Denmark, Sebuah Negeri Mimpi Yang Nyata

Denmark, Sebuah Negeri Mimpi Yang Nyata

Para peneliti bidang sosial banyak mengatakan bahwa saat ini muncul istilah baru dalam ilmu tata kelola pemerintahan, yaitu ‘Getting to Denmark’, yang secara tekstual memiliki makna ‘Sampai seperti Denmark’.

Istilah ini berkembang menjadi sebuah metafora untuk menggambarkan bagaimana mengubah sebuah negara berkembang menjadi seperti Denmark dan negara-negara di Skandinavia yang lain.

Bahkan, Francis Fukuyama, seorang ilmuwan politik asal Amerika Serikat, berpendapat bahwa Denmark merupakan sebuah mitos bagi negara-negara berkembang.

Denmark memiliki iklim politik dan ekonomi yang baik, stabil, demokratis, damai, dan makmur dengan angka korupsi yang sangat minim. Bahkan, istilah ‘Getting to Denmark’ digunakan sebagai penggambaran bagaimana mengatasi permasalahan korupsi secara efektif.

Tata Pemerintahan Denmark

Berlebihankah pelabelan Denmark seperti di atas? Secara statistik, peringkat Denmark dalam indeks persepsi korupsi (IPK) dan indeks tata kelola dunia ternyata mendukung sebutan tersebut.

Denmark, sebuah negara yang terletak di wilayah utara benua Eropa atau dikenal dengan kawasan Skandinavia, memiliki luas wilayah 43.094 km² dengan jumlah populasi sekitar 5,8 juta penduduk. Negara yang beribukota Kopenhagen itu merupakan sebuah negara yang berbentuk monarkhi konstitusional.

Namun demikian, secara day-to-day level, pemerintahan di negara itu dijalankan sama seperti negara-negara di Eropa lainnya yaitu dengan demokrasi parlemen. Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen (folketing) yang terdiri dari 179 anggota terpilih.

Kekuasaan eksekutif berada di tangan ratu sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dibantu menteri-menterinya. Kabinet yang terbentuk, yang terdiri dari menteri-menteri tersebut, harus di dukung oleh mayoritas partai.

Secara struktur, pemerintahan Denmark terdiri dari tiga lapisan, yaitu state (pemerintah pusat), county (pemerintah setingkat provinsi), dan local authority (pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota).

Local authority justru merupakan bagian paling esensial dalam demokrasi di Denmark.  Reformasi pada level ini dilakukan pada tahun 1970 di mana jumlah local authorities dikurangi dari 1300 menjadi 275, mengikuti pengurangan jumlah county dari 25 menjadi 14.

Prinsip dari reformasi ini adalah segala permasalahan yang ada harus dapat diselesaikan sedekat mungkin dengan masyarakat, yang sebelumnya memiliki dukungan administrasi dan ekonomi yang kuat di masing-masing local authorities.

Kebijakan Anti Korupsi yang Membumi

Denmark, bersama negara-negara Skandinavia lainnya, merupakan langganan negara yang menguasai lima besar peringkat teratas IPK, yang artinya negara yang bersih dari korupsi, atau negara dengan tingkat keterjadian korupsi paling kecil, bahkan hampir mendekati nol.

Denmark selalu menguasai papan atas peringkat IPK dari tahun ke tahun. Bahkan, pada tahun 1999 Denmark mendapatkan nilai sempurna, yakni 100.Sebuah nilai yang hanya pernah didapatkan Finlandia satu tahun kemudian.

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama satu dekade terakhir, Denmark hanya tiga kali gagal menduduki peringkat pertama. Selebihnya, Denmark selalu menduduki singgasana peringkat IPK. Bahkan, Denmark selalu mendapatkan nilai 90 atau lebih, sebuah indikator yang sahih menggambarkan konsistensi yang dimiliki negara yang terletak di utara Jerman tersebut.

Indikator lain yang mendukung keberhasilan Denmark melawan korupsi adalah data The Worldwide Governance Indicators (WGI), yaitu suatu data penelitian yang merangkum pandangan-pandangan tentang kualitas tata kelola yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan dan masyarakat.

Nilai dari WGI berada di antara -2,5 (sangat tidak efektif) dan +2,5 (sangat efektif) dengan 0 sebagai nilai tengahnya. WGI tersusun dari enam dimensi yang salah satunya menggambarkan secara langsung bagaimana tata kelola suatu negara dalam mengendalikan korupsi yaitu dimensi Control of Corruption.

Selama kurun waktu empat tahun terakhir, meskipun dengan nilai yang fluktuatif, Denmark secara konsisten juga dinilai sangat efektif dalam mengendalikan korupsi di negaranya. Dua indikator di atas semakin memperkuat klaim yang menyatakan bahwa Denmark merupakan negara yang sangat layak dijadikan contoh bagi negara-negara lain, khususnya negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam upaya membangun pondasi anti korupsi yang kuat di pemerintahan, Ministry of Justice Denmark menyusun sebuah pedoman anti korupsi yang memberikan porsi lebih pada pemahaman, bahkan disertai dengan contoh kasusnya.

Negara yang memiliki ratusan pulau dan curah hujan yang sangat tinggi ini tidak memiliki peraturan perundangan yang khusus mengatur tentang korupsi. The Danish Criminal Code (Straffeloven) merupakan sebuah peraturan yang mengatur tentang tindakan kriminal, di dalamnya tidak mengenal istilah korupsi.

Penyuapan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan, penggelapan, yang biasanya termasuk dalam kategori korupsi, diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal.

Dalam Criminal Code tersebut, siapapun yang membacanya akan dapat langsung memahami setiap tindakan kriminal yang diatur dalam peraturan tersebut karena selain definisi juga dilengkapi dengan contoh kasusnya.

Criminal Code menjelaskan secara detail tentang segala bentuk penyuapan, seperti penyuapan aktif, penyuapan pasif, usaha penyuapan, keterlibatan melakukan penyuapan, dan penyuapan terorganisasi.

Masing-masing bentuk penyuapan tersebut dibahas di bagian yang berbeda dan dilengkapi dengan penjelasan lebih lanjutnya sehingga memudahkan penggunanya memahami peraturan tersebut.

Merujuk pada Criminal Code tersebut, biasanya masing-masing kementerian menyusun kebijakan anti korupsi untuk organisasi masing-masing, yang semakin spesifik disesuaikan dengan core business masing-masing. Upaya tersebut dilakukan dalam semangat menjaga zero tolerance terhadap korupsi di pemerintahan.

Open Government Data

Mengenai prinsip transparansi, Denmark memiliki tradisi panjang terkait pemberian hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi pemerintah. Pemberian hak tersebut dimulai pada tahun 1866.

Denmark memberikan hak akses terbatas atas informasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam administrasi pemerintahan. Menyusul tiga negara yang telah lebih dulu meregulasikan keterbukaan informasi kepada publik, yakni Swedia (1766), Finlandia (1951), dan Amerika Serikat (1966).

Bersama dengan Norwegia, pada tahun 1970, Public Records Act diterbitkan oleh Pemerintah Denmark. Peraturan ini memberi hak bagi setiap orang untuk dapat mengakses informasi pemerintah.

Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk memberikan: (1) Hak atas informasi dan hak untuk berekspresi; (2) Partisipasi warga dalam demokrasi; (3) Kontrol publik terhadap administrasi publik; (4) Penyebaran informasi oleh media, dan kepercayaan pada administrasi publik.

Dengan kata lain, hak atas informasi merupakan komponen penting dari demokrasi yang terbuka dan tercerahkan dengan menghargai partisipasi dari warga secara aktif. Sebagai bentuk implementasi dari regulasi tersebut, Pemerintah Denmark menciptakan sebuah portal sebagai pusat keterbukaan data yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakatnya, yakni www.digitaliser.dk.

Skema keterbukaan juga diterapkan dalam bentuk transparansi anggota parlemen dan pejabat publik dalam hal pendapatan dan pengeluaran masing-masing secara detail, tanpa ada pengecualian.

Tata Kelola Pemerintahan yang Kokoh

Sistem pemerintahan yang menonjolkan integritas sangat kental terasa sebagai pondasi utama Denmark dalam melawan korupsi, bukan menonjolkan penggunaan peraturan perundangan.

Sistem peradilan Denmark dikenal sebagai sistem peradilan yang paling efisien dan adil dalam menangani berbagai kasus. Tidak pernah tercatat sistem peradilan di negara tersebut condong terhadap salah satu pihak, seluruhnya diperlakukan sama dalam proses peradilan.

Lalu, kepolisian di Denmark mendapatkan kepercayaan yang sangat tinggi dari publik dalam menjalankan tugasnya. Untuk memastikan bahwa kepercayaan tersebut terus terjaga, pemerintah memiliki mekanisme yang efektif untuk menginvestigasi dan menghukum oknum kepolisian yang melakukan penyelewengan.

Lembaga pengawasan lainnya, The Parliamentary Ombudsman dibentuk pada tahun 1955, telah terbukti efektif dalam menyaring aspirasi dan komplain yang diajukan oleh masyarakat.

Lembaga itu juga memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi atas inisiatif mereka sendiri. Sebagai pelaksana pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, unit pelayanan publik terbukti efektif menjalankan tugasnya secara bersih karena didukung oleh prosedur, peraturan, dan sistem akuntansi yang ringkas dan transparan.

Bahkan, unit pelayanan publik di Denmark dikenal sangat bersahabat bagi sektor bisnis karena mampu menciptakan lingkungan bisnis yang sangat kondusif. Terkait hal tersebut, Bank Dunia memberikan Denmark sebuah gelar sebagai negara di Benua Eropa yang paling memberi kemudahan dalam melakukan bisnis.

Tantangan di Masa Depan

Berbicara tentang pemberantasan korupsi, tidak ada yang meragukan Denmark sebagai contoh terbaik, diukur dari konsistensinya yang luar biasa sebagai negara yang paling bersih dari korupsi. Namun, beberapa pihak menganggap bahwa Denmark tidak sebersih itu. Pertama, Greenland, sebuah pulau terbesar di dunia yang berada di bawah kedaulatan Kopenhagen apabila diukur dari nilai dimensi Control of Corruption dalam Worldwide Governance Indicators (WGI), tidak secemerlang prestasi negara induknya, yakni berada dikisaran +1.19.

Hal itu berarti, prestasi gemilang Denmark tidak akan sebagus saat ini jika Greenland dimasukkan dalam penilaian sebagai bagian dari Pemerintah Denmark.

Kedua, meskipun Denmark sangat terbuka terhadap masyarakatnya, tetapi hal tersebut tidak berlaku kepada masyarakat internasional.

Tidak banyak referensi tentang Denmark yang menggunakan bahasa Inggris, sehingga sulit bagi masyarakat internasional untuk mempelajari lebih dalam tentang bagaimana tata kelola pemerintahan Denmark dijalankan, termasuk sulitnya mencari referensi yang komprehensif tentang bagaimana Denmark melakukan perlawanan terhadap korupsi.

Epilog

Perisai Denmark membentengi negaranya dari korupsi adalah  kebijakan antikorupsi yang membumi, open government data, dan tata kelola pemerintahan yang kokoh, merupakan kombinasi yang menciptakan lingkungan antikorupsi di Denmark.

Peran ketiganya memiliki porsi yang sama. Pelaksanaan pelayanan pemerintah kepada masyarakat harus dilakukan secara ringkas dan transparan untuk menghindari adanya birokrasi yang berbelit-belit. Melalui sistem tersebut, celah-celah korupsi seperti penyuapan ataupun penyelewengan wewenang akan tertutup.Lalu, kebijakan antikorupsi yang membumi memberikan bekal bagi seluruh pihak untuk memahami praktik-praktik yang dikategorikan sebagai korupsi.

Birokrasi yang transparan dikombinasikan dengan pengawasan oleh publik melalui kemudahan akses informasi yang dilandasi oleh budaya antikorupsi yang kuat melalui pemahaman yang tegas tentang apa itu korupsi.

Terakhir, keterbukaan informasi yang diberikan seluas-luasnya kepada publik memfasilitasi publik untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan utama Denmark dalam melakukan perlawanan terhadap korupsi adalah keberhasilan negara tersebut dalam menciptakan lingkungan antikorupsi yang sangat kokoh.***

 

Referensi

Jensen, Mette, Frisk,. (2014). Getting to Denmark – The process of state building, establishing rule of law and fighting corruption in Denmark 1660 – 1900. Working Paper Series (06).

Johnston, Michael. 2013. The Great Danes: Successes and Subtleties of Corruption Control in Denmark. pada Quah, Jon., S., T. Different Paths to Curbing Corruption: Lessons from Denmark, Finland, Hong Kong, New Zealand and Singapore. Research in Public Policy Analysis and Management.

 

 

Membantah Anggapan Lama tentang Pegawai Negeri Sipil

Membantah Anggapan Lama tentang Pegawai Negeri Sipil

“Dek, bayar berapa untuk bisa masuk PNS (Pegawai Negeri Sipil)?” tanya seorang ibu kepada saya di sebuah kubikel Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Hati saya langsung cenat-cenut. Saya tidak mengenal ibu itu. Kebetulan saja ia sedang meminta bantuan saya untuk mengoperasikan mesin ATM, dan tampaknya ia tahu saya bekerja sebagai PNS di salah satu instansi pemerintah.

Meski merasa dongkol, saya tetap tersenyum mahfum. Mau apa lagi, berita tentang PNS yang harus membayar sejumlah uang  agar bisa diterima sudah terdengar sejak zaman dulu.

“Saya tidak membayar, Bu,” kata saya. Dalam hati saya bersyukur karena bisa membuktikan bahwa anggapan itu keliru. Saya memang berhasil diterima menjadi PNS pada tahun 2012 tanpa membayar uang sepeser pun, tanpa koneksi dari siapa pun.

Namun, anggapan bahwa proses rekrutmen PNS menggunakan ‘pelicin’ rupanya masih melekat di benak masyarakat. Pantas saja jika masih banyak orang kena tipu dan rela membayar uang puluhan juta demi bisa lolos tes CPNS.

Karena pengalaman yang tidak mengenakkan tadi, akhirnya saya menuangkannya dalam bentuk tulisan. Tulisan ini semacam testimoni untuk membantah, syukur-syukur mampu mengubah paradigma lama tentang PNS yang kini telah berubah sebutan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menjadi PNS Biar Kaya Raya

Banyak orang bilang menjadi PNS akan memiliki masa depan cerah. Kepastian menerima gaji dan mendapat jaminan hidup di hari tua adalah dua hal yang sangat didambakan bagi kebanyakan orang. Meski terdengar klasik, kedua hal itu ada benarnya. Oya, tak jarang, kriteria yang ditetapkan oleh orang tua untuk mendapatkan menantu pun salah satunya adalah si calon berprofesi sebagai PNS.

Di sisi lain, kini bekerja menjadi karyawan bukan PNS atau di sektor swasta sebenarnya justru lebih berpotensi menjamin kehidupan masa muda sekaligus masa tua. Namun, orang tua yang memiliki anak yang sedang mencari pekerjaan, masih saja banyak yang berharap anaknya diterima sebagai PNS dengan alasan jaminan gaji dan hari tua.

Lalu bagaimana dengan si anak sendiri setelah menjadi PNS? Sepertinya sejarah mencatat, banyak orang yang salah sangka terhadap harapan orang tuanya dulu saat menginginkan anaknya menjadi PNS.

Harapan kenyamanan dan hidupnya terjamin, diterjemahkan oleh si anak, setelah menjadi PNS menjadi orang yang hidup dengan materi berkecukupan dan cenderung kaya-raya. Kebetulan juga, kesempatan tersebut seringkali menganga terbuka meskipun dengan menghalalkan segala cara.

Saya pernah mendengar secara langsung, tetangga saya mengatakan, “Pantaslah dia kaya-raya karena bekerja sebagai PNS, di keuangan lagi”.

Hmm, tetapi sesungguhnya,  bekerja sebagai PNS bisa membuat kaya-raya itu anggapan yang keliru alias tidak ada benarnya.

Mari kita hitung. Bagaimana mungkin PNS yang menerima gaji dan tunjangan sebesar lima sampai sepuluh juta sekian bisa membuat dirinya cepat kaya? Gaji dan tunjangan sebesar itu adalah ukuran penghasilan seorang PNS yang rata-rata sudah bekerja selama 5 sampai 10 tahun. Andai kata ukuran kekayaan dilihat dari seberapa banyak tas Hermes yang dikoleksi, maka PNS jelas tidak termasuk hitungan.

Jika berbicara gaji dan tunjangan, penghasilan PNS hanya cukup untuk memenuhi biaya hidup keluarganya. Itu pun dengan kualitas di kisaran menengah cenderung ke bawah. Beberapa PNS mampu membeli mobil atau pun rumah juga tidak bisa lepas dari bantuan Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang laku keras di kalangan perbankan.

Jika kemampuan membelinya digunakan untuk membeli barang yang kualitasnya di atas kelas menengah, perlu kita berikut tetangga-tetangga kita mempertanyakan sumber penghasilannya.

Biasanya orang akan menjadi maklum jika dia memang anak orang kaya. Sejak lahir ‘brojot’ sudah kaya. Kita juga sering menjadi maklum jika PNS tersebut memiliki keahlian  lain yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sampingan, berdagang misalnya. Meskipun demikian, saya kadang bertanya, kalau sudah bisa berdagang dan berhasil, ngapain juga masih menjadi PNS?

Jadi sekali lagi, PNS tidak bisa kaya, PNS ‘tidak boleh’ kaya! Kalau ingin kaya jangan menjadi PNS, tetapi jadilah pengusaha.

PNS adalah Pegawai Negeri Santai

Apa yang Anda pikirkan tentang profesi PNS? Mereka datang siang, duduk ngerumpi, baca koran, lalu pulang sebelum waktunya? Sementara itu gaji mereka tetap mengalir meskipun mereka tidak berkinerja?

Mungkin masih ada satu-dua PNS yang berkelakuan seperti itu. Namun, jangan buru-buru menyalahkan mereka juga. Jika melihat sejarahnya, PNS memang mengalami booming secara kuantitas sejak era orde baru. Pada awal orde baru PNS hanya berjumlah sekitar 400 ribu, lalu mendadak menjadi 2 juta di tahun 1980, dan meningkat tajam menjadi 4 juta-an di tahun 1993. Kenapa bisa demikian? Lonjakan jumlah PNS ini tidak lepas dari kepentingan untuk memperkuat posisi politik penguasa pada waktu itu.

Akibatnya, banyak PNS waktu itu tidak mendapatkan bagian tugas dan harus puas membaca koran dan main catur. Saat itu kondisi semacam itu tidak menjadi masalah karena kebijakan dan implementasinya sudah dirancang sedemikian rupa untuk berhasil.

Namun, akibat kesalahan booming PNS di masa lalu sepertinya masih terbawa hingga sekarang. Masih ada saja PNS yang terkesan santai karena selain sikap yang sudah terlanjur membudaya, juga karena memang tidak mendapatkan tugas akibat kuantitasnya tidak seimbang dengan kapasitas pekerjaan. Atau, kalaupun pekerjaan banyak, hanya beberapa gelintir PNS saja yang sanggup mengerjakan, barangkali karena banyak dari mereka yang tidak kompeten.

Kini, menurut saya, anggapan bahwa PNS bekerjanya santai sebenarnya sudah jauh dari kenyataan. Bahkan, banyak PNS yang memiliki moto ‘pantang pulang sebelum petang’, akibat banyaknya beban pekerjaan yang harus diselesaikan.

Belum lagi PNS yang harus rela meninggalkan keluarganya selama berhari- hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan demi menyelesaikan tugas negara. Mereka terpaksa menjalankan long distance marriage serta rela menahan rindu sekian purnama untuk bertemu keluarga. Karena pertimbangan satu dan lain hal, mereka tidak mengikutsertakan keluarga ke lokasi penugasan.

Karena semangat bekerja itu pilihan, bisa jadi mereka yang terlihat tidak punya tugas adalah pegawai yang kurang bersemangat dan kurang kompeten. Mereka barangkali adalah korban dari rentetan kesalahan pengelolaan PNS di masa lalu. Mereka terpaksa “diparkir” tidak mendapat tugas oleh atasan.

Lalu kalau menjadi rajin dan semangat bekerja bukanlah pilihan, apakah Anda masih akan memberi makan keluarga dengan gaji buta selamanya?

PNS kerjanya santai? Gile lu, Ndro!

Menjadi PNS Harus Menyetor Uang

Logikanya begini saja, mencari kerja itu untuk dibayar, lah kok sampean malah mau mbayar demi dapat kerjaan? Percayalah, saya dan teman-teman seangkatan adalah saksi lolos tes CPNS tanpa melakukan suap sepeser pun.

Jika proses rekrutmen sarat akan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hal ini tentu tidak baik bagi penyelenggaraan organisasi pemerintahan.  Karena PNS yang diangkat melalui jalur KKN kemungkinan tidak kompeten untuk mengemban amanah sebagai abdi negara. Akibatnya, kualitas pelayanan publik yang akan dikorbankan.

Saya pikir negara ini sudah banyak berbenah. Apalagi sejak tahun 2013 seleksi masuk Calon PNS (CPNS) telah menggunakan sistem Computer Assisted Test atau biasa juga disebut Cepat, Akuntabel, Transparan (CAT). Dengan menggunakan CAT, hasil ujian dapat diketahui setelah ujian selesai dan nilai seluruh peserta ditampilkan secara live sehingga perolehan passing grade dapat dipantau oleh semua peserta.

Tidak ada lagi yang namanya sogok-sogokan. Kalaupun ada, itu adalah ulah oknum yang memang tidak takut terkena Operasi Tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Pemerintah saat ini pun sedang serius mewujudkan birokrasi kelas dunia, yaitu pemerintah yang memanfaatkan data secara optimal dengan menggunakan teknologi informasi, serta memiliki SDM yang kompeten.  Salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita itu adalah dengan melakukan perekrutan yang transparan.

Jadi, masih mau menyetor uang untuk menjadi PNS? Mending kasih saya aja!

Epilog

Apakah setelah membaca artikel ini prasangka buruk tentang PNS masih tetap ada pada diri Anda? Jika ya, saya sarankan Anda, terutama bagi yang bukan PNS, untuk mengikuti tes CPNS. Jika Anda sudah diterima, silakan laksanakan tugas negara dan rasakan sendiri sensasinya. Jika Anda adalah seorang PNS, mungkin lebih baik mencari keahlian lainnya dan silakan berkarya di tempat lain agar lebih bermanfaat.

Seperti kata pepatah, yang sedikit saya modifikasi, “If you never put yourself in PNS’s shoes, don’t judge!”

 

 

 

Refleksi 20 Tahun Reformasi:  Pemberantasan Korupsi Melalui Pembangunan Manusia dan Budaya

Refleksi 20 Tahun Reformasi: Pemberantasan Korupsi Melalui Pembangunan Manusia dan Budaya

Prolog

Awal tahun 2018 ini, rapor birokrasi kita tampaknya masih berwarna merah. KPK menggelandang tak kurang empat kepala daerah karena dugaan suap. Mulai dari Gubernur Jambi, Bupati Jombang, Bupati Kebumen, dan terakhir Bupati Subang. Pada detik ini juga KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian pada tingkat pusat maupun daerah sepertinya juga sedang memproses ratusan dugaan tindak pidana korupsi lainnya.

Sebuah potret buram korupsi di birokrasi kita yang terus saja muncul dari hari ke hari. Hal ini tentu membuat kita bertanya-tanya, apa memang korupsi takkan pernah sirna di negeri ini? Tahun ini, hampir genap 20 tahun sejak reformasi bergulir. Faktanya, ruh reformasi berupa pembenahan pemerintahan dan pemberantasan korupsi tak kunjung membaik.

Pasca reformasi banyak undang-undang baru dibuat, demokrasi dimulai, perbaikan pemerintahan baik dari sisi tata kelola dan pengendalian intern terus dibangun, dan reformasi birokrasi dikoarkan. Perbaikan demi perbaikan agar proses bisnis pemerintah semakin bersih terus digarap di berbagai segi dan lini. Sembilan belas tahun sudah semua perbaikan itu diupayakan, tetapi sampai hari ini korupsi masih menjadi bopeng pada wajah pemerintahan kita.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kita tak banyak bergeser dari 1,9 pada tahun 2000 (peringkat 88 dari 91 negara) menjadi 3,7 pada tahun 2017 (peringkat 96 dari 180 negara). Tentu kita semua berharap peningkatan yang lebih lagi.

Apa yang salah sebenarnya dengan negara ini?

Pemberantasan Korupsi adalah Soal Mengubah Manusia dan Budaya.

Beberapa waktu lalu Kanti Pertiwi menulis artikel menarik berjudul “Mengkritisi Logika Anti-Korupsi Global dan Konsekuensinya bagi Indonesia”. Tulisan tersebut menyuguhkan alternatif pemikiran yang cukup menantang nalar. Beliau mengulas bahwa permasalahan korupsi sebenarnya tidak hanya melulu soal tata kelola, pengendalian intern, dan segala tetek bengek lain yang terkait dengan organisasi.

Menurut Kanti, persoalan korupsi tidak berhenti pada urusan struktur dan proses, tetapi menyangkut kultur dan mindset para manusia yang terlibat di dalamnya. Beliau menggarisbawahi perlunya mendefinisikan  ulang apa itu korupsi, dari sudut pandang budaya dan kebiasaan masyarakat.

Dalam beberapa hal, saya sependapat dengan pemikiran Kanti. Suka tidak suka, diakui atau tidak, kita sebenarnya masih belum sepenuhnya sepakat dengan apa sesungguhnya definisi korupsi. Meski dari sisi peraturan perundang-undangan korupsi telah didefinisikan secara tegas dan jelas, tetapi persepsi masing-masing diri kita masih berbeda-beda.

Masing-masing individu memiliki definisi, toleransi, dan pembenaran sendiri tentang ‘apa itu korupsi’? Masih banyak kita temui ungkapan semisal ‘uang lelah, tanda terima kasih, uang mahar, upeti,’ dan frasa-frasa lain di masyarakat yang menggambarkan berbagai praktik yang masih dapat diperdebatkan apakah itu perbuatan korupsi atau bukan.

Dalam jagat persilatan auditor, terdapat suatu teori bahwa pengendalian sebaik apapun dan sesempurna apapun tidak akan berguna melawan kolusi atau kongkalikong. Pemisahan fungsi sudah dilakukan, tetapi hal itu tak akan bisa berjalan efektif apabila ada kolusi di antara manusia sebagai para pelakunya.

Semisal dalam pengadaan barang dan jasa, fungsi antara Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan (PPHP) secara ketentuan terpisah. Namun, seringkali pada perkara korupsi yang terjadi ketiga pihak yang seharusnya independen satu sama lain justru bersekongkol.

Skandal korupsi raksasa semisal Hambalang dan E-KTP baru-baru ini juga menyimpan cerita kolusi tingkat tinggi di dalamnya. Kolusi adalah pendekar terkuat yang mampu menembus segala kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dirancang.

Jika dikaitkan dengan unsur sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), faktor manusia masuk dalam kategori lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ibarat fondasi sebuah bangunan. Di atas fondasi tersebut segala struktur bangunan pengendalian didirikan. Pengendalian sebaik apapun ujung-ujungnya akan melempem bila dijalankan oleh orang-orang yang korup.

Teori Fraud Triangle (Cressey, 1953) yang kemudian berkembang menjadi Diamond Fraud Triangle (Wolfe dan Hermanson, 2004), menjelaskan bahwa penyebab fraud ada empat macam yaitu pressure/incentive (tekanan, niat jahat), rasionalisasi (pembenaran), capability (kemampuan), dan opportunity (kesempatan; pengendalian yang buruk). Dari empat sisi tersebut tekanan (pressure/incentive), rasionalisasi, dan kemampuan (capability) bersumber pada manusia itu sendiri, sedangkan kesempatan bersumber dari organisasi.

Perbaikan pengendalian internal dan tata kelola hanya akan mengurangi risiko korupsi, tetapi tidak menjamin korupsi tidak terjadi. Perbaikan pengendalian internal sebaik apapun tidak akan berdampak besar tanpa disertai dengan perbaikan ‘isi otak’ manusia itu sendiri.

Niat untuk korupsi dapat muncul dari dalam diri sendiri maupun dari luar semisal tekanan ekonomi. Meski faktanya, para pelaku korupsi kebanyakan justru berasal dari kalangan yang telah mapan secara finansial. Hal ini menunjukkan faktor keserakahan (greed) lebih mendominasi niat untuk melakukan korupsi ketimbang tekanan ekonomi.

Di sisi lain, apa yang dijelaskan Kanti  dengan ‘korupsi memiliki makna positif’ sebenarnya dari sudut pandang Fraud Triangle adalah rasionalisasi atau pembenaran. Tiap individu dengan ‘konteks sosial’ masing-masing memiliki pembenaran atau rasionalisasi masing-masing.  Maka itu pembenahan mindset manusia untuk meminimalkan niat korupsi (pressure/incentive) dan rasionalisasi sama pentingnya dengan pembenahan pengendalian intern untuk memperkecil kesempatan (opportunity) melakukan korupsi.

Sampai di sini tentu akan terlintas beberapa pertanyaan besar. Bagaimana mengubah manusia? Bagaimana mengubah mindset yang kadung korup? Bagaimana mengubah kultur yang cenderung permisif terhadap korupsi? Bagaimana mengubah rasionalisasi yang sudah sejak lama tertanam dalam pikiran?

Pertanyaan-pertanyaan serupa seringkali membawa kita pada sebuah jalan buntu. Menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu seolah kita terbentur dengan sebuah tembok tinggi yang tak tertembus. “Susah, itu tidak mungkin, mustahil” kata-kata semacam itu seringkali kita ucapkan sambil menghela napas panjang. Mengubah pemikiran dan budaya terlihat mustahil hingga kita tak perlu repot-repot memikirkannya.

Di situlah sebenarnya kesalahan kita selama ini. Kita sibuk melakukan pembenahan organisasi, tetapi abai melakukan pembenahan manusia. Salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi adalah SDM. Tujuanya adalah untuk mengubah mindset dan budaya birokrasi. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga telah mengoarkan ‘Revolusi Mental’.

Pertanyaannya kemudian, sudah sejauh mana reformasi birokrasi dan revolusi mental itu telah berjalan? Apakah keduanya benar-benar digarap secara sungguh-sungguh? Apakah mindset dan budaya birokrasi sudah benar-benar berubah? Atau malah sebenarnya tidak berdampak sama sekali? Doing bussiness as usual?

Pertanyaan-pertanyaan di atas seharusnya kita jawab secara serius. Perkembangan revolusi mental harus benar-benar diukur menggunakan indikator-indikator yang relevan dan metode yang valid. Mengukur perubahan pola pikir memang tidak mudah, tetapi bukan berarti hal itu tidak dapat dilakukan.

Epilog

Pemerintah perlu mengadakan survei atau penelitian berskala nasional untuk mengetahui apakah mindset dan kultur masyarakat, khususnya para birokrat sudah berubah atau sebenarnya tak jauh beda dengan semasa Rezim Orba. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan peneliti-peneliti sosial dan para akademisi yang memiliki kompetensi dan kredibilitas tentang bagaimana mengukur perubahan pemikiran.

Tanpa perubahan yang fundamental pada tataran mindset individu dan kultur masyarakat, pembenahan tata kelola dan pengendalian intern sebaik apapun tidak akan berdampak signifikan. Potret birokrasi kita akan tetap dipenuhi gambar hilir mudik para pejabat digiring aparat ke jeruji besi dan pemberantasan korupsi akan tetap menjadi pekerjaan rumah yang tak pernah usai.***

 

 

Selamat Datang Abangda, Novel Baswedan

Selamat Datang Abangda, Novel Baswedan

Assalamualaikum Abangda Novel Baswedan…

Selamat datang kembali ke tanah air.

Sekitar sepuluh bulan lalu, beberapa hari setelah Abangda disiram air keras, aku juga menulis surat  melalui birokreasi.com. Sebenarnya surat itu tidaklah penting, Abangda. Hanya goresan singkat sebagai dukungan dan doa untuk Abangda dan rekan-rekan Abangda di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Walaupun surat itu tidak direspon, aku tidak akan kapok menulis kembali untuk Abangda. Cinta saya pada Abangda dan KPK ini tulus tak menuntut balas, tak serupa cinta kekasih gelap yang berharap sama rasa atau disawer uang ratusan juta.

Abangda apa kabar? Ingin sekali rasanya aku bertemu Abangda dan tertularkan semangatmu yang selalu menggelora. Melalui berbagai media massa, kulihat Abangda masih tampak gagah. Jaket dan topi hitam yang Abangda kenakan terlihat begitu serasi. Jaket dan topi itu seolah menjadi pertanda bahwa Abangda siap kembali terjun ke medan laga.

Perang melawan korupsi memang belum berakhir, Abangda. Warna putih pada bola mata Abangda sama sekali tak menunjukkan kelemahan. Sebaliknya, warna putih itu memancarkan keberanian dan kesucian tekad Abangda—juga tekad kami semua—untuk bangkit melawan korupsi. Mata Abangda ibarat Sharingan milik Sasuke Uchiha, sebuah mata surgawi yang mampu melihat kebenaran dari seluruh ciptaan tanpa penghalang, yang mampu mengalahkan Madara. Madara itu jahat Abangda, ia ingin merusak dunia, sama seperti korupsi.

Selama sepuluh bulan terakhir ini, tentu banyak hal yang terjadi. Aku yakin Abangda juga mengamati perkembangan di Tanah Air. Soal pemberantasan korupsi, tentu tidak ada kabar yang paling menarik dan patut diperbincangkan selain kasus e-KTP. Alhamdulillah Abangda, “Papa” sudah sehat, tak lagi pura-pura sakit, tak lagi tidur saat sidang, tak lagi diare dan puluhan kali ke toilet. Mungkin “Papa” sudah lelah lari dari kenyataan lalu berujung menabrak tiang lampu. “Papa” kini tampak tegar di persidangan. Konon di rutan Papa juga sudah bersedia cuci piring sendiri.

Luar biasa Abangda, tentu KPK dan 250 juta rakyat Indonesia harus berterima kasih pada tiang lampu yang telah menghentikan laju “Papa” malam itu. Aku setuju dengan saran, ada baiknya tiang lampu itu kita angkat sebagai Duta Antikorupsi.

Bukan apa-apa Abangda, mengangkat Duta Antikorupsi dari kalangan manusia terlalu riskan. Manusia gampang berubah Abangda, yang dulu jujur bisa jadi korup. Lain dengan tiang lampu. Ia kan tetap tegak meski ditabrak mobil, takkan tergoda harta-tahta-wanita, dan juga tahan disiram air keras. Tiang itu akan tetap melaksanakan tugasnya untuk memberi penerangan di saat gelap. Ia takkan pernah mengorupsi aliran listrik yang diamanahkan padanya. Lain dengan manusia Abangda, lain!

Abangda, tahun ini hampir ganjil 19 tahun reformasi bergulir. Sejak itu, perbaikan demi perbaikan kita lakukan demi memberangus korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan disahkan, KPK didirikan, sistem pengendalian intern dibangun, birokrasi direformasi, dan bahkan baru-baru ini katanya mental direvolusi. Namun, mengapa korupsi masih saja merajalela? Apa yang salah dengan negara kita ini, Abangda? Mengapa mereka masih saja suka melakukan korupsi? Apa mereka ndak takut kuwalat? Ndak takut mati? Ndak takut neraka? Atau…jangan-jangan mereka takut lapar?

Aku geleng-geleng kepala Abangda, tak habis pikir bagaimana bisa pejabat yang sudah punya segalanya masih saja tega memperkosa hak rakyat secara semena-mena? Mereka sudah digaji tinggi, dapat mobil dinas, istri/suami dinas, rumah dinas, kok ya masih tega nilep duit negara?

Sementara di luar sana banyak orang yang untuk sekedar makan saja susah. Sungguh, teganya…teganya…teganya mereka itu. Apa mereka ndak sadar bahwa uang yang mereka korupsi itu sejatinya untuk rakyat? Mereka sebenarnya ngerti kan kalau uang itu untuk membangun infrastuktur jalan, jembatan, dan lain sebagainya agar investasi tumbuh, pengangguran berkurang, juga ekonomi berkembang?

Uang negara itu untuk membiayai pendidikan, membangun sekolah, membeli buku, menggaji guru agar generasi kita cerdas, berintegritas, dan punya daya saing. Uang negara itu untuk rakyat, bukan untuk mereka.

Aku jadi berpikir Abangda, koruptor itu lebih jahat daripada pelakor, lebih ganas dari lelaki hidung belang. Sejahat-jahatnya pelakor, seganas-ganasnya hidung belang, yang dirusak moral dan ekonominya hanya satu keluarga. Lha, kalau koruptor Abangda, yang menjadi korban biasanya lebih dari seratus keluarga.

Duh maaf Abangda, lagi-lagi aku membahas pelakor. Maklum emang lagi trend, dan begitulah masyarakat kita, sangat seksis. Semoga urusan mencegah atau memberantas korupsi pun tidak ikutan seksis. Jangan lalu urusan korupsi pun yang disalahkan perempuan, lha kok enak jadi laki-laki. Laki-laki seolah selalu dianggap wajar kalau berbuat salah. Duh maaf Abangda, malah makin ngelantur, kadang gemes sih….

Singkatnya Abangda, koruptor itu harus kita bikin kapok. Kejahatan mereka itu tak tanggung-tanggung, dampaknya mungkin setara dengan terorisme dan narkoba. Kalau Abangda tidak percaya, coba tanya mereka yang gagal melamar kerja atau gagal meminang pujaan hati gara-gara KTP-nya tak kunjung jadi.

Oh ya Abangda, soal e-KTP, tolong diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Pastikan semua yang terlibat dan menikmati aliran dananya mendapat ganjaran yang setimpal. Jangan sampai tragedi e-KTP terulang lagi dan menimpa kartu-kartu yang lain. Kalau sampai itu terjadi, bisa gawat.

Bukan hanya pengacara tersangka yang bakalan repot-repot bikin benjolan sebesar bakpao, namun kita juga bakalan susah. Jika kartu-kartu lain dikorup juga, ke mana-mana kita pergi harus membawa map berisi surat-surat keterangan. Aduh repot betul, Abangda.

Akhir kata Abangda, berbagai ucapan selamat datang dan penyambutan mengiringi kedatangan Abangda  ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kehadiran Abangda seolah membakar semangat kami untuk bangkit berdiri.

Kami bosan Abangda, dan kami akan melawan!

Abangda kini adalah lambang perlawanan terhadap korupsi. Abangda dan KPK adalah bagai matahari yang senantiasa kami harapkan terbit, karena di sini siang dan malam sama saja, selalu terasa gelap. Teruslah berjuang Abangda, luruskan niat kuatkan tekad.

Tangkap para begal negara ini tanpa pandang bulu, seret mereka ke penjara, sita harta dan miskinkan mereka. Jangan pernah gentar melawan mereka karena sungguh yang patut kita takuti hanya Allah saja.

Selamat kembali bertugas Abangda, sehat selalu!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh…

Dari Aku Abangda, yang ngaku-ngaku jadi adikmu.

 

 

Rerangka Konseptual untuk Menangani Peristiwa Korupsi di Indonesia: Refleksi atas Tulisan “Mengkritisi Logika Antikorupsi Global dan Konsekuensinya bagi Indonesia”

Rerangka Konseptual untuk Menangani Peristiwa Korupsi di Indonesia: Refleksi atas Tulisan “Mengkritisi Logika Antikorupsi Global dan Konsekuensinya bagi Indonesia”

Prolog

Tulisan Kanti Pertiwi memberikan ide yang inspiratif tentang strategi pemberantasan korupsi. Tulisan tersebut mengajak pegiat dan pemerhati anti korupsi untuk mempertimbangkan konteks lokal dan sisi historis Indonesia dalam menetapkan strategi tersebut.

Inti tulisan tersebut berargumentasi bahwa strategi pemberantasan korupsi Indonesia hendaknya tidak asal menyalin strategi antikorupsi global yang lebih bersifat normatif.  Dalam tulisan tersebut, Pertiwi mengemukakan beberapa hal.

Pertama, makna korupsi dan gerakan antikorupsi  perlu dipahami berdasarkan konteks keindonesiaan. Sebab, berbagai hasil kajian atas praktik korupsi internasional menunjukkan bahwa masing-masing negara memiliki pola pertumbuhan ekonomi yang berbeda.

Kedua, istilah korupsi memiliki makna subjektif yang bisa jadi bertentangan dengan definisi formal (official definition). Karenanya, ia mengusulkan istilah korupsi perlu didefinisikan kembali. Misalnya, istilah “uang transport”, “rezeki”, hingga  “infaq”, perlu dimaknai dari sudut pandang  individu agar solusi yang beresonansi dapat dicapai.

Dua perspektif tersebut memunculkan tiga pertanyaan. Pertama, apakah  pemikiran tersebut dapat meningkatkan rasa kepemilikan (ownership) dan efektivitas gerakan antilkorupsi?

Kedua, bagaimana strategi menghindari masalah sosial yang mungkin terjadi jika identitas masyarakat lokal diabaikan?

Ketiga, bagaimana agar ide yang ditawarkan penulis (Pertiwi) ini dapat diterima karena merupakan suatu pandangan baru yang cukup radikal, namun berdimensi filosofis? Tataran filsafati sendiri memiliki tipikal, tidak selalu menjawab suatu pertanyaan, tidak pada jawaban yang diberikan, tetapi, mengkritisi mengapa hal tersebut telah ditanyakan.

Karenanya, tulisan berikut ini secara tidak langsung mencoba menjawab tiga pertanyaan tersebut, dengan menggunakan teori kebenaran (truth theory), yang mencakup korespondensi, koherensi, pragmatisme, serta konfirmatori.

Intinya, penulis ingin mendukung gagasan Pertiwi. Sebab, pendekatan alternatif gerakan antikorupsi yang ditawarkan Pertiwi secara normatif mesti dilandasi dengan kriteria kebenaran tersebut. Penempatan atas kriteria kebenaran ini sangat penting agar gagasan yang ditawarkan dapat diterima dalam preskriptif umum dan layak untuk dideskripsikan ke dalam role model bagi pegiat antikorupsi di Indonesia.

Teori Kebenaran Sebagai Landasan Analisis

Teori kebenaran yang diangkat dalam tulisan ini, mengacu pada beberapa teori kebenaran yang sering dipakai dalam menganalisis sebuah fenomena. Beberapa di antaranya adalah teori kebenaran korespondensi, koherensi, pragmatisme, dan konfirmatori.

Teori kebenaran korespondensi memandang bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara sebuah pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan itu sendiri. Kenyataan yang dimaksud adalah kenyataan yang dapat dideteksi dengan berbagai panca indera. Contoh: gula itu manis, hujan membuat basah, orang disebut kaya karena banyak uang dan harta melimpah.

Teori kebenaran koherensi memandang bahwa kebenaran ialah kesesuaian relasi antara suatu pernyataan “konsep” dengan pernyataan “konsep” lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai sesuatu yang benar. Misalnya, pengendalian intern dapat menghadirkan akuntabilitas untuk selanjutnya menekan kejadian korupsi. Kebenaran koherensi bersifat deduktif dan normatif.

Kebenaran korespondensi dan koherensi memiliki keterkaitan cukup erat. Teori kebenaran korespondensi merupakan tahap dimana tataran koherensi dikaitkan dengan kehidupan nyata. Bersifat transisi normatif menuju tataran positif. Suatu tesis yang dibangun menuju pragmatisme.

Teori kebenaran pragmatis (positif) memandang bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia.

Kata kunci teori ini adalah: manfaat,  dapat dikerjakan, dan pengaruhnya yang memuaskan. Contoh: pemberian hadiah kepada seorang pegawai adalah suatu hal yang benar, karena pegawai memang bekerja dan hadiah bermanfaat bagi dirinya dan keluarga. Contoh lain, misalnya, anggapan hukuman bagi pencuri adalah benar karena hukuman bermanfaat bagi pencuri agar merenungi dan menyesali perbuatannya.

Sedangkan kebenaran konfirmatori adalah kebenaran yang bersifat pembuktian dari sebuah dugaan/hipotesa. Contoh: seseorang dianggap sebagai pencuri jika telah memenuhi beberapa hal yang dapat dibuktikan bahwa dia mengambil hak milik orang lain.

Tantangan Pegiat Antikorupsi

Melihat beberapa teori kebenaran di atas, dapat kiranya kita gunakan dalam menganalisis sebuah perilaku korupsi. Perbuatan korupsi dibentuk dari niat. Namun, kita juga perlu menyadari terdapat beberapa kasus yang membuat kita kembali mempertanyakan aspek moralitasnya. Misalnya, pelaku korupsi tidak bermaksud memperkaya diri, tetapi terpaksa harus menandatangani dokumen-dokumen sebagai syarat pemenuhan prosedur, atau karena perintah dari atasan (kebenaran korespondensi).

Kalaupun ia menerima gratifikasi, pelaku sering dalam posisi terdesak karena kebutuhan hidup yang melilitnya, seperti biaya kesehatan dan pendidikan (kebenaran pragmatis). Dari sisi perspektif positivis, tindakan pelaku memang tidak bisa dibenarkan.

Kemudian, pendekatan hukum (legal approach), sebagaimana kita saksikan saat ini, sepertinya belum mampu menjawab secara hakiki persoalan korupsi. Hukum yang berlaku ─ yang mengatur perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ─ hanya mengatur standar perilaku minimum.

Berdasarkan teori kebenaran di atas, kegiatan anti korupsi yang dilandasi dengan kriteria kebenaran koherensi-korespondensi adalah merupakan pendekatan normatif, atau pendekatan yang sesuai dengan norma, nilai kebajikan, ataupun moral, dan agama.

Adapun gerakan antikorupsi pada tataran positivis menggunakan kebenaran model korespondensi-pragmatisme, yang kemudian dilanjutkan dengan sebuah pembuktian (konfirmatori).

Pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) yang distrategikan di Indonesia, dapat menjadi antitesis dari upaya memenuhi definisi hukum, konsep pengendalian, akuntabilitas, konsep niat, dan konsep materialitas.

Di saat aktivitas sosial-ekonomi dalam relasi private-government-socio memenuhi antitesis teori kebenaran, korupsi dipetakan dan diteorikan. Dengan kata lain, kebenaran yang sebenarnya bersifat sangat cair di dalam relasi sosial, dibuat kaku hanya untuk memenuhi unsur konfirmatori.

Tidak mengherankan, saat relasi bersifat prosedural, seseorang yang telah memenuhi definisi perbuatan korupsi dapat ‘membebaskan’ pihak terkait lainnya dalam jaringan relasi. Yang terpenting adalah hanya kecukupan alat bukti (pragmatism), sehingga konfirmatori terpenuhi.

Kebijakan Antikorupsi Memperhatikan Konteks Lokal

Pegiat antikorupsi sebenarnya telah dan terus berada dalam medan pertempuran (battle) pada peristiwa korupsi di Indonesia.  Namun, karena peristiwa korupsi ini merupakan antitesis nilai moral, etika, dan estetika yang cenderung muncul dalam realitas sosial, sehingga pegiat antikorupsi perlu mereposisi perannya dalam medan pertempuran itu.

Artinya, mencari pendekatan terbaik masih diperlukan karena alternatif keputusan tentang korupsi bukan persoalan pilihan ya atau tidak. Sebab, peristiwa korupsi tidak ditentukan oleh aspek yang deterministik-linier (what if…if then).

Peristiwa korupsi tidak mudah disikapi hanya dengan mengetahui apa definisinya, klasifikasinya, serta keterukuran peristiwa ini dan dampaknya. Hal fundamentalnya justru untuk menjawab pertanyaan yang lebih substantif, yaitu mengapa peristiwa korupsi itu terjadi dan terus terjadi?

Itulah sebabnya kita harus ikhlas menerima bahwa pendekatan pemberantasan dan penindakan yang dianggap efektif tidak selalu dapat menjamin serta tidak berarti konfirmatori, apalagi jika berharap peristiwa korupsi dapat menurun apalagi diakhiri.

Meskipun penindakan terus bertumbuh, jumlah hukuman atas pelanggaran undang-undang atau peraturan terkait korupsi dan jumlah denda yang dibayarkan tidak selalu berkorelasi dengan kehadiran “latent”peristiwa korupsi.

Harus kita pahami juga, meskipun dapat dijelaskan secara ilmiah, peristiwa korupsi di Indonesia memiliki konteks lingkungan sosial. Karenanya, sebagai  teknologi sosial, pegiat antikorupsi Indonesia memerlukan strategi dalam memerangi korupsi berdasarkan karakteristik sosial Indonesia.

Sebab, peristiwa korupsi di Indonesia hadir dan menyeruak di tengah khasanah budaya seperti gotong royong, kebersamaan, tolong menolong, ewuh pakewuh, dan kepatuhan.

Karenanya, sebelum berlanjutnya pertempuran itu, ada baiknya pegiat antikorupsi perlu menyiapkan perangkat peralatannya karena kita berada di medan serba tidak menentu atau yang sering disebut dengan keadaan kontinjensi.

Perangkat ini bisa disusun berbasis science, seperti melalui teori kontinjensi Otley (1980), yang kemudian diperkuat oleh Brownell (1982).

Beberapa variabel kontinjensi menurut Brownell (1982), dapat diklasifikasikan dalam: culture (budaya, legal, agama, ras), organizational (stabilitas, lingkungan, teknologi, ketidakpastian  tugas, struktur  organisasi), interpersonal (gaya kepemimpinan, karakteristik tugas, karakteristik kelompok, situasi, tekanan tugas, ukuran kelompok, kesesuaian antara individu dengan tugas), dan personal (locus of control, authoritarian).

Artinya, dalam membangun rerangka konseptual, aspek-aspek kontinjensi ini seharusnya diperhatikan dalam menyusun kebijakan antikorupsi yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Menuju Rerangka Konseptual

Perilaku korup tidak bisa dijelaskan hanya dari satu sisi, moral misalnya. Untuk memahaminya, kita perlu  melihat dari berbagai macam sisi dan perspektif. Hal ini dapat dijelaskan dengan cara mengembangkan rerangka konseptual (conceptual framework) yang mencakup berbagai aspek yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi.

Tanpa landasan rerangka konseptual yang memperhatikan berbagai aspek yang kompleks akan menghadirkan anomali dinamika sosial. Hal ini karena sudut pandang dan asumsi yang digunakan berbeda.

Rerangka konseptual dapat menegaskan pemahaman, terkait  adanya cara pandang yang filosofis tentang fenomema korupsi, seperti dilakukan tidak untuk memperkaya diri. Korupsi terkait prosedur formal, meskipun tidak ada subtansi niat, dan menikmati hasil secara tidak sengaja, tidak tahu, atau pun sulit  menolak.

Rerangka konseptual yang saya usulkan dalam memaknai logika antikorupsi global dan konsekuensinya bagi Indonesia mencakup lima lapisan (layer):

Layer 1: Menetapkan tujuan dengan memasukkan unsur yang selaras dengan karakteristik moral, etika, serta values yang mengakar di Indonesia.

Layer 2: Membangun asumsi dasar (basic assumption) dan sudut pandang kepentingan (point of view) yang fokus pada masyarakat, individu, dan unsur pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar penetapannya lebih dari sekedar formalitas visi dan misi, dibangun mengacu pada acuan nilai khas Indonesia.

Layer 3: Prinsip (nilai-nilai yang mewakili kehidupan manusia, yaitu knowledge, science, values, dan  norm). Prinsip ini diperlukan untuk memayungi standar “acuan regulasi” yang bermakna ukuran kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kewajaran sesuai acuan kebenaran. Kemudian, penting untuk memasukan acuan kebenaran lainnya secara menyeluruh. Ia tidak saja berbasis science, tetapi juga filsafat dan basisnya pada fondasi “kebenaran mutlak” dari acuan agama.

Layer 4: Standar dalam bentuk regulasi bertujuan untuk kembali memenuhi kesepakatan formal tentang definisi, klasifikasi, pengakuan, keterukuran, dan pengungkapan. Implikasinya adalah untuk memenuhi objektivitas sikap pegiat antikorupsi dalam semua fenomena korupsi.

Layer 5: Kebijakan, prosedur, metode, dan teknik (operasionalisasi aspek standar acuan) yang memiliki pertautan dengan moral dan etika. Layer ini meliputi berbagai pola operasional yang sangat teknikal, tetapi tetap memerlukan situasi sosial untuk hadir dalam dunia nyata .

Membangun premis terkait makna definisi korupsi yang substantif dan peran pegiat antikorupsi sesuai konteks Indonesia mestinya dimulai dengan rerangka konseptual ini.

Premis mayor, yaitu aktivitas pegiat antikorupsi, dapat dibangun berdasarkan koherensi sebagai hubungan antara layer 1 sampai layer 3, sementara untuk premis minor, yaitu mampu mencegah meningkatnya korupsi mengacu pada layer 4. Simpulannya sendiri berada pada layer 5.

Epilog

Sebagai penutup, tulisan Pertiwi telah menginspirasi untuk kita dapat mengembangkan suatu rerangka konseptual terkait peristiwa korupsi yang menjadi penguat landasan linieritas-perspektif positivis.

Ke depan, kita memang masih memerlukan kecermatan cara pandang dan pikir dalam memahami tentang kebenaran untuk dapat membangun rerangka konseptual Indonesia.

Rerangka konseptual ini dibangun untuk masyarakat Indonesia. Ia mengedepankan upaya mencegah meningkatnya peristiwa korupsi (ex-ante), selain konsekuensi tindakan pemberantasan dan penindakannya (punitive, ex-post).

Namun, rerangka konseptual ini perlu diuji. Kita perlu menantikan dilakukannya beberapa studi kasus untuk ”menguji” dan mengembangkan rerangka konseptual yang relevan untuk Indonesia, sementara kita tidak pernah berhenti dengan langkah PPK sebagai pilihan pragmatis di Indonesia. ***

 

 

Alternatif Pendekatan Agama dalam Mencegah Korupsi

Alternatif Pendekatan Agama dalam Mencegah Korupsi

Prolog

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, korupsi masih menjadi sebuah permasalahan utama. Menurut sebuah riset, korupsi berada di peringkat kedua daftar permasalahan penting negara berkembang setelah kriminalitas jalanan.

Tidak bisa dipungkiri, korupsi memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal, tidak meratanya distribusi, buruknya institusi pemerintahan, dan tidak berjalannya kebijakan ekonomi (Transparency International, 2014).

Karena sifatnya yang sistemik, langkah pencegahan menjadi kebijakan yang paling penting dalam pemberantasan korupsi. Di beberapa negara, seperti Jepang dan China, program pencegahan korupsi dilaksanakan dengan berbagai cara.

Di Jepang, pencegahan korupsi ditanamkan melalui pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah. Pendidikan karakter ini ditanamkan melalui pelajaran “seikatsuka” (pelaksanaan kehidupan sehari-hari).

Erliana menyatakan siswa Jepang diajarkan di dalam kelas untuk mempraktikan langsung tata tertib dalam masyarakat, mulai dari tata cara menyeberang jalan hingga hal-hal baik yang harus dilaksanakan. Dengan metode ini, generasi muda di Jepang dapat memahami nilai-nilai masyarakat dan terbiasa untuk mematuhi tata-tertib yang ada sejak usia dini.

Di China, pencegahan korupsi dilaksanakan melalui penanaman hidup sederhana sejak dini di dunia pendidikan hingga pemberian hukuman sosial berupa pemajangan wajah koruptor di berbagai pameran korupsi.

Bagaimana dengan Indonesia? Adapun di Indonesia, saya melihat ada dua pendekatan pencegahan yang sedang digunakan, yaitu norma sosial dan agama. Saya akan menguraikan lebih lanjut kedua pendekatan ini.

Pendekatan Norma Sosial dan Agama

Pendekatan norma sosial memandang korupsi merupakan tindakan yang keliru dan dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap sesama manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Karenanya, tindakan korupsi harus dihindari karena melanggar norma sosial.

Sementara itu, pendekatan agama memandang tindakan korupsi merupakan hal yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan dosa besar. Karenanya, korupsi mutlak harus dihindari karena menyalahi larangan agama.

Dalam laporan tahun 2016, KPK telah melakukan pencegahan korupsi melalui beberapa program. Di antaranya, pembangunan karakter, perbaikan sistem, pendidikan antikorupsi, partisipasi publik, hingga penguatan tata kelola.

Sayangnya, strategi pencegahan korupsi yang dijalankan oleh KPK cenderung masih menggunakan pendekatan norma sosial ketimbang pendekatan agama.

Sebagai contoh, pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan oleh KPK fokus pada bagaimana dapat menimbulkan budaya antikorupsi melalui penanaman nilai-nilai dasar, seperti kejujuran, kepedulian, disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Program antikorupsi KPK yang menggunakan pendekatan agama hanya satu, yaitu “Program Pencegahan Korupsi dengan Nadhlatul Ulama”. Program ini menyangkut pengidentifikasian dan penyelarasan nilai-nilai antikorupsi dengan nilai-nilai agama melalui tokoh kunci NU, seperti Kyai Haji Mustofa Bisri (Gus Mus), Kyai Haji Maimoen, Zubair (Mbah Moen), dan KH. Mahfud Ridwan.

Hasil penyelarasan tersebut kemudian disebarkan kepada tokoh-tokoh (kyai) lainnya di wilayah Jawa. Pelaksanaan program ini selanjutnya diimplementasikan melalui khotbah Jumat antikorupsi, istighosah antikorupsi, maupun capacity building materi antikorupsi kepada organisasi-organisasi di bawah naungan NU.

Hal yang sama juga terjadi dalam spektrum teknis di pemerintahan. Penanaman tindakan antikorupsi yang berjalan selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan norma sosial dibandingkan agama.

Hal itu dapat kita lihat, misalnya, dalam materi buku bahan ajar Prajabatan CPNS, yaitu Anti Korupsi Diklat Prajabatan 2016. Dalam materi tersebut, pemahaman antikorupsi dipandang sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat dan negara dan kurang dilihat dari sisi pendekatan agama.

Efektivitas Pendekatan Agama

Penanaman perilaku antikorupsi melalui pendekatan agama tidak terlepas dari pengertian agama itu sendiri. Menurut Michel Meyer, agama adalah sekumpulan kepercayaan dan pengajaran-pengajaran yang mengarahkan tingkah laku kita terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia, dan terhadap diri kita sendiri.

Menurut teori strukturalisme Claude Levi Strauss, masyarakat dapat dilihat sebagai totalitas yang diikat oleh hubungan sosial dan dikuatkan oleh adanya keterikatan moral yang didasari oleh agama. Secara mitos maupun magis, agama merupakan kerangka bertindak bagi individu dan masyarakat.

Hubungan antara agama dengan pencegahan antikorupsi sendiri tercemin dari tulisan Douglas Beets yang menyatakan bahwa kepercayaan seseorang terhadap agama dapat menghindarkan seseorang dari tindakan korupsi.

Alasan yang dikemukakannya adalah tindakan korupsi merupakan perbuatan tidak jujur, sama dengan mencuri. Ia sebuah tindakan ilegal, bahkan penganiayaan terhadap sesama.

Hubungan antara pengaruh agama terhadap tindakan antikorupsi sudah pernah diteliti oleh Heather Marquete. Penelitian ini mengambil kasus di India dan Nigeria. Anehnya, penelitian dari dua negara tersebut menghasilkan dua simpulan yang berbeda.

Penelitian di India menyimpulkan bahwa tindakan antikorupsi tidak terkait dengan agama karena korupsi menyangkut permasalahan aksi kolektif. Sementara itu, penelitian di Nigeria menyimpulkan apabila seseorang menjadi lebih religius, maka tidak akan ada tindakan korupsi.

Bagaimana dengan fenomena yang terjadi di Indonesia? Saat ini belum ada yang secara serius menelitinya. Padahal, menurut sebuah survei, Indonesia merupakan salah satu negara paling religius di dunia dengan menempati urutan ketiga dari empat puluh negara.

Hal itu menggambarkan bahwa kondisi sosial serta masyarakat Indonesia sangat dekat dengan agama. Pertanyaan menariknya lagi, apakah memang gegap gempita nuansa masyarakat Indonesia yang dikenal religius ini condong kepada simbolisasi semata? Hal ini mengingat tindakan korupsi di Indonesia tak kunjung juga berkurang.

Kajian lebih lanjut memang diperlukan untuk menilai sejauh mana agama masih menjadi struktur penting individu dan masyarakat Indonesia dalam pencegahan korupsi.

Epilog

Akankah terdapat anomali hubungan antara agama dan pencegahan korupsi di Indonesia? Apakah anomali ini sebenarnya sudah lama dipahami oleh para pembuat kebijakan pemberantasan korupsi?

Berbagai pertanyaan reflektif tersebut memang belum mampu saya jawab. Sebab, hal ini memerlukan kajian mendalam. Namun, setidaknya, saya melihat untuk mencegah tindakan korupsi kita memerlukan pendekatan alternatif yang sesuai dengan konteks sebuah bangsa.

***

 

 

error: