Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Sekolah

Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Sekolah

Pandemi COVID-19 telah merubah banyak sektor kehidupan manusia, salah satunya karena kehadiran wabah ini mengharuskan manusia beraktivitas dari rumah. Banyak sektor terdampak dari pandemi ini, tak terkecuali sektor pendidikan. Dalam masa pandemi, pendidikan harus tetap berjalan bagaimanapun caranya. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah.

Awal Pembelajaran dari Rumah

Pelaksanaan pembelajaran dari rumah telah berlangsung selama sebulan lebih. Untuk memperlancar proses belajar dari rumah tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya. Salah satunya dengan meluncurkan Acara Program Belajar dari Rumah melalui TVRI yang menayangkan materi untuk semua jenjang pendidikan.

Minggu-minggu pertama penerapan belajar dari rumah, peserta didik, guru, dan orang tua merasa senang. Anak merasa senang karena mereka tidak harus bangun pagi untuk mandi dan berangkat ke sekolah. Cukup dengan menggunakan pakaian seadanya, anak-anak dapat mengikuti pembelajaran secara online.

Begitupun para guru, mereka dapat menyusun media pembelajaran online dari rumah bagi siswanya. Orang tua pun cenderung menikmati mendampingi sang anak belajar dari rumah. Orang tua dapat berinteraksi intens dengan anaknya, sehingga melihat perkembangan anak mereka secara langsung.

Dampak Bagi Peserta Didik dan Orang Tua

Namun, seiring berjalannya waktu, ketiganya mulai dihadapkan pada permasalahan yang berbeda-beda. Anak didik mulai jenuh karena tidak dapat melakukan interaksi dengan teman sebaya.

Hal itu dibuktikan oleh hasil survey yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada pertengahan April 2020 lalu, yang menyatakan sebanyak 76,7% anak tidak menyukai proses pembelajaran dari rumah. Penyebabnya, minimnya interaksi dengan teman sebaya serta menumpuknya tugas yang diberikan oleh guru.

Anakpun mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut karena minimnya interaksi siswa dengan guru. Hasil survey yang sama juga menjelaskan bahwa selama proses pembelajaran dari rumah, interaksi yang terjadi antara guru dan siswa hanya sebanyak 20 persen, itupun hanya interaksi pemberian dan menagih tugas.

Ada yang hilang dalam mekanisme belajar dari rumah, yaitu proses belajar mengajar – dalam hal ini proses guru menjelaskan materi. Orang tua harus mengambil alih peran tersebut. Peran orang tua tidak lagi hanya untuk mendampingi anak, tetapi juga harus mampu menjadi guru yang menjelaskan materi kepada sang anak.

Hal ini belakangan banyak dikeluhkan oleh para orang tua. Biasanya para orang tua hanya menitipkan anak mereka ke sekolah, lalu menuntut sekolah jika terjadi sesuatu yang salah dengan anaknya. Sekarang, mereka pun harus merasakan betapa sulitnya mendidik sekaligus mengajar anaknya.

Dampak Bagi Guru

COVID-19 tidak hanya berdampak pada peserta didik, tetapi juga pada para tenaga pendidik (para guru). Pembelajaran dari rumah menuntut kreatifitas tinggi dari para guru dalam menyampaikan materi kepada para peserta didik dengan segala keterbatasan yang ada. Para guru harus mampu menyusun sebuah media pembelajaran yang menarik agar dapat membuat para peserta didik memahami materi yang diajarkan serta memfokuskan perhatian peserta didik selama proses pembelajaran dari rumah.

Pada masa awal proses pembelajaran dari rumah semua berjalan dengan baik. Namun, belakangan para guru juga mulai jenuh mengajar melalui media online. Banyak alasan yang mereka kemukakan. Di antaranya jaringan internet yang tidak memadai, fasilitas alat peraga untuk mengajar yang tidak lengkap, kondisi lingkungan rumah yang kurang memungkinkan, dan lain sebagainya.

Hingga kebanyakan para guru akhirnya hanya memberikan tugas yang menumpuk kepada para siswa.  Suatu studi eksplorasi yang dilakukan di sebuah sekolah dasar di Tangerang menunjukkan bahwa proses pembelajaran dari rumah ini memberikan dampak pada kinerja guru.

Studi tersebut menyebutkan bahwa semakin lama proses pembelajaran dari rumah ini berlangsung akan mempengaruhi motivasi guru dalam mengajar. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya umpan balik yang terjadi selama proses belajar dari rumah.

Epilog: Sebuah Pelajaran Penting

Hasil survey yang dilakukan oleh KPAI bekerja sama dengan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan bahwa 77,6 persen target guru selama proses pembelajaran dari rumah adalah materi penugasan dan evaluasi, yang berarti para guru tidak menargetkan agar siswa memahami apa yang telah diajarkan.

Selain itu, hanya sekitar 20,8 persen sekolah menyusun panduan teknis pembelajaran dari rumah. Dari hanya 20,8 persen sekolah tersebut, sebagian besarnya didominasi oleh sekolah swasta – bukan sekolah negeri. Dengan demikian, guru-guru yang mengajar di sekolah negeri yang tidak memiliki panduan teknis dan cenderung masa bodoh, mengakibatkan mereka tidak mengajar secara online. Akibatnya, para siswa tidak memperoleh haknya dari para guru tersebut.

Bagaimanapun, pandemi ini menyadarkan kita akan banyak hal. Jelas di sektor pendidikan, para guru, orang tua, dan siswa menyadari betapa berharganya momentum belajar di sekolah. COVID-19 telah menyadarkan tentang sulitnya mengadakan proses pembelajaran tanpa tatap muka. Selepas ini, semoga ada hikmah yang bisa dipetik bagi kita semua.

4
0
Menghadapi Resesi Ekonomi:  Kolaborasi Pemerintah, BI, OJK, dan Sektor Privat

Menghadapi Resesi Ekonomi: Kolaborasi Pemerintah, BI, OJK, dan Sektor Privat

Penyebaran COVID-19 telah meluas ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran virus ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 khususnya di sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan karena penurunan kinerja ekspor-impor, penurunan kinerja privat sektor yang berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat (konsumsi rumah tangga menurun), dan investasi yang tumbuh melambat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa penyebaran virus COVID-19 yang terjadi di Indonesia mengakibatkan menurunnya kegiatan ekonomi di berbagai sektor keuangan Indonesia seperti perbankan hingga konsumsi rumah tangga.

Pada sektor rumah tangga terjadi ancaman kehilangan pendapatan masyarakat yang tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama rumah tangga dengan ekonomi level menengah ke bawah, karena lemahnya daya beli.

Sektor UMKM juga mengalami hal serupa. Pelaku usaha ini tidak dapat melakukan kegiatan usahanya seperti biasa terlebih setelah ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibatnya, mereka tidak mampu memenuhi kewajiban kredit (kredit macet) kepada lembaga perbankan. Hal ini akan menimbulkan ancaman serius pada sektor korporasi dan sektor keuangan.

Menurut Sri Mulyani, ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 2,5 persen atau bahkan 0 persen jika pandemi COVID-19 di republik ini tak segera diatasi. Dengan adanya COVID-19 pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipastikan berada di bawah 5 persen.

Kondisi ekonomi juga diperburuk dengan harga minyak dan gas yang turun di kisaran USD 20 per barel padahal perekonomian Indonesia bergantung pada harga komoditas (sumber: Liputan6).

Intervensi Kebijakan Pemerintah

Fokus penggunaan APBN 2020 sebagai instrumen kebijakan fiskal memainkan peranan strategis  dalam  memastikan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Namun, gara-gara COVID-19 fokus tersebut harus bergeser pada pencegahan penyebaran virus ini dan kegiatan pemulihan perekonomian.

Secara garis besar, struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit anggaran, dan pembiayaan. Adapun yang menjadi faktor penentu postur APBN adalah pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan. Pendapatan negara dapat diperoleh dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.

Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama triwulan terakhir juga berimbas pada eksistensi pendapatan negara yang tertuang dalam APBN 2020. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 mengenai Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 perbaikan kualitas belanja harus bergeser difokuskan pada program dan kegiatan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian

Peraturan ini menjelaskan adanya perbandingan terbalik dalam penurunan pendapatan dan peningkatan belanja negara yang memprioritaskan pada pencegahan penyebaran wabah COVID-19, sehingga mengakibatkan peningkatan defisit anggaran dari yang ditetapkan sebelumnya, yaitu dari minus Rp307,2triliun menjadi minus Rp852,9triliun.

Melihat perkembangan ekonomi global dan realisasi penerimaan pajak 2019 yang hanya tumbuh 0,23% dibandingkan 2018, maka salah satu pilihan strategi agar stabilitas pertumbuhan ekonomi tetap terjaga adalah memastikan kualitas belanja dalam APBN 2020  benar-benar memiliki korelasi  bagi pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Maju ditengah wabah virus COVID-19.

Perlunya Kolaborasi, Berpacu dengan Waktu

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, wabah COVID-19 diprediksi akan mencapai puncaknya hingga tiga bulan mendatang. Hal ini akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia jatuh di angka 2 persen hingga -2 persen.

“Di kuartal II akan lebih banyak lagi kasus COVID-19, karena akan lebih banyak pembatasan mobilitas, social distancing, yang akan menekan pertumbuhan ekonomi dan jelas konsumsi dan produksi berkurang drastis. Jika wabah ini berlarut lebih dari tiga bulan, ekonomi akan resesi,” katanya.

“Sebagai contoh, Pemerintah Tiongkok yang memberlakukan lockdown khususnya di Provinsi Hubei dengan menutup pabrik-pabrik, menghentikan transportasi umum, dan mewajibkan rakyatnya tinggal di rumah, memang telah melumpuhkan ekonomi provinsi itu.

Namun, kebijakan itu terbukti mampu mengatasi penyebaran wabah ini kurang dari tiga bulan, sehingga mempercepat proses pemulihan ekonomi,” tambahnya.

Oleh karenanya, dalam menghadapi resesi ekonomi yang terjadi diharapkan beberapa pihak baik pemerintah, BI, OJK, serta privat sektor dapat berintegrasi dan mengambil perannya masing-masing, sebagaimana diuraikan berikut.

Peran Pemerintah

Peran pemerintah yaitu melakukan perbaikan kualitas belanja pada alokasi belanja negara untuk APBN 2020, sebesar Rp2.613,8 triliun, yang terdiri dari alokasi Rp1.683,4 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp762,7 triliun untuk anggaran transfer ke daerah dan dana desa.

Pemerintah agar memastikan efektivitas penggunaan belanja tersebut dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan menjaga stabilitas perekonomian melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja.

Penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyalurannya sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkan. Perlu belajar dari pengalaman penyaluran bantuan sosial selama ini yang belum terdistribusi secara merata khususnya bagi masyarakat yang justru membutuhkan.

Oleh karena itu, koordinasi untuk validitas data sampai dengan level desa perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah agar tujuan BLT untuk menjaga daya beli masyarakat bisa tercapai.

Untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, pemerintah dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dapat dikendalikannya, di antaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih.

Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD, mengingat harga minyak mentah yang turun ke kisaran $20 per barel diperkirakan masih akan berlangsung lama sejalan dengan potensi resesi global.

Penerapan relaksasi pajak penghasilan baik untuk pekerja industri manufaktur (penghapusan PPh 21 selama enam bulan) ataupun pajak badan untuk industri manufaktur (pembebasan PPh Impor 22 dan diskon PPh 25 sebesar 30%) semestinya diperluas. Pasalnya, perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga sektor-sektor lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perluasan relaksasi pajak seperti pemberian potongan pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penundaan pembayaran cicilan pajak kepada sektor-sektor lain, khususnya yang terkena dampak paling parah, seperti sektor transportasi dan pariwisata.

Peran BI, OJK, dan Sektor Privat

  • Bank Indonesia (BI) dan OJK

Merumuskan kebijakan yang bersifat strategis untuk mengatasi tingginya tingkat suku bunga perbankan yang menjadi salah satu beban pelaku ekonomi, khususnya di saat perlambatan ekonomi seperti saat ini.

Saat ini, meskipun BI telah melakukan pelonggaran moneter, tingkat suku bunga kredit perbankan belum mengalami penurunan yang signifikan sebagaimana halnya suku bunga simpanan. Pada periode Juni 2019 – Februari 2020, saat suku bunga acuan BI telah turun 125 bps, suku bunga kredit perbankan hanya turun 27 bps, lebih rendah dibandingkan penurunan suku bunga deposito sebesar 44 bps. (sumber bi.go.id)

  • Sektor Privat

Sektor privat wajib mengambil peran dengan melakukan manuver dalam menjalankan bisnisnya agar tidak terhenti secara total dan dapat memutar roda perekonomian demi kesejahteraan pegawainya. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang beralih dalam menjual produk secara online.

Perusahaan manufaktur juga dapat berkolaborasi dengan perusahaan jasa pengiriman dalam menjalankan bisnis di tengah wabah pandemik ini. Dengan demikian roda ekonomi akan tetap berjalan bagi pelaku bisnis maupun pegawainya. Kesejahteraan pegawai tetap terjaga sehingga tidak melemahkan daya beli masyarakat atas kebutuhan pokok.

Epilog

Wabah COVID-19 benar-benar telah membuka mata kita semua atas dampak multisektor kehidupan masyarakat yang ditimbulkannya. Akan berapa lama resesi ekonomi ini akan berlalu tergantung dari kerja sama pemerintah, lembaga otoritas moneter, dan sektor privat, bahkan masyarakat sendiri, dalam menjalankan berbagai kebijakan yang sudah ditetapkan dapat berjalan efektif.

10
0
GISA: Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan

GISA: Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan

“Terwujudnya Indonesia sadar dan tertib administrasi kependudukan guna mendukung Sensus Penduduk 2020, terlaksananya Agenda Demokrasi, dan Pelayanan Publik yang membahagiakan rakyat”

Di penghujung Maret 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan bahwa Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Online diperpanjang sekitar dua bulan. Jika awalnya direncanakan selesai pada akhir Maret 2020, maka kini agenda besar tersebut diundur batas waktunya hingga 29 Mei 2020. Pengunduran mempertimbangkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13A Tahun 2020 tentang Kondisi Darurat Akibat Covid-19.

Menurut catatan BPS per 31 Maret 2020 sebanyak 32,4 juta penduduk atau sekitar 12,5 % penduduk Indonesia telah melakukan SP2020 secara online. Sementara itu, sensus penduduk dengan metode wawancara langsung atau tatap muka yang semula dijadwalkan pada 1 – 31 Juli 2020 diundur menjadi 1 – 30 September 2020.

Data Kependudukan dan Pemanfaatannya

Data kependudukan merupakan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Secara nasional Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menghasilkan statistik yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai data kependudukan.

Data kependudukan, sebagai data de jure, berdampingan dengan data hasil sensus dan survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik sebagai data de facto, dapat saling melengkapi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) berbeda dengan sensus-sensus sebelumnya. SP2020 menggunakan data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai basis data dasar yang kemudian dilengkapi pada pelaksanaan SP2020. Upaya ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan “Satu Data Kependudukan Indonesia”.

Data Kependudukan yang diproses dalam SIAK tersebut digunakan untuk semua keperluan di antaranya:

Statistik Hayati dan Data Kependudukan

Statistik Hayati adalah hasil keseluruhan proses pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, dan evaluasi data berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam kehidupan yang bersifat wajib, permanen, dan berkelanjutan yang didiseminasikan dalam bentuk statistik (Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019).

Data kependudukan yang terus mutakhir merupakan salah satu sumber utama Statistik Hayati yang dinamis dan akurat. Statistik Hayati menggambarkan hasil keseluruhan proses pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, dan evaluasi berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam kehidupan yang bersifat wajib, permanen, dan berkelanjutan.

Selain data kependudukan yang dihasilkan oleh proses Administrasi Kependudukan, Statistik Hayati juga dibangun dari data yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga, antara lain Badan Pusat Statistik dengan data sensus penduduk, dan Kementerian Kesehatan terkait catatan kematian dan penyebab kematian. Statistik Hayati yang dinamis dan akurat merupakan sumber data utama untuk melakukan perumusan kebijakan serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.

Dalam upaya pengembangan Statistik Hayati tersebut, percepatan perluasan cakupan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil memerlukan strategi nasional sebagai strategi dan arahan kebijakan untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, integrasi antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, serta stakeholder.

Statistik Hayati yang mumpuni dapat digunakan sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui strategi nasional diharapkan pelayanan Administrasi Kependudukan menjadi lebih mudah dan terintegrasi, masyarakat dengan mudah menjangkau layanan dan secara sadar memutakhirkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Stranas AKPSH

Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) merupakan upaya untuk lebih mengefektifkan implementasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta mempertimbangkan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan komitmen regional.

RPJP 2005-2025 mengamanatkan penataan Administrasi Kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Administrasi Kependudukan diharapkan dapat mendorong terpenuhinya hak Penduduk terhadap pelayanan dasar dan perlindungan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial disempurnakan melalui pendataan Penduduk berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

RPJMN 2015-2019 mengamanatkan percepatan perluasan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya sehingga terwujud Statistik Hayati yang mumpuni.

Statistik Hayati berperan penting dalam pelaporan keberhasilan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 2015-2030. Tujuan yang terkait langsung dengan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati yaitu “Di tahun 2030, semua negara sudah memberikan Dokumen Kependudukan bagi seluruh warganya, termasuk dalam bentuk pencatatan kelahiran”.

Kesepakatan dalam Kerangka Kerja dan Rencana Strategi Regional 2015-2024 untuk Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (Regional Action Framework and Regional Strategy Plan 2015-2024 for Civil Registration and Vital Statistics), menetapkan visi bahwa:

“Di tahun 2024, setiap individu di Asia dan Pasifik bisa memperoleh manfaat dari sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (Civil Registration and Vital Statistics) yang universal dan responsif, yang memfasilitasi perwujudan hak asasi setiap individu serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, kesehatan, dan pembangunan”.

Dalam mendukung tercapainya tujuan regional tersebut, ditetapkan tujuh area aksi, antara lain yaitu pelibatan masyarakat untuk mempercepat perbaikan sistem Administrasi Kependudukan, penguatan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perumusan kebijakan dan program yang dilandasi oleh hasil penelitian, bukti dan fakta, pengembangan infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan pengembangan Statistik Hayati, dan pemanfaatan data Statistik Hayati untuk mendukung program pembangunan di berbagai sektor.

GISA sebagai Solusi

Guna mendukung agenda-agenda tersebut sebagaimana diuraikan sebelumnya, perlu digencarkan dan dikampanyekan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). GISA adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.

GISA di-launching oleh Menteri Dalam Negeri bersama Dirjen Dukcapil, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan disaksikan oleh lebih dari 1.600 pejabat yang membidangi administrasi kependudukan dari provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sebagai misi dari GISA antara lain ialah membangun kesadaran-kesadaran yang diindikasikan melalui 4 hal.

Yang pertama, kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan. Masyarakat diharapkan berperan aktif secara sadar mengurus dokumen kependudukannya sejak dini untuk mempermudah akses pelayanan publik. Lalu jenis kesadaran kedua ialah kesadaran akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan.

Hingga saat ini sebanyak 49 lembaga/kementerian telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kemendagri untuk memanfaatkan data kependudukan. Selain itu, data Dukcapil saat ini sudah mulai digunakan untuk verifikasi oleh lebih dari 2.079 lembaga pengguna, baik instansi pemerintah maupun swasta.

Jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diakses hingga bulan April 2020 bahkan telah mencapai lebih dari 4 milyar kali (4.101.198.225 NIK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk di antara lembaga yang melakukan akses data kependudukan sebanyak lebih dari 50 ribu kali.

[Semoga pembaca tulisan ini tidak termasuk penduduk yang telah diakses datanya oleh lembaga anti rasuah ini. Hehehe…]

Guna mendorong percepatan pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el oleh lembaga penggguna, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh jajaran Dinas Dukcapil, di antaranya:

  • sosialisasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan,
  • menyiapkan Administrasi Pengelolaan Data warehouse,
  • menyiapkan tenaga teknis pengelola Data Warehouse,
  • menyiapkan perangkat keras dan lunak Data warehouse,
  • menyiapkan jarkomdat (Jaringan Komunikasi Data), serta
  • melakukan inovasi-inovasi akselerasi lainnya.

Kesadaran yang ketiga ialah tentang pentingnya pemutakhiran data kependudukan. Pemutakhiran database kependudukan pada dasarnya dilakukan dari hasil pelayanan reguler melalui pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yaitu dari hasil pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk di seluruh Kabupate/Kota yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Ndana.

Namun, pelayanan secara reguler dimaksud belum berjalan sebagaimana mestinya dan belum menghasilkan database kependudukan yang akurat dan mutakhir. Ini terjadi karena berbagai alasan baik dari pribadi maupun kurang responsifnya petugas yang berada di lapangan.

Misalnya, Ketua Rukun Tetangga dan jajaran di atasnya kurang sadar untuk melaporkan setiap perubahan peristiwa kependudukan berupa kelahiran, kematian, perkawinan, berganti jenis pekerjaan maupun berubah tingkat pendidikan.

Kesadaran yang keempat berkaitan dengan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat. Sadar melayani administrasi kependudukan yakni peningkatan/perubahan perilaku aparatur dari mindset dilayani ke mindset melayani, penyederhanaan mekanisme dan syarat pelayanan administrasi kependudukan, inovasi-inovasi, serta adanya pelayanan online dan terintegrasi.

Contoh sederhana, ketika penduduk melaporkan kelahiran anaknya, jika sebelumnya hanya memperoleh Akta Kelahiran, saat ini bukan hanya anak memperoleh akta kelahiran, tetapi juga memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA) dan juga perubahan/pembaharuan Kartu Keluarga.

Begitu juga saat penduduk melaporkan peristiwa kematian, jika sebelumnya hanya memperoleh Akta Kematian, saat ini dokumen kependudukan yang diterbitkan yaitu dokumen three in one berupa Akta Kematian, pembaharuan Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi pasangan yang ditinggalkan.

Hal sama juga akan dialami oleh pasangan pengantin baru yang melaporkan peristiwa penting perkawinannya, maka akan memperoleh “kado perkawinan” dokumen kependudukan five in one: Kartu Keluarga baru, KTP-el mempelai laki-laki, KTP-el mempelai perempuan, pembaharuan Kartu Keluarga untuk orangtua mempelai laki-laki, dan pembaharuan Kartu Keluarga untuk orangtua mempelai perempuan secara sekaligus. Inilah disebut sebagai pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

Epilog

Apa taget GISA? Target GISA adalah masyarakat, aparatur petugas pelayanan Dukcapil, dan lembaga pengguna, baik pemerintah maupun swasta. GISA diterapkan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan puncak akhir di tingkat nasional.

Dalam implementasinya, setiap kecamatan diwajibkan membentuk minimal 1 desa/kelurahan sadar Adminduk, 1 kota/kabupaten minimal terbentuk 1 kecamatan sadar Adminduk, dan 1 provinsi minimal terbentuk 1 kota/kabupaten sadar Adminduk.

Puncak akhir dari GISA adalah sebuah kalimat yang menjadi pembuka tulisan ini:


“Terwujudnya Indonesia sadar dan tertib administrasi kependudukan guna mendukung Sensus Penduduk 2020, terlaksananya Agenda Demokrasi, dan Pelayanan Publik yang membahagiakan rakyat”

Semoga…

55
0
COVID-19 dan Pengadaan Barang/Jasa  Dalam Kondisi Darurat

COVID-19 dan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Kondisi Darurat

“Salus populi suprema lex esto.
Keselamatan rakyat harus menjadi hukum tertinggi”
(Cicero)

——————

Hingga 9 April 2020 sebanyak 1.484.811 orang di dunia yang tersebar di lebih dari 200 negara dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Total penderita yang meninggal sebanyak 88.538 orang dan 329.876 orang telah dinyatakan sembuh (CNN dan WHO).

Adapun di Indonesia per 8 April 2020, jumlah yang dilaporkan terinfeksi Covid-19 sebanyak 2.956 orang, di mana sebanyak 240 orang telah meninggal dan 222 orang dinyatakan telah sembuh (Kementerian Kesehatan, 9 April 2020).

World Health Organization (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai Global Pandemic pada tanggal 11 Maret 2020 dan Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional pada tanggal 14 Maret 2020.

Kehadiran Pemerintah dalam Keadaan Darurat

Dalam penanganan keadaan darurat berupa bencana alam maupun bencana nonalam pemerintah berkewajiban untuk hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat agar keadaan darurat segera dapat dikendalikan dan diatasi untuk mengurangi korban jiwa.

Salah satu penanganan dalam keadaan darurat adalah diperlukannya barang/jasa bersifat mendesak dimana pemenuhannya mensyaratkan kecepatan dan ketepatan. Dalam kondisi darurat wabah Covid-19 saat ini, pengadaan tersebut membantu pemenuhan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD), masker, hand sanitizer, obat-obatan, dan peralatan mendesak lainnya.

Secara umum keseluruhan keadaan di atas merupakan suatu kondisi dimana pemenuhan kebutuhan barang/jasa tidak direncanakan sebelumnya, baik dari sisi jenis dan jumlah, waktunya tidak dapat ditunda, serta harus dilakukan dengan segera.

Keadaan darurat membutuhkan penanganan yang cepat, khususnya dalam PBJ untuk kebutuhan penanganan Covid-19 bagi tenaga medis maupun masyarakat dan berbagai barang dan jasa kesehatan lainnya, serta pemenuhan kebutuhan komoditas pangan. Kondisi darurat tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan proses PBJ melalui mekanisme dalam keadaan darurat.

Menyikapi status keadaan darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah segera mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan PBJ penanganan darurat dalam rangka penanganan Covid-2019.

PBJ untuk Penanganan Covid-19, selain berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, juga harus memperhatikan beberapa regulasi terkait, antara lain:

Pelaku Pengadaan Dalam Keadaan Darurat

Dalam penanganan darurat, tidak dibutuhkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan atau Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa. Ada tiga pelaku pengadaan dalam penanganan keadaan darurat, yaitu:

Tahapan PBJ dalam Keadaan Darurat

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dalam penanganan keadaan darurat adalah kegiatan PBJ dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.

Bencana wabah Covid-19 termasuk dalam kriteria keadaan darurat seperti diatur dalam pasal 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Dalam peraturan tersebut, diatur tahapan PBJ dalam penanganan keadaan darurat yang meliputi: perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan yang dapat dilakukan dengan penyedia maupun swakelola, dan penyelesaian pembayaran.

Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara PBJ. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),  dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan.

Selanjutnya, PA atau KPA menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan memerintahkan PPK untuk melaksanakan PBJ. Kebutuhan barang/jasa dapat diidentifikasi dari kegiatan penanganan darurat berikut ini:

Pada tahap pelaksanaan dan akhir PBJ, PPK menempuh langkah-langkah berikut:

  • Menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan penyedia dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan. Untuk pengadaan barang, jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi diutamakan menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan.
  • Untuk pengadaan barang, PPK menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh penyedia,  meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang, dan melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).
  • Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi, PPK menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), PPK juga harus meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga, dan menandatangani kontrak dengan penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, serta melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya).
  • Pada pekerjaan konstruksi, setelah ditetapkan bentuk pekerjaan penanganan keadaan darurat yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan bersama, yaitu dapat berupa pekerjaan konstruksi darurat dan konstruksi permanen.

Penggunaan konstruksi permanen diperbolehkan jika penyerahan pekerjaan diperkirakan masih dalam kurun waktu keadaan darurat atau penanganan keadaan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar lagi.

Pada prinsipnya, penanganan keadaan darurat mengggunakan konstruksi darurat. Hal ini disebabkan sifat pekerjaan harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dengan segera karena menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat, menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar, dan/atau terhentinya kegiatan public service.

  • PBJ dapat ditempuh dengan cara swakelola yang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a) mengoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat, b) pemeriksaan bersama dan rapat persiapan, c) pelaksanaan pekerjaan, dan (d) serah terima hasil pekerjaan.

Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK dapat meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan oleh KPA/PPK terhadap tahapan kegiatan pengadaan dalam penanganan darurat. Monitoring dilakukan oleh KPA/PPK dan dapat dibantu oleh pihak lain yang independen dan/atau pengguna/penerima akhir terhadap pelaksanaan PBJ dalam penanganan keadaan darurat dengan pemantauan lapangan atau laporan yang diberikan oleh penyedia.

Monitoring dilakukan terhadap kesesuaian kebutuhan pengadaan dengan hasil identifikasi kebutuhan dan analisis ketersediaan sumber daya dan kesesuaian antara kebutuhan pengadaan dengan hasil pekerjaan yang sedang/telah dilakukan.

Evaluasi dilakukan oleh KPA/PPK untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk memitigasi atau memprediksi kejadian/kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan. Setelah selesainya pekerjaan, KPA/PPK menyusun laporan penyelesaian pekerjaan dan diserahkan kepada Pengguna Anggaran.

Suplemen Semangat Untuk Para Pelaku Pengadaan

Wahai rekan-rekanku para pelaku pengadaan, inilah beberapa pesan untukmu. Tetaplah berkreasi dalam mendukung penanganan keadaan darurat, peran kita sangat vital dalam rangka penanganan Covid-19. Izinkan saya menggarisbawahi beberapa pesan berikut ini.

Pertama, baca dan pelajari regulasi terkait pengadaan barang/jasa, terutama dalam keadaan darurat. Dengan mempelajari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat mengurangi kecemasan sebagai pelaku pengadaan.

Kedua, implementasikan apa yang telah dibaca. Jadikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai pedoman. Karena yang kita pedomani adalah administrasi negara. Ketentuan-ketentuan ini sebenarnya terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), merupakan rangkaian manajemen, prosedur-prosedur yang harus kita tempuh.

Jangan lupa bahwa pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari ilmu administrasi negara, hukumnya adalah hukum administrasi negara. Selain itu, kita juga mengacu pada administrasi pemerintahan, maka kalau ingin terhindar dari permasalahan hukum, modal utamanya adalah tertib administrasi.

Menelisik beberapa teori manajemen modern, tertib administrasi adalah biasakan untuk melakukan yang tertulis dan tuliskan yang telah kita lakukan. Ini merupakan salah satu ikhtiar tertib administrasi, sehingga terhindar dari permasalahan hukum.

Ketiga, bulatkan tekad, kuatkan prinsip, teguhkan hati, bahwa yang kita lakukan saat ini adalah mengelola keuangan Negara. Jangan pernah terpengaruh oleh intervensi dari siapapun dan jangan terpengaruh godaan sesaat. Niatkan ini sebagai ibadah.

Sebagai pamungkasnya, PBJ dalam penanganan keadaan bencana seperti saat ini, merupakan seni. Ia menggabungkan ilmu, strategi dan taktik untuk mencapai tujuan pengadaan melalui upaya terbaik dengan mengoptimalkan mitigasi resiko, tetap memperhatikan prinsip dan etika pengadaan, serta regulasi sebagai panglima.

Demikian uraian penulis, semoga membantu para pelaku pengadaan di tengah bencana.

Salam Pengadaan!

66
1
Birokrat Sipil dan Militer: Are We Good Enough dalam Mengatasi Covid-19?

Birokrat Sipil dan Militer: Are We Good Enough dalam Mengatasi Covid-19?

Ketika mengikuti perkembangan bagaimana para tenaga kesehatan berjibaku menyelamatkan nyawa pasien di sebuah negara Eropa, saya dengan terenyuh mendengar pernyataan seorang dokter yang diwawancarai sehabis menangani pasien.

Katanya, dalam situasi saat ini, ia seperti merasa “We are not good enough“, kami tidak cukup baik. Padahal, ia telah berjibaku dengan gigihnya. Apakah artinya pernyataan tersebut?

Mari kita lihat pandangan seseorang di internet ketika menjelaskan makna yang dirasakannya terkait kalimat tersebut:

“I often consider myself to be ‘not good enough’. Mostly it stems from low self-esteem, depression, and near constant anxiety. However, these disorders have given me a very clear and unbiased picture of the kind of person I am, and it is not at all the type of person I want to be. When I think myself not good enough, for whatever thing, it is because I weigh the reality of the person I am against that thing.”

“Saya sering merasa diri saya ‘tidak cukup baik’. Perasaan ini seperti merendahkan diri, depresi, dan cemas terus-menerus. Namun, perasaan aneh ini telah memberi saya perspektif yang sangat jelas dan tidak bias tentang tipe seperti apakah saya, dan itu bukan tipe orang yang saya maui. Ketika saya merasa diri saya tidak cukup baik, dalam hal apa pun yang terjadi, sebenarnya saya itu tidaklah demikian.”

Saya begitu terenyuh dengan pernyataan itu. Terasa sekali bahwa dokter di sebuah negara di Eropa tersebut mempunyai akuntabilitas dan passion yang sangat tinggi atas pekerjaannya.

Dari pernyataannya itu, kita juga bisa melihat bagaimana profesionalitas tenaga kesehatan di sana. Kita bisa melihat bahwa mereka telah menggunakan seluruh kemampuan dan kompetensinya untuk menyelamatkan nyawa manusia.

Namun, ketika mereka tidak berhasil menyelamatkan nyawa manusia, mereka merasa tidak percaya diri, depresi, dan gelisah. Ini bentuk refleksi yang sangat dalam dari seorang manusia.

Merefleksikan pada Birokrat di Indonesia

Saya membayangkan, jika saja kita, seluruh birokrat sipil dan militer di negeri ini, berusaha segigih dokter itu dalam menangani Covid-19, maka kita akan begitu dihargai oleh masyarakat kita, walaupun belum tentu kita berhasil melalui tugas berat menghadapi wabah ini dengan baik.

Sebagai birokrat sipil dan militer, berbagai usaha telah kita lakukan bersama. Bahkan, Pemerintah telah sampai pada upaya tidak saja menangani kesehatan mereka yang terkena virus ini, tetapi juga konsekuensi sosial dan ekonominya.

Karena itu, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020. Instruksi ini meminta agar seluruh instansi pemerintah melakukan perubahan ‘radikal’ atas kegiatan dan anggarannya.

Instruksi tersebut juga meminta agar kita segera mengadakan berbagai keperluan untuk mengantisipasi (mencegah) dan menangani penyebaran penyakit yang ditimbulkan oleh virus ini, baik penyakit fisik (kesehatan) maupun penyakit non-fisik (sosial dan ekonomi).

Pencegahan penyakit tersebut tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh para tenaga kesehatan. Pencegahan sejak dini yang melibatkan banyak orang akan dapat mengurangi kecepatan penyebaran virus ini – antara lain dengan menjaga jarak, tinggal di rumah sementara waktu, ataupun karantina mandiri.

Dengan cara tersebut, maka jika terpaksa masih ada [dan pasti banyak] masyarakat kita yang harus dirawat di rumah sakit, daya tampung rumah sakit masih tersedia. Jika berbagai usaha tersebut tidak dilakukan, maka akan semakin banyak rakyat kita yang meninggal di rumahnya saat karantina mandiri karena tidak mendapatkan layanan kesehatan.

Perlindungan bagi Tenaga Kesehatan

Penanganan penyakit, terutama pasien yang sudah terpapar oleh virus, tentu lebih banyak menjadi domain tenaga kesehatan. Sebagai prajurit terdepan yang menangani pasien, mereka harus dilindungi agar tidak terpapar oleh virus.

Karena itu, mereka harus diberikan perlengkapan yang andal, yang biasa disebut personal protective equipment (PPG) atau di Indonesia disebut alat perlindungan diri (APD). Sebenarnya, APD ini tidak saja tentang pakaian, tetapi juga segala hal yang dapat melindungi mereka, termasuk kaca mata dan masker khusus yang dapat menghindari mereka terpapar virus.

Masalah muncul ketika APD tersebut ternyata terbatas jumlahnya. Karena itu, beberapa pemerintah daerah kemudian berinovasi mengarahkan usaha mikro kecil & menengah (UMKM) setempat untuk memproduksi APD non-medis. Sebab, banyak juga tenaga non-kesehatan yang berada di garda depan, seperti yang bekerja di bandara, perlu dilindungi dengan APD ini.

Dengan mengerahkan UMKM untuk memproduksi APD non-medis, maka para tenaga kesehatan tidak perlu berebutan APD dengan pihak lain, termasuk masyarakat yang membutuhkan masker non-medis agar tidak terpapar virus. UMKM juga bisa terselamatkan kehidupan ekonominya dan tetap membayar upah kepada pekerjanya.

Beberapa negara juga sudah melakukan tindakan drastis terkait Covid-19 ini, yaitu memerintahkan perusahaan-perusahaan swasta untuk memproduksi APD dan juga ventilator. Di Amerika Serikat, Presiden Trump memerintahkan perusahaan mobil untuk memproduksi ventilator.

Presiden Trump bahkan menggunakan Defense Protection Act untuk dapat memaksa perusahaan-perusahaan swasta berproduksi alat-alat yang dibutuhkan untuk penanganan penyakit ini. Di sebuah negara di Eropa, seluruh rumah sakit swasta juga sudah diambil-alih pengelolaannya oleh pemerintah.

Pemerintahan di Indonesia Telah Berupaya

Di Indonesia, Pemerintah juga sudah memulainya. Ventilator akan diusahakan diproduksi oleh perusahaan otomotif, selain mengimpornya dari luar negeri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga sudah mendekati sebuah perusahaan yang biasanya memproduksi pakaian tentara agar memproduksi APD medis.

Beberapa hotel swasta sudah diserahkan pengelolaannya ke Pemerintah melalui Gugus Tugas masing-masing untuk digunakan oleh tenaga kesehatan.  Pengendalian komando Gugus Tugas menurut edaran Menteri Dalam Negeri terbaru juga sudah memerankan Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil, termasuk kepolisian.

Di sisi penanganan dampak sosial dan ekonomi, Pemerintah sudah selangkah lebih maju. Bahkan, kecenderungannya, penanganan ini malah menjadi pertimbangan awal dalam mengambil keputusan terkait pencegahan dan penanganan virus ini.

Berbagai paket kebijakan juga baru-baru ini sudah kita dengar, terutama dengan memberikan insentif kepada masyarakat yang pendapatannya berbasis harian. Sebuah desa di Pulau Jawa juga sudah ada yang mengalokasikan Rp80 ribu per hari per warga yang pendapatannya terpengaruh negatif akibat penyakit ini.

Di tengah situasi kita mesti bekerja dari rumah (work from home) ini, para auditor juga masih banyak yang bekerja di kantor. Mereka mesti melayani pendampingan dan pengawasan agar instansi pemerintah mau memfokuskan kembali kegiatan dan anggarannya kepada pencegahan dan penanganan penyakit ini.

Pertanyaannya, apakah kami – birokrat sipil dan militer – ini telah bekerja dengan baik? Are we good enough?
Andalah yang lebih tahu jawabannya.

Catatan: Tulisan ini disusun di tengah munculnya pertanyaan apakah Indonesia bisa menangani Covid-19 ke depan dan munculnya harapan-harapan baru yang menggembirakan di lapangan.

2
0
ASN, Bijaklah Bermedsos!

ASN, Bijaklah Bermedsos!

Media sosial (medsos) adalah sebuah media dalam jaringan (daring) yang memungkinkan para pengguna internet dapat berkomunikasi, saling berhubungan, berbagi informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video. Koneksi ini dilakukan secara virtual melalui berbagai fasilitas akun seperti blog, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Line dan sebagainya.

Belakangan ini media sosial telah menjadi seperti candu bagi masyarakat indonesia, tidak terkecuali bagi aparatur sipil negara (ASN). Hai ASN, coba tanyakan kepada diri Anda masing-masing, berapa jam waktu rata-rata yang kita gunakan untuk mengakses media sosial dalam satu hari?

Celakanya, meskipun ASN masuk dalam kategori terdidik, tidak semuanya bisa bijak dalam bermedsos. Sering kita alami jika sedang terjadi suatu peristiwa, banyak sekali informasi yang di “share” oleh kita ataupun teman-teman kita tanpa kita “saring” terlebih dahulu.

Dikaitkan dengan fenomena mewabahnya virus Corona, aktivitas bermedia sosial saat ini menjadi semakin aktif. Begitupun bagi para ASN. Pekerjaan yang mereka lakukan dari rumah (Working From Home / WFH) dalam rangka physocal distancing tentunya membutuhkan akses internet dan medsos yang lebih intens.

Selain itu, bekerja tanpa pengawasan langsung dari atasan membuat ASN juga memiliki lebih banyak kesempatan untuk berselancar di dunia maya. Namun begitu, edukasi tentang bagaimana ASN musti bijak dalam bermedsos masih harus terus disuarakan.

Kepuasan Pribadi dalam Menyebarkan Informasi

Mengecek kebenaran suatu informasi bukan menjadi hal yang sulit di era teknologi informasi saat ini. Namun, ada semacam “kepuasan pribadi” ketika kita bisa menjadi yang pertama dalam menyebarkan sesuatu, walaupun terkadang informasi yang kita sebarkan tersebut tidak benar atau “hoax”.

Seperti kasus Corona yang sekarang sedang ramai diperbincangkan, yang tentunya menjadi kekhawatiran kita semua. Saya yakin di grup WA, beranda FB dan juga instagram kita semua beredar banyak sekali info yang entah darimana dan bagaimana kebenarannya.

Rekan-rekan kita seperti berlomba-lomba menyebarkan informasi terkait Corona tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Kadang informasi yang disebarkan menambah kekhawatiran, bukannya membuat situasi menjadi lebih nyaman.

Begitu juga ketika pilpres pada tahun 2019 lalu. Meskipun ASN harus bersikap netral, tetapi dengan masih adanya hak pilih yang dimiliki membuat ASN mem-posting atau menyebarkan informasi yang menonjolkan kebaikan salah satu paslon dan menjelekkan paslon yang lain – sama sekali jauh dari kata netral. Karena itu pula ada beberapa ASN yang dijerat dengan UU ITE hingga dilakukan penahanan.

Di luar profesi sebagai ASN, memang kita hanya manusia biasa sama seperti anggota masyarakat yang lain. Sebagai manusia, adakalanya kita membutuhkan sebuah “pengakuan”. Pengakuan sebagai yang lebih dulu tahu akan sesuatu.

Abraham Maslow dalam “A Theory of Human Motivation” membagi kebutuhan dalam lima tingkatan yaitu fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kebutuhan akan pengakuan orang lain termasuk dalam kategori kebutuhan akan penghargaan.

Jadi, ketika seseorang bisa menjadi yang pertama tahu akan sesuatu kemudian menyebarkannya, di dalam kelompoknya, hal itu dianggap dapat meningkatkan status sosialnya. Celakanya, kebutuhan akan pengakuan itu kadang menabrak akal sehat kita, bahwa segala sesuatu harus dipastikan terlebih dahulu kebenarannya.

Aturan Bermedsos Bagi ASN

Dalam rangka menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pembinaan profesi ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menandatangani Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara.

Melalui SE tersebut, Menteri PANRB menekankan hal-hal sebagai berikut:

Ayo Bijak Dalam Bermedsos

Dengan adanya surat tersebut, sudah jelas bahwa amanah kita sebagai abdi negara memiliki marwah dan amanah yang harus dijaga, termasuk dalam hal bermain medsos. Gelar sebagai ASN seharusnya membuat kita dapat lebih bijak dalam berperilaku di media sosial.

ASN adalah ujung tombak untuk menjalankan roda pemerintahan, agar birokrasi dapat mengakselerasi jalannya pembangunan dan mencapai tujuan nasional.

Oleh karena itu, ASN harusnya dapat berperan dalam membangun suasana kondusif melalui media sosial. Terlebih mengingat bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia.

Guna mengurangi risiko dalam bermedia sosial, terdapat 3 hal yang perlu menjadi perhatian kita sebagai ASN. Yaitu, durasi, frekuensi, dan konten.

Penutup

Teknologi sesungguhnya diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Melalui teknologi ini diharapkan tercipta budaya baru. Dalam hal ini adalah budaya digital.

Segala bentuk perubahan yang terjadi harus dicermati dengan saksama agar kita tidak tersesat terbawa arus transformasi yang menyebabkan terjadinya destruksi peradaban manusia.

Perlu diingat pula bahwa di dunia maya banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan fasilitas media sosial untuk tujuan yang tidak baik. Pemerintah hanya bisa membuat undang-undang dan peraturan yang melindungi masyarakat, termasuk untuk ASN dari penyalahgunaan ini.

Namun pada akhirnya, kita sendirilah yang dapat melindungi diri kita sendiri dari berbagai risiko tersebut. Postingan anda adalah cerminan kepribadian anda.

ASN, bijaklah bermedsos.

2
0
error: