Siaga APIP dalam Pengendalian Fraud di Tengah Pandemi

Siaga APIP dalam Pengendalian Fraud di Tengah Pandemi

Tak terasa pandemi karena virus corona sudah hampir memasuki 1 tahun sejak dunia dikagetkan berita menyebarnya virus di Wuhan-China, Desember 2019.  Korban pun banyak berjatuhan akibat pandemi ini. World Health Organization (WHO) per tanggal 19 November 2020 merilis jumlah kasus secara global yang telah terkonfimasi mencapai 55.928.327 jiwa. Di Indonesia, berdasarkan rilis oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, tanggal 18 November 2020 jumlah penderita mencapai 478.720 jiwa, sembuh 402.347 jiwa dan meninggal 15.503 jiwa.

Para tenaga kesehatan, perawat, dan dokter telah sigap mengambil peran sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 yang menyebar dan menebar ancaman yang tak pilih kasih. Lalu bagaimana dengan dampak ekonomi? Pemerintah telah banyak belajar dari krisis tahun 1998 dan 2008 dengan memperhatikan dampak kesehatan dan ekonomi.

Melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada laman pemberitaannya tanggal 11 September 2020, lanjut menyebutkan bahwa:

Dampak di sektor keuangan di awal periode pandemi yaitu Januari hingga April berakibat dana asing keluar (capital outflow) dari Indonesia total sebesar Rp159,6 triliun dari pasar saham, SBN, dan SBI. Kemudian yield SBN 10 tahun sempat menyentuh angka 8,38%, cadangan devisa bulanan turun hingga USD10 miliar pada Maret, dan kredit melambat sebesar 3,04% tahun ke tahun pada Mei. 

Kesemuanya itu, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 secara tahun ke tahun merosot hingga -5,32%. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan di tahun 2020 berkisar antara -1,1% hingga 0,2%.

Segera pemerintah memberlakukan fleksibilitas fiskal, melalui kebijakan belanja berupa realokasi dan refocusing anggaran Covid-19 yang mencapai Rp695,2 triliun untuk penanganan kesehatan dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui berbagai kebijakan, pemberdayaan dan pemanfaatan fasilitas dioptimalkan untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Telah banyak sekali kebijakan Pemerintah RI terkait wabah Covid-19 ini. Dimulai dari penerbitan Peraturan Pemerintah terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19, Pembentukan Tim Gerak Cepat, dan juga Tim Gugus Covid-19.

Selain itu, pemerintah juga mencanangkan pemeriksaan kesehatan dengan alat pemindai suhu, penunjukan rumah sakit rujukan, pengembangan pedoman kesiapsiagaan berstandar WHO. Belum lagi adanya pembelian alat-alat kesehatan, logistik, dan dukungan tenaga medis, dan juga pemberian santunan.

Sedangkan berbagai kebijakan lain juga dilakukan, seperti kebijakan fiskal dan insentif pajak, pembebasan 22.158 narapidana dan anak, pembangunan fasilitas observasi, penampungan, serta pembangunan rumah sakit darurat Covid-19. Disebabkan dampak pandemi yang begitu luas dan cepat, maka masalah penanganan Covid-19 tidak semudah yang diharapkan.

Pemerintah di semua tingkatan bekerja keras bukan saja untuk mengembalikan kondisi normal, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik atas kinerja pengelolaan anggaran di masa pandemi. Dampak langsung pandemi Covid-19 terhadap kinerja pelayanan dalam penanganan Covid-19 dan kepercayaan masyarakat bisa saja semakin memburuk.

Tak terkecuali, tumpuan juga ada pada peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk dapat memberikan jaminan (quality assurance) akuntabilitas dan transparansi. Kemampuan APIP dipertaruhkan karena harus menghadapi kondisi luar biasa dengan program pengawasan dan protokol yang tidak biasa. Manajemen pengawasan berbasis risiko, kinerja, pendeteksian potensi dan pencegahan fraud membutuhkan penanganan kolaboratif dan dilakukan secara intensif.

Potensi Fraud Anggaran Penanganan Covid-19

Sudah menjadi tuntutan bahwa diperlukan suatu dorongan yang kuat dalam rangka memerangi perilaku kecurangan dan penipuan yang berdampak sistemik, khususnya dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah. Secara umum, intensitas terjadinya fraud berpotensi pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan.

Kegiatan yang dianggap signifikan dalam intensitas kemunculan fraud adalah meninggikan anggaran dalam pengajuan kegiatan dan memalsukan bukti belanja/transaksi, menerima komisi dan kolusi, mendahulukan kepentingan pribadi, dan meninggikan belanja (mark-up).

Potensi ini dapat dilihat dari belanja logistik bagi terdampak Covid-19, perlengkapan jenazah, APD set, pakaian kerja lapangan petugas, pengadaan alat medis habis pakai, belanja makan minum, dan transportasi. Kondisi harga pasar atas barang-barang tersebut di awal pandemi sudah tampak tidak normal. Kelangkaan bahan sampai keterbatasan produksi membuat ketidakseragaman harga sehingga mengakibatkan perencanaan sulit menentukan harga wajar dan normal.

Celah ini dapat dimanfaatkan untuk meninggikan harga, memanipulasi belanja dan pertanggungjawabannya. Potensi fraud lainnya adalah menggunakan kewenangan untuk kepentingan tertentu, misalnya pemilihan penyedia karena hubungan kekerabatan, serta memanfaatkan keuntungan belanja yang harganya telah di mark-up.

Kondisi itu didukung karena keterdesakan kebutuhan sehingga pemilihan penyedia kurang memperhatikan dan mempertimbangkan kualifikasi. Agar cepat terlaksana, terealisasi dan dimanfaatkan, maka sangat memungkinkan untuk memilih penyedia yang memiliki hubungan kekerabatan dan memanfaatkan keuntungan belanja.

APIP Siap Siaga

Pencegahan fraud dengan menerapkan fungsi pengendalian dan audit intern diharapkan mampu memberikan implikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah dan mengurangai risiko fraud pada pengelolaan anggaran Covid-19. Istilah ”pengendalian” atau ”control” merupakan salah satu fungsi terpenting dari manajemen. Pengendalian secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

Permasalahan lemahnya pengendalian akan membawa dampak kepada kerugian yang besar dan bahkan kemungkinan terjadinya kegagalan peran APIP dalam mengendalikan fraud. Mengingat arti pentingnya, pengendalian hampir selalu disebutkan dalam setiap literatur manajemen. Pengendalian dapat optimal dalam menangani potensi dan perilaku fraud apabila dilakukan melalui tiga tahapan. Di setiap tahapan inilah APIP perlu siap siaga selalu melaksanakan tugas sesuai amanah yang diemban.

Pertama, tahap pengendalian preventif (fee-toward/preventif control).Pengendalian preventif ini dilakukan sebelum kegiatan atau aktivitas penanganan Covid-19 dijalankan. Kondisi yang dianggap tidak normal dapat dimanfaatkan untuk merencanakan belanja yang harganya tidak wajar. Peran APIP dalam melakukan pengendalian fraud lebih awal pada tahap perencanaan memberi warning bagi pelaksana anggaran Covid-19 agar cermat, jujur dan mengedepankan kepentingan masyarakat yang terdampak Covid-19.  

Kedua, tahap pengendalian proses/aktivitas (feed-while/current-control) dilakukan selama aktivitas/kegiatan berlangsung. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, APIP perlu melakukan observasi dan konfirmasi secara langsung, tentu dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat, untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan anggaran tepat waktu, guna dan sasaran yang terdampak Covid-19.

Pada tahap ini, peran consulting APIP juga dapat berjalan untuk mencermati kendala dan hambatan dalam pengelolaan anggaran Covid-19. Ketiga, pengendalian hasil (feed-back/repressive/result-control) yang bersifat represif. Pada dasarnya pengendalian ini dilakukan setelah kegiatan berlangsung. Jenis pengendalian ini bertujuan untuk menentukan apakah kegiatan/kejadian yang telah berlangsung sesuai standar/kriteria dan sasaran yang ditetapkan.

Epilog

Dengan memahami persfektif peran APIP dalam mengelola tata kelola agar tidak terjadi fraud di lingkungan Pemerintah Daerah, APIP dapat menciptakan ruang implementasi pengawasan yang baik dan secara langsung memberikan kesadaran terhadap nilai-nilai personal aparat pemerintah untuk menjalankan kewajiban.

Meskipun fenomena fraud sudah menjadi budaya, tetapi komitmen dan integritas harus ditingkatkan agar penataan di lingkungan pemerintah lebih baik sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Olehnya itu, bagian dari refleksi 1 tahun pandemi corona, menjadi momentum bagi APIP untuk membuktikan kesiapsiagaannya sebagai garda terdepan menghadang fraud dalam pengelolaan anggaran Covid-19.

0
0
Transformasi Komisi Pemberantasan Korupsi Mendorong Efektivitas Wajah Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Transformasi Komisi Pemberantasan Korupsi Mendorong Efektivitas Wajah Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tampaknya terjadi transformasi wajah pemberantasan korupsi di dalam lembaga KPK. Berdasarkan Pasal 6 UU tersebut, KPK bertugas untuk melakukan hal-hal berikut:

  1. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
  2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
  3. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
  4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  5. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
  6. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Penjelasan UU itu disebutkan bahwa “pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.”

Dengan demikian, apabila pada era-era sebelumnya KPK menekankan pada fungsi penindakan kasus korupsi, maka arah pemberantasan korupsi yang dilaksanakan KPK pada saat ini, sebagai bagian dari lembaga eksekutif negara lebih mengutamakan fungsi pencegahan korupsi tanpa menghilangkan fungsi penindakan tindak pidana korupsi dengan turut memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia.

Lalu, apabila benar wajah baru pemberantasan korupsi yang dimotori oleh KPK lebih menekankan pada aspek pencegahan korupsi, maka pertanyaannya adalah bagaimanakah cara melakukan pencegahan korupsi di Indonesia yang efektif? Dalam hal ini, KPK harus mampu berperan sebagai pemicu dan penjaga budaya integritas (trigger and guardian of integrity culture) di negeri ini.  

Pencegahan korupsi adalah sebuah kegiatan yang hasilnya tidak dapat langsung terlihat secara instan. Untuk mengetahui hasil dari aktivitas pencegahan korupsi seperti aktivitas perbaikan sistem dan budaya kerja serta aktivitas edukasi tentu memerlukan waktu yang tidak singkat.

Pencegahan korupsi memiliki orientasi yang berbeda dengan penindakan korupsi. Pertanyaannya adalah,”Orientasi konsep pencegahan korupsi seperti apa yang seharusnya dimiliki agar pencegahan rasuah dapat terlaksana dengan efektif?”

Salah satu orientasi pencegahan korupsi yang dapat digunakan adalah orientasi budaya. Dalam ilmu antropologi budaya, dikenal konsep fear culture (budaya rasa takut), guilt culture (budaya rasa bersalah) dan shame culture (budaya rasa malu). Fear culture itu sendiri memiliki hubungan erat dengan penindakan tindak pidana korupsi. Pada sisi lain, pencegahan praktek korupsi seharusnya berorientasi pada bagaimana membangun guilt culture dan shame culture dengan efektif.

Konsep pencegahan korupsi pada dasarnya bermuara pada bagaimana mewujudkan sebuah budaya integritas tanpa batas di Indonesia. Merriam-Webster Dictionary mendefinisikan integritas sebagai firm adherence to a code of especially moral or artistic values

Budaya integritas adalah tentang penerapan nilai-nilai kejujuran dan keberanian untuk melakukan hal yang benar yang dapat merasuk ke seluruh insan di Indonesia. Budaya ini diharapkan mampu memunculkan rasa malu dan rasa bersalah dalam diri mereka, yang dapat mencegah mereka dari melakukan korupsi.

Ketika seseorang melakukan korupsi, apakah perasaan malu atau perasaan bersalah yang akan muncul? Atau justru kedua perasaan tersebut tidak muncul dalam dirinya?

Rasulullah SAW bersabda: “Jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu (HR Bukhari).” Mencius, seorang filsuf Cina kuno, juga mengemukakan hal berikut:“A sense of shame is beginning of integrity.” Dengan demikian, intinya adalah rasa malu dan rasa bersalah memegang peranan penting dalam pencegahan korupsi.

Kita mengetahui bahwa di Indonesia telah ditetapkan konsep Zona Integritas, Wilayah Bebas Dari Korupsi hingga Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Konsep-konsep ini telah digalakkan di berbagai lembaga pemerintahan negara Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Meskipun demikian, nyatanya korupsi masih saja terjadi di negeri khatulistiwa ini.

Masih saja ada koruptor yang justru tersenyum dan tidak memiliki rasa malu serta bersalah ketika digiring KPK ke hotel prodeo. Kondisi inilah yang menuntut dimasukkannya unsur budaya yang berhubungan dengan rasa malu dan rasa bersalah dalam pencegahan korupsi.

Rasa malu adalah perasaan tidak nyaman yang muncul dalam diri seseorang ketika aib atau perbuatan buruknya diketahui orang lain. Rasa bersalah adalah perasaan menyesal ketika dirinya telah melanggar aturan atau norma tertentu.

Keberadaan rasa malu dan rasa bersalah (dalam bingkai budaya malu dan budaya rasa bersalah) yang kuat akan mencegah seseorang dari melanggar aturan dan norma. Apabila dirinya melakukan hal-hal yang melanggar aturan maka akan muncul rasa malu dan bersalah di dirinya, sesuatu yang tidak diinginkannya.

Program kerja pencegahan di KPK seharusnya berorientasi pada bagaimana dapat mendorong terwujudnya kedua budaya ini di organisasi pemerintahan dan masyarakat. Sebagai bagian dari lembaga eksekutif,

KPK seharusnya mampu mengedukasi para pejabat lembaga tinggi negara dan para birokrat untuk selalu memiliki rasa malu serta rasa bersalah dalam diri mereka sehingga dapat mencegah mereka dari melakukan berbagai penyimpangan dalam bekerja.

Di sisi lain, KPK seyogyanya dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk senantiasa menerapkan budaya rasa malu dan budaya rasa bersalah agar mereka tidak melakukan penyimpangan di dalam interaksinya dengan aparat negara.

Budaya rasa malu berhubungan dengan bagaimana membangun kesadaran untuk menjaga harkat dan martabat diri dan keluarga, sehingga akan ada usaha untuk tidak mempermalukan diri dan keluarganya. Di sisi lain, budaya rasa bersalah akan membentuk pribadi yang berusaha selalu mematuhi etika dan aturan agar tidak menimbulkan perasaan bersalah dalam dirinya.

Dalam mewujudkan budaya rasa malu dan budaya rasa bersalah maka harus dilakukan proses edukasi ke aparat negara dan masyarakat berupa aktivitas pencucian otak sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan persepsi dan stigma sosial dalam diri mereka bahwa korupsi merupakan sebuah penyakit sosial yang sangat berbahaya dan harus dijauhi (shaming).

Aktivitas brainwash tersebut nantinya dapat menciptakan stigma dan pola berpikir dalam diri seseorang bahwa korupsi adalah perbuatan nista, haram, keji, tercela, hina, kotor, menjijikkan dan merupakan aib bagi diri dan keluarganya.

Stigma dan pola berpikir tersebut akan dapat mencegah terjadinya korupsi karena apabila mereka sampai melakukan korupsi maka akan memunculkan rasa malu dan bersalah dalam diri mereka.

Epilog

Pasca disahkannya revisi UU KPK tahun 2019 oleh Presiden, KPK telah bertransformasi menjadi sebuah lembaga eksekutif negara yang lebih menekankan pada aspek pencegahan korupsi. Salah satu orientasi yang dapat diterapkan dalam pencegahan korupsi adalah dengan cara membangun budaya rasa malu dan budaya rasa bersalah melalui pencucian otak. Dengan transformasi tersebut, diharapkan asa akan Indonesia yang terbebas dari korupsi dapat terwujud. Akankah perubahan strategi ini berhasil? Only time can answer that.

DAFTAR PUSTAKA

https://nasional.sindonews.com/berita/1181501/13/mengungkap-filosofi-gedung-merah-putih-kpk
https://www.merriam-webster.com/dictionary/integrity

1
2
Netralitas ASN dan Sistem Merit

Netralitas ASN dan Sistem Merit

Sebanyak 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan memilih kepala daerah baru pada tanggal 9 Desember 2020. Suhu politik di daerah terasa kian meningkat mendekati hari pemungutan suara pada pilkada serentak gelombang keempat ini. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu strategis yang selalu menjadi sorotan menjelang pelaksanaan pilkada. Meskipun ASN yang melanggar netralitas dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana, namun kenyataannya pelanggaran tersebut masih terus terjadi.

Jumlah aduan pelanggaran netralitas ASN yang masuk ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan tren meningkat semenjak pilkada serentak tahun 2015. Berdasarkan data KASN, jumlah aduan pelanggaran netralitas ASN tahun 2015  sebanyak 29 aduan, tahun 2016 sebanyak 55 aduan, dan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 52 aduan. Tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 507 aduan. Sementara pada pilkada 2020 ini,  KASN telah menerima 793 aduan hingga akhir Oktober 2020. Angka tersebut tentu mengkhawatirkan karena pelaksanaan pilkada masih satu bulan lagi.

Banyak pihak yang meragukan implementasi kebijakan netralitas ASN.  Netralitas ASN dalam pilkada dirasa lebih sulit untuk diwujudkan dibandingkan dengan netralitas TNI dan Polri. Garis komando yang kuat dalam organisasi TNI dan Polri lebih memudahkan perwujudan netralitas TNI dan Polri. TNI dan Polri juga tidak memiliki hak untuk memilih dalam pemilu dan pilkada serta tidak mempunyai keterkaitan karir secara langsung dengan kepala daerah. 

Hal ini berbeda dengan ASN yang dituntut untuk netral namun masih mempunyai hak untuk memilih. Posisi kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK), khususnya bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah, juga menjadi dilema bagi ASN.  Nasib karir ASN berada ditangan PPK yang memiliki kewenangan untuk mempromosikan, memutasi, dan mendemosi ASN. 

Tak ayal, ketika seorang ASN menunjukkan ketidaknetralan dengan memberikan dukungan kepada salah seorang calon kepala daerah, bisa dianggap dia sedang memperjuangkan karirnya sebagai ASN. Apalagi bila calon yang didukung adalah seorang petahana, maka dukungan itu merupakan bentuk loyalitas terhadap atasan, terlepas ada tidaknya intimidasi dari petahana tersebut. 

Pemberian dukungan oleh seorang ASN terhadap calon/paslon kepala daerah bagaikan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan kedua belah pihak.  Peran ASN sebagai pengelola aset dan keuangan negara serta pelaksana program pembangunan dan sebagai panutan bagi masyarakat, memang sangat strategis untuk menggerakkan dan menarik massa guna memenangkan calon/paslon kepala daerah yang didukungnya.

Sebaliknya, iming-iming promosi jabatan atau mempertahankan jabatan, menjadi daya tarik utama bagi ASN untuk memberikan dukungan kepada calon/paslon kepala daerah. Bahkan, penempatan dan promosi pada jabatan tertentu kerap sudah dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan pilkada oleh bakal calon kepala daerah petahana kepada ASN yang akan menjadi tim suksesnya.

Menghadapi ketidaknetralan ASN yang selalu terjadi menjelang perhelatan pilkada, wacana penghapusan hak memilih ASN sudah sering disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk akademisi.  Namun, banyak pihak pula kemudian yang menyebutkan pencabutan hak memilih ASN dalam pilkada tidak akan menyelesaikan permasalahan netralitas ASN.  ASN sebagai warga negara seyogyanya juga memiliki hak memilih dan dipilih. Ada jutaan ASN di seluruh Indonesia, dan tentu masih banyak yang menjunjung tinggi netralitas tersebut.

Upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada 2020 telah dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada 10 September 2020. 

Namun, keberadaan SKB tersebut tidak serta merta akan menghilangkan pelanggaran netralitas ASN.  Apalagi dalam pilkada serentak 2020 ini, terdapat 290 petahana yang maju kembali sebagai calon/paslon di 236 daerah dari 270 daerah yang menggelar pilkada. Keberadaan petahana yang banyak tersebut dapat meningkatkan kerawanan pelanggaran netralitas ASN yang perlu diwaspadai oleh instansi berwenang.

Laporan Kajian tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dipublikasikan oleh KASN tahun 2019 menguraikan penyebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN adalah motif mendapatkan/mempertahankan jabatan (43,3%), hubungan kekeluargaan/ kekerabatan dengan calon (15,4%), kurangnya pemahaman aturan/regulasi tentang netralitas ASN (12,1%), intervensi/tekanan dari pimpinan/atasan (7,7%), dan faktor lainnya seperti kurangnya integritas ASN untuk bersikap netral, ketidaknetralan ASN dianggap sebagai hal yang lumrah, serta pemberian sanksi yang lemah.

Data tersebut menunjukkan persentase terbesar penyebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN adalah motif mendapatkan/mempertahankan jabatan. Hal tersebut juga dapat dimaknai terjadinya politisasi dalam jabatan karir ASN. 

Momen mutasi jabatan ASN di pemerintah daerah acap kali dikaitkan dengan politik, kadang disebut sebagai mutasi balas budi politik atau balas dendam politik. Banyak jabatan yang diduduki ASN tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya, yang menunjukkan belum berjalannya sistem merit dalam manajemen ASN.

Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. 

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.  

Pelaksanaan sistem merit telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistem merit akan membuat birokrasi pemerintah terlepas dari intervensi politik. 

Tahun 2018, KASN sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi penerapan sistem merit telah melakukan pemetaan penerapan sistem merit terhadap instansi pemerintah yang telah melakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit yaitu 27 kementerian, 13 lembaga dan 34 pemerintah provinsi. Selanjutnya pada tahun 2019, pemetaan dilakukan terhadap 103 pemerintah kabupaten/kota yang telah melakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit.

Hasil pemetaan di kementerian dan lembaga menunjukkan 82,5% instansi pusat sudah mencapai kategori Baik dan Sangat Baik dalam penerapan sistem merit.  Hal ini menunjukkan sebagian besar kementerian dan lembaga sudah memenuhi sebagian besar kriteria sistem merit.

Sementara itu, hasil pemetaan terhadap pemerintah provinsi menunjukkan 82,3% pemerintah provinsi masuk kategori Kurang dan Buruk dalam penerapan sistem merit.  Demikian pula dengan hasil pemetaan terhadap pemerintah kabupaten/kota, diketahui 83,5% pemerintah kabupaten/kota masuk kategori Kurang dan Buruk. Hal ini menunjukkan masih rendahnya penerapan sistem merit di lingkungan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota. 

Penerapan sistem merit di instansi pemerintah merupakan amanat utama Undang-Undang ASN dan sepatutnya menjadi prioritas.  Sistem merit adalah jalan untuk mencapai tujuan  reformasi birokrasi. Manajemen ASN berbasis sistem merit akan membersihkan birokrasi dari intervensi politik, jual beli jabatan, dan pelanggaran netralitas ASN.

PPK dan Implementasi Sistem Merit

Penerapan sistem merit membutuhkan komitmen yang kuat dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).  PPK di daerah dipegang oleh kepala daerah yang juga merupakan pejabat politik.  Fungsi kepala daerah sebagai PPK dan pejabat politik ini akan menimbulkan konflik kepentingan. 

Jabatan ASN merupakan jabatan karir. Penempatan ASN pada suatu jabatan harus sesuai dengan kriteria sistem merit seperti pola karir dan kompetensi jabatan. 

Sementara, seorang pejabat politik merupakan politisi yang sulit untuk lepas dari kepentingan pribadi dan partai politiknya.  Penempatan ASN dalam suatu jabatan akan mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut.  Hal inilah yang menimbulkan konflik kepentingan dan berujung terjadinya politisasi birokrasi. Dengan demikian, mengharapkan politisi akan mengembangkan implementasi sistem merit di daerah sepertinya sulit untuk diwujudkan. 

PPK sebagai faktor kunci implementasi sistem merit harus bebas dari konflik kepentingan.  Fungsi kepala daerah sebagai PPK sebaiknya dihapuskan dan dialihkan kepada pejabat birokrasi yang terlepas dari intervensi politik. Sekretaris daerah yang merupakan pejabat tertinggi ASN di daerah akan lebih tepat mengemban fungsi sebagai PPK. 

PPK yang lebih “netral” ini diharapkan dapat mengimplementasikan sistem merit secara lebih konsisten sesuai dengan regulasi yang berlaku.  Implementasi sistem merit akan mewujudkan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang netral dan ASN yang netral.

4
0
APIP, Katalisator Gerakan Nasional Revolusi Mental

APIP, Katalisator Gerakan Nasional Revolusi Mental

Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah sebuah konsep yang dicetuskan oleh Bung Karno dan menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun demikian, sampai dengan saat ini revolusi mental masih belum berhasil diimplementasikan dengan efektif di nusantara.

As a proof of it, masih banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di Indonesia hingga sekarang yang melibatkan aparat negara. Masyarakat dan korporasi juga masih sering melakukan berbagai penyimpangan seperti memberi uang suap dan pelicin ketika mereka berinteraksi dengan aparat pemerintah.

Untuk itulah, diperlukan terobosan tersendiri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dalam hal ini, tidak cukup melaksanakan Gerakan ini hanya dengan cara-cara konvensional, agar praktek korupsi lebih dapat diminimalisir.

Apa itu revolusi mental?

Dalam rangka memperingati Kemerdekaan Indonesia di masa lalu, Bung Karno mendefinisikan revolusi mental sebagai satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala.

Definisi revolusi menurut Cambridge Dictionary adalah a very important change in the way that people do things (perubahan penting di dalam cara seseorang melakukan hal-hal tertentu.)

Di sisi lain, definisi mental menurut Merriem Webster Dictionary adalah of or relating to the mind. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mental adalah tentang pikiran seseorang ataupun aspek-aspek yang berhubungan dengan pikiran seseorang.

Revolusi mental artinya bagaimana melakukan perubahan cara berpikir dan perubahan aspek-aspek yang memiliki korelasi dengan pikiran seseorang secara menyeluruh dengan cepat.

Perubahan disini meliputi perubahan keyakinan (belief), nilai-nilai (values), perilaku (behavior) dan cara hidup (way of life) ke arah yang lebih baik.Dengan demikian, revolusi mental berkaitan dengan pembangunan karakter (character building) manusia Indonesia.

Nilai-nilai yang terdapat di dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental beraneka ragam antara lain nilai integritas, nilai kerja keras dan nilai gotong royong. Salah satu nilai utama yang harus diwujudkan oleh Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah nilai integritas sebagai perwujudan kemurnian hati (the purity of heart).

Tujuan revolusi mental adalah agar terjadi perubahan pola pikir dan perilaku keseharian bangsa Indonesia menuju perilaku berintegritas yang merupakan antitesis bagi perilaku korup.

Apa pengertian integritas?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga seseorang akan dapat memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Seseorang yang memiliki integritas akan memiliki kewibawaan dan dihormati orang lain. Lihatlah bagaimana sosok-sosok seperti Mohammad Hatta, HB IX, dan Hoegeng. Sosok-sosok ini dikenal karena integritas dan kejujuran yang mereka tunjukkan selama hidupnya, yang tidak akan lekang oleh perjalanan waktu.

Perilaku berintegritas yang ditunjukkan sosok-sosok tersebut harus dapat menjadi contoh bagi seluruh Aparat Sipil Negara dan seluruh lapisan masyarakat. Kedua kelompok ini harus dapat melakukan perilaku-perilaku yang berintegritas dalam segala aktivitasnya.

Masyarakat yang berintegritas akan menerapkan kejujuran dan kebenaran di dalam seluruh aktivitasnya. Mereka tidak akan lagi menjadi bagian dari aktivitas-aktivitas korupsi yang melibatkan birokrasi pemerintah, seperti meminta kemudahan dan memberikan suap kepada aparat dan pejabat negara.

Masyarakat seperti ini justru akan selalu mendorong aparat negara untuk selalu menerapkan perilaku yang berintegritas.

Di sisi lain, sosok pejabat negara dan Aparat Sipil Negara yang berintegritas di lembaga pemerintahan akan berani menegakkan kebenaran tanpa memihak golongan manapun, memegang teguh prinsip kejujuran dalam kondisi apapun, tidak menyalahgunakan jabatan untuk memperoleh fasilitas negara dan tidak akan menggunakan jabatan untuk membenarkan penyimpangan yang dilakukan.

Nilai-nilai Integritas

Dalam menerapkan integritas ketika melaksanakan aktivitasnya, masyarakat dan terutama aparat Pemerintah harus mampu melaksanakan nilai-nilai dan perilaku-perilaku berikut ini:

  1. Memiliki konsistensi dalam berkata dan bertindak;
  2. Bersikap jujur terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan;
  3. Berani dan tegas dalam bertindak dan mengambil keputusan;
  4. Disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya; dan
  5. Adil dan tidak berlaku dengan sewenang-wenang terhadap orang lain.

Salah satu unsur yang dapat menjadi katalisator terciptanya nilai-nilai integritas dengan efektif adalah unsur pengawasan. Hal ini bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan ini, perwujudan Wilayah Bebas dari Korupsi  dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani meliputi 6 komponen pengungkit sebagai berikut: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu, sebagai lembaga pengawasan maka seyogyanya APIP harus dapat menjadi agen perubahan, termasuk menjadi katalisator terhadap terjadinya perubahan dalam aspek integritas.

Moreover, lembaga pengawasan dan seluruh aparat di dalamnya harus dapat menjadi tunas integritas yang akan menyebarkan nilai-nilai integritas ke organisasi-organisasi lain atau menjadi pusat integritas (integrity center) yang dapat membangun budaya integritas di lingkungannya.  

APIP: Katalisator

Definisi katalisator adalah seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa.

Lalu, bagaimana Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menjadi katalisator terhadap terinternalisasinya nilai-nilai Gerakan Nasional Revolusi Mental, terutama nilai integritas, dalam organisasi pemerintah?

Sebagai lembaga pengawasan internal, APIP memiliki tiga aktivitas utama yaitu aktivitas pengawasan (assurance activities), aktivitas anti korupsi (anti-corruption activities) dan aktivitas konsultasi (consulting activities). Ketiga aktivitas tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan pengawasan yang lain.

Dalam mendorong perubahan mental agar sesuai dengan nilai-nilai integritas, maka perlu adanya terobosan dalam bidang pengawasan yang bersifat out of the box dan tidak hanya berupa aktivitas yang bersifat formal semata.

APIP Teaching Integrity in Schools

Menindaklanjuti hal tersebut maka sasaran terobosan kegiatan pengawasan yang dapat meningkatkan efektivitas internalisasi nilai integritas adalah pada dimensi edukasi dan dimensi organisasional.

Salah satu bentuk edukasi tentang integritas yang dapat dilakukan APIP sebagai sebuah terobosan adalah berupa Gerakan APIP Teaching Integrity in Schools, sebagai bagian dari aktivitas anti korupsi lembaga APIP.

Gerakan ini dilakukan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah di bidang pendidikan yang terkait, dalam sebuah forum khusus yang diselenggarakan oleh instansi di bidang pendidikan tersebut.

Kenapa harus siswa yang menjadi sasaran gerakan ini, bukannya masyarakat umum? Alasannya adalah karena para siswa inilah yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa datang. Merekalah calon aparat negara atau mereka akan menjadi bagian dari masyarakat di masa datang yang tentu sering berinteraksi dengan aparat negara.

Alasan lain adalah karena menanamkan nilai-nilai integritas kepada generasi muda akan lebih efektif dan efisien daripada harus menanamkan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat umum yang sangat heterogen.

Dalam hal ini, masyarakat umum terdiri atas berbagai macam individu dan kelompok dengan berbagai latar belakang yang berbeda serta umumnya mereka telah memiliki karakter yang baku sehingga sulit untuk dirubah.

Melalui Gerakan APIP Teaching Integrity in Schools, APIP dapat berdiskusi dengan para siswa di sekolah tentang apa itu integritas, apa makna integritas, apa saja manfaat integritas, dan diskusi tentang berbagai sosok dalam sejarah bangsa yang memiliki integritas –seperti Mohammad Hatta, Hoegeng dan Baharuddin Lopa.

Di dalam forum ini, para siswa dapat mempelajari bagaimanakah heroisme, perjuangan dan pengorbanan sosok-sosok tersebut di dalam mempertahankan integritasnya, di tengah berbagai tekanan dari pihak-pihak lain.

Untuk menarik minat siswa, maka pemaparan tentang integritas harus dikemas sedemikian rupa dengan menggunakan media visual yang atraktif dan melalui pelaksanaan diskusi online dengan sosok-sosok dan pejabat publik yang berintegritas.

Tujuannya adalah agar dapat menggugah semangat dan darah muda para siswa tersebut sehingga mereka bersedia menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupannya.

Melalui Gerakan APIP Teaching Integrity in Schools diharapkan nilai-nilai integritas dapat terinternalisasi secara efektif ke dalam jiwa para siswa. Dengan demikian, para siswa akan menjadi generasi penerus Indonesia yang berintegritas.

Merekalah yang akan menyebarkan nilai-nilai integritas kepada pihak-pihak lain ketika mereka dewasa kelak. Tujuannya adalah agar mereka mampu menghilangkan kebiasaan dan perilaku korup yang telah terinternalisasi selama ini di nusantara.

Di samping itu, nilai-nilai integritas yang telah terinternalisasi dalam diri mereka akan menjadikan mereka dapat melawan setiap godaan untuk melakukan kecurangan.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah munculnya siswa-siswa dengan pola pikir dan mentalitas yang menganggap bahwa integritas adalah hal yang sangat mulia dan selalu mengutamakan keadilan dan kebenaran dalam setiap langkahnya.

Jangan sampai ketika mereka dewasa, generasi yang disebut sebagai Z Generation ini justru terlibat dalam berbagai skandal korupsi karena tidak kuat melawan godaan keserakahan di dalam dirinya ketika melihat peluang untuk melakukan korupsi.

Menciptakan Integrity Culture dalam Pemerintah

Cara lain yang dapat dilakukan oleh APIP dalam rangka menumbuhkan budaya integritas adalah pada tingkatan Instansi Pemerintah dan Aparat Sipil Negara. Pada tingkatan ini, APIP harus mendorong terciptanya budaya integritas (integrity culture) di dalam organisasi pemerintah.

APIP dapat berperan sebagai penyebar nilai-nilai integritas (integrity influencer) di lingkungan organisasi pemerintah. Sebagai lembaga pengawasan yang berada di tengah-tengah organisasi pemerintah lain yang menjadi rekan kerjanya, APIP dapat menyebarkan nilai-nilai integritas dengan lebih maksimal. Mengapa demikian?

Hal ini disebabkan karena aparat APIP mampu melakukan komunikasi sosial dan informal dengan aparat dari organisasi pemerintah lain dengan lebih dekat. Misalnya pejabat dan aparat APIP menghadiri acara-acara sosial yang diselenggarakan oleh pejabat dan aparat organisasi pemerintah lain.

Dengan demikian, pejabat APIP mampu membangun kedekatan personal dengan pejabat dan aparat organisasi pemerintah lain. Faktor kedekatan personal inilah yang menjadi modal utama APIP di dalam mempengaruhi aparat organisasi pemerintah yang menjadi rekan kerjanya.

Apabila pejabat dan aparat di organisasi pemerintah telah memiliki kedekatan personal dengan pejabat APIP, maka pejabat APIP akan lebih mudah mempengaruhi pejabat dan aparat di berbagai Instansi Pemerintah untuk melakukan perubahan cara kerja ke arah budaya kerja yang sesuai dengan nilai integritas. Dengan catatan, aspek independensi pejabat dan aparat APIP harus tetap terjaga.

*Tulisan ini pertama kali dimuat pada majalah Warta Pengawasan, Edisi 2 Tahun 2020, dengan judul yang sama

DAFTAR PUSTAKA

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/revolution
https://kbbi.web.id/integritas
https://kbbi.web.id/katalisator
https://www.merriam-webster.com/dictionary/mental
Kayes, D. Christopher, David Stirling dan Tjai M. Nielsen. Building Organizational Integrity. Business Horizons (2007) 50, 61—70. Kelley School Of Business. Indiana University

0
0
Jalan Sunyi Para Pemberani

Jalan Sunyi Para Pemberani

Malam itu, kantin mess pertambangan di tengah sebuah hutan Kalimantan mulai sepi. Seorang laki-laki setengah baya mendatangi meja saya yang masih kosong dan meminta izin untuk bergabung. Saya mempersilakan dengan senang hati, dan tak lama kemudian kami pun terlibat dalam obrolan yang akan selalu saya ingat bertahun-tahun kemudian.

Siapa dia? Namanya, sebut saja, N. Ia bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan Amerika yang memasok material khusus untuk berbagai industri. Saya sendiri saat itu sedang dalam penugasan sebagai konsultan untuk implementasi UK Bribery Act (UKBA), yakni undang-undang anti-penyuapan Inggris. 

Ketika N bertanya lebih jauh mengenai pekerjaan saya, saya hanya menjawab seperlunya. Bertahun-tahun bekerja sebagai konsultan kejahatan keuangan mengajarkan saya untuk tahu diri.

Ya tahu diri, karena hampir setiap kali saya terlibat obrolan mengenai penerapan sistem anti-penyuapan pada perusahaan swasta, lawan bicara saya selalu menjawab dengan skeptis.

Frase “ini Indonesia”, “suap sudah menjadi budaya”, “bisnis memang begitu”, dan seterusnya, selalu saya dengar. 

Jadi saya benar-benar terkejut waktu N merespon, “Wah, menarik Mas. Sudah waktunya pencegahan korupsi di sektor swasta ditangani dengan lebih serius.”

Dari situlah N menceritakan pengalaman uniknya sebagai manajer di perusahaan Amerika yang wajib menetapkan US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Mirip dengan UKBA, FCPA adalah undang-undang Amerika yang melarang perusahaan Amerika menyuap pejabat pemerintah di luar negeri. 

Beberapa tahun sebelumnya, menurut ceritanya, N hampir saja mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja saat ini. Ia mengambil keputusan itu setelah diminta memimpin tim penjualan dengan target khusus proyek -proyek pemerintah dan BUMN.

Sambil menyerahkan surat pengunduran diri, N mengatakan kepada atasannya, Direktur Pemasaran, “Boss, this is Indonesia. There’s no way you can sell to government entities without paying anything.” 

Atasannya, seorang warga negara India, memintanya duduk dan mengajaknya bicara. Direktur tersebut bercerita bahwa ia pernah berada dalam posisi yang sama sewaktu menjadi manajer penjualan di India. 

Sambil tersenyum sang bos mengatakan, “Kamu tahu India kan, kurang korup apa coba?” Tapi pada saat itu ia bersedia untuk menerima posisi tersebut karena percaya bahwa tidak semua orang bisa dibeli dengan uang. Lalu dengan gaya meyakinkan sang bos menambahkan, “Masa sih, dari seratus pintu yang kamu ketuk semuanya minta suap?”

Rupanya atasan N adalah orang yang sangat persuasif. Setelah mendengarkan paparan sang bos, N memutuskan untuk membatalkan pengunduran dirinya.

Sambil menyeruput kopinya, N mengatakan kepada saya bahwa itu adalah keputusan yang tidak pernah ia sesali. Bukan karena akhirnya berhasil mencapai target penjualan, tetapi karena pengalaman berharga yang didapatnya dari sana.

Ia melanjutkan kisahnya. Ada suatu saat ia memenangkan tender pengadaan perangkat rambu-rambu lalu lintas senilai belasan milyar di Kementerian Perhubungan. Sejak proses tender sampai dengan pekerjaan selesai, tak sepeserpun ia dimintai uang oleh counterpart-nya di Kementerian. 

Karena penasaran, suatu ketika ia menanyakan hal itu ke pimpinan proyek. Jawabannya mengejutkan, “Pak N, saya punya mimpi suatu hari nanti standar keselamatan lalu lintas di Indonesia akan sama dengan di negara-negara maju.

Cuma itu yang saya inginkan. Kalau Bapak menanyakan apa yang bisa Bapak bantu, bantu saja staf secara maksimal untuk memastikan perangkat yang sudah kita pasang ini terpelihara dengan baik.”

Di lain kesempatan lagi, ia memenangkan tender pengadaan material di sebuah bank BUMN. Hal yang sama terjadi. Tak ada “permintaan khusus” dari pejabat bank tersebut kepada pemenang tender.

Suatu hari mereka mengadakan rapat teknis dengan pihak bank di kantor bank tersebut. Ketika waktu makan malam tiba, mereka reses dari rapat untuk makan malam sebentar.

Tak ada undangan untuk fancy dinner atau jamuan. Lucunya, kedua tim tersebut kemudian bertemu secara tidak sengaja di gerobak nasi goreng di belakang kantor bank tersebut. Dan mereka membayar sendiri-sendiri makan malamnya.

Banyak cerita positif lain yang akhirnya membuka mata N – dan mata saya sendiri – bahwa kita punya banyak orang baik yang menempuh jalan sunyi ketika mereka melakukan pekerjaannya dengan penuh integritas. Bukan saja karena dianggap aneh oleh lingkungannya, melainkan juga karena tak seorangpun mengangkat cerita mereka.

Kami terus berbicara sampai larut malam, dan baru berhenti setelah pengelola kantin mengusir kami secara halus.

Sesampainya di kamar, saya tidak bisa berhenti memikirkan obrolan tadi. Selama bertahun-tahun, kita bukan hanya nrimo terhadap pandangan bahwa korupsi adalah budaya bangsa, tetapi juga membesar-besarkannya melalui obrolan dengan teman, famili, sampai sopir taksi.

Saking tidak percaya dirinya, bahkan kemajuan yang kita buat sendiri pun disikapi dengan skeptis. 

Saya ingat pada awal KPK berdiri, begitu banyak para pelaku kejahatan keuangan terkena operasi tangkap tangan. Hal itu membuat sebagian besar orang berpikir bahwa korupsi di zaman reformasi lebih gila daripada zaman orde baru (Orba), karena lebih banyak orang yang ditangkap.

Entah mengapa tidak terpikir oleh mereka bahwa fenomena itu justru disebabkan adanya penegakan hukum yang lebih efektif dibandingkan pada masa Orba.

Skeptisisme memang diperlukan untuk mencegah kita berpuas diri. Sikap ini juga merupakan prinsip dasar ketika melakukan audit/investigasi. Namun, jika konteksnya adalah merintis perubahan, skeptisme bisa membahayakan. 

Dari pengalaman saya membantu klien menerapkan sistem anti-penyuapan, masalah terbesar yang sering muncul adalah skeptisme dari para pemangku kepentingan, bahkan dari manajemen senior sendiri. 

Dalam suatu rapat, seorang CEO perusahaan asing pernah berbisik-bisik kepada saya mengatakan bahwa percuma perusahaan menerapkan sistem anti-penyuapan karena di Indonesia korupsi sudah membudaya. 

Saya membalas, 
“Beware of your own thinking. You’re the tone at the top here, what you believe can be a self-fulfilling prophecy.” 

Kepercayaan bahwa korupsi adalah budaya yang tak tersembuhkan akan menumbuhkan pesimisme, dan pesimisme akan mengakibatkan “self-fulfilling prophecy”, kegagalan yang terjadi karena kita sendiri meyakininya sejak awal. Sebaliknya, menyebarluaskan success story akan menumbuhkan optimisme yang berdampak positif pada lingkungan di sekitar kita. 

Seorang direktur dari salah satu perusahaan klien pernah menghampiri saya ketika kami sedang rehat kopi dalam suatu rapat. Ia bercerita bahwa akhir pekan sebelumnya ia diminta mewakili perusahaan menghadiri acara pernikahan anak Bupati yang membawahi area operasinya.

“Dan untuk pertama kalinya,” katanya, “Saya datang sebagai wakil perusahaan, tetapi tidak menyumbang sepeserpun.” 

Ia menyebutkan bahwa biasanya untuk keluarga kepala daerah, sumbangan perusahaan bisa mencapai belasan juta rupiah. Beberapa orang yang ikut mendengarkan obrolan kami terpana oleh “kenekatan” si bapak tersebut.

Namun, saya merasakan adanya atmosfer positif yang menular di sana. Sesuatu yang selama ini diterima sebagai budaya ternyata bisa ditumbangkan. Saya yakin, kita memiliki banyak sekali cerita tentang integritas dan keberanian yang bisa kita tularkan.

Tidak ada resep instan untuk memberantas korupsi. Di sisi lain, mengumbar skeptisisme jelas bukanlah awal yang baik. Tindakan ini bukan saja akan menghabisi rasa percaya diri kita sebagai bangsa, tetapi juga merupakan dosa besar kepada mereka yang selama ini telah merintis jalan menuju pemerintahan yang bersih.

Martin Luther King Jr. pernah mengatakan, “In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.” 

Mari hargai integritas para pemberani ini, supaya jalan mereka tak terlalu sunyi lagi.

7
0
Ketika Aturan Zonasi PPDB Mulai “Ditabrak”

Ketika Aturan Zonasi PPDB Mulai “Ditabrak”

Suatu pagi, beberapa hari lalu ketika sedang menunggu di bangku kursi peron KRL di salah satu stasiun, tanpa sengaja saya mendengar perbicangan dua orang tua tentang sekolah anaknya pasca pengumuman hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP. Bapak yang satu bertanya kepada bapak sebelahnya,  “Pak, Cia daftar dan keterima di SMP mana?”

Dengan entengnya Bapak yang di sebelahnya menceritakan bahwa puterinya diterima di salah satu SMP negeri yang dianggap favorit. Padahal, sekolah tersebut berjarak lebih dari 4 kilometer dan beda zonasi dengan tempat tinggalnya. Katanya, dia lebih tertarik sekolah negeri tersebut, dan kurang tertarik mendaftar di sekolah negeri yang masih satu kecamatan dan hanya berjarak satu kilometer.

Kemudian, Bapak yang mengawali perbincangan kembali bertanya agak penasaran, “Lho koq bisa?” Lalu dijawab bahwa dia menumpang KK pada salah seorang kerabat yang dekat dengan sekolah pilihannya. “Oalah”, bisik saya sambil mengernyitkan dahi – keheranan alias tidak kepikiran. Dalam bayangan saya timbul pertanyaan, mengapa harus memilih sekolah yang jaraknya lebih jauh dari SMP negeri yang terdekat.

Sekolah Favorit Tetap Jadi Pilihan

Jangan heran jika kita sering mendengar berbagai alasan orang tua dalam memilih SMP atau SMA yang dianggap favorit. Berdasarkan penelitian Puslitjakdikbud Balitbang Kemdikbud tahun 2019 tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Sekolah yang Dianggap Favorit, diperoleh beberapa alasan.

Persentase paling banyak ketertarikan para orang tua terhadap sekolah yang dianggap favorit antara lain karena: lulusannya banyak di terima di PT negeri (1); sekolahnya banyak prestasi yang membanggakan (2); lingkungan   sekolah yang baik – karena lingkungan sehari-hari berpengaruh pada kepribadian dan prestasi anak (3); dan, fasilitas sekolah yang memadai (4).

Selain itu juga ada rasa bangga atau prestise jika anaknya bisa diterima di sekolah yang dianggap favorit.

Padahal, sangat jelas bahwa keberadaan sekolah yang dianggap favorit adalah akreditasi yang disematkan masyarakat pada sekolah bersangkutan. Masyarakat menjadikan favorit atau tidaknya sebuah sekolah sebagai dasar pertimbangan saat memilih sekolah.

Dari obrolan singkat tersebut semakin mempertegas bahwa masih banyak orang tua yang secara administratif “berusaha” mengubah domisilinya dengan melakukan lintas zona, hanya karena ingin masuk sekolah yang dianggap favorit.

Di sisi lain, mereka berusaha mengesampingkan nilai-niai dalam sebuah proses demi mencapai tujuan secara pragmatis. Hal ini sesuai dengan definisi dari Robert S Pierce dan William James, yaitu,

“Sebuah metodologi yang hanya mengacu pada tujuan praktis semata, sehingga menimbulkan kesan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.”

Kecurangan dalam PPDB

Salah satunya seperti merekayasa surat keterangan domisili ataupun kartu keluarga (KK) bodong, dijadikan senjata ampuh beberapa orang tua “menabrak” sistem zonasi yang diterapkan dalam PPBD. Artinya, ada upaya oknum para orangtua yang dengan sengaja menitipkan anaknya dalam kartu keluarga (KK) kerabat yang beralamat dekat dengan sekolah negeri atau yang dianggap favorit.

Banyaknya temuan KK bodong –surat keterangan domisili yang tidak valid, atau istilahnya menumpang KK pada saudara atau kerabat, biasanya sering terjadi pada saat PPDB di tahun ajaran baru pada sekolah negeri yang dianggap favorit.

Kalau sudah begini, bukan sedikit orang tua yang terkena imbasnya. Bahkan, kita sering mendengar keluhan keheranan orang tua peserta didik baru yang tidak bisa diterima di salah satu sekolah negeri, padahal rumahnya jarak rumahnya dengan sekolah tidak terlalu jauh.

Usaha curang yang dilakukan oknum para orang tua ini jelas merugikan bagi warga atau peserta didik lain, yang asli merupakan warga setempat di satu kawasan dengan sekolah dimaksud. Peserta didik tersebut bisa jadi seharusnya diterima, namun pupus harapannya. Sesederhana karena ulah oknum orang tua yang memaksakan kehendak di sekolah pilihan yang notabene di luar zonasi dari tempat tinggalnya.

Pemerataan Kualitas Pendidikan

Sistem zonasi yang diterapkan pemerintah sebenarnya sudah cukup baik, karena tujuan zonasi dalam PPDB adalah untuk mempercepat pelaksanaan pemerataan kualitas pendidikan dan memfokuskan sistem zonasi di daerah yang belum memiliki sekolah berkualitas.

Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sistem ini awal mulanya diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan tujuannya agar tidak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan nonfavorit.

Kebijakan ini juga bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak sekolah dengan tempat tinggal anak. Dengan begitu, peserta didik tidak perlu memikirkan biaya transportasi. Sistem zonasi juga bertujuan untuk mengubah stereotip ‘sekolah unggulan’ dan juga menghilangkan diskriminasi dalam dunia pendidikan.

Tidak hanya untuk PPDB, sistem zonasi juga dapat dipakai oleh pemerintah untuk redistribusi dan pemerataan tenaga pendidik atau guru. Apabila dilihat ada kekurangan, maka guru juga akan dirotasi antarzona atau wilayah. Cara inilah yang diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Sistem ini juga diharapkan mampu menghapuskan diskriminasi dan hak eksklusif, serta upaya perubahan cara pandang masyarakat mengenai sekolah ‘unggulan’. Sebab, selama ini sekolah ‘unggulan’ kerap identik dan eksklusif dengan siswa pintar dan berekonomi menengah ke atas.

Kalau memang kebelet ingin masuk sekolah pilihan, sebenarnya ada beberapa jalur yang bisa ditempuh dalam PPDB. Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB tahun 2020, disebutkan beberapa bagian yang penting dari Permendikbud ini. Yaitu, bahwa PPDB tahun 2020 dibagi menjadi 4 jalur penerimaan: zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi.

Ke empat jalur PPDB tersebut adalah;

1) Jalur zonasi kuotanya turun menjadi minimum 50 persen, dari sebelumnya 90 persen pada tahun 2019;

2) Jalur prestasi dapat mengisi hingga 30 persen daya tampung (sebelumnya hanya 15 persen);

3) Jalur afirmasi kurang lebih sama dengan jalur siswa kurang mampu dan inklusi; dan

4)  Nilai UN (nilai rata-rata rapor) kini dapat dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam penerimaan lewat jalur prestasi.

Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap persentase masing-masing jalur.

Epilog

Praktik ketidakjujuran dalam PPDB ini tidak hanya bermodus rekayasa KK atau surat domisili. Dugaan ketidakjujuran lain bisa juga dilakukan terkait dalam pengisian nilai rapor, hingga sertifikat kejuaraan olahraga.

Secara khusus, dalam mengantisipasi adanya KK bodong atau surat keterangan domisili, dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dan pihak kelurahan harus bertindak tegas. Jika perlu, sebaiknya dibentuk tim investigasi sekolah yang harus melakukan validasi dan verifikasi data faktual, yang melibatkan pihak kelurahan dan instansi terkait –seperti  dinas Dikpora, dinas Dikbud, dan dinas Dukcapil.

Sekolah juga perlu melacak kebenaran data jika ditemukan kejanggalan dari KK bodong atau surat keterangan domisili tersebut. Jika memang dicurigai ada kesalahan, pihak keluarga boleh melakukan sanggahan. Pemerintah daerah atau dinas pendidikan setempat juga harus lebih memperketat kembali aturan dan regulasi PPDB agar kasus ini tidak selalu terulang seperti halnya kasus serupa.

4
2
error: