Murid Pintar Enggan Jadi Guru?

Murid Pintar Enggan Jadi Guru?

Sebagian besar orang tua selalu berdoa agar anaknya menjadi manusia mulia. Sebagian besar anak yang rajin belajar memiliki cita-cita mulia. Guru dianggap sebagai pekerjaan mulia. Dengan nalar silogisme, seharusnya kalimat selanjutnya adalah sebagian besar orang tua ingin anaknya menjadi guru, atau sebagian besar anak-anak yang rajin brlajar bercita-cita menjadi guru.

Namun, nalar silogisme tersebut tidak berlaku di dunia pendidikan. Sebagian besar orang tua mungkin ingin anaknya menjadi “guru kehidupan”, bukan guru dalam artian denotatif atau profesi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005. Fakta selanjutnya, sebagian besar anak yang rajin belajar justru tidak ingin menjadi guru.

Cita-cita Siapa?

Hal tersebut di atas diperkuat dengan sebuah data yang diberikan oleh suatu lembaga bantuan Australia, yakni Analytical and Capacity Development Partnership  (ACDP), yang pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa, anak-anak terbaik di sekolah di Indonesia tidak bercita-cita menjadi guru. Pertanyaannya, “Lalu siapakah yang memiliki cita-cita mulia tersebut?”

Tentu banyak hal yang seharusnya menjadi pertimbangan kelayakan menjadi guru di luar kemampuan akademik siswa. Namun, saya tahu dengan pola kurikulum di Indonesia sampai saat ini, anak yang nilai rapornya baik, memang tidak banyak yang memimpikan cita-cita tersebut.

Sementara beberapa anak yang nilai akademisnya biasa saja justru ingin menjadi guru. Ini tentu harus menjadi perenungan bersama.  Karena bagaimanapun juga, proses pembentukan diri selama di sekolah juga akan membentuk karakter dan kemampuan berfikir seseorang.

Konstruksi Masyarakat

Permasalahan selanjutnya adalah, tujuan bersekolah untuk menjadi orang sukses. Definisi sukses ini yang di masyarakat kita kemudian selalu dikaitkan dengan suatu pekerjaan yang prestisius, terutama dari segi materi.

Misalnya, tidak sedikit anak-anak yang bercita-cita menjadi dokter. Alasan yang dikemukaakan rata-rata bukan karena minat atau passion, tetapi karena memiliki potensi menghasilkan uang yang banyak.

Alasan lain adalah karena profesi tersebut dianggap sebagai lambang kecerdasan. Ada juga yang menganggap karena profesi tersebut mulia karena dapat menolong orang lain.

Jika memang begitu,  kemudian akan muncul sejumlah pertanyaan, “Apakah mencerdasakan bangsa itu bukan pekerjaan mulia? Kenapa profesi guru sepi peminat? Apakah karena gajinya kecil, atau karena tidak melambangkan kecerdasan?

Di sini saya menjadi curiga, bahwa pekerjaan guru sudah kehilangan makna mulianya di mata anak-anak berprestasi dan juga orang tua. Hal ini terlihat dari bagaimana profesi dosen, yang sebenarnya memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan guru, tetapi masih digandrungi oleh anak yang memiliki nilai akademik tinggi.

Hal itu, tampaknya terjadi karena adanya konstruksi masyarakat yang menganggap dosen sebagai pengajar ‘mahasiswa’, sedangkan guru hanyalah pengajar ‘siswa’. Dengan begitu, profesi dosen dianggap lebih memiliki ‘nilai prestisius’ ketimbang dengan guru. Lambang prestisius itu pun bisa jadi didorong oleh proses rekruitmen dosen yang seolah lebih ketat dibanding guru.

Beberapa proses rekrutmen guru di daerah utamanya daerah tertinggal proses rekrutmen guru hanya didasar kepada ‘siapa saja yang mau’ hal ini ditengarai karena jumlah guru di daerah tertinggal selalu lebih sedikit dengan jumlah guru di daerah yang perkotaan. Namun, lagi-lagi minimnya jumlah guru bisa jadi karena profesi guru bukanlah impian anak-anak kebanyakan, terlebih anak-anak yang cerdas.

Lebih banyaknya peminat profesi dosen daripada guru oleh murid cerdas tentu saja pertimbangannya bukanlah melulu soal pendapatan. Pasalnya jika dibandingkan dengan dosen, gaji seorang guru sebenarnya tidak jauh beda dengan gaji seorang dosen.

Untuk diketahui, ketika saya menjalani profesi dosen di kampus swasta, honor mengajar saya selama 3 bulan sebanyak Rp. 700 ribu karena saya bukan dosen tetap.  Besaran itu sama dengan guru honorer di daerah.

Dengan demikian, gaji memang bukanlah satu-satunya daya tarik profesi. Lambang kecerdasan dan prestise menjadi indikator tak kalah penting dalam menentukan pilihan profesi.  Guru tidak diminati karena dianggap bukan lambang kecerdasan, padahal guru merupakan kunci pemberian konsep dasar pada anak yang paling krusial karena masa-masa sekolah adalah masa-masa paling optimal dalam membentuk kecerdasan dan karakter anak.

Bahayanya

Jika guru adalah pelukis masa depan, maka dapat kita bayangkan apa yang terjadi jika pemberian konsep dasar literasi diberikan oleh orang-orang yang tidak paham tentang pengetauan itu sendiri. Atau bisa dibayangkan bagaimana jika anak-anak di Indonesia diajar oleh orang-orang yang tidak memiliki contoh giat belajar? Maka tidak heran ketika di hari kemudian banyak diantara kita menggunakan rumus secara serampangan tanpa tahu konsepnya.

Yang lebih buruk lagi,  ada anggapan bahwa profesi guru dianggap tempatnya orang-orang yang sudah putus asa mencari pekerjaan yang diimpikan.  Dengan modal ijazah S1 banyak mahasiswa dengan indeks prestasi sebesar 2 koma, datang ke sekolah-sekolah berharap mendapat peluang rezeki sebagai guru.  Tentu ini tidak hina, tetapi cukup menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki passion di dunia mengajar.

Akhirnya, yang jadi persoalan adalah ketika guru-guru tersebut hanya menjadikan ‘guru’ sebagai profesi semata. Bukan cita-cita apalagi passion. Dengan ilmu yang tidak memadai,  dengan gairah yang lesu atau dengan keputusasaan karena tidak ada yang menerima bekerja,  bahkan yang lebih buruk lagi dengan niat semata-mata sebagai jalan pintas agar kemudian hari bisa jadi PNS, kualitas seperti apa yang kita harapkan sebagai pelukis masa depan bangsa.

Saya tentu akan bilang bahwa tidak semua yang demikian itu buruk.  Bisa saja justru mereka menemukan passionnya kemudian terus mengasah kemampuan diri,  atau justru baru menemukan passionnya di sana tanpa ia sadari, sehingga suatu hari mampu mencetak murid-murid gemilang dan berahlak mulia.

Namun kembali lagi,  ketika cita-cita guru tidak menjadi primadona bagi sebagian besar siswa-siswa yang giat belajar, maka itu artinya profesi guru dianggap tidak prestisius.  Atau anggaplah profesi guru sedang mengalami kemerosotan nilai-nilai prestisiusnya di mata anak-anak dan orang tua.

Epilog

Saya sangat setuju dengan ungkapan bahwa ilmu akan membawa kita pada kebenaran, dan kebenaran akan membawa kita pada kebaikan.  Untuk itu,  demi segala kebaikan masa depan bangsa, saya berharap bahwa nilai-nilai prestisius guru kembali hadir pada setiap benak orang tua dan siswa.

Saya juga berharap, ketika sedang mendoakan anaknya, banyak orang tua memohon agar buah hatinya bisa mengemban amanat mulia sebagai guru.  Begitu juga bagi setiap siswa, dapat menjadi motivasi terbesarnya ketika mereka mengurangi kesenangan bermainya demi membaca buku agar kelak bisa menjadi guru.

Dengan ini,  saya mengajak, mari kita sama-sama berupaya agar nilai-nilai profesi guru menjadi benar-benar mulia,  luhur, dan agung, sehingga memungkinkan profesi guru diisi oleh  mereka yang giat belajar dan senantiasa memupuk ilmu di usia dini.

Tabik.

 

8
0
Pelajaran Berharga dari Mereka yang Tak Sempurna

Pelajaran Berharga dari Mereka yang Tak Sempurna

Aku pernah mendengar sedikit kisah tentang Beethoven sang musisi yang tunarungu, Hellen Keller yang tunarungu sekaligus tunanetra, Stephen Hawking yang tunadaksa, serta John Nash yang schizophrenia.

Rasanya tak ada yang janggal melihat nama-nama mereka dikenang dalam sejarah, sebab saat aku mulai bisa membaca, nama mereka sudah ada. Lain cerita ketika aku telah dewasa, beberapa kali aku bertemu langsung dengan orang-orang tak sempurna yang harus berjuang agar mendapatkan perlakuan yang sama. Di sisi lain, mereka ini juga tak mau dilupakan dan diabaikan.

Ini adalah sekilas cerita tentang tiga orang “tak sempurna” yang mengajariku sesuatu.

Fristy Vidya, Master Yang Tunadaksa

Adalah Fristy Vidya, seorang pejuang mimpi dari pinggiran Jakarta. Dengan keterbatasannya dia masih memiliki kepedulian kepada rekan sesama difabel lainnya. Kepada merekalah dia berbagi ilmu dan terus motivasi untuk maju.

Fristy pernah mengabdi sebagai guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan para siswa tunanetra. Di sekolah ini, secara fisik, dia menjadi minoritas di antara para guru yang sempurna dan sehat anggota badannya. Fristy adalah seorang wanita muda dengan kecacatan pada kedua kakinya, sehingga tak bisa berjalan dengan normal sebagaimana orang-orang pada umumnya.

Demi meraih mimpinya untuk berbagi dan memberikan motivasi kepada sesama difabel, Fristy menempuh pendidikan sarjana pada jurusan psikologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tak puas dengan sarjana, Fristy kemudian melanjutkan studi pada program Magister Psikologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, setelah terpilih menjadi salah satu penerima beasiswa LPDP Kementerian Keuangan.

Pada awal tahun 2019 Fristy berhasil menyelesaikan pendidikan masternya. Di saat yang sama, hasil seleksi CPNS menyatakan bahwa Fristy akan segera diangkat sebagai pegawai pada Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Wendra Afriana, Penulis Penyandang Disabilitas

Kisah kedua datang dari seorang wanita yang seumuran denganku, bernama Wendra Afriana. Mbak Wendra, begitu aku menyapanya, adalah seorang ibu dari tiga orang putra yang juga berkiprah dalam birokrasi.

Kami tidak sengaja bertemu dalam sebuah kegiatan pelatihan menulis di STIA LAN Jakarta, di mana kami dipertemukan dalam sebuah sebuah diskusi kelompok tentang current issue yang menarik untuk diangkat dalam tulisan popular.

Setelah beberapa menit berinteraksi dengannya, aku baru menyadari bahwa ada yang tak sempurna dengan tangan Wendra. Salah satu di antara kedua hastanya tak mampu digerakkan dengan mudahnya, entah mengapa.

Namun demikian, Wendra tak kalah cerdas dibanding wanita-wanita lain yang hadir dalam acara itu. Wanita bergelar master itu tidak hanya menjadi dosen Ekonomi di sebuah kampus ternama di Jakarta, tetapi juga menjadi tenaga ahli yang membantu menganalisis dan memberi rekomendasi pada pimpinan sebuah instansi pemeriksaan keuangan negara yang sangat disegani di ibukota.

Dalam berbagai kesempatan, Wendra selalu bersemangat menyuarakan keprihatinannya karena negara belum mampu memberikan perhatian yang memadai kepada para penyandang disabilitas. Banyak dari mereka yang masih dihadapkan pada terbatasnya kesempatan bagi mereka untuk berkiprah sebagai PNS. Selain itu, undang-undang pernikahan secara terang-terangan mendiskriminasi para wanita dengan kecacatan fisik sebagai salah satu alasan diperbolehkannya praktik poligami.

Adit, Tunadaksa Yang “Mau Bekerja”

Kisah ketiga yang sedikit berbeda datang dari seseorang yang jauh lebih muda. Namanya Adit, lengkapnya Mauli Rahmadi Putra, seorang CPNS berusia 26 tahun yang baru beberapa minggu bergabung sebagai calon analis kepegawaian di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Setelah menyelesaikan pendidikan Diploma III-nya di salah satu kampus swasta di Depok pada tahun 2014, Adit sempat bekerja selama hampir 3 tahun sebagai tenaga kontrak di sebuah bank plat merah, lalu bekerja sebagai tenaga honorer di BUMN yang bergerak di bidang asuransi.

Sejatinya, Adit adalah seorang difabel yang ‘juga’ potensial. Adit memang tak bisa berjalan dengan sempurna, tapi semangatnya masih tetap membara. Teman-temanku menyebut pemuda itu “mau bekerja.”

Pada awalnya, hanya itu pre-judgement yang terngiang-ngiang dalam kepalaku sesaat sebelum berbicara langsung dengannya.

Di suatu siang pertengahan bulan Februari 2019, aku memberanikan diri melakukan wawancara kepada Adit. Dari obrolan itu aku lantas merasa takjub padanya. Tak kusangka, Adit pernah menorehkan sebuah prestasi yang luar biasa. Semasa SMP, 12 tahun yang lalu, hanya beberapa tahun setelah Adit –akhirnya- bisa meninggalkan kursi roda, ia mampu membawa nama baik Indonesia dalam sebuah tur yang bertajuk World Scout Jambore.

Adit, bersama dengan seorang delegasi yang difabel lainnya, mengikuti serangkaian acara di Singapura, Srilanka, Italia, dan Britania Raya. Di Britania, berkat sebuah pidato dalam Bahasa Inggris tentang betapa indahnya Indonesia yang ia sampaikan secara terbata-bata, Adit kemudian diundang dalam sebuah kesempatan makan bersama Pangeran William di istana Buckingham.

Sayangnya, prestasi membanggakan dari seorang difabel seperti Adit tidak cukup membuatnya ‘aman’. Adit mengakui bahwa hingga hari ini dia masih dihadapkan pada trauma yang sering menghantui kesehariannya dalam beraktivitas. Dia masih trauma bagaimana masyarakat memperlakukannya sebagai seorang tunadaksa sejak ia masih sangat belia.

Rupanya, Adit pernah mengalami kekerasan secara verbal berupa hinaan lisan, ditertawakan, dan kekerasan fisik seperti dilempari dengan benda-benda tertentu. Tentu saja aku merasa sangat sedih mendengarnya. Betapa keras perjuangan yang harus dilalui oleh para difabel, selain berdamai dengan kondisinya sendiri, merekapun harus bersiap menghadapi perlakuan tidak etis dari orang-orang di sekitarnya.

Kesempatan Penyandang Disabilitas Untuk Bekerja

Kehadiran Adit sebagai CPNS di BPKP dan Fristy sebagai CPNS di Pemerinta Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu pertanda mulai didengarkannya keluhan dari penggiat kesetaraan hak bagi para difabel untuk bergabung dalam dunia kerja, sebagaimana disuarakan oleh Wendra sejak beberapa tahun yang lalu.

Amanat untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang bergabung dalam dunia kerja, khususnya pemerintahan, dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam Pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah total pegawai atau pekerjanya.

Faktanya, secara kuantitas jumlah penyandang disabilitas yang diangkat sebagai CPNS atau PNS belum mencapai dua persen dari total jumlah pegawai, selain masih adanya kecenderungan memilih penyandang jenis disabilitas tertentu. Namun, adanya peningkatan jumlah difabel yang direkrut dalam pemerintahan merupakan sebuah langkah yang perlu diapresiasi.

Meskipun begitu, masih ada sebuah keresahan yang mengganggu. Adit, seperti halnya Wendra dan Fristy, hanyalah tiga orang di antara jutaan populasi penyandang disabilitas di Indonesia. Faktanya, masih jauh lebih banyak penyandang disabilitas yang memilih atau dipaksa oleh keadaan sehingga tidak bisa berbuat lebih untuk masyarakat.

Jangankan bergabung dengan dunia kerja, mereka bahkan telah lebih dulu kalah dalam pertarungan melawan kegundahannya sendiri –sebuah kegelisahan yang hanya bisa dimengerti oleh para difabel, berjuang untuk tetap hidup dengan kondisi fisik yang tidak sempurna.

Penutup

Sebagai seseorang yang sehat tanpa cacat, berdasarkan pengamatanku pada ketiga orang itu aku telah sampai pada sebuah kesimpulan. Barangkali, kesamaan hak yang harus diberikan kepada para penyandang disabilitas dalam dunia kerja, termasuk birokrasi, memang bukan kesamaan yang bermakna benar-benar sama. Seperti banyak orang bilang, adil adalah menempatkan sesuatu sebagaimana mestinya, bukan memberikan segala sesuatu dalam jumlah yang sama rata.

Menurutku, orang-orang yang ditakdirkan untuk menyandang disabilitas bukanlah orang-orang yang bersalah, tetapi orang-orang yang kurang beruntung. Dengan begitu, segala bentuk diskriminasi baik oleh perorangan maupun kebijakan negara sudah saatnya dihapuskan karena menyalahi nilai-nilai kemanusiaan.

Bagi difabel itu, jangankan untuk bekerja, untuk menjalani kehidupan pribadinya saja jauh lebih sulit daripada orang lain kebanyakan. Hanya saja, perjuangan mereka sering dibalas dengan picingan mata, dan prasangka bahwa kaum difabel hanyalah beban, tidak bisa berbuat apa-apa.

Melalui tulisan ini, aku menyuarakan kegelisahanku sebagai pengingat kepada siapapun yang membaca, bahwa para penyandang disabilitas adalah keluarga kita. Sudah sepantasnya kita mengintrospeksi diri, telah sejauh apa empati kita, sikap kita, dan perhatian kita pada mereka. Kalau saja masih ada yang berfikir bahwa mereka adalah beban, bahwa mereka inferior, jangan lupa bahwa bisa jadi mereka sebenarnya jauh lebih hebat dari kita.

 

 

1
0
Gaji Dua Mingguan yang Membahagiakan, Kenapa Tidak?

Gaji Dua Mingguan yang Membahagiakan, Kenapa Tidak?

Betapa nikmatnya menjadi birokrat dan aparatur sipil negara (ASN). Ada kepastian menerima sejumlah uang setiap bulan. Tidak seperti rezeki harimau: kadang makan banyak, kadang puasa. Begitu “mantra” orang tua ketika berusaha meyakinkan saya untuk berkompetisi dalam tes CPNS.

Dulu, keduanya ASN di Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bukan di kantor pusat pastinya. Sebagai anak yang (pura-pura) tidak durhaka, saya mengikuti tiga tes CPNS. Dengan setengah hati tentu saja. Tanpa persiapan sama sekali pastinya. Alhamdulillah gagal.

Pun saya bukan Einstein yang barangkali dapat menjadi birokrat atau ASN di Indonesia tanpa mengikuti persiapan Tes Potensi Akademik. Pada akhirnya, orang tua saya tampaknya sadar bahwa bukan pemerintah, tetapi Allah SWT yang menjamin rezeki keluarga saya.

Sebagai non ASN yang pernah menikmati beras jatah pegawai dan rumah dinas, saya tahu diri untuk “mohon izin” berbagi pendapat yang sekiranya bermanfaat bagi para birokrat dan ASN. Mohon tidak murka bila kita bersilang pendapat. Ibarat kayu di tungku harus bersilang supaya api tetap menyala.

Ilusi 12 bulan

Bukan hanya kepastian menerima uang setiap bulan yang berfungsi sebagai gula dalam merawat cita-cita menjadi ASN, tetapi juga fakta bahwa ASN menerima 13 kali gaji (di luar tunjangan) dalam setahun yang membuat sebagian pekerja swasta (pada perusahaan yang hanya mampu memberi 12 kali gaji) cemburu.

Kecemburuan itu salah alamat. Bukalah kalender Gregorian. Anda akan melihat ilusi 12 bulan. Akibatnya, Anda percaya begitu saja bahwa gaji ke-13 merupakan gaji buta. Orang yang teliti akan melihat 13 bulan di dalam kalender. Sebab, guru SD kita keliru mengajarkan bahwa sebulan ada empat pekan.

Jika hal ini ditelan begitu saja, maka satu tahun hanya ada 48 pekan (12 x 4). Padahal, guru SD kita juga mengajarkan bahwa setahun punya 52 pekan.

Yang benar, satu bulan mengandung empat koma sekian pekan. Jika Anda menerima gaji (dan tunjangan) setiap tanggal satu, maka Anda harus memutar otak untuk bertahan dalam empat hingga lima pekan ke depan.

Jika Anda memanfaatkan cuti 12 hari dalam setahun, ada sekitar dua pekan Anda bekerja tanpa dibayar sama sekali apabila Anda hanya menerima 12 kali gaji dalam satu tahun berjalan.

Di Australia, tidak hanya para pekerja, tetapi mahasiswa Indonesia penikmat beasiswa dari AusAid, juga menerima uang saku per dua minggu (fortnightly). Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada gap pembayaran dalam setahun serta mendorong mahasiswa untuk fokus belajar.

Dengan kata lain, para pekerja di Australia menikmati 27 kali gaji dalam setahun (54 : 2) jika mereka tidak mengambil cuti tahunan selama 12 hari atau sekitar dua pekan. Gaji dua mingguan juga berlaku pada WNI yang bekerja untuk Kedutaaan Besar Australia di Jakarta.

Gaji Dua Mingguan

Hal itu mengingatkan saya pada “bayarlah keringatnya sebelum kering.” Tidak hanya itu, sistem gaji dua mingguan mengizinkan orang untuk menabung, investasi, serta konsumsi sebanyak masing-masing dua kali dalam satu purnama.

Sebab, orang hanya memikirkan bagaimana memanfaatkan gaji selama dua pekan ke depan. Jika perekonomian Indonesia memang bergantung pada sektor konsumsi, sistem gaji dua mingguan paling tepat untuk memastikan tingkat konsumsi.

Tentu saja para pengusaha akan protes. Mereka akan berdalih bahwa kualitas dan disiplin pekerja Indonesia tidak sebagus Australia. Lagak ingin bayar pekerja sama mahalnya dengan pekerja di Australia. Mereka hanya ingin membayar ekspatriat dengan standar internasional lepas dari kualitas kerjanya. Begitulah contoh nyata mental inlander.

Persoalannya bukan pada besaran gaji tapi pada intervalnya. Sebagai awalan, boleh saja besaran gaji per bulan dibayar dua kali dalam satu purnama. Namun, besaran gaji seharusnya meningkat lebih besar daripada tingkat inflasi. Sangat tidak masuk akal bahwa besaran UMR di ibukota misalnya, tidak dapat dipakai untuk membayar cicilan rumah nonsubsidi di Jakarta. Dengan kata lain, percepatan inflasi melampaui peningkatan standar UMR.

Gaji dua mingguan penting untuk memastikan kebahagiaan para pekerja. Sebab, kebahagiaan pekerja beriringan dengan produktivitas serta kesehatan mereka.

Kebahagiaan Pekerja

Sebagian perusahaan Jerman, menurut film dokumentasi karya Michael Moore berjudul Where to Invade Next, mengirim para pekerja yang memiliki surat dokter berisi keterangan stres untuk spa dan massage gratis beserta dengan balita mereka. Menurut mereka, hal itu lebih baik daripada membayar premi asuransi lebih mahal ketika mereka sakit keras.

Bahkan, para pekerja memiliki perwakilan di level komisaris untuk memastikan tidak ada skandal maupun frauds yang biasanya terjadi di level tertinggi dalam sebuah perusahaan. Menurut film tadi, seperempat dari total komisaris merupakan perwakilan pekerja. Hal itu ternyata menjadi cara yang efektif. Kapan terakhir kali Anda mendengar ada perusahaan Jerman yang kolaps karena skandal atau frauds?

Rata-rata orang Jerman pun, menurut film tadi, bekerja selama enam jam dalam sehari sehingga masih punya kesempatan untuk bercengkerama dengan keluarga, kawan, atau binatang peliharaan di sisa hari. Hal itu merupakan bagian dari ikhtiar untuk memastikan kebahagiaan. Sungguh naif apabila ada yang meragukan atau bahkan menolak betapa esensialnya kebahagiaan bagi para pekerja.

Aristoteles pun percaya bahwa eudaimonia atau kebahagiaan yang menumbuhkan (baca: berkah) merupakan kebajikan/keutamaan paling penting. Albert Einstein juga berargumen bahwa ketenangan dan kesederhanaan membawa lebih banyak kebahagiaan daripada kerja keras melampaui kuda.

Kebahagiaan merupakan intisari dari etika. Sebaliknya, kepatuhan pada hukum hanya sepertiga dari dimensi etika. Sementara dua pertiga sisanya saya simpan karena tidak ingin menambah beban pikiran para birokrat atau ASN yang sedang membaca tulisan ini.

Menurut seorang kawan yang bekerja sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi swasta yang tidak ingin disebutkan namanya, mereka menyiasati, jika tidak mau disebut “mengakali,” sistem pembayaran dosen dengan cara tutup buku sekitar tanggal 18, sementara transfer honor pada tanggal 28.

Artinya, mereka dapat mempercantik laporan keuangan bulanan mereka karena belanja pegawai (dalam hal ini dosen penuh maupun paruh waktu) selalu lebih kecil daripada keringat yang sudah mereka peras dalam satu bulan.

Kemudian, menurut beberapa pegawai sebuah perusahaan jasa kebersihan, mereka diminta untuk tidak bekerja selama satu bulan setelah bekerja berturut-turut selama beberapa tahun agar tidak masuk pada kewajiban legal merekrut menjadi pegawai tetap.

Kedua praktik itu hanya mengonfirmasi klaim Soekarno bahwa perjuangannya lebih mudah karena melawan bangsa asing, sementara perjuangan kita lebih rumit karena melawan bangsa sendiri.

Saya jadi ingat nasihat almarhum ayah, “Orang tidak menjadi miskin dengan memberikan hak orang lain, dan orang tidak bertambah kaya dengan mencuri hak orang lain.“

Dengan sedikit modifikasi, para pengusaha tidak akan bangkrut ketika menjamin hak pekerjanya atau bahkan meningkatkan kesejahteraan mereka. Hanya keserakahan yang membimbing orang atau organisasi ke arah kebangkrutan.

Epilog

Ketiadaan gaji per dua minggu di Indonesia semakin meyakinkan saya untuk bekerja secara paruh waktu di beberapa organisasi.

Dengan demikian, saya bersyukur tidak harus commuting Bogor-Jakarta-Bogor setiap hari. Kemewahan membaca, berpikir, menulis, antar jemput anak, serta tidur siang bisa saya lakukan secara lebih banyak ketimbang bekerja secara penuh waktu di satu organisasi.

Jika Anda memegang kuasa untuk memulai sistem kompensasi per dua minggu, mulailah untuk melakukannya. Niscaya sejarah akan mencatat Anda sebagai orang baik, jika bukan pahlawan.

Jika dunia birokrasi menginisiasi gaji dua minggu laiknya gaji ke-13, niscaya sektor swasta akan membebek. Amboi. Betapa teladannya birokrasi Indonesia kemudian.

 

 

4
0
Penyederhanaan SPJ

Penyederhanaan SPJ

Proses surat pertanggungawaban (SPJ) di birokrasi telah membuat Presiden Joko Widodo beberapa kali gusar. Salah satunya saat membuka Kongres ke-13 Ikatan Akuntan Indonesia di Istana Negara tanggal 11 Desember 2018 lalu. Di depan peserta kongres yang hadir, Presiden mengungkapkan  bahwa selama 4 tahun belakangan ini  energi birokrasi habis hanya untuk mengurusi SPJ. Akibatnya, pegawai tidak produktif  dan  waktu pelayanan kepada masarakat sangat  minim.

Ketahuan Presiden

Presiden mendapati guru-guru di sekolah lembur sampai malam, bukan untuk menyiapkan perencanaan proses belajar-mengajar, tetapi malah menyelesaikan SPJ keuangan.

Pada kesempatan lain, Presiden juga menemukan kondisi yang tak jauh berbeda pada Dinas Pekerjaan Umum. Pegawai bekerja sampai tengah malam bukan untuk menyiapkan proyek atau memikirkan bagaimana menggerakkan alat-alat berat dari satu tempat ke tempat lain, tetapi sedang menyiapkan SPJ. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pulang dari luar kota pun sibuk mengurus SPJ.

Beberapa kali berkunjung ke berbagai proyek infrastruktur di daerah, Presiden juga menemukan kondisi petugas tidak berada di lapangan malah sibuk di kantor mengurus SPJ.

Pada saat bertemu  dengan para kepala desa dalam rangka melakukan pengecekan dan kontrol masalah penggunaan dana desa yang sudah empat tahun digelontorkan sebesar Rp187 triliun, ternyata keluhannya juga sama, kelengkapan SPJ yang terlalu banyak.

Menurut Presiden, administrasi negara kita ini harus disederhanakan agar pimpinan di setiap kementerian/lembaga maupun di daerah bisa memutuskan dan merespon secara cepat kalau ada perubahan-perubahan global.

Di sisi lain, birokrasi masih terbentur pada aturan-aturan yang berorientasi pada prosedur, bukan berorientasi output ,  outcome, maupun kecepatan.

Rumitnya SPJ

Istilah SPJ mungkin sudah sering kita dengar, tetapi belum  semua orang tahu pengertian SPJ.  SPJ adalah singkatan dari Surat Pertanggungjawaban, merupakan sebuah laporan dari suatu kegiatan yang telah di laksanakan.

Dalam SPJ biasanya memuat pekerjaaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan, realisasi belanja, siapa yang melaksanakan dan keluaran (output) dari kegiatan tersebut.

SPJ pada prinsipnya merupakan wujud dari responsibilitas dan transparansi dalam  sistem birokrasi pemerintah. SPJ merupakan mekanisme pertanggungjawaban pengeluaran uang (belanja)  dan kinerja yang diperoleh.

Namun, mekanisme tersebut juga memunculkan bentuk responsibilitas (pertanggungjawaban) yang terlalu berlebihan baik dalam jumlah dokumen yang wajib disertakan sebagai pendukung maupun bentuk SPJ yang terlalu rumit.

Sebagai contoh,  SPJ untuk perjalanan dinas ke luar kota di instansi pemerintah, pada umumnya  harus disertai bukti Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD (surat Perintah Perjalanan Dinas), surat bukti pengeluaran, rincian biaya perjalanan dinas, dan wajib dilengkapi bukti asli bill hotel, tiket, boarding pass dan  daftar pengeluaran riil.

Masing-masing dokumen biasanya dibuat 3- 4 rangkap. Di samping itu, bukti tersebut harus di dukung laporan hasil  pelaksanaan tugas ke luar kota. Untuk  membuat SPJ yang demikian banyak tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Kalau kita bandingkan, SPJ perjalanan dinas di perusahaan swasta sangat simpel dan efisien. Bukti perjalanan dinas cukup dilengkapi  bukti asli pengeluaran bill hotel, tiket pesawat, pengeluaran riil, dan foto pelaksanaan tugas.

Lain perjalanan dinas, lain pula untuk pengeluaran belanja barang/modal lebih komplit lagi. SPJ yang harus disiapkan memuat dokumen proses lelang, dokumen kontrak, laporan kemajuan fisik pekerjaan, berita acara pemeriksaan barang, berita acara serah terima barang, surat pernyataan tanggung jawab belanja dilengkapi gambar pelaksanaan pekerjaan (as buit drawing), dan foto-foto hasil pekerjaan.

SPJ yang Sederhana

Presiden Joko Widodo berharap agar laporan pertanggungjawaban jangan mempersulit langkah dan membuat sebuah jebakan-jebakan kesalahan. Idealnya,  orientasi laporan pertanggungjawaban (responsibilitas) adalah akuntabilitas, efisiensi, orientasi hasil, dan kecepatan.

Dengan demikian, jangan sampai sistem administrasi  membuat kita hanya menghemat biaya langsung, tetapi juga memperbesar opportunity cost, berupa penundaan, kelambatan, kelambanan, dan  ketidakberanian kita untuk berinovasi.

Dalam akuntansi dikenal istilah substance over form (substansi mengungguli bentuk formalitas). Artinya, laporan harus lebih mengutamakan penjelasan atas outcome (hasil) yang diperoleh dari pada bentuk formalitas laporan.

Jika kita perhatikan, SPJ pada instansi pemerintah lebih menonjolkan bentuk formalitasnya dibanding substansi. Banyak format yang harus dibuat, tetapi substansi yang di pertanggungjawabkan banyak diabaikan.

SPJ yang lengkap bertujuan untuk menghindari adanya kecurangan/korupsi. Namun, laporan SPJ yang komplit pun tidak menjamin bebas dari penyimpangan apabila  pembuat laporan tidak memiliki kejujuran/integritas. Ditambah lagi kondisi sistem pengendalian internal  masih lemah.  Lihat saja, SPJ di lingkungan instansi pemerintah sangat komplit, tetapi tingkat korupsi/penyimpangan di instansi pemerintah lebih tinggi.

Pembuatan laporan mestinya menggunakan prinsip perbandingan cost and benefit. Artinya, perlu membandingkan antara biaya yang dikeluarkan (waktu, tenaga, dan uang) untuk membuat laporan dengan manfaat yang akan diperoleh. Jika biaya lebih besar dari manfaat maka hal itu merupakan pemborosan.

Epilog

Penyederhanaan laporan SPJ sangat mendesak dan penting saat ini. Penyederhanaan formulir berupa pengurangan lampiran bukti pendukung perlu dilakukan dengan membuat cukup satu atau dua rangkap. Serta, perlu adanya pendelegasian wewenang terhadap pengesahan SPJ agar tidak terlalu prosedural dan memakan waktu lama.  Terkait dengan efisiensi belanja dan kecepatan, penggunaan teknologi informasi yang tepat dalam pembuatan SPJ perlu dilakukan.

 

 

6
0
Shallow:  Kedangkalan Birokrasi di Era Modern

Shallow: Kedangkalan Birokrasi di Era Modern

“Lagu ini bercerita tentang dua insan yang saling mempertanyakan keinginan dalam kehidupannya yang serba dangkal di  era modern”,  begitu kira-kira isi pidato Lady Gaga saat dirinya menerima penghargaan lagu soundtrack terbaik di perhelatan Critics Choice Award, Januari 2019 lalu.

Sebelumnya, lagu itu telah mendapatkan penghargaan pada ajang Golden Globe Award, Desember 2018, dalam nominasi yang sama. Dan saat ini, lagu itu kembali masuk dalam nominasi di ajang Academy Award (piala Oscar) yang akan dihelat akhir Februari ini.

Saya berharap lagu itu kembali mendapatkan penghargaan serupa, agar makin banyak orang ‘merayakan’ kedangkalan era modern ini. Lagu itu adalah soundtrack dari film ‘A Star is Born’, yang juga masuk nominasi sebagai film terbaik di ajang Academy Award.

Film yang cukup mengharu biru itu menggambarkan bahwa kebangkitan dan keterpurukan menjadi suatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Hidup menjadi tragis saat kehilangan identitas dan substansi kebahagiaan.

Bahkan, saking mengharu birunya film itu, Lady Gaga yang juga berperan sebagai tokoh sentral di film tersebut, harus keluar meninggalkan ruang bioskop dan menangis tersedu saat penayangan film perdananya.

Kehidupan Modern

Saya termasuk orang yang tersentak mendengar pidato Lady Gaga tadi. Cerita tentang lagu Shallow itu mengingatkan saya betapa kita telah lama terjebak oleh ‘manisnya’ era modern. Ya, hidup di era modern ini telah banyak mencabik sisi kemanusiaan kita.

Betapa tidak, kebahagiaan seringkali dimaknai hanya sebatas materi dan menikmati sanjungan serta perhatian dari banyak orang. Belum lagi masyarakat kita yang semakin menjadi esensialis dengan ilmu pengetahuan.

Pengetahuan menjadi sebuah totalitas untuk mengatur hidup kita tanpa memberi ruang bagi kita untuk melakukan refleksi diri. Apalagi banyak dari masyarakat kita yang juga semakin menghamba pada teknologi digital dengan mengesampingkan relasi pada dunia nyata.

Era modern, sekali lagi bukan sekedar membicarakan tentang teknologi yang kini serba canggih. Namun, era modern adalah era di mana kehidupan diatur oleh ilmu pengetahuan. Sebelum modern, kehidupan berjalan mengikuti tradisi, kebiasaan, dan insting.

Setelah era modern, hidup kita menjadi sistematis dan dibakukan oleh pengetahuan.  Bahkan, pengetahuan telah mampu menciptakan kebutuhan baru bagi manusia, sekaligus menumbuhkan berbagai macam produk untuk kita konsumsi.

Sebagai contoh, jika dulu sebelum era modern, orang mengonsumsi makanan hanya berdasar insting, kebiasaan orang tua, ataupun tradisi nenek moyangnya, maka di era modern orang akan mampu memilih makanan yang menurut pengetahuan memiliki gizi yang menguntungkan kesehatan tubuh.

Lalu berbondong-bondong komoditas berubah menjadi merk, kebutuhan untuk kenyang berubah menjadi prestise, yang pada akhirnya justru banyak makanan (bermerk) yang akan melemahkan tubuh kita sendiri.

Itulah kenapa era modern disebut juga sebagai era menyatunya dua subsistem yakni negara modern dengan ekonomi kapitalis. Di satu sisi, hidup di era modern menawarkan keindahan, tetapi di sisi lain justru dapat melemahkan kita, menjauhkan kita dari substansi keinginan untuk hidup bahagia secara manusiawi.

Negara Korporasi

Keterkejutan saya tidak berhenti pada kehidupan kita secara umum, tetapi juga mengingatkan saya, secara khusus bagaimana negara kita menjalankan birokrasi di era modern.

Pengetahuan modern, yang berpihak pada prinsip kapitalisme, sungguh kuat mewarnai birokrasi kita. Negara dianggap seperti sebuah korporasi raksasa, konsumennya adalah masyarakat semua.

Meski disebut tujuan negara dan birokrasi adalah untuk melayani masyarakat, tetapi rasionalitasnya tetap saja masalah untung-rugi. Permasalahannya, siapa untung dan siapa rugi?

Salah satu ilustrasi yang menggambarkan hal itu adalah apa yang tertera dalam undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu syarat sebuah tindakan disebut korupsi adalah jika ‘merugikan keuangan negara’. Pertanyaannya, kenapa harus disebut negara yang dirugikan? Kenapa syarat tindakan disebut korupsi bukan ‘merugikan masyarakat’?

Sialnya, para elite politik, yang katanya mewakili rakyat, telah menganggap dirinya sebagai pemegang saham terbesar negara ini. Segala sesuatu yang ada di negara ini adalah hak mereka, demi keuntungan mereka. Mereka bisa mengatur semua dan mengambil apa saja yang diinginkannya.

Adapun upaya mengurus dan menyejahterakan masyarakat dianggapnya sebagai pemenuhan janji politik yang tujuannya untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Dengan kata lain, agar masyarakat tetap ‘membeli produk’ mereka. Kepuasan masyarakat menjadi komoditas atas berlangsungnya kontestasi antar ‘pemegang saham’.

Birokrasi Modern  

Masuk pada ranah pengurusan/administrasi birokrasi, yang tak lain adalah untuk melaksanakan kebijakan politis, atau katakanlah ‘membeli’ produk para politisi, makin menggunakan pengetahuan yang berbasis pada rasionalitas modern.

Baca juga: Menetralisasi rasionalitas birokrasi, http://birokratmenulis.org/menetralisasi-rasionalitas-birokrasi/.

Birokrasi modern meninggalkan birokrasi tipe tradisional dan karismatik. Proses administrasi dalam kegiatan birokrasi dirancang dengan rasionalitas legal-formal sehingga menyerupai cara kerja sebuah mesin untuk mencapai efisiensi, ouput standar, dan kepastian.

Hirarki struktur ditambah dengan berbagai penyeragaman yang ada, membuat kehidupan birokrasi semakin kaku dan menjauh dari kesejatian relasi antar manusia. Birokrasi dianggap sebagai tubuh yang tunggal yang seringkali menafikkan tubuh-tubuh individu yang beragam yang berada di dalamnya.

Baca juga: Instrumen itu Bernama Fingerprint! http://birokratmenulis.org/instrumen-itu-bernama-fingerprint/.

Adapun kebahagiaan birokrat seringkali menjadi terbatas pada pujian atasan terhadap performa pekerjaaannya, yang standarnya pun sudah ditentukan oleh atasan. Banyak birokrat merasa terasing dengan kehidupannya sebagai manusia.

Diskriminasi atas munculnya kategori birokrat rajin-malas, birokrat kompeten-tidak kompeten masih banyak terjadi di sana sini akibat dari normalisasi kekuasaan melalui pengetahuan dan aturan.

Baca juga: Birokrasi Ala La La Land, http://birokratmenulis.org/birokrasi-ala-la-la-land/.

Pengetahuan modern juga mengarahkan bahwa birokrasi perlu diubah dengan cara reformasi. Identifikasi dan implementasi atas reformasi pun dijalankan mengikuti rasionalitas birokrasi yang legal-formal. Perubahan pola pikir dan kultur birokrasi ditempatkan oleh rasionalitas modern, yang kebanyakan menggunakan bingkai pengetahuan relasi struktur-agen.

Kolaborasi sempurna antara rasionalitas legal-formal dengan struktur-agen itulah yang seringkali menempatkan implementasi perubahan pola pikir dan kultur birokrasi dengan tahapan ‘terpaksa-terbiasa-terbudaya’, yang membuat para birokrat akhirnya menjadi terpaksa terbiasa. Pada ujungnya, reformasi birokrasi berjalan sebatas untuk remunerasi.

Tiga Mantra Sakti

Efektif, efisien, dan akuntabel menjadi ‘mantra sakti’ dalam birokrasi modern. Efektif dalam birokrasi modern pada dasarnya adalah rasionalitas bertujuan ala Weber, yaitu upaya pemecahan masalah teknis melalui pengetahuan dan teknologi.

Kedangkalan utamanya adalah pada identifikasi masalah, yang disebut oleh Foucault, seorang filsuf Perancis, sebagai teknikalisasi permasalahan. Permasalahan masyarakat yang kompleks dirasionalkan oleh para teknokrat-birokrat menjadi sebuah permasalahan teknis dan terukur.

Saking teknis dan terukurnya, alih-alih memahami kebutuhan masyarakat, yang terjadi justru membuat masyarakat sering terganggu dengan program yang dijalankan. Sampai-sampai, Tania Li, seorang arkeolog Kanada, yang meneliti pembangunan di Indonesia,  menyebut bahwa “seringkali tujuan utama sebuah program akan tercapai tatkala program tersebut mengalami kegagalan”.

Baca juga: Dilema Pembangunan di Indonesia: Catatan Diskusi Buku The Will to Improve, https://birokratmenulis.org/dilema-pembangunan-di-indonesia-sebuah-catatan-dari-diskusi-buku-the-will-to-improve/.

Adapun ‘mantra’ efisiensi mengalami delusi di sana-sini. Efisiensi dimaknai sebagai upaya penghematan berbagai sumber daya sebagai masukan (input), yang kebanyakan diukur sebatas pada jumlah rupiah. Sedangkan keluaran/hasil dibuat sedemikian rupa agar mudah diukur secara kuantitas, bukan kualitas. Akibatnya banyak produk birokrasi yang bersifat intangible, yaitu pelayanan dalam bentuk jasa, kurang berkualitas akibat delusi efisiensi ini.

Baca juga: Praktik Delusi Matematika Efisiensi Sektor Publik, http://birokratmenulis.org/post-soeharto-praktik-delusi-matematika-efisiensi-sektor-publik/.

Pengetahuan modern menambahkan pelaksanaan proses administrasi publik dengan jargon akuntabilitas. Akuntabilitas yang populer di birokrasi adalah akuntabilitas kinerja, yaitu bagaimana institusi di birokrasi mempertanggung-gugatkan misi yang diembannya.

Akuntabilitas kinerja terjebak pada permainan penyusunan target kinerja dan ketercapaiannya. Yang diributkan adalah tentang gengsi prestasi akan capaian di atas kertas, belum pada keberpihakan total kepada masyarakat yang dilayaninya.

Masih tentang kinerja, dalam hal kinerja pelayanan, keinginan manusia untuk melayani akhirnya tereduksi dengan berbagai aturan, standar dan prosedur. Jika birokrat melakukan penyimpangan prosedur, maka dianggap sebagai birokrat tidak taat aturan atau tidak kompeten. Maka tidak heran jika semangat melayani selalu tergantung pada aturan menetapkan apa, prosedur mengatur bagaimana, dan pimpinan menginstruksikan apa.

Lanjut kepada permasalahan kinerja anggaran, sampai saat ini kinerja anggaran masih dimaknai sebagai kemampuan institusi menyerap anggaran sebanyak mungkin. Adanya sisa anggaran sebagai penghematan atau batalnya kegiatan akibat kekhilafan perencanaaan, justru terhukum.

Baca juga: Waktunya Spongebob! http://birokratmenulis.org/waktunya-spongebob/.

Etika Tak Tersentuh

Masuk pada permasalahan etika, jargon sebagai negara hukum yang selalu digaungkan telah menjauhkan birokrasi dari tindakan etis. Karena sejatinya, sulit untuk mencakupi ranah etis pada sebatas aturan dan produk hukum.

Akibatnya, integritas yang sebenarnya memiliki makna sebagai sebuah tindakan etis, yakni menyatunya keseluruhan jiwa, lisan, dan tindakan untuk sebuah tanggung jawab, menjadi bermakna sebatas tidak melanggar aturan dan hukum.

Bukan berarti aturan dan hukum tidak penting, tetapi saat aturan dan hukum ditempatkan pada porsi utama karena adanya rasionalitas legal-formal, maka aturan dan hukum itu menjadi sebuah tujuan, yang akhirnya mampu menyembunyikan hakikat dari tujuan dibuatnya aturan dan hukum, yaitu kehidupan etis dan bermartabat.

Auditor Menjaganya

Pada akhirnya, birokrasi modern menempatkan auditor sebagai pengawas sekaligus ‘penjaga gawang’ atas pelaksanaan administrasi di birokrasi. Itu artinya, auditor yang akan menjaga bahwa seluruh administrasi telah dijalankan sesuai rasionalitas modern. Sialnya, dan tentu saja, auditor selalu berpegang teguh pada aturan, standar, dan norma-norma rasionalitas modern yang legal-formal sebagai kriteria dalam memainkan perannya.

Akibatnya bisa ditebak.

Epilog

Ah, sudahlah, kita nikmati saja keindahan modernisasi itu. Merenungi dan menganggap penting ulasan tadi hanya akan mengurangi ‘kebahagiaan’ yang telah kita miliki sampai saat ini. Satu hal yang penting, saya harus berhenti menulis sampai di sini. Saya khawatir jika saya teruskan, hanya akan membuat Lady Gaga semakin takjub menangis tersedu.

 

 

1
0
Menyoal Guru Radikal*

Menyoal Guru Radikal*

Topik intoleransi dan radikalisme di lingkungan pendidikan, belakangan ramai diperbincangkan media. Hasil survei, kajian, maupun artikel opini yang diproduksi dengan mengutip data hasil penelitian tentang intoleransi dan radikalisme, menjadi bahan publikasi yang menarik untuk disebarluaskan. Beragam argumen seolah menyepakati bahwa guru merupakan pihak yang dinilai bertanggung jawab atas bertumbuhnya sikap intoleransi dan radikalisme di lingkungan pendidikan. Tulisan ini mencoba membedah apa yang sesungguhnya terjadi di dunia pendidikan terkait dengan isu radikalsime, utamanya mengenai peran guru.

Pemberitaan Tak Berimbang

Dirga Maulana dalam opini “Guru di Pusaran Intoleransi” misalnya, menyatakan bahwa guru Indonesia berada di tengah pusaran intoleransi dan menihilkan keberagaman, yang sejatinya merupakan fondasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara  (Tempo, 6/11/2018).

Tidak hanya itu, dalam opini “Guru dan Hasrat pada Syariat”, guru-guru Pendidikan Agama Islam dinilai memiliki pandangan yang cenderung radikal dan eksklusif (Media Indonesia, 31/12/2018) .

Sebagian hasil penelitian dikutip dan menyebar menjadi pemberitaan dengan memosisikan guru sebagai ‘tertuduh’ yang sayangnya banyak pencapaian positif pendidikan. Analisis kemudian dilakukan guna menyusuri validitas hasil penelitian yang menyebabkan reaksi beberapa pihak terkait, yang bermuara pada simpulan untuk mengkaji lebih mendalam lagi penelitian yang pernah dilakukan tersebut. Salah satunya, survei yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, Universitas Islam Negeri (PPIM UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pada Diskusi Kelompok Terpumpun yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan dihadiri PPIM UIN, akademisi serta beberapa pemangku kebijakan pada 7 Desember 2018 lalu misalnya, didapatkan kenyataan bahwa data dan analisis hasil survei yang dirilis dan ‘menggurita’ di berbagai media tersebut ternyata baru sekira 25 persen dari total data temuan survei yang ada.

Sayangnya, pemberitaan tidak berimbang dan sulit dikendalikan oleh peneliti atau berbagai pihak lain yang dinilai memiliki andil dalam terpublikasinya hasil survei tersebut tanpa melewati prosedur triangulasi sebagai salah satu bagian dari etika publikasi hasil penelitian.

Beberapa bagian dari hasil survei yang bertendensi lebih positif pun luput dipublikasikan media, misalnya tentang pandangan guru tentang perlunya siswa memahami agama lain dan upaya guru membangun iklim toleransi dalam keberagaman di lingkungan sekolah.

Guru adalah Kunci?

Perilaku dan sikap guru merupakan praktik moral yang dapat memberikan pengaruh pada persepsi dan sikap siswa mengenai beragam hal (Koesoema, 2015). Pada konteks temuan potensi penyebaran paham radikalisme dan intoleransi di lingkungan pendidikan, kapasitas guru dalam mengendalikan penyebaran paham radikalisme dan intoleransi tersebut menjadi fokus perhatian (Tempo, 30/11/2018).

Guru sering kali dinilai menjadi kunci perilaku siswa yang menjadi gambaran secara umum kualitas pendidikan sebuah negara. Banyak orang terlanjur menilai bahwa guru di ruang kelas dan di lingkungan sekolah adalah segalanya.

Doni Koesoema menyebutnya sebagai ‘mistifikasi terhadap guru, yaitu penghargaan dan pengharapan berlebihan kepada guru sebagai sosok ideal dengan mengaburkan sifat alami dan manusiawi guru.

Guru dinilai sebagai sosok sempurna yang oleh karenanya harus dapat berlaku ideal dalam lingkungan pendidikan. Padahal, dalam konsep Tri Pusat Pendidikan, guru/sekolah merupakan salah satu unsur yang memberikan pengaruh pada lingkungan pendidikan selain keluarga dan masyarakat, yang artinya, lingkungan pendidikan terbangun dan tidak dapat dipisahkan dari ketiga unsur tersebut.

Praktik Baik Toleransi

Hasil penelitian dan pemberitaan tentang potensi intoleransi dan radikalisme di lingkungan pendidikan khususnya pada guru, seyogianya dapat diterima dengan sikap hati-hati.

Alih-alih menjadi peringatan dini, rilis hasil penelitian dan pemberitaan tersebut dapat kontraproduktif terhadap upaya guru yang telah menumbuhkan sikap toleransi di lingkungan sekolah.

Kajian “Pendidikan Kebinekaan pada Satuan Pendidikan Menengah” yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Balitbang Kemendikbud pada 2017, misalnya, menunjukkan tentang praktik pendidikan kebinekaan yang diimplementasikan dalam keseharian siswa SMA di beberapa kota, antara lain di Kota Singkawang dan Salatiga.

Di Singkawang, guru dan kepala sekolah berupaya memberikan pemahaman mengenai keragaman siswa dengan menetapkan tata tertib sekolah. Aturan itu berisi kewajiban bagi siswa untuk saling menghormati, menerima, dan menghargai keragaman serta menjamin iklim toleransi terbangun dalam keseharian kegiatan di sekolah.

Begitu pula praktik toleransi di Kota Salatiga yang juga diungkap dalam penelitian itu, di mana guru telah berupaya dalam menanamkan nilai kebinekaan dengan memberikan wawasan kebangsaan dan kebinekaan.

Siswa dianjurkan menghormati dan menghargai teman yang berbeda keyakinan, misalnya dengan cara menyampaikan ucapan selamat hari raya, menghormati tempat ibadah, dan lain-lain.  Upaya lain yang dilakukan adalah dengan membuka ruang dialog dalam menanggapi peristiwa-peristiwa yang mengarah kepada sikap saling mencurigai (Puslitjakdikbud, 2017).

Membangun Iklim Toleran

“Kata-kata menggerakan manusia, namun teladan memikat hati”, agaknya tepat menggambarkan kedudukan guru dalam tugas utamanya sebagai pelaku perubahan. Guru tidak sekadar mengubah perilaku individu siswa menjadi lebih baik dan bertanggung jawab, tetapi juga berupaya mewujudkan perbaikan masyarakat melalui pengajaran dan pembelajaran.

Oleh karenanya, Kemendikbud melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam pengajaran telah berupaya merespon kebutuhan untuk mendorong sikap siswa agar lebih terbuka terhadap keberagaman. Salah satunya karakter religius yang di dalamnya terdapat aspek toleransi, saling tolong dan menghormati antar-pemeluk agama, serta cinta damai.

Pendidikan karakter sejatinya mengandung empat ciri utama (Koesoema, 2007). Pertama, keteraturan antara tindakan dan nilai normatif. Kedua, koherensi yang menciptakan keberanian dan percaya diri seseorang untuk memegang teguh prinsip yang dimilikinya dan tidak mudah terpengaruh hal lain di luar dirinya.

Ketiga, otonomi yang membentuk kemampuan diri menginternalisasikan aturan menjadi nilai-nilai yang diyakini secara pribadi. Dan keempat, keteguhan serta kesetiaan yang merupakan kekuatan seseorang untuk menjalankan sesuatu yang bernilai baik dan penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Konsep pendidikan karakter sejalan dengan upaya membentuk karakter siswa yang kuat terhadap paham-paham menyimpang seperti radikalisme dan intoleransi.

Upaya pemerintah membendung potensi radikalisme dan intoleransi di lingkungan sekolah melalui PPK sebetulnya telah menjawab kebutuhan pendidikan masa kini dengan menempatkan guru sebagai salah satu bagian dari upaya implementasi PPK tersebut.

Dengan cakupan implementasi PPK di sekolah saat ini yang mencapai 86,14% sekolah di seluruh Indonesia sebagaimana tergambar pada Kilasan Kinerja Kemendikbud November 2017 – 2018 (Kemendikbud, 2018), pada praktiknya telah memberikan manfaat kepada berbagai pihak dalam membangun iklim pendidikan yang kondusif, ekspresif, kreatif, dan harmonis.

Epilog 

Menempatkan guru sebagai pihak ‘tertuduh’ dan dinilai paling bertanggung jawab atas sikap intoleran dan radikal yang tergambar pada hasil survei yang dilansir ke media serta disimpulkan secara sepihak sebagai bentuk sikap intoleransi dan radikalisme, sesungguhnya memaksa guru berdiri pada posisi yang tidak menguntungkan dan membahayakan dalam rangka memelihara suasana kondusif guru dalam bekerja.

Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) misalnya, dalam Diskusi Kelompok Terpumpun di Kemendikbud pada 7 Desember lalu menyatakan bahwa guru telah bekerja optimal sesuai dengan tuntutan profesinya secara damai dan menyejukkan.

Yang sesungguhnya terjadi adalah ragam upaya penguatan memahamkan siswa oleh guru tentang ajaran agama masing-masing sesuai dengan syariat, yang belakangan dipersepsikan sebagai penanaman sikap intoleran dan fanatik dalam beragama oleh segelintir orang yang mengarah pada tindakan radikal. Kita pun sering abai memberikan penghargaan pada upaya guru yang telah mengajar dan mengabdi dengan sepenuh hati.

*) Artikel ini pernah dimuat di Koran Harian Republika pada tanggal 10 Januari 2019, dengan judul “Menyoal Guru Radikal”.

 

2
0
error: