Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tampaknya terjadi transformasi wajah pemberantasan korupsi di dalam lembaga KPK. Berdasarkan Pasal 6 UU tersebut, KPK bertugas untuk melakukan hal-hal berikut:
Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dalam Penjelasan UU itu disebutkan bahwa “pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.”
Dengan demikian, apabila pada era-era sebelumnya KPK menekankan pada fungsi penindakan kasus korupsi, maka arah pemberantasan korupsi yang dilaksanakan KPK pada saat ini, sebagai bagian dari lembaga eksekutif negara lebih mengutamakan fungsi pencegahan korupsi tanpa menghilangkan fungsi penindakan tindak pidana korupsi dengan turut memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia.
Lalu, apabila benar wajah baru pemberantasan korupsi yang dimotori oleh KPK lebih menekankan pada aspek pencegahan korupsi, maka pertanyaannya adalah bagaimanakah cara melakukan pencegahan korupsi di Indonesia yang efektif? Dalam hal ini, KPK harus mampu berperan sebagai pemicu dan penjaga budaya integritas (trigger and guardian of integrity culture) di negeri ini.
Pencegahan korupsi adalah sebuah kegiatan yang hasilnya tidak dapat langsung terlihat secara instan. Untuk mengetahui hasil dari aktivitas pencegahan korupsi seperti aktivitas perbaikan sistem dan budaya kerja serta aktivitas edukasi tentu memerlukan waktu yang tidak singkat.
Pencegahan korupsi memiliki orientasi yang berbeda dengan penindakan korupsi. Pertanyaannya adalah,”Orientasi konsep pencegahan korupsi seperti apa yang seharusnya dimiliki agar pencegahan rasuah dapat terlaksana dengan efektif?”
Salah satu orientasi pencegahan korupsi yang dapat digunakan adalah orientasi budaya. Dalam ilmu antropologi budaya, dikenal konsep fear culture (budaya rasa takut), guilt culture (budaya rasa bersalah) dan shame culture (budaya rasa malu). Fear culture itu sendiri memiliki hubungan erat dengan penindakan tindak pidana korupsi. Pada sisi lain, pencegahan praktek korupsi seharusnya berorientasi pada bagaimana membangun guilt culture dan shame culture dengan efektif.
Konsep pencegahan korupsi pada dasarnya bermuara pada bagaimana mewujudkan sebuah budaya integritas tanpa batas di Indonesia. Merriam-Webster Dictionary mendefinisikan integritas sebagai firm adherence to a code of especially moral or artistic values.
Budaya integritas adalah tentang penerapan nilai-nilai kejujuran dan keberanian untuk melakukan hal yang benar yang dapat merasuk ke seluruh insan di Indonesia. Budaya ini diharapkan mampu memunculkan rasa malu dan rasa bersalah dalam diri mereka, yang dapat mencegah mereka dari melakukan korupsi.
Ketika seseorang melakukan korupsi, apakah perasaan malu atau perasaan bersalah yang akan muncul? Atau justru kedua perasaan tersebut tidak muncul dalam dirinya?
Rasulullah SAW bersabda: “Jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu (HR Bukhari).” Mencius, seorang filsuf Cina kuno, juga mengemukakan hal berikut:“A sense of shame is beginning of integrity.” Dengan demikian, intinya adalah rasa malu dan rasa bersalah memegang peranan penting dalam pencegahan korupsi.
Kita mengetahui bahwa di Indonesia telah ditetapkan konsep Zona Integritas, Wilayah Bebas Dari Korupsi hingga Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Konsep-konsep ini telah digalakkan di berbagai lembaga pemerintahan negara Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Meskipun demikian, nyatanya korupsi masih saja terjadi di negeri khatulistiwa ini.
Masih saja ada koruptor yang justru tersenyum dan tidak memiliki rasa malu serta bersalah ketika digiring KPK ke hotel prodeo. Kondisi inilah yang menuntut dimasukkannya unsur budaya yang berhubungan dengan rasa malu dan rasa bersalah dalam pencegahan korupsi.
Rasa malu adalah perasaan tidak nyaman yang muncul dalam diri seseorang ketika aib atau perbuatan buruknya diketahui orang lain. Rasa bersalah adalah perasaan menyesal ketika dirinya telah melanggar aturan atau norma tertentu.
Keberadaan rasa malu dan rasa bersalah (dalam bingkai budaya malu dan budaya rasa bersalah) yang kuat akan mencegah seseorang dari melanggar aturan dan norma. Apabila dirinya melakukan hal-hal yang melanggar aturan maka akan muncul rasa malu dan bersalah di dirinya, sesuatu yang tidak diinginkannya.
Program kerja pencegahan di KPK seharusnya berorientasi pada bagaimana dapat mendorong terwujudnya kedua budaya ini di organisasi pemerintahan dan masyarakat. Sebagai bagian dari lembaga eksekutif,
KPK seharusnya mampu mengedukasi para pejabat lembaga tinggi negara dan para birokrat untuk selalu memiliki rasa malu serta rasa bersalah dalam diri mereka sehingga dapat mencegah mereka dari melakukan berbagai penyimpangan dalam bekerja.
Di sisi lain, KPK seyogyanya dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk senantiasa menerapkan budaya rasa malu dan budaya rasa bersalah agar mereka tidak melakukan penyimpangan di dalam interaksinya dengan aparat negara.
Budaya rasa malu berhubungan dengan bagaimana membangun kesadaran untuk menjaga harkat dan martabat diri dan keluarga, sehingga akan ada usaha untuk tidak mempermalukan diri dan keluarganya. Di sisi lain, budaya rasa bersalah akan membentuk pribadi yang berusaha selalu mematuhi etika dan aturan agar tidak menimbulkan perasaan bersalah dalam dirinya.
Dalam mewujudkan budaya rasa malu dan budaya rasa bersalah maka harus dilakukan proses edukasi ke aparat negara dan masyarakat berupa aktivitas pencucian otak sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan persepsi dan stigma sosial dalam diri mereka bahwa korupsi merupakan sebuah penyakit sosial yang sangat berbahaya dan harus dijauhi (shaming).
Aktivitas brainwash tersebut nantinya dapat menciptakan stigma dan pola berpikir dalam diri seseorang bahwa korupsi adalah perbuatan nista, haram, keji, tercela, hina, kotor, menjijikkan dan merupakan aib bagi diri dan keluarganya.
Stigma dan pola berpikir tersebut akan dapat mencegah terjadinya korupsi karena apabila mereka sampai melakukan korupsi maka akan memunculkan rasa malu dan bersalah dalam diri mereka.
Epilog
Pasca disahkannya revisi UU KPK tahun 2019 oleh Presiden, KPK telah bertransformasi menjadi sebuah lembaga eksekutif negara yang lebih menekankan pada aspek pencegahan korupsi. Salah satu orientasi yang dapat diterapkan dalam pencegahan korupsi adalah dengan cara membangun budaya rasa malu dan budaya rasa bersalah melalui pencucian otak. Dengan transformasi tersebut, diharapkan asa akan Indonesia yang terbebas dari korupsi dapat terwujud. Akankah perubahan strategi ini berhasil? Only time can answer that.
Every lie we tell incurs a debt to the truth (Valery Legasov)
Kualitas seorang pemimpin yang sebenarnya akan tampak ketika mereka menghadapi krisis. Salah satu krisis yang dapat menjadi indikator kualitas kepemimpinan tersebut adalah adanya pandemi Covid-19. Di era pandemik ini, bagaimana kualitas pemimpin di berbagai negara yang sesungguhnya akan terlihat. Keputusan yang mereka buat akan menunjukkan bagaimanakah kualitas mereka, sesuatu yang akan tercatat dalam sejarah dan menjadi legacy bagi dunia.
Dengan demikian, sebuah refleksi tentang bagaimanakah kualitas kepemimpinan yang ditunjukkan oleh para pemimpin negara-negara di dunia dalam menghadapi Covid-19 itu memang diperlukan. Mari kita ambil sosok-sosok berikut, mulai dari Angela Merkel, Jacinda Ardern, hingga Donald Trump.
Leadership yang mereka tunjukkan dalam menghadapi pandemi ini dapat menjadi referensi bagi generasi mendatang, tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pimpinan negara, ketika krisis yang sama terulang kembali suatu hari nanti.
Leadership is about inspiring people to do things they never thought they could (Steve Jobs).
Nugroho (2017) mengemukakan bahwa terdapat lima dimensi seorang pemimpin yang unggul. Kelima dimensi tersebut antara lain karakter, kredibilitas, memberikan value, keteladanan, dan memberikan harapan. Bagaimana implementasi kelima dimensi kepemimpinan tersebut di dalam memimpin perang melawan pandemi Covid-19? Mari kita bahas satu-persatu.
Jacinda Ardern
Angela Merkel
Trump
1) Karakter
Karakter adalah sifat, kepribadian dan sikap yang ada dalam diri seseorang. Para pemimpin negara yang sukses menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19 harus merupakan sosok-sosok yang jujur dan memiliki integritas.
Mereka berani melakukan hal yang benar meskipun menghadapi konflik dan tekanan dari pihak lain dengan kepentingan pribadi, yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum. Selain itu, mereka harus memiliki sifat percaya diri, humanis, bersedia menerima pendapat pihak lain, dan tidak arogan.
Dalam hal ini, sikap arogan Trump yang sering menyalahkan Tiongkok atau membanding-bandingkan bagaimana pemerintahannya melakukan penanganan Covid-19 dengan bagaimana penanganan Swine Flu oleh pendahulunya, Barack Obama, merupakan contoh karakter yang buruk.
Hal tersebut justru membawa Amerika Serikat ke jurang fragmentasi yang lebih dalam ketika menghadapi pandemi. Padahal, penanganan Covid-19 membutuhkan sebuah masyarakat yang dapat bersatu padu melawan pandemi ini, baik di tingkat negara maupun di tingkat dunia.
Lebih lanjut, pemimpin seperti Trump yang menjabat sebagai POTUS di West Wing dengan kepribadian narsistik, impulsif, merasa paling berkuasa (omnipotent), dan tidak bersedia mendengar masukan bawahannya dan ahli kesehatan yang kompeten akan sangat menghambat penanganan Covid-19 di Negeri Paman Sam. Tidak jarang Trump justru menyerang Gubernur Negara Bagian di Amerika Serikat yang merupakan musuh politiknya di dalam penanganan Covid-19.
Penanganan Covid-19 yang dipimpin oleh sosok dengan kepribadian seperti Trump menghasilkan kebijakan publik dengan arah yang tidak jelas. Kondisi tersebut membingungkan bawahannya dan dunia internasional. Menurut saya, dari sisi karakter dapat disimpulkan bahwa US Administration dipimpin oleh sosok yang tidak ideal untuk menghadapi pandemik ini.
2) Kredibilitas
Dua unsur utama kredibilitas adalah karakter, sebagaimana telah dijelaskan di atas, dan kompetensi. Kredibilitas seorang pemimpin akan menentukan apakah masyarakat bersedia mempercayai dan mematuhi perintah pemimpinnya atau tidak.
Pemimpin yang kredibel akan mampu memperoleh kepercayaan dari masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat mengetahui bahwa pemimpinnya memang bertindak untuk keselamatan dan kepentingan rakyatnya.
Dalam rangka memperoleh kredibilitas di tengah pandemi, seorang pemimpin harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi Covid-19. Kompetensi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk penyusunan pedoman yang komprehensif tentang bagaimana cara yang efektif untuk mengatasi pandemi dan dampaknya.
Pedoman yang dimaksud harus disusun dengan melibatkan saran dari ahli kesehatan, ahli ekonomi, dan lain-lain. Dalam hal ini, Merkel merupakan sosok pemimpin negara yang percaya pada para ilmuwan dalam menentukan kebijakan menghadapi Covid-19.
Selain itu, pemimpin negara harus memberikan respons yang cepat dan berani (tidak gamang). Hal ini telah ditunjukkan oleh Ardern yang telah melarang warga Cina masuk ke Selandia Baru sejak Februari 2020.
Keputusan tersebut merupakan keputusan yang berani karena seberapa besar ancaman yang ditimbulkan akibat pandemi ini belum diketahui sepenuhnya pada saat itu. Meskipun demikian, dirinya berani membuat kebijakan tersebut dengan berbagai konsekuensi politik yang akan diterimanya.
Satu hal yang harus dipertimbangkan dalam memperoleh kredibilitas masyarakat adalah tentang bagaimana membangun komunikasi publik dengan jujur dan transparan. Dalam hal ini, pemimpin harus mampu menjadi komunikator yang ulung tentang apa saja tindakan yang harus dilakukan masyarakat dan kebijakan apa yang akan dibuat Pemerintah dalam menghadapi Covid-19 dan apakah alasan di balik tindakan-tindakan tersebut.
Seorang pemimpin negara harus mampu memimpin bawahannya di tingkat pusat dan daerah di tengah krisis untuk menunjukkan kejelasan, keselarasan, dan konsistensi satu sama lain ketika berkomunikasi dengan publik, sehingga tidak membingungkan masyarakat.
Melalui komunikasi tersebut, masyarakat akan mengetahui bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah –seperti lockdown, pembatasan wilayah, isolasi mandiri, pengujian dan tracing,adalah memang ditujukan untuk kebaikan masyarakat meskipun menyakitkan bagi mereka.
Kembali ke Benua Biru, kita mengetahui Merkel pernah mengemukakan opini ke publik bahwa 70% warga Deutschland dapat terpapar Covid-19. Melalui opini tersebut, akan terbangun kesadaran dalam diri masyarakat Jerman bahwa itulah yang dapat terjadi apabila mereka tidak melakukan protokol kesehatan dan tidak mengikuti prosedur pengujian yang diperlukan.
Di sisi lain, kredibilitas seorang pemimpin akan hancur ketika pemimpin tidak melakukan komunikasi publik yang baik, atau bahkan melakukan kebohongan publik dalam rangka memberikan rasa aman palsu (false sense of security) kepada masyarakat.
Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh Trump yang justru berusaha memberikan informasi mengenai Covid-19 yang tidak benar di awal munculnya pandemi. Ketika itu, Trump berusaha memperkecil ancaman yang ditimbulkan pandemi ini sehingga justru membahayakan rakyat Amerika Serikat. Ironisnya, hal tersebut masih terjadi hingga saat ini.
Pemimpin negara harus mampu meyakinkan warganya bahwa anggaran negara memang digunakan untuk penanganan Covid-19, bukan sebagai ajang korupsi yang akan semakin menggerus kredibilitas pemerintah. Di sinilah pentingnya keberadaan lembaga pengawasan yang efektif.
Lembaga pengawasan harus dapat melakukan audit dan berbagai kegiatan pengawasan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19. Untuk itu, pemimpin negara harus memastikan bahwa lembaga pengawasan internal dan eksternal mampu melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam mengawal penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19.
3) Value giving
Pemimpin harus dapat memberikan nilai tertentu yang dapat digunakan masyarakat untuk menghadapi krisis. Di sini, Ardern berhasil menunjukkan sebuah kepemimpinan empatik (empathetic leadership). Kepemimpinan empatik adalah tentang bagaimana memahami kebutuhan masyarakat dan apa yang mereka rasakan.
Sebagaimana kita ketahui, lockdown dan pembatasan wilayah adalah sesuatu yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, kedua hal tersebut adalah kunci keberhasilan utama dalam penanganan pandemi ini. Oleh karena itu, keberadaan seorang pemimpin yang memiliki empati terhadap keluh kesah masyarakat adalah diperlukan.
Kepemimpinan empatik yang telah dijelaskan di atas akan dapat menciptakan ikatan antara pemimpin dengan mereka yang dipimpin. Melalui kepemimpinan empatik maka masyarakat yang menghadapi lockdown akan merasa diperhatikan oleh pemimpinnya.
Salah satu contohnya adalah bagaimana Ardern sering kali berkomunikasi dengan rakyatnya melalui media sosial secara interaktif untuk mengetahui bagaimanakah perasaan rakyatnya yang menjalani lockdown.
4) Keteladanan
Sebagaimana dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara, kepemimpinan adalah tentang memberi contoh, menginspirasi, dan mendorong. Dalam menghadapi krisis, seorang pemimpin negara tidak cukup hanya dengan memberikan kebijakan dan instruksi formal semata kepada masyarakat.
Masyarakat perlu merasa bahwa Pemerintah menganggap mereka sebagai subyek dari sebuah kebijakan publik, bukan hanya sebagai obyek kebijakan publik semata. Khususnya dalam situasi krisis menghadapi pandemi.
Masyarakat membutuhkan pemimpin yang “ada” di tengah-tengah mereka sebagai teladan dan inspirator, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi informal melalui media sosial, sebagaimana dilakukan oleh Perdana Menteri Selandia Baru, dapat menjadi sarana bagi seorang pemimpin untuk menginspirasi dan mendorong masyarakat melakukan protokol kesehatan secara konsisten.
5) Harapan
Pemimpin harus dapat memberikan harapan kepada rakyatnya di tengah pandemi yang terjadi. Harapan adalah semangat bagi masyarakat agar bersedia menderita saat ini untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Harapan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang didasarkan pada masukan dari para ilmuwan, bukan asa yang tidak berdasarkan fakta ilmiah.
Kita bisa lihat bagaimana Trump menyarankan ide kepada publik tentang injeksi desinfektan ke dalam tubuh untuk melawan Covid-19. Hal ini berujung pada banyak orang Amerika menjadi keracunan desinfektan, karena mereka berharap dengan menginjeksi desinfektan akan dapat menghilangkan virus dari dalam tubuh.
Sebagai pemimpin di Negeri Kiwi, Ardern berhasil menjadi komunikator yang efektif dan dapat memberikan pesan yang menenangkan (soothing message) kepada rakyatnya. Beliau mengemukakan kalimat berikut di bulan Maret 2020: “please be strong, be kind and unite against Covid-19.”
Kalimat ini adalah sebuah kalimat sederhana namun mengena ke dalam hati sanubari masyarakat. Di sinilah peranan seorang pemimpin, yaitu untuk memberikan harapan kepada masyarakatnya bahwa mereka akan sanggup menghadapi Covid-19.
Epilog
Pandemi Covid-19 telah memberikan informasi kepada umat manusia tentang seperti apakah kualitas kepemimpinan para pemimpin negara di berbagai belahan dunia. Terdapat kepemimpinan yang efektif sebagimana ditunjukkan oleh Ardern dan Merkel, dengan kepemimpinan empatik dan common sense dalam menghadapi Covid-19. Di sisi lain terdapat kepemimpinan yang tidak efektif dalam menghadapi pandemik ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Trump dengan berbagai kebohongan dan kebijakan yang impulsif.
Untuk mengetahui kualitas kepemimpinan tersebut, kita dapat melihat pada dimensi karakter, kredibilitas, value apa yang diberikan kepada masyarakat, keteladanan, dan kemampuan memberikan harapan kepada masyarakat atau tidak. Harapannya, kepemimpinan yang ditunjukkan oleh para pemimpin negara-negara tersebut dapat menjadi refleksi dan bahan pembelajaran bagi generasi yang akan datang.
Daftar Pustaka
Asawin Suebsaeng, E. B. (2020, March 12). Trump’s Coronavirus Speech Sparks ‘Total Chaos’ in His Own Administration. https://www.thedailybeast.com/trump-coronavirus-oval-office-speech-on-europe-travel-ban-sparks-total-chaos-in-his-own-administration
Board, T. E. (2020, April 30). In a Crisis, True Leaders Stand Out. https://www.nytimes.com/2020/04/30/opinion/coronavirus-leadership.html
Friedman, U. (2020, June 15). New Zealand’s Prime Minister May Be the Most Effective Leader on the Planet. https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/04/jacinda-ardern-new-zealand-leadership-coronavirus/610237/
Nugroho, Riant. (2017). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah sebuah konsep yang dicetuskan oleh Bung Karno dan menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun demikian, sampai dengan saat ini revolusi mental masih belum berhasil diimplementasikan dengan efektif di nusantara.
As a proof of it, masih banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di Indonesia hingga sekarang yang melibatkan aparat negara. Masyarakat dan korporasi juga masih sering melakukan berbagai penyimpangan seperti memberi uang suap dan pelicin ketika mereka berinteraksi dengan aparat pemerintah.
Untuk itulah, diperlukan terobosan tersendiri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dalam hal ini, tidak cukup melaksanakan Gerakan ini hanya dengan cara-cara konvensional, agar praktek korupsi lebih dapat diminimalisir.
Apa itu revolusi mental?
Dalam rangka memperingati Kemerdekaan Indonesia di masa lalu, Bung Karno mendefinisikan revolusi mental sebagai satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala.
Definisi revolusi menurut Cambridge Dictionary adalah a very importantchange in the way that people do things (perubahan penting di dalam cara seseorang melakukan hal-hal tertentu.)
Di sisi lain, definisi mental menurut Merriem Webster Dictionary adalah of or relating to the mind. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mental adalah tentang pikiran seseorang ataupun aspek-aspek yang berhubungan dengan pikiran seseorang.
Revolusi mental artinya bagaimana melakukan perubahan cara berpikir dan perubahan aspek-aspek yang memiliki korelasi dengan pikiran seseorang secara menyeluruh dengan cepat.
Perubahan disini meliputi perubahan keyakinan (belief), nilai-nilai (values), perilaku (behavior) dan cara hidup (way of life) ke arah yang lebih baik.Dengan demikian, revolusi mental berkaitan dengan pembangunan karakter (character building) manusia Indonesia.
Nilai-nilai yang terdapat di dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental beraneka ragam antara lain nilai integritas, nilai kerja keras dan nilai gotong royong. Salah satu nilai utama yang harus diwujudkan oleh Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah nilai integritas sebagai perwujudan kemurnian hati (the purity of heart).
Tujuan revolusi mental adalah agar terjadi perubahan pola pikir dan perilaku keseharian bangsa Indonesia menuju perilaku berintegritas yang merupakan antitesis bagi perilaku korup.
Apa pengertian integritas?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga seseorang akan dapat memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
Seseorang yang memiliki integritas akan memiliki kewibawaan dan dihormati orang lain. Lihatlah bagaimana sosok-sosok seperti Mohammad Hatta, HB IX, dan Hoegeng. Sosok-sosok ini dikenal karena integritas dan kejujuran yang mereka tunjukkan selama hidupnya, yang tidak akan lekang oleh perjalanan waktu.
Perilaku berintegritas yang ditunjukkan sosok-sosok tersebut harus dapat menjadi contoh bagi seluruh Aparat Sipil Negara dan seluruh lapisan masyarakat. Kedua kelompok ini harus dapat melakukan perilaku-perilaku yang berintegritas dalam segala aktivitasnya.
Masyarakat yang berintegritas akan menerapkan kejujuran dan kebenaran di dalam seluruh aktivitasnya. Mereka tidak akan lagi menjadi bagian dari aktivitas-aktivitas korupsi yang melibatkan birokrasi pemerintah, seperti meminta kemudahan dan memberikan suap kepada aparat dan pejabat negara.
Masyarakat seperti ini justru akan selalu mendorong aparat negara untuk selalu menerapkan perilaku yang berintegritas.
Di sisi lain, sosok pejabat negara dan Aparat Sipil Negara yang berintegritas di lembaga pemerintahan akan berani menegakkan kebenaran tanpa memihak golongan manapun, memegang teguh prinsip kejujuran dalam kondisi apapun, tidak menyalahgunakan jabatan untuk memperoleh fasilitas negara dan tidak akan menggunakan jabatan untuk membenarkan penyimpangan yang dilakukan.
Nilai-nilai Integritas
Dalam menerapkan integritas ketika melaksanakan aktivitasnya, masyarakat dan terutama aparat Pemerintah harus mampu melaksanakan nilai-nilai dan perilaku-perilaku berikut ini:
Memiliki konsistensi dalam berkata dan bertindak;
Bersikap jujur terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan;
Berani dan tegas dalam bertindak dan mengambil keputusan;
Disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya; dan
Adil dan tidak berlaku dengan sewenang-wenang terhadap orang lain.
Salah satu unsur yang dapat menjadi katalisator terciptanya nilai-nilai integritas dengan efektif adalah unsur pengawasan. Hal ini bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Dalam Peraturan ini, perwujudan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani meliputi 6 komponen pengungkit sebagai berikut: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Oleh karena itu, sebagai lembaga pengawasan maka seyogyanya APIP harus dapat menjadi agen perubahan, termasuk menjadi katalisator terhadap terjadinya perubahan dalam aspek integritas.
Moreover, lembaga pengawasan dan seluruh aparat di dalamnya harus dapat menjadi tunas integritas yang akan menyebarkan nilai-nilai integritas ke organisasi-organisasi lain atau menjadi pusat integritas (integrity center) yang dapat membangun budaya integritas di lingkungannya.
APIP: Katalisator
Definisi katalisator adalah seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa.
Lalu, bagaimana Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menjadi katalisator terhadap terinternalisasinya nilai-nilai Gerakan Nasional Revolusi Mental, terutama nilai integritas, dalam organisasi pemerintah?
Sebagai lembaga pengawasan internal, APIP memiliki tiga aktivitas utama yaitu aktivitas pengawasan (assurance activities), aktivitas anti korupsi (anti-corruption activities) dan aktivitas konsultasi (consulting activities). Ketiga aktivitas tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan pengawasan yang lain.
Dalam mendorong perubahan mental agar sesuai dengan nilai-nilai integritas, maka perlu adanya terobosan dalam bidang pengawasan yang bersifat out of the box dan tidak hanya berupa aktivitas yang bersifat formal semata.
APIP Teaching Integrity in Schools
Menindaklanjuti hal tersebut maka sasaran terobosan kegiatan pengawasan yang dapat meningkatkan efektivitas internalisasi nilai integritas adalah pada dimensi edukasi dan dimensi organisasional.
Salah satu bentuk edukasi tentang integritas yang dapat dilakukan APIP sebagai sebuah terobosan adalah berupa Gerakan APIP Teaching Integrity in Schools, sebagai bagian dari aktivitas anti korupsi lembaga APIP.
Gerakan ini dilakukan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah di bidang pendidikan yang terkait, dalam sebuah forum khusus yang diselenggarakan oleh instansi di bidang pendidikan tersebut.
Kenapa harus siswa yang menjadi sasaran gerakan ini, bukannya masyarakat umum? Alasannya adalah karena para siswa inilah yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa datang. Merekalah calon aparat negara atau mereka akan menjadi bagian dari masyarakat di masa datang yang tentu sering berinteraksi dengan aparat negara.
Alasan lain adalah karena menanamkan nilai-nilai integritas kepada generasi muda akan lebih efektif dan efisien daripada harus menanamkan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat umum yang sangat heterogen.
Dalam hal ini, masyarakat umum terdiri atas berbagai macam individu dan kelompok dengan berbagai latar belakang yang berbeda serta umumnya mereka telah memiliki karakter yang baku sehingga sulit untuk dirubah.
Melalui Gerakan APIP Teaching Integrity in Schools, APIP dapat berdiskusi dengan para siswa di sekolah tentang apa itu integritas, apa makna integritas, apa saja manfaat integritas, dan diskusi tentang berbagai sosok dalam sejarah bangsa yang memiliki integritas –seperti Mohammad Hatta, Hoegeng dan Baharuddin Lopa.
Di dalam forum ini, para siswa dapat mempelajari bagaimanakah heroisme, perjuangan dan pengorbanan sosok-sosok tersebut di dalam mempertahankan integritasnya, di tengah berbagai tekanan dari pihak-pihak lain.
Untuk menarik minat siswa, maka pemaparan tentang integritas harus dikemas sedemikian rupa dengan menggunakan media visual yang atraktif dan melalui pelaksanaan diskusi online dengan sosok-sosok dan pejabat publik yang berintegritas.
Tujuannya adalah agar dapat menggugah semangat dan darah muda para siswa tersebut sehingga mereka bersedia menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupannya.
Melalui Gerakan APIP Teaching Integrity in Schools diharapkan nilai-nilai integritas dapat terinternalisasi secara efektif ke dalam jiwa para siswa. Dengan demikian, para siswa akan menjadi generasi penerus Indonesia yang berintegritas.
Merekalah yang akan menyebarkan nilai-nilai integritas kepada pihak-pihak lain ketika mereka dewasa kelak. Tujuannya adalah agar mereka mampu menghilangkan kebiasaan dan perilaku korup yang telah terinternalisasi selama ini di nusantara.
Di samping itu, nilai-nilai integritas yang telah terinternalisasi dalam diri mereka akan menjadikan mereka dapat melawan setiap godaan untuk melakukan kecurangan.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah munculnya siswa-siswa dengan pola pikir dan mentalitas yang menganggap bahwa integritas adalah hal yang sangat mulia dan selalu mengutamakan keadilan dan kebenaran dalam setiap langkahnya.
Jangan sampai ketika mereka dewasa, generasi yang disebut sebagai Z Generation ini justru terlibat dalam berbagai skandal korupsi karena tidak kuat melawan godaan keserakahan di dalam dirinya ketika melihat peluang untuk melakukan korupsi.
Menciptakan Integrity Culture dalam Pemerintah
Cara lain yang dapat dilakukan oleh APIP dalam rangka menumbuhkan budaya integritas adalah pada tingkatan Instansi Pemerintah dan Aparat Sipil Negara. Pada tingkatan ini, APIP harus mendorong terciptanya budaya integritas (integrity culture) di dalam organisasi pemerintah.
APIP dapat berperan sebagai penyebar nilai-nilai integritas (integrity influencer) di lingkungan organisasi pemerintah. Sebagai lembaga pengawasan yang berada di tengah-tengah organisasi pemerintah lain yang menjadi rekan kerjanya, APIP dapat menyebarkan nilai-nilai integritas dengan lebih maksimal. Mengapa demikian?
Hal ini disebabkan karena aparat APIP mampu melakukan komunikasi sosial dan informal dengan aparat dari organisasi pemerintah lain dengan lebih dekat. Misalnya pejabat dan aparat APIP menghadiri acara-acara sosial yang diselenggarakan oleh pejabat dan aparat organisasi pemerintah lain.
Dengan demikian, pejabat APIP mampu membangun kedekatan personal dengan pejabat dan aparat organisasi pemerintah lain. Faktor kedekatan personal inilah yang menjadi modal utama APIP di dalam mempengaruhi aparat organisasi pemerintah yang menjadi rekan kerjanya.
Apabila pejabat dan aparat di organisasi pemerintah telah memiliki kedekatan personal dengan pejabat APIP, maka pejabat APIP akan lebih mudah mempengaruhi pejabat dan aparat di berbagai Instansi Pemerintah untuk melakukan perubahan cara kerja ke arah budaya kerja yang sesuai dengan nilai integritas. Dengan catatan, aspek independensi pejabat dan aparat APIP harus tetap terjaga.
*Tulisan ini pertama kali dimuat pada majalah Warta Pengawasan, Edisi 2 Tahun 2020, dengan judul yang sama
There are numerous examples of countries that have been saddled by bad government policies, poor implementation, ethical failures, and the inability of government to change it when necessary (Michael Porter, 2009)
Saat ini Pemerintah Indonesia, mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah, menghadapi krisis luar biasa karena pandemik Covid-19. Virus Wuhan ini telah berhasil memporakporandakan berbagai sektor di nusantara, mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi hingga sektor sosial.
Kita dapat melihat bagaimana sektor kesehatan telah mencapai titik kritis dan mendekati kolaps. Di sektor ekonomi dan sosial, terlihat jelas bagaimana pandemik ini telah meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia dan menekan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Dalam menghadapi Covid-19 dan krisis multi dimensi yang ditimbulkannya, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), isolasi mandiri bagi penderita Covid-19 dan pemberian bantuan sosial ke masyarakat tidak mampu yang terkena dampak pandemik dalam bingkai kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Kondisi yang terbaru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menekan rem darurat pada September 2020 dengan memberlakukan kembali kebijakan PSBB setelah mempertimbangkan kenaikan jumlah kasus positif Covid-19 di ibukota.
Inti dari pencegahan wabah ini adalah dengan menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga kebersihan tangan. Apabila wabah ini meluas tanpa dapat dikendalikan berarti kebijakan publik yang dibuat pemerintah tidak efektif.
Kebijakan Gamang
Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah masih bersifat gamang dan maju mundur dengan berbagai alasan dan pertimbangan tertentu. Kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah juga berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang benar-benar efektif.
Kebijakan publik model seperti ini akan membingungkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat beranggapan pemerintah itu konsisten untuk tidak konsisten (government is consistent to be inconsistent).
Di sisi lain, Pemerintah membutuhkan keterlibatan dan dukungan penuh masyarakat agar dapat melaksanakan kebijakan publik dengan efektif untuk menghadapi pandemik ini.
Bahkan, terkadang terjadi konflik antar pejabat publik mengenai cara menghadapi virus ini dan mengatasi dampak yang ditimbulkannya. Konflik tersebut disebabkan karena ada pejabat yang mengutamakan mengatasi pandemik dan ada pula pejabat negara yang sibuk membuat kebijakan untuk mengatasi dampak pandemik.
Konflik antar pejabat negara seperti ini tentu akan mengurangi legitimasi pemerintah di mata masyarakat, sebuah situasi yang kontra produktif dalam mengatasi pandemik.
Kebijakan di Selandia Baru
Berbagai dinamika kebijakan publik di atas memunculkan pertanyaan berikut: quo vadis Indonesia? Ke mana arah kebijakan publik Pemerintah Indonesia di masa pandemik ini?
Mari kita belajar dari kebijakan publik di Selandia Baru di dalam menghadapi pandemik Covid-19 yang menekankan pada early lockdown.
Pemerintah Selandia Baru memberikan respons cepat dalam menangani Covid-19 sejak awal kemunculan pandemik ini dan tidak terkesan bermain-main dengan Covid-19.
Quick response inilah yang menjadikan masyarakat Selandia Baru memiliki kepercayaan tinggi terhadap kebijakan publik yang dibuat Pemerintah Selandia Baru.
Faktor trust ini yang akan menentukan keberhasilan penanganan Covid-19 di sebuah negara. Seperti apakah tingkat kepercayaan masyarakat Selandia Baru terhadap Pemerintahnya dibandingkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat di negara-negara lain di dunia dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini.
Bagaimana Pemerintah Selandia Baru memperoleh kepercayaan masyarakat? Sebagaimana diketahui, Pemerintah Selandia Baru memilih untuk menerapkan kebijakan lockdown dengan konsisten tanpa dapat dipengaruhi oleh kepentingan apapun.
They never step back from that policy. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pemerintah Selandia Baru mampu meyakinkan masyarakatnya bahwa memang inilah langkah yang terbaik untuk menghadapi wabah Covid-19.
Seluruh komponen Pemerintah Selandia Baru yang dipimpin oleh Jacinda Ardern sangat jelas, koheren dan tidak menunjukkan kebingungan di dalam penanganan Covid-19. Pemerintah Selandia Baru juga sangat ketat dalam menerapkan kebijakan ini dan benar-benar menunjukkan keteladanan yang nyata. Sebagai contoh, Menteri Kesehatan Selandia Baru mengundurkan diri setelah diketahui melanggar aturan lockdown.
Prasyarat Kebijakan
Dengan belajar dari praktek di Selandia Baru, lalu apa syarat bagi kebijakan publik di Indonesia dalam menghadapi Covid-19 yang efektif?
Prasyarat pertama yang harus dipenuhi Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakan publik dalam menghadapi pandemik dapat berjalan dengan efektif adalah bahwa Presiden RI sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini dan para bawahannya harus benar-benar mendengarkan saran para ahli kesehatan dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat.
Dengan menggunakan root cause analysis, kita mengetahui bahwa akar masalah utama adalah wabah Covid-19. Kebijakan seperti apapun tidak akan efektif selama tidak menyentuh akar masalahnya tersebut. Oleh karena itu, rekomendasi ahli kesehatan harus benar-benar menjadi bahan pertimbangan utama di dalam membuat kebijakan publik.
Prasyarat kedua, Presiden dan para pembantunya harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan secara konsisten sebagai sosok teladan bagi masyarakat. Selain itu mereka harus mulai menghilangkan polarisasi politik yang memperburuk penanganan Covid-19.
Dalam hal ini, Presiden harus memastikan bahwa para bawahannya melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif serta agar mereka menghentikan praktek blaming each other untuk kepentingan politik mereka, yang akan menghilangkan kewibawaan Pemerintah di mata masyarakat.
Bagaimana kita berharap masyarakat untuk percaya dengan pemerintah apabila di antara pejabat pemerintah justru saling gontok-gontokan dan menunjukkan distrust satu sama lain?
Padahal kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah adalah modal utama untuk mengatasi virus ini. Lalu, bagaimanakah seharusnya pemerintah melaksanakan kebijakan publik untuk mengatasi pandemik ini secara efektif? Beberapa bagian berikut akan mencoba menjawabnya.
Sistem Komunikasi Satgas
Pertama, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 perlu membuat sistem komunikasi kebijakan publik yang dapat menjadikan Covid-19 sebagai sebuah musuh bersama. Sistem tersebut dilaksanakan dalam bentuk sistem komunikasi dua arah dan interaktif sedemikian rupa.
Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai Covid-19 sehingga dapat menumbuhkan jiwa patriotisme masyarakat untuk bersedia berperang melawan wabah ini.
Dengan kata lain, tugas mereka bukan hanya mengenai membuat konten pesan (what is the message) mengenai Covid-19 namun juga memperhatikan konteks pesan yang berhubungan dengan Covid-19 (how to deliver the message).
Dalam pembuatan konteks pesan yang baik perlu mempertimbangkan konsep heuristik, yaitu konsep di mana seseorang akan lebih mudah mengingat sosok atau fenomena yang aktual.
Sebagai contoh, penggunaan sosok yang sedang hit seperti Bu Tedjo untuk mempromosikan protokol kesehatan kepada masyarakat adalah cara yang cukup efektif.
Penggunaan Konsep BSC
Kedua, kita juga dapat menyusun kebijakan publik dengan menggunakan konsep Balanced Scorecard (BSC) sebagai bahan pertimbangan untuk menghadapi wabah Covid-19 dengan sasaran untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
Sebagaimana diketahui, balanced scorecard terdiri atas empat dimensi yaitu dimensi pelanggan, dimensi keuangan, dimensi proses bisnis internal serta dimensi pertumbuhan dan pembelajaran.
Dimensi utama dari BSC adalah dimensi pelanggan yaitu masyarakat. Dalam dimensi pelanggan, masyarakat harus memperoleh kepuasan maksimal atas berbagai kegiatan yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi wabah.
Setiap pundi-pundi yang dikeluarkan serta program dan aktivitas yang dilakukan Pemerintah harus untuk melindungi masyarakat Indonesia dari Covid-19 tanpa ada kebocoran dan inefisiensi.
Dari dimensi keuangan, kualitas penggunaan anggaran untuk penanganan pandemik ini harus ditingkatkan. Pengawasan atas kinerja aparat di dalam menggunakan dan mengalokasikan anggaran tersebut kepada masyarakat harus diintensifkan untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan dengan tepat.
Perlu dihindari jangan sampai anggaran bantuan sosial diterima oleh pihak-pihak yang mampu. Hal ini berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan semakin meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
Dimensi ketiga yaitu dimensi proses bisnis internal merupakan dimensi pendukung bagi terwujudnya kepuasan masyarakat.
Pemerintah dan lembaga pengawasan perlu memastikan bahwa proses-proses bisnis di lembaga pemerintah dalam rangka menghadapi Covid-19 memang telah dilaksanakan dengan baik yang akan bermuara pada meningkatnya kepuasan masyarakat.
Dimensi terakhir dari BSC adalah dimensi pertumbuhan dan pembelajaran. Dimensi ini adalah tentang bagaimana meningkatkan kualitas SDM, teknologi, dan infrastruktur agar dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
Pelayanan tersebut berupa pelayanan bidang kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang semakin baik kepada masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah akan dapat tumbuh.
Kebijakan Publik Berbasis Masyarakat
Selain konsep BSC, Pemerintah dapat menggunakan konsep kebijakan publik berbasis masyarakat (society based public policy). Kebijakan ini adalah bagaimana menjadikan masyarakat sebagai subyek kebijakan publik, bukan sebagai obyek kebijakan publik.
Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam penanganan Covid-19 karena merekalah garda terdepan dalam menghadapi pandemik ini.
Masyarakat perlu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan seperti di tingkat Pemerintah Desa agar dapat muncul solusi-solusi yang memperhatikan konteks lokal. Kebijakan publik yang disusun harus melibatkan masyarakat untuk menciptakan sense of belonging di masyarakat terhadap kebijakan publik yang disusun Pemerintah.
Pemerintah juga harus berkolaborasi secara aktif dengan organisasi-organisasi sosial dan keagamaan untuk meningkatkan efektivitas penanganan Covid-19.
Untuk mewujudkan kebijakan publik berbasis masyarakat, dapat dibuat sebuah jejaring dan simpul anti Covid-19 di tingkat terendah, yaitu Pemerintah Desa dan RT/RW yang benar-benar efektif dengan disertai keteladanan nyata dan konsisten dari tokoh-tokoh masyarakat yang dekat dengan masyarakat.
Pemerintah Desa dan RT/RW juga perlu diberikan insentif berbasis kinerja dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya.
Permasalahan dalam konteks masyarakat di dalam penanganan Covid-19 adalah budaya negeri ini yang menekankan pada relasi sosial dan tingkat kohesivitas sosial yang tinggi. Silaturahmi dan hubungan sosial yang erat telah menjadi kebiasaan umum di Indonesia.
Dengan demikian, konsep social distancing dan memakai masker sulit diterapkan di Indonesia. Di sinilah peran ulama dan tokoh masyarakat diperlukan agar merubah budaya dan paradigma masyarakat untuk kumpul-kumpul yang sudah terlanjur mengakar lama.
Pemerintah perlu melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama secara intensif dan berkelanjutan. Kita bisa lihat, sebuah video dimana Aa Gym mendatangi warga di kampung untuk memperingatkan mereka mengenai bahayanya wabah ini.
Pelibatan para tokoh agama dan masyarakat dalam mensosialisasikan informasi yang benar mengenai Covid-19 dan protokol kesehatan lebih efektif karena mereka sering berinteraksi dengan masyarakat sehari-hari di dalam pengajian atau pertemuan-pertemuan.
Mereka mengetahui keluh kesah dan berbagai permasalahan riil masyarakat sehingga masyarakat merasa lebih diperhatikan oleh tokoh-tokoh ini.
Dengan demikian, masyarakat akan mudah mematuhi ajakan para tokoh yang lebih dipercaya masyarakat dan menjadikan masyarakat mampu menolak informasi yang tidak benar mengenai Covid-19 dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Epilog
Akhir kata, keberhasilan pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam melawan pandemik Covid-19 ditentukan oleh bagaimana Presiden Indonesia beserta jajarannya di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mampu memperoleh kepercayaan masyarakat. Bermodalkan kepercayaan tersebut, Pemerintah akan dapat mengarahkan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menghadapi wabah ini.
Sesuai dengan social contract theory, maka r’aison d’etre bagi terbentuknya lembaga pemerintah adalah untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat. Dalam konteks Negara Indonesia, maka salah satu tujuan Pemerintah Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Di dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya, lembaga-lembaga dan instansi pemerintah tentu memerlukan bantuan lembaga tertentu untuk menilai bagaimanakah kualitas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Hal inilah yang mendorong munculnya lembaga pengawas intern tertentu bagi instansi pemerintah.
Di Indonesia, pengawasan intern dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang disebut sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP itu terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Dahulu kala, APIP dianggap hanya sebagai pelengkap dalam birokrasi semata. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai lembaga untuk menampung PNS-PNS yang tidak produktif. Tetapi pada era sekarang ini APIP memiliki posisi yang penting dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.
Lihat saja bagaimana banyaknya aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan lembaga-lembaga pemerintah yang harus direviu dan diperiksa oleh APIP. Bahkan, Aparat Penegak Hukum (APH) harus berkoordinasi dengan APIP terlebih dahulu sebelum mereka melakukan penyelidikan terhadap indikasi adanya pelanggaran hukum.
Permasalahan utama APIP, terutama inspektorat pada tingkat pemerintah daerah, adalah kurangnya independensi. Kondisi ini disebabkan karena secara kelembagaan APIP berada di bawah Sekretaris Daerah. Kondisi seperti ini tentu menyebabkan APIP menjadi tidak maksimal di dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya di lingkungan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, muncul wacana penguatan APIP. Wacana ini semakin gencar di tengah-tengah maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbagai OTT tersebut menunjukkan belum efektifnya peranan APIP dalam pencegahan korupsi, terutama di tingkat Pemerintah Daerah.
Menghadapi situasi ini, Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri kemudian menghendaki penguatan APIP dilaksanakan di dalam tiga aspek, yakni penguatan kelembagaan Inspektorat, penambahan anggaran Inspektorat, dan penambahan SDM di inspektorat.
Pertanyaannya adalah, “Apakah penguatan APIP tersebut akan otomatis dapat mencegah terjadinya korupsi?” Tentu saja apabila kasus korupsi kembali terjadi pasca dilaksanakannya penguatan APIP, maka APIP akan menjadi sasaran tembak karena tidak mampu mencegah terjadinya korupsi.
Pertanyaan lain berikutnya adalah, “Apakah melalui penguatan APIP, menjadikan APIP dapat memberikan nilai tambah yang bersifat nyata bagi entitas pemerintah sebagai rekan kerja APIP pada era disrupsi?”
Dengan kata lain, penguatan APIP yang diwujudkan melalui peningkatan kapabilitas dan independensinya adalah sebuah hal yang nyata ketika APIP dapat memenuhi dua perannya. Kedua peran tersebut adalah sebagai pencegah terjadinya korupsi dan sebagai pemberi nilai tambah yang bersifat strategis bagi entitas pemerintah yang menjadi rekan kerja mereka.
Dus, bagaimana APIP dapat mencegah korupsi dan memberikan nilai tambah bagi entitas pemerintah akan dibahas di bawah ini.
APIP Sebagai Lembaga Pencegah Korupsi
Dalam buku saya yang berjudul: Korupsi, Membuka Pandora Box Perilaku Korup, telah dijelaskan bahwa perilaku korup sudah terinternalisasi dalam banyak organisasi secara terstruktur dan sistematis melalui institusi dan organisasi formal serta norma-norma sosial yang ada.
Korupsi seakan telah menjadi kebiasaan yang umum terjadi di banyak lembaga pemerintah. Dengan demikian, bukanlah hal yang mudah bagi APIP untuk mencegah korupsi yang telah mengakar seperti ini. Bagaimana APIP, pasca penguatan APIP, dapat mencegah terjadinya korupsi?
Pertama-tama, kita perlu melakukan pemetaan mengapa korupsi terjadi. Korupsi dapat terjadi karena faktor keserakahan tanpa batas individu dalam organisasi (bad apples) dan faktor lingkungan organisasi yang bersifat kriminogenik sehingga mendorong terjadinya korupsi (bad barrel). Korupsi juga dapat terjadi karena faktor ketidakpahaman aparat negara terhadap aturan yang berlaku yang akhirnya menjadikan mereka melakukan korupsi, tanpa mereka sadari.
Dalam mengatasi faktor-faktor individu dan lingkungan yang korup, maka APIP yang direncanakan telah menjadi lembaga yang lebih powerful pasca penguatan APIP dari segi kelembagaan dan lebih independen harus dapat berperan menjadi agen perubahan (agent of change) bagi entitas pemerintah di lingkungan kerjanya. Dengan demikian, APIP dapat membantu terwujudnya entitas pemerintah yang bebas dari korupsi.
Dalam hal ini, APIP harus dapat mendorong terjadinya perubahan. Sebuah perubahan dari perilaku korup menjadi perilaku yang berintegritas dan memunculkan zero tolerance to corruption mindset di dalam organisasi pemerintah. Di sini, APIP harus menjadi menjadi fasilitator dan leading sector pelaksanaan manajemen perubahan tersebut, bekerja sama dengan pimpinan instansi pemerintah.
Seperti apakah tahap-tahap manajemen perubahan itu sendiri? Kotler mengemukakan teorinya yang disebut Kotler’s 8 Steps Change Management Model. Beberapa hal yang menjadi intisari model yang dikembangkan oleh Kotler tersebut, saya padatkan dalam 4 hal pokok, yaitu:
1. Menciptakan kebutuhan akan perubahan (creating sense of urgency)
Dalam konteks korupsi, perlu dibangun sebuah visi akan entitas pemerintah yang bebas dari perilaku korup. APIP harus dapat meyakinkan semua pihak dalam entitas pemerintah, mulai dari pimpinan hingga level terendah, untuk melakukan perubahan dalam cara kerjanya dan tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah ke korupsi. Hal ini disebabkan karena korupsi dapat terjadi akibat trickle down effect (up down) dari pimpinan ke bawahan dan trickle up effect (bottom up) dari bawahan ke pimpinan.
Setiap personil dalam APIP harus dapat memberikan penjelasan kepada seluruh individu dalam entitas pemerintah tentang manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari perilaku yang berintegritas dan apa saja bahayanya apabila perilaku korup tetap terjadi di dalam entitas pemerintah. Dalam hal ini, APIP harus meyakinkan bahwa manfaat melakukan perilaku berintegritas lebih besar daripada manfaat melakukan perilaku korup.
2. Menunjuk pionir perubahan
Agar perubahan dapat terlaksana dengan efektif, tentu diperlukan pionir yang mampu menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk melakukan perubahan. APIP harus dapat meminta pimpinan dalam entitas pemerintah maupun individu-individu yang dihormati di dalam sebuah entitas pemerintah agar bersedia menjadi pionir perubahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan role model bagi semua individu dalam entitas pemerintah untuk bersama-sama melakukan perubahan ke arah perilaku yang berintegritas.
3. Menghilangkan hambatan-hambatan perubahan
Hambatan dapat datang dari pihak-pihak yang tidak ingin melakukan perubahan ataupun proses dan struktur organisasi yang menghambat perubahan. APIP harus menyarankan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan perubahan sistem dan prosedur dalam entitas pemerintah yang menghambat perubahan. Selain itu, adanya kekhawatiran dan ketakutan individu-individu tertentu akan dampak perubahan haruslah dikelola dengan baik, agar tidak menghambat manajemen perubahan.
4. Mengintegrasikan perubahan ke dalam budaya organisasi
Untuk memastikan apakah perilaku berintegritas memang telah menjadi sebuah budaya dalam organisasi pemerintah, APIP harus memantau pelaksanaan perubahan secara berkala. Pemantauan dapat dilakukan melalui mekanisme survei, konfirmasi dan wawancara kepada pihak-pihak di dalam entitas pemerintah maupun kepada masyarakat yang menjadi stakeholders instansi pemerintah. APIP juga harus memastikan bahwa perilaku berintegritas telah menjadi bagian dari kode etik dalam organisasi pemerintah.
Permasalahan lain adalah kurangnya pemahaman aparat negara terhadap aturan. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman aparat pemerintah terhadap aturan yang berlaku, maka peranan APIP sebagai konsultan harus diefektifkan. Dalam hal ini, APIP harus intensif melaksanakan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dan membangun saluran konsultasi (hot line).
Pelatihan dan bimbingan teknis tersebut adalah sarana bagi aparat pemerintah untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatannya. Dalam hal ini, peningkatan kapabilitas dan kompetensi auditor APIP harus benar-benar ditingkatkan terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar mereka dapat menjadi rujukan dan narasumber bagi aparat pemerintah di dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Tentu saja APIP harus melakukan pemantauan secara berkala untuk mengetahui apakah aparat instansi pemerintah yang memperoleh pelatihan dan bimbingan teknis benar-benar memahami dan melaksanakan hal-hal yang menjadi bahan pelatihan dan bimbingan teknis.
APIP juga dapat melaksanakan focus group discussion (FGD) dengan entitas pemerintah untuk mengetahui apa saja masalah-masalah mereka dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaan FGD, tentu diperlukan moderator dari APIP untuk memandu pelaksanaan FGD dan petugas notulen untuk mencatat permasalahan yang dibahas beserta solusi-solusinya.
APIP yang Dapat Memberikan Nilai Tambah
Peranan APIP yang kedua adalah untuk memberikan nilai tambah bagi instansi pemerintah. Nilai tambah tersebut diperlukan karena kita telah memasuki era disrupsi, yakni sebuah era yang memunculkan adanya perubahan radikal dalam sebuah industri, strategi-strategi bisnis, dan sebagainya, terutama berhubungan dengan munculnya produk atau jasa baru yang menciptakan pasar baru. Disrupsi yang terjadi dapat berupa perubahan operasional, perubahan strategi bisnis, perubahan teknologi hingga inovasi-inovasi yang bersifat digital.
Fenomena disrupsi tentu memiliki dampak besar bagi masyarakat dan dunia usaha. Dengan demikian, organisasi pemerintah harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan dunia usaha, sehingga masyarakat dan dunia usaha tetap dapat bertahan di tengah era disrupsi.
Organisasi pemerintah juga harus menyelaraskan cara dan proses kerjanya dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia usaha dan masyarakat yang menjadi stakeholders entitas pemerintah. Tujuannya adalah agar organisasi pemerintah tetap dapat memberikan pelayanan publik dalam bidang perizinan, investasi dan berbagai macam pelayanan publik lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
Dengan demikian organisasi pemerintah tidak akan kehilangan kepercayaan masyarakat di era disrupsi. Pelaksanaan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat tentu akan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tengah-tengah persaingan global.
Terkadang organisasi pemerintah tidak menyadari akan adanya perubahan-perubahan dan risiko-risiko yang ada di dalam era disrupsi. Akibatnya organisasi pemerintah menjadi tidak maksimal di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sinilah APIP harus berperan, tentu dengan menggunakan sumber daya dan kapabilitasnya yang lebih besar pasca penguatan APIP.
Permasalahannya adalah APIP belum dapat memberikan kontribusi signifikan bagi entitas pemerintah dalam menghadapi era disrupsi dan mengatasi risiko-risiko yang muncul karenanya. Paradigma APIP saat ini masih cenderung berpedoman pada evaluasi aspek kepatuhan terhadap aturan. Paradigma tersebut harus ditambah dengan paradigma tertentu yang intinya akan dapat membantu entitas pemerintah di dalam menghadapi risiko-risiko yang muncul dalam era disrupsi.
APIP harus mampu mengawal agar entitas pemerintah tidak terdisrupsi oleh perubahan-perubahan yang terjadi dengan sangat cepat dalam lingkungan organisasi pemerintah. APIP juga harus memastikan bahwa proses bisnis dalam organisasi pemerintah dapat dilaksanakan dengan efisien dan dapat mencapai tujuannya dengan baik, dalam memberikan pelayanan publik dan berbagai macam kegiatan lain yang berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat.
Adapun beberapa aktivitas bernilai tambah yang dapat diberikan APIP kepada organisasi pemerintah di dalam menghadapi era disrupsi, adalah sebagai berikut:
1. Aktivitas penjaminan
Aktivitas penjaminan yang dilakukan APIP yang dapat memberikan nilai tambah bagi entitas pemerintah berupa pelaksanaan metodologi audit kinerja atas kegiatan-kegiatan utama organisasi pemerintah dengan baik. Tujuan dilaksanakannya audit kinerja adalah untuk menilai pelaksanaan kegiatan dan memberikan saran-saran perbaikan yang berhubungan dengan aspek efisiensi dan efektivitas kegiatan-kegiatan utama yang telah dilaksanakan.
2. Aktivitas konsultasi
Dalam aktivitas konsultasi, APIP harus menjadi katalis perubahan untuk membantu manajemen organisasi pemerintah meningkatkan kualitas proses-proses yang dilakukan. APIP harus memberikan saran dan masukan kepada manajemen dalam organisasi pemerintah tentang bagaimanakah cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas desain dan pelaksanaan proses-proses beserta pengendalian yang dilaksanakan di dalam proses-proses tersebut, untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, organisasi pemerintah akan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi.
3. Aktivitas penilaian dan evaluasi risiko
APIP harus memberikan masukan kepada organisasi pemerintah tentang proses manajemen risiko yang dilaksanakan. Penilaian dan evaluasi risiko-risiko tersebut meliputi penilaian bagaimanakah efektivitas penanganan risiko yang dihadapi saat ini dan menilai bagaimana tingkat kesiapan organisasi pemerintah di dalam menghadapi risiko yang ditimbulkan akibat disrupsi. Di samping itu, APIP juga harus memberikan informasi kepada manajemen tentang identifikasi risiko-risiko apa saja yang dapat terjadi di masa mendatang (future risks identification), dengan mempertimbangkan berbagai perubahan yang dapat terjadi.
Bahasa Indonesia
简体中文
繁體中文
Nederlands
English
Filipino
Français
Deutsch
Italiano
日本語
Basa Jawa
한국어
ພາສາລາວ
Latin
മലയാളം
Español
Basa Sunda