Resensi Buku Budaya Kinerja: Sebuah Upaya Revitalisasi Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik

Resensi Buku Budaya Kinerja: Sebuah Upaya Revitalisasi Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik

Percayakah Anda bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif dapat memperbaiki karakter generasi muda?

Sebagaimana saya, Anda pun juga pasti merasakan kegalauan melihat potret generasi muda saat ini. Generasi masa kini yang sering juga disebut dengan anak zaman now dianggap sebagai generasi yang rapuh, mudah terombang-ambing, dan lebih senang membuang-buang waktu demi sekadar eksis di media sosial. Lebih parah lagi, anak-anak muda ini juga dianggap tidak memiliki karakter, sulit diajak untuk berfikir serius, dan masih ada sejumlah atribut negatif lainnya. Seburuk itu kah?

Jika ya, lalu di mana peran dunia pendidikan kita? Adakah sesuatu yang salah dengan strategi pendidikan generasi muda ini?

Buku yang ada di hadapan Anda saat ini hendak menawarkan sebuah strategi perbaikan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam hal perbaikan karakter generasi muda, dengan melakukan revitalisasi SAKIP. Buku ini memberikan gambaran bagaimana implementasi SAKIP yang efektif turut berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan, khususnya pada level pemerintahan daerah.

Sistem akuntabilitas kinerja selama ini lebih dianggap sebagai sebuah kewajiban formal dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), yang saat ini berubah nama menjadi laporan kinerja. SAKIP sering dipandang sebelah mata baik oleh legislator maupun kepala daerah.

Dalam proses penyusunan anggaran, misalnya, fokus pembahasan lebih kepada deretan angka-angka, dari pada target kinerja yang ingin dicapai. Bagi tim penyusun, laporan kinerja juga sering dianggap sebagai beban.

Rendahnya perhatian terhadap SAKIP ini bisa jadi disebabkan karena kurangnya pemahaman atas potensi sistem akuntabilitas ini untuk perbaikan negeri. Padahal implementasi SAKIP yang efektif tak hanya bisa memperbaiki karakter anak zaman now, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan petani, mewujudkan kenyamanan kota, mengurangi tingkat kerusakan lingkungan, serta menumbuhkan integritas penyelenggara negara.

Keterhubungan antara SAKIP dengan segenap potensinya untuk memecahkan permasalahan negeri ini sering kali tidak dikenali. Beberapa pertanyaan berikut, sering tidak menjadi fokus perhatian dalam membangun sistem akuntabilitas ini: Bagaimana SAKIP dapat mengurangi tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh banyaknya anak-anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor. Bagaimana SAKIP dapat mengurangi kecanduan anak-anak terhadap gawai. Adakah hubungan implementasi SAKIP dengan sikap masyarakat yang kini dianggap makin intoleran?

Kontribusi SAKIP pada pemecahan masalah-masalah di atas sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh cara pandang kita terhadapnya. Jika SAKIP hanya dipandang semata sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem, dari dokumen perencanaan hingga laporan kinerja, maka dampak implementasi SAKIP terhadap pemecahan masalah di atas tidak akan terlihat. Oleh karena itu, SAKIP seharusnya dipandang sebagai falsafah organisasi yang menggerakkan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Untuk itu, perlu dibangun suatu kultur atau budaya yang berorientasi pada kinerja, atau biasa disebut sebagai performance-driven culture.

Inti dari performance-driven culture adalah bagaimana melibatkan seluruh pegawai dalam proses perbaikan kinerja. Sistem akuntabilitas kinerja hendaknya juga harus mengedepankan aspek pembelajaran atau learning, bukan pemberian sanksi atas ketidakberhasilan pencapaian target kinerja. Iklim dialogis yang sehat harus dibangun oleh pimpinan agar informasi kinerja menjadi topik bahasan sehari-hari yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi pegawai.

Buku revitalisasi SAKIP ini merupakan adaptasi dari disertasi saya yang berjudul: The Use of Performance Information by Local Government Managers: Indonesian Case Studies. Buku ini merupakan adaptasi, bukan terjemahan dari disertasi tersebut. Sebagian besar gagasan yang tertuang dalam buku ini merupakan findings atau temuan saat melakukan penelitian pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) pada dua pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.

Kajian literatur yang mendalam selama saya menjadi mahasiswa doktoral juga memberikan banyak inspirasi tentang penerapan manajemen kinerja yang efektif di beberapa negara. Findings hasil penelitian serta kajian literature tersebut kemudian dianalisis kembali dan diterjemahkan dalam bahasa yang segar, agar memudahkan pemahaman bagi para praktisi untuk melakukan revitalisasi sistem akuntabilitas kinerja di unit kerja masing-masing.

Buku revitalisasi SAKIP ini terdiri dari enam bagian. Sebagai pembuka, bagian pertama akan membahas perkembangan implementasi atas pemanfaatan informasi kinerja di beberapa negara. Di Indonesia pemanfaatan informasi kinerja mengejawantah dalam SAKIP. Beberapa pertanyaan yang dapat dijawab dalam bagian pertama ini di antaranya adalah: Sejauh mana tingkat kematangan penerapan SAKIP di negara-negara maju? Apakah mereka juga mengalami masalah yang sama dengan apa yang dihadapi instansi pemerintah di Indonesia? Apa saja kah permasalahan yang dihadapi sehingga hasi evaluasi SAKIP pada tingkat pemerintah daerah di negeri kita menunjukkan hasil yang masih jauh dari harapan?

Pada bagian kedua Anda akan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana membangun budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja. Studi kasus di beberapa negara terkait membangun budaya organisasi akan di paparkan pada bagian ini sebagai referensi agar SAKIP dapat memberikan efek yang lebih dahsyat. Termasuk dalam hal ini adalah langkah-langkah yang ditempuh menuju organisasi yang berorientasi pada kinerja.

Pemahaman tentang bagaimana menjadikan SAKIP sebagai falsafah hidup membawa konsekuensi terhadap strategi fasilitasi yang tidak sekedar berfokus pada penyusunan dokumen, tapi bagaimana menghidupkan sebuah sistem. Menindaklanjuti hal ini, Kementerian PANRB perlu menyusun strategi agar perubahan signifikan dalam perbaikan kualitas pelayanan publik dapat dicapai melalui implementasi SAKIP yang efektif. Apa saja strategi yang bisa ditempuh? Jawabannya akan dapat Anda temukan di bagian kedua dari buku ini.

Selanjutnya, efektifitas SAKIP dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah juga dipengaruhi oleh peran para pemangku kepentingan. Bagian tiga akan menjelaskan tentang peran tersebut dalam kaitannya dengan konsep modal sosial yang juga dipercaya sebagai salah satu faktor keberhasilan pembangunan daerah. Masyarakat, legislator, LSM serta media memiliki peran yang besar dalam mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, membangun hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan, termasuk dalam lingkup internal, menjadi hal yang tak bisa dinafikan. Ulasan tentang pentingnya membangun modal sosial internal, modal sosial masyarakat, serta modal sosial dalam keluarga yang sangat berpengaruh terhadap kinerja akan Anda dapatkan pada bagian ini.

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang modal sosial, contoh nyata juga akan dipaparkan dalam bagian ini. Menurut Coleman (1988) hubungan antara orang tua dan anak sangat menentukan prestasi anak di sekolah. Coleman mengambil contoh John Stuart Mill yang dididik oleh ayahnya secara langsung untuk menggambarkan bagaimana modal sosial yang terbangun mampu membentuk kapasitas intelektual anak.

Dalam konteks SAKIP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menyadari pentingnya peran keluarga dalam pendidikan anak. Hal ini terlihat dari salah satu target kinerja yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan jumlah keluarga yang terlibat dalam pendidikan anak. Semakin kuat modal sosial yang terbangun dari aktivitas interaksi orang tua dan anak akan semakin besar kontribusinya terhadap pencapaian kinerja Kemendikbud.

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia salah satunya juga disebabkan karena masih minimnya infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pembelajaran. Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang cukup berat bagi banyak pemda. Mobilisasi modal sosial masyarakat dapat menjadi salah satu strategi percepatan pencapaian SPM. Penjelasan akan hal ini dapat Anda dapatkan pada tulisan yang berjudul Modal Sosial Keluarga dan Peran Masyarakat dalam Peningkatan Kinerja. Mengintegrasikan modal sosial dalam implementasi SAKIP dapat turut berkontribusi dalam mengatasi problematika kids zaman now sebagaimanan disinggung pada paragraf awal dalam tulisan ini.

Pada bagian keempat, Anda akan mendapati bagaimana membangun kesadaran birokrat dengan mendayagunakan SAKIP. Tulisan pertama pada bagian ini menegaskan pentingnya menetapkan IKU yang tepat dalam meningkatkan kapasitas birokrat. Hasil riset terkait pemanfaatan intangible asset, i.e. sumberdaya manusia, sering mengabaikan peran pegawai dalam penyusunan strategi. Bahkan, aspek SDM ini sering terlewatkan dalam penetapan indikator kinerja. Padahal, menetapkan indikator kinerja yang tepat terkait kapabilitas SDM memberikan landasan yang kuat dalam perbaikan kualitas layanan.

Tulisan kedua dalam bagian dua ini akan memberikan contoh nyata, berdasarkan pengalaman saya, bagaimana indikator kinerja dapat berpengaruh terhadap kapabilitas pegawai hingga kemudian berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Dalam hal ini, penetapan IKU yang tepat harus dibarengi dengan strategi penetapan kegiatan yang relevan agar dapat memberikan dampak terhadap kualitas layanan.

Teknologi Informasi ternyata juga memegang peranan penting dalam upaya peningkatan kinerja. Dalam implementasi SAKIP, teknologi informasi juga dibutuhkan agar memberikan manfaat yang maksimal. Pada bagian ke lima, Anda akan mendapati bagaimana mesin pengukur kinerja digunakan dalam manajemen toilet di Bandara Changi, Singapura. Anda juga akan mendapatkan bagaimana database yang dibangun oleh salah satu community health center atau puskesmas di Australia dapat memonitor kesehatan gigi anak-anak.

Di bagian terakhir, buku ini menawarkan strategi pemanfaatan informasi kinerja dengan menetapkan indikator kinerja yang tepat. Literatur tentang manajemen kinerja menunjukkan bahwa dalam banyak hal informasi kinerja tidak memberikan dampak terhadap perbaikan pelayanan publik karena kualitas indikator kinerja yang kurang memadai.

Pada bagian keenam, tips dan trik menetapkan indikator kinerja akan dipaparkan. Salah satu kriteria indikator yang tepat ini adalah relevansi indikator kinerja dengan apa yang diukur. Agar dapat memotivasi para penyedia layanan publik, indikator kinerja juga harus memenuhi kriteria ownership atau kepemilikan. Pemenuhan atas kriteria ini dapat mendorong para sekretaris atau kepala bidang agar lebih bertanggung-jawab terhadap target kinerja yang dicapai. Hasil penelitian pada tiga OPD di Indonesia menunjukkan bahwa kriteria ini belum dipenuhi.

Indikator kinerja juga akan lebih dapat menarik perhatian jika dalam penetapannya turut memerhatikan suara masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam penetapan indikator kinerja dapat mendorong instansi pemerintah untuk berfokus pada hal-hal yang menjadi permasalahan bersama. Selain itu, teknik semacam ini juga akan meningkatkan legitimasi pemerintah dihadapan masyarakat.

Dalam tulisan terakhir pada bagian ini diuraikan pentingnya menggunakan indikator proses sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja. Memang benar, indikator outcome dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja. Hanya saja, mengandalkan pada outcome tanpa memerhatikan proses hanya akan menyebabkan instansi dan SDM abai terhadap kualitas layanan publik yang diberikan.***

 

 

Potret Kelabu Pekerja Migran

Potret Kelabu Pekerja Migran

(Resensi Novel “Dawuk: Kisah Kelabu dari Rumbuk Randu”)

Penulis: Mahfud Ikhwan

Penerbit: Marjin Kiri, 2017, Jakarta

—————————

 

Ada cerita indah mengenai Indonesia. Cerita tentang negeri yang memiliki tanah yang subur, sumber daya alam melimpah, dan masyarakat ramah berbudaya. Namun, siapa mengira ini hanyalah dongeng untuk menutupi penderitaan yang tiap hari dihadapi warga negaranya.

Indonesia bukan hanya tentang mooi indie, sebuah gambaran pemandangan yang serba indah tentang Hindia Belanda, melainkan tentang realisme sosial yang bercerita tentang penghisapan dan penindasan. Persis seperti yang dialami para Tenaga Kerja Indonesia, yang kini populer disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI). Novel berjudul ‘Dawuk’, mengisahkannya.

***

“Dawuk” bercerita tentang sepasang PMI yang berasal dari Desa Rumbuk Randu. Inayatun dan Mat Dawuk adalah pasangan suami istri yang merepresentasikan nasib PMI di Malaysia.

Inayatun dan Mat Dawuk merupakan simbol para PMI yang mengalami penindasan tiada habisnya, baik oleh majikannya, keluarganya, serta masyarakatnya baik di Malaysia maupun di Indonesia.

Inayatun dan Mat Dawuk bukannya tak memiliki kelebihan agar lebih dihargai orang-orang. Inayatun ialah gadis tercantik di Rumbuk Randu. Sementara itu, Mat Dawuk sangat ahli bela diri menggunakan ruyung. Dua bekal itu seharusnya bisa menjadi modal untuk dapat diterima masyarakat. Namun, apa boleh buat, PMI tetaplah PMI.

Inayatun menjadi PMI karena orang tuanya malu terhadap tabiat anaknya. Menurut Imamuddin, bapaknya, Inayatun sejak kecil suka menggoda (dan digoda) kaum lelaki. Inayatun gerah terhadap tudingan ini.

Hingga akhirnya ia memilih lari ke Malaysia. Namun, karena ia PMI yang selalu dipandang sebagai kelas bawah, Inayatun justru menjadi objek kekerasan para suami sirinya. Baru setelah bertemu dan menikah dengan Mat Dawuk, Inayatun merasa lebih dihargai keperempuanannya.

Jika Inayatun adalah perempuan paling cantik di Rumbuk Randu, sebaliknya Mat Dawuk ialah lelaki paling seram dan buruk rupa di desa itu. Sejak kecil ia menjadi simbol cibiran dan penghinaan.

Di kampung sendiri saja ia dihina, apalagi di negeri orang? Mat Dawuk pergi ke Malaysia menjadi PMI illegal dan selalu diburu oleh Kepolisian Diraja Malaysia. Ia hidup di hutan dalam gubuk yang dibuat perusahaan untuk para pekerjanya.

Pertemuan dengan Inayatun sedikit mengubah kehidupan Mat Dawuk. Kini ia lebih merasa dihargai dan dicintai. Akhirnya, mereka menikah siri di Malaysia. Setelah menikah mereka berpikir untuk kembali ke Indonesia dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Namun rupanya mereka salah perhitungan. Sekembalinya mereka di kampung halaman, Mat Dawuk tetap tidak bisa memulihkan statusnya sebagai manusia. Imamudin tetap tidak merestui hubungan anaknya dengan Mat Dawuk.

Warga Rumbuk Randu pun juga seperti tidak mau menerima kehadiran Mat Dawuk dengan tetap mencibir dan menghinanya. Para orang tua menjadikan Mat Dawuk sebagai ‘batara kala’ untuk menakut-nakuti anaknya yang nakal. Banyak yang berteriak,“Ati-ati diculik Mat Dawuk, tau rasa kalian!

Nasib Mat Dawuk semakin mengenaskan setelah Inayatun diperkosa oleh mandor perusahaaan kebun milik pemerintah dan pengusaha penebang kayu, sebuah penggambaran koalisi negara dan borjuis yang selalu “memperkosa” rakyat.

Tragedi memilukan itu terjadi ketika Mat Dawuk mencari jagung di hutan. Sesampainya di rumah, Mat Dawuk melihat Inayatun bersimbah darah ditikam pisau oleh pemerkosanya karena Inayatun melawan.

Mat Dawuk tiba ketika peristiwa itu terjadi. Perang pun pecah dengan kondisi dua lawan satu. Ketika perkelahian itu terjadi, sabetan pisau pengusaha kayu tak sengaja justru mengenai kawannya sendiri hingga dadanya terbelah. Mandor perusahan kebun itu pun mati seketika.

Perkelahian menjadi satu lawan satu. Namun, pengusaha kayu itu takut melawan Mat Dawuk sendirian. Dia pun lari, sambil berteriak menghasut, “Mat Dawut telah membunuh istrinya dan mandor!.”

Mendengar teriakan itu, warga masyarakat beramai-ramai mendatangi Mat Dawuk. Mereka langsung menyerbu Mat Dawuk tanpa perlu melakukan klarifikasi. Mereka menghajar Mat Dawuk tanpa lelah, tanpa ampun, tanpa belas kasihan sedikitpun. Mereka menendangnya dan memukulinya dengan batu, kayu, besi, dan benda keras lainnya.

Beruntung Mat Dawuk tidak mati. Kini tinggal tersisa polisi dan hakim tempat Mat Dawuk mencari keadilan. Rupanya aparat penegak hukum pun juga tidak berpihak pada Mat Dawuk. Vonis penjara untuknya pun dijatuhkan.

Mat Dawuk menjalani masa hukumannya dengan sabar hingga selesai masa tahanan. Nahas, hasutan Mat Dawuk sebagai pembunuh istri dan Mandor masih membara dalam benak masyarakat. Akhirnya, Mat Dawuk dibakar hidup-hidup di dalam rumahnya.

***

Mahfud Ikhwan, sang penulis novel, berhasil menceritakan kehidupan PMI dengan gaya bahasa yang begitu apik. Meskipun PMI adalah masalah serius, Mahfud mampu menyisipkan gaya-gaya jenaka yang membuat pembaca tak bosan ‘melahap’ halaman demi halaman.

Tidak hanya serius dan jenaka, novel ini bahkan mampu menghadirkan kesan menegangkan (suspense) bagi pembaca. Poin pentingnya, novel ini membuka isu penindasan PMI yang selama ini tabu dibicarakan orang. PMI dalam novel ini adalah gambaran dari ketidakpedulian masyarakat-bangsanya sendiri dan kekejaman majikan luar negerinya. Jelas di sini bahwa PMI adalah orang buangan par excellence. ***

 

 

Dilema Pembangunan di Indonesia:  Sebuah Catatan dari Diskusi Buku “The Will To Improve”

Dilema Pembangunan di Indonesia: Sebuah Catatan dari Diskusi Buku “The Will To Improve”

“Tania menawarkan satu kesadaran pahit bagaimana niat baik yang tulus serta rencana hebat untuk memakmurkan kehidupan orang banyak, sama sekali bukan jaminan bahwa kemakmuran tersebut akan benar terwujud.”

(Pujo Semedi – Pengantar Penerjemah).

 

Kamis pagi menjelang siang yang hangat (1/3/2018), belasan peneliti dan staf di lingkungan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, meriung membicarakan buku Tania Murray Li dalam acara Forum Diskusi Kamisan (FDK) yang rutin diselenggarakan tiap hari Kamis.

Buku yang terbit di Tahun 2012 itu bertajuk The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia. Buku tersebut berisi investigasi Tania Li, seorang antropolog dari Kanada, tentang bagaimana pembangunan di Indonesia dikonsep dan dilaksanakan. Buku itu merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul “The Will to Improve: Governmentality, Development, and The Practice of Politics”.

Buku yang merupakan hasil riset dengan gaya etnografi ini secara dekat menceritakan karut marut perencanaan dan pelaksanaaan pembangunan yang tidak netral. Selalu ada kepentingan lain dalam perencanaan pembangunan dengan berbagai macam diskursus.

Penyebab Kegagalan Proyek Pembangunan

Bakti Utama, peneliti yang menjadi pemantik diskusi membuka pembicaraan dengan mengajukan soal, mengapa buku ini penting untuk dibaca dan dipahami, terlebih oleh para birokrat, utamanya peneliti kebijakan?

Seperti pengantar yang ditulis Pujo Semedi, antropolog dari Universitas Gadjah Mada yang sekaligus menjadi salah satu penerjemah buku ini, bahwa niat baik untuk memakmurkan kehidupan masyarakat tidak selalu berujung pada hasil yang memuaskan.

Tania Li dengan gamblang membedah mengapa kegagalan demi kegagalan ‘proyek pembangunan’ itu terjadi. Kasus-kasusnya dirunut sejak masa kolonial sampai era reformasi dewasa ini. Mengapa tujuan menyejahterakan rakyat yang tampak tulus dan baik itu ibarat jauh panggang dari api dalam hal pencapaiannya?

Apabila dirangkum, hasil kajian Tania Li bermuara pada dua sebab. Pertama, hal-hal yang menyangkut apa yang diistilahkan Tania Li sebagai “teknikalisasi permasalahan”, yaitu upaya mereduksi dan meringkas persoalan-persoalan menjadi sehimpunan variabel yang mudah dipahami, terukur, dan secara teknis dapat direkayasa.

Dalam bahasa saya sendiri, teknikalisasi permasalahan adalah proses menyusun rumusan kebijakan, opsi kebijakan, atau rekomendasi yang akrab di telinga para birokrat, lembaga konsultan, atau lembaga penelitian di kampus.

Sayangnya, kata Tania Li, dalam proses teknikalisasi permasalahan itu, persoalan relasi kuasa, kepentingan dan kecenderungan politik, keterbatasan akses terhadap sumber daya yang kesemuanya sangat bersinggungan dengan masalah ekonomi-politik, kerap diabaikan.

Kebijakan pengentasan kemiskinan, misalnya, sering kali muncul dalam program yang lebih condong sebagai upaya memodernkan masyarakat. Petani, nelayan, dan masyarakat yang dianggap tradisional dianggap lebih baik jika cara hidupnya berubah menjadi modern.

Kemiskinan pun didefinisikan sedemikian rupa, agar seolah masyarakat di suatu tempat memerlukan sebuah program pembangunan untuk dapat mengentaskannya. Di sisi lain, problem pada masyarakat yang dianggap miskin sebenarnya adalah permasalahan akses masyarakat yang terbatas pada alat-alat poduksi, yang itu pun adalah hasil dari permasalahan politik di masa lalu.

Akibat dari pengabaian masalah ekonomi-politik tadi, berbagai program pembangunan itu alih-alih membuat masyarakat kian sejahtera, tetapi justru dapat memperparah kesenjangan ekonomi. Pembangunan akhirnya hanya menguntungkan segelintir elite yang sebelumnya memang sudah mendapatkan akses terhadap sumber daya, serta memosisikan kaum yang tidak beruntung ke tubir jurang keterpurukan.

Kedua, sebuah program yang sejatinya dimaksudkan untuk mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik tidak diejawantahkan di ruang kosong, melainkan diterima atau berhadapan dengan berbagai subjek, kelompok, dan kepentingan.

Sebuah program tidak hanya dipahami dan dipraktikkan dalam satu koridor, melainkan dapat multitafsir sesuai dengan kepentingan masing-masing person, kelompok, dan kelas sosial. Di sinilah perencanaan atau rekomendasi program yang merupakan hasil dari teknikalisasi permasalahan yang semula sudah matang, dapat mentah atau justru menjadi blunder karena mendapat respon, tantangan, perlawanan, atau manipulasi dalam pelaksanaannya.

Pembangunan Baik untuk Siapa?

The Will To Improve berupaya menelaah proses-proses kepengaturan dalam program-program pembangunan, termasuk persoalan substansial dari setiap proyek pembangunan atau upaya perbaikan (improvement) yang digadang-gadang baik oleh negara, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun organisasi internasional. Hanya saja, persoalan yang kerap diabaikan adalah “pembangunan atau perbaikan tentang apa”, “pembangunan atau perbaikan menurut siapa”, dan “pembangunan atau perbaikan untuk siapa”.

Contohnya, sebagaimana disebutkan pula oleh Tania Li di bukunya, upaya memukimkan orang-orang pedalaman yang berladang berpindah-pindah merupakan kebijakan ‘orang kota’ atau ‘orang pemerintahan’, artinya baik atau bijak dari sudut pandang modernitas. Sebaliknya, bagi orang pedalaman, kebijakan itu mempersempit akses mereka terhadap sumber daya alam yang sebelumnya leluasa mereka gunakan.

Diabaikannya isu mengenai ‘baik untuk siapa’ oleh para perencana, sejatinya mengesampingkan diskusi mengenai dasar filosofi pembangunan itu sendiri, bahwa pembangunan dimaksudkan untuk mendorong perkembangan kehidupan manusia ke arah yang lebih baik.

‘Baik untuk siapa’ juga mengandung persoalan-persoalan ekonomi-politik yang juga menjadi sorotan Tania Li. Tentangan individu atau kelompok terhadap sebuah program, misalnya, salah satunya dipicu oleh persoalan ‘baik untuk siapa’ itu. Begitu pula tujuan akhir dari program untuk menyejahterakan atau memakmurkan itu dapat berujung nihil apabila terbukti ‘tidak baik’ untuk masyarakat yang ada di lokasi pembangunan.

Optimistis atau Pesimistis?

Buku ini, kata Direktur FDK, Irawan SSB., menguliti dan menyajikan sisi kelam dari program pembangunan, di mana para peneliti atau staf di lingkungan pemerintah turut serta di dalamnya. Lantas, apakah saya, Anda, atau siapa saja yang terlibat dalam menyusun, menerapkan, atau mengawasi sebuah kebijakan patut pesimis atau tetap optimis?

Saya sendiri tidak mampu memutuskan apakah tetap optimis atau pesimis. Selesai membaca buku ini, kesan bahwa nada muram yang diumbar dalam buku ini memang cukup menyesakkan. Buku ini, sebagaimana diakui oleh Tania Li di bagian awal, memang dimaksudkan untuk membongkar sengkarut govermentality (kepengaturan) yang dijalankan oleh para trustees (wali masyarakat) baik kalangan birokrat, konsultan, akademisi, maupun aktivis.

Govermentality merupakan sebuah konsep yang datang dari seorang filsuf Perancis, Michel Foucault.  Konsep tersebut menggambarkan bagaimana sebuah kebijakan bekerja dengan tidak mengandalkan paksaan, tetapi melalui diskursus yang dikembangkan dan pendisiplinan proses-proses yang memengaruhi kesadaran masyarakat.  Kesadaran itu lalu mendorong orang untuk memiliki kepentingan pribadi yang akhirnya sesuai dengan kepentingan elite.

Kembali kepada pertanyaan, apakah kita lantas pesimis atau tetap optimis, saya sendiri memilih opsi ketiga, yaitu ‘canggung’, tidak jenak atau tidak merasa nyaman. Tidak jenak karena sebagian besar kritik Tania Li tepat sasaran, tetapi di sisi lain kita tak mampu mengelak dari tugas merumuskan, melaksanakan, atau mengevaluasi kebijakan.

Dengan memilih posisi ‘canggung’ itu, saya mencoba mengambil jeda antara optimis di satu sisi dan pesimis di sisi yang lain. Dengan begitu ada kesempatan bagi saya untuk melakukan koreksi dan refleksi diri, sembari mempertimbangkan bagaimana persoalan ekonomi-politik dapat menjadi salah satu kacamata yang tak boleh diabaikan dalam merumuskan kebijakan. Saya kemudian menyadari bahwa dalam merencanakan suatu kebijakan atau pun program pembangunan kita tidak pernah lepas dari aspek historis dan politis.

Epilog

Akhir kata, buku ini jauh dari hanya penting, melainkan sangat penting dibaca bagi para perumus, pelaksana, dan evaluator kebijakan agar kita senantiasa hati-hati mengambil keputusan, dan dijauhkan dari ‘banalitas kebijakan’.

Frasa terakhir di atas mengacu kepada kondisi di mana sebuah kebijakan muncul tanpa telaah yang memadai, terbit sebagai respon sesaat atas kepentingan politik atau kelompok tertentu, atau ya…supaya ada kebijakan baru, daripada tidak ada kebijakan atau kerjaan.

Sore itu, setelah diskusi berakhir, kami pun sejenak tertegun dan menjadi insaf bahwa niat baik dan perencanaan yang hebat saja belum cukup, perlu telaah yang memadai, mempertimbangkan etika secara cermat, dan implementasi yang kontekstual agar kebijakan dapat menyentuh sasaran dan mencapai kemakmuran.

 

 

Politik Lokal @Banten: Sebuah Refleksi Demokrasi

Politik Lokal @Banten: Sebuah Refleksi Demokrasi

Eksistensi partai politik di Banten sangat kental hubungannya dengan kepengaruhan para ulama atau kiyai, para jawara dan pengusaha-pengusaha lokalnya. Tiga pilar ini sudah ada dan tumbuh berkembang di Banten sejak Kesultanan Banten berdiri, masa kolonialisme, hingga Indonesia merdeka. Walaupun secara nasional saat ini partai politik di Indonesia terbagi dua, yaitu dengan faham nasionalis-sekulerisme dan agamis (Islam), pengaruh ulama, jawara, dan pengusaha masih kental dalam tubuh partai politik di Banten.

Selain itu, karakteristik utara dan selatan Banten pun berbeda. Banten Utara dengan masyarakat heterogennya lebih mudah berubah kecenderungan politiknya. Sedangkan Banten Selatan dengan masyarakat homogennya lebih statis pandangan politiknya, bila ada perubahan-perubahan perolehan suara tidak terlalu signifikan.

Beberapa kejadian atau aktifitas politik di Provinsi Banten di enam tahun terakhir, mulai dari Pilgub Banten tahun 2011, Pemilu Legislatif fan Pemilihan Presiden tahun 2014, hingga pelaksanaan Pilkada Serentak pertama kali pada tahun 2015, dan terakhir kali dengan diselenggarakannya Pilgub Banten tahun 2017, telah memberi warna demokrasi dan politik di tanah jawara. Masyarakat secara terus-menerus melakukan aksi politik individunya untuk turut serta menentukan pemimpinnya.

Singkatnya, buku ini menggambarkan refleksi demokrasi di Banten. Penggambaran demokrasi dan perpolitikan di Provinsi Banten ini dipertegasn kembali dengan adanya pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia atau disingkat dengan IDI. Semoga kehadiran buku ini menambah khasanah perpolitikan Indonesia, khususnya di Banten. Bagi Anda yang tertarik memilikinya, dapat memesan di sini.

 

 

Tentang buku “Suara dari Marjin: Literasi sebagai Praktik Sosial”

Tentang buku “Suara dari Marjin: Literasi sebagai Praktik Sosial”

Literasi terdengar lebih sakti dari melek huruf, bahkan seolah bisa menggantikan ”sastra” dan “pengetahuan.” Pemerintah mendukung dengan berbagai seremoni dan kegiatan, tapi kecakapan literasi dan pendidikan bangsa Indonesia masih termasuk paling tertinggal di dunia.

Tentu ada yang perlu dibenahi dalam gerakan literasi.

Memanfaatkan Kajian Literasi Baru (New Literacy Studies), penulis menyodorkan konsepsi baru yang kontekstual dan autentik dengan mengangkat peristiwa dan praktik literasi berbasis penelitian empirik etnografik, penulis mencari cara  mendayagunakan kapital budaya dan teks kultural agar melahirkan masyarakat literat,  mampu memahami, memilah informasi, dan menggunakannya untuk kehidupan.

Ditulis ulang dari disertasi Sofie saat menyelesaikan program doktoralnya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan tesis Tiwik saat menyelesaikan program PhD di the University of Melbourne Australia, buku ini mengajak kita untuk memaknai praktik literasi yang terpinggirkan pada marjin pendidikan nasional. Refleksi ini tentunya berkelindan dengan upaya untuk meraih capaian literasi di ufuk cakrawala global.

Peminat dan pegiat literasi, pengelola perpustakaan, praktisi pendidikan, dosen, peneliti, dan mahasiswa jurusan pendidikan, ilmu sosial, humaniora yang relevan dengan literasi patut memiliki buku ini. Anda dapat memiliki buku ini dengan melakukan pemesanan di sini.

 

 

“Kesalahan Pengadaan”:  Bukan Tipikor Tapi Sering Dinilai Sebagai Tipikor?

“Kesalahan Pengadaan”: Bukan Tipikor Tapi Sering Dinilai Sebagai Tipikor?

Penulis     : MUDJISANTOSA*

Halaman  : 338

Penerbit   : Primaprint Yogyakarta

Tahun      : 2017

Buku ini membahas praktik penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pengadaan barang dan jasa oleh aparat penegak hukum yang sering kurang mengindahkan fakta sesungguhnya dari suatu kesalahan. Padahal, dalam perspektif hukum/peraturan perundang-undangan, perbuatan melanggar hukum memiliki beberapa tingkatan apabila dikaitkan dengan ada/tidaknya kerugian negara, yaitu: a. tidak ada kerugian negara dan hanya merupakan kesalahan administrasi, b. ada kerugian negara, namun tidak terbukti adanya perbuatan tipikor dan seharusnya diselesaikan berdasarkan UU No 1 tahun 2004, UU No. 15 tahun 2004, dan penyelesaian kerugian negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2016, c. ada kerugian negara dan terbukti terdapat perbuatan tipikor dan harus diselesaikan berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001, dan d. tidak ada kesalahan dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak  telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun ada aliran dana tidak patut/tidak sah, maka harus diselesaikan berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001.

Dalam praktiknya, jika mencermati keputusan beberapa perkara tipikor yang terjadi, sebenarnya masih berada pada ranah administrasi (sifat kesalahan memenuhi kondisi huruf a atau b), yang penyelesaiannya semestinya bersifat administrasi/perdata, dan tidak kemudian diselesaikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tipikor (sifat kesalahan memenuhi kondisi huruf c dan d).

Buku ini menguraikan lebih jauh, jika terdapat kesalahan dalam pengadaan/kontrak yang tidak sesuai aturan (unsur perbuatan melawan hukum), namun tidak ditemukan kerugian negaranya, maka penyelesaiannya diselesaikan secara administratif. Namun jika ditemukan kerugian negara yang dilandasi adanya niat jahat dengan dapat dibuktikan adanya suap/mark up/fiktif/kolusi/pemalsuan, maka penyelesaiannya harus mengacu pada UU No. 31 tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001, termasuk apabila ada aliran dana yang tidak patut/tidak sah, meskipun tidak ada perbuatan melawan hukumya. Namun jika ditemukan kerugian negara yang tidak dilandasi oleh adanya niat jahat, maka penyelesaiannya harus mengacu pada UU No 1 tahun 2004, UU No. 15 tahun 2004, dan penyelesaian kerugian negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2016.

Ketika sifat kesalahan hanya merupakan kesalahan administrasi atau perdata, namun lantas diproses sebagai perbuatan tipikor maka semua pengambil keputusan dan pengelola pembangunan (termasuk pengelola pengadaan barang dan jasa/kontrak) dikuatirkan akan tiarap (baca: mogok) semua. Mereka takut “ditipikorkan” hanya karena melakukan kesalahan bersifat administratif dalam proses pengadaan barang/jasa atau pelaksanaan kontrak. Semestinya yang benar adalah takut melakukan korupsi. Kenapa harus takut, padahal tidak melakukan korupsi? Ketakutan para pengambil keputusan, pengelola pembangunan, termasuk pengelola pengadaan barang dan jasa/kontrak tersebut karena pemahaman dan penerapan penegakan hukum tipikor di negeri ini, saat ini, cenderung lebih mengutamakan pendekatan penanganan kasus tipikor  dengan mengacu pada UU No. 31 tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001 untuk suatu kesalahan yang sebenarnya hanya bersifat administratif/perdata.

Buku ini mencoba membahas hal-hal di atas dan berusaha meluruskan kondisi penegakan hukum tipikor dalam pengadaan barang dan jasa yang menurutnya sudah “kebablasan.” Anda dapat memiliki bukunya dengan melakukan pemesanan di sini.

 

12
error: