Diskursus Reformasi Omnibus Law

Diskursus Reformasi Omnibus Law

Konsep omnibus law menjadi perhatian sekaligus menjadi proyek yang ambisius dengan menawarkan strategi untuk menyederhanakan regulasi di Indonesia. Undang-undang yang “berlaku untuk semua” ini mengamandemen 76 undang-undang lintas sektoral, yang karenanya mengharuskan pemerintah melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi undang-undang yang ada –selain membuat peraturan baru berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri.

Namun, timbul diskursus mengapa konsep Omnibus law itu dipilih sebagai strategi pemerintah untuk mengatasi hambatan lajunya perekonomian dan apakah Omnibus law bisa menjadi strategi yang tepat untuk mengatasi masalah regulasi di Indonesia. Berikut ini akan saya jabarkan apa saja yang menjadi titik unggul dan titik kelemahannya menurut data pendukung.

1) Titik Unggul Omnibus law

Omnibus Sebagai Strategi Penyederhanaan Regulasi

Masalah hiper regulasi di Indonesia sudah telah dimunculkan oleh berbagai penelitian termasuk dampaknya terhadap peraturan yang tumpang tindih. Menurut Indeks Kualitas Regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, posisi Indonesia selama 1966 -2017 telah selalu menduduki peringkat 92 dari 193 negara.

Kondisi hiper regulasi menyebabkan Indonesia sulit untuk menangani masalah hukum yang tumpang tindih. Inkonsistensi dan ketidakharmonisan yang disebabkan oleh regulasi yang berlebihan menjadi salah satu faktor utama penghambat daya saing Indonesia.

Hal ini karena, menurut Bank Dunia dari data Ricca (2020) https://www.atlantis-press.com/proceedings/icleh-20/125940581, Indonesia memiliki multi-layered prosedur, setidaknya 10 tahap dengan perkiraan 19,6 hari. Ini menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 190 negara dengan mudah bisnis dan peringkat ke-50 sebagai negara kompetitif, atau turun ke posisi kelima pada tahun 2018.

Tantangan pembangunan lainnya di era masyarakat digital dan era ketidakpercayaan menuntut negara untuk bersiap menghadapi kualitas sumber daya manusia, produktivitas, inovasi dan kesiapan daya saing. Jika dijabarkan, tantangan yang akan dihadapi Indonesia yaitu perkembangan internet dan penggunaan digital teknologi di Indonesia, banyaknya usia produktif populasinya mencapai 68% atau setara dengan 200 juta orang pada tahun 2030.

Omnibus dipilih sebagai strategi untuk mengatasi tantangan dan kendala regulasi di Indonesia, karena diyakini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan penerapan konsep omnibus law yang digunakan oleh beberapa orang negara, antara lain:

  • Mengatasi publik vertikal dan horizontal serta konflik kebijakan secara efektif dan efisien;
  • Harmonisasi kebijakan pemerintah, baik pada tingkat pusat dan daerah;
  • Lebih menyederhanakan proses perizinan terintegrasi dan efektif;
  • Memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit;
  • Meningkatkan koordinasi yang terkait antarlembaga karena diatur dalam sebuah kebijakan terintegrasi;
  • Memberikan jaminan kepastian hukum; dan
  • Perlindungan bagi pembuat kebijakan.

Akselerasi Birokrasi

Di balik banyaknya kontraversi, setidaknya ada tujuh langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dan berhasil mendongkrak peringkat kemudahan berusaha. Langkah ini membuat peringkat dunia Indonesia naik 15 peringkat ke posisi 91 tahun ini.

Tujuh reformasi usaha yang dilakukan Indonesia itu meliputi kemudahan memulai usaha, memperoleh sambungan listrik, dan pendaftaran properti. Selain itu langkah reformasi juga dilakukan saat memperoleh pinjaman, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, dan penegakan kontrak.

Saat ini rata-rata di Indonesia, hanya diperlukan 58 hari bagi sebuah usaha untuk memperoleh sambungan listrik, dibandingkan tahun lalu yaitu 79 hari. Beberapa reformasi lainnya dalam satu tahun terakhir, terlihat dalam upaya mendorong penggunaan sistem online.

Komunitas usaha global serta pengusaha lokal akan lebih terdorong dengan semakin mudahnya proses menjalankan usaha di berbagai bidang. Kekuatan lain yang dimiliki omnibus law ini lebih kepada lingkungan yang disukai investor asing karena lingkungan bisnis mereka yang berbiaya rendah.

Ditambah lagi dari pelonggaran peraturan ketenagakerjaan dan bisnis Indonesia yang drastis meskipun Indonesia perlu terus fokus memastikan keunggulan kompetitifnya di antara negara lain.

Omnibus lebih dipilih dibanding reformasi ekonomi dan kelembagaan yang justru akan memakan waktu cukup lama untuk terwujud, penyederhanaan proses investasi serta pengurusan perizinan yang tidak merepotkan bagi investor asing bisa menjadi keunggulan.

Omnibus sebagai UU payung

Persoalan yang akan muncul adalah mengenai kedudukan UU hasil omnibus law ini. Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan UU dari konsep omnibus law belum diatur.

Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, UU hasil konsep omnibus law bisa mengarah sebagai UU Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Tetapi, Indonesia justru tidak menganut UU Payung karena posisi seluruh UU adalah sama. 

Hanya saja menurut Jimmy (2020) dalam Omnibus law menjadi persoalan secara teori peraturan perundang-undangan mengenai kedudukannya, sehingga kedudukannya yang diberikan legitimasi dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus direvisi.

Jikapun tidak dilakukan revisi terhadap UU No. 12 Tahun 2011, harus dilihat juga bagaimana isi ketentuan di dalam UU Payung tersebut, apakah bersifat umum atau detail seperti UU biasa. Jika bersifat umum, maka tidak semua ketentuan yang dicabut melainkan hanya yang bertentangan saja.

Tetapi jika ketentuannya umum, akan menjadi soal jika dibenturkan dengan asas lex spesialis derogat legi generalis (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum). Oleh sebab itu, harus diatur dalam hierarki perundang-undangan perihal kedudukannya.

Kemudian juga dipahami bahwa terdapat keinginan kuat dari pusat terhadap peningkatan investasi, tapi bagaimanapun ada investasi tertentu yang tidak bisa diterima oleh daerah karena dianggap dapat memudarkan nilai kultural masyarakat setempat.

2) Titik Kelemahan Omnibus law

Omnibus dalam Sistem Regulasi Indonesia

Dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh omnibus law untuk mengatasi rintangan dan menghadapi tantangan di Indonesia, muncul perdebatan soal kesesuaian sistem hukum undang-undang di Indonesia. Omnibus law diyakini bisa menjadi sesuatu yang bisa memecahkan masalah regulasi, yaitu hyper dan overlapping.

Namun, dalam implementasinya harmonisasi ini tidak lagi dianggap strategi yang mampu untuk memecahkan masalah. Banyak sumber daya baik dari tenaga, biaya, dan dan waktu yang diperlukan untuk menyelaraskan semua fokus substansi Omnibus law.

Selama ini omnibus law adalah hal yang biasa digunakan di negara-negara yang mengadopsi common law. Secara konseptual, omnibus law merupakan istilah yang diterapkan di negara-negara yang memiliki sistem hukum common law (Anglo Saxon) seperti Amerika Serikat.

Sementara itu, negara Indonesia sendiri menganut sistem hukum civil law, sehingga istilah omnibus law ini relatif asing dalam sistem hukum negara Indonesia. Selain common law, omnibus juga merupakan hukum yang dihasilkan oleh sistem parlementer, sehingga yang memiliki kekuatan untuk membentuk hukum adalah parlemen.

Presiden hanya pemegang hak veto untuk meneruskan atau tidak Rancangan Undang-undang tersebut. Dengan sistem parlementer seperti ini hukum dapat dibuat tanpa melibatkan publik.

Sinkronisasi peraturan secara massif

Masalah lainnya, omnibus law jarang memberikan hasil nyata dalam menyederhanakan proses legislasi. Hal yang akan dihadapi kedepan adalah UU Cipta Kerja mengamanatkan ratusan ketentuan untuk diatur lebih lanjut oleh puluhan peraturan bawahan yang belum diterbitkan.

Dengan menjalankan omnibus law, semua regulasi akan direviu terhadap regulasi atau undang-undang di atasnya jika terjadi inkonsistensi. Omnibus law akan memiliki tantangan tersendiri, di antaranya tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang familiar dengan implementasi regulasi dan regulasi teknis pelaksanaan.

Omnibus law akan memiliki peraturan pelaksanaan dan regulasi teknis, yang artinya tidak akan secara signifikan mengurangi jumlah undang-undang dan peraturan di Indonesia.

Permasalahan lain muncul mengingat RUU omnibus law ini juga akan diimplementasikan di daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa omnibus law sebagai salah satu strategi harus ditata ulang dalam sistem hukum di Indonesia.

Peraturan atau ketetapan, yang secara hierarkis ditempatkan di bawah Omnibus law, terhitung setidaknya ada 39 peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Peraturan ini baru akan disusun dan disahkan dalam waktu tiga bulan setelah berlakunya Omnibus law.

Dampak Lingkungan

Di sektor lingkungan hidup, RUU Cipta Kerja menimbulkan problema regulasi lingkungan hidup. Persyaratan ketat tentang “izin lingkungan” yang merupakan “roh”, “nadi” atau “jantung” UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (UUPPLH) kemudian dicabut oleh RUU Cipta Kerja.

Dikutip dari BBC News, secara terpisah 35 perusahaan investasi yang mengelola total $ 4,1 triliun dalam bentuk aset menulis surat kepada pemerintah Indonesia, menyampaikan masalah lingkungan. Pada salah satu surat itu, perusahaan mengatakan RUU tersebut dapat berdampak serius, “mempengaruhi daya tarik pasar Indonesia”.

Alih-alih membatalkan peraturan lingkungan, mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk berbuat lebih banyak untuk melindungi hutan dan lahan gambut negara dan “mengadopsi rencana pemulihan ‘hijau’ untuk mengatasi kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh pandemi”.

Para ahli lingkungan salah satunya dari Madani’s Insight Analyst M. Arief Virgy dikutip dalam Suwastoyo (2020) mengatakan:

“The Draft Law on Job Creation can hinder and scuttle Indonesia’s climate commitment,” adding that “We recommend a halt of discussion on the Draft Law on Job Creation which is packed with articles that drives deforestation.”

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa RUU tersebut memuat banyak pasal yang melemahkan perlindungan dan konservasi hutan alam dan lingkungan hidup secara umum dan apabila RUU tersebut disahkan maka berisiko mempercepat hilangnya hutan alam Indonesia.

Phelim Kine, dari kelompok kampanye Mighty Earth, mengatakan pemerintah Indonesia telah membuat “kesalahan perhitungan yang fatal” dan memperingatkan bahwa RUU tersebut akan secara efektif melegitimasi deforestasi yang tidak terkendali.

Epilog

Omnibus dipilih pemerintah sebagai strategi untuk mengatasi tantangan dan kendala regulasi di Indonesia, karena dipercaya memiliki beberapa keunggulan dalam menerapkan konsep omnibus law yang digunakan oleh beberapa negara, secara bersamaan juga menangani secara vertikal dan horizontal konflik kebijakan publik secara efektif dan efisien, menyelaraskan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat dan di daerah, serta jaminan kepastian hukum dan hukum perlindungan bagi pembuat kebijakan.

Di sisi lain omnibus law belum mampu menjadi strategi untuk mengurai masalah hyper regulasi dan harmonisasi regulasi di Indonesia, karena peraturan perundang-undangan sistem di Indonesia membutuhkan peraturan pelaksana dan melaksanakan regulasi teknis suatu undang-undang ditingkat daerah.

1
0
Memupuk Asa Masa Depan Anak Buruh

Memupuk Asa Masa Depan Anak Buruh

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, yang disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020 lalu, menuai pro dan kontra. Alhasil, banyak elemen masyarakat seperti buruh dan mahasiswa di berbagai daerah melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-undang ini. Sebagian besar buruh menganggap bahwa undang-undang ini adalah aturan yang banyak mengebiri hak-hak buruh, dan lebih mementingkan kepentingan pengusaha atau investor.

Pemerintah beragumen bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menjadi obat untuk mengatasi kebutuhan lapangan kerja baru dan mendorong investasi. Di laman instagramnya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa setiap tahun terdapat 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Ditambah dengan adanya 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja yang terdampak pandemi.

UU ini bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Tidak hanya itu, pemerintah mengklaim bahwa nawaitu hadirnya undang-undang ini, juga untuk menyederhanakan sistem perizinan, memangkas regulasi yang tumpang tindih serta prosedur yang rumit, dan sebagainya.

Konflik Buruh dan Majikan 

Konflik antara buruh dengan pengusaha tidak hanya terjadi saat ini saja. Namun sudah dari ratusan tahun lalu, yakni sejak terjadinya revolusi industri di Inggris. Revolusi industri menghadirkan cara-cara baru dalam proses pekerjaan, tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin.

Hadirnya tenaga mesin ini, memberikan dampak pada peningkatan hasil produksi, dibandingkan ketika menggunakan tenaga manusia. Kehadiran revolusi industri ini turut memunculkan kelas-kelas sosial dalam masyarakat, yaitu kelas borjuis (para pemilik modal) dan juga kelas proletar (para pekerja). 

Meminjam pemikiran Marx, pada kelas borjuis (pemilik modal), mereka berkepentingan untuk mengusahakan laba sebanyak mungkin. Bukan karena para pemilik modal bersifat rakus atau asosial, melainkan karena hanya dengan mencapai laba mereka dapat mempertahankan diri dalam persaingan di pasar bebas.

Oleh karena itu, setiap majikan dengan sendirinya akan menekan biaya tenaga kerja buruh yang dibelinya serendah mungkin. Sebaliknya, kaum proletar (buruh) berkepentingan untuk mendapat upah sebanyak-banyaknya, mengurangi jam kerja, dan untuk menguasai sendiri kondisi-kondisi kerjaan mereka, dan untuk mengambil alih pabrik tempat mereka bekerja dari tangan kelas pemilik.

Secara obyektif kita dapat melihat bahwa kepentingan dari kedua kelas ini berbeda. Kepentingan keduanya menarik ke arah yang berlawanan, meskipun dalam prosesnya, kaum buruh dengan majikan memiliki ketergantungan satu sama lain. Majikan memerlukan buruh untuk mengerjakan pekerjaan. Dan buruh tidak dapat bekerja kecuali disediakan tempat bekerja oleh para majikan/investor.

Di sinilah dibutuhkan peran negara atau pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang legitimasi atas kedaulatan rakyat harus mampu menjadi titik tengah antara “buruh” dan “majikan”. Pemerintah harus bisa memberikan aturan yang fair bagi pekerja maupun pengusaha. Pada titik inilah, pemerintah berusaha hadir melalui UU Cipta Kerja.  

Di samping itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mewujudkan keadilan sosial.

Di dalam batang tubuh UUD 1945 pun disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, perlindungan kepada segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara.

Untuk melaksanakan perlindungan tersebut, salah satu caranya adalah dengan menjamin seluruh rakyat Indonesia memiliki pekerjaan yang layak. Kebutuhan akan pekerjaan yang layak ini merupakan merupakan hal yang fundamental bagi seseorang untuk menggapai kehidupan yang sejahtera.

Revolusi Industri 4.0 dan Prediksi Kebutuhan Tenaga Kerja Masa Depan

Berbicara mengenai lapangan kerja saat ini, tentu berbeda sekali dengan apa yang terjadi pada masa revolusi industri di abad ke-16. Robotisasi dan digitalisasi adalah istilah yang jadi primadona di telinga kita saat ini.

Proses digitalisasi pada berbagai lini harus segera direspons. Setiap kita dituntut untuk tanggap terhadap sebuah perubahan terutama pada era revolusi industri 4.0. Revolusi industri generasi keempat yang saat ini terjadi memberikan perubahan cara-cara kerja menjadi lebih terotomatisasi mencakup pemanfaatan artificial intelligence, penggunaan robot, cloud technology, big data, dan lain sebagainya.

Sebagai contoh perkembangan teknologi di bidang perbankan, yaitu dengan adanya m-banking. Dengan m-Banking nasabah tidak perlu datang ke bank untuk mendapatkan layanan perbankan.

Cukup dari smartphone, transaksi perbankan sudah bisa dilakukan. Contoh lainnya, yaitu di jalan tol. Saat ini sudah tidak diperlukan lagi petugas yang ada di pintu tol. Petugas yang dahulu bekerja melayani pembayaran setiap transaksi di jalan tol dan berada di ruangan yang sempit, kini sudah tergantikan oleh mesin yang mampu melayani pembayaran transaksi di pintu tol secara otomatis melalui e-money. Pekerjaan-pekerjaan rutin, akan digantikan oleh Internet of Things.

Di era disrupsi yang sedang berjalan saat ini, kita dapat melihat perkembangan dunia berubah sangat cepat, terlebih dalam dunia bisnis. Saat ini kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki gedung, aset, dan sumber daya manusia yang banyak.

Gojek dan Grab sebagai perusahaan yang bergerak di layanan transportasi, mereka tidak memiliki armada kendaraan yang banyak. Namun, ketika kita membutuhkan layanan transportasi, dalam benak kita sudah mengarah pada Gojek atau Grab.

Begitupun di bidang yang lainnya.  Perusahaan telekomunikasi seperti Whatsapp, tanpa infrastruktur jaringan. Perusahaan retail semacam Shoppee, Tokopedia, Bukalapak, mereka tidak memiliki store konvensional. Movie House semacam Netflix, ia tidak memiliki teather. Broadcaster terbesar, Youtube, tanpa memiliki stasiun tv. Sosial media terbesar, Facebook, Twitter, dan Instagram, tanpa konten yang mereka miliki sendiri.

Melihat perkembangan tersebut, kebutuhan dunia kerja ke depan bukan lagi berada pada industri yang besar seperti pabrik. Banyak pengamat memprediksikan bahwa ke depan yang banyak muncul adalah perusahaan-perusahaan start-up yang memiliki karakteristik karyawan dan sumber daya yang tidak terlalu banyak. Namun, mereka memiliki network teknologi yang luas.

Untuk itu perlu dipersiapkan generasi penerus yang siap akan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Terlebih pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Di mana dalam bonus demografi ini jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Produktivitas tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan Indonesia Emas.

Memutus Mata Rantai Profesi Buruh

Ada pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sifat anak tidak jauh berbeda dari sifat orang tuanya. Mungkin bisa juga terjadi dalam hal mata pencaharian. Apa yang diwariskan orang tua, terkadang menjadi inspirasi bagi anak akan mata pencahariannya di masa depan kelak.

Seperti halnya kemiskinan, yang seringkali turun-temurun. Anak buruh lebih rentan untuk menjadi buruh. Rantai profesi ini yang perlu kita putus. Jangan sampai ada anak buruh, ketika dewasa juga berprofesi sebagai buruh.

Berbagai teori Human Capital menyebutkan bahwa baiknya kualitas SDM yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan individu ataupun negara, ditentukan oleh faktor pendidikan dan kesehatan.
Pendidikan dan kesehatan merupakan dua faktor yang saling kait-mengkait.

Pendidikan tinggi yang dimiliki tanpa adanya tubuh yang sehat, tidak akan mampu menaikkan produktivitas. Sementara itu, pendidikan yang tinggi juga dapat memengaruhi tingkat kesadaran seseorang tentang kesehatan.

Tidak dipungkiri bahwa pendidikan menjadi salah satu kunci dalam mengentaskan kemiskinan. Pendidikan dan pelatihan dapat menjadi nilai tambah seorang manusia. Dengan adanya pendidikan atau pelatihan kita bisa memiliki keterampilan dan kemampuan yang lebih tinggi, sehingga bisa membantu kita mendapatkan pekerjaan yang layak.


Selain akses pendidikan, juga perlu dibuka akses kesehatan kepada para buruh. Sangat penting untuk menjaga kesehatan para buruh dan keluarganya. Akses kesehatan ini bukan hanya yang bersifat kuratif, tetapi juga preventif.


Jika kita sehat, tentu kita tidak mesti mengeluarkan anggaran untuk berobat, yang kita perlukan hanya untuk pencegahan saja. Sehingga kita bisa men-saving lebih banyak uang atau menggunakan uang tersebut untuk hal-hal produktif lainnya.


Hal selanjutnya, yaitu komitmen dari para buruh untuk merubah nasibnya sendiri. Hasil akhir dari semua upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup buruh yaitu komitmen yang kuat untuk merubah nasibnya sendiri maupun nasib generasi penerusnya.


Dengan demikian, solusi peningkatan kesejahteraan buruh pun tidak selalu pada cara-cara yang berdampak langsung kepada buruh, seperti kenaikan upah. Kenaikan upah tidak dapat meningkatkan kesejahteraan buruh secara signifikan bila diiringi dengan adanya inflasi.

Selain itu, ketika penghasilannya naik, seringkali gaya hidup juga naik.
Perlu dilakukan solusi jangka panjang, yaitu dengan mempersiapkan putra dan putri para buruh dengan pengetahuan dan skill, demi penghidupan yang lebih baik di masa depannya.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato pelantikan yang menyatakan bahwa pembangunan SDM akan menjadi satu dari lima prioritas utama dalam periode kedua pemerintahannya.

Epilog

Para Founding Fathers negara ini berjuang sampai titik darah penghabisan untuk bisa merebut kemerdekaan. Mereka menyadari bahwa dengan merdeka, bangsa ini memiliki hak penuh atas apa yang dimilikinya. Begitupun dengan kehidupan kita sebagai individu, ketika kita tidak memiliki ketergantungan ekonomi kepada orang, kita bisa menjadi tuan atas diri kita sendiri. Inilah pentingnya terus menumbuhkan semangat untuk keluar dari zona kemiskinan dan keterbatasan.  

Kita berharap bahwa dua puluh atau tiga puluh tahun lagi tidak ada orang Indonesia yang berprofesi sebagai buruh. Tidak ada lagi asosiasi buruh di Indonesia. Bukan karena organisasinya dilarang, tetapi karena sudah tidak ada lagi orang indonesia yang bekerja menjadi buruh. Pekerjaan-pekerjaan kasar, biarlah dikerjakan oleh buruh-buruh dari negara lain yang membutuhkan. Semoga.

3
0
Resign PNS Kemenkeu Di Masa Pandemi: Pamit, Salut, Terima Kasih, Maaf, dan Selamat Tinggal

Resign PNS Kemenkeu Di Masa Pandemi: Pamit, Salut, Terima Kasih, Maaf, dan Selamat Tinggal

Artikel berikut ini merupakan penuturan seorang pegawai pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang beberapa waktu lalu resmi mengundurkan diri dari PNS. Redaksi mempublikasikan cerita ini untuk menjadi sarana sharing dari pegawai tersebut, menjadi pelajaran berharga kepada para PNS lain yang masih aktif. Bahwa pilihan kita sesungguhnya hanya dua: totalitas bekerja sebagai abdi negara, atau berhenti dari status PNS dan menjalani karir di luar sana. Kata kuncinya adalah “keberanian dan perhitungan”, “Take it or leave it”.

Bismillahirrahmanirrohim
Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh.
Selamat Siang. Semangat Pagi!

Mohon doanya. Kamis 1 Oktober 2020 lalu saya resmi tidak lagi menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Keuangan. Ada yang mendukung, tapi tidak sedikit yang mempertanyakan, “Berani-beraninya resign di saat kondisi ekonomi tidak jelas begini”. Terkait hal tersebut, saya ingin sedikit bercerita mengenai pengunduran diri ini. Izinkan saya bercerita dalam pointer-pointer ya.

Rencana pengunduran diri yang dipercepat

Mengundurkan diri dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sudah lama saya rencanakan, tapi tadinya rencana tersebut masih beberapa tahun lagi. Ada kewajiban kontrak ikatan dinas sampai tahun 2022 yang sangat ingin saya penuhi dengan kementerian yang saya cintai ini.

Namun, kondisi pandemi covid-19 membuat saya terpaksa mempercepat eksekusi rencana pengunduran diri saya. Bagi saya, alasannya rasional. Jika sebelum pandemi, usaha yang saya jalani sejak sekitar 8 tahun lalu (BUBBLEKLIN LAUNDRY) ibarat mengarungi laut tenang, di mana kapal tetap bisa berjalan tanpa nakhoda harus terlalu banyak memegang kendali, berbeda dengan saat ini.

Pandemi yang berdampak juga terhadap ekonomi ini membuat sang nakhoda harus lebih banyak berada di buritan. Di lain sisi, workload pekerjaan kantor meski sedang work from home (WFH) jauh lebih berat daripada biasanya.

Bahkan ibu menteri pernah bilang, kurang lebih, “WFH yang berarti kerja dari rumah, berarti siap 24 jam sehari 7 hari seminggu”. Kalau saya sedikit memberikan perumpamaan setelah 3 bulan saya jalani, ketika sebelum pandemi saya menjalankan usaha dengan kaki terikat sebelah, ketika pandemi ini di mana saya juga lebih banyak dibutuhkan di usaha yang saya jalani, saya justru merasa yang terikat adalah kedua kaki.

Selain itu, saya juga merasa tidak enak karena merasa jelas saya tidak akan mampu berkontribusi semaksimal teman-teman lain. Sehingga, pada pertengahan Juni 2020 saya bulatkan tekad untuk mengajukan pengunduran diri secara resmi.

Hormat dan salut

Rasa hormat dan salut saya buat teman-teman, khususnya Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan Kemenkeu pada umumnya, yang begitu luar biasa mendedikasikan dirinya atas dasar abdi dan cintanya kepada negeri ini.

Saya ucapkan terima kasih untuk hari-hari yang luar biasa selama saya bergabung. Terima kasih sudah berbagi ilmu, pengalaman, dan cerita-cerita yang sangat berharga yang banyak memberi saya pelajaran hidup. Terima kasih untuk silaturahmi dan kerjasama yang begitu luar biasa. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila selama saya di kantor, baik dalam hubungan kerja ataupun hubungan pribadi saya melakukan kesalahan dalam lisan maupun perbuatan.

Saya harapkan juga, meski kita tidak lagi satu kesatuan di bawah Kementerian Keuangan, semoga hubungan silaturahmi tetap bisa kita jaga. Kalau kata orang Minang, BAPISAH BUKANNYO BACARAI. Saya juga mohon bapak ibu juga dapat mendoakan saya atas keputusan yang saya ambil ini. Akhirnya, hanya doa terbaik dari saya, semoga Allah melimpahkan berkah-Nya kepada kita semua. Sehat, sukses, dan bahagia selalu.

Full Time Laundrypreneur:
Mengundurkan Diri Untuk Bisnis Laundry?

“Ada apa sih dengan bisnis laundry? Berani banget melepas PNS Kemenkeu hanya dengan pegangan bisnis laundry? Di masa pandemi lagi!,” Kira-kira seperti itulah tanggapan orang-orang untuk keputusan saya.

Di bagian ini sebenarnya banyak yang bisa diceritakan. Akan tetapi, lebih baik saya fokus menceritakan apa yang saya jalani selama menjalankan usaha laundry saja, sehingga insyaallah saya yakin, usaha laundry masih sangat menjanjikan..

Alhamdulillah saya dipertemukan dengan bisnis laundry, bisnis yang bisa berjalan tanpa perlu owner terlalu banyak berada di bisnis tersebut. Karena keterbatasan kesempatan, saya biasanya berkunjung ke outlet/workshop hanya 2 minggu sekali, bahkan bisa 1 bulan sekali.

Tentunya bisnis bisa berjalan tanpa perlu owner terlalu banyak berada di bisnis tersebut ketika sistem sudah berjalan. Di bisnis laundry sendiri, untuk sistem bisa berjalan biasanya butuh waktu internalisasi SOP 1-3 bulan.

Mungkin itulah saat di mana saya sedang “mengasuh bayi”, ketika buka pertama dan setiap kali membuka cabang baru. Karena prosesnya (utamanya laundry kiloan) sangat sederhana, maintain SOP ketika sudah berjalan tidak akan terlalu rumit.

Bisnis laundry sendiri alhamdulillah adalah bisnis yang secara nature bisnis cukup stabil. Selama orang pakai baju, bisnis laundry akan tetap laku, utamanya laundry pakaian sehari-hari (kiloan dan semacamnya).

Jika sebuah keluarga menghasilkan pakaian kotor setiap minggu sebanyak 10 kg dan masuk ke laundry kita, maka jika tidak ada kejadian luar biasa (kecewa, ataupun krisis seperti sekarang), dari keluarga tersebut akan selalu ada 10 kg tiap minggu.

Tinggal menduplikasi revenue profit driver-nya, yaitu dengan menambah konsumen di cabang tersebut sampai “mentok” omzetnya, lalu menambah lagi cabang di tempat lain ketika sudah “mentok” omzetnya juga. Ketika SOP sudah jalan, omzet sudah stabil sesuai kapasitas dan tergetnya, boleh dong saya bilang “lupakan cabang itu, buka cabang baru”.

Sehingga menurut simpulan saya tagline bisnis laundry pakaian harian adalah, “PELUANG BISNIS LAUNDRY: BUKA –  INTERNALISASI SOP (1-3 BULAN) – LUPAKAN – BUKA CABANG LAGI”. Maka, jadilah bisnis laundry termasuk yang bisa menghasilkan profit yang stabil namun tidak terbatas.

Sampai saat ini saya juga belum berhasil (alias masih gagal) memiliki pegawai manajerial, karena keterbatasan kesempatan saya in touch dengan para karyawan. Sehingga, sulit membangun chemistry dan engagement dengan para pekerja bisnis saya. Dan itulah yang mungkin membuat saya buta akan potensi mereka.

Semua karyawan saya sampai saaat ini hanya pegawai operasional, yang ketika ada produksi mereka bekerja. Belum ada inisiatif untuk berkontribusi lebih dari itu. Sehingga, untuk manajerial dari A-Z, masih saya yang handle dengan dibantu istri.

Jadi, untuk kondisi kirisis saat ini di mana bisnis apapun secara umum terpengaruh, memang belum ada orang lain yang bisa bantu saya handle dan me-maintain BubbleKlin Laundry selain saya sendiri.

Dengan kondisi keterbatasan waktu dan tanpa staf manajerial tersebut, alhamdulillah usaha yang saya mulai 8 tahun lalu ini masih mampu berjalan dan bertumbuh walau tidak sepesat teman-teman pengusaha yang waktunya difokuskan di usaha. Meski begitu, saat ini BubbleKlinlaundry sudah memiliki 5 cabang dengan mempekerjakan belasan karyawan.

Meskipun terpengaruh dengan kondisi pandemi dan krisis, alhamdulillah bisnis laundry saya masih berjalan dan profit meski tidak sebesar sebelum pandemi. Tapi itupun dengan kondisi saya belum berbuat apa-apa, melakukan hal-hal yang seharusnya dapat lebih cepat mengembalikannya ke track yang benar (dari awal pandemi covid sampai September 2020 kemarin saya masih masuk kantor).

Jadi, dengan apa yang sudah saya jalani tersebut, tentu tidak salah saya berkeyakinan jika saya fokus di usaha ini, hasilnya tentu akan lebih baik. Insyaallah

Keyakinan dan Motivasi Resign

Sebelumnya sudah saya bahas kondisi riil kantor, dan kondisi riil BubbleKlin Laundry sebagai faktor atas apa yang sudah terjadi yang mendorong saya untuk resign. Di bagian ini saya ingin bercerita tentang apa yang belum terjadi. Mengenai keyakinan, harapan, dan visi sehingga saya memutuskan untuk resign.

Keyakinan (spiritual)

Kalau saya bercerita keyakinan mengundurkan diri dari sisi agama, sepertinya teman-teman akan menertawakan saya. Tapi perlulah sekilas saja saya berkisah dari sudut pandang agama. Sangat banyak ayat di Alquran yang membahas mengenai rezeki.

Saya khawatir agak kurang pas jika saya harus menguraikannya di sini. Tapi inti yang dapat saya simpulkan dan sangat tertanam, berasa, bahkan mengusik diri saya, salah duanya:

  1. Rezeki itu bukan hanya gaji. Jika khawatir kehilangan gaji tetap sebagai PNS, berarti kita menyangsikan firman Allah dalam Alquran.
  2. Bagaimana status gaji dari kantor ketika di jam kerja saya memikirkan apalagi melakukan hal di luar pekerjaan saya. Halal? Insya Allah. Berkah? Wallahua’lam.

Sudah. Itu saja lah.

Perhitungan dan Analisis Risiko

Yang lebih saya ingin ceritakan adalah dari analisis dan risiko secara hitungan kita selaku manusia, sehingga saya membulatkan tekad mengajukan pengunduran diri. Kalau ini semua orang bisa lah membaca dengan rasionya masing-masing.

Tujuan dan alasan jangka pendek saya mengundurkan diri sudah sangat jelas. Nakhoda memegang kendali, dan mengembalikan BubbleKlin Laundry ke jalur yang benar. Saya pun melihat rekan sejawat di komunitas laundry, dengan energi yang luar biasa bisa lebih cepat memulihkan usahanya mendekati normal kembali.

Bahkan ada yang justru buka cabang di saat-saat seperti ini. Hasilnya? BOOM! Tidak terlalu mengecewakan jika dibandingkan kondisi normal. Tapi jika dianggap kondisi ekonomi krisis, pencapaiannya bisa dianggap sangat luar biasa. Hal tersebut yang makin menguatkan saya fokus dan optimis di bisnis ini. Saya semakin yakin bahwa usaha laundry masih sangat menjanjikan.

Berkomunitas dengan rekan-rekan yang berbisnis selain laundry-pun menambah keyakinan saya, bahwa rejeki dagang/bisnis/usaha sendiri asal dijalankan dan dikelola dengan baik, banyak sumbernya dan insyaAllah berkah berlimpah hasilnya.

Harapan jangka panjangnya tentu, jika saya optimalkan semua energi dan waktu yang tadinya terbagi (sebagian besar habis) untuk pekerjaan kantor ke bisnis laundry ini, insyaAllah akan berkembang jauh lebih besar dan lebih baik lagi.

Membangun organisasi dan tim kerja, meningkatkan intensitas kolaborasi dengan pebisnis laundry khususnya dan rekan-rekan lain, merangkul kembali calon-calon partner yang sudah PDKT yang dulu masih saya tolaki karena keterbatasan saya mengelola dan membantu; tentunya menjadi langkah dan PR yang harus saya kerjakan setelahnya.

Turunan bisnis laundry ini pun masih banyak yang potensial untuk digarap. Harapan berikutnya ketika semua sudah berjalan dengan organisasi yang matang, bahkan mungkin saya juga bisa mencoba hal lain yang sudah lama menjadi mimpi dan keinginan saya.

Pada akhirnya dengan mantap saya katakan, dengan alasan-alasan di atas, saya berkeyakinan insyaAllah resign saat ini memang adalah pilihan terbaik. Atas keputusan besar ini, saya ucapkan terimakasih atas dukungan dan doa keluarga: istri, kakak, mama, serta keluarga dan kerabat lain yang mendokan saya.

Bismillah.
Full time laundrypreneur dan bisnis. Siap ngegas ngomset!

8
0
Malu Semalu-Malunya: Gugah Kesadaran Etis Auditor Melalui Budaya SIRI’

Malu Semalu-Malunya: Gugah Kesadaran Etis Auditor Melalui Budaya SIRI’

Malu semalu-malunya
Namun apa daya orang tak sudi
Mahu semahu-mahunya
Namun apa daya orang dah benci

Prolog

Pukul 7 lewat 15 menit, terbilang agak pagi saya tiba di kantor. Halaman kantor masih dipenuhi dedaunan kering. Meski diterpa angin, daunnya tak bergerak, menempel ke tanah basah layaknya materai di kuitansi belanja ATK karena diguyur hujan semalaman. Hujan yang sangat saya nanti setelah sekian lama tak kunjung turun. Tentu, kerinduan pada suasana begini seperti rindunya akan kehidupan normal sebelum pandemi Covid-19 melanda.

Hari ini saya berencana bergelut dengan penyusunan program kerja untuk agenda pengawasan selanjutnya. Targetnya sich selesai hari ini. Namun, apa daya masih butuh konsultasi pimpinan dulu. Tidak menyiakan waktu, saya mulai menuliskan kata demi kata di laptop dengan harapan bisa dimuat di beranda Birokrat Menulis.

Ehmm, semoga bisa dimuat”, gumam saya dalam hati. Agar lebih fokus, kopi robusta menjadi pilihan saya pagi itu diselingi lagu ‘Rindu Serindu Rindunya’ yang dipopulerkan oleh Spoon Band asal negeri Jiran Malaysia di tahun 98.

Ketika tiba pada lirik ‘Malu Semalu Malunya…., Namun apa daya orang dah benci’, saya teringat pada budaya Siri’ orang Bugis dan konsep etika dalam profesi auditor. Siri’ atau malu (bukan malu dalam arti biasa) menjadi tema imaginer saya kali ini.

Mengawalinya, sesekali saya menghela nafas panjang, sekedar mengoptimalkan kinerja alveoli, sebuah kantung udara kecil dalam paru-paru. Cara ini cukup memberikan rasa lega, tancap gas, lanjut bergelut.

Standar Siri’

Menurut Sensus BPS tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Salah satu suku yang memiliki populasi terbilang cukup besar adalah suku bugis/bugis-makassar yang jumlahnya mencapai 3,82% atau 9.032.290 jiwa.

Mengangkat pembicaraan dari kekhasan budaya lokal sangat penting, bahkan tidak kalah menariknya jika dibandingkan budaya western yang banyak mempengaruhi kehidupan dan aktivitas kita saat ini. Tidak terkecuali bagi profesi auditor.

Mari kita membincangkan Siri’ dalam budaya Bugis. Siri’ yang artinya ‘Rasa Malu’ atau harga diri merupakan budaya yang mengajarkan bagaimana seseorang harus beradab atau bertingkah laku terhadap sesama, lingkungan, dan apa yang terhubung dengan kehidupannya.

Siri’ dalam tingkatan tertinggi berhubungan dengan harkat, martabat keluarga, dan keyakinan. Bahkan, orang yang berpegang dan mempertahankan budaya Siri’ dalam setiap aktivitasnya layak dihargai sebagai pahlawan.

Ketika Siri’ dilanggar, diyakini akan membawa masalah buruk bagi kelangsungan hidup. Bukan saja bagi diri pelanggarnya, tetapi juga buat keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Hal ini umumnya dikenal dengan istilah ‘tabu’ atau ‘pammali/pamali’.

Sedangkan dalam konteks agama, pelanggaran Siri’ tidak akan membawa keberkahan, bahkan sebaliknya mendatangkan bencana atau petaka. Siri’ jika dijadikan pegangan hidup akan mempengaruhi pola pikir dan tindakan sehingga tercipta pribadi yang bermartabat, bijaksana, tangguh, dan dihormati.

Sampai di sini, penjelasan ini mungkin belum memberikan kita pemahaman yang banyak terkait Siri’. Biasanya dengan memberi contoh akan lebih mudah dimengerti. Kita lanjut dengan standar Siri’, iya dengan contoh tentunya.

Standar minimal kebaikan dari berpegang pada budaya Siri’, misalnya bagi seorang pemimpin akan mempertimbangkan sebaik mungkin keputusan yang akan diambilnya, tidak berpikir untuk menguntungkan pihak tertentu apalagi diri dan kerabatnya.

Seorang bawahan, akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan bekerja keras mencapai tujuan organisasinya. Bagi guru, ia akan mendidik muridnya dengan penuh kasih sayang dan pengajaran yang mengutamakan budi luhur agar di masa depannya berguna bagi bangsa. Sedangkan bagi kita auditor atau ASN akan berkomitmen meningkatkan kinerja dengan mengedepankan etika profesionalisme.

Standar minimal kebaikan tersebut dapat terus meningkat seiring meningkatnya kemampuan menjaga dan mempertahankan Siri’. Dengan mudah pula nilai-nilai kebaikan yang universal itu dapat diterima dan diamalkan. Sebaliknya, unsur-unsur keburukan akan mudah tertolak karena Siri’ telah menjadi perisai dalam diri.

Standar tertinggi dari Siri’ misalnya ditunjukkan dengan rasa malu ‘semalu-malunya’ jika berbuat tidak sesuai tuntutan yang diamanahkan kepada dirinya. Wujudnya seperti meninggalkan kampung halaman jika menjadi penyebab kegagalan, melakukan perbuatan tercela, atau menimbulkan aib bagi diri dan keluarganya.

Bahkan, seseorang dengan spontanitas berani menantang maut, rela mati di ujung ‘badik’ (senjata khas suku Bugis) untuk menjaga martabat dan keyakinannya.

Siri’ dan Kesadaran Etis

Berdasarkan pengalaman saya, hingga saat ini, peran pengawasan internal pemerintah masih diwarnai banyak kontradiksi. Tidak hanya pada tataran konsep dan regulasi, tetapi juga praktik atau implementasi peran auditornya.

Hal yang paling mendasar adalah konsekuensi logis yang harus dihadapi oleh auditor ketika dihadapkan dengan ragam kepentingan, gangguan independensi, rasionalitas, dan persepsi etis. Kawan-kawan auditor tentu pernah merasakan hal yang sama, seperti marah, malu, ingin, enggan, bercampur jadi satu, entah apa istilahnya.

Rasionalitas dan persepsi etis secara umum menjadi pertimbangan untuk melakukan tindakan, menemukan kebenaran sekaligus dapat digunakan untuk mempertahankan hal-hal yang tidak benar. Keragaman informasi yang diterima oleh individu yang berasal dari adaptasi dengan lingkungannya menghasilkan pandangan untuk memilih berdasarkan kepentingan yang ingin dicapai.

Sehubungan dengan peran auditor, hal yang menjadi kontradiktif adalah ketika dihadapkan dengan ketaatan terhadap standar etika, antara kode etik dan etika yang berlaku secara umum di masyarakat (kearifan lokal). Nah, kira-kira mana yang akan kita dahulukan?

Dari banyak diskusi dengan kawan-kawan sesama auditor, ketika dihadapkan pada kondisi seperti ini, kecenderungan auditor lebih memilih etika yang berlaku saat dan pada kondisi itu, sehingga kadang mengabaikan bahkan melanggar standar etika profesionalismenya sendiri.

Sebelumnya, kajian moralitas mengungkapkan hal yang sama bahwa pengalaman hidup, nilai-nilai pribadi, dan keyakinan yang dipilih oleh banyak orang dibandingkan dengan kerangka etika yang sudah dibuat (Rost, 1995).

Kenapa? Kebanyakan alasannya adalah ‘menghargai’ dan karena memiliki hubungan kekerabatan. Menghargai tradisi atau kebiasaan orang setempat dianggap lebih penting dari menjaga standar etika dan profesi yang sudah ditetapkan. Demikian juga, hubungan kekerabatan mempengaruhi subjektifitas tindakan karena menjaga hubungan dianggap sebagai bentuk kepatuhan dan kebaikan yang lebih tinggi.

Kesadaran auditor terhadap etika yang berlaku umum di masyarakat dipahami secara artifisial dan meninggalkan makna autentik dan filosofis dari kearifan lokal tersebut. Akibatnya, timbul interpretasi yang berbeda dan membuka ruang pragmatisme.

Seperti budaya Siri’, dalam pemahaman tradisi dan budaya yang dianut oleh masyarakat Bugis, bahwa keharmonisan dalam kekerabatan atau hubungan kedekatan lainnya harus dilestarikan (tu masiri’). Bahkan, ketika ada keluarga yang merasa terancam harga dirinya, maka anggota keluarga lainnya berkewajiban untuk menghapus siri’ atau rasa malu tersebut.

Saat ini pemahaman Siri’ terkait hubungan kekeluargaan banyak disalahartikan dan diberlakukan sama pada semua kondisi. Ketika memiliki hubungan dekat (kekerabatan) dengan seseorang, maka ada kecenderungan memberi perlakuan khusus untuk menghindari konflik.

Maka, terkadang ketidakbenaran atau keberpihakan menjadi pilihan karena alasan menjaga hubungan. Pilihan ini tentu sangat bertentangan dengan kode etik auditor yang mensyaratkan prinsip-prinsip perilaku yang berintegritas, yakni melaksanakan tugas secara jujur, teliti, bertanggung jawab, menunjukkan kesetiaan, menjaga citra, dan mengembangkan visi dan misi organisasi. Bukan karena adanya penghormatan atau hubungan kekerabatan.

Epilog: Kontekstualisasi Budaya Siri

Pemahaman budaya Siri’ bagi auditor, seharusnya memudahkan kita menerima kebenaran etika profesionalisme, sebaliknya pun demikian. Artinya, mendahulukan prinsip etika yang telah dibuat dan menghormati etika yang berlaku secara umum di tengah masyarakat, tidak membuat kita harus memilih.

Pemahaman tentang budaya pun beserta khazanah ilmu yang ada di dalamnya mesti dipahami secara kontekstual, tidak simbolis saja, dan yang terpenting tidak meninggalkan makna dan kesejarahannya.

Saya yakin, Siri’ sebagai budaya dan standar etika profesional auditor mampu menguatkan peran auditor. Semua kembali pada prinsip hidup, tidak mengorbankan integritas dan memuluskan pragmatisme dengan dalih menjaga atau menghormati hubungan kekerabatan.

Siri’ itu mendahulukan kepentingan orang banyak dibanding kepentingan keluarga dan individu. Siri’ itu bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi dibanding prestasi individual. Siri’ itu mendidik untuk tujuan mulia meski tanpa jasa.

Siri’ itu memilih berkomitmen, menengadahkan kepala dan mengarahkan pandangan pada tujuan organisasi ketimbang memelihara loyalitas, menundukkan kepala, dan membungkuk pada pengaruh kepentingan.

Malu semalu-malunya
Harus ada daya orang yang sudi
Mahu semahu-mahunya
Mulai dari diri, meski banyak yang benci

4
0
Fenomena Maraknya Komunitas ASN Muda: Being Or Becoming?

Fenomena Maraknya Komunitas ASN Muda: Being Or Becoming?

Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh komunitas Abdi Negara Muda, yang mengundang perwakilan dari komunitas Abdi Muda dan Aparatur Muda sebagai narasumbernya. Diskusi yang diberi nama ANM Talk ini bertajuk “ASN (Aparatur Sipil Negara) Muda Berkomunitas, Buat Apa?”

Bagi saya diskusi ini menarik karena semuanya serba muda, baik atribut penamaan komunitas, para pesertanya, tampilan diskusi, dan juga isinya. Semua serba muda, seperti jiwa saya.

Sebelumnya, saya pun mengamati ada banyak komunitas bermunculan di berbagai instansi pemerintah yang memiliki embel-embel ‘muda’. Sebut sebagai contoh, Kemenkeu Muda, BPKP Muda, DJKN Muda dan sepertinya masih banyak lagi.

Apa yang sebetulnya mereka cari dan perjuangkan? Mengapa mereka perlu berkumpul? Mengapa ada istilah ‘muda’ di belakangnya? Ada apa dengan ASN tua?

Pergolakan Identitas

Bagi saya, fenomena ini tidak biasa. Ada hal menarik yang perlu kita bedah, terutama terkait dengan sisi kultur (budaya). Dari kaca mata kultur, secara umum komunitas muda yang tumbuh subur tersebut bisa dikatakan sebagai pencarian identitas diri.

Dalam diskusi tersebut, berbagai komunitas yang mulai muncul sejak tahun 2018 ini kompak mengatakan bahwa alasan mereka membuat komunitas karena adanya kegelisahan yang sulit terbendung dalam diri mereka.

Kegelisahan yang pada awalnya hanya seputar ingin diakui perannya, sampai pada kegelisahan untuk mengubah sesuatu yang ada di sekeliling mereka.

Dua kegelisahan tersebut tentu saja merupakan suatu yang wajar muncul di seputar birokrasi pemerintahan, yang sampai saat ini masih kuat bersemayam kultur paternalistik warisan feodal-kolonial.

Dalam kultur tersebut, relasi patron-klien bersifat diametral, yakni dua hal yang saling berhadapan dan bersifat tidak setara. Katakanlah dua hal tersebut adalah ‘pimpinan-bawahan’, ‘atasan-anak buah’, ‘senior-junior’, dan ‘tua-muda’.  Yang disebut pertama adalah barisan patron, sedangkan yang disebut kedua adalah barisan klien. 

Patron selalu lebih powerful dibanding klien. Barisan patron selalu mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan dibanding barisan klien. Barisan patron inilah yang selalu dianggap lebih benar, lebih paham, dan lebih dewasa dalam bertindak ataupun memutuskan sesuatu. Plus, barisan inilah yang menganggap dirinya memiliki tugas dalam membina dan bertanggung jawab kepada barisan klien-nya. 

Sementara, bagi barisan klien di masa kini, yang memang sebagian besar adalah para junior dan muda, seolah merasa tidak puas dengan kultur paternalistik yang melingkupinya.

Mereka seolah merasa bahwa sudah saatnya relasi tidak lagi bersifat diametral. Mereka juga merasa bahwa pembinaan dan keputusan tidaklah selalu harus datang dari barisan pimpinan/senior. Apalagi jika mereka mulai mengingat sejarah proklamasi dan juga reformasi yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh barisan muda, maka jiwa-jiwa itu akan semakin bergelora.

Namun, apa mau dikata, lingkungan sekitar mereka saat ini belumlah mendukung sepenuhnya. Alih-alih mendukung, justru sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa lingkungan di institusi masing-masing seolah mematikan gelora jiwa mereka.

Itulah mengapa, mereka perlu berkumpul dan bercerita bersama untuk saling menguatkan di antara mereka. Mereka perlu bergabung merapatkan barisan agar identitas mereka tak lagi rapuh di depan barisan patronnya. Lebih jauh lagi, mereka berharap secara perlahan identitas mereka secara individu mampu diakui di institusi masing-masing.

Lalu identitas apa yang sesungguhnya mereka cari, apakah menjadi (being) muda, atau menjadi (becoming) muda?

Kedua istilah yang dalam bahasa Indonesia sama-sama berarti ‘menjadi’ ini, memiliki makna yang berbeda. Adalah Heracticlus, Paramindes, dan juga Plato, sederetan filsuf Yunani yang mulai mempersoalkan hal ini, yang kemudian dikembangkan oleh beberapa tokoh culture studies, di antaranya adalah Kathryn Woodward dan Stuart Hall.

Secara umum, bagi para tokoh tersebut, being adalah suatu realitas yang tetap, yakni sebuah tahapan dalam kehidupan yang tidak akan terulang kembali. Sedangkan becoming, adalah sebuah realitas yang cenderung mengalir dan terus berubah.

Bagi kehidupan manusia, becoming adalah proses pencarian diri yang tak pernah berhenti. Dalam konteks kultur, realitas tersebut dapat juga dipahami sebagai suatu identitas seseorang atau sekumpulan orang.  

Menjadi (Being) Muda

Dalam diskusi yang saya ikuti tersebut, para ASN muda ini merasa dirinya sebagai pegawai muda yang tidak bisa diam, selalu ingin berbuat sesuatu, dan penuh gagasan. Mereka terlihat ingin diakui di kantornya sebagai pegawai yang dapat diandalkan, yang tidak dipandang sebelah mata.

Mereka menolak stigma tentang pegawai muda, atau yang sekarang banyak disebut sebagai pegawai milenial, yang seringkali dianggap bekerja semaunya, terburu-buru, kurang sopan, dan juga sulit diatur. Mereka seperti ingin membuktikan sekalipun usia masih muda dan sulit diatur, tetapi mampu mengguncang dunia.  

Perjuangan merebut identitas menjadi (being) muda ini ditandai dengan berkisarnya pembahasan dan permasalahan benturan nilai dalam gap antargenerasi. Benturan nilai ini sangat dipengaruhi oleh adanya kultur dominan di birokrasi, yakni paternalistik tadi.

Generasi muda (yang usianya masih muda) ingin membuktikan keberadaan dirinya di mata generasi seniornya. Sekali lagi bukan untuk menentang, melainkan untuk membuktikan bahwa dirinya ada dan diakui (eksis).

Selain itu, mereka juga terlihat ingin menikmati masa mudanya yang hanya sekali, yang kenikmatan itu tidak bisa mereka dapati di lingkungan kantor. Bahkan, terkadang keberadaan penting mereka di kantor tak diakui tak mengapa, yang penting bisa bergabung bersama dalam komunitas.

Itulah mengapa mereka juga bercerita bahwa saat mereka berkumpul, mereka merasa menemukan kembali semangatnya setelah terdemotivasi di kantor karena menjadi pegawai yang ‘tak dianggap’.

Menjadi (being) muda sebetulnya lekat dengan sebuah perlawanan. Para anak muda ini berupaya melawan stigma. Mereka juga terlihat melawan kultur dominan, yakni paternalistik. Mereka seperti ingin mendefinisikan diri mereka sendiri di sebuah waktu dan tempat tertentu. Apa yang selama ini mereka telah lakukan menunjukkan hal (perlawanan) tersebut.

Berbagai kegiatan digelar, semacam berkumpul dan berdiskusi bersama, menggelar seminar, kompetisi, dan juga workshop. Berbagai topik penting dan mutakhir pun dibawakan. Kegiatan-kegiatan itu pada dasarnya menunjukkan adanya sebuah perlawanan terhadap kultur paternalistik, yang selalu menganggap hanya yang seniorlah yang pantas berdiskusi secara serius dan mampu memahami permasalahan dengan baik.

Saat narasumber berupa tokoh penting bersedia menghadiri acara mereka, seolah mereka merasa membayar ‘lunas’ atas anggapan anak muda belum pantas diperhitungkan.

Mereka seperti melawan, sambil mengatakan, “Kami juga paham, kami juga mampu, dan kami juga bisa berbuat sesuatu”. Mereka juga seperti ingin berteriak,”Meskipun kami anak bawang yang belum memiliki kewenangan dan kedudukan, tapi gagasan kami penting untuk didengar”.

Apa yang mereka lawan dan buktikan adalah apa yang dianggap buruk oleh kultur dominan. Dengan demikian bisa juga dikatakan, perjuangan komunitas ASN menjadi (being) muda adalah berjuang untuk mendefinisikan identitasnya sendiri yang selama ini telah secara tetap ditentukan oleh kultur dominan.

Mereka mendefinisikan dirinya di tengah kultur dominan yang tak mampu mereka lawan.

Menjadi (Becoming) Muda

Berbeda dengan menjadi (being) muda, yang identitasnya cenderung melekat tetap, perjuangan untuk merebut identitas menjadi (becoming) muda lebih menekankan pada proses perubahan. Perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan gaya ataupun karakter yang pada diri anak muda, melainkan perubahan dalam mendefinisikan siapa dirinya.

Proses mendefinisikan siapa dirinya adalah proses yang selalu bergerak mengikuti kondisi di luar dirinya. ASN muda tidak seyogyanya hanya berhenti pada identitas yang lincah, gaul, semangat, kreatif, dan produktif. ASN muda hendaknya lebih mampu melakukan negosiasi dengan kondisi tertentu yang membawa konsekuensi pada berubahnya identitas murni dirinya.

Beberapa pihak dalam diskusi di atas mengatakan bahwa nilai-nilai yang diusung oleh komunitas ASN muda adalah nilai-nilai yang egaliter, inklusif, dan fleksibel. Nilai-nilai inilah yang dapat menjadi modal bagi ASN muda untuk berproses menjadi (becoming) muda. Melalui nilai-nilai itulah identitas mereka dapat berubah dalam rangka bernegosiasi dengan kondisi di birokrasi.

Dalam proses becoming, yang lebih dipentingkan adalah bagaimana perubahan definisi atas dirinya mampu mempengaruhi kultur dominan yang kini melingkupinya.  Pada saat sekumpulan ASN muda mulai berpikiran hal tersebut, maka komunitas tidak lagi berkutat pada kegelisahan tentang pengakuan karakter mudanya.

Komunitas mulai bergerak untuk sebuah perubahan yang nyata. Mereka tak akan lagi takut pada dualitas senior-junior, karena mereka telah mampu melakukan negosiasi untuk mengatasinya. Terkadang mereka harus diam seribu basa saat menghadapi tekanan di kantornya. Hal itu membuat identitasnya berubah menjadi anak muda yang diam seperti patung, bukan pemuda yang lincah lagi.

Terkadang mereka perlu berkamuflase seperti bunglon untuk menghadapi situasi yang tidak menentu di kantornya.  Mereka perlu berbaju cokelat saat semua orang disekelilingnya juga berbaju cokelat agar dirinya dapat berbaur dengan seniornya, tetapi mereka tak akan melupakan tugas utamanya untuk menangkap mangsa, alias melakukan perubahan nyata di birokrasi.

Dengan demikian, perjuangan untuk menjadi (becoming) muda tak akan lekang oleh waktu dan tempat tertentu. Perjuangannya juga tak akan berhenti saat usianya tak lagi muda. Identitasnya terus berubah, sedangkan yang tetap adalah tujuannya.

Perjuangan dilakukan terus menerus untuk dapat diakui dan sejajar dengan pegawai senior lainnya. Kemudaannya tidak lagi diukur dari usia, melainkan dari cara berpikir dan gagasan segarnya.

Artinya, dalam komunitas, mereka perlu saling mendukung dan menguatkan untuk mampu mendapatkan tempat terhormat di antara para seniornya. Dalam kondisi demikian, tidak lagi ada permasalahan senior-junior, melainkan mampu-tidak mampu dan pantas-tidak pantas.

Sebuah proses menjadi (becoming) yang dimainkan oleh pegawai muda memang bukanlah suatu hal yang mudah. Mereka harus mampu menunjukkan kapasitas dan kemampuan yang lebih untuk kemudian dapat menerobos barisan patronnya.

Dengan demikian, pergerakan komunitas menjadi (becoming) muda tidak lagi mempermasalahkan gap antar generasi dari segi usia, tetapi pergerakan komunitas lebih menitikberatkan perannya untuk meremajakan wajah birokrasi yang semakin keriput.

Epilog

Meskipun tujuan dan caranya berbeda, akan tetapi baik being maupun becoming, keduanya adalah sebuah perjuangan meraih identitas diri ‘menjadi’ muda. Berbagai komunitas ASN muda yang kini semakin marak kemunculannya perlu memperhatikan hal tersebut dengan baik.

Hal itu diperlukan agar pergerakan komunitas tidak berhenti pada proses being semata, tetapi mampu berproses untuk menjadi (becoming) muda, semuda-mudanya, sehormat-hormatnya.

5
0
“Tilik” dan Nilai Keberanian Birokrasi

“Tilik” dan Nilai Keberanian Birokrasi

Poster film “Tilik” (https://jaff-filmfest.org)

Lama saya menunggu ulasan film “Tilik” yang, di antaranya, mengangkat  peran birokrasi di dalamnya. Mungkin sudah ada tapi saya belum menjangkaunya. Jadinya, butuh sebuah keberanian tersendiri untuk sedikit mengulas film ini, tentu bukan dari teknis perfilmannya.

Sederhana masalahnya, film Tilik mungkin tidak akan pernah ada tanpa peran dan ide dasar dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain berperan dalam ide, kontribusi Pemda DIY mengabarkan keberadaan film ini terasa menjadi penting. 

Keberanian dan Kesederhanaan

Tilik menjadi istimewa, bagi saya, terutama sekali adalah karena keberanian dan kesederhanaannya.  Film ini berani karena menyodorkan hal yang, disadari atau tidak, pada akhirnya berhasil memicu kontroversi dalam berbagai tafsir dan rasa penasaran pemirsanya.

Bagi Wahyu Agung Prasetyo, sutradara film ini, sebagaimana yang dituturkannya pada medcom.id (21/8/20), poin penting dari film Tilik adalah mengenai ironi yang dihumorkan.

Ibu-ibu yang berkerudung disatukan dalam sebuah perjalanan di atas truk. Pembicaraan yang terjadi di antara mereka di sepanjang perjalanan kemudian mengerucut dan “memanas” mengenai sosok Dian.

Beruntung, ritme dialog yang kerap kocak dan sinematografi yang ditampilkan menghindarkan film ini dari banalitas pembicaraan rerumpian.    

Potongan-potongan lanskap pedesaan Jogja menghadirkan rasa adem tersendiri, mampu menjadi rem atas dialog Bu Tejo dan Yu Ning yang cenderung menuju rusuh dan gelut.

Padahal, yakinlah, dialog-dialog itu hanya jebakan emosional yang dipasang Wahyu. Jika berhasil terperangkap, kita akan mengasumsikan “Tilik” tak lebih dari film pendek tentang gerundelan dan majelis gosip ibu-ibu.     

Film ini adalah sebuah kesederhanaan karena mengangkat hal-hal yang sepele saja sebenarnya: perjalanan para ibu di desa menuju RS untuk mengunjungi bu Lurah yang tengah sakit.

Memang, di belahan kampung lain di pedesaan Pulau Jawa, dan sangat mungkin terjadi juga di kawasan lain, biasa ditemui para Ibu yang berjejalan di bak pick up menuju pengajian, kondangan, menengok orang sakit dan kerabat, bahkan wisata.

Menumpang truk, meski sama-sama tidak beratap, terasa masih lebih “aman” ketimbang menumpang pick up yang tidak bisa memuat banyak orang. Keduanya memang bukan kendaraan untuk penumpang, namun bukan itu masalahnya.

Masalahnya adalah keduanya merupakan moda transportasi yang memiliki “kewajaran” dan pemakluman tersendiri di kampung dan pedesaan.

Maka, menampilkan kewajaran tersebut dalam sebuah film sebenarnya bukan sebuah hal yang unik, apalagi dengan suasana yang penuh kesederhanaan dalam sepanjang film berlangsung. Tapi, keberanian mengangkat yang sederhana dan kemudian menjadi perbincangan luas inilah salah satu capaian “Tilik”.

Didanai oleh Pemda DIY

Namun demikian, di atas semua kualifikasi positif dari produksi film ini, bagi saya, yang paling menarik adalah bahwa film ini didanai oleh Dinas Kebudayaan Pemda DIY. Dalam rilisnya, program pembuatan film pendek yang dijalankan Disbud DIY telah berjalan beberapa waktu. Tilik hanyalah satu dari sekian film lain yang telah lolos seleksi dan mendapatkan pembiayaan dari Pemda DIY.

Film dipandang sebagai bagian dari budaya, dan karenanya perlu didukung dan didanai oleh negara. Lebih spesifik, di Yogyakarta, pemerintah daerah setempat mendapat kekhususan dengan menerima Dana Istimewa yang bisa diperuntukkan untuk kepentingan tertentu sesuai kebutuhan.

Oke, tapi apa yang menarik dan unsur “tidak biasa”nya dari kenyataan tersebut?

Dalam lingkup yang lebih luas, toh entitas kebudayaan telah sedemikian rupa mendapat rekognisi pemerintah dalam struktur kementerian. Dari sini, nilai perhatian terhadap budaya, di mana film berada di dalamnya, mendapat posisi kewajarannya.

Birokrasi yang Adaptif dan Menginspirasi

Karena diproduksi lembaga pemerintah dan berhasil menjadi perhatian luas, saya tidak ingin menemukan asumsi dalam apa yang biasa kita kenal dengan 8 (Delapan) Area Perubahan, sebagai, katakanlah kompas perubahan amanah Reformasi Birokrasi yang menjadi salah satu pesan dalam film ini. Biarlah itu menjadi ranah pembahasan lain.  

Namun, dalam film Tilik saya melihat sebuah keberanian dan kesediaan untuk beradaptasi dengan perkembangan. Dengan memberi ruang kreatifitas pada insan film untuk berkembang sesuai kapasitas dan ide kreatifnya, Pemda DIY sesungguhnya tengah menjadikan film sebagai medium komunikasi budaya antara pemerintah dan warga dengan cerdas, adaptif, inspiratif, dan tentu saja berani.

Tema yang dipilih adalah keriuhan emak-emak dalam budaya menengok (tilik) pasien di rumah sakit menggunakan sarana kendaraan niaga (truk). Ini adalah tema yang sangat dekat dengan keseharian, dan bernuansa “di sini”.

Dalam seluruh alurnya, Tilik tidak menampilkan pesan yang kaku dan minim “estetika”, stereotype yang kerap dilabelkan ke, katakanlah, konsep desain komunikasi visual produksi  lembaga pemerintah kebanyakan.

Mau bukti? Belum lama di salah satu sudut di ibukota, di dekat salah satu stasiun besarnya, terdapat visual billboard raksasa yang menghadirkan salah satu pejabat kementerian dengan janggal. Kejanggalan terlihat dari seriusnya figur bersangkutan dalam berbicara, tapi tanpa suara yang bisa didengar publik, juga tanpa visual data dukung.

Billboard pinggir jalan memang bukan sarana yang tepat untuk diberi perlengkapan audio penunjang visual iklan layanan masyarakat. Di samping akan berebut suara dengan derum knalpot dan klakson kendaraan, suara yang dikeluarkan bisa mengalihkan perhatian pengguna jalan raya dari fokus berkendara.  

Menghadirkan visual bicara tanpa terdengar suaranya, karena salah placement dan ambience, tentu sebuah keanehan serius, mengingat bayangan biaya besar dan kesia-siaan yang dihadirkannya.

Ini hanya salah satu contoh kecil. Memang, bukan head to head yang tepat dengan menghadapkan produksi film pendek yang lebih fleksibel rentang produksi dan media penayangannya dengan sebuah wahana billboard di pinggir jalan. Namun, kaku dan tidak adaptifnya desain komunikasi visual lembaga pemerintah, harus diakui, mudah ditemukan. Untuk satu hal ini, “Tilik” berhasil melampuainya.    

Epilog

Dengan kontroversi yang terjadi terkait pesan yang terdapat dalam Tilik, Pemda DIY sesungguhnya menempatkan masyarakat sebagai pihak yang telah “dewasa” dalam bersikap, setidaknya mengajak ke arah itu.

Pemda DIY pasti menghimbau agar warga dan penonton film menghindari perbincangan yang tidak perlu, tapi mereka tidak menempuhnya dengan menghadirkan ceramah agama dan visual yang kaku. Di titik ini, “Tilik” melepaskan diri dari kemungkinan kebosanan dan kekakuan desain visual dan pesan yang ingin disampaikan di dalamnya.

Konteks produksi “Tilik” adalah upaya Pemda DIY dalam membina dan mengembangkan potensi insan perfilman setempat. Mestinya, inisiatif seperti ini bukanlah inisiatif yang hanya mampu dipahami dan dibiayai dengan instrumen keistimewaan: bahwa hanya Pemda DIY yang mampu dan memungkinkan, sementara yang lainnya tidak.

Tilik pastinya bukan produk dan karya satu-satunya dari ajang kompetisi pembuatan film pendek yang dibuat Pemda DIY, bahkan sangat mungkin pemda lainnya juga memiliki.

Film dan ekspresi budaya lainnya, tentu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mewarnai panggung kebudayaan republik tercinta ini. Pemerintah, di sisi lain, perlu memberikan dukungan dan kolaborasi yang lebih intens untuk menjamin keberlangsungannya.    

Birokrasi, jika Bu Tejo bisa menggarisbawahi, memang harus solutip…

2
0
error: