Potret Birokrat Tajir, Berdedikasi, Mengabdi pada Negara

Potret Birokrat Tajir, Berdedikasi, Mengabdi pada Negara

“Maaf Fren, ini aku sambil nyuci mukena dan sajadah kantor. Soalnya tadi malam aku pulang kerja terlalu malam”, begitu bunyi pesan WhatsApp dari RR Ratih, panggilan akrab saya untuk Ratih Kusumaningrum, seorang teman nun jauh di sana. Saya terkesima dengan isi chat RR Ratih itu. Membaca pesan itu saya bagaikan dibasahi air hujan di musim kemarau. Sebab, sepengetahuan saya ia masih keturunan ningrat. Ibunya masih trah ke-3 keturunan raja dan ia masih mau mengerjakan pekerjaan kasar seperti mencuci, meskipun barang yang ia cuci itu miliknya sendiri.

Secara ekonomi, keluarga RR Ratih termasuk berada. Bapaknya dahulu adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan ibunya memiliki bisnis otomotif yang begitu maju pada era tahun 80-an. Dengan kekayaan kedua orang tuanya itulah seorang Ratih remaja hidup berkecukupan.

RR Ratih adalah teman saya semasa sekolah menengah atas (SMA) di sebuah daerah di Pulau Jawa. Dulu kami seringkali berada dalam satu kelompok ekstrakurikuler penelitian. Selepas tamat SMA, saya mendengar bahwa RR Ratih mengambil kuliah pada jurusan teknik, jurusan yang jauh berbeda dengan saya. Kampus kami pun berbeda. Semenjak itu komunikasi kami terputus.

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya setelah 20 tahun putus kontak, saya menemukan jejaknya dengan searching melalui media sosial. Selanjutnya, tak butuh waktu lama bagi kami untuk ngobrol seperti halnya kawan yang lama tak berjumpa.

Saya tertarik dengan cerita-cerita darinya. Salah satunya tentang pengalamannya ketika ia dilamar oleh salah satu partai politik (parpol) untuk diusung jadi wakil walikota. Ratih menolak dengan alasan tidak tertarik pada jabatan. “Lagian nggak bakalan ada orang yang mau nyoblos saya, musuh saya terlalu banyak,”begitu cerita RR Ratih mengulang kata-katanya dahulu.

Padahal, parpol tersebut mencalonkan Ratih bukan tanpa alasan. Di kalangan para punggawa pemerintah daerah tempat ia mengabdi saat ini, RR Ratih terkenal sebagai seseorang yang bersikap bagaikan sahabat Rasul “Umar Bin Khatab”. Ia berani berkata “tidak” untuk yang semestinya tidak diiyakan.

Misalnya, tentang pengesahan anggaran yang memboroskan uang negara, Ratih dengan tegas menolaknya. Berbagai permasalahan modus korupsi uang negara ia temui dalam birokrasi. Hal itu bukan membuatnya lari atau malah terlibat korupsi dan mengambil keuntungan, tetapi RR Ratih justru memiliki alasan kuat untuk tetap bertahan dalam pemerintahan.

RR Ratih juga mempunyai kompetensi sebagai pengusaha, mewarisi jiwa bisnis ibunya. Di samping mengabdi sebagai PNS, ia pun nyambi menjalankan bisnis di bidang properti. Pada hari kerja ia bekerja sebagai abdi negara, sementara pada hari Sabtu-Minggu ia mengurusi bisnisnya.

RR Ratih bercerita, “Kalau saya kerja murni mengurusi usaha properti, sakjane hasilnya jauh lebih besar. Saya pasti juga terhindar dari penipuan-penipuan mandor. Tapi, niat kerja saya sebagai PNS hanya untuk mencegah semakin banyaknya pelaku korupsi. Itulah, meski saya jualan rumah sudah cukup menghidupi, tapi saya tetap mempertahankan jadi PNS di sini. Setidak-tidaknya untuk ngerem kegilaan sistem yang dibuat agar tindakan menyimpang itu seolah-olah menjadi legal”.

Sepak terjang RR Ratih menjadi semakin nyata ketika ia diangkat menjadi Eselon 4 perencanaan teknis di pemdanya. Tugas RR Ratih mengharuskannya mensupervisi semua desain. RR Ratih selalu mencoret gambar perencanaan yang dibuat dengan asal-asalan atau dibuat dengan titipan volume.

Menghindari “ketegasan” itu, atasannya membuat kebijakan bahwa desain perencanaan teknis tidak perlu diperiksa dan ditandatangani supervisor. Jelas, tindakan penuh integritas RR Ratih ini dibenci di organisasinya sendiri.

Sewaktu Ratih ditempatkan di organisasi perangkat daerah (OPD) perencanaan, ia semakin lincah mencoret rencana kerja anggaran (RKA). Ia memverifikasi banyak hal, misalnya tentang anggaran belanja modal alat berat yang begitu besar diajukan, tetapi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) dari sewa alat berat sangat minim. Ternyata pembelian alat berat itu dimanfaatkan untuk kontraktor yang dipunyai oleh salah satu oknum PNS.

Belanja modal mobil double cabin juga dia coret. Sebab, sudah ada data yang dia dapatkan tentang kondisi jalan-jalan di kotanya yang sudah bagus. Menurutnya, pembelian mobil double cabin itu tidak perlu dan hanya sekedar untuk memuaskan gengsi dengan memakai duit negara.

Siang ini, perjuangan RR Ratih menumpas mafia di OPD tidak berhasil. Ia menceritakannya dengan sedih pada saya. Reviu OPD atas bidang Sarana-Prasarana (Sarpras) tidak bisa dia lakukan karena bukan wewenangnya, meskipun dia tahu bahwa ada kesalahan di dalam pengajuannya.

“Bidang Sarpras tidak membolehin proyek-proyek siluman itu dipangkas. Karena semua pekerjaan itu sudah ada yang punya, alias sudah ada pesanan pihak lain yang kerja sama dengan oknum orang dalam,” begitu RR Ratih berkisah.

“Hari ini saya survei ke beberapa gedung sekolah dasar (SD) rusak yang diajukan anggarannya ke kami. Sungguh memprihatinkan keadaannya. Teringat dengan proyek pengadaan di bidang Sarpras, rasanya semakin menyesakkan dada. Ada ketidakadilan karena pengajuan anggaran OPD Sapras itu jor-joran. Mestinya yang jor-joran itu bisa dialokasikan untuk perbaikan banyak SD di pinggiran yang udah rusak parah.”

“Hanya disetujui dana 20 juta rupiah untuk setiap SD yang rusak itu. Sungguh ironis. Apakah karena proyek di sekolah-sekolah itu tidak memberikan setoran pada para pejabat atau tidak ada deal-deal untuk mark up sehingga mereka harus mengalah dengan proyek-proyek yang sudah terkondisikan?”, sambung RR Ratih lagi. Rasanya saya pun turut murka mendengarnya.

Selanjutnya Ratih menceritakan bahwa baginya uang negara itu harus diperlakukan seperti uang di dompet sendiri. Dengan prinsip itu, ia akan eman-eman (berhemat) dalam membelanjakan uang negara. Itu adalah prinsipnya sejak masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

RR Ratih bercerita bahwa ia suka ngeprint di atas kertas bolak balik, selain juga memilih mode econo fast. Jika tidak perlu, ia tak mau melakukan perjalanan dinas. Snack rapat juga disesuaikan dengan tingkat kedatangan peserta pada rapat sebelumnya, biar tidak mubazir. Semua itu biar hemat.

Ironinya di lain pihak, ada yang memperlakukan uang negara dengan menghambur-hamburkan sesuka hati. Mereka lupa, kalau uang sendiri menjadi kikir, tetapi kalau uang negara diperlakukan seperti aji mumpung. Innalillaahi…Ke mana perginya hati nurani?

RR Ratih pun juga menceritakan empatinya terhadap kerusakan di lingkungan sekitar.

“Gara-gara tindakan nakal oknum, saya jadi sering memperbaiki jembatan yang dekat rumah dengan uang pribadi. Saya suruh tukang, saya foto, sampai tukang saya masuk nggrowong di bawah jembatan. Lha kalau tidak segera saya perbaiki, khan kasian masyarakat yang lewat ruas jalan di depan saya, bisa-bisa muter. Mungkin banyak orang yang heran, saya PNS, orang dalem, tapi kok mau-maunya nduitin pakai uang pribadi. Bukankah mudah dengan memakai APBD? Tapi pemikiran saya tidak seperti itu. Mengapa? Karena jika ditangani dengan APBD, pasti nanti rusak-rusak terus. Jadi saya mantap pakai uang sendiri dengan suruhan tukang saya. Semakin banyak yang lewat jembatan yang saya perbaiki, Alhamdulillah menjadi amal jariyah”, ungkap RR Ratih pada kesempatan yang lain lagi.

Luar biasa RR Ratih, begitu ucap saya dalam hati, sesaat sebelum mencoba menggali lebih lanjut lagi apa motivasinya berbuat sosial yang demikian.

“Itulah rahasia ilahi. Pengeluaran saya sedikit, karena saya nggak neko-neko. Saya hidup sederhana dan rejeki yang saya dapat dari jualan properti biaya saya pakai lagi untuk membiayai kegiatan sosial. Tanah yang awalnya saya beli hanya Rp150 juta aja, di tangan saya bisa terjual lagi hingga laku Rp900 juta. Tentunya dengan proses pengolahan dulu.”

RR Ratih juga mengungkapkan bahwa gaya hidup keseharian orang-orang pada jaman sekarang banyak yang makan gengsi. Demi pengen naik mobil tetapi nggak punya duit, mereka rela sampai korupsi. Padahal, kondisi jalanan macet di mana-mana.

Saya tahu benar maksud RR Ratih tentang gengsi itu. Meskipun di rumahnya tersedia banyak mobil pribadi, ia tetap berangkat ke kantor naik sepeda. Nyatanya ia baik-baik saja. Baginya, lebih banyak benefitnya naik sepeda. Ia bisa mengalokasikan waktu untuk olah raga dan ia juga bisa mempunyai waktu lebih bagi keluarga.

Sungguh membanggakan punya sahabat yang telah lama tidak bertemu tapi tetap baik hati, bahkan menjadi semakin hebat, seperti RR Ratih. Di manapun RR Ratih berada, ia selalu memberikan hal-hal baik untuk organisasi dan orang-orang di sekitarnya.

Sosok RR Ratih bagi saya adalah potret birokrat tajir, berdedikasi, dan mengabdi pada negara.

Semoga kita bisa seperti itu juga. Amiiin…

4
0
Optimasi Peran KPK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Optimasi Peran KPK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Di era demokratisasi dan globalisasi saat ini, telah terjadi perubahan lingkungan strategis yang cepat, dinamis, serta penuh dengan ketidakpastian. Masyarakat pun semakin menuntut adanya perubahan tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik (good governance).

Tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah suatu kondisi ideal yang mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Ada tiga pilar utama untuk terwujudnya good governance tersebut. Ketiga pilar tersebut merupakan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel yang semestinya diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya pemerintah untuk mengimplementasikan ketiganya telah, sedang dan terus bergulir. Di antaranya ditandai dengan pernyataan tentang upaya pengelolaan keuangan negara yang bebas dari korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam pidato Presiden pada tanggal 14 Juli 2019 lalu, sebagai berikut:

“Indonesia Maju adalah Indonesia yang tidak ada satu pun rakyatnya tertinggal untuk meraih cita-citanya. Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum. Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia. Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif. Itu semua bisa terwujud jika Indonesia bebas dari korupsi”

 

Tantangan Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang sampai saat ini memiliki tugas terdepan dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, KPK telah melakukan berbagai upaya sistematis dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi. Akan tetapi, dalam urusan ini bukan berarti tidak ada tantangan yang dihadapi oleh komisi anti rasuah tersebut untuk melaksanakan tugasnya dengan optimal.

Tantangan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan pemahaman dan observasi dari pelaksanaan tugas KPK selama ini, kemudian dengan mengelompokkannya menjadi tantangan yang berasal dari eksternal dan internal.

Tantangan eksternal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

  1. Semakin masifnya tindak pidana korupsi;
  2. Masih rendahnya daya saing negara di kancah dunia;
  3. Belum mantapnya struktur permodalan badan usaha milik negara (BUMN), di mana masih dibutuhkan porsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menjaga keberlangsungannya;
  4. Kurang sadarnya sumber daya manusia penyelenggara negara dan dunia usaha dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik;
  5. Pengelolaan keuangan negara yang masih belum efisien, efektif, dan produktif;
  6. Masih adanya intervensi (kepentingan) politik;
  7. Belum diterapkannya reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan berlandaskan hati nurani (god spot), integritas, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan beretika.

Selain itu, terdapat potensi permasalahan di masa mendatang, terutama risiko strategis yang akan dialami sebagai akibat semakin masifnya tindak pidana korupsi, yaitu:

  1. Belum meratanya pembangunan ekonomi nasional dan masih tingginya tingkat kemiskinan serta tingkat pengangguran;
  2. Masih rendahnya ketahanan pangan dan energi karena masih tingginya ketergantungan pada impor;
  3. Masih tingginya biaya logistik dan bahan baku sehingga daya saing infrastruktur masih lemah;
  4. Masih belum mandirinya keuangan negara dengan semakin tingginya hutang negara dan belum luasnya akses pembiayaan keuangan bagi masyarakat;
  5. Masih belum optimalnya sinergi antar BUMN, belum optimalnya program hilirisasi dan kandungan lokal, dan belum optimalnya program pembangunan ekonomi daerah terpadu; dan
  6. Belum optimalnya program pembentukan holding BUMN dan bahkan super holding BUMN karena masih belum sinerginya pemangku kepentingan.

 

Selain tantangan dari eksternal, tentunya pemberantasan korupsi di Indonesia juga menghadapi tantangan internal. Tantangan ini berupa masih belum adanya penguatan peran KPK secara strategis.

Selama ini peran yang ditunjukkan KPK hanya difokuskan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebatas penindakan korupsi secara represif melalui operasi tangkap tangan atau OTT (oversight). Padahal, bagi berbagai kalangan OTT ini dinilai tidak efektif, belum terukur, belum komprehensif, dan belum berkesinambungan.

Di sisi lain dalam hal pencegahan, KPK dinilai belum optimal berperan dalam pencegahan korupsi secara edukatif dan preventif melalui pemberian rekomendasi strategis baik terhadap kebijakan/masalah publik (insight) maupun dalam memberikan rekomendasi alternatif solusi masa depan (foresight) pemberantasan korupsi di Indonesia.

 

Usulan Optimasi Peran KPK

Agar KPK dapat meningkatkan perannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan strategi yang terukur, tersruktur, komprehensif dan berkesinambungan. Penentuan strategi ini dilakukan melalui beberapa hal, di antaranya ialah penetapan strategi inti, penetapan strategi fokus, dan reposisi peran secara seimbang.

Dalam hal penetapan strategi inti, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk kesejahteraan rakyat, dilakukan dengan menjaga ketahanan fungsi-fungsi APBN yang meliputi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Hal itu dimaksudkan agar ketahanan fungsi APBN dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, dengan proses pengawalan mulai dari perencanaan sampai dengan pencapaian output langsung yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Adapun penetapan dalam hal strategi fokus adalah perbaikan pada sektor strategis terkait kepentingan nasional, yang secara garis besar meliputi: reformasi birokrasi, pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan negara, ketahanan dan kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur, penguatan aparat penegak hukum, dukungan pendidikan nilai dan keteladanan, perbaikan kelembagaan partai politik, dukungan pendidikan nilai integritas dan keteladanan, integrasi integritas dengan sistem, serta perbaikan mekanisme dan penerapan budaya anti korupsi.

Sedangkan reposisi peran secara seimbang dilakukan dengan cara mewujudkan peran preventif melalui pencegahan tindak pidana korupsi yang secara intensif. Yaitu, melalui koordinasi, supervisi dan monitoring.

Reposisi peran ini meliputi peran insight dan foresight, tidak hanya oversight. Selama ini KPK dinilai baru sebatas berperan sebagai oversight, yakni melakukan upaya represif dalam bentuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, yang sering kali berujung pada tindakan operasi tangkap tangan (OTT).

Mengenai peran insight, KPK diharapkan dapat memberikan pendapat ataupun penilaian mengenai program-program, kebijakan, dan operasi yang kinerjanya baik. Dapat pula dengan cara menyarankan praktik terbaik (best practices) untuk dijadikan acuan.

Sedangkan peran foresight, yakni dengan memberikan tinjauan masa depan melalui sorotan implikasi jangka panjang dari suatu keputusan/kebijakan pemerintah saat ini. Di samping itu peran ini dapat pula dilakukan dengan mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang kemungkinan akan dihadapi negara dan masyarakat, sehingga berbagai permasalahan yang mungkin timbul akan dapat diantisipasi.

 

 

3
0
Sistem Pencegahan Korupsi Bukan Jaminan

Sistem Pencegahan Korupsi Bukan Jaminan

Masih hangat berita tentang Bupati Kudus, M. Tamzil, yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah Operasi  Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu yang lalu. OTT yang berlangsung pada hari Jumat 26 Juli 2019 ini terkait dengan jual beli jabatan. Sejumlah barang bukti dan beberapa orang ikut diamankan oleh KPK guna diperiksa lebih lanjut.

Menurut saya, kasus ini cukup menarik untuk dibahas mengingat terdapat beberapa hal yang cukup mengejutkan sekaligus kontradiktif yang terjadi di balik korupsi jual beli jabatan ini.

Mantan Koruptor

M. Tamzil pernah menjabat sebagai Bupati Kudus pada periode 2003-2008. Ia terbukti terlibat dalam kasus korupsi dan dijatuhi vonis pidana selama 22 bulan pada Februari 2015. Meskipun begitu, pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2018 dirinya kembali mencalonkan diri dan terpilih sebagai Bupati Kudus periode 2018-2023.

Logika atau akal sehat saya seolah tak percaya saat M. Tamzil, seorang mantan  koruptor, mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah dan kemudian terpilih. Polemik mengenai mantan koruptor yang kembali mencalonkan diri sebagai pejabat publik memang masih bergulir.

Berbagai dalih diutarakan untuk membenarkan dan memberi kesempatan bagi mantan koruptor untuk kembali menduduki jabatan publik. Kini masyarakat terkejut dan kecewa setelah mantan koruptor yang terpilih sebagai kepala daerah kembali ditangkap dalam kasus korupsi.

Penyebab Korupsi

Banyak yang bertanya mengapa KPK selalu melakukan OTT? Apakah tidak ada upaya pencegahan dalam sistem pemerintahan? Apakah tidak ada early warning terlebih dahulu? Berapa ongkos demokrasi yang ‘hangus’ saat kepala daerah terpilih kemudian ditangkap KPK? Mengapa seorang mantan koruptor mengulangi perbuatannya? Apakah koruptor tidak jera setelah diberi hukuman?

Untuk menjawab pertanyaan di atas kita dapat mengambil teori tentang penyebab seseorang melakukan korupsi, di antaranya  yang cukup komprehensif ialah pendapat dari  Wolfe dan Hermanson  mengenai Fraud Diamond Theory .

Teori itu menyebutkan sebab  orang melakukan korupsi karena empat faktor, yakni tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi (rationalization), dan kemampuan (capability).

Ongkos Politik

Penyebab pertama terjadinya korupsi adalah karena munculnya tekanan (pressure). Tekanan ini dapat berasal dari internal atau eksternal diri si pelaku.

Dalam kaitan kasus tersebut, sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap pencalonan seseorang sebagai kepala daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Besarnya dana yang dikeluarkan dan bersumber dari “sponsor” ini seringkali menyandera para calon terpilih untuk berusaha memberikan kompensasi terhadap para penyandang dana.

Rupanya, ongkos politik yang mahal memberikan tekanan pada calon kepala daerah, sekaligus menjadi peluang bagi para pemodal besar untuk memainkan bidak dalam percaturan Pilkada.

Tata Kelola Tidak Buruk

Kedua, faktor penyebab korupsi adalah kesempatan (opportunity).  Peluang yang memungkinkan korupsi terjadi dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan. Jika kita bicara korupsi di pemerintah daerah (pemda), maka pengawasan yang paling berperan seharusnya adalah pengawas internal, yakni inspektorat.

Dalam hal pengawasan, sebetulnya Inspektorat Kabupaten Kudus telah dinyatakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki kapabilitas level 3, artinya secara kelembagaan inspektorat mempunyai kemampuan yang baik dalam fungsi pengawasannya. Bahkan, inspektorat Kabupaten Kudus telah memiliki Piagam Audit Charter yang isinya merupakan jaminan independensi atas pengawasan.

Lagi pula, Pemda Kabupaten Kudus juga telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah (SPIP) dengan tingkat maturitas (tingkat kematangan proses) di level 3, yang berarti SPIP telah berjalan cukup baik di Pemda Kudus.

Selain itu, penghargaan juga diperoleh dalam hal pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  yang mendapatkan nilai B. Penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemda Kudus juga mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terakhir penilaian dari KPK terhadap pelaksanaan Program Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) pada April 2019 telah mencapai progres 80%, yang artinya program Korsupgah KPK telah berjalan baik di Pemda Kudus.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kondisi tata kelola dan proses pengawasan di Kabupaten Kudus saat ini sebenarnya tidak buruk.

Budaya Permisif

Namun masih ada faktor ketiga penyebab korupsi, yakni, rasionalisasi (rationalization). Rasionalisasi merupakan pemikiran yang memengaruhi pelaku yang kemudian ia mampu menjustifikasi (membenarkan) tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal.

Budaya permisif terhadap korupsi yang semakin mengkhawatirkan di masyarakat dapat mendorong pemikiran M. Tamzil untuk kemudian menganggap dirinya bukan seseorang yang sepenuhnya bersalah.

Budaya permisif terhadap korupsi yang mengkhawatirkan ini diketahui dari indeks yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Badan tersebut merilis Indeks Perilaku Korupsi yang menyatakan bahwa masyarakat semakin permisif terhadap korupsi.

Sikap permisif  yang ditunjukan M. Tamzil setidaknya terlihat sejak mengangkat seorang Staf Khusus bernama Agus Soeranto yang juga pernah dijatuhi hukuman dalam kasus korupsi semasa ia masih menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Agus Soeranto, kemudian alih-alih memberi masukan yang baik kepada Bupati, ia justru ikut ditangkap dalam OTT KPK.

Kelihaian Pelaku

Faktor keempat, yakni kemampuan (capability), merupakan kondisi seseorang yang memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan tindakan korupsi. Dalam hal ini yang bersangkutan sebagai Bupati, memiliki posisi yang cukup strategis untuk mampu melakukan berbagai keputusan.

Selain itu, kemampuan  berupa kecerdasan untuk melihat celah, dilengkapi dengan ego atau keyakinan yang tinggi bahwa perbuatannya tidak akan terungkap, menjadikan faktor kemampuan ini semakin lengkap. Mungkin karena ia sebagai bupati dan memiliki pengalaman yang cukup sebagai mantan koruptor membuat ia percaya diri, sehingga mendorong ia untuk kembali melakukan korupsi di antara celah sistem yang ada.

Jika kita lihat bagaimana kasus korupsi lelang jabatan ini bermula, sebenarnya sudah terasa janggal di awal. Kasus ini bermula saat Pemda Kudus melakukan lelang jabatan untuk beberapa Kepala Dinas melalui pengumuman Panitia Seleksi Nomor 04/Pansel-JPT/IV/2019.

Pengumuman hasil akhir seleksi yang mestinya pada tanggal 31 Mei 2019 mundur tanpa kejelasan. Dari sini sepertinya ia membuat celah yang kemudian dimanfaatkan M. Tamzil dengan baik untuk melakukan berbagai penyimpangan dalam lelang jabatan.

Bukan jaminan

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa Kabupaten Kudus sebetulnya telah memiliki sistem pencegahan korupsi yang baik, dan justru beberapa kali mendapat penghargaan. Namun demikian, masih saja terdapat praktik korupsi di dalamnya.

Sama halnya dengan Kudus, di  Kementerian Agama (Kemenag) beberapa waktu lalu juga terjadi kasus jual beli jabatan, padahal  berbagai penghargaan mulai dari WTP hingga penerapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) juga sudah berjalan.

Dengan demikian,  dapat kita lihat bahwa sistem pencegahan yang baik belum menjamin sebuah pemerintahan akan terbebas dari korupsi. Bagaimanapun juga, komitmen dan integritas para pejabat dan birokratnya sangat mutlak dibutuhkan untuk mencegah korupsi.

Epilog

Seorang reformis asal Tiongkok bernama  Wang Anshih mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan sistem hukum sementara para pejabat bukanlah orang yang memiliki integritas.

Di sisi lain, sebaik apapun sistem pencegahan korupsi dalam pemerintahan ujung kendalinya ada pada pimpinan tertinggi, dalam hal ini adalah kepala daerah. Tanpa  kepala daerah yang mampu menunjukan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, maka sistem hanya sebatas slogan dan hiasan kata di baliho.

Saya berharap, semoga semakin banyak yang akan belajar dari kasus ini. Jangan berikan kesempatan bagi para koruptor, dan berantaslah korupsi mulai dari diri sendiri. Bagi para pejabat pemerintahan, tidak perlu Anda membanggakan diri dengan sederet penghargaan dalam pencegahan korupsi, jika perilaku Anda di dalam sistem belum memiliki integritas.

Mari Berjuang!

 

 

3
0
Mengintip Misteri dan Marwah Jabatan, Bagai Menangkap Durian Runtuh

Mengintip Misteri dan Marwah Jabatan, Bagai Menangkap Durian Runtuh

Dani mengernyitkan keningnya saat mendengar cerita Edwin yang pernah ditawari jabatan menjadi admin dengan mahar Rp.250 juta. Angka senilai itu saja sudah membuat Dani terkejut, terlebih lagi ketika ia dengar bahwa mahar untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mencapai Rp.350 juta.

Padahal, mahar senilai Rp.250 juta itu baru akan setara dengan jumlah tunjangan struktural eselon 3 selama 200 bulan. Artinya, seandainya Edwin menerima tawaran jabatan tersebut maka konsekuensinya tunjungan strukturalnya selama 200 bulan harus diberikan kepada orang lain.

Menengok masa lalu dan masa kini

Dani dan Edwin bersahabat semenjak sekolah menengah pertama (SMP). Selepas sekolah menengah atas (SMA), Dani melanjutkan kuliah di perguruan tinggi sedangkan Edwin memilih untuk mencari pekerjaan, karena keterbatasan dana. Nasib mujur bagi Edwin yang tidak berapa lama kemudian diterima sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Berawal dari acara reuni alumni SMP, pada akhirnya Edwin dan Dani yang sudah hampir 8 tahun tidak bersua dipertemukan kembali. Terakhir kali sebelumnya, Dani bertemu Edwin dengan tampilan sederhana di warung kopi (warkop) pojok ‘alon-alon’.

Kini, penampilan Edwin jauh berubah drastis. Mobil sedannya diparkir di paling ujung, made in America keluaran terbaru. Begitu pula asesoris yang melekat di badannya, tidak bisa dibilang murah. Kemewahan ini sudah klop dengan gaya bicaranya yang menandakan dirinya adalah pejabat.

Cerita tentang jabatan

Usai acara reuni, Edwin mengajak Dani berjalan-jalan singkat dan berujung di rumah makan Father Suki, sebuah modern cullinary life style ala Jepang. Sambil menikmati Suki, Edwin membuka obrolan ringan seputar keluarga, lingkungan pekerjaan dan “experience” promosi jabatan yang dialaminya.

Dengan terbuka Edwin bercerita lingkungan kerjanya yang tergolong “basah” sambil bergurau bahwa semua bisa diatur dan dikendalikan. Misalnya, dalam urusan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) proses lelang “bisa dikondisikan”. Jagonya sudah ditentukan dan persyaratan diatur.

Seandainya yang menang bukan jagonya, nanti sang pemenang akan diboikot, tidak didukung supplier aspal (yang sudah dikondisikan juga). Sehingga, pemenang yang bukan jago akan kena black list. Jika tidak bisa bekerja (karena tidak adanya ketersediaan aspal), lama-lama yang bukan jago akan berpikir ulang sebelum mau ikut lagi. Karena kalau menang pun juga nggak bisa bekerja.

Modus lain memperkaya diri dengan uang negara bisa dilakukan dengan rekayasa pekerjaan konsultan updating sarana prasarana (sapras). Hampir setiap tahun dianggarkan updating sapras sebesar Rp.150 juta. Padahal, dia tahu sendiri ada daerah yang sejak tahun 2013 hingga sekarang selalu menerima updating sarpras, tetapi jumlah jalan tidak berubah.

Saya jadi berpikir, itulah alasan mengapa pegawai yang ditempatkan di unit sarpras dan peneliti anggaran sarpras merupakan pegawai dengan basis ilmu yang tidak sesuai. Mungkin ini disengaja agar pimpinan bisa mengambil kesempatan dari ketidaktahuan stafnya. Anggaran sebesar Rp.150 juta ujung-ujung nya menjadi “bancaan” setelah dipotong fee dan pajak.

Modus lain pemborosan uang negara ialah dengan reviu Detail Engineering Design (DED). Dengan alasan terjadi inflasi, reviu DED membuat nominal anggaran menjadi lebih tinggi meskipun tidak ada perubahan desain sama sekali. Padahal, seharusnya pejabat pembuat komitmen (PPK) membuat harga owner’s estimate dengan penyesuaian. Jadi, tidak tiap tahun dianggarkan kegiatan reviu yang begitu besar dan tidak efisien.

Terkait dengan risiko kenakalan pegawai dengan minta-minta fee kepada rekanan, ada saja akal untuk “pura-pura” menghukum. Paling-paling, mereka ini dimutasikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain, tetapi tiga bulan kemudian oleh badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) dikembalikan ke OPD asal.

Cerita Edwin makin berkembang hingga tentang dunia malam yang tidak jauh-jauh dari “entertaiment“. Kita mungkin pernah mendengar beberapa berita tentang penangkapan kasus transaksi prostitusi. Sebenarnya dengan berita itu para koruptor senang. Sebab, transaksi serah terima uang dikamuflase sebagai transaksi prostitusi. Modus ini telah berhasil mengelabui aparat sedangkan transaksi aslinya tidak terlacak.

Sebenarnya masih banyak yang ingin diceritakan Edwin kepada Dani.

Namun, matahari hampir terbenam sementara masing-masing masih punya urusan yang harus dikerjakan. Kedua sahabat yang berbeda nasib itupun berpisah di ujung persimpangan.

Saat Matahari Terbenam

Tenggelamnya mentari sore itu mengiringi sebuah kesimpulan. Meskipun bersahabat sejak dulu, tetapi mereka berdua mempunyai pandangan yang berbeda dalam memaknai arti “jabatan”.

Edwin berpandangan bahwa jabatan ialah privilege, sebuah kenikmatan bagaikan “buah durian”. Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa durian itu nikmat, meskipun kulit luarnya berduri. Kenikmatan jabatan ini diimpikan banyak orang karena disertai dengan penghasilan dan fasilitas. Tidak kalah pentingya ialah bahwa sebuah jabatan akan menaikkan derajat pergaulan di masyarakat.

Di sisi lain, Dani berprinsip untuk hidup dalam kemanfaatan. Dia memandang jabatan dari sudut pandang “Marwah Jabatan” ialah sebagai pemimpin. Dani teringat petuah Ki Hajar Dewantoro, “Ing Ngarsa Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani”.

Artinya, ketika seorang pemimpin berada di depan hendaknya memberikan teladan bagi pengikutnya. Ketika di tengah hendaknya ia memberikan prakarsa atau ide, lalu di belakang memberi dorongan atau motivasi.

Epilog

Dari Dani dan Edwin kita bisa melihat dua sudut yang berbeda dalam memandang jabatan. Dalam hemat saya, jabatan adalah amanah yang diberikan pimpinan. Jabatan hanya “kemasan”. Substansi dari jabatan adalah pelayanan. Semakin tinggi jabatan maka seseorang lebih bisa berkontribusi dengan tenaga maupun pikiran untuk masyarakat.

Jendral Sam Ratulangi mengatakan “Si Tou Tumou Tou“, manusia hidup untuk menghidupi manusia (memanusiakan manusia). Semoga kita semua dalam menjalankan tugas negara, selalu diberikan “rasa eling lan waspodo”, sehingga senantiasa menjaga amanah dalam setiap jenjang jabatan.

 

 

 

3
0
Bangun Integritas dengan Memahami Behavior Roadblocks*

Bangun Integritas dengan Memahami Behavior Roadblocks*

“Integrity is the essence of everything successful” – R. Buckminster Fuller.

Dari quote di atas, pembaca pasti dapat menyimpulkan bahwa integritas merupakan suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh seseorang. Implikasinya, setiap orang tentu harus memilikinya.

Nah, bagi pembaca, sebenarnya apa itu definisi integritas? Beberapa dari kita mungkin akan menjawab bahwa integritas adalah kejujuran, tetapi sudah tepatkah jawaban itu?

Mungkin juga ada yang akan menjawab, “integritas ya integritas, kita harus jadi orang yang berintegritas”. Sebuah jawaban yang tegas, tetapi sayang tidak memberikan pemahaman yang memadai.

Karena itu, mungkin akan terbesit di pikiran kita, mengapa untuk suatu hal yang kita yakini sangat penting, begitu sulit bagi kita untuk mendefinisikannya. Sejatinya, bukan hal yang aneh memang, karena kesulitan untuk mendefinisikan arti dari integritas dapat disebabkan oleh belum terinternalisasikannya makna integritas ke dalam kehidupan kita.

Apa itu integritas?

Integritas masih dipahami sebagai sebuah nilai atau jargon yang belum ter-breakdown menjadi poin-poin yang dapat dikaitkan langsung dengan aktivitas sehari-hari termasuk dalam berkinerja untuk organisasi.

Sebagai hal penting, untuk dapat memiliki pemahaman tentang integritas kita perlu memahami maknanya secara paripurna, artinya tidak hanya sepotong-sepotong.

Dalam bukunya yang berjudul “The 3 power values: how commitment, integrity, and transparency clear the roadblocks to performance”, David Gebler, seorang pakar di bidang ethics engagement and Integrated education asal Amerika Serikat, menjelaskan tentang makna integritas.

Gebler menjelaskan bahwa arti kata integritas lebih luas dari kata kejujuran (honesty). Integritas lebih dekat artinya dengan integrasi, yaitu menciptakan bagian-bagian yang terpisah menjadi sesuatu yang utuh.

Hal ini juga dapat dilihat dari bahasa asalnya, yaitu Integer yang merupakan kata dari bahasa latin yang berarti menyeluruh atau lengkap. Ia menggambarkan bahwa orang yang berintegritas adalah orang yang melakukan apa yang dikatakan, mengalirkan nilai-nilai yang diyakininya ke dalam setiap perbuatan yang dilakukan, tentu dengan catatan bahwa nilai-nilai itu adalah nilai positif yang diterima oleh masyarakat.

Tiga hambatan perilaku

Sebagai catatan, untuk dapat membangun integritas, kita harus memahami hal-hal yang mampu memengaruhi perilaku dasar kita. Hal ini karena inti dari tantangan terkait kinerja yang dihadapi oleh organisasi adalah hambatan perilaku yang melekat (behavior roadblocks intrinsic) pada karakteristik dasar manusia.

Oleh karena itu, memahami hal-hal itu dapat membantu kita untuk dapat mengelolanya secara efektif. Tiga hambatan utama terkait perilaku tersebut antara lain membohongi diri sendiri (self-deception), rasionalisasi, dan menarik diri dari keterlibatan (disengagement).

Membohongi diri

Self-deception biasanya dimulai dengan pemikiran “Ah, rasanya tidak apa-apa aku melakukan ini”. Biasanya, sikap ini seakan memperbolehkan kita untuk berpikir bahwa yang dilakukan adalah sesuatu yang benar, padahal di kondisi yang lain atau jika dilakukan oleh orang lain, kita sadar bahwa hal itu salah.

Bahkan, sikap ini dapat mengganggu objektivitas kita atas suatu hal karena kita memiliki kepentingan lain dalam suatu keputusan. Hersh Shefrin, seorang expert di bidang behavioral finance mengidentifikasi bahwa ada empat tipe self-deception.

Pertama, excessive optimism atau optimisme yang berlebihan. Penggambarannya adalah seringkali kita melebih-lebihkan kemungkinan terjadinya peristiwa yang menguntungkan dan meremehkan kemungkinan kejadian yang tidak menguntungkan.

Kedua, overconfidence, ialah ketika kita menilai lebih tinggi pengetahuan dan kemampuan kita sendiri, termasuk dalam menilai risiko yang ada di hadapan kita.

Ketiga, aversion to a sure loss, di mana kita cenderung menghindari kerugian sebagai motif yang sangat kuat dua kali lipat dibandingkan dengan mencari keuntungan. Artinya, kita akan sangat fokus terhadap kemungkinan kerugian dan tidak berpikir adanya kemungkinan keuntungan yang didapatkan.

Keempat, confirmation bias, kita sering terlalu yakin pada bukti yang mengonfirmasi pandangan kita dan menolak bukti yang bertentangan dengan pandangan kita itu. Misalnya, pembaca mengidolai satu grup band dan dapat menunjukkan keunggulannya. Namun, seorang teman tidak setuju dan menunjukkan kekurangan band itu. Pembaca tidak dapat benar-benar menyangkal fakta yang disampaikan oleh teman itu, tetapi bagaimanapun fakta tersebut, tidak memengaruhi pembaca sebagaimana pembaca meyakini fakta “pembaca”.

Menariknya, sudah merupakan kecenderungan umum bahwa self-deception lebih mudah terjadi seiring dengan semakin tingginya posisi seseorang di dalam organisasi. Ketika kita memiliki lebih banyak tanggung jawab dan otoritas, kita menjadi lebih rentan terhadap self-deception atau yang oleh para psikolog disebut “paradoks kekuasaan (paradox of power).”

Rasionalisasi

Lalu, rasionalisasi didasari dengan pemikiran “aku sih tahu ini salah, tapi aku punya alasan yang bagus kok tetep melakukannya”. Bahkan ada yang menyebut rasionalisasi adalah musuh paling kuat untuk integritas.

Hal ini karena rasionalisasi bekerja seperti obat bius bagi hati nurani kita, yang memungkinkan kita untuk menghindari rasa sakit perasaan bersalah ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang kita pegang.

Menariknya, kadang mungkin kita akan sulit membedakan antara rasionalisasi dengan keputusan rasional. Singkatnya untuk membedakan, dalam keputusan rasional, kita menerapkan alasan dan nilai-nilai kita yang relevan dengan suatu situasi sebelum memutuskan apa yang tepat dan benar untuk dilakukan.

Sedangkan rasionalisasi bekerja sangat berbeda. Kita merasionalisasi karena kita telah memutuskan apa yang ingin kita lakukan atau sudah lakukan, lalu kita perlu cerita yang masuk akal untuk memberitahu diri kita sendiri dan orang lain sebagai sebuah kompromi moral kita.

Jadi, ketika kita merasionalisasi, kita pada dasarnya berpikir mundur karena dimulai dengan kesimpulan dan menemukan alasan yang akan mengarah dan mendukung kesimpulan tersebut.

Gebler menjelaskan bahwa rasionalisasi biasanya dimulai dari tiga jenis alasan. Pertama, orang tahu bahwa yang dilakukannya salah tapi berpikir bahwa orang itu tidak memiliki pilihan lain.

Kedua, ketika orang menganggap dirinya diperlakukan tidak adil, maka ia akan berhenti berupaya memberikan yang terbaik untuk organisasi dan hanya fokus pada apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Terakhir, tekanan dari teman sejawat yang terlalu besar hingga menggiring pemikiran, “semua orang melakukan ini, dan saya tidak akan dianggap sebagai pecundang.”

Menarik diri

Behavior roadblocks terakhir adalah disengagement, atau menarik diri dari keterlibatan di organisasi. Dalam organisasi, salah satu penghalang yang paling sulit untuk diatasi adalah rasa apatis atau tidak peduli, seperti, “Itu bukan masalah atau urusan saya,” atau, “mengapa saya harus terlibat dalam masalah ini?”.

Masalahnya, orang-orang seperti ini akan sulit terdekteksi selama mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau perilaku negatif yang mencolok. Mereka tidak akan mengambil tanggung jawab atas situasi dan masalah karena mereka tidak cukup peduli untuk memikirkan solusi atas hal-hal tersebut.

Salah satu penggerak utama lahirnya sikap disengagement adalah merasa tidak memiliki cukup kewenangan untuk melakukan sesuatu. Namun demikian, hal ini sering diartikan salah oleh organisasi, bahwa seseorang diaggap ingin mengambil alih peran pimpinan.

Padahal, kewenangan yang mereka minta adalah adanya pemberian tanggung jawab dan kepercayaan untuk mengemban suatu tugas. Singkatnya, ”Beri saya apresasi jika saya dapat melakukan tugas saya degan baik, dan saya siap dengan konsekuensi jika saya tidak berhasil. Berikan saya kebebasan untuk menentukan cara saya bekerja guna menyelesaikannya”.

Dari perspektif organisasi, tentu hal itu bukanlah sesuatu yang negatif. Organisasi justru ingin para anggotanya mengambil tanggung jawab yang lebih besar dan lebih bertanggung jawab.

Jika begitu, mengapa begitu sulit untuk mewujudkannya? Alasannya adalah bahwa banyak organisasi belum memahami tentang apa yang sebenarnya memotivasi para anggota organisasinya.

Meskipun jaminan keberlangsungan untuk tetap menjadi pegawai jelas merupakan hal yang penting dan membuat mereka datang untuk bekerja setiap hari, penelitian menunjukkan bahwa bagi pegawai yang pekerjaannya membutuhkan kreativitas dan kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah, bentuk kompensasi dan penghargaan tradisional saja tidak cukup untuk membuat mereka tetap termotivasi.

Kuncinya adalah keseimbangan

Untuk dapat memahami dan mengatasi dengan lebih baik ketiga penghambat perilaku manusia di atas, kita perlu memahami keseimbangan internal antara kepentingan diri sendiri dibandingkan dengan kepentingan orang lain.

Untuk organisasi, kinerja tinggi mengharuskan pegawainya untuk menyeimbangkan apa yang penting bagi mereka sebagai individu dengan apa yang penting bagi organisasi, pelanggan, dan pemangku kepentingan yang dilayani oleh organisasi.

Setiap pegawai harus dapat melihat perannya di dalam organisasi dan bagaimana membangun hubungan yang saling menguntungkan antara mereka dengan organisasinya. Jika tidak, ada risiko bahwa nilai-nilai positif yang kita miliki masing-masing dapat ditekan atau digantikan oleh nilai-nilai negatif, mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik.

Organisasi perlu menciptakan norma sosial yang kuat, yang mampu menghalangi self-deception, menghilangkan sumber rasionalisasi, dan mencegah disengagement yang membuat pegawai tidak bertanggung jawab atas tindakannya.

Tantangan bagi para pimpinan organisasi adalah mengintegrasikan konsep-konsep ini ke dalam pelatihan, komunikasi, dan proses bisnis sehari-hari organisasi.

 

 

*Artikel ini pernah tayang di Majalah ‘Warta Pengawasan’, edisi 1 tahun 2019 dengan judul “Kelola Roadblocks, Bangun Integritas”.

 

 

 

2
0
Mengakali Sistem Pengendalian Ojek Online  Dengan Tuyul, Pocong, dan Jam Pasir

Mengakali Sistem Pengendalian Ojek Online Dengan Tuyul, Pocong, dan Jam Pasir

Halo, apa kabar masyarakat Indonesia?

Berada di tahun 2019 yang digadang-gadang menjadi bagian mula-mula dari Revolusi Industri 4.0, dengan peran utama kehadiran teknologi informasi yang semakin canggih, telah memaksa kita semua menerima kehadiran jasa transportasi berbasis daring (online) dan mengakuinya sebagai sebuah kebutuhan sehari-hari.

Terlebih lagi, aktivitas penduduk Indonesia pada usia produktif di perkotaan yang menuntut kehadiran sarana transportasi yang menjangkau lebih banyak lokasi, berkecepatan memadai, dan dapat dinikmati dengan harga yang terjangkau, pada akhirnya menjadi alasan utama jasa transportasi online ini semakin eksis di negara kita.

Pertemuan antara permintaan konsumen (demand) dan kejelian pengusaha untuk menyediakan penawaran (supply) telah menciptakan pasar yang kompetitif untuk bisnis tersebut. Tak urung, menjadi pengemudi jasa transportasi online telah menjadi pilihan yang menggiurkan untuk menyerap jutaan orang tenaga kerja, terutama kelas menengah ke bawah. Selain itu, bisnis ini pun menjadi daya tarik tambahan untuk menghadirkan kaum rural ke perkotaan.

Mengandalkan Teknologi Informasi

Untuk menjaga kestabilan usahanya, manajemen transportasi online harus mengelola sebuah sistem di balik layar aplikasi yang menghubungkan para pengemudi (drivers) sebagai mitra, dengan para calon penumpang sebagai konsumen utama.

Tentu saja, kinerja bisnis ini sangat bergantung pada kecanggihan teknologi. Berkat teknologi itu pula, manajemen transportasi online terbantu untuk membuat sebuah mekanisme pengendalian internal yang menjaga core bisnis mereka tetap berjalan sebagaimana ekspektasi, yakni menyediakan sarana transportasi yang terbaik untuk para penggunanya.

Saya yakin bahwa sebagian besar dari kita pernah menggunakan layanan transportasi online. Saya sendiri, memiliki ketergantungan tinggi pada jasa para pengemudi transportasi online. Setiap hari setidaknya tiga kali saya harus menggunakan aplikasi dan jasa mereka, plus berinteraksi dengan para mitra (drivers) yang penuh dedikasi menjalankan misi: mengantarkan pelanggannya ke tempat tujuan dengan nyaman, cepat, dan aman.

Kehadiran Tuyul, Pocong dan Jam Pasir

Namun demikian, sekali dua kali saya masih mengalami ketidaknyamanan ketika memesan layanan berbasis online ini. Bukan lagi soal penampilan drivers yang kadangkala kurang bersih atau rapi, sebab itu bukan proritas utama saya saat sedang terburu-buru menuju tempat kerja, akan tetapi, lambatnya kedatangan pengemudi menjemput saya ke lokasi.

Suatu pagi, seorang driver yang tidak mau disebut namanya bercerita kepada saya, “Kalo driver lama datangnya, mungkin ibu lagi kena tuyul, pocong, atau jam pasir”.

“Hah… Apa itu”, tanya saya dengan nada terkejut dan perasaan yang mulai takut.

Sang driver bercerita bahwa aplikasi yang dipakainya (lebih tepatnya dipakai oleh kami, saya juga khan) memiliki sebuah kelemahan, yakni masih bisa diakali dengan tuyul, pocong, dan jam pasir.

Tuyul dan pocong adalah modifikasi aplikasi yang memungkinkan para drivers membuat fake position report atau pemalsuan lokasi. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi mereka menangkap sinyal permintaan jasa dari pelanggan, sebab mereka bisa merekayasa seolah-olah sedang berada di suatu tempat tertentu.

Jika tuyul pada umumnya menempatkan secara maya posisi driver pada titik tertentu padahal faktanya dia berada di tempat lain, maka pocong memungkinkan posisi driver ini berputar-putar pada radius tertentu, ibarat makhluk mistis bernama pocong yang sedang mencari-cari sesuatu dengan melompat-lompat dengan garis lintasan membentuk lingkaran.

Adapun jam pasir juga bekerja secara tidak sehat. Modifikasi aplikasi ini memungkinkan driver yang lain, yang bukan dikehendaki oleh calon penumpang untuk merebut orderan yang sebelumnya sudah deal.

Biasanya, jam pasir bekerja ketika jarak antara pengemudi dan konsumen agak jauh sehingga membutuhkan waktu yang agak lama untuk bertemu di titik tertentu. Baik driver pertama maupun calon penumpang tidak membatalkan pesanan, akan tetapi driver yang lain mengambil alih secara tiba-tiba.

Permainan Oknum

Driver yang mengantarkan saya pagi itu bercerita bahwa kebocoran pada aplikasi yang dipakainya adalah sebuah kesengajaan. Tuyul, pocong, dan jam pasir adalah rekayasa buatan dari “orang dalam” yang bekerja di balik layar, yang tentu saja telah memahami tentang rekayasa platform yang buatan perusahaannya.

Oknum ini kemudian menawarkan jasa modifikasi tersebut kepada para drivers secara diam-diam dengan perjanjian menjaga kerahasiaan sekaligus mensyaratkan setoran dalam jumlah tertentu setiap bulan.

Kedua pihak merasa diuntungkan sebab si oknum mendapat penghasilan tambahan dan para drivers yang curang mendapatkan kemudahan dari semakin banyak atau seringnya orderan. Sungguh, uang telah menjadi kunci di balik tindakan ini.

Kelemahan Sistem Pengendalian?

Mendengar cerita itu, saya pun kembali teringat pada sebuah ungkapan, bahwa sebaik apapun sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi, tidak akan efektif ketika orang-orang di dalamnya tidak memiliki integritas.

Oknum dalam cerita ini, pada hakikatnya memiliki kewajiban menjadi penjaga berjalannya keadilan bagi para mitra kerja dan mengutamakan layanan yang prima pada pelanggan. Akan tetapi, sebuah sistem yang secanggih itu berhasil diakali dengan sebuah motivasi, yakni memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Pada akhirnya, saya pun mengakhiri obrolan singkat saya dengan pengemudi yang mengantar saya dari Stasiun Sudirman ke Jalan Pramuka pagi itu dengan sebuah pertanyaan,

“Abangnya gak mau pake Tuyul, Pocong, atau Jam Pasir juga?”

Driver itu menjawab, “Tidak mbak. Saya nggak mau kasih makan anak istri saya dengan harta yang diperoleh dengan cara haram. Dengan begini saja, rejeki gak akan tertukar, gak akan lari kemana-mana”.

Alhamdulillah, rupanya masih banyak orang jujur di Indonesia.

 

 

1
0
error: