mendapat rekognisi pemerintah dalam struktur kementerian. Dari sini, nilai perhatian terhadap budaya, di mana film berada di dalamnya, mendapat posisi kewajarannya.
Birokrasi yang Adaptif dan Menginspirasi
Karena diproduksi lembaga pemerintah dan berhasil menjadi perhatian luas, saya tidak ingin menemukan asumsi dalam apa yang biasa kita kenal dengan 8 (Delapan) Area Perubahan, sebagai, katakanlah kompas perubahan amanah Reformasi Birokrasi yang menjadi salah satu pesan dalam film ini. Biarlah itu menjadi ranah pembahasan lain.
Namun, dalam film Tilik saya melihat sebuah keberanian dan kesediaan untuk beradaptasi dengan perkembangan. Dengan memberi ruang kreatifitas pada insan film untuk berkembang sesuai kapasitas dan ide kreatifnya, Pemda DIY sesungguhnya tengah menjadikan film sebagai medium komunikasi budaya antara pemerintah dan warga dengan cerdas, adaptif, inspiratif, dan tentu saja berani.
Tema yang dipilih adalah keriuhan emak-emak dalam budaya menengok (tilik) pasien di rumah sakit menggunakan sarana kendaraan niaga (truk). Ini adalah tema yang sangat dekat dengan keseharian, dan bernuansa “di sini”.
Dalam seluruh alurnya, Tilik tidak menampilkan pesan yang kaku dan minim “estetika”, stereotype yang kerap dilabelkan ke, katakanlah, konsep desain komunikasi visual produksi lembaga pemerintah kebanyakan.
Mau bukti? Belum lama di salah satu sudut di ibukota, di dekat salah satu stasiun besarnya, terdapat visual billboard raksasa yang menghadirkan salah satu pejabat kementerian dengan janggal. Kejanggalan terlihat dari seriusnya figur bersangkutan dalam berbicara, tapi tanpa suara yang bisa didengar publik, juga tanpa visual data dukung.
Billboard pinggir jalan memang bukan sarana yang tepat untuk diberi perlengkapan audio penunjang visual iklan layanan masyarakat. Di samping akan berebut suara dengan derum knalpot dan klakson kendaraan, suara yang dikeluarkan bisa mengalihkan perhatian pengguna jalan raya dari fokus berkendara.
Menghadirkan visual bicara tanpa terdengar suaranya, karena salah placement dan ambience, tentu sebuah keanehan serius, mengingat bayangan biaya besar dan kesia-siaan yang dihadirkannya.
Ini hanya salah satu contoh kecil. Memang, bukan head to head yang tepat dengan menghadapkan produksi film pendek yang lebih fleksibel rentang produksi dan media penayangannya dengan sebuah wahana billboard di pinggir jalan. Namun, kaku dan tidak adaptifnya desain komunikasi visual lembaga pemerintah, harus diakui, mudah ditemukan. Untuk satu hal ini, “Tilik” berhasil melampuainya.
Epilog
Dengan kontroversi yang terjadi terkait pesan yang terdapat dalam Tilik, Pemda DIY sesungguhnya menempatkan masyarakat sebagai pihak yang telah “dewasa” dalam bersikap, setidaknya mengajak ke arah itu.
Pemda DIY pasti menghimbau agar warga dan penonton film menghindari perbincangan yang tidak perlu, tapi mereka tidak menempuhnya dengan menghadirkan ceramah agama dan visual yang kaku. Di titik ini, “Tilik” melepaskan diri dari kemungkinan kebosanan dan kekakuan desain visual dan pesan yang ingin disampaikan di dalamnya.
Konteks produksi “Tilik” adalah upaya Pemda DIY dalam membina dan mengembangkan potensi insan perfilman setempat. Mestinya, inisiatif seperti ini bukanlah inisiatif yang hanya mampu dipahami dan dibiayai dengan instrumen keistimewaan: bahwa hanya Pemda DIY yang mampu dan memungkinkan, sementara yang lainnya tidak.
Tilik pastinya bukan produk dan karya satu-satunya dari ajang kompetisi pembuatan film pendek yang dibuat Pemda DIY, bahkan sangat mungkin pemda lainnya juga memiliki.
Film dan ekspresi budaya lainnya, tentu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mewarnai panggung kebudayaan republik tercinta ini. Pemerintah, di sisi lain, perlu memberikan dukungan dan kolaborasi yang lebih intens untuk menjamin keberlangsungannya.
Birokrasi, jika Bu Tejo bisa menggarisbawahi, memang harus solutip…
Dalam konteks pandemi Covid-19 yang tak terprediksi eskalasinya, layanan publik secara digital tengah mendapat ujian nyata. Ujian ini bertumpu pada bagaimana sesungguhnya konsepsi sistem layanan berbasis elektronik dijalankan sesuai dengan amanah regulasi dan bagaimana implementasinya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.
Jika dilihat, belum ada keseragaman dalam merespons urgensi penyediaan layanan digital yang timbul karena terkendalanya layanan secara langsung/tatap muka. Dalam hal ini, pilihan langkah yang dijalankan setiap instansi pemerintah terlihat masih bervariasi.
Dalam menyediakan layanan digital, ada yang masih mencoba-coba membuat terobosan, tidak sesuai konteks kebutuhan, hingga tidak merespons sama sekali.
Bisa jadi, dan sangat mungkin, kondisi demikian dilatari oleh belum adanya platform bersama yang disepakati dan dijalankan bersama mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Peringkat e-Government Indonesia
SPBE sebagai sebuah regulasi, sebagaimana diketahui bersama, mestinya mampu menjadi pedoman bersama mengenai budaya layanan digital yang dijalankan. Sayangnya, budaya ini masih terasa jauh dari harapan. Setidaknya hal ini tercermin dalam beberapa indeks capaian.
Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang peringkat EGDI (E-Government Development Index) dirilis tiap tahunnya. Pada tahun 2018, Indonesia mendapat peringkat ke-107 EGDI. Posisi ini cukup “melegakan” rasanya, karena naik 9 peringkat dibandingkan tahun 2016.
Namun demikian, di kawasan ASEAN Indonesia menempati peringkat ke-7 setelah Vietnam, masih sama seperti tahun 2016. Artinya, head to head dengan Vietnam, Indonesia belum mampu menyalip negara tersebut dalam bidang kualitas pelaksanaan e-government pada kurun waktu 3 tahun.
Sudah ketinggalan dari Vietnam, peringkat Indonesia ini juga masih berada jauh di bawah negara-negara di ASEAN lainnya seperti Singapura (peringkat ke-7 EDGI), Malaysia (peringkat ke-48 EDGI), Brunei Darussalam (peringkat ke-59 EDGI), Thailand (peringkat ke-73 EDGI), dan Filipina (peringkat ke-75 EDGI).
Sementara itu, posisi pertama hingga kelima, berturut-turut diraih oleh Denmark, Australia, Republik Korea, Inggris, dan Swedia. Nilai rata-rata EGDI Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata di regional Asia Tenggara. Indonesia berada pada angka 0,5258 sedangkan rata-rata EGDI di kawasan Asia Tenggara adalah 0,5555.
Data peringkat pelaksanaan e-government ini seyogyanya mampu mendorong semua pihak untuk lebih meningkatkan implementasi e-Government. Kondisi ini juga mengandaikan tantangan tersendiri agar semua pihak meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelaksanaan e-government dan meningkatkan kompetensi.
Kompetensi yang dimaksud ialah di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu, infrastruktur TIK, dan regulasi-regulasi yang tepat juga diperlukan. Lebih jauh dari itu, semua pihak patut memastikan pembangunan e-government sebagai langkah yang tepat, sesuai perkembangan, kebutuhan, dan berbagai faktor terkait.
Problem Administrasi Regulasi SPBE
Jika ditarik mundur, gerak perubahan aparatur negara dilakukan dengan Reformasi Birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Di dalamnya terdapat 8 (delapan) area perubahan, yaitu penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja. Area perubahan ini menjadi target perubahan yang dituju.
Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana di mana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE.
Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK. Sehingga, profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.
Dalam konstruksi POAC (planning, organizing, actuating dan controlling) sebagai perspektif dasar manajemen sebuah organisasi, aspek controlling berada dalam urutan terakhir.
Di sisi lain, dalam tata urutan regulasi, dipahami bahwa dibutuhkan payung hukum secara hirarkis terkait kewenangan dan substansi perihal regulasi terkait. Menjadi pertanyaan ketika aspek controlling ada di depan mendahului rancang bangun dasar manajemen itu sendiri.
Dalam konteks SPBE, Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 mengenai Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diundangkan pada tanggal 24 Januari 2018 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154.
Sementara itu, Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diundangkan pada 5 Oktober 2018 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182.
Dengan kata lain, Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan refleksi betapa lamanya sebuah kebijakan dan regulasi dibangun secara utuh.
Penerapan SPBE dimulai sejak lahirnya Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government. Inpres ini menandai dimulainya musim semi elektronisasi pelayanan publik.
Berbagai Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah seperti berlomba membuat layanan publik secara elektronik. Terbiasa dengan kekagetan atas sesuatu yang baru, konsentrasi untuk membagi fokus pada upaya evaluasi atas program yang dijalankan akhirnya tidak menjadi prioritas.
Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, sebagai platform dasar pengembangan e-government, dan disusul dengan menjamurnya berbagai layanan digital, baru mendapat perangkat evaluasi yang utuh dengan terbitnya Permenpan RB nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Elektronik.
Evaluasi SPBE itu sendiri merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE tersebut.
Rangkaian kebijakan tersebut seperti menegaskan gap dan potret yang tidak utuh tentang pembangunan SPBE. Ketidakutuhan yang terjadi menggambarkan adanya semacam puzzle kebijakan yang tersusun susul menyusul dan dalam beberapa hal menggambarkan overlapping.
Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terbit di penghujung 2018 diharapkan menjadi payung besar manajemen SPBE secara umum.
Dari Perpres ini diharapkan segera lahir aturan teknis yang mendefinisikan berbagai substansi dalam perpres tersebut ke dalam aturan-aturan yang lebih teknis. Menarik untuk ditunggu bersama terbitnya Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat sebagai amanat dan turunan langsung dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tersebut.
Dalam Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 mengenai Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa upaya evaluasi dilakukan untuk mengukur pelaksanaan SPBE pada Istansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Evaluasi ini akan menghasilkan dokumentasi disebut sebagai indeks SPBE.
Indeks ini akan menggambarkan tingkat kematangan (maturitylevel) dalam pelaksanaan SPBE pada instansi Pusat dan Pemerintah daerah itu sendiri. Dari gambaran di atas setidaknya juga dapat dilihat bahwa upaya evaluasi menyeluruh sudah dilakukan ketika payung organisasi pelaksanaan SPBE belum –sepenuhnya–terbentuk.
Tegasnya, instrumen penilaian sudah tersedia, tapi belum ada target dan pemahaman terhadap penilaian tersebut.
Dengan demikian, upaya penilaian tersebut bisa jadi belum dapat sepenuhnya memotret profil utuh pelaksanaan SPBE. Padahal, upaya korektif ini menjadi penting mengingat Indonesia secara umum masih menempati posisi yang belum signifikan dalam pelaksanaan e-government secara internasional.
Integrasi dan Interoperabilitas Data
Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat agaknya menjadi jawaban teknis tentang perlunya integrasi data. Arsitektur SPBE dimaksudkan sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
Sementara itu, Peta Rencana SPBE dimaksudkan sebagai dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
Lebih jauh, integrasi, jika dimaknai paralel dengan keterpaduan, dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 disebutkan sebagai pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE. Sumber daya utama SPBE tentu saja data. Infrastuktur SPBE yang secanggih apapun jika tanpa dukungan data yang memadai adalah hal yang percuma.
Jika data adalah bagian penting dari performa layanan publik, maka hal ini berimpitan dengan tata kelola SPBE selama ini. Belum adanya data kelola SPBE yang terpadu secara nasional menjadi masalah serius yang dihadapi bersama.
Hal ini ditunjukkan dengan hasil kajian Dewan TIK Nasional tahun 2016 terkait belanja TIK yang tidak efisien secara nasional. Total belanja TIK pemerintah untuk perangkat lunak (aplikasi) dan perangkat keras tahun 20l4-2016 mencapai lebih dari Rp.12.700.000.000.000,- (dua belas triliun tujuh ratus miliar Rupiah).
Rata-rata belanja TIK pemerintah sebesar lebih dari Rp.4.230.000.000.000,- (empat triliun dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) per tahun dengan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Ditemukan bahwa 65% dari belanja perangkat lunak (aplikasi) termasuk lisensi perangkat lunak digunakan untuk membangun aplikasi yang sejenis antarinstansi pemerintah.
Sementara itu, berdasarkan survei infrastruktur Pusat Data (datacenter) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 20l8 terdapat 2700 Pusat Data di 630 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Ini berarti rata-rata terdapat 4 Pusat Data pada setiap instansi pemerintah.
Secara nasional utilisasi Pusat Data dan perangkat keras hanya mencapai rata-rata 30% dari kapasitasnya. Fakta ini mengindikasikan terdapat kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah di dalam pengembangan SPBE, sehingga terjadi duplikasi anggaran belanja TIK dan kapasitas TIK yang melebihi kebutuhan.
Kondisi seperti ini juga penulis temui di instansi tempat mengabdi. Kurangnya koordinasi ini ialah pernyataan yang sangat mewakili kondisi yang ada di Kementerian Agama, dan lebih sempit dalam pengelolaan data dan TIK pada Pendidikan Islam.
Epilog
Dengan data-data tersebut, pelajaran yang kiranya bisa diambil adalah bahwa pelaksanaan e-government pada dasarnya bukan hanya tentang layanan teknologi informasi, tapi lebih jauh adalah mengenai budaya, pemahaman, juga konsepsi-proses bisnis yang dijalankan.
Selain itu, menimbang perlunya koordinasi di berbagai sektor layanan, penting ditegakkan sikap untuk mengedepankan integrasi data dan layanan serta kesediaan untuk menjalankan prinsip interoperabilitas (berbagi pakai) data digital. Dua pendekatan ini niscaya mampu mendukung optimalisasi layanan dan, lebih jauh, misi besar organisasi. Wallahu a’lam.
Tulisan ini merupakan resensi dari buku yang berjudul “Kasmaran Berilmu Pengetahuan” yang ditulis oleh Iwan Pranoto dan diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas, pada tahun 2019.
Budaya bernalar adalah budaya yang menempatkan dan menghargai akal sedemikian rupa sehingga pembelajar memiliki kemerdekaan untuk mengembangkan akalnya. Dalam sistem pendidikan kita, penerapan budaya ini dinilai masih jauh dari seharusnya. Diperlukan usaha, kerelaan, dan niat bersama untuk mengembangkannya.
Upaya bersama itu dibutuhkan terutama karena pendidikan menyangkut berbagai hal mendasar dalam kebudayaan. Pendidikan adalah oksigen yang dibutuhkan oleh kebudayaan.
Pun sebaliknya, kebudayaan mewarnai pendidikan dalam berbagai aspeknya. Pendidikan menyediakan perangkat pemahaman untuk mendisiplinkan peserta didik sesuai dengan nilai dan norma yang menjadi panduan.
Namun, perangkat canggih yang disesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan perkembangan tersebut akan kehilangan daya dukung terbesarnya jika tidak ada ekosistem budaya yang menopangnya.
Nilai strategis pendidikan dan daya dukung krusial pendidikan adalah kesatuan yang saling mendukung. Keduanya direkatkan oleh pentingnya hal mendasar, yakni kebernalaran.
Buku ini mengajak pembaca dan semua pihak untuk merayakan dan “menjuarakan”, demikian istilah yang dipakai penulis buku ini, kemampuan bernalar sebagai esensi dan daya gerak hakiki pendidikan.
Kemerdekaan bernalar menempati posisi yang sangat penting dalam keseluruhan makna buku ini. Kemerdekaan bernalar pada anak akan ikut menentukan wujud masa depan bangsa ini bergerak.
Kemerdekaan ini mendesak untuk diwujudkan dalam lingkungan belajar. Saat ini informasi dan perkembangan kurikulum 2013 yang menekankan pentingnya HOTS (high order thinking skills) sudah jamak diketahui. Berbagai langkah penguatan dan penguasaan HOTS juga dilakukan pemerintah.
Dinamika ini selaras dengan tuntutan perkembangan yang menuntut siswa mampu berpikir kritis, kolaboratif, dan inovatif. Namun demikian, dibutuhkan strategi agar lingkungan merdeka dapat terwujud dalam pengajaran.
Berbagai dokumen dan regulasi standar pengajaran sudah ada, tetapi ini masih berfokus pada prosedur administrasi mengajar, hingga guru kerap merasa tersandera dengan dokumen dan administrasi. Kondisi ini menjauhkan siswa dari inti pembelajaran, yakni dalam merawat kemerdekaan berpikir.
Dalam kaitan ini, penulis buku mengangkat pengalaman Kiran Bir Sethi di India dengan metode Design Thinkingnya. Anak, bagi Kiran, harus selalu hidup dengan mimpi dan angannya, anak tidak boleh mengimani kecil hati dan ketidakpercayaan diri.
Kiran dan buku ini menyebutnya ketidakbecusan. Maka, Kiran menekankan pentingnya semangat “aku becus”, yakni sebuah semangat yang menekankan pentingnya kepercayaan diri pada anak untuk menyelesaikan masalah dengan pemikirannya sendiri.
“Aku becus” ditempuh dengan, pertama, kelompok anak menentukan masalah di lingkungannya yang mereka rasa perlu untuk diselesaikan. Seterusnya, mereka diberi keleluasaan untuk mengkhayalkan kemungkinan jawaban untuk permasalahan tersebut.
Sesudah dirasa matang, mereka mewujudkan khayalan tadi dalam serangkaian uji coba. Cerita usaha anak-anak hingga hasil yang dicapai mereka ini dipersilahkan untuk dibagikan ke media oleh mereka sendiri.
Ide deliberatif seperti ini dalam beberapa hal sejalan dengan semangat ‘Merdeka Belajar’ yang digaungkan sejauh ini oleh pemerintah.
Dikedepankannya proses asesmen berdasar sistem penilaian yang lebih utuh dan personal pada siswa, peringkasan 20 hal Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menjadi 1 halaman, dan upaya penguatan fleksibilitas zonasi adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki sistem yang sudah ada.
Dengan sistem penilaian yang yang lebih personal dan utuh, evaluasi terhadap capaian siswa bisa lebih mendasarkan diri pada realitas yang ada. Inilah peluang baik untuk menjalankan pendekatan budaya bernalar.
Melalui budaya tersebut, di satu sisi, siswa diberi keleluasaan untuk mengekspresikan personalitasnya. Sedangkan di sisi lain, lembaga pendidikan diberi kewenangan yang maksimal dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam memberi bimbingan dan pengajaran kepada siswa.
Ditulis oleh Guru Besar Matematika di ITB (Institut Teknologi Bandung), buku ini tidak lantas kehilangan fokus dan perspektif utuh tentang pendidikan. Mengawali buku dengan pertanyaan seputar perspektif eksakta, buku ini membawa dan mengalirkan persoalan-persoalan pendidikan hingga menyentuh berbagai hal.
Pendidikan, misalnya, dianggap gagal dalam membangun perspektif makna kejuangan yang hakiki dan toleran dalam arti sebenarnya (hal. 28), contohnya dalam pendidikan sejarah.
Dalam pelajaran sejarah, siswa dari dini dijejali pemahaman yang monolitik bahwa “kami benar mutlak, liyan salah mutlak”, secara sistematis dan formal. Pemahaman siswa tentang patriotisme akhirnya tumbuh dalam daya benci, kejuangan hasil indoktrinasi, bukan hasil proses bernalar.
Pelajaran sejarah tidak memberi ruang yang cukup untuk membangkitkan daya kritis siswa, hingga informasi dan pengetahuan yang tidak tunggal dan monolitik itu tidak tersampaikan.
Kisah Rahmat Shigeru Ono, tentara Jepang yang membelot ke Indonesia hingga akhir hayatnya tahun kemarin, tidak menjadi bahan kajian di kelas. Padahal, kisah semacam ini bisa menjadi bahan menarik untuk diskusi yang mengedepankan nalar kritis dan sudut beragam.
Penulis buku ini memberi banyak contoh dalam berbagai mata pelajaran lain yang tidak memberi peluang kebernalaran siswa. Pada akhirnya, buku ini melihat sudah saatnya pendidikan sebaiknya menjadi lahan subur bagi segala kebaikan bertumbuh dalam kelas.
Budaya bernalar dengan bersikap kritis, meragukan dan mengajukan pertanyaan kritis, dan mendialogkan apa yang dipahami, perlu diberikan ruang lebih luas.
Bahasa Indonesia
简体中文
繁體中文
Nederlands
English
Filipino
Français
Deutsch
Italiano
日本語
Basa Jawa
한국어
ພາສາລາວ
Latin
മലയാളം
Español
Basa Sunda