Kepsek dan Guru ‘Berleha-Leha’ Di Masa Pandemi? NO, WAY!!!

Kepsek dan Guru ‘Berleha-Leha’ Di Masa Pandemi? NO, WAY!!!

Banyak masyarakat beranggapan sejak diberlakukannya pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi, beban kepala sekolah dan guru menjadi jauh berkurang. Seolah-olah lebih santai karena perannya dialihkan kepada orang tua siswa. Bahkan, masyarakat awam menilai kepala sekolah ‘hanya’ tinggal memberi perintah (instruksi) kepada guru, guru tinggal memberi penugasan kepasa siswa secara daring.

Anggapan itu seratus persen tidak benar, berdasarkan diskusi tentang  Peran Kepemimpinan Instruksional Kepsek pada masa Pandemi, tanggal  8 September 2020 bersama Kepala SMAN 26 Jakarta, SMAN 33 Jakarta, Wakasek SMAN 7 Kota Tangerang, Kepala SMAN 1 Gunung Kencana Kab. Lebak, dan Kepala SMAN 1 Ulususua Kab. Nias Selatan (dua SMA terakhir melalui virtual).

Berbagai Kendala dalam Belajar secara Daring

Kegiatan belajar dan mengajar (KBM) pada masa pandemi sangat jauh berbeda dengan belajar mengajar di masa normal, biasanya dari konvensional/tatap muka beralih melalui virtual (online). Implementasi pembelajaran pun tidak luput dari berbagai kendala:

  • jaringan terkadang kurang bagus bahkan akses internet yang sulit
  • mahalnya biaya paket kuota – sebelum ada kebijakan kuota gratis dari pemerintah
  • siswa yang tidak mampu membeli gawai (HP)
  • banyak orang tua yang tidak dapat membantu anaknya belajar karena tidak memahami IT
  • tidak sedikit guru kurang mampu mengoperasikan IT dalam mengajar
  • ada kekhawatiran siswa tidak mendapatkan hasil pembelajaran secara maksimal, baik dari materi pelajaran maupun penugasan-penugasan yang diberikan oleh guru.

Pada era digital, pembelajaran online sangat bergantung pada keberadaan akses jaringan atau internet. Warga belajar dapat mudah mengakses berbagai sumber informasi, membangun komunikasi individu maupun massa secara langsung tanpa terbatas ruang dan waktu.

Namun, bukan berarti dalam pelaksanaannya tanpa kendala, terlebih dirasa SMA dari pelosok daerah seperti di SMAN 1 Gunung Kencana Lebak,  dan cerita yang disampaikan Bapak Perhatikan Giwai, kepala SMAN 1 Ulususua yang lokasinya di daerah terpencil di pulau Nias Selatan, yang paling terdampak jika bicara jaringan karena kawasan berbukit di Gunung Sitoli.

Selain jaringan kurang bagus dan kuota internet terbatas, kemampuan antara guru dalam penguasan IT tidak sama – tidak heran ada guru yang belum terbiasa menggunakan internet, cerita pak Giwai dari Nias Selatan.

Masalah kurikulum, setidaknya sekolah bisa berlega sejak pemerintah menerbitkan Kepmendikbud Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum dalam Kondisi Khusus. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada Kurikulum 2013 (K-13) yaitu adanya pengurangan kompetensi dasar (KD) setiap mapel, fokus pada kompetensi esensial. Sekolah diberi kewenangan sepenuhnya tetap menggunakan K-13, kurikulum darurat, atau menggunakan kurikulum yang disederhanakan secara mandiri sesuai kebutuhan pembelajaran siswa.

Di awal perubahan, siap tidak siap – waktu yang tidak mudah sekolah untuk beradaptasi, terlebih kehadiran siswa baru di kelas 10, sejak awal belajar hanya bisa dilihat melalui virtual. Sekolah kesulitan menentukan alokasi waktu untuk setiap mapel, menentukan perangkat pembelajaran yang cocok dengan kondisi siswa, sarpras yang belum mendukung, serta kemampuan guru dalam menentukan rencana pembelajaran, PR yang bukan sederhana bagi kepsek dan guru.

“Ada juga guru yang tergolong senior terkadang mendapatkan kesulitan untuk menguasai Learning Management System atau Sistem Manajemen Pembelajaran yang dipilih. Kesulitan juga pada materi yang memerlukan praktik di laboratorium untuk Fisika, Kimia, dan Biologi tidak dapat diberikan pada pembelajaran daring.

Selain itu, guru harus bisa bagaimana caranya memilih metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga tidak menimbulkan kebosanan siswa dalam pembelajaran daring,” cerita ibu Emma, wakasek SMAN 7 Tangerang.

Guru Ditantang Kreatif

Melatarbelakangi diskusi dengan Kepala SMA antara lain, pada pembelajaran di SMA kebanyakan orang tua siswa tidak bisa lagi dapat membantu anaknya belajar di rumah karena materi pembelajaran di SMA lebih khusus dan mendalam.

Lalu, bagaimana sekolah mengatur pola pembelajaran dengan lebih mendalam sesuai dengan kemauan siswa pada materi pembelajaran di SMA yang lebih spesifik?

Berdasarkan survei UNICEF pada awal Juni 2020 terhadap 4.016 responden dari 34 provinsi dengan rentang usia 14-24 tahun, bahwa  69 persen peserta didik merasa bosan belajar dari rumah/BDR. Hal ini menjadi tantangan bagi sekolah menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan. Penerapan pembelajaran online juga membuat kepsek dan guru berpikir keras dalam mencari dan memilih model dan metode pembelajaran yang akan digunakan.

Pola komunikasi dan hubungan profesional antara kepala sekolah dan guru juga memberikan dampak pada mutu pendidikan yang dihasilkan di sekolah. Kerja sama antara kepala sekolah dan guru dengan didukung pola komunikasi yang baik, berdampak pada perkembangan sekolah dan hasil belajar siswa yang memuaskan (Firmaningsih, 2015). Salah satu kegagalan kepala sekolah disebabkan oleh rendahnya keterampilan kepala sekolah dalam mengelola organisasi dan sumber daya di dalamnya (Davis: 1998 dalam Lovely: 2004:19).

Kepala SMA memiliki tanggung jawab dan dituntut tidak hanya sebagai educator dan administrator, namun juga berperan manajer dan supervisor yang harus mampu menerapkan manajemen bermutu. Indikasinya adalah iklim kerja dan proses pembelajaran yang konstruktif, berkreasi serta berprestasi, karena dari sini kepsek dapat diukur keberhasilannya.

Kami punya keyakinan, kepsek tetap ingin berupaya sekolah sebagai tempat manusia berubah, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak berpengalaman menjadi berpengalaman, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi, sekolah berandil kuat pada pembentukan kualitas manusia.

Ada sisi Positif

Selama belajar masa pandemi, Purwanto, salah seorang guru mapel bahasa Indonesia SMAN 33 Jakarta mengatakan meski terjadi pengurangan jam pelajaran dari @45 menit/jam pelajaran  menjadi @30 menit/jam pelajaran, jadwal KBM PJJ hanya sampai pukul 12.00. Akan tetapi guru harus menyusun silabus yang esensial, membuat RPP yang disesuaikan dengan kondisi pandemi, bahkan mengisi agenda harian Googleform, karena sekolah juga memantau para guru melalui aplikasi aplikasi Microsoft.

Jangan kaget, kepala SMA jadi “rajin” masuk WAG grup kelas, karena memantau proses pembelajaran yag dilakukan para guru.  Parenting daring dengan wali murid dan siswa pun dilakukan, cerita ibu Novriola, kepala SMAN 33 Jakarta. Menariknya, tidak segan-segan kepsek memantau kinerja gurunya berdasarkan laporan WA siswa untuk memastikan peran guru optimalkah dalam pembelajaran.

“Dengan belajar pandemi, kami mengambil sisi positifnya. Kemampuan SDM sekolah yang kurang, kami beri motivasi guru untuk meningkatkan dan mengembangkan diri seiring dengan tuntutan jaman, maka para guru belajar mandiri. Guru akhirnya melalui tutorial yang disediakan oleh sekolah bekerja sama dengan guru IT. Mereka mau  memperdalam IT nya”, cerita ibu Sri Sariwarni, Kepala SMAN 26 Jakarta.

“Selain itu, guru juga menjadi kreatif dalam memodifikasi teknik dan materi ajar dalam pembelajaran daring,” pak Dadang Suryaman kepala SMAN 1 Gunung Kencana Lebak, menambahkan.

Dengan perubahan belajar secara daring, para kepala SMA sepakat – ada sisi positif, guru mau belajar bahkan berbagi kepada guru lainnya terutama terkait aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran, terlebih jelang era belajar digital nanti. Guru mulai mengenal dan menerapkan aplikasi daring seperti zoom, google classroom, google meet, whatss up, dan email.

Di sisi lain, banyak guru yang kreatif menggunakan pengembangan berbagai aplikasi misalnya Schoology, Webex, Microsoft 365 untuk Edukasi, Aplikasi Telegram, Moodle, e-Sekolahku, Edmodo, LMS, Quipper, Kahoot, Quipper, Simak Sipintar, aplikasi SiGUM (Sistem Informasi Guru Mengajar), bahkan sekolah kreatif membuat apliaksi sendiri. Untuk materi praktik diupayakan tidak membebani siswa, dan tidak berkelompok. Materi dikembangkan secara virtual, guru mengembangkan ke dalam channel Youtube pribadi guru atau berupa PPT dan praktik sederhana dibuat menyenangkan dan bermakna bagi siswa.

Pemberlakuan Kurikulum Darurat (Khusus)

Perberlakuan kurikulum darurat, kepala SMA menyatakan, sekolah melakukan penyesuaian dan pengembangan yang disederhanakan. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah.

SMAN 1 Gunung Kencana, yang berada di ujung barat pulau Jawa, masih mengacu pada kurikulum 2013 yang disesuaikan kondisi. Sebaliknya, SMAN 33 Jakarta membuat perencanaan pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum darurat (kondisi khusus).

“Sekolah membuat perencanaan program pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, materi ajar, dan media pembelajaran daring dengan mengacu pada kurikulum darurat. Silabus yang dikembangkan namun lebih disederhanakan tetap mengacu standar nasional dengan memilih KD yang esensial disesuaikan kondisi peserta didik dan guru,” terang bu Ola.

SMAN 26 mengacu pada Kurikulum 13 yang direvisi serta dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa. Pengembangkan materi ajar dan silabus disederhanakan sesuai dengan SE Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP dan buku saku.

Standar penilaian tidak mengacu pada mastery learning, melainkan pada praktik baik siswa, seperti implementasi nilai nilai kepedulian siswa pada masyarakat yang terimbas secara sosial dan ekonomi di era pandemi atau PSBB awal.

SMAN 7 Kota Tangerang mengembangkan silabus dengan memilih KD-KD yang essensial dan memungkinkan dilaksanakan dengan kondisi dan waktu yang tersedia. Sekolah mengembangkan RPP yang disederhanakan (RPP 1 halaman) yang mengandung minimal 3 hal yaitu tujuan pembelajaran, langkah kegiatan, dan penilaian.

Dalam diskusi, disampaikan upaya mengatasi kendala perencanaan pembelajaran, sekolah menyesuaikan materi dengan kondisi siswa, memilih materi essensial (KI dan KD) atau pokok dalam kurikulum, dan mengaktifkan MGMP sekolah. Sekolah juga menyiapkan materi ajar seperti buku paket/modul, menyediakan wifi gratis, memberikan bantuan paket internet pada guru dan siswa, dan pelatihan PJJ untuk guru.

Dalam membagi alokasi waktu, kepsek meminta guru untuk menyesuaikan dengan kedalaman dan keluasan materi pokok, mengembangkan perangkat, menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dan kemampuan sekolah, serta berdiskusi sesama guru. Terkait dengan banyaknya siswanya tidak punya HP, SMAN 1 Gunung Kencana mampu memberikan peminjaman laptop/tablet dan buku-buku pelajaran bagi siswa.

Secara bertahap, kepsek mengatasi kendala dengan menyiapkan sarpras dari dana BOS dan BOP, memberikan pelatihan dan pendampingan guru, meminta bantuan tenaga IT yang tersedia di sekolah menyiapkan, memanfaatkan internet, menggunakan perangkat pembelajaran, dan kolaborasi dengan guru SMA lain. Kepsek juga membantu guru  dengan memotivasi bahkan memberikan reward berupa pujian dengan memposting praktik baik yang guru lakukan di kelas virtual, untuk dapat ditiru dan menjadi penyemangat guru yang bersangkutan dan guru lainnya.

Evaluasi Pembelajaran/Penilaian

Penilaian hasil belajar adalah sebagai bentuk akuntabilitas program pembelajaran yang diselenggarakan sekolah kepada pemangku kepentingan pendidikan (seperti orang tua siswa dan pemerintah). Hasil penilaian dapat juga memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan.

Kepala SMA sepakat penilaian  atau pengisian angka rapor pada masa pandemi menjadi bahasan yang cukup serius pada internal sekolah, selain kegiatan masalah pembelajaran itu sendiri. Karena hal ini menyangkut prinsip keadilan (equity) dan inklusivitas (inclusivity).

Ada sekolah dalam menilai kemajuan dan hasil belajar dengan melakukan evaluasi kualitatif, ada juga yang melakukan supervisi pembelajaran, diskusi dengan guru, menilai hasil laporan kegiatan, menilai RPP, memberikan ujian atau tes kepada siswa.

Guru menyiapkan perangkat penilaian hasil belajar. Bentuk penilaian hasil belajar yang digunakan adalah berupa tugas proyek, soal esai, dan tes pilihan ganda. Tindak lanjut yang dilakukan setelah penilaian adalah memberikan umpan balik (kepada guru, siswa, orang tua) dan melakukan remedial.

Sedangkan untuk kendala pemahaman AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) dan survei sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) yang akan dimulai pada tahun 2021, ada sekolah yang berencana memberikan pelatihan pemahaman.  AKM adalah (AKM) dan survei karakter yang ditetapkan sebagai pengganti Ujian Nasional (UN). 

Epilog: Simpulan

Ending-nya, dapat disimpulkan bahwa di masa pandemi ternyata sekolah (Kepala Sekolah dan para guru) tidak sekedar leha-leha. Bagaimanapun kepsek bertanggung jawab atas jalannya sekolah, karena kepsek berada di garda terdepan dalam capaian pendidikan anak didiknya.

Edgar Dale (1900-1985), yang pernah menjadi guru dan pengawas sekolah menengah di North Dakota USA, berujar pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar oleh keluarga, masyarakat atau pemerintah melalui bimbingan, pengajaran, pembelajaran dan pelatihan yang berlangsung, baik dilakukan disekolah maupun di luar sekolah sepanjang hidup, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan perannya dalam lingkungan untuk masa yang akan datang.

Kita dapat menyimpulkan apapun yang telah diupayakan sekolah, intinya tetap berupaya menjunjung tinggi semangat pembelajaran dengan membuat suasana belajar yang menyenangkan pada masa pandemi. Dalam kondisi apapun pembelajaran harus terus berjalan karena ilmu pengetahuan itu ada di mana saja, tidak selalu ada di sekolah.

Asalkan kita peka dan mau melihat sekitar kita, maka kita bisa mempelajari segala hal baru yang belum pernah kita temukan.

Terima kasih kepada Tim diskusi: Nurberlian Venus Ali, Idris HM. Noor, Herlinawati, Asri Joko, dan Mega Birli Adhitia

3
0
Bisnis Online: Peluang dan Tata Kelola yang Harus Dibina

Bisnis Online: Peluang dan Tata Kelola yang Harus Dibina

Mewabahnya Covid-19 membuat interaksi sosial masyarakat menjadi jauh berkurang terutama di kota-kota dan daerah yang terkena zona merah Covid-19. Lalu lintas para pedagang antarkota dan antardaerah juga jauh berkurang.

Hal ini terjadi karena salah satu pengelompokan terbesar dari para pasien terpapar Covid-19 adalah para pelaku perjalanan antardaerah. Pengamatan membuktikan bahwa pada lokasi ruang tertutup seperti di dalam kenderaan darat, laut maupun udara sangat rawan terjadi penularan Covid-19.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) turut serta berperan dalam membatasi transaksi perdagangan langsung antarmasyarakat dan antardaerah. PSBB berakibat lalu lintas perdagangan antardaerah menjadi jauh berkurang karena dilarangnya penduduk luar daerah untuk memasuki daerah yang menerapkan PSBB. Demikian juga sebaliknya, penduduk daerah yang menerapkan PSBB dilarang untuk keluar dari daerahnya.

Transaksi Online dan Marketplace

Di sisi lain, sebelum Covid-19 mewabah, sudah terjadi transaksi perdagangan nonkonvensional atau transaksi perdagangan elektronik di mana pihak penjual dan pihak pembeli, kenal atau tidak kenal, bertransaksi jual beli secara elektronik melalui internet. Transaksi terjadi baik melalui media sosial biasa seperti Facebook, Twitter, instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya; maupun melalui website marketplace.

Transaksi jual beli online melalui media sosial biasanya terjadi dalam skala kecil dan dilakukan oleh perorangan. Produksi barang dan omzet penjualan juga masih berskala kecil. Berbeda halnya dengan marketplace. Di samping mengakomodir usaha berskala kecil, marketplace juga mengakomodir produksi dan transasksi berskala besar.

Beberapa situs marketplace yang sangat populer di mata para penggiat bisnis online di antaranya: www.tokopedia.com, www.bukalapak.com, www.olx.com, www.shopee.co.id, www.lazada.com, www.jd.id, www.blibli.com, dan lain sebagainya.

Di masa wabah Covid-19 ini perdagangan online meningkat drastis. Media sosial yang biasanya dipergunakan untuk berinteraksi sosial dengan sesama teman sudah berubah menjadi area publikasi produk dari berbagai produsen. Tidak sedikit yang berhasil memasarkan produknya melalui media sosial ini, terutama pada momen tertentu seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Natal dan Tahun Baru.

Media ini juga berguna untuk memasarkan kebutuhan sehari-hari seperti kue, baju, seragam, pakaian, sepatu, kuliner, makanan minuman, aksesoris, kesehatan, perhisan dan lain sebagainya. Selain itu juga sudah merambah kepada jual beli barang bekas seperti kenderaan pribadi dan barang tidak bergerak seperti rumah.

Marketplace: Peluang dan Masalah

Perdagangan lewat marketplace juga sangat jauh meningkat. Marketplace lebih banyak menawarkan pilihan produk. Hampir semua produk pabrikan sudah menawarkan barangnya lewat marketplace dengan harga yang sangat bersaing di banding dengan toko konvensional.

Watak pemasaran juga sudah jauh berubah. Apabila dulu pemasaran konvensional dilakukan lewat iklan, brosur, papan reklame, sales promosi dan sebagainya. Kini marketing sudah dilakukan secara elektronik. Website dan media sosial sudah menjadi wadah memasarkan produk. Peran-peran marketing konvensional sudah sangat jauh berkurang.

Proses transaksi juga sudah berubah. Apabila perdagangan konvensional harus dilakukan dengan uang cash, maka bisnis online dilakukan dengan transaksi online. Yaitu, melalui transfer bank atau kartu kredit, bahkan sudah ada dengan sistem cicilan. Pembagian peran juga tertata dengan rapi, ditandai dengan munculnya istilah reseller dan dropshipper. Reseller adalah orang atau pihak yang menjual kembali produk orang lain atau supplier.

Sedangkan dropshipper hanya memamerkan atau memajang barang atau link website kepada calon pembeli tanpa harus men-stok barang. Keuntungan dari dropshipper ini adalah tidak memerlukan modal besar, tidak memerlukan kantor dan gudang, serta terbebas dari pembungkusan atau pengemasan dan distribusi produk.

Namun bisnis online ini bukannya tanpa masalah. Ada beberapa masalah yang sering timbul di antaranya kepercayaan, keamanan, dan kepuasan atas produk. Faktor kepercayaan sangat berperan besar dalam transaksi bisnis online. Faktor kepercayaan ini yang menjadikan transaksi online lewat media sosial hanya berkembang besar di kalangan pertemanan.

Bisnis online hanya berkembang pada marketplace yang sudah terkenal, kurang berkembang pada marketplace yang baru berdiri. Faktor kepercayaan ini terganggu akibat banyaknya terjadi penipuan transaksi jual beli di mana pemesanan dan transfer sejumlah uang pembelian sudah dilakukan namun barang tidak dikirim dan tak kunjung datang.

Hal seperti ini sering terjadi. Walaupun konsumen kecewa, tetapi tidak melanjutkan ke proses hukum, hanya mendiamkan saja penipuan ini berjalan terus kepada konsumen yang lain.  Selain itu ada pula faktor keamanan yang terkait dengan jaminan bebas dari bahaya kejahatan elektronik –seperti resiko pencurian data dan hasil transaksi keuangan.

Dengan perkembangan bisnis online yang sedemikian pesat, di mana peran dan kehadiran negara?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut harus kita lihat dulu alasan mengapa negara harus hadir dalam proses bisnis online. Ada 3 faktor besar yang menyebabkan kehadiran negara sangat diperlukan  dalam bisnis online.

Yang pertama adalah solusi ketenagakerjaan. BPS mencatat pada bulan Februari 2020 jumlah pengangguran mencapai 6,88 juta jiwa dari jumlah angkatan kerja 137,91 juta orang. Angka ini diprediksi bertambah menuju tahun 2021 mencapai 12,7 juta orang, sebagai dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Berkembangnya bisnis online diharapkan mengurangi secara signifikan jumlah angka pengangguran, dengan catatan bisnis online yang berkembang pesat diimbangi dengan jumlah transaksi yang memiliki tingkat penyebaran yang luas, bukan hanya berputar-putar pada individu dan kelompok tertentu saja.

Yang kedua adalah potensi pajak. Transasksi bisnis online banyak yang luput dari kutipan atau pembayaran pajak karena komunikasi bisnis terjadi langsung antara konsumen dan supplier tanpa adanya kehadiran negara di antara mereka. Apabila regulasi pajak bisnis online bisa dirumuskan secara adil dan diterima oleh pasar serta tidak memberatkan, maka potensi pajak bisnis online ini bisa dimaksimalkan. Berdasarkan laporan dari Google dan Temasek tahun 2018, nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai US$ 12,2 milyar.

Apabila dihitung dengan kurs Rp. 14.000 pada waktu itu, maka nilai transaksi e-commerce tersebut sebesar Rp. 170,8 trilyun. Dengan memakai angka ini maka potensi pajak PPN saja sudah Rp. 17,08 trilyun. Transaksi e-commerce ini diprediksi akan meningkat menjadi US$ 53 milyar pada tahun 2025.

Yang ketiga adalah pentingnya pembinaan. Beberapa pembinaan yang perlu dilakukan dan harus didukung oleh regulasi dan anggaran APBN adalah sebagai berikut:

Pembinaan usaha

Sebagian besar pelaku bisnis online adalah perorangan yang mencoba belajar sendiri tentang bisnis online, baik melalui pembelajaran dengan teman maupun pembelajaran oleh pihak supplier.

Metode ini kurang maksimal. Diperlukan pembelajaran yang lebih komprehensif dan ini menjadi tugas Kementerian Tenaga Kerja, terutama untuk meningkatkan kompetensi di bidang pemasaran seperti reseller dan dropshipper. Pembinaan ini harus bersifat gratis dan berbentuk online dan memiliki ruang konsultasi yang luas.

Di sisi produsen dan supplier diperlukan pembinaan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi UKM. Sebagian dari produsen dan supplier adalah tidak atau belum memiliki perizinan usaha. Diperlukan pengembangan regulasi perizinan usaha produksi dan distribusi barang yang mana untuk usaha kecil dan menengah biaya perizinan ini harus gratis.

Diperlukan pendataan atas semua website yang sudah ada. Semua website bisnis online dan marketplace harus memiliki izin usaha. Pengurusan izin usaha ini juga harus gratis. Di sisi konsumenpun harus ada pembinaan dalam bertransaksi. Semua website dan marketplace harus menyediakan petunjuk tata cara bertransaksi bisnis online untuk konsumen, terutama kepada para konsumen pemula yang belum paham cara bertransaksi online.

Pembinaan tata kelola pemasaran.

Kementerian Perdagangan harus melakukan pengaturan tentang tata cara pemasaran bisnis online.  Pengaturan pemasaran ini untuk meningkatkan jumlah dan rentang kendali pemasaran, terutama untuk pelaku bisnis online perorangan dan masih mengandalkan pemasaran lewat media sosial biasa.

Tujuannya agar bisa beralih ke metode pemasaran lewat marketplace. Kementerian Perdagangan harus menyediakan satu website yang merupakan kumpulan dari semua website marketplace. Para marketplace ini diwajibkan untuk menerima pemasaran dari semua pelaku perorangan dengan memasukkan semua produk dan barang pihak peorangan tadi ke dalam daftar produk dan barang dari marketplace.

Sehingga, memperluas rentang kendali pasar dari pihak pelaku bisnis perorangan tadi, dari yang semula hanya mengandalkan pemasaran lewat media sosial biasa dikembangkan menjadi pemasaran lewat marketplace. Di sini dibutuhkan tanggung jawab dari pihak bisnis perorangan untuk memproduksi barang yang berkualitas.

Pembinaan standarisasi transaksi keuangan dan barang.

Semua tata cara transaksi keuangan dan barang dari semua bisnis online, baik melalui media sosial biasa maupun lewat marketplace, harus diatur oleh Kementerian Perdagangan untuk menjamin terjadinya transaksi keuangan yang fair dan menghindari penipuan.

Transaksi pembayaran harus diatur di mana penyedia marketplace harus menyediakan rekening marketplace sebagai rekening semua transaksi. Konsumen memesan barang dan mengirimkan biaya pembelian ke rekening marketplace untuk ditahan sementara dan ketika barang sudah sampai di tangan konsumen barulah pembayaran ke pihak supplier dilakukan oleh rekening marketplace.

Apabila masih ada marketplace yang tidak menerapkan maka dilakukan pembekuan sementara izin usaha. Website dan rekening dinonaktifkan sementara. Pola ini untuk menjamin tidak adanya penipuan transaksi pembayaran online yang barangnya tak terkirim.

  • Perlindungan konsumen atas kualitas dan kuantitas barang. Kementerian Perdagangan harus mengatur tentang tata cara pengembalian dan penukaran barang yang tidak sesuai antara barang yang dipesan dengan barang yang dikirimkan. Perlindungan ini untuk meningkatkan kepercayaan publik atas bisnis online yang berkembang.
  • Linking antara program marketplace dan pajak online. Kementerian Perdagangan agar mengembangkan software yang terhubung dengan semua website marketplace dengan tujuan bisa mengakses semua transaksi keuangan dan melakukan pembayaran pajak secara otomatis di setiap transaksi yang terjadi.

Dalam hal ini diperlukan tingkat keamanan yang tinggi sehingga terhindar dari penipuan pajak online. Jaminan keamanan atas transaksi ini harus direalisasikan dengan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dengan pengembangan bisnis online ini, di samping memberikan solusi ketenagakerjaan dan peningkatan penerimaan pajak, juga akan meningkatkan kreasi dan inovasi anak bangsa. Ide-ide kreatif produksi barang yang mereka miliki bisa dipublikasikan dan diperdagangkan secara online lewat fasilitas marketplace yang dibina dan dikembangkan secara bersama oleh pemerintah dan swasta secara saling menguntungkan.

0
0
Stigmatisasi dan Beban Ganda Pasien Covid-19

Stigmatisasi dan Beban Ganda Pasien Covid-19

Hingga saat ini penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia masih menyisakan berbagai tantangan. Dirjen Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI, Achmad Yurianto, menyatakan setidaknya terdapat enam tantangan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Salah satunya adalah munculnya ketakutan, penolakan, dan stigma dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini ke fasilitas pelayanan kesehatan bila bergejala.

Di tengah semakin meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 belakangan ini, ternyata jumlah pasien yang sembuh juga semakin meningkat. Meskipun total kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 271.399 kasus, namun jumlah pasien yang sembuh sebanyak 199.403 orang (data per tanggal 26 September 2020, kawalcovid19.id).

Stigmatisasi Pasien Covid-19 di Masyarakat

Semakin membaiknya tingkat kesembuhan pasien Covid-19 tidak menjadikan permasalahan selesai begitu saja, khususnya bagi para pasien dan keluarganya. Selain berjuang melawan keganasan Covid-19 yang tengah bersarang di tubuh, pasien acapkali juga harus menanggung beban ganda yaitu berjuang melawan stigma negatif dari masyarakat.

Tidak jarang pasien Covid-19 dan keluarganya harus mendapat perlakuan yang diskriminatif dari masyarakat. Meski tidak semua pasien mengalami diskriminasi, tetapi masyarakat umumnya melihat pasien Covid-19 dan keluarganya secara negatif.

Dalam beberapa kasus, para pasien Covid-19 dan keluarganya mendapatkan perlakuan seperti dihindari bahkan sampai dikucilkan. Covid-19 oleh sebagian besar masyarakat masih dipandang sebagai sebuah aib.

Apa yang dialami seorang pasien Covid-19 di salah satu wilayah di Jawa Timur menjadi pelajaran berharga betapa dampak stigma tersebut tidak kalah mengerikan dibanding Covid-19 itu sendiri. Saya mendengarkan penuturan langsung hal tersebut dari teman saya yang menjadi pasien karena virus ini.

Meskipun pasien tersebut sudah menjalani perawatan di salah satu fasilitas kesehatan pemerintah dan dinyatakan sembuh, tetapi dia tetap tidak diterima oleh lingkungannya. Masyarakat di lingkungannya cenderung menghindarinya, bahkan cenderung mengucilkan. Padahal sebelumnya dia merupakan salah satu warga yang sangat dikenal baik oleh warga.

Kondisi yang demikian menjadikannya semakin tertekan hingga memutuskan untuk pindah ke daerah lain. Bahkan ketika ada seseorang yang hendak membeli rumah tinggalnya yang lama, warga sekitar malah cenderung memberikan informasi kepada calon pembeli bahwa pemilik rumah tersebut pernah menjadi pasien Covid-19.

Tidak dapat kita bayangkan jika pasien Covid-19 yang mengalami stigma negatif adalah salah satu warga negara yang kurang beruntung. Seperti mereka yang menggantungkan hidup pada sektor informal dengan besaran pendapatan yang sangat bergantung pada transaksi dengan masyarakat sekitarnya.

Stock of Knowledge Masyarakat dan Stigmatisasi

Stigmatisasi yang terjadi pada pasien Covid-19 tentu tidak serta merta menjadikan masyarakat sebagai pihak yang disalahkan. Sebagaimana diketahui bersama, Covid-19 menjadi sebuah hal baru yang sampai saat ini terus dipelajari oleh banyak pihak dan banyak negara. Sebagai sebuah hal yang baru, maka masyarakat masih belum memiliki stock of knowledge yang memadai untuk bereaksi terhadap Covid-19.

Minimnya stock of knowledge yang dimiliki masyarakat saat ini menjadikan stigma negatif mudah terkonstruksi. Beragamnya tingkat pengetahuan dan lingkup interaksi sosial yang ada di masyarakat menjadikan stigmatisasi terhadap pasien Covid-19 semakin tumbuh subur. Kondisi ini semakin diperparah oleh minimnya informasi yang benar dan valid yang beredar di masyarakat mengenai Covid-19.

Memperbesar kapasitas stock of knowledge masyarakat dengan demikian sangat diperlukan guna mencegah dan menangani stigmatisasi terhadap pasien Covid-19. Berbagai informasi yang benar berkaitan dengan Covid-19 harus tersampaikan kepada masyarakat secara masif dan proporsional.

Hingga saat ini, informasi yang paling sering disampaikan kepada masyarakat adalah yang berkaitan dengan upaya pencegahan maupun penanganan Covid-19. Padahal terdapat salah satu aspek yang tidak kalah penting adalah informasi bahwa pasien yang telah menjalani perawatan dan telah dinyatakan sembuh, tidak berbahaya sepanjang tidak tertular kembali.

Memperhatikan data pasien sembuh yang semakin meningkat, maka permasalahan terkait dengan penerimaan masyarakat terhadap mereka menjadi sangat penting juga.

Manakala stigma negatif terhadap pasien Covid-19 –khususnya yang telah menjalani perawatan dan dinyatakan sembuh– masih melekat kuat di masyarakat, maka seiring dengan jumlah pasien sembuh yang semakin banyak maka tidak menutup kemungkinan permasalahan sosial akan muncul.

Kolaborasi Pemerintah dan Penyintas Covid-19

Pemerintah memiliki peran sangat penting guna memperbesar kapasitas stock of knowledge masyarakat tentang Covid-19. Tidak hanya berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan saja, tetapi juga stigmatisasi terhadap pasien Covid-19 yang telah menjalani perawatan dan dinyatakan sembuh.

Harapannya masyarakat memiliki pengetahuan yang benar mengenai Covid-19 dan penderitanya. Dengan demikian masyarakat tidak hanya dapat hidup berdampingan dengan Covid-19, tetapi juga dapat menghilangkan kerenggangan sosial akibat stigmatisasi.

Upaya tersebut tentu akan menemui banyak tantangan manakala dilakukan oleh pemerintah sendirian. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu menggandeng berbagai pihak guna memenuhi harapan tersebut. Salah satu pihak yang perlu diajak berkolaborasi adalah para penyintas Covid-19 yaitu mereka yang pernah terpapar Covid-19 dan telah dinyatakan sembuh.

Setidaknya, terdapat dua keuntungan yang diperoleh manakala penyintas Covid-19 dilibatkan dapat upaya memperbesar kapasitas stock of knowledge masyarakat.

Pertama, para penyintas Covid-19 tentu mempunyai stock of knowledge yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman berhadapan langsung dengan Covid-19 sekaligus stigmatisasi yang menerpanya. Pengalaman inilah yang penting untuk dibagikan kepada masyarakat.

Kedua, dengan melibatkan para penyintas Covid-19 dalam mengedukasi masyarakat, secara tidak langsung menghapus stigma yang sempat melekat. Mereka yang sebelumnya merasakan diskriminasi di masyarakat, ketika berbagi pengalaman dengan masyarakat maka akan merasa kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Epilog

Permasalahan pandemi Covid-19 ternyata tidak berhenti ketika pasien yang terpapar telah dinyatakan sembuh. Stigmatisasi masyarakat terhadap pasien Covid-19 tidak hanya melekat ketika mereka terpapar, ataupun ketika telah dinyatakan sembuh.

Semua pihak perlu bergandengan tangan untuk menghilangkan stigmatisasi terhadap pasien Covid-19 maupun keluarganya. Pemerintah perlu mengambil peran dengan memfasilitasi para penyintas Covid-19 untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang Covid-19 kepada masyarakat. Dengan demikian stigmatisasi terhadap pasien Covid-19 sedikit demi sedikit dapat terkikis.

4
0
Menyoroti Keberpihakan DJP pada Era Covid-19

Menyoroti Keberpihakan DJP pada Era Covid-19

Melihat tren penambahan pengidap positif covid-19 di Indonesia yang akhir-akhir ini berada pada kisaran 3000-an manusia per hari, seolah memberi sinyal bahwa penyebaran wabah covid-19 masih cenderung bergerak naik hingga waktu yang sulit diprediksi.

Apalagi ditambah ramainya isu RUU HIP, penegakan hukum atas kasus Djoko Tjandra, kontroversi kebakaran gedung Kejagung, kontroversi RUU minerba, distribusi bansos yang tidak tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi minus 5% pada kuartal II, rencana privatisasi IPO subholding Pertamina, tentu poin-poin ini menjadi isu seksi bagi publik.

Publik semakin mempertanyakan kepada siapa keberpihakan pemerintah –terlepas dari pertanyaan apakah respons publik ini digoreng oleh suatu pihak tertentu atau memang muncul secara alami. Konsekuensinya, wajar jika berita yang beredar selama periode Maret hingga September 2020 tidak jauh-jauh dari sentimen negatif masyarakat atas kebijakan pemerintah.

Akan tetapi, sebagai sebuah negara yang menerapkan nilai Pancasila dan demokrasi yang sehat, alangkah baiknya jika kita terbiasa membudayakan tabayyun (buka data dan fakta) terlebih dahulu sebelum terbawa oleh isu. Sehingga, sentimen yang kita berikan dalam menilai kinerja pemerintah memiliki dasar yang jelas (tidak gampang ikut arus suara-suara yang tidak bertanggung jawab).

Sebagai penulis dalam tulisan kali ini, saya berupaya secara netral/obyektif menyoroti keberpihakan Direktorat Jenderal Pajak/DJP selaku pihak pemerintah yang memiliki otoritas di bidang perpajakan. Tujuannya, agar publik bisa mencerna lebih lanjut dan menilai keberpihakan pemerintah.

Mari kita baca bersama bagaimana DJP merespons eksistensi covid-19 yang memiliki efek lintas sektoral (kesehatan, sosial, pendidikan, keamanan, hingga ekonomi). Rupanya, DJP menerapkan kebijakan insentif perpajakan kepada para pelaku usaha dalam berbagai bentuk.

1) Memberi diskon angsuran PPh pasal 25 per bulan sebanyak 30% hingga Juli, kemudian meningkatkan diskon 50% hingga desember

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020, pemerintah secara tegas memberikan potongan 50% pada angsuran pajak PPh pasal 25 per bulannya. Ilustrasinya begini, misal PT B tadinya diharuskan mengangsur PPh pasal 25 sebesar 40 juta rupiah per bulan pada tarif normal. Kini, PT B mendapat hak diskon sebesar 50% dari angka 40 juta (sekitar 20 juta) sehingga PT B hanya perlu mengangsur sisa 20 juta rupiah saja.

Lalu, sah-sah saja jika publik bertanya, “Mengapa tidak sekalian digratiskan angsurannya?” Jawaban saya secara pribadi, tentu saja DJP yang tugas utamanya menghimpun penerimaan utama negara tidak mungkin menggratiskan pajak. Ingat, penerimaan dari sektor Pajak dan Cukai ditargetkan menopang sekitar 73% APBN 2020 pada kondisi normal sebelum covid-19.

Dengan tanggung jawab porsi 73% APBN, saya pikir sangat tidak logis jika DJP menggratiskan angsuran pasal 25 yang berbasis pada “estimasi keuntungan teratur” masyarakat.

Lalu, pertanyaan berikutnya muncul, “Mengapa tidak dari April saja diberlakukan kebijakan diskon 50%, mengapa harus bertahap dari 30%?” Jawaban saya secara pribadi, pada April 2020 lalu belum bisa dipastikan apakah Covid-19 memberikan dampak masif pada pertumbuhan ekonomi secara nasional.

BPS (Badan Pusat Statistik) pada saat itu melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama masih positif. Selanjutnya, ketika BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi minus 5% pada kuartal kedua, maka Menteri Keuangan segera merespons dengan memberi stimulus diskon 50% angsuran PPh pasal 25.

Jika masyarakat mendapat stimulus pengurangan pajak tiap bulan, hal ini berarti menambah kemampuan likuiditas arus kas masyarakat tiap bulannya. Dengan penambahan arus kas bagi sisi perusahaan, perusahaan diharapkan bisa menekan dan menahan laju PHK besar-besaran bagi karyawan.

Dengan penambahan arus kas bagi masyarakat ini, diharapkan mereka tetap mampu mempertahankan daya beli konsumtif untuk menggenjot kelangsungan hidup usaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

2. Menanggung PPh Final 0,5% UMKM hingga Desember 2020  

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020, pemerintah secara tegas menanggung pajak atas penghasilan pengusaha UMKM. Ilustrasinya begini, dalam kondisi normal si Benjo (pengusaha bengkel) mesti menyetor pajak sebesar 0,5% dari omzet bulanan. Kini, Benjo tak perlu lagi menyetor pajak sebesar 0,5% omzet bulanannya karena dianggap telah ditanggung pemerintah.

Jika pengusaha UMKM mendapat stimulus “penggratisan” pajak tiap bulan, hal ini berarti menambah kemampuan likuiditas arus kas pengusaha tersebut tiap bulannya. Dengan penambahan arus kas bagi pengusaha UMKM, usahawan orang pribadi diharapkan bisa tetap mempertahankan kelangsungan siklus hidup usahanya.

Menurut saya kebijakan ini cukup baik. Sektor UMKM sangat perlu ditopang oleh pemerintah karena sektor UMKM mampu memberi kontribusi hingga sekitar 60% terhadap produk domestik bruto/PDB 2019 (jawapos.com).

3. Mewajibkan e-bukpot PPh pasal 23 untuk semua pelaku usaha yang tergolong sebagai PKP

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 368/PJ/2020, seluruh wajib pajak, yang memiliki status sebagai “pengusaha kena pajak atau PKP”, wajib menerbitkan bukti potong dan melaporkan pemotongan PPh pasal 23 secara online jika pada bulan tersebut memiliki aktifitas ekonomi yang tergolong sebagai objek PPh pasal 23.

Perbedaan utama antara e-bukpot dengan e-spt PPh pasal 23 adalah e-bukpot berbasis online, sehingga tidak perlu proses instalasi di desktop komputer. Kemudian perbedaan lainnya, output pelaporan hasil  e-spt belum bisa di-submit di laman resmi DJP. Wajib pajak tetap harus antri ke kantor pajak untuk menyerahkan file berbentuk CSV pada media flashdisk.

Bisa saja wajib pajak mengantarkan file CSV e-spt melalui jasa ekspedisi. Namun tetap saja ada biaya ekspedisi tambahan dan tidak praktis. Dengan diwajibkannya e-bukpot, seluruh wajib pajak PKP bisa memanfaatkan efisiensi waktu dan biaya.

Perlu diingat, istilah PKP tidak hanya melekat pada wajib pajak dengan omzet lebih dari 4,8 milyar rupiah saja. Bisa saja pengusaha UMKM dengan omzet 620 juta setahun melekat status PKP karena zaman dahulu syarat PKP hanya terbatas pada batas 600 juta ke atas saja. Selain itu, UMKM yang karena desakan pihak lain diperbolehkan mengajukan sebagai PKP –meskipun tidak memenuhi syarat omzet di atas 4,8 milyar rupiah setahun.

4. Penerbitan NPWP seketika di lokasi on the spot perbankan

Hal efisien lainnya yang terasa nyata bagi pelaku usaha UMKM adalah proses penerbitan NPWP di lokasi perbankan ketika mengajukan proses peminjaman hutang usaha. Hal ini diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak no 4/PJ/2020.

Jika pada masa-masa sebelumnya, pelaku usaha UMKM harus bolak balik kantor pajak dan lokasi bank, kini pengusaha UMKM yang sedang dalam proses pengajuan kredit dapat langsung memperoleh NPWP tanpa perlu bolak balik.

Namun perlu dicatat, mekanisme ini hanya diperuntukkan perolehan nomornya saja. Jika kita ingin memperoleh kartu fisiknya maka kita harus ke kantor pajak untuk mengkonfirmasi permohonan NPWP secara daring untuk ditukar dengan kartu fisik NPWP.

5. Menanggung PPh pasal 21 bagi karyawan yang memiliki akumulasi take home pay setahun tidak melampaui 200 juta rupiah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 86/PMK.03/2020, pemerintah secara tegas menanggung pajak bagi karyawan yang dalam setahun memiliki total salary tidak melebihi angka 200 juta rupiah.

Ilustrasinya begini, anggap saja si Badu bekerja di PT B dengan gaji sebulan 9 juta rupiah (berarti setahun gajinya bisa dianggap 108 juta). Karena angka 108 juta masih tidak melewati angka 200 juta rupiah, maka pph pasal 21 yang biasanya dipotong dari penghasilan Badu kini tidak perlu dipotong lagi oleh PT B karena dianggap telah ditanggung pemerintah.

Hal ini berlaku hingga Desember 2020. Bahkan jika covid-19 masih memberi dampak masif bagi perekenomian negara, besar kemungkinan kebijakan ini akan diperpanjang. Jika Badu yang bergaji 9 juta sebulan saja tidak dipotong pajak atas gajinya, tentu saja tetangga kita yang rutin bergaji 6 juta, 5 juta, atau 750 ribu jelas tidak perlu dipotong pajak lagi.

6. Memberi layanan tatap muka hanya pada layanan tertentu

Berdasarkan siaran pers pada laman resmi pajak.go.id, DJP memberlakukan layanan tatap muka hanya untuk segelintir layanan tertentu saja –yang memang tidak bisa dilakukan secara daring. Itupun harus didahului SOP pemesanan nomor antrian berbasis online pada laman  kunjung.pajak.go.id per 1 September 2020.

7. Membebaskan PPh pasal 22 Impor dan Menanggung PPN atas impor (pemanfaaatan) barang/jasa terkait keperluan penuntasan Covid-19 hingga masa Desember 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020, pihak rumah sakit atau lingkaran produsen yang melakukan impor barang maupun melakukan peredaran barang kepada para distributor yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi Covid-19 (misalnya obat-obatan dan APD/alat pelindung diri) dibebaskan dari kewajiban pemungutan pph pasal 22.

Sejalan dengan itu, aspek PPN atas kegiatan dengan karakter di atas juga tak perlu dirisaukan oleh pengusaha maupun para konsumen APD (dalam hal ini rumah sakit). PPN dianggap ditanggung pemerintah (tidak dipungut). Konsekuensinya, harga perolehan APD dan obat-obatan bagi pihak rumah sakit (pihak medis) menjadi lebih murah sehingga kapasitas pelayanan medis juga lebih luas.

8. Menerapkan kewajiban PPN pada pelaku usaha platform digital market place (e-commerce)

Berdasarkan Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor 12/PJ/2020, pelaku usaha digital dengan nama besar seperti Netflix, Google, Amazon, hingga Spotify, wajib melakukan kewajiban sehubungan dengan aktifitas sebagai pemungut PPN 10% kepada para konsumen akhir. Respons pun cenderung menyayangkan kebijakan ini.

Maka agar tersedia informasi berimbang, ada yang perlu dipahami juga. PPN memiliki sifat unik yakni konsumen akhirlah yang menanggung pajaknya. Itu berarti bahwa sejatinya nama-nama besar ini tidak terbebani oleh besarnya pajak PPN.

Namun logika sehat kita tentu bisa mencerna, “Kira-kira, apakah masyarakat yang berlangganan Netflix-Spotify dan yang bertransaksi dengan platform Google maupun Amazon, berasal dari kalangan rakyat kecil atau justru kelas menengah ke atas?” Silahkan menilai sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas (dan tentunya tidak terbatas pada 8 kegiatan DJP ini saja), penulis berharap bisa mengarahkan sinyal konstruktif kepada publik agar bisa mencerna dan menilai apakah keberpihakan pemerintah (dalam hal ini melalui DJP) memang tidak pro rakyat kecil atau justru sangat mempertimbangkan kemaslahatan UMKM sebagai ikon rakyat kecil?

Begitu juga di kementerian atau lembaga lainnya, penulis meyakini keberpihakan serupa. Bahkan bisa jadi lebih baik jika publik terbiasa tabayyun dalam mengeksplorasi data-fakta terkait program kerja pemerintah. Pada akhirnya, saya meminjam diksi yang sering Bang Karni Ilyas kumandangkan, “Penulis hanya mengabarkan, biarkan publik yang menilai”.

Referensi:

Peraturan Menteri Keuangan nomor 110/PMK.03/2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMJ CORONA VIRUS DISEASE 2019

Peraturan Menteri Keuangan nomor 86/PMK.03/2020 tentang INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Peraturan Menteri Keuangan nomor 28/PMK.03/2020 tentang PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Peraturan Direktur jenderal Pajak nomor 12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik

Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 368/PJ/2020 tentang PENETAPAN PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ /2017

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA

27
0
Dear Mas Menteri

Dear Mas Menteri

Yang saya kagumi, Mas Menteri Nadiem Makarim.

Mohon izin terpaksa menuliskan surat ini. Sebab saya tak tahu lagi pada siapa harus mencurahkan isi hati. Maklum, ketika Mas Menteri dilantik Pak Jokowi, ekspektasi saya begitu tinggi. Kita sama-sama masih muda. Bedanya cuma satu, saya rakyat biasa, sedangkan panjenengan pembuat kebijakan.

Begini Mas Menteri,

Pertama, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Saya seorang ibu dari 3 anak; usianya 5, 6, dan 7 tahun. Ketiganya tetap bersekolah secara daring di masa pandemi. Nama mereka Emir, Karim, dan Shidqi.

Karim, iya, Karim. Mirip ya dengan nama belakang panjenengan. Semoga nanti ketika dewasa Karim juga sebijak Mas Menteri. Ohiya, Karim dan kakaknya, Emir, saat ini duduk di bangku sekolah dasar.

Selain menjadi ibu, saya juga seorang pekerja di sebuah kantor pemerintah di bilangan Jakarta. Sementara, rumah kediaman keluarga kecil saya berada di bilangan Tangerang Selatan. Ya, kira-kira satu jam setengah lah perjalanan dari kantor ke rumah.

Terus terang dalam surat ini saya lebih memilih memakai kata “saya” ketimbang “kami”. Alasannya sederhana, kegelisahan yang akan saya ceritakan bisa jadi hanya saya sendiri yang mengalami –bukan cerita dari kebanyakan ibu yang bekerja.

Saya memang ndak sempat meriset dulu bagaimana curhat ibu-ibu yang lainnya ya, karena sudah keburu ingin bercerita. Ya, syukur-syukur kalau isi surat ini ternyata mewakili perasaan banyak orang dan kebetulan sempat panjenengan baca, in sya Allah ada manfaatnya.

Bagaimana ceritanya?

Njih, ngapunten. Pembukaannya terlalu lama.
Intinya begini, saya sedang gelisah. Dalam situasi pandemi ini, ketika banyak hal harus ditata ulang kembali, soal pendidikan anak-anak pun jadi ndak asyik lagi. Bukan, saya bukan mau memprotes kapan anak saya diizinkan sekolah lagi supaya saya bisa leluasa bekerja di jam kerja.

Akan tetapi, cerita saya adalah soal pressure yang masih tinggi yang saat ini masih saya alami. Kalau boleh cerita mas, di tengah situasi pandemi yang belum terkendali (katanya, gelombang satu saja bahkan belum sampai puncaknya), atas nama pengabdian kepada negara saya masih tetap harus bekerja.

Ya, saya tidak bisa sepenuhnya WFH. Pekerjaan masih menuntut saya mondar-mandir dari Tangsel ke Jakarta, mengarungi lautan persebaran virus corona yang tidak terdeteksi secara kasat mata. Alhamdulillah, untungnya saya dan keluarga masih terlindungi dari serangan penyakit ini.

Saya yakin Mas Menteri pun memahami, risiko yang kita hadapi bukan hanya soal penyakit yang menyerang fisik. Lebih dari itu, soal kecemasan dan persoalan kesehatan mental lainnya. Khususnya buat perempuan pekerja seperti saya.

Seorang teman saya yang hobi membaca bercerita, ternyata trennya di berbagai negara para wanita lebih rentan mengalami depresi. Saya juga hampir mengalaminya.

Bayangkan mas, ketika sepanjang perjalanan, berada di kantor, hingga sampai di rumah lagi, ada banyak alasan untuk khawatir. Kalau sampai menjadi pembawa virus bagaimana? Sungguh membahayakan orang-orang yang tersayang.

Tapi, cerita belum selesai sampai di sini. Tiba di rumah, saya masih harus mendampingi ananda untuk belajar. Ada materi yang harus dibaca, ditonton, atau dipraktikkan. Memang, mendampingi anak belajar membuat saya menyadari satu hal. Guru-guru mereka ternyata kreatif sekali. Mengagumkan.  

Lumayan lah jadi mewujudkan mimpi sejak dulu kala soal pendidikan yang bisa didapatkan dari mana saja. Kan sedang Revolusi Industri 4.0 ya, katanya. Meskipun begitu, rasa-rasanya ada yang hilang ketika anak-anak tidak bersua kawan sebaya dan bertemu langsung dengan gurunya.

Tapi saya memaklumi. Alhamdulillah teknologi informasi sangat membantu untuk bisa tetap belajar dan berinteraksi. Ya, memang lebih melelahkan bagi saya orang tua yang harus mendampingi. Namun tak mengapa karena saya bisa lebih terlibat dalam pendidikan mereka.

Hanya satu yang saya sayangkan. Dengan keterbatasan ini, mengapa tugas sekolah tidak dikurangi. Sudah tidak berkurang, lalu sebagian guru masih kaku. “Tolong, tugas ananda dikumpulkan hari ini juga, jangan ditunda-tunda”, begitu bunyi pesan salah satu guru di grup WA.

Izinkan saya berteriak dalam hati ketika membacanya ya…. Hwaaaaa!

Ingin sekali membalas pesan itu seperti ini, “Tahukah Bapak/Ibu Guru, saya ini meninggalkan ananda di rumah setiap pagi sebelum bekerja saja, rasanya sudah cukup gelisah.”

“Nanti di kantor fokus tetap harus tinggi karena instansi saya sedang dituntut perannya buat penanganan pandemi. Lalu di senja hari, sepulang bermacet ria ala jalanan kota Jakarta, masih harus jadi perempuan sakti –secara instan mengisi baterai energi dan semangat untuk mendampingi ananda belajar di malam hari.”

Beneran deh, ndak asyik sekali waktu tiba-tiba dapat japri, “Bunda, tolong ananda segera kumpulkan tugas sebelum jam 20.00 malam ini.”

Duh, kirain cuma bos-bos yang kolonial yang sekaku itu. Ternyata di sekolah masih ada juga guru yang begitu. Padahal kuliah dengan metode online saja sudah membebaskan mahasiswanya menyesuaikan kapan bisa membaca materi, mengerjakan tugas, dan mengumpulkannya.

Asalkan masih dalam batas waktu seminggu. Jungkir balik begadang pun gakpapa deh. Yang penting, benar-benar belajar dan secara jujur mengerjakan tugas. Batasannya juga sudah dilonggarkan jadi seminggu.

Itu kuliah. Mandiri. Lha, masa iya anak SD yang butuh pendampingan dari orang tuanya tidak lebih diringankan?

Come on, please.

Kalau begini, lama-lama sekolahnya anak-anak mendingan home learning saja sekalian. Ndak perlu mengikuti kurikulum sekolah yang sepertinya memang belum disesuaikan dengan situasi pandemi. Yang penting anak saya nanti bisa lulus ujian persamaan.

But, wait.

Sepertinya sulit. Setelah mengikuti sebuah kursus daring tentang Home Learning Education di United Kingdom, saya baru menyadari bahwa belajar di rumah lepas dari kurikulum nasional itu lebih sulit dan menantang daripada sekolah konvensional.

Ditambah lagi kekhawatiran, jangan-jangan homeschooling di Indonesia kualitasnya masih dipandang sebelah mata. Atau bisa jadi, saya dan keluarga sebenarnya belum siap menjalaninya. Ya, saat ini sepertinya tetap menjadi murid sekolah biasa masih menjadi pilihan yang terbaik.

Mas Menteri,

Makasih masih setia membaca hingga paragraf ini. Sabar ya, tinggal sedikit lagi. Saya masih penasaran, bagaimana kekisruhan ini bisa terjadi.

Saya punya teman seorang guru, yang juga curhat bahwa tugasnya makin berat dan stressing dalam situasi pendidikan jarak jauh (PJJ) sekarang ini. Pekerjaannya tak kenal waktu. Dia juga kelelahan fisik dan mental menyusun bahan pelajaran, mengoreksi, melaporkan, dan berinteraksi dengan para wali murid lewat WA.

Sejujurnya, walimurid seperti saya ini kadangkala memang kejam, banyak protes pada guru-guru. Apalagi yang di sekolah swasta, feel-nya beda. Mbayar. Mahal.

Bisa jadi, orang tua seperti saya ini memang yang bikin guru makin lelah. Bagaimana tidak, ketika hari-hari kerja saya begitu menguras waktu dan tenaga, terpaksa anak saya baru sempat merapel pelajaran dan setor tugas seminggu sekali. Beberapa kali Emir dan Karim begadang hingga tengah malam karena belajar.

Bukan apa-apa, selain karena sungkan pada gurunya, saya juga ingin mengurangi beban yang sudah berhari-hari dirasakan. Ya, tapi tetap saja pengorbanan ini belum cukup memuaskan. Buktinya, saya masih kena tegur dari wali kelas, “Tolong Bunda, tugasnya jangan lagi terlambat disetorkan.”

Kalau begitu Mas Menteri, mas kan yang di urusan pendidikan punya jabatan paling tinggi. Harus bagaimana ini? Apa jangan-jangan masalahnya karena kurikulum yang tidak diganti? Mungkin harusnya memang segera disesuaikan karena pandemi.

Ah, jadi ingat sebuah cerita dari seniorku, pengamatannya selama menyekolahkan anaknya di Australia. “Di sana itu, walaupun libur sekolah berbulan-bulan, anak-anak ya tetap pintar. Negaranya juga tetap jadi negara maju.”

….

Lalu bagaimana? Ah sudah, saya manut saja Mas Menteri mau melanjutkan bagaimana. Bisa cerita saja rasanya sudah lega sekali. Hihi. Maklum, bagi saya menulis itu salah satu cara meluapkan emosi.

….

Akhirnya, inilah penghujung surat saya. Terima kasih.
Selamat istirahat njih Mas Menteri. Salam buat anak istri.

Tetap sabar, stay safe, dan stay healthy.

3
0
Tax Crisis Management, Pemahaman Penting Bagi Wajib Pajak

Tax Crisis Management, Pemahaman Penting Bagi Wajib Pajak

Krisis keuangan pastilah pernah dirasakan di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Salah satu krisis yang pernah menimpa negara kita adalah krisis moneter tahun 1998 dan dampak krisis keuangan global di tahun 2008. Perbedaan keduanya ialah tingkat keterpurukan akibat krisis 2008 di Indonesia hanya berlangsung dalam jangka pendek.

Permasalahan krisis kembali muncul, kali ini lebih kompleks, semenjak dimulainya pandemi covid-19 dengan titik awal di Kota Wuhan Tiongkok pada Desember 2019. Kehadiran virus corona yang menyerang hampir seluruh dunia itu berdampak secara domino. Dampak besar yang dirasakan bagi masyarakat adalah masalah kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.

Mengganggu Keuangan Negara

Dalam bidang kesehatan, hingga saat ini lonjakan jumlah kasus terkonfirmasi positif terus meningkat. Covid-19 masih merajalela. Interaksi antarmanusia pun dibatasi, meskipun pergerakan dalam era adaptasi kebiasaan baru telah dimulai dengan ekspektasi ekonomi menggeliat kembali.

Akan tetapi, dampak pada perekonomian masih melambat bahkan menurun tajam. Dalam sektor keuangan dan pada sektor rill terjadi penurunan kinerja (Kemenkeu, 2020). Krisis bisa muncul baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat mengganggu keuangan negara.

Oleh karenanya, diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut dengan kebijakan yang tetap. Salah satu kebijakan yang disarankan oleh OECD (2020) ialah memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas pajak.

Fasilitas ini dapat berupa penurunan tarif pajak, penambahan tenggang waktu, pelaporan secara online, ataupun berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Pajak sewaktu-waktu. Artinya, pemanfaatan teknologi harus terus berkembang sejalan dengan penataan ulang sistem perpajakan secara internal.

Pajak, Sektor Penopang

Pada banyak negara, sektor perpajakan masih menjadi harapan terbesar untuk menopang keuangan negara –meskipun pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa.

Negara-negara yang terdampak krisis akibat pandemi terus memantau perkembangan dan membuat kebijakan secara masif untuk menyelamatkan warganya, sekaligus menjaga kondisi ekonominya.

Di Indonesia sendiri, target penerimaan pajak yang sebelumnya dianggarkan mencapai lebih dari 2000 triliun Rupiah kemudian mengalami restrukturisasi. Pemerintah mengambil kebijakan refocusing anggaran untuk menyelesaikan kasus pandemi, mengutamakan keselamatan masyarakat sekaligus perekonomian negara.

Di bidang perpajakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan kebijakan Insentif Pajak yang tertuang dalam PMK-44/PMK.03/2020 dan Pemberian Fasilitas Pajak  terhadap Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 (PMK 28/PMK.03/2020).

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong wajib pajak tetap patuh tetapi juga terbantu dalam membayar serta melaporkan pajaknya, tanpa merasa terbebani karena pemasukan finansial cukup susah saat ini.

Mari memantau sejenak perkembangan pemanfaatan fasilitas pajak oleh wajib pajak di Indonesia. Berdasarkan laporan dari DJP, baru sekitar 70% wajib pajak yang sudah menyampaikan laporan pemanfaatan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan PPh final DTP.

Sumber: e-reporting Direktorat Jenderal Pajak (2020)

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa insentif pajak belum sepenuhnya disetujui dengan alasan klasifikasi lapangan usaha (KLU) tidak memenuhi kriteria dalam PMK dan karena SPT Tahunan 2018 belum disampaikan.

Dari sini tampak bahwa alasan utama ditolaknya permohonan pemanfaatan fasilitas pajak adalah wajib pajak yang tak paham atas syarat yang harus dipenuhi, peraturan yang masih susah dipahami,  serta ketakutan dari wajib pajak -jika mengajukan permohonan insentif justru takut ditagih kewajiban pembayaran pajaknya kemudian.

Pendampingan Perpajakan

Salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah pendampingan administrasi perpajakan. Menurut Suandy (2011), tujuan  manajemen  pajak  dapat  dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan dengan benar segala ketentuan perpajakan dan upaya efisiensi   pajak   penghasilan   untuk   dapat   mencapai   laba   dan   likuiditas   yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan  cara menerapkan secara efektif fungsi-fingsi    manajemen    pajak; meliputi tax    planning,   tax implementation, dan tax control. Selanjutnya, langkah-langkah yang yang bisa dilakukan oleh wajib pajak, terutama WP badan, dalam situasi krisis antara lain:

Pertama, pahami skenario atas dampak krisis terhadap perusahaan. Dampak ini terutama pada kinerja perusahaan. Lakukan perencanaan pajak (tax planning) yang baik. Perencanaan pajak  adalah langkah  awal  yang dilakukan dalam upaya efisiensi pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai (PPN).

Perencanaan tersebut juga menjadi bagian dari penyusunan strategi  penghematan  pajak.  Langkah awalnya ialah memperhatikan laporan arus kas dan laba rugi perusahaan –apakah mengalami penurunan kinerja. Selanjutnya, melakukan pemetaan bagian apa saja yang terdampak –termasuk dalam pembayaran beban pajak pada saatnya.

Kedua, pada tahap implementasi (tax implementation) perlu dilakukan edukasi yang secukupnya atas peraturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan krisis yang sedang terjadi.

Di Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif dan fasilitas perpajakan. Untuk memaksimalkan efektivitasnya, setiap sasaran kebijakan perlu dipahami dan dimanfaatkan. Jika belum paham, diperlukan pendampingan yang baik. Pendampingan ini dapat diberikan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun dengan memerankan Konsultan Pajak.

Ketiga, kepatuhan akan peraturan harus dijaga. Berbagai kebijakan maupun ketentuan hukum perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta hubungan kontrak kerja dengan pihak lain di masa krisis tetap harus menjadi perhatian.

Apabila terjadi kesalahpahaman, ketidaktahuan bahkan tidak update atas aturan maka risiko ketidakpatuhan dapat terjadi. Sehingga, potensi sengketa pajak akan meningkat. Oleh karenanya, manajemen perpajakan tidak hanya menghitung berapa beban pajak yang dikeluarkan saat masa krisis, namun sanksi hukum juga harus menjadi perhatian.

Keempat, membuat kontrol dan aktivitas perpajakan yang telah dirancang selama krisis –apakah sudah efektif dan efisien, dan sesuai dengan peraturan.

Fungsi pengendalian pajak (tax control) atau tax audit dan tax review inidapat dilakukan secara triangulasi dengan mengolah data secara internal dan eksternal. Konsultan pajak, manager, auditor atau bahkan otoritas pajak sekalipun perlu memastikan tidak terjadi penolakan atau bahkan sengketa pajak di masa krisis.

Epilog

Manajemen perpajakan yang mumpuni adalah pekerjaan penting dalam segala situasi. Terlebih dalam kondisi krisis ketika tekanan yang dihadapi semakin tinggi. Di sisi lain, wajib pajak juga harus lebih siap menghadapi krisis sebelum ia datang –sehingga tidak mengalami kerugian yang semakin besar.

Manajemen perpajakan dapat masuk dalam agenda rencana strategi perusahaan dengan membuat suatu catatan bahwa risiko dapat terjadi juga di bidang perpajakan, bahkan untuk sengketa pajak yang mengarah pada sanksi.

Para wajib pajak tidak perlu takut melakukan konsultasi terhadap konsultan pajak atau otoritas pajak, terutama dalam hal ekonomi dan keuangan yang melibatkan unsur pajak di dalamnya. Era adaptasi baru pasca covid-19 merupakan momentum untuk wajib pajak berbenah, meningkatkan pengetahuan dan tidak malu untuk menyampaian keluh kesah atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Hal ini akan membantu memahami kemudian memanfaatkan fasilitas pajak yang disediakan. Dengan demikian maka kebijakan pemerintah akan efektif dan lebih menguntungkan kedua belah pihak, yaitu tercapainya target penerimaan dan wajib pajak dapat menikmati keringanan yang mengurangi beban.

Harapan lain jika wajib pajak mampu mengorganisir perpajakan secara konsisten maka tidak akan terjadi kesulitan yang teramat dalam meskipun krisis menerpa. Dengan terus melihat kebijakan pemerintah yang akan diberikan, hal ini berkaitan juga dengan sustainability wajib pajak, khususnya yang berbentuk badan.

0
0
error: