Karakter Keterbukaan Sebagai Kunci Emas Pencegahan Korupsi

Karakter Keterbukaan Sebagai Kunci Emas Pencegahan Korupsi

Prolog

Tulisan ini tidak akan mengulas tentang tugas pokok, fungsi, dan kewenangan para pelaksana era keterbukaan informasi, mulai dari Komisi Informasi sampai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Sebab, hal itu hanya akan menjadi sebatas penggugur kewajiban penerapan peraturan perundangan.

Tulisan ini justru mencoba lebih masuk ke dalam, yakni bagaimana keterbukaan informasi itu benar-benar menjadi karakter, sifat, dan budaya bagi tiap tiap individu penyelenggara negara dan lembaga publik. Harapannya, implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dapat menjadi sebuah poin krusial dan kunci emas pencegahan korupsi di negeri ini.

Refleksi Keterbukaan Informasi Publik

Sepuluh tahun sudah UU KIP diberlakukan. Undang-undang yang lahir sebagai bentuk implementasi amandemen UUD 45 ini adalah wujud kepastian dan perlindungan hukum bagi tiap warga negara untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya dalam mengakses informasi.

Terbitnya UU KIP sejatinya merupakan peluang bagi pelaksanaan sistem kenegaraan kita menuju demokrasi yang lebih substantif. Setiap peluang tentunya memerlukan sikap yang responsif untuk pemanfaatannya.

Sikap tersebut adalah suatu keniscayaan agar peluang menjadi tak sia-sia. Peluang dalam UU KIP memiliki dua sisi, yakni bagi pemerintah atau badan publik dan bagi warga negara. Pertama, undang-undang ini memberikan kesempatan bagi pemerintah atau badan publik untuk lebih bersikap terbuka dalam mengelola pemerintahan.

Di sisi lain, warga negara juga lebih leluasa mengakses setiap informasi yang dikelola oleh pemerintah atau badan publik lainnya.

Perangkat pelaksana dari undang undang ini pun telah tersedia dari hulu sampai hilir. Mulai dari Komisi Informasi yang berada di pusat dan daerah sampai pada tingkat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap satuan kerja lembaga publik, selaku ujung tombak yang diharapkan mampu menghilirisasi keterbukaan informasi ke masyarakat dan publik.

Degan demikian, hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan informasi sekaligus mengkritisi dan mengawasi pengelolaan pemerintahan dalam konsep MALE (Maksimal Akses Limited Exception) bisa terlaksana.

Sungguh pun demikian, terkadang aura ketertutupan itu masih terasa. Tidak sedikit pimpinan lembaga publik, baik itu di pusat atau di daerah, masih “malu malu” mempublikasikan semua anggaran dan rencana kerja tahunannya, termasuk data terkait kontrak pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Pertanyaan besarnya adalah setelah 10 tahun ditetapkannya UU KIP, sudahkah keterbukaan menjadi karakter setiap lembaga publik dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat, atau hanya sebatas menjalankan norma dan aturan perundangan yang ada?

Kesan yang muncul hingga hari ini, para PPID di masing masing lembaga publik sebagai ujung tombak pelaksana undang-undang ini masih berperan sebagai corong pimpinan lembaga layaknya rezim “kehumasan”. Sejauh ini kita juga mahfum kalau humas hanya akan menyampaikan infomasi sesuai “pesanan” atasannya.

Dua Kisah Menarik

Saya mendapatkan dua kisah menarik tentang bagaimana efek dari sebuah keterbukaan informasi, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Hendra J Kede, dalam agenda sosialisasi UU KIP di kantor Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang.

Sebagai catatan, setelah 10 tahun, baru kali ini kami mendapatkan sosialisasi tentang undang-undang ini. Salah siapa, tanya saja pada rumput di halaman kantor.

Kedua kisah ini barangkali bisa membuka cakrawala berpikir kita hingga keterbukaan itu membumi dan mengakar, bukan hanya sekedar pelepas tanya penggugur kewajiban.

Ada sebuah kisah nyata yang menarik untuk dicermati terkait keterbukaan informasi ini. Kisah nyata terjadi di perguruan tinggi negeri yang menyebabkan seorang kandidat doktor nyaris kehilangan gelarnya.

Cerita berawal dari hasil sidang tertutup disertasi doktoral yang menyatakan dia tidak lulus. Kesempatan mengulang sudah habis. Pilihannya hanya dropout. Apa yang terjadi kemudian?

Di tengah keputusasaan sang kandidat, isterinya memberi saran meminta ke pihak kampus dokumen hasil penilaian sidang, setidaknya kita bisa melihat sisi mana yang membuat dia gagal.

Ternyata pihak kampus menolak memberikan dokumen ini dengan alasan kewenangan ada pada para penguji. Singkatnya penolakan tersebut dilaporkan oleh sang calon doktor ke Komisi Informasi Pusat.

Lalu, dilakukanlah proses penyelesaian sengketa informasi melalui ajudikasi sebagai salah satu kewenangan dan tugas lembaga Komisi Informasi. Hasilnya Komisi Informasi memutuskan pihak perguruan tinggi harus menyerahkan dokumen hasil penilaian sidang kepada calon tadi karena dokumen hasil ujian adalah dokumen publik, sedangkan proses penilaian memang menjadi wewenang mutlak penguji atau pihak kampus.

Terkait rekomendasi itu, akhirnya pihak kampus kemudian melakukan sidang akademik dan memutuskan yang bersangkutan lulus sebagai seorang doktor.

Hal yang sebaliknya dapat kita lihat pada kisah berikut. Seorang dosen di Jepang, akan melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap para mahasiswanya. Setelah lembaran soal dan jawaban dibagikan, dosen meminta para mahasiswa menutup lembar jawaban dan membuka lembar soal.

Dosen tersebut kemudian berkata, “Sekarang mari kita bahas satu per satu 10 soal ini”. Setelah semua soal dibahas bersama sang dosen berkata, “Sekarang silakan buka lembar jawaban saudara dan isikan nilai sesuai keinginan masing-masing”.

Lalu dosen tadi melanjutkan, “Yang saya inginkan adalah saudara semua memahami apa yang ada di setiap soal-soal tadi”. Efek dari sikap keterbukaan dosen tersebut tentu sangat luar biasa, bukan sebatas nilai A, B, C, atau D.

Pesan keterbukaan dan pesan ilmu yang disampaikan masuk dalam pikiran dan hati semua mahasiswanya

Karakter Keterbukaan

Analogi sederhana dan pesan moral dari dua kisah tadi menyampaikan kepada kita bahwa betapa keterbukaan mampu menyelamatkan hak setiap individu. Bisa kita bayangkan bagaimana efek sosial dari gagalnya seorang kandidat doktor mendapatkan gelarnya. Apa yang harus disampaikan nanti kepada kampus dan mahasiswanya?

Sebaliknya, contoh dari Jepang menunjukkan begitu luar biasanya pesan keterbukaan dari seorang dosen yang notabene punya hak dan kewenangan tunggal terhadap kelulusan seorang mahasiswa. Namun, ternyata sang dosen lebih mengedepankan pesan dari ilmu pengetahuan agar tersampaikan kepada semua mahasiswanya dan tidak sekedar coretan nilai dan angka-angka.

Ketika karakter terbuka ini menjadi sebuah wabah dan virus yang mendarah daging dalam budaya setiap pelaksana pemerintahan dan lembaga publik, apa yang akan dicurigai dan diawasi oleh publik dapat akses begitu mudah, cepat, dan tidak ada yang coba disembunyikan.

Harapannya kemudian, lembaga anti rasuah akan berkata, “Apalagi yang akan diperiksa, jika sudah terbuka semua”. Tambahan pundi-pundi anggaran pun akan lebih mudah direalisasikan karena yakin adanya akuntabilitas yang transparan pada lembaga publik.

Epilog

Terakhir, perilaku korup diharapkan akan terkikis dengan sendirinya oleh kunci emas keterbukaan ini. Sebab, nilai terbuka dan kejujuran itu benar benar menjadi karakter, bukan hanya basi-basi dan narasi ideal kita.

Jika demikian, seharusnya kita akan lebih takut dengan mobil Komisi Informasi ketimbang mobil Komisi Pemberantasan Korupsi. Semoga.

 

 

Menantang ‘Para Juara’ Mengintegrasikan Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Kinerja (Lakin)

Menantang ‘Para Juara’ Mengintegrasikan Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Kinerja (Lakin)

Setiap awal tahun instansi pemerintah di pusat dan daerah akan kembali disibukkan dengan ‘ritual’ penyusunan laporan keuangan (LK) dan laporan kinerja (Lakin). Setelah disusun, masing-masing instansi pemerintah akan menyampaikan LK kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan Lakin kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).

Idealnya, kedua laporan ini akan menjadi acuan dalam mengukur penatakelolaan (governance) instansi pemerintah. Sebab, BPK akan memberikan predikat opini (audit opinion), sedangkan Kementerian PAN dan RB akan memberikan indeks pengelolaan kinerja (performance management index).

Dalam suasana kekinian penyusunan kedua laporan tersebut, saya melihat perlunya ide baru agar penyusunan LK dan Lakin ini tidak hanya berakhir sebagai ritual belaka. Setidaknya, pada tulisan ini saya mengusulkan kita perlu memberikan ‘tantangan baru’ kepada instansi pemerintah yang telah mendapatkan predikat opini WTP dan indeks pengelolaan kinerja A selama tiga tahun berturut-turut.

Tulisan saya ini juga relevan dengan hal yang sering dikeluhkan  oleh Presiden Jokowi bahwa birokrasi Indonesia sedang terjerembab dalam ‘dunia SPJ’. Dalam pengertian lain, presiden kita ini melihat bahwa birokrasi kita lebih banyak mengerjakan hal-hal klerikal, tidak substansial, daripada hal-hal yang lebih bermanfaat bagi publik.

Ritual Penyusunan LK

Pandangan saya ini juga masih terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan pada acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017

“Sekali lagi, itu harus jadi sebuah standar bagi kita semuanya. Tentu saya juga perlu ingatkan kepada semuanya, bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup, tidak cukup,”.

Pernyataan presiden kita ini kembali mengingatkan bahwa penatakelolaan instansi pemerintah tidaklah cukup hanya dilihat dari keberhasilan mereka mendapatkan predikat opini WTP. Predikat opini WTP barulah standar minimal. Jika instansi pemerintah ingin dianggap berhasil dalam penatakelolaan, mereka mesti bergerak jauh (beyond) dari sekedar berhasil mendapatkan predikat opini WTP.

Sayangnya, sampai dengan saat ini, saya tidak melihat tindak lanjut dari birokrasi untuk menanggapi pernyataan presiden tersebut. Yang terjadi adalah kita kembali lagi ke ritual penyusunan LK yang akhirnya berujung kepada bertumpuknya pekerjaan administrasi yang berlembar-lembar (administrative paperwork).

Untuk menanggapi pernyataan presiden ini, saya mengusulkan instansi pemerintah yang sudah memperoleh opini WTP selama tiga tahun berturut-turut—para juara (champion)—mesti ‘naik kelas’ atau ‘dipromosikan’ untuk mendapatkan ‘tantangan baru’.

Mereka mesti ditantang untuk tidak sekadar berhasil mencapai opini WTP, tetapi mesti juga berhasil mencapai ‘efektivitas’ atas uang yang mereka belanjakan. Pada tantangan baru ini, para juara ini mesti mampu melihat lebih jauh manfaat produk-produk yang mereka hasilkan.

Tantangan baru ini akan memberikan keyakinan kepada publik bahwa para juara ini telah membelanjakan anggaran negara ataupun daerah secara tepat guna atau tepat sasaran. Artinya, mereka tidak sekadar membelanjakan anggaran dengan proses yang benar, tetapi juga sesuai dengan harapan (ekspektasi) masyarakat.

Tantangan baru yang beyond WTP ini tentunya tidaklah mudah. Sebab, pengukuran ketercapaian (result assessment) terkait aspek tepat guna dan tepat sasaran ini akan bersifat multiperspektif. Sebagaimana sering diulas di literatur, suatu keberhasilan yang diklaim oleh suatu instansi publik belum tentu bisa diterima sebagai keberhasilan menurut pihak lain, seperti pengguna layanan (users).

Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan karakteristik para juara yang sangat bervariasi dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Karenanya, mereka memerlukan ukuran-ukuran spesifik yang sesuai dengan konteks masing-masing.

Ritual Penyusunan Lakin

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, para juara ini juga diukur penatakelolaannya dengan indeks pengelolaan kinerja. Indeks ini mengindikasikan tingkat keberhasilan pengelolaan kinerja suatu instansi pemerintah yang bersifat cyclical, yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja.

Untuk sekadar memperoleh indeks pengelolaan kinerja ini, para juara ini mesti melalui ‘checklist control’. Mereka akan dicek dalam suatu daftar apakah telah memenuhi berbagai aspek pengelolaan kinerja. Biasanya, daftar ini mencakup pembobotan dari proses perencanaan kinerja (35%), pengukuran kinerja (20%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), capaian kinerja (20%).

Terdapat salah persepsi bahwa indeks ini mengukur ‘kinerja’ instansi pemerintah. Padahal, Kementerian PAN dan RB pada dasarnya lebih mengukur ‘pengelolaan kinerja’ daripada ‘kinerja’ instansi pemerintah.

Karenanya, tidak aneh jika indeks pengelolaan kinerja ini tidak selalu berelasi dengan kinerja suatu instansi pemerintah. Seperti halnya opini dari BPK yang tidak berelasi langsung dengan ada atau tidaknya korupsi di suatu instansi pemerintah, indeks pengelolaan kinerja tidak serta merta menunjukkan bahwa suatu instansi telah atau tidak berkinerja.

Itulah sebabnya para juara yang telah memperoleh opini WTP dari BPK dan indeks pengelolaan kinerja A dari Kementerian PAN dan RB tidak memiliki imunitas pemotongan anggaran (budget cut) dari pemerintah.

Harapan akan Diskursus Baru

Berdasarkan uraian di atas, saya mengusulkan agar para juara tidak menjadikan lagi penyusunan LK dan Lakin sekadar sebagai ritual. Mereka mesti fokus menghasilkan produk yang bermanfaat untuk publik. Langkah awalnya, mereka mesti mengintegrasikan LK dan Lakin.

Ide mengintegrasikan LK dan Lakin tentu akan menimbulkan pertanyaan baru, yaitu bagaimana memerankan fungsi BPK dan Kementerian PAN dan RB setelah para juara berhasil mengintegrasikan kedua laporan tersebut?

Pertanyaan ini menambah galau saya dengan berbagai model penilaian yang merambah negeri ini, yang akhirnya berakhir sebagai sebuah ilusi. Namun, saya mengajak berbagai pihak untuk memiliki kesadaran kolektif agar birokrasi kita bisa menanggapi pernyataan presiden kita.***

 

 

Target Kinerja 2018 Anda, Merefleksikan Kualitas atau Formalitas?

Target Kinerja 2018 Anda, Merefleksikan Kualitas atau Formalitas?

Tak terasa kita telah memasuki tahun 2018.  Setelah menutup tahun 2017 dengan pesta meriah malam tahun baru bersama keluarga, saudara, atau teman, beberapa aparatur sipil negara (ASN) mungkin sedang merefleksikan kembali realisasi kinerjanya di tahun sebelumnya.

Beberapa pertanyaan reflektif mereka ajukan. Misalnya, apakah semua kegiatan telah mencapai target? Apakah semua kegiatan telah didokumentasikan dengan baik? Apakah realisasi kegiatan cukup pantas untuk dilaporkan sebagai kinerja?

Kini, saatnya bagi ASN untuk melaporkan realisasi kinerjanya di tahun 2017 yang lalu. Selain itu, mereka juga sudah mesti bersiap-siap menetapkan target kinerja di tahun 2018 ini. Mungkin, ada ASN yang bertanya dalam hati, “Apakah tahun 2018 ini akan menjadi tahun yang diwarnai dengan target kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?”

Itu mungkin pertanyaan pertama yang muncul pada hari-hari pertama mereka mulai kembali bekerja di Januari 2018. Mereka mulai memutar otak agar target kinerja tahun 2018 jauh lebih baik dibandingkan tahun 2017. Namun, beberapa ASN mungkin lebih memilih berada di comfort zone, daripada harus berinovasi dan berkreasi membuat target kinerja yang lebih challenging.

Berbicara tentang target kinerja yang “challenging” ini, ingatan saya melayang ke akhir tahun 2016 ketika Sri Mulyani Indrawati (SMI) kembali memimpin Kementerian Keuangan setelah beberapa tahun menjadi Direktur World Bank.

Saat itu, dalam rapat pembahasan target kinerja tahun 2017 Kementerian Keuangan, SMI meminta kepada seluruh pejabat eselon I agar memperbaiki konsep kontrak kinerja tahun 2017. Beliau menganggap rancangan kontrak kinerja eselon I yang ada kurang challenging.

Sepertinya, pada saat itu beliau berusaha mengejawantahkan misi yang diusung oleh Presiden Jokowi untuk kabinetnya yang memiliki moto “Ayo Kerja”, sekaligus juga untuk memotivasi seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan.

SMI berharap agar jajaran Kementerian Keuangan mampu memberikan usaha dan kinerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Kedengarannya memang ideal sekali, tetapi itulah yang diharapkan oleh SMI pada saat itu. Saya rasa, itu hal lumrah dari seorang SMI yang memiliki integritas dan kepemimpinan gigih serta ulet.

Sesuai arahan SMI, para pejabat eselon I kemudian menelaah kembali konsep kontrak kinerja masing-masing dan membahas dengan para pejabat eselon 2 terkait, sekaligus meminta agar para pejabat eselon II itu juga menentukan target kinerja yang challenging.  Pada kesempatan itu juga, para pejabat eselon I memberikan arahan mengenai target kinerja apa yang perlu diperbaiki atau ditambahkan oleh para pejabat eselon II.

Yang perlu digarisbawahi dari proses penetapan kontrak kinerja ini adalah adanya tuntutan dari pejabat birokrasi teratas di Kementerian Keuangan agar setiap pejabat menetapkan kontrak kinerja yang lebih baik sehingga mengaktifkan koordinasi dan sinergi antara atasan-bawahan, baik secara top-down maupun bottom-up. Mungkin, arahan ini muncul karena penetapan kontrak kinerja kesannya kebanyakan hanya dilakukan secara bottom-up saja.

Beberapa ASN mungkin beranggapan bahwa suatu target kinerja dianggap challenging apabila targetnya ditetapkan melebihi ukuran comfort zone, yaitu lebih tinggi dari target tahun-tahun sebelumnya. Ada juga yang mungkin berpendapat bahwa target kinerja harus jelas indikatornya agar mudah diukur manfaatnya bagi kepentingan publik.

Untuk dapat menetapkan target kinerja yang challenging, kita harus lebih dahulu memahami apa yang dimaksud challenging. Definisi challenging berdasarkan Online Cambridge Dictionary adalah:

 Difficult, in a way that tests your ability or determination.

Definisi tersebut dapat diterjemahkan bahwa target kinerja yang bersifat challenging adalah target kinerja yang relatif sulit untuk dicapai, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Kemudian, ia bersifat menguji kemampuan atau komitmen, usaha, atau ikhtiar serius demi tercapainya target kinerja. Sederhananya, mari kita sebut saja sebagai target kinerja yang berkualitas.

Sialnya, ASN sulit keluar dari comfort zone dan memiliki kecenderungan untuk lebih memilih target kinerja formalitas saja. Ibaratnya, tanpa usaha yang keras pun target kinerja itu akan tercapai. Karenanya, fungsi para manajer kinerja (performance managers) sangat diperlukan untuk memonitor dan mengevaluasi agar tidak ada lagi ASN dari semua level yang lebih memilih target formalitas daripada kualitas.

Terlepas dari apakah para manajer kinerja menjalankan perannya dengan baik atau tidak, setiap ASN dituntut untuk memberikan usaha terbaiknya seperti menetapkan target kinerja awal tahun yang tepat. Penetapan target kinerja karenanya perlu melalui proses reflektif atas capaian kinerja tahun 2017, dan bahkan tahun-tahun sebelumnya disesuaikan dengan visi, misi, dan strategis jangka pendek, menengah dan bahkan jangka panjang organisasi.

Satu hal lagi yang tak kalah pentingnya memastikan kegiatan yang dilakukan memiliki dampak signifikan dalam peningkatan layanan publik dengan tetap memegang prinsip efisien, efektif, dan akuntabel. Dengan demikian, penetapan target kinerja tahun 2018 menjadi lebih berkualitas.

Apakah Anda termasuk ASN yang menetapkan target kinerja 2018 yang berkualitas atau hanya formalitas? Hanya Anda sendirilah yang dapat menjawabnya.

***

 

 

Bentuk “Kemaluan”

Bentuk “Kemaluan”

Setiap suku dan ras di dunia ternyata memiliki budaya malu. Jangan percaya kalau ada orang yang bilang “bangsa itu gak tau malu!” atau “suku ini tak punya malu!”. Itu salah. Semua punya rasa malu yang kemudian turun-menurun membudaya.

Namun “kemaluan” yang dimiliki itu berbeda-beda ukuran dan bentuknya. Meski sama-sama punya, “kemaluan” bangsaku dan bangsa barat itu berbeda. Sssst…. Jangan ngeres, ya. Kita mau bahas budaya malu, nih.

Kita sering baca di media bahwa malu sudah menjadi budaya bagi orang-orang di negara Eropa. Untuk belahan Asia, sering kita dengar berita serupa dari Jepang dan Taiwan.

Media juga mencatat bahwa beberapa pejabat di berbagai negara mengundurkan diri karena merasa gagal menjalankan tugas, atau malu tersangkut kasus dan skandal.

Wali Kota Bucharest di Rumania, Cristian Popescu Piedone, mundur akibat peristiwa kebakaran di kelab malam pada November 2015. Kejadian itu menewaskan lebih dari 30 orang sehingga ia merasa bersalah secara moral.

Brooks Newmark, menteri berusia 56 tahun yang membidangi masyarakat madani, mundur dari kabinet Inggris pada September 2015. Mundurnya dia dari jabatan terjadi setelah dia mengaku salah karena mengirim pesan-pesan porno kepada wartawan yang menyamar sebagai aktivis.

Pada Agustus 2015 Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras, mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa gagal memenuhi janjinya untuk menolak proposal pengucuran dana talangan dari Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Menteri Kesehatan Taiwan, Chiu Wen-ta, menyatakan mundur dari posisinya pada Oktober 2014 karena skandal minyak untuk makanan yang terkontaminasi.

Estelle Morris hanya satu tahun menjabat sebagai Secretary of State for Education and Skills di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Tony Blair pada 2002 ketika ia mundur karena merasa target literasi di Inggris yang dijanjikannya tidak tercapai.

Pada umumnya, mereka merasa malu jika tetap bertahan di posisinya itu. Namun, yang terjadi di negeriku lain pula. Kami mengklaim diri sebagai bangsa timur yang punya tingkat kesopanan relatif tinggi, satu paket dengan rasa malu yang pada aspek tertentu disebut tabu atau pantang.

Cara berpakaian atau bersikap di depan anggota keluarga yang secara adat dihormati dapat menjadi contoh. Anak-anak perempuan diajarkan untuk duduk dengan dengkul yang merapat. Kata ayah dan ibu, malu duduk mengangkang.

Rok sebaiknya di bawah lutut atau mata kaki. Bila berada di tempat umum pakaian lebih baik tertutup. Jangankan ke tempat umum, ke kolam renang atau pantai saja dihimbau agar tertutup. Pantang katanya jika mirip orang-orang bule yang berbikini ria. Malu! Amit-amit kalau topless. Itu kan budaya barat yang tak tahu malu (Redaksi: Di barat, kalau ada yang berbikini terlalu seksi juga dikomplain kaum konservatif).

Saya pernah baca bahwa topless itu justru praktik berpakaian etnik lokal kita di masa lalu yang ditiru oleh orang barat (Redaksi: Duduk dengan dengkul yang merapat, atau dilarang mengangkang, itu juga ajaran dari barat).

Riset saja budaya berpakaian etnik lokal kita di awal 1900-an, yang waktu itu tentu belum dikenal sebagai Indonesia, lalu bandingkan dengan kondisi di Eropa.

Masih ingat serial televisi Little House on the Prairie-nya Laura Ingalls? Saya ketuaan, yah? Hehehe… Kalau telenovela Little Missy yang dari Amerika Latin itu?

Pokoknya lihatlah, bagaimana pakaian orang barat di tahun 1900-an, lalu lihat bagaimana wanita di etnik Bali dan Tapanuli di era yang sama. Minimalis dan topless, man...

Nah, konon, ketika bangsa barat datang, mereka beradaptasi dan mulai mencoba kebebasan berpakaian etnik lokal kita, termasuk berjemur di pantai ala wanita etnik lokal kita.

Hal yang lain di negaraku, kebanyakan orang tua malu untuk berpegangan tangan di depan umum, meski suami isteri, apalagi pria dengan pria. Sementara di Arab, berpegangan tangan sesama pria merupakan ekspresi keakraban (Redaksi: Padahal, di Islam diajarkan bergandengan tangan antara suami dan istri di mana pun).

Apalagi ciuman, ya ampun…. Tabu kaleee... Sex before married dan selingkuh sudah pasti haram, aib. “Bikin malu tujuh turunan,” kata kakek dan nenek saya yang senioritasnya dua generasi di atas saya.

Ada yang lebih seru lagi, yaitu anggapan malu kalau menggunakan pakaian yang sederhana dan itu-itu saja bila ke kantor, ke pesta, atau ke tempat ibadah. Jadi, sebisa mungkin harus beli yang relatif bagus dan bervariasi kalau ke acara-acara penting atau hari-hari raya.

Namun, untuk urusan malu di dunia karir, kami berbeda dengan orang barat. Meskipun target gagal tercapai atau terlibat skandal, kami malu untuk mengakui kegagalan. Boro-boro mengundurkan diri. Tidak ada itu di dalam kamus kami.

Adalah suatu ‘kemaluan’ jika kesalahan atau kelalaian kita diketahui orang banyak. Sebisa mungkin hal itu ditutup di ruang rapat majelis atau hanya konsumsi “ring satu” saja (Redaksi: Penelitian menemukan bahwa “no bad news” culture juga terjadi di barat).

Di negeriku, mengundurkan diri adalah suatu tindakan yang memalukan. Itu seperti mencoreng arang di muka sendiri, bahkan di muka orang tua dan para leluhur. Orang yang mengundurkan diri dianggap sebagai orang gagal yang menyerah karena tak mampu, dan itu akan disandang seumur hidupnya.

Kami adalah keturunan yang pantang menyerah sampai tetes darah terakhir. Lebih baik mati di kursi singgasana daripada turun meski bertahan hidup.

Itulah sebabnya sangat jarang terlihat pimpinan suatu lembaga pemerintahan mengundurkan diri meski gagal mencapai target atau tak berhasil membuat perubahan atau bahkan terbukti mencuri sekalipun (Redaksi: Di barat, tekanan publik berperan besar dalam mendorong pengunduran diri pejabat).

Nyaris tak pernah pula terjadi pimpinan organisasi olahraga yang mundur meski kalah memalukan dan pencapaian jauh dari target. Bagi kami, lebih terhormat diberhentikan daripada memberhentikan diri sendiri.

Begitulah perbedaan “kemaluan” kami di negeri ini dengan mereka di negara lain. Berbeda bentuk dan ukurannya.

 

 

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Optimasi Komunikasi Risiko (Risk Communication) oleh Kepolisian Republik Indonesia

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Optimasi Komunikasi Risiko (Risk Communication) oleh Kepolisian Republik Indonesia

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnivan baru saja menetapkan bawahannya, yaitu Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) bersama dengan Kepolisian Sektor (Polsek) dan Kepolisian Resort (Polres) bertanggung-jawab menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa. Niat baik Tito ini ternyata mendapat penentangan dari banyak pihak, sebagaimana niatnya membentuk Detasemen Khusus Anti-Korupsi. Sebab, alih-alih menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa, keterlibatan kepolisian ini malah bisa semakin menumbuhkan praktik pemerasan oleh aparat kepolisian. Walaupun Tito telah berusaha keras memodernisasi Kepolisian RI, masyarakat masih trauma dengan citra kepolisian yang korup. Sebab, selama ini kepolisian terkesan sering menggunakan coercive power daripada persuasive power dalam berbagai tindakannya. Artikel ini mencoba menawarkan pendekatan alternatif bagi kepolisian, yaitu komunikasi risiko (risk communication). Jika dijalankan, pendekatan ini memberikan peluang bagi kepolisian untuk menurunkan citra buruknya di mata masyarakat dan juga membuka kesempatan bagi kepolisian berperan aktif menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa.

—–

 

Istilah komunikasi risiko (risk communication) mungkin belum akrab digunakan di Indonesia. Risk communication berfondasikan pemahaman bahwa cakupan risiko yang dikelola oleh sebuah organisasi sangat komprehensif. Artinya, ia tidak bisa hanya dikelola secara internal saja, melainkan harus melibatkan lebih banyak aktor, baik regulator, pihak swasta, pihak pemerintah, masyarakat, maupun lembaga sosial masyarakat.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut penting karena penanganan risiko yang salah dapat menyebabkan amplifikasi sosial dan kontroversi yang berkelanjutan, yang dapat mengancam organisasi dalam mencapai tujuannya.

International Risk Governance Council (IRGC) dalam rangka tata kelola risikonya menyatakan bahwa komunikasi yang efektif adalah elemen terpenting dalam membangun kepercayaan dalam mengelola risiko organisasi. Hal ini karena komunikasi risiko memberi wewenang kepada para pemangku kepentingan untuk memahami risiko dan juga tanggung jawab mereka dalam proses tata kelola risiko.

Sebagai langkah awal untuk membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, organisasi perlu mengidentifikasi pemangku kepentingannya dan pendekatan yang mesti dilakukan oleh organisasi untuk berkomunikasi dengan masing-masing pihak.

Sebagai catatan, keterlibatan para pemangku kepentingan bergantung pada karakteristik risiko. Misalnya, untuk risiko sederhana, organisasi hanya perlu terlibat dengan lembaga yang berwenang dan praktisi. Untuk risiko yang kompleks dan ambigu, organisasi perlu melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, seperti peneliti eksternal, pemangku kepentingan yang terkena dampak, dan masyarakat.

Hal terpenting dalam melakukan komunikasi adalah organisasi harus memahami bahwa setiap pihak memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga pendekatannya pun tidak dapat disamaratakan. Berkomunikasi dengan praktisi tentu tidak dapat disamakan dengan berkomunikasi dengan media ataupun masyarakat.

Program Dana Desa

Terkait program peluncuran dana desa yang telah dilakukan sejak tahun 2015 lalu, di satu sisi kita melihat sambutan dari berbagai pihak atas terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dengan ‘memandirikan’ desa. Di sisi lain, banyak pihak yang meragukan kesiapan dari aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan dana tersebut.

Hal tersebut cukup beralasan mengingat di level yang lebih tinggi pun, seperti pemerintahan daerah, pengelolaan APBD masih sering terbentur permasalahan. Belum lagi jika dilihat dari kesiapan sumber daya manusia di pemerintahan desa. Secara garis besar, risiko terbesar dari program dana desa tersebut adalah penggunaan dana yang tidak sesuai dengan regulasi (risiko kecurangan).

Jika kita memandang bahwa organisasi ini adalah pemerintah (baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa dan DTT), maka pemerintah kini menghadapi risiko yang tidak dapat dikelola sendiri secara internal. Sebab, dana desa dikelola oleh pemerintahan desa, di mana secara struktur berada di luar organisasinya dan secara kuantitas tidak mungkin diawasi sendiri oleh pemerintah. Artinya, pemerintah perlu membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait atas risiko tersebut.

Komunikasi Risiko Kepolisian

Isu terbaru yang menarik untuk dikritisi dari kacamata komunikasi risiko adalah rencana menggerakkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) bersama dengan pihak Kepolisian Sektor (Polsek) dan Kepolisian Resort (Polres) dalam mengawasi pengelolaan dana desa.

Dalam konsep risk communication, pemerintah perlu menjelaskan latar belakang penunjukan kepolisian untuk mengawasi dana desa. Tidak berhenti di sana, pemerintah perlu menyampaikan pengawasan seperti apa yang akan dilakukan oleh kepolisian, termasuk ruang lingkup kewenangannya. Ini untuk menghindari adanya deviasi dalam implementasinya.

Pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik terkait upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan guna mencapai tujuan utama dari peluncuran dana desa. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya social amplification yang bernuansa negatif atas peran baru pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian.

Pemerintah juga sebaiknya menjelaskan bahwa manfaat dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah dikalkulasi dan telah mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul.

Di sisi lain, penunjukan pihak kepolisian yang lebih banyak dikenal sebagai aparat penegak hukum dan kini dilibatkan menjadi pengawas pengelolaan dana desa tentu memerlukan pengomunikasian yang baik kepada publik.

Pihak kepolisian juga harus mampu mengomunikasikan dan menunjukkan bahwa dalam penugasan dana desa ini mereka akan lebih mengutamakan peran pengawas yang siap mengarahkan ketika pihak pemerintahan desa menemui permasalahan. Kemudian, mereka mampu membedakan permasalahan yang muncul karena ketidaktahuan dan yang didorong rencana kejahatan.

Sejak awal, pemerintah dan kepolisian juga perlu secara tegas menyampaikan bahwa pemberian kewenangan pengawasan tersebut tidak lepas dari kemungkinan penyelewengan kewenangan.  Misalnya, pengawasan yang dilakukan malah melebihi ruang lingkupnya. Atau, di skala yang paling ekstrem, terdapat potensi pihak kepolisian malah memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya.

Hal-hal seperti ini sebaiknya disampaikan sejak awal oleh pemerintah dan kepolisian. Caranya, dengan mengomunikasikan layanan pengaduan atas pelaksanaan pengawasan kepolisian tersebut.

Langkah di atas merupakan contoh nyata dari pengomunikasian risiko dari pengawasan dana desa, yaitu dengan membangun kesadaran risiko dari pihak-pihak yang tekait, termasuk masyarakat.

Risiko Dana Desa

Pemerintah dan Kepolisian juga mesti mengomunikasikan secara lugas tentang adanya risiko dari implementasi dana desa sejak awal. Hal ini akan memberikan awareness bagi para pemangku kepentingan untuk turut terlibat dalam mengawal program tersebut, sesuai kapasitas dan perhatian masing-masing.

Dengan pengomunikasian tersebut, pemerintah dan kepolisian akan membangun pondasi awal terciptanya trust dari berbagai pihak. Dengan catatan, pengomunikasian tersebut harus juga diimbangi dengan informasi yang berimbang. Artinya, informasi tidak hanya dititikberatkan kepada risiko yang ada, tetapi diimbangi dengan mitigasi dan langkah apa yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk merespon risiko tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lofstedt, seorang akademisi di bidang risk analysis, yang menyatakan bahwa organisasi perlu melakukan komunikasi proaktif, yaitu menginformasikan secara lengkap kepada publik. Sebab, menutupi beberapa informasi akan menimbulkan ketidakpercayaan jika masyarakat mengetahuinya.

Hal ini juga berarti bahwa informasi tersebut perlu dikomunikasikan dengan jelas dan jujur. Ini menunjukkan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dan tidak memberikan pernyataan seperti ‘tidak ada risiko’.

 

 

Mencegah Korupsi Dengan Transparansi

Mencegah Korupsi Dengan Transparansi

Pendahuluan

Mega korupsi masih menjadi berita utama media nasional, dan tuntutan peran KPK justru tidak semakin mengecil. Padahal, KPK adalah lembaga adhoc yang seharusnya hanya memiliki tugas tertentu. Artinya, setelah melewati masa 20 tahun, idealnya kita mengharapkan peran KPK semakin kecil yang berarti bahwa korupsi seharusnya sudah semakin terkendali. Akan tetapi indeks korupsi Indonesia saat ini masih di bawah rata-rata dunia. Hal itu mencerminkan bahwa keberadaan KPK sebagai lembaga super body masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam kurun waktu 18 tahun selama era reformasi, IPK Indonesia naik 18 poin (skala 0-100) atau rata-rata naik 1 poin per tahun. Sementara itu, rata-rata IPK dunia tahun 2016 adalah 43, yang menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia, bersama 60% negara lainnya. IPK Indonesia juga masih jauh di bawah target pemerintah tahun 2016, yaitu 50. Yang menggembirakan, IPK Indonesia setiap tahun tidak pernah menunjukkan penurunan yang menggambarkan adanya perbaikan walaupun sering juga terjadi stagnasi (lihat grafik).

 Sumber data: www.ti.or.id (diolah)

 

Pengertian Korupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi

Korupsi, menurut Klitgaard merupakan fungsi dari monopoli dan diskresi tanpa akuntabilitas (C = M + D – A). Sedangkan monopoli dan diskresi adalah cerminan dari kekuasaan. Jadi korupsi, bisa timbul karena adanya kekuasaan tanpa disertai akuntabilitas.

Terdapat banyak definisi akuntabilitas, salah satunya Dubnick dan Romzek (1991) memandang akuntabilitas lebih mengacu kepada answerability kepada seseorang yang memiliki otoritas, terkait kinerja yang diharapkan oleh pemilik otoritas yang memiliki sumber kontrol yang sah.

Deklarasi Tokyo menetapkan pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya, untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program.

Dengan demikian akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai tanggung gugat atas pelaksanaan sebuah amanah sehingga sebuah amanah yang akuntabel dapat menjawab atau memuaskan semua pertanyaan relevan dan material dari para prinsipalnya atau para stakeholders-nya.

Karena itu, akuntabilitas memiliki dimensi transparansi sebagaimana dikemukakan Koppel (2005), yaitu transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas, yang sangat diperlukan bagi efektivitas pengambilan keputusan prinsipal.

Untuk memahami dimensi transparansi akuntabilitas, kita harus memahami hubungan keagenan yang terjadi antara prinsipal dengan agen sebagai pemegang amanah. Agen adalah pemilik informasi yang wajib memberikan informasi kepada pencari informasi, yaitu prinsipalnya. Sebagai pemilik informasi, agen memiliki informasi yang lebih lengkap daripada prinsipalnya sehingga moral hazard dan adverse selection merupakan konsekuensi dalam hubungan ini, terutama jika terdapat kesenjangan informasi yang cukup lebar.

Dalam kondisi tidak transparan, rasionalitas agen cenderung lebih kuat karena ekspektasi agen untuk memperoleh insentif pribadi lebih besar dari pada ekspektasi agen untuk dikenakan disinsentif. Dengan demikian, konsekuensi logis monopoli dan diskresi adalah kecurangan, termasuk korupsi. Sebaliknya, dalam transparansi, kepemilikan informasi yang sama dapat menghindarkan dari korupsi karena rasionalitas agen tidak diberi peluang untuk mendapatkan insentif lebih besar.

Teori pasar lemon George Arkeloff (1970) dapat menjelaskan dengan baik tentang hal tersebut. Agar tidak terjadi korupsi, prinsipal harus memiliki suatu cara untuk mencari informasi tentang seluruh aktivitas agen agar moral hazard dan adverse selection dapat ditekan. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana prinsipal (masyarakat) dapat mengurangi kesenjangan informasi dengan agen (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) sampai pada tingkat yang memuaskan atau sampai pada tingkat yang dapat mencegah korupsi?

Penerapan Akuntabilitas Indonesia

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita harus memahami penerapan akuntabilitas di Indonesia dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut. Apakah akuntabilitas di Indonesia sudah memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat? Apa bentuk informasi tersebut dan melalui jalur apakah informasi tersebut diterima masyarakat? Apakah masyarakat bisa membuat keputusan yang cukup untuk memberikan disinsentif kepada pemerintah jika moral hazard dan adverse selection dilakukan dan apa bentuknya?

Secara umum akuntabilitas model Stone, seperti kontrol dari parlemen, penerapan manajemen yang baik, keberadaan lembaga pengadilan, penempatan perwakilan, dan adanya mekanisme pasar, sudah banyak diterapkan di Indonesia.

Secara khusus, penerapan akuntabilitas di Indonesia tak lepas dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas KKN yang diturunkan menjadi UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, di mana undang-undang tersebut mengakomodasi asas akuntabilitas, asas keterbukaan, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juga mengatur tentang kewajiban instansi pemerintah untuk menyusun rencana kerja dan anggaran yang didasarkan pada prestasi kerja yang akan dicapai. Terdapat juga UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang antara lain mengatur informasi yang boleh dibuka untuk publik dan yang tidak boleh dibuka untuk publik, serta UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang antara lain mengatur hak-hak DPR untuk mengawasi eksekutif.

Kita juga memiliki UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur kemerdekaan pers. Selain itu, penerapan akuntabilitas untuk sektor publik di Indonesia juga tidak terlepas dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di mana setiap intansi pemerintah wajib membuat Laporan Kinerja yang dimulai dari perumusan Rencana Stratejik sampai pada pengukuran dan evaluasi kinerja. Hasil dari penerapan akuntabilitas tersebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan berkualitas yang bersih dan bebas dari KKN.

Tata cara untuk memperoleh informasi diatur dalam PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Dalam PP tersebut diatur peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, dilaksanakan dalam bentuk: hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara; hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara; hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara; dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya, diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dalam batas-batas tertentu dijamin oleh UU, namun umumnya masyarakat memperoleh informasi dari pers yang diterima secara pasif sesuai pilihan redaktur setelah sebuah peristiwa akuntabilitas berlalu. Selain dari pers, masyarakat secara pasif dan secara terbatas dapat memperoleh informasi akuntabilitas publik melalui laporan audit yang tercermin dari opini yang diberikan atas laporan yang diterbitkan instansi pemerintah.

Masyarakat juga secara tidak langsung bisa memperoleh laporan akuntabilitas pemerintah dari lembaga penyandang dana dan dari lembaga-lembaga internasional yang mensyaratkan hal tersebut. Selain itu, secara aktif masyarakat dapat juga mencari informasi akuntabilitas publik dengan menghadiri Rapat Dengar Pendapat antara DPR dengan pemerintah. Secara aktif, masyarakat juga bisa meminta informasi, baik secara langsung kepada sebuah instansi pemerintah atau secara tidak langsung melalui komisi pemeriksa.

Walaupun masyarakat Indonesia dijamin haknya untuk mendapatkan informasi publik, dengan berbagai latar belakang pendidikan dan sosial, namun umumnya masyarakat Indonesia bukan merupakan pihak yang berkompeten dalam bidang informasi yang seharusnya mereka dapatkan. Umumnya masyarakat bersikap pasif dan mengandalkan pihak lain yang dinilai independen dan kompeten seperti komisi pemeriksa, pers, dan lembaga internasional.

Kelompok-kelompok masyarakat khusus yang memiliki kompetensi seperti LSM juga tidak mudah untuk mengakses informasi mengenai pertanggungjawaban setiap rupiah keuangan negara beserta pertimbangan kebijakannya. Misalnya korupsi sering terjadi karena faktor harga sehingga informasi tentang harga dan volume beserta harga pembandingnya sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai prinsipal pemerintah.

Keputusan-keputusan pemerintah atas varian yang signifikan perlu dilaporkan kepada masyarakat. Informasi demikian tidak mengalir kepada masyarakat umum maupun kelompok masyarakat khusus selama proses akuntabilitas berlangsung. Ditambah lagi UU mengenai Keterbukaan Informasi Publik justru bisa berubah menjadi “UU Ketertutupan Informasi Publik” karena adanya keharusan pertimbangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebelum pemerintah memberikan informasi kepada publik.

Dengan akuntabilitas seperti dijelaskan, akuntabilitas yang dijalankan pemerintah Indonesia tentunya tidak dapat menciptakan keseimbangan informasi dengan masyarakat. Dengan demikian, kontrol efektif masyarakat kepada pemerintah melalui kepemilikan informasi yang sama, tampaknya masih jauh dari harapan sehingga saran masyarakat kepada pemerintah seperti diatur dalam UU juga menjadi tidak efektif. Seharusnya saran ini bisa menjadi cara bagi masyarakat untuk memberi disinsentif yang lebih besar bagi keputusan pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Simpulan

Indonesia melalui peraturan yang diterbitkan, sudah mengakomodasi akuntabilitas dan transparansi. Namun efektivitasnya masih tercermin dari IPK yang rendah. Akuntabilitas dan transparansi yang dijalankan pemerintah Indonesia belum menghasilkan kepemilikan informasi yang berimbang sehingga diperlukan pendalaman transparansi. Pemerintah harus terus didorong untuk mau mengungkapkan baik secara suka rela maupun secara mandatory, semua informasi relevan dan material kepada masyarakat, bukan hanya kepada DPR maupun kepada pemeriksa saja, karena DPR dan pemeriksa juga merupakan bagian dari pemerintah yang bisa melakukan moral hazard dan adverse selection.

Informasi relevan dan materil tersebut harus mencakup substansi yang selama ini sering menjadi sasaran korupsi seperti varian harga dan volume beserta penjelasan kebijakannya. Masyarakat juga perlu diberikan akses yang lebih besar sehingga saran masyarakat memiliki dampak disinsentif yang signifikan bagi pemerintah. Laporan audit atas entitas publik beserta penjelasannya yang merupakan dokumen publik semestinya dapat diakses oleh masyarakat sebagai pemegang saham negara ini. Dengan demikian masyarakat dapat ikut mengawasi kegiatan pemerintah (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) dan rasionalitas pemerintah untuk mendapatkan insentif pribadi akan mengecil.

 

 

error: