Transformasi Komisi Pemberantasan Korupsi Mendorong Efektivitas Wajah Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Transformasi Komisi Pemberantasan Korupsi Mendorong Efektivitas Wajah Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tampaknya terjadi transformasi wajah pemberantasan korupsi di dalam lembaga KPK. Berdasarkan Pasal 6 UU tersebut, KPK bertugas untuk melakukan hal-hal berikut:

  1. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
  2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
  3. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
  4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  5. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
  6. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Penjelasan UU itu disebutkan bahwa “pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.”

Dengan demikian, apabila pada era-era sebelumnya KPK menekankan pada fungsi penindakan kasus korupsi, maka arah pemberantasan korupsi yang dilaksanakan KPK pada saat ini, sebagai bagian dari lembaga eksekutif negara lebih mengutamakan fungsi pencegahan korupsi tanpa menghilangkan fungsi penindakan tindak pidana korupsi dengan turut memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia.

Lalu, apabila benar wajah baru pemberantasan korupsi yang dimotori oleh KPK lebih menekankan pada aspek pencegahan korupsi, maka pertanyaannya adalah bagaimanakah cara melakukan pencegahan korupsi di Indonesia yang efektif? Dalam hal ini, KPK harus mampu berperan sebagai pemicu dan penjaga budaya integritas (trigger and guardian of integrity culture) di negeri ini.  

Pencegahan korupsi adalah sebuah kegiatan yang hasilnya tidak dapat langsung terlihat secara instan. Untuk mengetahui hasil dari aktivitas pencegahan korupsi seperti aktivitas perbaikan sistem dan budaya kerja serta aktivitas edukasi tentu memerlukan waktu yang tidak singkat.

Pencegahan korupsi memiliki orientasi yang berbeda dengan penindakan korupsi. Pertanyaannya adalah,”Orientasi konsep pencegahan korupsi seperti apa yang seharusnya dimiliki agar pencegahan rasuah dapat terlaksana dengan efektif?”

Salah satu orientasi pencegahan korupsi yang dapat digunakan adalah orientasi budaya. Dalam ilmu antropologi budaya, dikenal konsep fear culture (budaya rasa takut), guilt culture (budaya rasa bersalah) dan shame culture (budaya rasa malu). Fear culture itu sendiri memiliki hubungan erat dengan penindakan tindak pidana korupsi. Pada sisi lain, pencegahan praktek korupsi seharusnya berorientasi pada bagaimana membangun guilt culture dan shame culture dengan efektif.

Konsep pencegahan korupsi pada dasarnya bermuara pada bagaimana mewujudkan sebuah budaya integritas tanpa batas di Indonesia. Merriam-Webster Dictionary mendefinisikan integritas sebagai firm adherence to a code of especially moral or artistic values

Budaya integritas adalah tentang penerapan nilai-nilai kejujuran dan keberanian untuk melakukan hal yang benar yang dapat merasuk ke seluruh insan di Indonesia. Budaya ini diharapkan mampu memunculkan rasa malu dan rasa bersalah dalam diri mereka, yang dapat mencegah mereka dari melakukan korupsi.

Ketika seseorang melakukan korupsi, apakah perasaan malu atau perasaan bersalah yang akan muncul? Atau justru kedua perasaan tersebut tidak muncul dalam dirinya?

Rasulullah SAW bersabda: “Jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu (HR Bukhari).” Mencius, seorang filsuf Cina kuno, juga mengemukakan hal berikut:“A sense of shame is beginning of integrity.” Dengan demikian, intinya adalah rasa malu dan rasa bersalah memegang peranan penting dalam pencegahan korupsi.

Kita mengetahui bahwa di Indonesia telah ditetapkan konsep Zona Integritas, Wilayah Bebas Dari Korupsi hingga Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Konsep-konsep ini telah digalakkan di berbagai lembaga pemerintahan negara Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Meskipun demikian, nyatanya korupsi masih saja terjadi di negeri khatulistiwa ini.

Masih saja ada koruptor yang justru tersenyum dan tidak memiliki rasa malu serta bersalah ketika digiring KPK ke hotel prodeo. Kondisi inilah yang menuntut dimasukkannya unsur budaya yang berhubungan dengan rasa malu dan rasa bersalah dalam pencegahan korupsi.

Rasa malu adalah perasaan tidak nyaman yang muncul dalam diri seseorang ketika aib atau perbuatan buruknya diketahui orang lain. Rasa bersalah adalah perasaan menyesal ketika dirinya telah melanggar aturan atau norma tertentu.

Keberadaan rasa malu dan rasa bersalah (dalam bingkai budaya malu dan budaya rasa bersalah) yang kuat akan mencegah seseorang dari melanggar aturan dan norma. Apabila dirinya melakukan hal-hal yang melanggar aturan maka akan muncul rasa malu dan bersalah di dirinya, sesuatu yang tidak diinginkannya.

Program kerja pencegahan di KPK seharusnya berorientasi pada bagaimana dapat mendorong terwujudnya kedua budaya ini di organisasi pemerintahan dan masyarakat. Sebagai bagian dari lembaga eksekutif,

KPK seharusnya mampu mengedukasi para pejabat lembaga tinggi negara dan para birokrat untuk selalu memiliki rasa malu serta rasa bersalah dalam diri mereka sehingga dapat mencegah mereka dari melakukan berbagai penyimpangan dalam bekerja.

Di sisi lain, KPK seyogyanya dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk senantiasa menerapkan budaya rasa malu dan budaya rasa bersalah agar mereka tidak melakukan penyimpangan di dalam interaksinya dengan aparat negara.

Budaya rasa malu berhubungan dengan bagaimana membangun kesadaran untuk menjaga harkat dan martabat diri dan keluarga, sehingga akan ada usaha untuk tidak mempermalukan diri dan keluarganya. Di sisi lain, budaya rasa bersalah akan membentuk pribadi yang berusaha selalu mematuhi etika dan aturan agar tidak menimbulkan perasaan bersalah dalam dirinya.

Dalam mewujudkan budaya rasa malu dan budaya rasa bersalah maka harus dilakukan proses edukasi ke aparat negara dan masyarakat berupa aktivitas pencucian otak sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan persepsi dan stigma sosial dalam diri mereka bahwa korupsi merupakan sebuah penyakit sosial yang sangat berbahaya dan harus dijauhi (shaming).

Aktivitas brainwash tersebut nantinya dapat menciptakan stigma dan pola berpikir dalam diri seseorang bahwa korupsi adalah perbuatan nista, haram, keji, tercela, hina, kotor, menjijikkan dan merupakan aib bagi diri dan keluarganya.

Stigma dan pola berpikir tersebut akan dapat mencegah terjadinya korupsi karena apabila mereka sampai melakukan korupsi maka akan memunculkan rasa malu dan bersalah dalam diri mereka.

Epilog

Pasca disahkannya revisi UU KPK tahun 2019 oleh Presiden, KPK telah bertransformasi menjadi sebuah lembaga eksekutif negara yang lebih menekankan pada aspek pencegahan korupsi. Salah satu orientasi yang dapat diterapkan dalam pencegahan korupsi adalah dengan cara membangun budaya rasa malu dan budaya rasa bersalah melalui pencucian otak. Dengan transformasi tersebut, diharapkan asa akan Indonesia yang terbebas dari korupsi dapat terwujud. Akankah perubahan strategi ini berhasil? Only time can answer that.

DAFTAR PUSTAKA

https://nasional.sindonews.com/berita/1181501/13/mengungkap-filosofi-gedung-merah-putih-kpk
https://www.merriam-webster.com/dictionary/integrity

0
2
Modifikasi Peran Internal Audit di Masa Status Kejadian Luar Biasa

Modifikasi Peran Internal Audit di Masa Status Kejadian Luar Biasa

Dalam Rapat Terbatas pada tanggal 15 Maret 2020 di Istana Bogor, Presiden menyampaikan arahan agar seluruh Kepala Daerah memonitor situasi dan kondisi di daerahnya berkaitan dengan wabah Covid-19 dan kemudian berkonsultasi dengan pakar medis untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Berdasarkan arahan tersebut, sejumlah Kepala Daerah di Indonesia telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) sebagai respons terhadap pandemi Covid-19.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, penetapan status tersebut memiliki konsekuensi bahwa penanganan kejadiannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Sementara, Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Achmad Yurianto, menyatakan penanganan virus corona (Covid-19) berada di atas KLB.

Definisi Kejadian Luar Biasa

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB), KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Penjelasan lebih lanjut mengenai KLB dapat kita temukan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan, bahwa suatu daerah dapat dikatakan menjadi suatu Kejadian Luar Biasa jika memenuhi beberapa kriteria.

Kriteria tersebut dapat kita temui pada kondisi saat ini, yaitu timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah, peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya.

Termasuk juga jika terjadi peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya, serta jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya.

Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi ITB memprediksi tren kasus Covid-19 ini masih akan terus meningkat. Sehingga, segala bentuk aktivitas masyarakat harus disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Masyarakat dihimbau untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah.

Pola kebiasaan masyarakat yang senang berkumpul dan bersalaman, kini harus berubah agar tidak melanggar pembatasan sosial. Perubahan ini menuntut perilaku dan kebiasaan masyarakat secara konvensional ditransformasikan menjadi pola interaksi secara virtual.

Bagi APIP: Bukan Persoalan Sederhana

Tentu ini bukan persoalan yang sederhana, khususnya bila dikaitkan pada peran pengawasan internal audit dalam konteks ini adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Peran pengawasan internal audit sendiri, berdasarkan definisi dari Institute of Internal Auditors, adalah sebagai suatu aktivitas penjaminan (assurance) dan konsultansi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi.

Sedangkan fungsi internal audit setidak-tidaknya ada 3 (tiga), yaitu:

  1. Menentukan apakah internal control perusahaan sudah baik atau belum;
  2. Menentukan kehandalan informasi yang telah dibuat oleh pihak manajemen; dan
  3. Menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi atas berbagai kegiatan operasional organisasi.1

Efektifitas kerja dari APIP, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dapat diukur dengan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria berikut:

  • Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
  • Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
  • Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Skala Prioritas

Perubahan pada masa pandemi ini tidak mengubah ketiga peran APIP tersebut. Walaupun, tentu terdapat tantangan dan rintangan yang pasti dialami oleh APIP dalam menjalankan perannya di masa pandemi ini, yaitu:

  • Perjalanan dinas keluar kota yang terbatas untuk melakukan audit;
  • Risiko adanya auditor yang terinfeksi virus yang harus dikarantina sehingga berdampak terhadap pelaksanaan rencana audit dengan berkurangnya anggota tim audit;
  • Ketentuan bekerja secara WFH yang setiap saat dapat terganggu karena jaringan internet maupun koneksi jaringan yang tidak stabil; dan
  • Jumlah pegawai (auditee) yang terbatas di kantor sehingga tidak dapat membantu auditor sepenuhnya dalam memenuhi permintaan atas informasi audit yang diperlukan.

Dalam menghadapi tantangan dan rintangan tersebut, perlu dilakukan penyesuaian, khususnya pada pertanggungjawaban tugas pengawasan. Setiap tugas APIP pada hakikatnya telah direncanakan di awal tahun dengan pembuatan Audit Internal Plan.

Masa pandemi yang terjadi sejak bulan Maret 2020, tentunya tidak diperhitungkan pada saat pembuatan Audit Internal Plan. Sehingga, menjadi tidak relevan jika dipaksakan untuk tetap mengacu pada rencana-rencana tersebut. Dari segi ekonomis, justru akan menjadi pemborosan, jika internal audit masih ngotot mengerjakan audit plan tersebut.

Pada masa pandemi ini, tidak mungkin kita dapat bekerja dengan semua yang kita asumsikan. Perlu dibuat skala prioritas atas pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga dapat tetap memberi nilai tambah pada masa-masa (sulit) ini.

Dalam rangka pemilihan skala prioritas, perlu adanya komunikasi yang baik antara Internal Audit dan manajemen organisasi. Internal audit diharapkan dapat berbicara dan berinteraksi dengan manajemen, mengomunikasikan bahwa fungsi APIP saat ini adalah untuk membantu konsultasi, bukan hanya dalam rangka audit.

Pesan pentingnya ialah bawa saat ini kita sedang menghadapi musibah, situasi krisis, sehingga kita (sebagai auditor intern) harus fokus untuk try to help, bukan (hanya) bertindak sebagai watch dog.

Epilog: Area Modifikasi

Dalam masa pandemi ini, kita semua, termasuk internal auditor diharapkan memiliki sense of crisis. APIP diharapkan mau menanggalkan topi internal auditornya dan melakukan beberapa modifikasi dalam beberapa area, khususnya dengan:

  • Melakukan identifikasi atas area-area berisiko tinggi dengan menggunakan metode risk assessment probability & impact;
  • Melakukan pengawasan intensif terkait potensi risiko kecurangan (fraud risk);
  • Memastikan sudah dibuat manajemen krisis/crisis management, disaster recovery, business contingency plan, agar pengelolaan krisis dapat dilakukan secara sistematis;
  • Melakukan pengawasan intern (internal control) atas area-area berisiko tinggi, demi mengidentifikasi deteksi fraud risk;
  • Melakukan kegiatan monitoring terkait kepatuhan dan efektifitas;
  • Meningkatkan peran advice dan insight (konsultansi/advisory) terutama terkait tata kelola, risiko, dan pengendalian;
  • Secara terus menerus melakukan peningkatan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan intern yang cepat dan intensif (Continuous Auditing);
  • Melakukan Real-time assurance (meminimalisir after the fact);
  • Mengadopsi Collaborative Approach (komunikasi yang intensif di antara tim audit dengan para stakeholders untuk memberikan advisory selama masa pandemi; dan
  • Alignment of audit plan (penyesuaian rencana audit) sesuai dengan masa pandemi. 1

Internal audit harus mampu menjadi penasihat yang mampu menyediakan jasa pengendalian secara real time. Tidak perlu menunggu paska kejadian baru diaudit, namun dapat dilakukan pendampingan secara real time untuk memitigasi penyimpangan yang terjadi.

Auditor tetap memonitor pengendalian yang dilakukan dan memberikan jasa-jasa alternatif konsultasi lainnya. Kesemuanya ini jika dijalankan dengan baik, maka menjadi momentum yang sangat tepat bagi auditor intern untuk membuktikan perannya dengan lebih efektif dan memberi nilai tambah bagi organisasi.

*) Artikel ini pernah ditayangkan dalam laman setkab.go.id

Catatan kaki:
1) Ricky Dompas, “Fungsi dan Peran Internal Audit pada Masa Luar Biasa”, (dipresentasikan dalam Online Seminar: Indonesia Professional in Audit and Control Association, Jakarta, 4 Agustus 2020)

0
0
Menyoal Target Waktu Realisasi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Menyoal Target Waktu Realisasi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah diterbitkan dengan pertimbangan utama untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Dalam pemenuhannya disusun regulasi PBJ pemerintah yang bisa memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan memberikan kontribusi dalam penggunaan produksi dalam negeri, peningkatan peran UMKM, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 merupakan pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PBJ Pemerintah yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika birokrasi dan usaha yang menuntut dilakukannya penyempurnaan terutama tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas produk hasil PBJ.

Pasal 88 dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur tentang kewajiban bagi kelompok kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pengadaan untuk menjadi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Dengan kata lain dalam waktu 95 hari lagi ketentuan ini akan diberlakukan. Sudah bagaimanakah persiapan dan prakondisi dari penerapan pasal 88 tersebut ?

Dari total pemegang Sertifikat Ahli PBJ Pemerintah yang berjumlah 296.900 orang secara nasional, ternyata baru 2.304 orang (0,78 %) yang telah menjadi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ Pemerintah dengan komposisi 1.237 orang di kementerian/lembaga dan 1.067 orang di pemerintah daerah. Belum lagi kita bicara tentang tingkat penyebaran sumber daya manusia di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tersebut.

Banyak faktor yang menjadi penyebab lambannya proses transformasi Sertifikat Ahli PBJ Pemerintah menjadi Sertifikat Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Pemerintah, mulai dari ketidaktahuan, faktor umur, prosedur yang berbelit-belit, dan kesengajaan.

Faktor ketidaktahuan diakibatkan minimnya sosialisasi, baik dari pemerintah pusat maupun dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Yang lebih berbahaya adalah UKPBJ sendiri yang berada dalam kondisi ketidaktahuan.

Faktor umur ini berkaitan dengan usia pensiun, jabatan, atau golongan kepangkatan yang sudah terlalu tinggi yang tidak memungkinkan lagi untuk menjadi Pokja Pemilihan ataupun Pejabat Pengadaan, ataupun faktor skill yang sudah tidak memungkinkan lagi akibat umur yang sudah cukup lanjut yang sudah tidak memungkinkan untuk belajar peraturan baru lagi.

Mengenai prosedur yang berbelit-belit, harus diakui bahwa prosedur untuk menjadi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ tidaklah efisien. Prosedur tersebut mengharuskan proses peralihan melalui dua instansi yang belum tentu saling mendukung satu sama lain, yaitu instansi yang membidangi PBJ pemerintah dan instansi yang membidangi kepegawaian.

Belum lagi bila kita membahas tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja. Akibat kurangnya pengetahuan mengakibatkan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) terhadap Jabatan Fungsional Pengelola PBJ tidak dilakukan.

Faktor terakhir adalah kesengajaan. Saat ini kondisi PBJ sebetulnya cukup memprihatinkan akibat kriminalisasi. Proses penegakan hukum yang melebihi porsinya membuat banyak personil barang/jasa kapok dan tidak ingin melanjutkan lagi karirnya di bidang pengadaan barang/jasa.

Dengan demikian, ketika ada ketentuan kewajiban menjadi Pejabat Fungsional maka yang bersangkutan dengan sengaja tidak melakukan proses transformasi sertifikat dan lebih memilih menjadi staf biasa, atau memilih jabatan fungsional lainnya yang lebih aman untuk dirinya atau berkarir di jabatan struktural.

Dari kesemua penyebab di atas yang perlu dilakukan adalah penyederhanaan prosedur untuk menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penghapusan kriminalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Prosedur juga harus dipersingkat. Adanya dua instansi yang harus dilalui yaitu instansi yang membidangi PBJ dan instansi yang membidangi kepegawaian harus dipersingkat menjadi satu atap saja. Instansi yang membidangi kepegawaian agar membuka pintu lebar-lebar dan memberikan kewenangan penuh kepada instansi yang membidangi PBJ pemerintah.

Kewenangan ini ialah untuk memproses peralihan status PNS yang memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan persyaratan seminimal mungkin dan prosedur yang sesingkat mungkin.

Dalam hal ini diperlukan koordinasi dan kesepakatan bersama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) untuk menyusun persyaratan dan prosedur yang lebih singkat dan sederhana.

Kesepakatan ini penting agar target waktu 31 Desember 2020 tercapai dengan jumlah dan penyebaran sumber daya manusia yang mencukupi untuk semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Sedangkan untuk menghilangkan kriminalisasi pengadaan barang/jasa akibat penegakan hukum yang melebihi porsinya, maka LKPP perlu berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Semuanya tergantung dari kita semua apakah serius dalam menjalankan regulasi yang kita buat sendiri ataukah akan melakukan pengunduran jadwal dan batas waktu 31 Desember 2020.

Perlu diingat bahwa pengunduran itu membawa konsekuensi hilangnya marwah dan kehormatan dari regulasi akibat tidak terpenuhinya ketentuan yang tercantum dalam regulasi. Tentunya bukan hanya marwah regulasi yang akan ternoda tapi juga marwah dan kehormatan pejabat yang menandatangani regulasi itu juga akan ikut ternoda. Pejabat yang dimaksud adalah bapak Presiden sebagai penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

0
0
Pertimbangan Etis New Normal, Bagaimana dengan Audit?

Pertimbangan Etis New Normal, Bagaimana dengan Audit?

Selamat datang di tahun pandemi, tinggalkan kebiasaan lama menuju New Normal. Dari kalimat ini tersirat optimisme, meskipun tetap diselimuti keresahan karena perubahan yang akan dihadapi kurang memberikan kesempatan untuk siaga.

New normal mengajarkan kita untuk meninggalkan kebiasaan lama beradaptasi dengan kebiasaan dan cara beraktivitas yang baru. New normal juga seakan baru muncul setelah adanya wabah corona. Padahal, jika kita berbalik melihat sejarah dunia maka new normal sudah kerap terjadi dalam skala yang sangat besar.

Kita menghitung saja dari sejarah puncak abad pertengahan bermula sesudah tahun 1000 Masehi di mana populasi manusia khususnya di Eropa meningkat pesat, perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan hasil panen, dan berkembangnya inovasi.

Di akhir abad pertengahan kemudian terjadi berbagai musibah dan bencana besar, perang, kelaparan, wabah penyakit, konflik sosial, dan keagamaan kembali mengancam sendi-sendi kehidupan manusia.

Sampai di abad modern, zaman ketika informasi dan teknologi merubah perilaku, kebiasaan dan aktivitas hidup manusia, adaptasi atau new normal ini terus berlanjut.

Hal ini sekaligus menandakan bahwa pola interaksi menusia terus berubah, dan perubahan itu sesuatu yang biasa. Ibarat masa pertumbuhan manusia, di setiap fase membutuhkan kebiasaan dan kemampuan beraktivitas dengan hal yang baru.

‘Kompromi’ Kekuasaan dan New Normal

New normal terjadi lagi karena pandemi virus corona yang menyebar di 216 negara, di mana telah  terkonfirmasi 20.555.408 kasus dan meninggal 746.688 jiwa berdasarkan update terakhir worldometers tanggal 12/08/2020.

Di Indonesia sendiri, kasus pertama corona ditemukan pada Maret 2020 dan terus meningkat hingga pertengahan Agustus 2020 telah terdapat setidaknya 130.718 jiwa yang terpapar.

Melihat potensi dan banyaknya kasus, pemerintah dengan cepat memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan melaksanakan protokol Covid-19 sebagai langkah memutus rantai penyebaran virus mematikan ini.

Belum berselang lama, kebijakan PSBB bersanding dengan kebijakan baru new normal sebagai upaya pemerintah mengajak masyarakat dapat berkompromi, berdampingan, dan berdamai (menyesuaikan diri) dengan Covid dengan mewajibkan protokol Covid. Sehingga, diharapkan masyarakat tetap bisa produktif, mengendalikan kesehatan dan keamanannya dalam menghadapi corona.

Mari coba lebih kritis dan melihat dalam perspektif yang lain. Menurut saya, kebijakan new normal menunjukkan ketidakmampuan pemerintah memberikan jaminan kesehatan dan sosial kepada rakyat. Pemerintah tergesa-gesa menyerahkan masalah ini kepada masing-masing orang dan keluarga untuk saling menjaga.

Alasannya tertuju pada dampak pandemi yang menggerogoti ekonomi negara, sebagaimana dipaparkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mengkhawatirkan jutaan pekerja informal di-PHK dan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran.

Kekhawatiran ini sekaligus berkorelasi terhadap pergerakan konsumsi dalam negeri sebagai penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) negara. Jika PDB terlalu rendah, kondisi ekonomi dikhawatirkan resesi, sehingga akan berakhir pada chaos atau konflik sosial.

Kita hidup dalam negara dan kekuasaan. Artinya, apapun yang dilakukan demi pemerintahan dan negara adalah sah dan baik selama bertujuan mewujudkan kestabilan. Pandangan ini sarat dengan nilai etis dan moral atau identik dengan istilah ‘the end justifies the mean’ yang dianut oleh faham Machiavelli.

Adaptasi Audit di Tengah Pandemi

Ketika new normal diterapkan, bukankah juga baik jika new audit dikembangkan. Misal saja di bidang pendidikan, sangat cepat menemukan cara belajar dan mengajar yang menyesuaikan kondisi di tengah pandemi. Meskipun, sebelumnya telah ada perubahan tren otomasi yang dikenal revolusi industri 4.0., yang memberi pengaruh besar termasuk dalam bidang pendidikan.

Sistem belajar daring menjadi pilihan di tengah pandemi. Meski terasa tertatih dan berbiaya lebih tinggi dibanding sebelum masa pandemi, tapi nyata para penggerak pendidikan telah memulainya dengan adaptasi instrumen teknologi.

Mulai dari guru, orang tua, dan murid saat ini familiar dengan zoom, google classroom, atau telegram.  Selain itu, aplikasi media pembelajaran memberikan beragam pilihan –baik yang disediakan pemerintah maupun swasta. Di antaranya: rumah belajar, ruang guru, zenius, atau klassku.

Bagaimana dengan audit, perlukan kita merancang Audit versi 4.0, Audit ‘Jarak Jauh’ atau Audit berbasis high technology?

Kita bisa merasa ‘ngeri; ketika membaca artikel yang mengulas tentang dampak dan masa depan audit. Profesi auditor terancam atau bahkan bisa punah tergantikan perannya dengan new technology specialist.

Hal lain yang membuat gelisah adalah kesiapan Indonesia menghadapi era otomatisasi berada di ‘gerbong belakang’ atau rangking terakhir dari 25 negara yang disurvei oleh ABB dan The Economist Intelligence Unit  di tahun 2018. Artinya, kita membutuhkan waktu yang lama untuk mampu beradaptasi dengan teknologi baru.

Audit berbasis teknologi bukanlah hal yang baru, tetapi penerapannya juga belum menyeluruh dan diseriusi. Kendalanya pada kesiapan SDM dan ketersediaan teknologi. Mengingat pandemi Covid-19 belum ada tanda yang menggembirakan kapan bisa berakhir, maka perilaku hidup ala new normal memberi sekat bagi banyak hal, termasuk dalam bidang audit.

Epilog: Pertimbangan Etis Audit

Perlukah ‘kompromi’ kekuasaan seperti pada bahasan di atas terhadap new normal? Pemerintah memaksakan kebijakan adaptasi audit dengan teknologi dengan level yang lebih tinggi, meski SDM dan sarana teknologinya belum memadai.

Sehingga, memotivasi para auditor meningkatkan kualitas dan adaptasinya dengan teknologi baru. Alasannya jelas, agar profesi auditor atau bidang audit sendiri mampu bertahan dan berkembang di tengah pandemi.

Harus disadari, praktik audit ke depan sangat terasa dan tergantung pada mekanisme teknologi. Sebab, instrumennya mampu menjangkau hampir semua kondisi, bahkan akan menjadi fokus bisnis yang baru. Meski belum menjamin keseluruhan proses audit akan berjalan baik, namun untuk masa pandemi, inilah cara yang banyak dipikirkan.

2
0
Penyerapan Anggaran vs Akuntabilitas Kinerja

Penyerapan Anggaran vs Akuntabilitas Kinerja

Hari Kamis tgl 23 Juli 2020 jam 14.00 – 15.00 bertempat di Hotel Santika Banyuwangi, unit kerja saya, Bagian Organisasi, secara terjadwal melakukan hearing dengan Dewan Perwakilan rakyat daerah  (DPRD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2019.

Dari beberapa pertanyaan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, yang merupakan mitra kerja Bagian Organisasi, pertanyaan mendasar yang ditanyakan adalah kenapa realisasi penyerapan anggaran pada Bagian Organisasi hanya 74%.

Lalu, pertanyaan tersebut kami jawab, bahwa pagu yang telah dianggarkan tersebut tidak seluruhnya terealisasi karena terdapat beberapa kegiatan yang direncanakan oleh Bagian Organisasi “bergantung” dari keluangan waktu pihak lain dalam menghadiri kegiatan di Bagian Organisasi. Pihak lain tersebut, misalnya Biro Organisasi (Biro) dan / atau Kementerian PAN dan RB (Kemenpan).

Artinya, saat jadwal antara kami selaku pengundang tidak sinkron dengan jadwal dari Biro maupun Kemenpan, maka pihak-pihak tersebut tentunya tidak dapat menghadiri kegiatan yang telah direncanakan, sehingga maka pagu anggaran yang telah tersedia tidak akan bisa direalisasikan.

Pertanyaan selanjutnya dari anggota Komisi A adalah, ketika unit kerja yang melaksanakan fungsi pembinaan SAKIP saja tidak bisa merealisasikan seluruh anggarannya, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / unit kerja lain diduga juga tidak akan bisa merealisasikan seluruh anggarannya.

Pertanyaan tersebut juga ditambahkan dengan penegasan bahwa ketika realisasi anggaran tidak bagus, maka kinerjanya-pun juga tidak bagus.

Atas pertanyaan di atas, kami menjawab sebagai berikut. Tidak selamanya realisasi anggaran berkorelasi linier dengan capaian kinerja, karena dalam konteks akuntabilitas kinerja, sesuatu dianggap akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ketika anggaran memang dipergunakan untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan.

Artinya, sepanjang target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tercapai, maka anggaran yang direalisasikan tersebut (meski tidak seluruhnya direalisasikan) dapat dinyatakan akuntabel. Akan tetapi justru sebaliknya. Ketika persentase anggaran yang direalisasikan mencapai 100%, namun ternyata target tidak tercapai, maka hal yang demikian tersebut dapat dinyatakan tidak akuntabel.

Lho kok dianggap tidak akuntabel, kan sudah ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ)-nya?

Jadi begini, dokumen SPJ yang dibuat oleh OPD / unit kerja bukanlah sesuatu yang ada hubungannya dengan kinerja, melainkan sesuatu yang ada hubungannya dengan laporan penatausahaan keuangan.

Ilustrasinya, misalnya, terkait kebersihan kamar mandi / toilet di OPD. Tentunya seluruh OPD / unit kerja memiliki anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, di mana salah satu tujuan penganggaran tersebut adalah untuk menjaga kebersihan kamar mandi / toilet.

Jenis belanja yang dianggarkan untuk pemeliharaan kamar mandi / toilet misalnya alat-alat kebersihan, bahan pembersih, dan upah tenaga kebersihan (jika tenaga kebersihan statusnya adalah tenaga kontrak / non-PNS).

Lalu, bayangkan situasinya adalah, seluruh anggaran terserap seluruhnya, dan ada dokumen SPJ-nya, namun kamar mandi / toilet dalam keadaan kotor atau tidak bersih. Nah, inilah yang saya maksud bahwa belum tentu realisasi anggaran berkorelasi linear dengan capaian kinerja.

Semua harus “dikembalikan” pada tujuan dari penganggaran itu sendiri. Jika anggaran ditujukan untuk kebersihan kamar mandi / toilet, maka ketika anggaran tersebut terealisasi seluruhnya, tentunya kebersihan harus terwujud. Itu yang dinamakan akuntabel, yakni keselarasan perencanaan anggaran dengan ketercapaian kinerja.

Lalu, bagaimana jika situasinya adalah, anggaran tidak terealisasi seluruhnya, tetap ada SPJ-nya, namun target kinerja ternyata tetap tercapai? Apakah itu juga dapat dikatakan sebagai akuntabel?

Jawabannya iya, karena inti dari akuntabel adalah tercapainya target kinerja yang diperjanjikan. Namun, tetap harus ada evaluasi atas hal tersebut, karena dimungkinkan ada kesalahan perencanaan anggaran.

Kenapa demikian? Oke, kembali kepada ilustrasi diatas tentang kebersihan kamar mandi / toilet. Sebagaimana telah saya sampaikan di atas, bahwa untuk menjaga kebersihan diperlukan anggaran untuk belanja alat-alat kebersihan, bahan pembersih dan upah tenaga kebersihan ketika tenaga kebersihan merupakan tenaga kontrak.

Anggaplah situasinya begini, di pertengahan tahun pelaksanaan anggaran, ternyata OPD / unit kerja tersebut mendapatkan 1 orang PNS dengan spesifikasi tenaga kebersihan, maka tentunya anggaran untuk upah tenaga kebersihan tidak perlu direalisasikan seluruhnya.

Artinya tenaga kontrak tersebut dapat diberhentikan karena OPD / unit kerja sudah mendapatkan 1 orang tenaga PNS dengan spesifikasi tenaga kebersihan. Dengan demikian, anggaran yang telah direncanakan tidak terealisasi seluruhnya, tetapi kebersihan kamar mandi / toilet tetap terwujud.

Inilah yang dinamakan akuntabilitas kinerja, sesuatu yang menurut saya lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan sekedar pengelolan keuangan.

Itulah kenapa opini BPK atas laporan keuangan menggunakan frasa “Wajar” (baik tanpa pengecualian maupun dengan pengecualian), karena ketika kita merealisasikan anggaran, ya memang sudah semestinya harus disertai bukti formil dan materiilnya. Namun, belum tentu keberadaan atas bukti formil maupun materiil tersebut berkorelasi dengan target kinerjanya.

Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas kinerja bukanlah pekerjaan yang harus ditangani sendiri oleh Bagian Organisasi, melainkan pilar akuntabilitas lainnya, yaitu Inspektorat, Badan Prencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan juga Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Keempat OPD / unit kerja ini harus selalu sinergis dan harmonis serta bekerjasama (tidak perlu merasa paling tahu dan pintar sendiri, karena semuanya sejatinya adalah pembantu Kepala Daerah).

Tanpa itu, mustahil rasanya mewujudkan peningkatan kategori sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Menurut saya, langkah pertama atas hal tersebut adalah mulai memiliki cara pandang bahwa “persentase realisasi anggaran tidak selalu ada kaitannya dengan kinerja organisasi”.

4
0
Mencari Solusi Konkret, Mengatasi Ego Sektoral

Mencari Solusi Konkret, Mengatasi Ego Sektoral

Akhir-akhir ini, istilah ego sektoral seringkali kita dengar. Khususnya ketika penyelesaian penanganan Covid-19 belum menemukan titik terang. Masing-masing instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berlomba-lomba memberikan solusi terbaik untuk penanganan Covid-19.

Namun, alih-alih memberikan solusi dalam penanganan Covid 19, yang terjadi malah saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Satu pekerjaan bisa dikerjakan oleh lebih dari satu unit kerja. Akhirnya, sengkarut di lapangan menjadi tidak terelakkan lagi.

Salah satu contoh karut marut ini terjadi dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos). Menurut banyak pihak, sengkarut disebabkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Masing-masing memiliki kewenangan yang relatif sama dalam hal identifikasi data penerima bantuan sosial. Sehingga, implementasi di lapangan menjadi kacau.

Permasalahan lain yang akhir-akhir ini muncul, konflik tiada henti antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya yang berujung drama. Salah satu pihak menganggap pihak lain tidak mau berkoordinasi untuk penyelesaian masalah Covid-19, dibalas dengan statement yang pada akhirnya tidak berujung pada penyelesaian masalah.

Awal Mula Ego Sektoral

Apabila dilihat kembali ke belakang, ego sektoral selalu diawali dari kewenangan. Kewenangan selalu menjadi mantra yang ampuh untuk melegitimasi setiap pelaksanaan kegiatan.

Bagi pegiat birokrasi atau birokrat, istilah kewenangan sangat khas sekali didengungkan. Misalnya, istilah manajemen kepegawaian selalu menjadi mantra kuat Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kewenangan yang dilekatkan di masing-masing unit kerja juga diatur dalam sebuah peraturan perundangan. Sehingga, justifikasinya menjadi lebih kuat. Adu hierarki peraturan perundangan juga menjadi hal yang kadang tidak bisa dielakkan.

Selain itu, kewenangan juga sering dikaitkan dengan urusan A sampai Z. Misalnya, kewenangan manajemen ASN akan selalu dikaitkan dari urusan perencanaan sampai evaluasi. Sehingga, rentang kendali kewenangan ini akan selalu luas. Bahkan bisa jadi tidak berujung.

Kewenangan juga selalui dikaitkan dengan objek atau sasaran. Siapa yang akan disasar oleh sebuah kewenangan itu. Ruang lingkup sasaran bisa sempit, bisa juga besar.

Misalnya, jika kewenangannya di manajemen ASN, maka objeknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, di sisi lain, terdapat juga unit kerja yang kewenangannya pembinaan pemerintah daerah, di dalamnya juga terdapat ASN.

Bagaimana menyikapi fenomena di atas? Bukankah akan sangat berhimpitan kewenangan keduanya?

Belum lagi, kewenangan kementerian/lembaga yang terbagi habis dalam unit kerja di pemerintah daerah tetapi masih memiliki kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Hal ini juga akan menyulitkan implementasi di lapangan.

Seperti halnya program pemberdayaan masyarakat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Program serupa juga dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masing-masing kabupaten. Artinya, satu program dijalankan oleh dua unit kerja.

Ketika akan terjadi permasalahan di lapangan, secara teknis, akan sangat menyulitkan. Dua unit kerja ini akan saling lempar kewenangan. Sehingga penyelesaian permasalahan menjadi terhambat. Pada akhirnya, permasalahan tersebut jadi menguap. Tidak ada solusi konkret.

Mengeliminasi Permasalahan Ego Sektoral

Secara konkret, permasalahan ego sektoral sampai saat ini belum ada solusi. Tulisan ini juga tentunya belum memberikan solusi yang signifikan. Namun, setidaknya memberikan sumbangan pemikiran bahwa isu ego sektoral sampai saat ini masih menjadi ancaman dalam tata kelola birokrasi Indonesia.

Solusi konkret memang perlu disiapkan. Tidak muluk-muluk. Tidak perlu yang harus komprehensif. Namun, juga bisa mengeliminasi ego sektoral. Berikut beberapa yang penulis sarankan untuk mengeliminasi ego sektoral.

Pertama, yang perlu dilakukan, mereviu kembali amanat kewenangan masing-masing unit kerja. Amanat kewenangan biasanya terkait dengan peraturan perundangan.

Selain amanat terkait kewenangan, juga perlu dibuat proses bisnis secara nasional. Proses bisnis tata kelola pemerintahan secara nasional sampai saat ini belum tergambarkan secara jelas. Pembagian wilayah masing-masing kementerian/lembaga dan peemrintah daerah belum tergambarkan secara jelas dan detil.

Yang sudah tergambarkan sampai saat ini adalah proses perencanaan secara bottom up melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrengbangnas) yang digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang memberikan kebutuhan prioritas bagi masing-maisng kementerian. Rencana ini nantinya akan dijadikan kegiatan prioritas tahunan selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain itu, ada juga proses perencanaan yang sifatnya top down. Yaitu, program kerja yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, yang diimplementasikan sampai ke level pemerintah daerah. Penyusunan bisnis proses nasional bisa menjadi salah satu alternatif untuk memetakan pembagian pekerjaan secara klir pada masing-masing instansi.

Selanjutnya, pembagian wilayah pusat daerah juga belum sepenuhnya klir. Pemerintah pusat, masih banyak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sampai ke detail dan teknis, yang harusnya bisa dilakukan oleh daerah. Oleh sebab itu, perlu terdapat garis yang tegas yang mmbedakan tugas pemerintah pusat dan daerah (kabupaten/kota).

Epilog: Bagaimana Peran Pemerintah Provinsi?

Pemerintah provinsi sebagai unit kerja yang menjembatani hubungan pusat dan daerah, sebaiknya tidak memiliki struktur organisasi yang rigid –sama seperti unit kerja yang terdapat di kabupaten/kota. Asumsinya, fungsi pemerintah provinsi sebagai jembatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sehingga, tubrukan peran bisa diminimalisir. Kewenangan eksekusi sepenuhnya dipegang oleh pemerintah daerah. Untuk beberapa hal, mungkin pemerintah pusat memiliki kewenangan yang besar – misalnya dalam hal pertambangan. Akan tetapi, dalam konteks yang lebih masif seperti pelayanan publik, seluruhnya diserahkan ke pemerintah daerah sebagai unit eksekutor.

Tentunya, solusi mengurangi ego sektoral tidak terbatas pada usulan-usulan di atas. Kesamaan visi dan tujuan serta orkestrasi yang dimainkan oleh pimpinan tertinggi pemerintahan masih menjadi aspek terpenting dalam mengeliminasi ego sektoral yang muncul di setiap unit kerja.

2
0
error: