Bisnis Online: Peluang dan Tata Kelola yang Harus Dibina

Bisnis Online: Peluang dan Tata Kelola yang Harus Dibina

Mewabahnya Covid-19 membuat interaksi sosial masyarakat menjadi jauh berkurang terutama di kota-kota dan daerah yang terkena zona merah Covid-19. Lalu lintas para pedagang antarkota dan antardaerah juga jauh berkurang.

Hal ini terjadi karena salah satu pengelompokan terbesar dari para pasien terpapar Covid-19 adalah para pelaku perjalanan antardaerah. Pengamatan membuktikan bahwa pada lokasi ruang tertutup seperti di dalam kenderaan darat, laut maupun udara sangat rawan terjadi penularan Covid-19.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) turut serta berperan dalam membatasi transaksi perdagangan langsung antarmasyarakat dan antardaerah. PSBB berakibat lalu lintas perdagangan antardaerah menjadi jauh berkurang karena dilarangnya penduduk luar daerah untuk memasuki daerah yang menerapkan PSBB. Demikian juga sebaliknya, penduduk daerah yang menerapkan PSBB dilarang untuk keluar dari daerahnya.

Transaksi Online dan Marketplace

Di sisi lain, sebelum Covid-19 mewabah, sudah terjadi transaksi perdagangan nonkonvensional atau transaksi perdagangan elektronik di mana pihak penjual dan pihak pembeli, kenal atau tidak kenal, bertransaksi jual beli secara elektronik melalui internet. Transaksi terjadi baik melalui media sosial biasa seperti Facebook, Twitter, instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya; maupun melalui website marketplace.

Transaksi jual beli online melalui media sosial biasanya terjadi dalam skala kecil dan dilakukan oleh perorangan. Produksi barang dan omzet penjualan juga masih berskala kecil. Berbeda halnya dengan marketplace. Di samping mengakomodir usaha berskala kecil, marketplace juga mengakomodir produksi dan transasksi berskala besar.

Beberapa situs marketplace yang sangat populer di mata para penggiat bisnis online di antaranya: www.tokopedia.com, www.bukalapak.com, www.olx.com, www.shopee.co.id, www.lazada.com, www.jd.id, www.blibli.com, dan lain sebagainya.

Di masa wabah Covid-19 ini perdagangan online meningkat drastis. Media sosial yang biasanya dipergunakan untuk berinteraksi sosial dengan sesama teman sudah berubah menjadi area publikasi produk dari berbagai produsen. Tidak sedikit yang berhasil memasarkan produknya melalui media sosial ini, terutama pada momen tertentu seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Natal dan Tahun Baru.

Media ini juga berguna untuk memasarkan kebutuhan sehari-hari seperti kue, baju, seragam, pakaian, sepatu, kuliner, makanan minuman, aksesoris, kesehatan, perhisan dan lain sebagainya. Selain itu juga sudah merambah kepada jual beli barang bekas seperti kenderaan pribadi dan barang tidak bergerak seperti rumah.

Marketplace: Peluang dan Masalah

Perdagangan lewat marketplace juga sangat jauh meningkat. Marketplace lebih banyak menawarkan pilihan produk. Hampir semua produk pabrikan sudah menawarkan barangnya lewat marketplace dengan harga yang sangat bersaing di banding dengan toko konvensional.

Watak pemasaran juga sudah jauh berubah. Apabila dulu pemasaran konvensional dilakukan lewat iklan, brosur, papan reklame, sales promosi dan sebagainya. Kini marketing sudah dilakukan secara elektronik. Website dan media sosial sudah menjadi wadah memasarkan produk. Peran-peran marketing konvensional sudah sangat jauh berkurang.

Proses transaksi juga sudah berubah. Apabila perdagangan konvensional harus dilakukan dengan uang cash, maka bisnis online dilakukan dengan transaksi online. Yaitu, melalui transfer bank atau kartu kredit, bahkan sudah ada dengan sistem cicilan. Pembagian peran juga tertata dengan rapi, ditandai dengan munculnya istilah reseller dan dropshipper. Reseller adalah orang atau pihak yang menjual kembali produk orang lain atau supplier.

Sedangkan dropshipper hanya memamerkan atau memajang barang atau link website kepada calon pembeli tanpa harus men-stok barang. Keuntungan dari dropshipper ini adalah tidak memerlukan modal besar, tidak memerlukan kantor dan gudang, serta terbebas dari pembungkusan atau pengemasan dan distribusi produk.

Namun bisnis online ini bukannya tanpa masalah. Ada beberapa masalah yang sering timbul di antaranya kepercayaan, keamanan, dan kepuasan atas produk. Faktor kepercayaan sangat berperan besar dalam transaksi bisnis online. Faktor kepercayaan ini yang menjadikan transaksi online lewat media sosial hanya berkembang besar di kalangan pertemanan.

Bisnis online hanya berkembang pada marketplace yang sudah terkenal, kurang berkembang pada marketplace yang baru berdiri. Faktor kepercayaan ini terganggu akibat banyaknya terjadi penipuan transaksi jual beli di mana pemesanan dan transfer sejumlah uang pembelian sudah dilakukan namun barang tidak dikirim dan tak kunjung datang.

Hal seperti ini sering terjadi. Walaupun konsumen kecewa, tetapi tidak melanjutkan ke proses hukum, hanya mendiamkan saja penipuan ini berjalan terus kepada konsumen yang lain.  Selain itu ada pula faktor keamanan yang terkait dengan jaminan bebas dari bahaya kejahatan elektronik –seperti resiko pencurian data dan hasil transaksi keuangan.

Dengan perkembangan bisnis online yang sedemikian pesat, di mana peran dan kehadiran negara?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut harus kita lihat dulu alasan mengapa negara harus hadir dalam proses bisnis online. Ada 3 faktor besar yang menyebabkan kehadiran negara sangat diperlukan  dalam bisnis online.

Yang pertama adalah solusi ketenagakerjaan. BPS mencatat pada bulan Februari 2020 jumlah pengangguran mencapai 6,88 juta jiwa dari jumlah angkatan kerja 137,91 juta orang. Angka ini diprediksi bertambah menuju tahun 2021 mencapai 12,7 juta orang, sebagai dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Berkembangnya bisnis online diharapkan mengurangi secara signifikan jumlah angka pengangguran, dengan catatan bisnis online yang berkembang pesat diimbangi dengan jumlah transaksi yang memiliki tingkat penyebaran yang luas, bukan hanya berputar-putar pada individu dan kelompok tertentu saja.

Yang kedua adalah potensi pajak. Transasksi bisnis online banyak yang luput dari kutipan atau pembayaran pajak karena komunikasi bisnis terjadi langsung antara konsumen dan supplier tanpa adanya kehadiran negara di antara mereka. Apabila regulasi pajak bisnis online bisa dirumuskan secara adil dan diterima oleh pasar serta tidak memberatkan, maka potensi pajak bisnis online ini bisa dimaksimalkan. Berdasarkan laporan dari Google dan Temasek tahun 2018, nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai US$ 12,2 milyar.

Apabila dihitung dengan kurs Rp. 14.000 pada waktu itu, maka nilai transaksi e-commerce tersebut sebesar Rp. 170,8 trilyun. Dengan memakai angka ini maka potensi pajak PPN saja sudah Rp. 17,08 trilyun. Transaksi e-commerce ini diprediksi akan meningkat menjadi US$ 53 milyar pada tahun 2025.

Yang ketiga adalah pentingnya pembinaan. Beberapa pembinaan yang perlu dilakukan dan harus didukung oleh regulasi dan anggaran APBN adalah sebagai berikut:

Pembinaan usaha

Sebagian besar pelaku bisnis online adalah perorangan yang mencoba belajar sendiri tentang bisnis online, baik melalui pembelajaran dengan teman maupun pembelajaran oleh pihak supplier.

Metode ini kurang maksimal. Diperlukan pembelajaran yang lebih komprehensif dan ini menjadi tugas Kementerian Tenaga Kerja, terutama untuk meningkatkan kompetensi di bidang pemasaran seperti reseller dan dropshipper. Pembinaan ini harus bersifat gratis dan berbentuk online dan memiliki ruang konsultasi yang luas.

Di sisi produsen dan supplier diperlukan pembinaan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi UKM. Sebagian dari produsen dan supplier adalah tidak atau belum memiliki perizinan usaha. Diperlukan pengembangan regulasi perizinan usaha produksi dan distribusi barang yang mana untuk usaha kecil dan menengah biaya perizinan ini harus gratis.

Diperlukan pendataan atas semua website yang sudah ada. Semua website bisnis online dan marketplace harus memiliki izin usaha. Pengurusan izin usaha ini juga harus gratis. Di sisi konsumenpun harus ada pembinaan dalam bertransaksi. Semua website dan marketplace harus menyediakan petunjuk tata cara bertransaksi bisnis online untuk konsumen, terutama kepada para konsumen pemula yang belum paham cara bertransaksi online.

Pembinaan tata kelola pemasaran.

Kementerian Perdagangan harus melakukan pengaturan tentang tata cara pemasaran bisnis online.  Pengaturan pemasaran ini untuk meningkatkan jumlah dan rentang kendali pemasaran, terutama untuk pelaku bisnis online perorangan dan masih mengandalkan pemasaran lewat media sosial biasa.

Tujuannya agar bisa beralih ke metode pemasaran lewat marketplace. Kementerian Perdagangan harus menyediakan satu website yang merupakan kumpulan dari semua website marketplace. Para marketplace ini diwajibkan untuk menerima pemasaran dari semua pelaku perorangan dengan memasukkan semua produk dan barang pihak peorangan tadi ke dalam daftar produk dan barang dari marketplace.

Sehingga, memperluas rentang kendali pasar dari pihak pelaku bisnis perorangan tadi, dari yang semula hanya mengandalkan pemasaran lewat media sosial biasa dikembangkan menjadi pemasaran lewat marketplace. Di sini dibutuhkan tanggung jawab dari pihak bisnis perorangan untuk memproduksi barang yang berkualitas.

Pembinaan standarisasi transaksi keuangan dan barang.

Semua tata cara transaksi keuangan dan barang dari semua bisnis online, baik melalui media sosial biasa maupun lewat marketplace, harus diatur oleh Kementerian Perdagangan untuk menjamin terjadinya transaksi keuangan yang fair dan menghindari penipuan.

Transaksi pembayaran harus diatur di mana penyedia marketplace harus menyediakan rekening marketplace sebagai rekening semua transaksi. Konsumen memesan barang dan mengirimkan biaya pembelian ke rekening marketplace untuk ditahan sementara dan ketika barang sudah sampai di tangan konsumen barulah pembayaran ke pihak supplier dilakukan oleh rekening marketplace.

Apabila masih ada marketplace yang tidak menerapkan maka dilakukan pembekuan sementara izin usaha. Website dan rekening dinonaktifkan sementara. Pola ini untuk menjamin tidak adanya penipuan transaksi pembayaran online yang barangnya tak terkirim.

  • Perlindungan konsumen atas kualitas dan kuantitas barang. Kementerian Perdagangan harus mengatur tentang tata cara pengembalian dan penukaran barang yang tidak sesuai antara barang yang dipesan dengan barang yang dikirimkan. Perlindungan ini untuk meningkatkan kepercayaan publik atas bisnis online yang berkembang.
  • Linking antara program marketplace dan pajak online. Kementerian Perdagangan agar mengembangkan software yang terhubung dengan semua website marketplace dengan tujuan bisa mengakses semua transaksi keuangan dan melakukan pembayaran pajak secara otomatis di setiap transaksi yang terjadi.

Dalam hal ini diperlukan tingkat keamanan yang tinggi sehingga terhindar dari penipuan pajak online. Jaminan keamanan atas transaksi ini harus direalisasikan dengan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dengan pengembangan bisnis online ini, di samping memberikan solusi ketenagakerjaan dan peningkatan penerimaan pajak, juga akan meningkatkan kreasi dan inovasi anak bangsa. Ide-ide kreatif produksi barang yang mereka miliki bisa dipublikasikan dan diperdagangkan secara online lewat fasilitas marketplace yang dibina dan dikembangkan secara bersama oleh pemerintah dan swasta secara saling menguntungkan.

0
0
Menyoal Target Waktu Realisasi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Menyoal Target Waktu Realisasi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah diterbitkan dengan pertimbangan utama untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Dalam pemenuhannya disusun regulasi PBJ pemerintah yang bisa memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan memberikan kontribusi dalam penggunaan produksi dalam negeri, peningkatan peran UMKM, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 merupakan pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PBJ Pemerintah yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika birokrasi dan usaha yang menuntut dilakukannya penyempurnaan terutama tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas produk hasil PBJ.

Pasal 88 dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur tentang kewajiban bagi kelompok kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pengadaan untuk menjadi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Dengan kata lain dalam waktu 95 hari lagi ketentuan ini akan diberlakukan. Sudah bagaimanakah persiapan dan prakondisi dari penerapan pasal 88 tersebut ?

Dari total pemegang Sertifikat Ahli PBJ Pemerintah yang berjumlah 296.900 orang secara nasional, ternyata baru 2.304 orang (0,78 %) yang telah menjadi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ Pemerintah dengan komposisi 1.237 orang di kementerian/lembaga dan 1.067 orang di pemerintah daerah. Belum lagi kita bicara tentang tingkat penyebaran sumber daya manusia di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tersebut.

Banyak faktor yang menjadi penyebab lambannya proses transformasi Sertifikat Ahli PBJ Pemerintah menjadi Sertifikat Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Pemerintah, mulai dari ketidaktahuan, faktor umur, prosedur yang berbelit-belit, dan kesengajaan.

Faktor ketidaktahuan diakibatkan minimnya sosialisasi, baik dari pemerintah pusat maupun dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Yang lebih berbahaya adalah UKPBJ sendiri yang berada dalam kondisi ketidaktahuan.

Faktor umur ini berkaitan dengan usia pensiun, jabatan, atau golongan kepangkatan yang sudah terlalu tinggi yang tidak memungkinkan lagi untuk menjadi Pokja Pemilihan ataupun Pejabat Pengadaan, ataupun faktor skill yang sudah tidak memungkinkan lagi akibat umur yang sudah cukup lanjut yang sudah tidak memungkinkan untuk belajar peraturan baru lagi.

Mengenai prosedur yang berbelit-belit, harus diakui bahwa prosedur untuk menjadi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ tidaklah efisien. Prosedur tersebut mengharuskan proses peralihan melalui dua instansi yang belum tentu saling mendukung satu sama lain, yaitu instansi yang membidangi PBJ pemerintah dan instansi yang membidangi kepegawaian.

Belum lagi bila kita membahas tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja. Akibat kurangnya pengetahuan mengakibatkan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) terhadap Jabatan Fungsional Pengelola PBJ tidak dilakukan.

Faktor terakhir adalah kesengajaan. Saat ini kondisi PBJ sebetulnya cukup memprihatinkan akibat kriminalisasi. Proses penegakan hukum yang melebihi porsinya membuat banyak personil barang/jasa kapok dan tidak ingin melanjutkan lagi karirnya di bidang pengadaan barang/jasa.

Dengan demikian, ketika ada ketentuan kewajiban menjadi Pejabat Fungsional maka yang bersangkutan dengan sengaja tidak melakukan proses transformasi sertifikat dan lebih memilih menjadi staf biasa, atau memilih jabatan fungsional lainnya yang lebih aman untuk dirinya atau berkarir di jabatan struktural.

Dari kesemua penyebab di atas yang perlu dilakukan adalah penyederhanaan prosedur untuk menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penghapusan kriminalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Prosedur juga harus dipersingkat. Adanya dua instansi yang harus dilalui yaitu instansi yang membidangi PBJ dan instansi yang membidangi kepegawaian harus dipersingkat menjadi satu atap saja. Instansi yang membidangi kepegawaian agar membuka pintu lebar-lebar dan memberikan kewenangan penuh kepada instansi yang membidangi PBJ pemerintah.

Kewenangan ini ialah untuk memproses peralihan status PNS yang memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan persyaratan seminimal mungkin dan prosedur yang sesingkat mungkin.

Dalam hal ini diperlukan koordinasi dan kesepakatan bersama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) untuk menyusun persyaratan dan prosedur yang lebih singkat dan sederhana.

Kesepakatan ini penting agar target waktu 31 Desember 2020 tercapai dengan jumlah dan penyebaran sumber daya manusia yang mencukupi untuk semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Sedangkan untuk menghilangkan kriminalisasi pengadaan barang/jasa akibat penegakan hukum yang melebihi porsinya, maka LKPP perlu berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Semuanya tergantung dari kita semua apakah serius dalam menjalankan regulasi yang kita buat sendiri ataukah akan melakukan pengunduran jadwal dan batas waktu 31 Desember 2020.

Perlu diingat bahwa pengunduran itu membawa konsekuensi hilangnya marwah dan kehormatan dari regulasi akibat tidak terpenuhinya ketentuan yang tercantum dalam regulasi. Tentunya bukan hanya marwah regulasi yang akan ternoda tapi juga marwah dan kehormatan pejabat yang menandatangani regulasi itu juga akan ikut ternoda. Pejabat yang dimaksud adalah bapak Presiden sebagai penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

0
0
Reformulasi Bansos COVID-19

Reformulasi Bansos COVID-19

Sebagai dampak dari wabah Covid-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional dan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah, pola kehidupan masyarakat telah banyak berubah. Dalam sektor ekonomi, angka pengangguran meningkat pesat akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kondisi ini pada akhirnya memaksa pemerintah membuat kebijakan pemberian bantuan sosial (Bansos), sebuah bentuk tanggung jawab sosial negara kepada rakyatnya. Bantuan sosial ini merupakan penyangga untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang sedang terganggu penghasilannya.

Bentuk, Besaran, dan Penyaluran Bansos

Beberapa bentuk bantuan sosial ini adalah bantuan langsung tunai, bantuan sembako, dan insentif kartu prakerja. Bantuan ini bersumber dari dana APBN, APBD, ataupun APBDes yang mengalami realokasi dan refokusing anggaran.

Kemungkinan besar bantuan sosial akan diberikan selama tahun 2020. Untuk 3 bulan pertama yaitu April, Mei, Juni, jumlah nominal bantuan sosial yang diberikan sebesar Rp. 600.000 perorang perbulan. Namun, selanjutnya mulai bulan Juli hingga Desember nominal yang diberikan turun menjadi Rp. 300.000 perorang perbulan.

Pemerintah menggulirkan sejumlah anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19, tepatnya sebesar Rp.641,17 trilyun. Terdapat pula anggaran untuk dukungan konsumsi –baik bantuan sosial maupun subsidi sebesar Rp. 172,1 trilyun. Adapun anggaran untuk bantuan langsung tunai desa sebesar Rp. 31,8 trilyun.  

Beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan dalam penyaluran bantuan sosial ini antara lain: ketidaksinkronan data, penyaluran bantuan yang tidak merata, penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, serta ketidakjelasan prosedur –baik ketidakjelasan persyaratan maupun penerima bantuan.

BLT Masyarakat Desa

Saya menyoroti tentang bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat melalui kepala desa. Ketidakmampuan kepala desa dalam memahami regulasi yang ada, lemahnya pembinaan dan pengawasan, serta daya tarik uang tunai di mata semua lapisan masyarakat, membuat fungsi sosial dari bantuan langsung tunai menjadi tercederai.

Persyaratan utama bahwa kriteria yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai yaitu kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19 tidak tersosialisasikan dengan baik. Yang beredar di sebagian masyarakat adalah informasi bahwa bantuan langsung tunai diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Akibatnya, yang merasa berhak mendapatkan bantuan langsung tunai menjadi ratusan orang di setiap desa. Sedangkan yang sebenarnya berhak untuk mendapatkannya hanya puluhan orang saja. Tidak aneh jika kemudian nominal yang diperoleh keseluruhan warga yang merasa berhak tersebut menjadi kurang dari Rp. 600.000 perorang perbulan.

Ketersediaan dananya pun menjadi kurang. Padahal, apabila bantuan langsung tunai tersebut hanya diberikan kepada yang berhak saja –sesuai kriteria di atas, maka setiap orang bisa memperoleh Rp. 600.000 perorang perbulan dan ketersediaan anggarannya bisa berlebih.

Saatnya Dievaluasi

Menurut hemat saya, pola bantuan langsung tunai ini sudah saatnya dievaluasi kembali. Kondisi di mana penerima bantuan yang tidak tepat sasaran menjadikan pemborosan anggaran yang merata di sebagian besar desa. Kondisi berkurangnya nominal yang diterima menjadikan tujuan utama bantuan langsung tunai menjadi tidak tercapai.

Di sisi lain, pendapatan negara jauh berkurang. APBN mengalami defisit anggaran. Dibutuhkan penghematan pengeluaran. Bantuan langsung tunai yang tidak tepat sasaran merupakan salah satu bentuk pemborosan anggaran.

Bayangkan, pada satu kecamatan saja, anggaran bantuan langsung tunai bisa mencapai milyaran perbulannya. Padahal, apabila penyalurannya tepat sasaran hanya dibutuhkan ratusan juta rupiah saja.

Epilog: Rekomendasi

Oleh karena itu, atas nama penghematan anggaran maka pola bantuan langsung tunai ini harus dirubah mekanismenya dengan pola baru yang lebih menjamin penyaluran menjadi lebih tepat sasaran. Salah satu alternatif pola baru tersebut adalah pola padat karya dan pola gotong royong.

Setiap masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19 diberikan pekerjaan baru berupa pekerjaan padat karya dan gotong royong. Pekerjaan yang dilakukan cukup yang bersifat pemeliharaan fasilitas umum dan infrastruktur pedesaan –seperti pembersihan saluran air, jalan umum, pengecatan tempat ibadah dan sekolah, dan rehabilitasi ringan infrastruktur.

Dengan pola ini maka yang tidak kehilangan mata pencaharian tidak akan bisa ikut serta. Apalagi yang memiliki kemampuan ekonomi di atas rata-rata, jelas tidak akan bersedia ikut serta.

Dengan demikian maka terjadi seleksi secara alami terhadap penyaluran bantuan sosial pola padat karya dan gotong royong ini. Uang negara tidak terbuang sia-sia karena ada produk fisik yang dihasilkan. Sedangkan terhadap masyarakat yang benar-benar tidak mampu bekerja lagi akibat umur maupun kekurangan fisik, bisa diberikan perluasan program keluarga harapan (PKH).             

1
0
Sertifikasi: Problematika Usaha Kecil  Jasa Konstruksi

Sertifikasi: Problematika Usaha Kecil Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ditetapkan dengan pertimbangan utama untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola konstruksi yang lebih baik, memenuhi dinamika perkembangan penyelenggaraan konstruksi, dan menjamin ketertiban serta kepastian hukum dalam bidang konstruksi.

Beleid konstruksi sebelumnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sudah waktunya untuk disesuaikan, mengingat banyak perkembangan yang terjadi dalam rentang waktu 18 tahun sebelumya.

Perkembangan yang terjadi saat ini di antaranya ekonomi berbasis teknologi informasi, angkatan kerja yang bertambah pesat, dan kebutuhan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi merupakan penerjemahan lebih lanjut, sebagai petunjuk pelaksanaan undang undang jasa konstruksi tersebut.

PP Nomor 22 Tahun 2020 ini mencabut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Peran serta usaha kecil merupakan salah satu substansi yang diatur dalam peraturan di atas. Usaha kecil yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah usaha kecil konstruksi untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah).

Kualifikasi ini dilaksanakan dengan penilaian terhadap perolehan proyek, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja, dan kemampuan menyediakan peralatan konstruksi. Dari keempat penilaian ini masalah terbesar usaha kecil adalah ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja yang kompeten masih menjadi masalah klasik, dalam hal ini tenaga kerja bersertifikat terampil.

Pembinaan Jasa Konstruksi

Sesungguhnya, pemerintah baik di pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi. Salah satu tanggung jawab dan kewenangan ini adalah memberikan dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja.

Namun, pada kenyataannya alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam pembiayaan sertifikasi kompetensi kerja ini masih jauh dari kebutuhan lapangan. 

Sertifikat kompetensi kerja merupakan tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi. Setiap pengguna jasa dan penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat kompetensi.

Sertifikat kompetensi kerja ini diperoleh melalui uji kompetensi standar yang dilaksanakan lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi dapat dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi dan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Sertifikat kompetensi kerja berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Ada sanksi tertentu apabila kewajiban sertifikasi kompetensi tidak dipenuhi.  Menteri dan kepala daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban sertifikasi kompetensi kerja.

Dengan demikian, di satu sisi pemerintah wajib menyediakan anggaran dan di sisi lain pemerintah melakukan pengawasan terhadapnya. Paket proyek untuk usaha kecil hanya mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja dalam bentuk sertifikat keterampilan kerja untuk tenaga terampil. Usaha kecil tidak mensyaratkan sertifikat keahlian.

Berdasarkan data  dari kompas, dari sejumlah 134.399 perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar, ternyata sebanyak 110.146 perusahaan atau 82% merupakan usaha kecil jasa konstruksi. Sedangkan berdasarkan data dari CNN Indonesia, dari keseluruhan tenaga kerja konstruksi yang bekerja di sektor usaha konstruksi yang berjumlah 5,3 juta orang, ternyata baru 512.787 orang atau 9,67 % yang bersertifikat kompetensi kerja. 158.070 orang bersertifikat keahlian dan 386.802 orang bersertifikat keterampilan kerja.

Dari sini terlihat bahwa jumlah perusahaan jasa konstruksi kategori usaha kecil (110.146) jumlahnya berbanding 1:3,5 dari tenaga kerja bersertifikat keterampilan kerja (386.802). Yang berarti, satu perusahaan kecil konstruksi bisa mempekerjakan 3-4 orang tenaga kerja bersertifikat keterampilan pada saat yang bersamaan.

Padahal, dalam pelaksanaan 1 proyek konstruksi kualifikasi kecil bisa membutuhkan lebih dari 4 orang tenaga trampil bersertifikat SKT, sedangkan untuk usaha kecil bisa melaksanakan 5 proyek dalam waktu bersamaan. Belum lagi ketika kita bicara soal lokasi kerja. Bisa jadi terdapat sejumlah perusahaan yang tidak dapat bekerja karena tidak memiliki tenaga kerja terampil.

Akan terjadi kerumitan luar biasa apabila semua instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, melakukan tender proyek atau pengadaan langsung pada waktu yang hampir bersamaan. Misalnya pada semester pertama tahun berjalan. Dalam pemenuhan persyaratan dokumen pengadaan akan terjadi pemakaian sertifikat keterampilan kerja yang bersamaan pada beberapa usaha kecil konstruksi.

Hal ini tidak akan terungkap karena belum terdapat sistem yang bisa mendeteksi secara elektronik. Sistem layanan pengadaan secara elektronik belum memiliki fasilitas pencari (searching) terhadap daftar tenaga kerja yang ditawarkan perusahaan. Apabila fasilitas ini dikembangkan maka akan terjadi banyak perusahaan kecil yang gugur dalam evaluasi teknis, akibat pemakaian bersama terhadap tenaga kerja yang sama.

Lebih parah lagi, apabila pemenuhan sertifikat keterampilan pada dokumen penawaran teknis ternyata hanya formalitas belaka untuk sekedar lulus penawaran teknis. Tenaga kerja tersebut ternyata tidak bekerja di lapangan proyek, yang bekerja justru orang lain.

Tanggung Jawab Bersama

Permasalahan ini adalah tanggung jawab kita semua dan mesti kita perbaiki secepatnya. Dalam perbaikan ini kita harus memetakan beberapa prioritas masalah dan merumuskan formula penyelesaiannya.

Permasalahan pertama adalah penyebaran tenaga kerja dan lembaga sertifikasi. Sebagian besar tenaga kerja terampil berdomisili di daerah – baik kabupaten, kecamatan, maupun desa. Sedangkan lembaga sertifikasi profesi berada di daerah perkotaan, baik di perkotaan provinsi maupun perkotaan kabupaten.

Di perkotaan provinsi didominasi oleh lembaga sertifikasi profesi dari asosiasi profesi. Di perkotaan kabupaten didominasi oleh lembaga pendidikan dan pelatihan atau balai latihan kerja (BLK).

Permasalahan kedua adalah pembiayaan. Tenaga kerja terampil hanya bisa bekerja secara tidak tetap, hanya pada waktu tertentu pada saat proyek usaha kecil berlangsung – kisaran waktunya antara 1-6 bulan. Selebihnya, mereka mencari kerja di luar proyek negara. Dengan kondisi ekonomi yang demikian, maka kecil kemungkinan mereka bisa mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk membiayai sertifikasi kompetensi mereka.

Permasalahan ketiga adalah tingkat kebutuhan akan sertifikat. Tanpa memiliki sertifikat keterampilanpun mereka tetap bisa bekerja. Ini dimungkinkan karena persaingan mereka bukan ditentukan oleh faktor sertifikat, tapi ditentukan oleh kualitas kerja dan upah yang ditentukan. Bahkan belum tentu mereka kenal dengan sertifikat keterampilan yang dimaksud.

Dari ketiga permasalahan ini maka perlu dirumuskan beberapa kebijakan yang harus difikirkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rumusan kebijakan ini harus realistis dan praktis, bukan teoritis atau regulatif.

Sertifikasi Online, Mengatasi Ketimpangan Penyebaran Domisili

Terkait ketimpangan penyebaran domisili antara tenaga kerja dan lembaga sertifikasi profesi ini, harus ada upaya pemecahan agar kendala jarak bisa dipecahkan. Apabila dilakukan mobilisasi tenaga kerja ke lokasi pelaksanaan sertifikasi, maka akan terkendala biaya baik pribadi atau anggaran negara.

Demikian juga apabila pelaksana sertifikasi turun ke daerah juga akan memakan biaya yang tidak sedikit. Maka solusi paling realistis dengan biaya yang hemat serta memang lagi trend sekarang ini adalah dengan membuat program sertifikasi online.

Lembaga sertifikasi profesi membuat kurikulum sertifikasi berbentuk file movie dan file pdf yang bisa diunduh pada website yang ditentukan. Peserta pelatihan bisa mempelajari kapanpun mereka sempat mempelajarinya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Lembaga sertifikasi profesi menyediakan layanan konsultasi online terhadap hal-hal yang perlu dipertanyakan. Kemudian dibuat juga layanan ujian online dan sertifikat online.

Bila ujian tersebut membutuhkan material uji, maka material uji tersebut cukup dikirimkan melalui fasilitas pengiriman barang dan tim penguji melakukan pengujian terhadap material tersebut. Solusi ini cukup realistis. Hampir semua daerah sudah terjangkau oleh fasilitas internet dan hampir semua lapisan dan kelompok umur dalam masyarakat sudah melek teknologi.

Perangkat berupa smartphone, laptop, atau komputer PC sudah familiar dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi dengan adanya dana desa, maka semua kantor kepala desa dan badan permusyawaratan desa sudah seyogyanya memiliki fasilitas wifi untuk kemudahan koneksi.

Epilog

Terkait kendala pembiayaan, ini adalah tanggung jawab mutlak pemerintah. Sudah saatnya ada persentase alokasi anggaran terhadap pembinaan sertifikasi ini.

Apabila Kementerian Tenaga Kerja bisa membagi anggaran ke seluruh Balai Latihan Kerja se-Indonesia dalam rangka peningkatan keterampilan masyarakat di berbagai bidang, maka sudah saatnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga melakukan hal yang sama.

Dengan pendataan yang akurat, Kementerian PUPR sudah bisa merancang anggaran biaya pertahun untuk program sertifikasi gratis bagi seluruh tenaga terampil yang belum bersertifikat di seluruh Indonesia. Dengan pola sertifikasi online akan terjadi penghematan biaya dibandingkan dengan sertifikasi manual.

Terkait tingkat kebutuhan akan sertifikat di sini diperlukan strategi dan sasaran antara. Diperlukan masa transisi pada pemenuhan target pelaksanaan program sertifikasi online dan kesediaan pembiayaan subsidi sertifikasi. Misalnya dengan diberikannya waktu transisi 3 tahun maka tahun keempat dilakukan kewajiban sertifikasi tenaga terampil secara konsisten dengan sanksi terhadap pelanggaran diberikan dengan tegas.

Demikian solusi terhadap pemecahan sertifikasi tenaga terampil ini. Banyak harapan yang dibebankan terhadap realisasi keberpihakan regulasi Jasa Konstruksi terhadap usaha kecil jasa konstruksi dan tenaga terampil jasa konstruksi.

Dengan terbentuknya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di Kementerian PUPR maka diharapkan pembinaan jasa konstruksi bisa lebih maksimal.
Konstruksi sehat negara kuat!

0
0
PBJ Darurat COVID-19:  Tinjau Ulang Syarat Bukti Kewajaran Harga!

PBJ Darurat COVID-19: Tinjau Ulang Syarat Bukti Kewajaran Harga!

Keadaan darurat COVID-19 diatur dengan Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Aturan tersebut menetapkan masa darurat COVID-19 antara tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Kemudian disusul dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, yang di dalamnya tidak ada mengatur batas waktu. Artinya selama Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 belum dicabut maka bencana nonalam COVID-19 akan terus berlangsung.

Di dalam penanganan COVID-19 semua instansi pemerintah pusat dan daerah, terutama instansi yang membidangi kesehatan dan penanggulangan bencana, membutuhkan barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa (PBJ) tersebut diatur dalam Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang PBJ Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Peraturan ini disusul dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan PBJ Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor Kep-30/IJ/2020 tentang Panduan Pengawasan Intern Atas PBJ Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahkan hingga pemerintahan desa, telah melakukan realokasi anggaran baik APBN, APBD, maupun APBDes. Anggaran kegiatan yang dipandang tidak prioritas dialihkan dalam jangka pendek untuk penanganan wabah COVID-19, sehingga anggaran PBJ untuk keperluan penanganan COVID-19 sangatlah besar.

Kelonggaran dalam PBJ Darurat COVID-19

Baik Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 maupun SE Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 memberikan kelonggaran yang sangat besar, sehingga proses PBJ untuk penanganan wabah COVID-19 menjadi sangat mudah. Fleksibilitas ini memang sangat dibutuhkan dalam suasana yang tidak normal.

Kelonggaran yang pertama adalah tidak adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Tidak adanya HPS membawa konsekuensi tidak adanya batasan tertinggi tentang harga barang dan jasa yang dibutuhkan. Hal ini untuk merespons kebutuhan pengadaan barang secara tepat waktu, lebih cepat lebih baik. Namun di sisi lain, membuka peluang terhadap permainan harga.

Kelonggaran yang kedua adalah proses pemilihan penyedia tidak melalui proses tender oleh pokja pemilihan, ataupun proses pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Persyaratan penyedia hanya pernah menjadi penyedia barang/jasa pada instansi pemerintah maupun katalog elektronik. Perusahaan penyedia diminta untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa. Adapun untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran maka PPK meminta audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu inspektorat maupun BPKP.

Polemik tentang Kewajaran Harga

Kewajaran harga dan buktinya ini menjadi polemik di kalangan praktisi pengadaan terutama PPK dan APIP. Pertanyaan sulitnya ialah, “Bagaimana menentukan kewajaran harga di mana HPS tidak ada? Dan bagaimana bentuk administrasi dari bukti kewajaran harga tersebut?”

Oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan lewat Peraturan Itjen Kemenkeu Nomor Kep-30/IJ/2020 disebutkan bahwa contoh bukti kewajaran harga adalah seperti surat penawaran dari vendor, cuplikan layar harga barang/jasa yang akan diadakan, harga pada kontrak sejenis, harga yang ditetapkan pemerintah, dan surat pernyataan dari penyedia bahwa harga adalah wajar.

Mari menengok lebih dalam tentang ini. Kondisi harga yang terjadi pada barang/jasa pada masa darurat ditentukan oleh prinsip ekonomi. Apabila kebutuhan barang lebih tinggi dari ketersediaan barang maka harga akan naik. Apabila kebutuhan barang seimbang dengan ketersediaan barang maka harga cenderung stabil. Apabila kebutuhan barang lebih rendah dari ketersediaan barang maka harga cenderung turun.

Dengan demikian, ketika kebutuhan barang lebih tinggi dari ketersediaannya – yang menyebabkan harga melambung tinggi, maka status kewajaran harga menjadi tidak relevan lagi. Pada kondisi ini persaingan bukan terjadi pada perusahaan penyedia, tetapi justru pada instansi-instansi pemerintah sebagai konsumen.

Merekalah yang memperebutkan barang yang sedang langka ketersediaannya ini. Hal ini terjadi pada barang masker, hand sanitizer, vitamin C dan E, serta ventilator. Bahkan perebutannya bukan hanya dengan pihak dalam negeri tapi dengan pihak luar negeri. Maka dalam kondisi demikian, menurut hemat saya permintaan bukti kewajaran harga hanyalah menjadi sebuah formalitas belaka.

Dalam bahasa lapangannya calon vendor berkata,
“Apabila tidak mau beli ya tidak usah, toh yang lain banyak yang mau beli dengan harga berapapun tanpa harus direpotkan dengan urusan administrasi.”

Dengan demikian maka perlu kita kaji kembali persyaratan bukti kewajaran harga pada pengadaan barang/jasa penanganan darurat. Persyaratan bukti kewajaran harga ini akan menjadi bola panas dan akan menjerat para PPK di kemudian hari, jika tidak direvisi. Persyaratan ini ialah kontradiksi dari prinsip ekonomi pada kondisi kelangkaan barang.

Lebih baik persyaratan bukti kewajaran harga ini direvisi, dihapuskan, digantikan dengan surat pernyataan kelangkaan barang dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang perdagangan secara berkala, sehingga menjadi dasar bagi PPK dan penyedia untuk bertransaksi pada harga yang memang tidak wajar apabila dibandingkan dengan harga keadaan normal.

Tidak akan pernah ada kewajaran harga pada situasi tidak normal

Epilog

Dalam kondisi ekstrim ketika barang tidak ada, maka berapapun harga yang ditawarkan tidak akan ada realisasi. Apalagi audit oleh APIP dan BPKP dilakukan setelah proses pembayaran telah selesai dilaksanakan, maka pembuktian kewajaran harga di saat tidak normal ini akan menjadi absurd dan abstrak, sehingga akan muncul formalitas administrasi hanya untuk melengkapi persyaratan belaka.

Mengenai adanya dugaan penyalahgunaan wewenang ataupun adanya persekongkolan antara PPK dan penyedia dalam memanfaatkan situasi darurat bencana – sehingga harga dipermainkan, ini merupakan pernyataan yang bagaikan pisau bermata dua. Bisa saja terjadi tapi bisa juga tidak terjadi.

Bukankah persekongkolan dalam berbagai bentuk juga terjadi pada proses PBJ pada situasi normal?
Pada situasi normal justru banyak muncul harga atau volume yang tidak wajar, namun persyaratan bukti kewajaran harga tidak pernah dipersyaratkan.

Semuanya kembali kepada para pihak dengan wewenang yang lebih tinggi, apakah ada perintah atau tidak. Karena pada dasarnya sebagian besar penyimpangan yang terjadi antara PPK dan penyedia adalah karena “Perintah” dan “Situasi Yang Memaksa”. Sedangkan bagi para perusahaan penyedia, tanpa harus mempermainkan hargapun, mereka akan tetap memakai prinsip dagang “tidak mau rugi”.

Salam pengadaan!

1
0
error: