Stafsus Milenial & Conflict of Interest (COI): Benarkah Terjadi?

Stafsus Milenial & Conflict of Interest (COI): Benarkah Terjadi?

Namanya Belva Devara dan Andi Taufan, dua di antara beberapa orang jajaran staf khusus (stafsus) presiden yang tergolong milenial. Tak dapat dipungkiri bahwa kiprah para stafsus milenial ini sangatlah cemerlang, apalagi mengingat usianya yang relatif muda dan pencapaian yang telah mereka torehkan.

Sebagai sesama anggota kaum milenial (angkatan yang lahir pada kurun waktu tahun 1980-an sampai dengan akhir 1990-an, atau sering juga disebut Gen-Y) saya hendak mencoba memberikan pandangan terkait yang terjadi pada keduanya. Sebagaimana kita ketahui, Belva dan Andi belakangan ini ramai disentil di pemberitaan dan sosial media. Mereka diduga telah melakukan pelanggaran administrasi pemerintahan.

Sebagai ASN milenial ada beberapa hal penting yang saya pelajari. Salah satunya, untuk berkontribusi langsung di pemerintahan, niat baik dan ide cemerlang saja tidak cukup. Niat baik dan ide cemerlang tadi masih harus didukung dengan pengetahuan administrasi pemerintahan dan birokrasi. Ribet? Iya, tapi suka atau tidak suka itu ada di sekitar kita.

Kini, kedua stafsus tersebut, baik Belva Devara maupun Andi Taufan  telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai stafsus. Meskipun begitu, apa yang terjadi pada keduanya masih merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk diulas. Pendapat saya mungkin tidak sepenuhnya benar, tapi izinkan saya untuk sedikit membahasnya.

Konflik Kepentingan

Penyelenggaraan pemerintahan sudah semestinya bebas dari conflict of interest/konflik kepentingan. Apa maksudnya? Mari kita tengok rujukan dari UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 1 ayat 14 dijelaskan bahwa konflik kepentingan artinya:

“Kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.”

Sementara di pasal 42 ayat 1:

“Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.”

Sedangkan di pasal 43 Ayat 1 menjelaskan latar belakang konflik kepentingan, yakni:

“Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dilatarbelakangi: a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis; b. hubungan dengan kerabat dan keluarga; c. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat; d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat; e. hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Etika Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah

Nah, permasalahan yang menyebabkan publik mempertanyakan profesionalisme kedua stafsus milenial, keduanya masuk pada ranah PBJ. Dalam berbagai aturan tentang PBJ, terdapat berbagai ketentuan yang cukup detil sekaligus etika yang harus dijunjung tinggi oleh para pihak yang terlibat. Mari kita simak Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Yang termasuk di dalam konflik kepentingan adalah:

  1. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
  2. Konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
  3. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
  4. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
  5. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
  6. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

Pertanyaannya, apakah kedua stafsus millennial – Belva dengan Skill Academy-nya dan Andi Taufan dengan Amartha-nya memiliki konflik kepentingan?

Sambil menjawabnya, mari kita tengok 3 jenis konflik kepentingan yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni: aktual, potensial, dan dipersepsikan.

Konflik Kepentingan Aktual (Actual COI)

Yang dimaksud konflik kepentingan aktual adalah konflik kepentingan yang memang telah nyata terjadi. Sebagai contoh, saya adalah anggota pokja pemilihan (panitia pengadaan) di kantor saya yang sedang melaksanakan lelang/tender untuk penyediaan makan siang rapat untuk 1 tahun penuh.

Lalu istri saya melakukan bidding atau pemasukan penawaran. Nah, dalam kondisi ini sudah termasuk konflik kepentingan aktual, walaupun bisa saja catering yang dimiliki istri saya ini adalah yang terenak dan termurah.

Lalu, mari kita tengok yang dilakukan oleh Andi Taufan. Ia bersurat kepada seluruh camat di Indonesia dengan kapasitas sebagai Staf Khusus Presiden dan menggunakan Kop Surat Sekretariat Kabinet. Dalam surat itu ia menginstruksikan seluruh camat agar bekerjasama dengan orang-orang dari perusahaannya (PT Amartha) yang ada di daerah untuk penanganan COVID-19.

Menurut analisis saya, ini sudah termasuk konflik kepentingan aktual, karena dua hal, yakni: pertama, ia melakukan rangkap jabatan (sebagai Stafsus dan CEO PT Amartha), dan kedua ia adalah pemilik perusahaan PT Amartha.

Konflik Kepentingan Potensial (Potential COI)

Pada jenis ini, konflik kepentingan belum terjadi, tetapi terdapat kemungkinan akan terjadi di masa depan. Inilah yang dihadapi oleh Belva Devara dengan SkillAcademy-nya.

Berdasarkan klarifikasi Belva, SkillAcademy sudah ditunjuk sebagai salah satu penyedia (vendor) untuk prakerja sebelum ia ditunjuk menjadi Staf Khusus Presiden. Jika benar begitu, apakah Belva turut andil dalam pengambilan keputusan terkait terpilihnya SkillAcademy sebagai penyedia prakerja? Jika iya, maka jelas menjadi konflik kepentingan aktual.

Namun, jika tidak maka ini termasuk konflik kepentingan potensialSayangnya, kita tidak bisa memiliki akses untuk melihat dokumen pengadaannya. Meskipun sebenarnya semua lelang/tender pemerintah wajib diketahui oleh publik, kecuali pengadaan yang bersifat rahasia dan strategis seperti pembelian alat-alat pertahanan Negara.

Konflik Kepentingan Dipersepsikan (Perceived COI)

Kondisi ini adalah dipersepsikan. Belum tentu ada konflik kepentingan tetapi publik dan masyarakat telah mempersepsikan adanya konflik kepentingan di dalamnya.

Contoh kejadian yang melibatkan Pejabat Pemerintah di Indonesia adalah fenomena antara Mendikbud, Nadiem Makarim, dan pembayaran SPP melalui produk dari perusahaan yang pernah ia pimpin yaitu GoPay.

Saya pernah membaca di sebuah artikel bahwa GoPay sudah melayani pembayaran di sekitar 180 lembaga pendidikan yang terdiri dari pesantren, madrasah, sekolah, dan tempat kursus di Indonesia. Sekolah yang melakukan opsi pembayaran SPP melalui fitur GoPay adalah sekolah swasta (yang berada di bawah Yayasan) dan Madrasah (di bawah Kementerian Agama).

Sekolah swasta dapat berkompetisi untuk memudahkan orang tua murid agar memiliki minat untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah tersebut. Mendikbud tidak terlibat apapun disana.

Dalam fenomena ini, Nadiem berada dalam posisi Perceived COI karena masyarakat mempersepsikan adanya kebijakan yang diambil Nadiem sebagai Mendikbud yang menguntungkan perusahaan yang didirikannya yaitu GoJek namun tidak terbukti.

Lalu, apakah Belva dan Andi Taufan masuk dalam kategori Perceived COI? Saya rasa iya, karena ada persepsi masyarakat dalam kedua fenomena tersebut dan kategori mereka meningkat menjadi Potential COI (untuk Belva) dan Actual COI (untuk Andi Taufan).

Epilog

Berdasarkan analisis sederhana saya di atas, dapat disepakati bahwa urusan PBJ yang melibatkan kedua stafsus milenial ternyata tidak terlepas dari conflict of interest (COI). Meskipun begitu, COI itu sendiri bukanlah merupakan suatu pelanggaran. Pelanggaran akan terjadi ketika ada pengambilan keputusan yang mengandung COI.

Sebagaimana diungkapkan di Pasal 42 (1) UU 30/2014:

“Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

Sanksi jika melanggarnya, menurut undang-undang, Administrasi Pemerintahan adalah diberhentikan dari jabatan dan putusannya dicabut.

Memang secara peraturan tertulis saya belum menemukan dasar hukum terkait pengangkatan dan status stafsus presiden ini. Namun jika merujuk pada Perpres nomor 17 tahun 2012 Pasal 21 (2) yang berbunyi

“Staf Khusus Presiden dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri”

dan Pasal 24 yang berbunyi

“Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.a.”

dari peraturan tersebut dapat saya pahami secara subjektif bawa stafsus presiden ‘diperlakukan’ layaknya Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Pemerintahan.

Apalagi saya pernah mendengar kelakar salah satu stafsus milenial lainnya yang menyebutkan bahwa status mereka disetarakan dengan Menteri. Sudah seyogyanya Ketika hak-hak nya disamakan dengan Pegawai Pemerintah maka kewajiban dan etika dalam pemerintahan juga menyesuaikan.

Dari situ, perlu kembali kita pahami, apakah posisi sebagai stafsus presiden juga termasuk sebagai “Pejabat Pemerintahan”? Jika iya maka memang sudah selayaknya sanksi sosial dan perdata diberlakukan kepada mereka. Akan tetapi jika tidak, maka kita semua semestinya lebih legowo dalam menyikapi ‘tingkah laku’ dari para milenial ini.

Namun sekali lagi, apa yang terjadi pada Belva dan Andi menegaskan kembali tantangan berat bagi kami, bukan hanya stafsus presiden tapi juga para ASN milenial yang tergabung dalam penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini. Ya, sekedar niat baik dan ide cemerlang saja masih jauh dari cukup untuk berkontribusi di negeri ini.

Salam milenial!

5
0
Alternatif Penyelesaian Defisit BPJS Kesehatan

Alternatif Penyelesaian Defisit BPJS Kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan yang diberikan oleh negara – berupa perlindungan kesehatan, akses terhadap manfaat dan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, kepada seluruh anggota masyarakat. Dalam hal ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sasarannya tentu saja sangat luas, mencakup seluruh warga negara baik yang menerima gaji/upah, menjalankan usaha sendiri/wiraswasta, maupun yang sedang dalam keadaan tidak bekerja akibat menganggur, faktor usia, atau gangguan kesehatan.

Dalam berbagai pemberitaan diperoleh informasi bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit setiap tahun. Untuk tiga tahun terakhr, data menunjukkan bahwa defisit atau kerugian tersebut berturut-turut sebesar 9,7 Trilyun pada tahun 2017; 9,1 Trilyun pada tahun 2018; dan melebihi 20 Trilyun Rupiah pada tahun 2019.

Beragam pendapat muncul atas terjadinya defisit BPJS Kesehatan tersebut, mulai dari kendala penarikan iuran – banyak peserta BPJS yang tidak disiplin membayar iuran, hingga pada tingginya biaya perobatan pasien. Belum lagi, banyaknya isu miring tentang penyimpangan pengelolaan keuangan di perusahaan asuransi plat merah tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan sebenarnya sudah banyak, tetapi defisit BPJS Kesehatan belum bisa teratasi sampai saat ini. Ide tentang menaikkan iuran masih menjadi satu-satunya solusi, walaupun ide ini sangat tidak populer di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kurang menggairahkan.

Saya sendiri memandang bahwa defisit BPJS Kesehatan ini bisa diselesaikan dengan tiga cara: yakni reformasi tata kelola anggaran terkait sistem dana kapitasi; meningkatkan kepesertaan dan pemasukan iuran; serta penegakan hukum secara konsisten.

 

Perubahan Sistem Dana Kapitasi

Reformasi tata kelola anggaran di BPJS Kesehatan mutlak dilakukan. Salah satu yang perlu dilakukan adalah perubahan besar-besaran terkait keberadaan sistem Dana Kapitasi. Mari kita pelajari mengapa sebaiknya pos ini perlu diperbaiki.

Dana kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar di muka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar, tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dengan kata lain, sakit atau tidak sakit, iuran peserta dipakai setiap bulannya untuk membiayai sistem kapitasi.

Dana kapitasi dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Untuk jasa pelayanan kesehatan (jasa paramedis dan nonmedis) besarannya minimal 60% dari dana kapitasi. Barulah sisanya digunakan untuk biaya operasional (obat, alat kesehatan, bahan habis pakai, operasional ambulans, ATK, peningkatan SDM, pemeliharaan sarana prasarana, belanja modal, dan belanja lainnya). Untuk nominalnya pun mengikuti variabel perhitungan pembagian dana kapitasi dengan formula tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Menurut hemat saya, sistem dana kapitasi ini sebaikya tidak perlu ada lagi. Sebab, kehadiran dana kapitasi menimbulkan adanya anggaran ganda pada dukungan biaya operasional kesehatan yang mencakup maksimal 40% dari dana kapitasi. Sedangkan sebetulnya semua kebutuhan operasional pelayanan kesehatan telah disediakan dengan sumber Dana Alokasi Khusus APBN yang disalurkan ke APBD.

Bahkan, tersedia pula dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) APBN. Jika dianalisis lebih jauh, ketiga sumber dana tersebut sudah lebih dari cukup untuk membiayai semua kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di seluruh instansi pelayanan kesehatan (puskesmas, rumah sakit, klinik dan lain-lain).

Selain itu, iuran peserta yang tidak sakit juga terkuras setiap bulan untuk membiayai sistem kapitasi ini. Saya memperkirakan kedua sebab ini – penganggaran berlebih dan iuran peserta yang tidak sakit, pada akhirnya menambah beban pengeluaran atas anggaran BPJS Kesehatan.

Sistem kapitasi ini dapat diganti dengan sistem klaim perobatan. Iuran peserta sebaiknya disimpan semua dalam kas BPJS Kesehatan. Apabila ada peserta yang sakit dan mendapatkan pelayanan kesehatan maka semua biaya perobatan akan diklaim dan dibayar pada bulan berikutnya.

Klaim yang harus dibayar meliputi semua komponen perobatan mulai dari tarif paramedis dan nonmedis yang terkait langsung dengan obat, biaya obat, biaya bahan habis pakai, biaya peralatan yang dipakai, dan biaya administrasi.

Menteri Kesehatan sebaiknya menyusun ulang besaran tarif medis dan nonmedis sampai ke tingkatan yang layak sesuai standar biaya hidup yang berbeda di setiap daerah, harga obat, harga bahan habis pakai, tarif pemakaian alat, dan biaya administrasi.

Juga perlu untuk melakukan penyesuaian tarif setiap tahunnya. Sebisa mungkin dilakukan secara online dan pembayaran nontunai untuk meminimalisir peluang kecurangan. Sistem ini jauh lebih sederhana dan jauh lebih masuk akal karena tidak ada dana yang terbuang karena anggaran akan terpakai hanya ketika peserta memakai layanan kesehatan saja.

Semua regulasi yang mengatur tentang sistem kapitasi harus dicabut dan diganti dengan sistem klaim. Memang dibutuhkan pengkajian yang lebih mendalam untuk menerapkan sistem klaim ini. Akan tetapi, sebagai sebuah alternatif perlu dilakukan uji coba pada beberapa puskesmas sebagai sampel dalam tenggang waktu tertentu, serta dilakukan perbandingan sehingga diperoleh data lebih efisien yang mana antara sistem kapitasi atau sistem klaim.

 

Maksimalisasi Kepesertaan

Di sisi lain, BPJS juga perlu memaksimalkan jumlah kepesertaan dan pemasukan iurannya. Peraturan yang berlaku telah mewajibkan setiap warga negara untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Akan tetapi, ternyata masih banyak warga negara Indonesia yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Perlu upaya kreatif untuk meningkatkan optimalisasi kepesertaan ini. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan struktur terendah pelayanan kesehatan seperti bidan desa, posyandu, poliklinik desa, puskesmas, klinik, dan RSUD – yaitu dengan mendaftarkan semua pasien yang berobat menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Optimalisasi jumlah peserta juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan struktur kewilayahan terendah – seperti Kepala Lingkungan, RT/RW, Kepala Dusun, dan Kepala Desa; untuk mewajibkan warganya mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Pada umumnya, masyarakat kelas ekonomi bawah enggan mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan karena tidak mampu membayar iuran. Di sini diperlukan sosialisasi yang maksimal bahwa tidak semua peserta BPJS Kesehatan harus membayar iuran. Sebagian di antaranya justru dibayarkan atau disubsidi oleh Negara. Mereka dikenal sebagai peserta PBI (penerima bantuan iuran). Sayangnya, PBI ini belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat kita.

Warga negara asing yang sudah bekerja di Indonesia minimal selama 6 bulan juga wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Namun, pada umumnya warga negara asing lebih menyukai untuk mengikuti asuransi kesehatan swasta karena image-nya pelayanannya yang lebih bagus.

Selain itu, setiap perusahaan wajib mendaftarkan semua karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan, baik bagi perusahaan dengan skala usaha kecil, usaha menengah, maupun skala usaha besar. Diperlukan kerja sama semua pihak yang terkait untuk memastikan bahwa semua perusahaan telah mendaftarkan semua karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Pengawas Ketenagakerjaan dari Kementerian Tenaga Kerja juga harus mengambil peranan besar, misalnya bekerja sama dengan Kementerian Keuangan menetapkan sanksi pajak tambahan bagi perusahaan yang belum mendaftarkan semua karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Metode pembayaran iuran BPJS Kesehatan juga harus dikembangkan dengan pendekatan teknologi informasi. Terhadap peserta penerima upah dilakukan sistem pembayaran online langsung dari perusahaan, dengan memotong gaji karyawan. Terhadap peserta bukan penerima upah, yang merupakan wiraswasta, dapat dilakukan metode pembayaran autodebet.

Konsolidasi data antar bank juga sangat dibutuhkan mengingat nasabah biasanya memiliki rekening di lebih dari satu bank. Sistem BPJS Kesehatan dan sistem perbankan harus dikembangkan untuk bisa melakukan autodebet pada rekening yang memiliki saldo tertinggi di antara beberapa nomor rekening yang dimiliki seseorang dalam bank-bank tersebut.

Terhadap peserta yang saldo rekeningnya masih kurang dari besaran iurannya, dapat diberikan status pending, kemudian baru akan di-autodebet ketika saldo rekeningnya sudah mencukupi. Begitupun dengan pembayaran iuran PBI untuk masyarakat tidak mampu dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara autodebet juga dari kas negara/daerah ke rekening permbayaran BPJS Kesehatan.

 

Penegakan Hukum

Upaya terakhir adalah penegakan hukum. Terhadap pihak-pihak yang secara sengaja melakukan penyimpangan pengelolaan anggaran yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran diberikan sangsi hukum yang seberat-beratnya. Penegakan hukum ini penting mengingat adanya dugaan bahwa defisit BPJS juga terjadi karena kesengajaan bertindak melawan hukum.

Perlu ditelusuri lagi apakah benar dugaan tersebut dengan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai celah ketidakandalan dalam pengelolaan atau pelaporan keuangan di BPJS menjadi peluang oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi, apalagi mengarah ke upaya memperkaya diri secara tidak wajar di atas penderitaan rakyat yang membutuhkan perhatian pemerintah dalam bidang kesehatan.

Ide besar BPJS Kesehatan untuk memberi perlindungan kesehatan kepada seluruh rakyat harus didukung dengan kreatifitas dan inovasi tanpa henti dengan pemanfaatan teknologi. Bukan tidak mungkin kondisi defisit bisa berubah menjadi surplus dan bahkan bisa investasi ke berbagai bidang kesehatan.

Selain perbaikan sistem dan sumber daya manusia, penegakan hukum harus bisa membersihkan organisasi BPJS Kesehatan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya yakin, masih banyak anak negeri ini yang sanggup menjalankan roda organisasi BPJS Kesehatan menuju cita-cita mulianya.

 

Rakyat sehat negara kuat.

Salam reformasi.

 

 

1

0
Mengapa Perusahaan Jasa Keuangan Bermasalah: Sebuah Perspektif Berbeda

Mengapa Perusahaan Jasa Keuangan Bermasalah: Sebuah Perspektif Berbeda

Media massa belakangan ini ramai dipenuhi seliweran berita tentang sebuah perusahaan plat merah yang bergerak di bidang institusi keuangan. Sayangnya, kabar yang beredar tidak bisa dibilang kabar positif, bahkan justru cenderung ber-tone negatif.

Dari kebanyakan berita yang disampaikan, perusahaan tersebut mengalami permasalahan keuangan (jika tidak mau dibilang akan bangkrut) karena ketidakjelian (atau kesalahan?) dalam melakukan investasi hingga akhirnya gagal memenuhi kewajibannya.

Tentu hal ini menjadi perhatian, terutama karena secara karakteristik, proses bisnis perusahaan yang bergerak di bidang institusi keuangan cukup sederhana, menghimpun dana dari publik (yang nantinya publik tersebut akan mendapatkan keuntungan atas dana yang diinvestasikan) untuk kemudian diinvestasikan oleh perusahaan ke berbagai ‘wadah’ investasi, baik sektor riil maupun yang non-riil, sesuai dengan kebijakan pimpinan perusahaan.

Namun, yang perlu dipahami adalah proses bisnisnya mungkin sederhana, tapi implementasinya tidak mudah. Menarik publik untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan tentu tidak mudah, pun demikian untuk menginvestasikannya ke tempat lain untuk mendapatkan keuntungan atas investasinya.

Perusahaan mengharapkan mendapatkan keuntungan yang besar dari investasinya, karena perusahaan perlu membayarkan premi kepada publik selaku investor perusahaannya, begitu gambaran sederhananya.

 

 

Hancurnya Perusahaan Jasa Keuangan di Amerika Serikat

Nah, mengacu pada permasalahan yang terjadi pada perusahaan plat merah di atas, terdapat kondisi yang hampir sama di Amerika Serikat, perusahaan keuangan yang bangkrut karena kegagalan investasinya.

Jika pembaca masih ingat, sekitar satu dekade lalu banyak negara di dunia terguncang oleh krisis keuangan tahun 2007-2008. Kejadian ini mungkin lebih akrab di telinga kita dengan sebutan Global Financial Crisis (Krisis Keuangan Global). Krisis tersebut kemudian terus berkembang dan berubah menjadi resesi ekonomi global, periode pertumbuhan ekonomi yang negatif, pertama kalinya sejak Perang Dunia II.

Harga saham di seluruh pasar saham global anjlok, banyak bank di AS dan Eropa mengalami kerugian, hingga perusahaan besar global yang bergerak pada jasa keuangan, Lehman Brothers, yang telah berusia lebih dari satu abad dinyatakan bangkrut.

Banyak pakar yang percaya bahwa faktor penyumbang utama dalam akar penyebab krisis industri keuangan, yang kemudian meluas menjadi krisis keuangan global adalah kebijakan kompensasi yang diterima oleh para Chief Executive Officer (CEO) dan eksekutif di lembaga keuangan di Amerika Serikat.

 

Kompensasi, Vitamin atau Penyakit?

Bagaimana rasionalisasi dari pembayaran kompensasi yang diterima oleh para eksekutif bisa menyebabkan sebuah perusahaan merugi? Bahkan bangkrut? Banyak pihak yang salah menganalisis penyebab ini, di mana pihak tersebut terlalu sibuk menyoroti besaran kompensasi yang diterima oleh para eksekutif.

Tentu jika kita mencari tahu informasi tentang kompensasi yang diterima oleh eksekutif di search engine Google misalnya, atau di media massa, titik pembahasan yang muncul akan berfokus pada besarnya nilai kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan.

Kompensasi ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai kompensasi yang diterima oleh rata-rata pegawai di perusahaan yang sama, hingga muncul sebuah perbandingan, atau disebut dengan Ratio between CEOs and average workers.

Di Amerika Serikat misalnya, pada tahun 2014, ratio tersebut mencapai 354 : 1. Artinya, kompensasi atau penghasilan yang diterima oleh seorang CEO atau jajaran eksekutif sebesar 354 kali lebih besar dari penghasilan rata-rata pegawai di perusahaan yang sama.

Bahkan, Robert A. Iger, CEO Walt Disney, dibayar 557 kali lebih besar dari rata-rata pegawainya. Sekedar informasi, rasio ini di suatu titik tahun mungkin berubah, turun, tetapi tren secara keseluruhan justru semakin bertambah setiap tahunnya. Artinya, gap antara penghasilan CEO dan pegawai semakin jauh.

Namun, sebagai catatan, bukan besarnya nilai ini yang menjadi penyebab krisis keuangan yang terjadi. Bukan besarnya nilai yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang menyebabkan suatu perusahaan merugi, bahkan bangkrut. Benar bahwa krisis keuangan global disebabkan oleh kompensasi eksekutif. Akan tetapi, bukan karena besaran penghasilannya, melainkan karena struktur dari kompensasi yang diterima.

Kompensasi eksekutif biasanya terdiri dari kombinasi dari beberapa komponen, dengan proporsi tertentu dari masing-masing komponen tersebut. Elemen pertama dalam kompensasi adalah gaji pokok, yang diterima dalam bentuk uang tunai dan tidak terkait dengan kinerja. Komponen berikutnya adalah bonus, yang dihitung berdasarkan pencapaian target tertentu, biasanya mengacu pada keuntungan perusahaan yang dituangkan dalam laporan keuangan.

Bonus biasanya diukur dengan dasar jangka pendek, berdasarkan pendapatan tahun sebelumnya. Untuk bonus yang diterima dalam bentuk kas berdasarkan kinerja beberapa tahun, disebut dengan Program Insentif Jangka Panjang (Long-Term Incentives Program/ LTIP). Kedua jenis bonus tersebut adalah non-ekuitas / kompensasi berbasis kas (Non-equity based compensation).

Lalu, eksekutif juga akan mendapatkan kompensasi yang berbasis ekuitas (equity based compensation), yang terdiri dari opsi saham (stock option) dan hibah saham (stock grant). Opsi saham adalah hak yang diberikan kepada eksekutif untuk membeli saham perusahaan pada nilai yang telah ditentukan dan durasi tertentu.

Hibah saham adalah pemberian sebagian saham kepada eksekutif berdasarkan kinerja tahun sebelumnya, dan biasanya, terdapat larangan untuk menjual saham sampai suatu kondisi terpenuhi. Misalnya, untuk ketika telah mencapai target profit tertentu atau masa pensiun eksekutif.

Perkembangan kompensasi eksekutif memasuki dilema selama dan setelah krisis keuangan 2007-2009. Banyak pihak menuduh kompensasi eksekutif sebagai penyebab krisis keuangan di seluruh dunia.

Mereka menduga bahwa para eksekutif berani untuk mengambil proyek-proyek atau investasi yang berisiko, untuk mendapatkan insentif yang lebih tinggi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan perusahaan.

Pada awalnya, tujuan kompensasi adalah untuk mengatasi masalah principal-agent, memperkuat hubungan antara gaji dan kinerja. Frydman dan Saks, para peneliti di bidang kompensasi eksekutif, berpendapat bahwa Performance-Pay Sensitivity (PPS) terus menguat sejak 1970-an.

PPS adalah sebuah ukuran yang mengukur pengaruh dari kompensasi yang diterima oleh eksekutif kepada profit perusahaan atau nilai saham. Kenaikan PPS mengindikasikan bahwa peran kompensasi telah sesuai dengan yang diharapkan.

 

Tergoda Kompensasi sebagai Motivasi

Namun, meningkatnya PPS tidak otomatis memecahkan masalah kompensasi. Tantangan baru muncul ketika para eksekutif bersedia mengambil risiko untuk memenuhi kriteria kinerja perusahaan.

Iming-iming insentif mengubah eksekutif yang menghindari risiko (risk averse) tidak hanya menjadi eksekutif yang mau mengambil risiko (risk taking), tetapi menjadi eksekutif tersebut melakukan langkah-langkah yang memiliki risiko yang berlebihan (excessive risk).

Rasionalisasinya adalah opsi saham dan hibah saham. Di satu sisi, membuat kepentingan pemilik dan eksekutif bertemu, tetapi di sisi lain, juga secara agresif menggoda eksekutif untuk mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek berisiko.

Dengan proporsi stock option yang tinggi dibandingkan gaji pokok dan bonus misalnya, artinya eksekutif akan berfokus untuk meningkatkan nilai saham perusahaan, untuk secara simultan meningkatkan kompensasi yang diterimanya juga. Efeknya, eksekutif jadi mau mengambil risiko untuk meningkatkan harga saham.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, semakin tinggi harga saham di pasar dibandingkan dengan harga opsi saham berarti bahwa kompensasi yang diterima oleh eksekutif akan semakin besar.

Masalah serius muncul ketika upaya yang dilakukan oleh eksekutif membawa risiko idiosyncratic, sebuah risiko dari keputusan yang salah dibuat oleh eksekutif terkait dengan strategi bisnis, menghasilkan hasil yang berlawanan, jatuhnya harga saham. Iming-iming insentif bisa membuat keputusan eksekutif untuk menjadi bias dan tidak objektif, termasuk pertimbangan matang.

 

Penutup

Secara singkat, excessive risk yang dilakukan oleh para eksekutif di banyak perusahaan di Amerika Serikat saat itu, khususnya yang bergerak di bidang keuangan, akhirnya berdampak pada terjadinya krisis keuangan yang menyebar dengan cepat tidak hanya di Negeri Paman Sam saja tetapi menjalar ke seluruh pelosok dunia.

Sebagai respon dari kondisi ini, Pemerintah Amerika Serikat yang diikuti oleh berbagai negara, mulai mengatur tentang bagaimana penerapan kompensasi bagi eksekutif, terutama yang berkaitan dengan kompensasi berdasarkan ekuitas seperti stock option dan stock grant.

Tentu saja, tidak semua motif eksekutif seperti penggambaran di atas, bisa saja dorongannya bukan karena mengejar kompensasi yang lebih besar, tetapi adanya moral hazard. Berinvestasi dengan pertimbangan utamanya untuk memperoleh keuntungan pribadinya.

Bagaimana dengan yang terjadi di Indonesia? Proses pengungkapannya masih berlangsung. Bagi saya sebagai penulis, ikut berspekulasi saat ini rasanya bukan sesuatu yang bijak untuk dilakukan.

Saya hanya ingin memunculkan perspektif yang berbeda dalam hal ini, bahwa ternyata mengejar kinerja sebesar-besarnya tidak melulu memberikan hasil yang baik jika tidak diimbangi dengan pertimbangan yang menyeluruh tentang seberapa besar kapasitas perusahaan dalam menghadapi risiko.

 

 

 

1

0
Menyongsong “Era Pencegahan” Korupsi oleh KPK

Menyongsong “Era Pencegahan” Korupsi oleh KPK

Akhirnya revisi Undang-undang Komisi Pencegahan Korupsi (UU KPK) disahkan pada tanggal 17 September 2019 dan mulai berlaku 17 Oktober 2019. Pro kontra merebak di masyarakat terutama di media sosial dan elektronik. Tentu saja masih dalam kaitannya dengan masa transisi kepemimpinan KPK, pelantikan presiden dan anggota MPR/DPR/DPD/DPRD yang baru.

Saya memandang bahwa era penindakan yang menonjol dalam pemberantasan korupsi selama ini belum memberi hasil yang signifikan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Di antaranya ialah kurang maksimalnya hasil dari operasi penindakan KPK dalam memberantas korupsi.

Banyak masalah yang membelit lembaga ini. Misalnya dari aspek kelembagaan yang terbatas karena terpusat di Jakarta dan hanya memiliki beberapa satuan tugas (satgas) pencegahan di beberapa provinsi; SDM yang sangat terbatas jumlahnya; kurangnya kemitraan dengan lembaga penegak hukum lain, bahkan yang mengemuka adalah rivalitas dengan instansi lain.

Rivalitas terjadi dengan Kepolisian dan Kejaksaan serta Inspektorat yang tidak berkuku (atau belum optimal). Selain itu, rentang kendali yang lemah di mana jumlah instansi pemerintah yang diawasi jauh lebih banyak dari jumlah pegawai KPK; anggaran yang sangat minim; minimnya SDM yang menguasai modus operandi dan mata rantai korupsi; telah menjadi kendala yang menghambat kinerja KPK.

Kondisi ini kemudian dipersulit dengan realita bahwa APBN/APBD masih menjadi jantung logistik roda politik sehari-hari yang memperalat birokrasi di semua tingkatan. Tak ayal, menumpas habis tindakan korupsi di negeri ini masih terbatas menjadi sebuah mimpi.

Saya mendukung perubahan paradigma dari penindakan ke pencegahan korupsi KPK. Mengapa? Sebab dalam hemat saya waktu 16 tahun sejak KPK berdiri sudah lebih dari cukup bagi penindakan. Kini kesempatan harus diberikan dulu ke pendekatan pencegahan.

Tulisan ini ialah sarana saya untuk urun rembug tentang bagaimana semestinya upaya mengedepankan pencegahan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi oleh KPK saat ini.

Payung Politik dan Segi Organisasi

Saya mulai dari payung politik yang kini sudah disahkan dan diberlakukan. Payung politik ini perlu diterjemahkan lagi menjadi regulasi yang lebih operasional mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan KPK, Peraturan Menteri sampai pada Peraturan Daerah.

Produksi peraturan-peraturan ini harus efektif. Ia musti digodok sendiri oleh KPK dan ditindaklanjuti oleh instansi lainnya setelah mendapat supervisi dari KPK.

Dari segi organisasi, KPK perlu dimekarkan pada fungsi pencegahannya dimulai dari Kantor Regional Pencegahan KPK Wilayah Timur dan Kantor Regional Pencegahan KPK Wilayah Barat. Secara perlahan tapi pasti nantinya Kantor Regional Pencegahan KPK ini akan dibentuk di pulau-pulau besar setidaknya di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Kantor Regional Pencegahan KPK ini membentuk jejaring kerja dan memperluas rentang kendali dengan menjalin mitra strategis dengan struktur Kepolisian dan Kejaksaan serta Inspektorat (pada kementerian dan pemerintah daerah).

Jejaring ini lalu berfungsi sebagai tandem struktur kepolisian dan kejaksaan serta inspektorat setelah didahului dengan pembentukan struktur baru di bidang pencegahan. Struktur ini harus sampai ke tingkat desa.

Jejaring ini selanjutnya akan berfungsi dalam proses birokrasi sehari-hari. Jejaring kerja ini diprioritaskan untuk mencegah terjadinya korupsi baik yang melekat pada lemahnya regulasi, penerapan regulasi dan penyimpangan regulasi serta tabiat yang melekat pada pimpinan birokrasi.

Jejaring kerja ini juga harus memprioritaskan dan masuk dalam pimpinan lembaga seleksi-seleksi pimpinan mulai dari seleksi eselon birokrasi, KPU, Bawaslu, hingga Panwas.

Jejaring kerja ini juga melakukan pencegahan terhadap biaya politik yang tinggi mulai dari regulasi sampai ke tingkat teknis. Mata rantai politik berbiaya tinggi dipangkas namun disediakan fasilitas IT sebagai pengganti tim kampanye yang bisa menyentuh sampai ke setiap individu.

Juga diperlukan forum pertemuan berkala paling tidak sekali 3 bulan dalam rangka monitoring dan evaluasi persektor skala prioritas antara jejaring KPK dengan birokrasi terkait.

Misalnya untuk pemerintah daerah dilakukan pertemuan berkala antara KPK dengan kepala dinas tertentu dengan skala prioritas 5 anggaran terbesar sebagai forum ingat mengingatkan untuk mempersempit ruang gerak kesempatan dan keinginan untuk korupsi. Harus disampaikan ancaman akan diberikannya penindakan dan operasi tangkap tangan (OTT) apabila tidak ada respon positif terhadap pencegahan.

Dukungan Pendanaan

Semua hal di atas tentunya harus didukung oleh pendanaan. Perlu diatur berapa persen alokasi APBN untuk KPK, berapa persen APBD untuk Inspektorat, berapa persen anggaran Kementerian untuk Inspektorat Jenderal, berapa persen anggaran kepolisian dan kejaksaan untuk struktur pencegahannya.

Tentunya alokasi anggaran yang dibutuhkan cukup besar mengingat peran penting yang diemban. Peran yang besar ini tidak boleh menjadi sumber masalah baru atau lahan korupsi baru. Dibutuhkan regulasi, sistem dan SDM yang sepadan untuk mengelola anggaran besar tersebut.

Mengubah Mindset APBN/D sebagai Logistik Politik

Yang paling utama adalah mengubah mindset para politisi dan birokrasi dari menjadikan APBN/APBD sebagai sumber utama logistik politik dan memperkaya diri menjadi orientasi bisnis dan wirausaha baru yang sebenarnya sangat menjanjikan.

Dibutuhkan adanya pikiran-pikiran cerdas untuk mengembangkan sektor wirausaha dan bisnis sebagai tulang punggung logistik politik dan sumber penghasilan baru bagi para birokrat sebagai pengganti korupsi APBN/APBD.

Tingginya angka impor berbagai komoditi adalah salah satu potensi wirausaha dan bisnis yang perlu dikembangkan. Berkembangnya bisnis berbasis information technology (IT) juga merupakan potensi baru bagi para politisi dan birokrasi sehingga korupsi APBN/APBD bisa dikurangi secara signifikan.

Tentunya dibutuhkan dukungan perbankan untuk mendukung program ini. Sektor kelautan juga memiliki potensi besar untuk menjadi objek pengembangan wirausaha dan bisnis. Para pakar wirausaha dan bisnis sangat diharapkan pemikirannya dan ini perlu dilembagakan agar bisa fokus dan terarah dalam mewujudkan reorientasi korupsi menjadi orientasi wirausaha dan bisnis.

Pendidikan Politik bagi Rakyat Pemilih

Sedangkan dari sisi rakyat juga perlu perubahan paradigma. Rakyat pada saat pemilu dan pilkada sebaiknya memiliki semangat balas dendam yang tinggi kepada para politisi dan pejabat negara yang berpolitik. Mereka harus belajar bahwa banyak politisi yang terbukti korupsi meskipun telah bersumpah menjalankan janji-janji.

Ada misi penting untuk membuka pikiran masyarakat sebagai pemilih tentang sikap mereka dalam pemilihan umum. Rakyat perlu diarahkan untuk berpikiran bahwa hanya sekali dalam 5 tahun bisa mengerjai para politisi dengan menerima semua uang yang dibagi-bagi oleh semua kontestan politik.

Rakyat harus dididik menjadi pemilih cerdas dengan mengambil semua uang yang ditawarkan namun pilihan tetap kepada yang terbaik tapi tidak menawarkan uang pada saat pemilu dan pilkada.

Sayangnya, cara ini sulit dilakukan mengingat kondisi ekonomi rakyat pada kelas penghasilan terbawah yang masih memprihatinkan. Oleh karena itu mencerdaskan rakyat dalam berpolitik perlu didahului dengan memperbaiki kondisi ekonominya.

Salah satu cara adalah dengan menjadikan Kementerian Tenaga Kerja sebagai ujung tombak peningkatan ekonomi rakyat. Rakyat terlatih harus diperbanyak jumlahnya baik yang siap kerja maupun yang siap membuka lapangan kerja.

Sektor pertanian dan pengolahannya merupakan sektor terluas untuk membuka lapangan kerja. Pelatihan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) di sektor ini harus dikembangkan. Semua penduduk usia produktif yang belum bekerja harus diberikan pembekalan keterampilan melalui BLK pemerintah dan swasta.

Perbankan wajib membantu dari segi permodalan untuk usaha kecil yang akan didirikan. Tentunya Kementerian Tenaga Kerja harus dipimpin oleh seorang profesional baik dari parpol ataupun dari non parpol. Anggaran Kementerian Tenaga Kerja juga harus ditingkatkan secara signifikan.

Dalam waktu 5 tahun ke depan kita harapkan sektor ketenagakerjaan sudah bisa membuka lapangan kerja baru secara signifikan sehingga pada pemilu 5 tahun ke depan politik uang sudah tidak laku lagi karena sebagian besar rakyat sudah bekerja atau bisa membuka lapangan kerja baru.

Penutup

Banyak harapan yang tertumpu di bahu KPK. Dan kita berharap KPK bisa bergerak bersama-sama dengan semua lembaga pemerintah lainnya dalam mewujudkan visi pencegahan KPK ini.

Berbagai cara yang coba dipaparkan dalam tulisan ini adalah wacana yang tentu saja bisa dicoba untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Tentu saja, pencegahan korupsi oleh KPK harus mendapat dukungan kita semua. Optimis adalah salah satu kata kuncinya.

Mari kita tunggu apa gebrakan KPK selanjutnya.

Salam reformasi.

 

 

 

1

0
Dua Dimensi Penguatan Peran APIP

Dua Dimensi Penguatan Peran APIP

Sesuai dengan social contract theory, maka r’aison d’etre bagi terbentuknya lembaga pemerintah adalah untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat. Dalam konteks Negara Indonesia, maka salah satu tujuan Pemerintah Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya,  lembaga-lembaga dan instansi pemerintah tentu memerlukan bantuan lembaga tertentu untuk menilai bagaimanakah kualitas pelaksanaan kegiatan yang telah  dilakukan. Hal inilah yang mendorong munculnya lembaga pengawas intern tertentu bagi instansi pemerintah.

Di Indonesia, pengawasan intern dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang disebut sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP itu terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Dahulu kala, APIP dianggap hanya sebagai pelengkap dalam birokrasi semata. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai lembaga untuk menampung PNS-PNS yang tidak produktif.  Tetapi pada era sekarang ini APIP memiliki posisi yang penting dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Lihat saja bagaimana banyaknya aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan lembaga-lembaga pemerintah yang harus direviu dan diperiksa oleh APIP. Bahkan, Aparat Penegak Hukum (APH) harus berkoordinasi dengan APIP terlebih dahulu sebelum mereka melakukan penyelidikan terhadap indikasi adanya pelanggaran hukum.

Permasalahan utama APIP, terutama inspektorat pada tingkat pemerintah daerah, adalah kurangnya independensi. Kondisi ini disebabkan karena secara kelembagaan APIP berada di bawah Sekretaris Daerah. Kondisi seperti ini tentu menyebabkan APIP menjadi tidak maksimal di dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya di lingkungan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, muncul wacana penguatan APIP. Wacana ini semakin gencar di tengah-tengah maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbagai OTT tersebut menunjukkan belum efektifnya peranan APIP dalam pencegahan korupsi, terutama di tingkat Pemerintah Daerah.

Menghadapi situasi ini, Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri kemudian menghendaki penguatan APIP dilaksanakan di dalam tiga aspek, yakni penguatan kelembagaan Inspektorat, penambahan anggaran Inspektorat, dan penambahan SDM di inspektorat.

Pertanyaannya adalah, “Apakah penguatan APIP tersebut akan otomatis dapat mencegah terjadinya korupsi?” Tentu saja apabila kasus korupsi kembali terjadi pasca dilaksanakannya penguatan APIP, maka APIP akan menjadi sasaran tembak karena tidak mampu mencegah terjadinya korupsi.

Pertanyaan lain berikutnya adalah, “Apakah melalui penguatan APIP, menjadikan APIP dapat memberikan nilai tambah yang bersifat nyata bagi entitas pemerintah sebagai rekan kerja APIP pada era disrupsi?”

Dengan kata lain, penguatan APIP yang diwujudkan melalui peningkatan kapabilitas dan independensinya adalah sebuah hal yang nyata ketika APIP dapat memenuhi dua perannya. Kedua peran tersebut adalah sebagai pencegah terjadinya korupsi dan sebagai pemberi nilai tambah yang bersifat strategis bagi entitas pemerintah yang menjadi rekan kerja mereka.

Dus, bagaimana APIP dapat mencegah korupsi dan memberikan nilai tambah bagi entitas pemerintah akan dibahas di bawah ini.

APIP Sebagai Lembaga Pencegah Korupsi

Dalam buku saya yang berjudul: Korupsi, Membuka Pandora Box Perilaku Korup, telah dijelaskan bahwa perilaku korup sudah terinternalisasi dalam banyak organisasi secara terstruktur dan sistematis melalui institusi dan organisasi formal serta norma-norma sosial yang ada.

Korupsi seakan telah menjadi kebiasaan yang umum terjadi di banyak lembaga pemerintah. Dengan demikian, bukanlah hal yang mudah bagi APIP untuk mencegah korupsi yang telah mengakar seperti ini. Bagaimana APIP, pasca penguatan APIP, dapat mencegah terjadinya korupsi?

Pertama-tama, kita perlu melakukan pemetaan mengapa korupsi terjadi. Korupsi dapat terjadi karena faktor keserakahan tanpa batas individu dalam organisasi (bad apples) dan faktor lingkungan organisasi yang bersifat kriminogenik sehingga mendorong terjadinya korupsi (bad barrel). Korupsi juga dapat terjadi karena faktor ketidakpahaman aparat negara terhadap aturan yang berlaku yang akhirnya menjadikan mereka melakukan korupsi, tanpa mereka sadari.

Dalam mengatasi faktor-faktor individu dan lingkungan yang korup, maka APIP yang direncanakan telah menjadi lembaga yang lebih powerful pasca penguatan APIP dari segi kelembagaan dan lebih independen harus dapat berperan menjadi agen perubahan (agent of change) bagi entitas pemerintah di lingkungan kerjanya. Dengan demikian, APIP dapat membantu terwujudnya entitas pemerintah yang bebas dari korupsi.

Dalam hal ini, APIP harus dapat mendorong terjadinya perubahan. Sebuah perubahan dari perilaku korup menjadi perilaku yang berintegritas dan memunculkan zero tolerance to corruption mindset di dalam organisasi pemerintah. Di sini, APIP harus menjadi menjadi fasilitator dan leading sector pelaksanaan manajemen perubahan tersebut, bekerja sama dengan pimpinan instansi pemerintah.

Seperti apakah tahap-tahap manajemen perubahan itu sendiri? Kotler mengemukakan teorinya yang disebut Kotler’s 8 Steps Change Management Model. Beberapa hal yang menjadi intisari model yang dikembangkan oleh Kotler tersebut, saya padatkan dalam 4 hal pokok, yaitu:

 

1. Menciptakan kebutuhan akan perubahan (creating sense of urgency)

Dalam konteks korupsi, perlu dibangun sebuah visi akan entitas pemerintah yang bebas dari perilaku korup. APIP harus dapat meyakinkan semua pihak dalam entitas pemerintah, mulai dari pimpinan hingga level terendah, untuk melakukan perubahan dalam cara kerjanya dan tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah ke korupsi. Hal ini disebabkan karena korupsi dapat terjadi akibat trickle down effect (up down) dari pimpinan ke bawahan dan trickle up effect (bottom up) dari bawahan ke pimpinan.

 

Setiap personil dalam APIP harus dapat memberikan penjelasan kepada seluruh individu dalam entitas pemerintah tentang manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari perilaku yang berintegritas dan apa saja bahayanya apabila perilaku korup tetap terjadi di dalam entitas pemerintah. Dalam hal ini, APIP harus meyakinkan bahwa manfaat melakukan perilaku berintegritas lebih besar daripada manfaat melakukan perilaku korup.

2. Menunjuk pionir perubahan

Agar perubahan dapat terlaksana dengan efektif, tentu diperlukan pionir yang mampu menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk melakukan perubahan. APIP harus dapat meminta pimpinan dalam entitas pemerintah maupun individu-individu yang dihormati di dalam sebuah entitas pemerintah agar bersedia menjadi pionir perubahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan role model bagi semua individu dalam entitas pemerintah untuk bersama-sama melakukan perubahan ke arah perilaku yang berintegritas.

3. Menghilangkan hambatan-hambatan perubahan

Hambatan dapat datang dari pihak-pihak yang tidak ingin melakukan perubahan ataupun proses dan struktur organisasi yang menghambat perubahan. APIP harus menyarankan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan perubahan sistem dan prosedur dalam entitas pemerintah yang menghambat perubahan. Selain itu, adanya kekhawatiran dan ketakutan individu-individu tertentu akan dampak perubahan haruslah dikelola dengan baik, agar tidak menghambat manajemen perubahan.

4. Mengintegrasikan perubahan ke dalam budaya organisasi

Untuk memastikan apakah perilaku berintegritas memang telah menjadi sebuah budaya dalam organisasi pemerintah, APIP harus memantau pelaksanaan perubahan secara berkala. Pemantauan dapat dilakukan melalui mekanisme survei, konfirmasi dan wawancara kepada pihak-pihak di dalam entitas pemerintah maupun kepada masyarakat yang menjadi stakeholders instansi pemerintah. APIP juga harus memastikan bahwa perilaku berintegritas telah menjadi bagian dari kode etik dalam organisasi pemerintah.

Permasalahan lain adalah kurangnya pemahaman aparat negara terhadap aturan. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman aparat pemerintah terhadap aturan yang berlaku, maka peranan APIP sebagai konsultan harus diefektifkan. Dalam hal ini, APIP harus intensif melaksanakan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dan membangun saluran konsultasi (hot line).

Pelatihan dan bimbingan teknis tersebut adalah sarana bagi aparat pemerintah untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatannya. Dalam hal ini, peningkatan kapabilitas dan kompetensi auditor APIP harus benar-benar ditingkatkan terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar mereka dapat menjadi rujukan dan narasumber bagi aparat pemerintah di dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Tentu saja APIP harus melakukan pemantauan secara berkala untuk mengetahui apakah aparat instansi pemerintah yang memperoleh pelatihan dan bimbingan teknis benar-benar memahami dan melaksanakan hal-hal yang menjadi bahan pelatihan dan bimbingan teknis.

APIP juga dapat melaksanakan focus group discussion (FGD) dengan entitas pemerintah untuk mengetahui apa saja masalah-masalah mereka dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaan FGD, tentu diperlukan moderator dari APIP untuk memandu pelaksanaan FGD dan petugas notulen untuk mencatat  permasalahan yang dibahas beserta solusi-solusinya.

APIP yang Dapat Memberikan Nilai Tambah

Peranan APIP yang kedua adalah untuk memberikan nilai tambah bagi instansi pemerintah. Nilai tambah tersebut diperlukan karena kita telah memasuki era disrupsi, yakni sebuah era yang memunculkan adanya perubahan radikal dalam sebuah industri, strategi-strategi bisnis, dan sebagainya, terutama berhubungan dengan munculnya produk atau jasa baru yang menciptakan pasar baru. Disrupsi yang terjadi dapat berupa perubahan operasional, perubahan strategi bisnis, perubahan teknologi hingga inovasi-inovasi yang bersifat digital.

Fenomena disrupsi tentu memiliki dampak besar bagi masyarakat dan dunia usaha. Dengan demikian, organisasi pemerintah harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan dunia usaha, sehingga masyarakat dan dunia usaha tetap dapat bertahan di tengah era disrupsi.

Organisasi pemerintah juga harus menyelaraskan cara dan proses kerjanya dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia usaha dan masyarakat yang menjadi stakeholders entitas pemerintah. Tujuannya adalah agar organisasi pemerintah tetap dapat memberikan pelayanan publik dalam bidang perizinan, investasi dan berbagai macam pelayanan publik lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Dengan demikian organisasi pemerintah tidak akan kehilangan kepercayaan masyarakat di era disrupsi. Pelaksanaan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat tentu akan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tengah-tengah persaingan global.

Terkadang organisasi pemerintah tidak menyadari akan adanya perubahan-perubahan dan risiko-risiko yang ada di dalam era disrupsi. Akibatnya organisasi pemerintah menjadi tidak maksimal di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sinilah APIP harus berperan, tentu dengan menggunakan sumber daya dan kapabilitasnya yang lebih besar pasca penguatan APIP.

Permasalahannya adalah APIP belum dapat memberikan kontribusi signifikan bagi entitas pemerintah dalam menghadapi era disrupsi dan mengatasi risiko-risiko yang muncul karenanya. Paradigma APIP saat ini masih cenderung berpedoman pada evaluasi aspek kepatuhan terhadap aturan. Paradigma tersebut harus ditambah dengan paradigma tertentu yang intinya akan dapat membantu entitas pemerintah di dalam menghadapi risiko-risiko yang muncul dalam era disrupsi.

APIP harus mampu mengawal agar entitas pemerintah tidak terdisrupsi oleh perubahan-perubahan yang terjadi dengan sangat cepat dalam lingkungan organisasi pemerintah. APIP juga harus memastikan bahwa proses bisnis dalam organisasi pemerintah dapat dilaksanakan dengan efisien dan dapat mencapai tujuannya dengan baik, dalam memberikan pelayanan publik dan berbagai macam kegiatan lain yang berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun beberapa aktivitas bernilai tambah yang dapat diberikan APIP kepada organisasi pemerintah di dalam menghadapi era disrupsi, adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas penjaminan

Aktivitas penjaminan yang dilakukan APIP yang dapat memberikan nilai tambah bagi entitas pemerintah berupa pelaksanaan metodologi audit kinerja atas kegiatan-kegiatan utama organisasi pemerintah dengan baik. Tujuan dilaksanakannya audit kinerja adalah untuk menilai pelaksanaan kegiatan dan memberikan saran-saran perbaikan yang berhubungan dengan aspek efisiensi dan efektivitas kegiatan-kegiatan utama yang telah dilaksanakan.

2. Aktivitas konsultasi

Dalam aktivitas konsultasi, APIP harus menjadi katalis perubahan untuk membantu manajemen organisasi pemerintah meningkatkan kualitas proses-proses yang dilakukan. APIP harus memberikan saran dan masukan kepada manajemen dalam organisasi pemerintah tentang bagaimanakah cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas desain dan pelaksanaan proses-proses beserta pengendalian yang dilaksanakan di dalam proses-proses tersebut, untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, organisasi pemerintah akan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi.

3. Aktivitas penilaian dan evaluasi risiko

APIP harus memberikan masukan kepada organisasi pemerintah tentang proses manajemen risiko yang dilaksanakan. Penilaian dan evaluasi risiko-risiko tersebut meliputi penilaian bagaimanakah efektivitas penanganan risiko yang dihadapi saat ini dan menilai bagaimana tingkat kesiapan organisasi pemerintah di dalam menghadapi risiko yang ditimbulkan akibat disrupsi. Di samping itu, APIP juga harus memberikan informasi kepada manajemen tentang identifikasi risiko-risiko apa saja yang dapat terjadi di masa mendatang (future risks identification), dengan mempertimbangkan berbagai perubahan yang dapat terjadi.

 

 

2

0
Berhentilah Menangis, KPK!

Berhentilah Menangis, KPK!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul sebagai jawaban atas banyaknya permasalahan korupsi yang ada di negara ini. Di tengah kondisi penegakan hukum yang lemah dan tata kelola pemerintaan yang buruk disertai dengan krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, KPK tampil sebagai sebuah harapan dan cahaya di tengah gelapnya upaya pemberantasan korupsi.

Sebetulnya, bukan kali ini saja Indonesia memiliki lembaga anti korupsi seperti KPK, tetapi pemberantasan korupsi sudah dimulai sejak awal kemerdekaan. Pada tahun 1957, pemerintah membentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN), yakni sebuah lembaga yang bertugas menjaga transparansi pejabat kala itu.

Lembaga tersebut mengharuskan pejabat untuk mengisi formulir Daftar Kekayaan Pejabat Negara (DKPN). Kemudian pada tahun 1963 pemerintah membentuk lembaga yang dikenal dengan istilah “Operasi Budhi”. Lembaga itu dipimpin oleh A.H. Nasution, yang  saat itu merangkap sebagai menteri koordinator pertahanan dan keamanan (Menkohankam) yang dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo.

Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi sejak dulu selalu berakhir tanpa kejelasan. Kebijakan terus menerus diganti, tetapi lembaga pemberantasan korupsi seperti mati suri.

Hingga pasca reformasi, pemerintah berhasil melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-undang (UU) No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK sebagai anak kandung reformasi diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia.

Kiprah KPK

Eksistensi KPK terus menguat melalui kegiatan pemberantasan korupsi. Beberapa di antaranya adalah banyaknya koruptor dipenjara, meningkatnya pengembalian kerugian negara, dan menguatnya kepercayaan publik.

Koruptor yang berlatar belakang DPR, kepala daerah, polisi, jaksa, dan hakim, yang selama ini dianggap untouchable, telah dimejahijaukan oleh KPK.  KPK mampu menerobos dinding tebal yang menghalangi praktik korupsi. Keberanian dan konsistensi KPK dalam penegakan hukum terhadap koruptor diapresiasi banyak pihak. Bagaikan film Batman, KPK hadir sebagai pahlawan di tengah kondisi Kota Gotham yang korup dan penuh penjahat.

Namun demikian,  di sepanjang perjalanan KPK, muncullah berbagai rintangan baik dari dalam maupun dari luar. Mulai dari pucuk pimpinan yang tersandung kasus pidana hingga perseteruan antarpegawai. Perlawanan terhadap KPK dilakukan dengan berbagai cara. Semakin besar kasus yang ditangani semakin besar perlawanan yang dihadapi.

Lembaga DPR dan POLRI merupakan merupakan institusi yang kerap bersitegang dengan KPK. Keberanian KPK dalam mengusut kasus korupsi di dua institusi itu dianggap sebagai pemicu serangan balik yang seringkali disebut sebagai pelemahan KPK.

Salah satu contoh adalah penangkapan anggota DPR RI dalam kasus E-KTP  di tahun 2017. Tidak lama kemudian muncul perlawanan berupa inisiatif hak angket DPR untuk KPK. Dalam hak angket itu, DPR bersikukuh untuk menggali kesalahan yang dilakukan KPK.

Selain itu, konfilk antara Birgjen. Pol. Aris Budiman selaku direktur penyidikan KPK dengan Novel Baswedan selaku penyidik senior, menambah kuatnya opini  bagi DPR bahwa KPK telah melenceng dari ruh UU No 30 Tahun 2002.  Selanjutnya DPR semakin intens merealisasikan revisi UU No 30 Tahun 2002 .

Revisi UU

Revisi UU no 30 tahun 2002 (UU KPK) bukan perkara baru, usulan revisi dilontarkan sejak era Presiden SBY dan baru dijadikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun  2015, pembahasan sempat tertunda dan kembali  dimasukan ke Prolegnas 2016, hingga kemudian disahkan pada tahun 2019.

Revisi itu mucul dan tenggelam di tengah protes yang dilayangkan kepada DPR baik dari KPK maupun dari masyarakat. Euforia Pilpres yang menguras banyak tenaga dan konsentrasi masyarakat memberikan peluang bagi DPR untuk mengejar target revisi UU KPK. Protes yang dilakukan oleh masyarakat saat itu nampak kurang masif, sehingga berbagai pendapatpun tidak terlalu digubris. Akhirnya, pembahasan di sidang paripurna hanya sekejap mata, dan dalam waktu singkat revisi itu disahkan.

Revisi UU KPK menimbulkan berbagai respon, sebagian mendukung KPK untuk menolak revisi dan sebagian lain mendukung DPR untuk melakukan revisi. Kondisi ini agak beda dengan yang terjadi sebelumnya, saat KPK bersitegang dengan Polri atau ketika terjadi kriminalisasi Pimpinan KPK, misalnya. Hampir tidak ada masyarakat yang kontra dengan KPK. Saat itu semua dukungan masyarakat diberikan untuk memperkuat eksistensi KPK.

Sikap Masyarakat

Masyarakat yang mendukung revisi berpendapat bahwa keberadaan KPK telah dipolitisir dan dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk kepentingan pribadi. Banyak permasalahan di KPK seperti yang diungkapkan oleh panitia Hak Angket, mulai dari mekanisme penetapan status, pengelolaan barang bukti/sitaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, penyalahgunaan wewenang, kegagalan dalam pencegahan,  hingga kiprah KPK yang menyalahi jalur.

Para pendukung ini terdiri dari organisasi masyarakat, anggota DPR hingga akademisi, termasuk yang paling getol menyuarakan ialah perancang naskah UU KPK  itu sendiri, yakni Prof. Romli Atmasasmita.

Di sisi lain, KPK yang konsisten menolak revisi sejak awal digulirkannya berpendapat hal itu akan memperlemah kedudukan KPK. Perjalanan KPK dianggap sudah sesuai dengan rel yang jelas.

Berbagai aksi perlawanan dilakukan oleh KPK melalui demonstrasi hingga bersurat kepada presiden. Opini yang dibangun KPK adalah segala upaya pelemahan dilakukan oleh koruptor yang tidak senang dengan adanya KPK saat ini.

Sebagaimana diketahui akhir-akhir ini KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para koruptor dari berbagai kalangan elit (pengusaha, politisi, birokrat). Hal ini lah yang selalu disampaikan oleh KPK dalam menggiring opini untuk melawan revisi UU KPK. Bersama ormas, para tokoh masyarakat dan akademisi, KPK terus menerus melawan upaya revisi tersebut.

Koruptor atau Anti Korupsi?

Ada hal menarik yang kemudian bisa didiskusikan, yakni adanya anggapan bahwa apakah dengan mendukung revisi kita menjadi pro koruptor? Atau setiap orang yang anti korupsi harus menolak revisi tersebut? Terlalu sederhana jika beranggapan bahwa yang mendukung revisi ialah orang yang pro koruptor, begitu juga sebaliknya. Mengapa demikian?

Kita bisa lihat lebih dalam duduk permasalahan yang ada. Meminjam teori Formulasi Kebijakan dari  John Kingdon yang menemukan  konsep multiple streams framework. Dalam konsep tersebut digambarkan interaksi antara tiga arus, yaitu arus masalah (problem stream), arus kebijakan (policy stream) dan arus politik (political stream).

Ketiga arus ini harus bertemu agar jendela kebijakan (policy windows) menjadi terbuka. Adapun orang yang melakukan penyatuan  atau memisahkan ketiga arus itu disebut sebagai policy entrepreneur. Jika policy entrepreneur berhasil menyatukan, maka kebijakan akan muncul, begitupun sebaliknya.

Dalam kasus ini arus masalah (problem stream) sudah muncul sejak lama, karena usulan revisi sudah terjadi sejak era Presiden SBY. Masalah yang muncul pada arus masalah (problem stream) terbukti dan kita tidak bisa menampik hal itu, risih juga rasanya jika harus dibuka secara terang benderang.

Beberapa hal yang saya sendiri temukan, yakni Road Map KPK  tentang Sistem Integritas Nasional tidak dijalankan oleh KPK. Indeks Persepsi Korupsi selama 17 Tahun hanya meningkat 1 digit (dari 2,8 ke 3,8). Maka jika masalah ini dibiarkan tentu tujuan Indonesia bebas korupsi akan semakin sulit terwujud.

Selanjutnya arus kebijakan (policy stream) telah ada melalui beberapa kajian terhadap UU KPK, sehingga dianggap perlu untuk segera melakukan revisi. Meskipun demikian, tawaran solusi atas permasalahan KPK dikhawatirkan juga akan menjadi masalah baru, misalnya tentang independensi KPK, status pegawai, dan prosedur penyelidikan yang lebih birokratis.

Selanjutnya arus politik (political stream) muncul dari hak inisiatif DPR untuk mengusulkan revisi UU KPK. Upaya memasukan revisi itu sejak prolegnas 2015 telah memunculkan banyak masukan dan mempertemukan beberapa kepentingan, yakni kepentingan politik dan penegakan hukum.

Ketiganya kemudian dipertemukan oleh policy entrepreneur hingga akhirnya revisi tersebut disahkan. Policy entrepreneur dalam hal ini diperankan oleh DPR, Presiden dan KPK.

DPR dan Presiden sebagai policy entrepreneur berusaha memertemukan ketiga arus tersebut dengan kekuasaannya. Sedangkan KPK sebagai policy entrepreneur berusaha menggagalkan dengan berbagai usahanya. Hasilnya policy entrepreneur yang lebih berperan dalam formulasi kebijakan ialah DPR yang berhasil mensahkan revisi UU KPK.

Dilihat dari proses formulasi kebijakan, revisi tersebut sudah menjadi kebijakan. Artinya bahwa semua unsur dan proses telah terpenuhi. DPR bersama pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah menjalankan fungsinya, walaupun upaya KPK sebagai policy entrepreneur untuk mempengaruhi kebijkan tidak berhasil.

Memandang Ke Depan

Lantas, apakah KPK akan terus menerus melawan dengan penggiringan opini atau akan patuh terhadap UU? Masihkah perlu KPK terus meratapi kesedihannya, bahkan dengan menangis?

Saat ini KPK ialah lembaga negara yang menjalankan amanat UU, segala tindakan harus sesuai dengan UU yang berlaku. Akan menjadi permasalahan besar jika KPK melakukan hal yang bertentangan dengan UU.

KPK sebagai harapan  dari pemberantasan korupsi di Indonesia perlu melakukan penyesuaian dengan amanat UU tanpa harus kehilangan idealisme dan kewibawaannya. Adapun bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan revisi UU KPK dapat melakukan judicial review  ke Mahkamah Konstitusi.

KPK harus tetap berjalan dengan gagah dan totalitas dalam pemberantasan korupsi. Terpaan angin semakin kencang, seiring dengan tugas KPK yang makin menantang. Jika dengan ini KPK menjadi lumpuh dan kehilangan motivasi, maka koruptor akan semakin senang dan gembira.

Indonesia masih membutuhkan KPK, bukan sebatas menangkap 1 atau 2 orang koruptor, tapi ini tentang masa depan bangsa.  Bukan saatnya mengeluh, sedih, atau meratapi keadaan sambil mengumbar sumpah serapah.

Semoga KPK tidak seperti lembaga-lembaga sebelumnya yang berakhir dengan mati suri. Bangkitlah dan tunjukan bahwa KPK mampu menjadi trigger mechanism dalam pemberantasan korupsi di negeri kita tercinta, Indonesia.

Pertanyaan selanjutnya, bisakah KPK melakukannya? Dengan jiwa patriot mestinya dijawab “Pasti Bisa!!”

 

 

 

3

1
error: