Perlukah Dewan Pengawas pada KPK?

Perlukah Dewan Pengawas pada KPK?

Salah satu pasal kontroversial dalam Rancangan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) – sebenarnya sudah sah menjadi UU KPK tetapi masih kontroversial dalam penerapannya di masyarakat – yakni perlunya Dewan Pengawas KPK.

Landasan pikir atas perlunya kehadiran Dewan Pengawas KPK ialah perlunya kontrol yang baik bagi pelaksana (eksekutif) guna membentuk tata kelola organisasi yang baik.

Pada dasarnya keberadaan Dewan Pengawas telah sesuai dengan teori keagenan (agency theory). Dalam konsep teori keagenan diyakini perlunya tindakan sebagai solusi atas ketidakpercayaan owner atau stakeholder kepada eksekutif atau pelaksana yang diberi amanah.

Namun, terdapat kesimpangsiuran fakta tentang adanya usulan Dewan Pengawas yang dibentuk. Pertama, ada yang menyatakan bahwa dibentuknya Dewan Pengawas merupakan bentuk intervensi presiden untuk menciptakan keseimbangan.

Pendapat ini dilatarbelakangi keyakinan bahwa lembaga KPK telah menyimpangkan amanah yang diberikan kepadanya sehingga KPK menjadi lembaga superbody. Seusai terpilihnya komisioner KPK sebagai dewan eksekutif berdasarkan hasil seleksi oleh panitia seleksi (pansel), maka presiden akan menunjuk anggota dewan pengawas secara prerogatif.

Hal kedua, dibentuknya Dewan Pengawas bertujuan agar komisioner atau eksekutif tidak melakukan penyimpangan atas amanah/wewenang (abuse of power) yang diberikan kepadanya. Karena ada yang merasa dalam pelaksanaan tugas – terutama dalam penyadapan (sebagai bagian dari metodologi dalam tugas) – tidak ada yang dapat mengontrol apakah layak atau tidak dilakukan.

Jika ditelisik lebih jauh lagi, rasa-rasanya dari fenomena/fakta yang terjadi justru menimbulkan kekisruhan atau kesimpangsiuran atas penyimpangan wewenang tersebut.

Yang pertama, dibentuknya Dewan Pengawas justru akan menjadi alat kontrol presiden terhadap KPK. Dengan kata lain, presiden mempunyai wewenang untuk menghentikan kegiatan penyadapan jika “kepentingan” presiden terganggu.

Yang kedua, pendapat yang dikaitkan dengan prinsip tata kelola organisasi sebagai alasan perlunya dibentuk Dewan Pengawas justru menunjukkan kekurangpahaman atas dasar pendirian lembaga ini. Dewan Pengawas memang dibutuhkan dalam organisasi pada kondisi yang normal.

Namun, lembaga KPK justru dibentuk karena adanya kondisi yang tidak normal, yakni tidak berjalan dengan baiknya lembaga aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencegah dan memberantas korupsi.

Dewan Pengawas Dalam Tata Kelola Organisasi Korporasi

Saya mencoba jelaskan sedikit tentang Dewan Pengawas dalam dunia korporasi karena ada pengamat politik yang menyatakan bahwa perlunya dibentuk Dewan Pengawas telah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Padahal sesungguhnya peran Dewan Pengawas tidak mesti mensyaratkan bentuk unit atau struktur organisasi baru secara tersendiri. Terkait dengan peran tersebut, dalam diskusi corporate governance sering ditemukan istilah one-tier system dan two-tier system.

One-tier system banyak dipakai di negara anglo-saxon seperti Amerika Serikat (US), Kerajaan Inggris (UK), Kanada dan Australia. Sedangkan two-tier system banyak dipakai di negara Eropa daratan seperti Jerman, dan Belanda. Indonesia termasuk negara yang menganut sistem two-tier system.

Dalam one-tier system, peran dewan komisaris (pengawas) dan peran dewan direksi (pelaksana/eksekutif) dijadikan dalam satu wadah. Wadah ini disebut board of director (BOD). Penyatuan ini membuat tidak jelasnya peran dari pengawas dan pelaksana. Sedangkan di dalam two-tier system, peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas. Dewan komisaris akan mengawasi kerja dewan direksi.

Di dalam one-tier corporate governance system, terdapat empat tipe struktur board:

  1. Semua direktur eksekutif adalah anggota board. Top managers, yang adalah juga anggota board ini, banyak ditemukan pada perusahaan kecil, perusahaan keluarga dan start-up business.
  2. Mayoritas anggota board adalah direktur eksekutif. Di struktur ini ada direktur non-eksekutif dalam board tetapi jumlahnya sedikit (minoritas).
  3. Mayoritas adalah direktur non-eksekutif. Sebagian besar dari direktur non-eksekutif ini adalah direktur independen.
  4. Semua non-eksekutif direktur adalah anggota board. Banyak ditemukan dalam organisasi non-laba. Struktur ini hampir mirip dengan struktur two-tier Eropa.

Untuk two-tier corporate governance system, struktur yang ada terdiri dari dua board:

  1. Dewan pengawas (supervisory board). Dewan ini terdiri dari direktur non-eksekutif independen dan direktur non-eksekutif tidak independen (connected).
  2. Dewan pelaksana (executive board). Dewan ini terdiri dari semua direktur pelaksana spt. CEO, CFO, COO, CIO (C-level management).

Kolektif Kolegial Pimpinan KPK Dalam Pelaksanaan Kewenangan

I. Pendirian, Tugas dan Wewenang Khusus KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disebut juga sebagai UU KPK), adalah instansi penegak hukum independen dalam tugas dan wewenang, khususnya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang dari UU KPK, alasan-alasan dari didirikannya KPK adalah:

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai dengan diundangkannya UU KPK dianggap belum dilaksanakan secara optimal (dalam hal ini oleh Kepolisian dan Kejaksaan), sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan, karena korupsi telah merugikan keuangan dan perekonomian negara maupun menghambat pembangunan nasional; dan Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi (dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan) belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi yang diakui telah terjadi secara sistematik dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (disebut juga UU Anti Korupsi), tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) yang pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Dalam hal ini, amanah pemberantasan dengan cara yang luar biasa diletakkan pada KPK.

Adapun tugas dari KPK secara rinci adalah:

melakukan koordinasi dengan Instansi lainnya yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan); melakukan supervisi terhadap instansi lainnya yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan); melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

II. Dewan Komisioner KPK

Berdasarkan Pasal 21 UU KPK, KPK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang beranggotakan lima orang komisioner dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang harus bekerja memimpin KPK secara kolektif selaku penyidik dan penuntut umum, dengan salah seorang di antara mereka berkedudukan sebagai ketua serta yang lainnya berkedudukan sebagai wakil-wakil ketua.

III. Delegasi Kewenangan Komisioner-komisioner KPK

Mitigasi terhadap risiko-risiko bagi keberlangsungan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK maupun bagi keselamatan seluruh Komisioner KPK sebagaimana disebutkan di atas sebenarnya dimungkinkan berdasarkan Pasal 25 UU KPK, dengan diberikannnya kewenangan kepada Dewan Komisioner untuk memutuskan:

kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Sub-Bidang dan Pegawai yang bertugas pada KPK; dan penentuan kriteria penanganan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, dimungkinkan berdasarkan suatu keputusan dari Dewan Komisioner KPK untuk dibentuknya dan diberlakukannya suatu Peraturan KPK yang mengatur terdapatnya delegasi dari kewenangan-kewenangan yang melekat pada setiap komisioner KPK, baik antarkomisioner KPK sendiri maupun antara komisioner-komisioner KPK dengan bawahan-bawahannya, untuk memutuskan dan menetapkan secara sah segala hal yang berkaitan dengan seluruh tugas dan kewenangan KPK secara umum (dalam mewujudkan pola kerja yang sistematis dan efisien hingga mampu secara efektif mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan) ataupun yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPK dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi secara khusus.

Dalam hal ini, harus dipahami pula bahwa Peraturan KPK yang diputuskan oleh Dewan Komisioner KPK adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang menjadi peraturan pelaksanaan yang sah dari UU KPK berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan KPK yang sedemikian itu diakui keberadaannya dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia dan karenanya memiliki kekuatan hukum mengikat umum sebagai suatu peraturan perundang-undangan akibat dipenuhi persyaratannya, yaitu diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 25 UU KPK dan dibentuk berdasarkan keputusan seluruh Komisioner KPK yang berwenang untuk itu.

Penutup

Seperti yang telah disebutkan, KPK memang dibentuk dengan UU tetapi bertanggung jawab kepada presiden. Akan tetapi, kewenangan yang dimiliki KPK berbeda dengan kementerian atau lembaga yang juga diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sebab mereka adalah pembantu presiden.

Sementara itu, walaupun komisioner KPK diangkat oleh presiden, tetapi penunjukkan nama calon diajukan oleh dewan perwakilan rakyat (DPR). Dalam hal ini, DPR membentuk panitia seleksi untuk menyeleksi atau merekrut calon anggota KPK tersebut.

Dengan demikian, keterbedaan antara KPK dengan lembaga eksekutif kementerian adalah keberadaan kementerian berdasarkan kehendak presiden, sedangkan KPK lahir berdasarkan kehendak rakyat melalui undang-undang.

Hal berikutnya, adanya pemaksaan Dewan Pengawas tidak berkorelasi dengan persyaratan tata kelola organisasi. Sebab, dengan pola kerja komisioner yang bersifat kolegial dapat dianggap bahwa prinsip Dewan Pengawas sudah embedded (menyatu) atau menggunakan one-tier system dalam prinsip GCG.

Selain itu, pengawasan terhadap KPK sebagai sebuah organisasi telah dilakukan secara berlapis, baik diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), Satuan Pengawas Intern (SPI) KPK sendiri, bahkan diawasi oleh masyarakat.

2
0
Guru Honorer: Pilih Pahala Atau Gaji Layak?

Guru Honorer: Pilih Pahala Atau Gaji Layak?

Pembahasan mengenai nasib yang menimpa guru honorer seolah tiada akhirnya dan sampai hari ini belum menemukan titik terang untuk mengatasinya. Selain soal tuntutan mereka untuk diangkat sebagai guru tetap, lagi-lagi juga soal gaji yang mereka terima.

Tentu saja kita sangat miris mendengarnya. Besaran gaji guru honorer ini sangat jauh jika kita bandingkan dengan penghasilan guru di negara Finlandia. Penghasilan seorang guru di sana bisa mencapai hingga puluhan juta. Sungguh penghasilan yang sangat fantastis dan menggiurkan.

Di negeri itu, seorang guru haruslah menjadi seseorang yang mumpuni di bidangnya sehingga benar-benar layak bagi negara memberikan penghasilan yang menggiurkan. Ternyata ada banyak kriteria yang harus dipenuhi.

Seleksi yang ketat untuk menjadi seorang guru tersebut, menjadikan guru sebagai profesi yang sangat istimewa di Finlandia. Dari sekian ratus calon guru hanya akan tersaring menjadi beberapa orang saja. Profesi ini menjadi sangat diidamkan. Jika ditanya mengenai cita-cita, hampir semua murid akan spontan menjawab, “Saya ingin menjadi guru”. Sebegitu mulianya guru di Finlandia.

Suasana yang berbeda jika dibandingkan dengan guru di Indonesia, lebih-lebih guru honorer. Tak sedikit yang memandang sebelah mata terhadap profesi guru honorer karena yang pertama kali mereka lihat adalah dari sisi penghasilannya.

Besaran gaji seorang guru honorer sudah menjadi rahasia umum, di kisaran 500 ribu rupiah perbulan, atau sedikit lebih tinggi, tapi tidak akan mencapai satu juta rupiah. Apakah angka ini layak bagi mereka? Menurut hemat penulis, sangat tidak layak. Salah satu alasannya karena perbedaam jam mengajar antara guru honorer dan guru PNS tidak jauh berbeda.

Inilah yang mengherankan bagi para guru honorer. Mengapa jam mengajar mereka sama dengan guru PNS tetapi pendapatan mereka jauh berbeda? Apakah memang harus dibedakan?

Menurut penulis, semestinya tidak perlu dibedakan karena honorer maupun PNS sama-sama menjalankan tugas sebagai guru. Hanya berbeda status saja: ada dan belum ada SK dengan nomor induk pegawai negeri sipil (NIP). Perbedaan status inilah yang kemudian membuat guru honorer dianggap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan guru yang sudah PNS.

Guru yang sudah PNS akan dipandang hebat dan keren karena gaji yang didapatkan sudah pasti jauh lebih layak dibandingkan dengan guru honorer. Bahkan, guru yang sudah berstatus PNS diberikan tunjangan pensiun meski tidak full gaji.

Lalu seorang guru honorer yang sudah mengabdi sekian puluh tahun sangat berharap banyak untuk diangkat menjadi PNS. Namun, kenyataannya sampai hari ini sangat banyak yang belum bisa mendapatkan kehormatan itu.

Apakah pantas gaji seorang guru yang sudah lama mengabdi masih tetap sama dengan guru yang masih baru? Penulis berpendapat hal itu tidak lazim. Pemerintah mestinya lebih mengapresiasi para guru honorer ini untuk diangkat menjadi PNS karena perjuangannya yang sudah bertahun-tahun.

Namun, kenyataannya berbanding terbalik dengan harapan. Beberapa waktu yang lalu tersiar berita seorang guru bernama Nining Suryani (44) di Pandeglang tinggal di WC sekolah karena tidak sanggup mengontrak apalagi membeli rumah.

Sungguh kondisi yang mengenaskan sekali dan memang inilah nasib menjadi seorang guru honorer di Indonesia. Nasib selalu kurang berpihak kepada guru honorer. Meskipun sesungguhnya guru merupakan profesi mulia, tetapi di negeri ini penghasilan yang mereka terima (khususnya bagi guru honorer) masih belum pantas.

Menteri Muhadjir Efendy pernah berucap kurang lebih seperti ini, bahwa kalau sekarang gajinya sedikit, apalagi guru honorer, nikmati saja, nanti masuk surga. Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa guru honorer hanya butuh pahala saja dibandingkan dengan materi.

Guru honorer dituntut bersyukur dengan gaji yang diterimanya sekarang, meski gaji yang didapat tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama sebulan. Jika tidak bersyukur dibilang kufur. Pernyataan tersebut tentu saja kurang mencerminkan adanya perhatian dari pemerintah kepada para guru honorer.

Inilah yang selalu diteriakkan oleh guru honorer di pelosok negeri. Menuntut adanya kesejahteraan hidup bagi seorang guru merupakan hal yang wajar, apalagi mereka dengan ikhlas menjalankan profesinya tersebut puluhan tahun. Mereka hanya menuntut kesejahteraan yang lebih baik, dan itu bukan berarti mereka tidak bekerja dengan ikhlas.

Berapa besaran gaji seorang guru honorer yang pantas? Upah Minimum Regional (UMR) bisa menjadi acuan untuk menetapkan gaji guru honorer. Jika tidak bisa mencapai UMR, maka minimal gaji seorang guru honorer sebesar dua juta rupiah.

Besaran gaji sebesar itu setidaknya tidak membuat guru honorer sesak nafas setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Slip gaji guru honorer sekarang masih lebih kecil dibandingkan gaji seorang operator produksi di pabrik.

Di sinilah letak kelucuan di negeri ini. Guru yang sudah mengajar dengan sangat baik dan penuh kasih sayang kepada para muridnya selama puluhan tahun lamanya malah mendapatkan gaji yang tidak sesuai. Lalu apakah guru honorer harus pasrah dengan kenyataan yang ada? Seharusnya tidak karena masih banyak cara untuk meraup materi.

Jika hanya bertahan menjadi guru honorer dengan gaji yang sangat minim, maka dijamin mereka tidak akan bisa mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu banyak dari mereka yang melakukan pekerjaan sampingan seperti narik ojek online dan berdagang.

Dengan kedua cara itu, guru honorer terbantu untuk menutupi kekurangannya sehari-hari. Gaji yang didapat oleh guru honorer sudah habis buat membeli bensin saja, apalagi untuk makan sehari-hari. Jika guru honorer berstatus masih lajang saja sudah pasti kurang, apalagi yang sudah punya istri dan anak tentu gaji tersebut tidak akan cukup.

Sudah kecil gajinya, bahkan ada yang dirapel hingga tiga bulan lamanya. Padahal kebutuhan sehari-hari tidak bisa dirapel. Inilah uniknya menjadi guru honorer di Indonesia. Mereka harus memilih antara ikhlas dan kemudian mendapatkan pahala, atau memikirkan materi. Tentu saja keduanya harus berjalan seirama. Gaji guru honorer harus bisa dikatakan layak dan agar profesi guru menjadi istimewa di mata masyarakat.

Epilog

Ucapan Menteri Pendidikan mengenai gaji guru honorer yang kecil dan nanti masuk surga sudah pasti hanya untuk membesarkan hati para guru honorer. Alih-alih membesarkan jiwa dan hati guru honorer, Penulis berpendapat sebaiknya pemerintah mulai memikirkan solusi terbaik untuk memperbaiki kesejahteraan para guru honorer.

Wahai para guru honorer, pilih mana? Pahala atau gaji yang layak? Sepertinya kesabaranmu mesti diuji kembali sampai harapan kalian bisa terwujud.

***

 

 

3
0
Pilpres 2019: Jangan Kacaukan Makna Angka Pilihanku

Pilpres 2019: Jangan Kacaukan Makna Angka Pilihanku


Pemilihan presiden (Pilpres) 2019 yang bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif telah dilaksanakan tanggal 17 April 2019. Tanggal ini telah menjadi tanggal bersejarah. Namun, tanggal tersebut juga telah menjadi awal hari-hari yang melelahkan dan terasa begitu panjang.

Seperti kita ketahui, kelompok pertama mendukung calon petahana nomor 01, yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin, sedangkan kelompok kedua mendukung calon penantang nomor 02, yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dari 190.770.329 pemilih, masing-masing kelompok sangat berharap pilihannya akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Tinggal beberapa hari lagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan siapa Presiden dan Wakil Presiden tersebut.

Sayangnya, hari-hari tersebut menjadi momen yang melelahkan untuk ditunggu. Sebabnya, fakta-fakta strategis menunjukkan, masing-masing pasangan calon (paslon) telah memiliki sikap dan kokoh dengan visi dan misi kemenangan mereka. Demikian juga bagi masing-masing kelompok pendukung.

Bagi sebagian kalangan, memang Pilpres 2019 menimbulkan kompetisi yang secara fakta terkesan telah menghadirkan berbagai anomali, antitesis pada kebenaran logika, serta menabrak etika dan estetika.

Mengapa demikian?

Jawabnya adalah karena kekuasaan tidak selalu selaras dengan kebenaran. Soalnya, koherensi isi regulasi (law in book) tidak selalu selaras dengan penerapannya dalam bentuk law in practices.

Saya telah menjadi bagian pemilih. Pilihan saya adalah sebagai suatu pilihan yang didasarkan nilai dan konsekuensi pilihan. Namun, saya sangat heran dan bertanya, kenapa banyak anomali terjadi? Seakan-akan, human error telah menjadi sebuah pembenaran.

Padahal, hal itu tidak dapat diterima karena dalam batas tertentu, suatu technical error tetap merupakan akibat dari human error. Ketika human error berulang, tentu ia akan menjadi ranah irregularity dan semestinya masuk ranah illegal act.

Ini sungguh sebuah fenomena baru yang terjadi di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena adanya sistem pemilihan serentak yang memang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia.

Aku ingin sekali menjelaskan apa yang terjadi.

Kebenaran versus Kekuasaan
Siapa yang menang jika kebenaran (truth) dipertandingkan dengan kekuasaan (power)?

Idealnya, demi moral, etika, dan estetika, kekuasaan dan kebenaran adalah sesuatu yang menyatu dan beriringan. Kita mesti mempertemukan kebenaran sebagai realita slogan ‘jurdil’.

Asas jurdil melekat di diri pemilih tentang kebenaran pilihannya ketika dicermati dalam realitasnya. Paling tidak, hati nurani pemilih, yang tidak dipengaruhi hadirnya intruder, akan menjamin hadirnya jurdil di Pilpres 2019.

Jurdil saat pelaksanaan pemungutan suara dan jurdil saat rekapitulasi perhitungan suara secara elektronik ataupun manual seharusnya menghasilkan komposisi angka yang equal sesuai dengan kejadiannya.

Namun, hal itu menjadi terganggu saat munculnya intruder di lapisan masyarakat pemilih. Ini bukan hal lucu karena NKRI tidak akan pernah suka dan memerlukan fenomena ini. Di sini telah hadir kontestasi antara yang ingin berkuasa kembali versus pihak yang ingin berkuasa.

Mereka memiliki asumsi yang tidak akan dapat diganggu gugat, yakni masing-masing di antara mereka merasa lebih pantas berkuasa karena lebih baik dengan kriteria masing-masing. Mereka juga membuat asumsi tentang deskripsi paslon lawan dengan kriteria negatif.

Hal yang argumentatif tersebut berlaku di tataran paslon dan pendukungnya beserta rakyat pemilih masing-masing paslon. Satu paslon ingin memberikan keadilan untuk NKRI, sedangkan paslon lainnya menggunakan slogan kerja-kerja.

Realitas “kekuasaan versus kebenaran” itu menjadi fenomena “general” di Indonesia, termasuk pemberian suara oleh WNI yang ada di luar negeri.

Kekuasaan telah menghadirkan potensi dan ditengarai sarat rekayasa dan anomali, seperti adanya daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak faktual dan subyektif karena penggunaan kekuasaan dalam memperkuat basis pemilih nasional.

Implementasi strategis tentang visi dan misi dari strategi pemenangan tersebut sangat anomali dari sisi teknis, sosio, dan administratif. Misalnya, hadirnya pemberian suara di 809.500 TPS dengan DPT normatif sekitar 200-300 orang per TPS.

Kekuasaan memang disimbolkan dengan mayoritas angka pemilih. Ia telah memberikan kesan pembenaran dengan hadirnya cara apapun untuk mencapai tujuan. Belum lagi adanya formulir C6 (undangan pemilih ke TPS) yang tidak terkomunikasi secara atributif.

Anomali Itu
Pada fase perhitungan suara pemilih secara nasional, kita juga menerima hadirnya aplikasi sistem informasi perhitungan suara (Situng) KPU yang dilakukan secara real count, yang realitanya terjadi banyak anomali.

Mengapa demikian? Tentunya, ia karena “benar dan salah” dalam penyajian data dan pengomunikasian informasi adalah sebagai tesis dan antitesis, di mana ia dapat dijelaskan oleh semua teori kebenaran secara katagorikal atau secara berjenjang.

Dari sisi pengetahuan, bekerjanya suatu sistem informasi seperti Situng KPU didasarkan teori sistem, yaitu input, proses, output, dan pengkomunikasiannya sebagai outcome haruslah sebagai representasi output informasi yang valid. Dengan demikian, jurdil berlaku bagi semua pihak.

Teori sistem tersebut adalah tentang kebenaran, di mana pada konteks data (C1 Plano) setiap TPS adalah dokumen transaksi yang sah, valid. Soalnya, terdapat perpindahan hak kepemilikan (transfer of title) antara rakyat pemilih dengan 1 nilai suara untuk paslon pilihannya.

Itulah suara rakyat, suatu representasi pilihan yang benar menurut pikiran dan hati nuraninya. Namun demikian, hal itu menimbulkan perbedaan makna saat suara di TPS mengalami upaya rekayasa teknis di tempat-tempat menuju real count di Situng KPU.

Anomali juga terlihat di tampilan data rincian yang berbeda dengan total angka pemilih pada paslon tertentu (ukuran data persentasi dari data angka pemilih). Atas dasar objektifnya sistem, maka siapa yang melakukan atau bertanggung jawab atas salah saji data tidak valid tersebut?

Apakah aplikasi didesain tanpa kontrol batas (boundary control) dalam bahasa “what if …. if then” dari menu aplikasi? Programmer tentu akan bertindak fair.

Ataukah, ada suatu proses manajemen sistem informasi yang didesain terpisah dengan output sistem dari proses entri menuju publikasi output?

Bagaimana kualitas sistem informasi yang didesain oleh pembuat? Apakah sesuai dengan keinginan pemesan sistem sehingga telah dapat memberikan sesuatu sajian data yang anomali?

Mungkinkah teknologi informasi dan pola sistem jaringannya (server dengan network connection) didesain untuk memberikan proses yang tidak integratif? Memang, ia penuh anomali, tetapi secara teknis hal ia juga bisa hadir karena adanya extraneous act, yakni adanya upaya membangun opini terkait paslon tertentu.

Pada tataran bekerjanya Situng KPU yang “real count”, beberapa pengamatan atas evaluasi dan monitoring data yang on line, real time, di Situng KPU juga memberikan argumen, seperti adanya salah penjumlahan antara outcome pie chart dengan angka pembentuknya saat dijumlahkan kembali dengan menggunakan Microsoft Excel.

Meskipun demikian, segala syak wasangka atas anomali itu sejatinya akan terungkap tatkala perhitungan manual yang melalui proses panjang disaksikan oleh berbagai pihak selesai dilaksanakan.

Epilog

Menuju penetapan pemenang Pilpres 2019, hargailah satu suara sekalipun. Alasannya, suara rakyat yang bermartabat adalah arah pilihan yang benar dalam menuju pembangun kedaulatan NKRI. Ia adalah suara rakyat yang menginginkan NKRI adil dan makmur di masa depan.

Hal yang ditakutkan publik adalah jangan sampai KPU menghadirkan perilaku yang memenuhi kriteria “human error” dalam bentuk “thinking error” (atau action as planned), yaitu sebagai tindakan seperti atau sebagaimana yang direncanakan, dan berani memasuki ranah “rule-based mistake”, atau suatu kesalahan berbasis aturan, meskipun mereka sebenarnya memiliki “knowledge-based competency”.

Mungkinkah parodi situasional ini akan menjadi lelucon kondisional menuju penetapan pemenang Pilpres 2019?

Pertanyaan seperti ini tentunya beralasan. Soalnya, ia tidak dapat dipisahkan dari konteks individu petugas entri KPU dalam “adverse selection” dari data yang dikelola (yaitu 34 Provinsi), dengan suatu tataran strategis yang terkait adanya potensi “inadvertent error”.

Pada tahap tersebut terdapat tantangan keperilakuan moral hazard jajaran elite KPU sebagai pengambil kebijakan. Ini terkait dengan tanggung jawab menetapkan atas dasar suara pemilih.

Meskipun demikian, kita punya pemikiran positif saja, di mana kita sebenarnya sedang menunggu peran KPU dalam memberikan diseminasi informasi tentang siapa Presiden dan Wakil Presiden terpilih sesuai dengan asas kebenaran. Hal ini sebagai momentum hadirnya hakikat kebenaran untuk keberlanjutan NKRI.

Namun, janganlah kacaukan makna angka pilihanku. Satu suara yang kuberikan untuk Presiden dan Wakil Presiden pilihanku adalah makna suara yang telah masuk dalam C1 Plano karena aku telah hadir di TPS. Aku telah memberikan suara bersama rakyat pemilih lainnya untuk Indonesia.

 

 

 

4
0
Karakter Keterbukaan Sebagai Kunci Emas Pencegahan Korupsi

Karakter Keterbukaan Sebagai Kunci Emas Pencegahan Korupsi

Prolog

Tulisan ini tidak akan mengulas tentang tugas pokok, fungsi, dan kewenangan para pelaksana era keterbukaan informasi, mulai dari Komisi Informasi sampai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Sebab, hal itu hanya akan menjadi sebatas penggugur kewajiban penerapan peraturan perundangan.

Tulisan ini justru mencoba lebih masuk ke dalam, yakni bagaimana keterbukaan informasi itu benar-benar menjadi karakter, sifat, dan budaya bagi tiap tiap individu penyelenggara negara dan lembaga publik. Harapannya, implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dapat menjadi sebuah poin krusial dan kunci emas pencegahan korupsi di negeri ini.

Refleksi Keterbukaan Informasi Publik

Sepuluh tahun sudah UU KIP diberlakukan. Undang-undang yang lahir sebagai bentuk implementasi amandemen UUD 45 ini adalah wujud kepastian dan perlindungan hukum bagi tiap warga negara untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya dalam mengakses informasi.

Terbitnya UU KIP sejatinya merupakan peluang bagi pelaksanaan sistem kenegaraan kita menuju demokrasi yang lebih substantif. Setiap peluang tentunya memerlukan sikap yang responsif untuk pemanfaatannya.

Sikap tersebut adalah suatu keniscayaan agar peluang menjadi tak sia-sia. Peluang dalam UU KIP memiliki dua sisi, yakni bagi pemerintah atau badan publik dan bagi warga negara. Pertama, undang-undang ini memberikan kesempatan bagi pemerintah atau badan publik untuk lebih bersikap terbuka dalam mengelola pemerintahan.

Di sisi lain, warga negara juga lebih leluasa mengakses setiap informasi yang dikelola oleh pemerintah atau badan publik lainnya.

Perangkat pelaksana dari undang undang ini pun telah tersedia dari hulu sampai hilir. Mulai dari Komisi Informasi yang berada di pusat dan daerah sampai pada tingkat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap satuan kerja lembaga publik, selaku ujung tombak yang diharapkan mampu menghilirisasi keterbukaan informasi ke masyarakat dan publik.

Degan demikian, hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan informasi sekaligus mengkritisi dan mengawasi pengelolaan pemerintahan dalam konsep MALE (Maksimal Akses Limited Exception) bisa terlaksana.

Sungguh pun demikian, terkadang aura ketertutupan itu masih terasa. Tidak sedikit pimpinan lembaga publik, baik itu di pusat atau di daerah, masih “malu malu” mempublikasikan semua anggaran dan rencana kerja tahunannya, termasuk data terkait kontrak pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Pertanyaan besarnya adalah setelah 10 tahun ditetapkannya UU KIP, sudahkah keterbukaan menjadi karakter setiap lembaga publik dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat, atau hanya sebatas menjalankan norma dan aturan perundangan yang ada?

Kesan yang muncul hingga hari ini, para PPID di masing masing lembaga publik sebagai ujung tombak pelaksana undang-undang ini masih berperan sebagai corong pimpinan lembaga layaknya rezim “kehumasan”. Sejauh ini kita juga mahfum kalau humas hanya akan menyampaikan infomasi sesuai “pesanan” atasannya.

Dua Kisah Menarik

Saya mendapatkan dua kisah menarik tentang bagaimana efek dari sebuah keterbukaan informasi, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Hendra J Kede, dalam agenda sosialisasi UU KIP di kantor Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang.

Sebagai catatan, setelah 10 tahun, baru kali ini kami mendapatkan sosialisasi tentang undang-undang ini. Salah siapa, tanya saja pada rumput di halaman kantor.

Kedua kisah ini barangkali bisa membuka cakrawala berpikir kita hingga keterbukaan itu membumi dan mengakar, bukan hanya sekedar pelepas tanya penggugur kewajiban.

Ada sebuah kisah nyata yang menarik untuk dicermati terkait keterbukaan informasi ini. Kisah nyata terjadi di perguruan tinggi negeri yang menyebabkan seorang kandidat doktor nyaris kehilangan gelarnya.

Cerita berawal dari hasil sidang tertutup disertasi doktoral yang menyatakan dia tidak lulus. Kesempatan mengulang sudah habis. Pilihannya hanya dropout. Apa yang terjadi kemudian?

Di tengah keputusasaan sang kandidat, isterinya memberi saran meminta ke pihak kampus dokumen hasil penilaian sidang, setidaknya kita bisa melihat sisi mana yang membuat dia gagal.

Ternyata pihak kampus menolak memberikan dokumen ini dengan alasan kewenangan ada pada para penguji. Singkatnya penolakan tersebut dilaporkan oleh sang calon doktor ke Komisi Informasi Pusat.

Lalu, dilakukanlah proses penyelesaian sengketa informasi melalui ajudikasi sebagai salah satu kewenangan dan tugas lembaga Komisi Informasi. Hasilnya Komisi Informasi memutuskan pihak perguruan tinggi harus menyerahkan dokumen hasil penilaian sidang kepada calon tadi karena dokumen hasil ujian adalah dokumen publik, sedangkan proses penilaian memang menjadi wewenang mutlak penguji atau pihak kampus.

Terkait rekomendasi itu, akhirnya pihak kampus kemudian melakukan sidang akademik dan memutuskan yang bersangkutan lulus sebagai seorang doktor.

Hal yang sebaliknya dapat kita lihat pada kisah berikut. Seorang dosen di Jepang, akan melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap para mahasiswanya. Setelah lembaran soal dan jawaban dibagikan, dosen meminta para mahasiswa menutup lembar jawaban dan membuka lembar soal.

Dosen tersebut kemudian berkata, “Sekarang mari kita bahas satu per satu 10 soal ini”. Setelah semua soal dibahas bersama sang dosen berkata, “Sekarang silakan buka lembar jawaban saudara dan isikan nilai sesuai keinginan masing-masing”.

Lalu dosen tadi melanjutkan, “Yang saya inginkan adalah saudara semua memahami apa yang ada di setiap soal-soal tadi”. Efek dari sikap keterbukaan dosen tersebut tentu sangat luar biasa, bukan sebatas nilai A, B, C, atau D.

Pesan keterbukaan dan pesan ilmu yang disampaikan masuk dalam pikiran dan hati semua mahasiswanya

Karakter Keterbukaan

Analogi sederhana dan pesan moral dari dua kisah tadi menyampaikan kepada kita bahwa betapa keterbukaan mampu menyelamatkan hak setiap individu. Bisa kita bayangkan bagaimana efek sosial dari gagalnya seorang kandidat doktor mendapatkan gelarnya. Apa yang harus disampaikan nanti kepada kampus dan mahasiswanya?

Sebaliknya, contoh dari Jepang menunjukkan begitu luar biasanya pesan keterbukaan dari seorang dosen yang notabene punya hak dan kewenangan tunggal terhadap kelulusan seorang mahasiswa. Namun, ternyata sang dosen lebih mengedepankan pesan dari ilmu pengetahuan agar tersampaikan kepada semua mahasiswanya dan tidak sekedar coretan nilai dan angka-angka.

Ketika karakter terbuka ini menjadi sebuah wabah dan virus yang mendarah daging dalam budaya setiap pelaksana pemerintahan dan lembaga publik, apa yang akan dicurigai dan diawasi oleh publik dapat akses begitu mudah, cepat, dan tidak ada yang coba disembunyikan.

Harapannya kemudian, lembaga anti rasuah akan berkata, “Apalagi yang akan diperiksa, jika sudah terbuka semua”. Tambahan pundi-pundi anggaran pun akan lebih mudah direalisasikan karena yakin adanya akuntabilitas yang transparan pada lembaga publik.

Epilog

Terakhir, perilaku korup diharapkan akan terkikis dengan sendirinya oleh kunci emas keterbukaan ini. Sebab, nilai terbuka dan kejujuran itu benar benar menjadi karakter, bukan hanya basi-basi dan narasi ideal kita.

Jika demikian, seharusnya kita akan lebih takut dengan mobil Komisi Informasi ketimbang mobil Komisi Pemberantasan Korupsi. Semoga.

 

 

0
0
Menantang ‘Para Juara’ Mengintegrasikan Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Kinerja (Lakin)

Menantang ‘Para Juara’ Mengintegrasikan Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Kinerja (Lakin)

Setiap awal tahun instansi pemerintah di pusat dan daerah akan kembali disibukkan dengan ‘ritual’ penyusunan laporan keuangan (LK) dan laporan kinerja (Lakin). Setelah disusun, masing-masing instansi pemerintah akan menyampaikan LK kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan Lakin kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).

Idealnya, kedua laporan ini akan menjadi acuan dalam mengukur penatakelolaan (governance) instansi pemerintah. Sebab, BPK akan memberikan predikat opini (audit opinion), sedangkan Kementerian PAN dan RB akan memberikan indeks pengelolaan kinerja (performance management index).

Dalam suasana kekinian penyusunan kedua laporan tersebut, saya melihat perlunya ide baru agar penyusunan LK dan Lakin ini tidak hanya berakhir sebagai ritual belaka. Setidaknya, pada tulisan ini saya mengusulkan kita perlu memberikan ‘tantangan baru’ kepada instansi pemerintah yang telah mendapatkan predikat opini WTP dan indeks pengelolaan kinerja A selama tiga tahun berturut-turut.

Tulisan saya ini juga relevan dengan hal yang sering dikeluhkan  oleh Presiden Jokowi bahwa birokrasi Indonesia sedang terjerembab dalam ‘dunia SPJ’. Dalam pengertian lain, presiden kita ini melihat bahwa birokrasi kita lebih banyak mengerjakan hal-hal klerikal, tidak substansial, daripada hal-hal yang lebih bermanfaat bagi publik.

Ritual Penyusunan LK

Pandangan saya ini juga masih terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan pada acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017

“Sekali lagi, itu harus jadi sebuah standar bagi kita semuanya. Tentu saya juga perlu ingatkan kepada semuanya, bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup, tidak cukup,”.

Pernyataan presiden kita ini kembali mengingatkan bahwa penatakelolaan instansi pemerintah tidaklah cukup hanya dilihat dari keberhasilan mereka mendapatkan predikat opini WTP. Predikat opini WTP barulah standar minimal. Jika instansi pemerintah ingin dianggap berhasil dalam penatakelolaan, mereka mesti bergerak jauh (beyond) dari sekedar berhasil mendapatkan predikat opini WTP.

Sayangnya, sampai dengan saat ini, saya tidak melihat tindak lanjut dari birokrasi untuk menanggapi pernyataan presiden tersebut. Yang terjadi adalah kita kembali lagi ke ritual penyusunan LK yang akhirnya berujung kepada bertumpuknya pekerjaan administrasi yang berlembar-lembar (administrative paperwork).

Untuk menanggapi pernyataan presiden ini, saya mengusulkan instansi pemerintah yang sudah memperoleh opini WTP selama tiga tahun berturut-turut—para juara (champion)—mesti ‘naik kelas’ atau ‘dipromosikan’ untuk mendapatkan ‘tantangan baru’.

Mereka mesti ditantang untuk tidak sekadar berhasil mencapai opini WTP, tetapi mesti juga berhasil mencapai ‘efektivitas’ atas uang yang mereka belanjakan. Pada tantangan baru ini, para juara ini mesti mampu melihat lebih jauh manfaat produk-produk yang mereka hasilkan.

Tantangan baru ini akan memberikan keyakinan kepada publik bahwa para juara ini telah membelanjakan anggaran negara ataupun daerah secara tepat guna atau tepat sasaran. Artinya, mereka tidak sekadar membelanjakan anggaran dengan proses yang benar, tetapi juga sesuai dengan harapan (ekspektasi) masyarakat.

Tantangan baru yang beyond WTP ini tentunya tidaklah mudah. Sebab, pengukuran ketercapaian (result assessment) terkait aspek tepat guna dan tepat sasaran ini akan bersifat multiperspektif. Sebagaimana sering diulas di literatur, suatu keberhasilan yang diklaim oleh suatu instansi publik belum tentu bisa diterima sebagai keberhasilan menurut pihak lain, seperti pengguna layanan (users).

Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan karakteristik para juara yang sangat bervariasi dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Karenanya, mereka memerlukan ukuran-ukuran spesifik yang sesuai dengan konteks masing-masing.

Ritual Penyusunan Lakin

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, para juara ini juga diukur penatakelolaannya dengan indeks pengelolaan kinerja. Indeks ini mengindikasikan tingkat keberhasilan pengelolaan kinerja suatu instansi pemerintah yang bersifat cyclical, yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja.

Untuk sekadar memperoleh indeks pengelolaan kinerja ini, para juara ini mesti melalui ‘checklist control’. Mereka akan dicek dalam suatu daftar apakah telah memenuhi berbagai aspek pengelolaan kinerja. Biasanya, daftar ini mencakup pembobotan dari proses perencanaan kinerja (35%), pengukuran kinerja (20%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), capaian kinerja (20%).

Terdapat salah persepsi bahwa indeks ini mengukur ‘kinerja’ instansi pemerintah. Padahal, Kementerian PAN dan RB pada dasarnya lebih mengukur ‘pengelolaan kinerja’ daripada ‘kinerja’ instansi pemerintah.

Karenanya, tidak aneh jika indeks pengelolaan kinerja ini tidak selalu berelasi dengan kinerja suatu instansi pemerintah. Seperti halnya opini dari BPK yang tidak berelasi langsung dengan ada atau tidaknya korupsi di suatu instansi pemerintah, indeks pengelolaan kinerja tidak serta merta menunjukkan bahwa suatu instansi telah atau tidak berkinerja.

Itulah sebabnya para juara yang telah memperoleh opini WTP dari BPK dan indeks pengelolaan kinerja A dari Kementerian PAN dan RB tidak memiliki imunitas pemotongan anggaran (budget cut) dari pemerintah.

Harapan akan Diskursus Baru

Berdasarkan uraian di atas, saya mengusulkan agar para juara tidak menjadikan lagi penyusunan LK dan Lakin sekadar sebagai ritual. Mereka mesti fokus menghasilkan produk yang bermanfaat untuk publik. Langkah awalnya, mereka mesti mengintegrasikan LK dan Lakin.

Ide mengintegrasikan LK dan Lakin tentu akan menimbulkan pertanyaan baru, yaitu bagaimana memerankan fungsi BPK dan Kementerian PAN dan RB setelah para juara berhasil mengintegrasikan kedua laporan tersebut?

Pertanyaan ini menambah galau saya dengan berbagai model penilaian yang merambah negeri ini, yang akhirnya berakhir sebagai sebuah ilusi. Namun, saya mengajak berbagai pihak untuk memiliki kesadaran kolektif agar birokrasi kita bisa menanggapi pernyataan presiden kita.***

 

 

0
0
Target Kinerja 2018 Anda, Merefleksikan Kualitas atau Formalitas?

Target Kinerja 2018 Anda, Merefleksikan Kualitas atau Formalitas?

Tak terasa kita telah memasuki tahun 2018.  Setelah menutup tahun 2017 dengan pesta meriah malam tahun baru bersama keluarga, saudara, atau teman, beberapa aparatur sipil negara (ASN) mungkin sedang merefleksikan kembali realisasi kinerjanya di tahun sebelumnya.

Beberapa pertanyaan reflektif mereka ajukan. Misalnya, apakah semua kegiatan telah mencapai target? Apakah semua kegiatan telah didokumentasikan dengan baik? Apakah realisasi kegiatan cukup pantas untuk dilaporkan sebagai kinerja?

Kini, saatnya bagi ASN untuk melaporkan realisasi kinerjanya di tahun 2017 yang lalu. Selain itu, mereka juga sudah mesti bersiap-siap menetapkan target kinerja di tahun 2018 ini. Mungkin, ada ASN yang bertanya dalam hati, “Apakah tahun 2018 ini akan menjadi tahun yang diwarnai dengan target kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?”

Itu mungkin pertanyaan pertama yang muncul pada hari-hari pertama mereka mulai kembali bekerja di Januari 2018. Mereka mulai memutar otak agar target kinerja tahun 2018 jauh lebih baik dibandingkan tahun 2017. Namun, beberapa ASN mungkin lebih memilih berada di comfort zone, daripada harus berinovasi dan berkreasi membuat target kinerja yang lebih challenging.

Berbicara tentang target kinerja yang “challenging” ini, ingatan saya melayang ke akhir tahun 2016 ketika Sri Mulyani Indrawati (SMI) kembali memimpin Kementerian Keuangan setelah beberapa tahun menjadi Direktur World Bank.

Saat itu, dalam rapat pembahasan target kinerja tahun 2017 Kementerian Keuangan, SMI meminta kepada seluruh pejabat eselon I agar memperbaiki konsep kontrak kinerja tahun 2017. Beliau menganggap rancangan kontrak kinerja eselon I yang ada kurang challenging.

Sepertinya, pada saat itu beliau berusaha mengejawantahkan misi yang diusung oleh Presiden Jokowi untuk kabinetnya yang memiliki moto “Ayo Kerja”, sekaligus juga untuk memotivasi seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan.

SMI berharap agar jajaran Kementerian Keuangan mampu memberikan usaha dan kinerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Kedengarannya memang ideal sekali, tetapi itulah yang diharapkan oleh SMI pada saat itu. Saya rasa, itu hal lumrah dari seorang SMI yang memiliki integritas dan kepemimpinan gigih serta ulet.

Sesuai arahan SMI, para pejabat eselon I kemudian menelaah kembali konsep kontrak kinerja masing-masing dan membahas dengan para pejabat eselon 2 terkait, sekaligus meminta agar para pejabat eselon II itu juga menentukan target kinerja yang challenging.  Pada kesempatan itu juga, para pejabat eselon I memberikan arahan mengenai target kinerja apa yang perlu diperbaiki atau ditambahkan oleh para pejabat eselon II.

Yang perlu digarisbawahi dari proses penetapan kontrak kinerja ini adalah adanya tuntutan dari pejabat birokrasi teratas di Kementerian Keuangan agar setiap pejabat menetapkan kontrak kinerja yang lebih baik sehingga mengaktifkan koordinasi dan sinergi antara atasan-bawahan, baik secara top-down maupun bottom-up. Mungkin, arahan ini muncul karena penetapan kontrak kinerja kesannya kebanyakan hanya dilakukan secara bottom-up saja.

Beberapa ASN mungkin beranggapan bahwa suatu target kinerja dianggap challenging apabila targetnya ditetapkan melebihi ukuran comfort zone, yaitu lebih tinggi dari target tahun-tahun sebelumnya. Ada juga yang mungkin berpendapat bahwa target kinerja harus jelas indikatornya agar mudah diukur manfaatnya bagi kepentingan publik.

Untuk dapat menetapkan target kinerja yang challenging, kita harus lebih dahulu memahami apa yang dimaksud challenging. Definisi challenging berdasarkan Online Cambridge Dictionary adalah:

 Difficult, in a way that tests your ability or determination.

Definisi tersebut dapat diterjemahkan bahwa target kinerja yang bersifat challenging adalah target kinerja yang relatif sulit untuk dicapai, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Kemudian, ia bersifat menguji kemampuan atau komitmen, usaha, atau ikhtiar serius demi tercapainya target kinerja. Sederhananya, mari kita sebut saja sebagai target kinerja yang berkualitas.

Sialnya, ASN sulit keluar dari comfort zone dan memiliki kecenderungan untuk lebih memilih target kinerja formalitas saja. Ibaratnya, tanpa usaha yang keras pun target kinerja itu akan tercapai. Karenanya, fungsi para manajer kinerja (performance managers) sangat diperlukan untuk memonitor dan mengevaluasi agar tidak ada lagi ASN dari semua level yang lebih memilih target formalitas daripada kualitas.

Terlepas dari apakah para manajer kinerja menjalankan perannya dengan baik atau tidak, setiap ASN dituntut untuk memberikan usaha terbaiknya seperti menetapkan target kinerja awal tahun yang tepat. Penetapan target kinerja karenanya perlu melalui proses reflektif atas capaian kinerja tahun 2017, dan bahkan tahun-tahun sebelumnya disesuaikan dengan visi, misi, dan strategis jangka pendek, menengah dan bahkan jangka panjang organisasi.

Satu hal lagi yang tak kalah pentingnya memastikan kegiatan yang dilakukan memiliki dampak signifikan dalam peningkatan layanan publik dengan tetap memegang prinsip efisien, efektif, dan akuntabel. Dengan demikian, penetapan target kinerja tahun 2018 menjadi lebih berkualitas.

Apakah Anda termasuk ASN yang menetapkan target kinerja 2018 yang berkualitas atau hanya formalitas? Hanya Anda sendirilah yang dapat menjawabnya.

***

 

 

0
0
error: