Pengendalian Risiko Reputasi Organisasi Sektor Publik Melalui Keunggulan Kompetitif Birokrasi
Pengantar Menurut Louisot J.P. dan Rayner J. dalam buku Managing Risk to Reputation: From Theory To Practice (2010) yang dikutip dari laman CRMS Indonesia, reputasi mencakup persepsi dari stakeholders mengenai seluruh aspek organisasi. Mereka mengajukan sebuah teori...
Budaya dan Konteks Lokal Memengaruhi Pemilihan Sistem Pengendalian: Berkaca dari Sistem Transportasi di Eropa
Kebanyakan sistem, proses, atau konsep yang ada di Indonesia pada dasarnya merupakan adaptasi dari negara-negara maju. Hal itu berlaku baik di organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik di Indonesia. Misalnya, pada perspektif tata kelola, konsep...
Ketidaksamaan Pemahaman Atas Perubahan Kontrak
“Sedikit-sedikit adendum, ini berarti perencananya nggak bagus”, kata seorang pimpinan yang bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) ketika disodorkan perencanaan untuk melakukan adendum sebuah pekerjaan fisik di suatu kantor. “Kalau malaikat yang merencanakan,...
Kembali Ke OSS: Reformasi Birokrasi Revolusioner
Prolog Laporan Bank Dunia yang berjudul "Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs" menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 190 negara dalam hal kemudahan melakukan bisnis tahun 2018. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, posisi ini mengalami kenaikan...
Tujuh Strategi Pencegahan Korupsi PBJ Pasca Modernisasi
Sejarah pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai bagian dari birokrasi Indonesia, telah berusia sama tuanya dengan sejarah birokrasi itu sendiri. Ketika birokrasi pemerintahan masih sangat sederhana, pengaturan PBJ juga masih sederhana. Kemudian, seiring dengan semakin...
Menyoal Perda Trantibum dan Linmas Tingkat Provinsi: Belajar Dari Provinsi Banten
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah (perda), menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum (trantibum), dan perlindungan masyarakat (linmas). Sayangnya, penyelenggaraan trantibum dan linmas di level provinsi terkendala...
Mencapai Konsensus dalam Bidang Perpajakan: Meninjau Ulang Pola Komunikasi Pelaporan Penggunaan Uang Negara
Peralihan Sumber Daya Penerimaan Negara Selama tahun 2016 dan 2017 pajak memiliki porsi yang dominan dalam APBN, yakni masing-masing sebesar 86,2% dan 85,6% dari total penerimaan negara. Fakta ini sangat kontras apabila kita bandingkan dengan zaman orde baru, saat...
Rerangka Konseptual Sistem INSW untuk Meningkatkan Kinerja Perdagangan Internasional di Indonesia
Pada tanggal 30 September 2015, hampir tiga tahun lalu, pemerintah telah meresmikan peluncuran portal Indonesia National Single Window (INSW). Portal tersebut diluncurkan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang terintegrasi ke dalam...
Menuju Money Follows Program Melalui Resource Forum: Studi Kasus Kementerian Keuangan
Prolog Perencanaan dan penganggaran merupakan proses penting suatu organisasi. Dari proses ini, kita bisa mengetahui ke mana arah suatu organisasi. Itulah sebabnya proses ini mesti terus diperbaiki guna merealisasikan perencanaan dan penganggaran yang lebih kredibel,...
Mengantisipasi Persepsi Negatif Masyarakat dalam Penyelenggaraan ASIAN Games 2018
Pengantar The Social Amplification of Risk (SARF) adalah suatu kerangka atau model yang menjelaskan bagaimana peristiwa risiko dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak. SARF adalah cara sistematis untuk mencari penjelasan bahwa suatu peristiwa risiko, melalui...