Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas dan Inovasi  pada Pemda Banyuwangi, the Sun Rise of Java

Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas dan Inovasi pada Pemda Banyuwangi, the Sun Rise of Java

Ada dua peristiwa mengesankan yang terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seorang kawan lama dari Manado. Saat ini beliau menduduki jabatan struktural Eselon III di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

Kami makan malam bersama di restoran Kampoeng Popsa di Kota Makassar, sekedar mengobrol berbagi cerita. Beberapa hari sebelumnya Azwar Anas Sang Bupati Banyuwangi, yang juga adalah pimpinan kantor kawan saya itu, diundang tampil di acara Kick Andy “Succes Story”.

Wah, sudah ada bahan pembicaraan menarik nih”, pikir saya waktu itu.

Penghargaan Paramsamya Purnakarya Nugraha

Salah satu berita menarik tentang Banyuwangi terbit di beberapa surat kabar lokal pada 18 Juli 2019. Isinya tentang penghargaan Paramsamya Purnakarya Nugraha, yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada hari sebelumnya.

Parasamya Purnakarya Nugraha berasal dari Bahasa Sansekerta, berarti anugerah atas pekerjaan yang baik atau sempurna untuk (kepentingan) semua orang. Penghargaan ini mengapresiasi hasil karya tertinggi pelaksanaan pembangunan 5 tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat pada level pemerintah daerah. Banyuwangi lah yang menyabetnya tahun ini.

Prestasi Nasional Lainnya

Selain penghargaan bergengsi di atas, setiap tahun Kabupaten Banyuwangi juga tidak pernah sepi dari prestasi. Dalam hal pelaporan keuangan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah diperoleh sebanyak 6 kali.

Tahun ini pula, Banyuwangi mendapatkan peringkat ke-3 nasional hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri. Kabupaten Banyuwangi juga mendapatkan predikat A dalam evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN/RB) atas Sistem Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dijalankannya.

Menggali Informasi tentang Keberhasilan Banyuwangi

Tak ingin sia-sia, pertemuan dengan kawan dari inspektorat Banyuwangi itupun saya manfaatkan untuk menggali lebih jauh tentang “Bagaimana praktek pengelolaan layanan masyarakat dan pengawasan di Kabupaten Banyuwangi”. Menjawab pertanyaan itu, ada beberapa hal yang saya catat.

  1. Inovasi berupa e-audit

E-audit, singkatan dari electronic audit, merupakan sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Manajeman Risiko, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Tentative Audit Objective (TAO), Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Audit (KKA), Formulir Kendali Mutu, perumusan temuan, dan pemantauan tindak lanjut.

E-audit telah hadir di Banyuwangi dan dimanfaatkan oleh APIP. E-audit tersebut sangat membantu pekerjaan auditor. Hanya perlu “klik” pada salah satu di antara berbagai pilihan kegiatan audit akan muncul pilihan permasalahan dan alternatif solusinya. Pilihan TAO, jenis-jenis PKA, prosedur audit serta teknik audit bahkan format KKA bisa langsung didownload.

Tak mengherankan jika sistem informasi ini menjadi benchmarking institusi audit lainnya. Berkat kegunaannya, aplikasi tersebut bahkan sudah diadopsi oleh 11 instansi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain di Indonesia.

  1. Pengembangan Manajemen Risiko bekerja sama dengan Universitas Jember

Cukup menarik cerita kawan ini terkait dengan proses pengelolaan risiko. Di Banyuwangi tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD) sudah melakukan identifikasi dan analisis risiko. Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi bekerja sama dengan Universitas Jember, salah satu kampus ternama di Jawa Timur.

Berkat program ini, pengelolaan risiko menjadi lebih mumpuni. Berbagai dokumen yang mendokumentasikan komitmen pemda tentang manajemen risiko, misalnya peta risiko, sudah diibuat sehingga setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mudah diketahui risikonya. Hal demikian merupakan sebuah langkah yang patut diacungi jempol.

  1. Melakukan Audit Kinerja terhadap OPD

Secara khusus pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi terdapat inovasi penting lainnya. Inovasi ini ialah mengubah pendekatan pengawasan yang dulunya berdasarkan rencana reguler tahunan berbentuk PKPT, yang didominasi oleh audit ketaatan/compliance audit, kini sudah bergeser ke audit kinerja berbasis risiko.

Dengan begitu, laporan hasil audit oleh inspektorat tidak lagi dominan di temuan keuangan, tetapi lebih banyak menjangkau hingga efektivitas kegiatan-kegiatan pemda. Bukankah memang seperti itu semestinya praktik audit internal berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan publik?

  1. Alokasi Anggaran Khusus untuk Inovasi

Pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) inspektorat dalam 3 tahun terakhir selalu dialokasikan dana lebih dari Rp.100 juta secara spesifik untuk program inovasi. Eaudit merupakan salah satu hasil program inovasi ini.

Tidak hanya di inspektorat, pada setiap OPD lainnya pun dianggarkan juga biaya khusus untuk inovasi. Berkat dukungan sumber daya finansial ini, pada tahun 2019 ini sudah ada 4 inovasi dari Pemerintah Daerah Banyuwangi yang masuk di antara 100 inovasi nasional.

  1. Monitoring Pelaksanaan Anggaran di OPD secara online.

Pengembangan integrasi sistem perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran di Pemda Banyuwangi dalam kurun 5 tahun terakhir telah berbuah manis. Kondisi tersebut tentu saja merupakan bagian dari upaya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

­­­­Telah terintegrasinya SPIP tersebut memudahkan inspektorat untuk melakukan monitoring jarak jauh (remote audit). Metode ini sangat cocok misalnya jika diterapkan pada pengawasan tentang penyerapan anggaran tiap-tiap OPD.

Dengan metode pengawasan ini, apabila terdapat OPD yang melakukan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai Standar Harga, maka tim inspektorat dapat dengan cepat mendeteksinya. Mekanisme semacam ini sangat sesuai dengan konsep peringatan dini atau “Early Warning System“.

  1. Pengamanan Aset Kendaraan

Kendaraan operasional harus disimpan di kantor pada periode di luar jam kerja. Terhadap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan penalty, berupa pemotongan atas tunjangan kinerja pengguna kendaraan tersebut selama dua bulan.

Para pejabat pemda seperti sekretaris daerah dan kepala dinas bepergian berangkat dan pulang kerja dengan menggunakan kendaraan pribadi. Adapun kendaraan operasional hanya dipakai saat jam kantor. Rupanya, kebijakan ini bisa menghemat anggaran operasional kantor sebanyak lebih dari 20%.

  1. Fasilitator Check and Balance Unsur Legislatif dan Eksekutif

Mengelola hubungan antara kepala daerah sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai legislatif bukanlah perkara mudah. Sebagus apapun kepemimpinan seorang kepala daerah, jikalau ia tidak mampu berkordinasi baik dengan legislatif maka akan jadi kendala dalam melaksanakan pembangunan.

Untuk masalah ini, APIP Banyuwangi turut serta menjaga keharmonisan relasi legislatif dan eksekutif. Sebab, dalam urusan pengawasan APIP dan DPRD punya peran yang “beririsan”. Legislatif berperan dalam penyusunan dan pengesahan APBD, sementara APIP mengawal pelaksanaan.

Berkaitan dengan APBD ini, inspektorat sebagai APIP di Kabupaten Banyuwangi menjalankan peran dengan sangat baik. Inspektorat mendukung koordinasi Bupati sebagai eksekutif sekaligus menjadi pengawas pada tahapan pelaksanaan APBD. Dengan kata lain, inspektorat melaksanakan peran check and balance.

Epilog

Sebagai catatan saya, berbagai prestasi yang telah diraih Pemda Banyuwangi tidak terlepas dari inovasi yang tiap tahun ditargetkan oleh kepala daerahnya. Program inovasi pun telah diimbangi dengan alokasi anggaran di masing-masing OPD.

Inovasi-inovasi tersebut juga memenuhi satu di antara dua kriteria. Yaitu, terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, atau bisa memberikan manfaat tidak langsung terhadap kemajuan pembangunan. Misalnya, event-event spesial di Banyuwangi yang terbukti mampu mendatangkan wisatawan dari luar daerah, bahkan dari mancanegara.

Untuk program inovasi ini, peran APIP sangat strategis sebagai pengawal akuntabilitas. Inovasi yang dicanangkan di Banyuwangi dicita-citakan bukan sekedar menjadi inovasi yang menghabiskan anggaran daerah, tetapi menjadi inovasi yang betul-betul meningkatkan layanan pemda kepada masyarakat.

Pemda Banyuwangi ingin mewujudkan sebuah kondisi ideal sebagaimana slogan mereka “Banyuwangi Bahagia”. Demikian sejumput inspirasi yang saya catat dari obrolan tentang Banyuwangi, the Sunrise of Java.

Semoga menginspirasi rekan-rekan APIP lainnya.

 

 

5
0
Urgensi Pengaturan Kembali Standar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Urgensi Pengaturan Kembali Standar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

 

Kita sudah sering mendengar istilah Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)? Meskipun mirip, ketiga istilah standar tersebut memiliki pengertian yang berbeda, baik dari sisi dasar hukum maupun penggunaannya.

 

Prolog

SPM, SP, dan SOP adalah tiga terminologi yang dikenal dalam bidang pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengamatan saya di lapangan, pemahaman dan penerapan ketiga istilah tersebut pada praktiknya masih simpang siur. Masih banyak terjadi kesalahpahaman pada beberapa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Padahal, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/498/M.PAN-RB/02/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penegasan Penggunaan dan Penerapan Istilah Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Kesalahan tersebut, mungkin disebabkan karena kurangnya koordinasi, sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan dari Kementerian/Lembaga terkait yang telah mengeluarkan kebijakan tersebut.

Kondisi ini tentunya harus segera disikapi secara arif dan bijaksana, agar kebijakan yang telah dikeluarkan tidak menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman dalam pemaknaan dan penerapan. Harapannya, agar tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat dicapai.

 

Isu Strategis Pelayanan Publik

Dalam dasawarsa terakhir ini, isu-isu sektor pelayanan publik di Indonesia semakin mencuat ke permukaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak faktor yang turut memprovokasi, sehingga isu-isu pelayanan publik dari hari ke hari menjadi perbincangan yang semakin menghangat.

Disadari atau tidak, sesungguhnya pelayanan publik mempunyai implikasi yang sangat luas, baik implikasi sosial politik maupun implikasi di bidang ekonomi.

Implikasi sosial politik berpengaruh terhadap legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Sedangkan implikasi ekonomi berakibat terhadap perkembangan dunia usaha dan investasi di negeri ini, yang sekaligus berpengaruh luas terhadap perekonomian masyarakat.

Dalam era reformasi  saat ini, telah terjadi perubahan lingkungan strategis dan paradigma, di mana tuntutan masyarakat dan dunia usaha terhadap peningkatan kualitas pelayanan menjadi semakin penting. Terutama, sorotan masyarakat madani terhadap tugas-tugas pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi semakin kritis.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk lebih menyadari dan menghayati fungsinya sebagai  abdi  negara dan abdi masyarakat. Tujuannya agar ASN semakin mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara optimal, serta tugas-tugas pelayanan masyarakat yang lebih bermutu dan prima. Yaitu, pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman dan pasti, tidak diskriminatif, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian akan tercipta iklim yang kondusif. Masyarakat selaku pelaku utama pembangunan diharapkan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengambil bagian dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan.  Semua itu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menunjang keberhasilan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan pada Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

 

SPM, SP, dan SOP

Guna mewujudkan kondisi di atas, pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait telah mengeluarkan beberapa aturan menyangkut standar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu SPM, SP dan SOP.

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Dalam menjalankan pemerintahan, Pemda memiliki kewajiban untuk menjalankan Pelayanan Dasar yang ditentukan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Standar Pelayanan (SP) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara pelayanan berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Standar Pelayanan disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi pelayanan kepada masyarakat, baik secara internal maupun eksternal. Standar pelayanan di tiap unit pelayanan merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan, mapun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan.

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu prasyarat dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi periode 2010 s.d. 2025. Menurut ketentuan tersebut, salah satu dari delapan area perubahan yang harus dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah adalah area perubahan bidang ketatalaksanaan.

Langkah praktisnya adalah penyusunan SOP administrasi pemerintahan guna membantu menjabarkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) setiap jabatan, baik struktural mapun fungsional pada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

 

Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik

Kebijakan dan program reformasi birokrasi pada intinya meliputi upaya perubahan beberapa bidang. Dalam hal perubahan organisasi, diharapkan tercipta suatu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Perubahan bidang budaya kerja mengedepankan aspek integritas dan kinerja yang tinggi.

Perubahan bidang tatalaksana mencakup sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Perubahan bidang pelayanan publik mendorong pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

SPM, SP, dan SOP adalah manifestasi perubahan bidang tatalaksana dan pelayanan publik. Dari ketiga kebijakan standar tersebut, pada prakteknya di lapangan masih banyak ditemukan kesalahpahaman dalam pemaknaan dan penerapan.

Jika kondisi ini tidak segera ditangani dengan langkah cepat, dikhawatirkan pelaksanaan kebijakan tersebut akan gagal dan tidak bisa mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat membingunkan para Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana lapangan yang ada pada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Oleh sebab itu, perlu diambil langkah cepat dan segera dalam pengoordinasian dan pengonsolidasian pengaturan dan penerapan kebijakan yang terkait dengan standar tersebut oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini, pihak yang terkait ialah Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan SPM, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terkait dengaan SP dan SOP, serta beberapa Kementerian/Lembaga lainnya yang terkait dengan kebijakan penyusunan SPM, SP dan SOP.

Melalui upaya ini diharapkan adanya pemahaman yang jelas dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengenai kebijakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selanjutnya, kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi oleh Kementerian/Lembaga yang terkait dengan masing-masing standar tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan sampai pencapaian target penyusunan standar tersebut dapat terlaksana dengan baik dan benar.

 

Epilog

Dalam rangka implementasi berbagai kebijakan bidang tata laksana dan pelayanan publik, serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemaknaan dan penerapan kebijakan tersebut, Kementerian/Lembaga perlu mengambil beberapa langkah.

Pertama, perlu segera dilakukan rapat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kebijakan tersebut, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB dan Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan SPM, SP dan SOP. Koordinasi semacam ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta menyatukan gerak langkah dalam implementasi kebijakan ketiga ketentuan tersebut.

Kedua, perlu segera melakukan pemetaan dan rekapitulasi capaian target implementasi dari masing-masing kebijakan SPM, SP dan SOP oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Langkah ini perlu dilakukan agar dapat diketahui sampai sejauh mana target pencapaian dari masing-masing kebijakan tersebut pada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selain itu, kendala, hambatan, dan tantangan dari implementasi kebijakan tersebut dapat diidentifikasi.

Ketiga, perlu dibuat pilot project pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mana yang telah menyusun dan menerapkan secara komprehensif dan konsisten mengenai kebijakan SPM, SP dan SOP. Instansi tersebut kemudian dapat dijadikan role model oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda lainnya.

Keempat, perlu diambil kebijakan strategis dalam pendampingan dan monitoring serta evaluasi dari penyusunan dan implementasi kebijakan SPM, SP, dan SOP tersebut oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Keenam, perlu dibuatkan Surat Keputusan Bersama (SKB), antara Kementerian PANRB dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penegasan penggunaan dan penerapan kebijakan SPM, SP dan SOP. SKB ini dimaksudkan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta tidak menimbulkan kesalahpahaman dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terkait.

 

 

 

 

 

0
0
Pernyataan Misi Lembaga Publik di Tengah Kerumunan Pilpres

Pernyataan Misi Lembaga Publik di Tengah Kerumunan Pilpres

Di tengah kerumunan Pilpres 2019, aparat sektor publik mestinya fokus melihat misi mereka. Alih-alih terperangkap mendukung salah satu calon, inilah saat yang tepat melihat kembali misi mereka.

Untuk membantu mereka melihat kembali misi mereka, kali ini Redaksi Birokrat Menulis mengulas beberapa misi lembaga atau organisasi sektor publik di Indonesia.

Ulasan ini tidak ditujukan untuk menghakimi, tetapi untuk membantu aparat merefleksikan kembali misi organisasinya. Refleksi ini penting dilakukan agar aparat tidak terjerumus pada misi politik yang kemungkinan bertentangan dengan misi organisasi yang telah ada sebelumnya. Selain itu, refleksi berguna untuk melihat kembali kelemahan misi yang ada sekiranya belum optimal dalam pemenuhan kepentingan publik.

Beberapa ulasan misi berikut ini dikelompokkan dalam organisasi inti sektor publik (core government entities), lembaga audit sektor publik, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga lain.

Catatan: Redaksi sangat mengapresiasi ulasan yang disiapkan oleh para mahasiswa di sebuah perguruan tinggi yang telah membantu memberikan ulasan berikut ini.

1. Lembaga-Lembaga Inti Sektor Publik:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan Pusat Statistik

2. Lembaga Audit Sektor Publik

Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

3. Aparat Penegak Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi

Kejaksaan Agung

4. Lembaga-Lembaga Lain

Otoritas Jasa Keuangan

Bank Indonesia

Komisi Pemilihan Umum

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Lembaga Penjamin Simpanan

 

7
0
Cara Banyuwangi Berinovasi dalam Bidang Pendidikan

Cara Banyuwangi Berinovasi dalam Bidang Pendidikan

Apa yang terbayang ketika seseorang mendengar kata ‘Banyuwangi’?  Bagi penggemar klenik, sebutan “Banyuwangi the Santet of Java” sudah tak asing lagi.  Bagi para pecinta gunung mungkin akan terbayang Gunung Ijen. Bagi para penggila selancar, spot Pantai Plengkung merupakan salah satu tempat terbaik di dunia untuk berselancar (surfing), dan meraih predikat yang tidak tanggung-tanggung sebagai pantai dengan ombak terbaik kedua di dunia setelah Hawai.

Adapun bagi praktisi pemerintahan di Indonesia, Banyuwangi adalah salah satu rujukan untuk belajar tentang tata kelola pemerintahan, khususnya di level pemerintah kabupaten.

Penghargaan Penting

Dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun, Banyuwangi telah bertansformasi menjadi kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang sangat baik. Tentu, otomatis di dalamnya didukung juga oleh leadership yang memastikan proses ini berjalan dengan baik.

Pada tahun 2016, Banyuwangi meraih penghargaan dari Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO) dalam ajang “12th UNWTO Awards Forum” di Madrid, Spanyol.

Penghargaan yang didapat tersebut adalah “UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism” untuk kategori “Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola”. Banyuwangi mengalahkan nominator lainnya dari negara Kolombia, Kenya, dan Puerto Rico.

Apa Itu Inovasi?

Sebelum membahas inovasi penting dari Banyuwangi, ada baiknya kita kembali memahami apa yang dimaksud dengan inovasi, utamanya di sektor publik.

Bertucci dan Alberti (2006), menggambarkan bahwa inovasi dalam tata pemerintahan merupakan ide kreatif yang telah secara sukses diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang mendesak.

Dalam konteks praktis, inovasi merupakan tindakan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan cara-cara baru dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sehingga dapat dicapai hasil yang diinginkan.

Inovasi bisa jadi melibatkan penggabungan elemen-elemen baru, kombinasi baru dari elemen-elemen yang ada atau perubahan yang signifikan dari cara tradisional dalam melakukan sesuatu.

Dengan demikian, inovasi dalam administrasi publik adalah jawaban yang efektif, kreatif, dan unik untuk masalah baru atau jawaban baru untuk masalah lama.

Masih dari catatan kedua peneliti tersebut, introduksi inovasi dalam birokrasi membawa beragam dampak positif. Pertama, inovasi membantu memaksimalisasi penggunaan sumberdaya dan kapasitas dalam menciptakan public value untuk memperkuat budaya partisipasi dan keterbukaan dalam pemerintah, dan ini berarti meningkatkan good governance.

Kedua, seiring meningkatnya citra dan layanan dari sektor publik, maka pemerintah akan mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat dan memperoleh legitimasi. Ketiga, inovasi dalam birokrasi dapat meningkatkan kebanggaan para personil sektor publik yang selanjutnya akan mendorong terjadinya perubahan kultur dalam perbaikan berkelanjutan.

Keempat, inovasi memiliki efek domino, dimana keberhasilan inovasi di satu sektor akan membuka pintu inovasi di area-area lainnya meskipun inovasi yang dilakukan terbatas pada level mikro.

Saya akan mengulas salah satu contoh inovasi penting yang dilakukan oleh Banyuwangi.

Inovasi “Siswa Asuh Sebaya”

Inovasi yang diberi nama Siswa Asuh Sebaya (SAS) ini adalah sebuah inovasi yang ditelurkan untuk mengatasi keterbatasan biaya para anak didik di Banyuwangi yang tidak tercakup dalam dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun dana bantuan lainnya.

Ketika seorang anak mulai bersekolah, selain memunculkan kebutuhan seperti buku dan seragam sekolah, kondisi ini juga menimbulkan kebutuhan penunjang seperti kacamata, sepatu atau sepeda untuk menjangkau lokasi sekolah.

Jika kebutuhan tersebut dibebankan kepada pemerintah, tentu dana pemerintah tidak akan mencukupi. Sebagai catatan, jumlah pelajar di Banyuwangi di sekolah negeri mencapai 171.000 siswa.

Ada 2 pilihan strategi utk mengatasinya, yaitu: dilakukan secara insidental, atau secara sistemik. Insidental artinya di mana diperlukan bantuan dan sepanjang dananya mencukupi, pemerintah akan memberikan bantuannya. Adapun sistemik, artinya dilakukan denngan cara terlembaga dan dibangun sebagai kebiasaan yang akhirnya menjadi sebuah kultur. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akhirnya memilih cara kedua untuk mengatasi persoalan tersebut.

Berangkat dari strategi tersebut, sejak tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan gerakan SAS ini. Ide dari gerakan ini adalah  agar para pelajar dari keluarga mampu memberi dana sukarela kepada teman sebayanya dari keluarga kurang mampu dengan besaran yang bervariasi, mulai dari Rp1.000, Rp 2.000, dan seterusnya.

SAS menjadi salah satu bentuk inovasi di bidang pendidikan yang digerakkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mendorong empati dan solidaritas di kalangan pelajar. Kegiatan ini, dalam konteks yang lebih luas, merupakan bagian dari strategi untuk membangun modal sosial yang kuat antar generasi muda di Banyuwangi.

Tidak hanya itu, karena pengelolaannya dilakukan dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa, maka program ini menjadi media yang dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai kepercayaan kepada generasi muda. Sampai saat ini SAS berhasil mengumpulkan dana hingga Rp12,8 miliar yang mampu menjangkau lebih dari 20.000 siswa.

Bagaimana praktiknya? Sebagai contoh, di SMP 3 Banyuwangi, tim pengelola SAS mengoordinasi bendahara di semua kelas untuk mengumpulkan dana SAS rutin setiap Kamis pagi. Tim ini juga bertugas untuk mencari siswa yang memerlukan bantuan.

Jika ada anak yang sering terlambat karena rumahnya jauh dari sekolah dan ternyata belum mempunyai sepeda, maka tim pengelola dan siswa kemudian berembuk dan sepakat untuk membelikan sepeda dengan dana SAS.

Dwi Riski Baktiar, siswa SMP 3 Banyuwangi adalah salah seorang penerima dana SAS yang mendapatkan sepeda angin untuk dipergunakannya berangkat ke sekolah dari rumah yang jaraknya lebih dari 4 km.

Gerakan SAS sengaja didisain tidak terlalu prosedural untuk menciptakan iklim saling membantu di kalangan pelajar. Pengelolaan program seluruhnya dilakukan oleh siswa sendiri, sementara guru hanya sebatas memantau. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hanya memfasilitasi pembangunan sistemnya.

Yang paling penting dari gerakan SAS ini adalah memberikan bantuan yang tepat sasaran, yaitu siswa di lingkungan sekolah yang paling membutuhkan melalui mekanisme yang sangat transparan dan partisipatif.

Sebagai bentuk akuntabilitas, setiap bulannya dana yang dihimpun tiap sekolah dilaporkan ke dinas pendidikan kabupaten secara daring dan dapat diakses di laman www.pendidikan.banyuwangikab.go.id.

Pengakuan formal atas inovasi ini, di satu sisi menjadi salah satu catatan prestasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, tetapi di sisi lainnya gerakan ini mampu melibatkan secara aktif siswa, sekolah, dan pemerintah sehingga manfaat dan dampak yang dihasilkan memiliki nilai publik yang sangat baik.

Memetik Pelajaran

Inovasi yang telah dilakukan oleh Banyuwangi tersebut memberikan beberapa catatan penting untuk dapat kita ambil sebagai pelajaran, utamanya tentang tantangan internal yang dihadapi.

Pertama, pemerintah selalu dituntut untuk dapat bekerja dan menyediakan layanan yang semakin berkualitas dengan sumberdaya dan kapasitas yang terbatas. Poin pentingnya, pemerintah tidak hanya dituntut untuk menggunakan sumber daya dan membangun kapasitas secara lebih efektif, tetapi juga harus semakin kreatif. Sebagai contoh, dengan semakin melibatkan dukungan dari sektor privat dan civil society dalam penyediaan layanan.

Kedua, pemerintah berkepentingan untuk menjadikan institusi publik semakin akuntabel, responsif, dan efektif dengan menjadikan administrasi publik semakin berorientasi kepada masyarakat.

Ketiga, bahwa pemerintah mempunyai kepentingan untuk merespon secara lebih memadai tuntutan dari masyarakat agar masyarakat memiliki keterlibatan yang semakin tinggi.

Penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tentang bagaimana mereka secara sistematis memproduksi inovasi di lingkungan unit-unit kerja pada Dinas Pendikan Kabupaten Banyuwangi menarik untuk kita cermati. Poin-poin tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Berangkat dari permasalahan yang ada

Permasalahan yang kerap dihadapi di lingkungan terdekat adalah masalah riil yang perlu dicarikan pemecahan atau solusinya. Kondisi keuangan yang beragam antar siswa menjadi salah satu penyebab siswa tidak bisa secara optimal mengikuti proses pembelajaran karena tidak memiliki peralatan pedukung belajar yang memadai.

Kondisinya pun bisa beragam, pakaian seragam yang telah waktunya diperbarui, sepatu yang sudah tidak layak untuk dipakai, atau mungkin murid yang memerlukan alat transportasi seperti sepeda agar bisa menghemat ongkos perjalanan dari rumah ke sekolah.

  1. Mudah dikerjakan dan tidak muluk-muluk

Dalam mengimplementasikan gagasan inovasi, poin penting yang harus dipegang adalah bahwa ide inovasi harus mudah dikerjakan dalam arti tidak mensyaratkan kriteria-kriteria yang rumit, yang justru akan membatasi keterlibatan pihak-pihak yang berpotensi untuk berperan aktif.

Gerakan SAS tidak memerlukan persyaratan teknis yang rumit untuk tim pengelola, bahkan siswa menjadi subjek utama dalam gerakan ini. Sementara guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan memainkan peran sebagai fasilitator gerakan ini.

  1. Tidak memerlukan biaya yang tinggi (low cost)

Gerakan SAS merupakan contoh inovasi yang lebih banyakk melibatkan aspek-aspek sosial dalam implementasinya. Gagasan untuk mengumpulkan dana dapat dilakukan dengan menggerakkan partisipasi siswa yang cukup intens.

Instrumen yang diperlukan pun bukan instrumen yang memerlukan investasi teknologi dan finansial yang tinggi, tetapi justru lebih banyak menggunakan koordinasi dan komunikasi sosial antara siswa dan sekolah.

Penggunaan teknologi informasi bukan menjadi bagian inti dari gerakan ini, tetapi hanya sebagai pendukung saja agar pengelolaannya menjadi lebih efisien.

  1. Ada daya ungkit

Aktivitas yang dipilih memiliki multiaspek dan keterkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Mengumpulkan uang untuk kemudian dikelola dan dialokasikan kepada teman-teman yang berada di satu lingkup sekolah atau bahkan sekolah lain yang memerlukan, memiliki banyak aspek yang terkait. Menanamkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, peduli, dan melaksanakan kegiatan secara terorganisir juga bagian dari pembentukan karakter siswa.

  1. Ada keunikan

Keunikan menjadi salah satu nilai penting dalam inovasi yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi.  Keunikan ini menjadi selling point dari gerakan ini bagi para pemangku kepentingan.

Manfaat dan dampak yang diberikan akan mendorong dukungan yang semakin tinggi agar gerakan ini bisa berkelanjutan. Orang tua siswa yang melihat kemanfaatan ini bagi putra-putrinya akan semakin memberikan dukungan yang lebih besar dalam bentuk sumbangan finansial yang disalurkan melalui anak-anaknya.

Epilog

Kritik atas capaian-capaian kinerja pemerintah daerah adalah sering kali kurang memberikan perhatian pada penguatan partisipasi publik pada program-program pemerintah. Harus diakui, belum banyak pemerintah daerah di Indonesia yang mampu melakukannya.

Terlepas dari beragam faktor yang bertalian, cara-cara inovasi ala Banyuwangi merupakan rujukan riil bagi para pemimpin daerah dan praktisi pemerintahan di Indonesia yang dapat diadopsi, dimodifikasi, dan dikembangkan.***

 

 

1
0
Memahami Prinsip Pemasaran Daerah*

Memahami Prinsip Pemasaran Daerah*

Tidak ada orang yang membantah kalau promosi itu penting dalam pengembangan perusahaan. Hal itu disebabkan karena promosi merupakan bagian penting dari pemasaran. Sementara pemasaran itu penting karena mengelola hubungan organisasi dengan pelanggan. Karena pentingnya, maka pemasaran menjadi suatu seni dan ilmu yang dipelajari oleh para pelajar dan mahasiswa di seluruh dunia.

Setelah pengelolaan pemerintah modern menggunakan pendekatan strategic-entrepreneurship, maka organisasi pemerintah dituntut untuk berlaku bak sebuah wirausaha yang peka terhadap peluang, responsif terhadap perubahan, dan berorientasi pada hasil.

Pemerintah harus mampu menciptakan nilai bagi pelanggannya, memahami kebutuhan pelanggannya, menyusun strategi pemasaran, hingga menangkap kembali nilai untuk organisasi (pemerintah) itu sendiri.

Pemerintah di berbagai negara kemudian menerapkan ilmu pemasaran dalam pengelolaan daerahnya. Promosi pun menjadi upaya wajib yang jamak dilakukan. Citra adalah hal terpenting yang selanjutnya diikuti oleh pertumbuhan ekonomi.

Namun, tidak sedikit orang yang mempertanyakan efektivitas kegiatan promosi. Oleh karenanya, dengan teori dasar pemasaran dan dengan sedikit pengalaman penulis, kita akan mencoba menakar program promosi daerah yang ideal.

Prinsip Pemasaran

Pada dasarnya pemasaran adalah tentang membangun hubungan dengan pelanggan dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Memahami kebutuhan konsumen adalah langkah paling awal dalam proses pemasaran yang kemudian diikuti dengan penetapan tujuan dan upaya yang ditempuh untuk memenangkan, mempertahankan, dan menumbuhkan konsumen.

Satu hal yang pasti, pemasaran tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan dengan kolaborasi seluruh bagian dalam organisasi karena pemasaran sangat terkait dengan jenis dan kualitas produk, harga, prosedur, komunikasi, layanan pelanggan, dan kemitraan.

Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong (2012), secara sederhana definisi pemasaran (marketing) adalah suatu proses pengelolaan hubungan pelanggan. Sedang sasarannya adalah mencari pelanggan baru dengan menjanjikan keunggulan dan menjaga serta menumbuhkan pelanggan yang telah ada dengan cara memberikan kepuasan kepada mereka.

Secara luas pemasaran dapat diartikan sebagai proses sosial dan manajerial yang dilakukan oleh individual maupun kelompok dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui suatu proses penciptaan dan pertukaran produk dan nilai dengan pihak lain.

Dapat diartikan bahwa pemasaran adalah upaya untuk menukar suatu produk yang dimiliki satu pihak dengan nilai yang dipunyai pihak lain, di mana seharusnya kedua pihak mencapai kepuasan.

Tujuh Elemen Penting

Dalam konteks daerah, menurut Hermawan Kertajaya dan Yuswohady (2005) pemasaran daerah berarti mendesain suatu daerah agar mampu memenuhi dan memuaskan keinginan dan ekspektasi pelanggan.

Menurut Kartajaya pelanggan daerah itu terdiri dari dua golongan. Pelanggan primer yakni: Resident (penduduk), Trader (pedagang), Tourist (wisatawan), dan Investor (penanam modal). Kemudian pelanggan sekunder: Talent (sumber daya manusia berkualitas), Developer (pengembang), dan Organizer (penyelenggara). Ketujuh elemen itu disebut RTTI-TDO.

Keberadaan ketujuh elemen tersebut akan dipengaruhi oleh kondisi daerah itu sendiri. Semakin baik kondisi di daerah tersebut maka semakin bertumbuh-kembang para pelanggan ini yang akhirnya memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya untuk menawarkan daya tarik dan kenyamanan kepada para pelanggan ini.

Pemerintah modern seharusnya telah mengadopsi pendekatan customer-driven, yaitu bertolak pada kebutuhan pelanggan dan menerapkan strategic-entrepreneurship yaitu menjalankan organisasi layaknya kewirausahaan yang peka terhadap peluang, responsif terhadap perubahan, dan berorientasi pada hasil.

Perilaku strategic-entrepreneurship akan membantu pemerintah daerah untuk membentuk keunggulan kompetitif (competitive advantage) menghadapi persaingan regional, baik persaingan dalam aspek ekonomi maupun prestise yang diraih dari kepuasan dan kenyamanan warganya.

Perubahan global dalam pergerakan ekonomi, persaingan regional yang semakin terbuka, dan dukungan sistem desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah, menuntut kreativitas daerah dalam membangun wilayahnya dengan meninggalkan pola birokrasi yang terkesan kaku dan top-down (kebijakan yang dirumuskan dari atas). Pemasaran pun menjadi senjata penting dalam upaya menarik RTTI-TDO untuk pembangunan daerah.

Marketing Mix Untuk Daerah

Untuk menerapkan pemasaran yang efektif, semua pakar pemasaran menganjurkan untuk menggunakan strategi marketing mix. Menurut Kotler (2012) marketing mix adalah kombinasi variabel-variabel pemasaran yang dikendalikan dan digunakan organisasi untuk mencapai tingkat penjualan yang ditargetkan.

Marketing mix itu lazimnya terdiri dari: product (produk), price (harga), place (tempat), dan promotion (promosi). Perlu diingat bahwa promosi hanyalah satu bagian dari kegiatan pemasaran. Fenomena yang terjadi di lapangan adalah bahwa pemasaran diidentikkan dengan promosi, dan promosi diterjemahkan dengan pameran. Sebuah pemahanan yang sangat sempit dan mislead.

Dalam konteks daerah, product adalah barang dan jasa yang hendak “dijual” kepada pelanggan (RTTI-TDO) seperti  infrastruktur, suprastruktur, layanan publik, pariwisata, bahan baku dan barang jadi, sumber daya manusia, investasi, dan lokasi.

Price adalah biaya yang harus dikeluarkan pelanggan untuk mendapatkan produk-produk daerah tersebut. Biaya itu antara lain seperti sewa tanah, transportasi, tarif penginapan dan akses ke objek wisata, biaya pengurusan izin usaha, biaya produksi, harga bahan baku, tarif bea impor, pajak dan retribusi, infrastruktur dan fasilitas, bahkan biaya-biaya tambahan lain yang harus diperhitungkan meski tidak resmi.

Sementara place bukanlah lokasi, melainkan saluran distribusi, yaitu semua pihak yang bersentuhan langsung dengan proses penyediaan produk untuk sampai kepada pelanggan atau bagaimana produk itu bisa diterima oleh pelanggan.

Promotion sendiri adalah segala upaya yang dilakukan untuk menarik minat pelanggan untuk datang dan bertransaksi dengan cara menyampaikan informasi, mempengaruhi, atau mengingatkan pelanggan.

Keempat variabel ini harus dikombinasikan dan diintegrasikan dengan baik agar dapat menciptakan daya pemasaran yang kuat. Konsentrasi pada satu variable saja tidak akan membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan sebuah daerah.

Sebagus dan sesering apa pun daerah berpromosi, pada akhirnya pelanggan akan melihat ketiga unsur lain yaitu product, price, dan place. Sebagai contoh, perusahaan asal Jepang yang telah dua puluh dua tahun berusaha di Medan, PT. Nitori Furniture Indonesia, akhirnya memindahkan pabriknya dari Kawasan Industri Medan ke Vietnam pada tahun 2017 lalu dengan alasan biaya operasional.

Bali dan Yogyakarta telah tertanam di benak wisatawan sebagai tujuan wisata yang selain indah dari segi alam, kaya tradisi, dan juga berbiaya murah. Akomodasi yang relatif murah memberikan comparative advantage (keunggulan komparatif) jika dibandingkan dengan destinasi wisata lain, semisal Selandia Baru atau Karibia.

Namun sebaliknya, tanpa promosi maka proses peningkatan penjualan akan berjalan lambat. Kita mungkin bertanya mengapa sebuah merek terkenal masih melakukan promosi besar-besaran di berbagai media dan berbagai kesempatan.

Padahal merek tersebut sudah digolongkan sebagai market leader. Ditinjau dari ilmu pemasaran, maka tak lain tujuannya adalah untuk terus membenamkan citra merek tersebut di pikiran bawah sadar para pelanggan.

Promosi Daerah

Jenis kegiatan promosi selalu berkembang sesuai perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Beberapa jenis kegiatan promosi yang banyak dilakukan pada masa sekarang ini antara lain: Publisitas (Publicity), Publikasi (Publication), Ekshibisi (Exhibition), Temu usaha (Business Forum), dan Promosi keliling (Roadshow).

Sekarang perlu dipahami bahwa ekshibisi (pameran) adalah salah satu dari ragam kegiatan promosi. Namun di lapangan, promosi kerap diartikan dengan pameran sehingga daerah lebih banyak berkonsentrasi melakukan kegiatan pameran.

Dari beberapa bentuk kegiatan promosi, publisitas adalah cara promosi yangpaling murah karena lebih banyak dilakukan oleh media massa secara gratis alias tanpa biaya. Publisitas bisa terjadi jika daerah melakukan terobosan yang positif seperti penyederhanaan birokrasi, penerapan e-government, atau keindahan penataan kota.

Daerah-daerah seperti Sragen, Jimbaran, dan Purwakarta, semakin dikenal sejak dasawarsa lalu karena kerap diberitakan terkait kemudahan pelayanan publik. Sementara Bandung, Jakarta, dan Surabaya rajin mengisi kolom-kolom berita nasional bahkan internasional karena berbagai terobosan yang dilakukan kepala daerahnya.

Publikasi dapat dilakukan secara mandiri oleh organisasi pemerintah melalui media cetak dan elektronik. Perkembangan teknologi informasi telah menurunkan biaya operasional sekaligus memperluas sasaran publikasi, seperti penggunaan website dan media sosial dibanding dengan pencetakan buku, majalah, brosur, atau baliho.

Temu usaha dan roadshow memang membutuhkan biaya relatif besar, terlebih jika dilakukan di luar daerah. Namun jika penjajakan target telah dilakukan dengan matang, lagi-lagi dengan penggunaan teknologi internet yang semakin murah, maka efektivitasnya bisa ditingkatkan.

Temu usaha sendiri adalah suatu kegiatan yang digelar dalam rangka mempertemukan para pelaku usaha dengan investor, trader, pakar, dan dengan pemerintah pusat di samping pemerintah daerah sendiri. Hal yang ingin dicapai adalah matchmaking, yakni menjalinkan kerjasama bisnis antara usaha kecil menengah dengan perusahaan skala besar, kontak dagang, dan pembinaan kemitraan usaha dengan strategi naik kelas/aliansi.

Sementara roadshow adalah acara yang digelar dengan mengunjungi berbagai tempat untuk memperkenalkan potensi dan peluang investasi, pariwisata atau produk unggulan kepada pihak tertentu. Dalam konteks promosi daerah, target roadshow adalah para investor, buyer/trader, dan tourists.

Epilog

Pemasaran dapat dilakukan secara efektif dengan memperhatikan prinsip kombinasi. Pertama, kombinasi berbagai unsur yang mempengaruhi pengambilan keputusan para pelanggan, seperti product, price, place, dan promotion. Kemudian yang kedua adalah kombinasi jenis kegiatan promosi melalui berbagai sarana, misalnya Publicity, Publication, Exhibition, Business Forum, dan Roadshow.

Pemasaran adalah sesuatu yang sangat dinamis karena mengikuti perkembangan zaman. Teknologi dan gaya interaksi sosial akan merubah konsep dan metode pemasaran dari waktu ke waktu. Sehingga kajian dan kreativitas sangat dibutuhkan dalam dunia pemasaran sebab tidak ada konsep dan metode yang baku dan abadi.

Promosi perlu dilakukan karena daerah perlu membangun hubungan dengan pelanggannya, menciptakan nilai, dan saling bertukar produk dengan nilai kepada pelanggan.

Setelah pemerintah memberikan kepuasan kepada para pelanggan, sebaliknya para pelanggan itu diharapkan dapat membangun daerah melalui beragam aktivitas ekonomi. Pemasaran menjadi senjata penting untuk menarik minat Resident, Trader, Tourist, Investor, Talent, Developer, dan Organizer tersebut untuk beraktivitas di daerah.

Mengapa kegiatan promosi pada konteks daerah cenderung dianggap pemborosan anggaran? Bagaimana cara menghemat biaya promosi dengan tetap memperoleh manfaatnya? Penulis akan coba berbagi pengalaman pada tulisan selanjutnya.***

*) Disarikan dari buku “Menakar Promosi Daerah” (2018), yang disusun oleh penulis artikel ini.

 

 

0
0
OSS: Perjalanan Panjang Penuh Tantangan

OSS: Perjalanan Panjang Penuh Tantangan

Online Single Submission (OSS) diluncurkan pada 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. Disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, aturan pelaksanaan OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha.

Dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai K/L atau organisasi perangkat daerah (OPD) di pemda untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh satu per satu secara bertahap.

OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain semacam Standar Nasional Indonesia (SNI).

OSS dirancang untuk terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bahkan, OSS ini juga direncanakan bukan hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga untuk pengaduan dan keluhan.

Sesungguhnya OSS bukanlah barang yang benar-benar baru. Sebelumnya istilah OSS lebih dikenal untuk singkatan One Stop Service (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang diwacanakan pemerintah sejak awal tahun 2000-an.

Berbagai kajian dan seminar sudah diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), lebih-lebih setelah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 yang menginstruksikan kepada dua puluh empat menteri, kepala Lembaga Non Departemen dan bupati/walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif.

Perjalanan One Stop Service pun kemudian terseok-seok penuh tantangan. Mulai dari peraturan menteri yang tidak sinkron dengan peraturan presiden hingga keengganan pemda untuk melaksanakannya yang tidak diiringi sanksi tegas oleh pemerintah.

Evalusasi One Stop Service

Tahun 2009, BKPM sudah menggunakan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) untuk memroses izin penanaman modal. Sistem ini belum terintegrasi dengan perizinan di K/L lainnya namun bisa diakses oleh pemda (yang telah disertifikasi) untuk mengeluarkan izin penanaman modal di daerah.

Sayangnya SPIPISE hanya bisa mengeluarkan izin penanaman modal, sedang izin pelaksanaan seperti tanda daftar perusahaan (TDP), izin usaha (IU), izin lingkungan, dan banyak lagi izin lainnya masih diproses dengan cara yang berbeda-beda oleh setiap pemda. OPD pun lalu mengembangkan aplikasi perizinannya masing-masing.

Tahun 2013 Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) membangun Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCANTIK) yang ditujukan untuk operasional pemda dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Namun, sangat sedikit pemda yang menggunakan SiCANTIK karena lebih memilih membangun sistem sendiri, sebut saja SIPECI milik Cilegon, SiLAT punya Bekasi, SIPPODA di Dairi, SIPATUPA di Toba Samosir, atau SERI DELI di Deli Serdang, dan masih banyak lagi sistem lainnya.
Akibat database yang tidak terintegrasi maka data izin usaha terpencar-pencar di berbagai tempat hingga seringkali mengurangi keakuratan kajian dan analisis yang berdampak pada pengambilan kebijakan, baik secara regional maupun nasional.

Sebagai contoh di Kota Medan, pendaftaran investasi dimasukkan melalui aplikasi SPIPISE yang terintegrasi dengan BKPM, tetapi TDP dan Izin Usaha Perdagangan (IUP) diproses dalam aplikasi perizinan lokal yang berdiri sendiri. Masalahnya adalah bahwa tidak semua pembukaan usaha baru di Medan melakukan pendaftaran melalui SPIPISE yang selama ini dianggap sebagai layanan untuk PMA dan PMDN yang memerlukan fasilitas fiskal saja.

Lebih banyak pelaku usaha meminta izin langsung melalui sistem perizinan lokal. Data pada tahun 2017 menunjukkan jumlah izin PMDN yang dikeluarkan melalui SPIPISE tercatat sebanyak 71 dan PMA sebanyak 201 proyek. Padahal, jika melihat rekapitulasi IUP pada tahun yang sama, terdapat angka 3.679 dan TDP sebanyak 5.283.D

Dalam berbagai tujuan banyak pihak menggunakan data yang tercatat di SPIPISE untuk melihat perkembangan investasi. Padahal, usaha yang ada di lapangan sebenarnya lebih banyak dari itu. Terlihat dari jumlah TDP dan IUP yang dimohon.

Di samping itu, usaha kecil menengah dikecualikan dari pendaftaran usaha seperti Pendaftaran Penanaman Modal dan TDP-IUP. Padahal, banyak omset UKM yang sudah sama bahkan lebih besar dari usaha menengah-besar. Hal ini akan berpengaruh pada perhitungan PDRB dan analisis investasi.

Fakta bahwa daerah membangun sistem elektronik sendiri-sendiri plus sistem elektronik buatan Kemenkominfo tersebut, tentu jauh dari hakikat “one stop” terintegrasi yang diidam-idamkan semua kalangan. Proses panjang realisasi PTSP ideal yang memakan waktu lebih dari satu dekade seakan diakhiri dengan peluncuran One Single Submission.

Setelah memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB), OSS juga akan memroses izin-izin usaha dengan batas waktu tertentu. Sistem ini jelas memangkas waktu dan energi untuk pengurusan izin secara signifikan di samping mengurangi celah-celah praktik korupsi dan pungutan liar (pungli).

Praktik Pungli

Meski diembel-embeli kata online dan terintegrasi, ternyata pungli masih terjadi di berbagai pelaksana PTSP di Indonesia selama ini. Indikatornya dengan mudah dapat dilihat dari berita-berita operasi tangkap tangan yang terjadi di berbagai daerah.

Modus yang digunakan biasanya adalah “jasa mempermudah” dengan membantu mengurus proses perizinan, “jasa mempercepat” dengan mengeluarkan izin lebih cepat dari batas waktu maksimal, dan “jasa mempermurah” dengan mengurangi hitungan retribusi. Atas jasa-jasa yang ditawarkan ini, oknum menerima sejumlah uang dari pemohon yang tentu saja diluar biaya resmi.

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi celah bagi oknum yang kurang bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan pungli.
Pertama, sistem online yang diciptakan agar masyarakat tidak lagi harus datang ke kantor pelayanan belum tercapai sepenuhnya. Ada berkas yang masih harus diurus dengan tatap muka dan juga karena masyarakat masih enggan beradaptasi dengan sistem elektronik.

Kedua, dokumen persyaratan yang berlapis-lapis dan proses yang masih belum dapat dilayani di satu tempat membuat pemohon menyiapkan waktu lebih lama untuk mengantri dan berkonsultasi beberapa kali di kantor yang berbeda.

Misalnya, IUI mempersyaratkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sementara untuk mendapatkan IMB harus terlebih dulu mendapat rekomendasi dan analisis lingkungan serta lalu lintas dari dinas-dinas yang berbeda.

Ketiga, terbukanya peluang untuk mempercepat proses izin karena pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur adalah batas maksimum pelayanan. Dengan bermacam alasan pemohon kemudian mencoba meminta agar proses izinnya dapat dipercepat.

Keempat, adalah fakta bahwa penyakit korupsi bukan saja diidap oleh para aparatur negara, tetapi juga mewabah di masyarakat. Adalah pemandangan jamak bahwa masyarakat kerap mencari celah untuk mengambil jalan pintas dan mengurangi kewajiban pajak/retribusinya.

Tantangan OSS

Peluncuran OSS bukanlah akhir perjalanan panjang yang penuh tantangan. Selain instrumen tingkat pusat yang persiapannya cukup lama, daerah juga membutuhkan waktu terkait sarana-pra sarana, aturan hukum, dan keberadaan Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawalnya sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Presiden No 91 Tahun 2017.

Suara-suara penolakan dan pesimistis sudah terlontar di lembaga-lembaga kementerian dan pemda-pemda. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang baru saja berhasil dibentuk secara seragam pada 2017 dengan pergulatan alot untuk pelimpahan wewenang perizinannya, kini “terancam” dirampingkan setelah berjalannya OSS.

Betapa tidak, penerbitan TDP, Angka Pengenal Importir (API), dan akses kepabeanan saja secara otomatis melekat pada NIB yang diperoleh dalam waktu sangat singkat dan mudah dari OSS. Belum lagi izin-izin usaha yang dapat menyusul terbit dengan sendirinya jika semua persyaratan dipenuhi pemohon secara online.

Fungsi-fungsi teknis verifikasi perizinan kembali menguat pada OPD-OPD teknis. Ketika para pelaku usaha baru saja memahami bahwa segala urusan izin merupakan kewajiban DPMPTSP, selanjutnya sebagian besar kewenangan itu justru terlepas DPMPTSP. Hal ini ditengarai akan menimbulkan kebingungan dan lempar-melempar bola panas antara OPD teknis dengan DPMPTSP.

Tantangan lain yang juga mungkin timbul adalah pemalsuan dokumen pemohon dan penyimpangan operasional usaha. OSS akan menerbitkan izin-izin secara otomatis jika OPD dan lembaga terkait tidak memrosesnya hingga batas waktu yang ditentukan. Hal ini bisa bukan tidak mungkin akan memunculkan berbagai kasus kekeliruan atas izin yang terbit disebabkan kelalaian OPD atau lembaga terkait dalam memverifikasi.

Banyak kalangan berpendapat bahwa OSS terlalu dipaksakan oleh pemerintah dan dilakukan secara terburu-buru. Padahal, reka bentuk OSS sendiri muncul sejak tahun 2016 yang secara hukum dituangkan dalam Perpres No. 91 Tahun 2017. Perpres tersebut mengamanatkan pembangunan OSS untuk diluncurkan pada 1 Maret 2018. Munculnya berbagai kendala mengakibatkan peluncuran OSS tertunda hingga tanggal 8 Juli 2018.

Fakta ini menjelaskan bahwa penerapan OSS yang ideal sudah memakan waktu dua belas tahun sejak diinstruksikan. Launchingnya sendiri mundur empat bulan dari yang dijadwalkan. ‘Ketidaksiapan daerah’ adalah satu dari beberapa alasan yang dikemukakan.

Ketika PTSP dibentuk secara beragam sejak 2009, OPD-OPD teknis yang kewenangannya dilimpahkan ke PTSP bereaksi negatif sehingga proses pelimpahannya memakan waktu lama. Kini setelah OSS dijalankan, giliran PTSP-PTSP yang terdengar berkeberatan.

Kesan yang muncul adalah bahwa daerah seakan tidak pernah siap. Saat pemerintah mengambil alih “beban” pelayanan perizinan itu, perihal otonomi daerah yang kemudian diapungkan.

Penutup

Keberadaan OSS sebenarnya memaksa pelaku usaha mengikuti aturan main, mulai persyaratan izin hingga kepatuhan pajak dan retribusi. Kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha dibarengi dengan tuntutan taat kewajiban, sehingga pendapatan daerah dipastikan akan meningkat seiring dengan menurunnya kebocoran karena sistem secara otomatis akan menolak entry data yang tidak valid.

Sistem yang terpadu akan membangun database yang lebih akurat. Data yang akurat ini sangat penting untuk digunakan pada kajian-kajian dalam rangka penyusunan kebijakan publik. Data yang valid nantinya juga akan mempermudah pelaksanaan pengendalian usaha untuk menekan penyimpangan pelaksanaan di lapangan.

Untuk memastikan bahwa operasional usaha berjalan dengan benar sesuai peraturan, maka beban berat ada pada fungsi pengawasan. Pemerintah harus memperkuat instrumen seperti satuan tugas dengan payung hukum, dan sarana-pra sarana untuk bisa mendeteksi secara dini setiap penyimpangan yang dilakukan pelaku usaha.

Kekhawatiran bahwa aplikasi elektronik tidak bisa mengakomodir karakteristik daerah yang beragam tentu menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi pemerintah. Namun, tidak bisa dielakkan bahwa dunia menuntut percepatan dan transparansi birokrasi, dalam hal ini proses perizinan usaha.

Tentunya tak ada gading yang tak retak. Dalam sebuah terobosan dan perubahan, selalu terbuka kemungkinan ditemukannya persoalan baru. Kebijakan publik selalu bersifat dinamis. Untuk itulah diperlukan monitoring dan evaluasi yang dilanjutkan dengan kajian-kajian baru. Hal yang terpenting adalah niat para birokrat untuk tetap bergerak maju, bukan stagnan, menunda, apalagi mundur.

 

 

0
0
error: