Menyoroti Keberpihakan DJP pada Era Covid-19

Menyoroti Keberpihakan DJP pada Era Covid-19

Melihat tren penambahan pengidap positif covid-19 di Indonesia yang akhir-akhir ini berada pada kisaran 3000-an manusia per hari, seolah memberi sinyal bahwa penyebaran wabah covid-19 masih cenderung bergerak naik hingga waktu yang sulit diprediksi.

Apalagi ditambah ramainya isu RUU HIP, penegakan hukum atas kasus Djoko Tjandra, kontroversi kebakaran gedung Kejagung, kontroversi RUU minerba, distribusi bansos yang tidak tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi minus 5% pada kuartal II, rencana privatisasi IPO subholding Pertamina, tentu poin-poin ini menjadi isu seksi bagi publik.

Publik semakin mempertanyakan kepada siapa keberpihakan pemerintah –terlepas dari pertanyaan apakah respons publik ini digoreng oleh suatu pihak tertentu atau memang muncul secara alami. Konsekuensinya, wajar jika berita yang beredar selama periode Maret hingga September 2020 tidak jauh-jauh dari sentimen negatif masyarakat atas kebijakan pemerintah.

Akan tetapi, sebagai sebuah negara yang menerapkan nilai Pancasila dan demokrasi yang sehat, alangkah baiknya jika kita terbiasa membudayakan tabayyun (buka data dan fakta) terlebih dahulu sebelum terbawa oleh isu. Sehingga, sentimen yang kita berikan dalam menilai kinerja pemerintah memiliki dasar yang jelas (tidak gampang ikut arus suara-suara yang tidak bertanggung jawab).

Sebagai penulis dalam tulisan kali ini, saya berupaya secara netral/obyektif menyoroti keberpihakan Direktorat Jenderal Pajak/DJP selaku pihak pemerintah yang memiliki otoritas di bidang perpajakan. Tujuannya, agar publik bisa mencerna lebih lanjut dan menilai keberpihakan pemerintah.

Mari kita baca bersama bagaimana DJP merespons eksistensi covid-19 yang memiliki efek lintas sektoral (kesehatan, sosial, pendidikan, keamanan, hingga ekonomi). Rupanya, DJP menerapkan kebijakan insentif perpajakan kepada para pelaku usaha dalam berbagai bentuk.

1) Memberi diskon angsuran PPh pasal 25 per bulan sebanyak 30% hingga Juli, kemudian meningkatkan diskon 50% hingga desember

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020, pemerintah secara tegas memberikan potongan 50% pada angsuran pajak PPh pasal 25 per bulannya. Ilustrasinya begini, misal PT B tadinya diharuskan mengangsur PPh pasal 25 sebesar 40 juta rupiah per bulan pada tarif normal. Kini, PT B mendapat hak diskon sebesar 50% dari angka 40 juta (sekitar 20 juta) sehingga PT B hanya perlu mengangsur sisa 20 juta rupiah saja.

Lalu, sah-sah saja jika publik bertanya, “Mengapa tidak sekalian digratiskan angsurannya?” Jawaban saya secara pribadi, tentu saja DJP yang tugas utamanya menghimpun penerimaan utama negara tidak mungkin menggratiskan pajak. Ingat, penerimaan dari sektor Pajak dan Cukai ditargetkan menopang sekitar 73% APBN 2020 pada kondisi normal sebelum covid-19.

Dengan tanggung jawab porsi 73% APBN, saya pikir sangat tidak logis jika DJP menggratiskan angsuran pasal 25 yang berbasis pada “estimasi keuntungan teratur” masyarakat.

Lalu, pertanyaan berikutnya muncul, “Mengapa tidak dari April saja diberlakukan kebijakan diskon 50%, mengapa harus bertahap dari 30%?” Jawaban saya secara pribadi, pada April 2020 lalu belum bisa dipastikan apakah Covid-19 memberikan dampak masif pada pertumbuhan ekonomi secara nasional.

BPS (Badan Pusat Statistik) pada saat itu melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama masih positif. Selanjutnya, ketika BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi minus 5% pada kuartal kedua, maka Menteri Keuangan segera merespons dengan memberi stimulus diskon 50% angsuran PPh pasal 25.

Jika masyarakat mendapat stimulus pengurangan pajak tiap bulan, hal ini berarti menambah kemampuan likuiditas arus kas masyarakat tiap bulannya. Dengan penambahan arus kas bagi sisi perusahaan, perusahaan diharapkan bisa menekan dan menahan laju PHK besar-besaran bagi karyawan.

Dengan penambahan arus kas bagi masyarakat ini, diharapkan mereka tetap mampu mempertahankan daya beli konsumtif untuk menggenjot kelangsungan hidup usaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

2. Menanggung PPh Final 0,5% UMKM hingga Desember 2020  

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020, pemerintah secara tegas menanggung pajak atas penghasilan pengusaha UMKM. Ilustrasinya begini, dalam kondisi normal si Benjo (pengusaha bengkel) mesti menyetor pajak sebesar 0,5% dari omzet bulanan. Kini, Benjo tak perlu lagi menyetor pajak sebesar 0,5% omzet bulanannya karena dianggap telah ditanggung pemerintah.

Jika pengusaha UMKM mendapat stimulus “penggratisan” pajak tiap bulan, hal ini berarti menambah kemampuan likuiditas arus kas pengusaha tersebut tiap bulannya. Dengan penambahan arus kas bagi pengusaha UMKM, usahawan orang pribadi diharapkan bisa tetap mempertahankan kelangsungan siklus hidup usahanya.

Menurut saya kebijakan ini cukup baik. Sektor UMKM sangat perlu ditopang oleh pemerintah karena sektor UMKM mampu memberi kontribusi hingga sekitar 60% terhadap produk domestik bruto/PDB 2019 (jawapos.com).

3. Mewajibkan e-bukpot PPh pasal 23 untuk semua pelaku usaha yang tergolong sebagai PKP

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 368/PJ/2020, seluruh wajib pajak, yang memiliki status sebagai “pengusaha kena pajak atau PKP”, wajib menerbitkan bukti potong dan melaporkan pemotongan PPh pasal 23 secara online jika pada bulan tersebut memiliki aktifitas ekonomi yang tergolong sebagai objek PPh pasal 23.

Perbedaan utama antara e-bukpot dengan e-spt PPh pasal 23 adalah e-bukpot berbasis online, sehingga tidak perlu proses instalasi di desktop komputer. Kemudian perbedaan lainnya, output pelaporan hasil  e-spt belum bisa di-submit di laman resmi DJP. Wajib pajak tetap harus antri ke kantor pajak untuk menyerahkan file berbentuk CSV pada media flashdisk.

Bisa saja wajib pajak mengantarkan file CSV e-spt melalui jasa ekspedisi. Namun tetap saja ada biaya ekspedisi tambahan dan tidak praktis. Dengan diwajibkannya e-bukpot, seluruh wajib pajak PKP bisa memanfaatkan efisiensi waktu dan biaya.

Perlu diingat, istilah PKP tidak hanya melekat pada wajib pajak dengan omzet lebih dari 4,8 milyar rupiah saja. Bisa saja pengusaha UMKM dengan omzet 620 juta setahun melekat status PKP karena zaman dahulu syarat PKP hanya terbatas pada batas 600 juta ke atas saja. Selain itu, UMKM yang karena desakan pihak lain diperbolehkan mengajukan sebagai PKP –meskipun tidak memenuhi syarat omzet di atas 4,8 milyar rupiah setahun.

4. Penerbitan NPWP seketika di lokasi on the spot perbankan

Hal efisien lainnya yang terasa nyata bagi pelaku usaha UMKM adalah proses penerbitan NPWP di lokasi perbankan ketika mengajukan proses peminjaman hutang usaha. Hal ini diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak no 4/PJ/2020.

Jika pada masa-masa sebelumnya, pelaku usaha UMKM harus bolak balik kantor pajak dan lokasi bank, kini pengusaha UMKM yang sedang dalam proses pengajuan kredit dapat langsung memperoleh NPWP tanpa perlu bolak balik.

Namun perlu dicatat, mekanisme ini hanya diperuntukkan perolehan nomornya saja. Jika kita ingin memperoleh kartu fisiknya maka kita harus ke kantor pajak untuk mengkonfirmasi permohonan NPWP secara daring untuk ditukar dengan kartu fisik NPWP.

5. Menanggung PPh pasal 21 bagi karyawan yang memiliki akumulasi take home pay setahun tidak melampaui 200 juta rupiah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 86/PMK.03/2020, pemerintah secara tegas menanggung pajak bagi karyawan yang dalam setahun memiliki total salary tidak melebihi angka 200 juta rupiah.

Ilustrasinya begini, anggap saja si Badu bekerja di PT B dengan gaji sebulan 9 juta rupiah (berarti setahun gajinya bisa dianggap 108 juta). Karena angka 108 juta masih tidak melewati angka 200 juta rupiah, maka pph pasal 21 yang biasanya dipotong dari penghasilan Badu kini tidak perlu dipotong lagi oleh PT B karena dianggap telah ditanggung pemerintah.

Hal ini berlaku hingga Desember 2020. Bahkan jika covid-19 masih memberi dampak masif bagi perekenomian negara, besar kemungkinan kebijakan ini akan diperpanjang. Jika Badu yang bergaji 9 juta sebulan saja tidak dipotong pajak atas gajinya, tentu saja tetangga kita yang rutin bergaji 6 juta, 5 juta, atau 750 ribu jelas tidak perlu dipotong pajak lagi.

6. Memberi layanan tatap muka hanya pada layanan tertentu

Berdasarkan siaran pers pada laman resmi pajak.go.id, DJP memberlakukan layanan tatap muka hanya untuk segelintir layanan tertentu saja –yang memang tidak bisa dilakukan secara daring. Itupun harus didahului SOP pemesanan nomor antrian berbasis online pada laman  kunjung.pajak.go.id per 1 September 2020.

7. Membebaskan PPh pasal 22 Impor dan Menanggung PPN atas impor (pemanfaaatan) barang/jasa terkait keperluan penuntasan Covid-19 hingga masa Desember 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020, pihak rumah sakit atau lingkaran produsen yang melakukan impor barang maupun melakukan peredaran barang kepada para distributor yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi Covid-19 (misalnya obat-obatan dan APD/alat pelindung diri) dibebaskan dari kewajiban pemungutan pph pasal 22.

Sejalan dengan itu, aspek PPN atas kegiatan dengan karakter di atas juga tak perlu dirisaukan oleh pengusaha maupun para konsumen APD (dalam hal ini rumah sakit). PPN dianggap ditanggung pemerintah (tidak dipungut). Konsekuensinya, harga perolehan APD dan obat-obatan bagi pihak rumah sakit (pihak medis) menjadi lebih murah sehingga kapasitas pelayanan medis juga lebih luas.

8. Menerapkan kewajiban PPN pada pelaku usaha platform digital market place (e-commerce)

Berdasarkan Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor 12/PJ/2020, pelaku usaha digital dengan nama besar seperti Netflix, Google, Amazon, hingga Spotify, wajib melakukan kewajiban sehubungan dengan aktifitas sebagai pemungut PPN 10% kepada para konsumen akhir. Respons pun cenderung menyayangkan kebijakan ini.

Maka agar tersedia informasi berimbang, ada yang perlu dipahami juga. PPN memiliki sifat unik yakni konsumen akhirlah yang menanggung pajaknya. Itu berarti bahwa sejatinya nama-nama besar ini tidak terbebani oleh besarnya pajak PPN.

Namun logika sehat kita tentu bisa mencerna, “Kira-kira, apakah masyarakat yang berlangganan Netflix-Spotify dan yang bertransaksi dengan platform Google maupun Amazon, berasal dari kalangan rakyat kecil atau justru kelas menengah ke atas?” Silahkan menilai sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas (dan tentunya tidak terbatas pada 8 kegiatan DJP ini saja), penulis berharap bisa mengarahkan sinyal konstruktif kepada publik agar bisa mencerna dan menilai apakah keberpihakan pemerintah (dalam hal ini melalui DJP) memang tidak pro rakyat kecil atau justru sangat mempertimbangkan kemaslahatan UMKM sebagai ikon rakyat kecil?

Begitu juga di kementerian atau lembaga lainnya, penulis meyakini keberpihakan serupa. Bahkan bisa jadi lebih baik jika publik terbiasa tabayyun dalam mengeksplorasi data-fakta terkait program kerja pemerintah. Pada akhirnya, saya meminjam diksi yang sering Bang Karni Ilyas kumandangkan, “Penulis hanya mengabarkan, biarkan publik yang menilai”.

Referensi:

Peraturan Menteri Keuangan nomor 110/PMK.03/2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMJ CORONA VIRUS DISEASE 2019

Peraturan Menteri Keuangan nomor 86/PMK.03/2020 tentang INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Peraturan Menteri Keuangan nomor 28/PMK.03/2020 tentang PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Peraturan Direktur jenderal Pajak nomor 12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik

Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 368/PJ/2020 tentang PENETAPAN PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ /2017

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA

11
0
Dear Mas Menteri

Dear Mas Menteri

Yang saya kagumi, Mas Menteri Nadiem Makarim.

Mohon izin terpaksa menuliskan surat ini. Sebab saya tak tahu lagi pada siapa harus mencurahkan isi hati. Maklum, ketika Mas Menteri dilantik Pak Jokowi, ekspektasi saya begitu tinggi. Kita sama-sama masih muda. Bedanya cuma satu, saya rakyat biasa, sedangkan panjenengan pembuat kebijakan.

Begini Mas Menteri,

Pertama, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Saya seorang ibu dari 3 anak; usianya 5, 6, dan 7 tahun. Ketiganya tetap bersekolah secara daring di masa pandemi. Nama mereka Emir, Karim, dan Shidqi.

Karim, iya, Karim. Mirip ya dengan nama belakang panjenengan. Semoga nanti ketika dewasa Karim juga sebijak Mas Menteri. Ohiya, Karim dan kakaknya, Emir, saat ini duduk di bangku sekolah dasar.

Selain menjadi ibu, saya juga seorang pekerja di sebuah kantor pemerintah di bilangan Jakarta. Sementara, rumah kediaman keluarga kecil saya berada di bilangan Tangerang Selatan. Ya, kira-kira satu jam setengah lah perjalanan dari kantor ke rumah.

Terus terang dalam surat ini saya lebih memilih memakai kata “saya” ketimbang “kami”. Alasannya sederhana, kegelisahan yang akan saya ceritakan bisa jadi hanya saya sendiri yang mengalami –bukan cerita dari kebanyakan ibu yang bekerja.

Saya memang ndak sempat meriset dulu bagaimana curhat ibu-ibu yang lainnya ya, karena sudah keburu ingin bercerita. Ya, syukur-syukur kalau isi surat ini ternyata mewakili perasaan banyak orang dan kebetulan sempat panjenengan baca, in sya Allah ada manfaatnya.

Bagaimana ceritanya?

Njih, ngapunten. Pembukaannya terlalu lama.
Intinya begini, saya sedang gelisah. Dalam situasi pandemi ini, ketika banyak hal harus ditata ulang kembali, soal pendidikan anak-anak pun jadi ndak asyik lagi. Bukan, saya bukan mau memprotes kapan anak saya diizinkan sekolah lagi supaya saya bisa leluasa bekerja di jam kerja.

Akan tetapi, cerita saya adalah soal pressure yang masih tinggi yang saat ini masih saya alami. Kalau boleh cerita mas, di tengah situasi pandemi yang belum terkendali (katanya, gelombang satu saja bahkan belum sampai puncaknya), atas nama pengabdian kepada negara saya masih tetap harus bekerja.

Ya, saya tidak bisa sepenuhnya WFH. Pekerjaan masih menuntut saya mondar-mandir dari Tangsel ke Jakarta, mengarungi lautan persebaran virus corona yang tidak terdeteksi secara kasat mata. Alhamdulillah, untungnya saya dan keluarga masih terlindungi dari serangan penyakit ini.

Saya yakin Mas Menteri pun memahami, risiko yang kita hadapi bukan hanya soal penyakit yang menyerang fisik. Lebih dari itu, soal kecemasan dan persoalan kesehatan mental lainnya. Khususnya buat perempuan pekerja seperti saya.

Seorang teman saya yang hobi membaca bercerita, ternyata trennya di berbagai negara para wanita lebih rentan mengalami depresi. Saya juga hampir mengalaminya.

Bayangkan mas, ketika sepanjang perjalanan, berada di kantor, hingga sampai di rumah lagi, ada banyak alasan untuk khawatir. Kalau sampai menjadi pembawa virus bagaimana? Sungguh membahayakan orang-orang yang tersayang.

Tapi, cerita belum selesai sampai di sini. Tiba di rumah, saya masih harus mendampingi ananda untuk belajar. Ada materi yang harus dibaca, ditonton, atau dipraktikkan. Memang, mendampingi anak belajar membuat saya menyadari satu hal. Guru-guru mereka ternyata kreatif sekali. Mengagumkan.  

Lumayan lah jadi mewujudkan mimpi sejak dulu kala soal pendidikan yang bisa didapatkan dari mana saja. Kan sedang Revolusi Industri 4.0 ya, katanya. Meskipun begitu, rasa-rasanya ada yang hilang ketika anak-anak tidak bersua kawan sebaya dan bertemu langsung dengan gurunya.

Tapi saya memaklumi. Alhamdulillah teknologi informasi sangat membantu untuk bisa tetap belajar dan berinteraksi. Ya, memang lebih melelahkan bagi saya orang tua yang harus mendampingi. Namun tak mengapa karena saya bisa lebih terlibat dalam pendidikan mereka.

Hanya satu yang saya sayangkan. Dengan keterbatasan ini, mengapa tugas sekolah tidak dikurangi. Sudah tidak berkurang, lalu sebagian guru masih kaku. “Tolong, tugas ananda dikumpulkan hari ini juga, jangan ditunda-tunda”, begitu bunyi pesan salah satu guru di grup WA.

Izinkan saya berteriak dalam hati ketika membacanya ya…. Hwaaaaa!

Ingin sekali membalas pesan itu seperti ini, “Tahukah Bapak/Ibu Guru, saya ini meninggalkan ananda di rumah setiap pagi sebelum bekerja saja, rasanya sudah cukup gelisah.”

“Nanti di kantor fokus tetap harus tinggi karena instansi saya sedang dituntut perannya buat penanganan pandemi. Lalu di senja hari, sepulang bermacet ria ala jalanan kota Jakarta, masih harus jadi perempuan sakti –secara instan mengisi baterai energi dan semangat untuk mendampingi ananda belajar di malam hari.”

Beneran deh, ndak asyik sekali waktu tiba-tiba dapat japri, “Bunda, tolong ananda segera kumpulkan tugas sebelum jam 20.00 malam ini.”

Duh, kirain cuma bos-bos yang kolonial yang sekaku itu. Ternyata di sekolah masih ada juga guru yang begitu. Padahal kuliah dengan metode online saja sudah membebaskan mahasiswanya menyesuaikan kapan bisa membaca materi, mengerjakan tugas, dan mengumpulkannya.

Asalkan masih dalam batas waktu seminggu. Jungkir balik begadang pun gakpapa deh. Yang penting, benar-benar belajar dan secara jujur mengerjakan tugas. Batasannya juga sudah dilonggarkan jadi seminggu.

Itu kuliah. Mandiri. Lha, masa iya anak SD yang butuh pendampingan dari orang tuanya tidak lebih diringankan?

Come on, please.

Kalau begini, lama-lama sekolahnya anak-anak mendingan home learning saja sekalian. Ndak perlu mengikuti kurikulum sekolah yang sepertinya memang belum disesuaikan dengan situasi pandemi. Yang penting anak saya nanti bisa lulus ujian persamaan.

But, wait.

Sepertinya sulit. Setelah mengikuti sebuah kursus daring tentang Home Learning Education di United Kingdom, saya baru menyadari bahwa belajar di rumah lepas dari kurikulum nasional itu lebih sulit dan menantang daripada sekolah konvensional.

Ditambah lagi kekhawatiran, jangan-jangan homeschooling di Indonesia kualitasnya masih dipandang sebelah mata. Atau bisa jadi, saya dan keluarga sebenarnya belum siap menjalaninya. Ya, saat ini sepertinya tetap menjadi murid sekolah biasa masih menjadi pilihan yang terbaik.

Mas Menteri,

Makasih masih setia membaca hingga paragraf ini. Sabar ya, tinggal sedikit lagi. Saya masih penasaran, bagaimana kekisruhan ini bisa terjadi.

Saya punya teman seorang guru, yang juga curhat bahwa tugasnya makin berat dan stressing dalam situasi pendidikan jarak jauh (PJJ) sekarang ini. Pekerjaannya tak kenal waktu. Dia juga kelelahan fisik dan mental menyusun bahan pelajaran, mengoreksi, melaporkan, dan berinteraksi dengan para wali murid lewat WA.

Sejujurnya, walimurid seperti saya ini kadangkala memang kejam, banyak protes pada guru-guru. Apalagi yang di sekolah swasta, feel-nya beda. Mbayar. Mahal.

Bisa jadi, orang tua seperti saya ini memang yang bikin guru makin lelah. Bagaimana tidak, ketika hari-hari kerja saya begitu menguras waktu dan tenaga, terpaksa anak saya baru sempat merapel pelajaran dan setor tugas seminggu sekali. Beberapa kali Emir dan Karim begadang hingga tengah malam karena belajar.

Bukan apa-apa, selain karena sungkan pada gurunya, saya juga ingin mengurangi beban yang sudah berhari-hari dirasakan. Ya, tapi tetap saja pengorbanan ini belum cukup memuaskan. Buktinya, saya masih kena tegur dari wali kelas, “Tolong Bunda, tugasnya jangan lagi terlambat disetorkan.”

Kalau begitu Mas Menteri, mas kan yang di urusan pendidikan punya jabatan paling tinggi. Harus bagaimana ini? Apa jangan-jangan masalahnya karena kurikulum yang tidak diganti? Mungkin harusnya memang segera disesuaikan karena pandemi.

Ah, jadi ingat sebuah cerita dari seniorku, pengamatannya selama menyekolahkan anaknya di Australia. “Di sana itu, walaupun libur sekolah berbulan-bulan, anak-anak ya tetap pintar. Negaranya juga tetap jadi negara maju.”

….

Lalu bagaimana? Ah sudah, saya manut saja Mas Menteri mau melanjutkan bagaimana. Bisa cerita saja rasanya sudah lega sekali. Hihi. Maklum, bagi saya menulis itu salah satu cara meluapkan emosi.

….

Akhirnya, inilah penghujung surat saya. Terima kasih.
Selamat istirahat njih Mas Menteri. Salam buat anak istri.

Tetap sabar, stay safe, dan stay healthy.

2
0
Tax Crisis Management, Pemahaman Penting Bagi Wajib Pajak

Tax Crisis Management, Pemahaman Penting Bagi Wajib Pajak

Krisis keuangan pastilah pernah dirasakan di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Salah satu krisis yang pernah menimpa negara kita adalah krisis moneter tahun 1998 dan dampak krisis keuangan global di tahun 2008. Perbedaan keduanya ialah tingkat keterpurukan akibat krisis 2008 di Indonesia hanya berlangsung dalam jangka pendek.

Permasalahan krisis kembali muncul, kali ini lebih kompleks, semenjak dimulainya pandemi covid-19 dengan titik awal di Kota Wuhan Tiongkok pada Desember 2019. Kehadiran virus corona yang menyerang hampir seluruh dunia itu berdampak secara domino. Dampak besar yang dirasakan bagi masyarakat adalah masalah kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.

Mengganggu Keuangan Negara

Dalam bidang kesehatan, hingga saat ini lonjakan jumlah kasus terkonfirmasi positif terus meningkat. Covid-19 masih merajalela. Interaksi antarmanusia pun dibatasi, meskipun pergerakan dalam era adaptasi kebiasaan baru telah dimulai dengan ekspektasi ekonomi menggeliat kembali.

Akan tetapi, dampak pada perekonomian masih melambat bahkan menurun tajam. Dalam sektor keuangan dan pada sektor rill terjadi penurunan kinerja (Kemenkeu, 2020). Krisis bisa muncul baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat mengganggu keuangan negara.

Oleh karenanya, diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut dengan kebijakan yang tetap. Salah satu kebijakan yang disarankan oleh OECD (2020) ialah memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas pajak.

Fasilitas ini dapat berupa penurunan tarif pajak, penambahan tenggang waktu, pelaporan secara online, ataupun berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Pajak sewaktu-waktu. Artinya, pemanfaatan teknologi harus terus berkembang sejalan dengan penataan ulang sistem perpajakan secara internal.

Pajak, Sektor Penopang

Pada banyak negara, sektor perpajakan masih menjadi harapan terbesar untuk menopang keuangan negara –meskipun pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa.

Negara-negara yang terdampak krisis akibat pandemi terus memantau perkembangan dan membuat kebijakan secara masif untuk menyelamatkan warganya, sekaligus menjaga kondisi ekonominya.

Di Indonesia sendiri, target penerimaan pajak yang sebelumnya dianggarkan mencapai lebih dari 2000 triliun Rupiah kemudian mengalami restrukturisasi. Pemerintah mengambil kebijakan refocusing anggaran untuk menyelesaikan kasus pandemi, mengutamakan keselamatan masyarakat sekaligus perekonomian negara.

Di bidang perpajakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan kebijakan Insentif Pajak yang tertuang dalam PMK-44/PMK.03/2020 dan Pemberian Fasilitas Pajak  terhadap Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 (PMK 28/PMK.03/2020).

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong wajib pajak tetap patuh tetapi juga terbantu dalam membayar serta melaporkan pajaknya, tanpa merasa terbebani karena pemasukan finansial cukup susah saat ini.

Mari memantau sejenak perkembangan pemanfaatan fasilitas pajak oleh wajib pajak di Indonesia. Berdasarkan laporan dari DJP, baru sekitar 70% wajib pajak yang sudah menyampaikan laporan pemanfaatan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan PPh final DTP.

Sumber: e-reporting Direktorat Jenderal Pajak (2020)

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa insentif pajak belum sepenuhnya disetujui dengan alasan klasifikasi lapangan usaha (KLU) tidak memenuhi kriteria dalam PMK dan karena SPT Tahunan 2018 belum disampaikan.

Dari sini tampak bahwa alasan utama ditolaknya permohonan pemanfaatan fasilitas pajak adalah wajib pajak yang tak paham atas syarat yang harus dipenuhi, peraturan yang masih susah dipahami,  serta ketakutan dari wajib pajak -jika mengajukan permohonan insentif justru takut ditagih kewajiban pembayaran pajaknya kemudian.

Pendampingan Perpajakan

Salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah pendampingan administrasi perpajakan. Menurut Suandy (2011), tujuan  manajemen  pajak  dapat  dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan dengan benar segala ketentuan perpajakan dan upaya efisiensi   pajak   penghasilan   untuk   dapat   mencapai   laba   dan   likuiditas   yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan  cara menerapkan secara efektif fungsi-fingsi    manajemen    pajak; meliputi tax    planning,   tax implementation, dan tax control. Selanjutnya, langkah-langkah yang yang bisa dilakukan oleh wajib pajak, terutama WP badan, dalam situasi krisis antara lain:

Pertama, pahami skenario atas dampak krisis terhadap perusahaan. Dampak ini terutama pada kinerja perusahaan. Lakukan perencanaan pajak (tax planning) yang baik. Perencanaan pajak  adalah langkah  awal  yang dilakukan dalam upaya efisiensi pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai (PPN).

Perencanaan tersebut juga menjadi bagian dari penyusunan strategi  penghematan  pajak.  Langkah awalnya ialah memperhatikan laporan arus kas dan laba rugi perusahaan –apakah mengalami penurunan kinerja. Selanjutnya, melakukan pemetaan bagian apa saja yang terdampak –termasuk dalam pembayaran beban pajak pada saatnya.

Kedua, pada tahap implementasi (tax implementation) perlu dilakukan edukasi yang secukupnya atas peraturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan krisis yang sedang terjadi.

Di Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif dan fasilitas perpajakan. Untuk memaksimalkan efektivitasnya, setiap sasaran kebijakan perlu dipahami dan dimanfaatkan. Jika belum paham, diperlukan pendampingan yang baik. Pendampingan ini dapat diberikan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun dengan memerankan Konsultan Pajak.

Ketiga, kepatuhan akan peraturan harus dijaga. Berbagai kebijakan maupun ketentuan hukum perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta hubungan kontrak kerja dengan pihak lain di masa krisis tetap harus menjadi perhatian.

Apabila terjadi kesalahpahaman, ketidaktahuan bahkan tidak update atas aturan maka risiko ketidakpatuhan dapat terjadi. Sehingga, potensi sengketa pajak akan meningkat. Oleh karenanya, manajemen perpajakan tidak hanya menghitung berapa beban pajak yang dikeluarkan saat masa krisis, namun sanksi hukum juga harus menjadi perhatian.

Keempat, membuat kontrol dan aktivitas perpajakan yang telah dirancang selama krisis –apakah sudah efektif dan efisien, dan sesuai dengan peraturan.

Fungsi pengendalian pajak (tax control) atau tax audit dan tax review inidapat dilakukan secara triangulasi dengan mengolah data secara internal dan eksternal. Konsultan pajak, manager, auditor atau bahkan otoritas pajak sekalipun perlu memastikan tidak terjadi penolakan atau bahkan sengketa pajak di masa krisis.

Epilog

Manajemen perpajakan yang mumpuni adalah pekerjaan penting dalam segala situasi. Terlebih dalam kondisi krisis ketika tekanan yang dihadapi semakin tinggi. Di sisi lain, wajib pajak juga harus lebih siap menghadapi krisis sebelum ia datang –sehingga tidak mengalami kerugian yang semakin besar.

Manajemen perpajakan dapat masuk dalam agenda rencana strategi perusahaan dengan membuat suatu catatan bahwa risiko dapat terjadi juga di bidang perpajakan, bahkan untuk sengketa pajak yang mengarah pada sanksi.

Para wajib pajak tidak perlu takut melakukan konsultasi terhadap konsultan pajak atau otoritas pajak, terutama dalam hal ekonomi dan keuangan yang melibatkan unsur pajak di dalamnya. Era adaptasi baru pasca covid-19 merupakan momentum untuk wajib pajak berbenah, meningkatkan pengetahuan dan tidak malu untuk menyampaian keluh kesah atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Hal ini akan membantu memahami kemudian memanfaatkan fasilitas pajak yang disediakan. Dengan demikian maka kebijakan pemerintah akan efektif dan lebih menguntungkan kedua belah pihak, yaitu tercapainya target penerimaan dan wajib pajak dapat menikmati keringanan yang mengurangi beban.

Harapan lain jika wajib pajak mampu mengorganisir perpajakan secara konsisten maka tidak akan terjadi kesulitan yang teramat dalam meskipun krisis menerpa. Dengan terus melihat kebijakan pemerintah yang akan diberikan, hal ini berkaitan juga dengan sustainability wajib pajak, khususnya yang berbentuk badan.

0
0
Langkah Sederhana Menuju Daerah Hebat

Langkah Sederhana Menuju Daerah Hebat

Musim pemilihan kepala daerah telah tiba. Semua orang ingin daerahnya menjadi hebat. Penduduk ingin menikmati hidup di daerah yang hebat dan pemimpin ingin mempersembahkan daerah yang hebat kepada warganya. Niat baik itu tak perlu diragukan lagi.

Tetapi bagaimana
membuat daerah yang hebat
atau setidaknya lebih baik?
Pertanyaan itu yang selalu didiskusikan
dari periode ke periode pemerintahan dan diapung-apungkan
di setiap masa kampanye.

Artikel ini tidak berisi teori perencanaan daerah secara menyeluruh. Tidak pula menawarkan jurus sakti melejitkan daerah yang penuh keterbatasan dan ketertinggalan menjadi setara dengan kota-kota besar di negara maju.

Artikel ini coba mengingatkan langkah-langkah sederhana yang bisa dipertimbangkan calon pemimpin untuk membuat daerahnya hebat.

Kota Layak Huni

Satu hal mendasar mengenai “daerah hebat” adalah kelayakan huninya. Semakin layak huni sebuah kota maka semakin bahagialah penduduknya dan semakin senang pula pengunjung mendatanginya. Semakin senang pengunjung datang maka semakin besar perputaran ekonomi di kota tersebut.

Beberapa lembaga kredibel di dunia seperti OECD, Mercer, Monocle Magazine, The Economist, dan Forbes mengukur kelayakan huni kota-kota di dunia secara berkala. Masing-masing lembaga menggunakan indikator yang berbeda-beda meski masih seirama.

The Economist Intelligence Unit (EIU) mengeluarkan ranking[sm1]  kota layak huni di seluruh dunia (“The Global,” 2020). EIU adalah divisi riset dan analisa dari The Economist Group yang sejak 1946 berkontribusi kepada dunia usaha, lembaga keuangan, dan pemerintah dalam mengarungi perubahan dunia.

EIU mempertimbangkan lebih dari 30 faktor dalam menyusun ranking. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan dalam enam kategori besar yaitu: stabilitas, budaya, lingkungan, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.

Selama dua tahun terakhir yakni 2018 dan 2019, ibukota Austria, Vienna, menduduki peringkat pertama pada daftar kota layak huni. Sebelumnya posisi puncak itu ditempati Kota Melbourne, Australia, selama tujuh tahun berturut-turut (Locke, 2019).

Indonesia sendiri mengenal versi kota layak huni berdasarkan tujuh indikator yang diukur oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP). Ketujuh indikator itu adalah (Shita, n.d):

  1. Ketersediaan kebutuhan dasar (perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, ketercukupan pangan, dan lainnya);
  2. Ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi umum, taman, fasilitas kesehatan, dan lainnya);
  3. Ketersediaan ruang publik sebagai wadah untuk berinteraksi antar komunitas;
  4. Keamanan dan keselamatan;
  5. Kualitas lingkungan;
  6. Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya kota; dan
  7. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kota Solo adalah kota yang paling layak huni di Indonesia berdasarkan survei IAP pada tahun 2019. Urutan kedua dan ketiga ditempati oleh Kota Palembang dan Kota Balikpapan (“Hasil,” 2019).

Sementara tiga kota yang paling tidak layak huni secara berurutan ke bawah adalah Lampung, Medan, dan Makassar. Peringkat itu diperoleh berdasarkan skor akhir atas penilaian ketujuh indikator di atas.

Di mana Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lainnya? Bahkan dua kota besar seperti Medan dan Makassar terpuruk di posisi bawah. Tergambar dari peringkat di atas bahwa kemegahan dan gedung pencakar langit tidak menjadikan sebuah kota nyaman ditinggali.

Sebuah kota tentu tidak menjadi hebat jika tak nyaman ditinggali.

Tiga Langkah Menuju Kota Hebat

Pada tahun 2030, diperkirakan 60 persen penduduk bumi, yakni 5 miliar orang[sm2] , akan tinggal di kota-kota (Woetzel, Bouton, Cis, Mendonca, Pohl, Remes dan Ritchie, 2013). Peningkatan itu sangat pesat melihat data bahwa pada tahun 2013 hanya sekitar 3,6 miliar orang yang tinggal di kota.

Hal ini menjadi tantangan yang berat bagi para pemimpin kota karena kompleksitas permasalahan yang juga semakin meningkat. Kualitas hidup di kota-kota menjadi aspek yang semakin mengkhawatirkan.

Kepadatan penduduk di kota akan meningkatkan permasalahan infrastruktur, kebersihan, perumahan, lapangan pekerjaan, dan kesehatan.

Tantangan yang dihadapi pemimpin kota memang berbeda-beda tergantung titik awal (starting point) mereka mulai bekerja. Meski demikian, menurut Woetzel et al., kota toh tetap bisa berubah. Singapura, misalnya, naik dari pelabuhan kolonial ke kota kelas dunia hanya dalam beberapa dekade.

New York bergerak maju dari penurunan ekonomi yang dialami pada akhir 1960-an dan 70-an. Hal itu terjadi karena para pemimpin membuat langkah-langkah penting dalam meningkatkan kota mereka, tidak peduli di mana titik awal mereka memulai.

Lembaga konselor McKinsey & Company melakukan penelitian dengan mengembangkan dan menganalisis database komprehensif indikator kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perkotaan. Mereka mewawancarai 30 wali kota dan pemimpin kota lainnya di pemerintah kota di empat benua.

Mereka juga menyintesis temuan atas lebih dari 80 studi kasus untuk memahami langkah-langkah yang dilakukan para pemimpin kota di dunia untuk meningkatkan seluruh jajaran proses dan layanan, dari perencanaan kota hingga manajemen keuangan dan perumahan.

McKinsey & Company kemudian menyimpulkan bahwa tiga langkah yang telah dilakukan pemimpin-pemimpin di dunia untuk membuat kota mereka hebat adalah:

  1. Mencapai pertumbuhan cerdas (achieve smart growth);
  2. Berbuat lebih banyak dengan modal yang lebih lebih sedikit (do more with less); dan
  3. Memenangkan dukungan untuk perubahan (win support for change).

Untuk melihat tiga langkah untuk membangun kota hebat tersebut secara lengkap, sila unduh dokumen McKinsey & Company di tautan ini. Namun secara ringkas, tiga langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

“Achieve smart growth” maksudnya memilih sektor pembangunan yang paling sedikit menyebabkan kerugian.

Kebijakan mengejar pertumbuhan ekonomi dengan memperluas zona industri, memperlebar jalan-jalan dengan menghilangkan pepohonan, mengizinkan pembangunan di daerah aliras sungai, atau membebaskan pedagang berjualan di mana saja,

pada akhirnya justru akan menurunkan tingkat kenyamanan dan kualitas hidup di kota itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi sering justru membawa kerugian pada warga akibat dampak-dampak pembangunan.

“Do more with less” maksudnya efisiensi dalam menggunakan anggaran. Sudah menjadi stigma bahwa pemerintah daerah dianggap menghambur-hamburkan anggaran dengan hasil yang tidak terlihat.

Oleh karena itu, perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan harus dilakukan dengan prinsip efisiensi. Swasta harus lebih banyak dilibatkan dalam program dan kegiatan daerah. Hal ini juga jamak dilakukan kota-kota di negara maju.

Sementara, “win support for change” maksudnya bahwa pembangunan kota hebat harus dimulai dengan pembangunan tim yang kuat.

Woetzel et al. menyebutkan: pegawai negeri sipil yang berkinerja tinggi, menciptakan lingkungan kerja di mana semua karyawan bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan mengambil setiap kesempatan untuk mewujudkan konsensus para pemangku kepentingan.

Langkah Sederhana

Mengejar peningkatan semua indikator kota layak huni yang disebutkan beberapa lembaga di atas adalah hal yang sempurna. Perubahan menuju terciptanya kota layak huni tersebut mungkin saja bisa tercapai secara signifikan dalam jangka panjang.

Akan tetapi rasanya sulit terwujud dalam jangka menengah, misalnya dalam lima tahun periode kepemimpinan kepala daerah.

Tiap daerah memiliki karakter dan tingkat permasalahan yang berbeda-beda. Pada umumnya kota-kota di Indonesia masih berkutat pada standar kehidupan sehari-hari seperti lalu lintas, persampahan, dan fasilitas lainnya. Sangat berbeda dengan kota-kota di negara maju.

Untuk itu diperlukan langkah yang juga sederhana namun bisa membawa kota lebih baik sedikit demi sedikit, dari tahun ke tahun. Tiga langkah ala McKinsey & Company, misalnya, bisa diimplementasikan seperti berikut ini:

Langkah pertama:Disiplin pada zonasi. Tidak mengorbankan kenyamanan tinggal karena bisnis. Tidak mengejar industri jika bukan keunggulan komparatif. Sebaliknya, memperkuat keunggulan daerah.
Langkah kedua:Tidak harus menambah anggaran jika alokasi bisa disesuaikan pada tempat yang tepat.Meningkatkan keterlibatan swasta.
Langkah ketiga:Merekrut SDM potensial dan tempatkan pada posisi terbaik untuk mendukung visi dan misi daerah.Meningkatkan sosialisasi dan informasi untuk mendapat dukungan publik.



Epilog

Para pemimpin sering terjebak dalam teori dan konsep yang kompleks. Wacana-wacana yang rumit, sebagian bahkan absurd, sering diutarakan pemimpin dan calon pemimpin.

Mengejar semua indikator pembangunan memang hal yang sempurna. Hanya saja, kesempurnaan adalah hal yang sulit dicapai dalam waktu singkat jika enggan menggunakan kata “mustahil”.

Tiga langkah ala  McKinsey & Company di atas juga bisa menjadi rumit jika dijabarkan dan diperinci satu per satu lalu dikerjakan sekaligus. Oleh karena itu, sebaiknya pembangunan daerah dilakukan secara bertahap, dimulai dari hal-hal sederhana yang rasional dan bisa diukur.

Kajian-kajian yang lebih teknis tentu saja sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pokok pikiran artikel sederhana ini menjadi aksi nyata.

“Kehebatan sebuah daerah dilihat dari seberapa kuat karakter yang dimilikinya dan seberapa besar keinginan orang untuk tinggal di sana.”

_________

Referensi:

Hasil Survey, Inilah Daftar Kota Layak dan Tidak Layak Huni di Indonesia. (2019, 19 Februrari). Indozone. https://www.indozone.id/fakta-dan-mitos/PjsajR/hasil-survey-inilah-daftar-kota-layak-dan-tidak-layak-huni-di-indonesia/read-all

Locke, T. (2019, 4 September). These are the World’s Most Liveable Cities in 2019. CNBC. https://www.cnbc.com/2019/09/04/global-liveability-index-2019-most-liveable-cities-in-the-world.html

Shita, G. (n.d.) Seberapa Layak Huni Kota-kota di Indonesia. Handal Selaras Group. https://www.handalselaras.com/seberapa-layak-huni-kota-kota-di-indonesia/

The Global Liveability Index 2019. (2020). The Economist Intelligence Unit. https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=liveability2019

Woetzel, J., Bouton, S., Cis, D., Mendonca, L., Pohl, H., Remes, J., & Ritchie, H. (2013).  How To Make A City Great. McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/urbanization/how%20to%20make%20a%20city%20great/how_to_make_a_city_great.pdf


1
0
Reformulasi Bansos COVID-19

Reformulasi Bansos COVID-19

Sebagai dampak dari wabah Covid-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional dan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah, pola kehidupan masyarakat telah banyak berubah. Dalam sektor ekonomi, angka pengangguran meningkat pesat akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kondisi ini pada akhirnya memaksa pemerintah membuat kebijakan pemberian bantuan sosial (Bansos), sebuah bentuk tanggung jawab sosial negara kepada rakyatnya. Bantuan sosial ini merupakan penyangga untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang sedang terganggu penghasilannya.

Bentuk, Besaran, dan Penyaluran Bansos

Beberapa bentuk bantuan sosial ini adalah bantuan langsung tunai, bantuan sembako, dan insentif kartu prakerja. Bantuan ini bersumber dari dana APBN, APBD, ataupun APBDes yang mengalami realokasi dan refokusing anggaran.

Kemungkinan besar bantuan sosial akan diberikan selama tahun 2020. Untuk 3 bulan pertama yaitu April, Mei, Juni, jumlah nominal bantuan sosial yang diberikan sebesar Rp. 600.000 perorang perbulan. Namun, selanjutnya mulai bulan Juli hingga Desember nominal yang diberikan turun menjadi Rp. 300.000 perorang perbulan.

Pemerintah menggulirkan sejumlah anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19, tepatnya sebesar Rp.641,17 trilyun. Terdapat pula anggaran untuk dukungan konsumsi –baik bantuan sosial maupun subsidi sebesar Rp. 172,1 trilyun. Adapun anggaran untuk bantuan langsung tunai desa sebesar Rp. 31,8 trilyun.  

Beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan dalam penyaluran bantuan sosial ini antara lain: ketidaksinkronan data, penyaluran bantuan yang tidak merata, penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, serta ketidakjelasan prosedur –baik ketidakjelasan persyaratan maupun penerima bantuan.

BLT Masyarakat Desa

Saya menyoroti tentang bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat melalui kepala desa. Ketidakmampuan kepala desa dalam memahami regulasi yang ada, lemahnya pembinaan dan pengawasan, serta daya tarik uang tunai di mata semua lapisan masyarakat, membuat fungsi sosial dari bantuan langsung tunai menjadi tercederai.

Persyaratan utama bahwa kriteria yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai yaitu kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19 tidak tersosialisasikan dengan baik. Yang beredar di sebagian masyarakat adalah informasi bahwa bantuan langsung tunai diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Akibatnya, yang merasa berhak mendapatkan bantuan langsung tunai menjadi ratusan orang di setiap desa. Sedangkan yang sebenarnya berhak untuk mendapatkannya hanya puluhan orang saja. Tidak aneh jika kemudian nominal yang diperoleh keseluruhan warga yang merasa berhak tersebut menjadi kurang dari Rp. 600.000 perorang perbulan.

Ketersediaan dananya pun menjadi kurang. Padahal, apabila bantuan langsung tunai tersebut hanya diberikan kepada yang berhak saja –sesuai kriteria di atas, maka setiap orang bisa memperoleh Rp. 600.000 perorang perbulan dan ketersediaan anggarannya bisa berlebih.

Saatnya Dievaluasi

Menurut hemat saya, pola bantuan langsung tunai ini sudah saatnya dievaluasi kembali. Kondisi di mana penerima bantuan yang tidak tepat sasaran menjadikan pemborosan anggaran yang merata di sebagian besar desa. Kondisi berkurangnya nominal yang diterima menjadikan tujuan utama bantuan langsung tunai menjadi tidak tercapai.

Di sisi lain, pendapatan negara jauh berkurang. APBN mengalami defisit anggaran. Dibutuhkan penghematan pengeluaran. Bantuan langsung tunai yang tidak tepat sasaran merupakan salah satu bentuk pemborosan anggaran.

Bayangkan, pada satu kecamatan saja, anggaran bantuan langsung tunai bisa mencapai milyaran perbulannya. Padahal, apabila penyalurannya tepat sasaran hanya dibutuhkan ratusan juta rupiah saja.

Epilog: Rekomendasi

Oleh karena itu, atas nama penghematan anggaran maka pola bantuan langsung tunai ini harus dirubah mekanismenya dengan pola baru yang lebih menjamin penyaluran menjadi lebih tepat sasaran. Salah satu alternatif pola baru tersebut adalah pola padat karya dan pola gotong royong.

Setiap masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19 diberikan pekerjaan baru berupa pekerjaan padat karya dan gotong royong. Pekerjaan yang dilakukan cukup yang bersifat pemeliharaan fasilitas umum dan infrastruktur pedesaan –seperti pembersihan saluran air, jalan umum, pengecatan tempat ibadah dan sekolah, dan rehabilitasi ringan infrastruktur.

Dengan pola ini maka yang tidak kehilangan mata pencaharian tidak akan bisa ikut serta. Apalagi yang memiliki kemampuan ekonomi di atas rata-rata, jelas tidak akan bersedia ikut serta.

Dengan demikian maka terjadi seleksi secara alami terhadap penyaluran bantuan sosial pola padat karya dan gotong royong ini. Uang negara tidak terbuang sia-sia karena ada produk fisik yang dihasilkan. Sedangkan terhadap masyarakat yang benar-benar tidak mampu bekerja lagi akibat umur maupun kekurangan fisik, bisa diberikan perluasan program keluarga harapan (PKH).             

1
0
Sertifikasi: Problematika Usaha Kecil  Jasa Konstruksi

Sertifikasi: Problematika Usaha Kecil Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ditetapkan dengan pertimbangan utama untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola konstruksi yang lebih baik, memenuhi dinamika perkembangan penyelenggaraan konstruksi, dan menjamin ketertiban serta kepastian hukum dalam bidang konstruksi.

Beleid konstruksi sebelumnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sudah waktunya untuk disesuaikan, mengingat banyak perkembangan yang terjadi dalam rentang waktu 18 tahun sebelumya.

Perkembangan yang terjadi saat ini di antaranya ekonomi berbasis teknologi informasi, angkatan kerja yang bertambah pesat, dan kebutuhan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi merupakan penerjemahan lebih lanjut, sebagai petunjuk pelaksanaan undang undang jasa konstruksi tersebut.

PP Nomor 22 Tahun 2020 ini mencabut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Peran serta usaha kecil merupakan salah satu substansi yang diatur dalam peraturan di atas. Usaha kecil yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah usaha kecil konstruksi untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah).

Kualifikasi ini dilaksanakan dengan penilaian terhadap perolehan proyek, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja, dan kemampuan menyediakan peralatan konstruksi. Dari keempat penilaian ini masalah terbesar usaha kecil adalah ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja yang kompeten masih menjadi masalah klasik, dalam hal ini tenaga kerja bersertifikat terampil.

Pembinaan Jasa Konstruksi

Sesungguhnya, pemerintah baik di pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi. Salah satu tanggung jawab dan kewenangan ini adalah memberikan dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja.

Namun, pada kenyataannya alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam pembiayaan sertifikasi kompetensi kerja ini masih jauh dari kebutuhan lapangan. 

Sertifikat kompetensi kerja merupakan tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi. Setiap pengguna jasa dan penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat kompetensi.

Sertifikat kompetensi kerja ini diperoleh melalui uji kompetensi standar yang dilaksanakan lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi dapat dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi dan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Sertifikat kompetensi kerja berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Ada sanksi tertentu apabila kewajiban sertifikasi kompetensi tidak dipenuhi.  Menteri dan kepala daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban sertifikasi kompetensi kerja.

Dengan demikian, di satu sisi pemerintah wajib menyediakan anggaran dan di sisi lain pemerintah melakukan pengawasan terhadapnya. Paket proyek untuk usaha kecil hanya mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja dalam bentuk sertifikat keterampilan kerja untuk tenaga terampil. Usaha kecil tidak mensyaratkan sertifikat keahlian.

Berdasarkan data  dari kompas, dari sejumlah 134.399 perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar, ternyata sebanyak 110.146 perusahaan atau 82% merupakan usaha kecil jasa konstruksi. Sedangkan berdasarkan data dari CNN Indonesia, dari keseluruhan tenaga kerja konstruksi yang bekerja di sektor usaha konstruksi yang berjumlah 5,3 juta orang, ternyata baru 512.787 orang atau 9,67 % yang bersertifikat kompetensi kerja. 158.070 orang bersertifikat keahlian dan 386.802 orang bersertifikat keterampilan kerja.

Dari sini terlihat bahwa jumlah perusahaan jasa konstruksi kategori usaha kecil (110.146) jumlahnya berbanding 1:3,5 dari tenaga kerja bersertifikat keterampilan kerja (386.802). Yang berarti, satu perusahaan kecil konstruksi bisa mempekerjakan 3-4 orang tenaga kerja bersertifikat keterampilan pada saat yang bersamaan.

Padahal, dalam pelaksanaan 1 proyek konstruksi kualifikasi kecil bisa membutuhkan lebih dari 4 orang tenaga trampil bersertifikat SKT, sedangkan untuk usaha kecil bisa melaksanakan 5 proyek dalam waktu bersamaan. Belum lagi ketika kita bicara soal lokasi kerja. Bisa jadi terdapat sejumlah perusahaan yang tidak dapat bekerja karena tidak memiliki tenaga kerja terampil.

Akan terjadi kerumitan luar biasa apabila semua instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, melakukan tender proyek atau pengadaan langsung pada waktu yang hampir bersamaan. Misalnya pada semester pertama tahun berjalan. Dalam pemenuhan persyaratan dokumen pengadaan akan terjadi pemakaian sertifikat keterampilan kerja yang bersamaan pada beberapa usaha kecil konstruksi.

Hal ini tidak akan terungkap karena belum terdapat sistem yang bisa mendeteksi secara elektronik. Sistem layanan pengadaan secara elektronik belum memiliki fasilitas pencari (searching) terhadap daftar tenaga kerja yang ditawarkan perusahaan. Apabila fasilitas ini dikembangkan maka akan terjadi banyak perusahaan kecil yang gugur dalam evaluasi teknis, akibat pemakaian bersama terhadap tenaga kerja yang sama.

Lebih parah lagi, apabila pemenuhan sertifikat keterampilan pada dokumen penawaran teknis ternyata hanya formalitas belaka untuk sekedar lulus penawaran teknis. Tenaga kerja tersebut ternyata tidak bekerja di lapangan proyek, yang bekerja justru orang lain.

Tanggung Jawab Bersama

Permasalahan ini adalah tanggung jawab kita semua dan mesti kita perbaiki secepatnya. Dalam perbaikan ini kita harus memetakan beberapa prioritas masalah dan merumuskan formula penyelesaiannya.

Permasalahan pertama adalah penyebaran tenaga kerja dan lembaga sertifikasi. Sebagian besar tenaga kerja terampil berdomisili di daerah – baik kabupaten, kecamatan, maupun desa. Sedangkan lembaga sertifikasi profesi berada di daerah perkotaan, baik di perkotaan provinsi maupun perkotaan kabupaten.

Di perkotaan provinsi didominasi oleh lembaga sertifikasi profesi dari asosiasi profesi. Di perkotaan kabupaten didominasi oleh lembaga pendidikan dan pelatihan atau balai latihan kerja (BLK).

Permasalahan kedua adalah pembiayaan. Tenaga kerja terampil hanya bisa bekerja secara tidak tetap, hanya pada waktu tertentu pada saat proyek usaha kecil berlangsung – kisaran waktunya antara 1-6 bulan. Selebihnya, mereka mencari kerja di luar proyek negara. Dengan kondisi ekonomi yang demikian, maka kecil kemungkinan mereka bisa mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk membiayai sertifikasi kompetensi mereka.

Permasalahan ketiga adalah tingkat kebutuhan akan sertifikat. Tanpa memiliki sertifikat keterampilanpun mereka tetap bisa bekerja. Ini dimungkinkan karena persaingan mereka bukan ditentukan oleh faktor sertifikat, tapi ditentukan oleh kualitas kerja dan upah yang ditentukan. Bahkan belum tentu mereka kenal dengan sertifikat keterampilan yang dimaksud.

Dari ketiga permasalahan ini maka perlu dirumuskan beberapa kebijakan yang harus difikirkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rumusan kebijakan ini harus realistis dan praktis, bukan teoritis atau regulatif.

Sertifikasi Online, Mengatasi Ketimpangan Penyebaran Domisili

Terkait ketimpangan penyebaran domisili antara tenaga kerja dan lembaga sertifikasi profesi ini, harus ada upaya pemecahan agar kendala jarak bisa dipecahkan. Apabila dilakukan mobilisasi tenaga kerja ke lokasi pelaksanaan sertifikasi, maka akan terkendala biaya baik pribadi atau anggaran negara.

Demikian juga apabila pelaksana sertifikasi turun ke daerah juga akan memakan biaya yang tidak sedikit. Maka solusi paling realistis dengan biaya yang hemat serta memang lagi trend sekarang ini adalah dengan membuat program sertifikasi online.

Lembaga sertifikasi profesi membuat kurikulum sertifikasi berbentuk file movie dan file pdf yang bisa diunduh pada website yang ditentukan. Peserta pelatihan bisa mempelajari kapanpun mereka sempat mempelajarinya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Lembaga sertifikasi profesi menyediakan layanan konsultasi online terhadap hal-hal yang perlu dipertanyakan. Kemudian dibuat juga layanan ujian online dan sertifikat online.

Bila ujian tersebut membutuhkan material uji, maka material uji tersebut cukup dikirimkan melalui fasilitas pengiriman barang dan tim penguji melakukan pengujian terhadap material tersebut. Solusi ini cukup realistis. Hampir semua daerah sudah terjangkau oleh fasilitas internet dan hampir semua lapisan dan kelompok umur dalam masyarakat sudah melek teknologi.

Perangkat berupa smartphone, laptop, atau komputer PC sudah familiar dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi dengan adanya dana desa, maka semua kantor kepala desa dan badan permusyawaratan desa sudah seyogyanya memiliki fasilitas wifi untuk kemudahan koneksi.

Epilog

Terkait kendala pembiayaan, ini adalah tanggung jawab mutlak pemerintah. Sudah saatnya ada persentase alokasi anggaran terhadap pembinaan sertifikasi ini.

Apabila Kementerian Tenaga Kerja bisa membagi anggaran ke seluruh Balai Latihan Kerja se-Indonesia dalam rangka peningkatan keterampilan masyarakat di berbagai bidang, maka sudah saatnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga melakukan hal yang sama.

Dengan pendataan yang akurat, Kementerian PUPR sudah bisa merancang anggaran biaya pertahun untuk program sertifikasi gratis bagi seluruh tenaga terampil yang belum bersertifikat di seluruh Indonesia. Dengan pola sertifikasi online akan terjadi penghematan biaya dibandingkan dengan sertifikasi manual.

Terkait tingkat kebutuhan akan sertifikat di sini diperlukan strategi dan sasaran antara. Diperlukan masa transisi pada pemenuhan target pelaksanaan program sertifikasi online dan kesediaan pembiayaan subsidi sertifikasi. Misalnya dengan diberikannya waktu transisi 3 tahun maka tahun keempat dilakukan kewajiban sertifikasi tenaga terampil secara konsisten dengan sanksi terhadap pelanggaran diberikan dengan tegas.

Demikian solusi terhadap pemecahan sertifikasi tenaga terampil ini. Banyak harapan yang dibebankan terhadap realisasi keberpihakan regulasi Jasa Konstruksi terhadap usaha kecil jasa konstruksi dan tenaga terampil jasa konstruksi.

Dengan terbentuknya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di Kementerian PUPR maka diharapkan pembinaan jasa konstruksi bisa lebih maksimal.
Konstruksi sehat negara kuat!

0
0
error: