Mengejar Keadilan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah

Mengejar Keadilan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah

Sampai dengan saat ini proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) masih jamak dianggap sebagai arena terjadinya korupsi. Secara kenyataan, memang sebagian besar korupsi terjadi pada proses PBJ. Namun, pernahkah kita merenungkan kembali apakah korupsi selalu menghantui proses PBJ di manapun berada?

Beragamnya Pengertian Korupsi

Semua lapisan masyarakat dari muda hingga tua, dari desa hingga kota, dari masyarakat awam hingga sang penguasa, semua pasti mengenal kata korupsi. Bahkan, ketika saya amati dua bocah yang sedang bermain game di telepon genggamnya, saat salah satu kedapatan melakukan cheating, rivalnya langsung menuduh “korupsi”.

Berbagai pengertian korupsi dari para ahli pun berbeda-beda. Syed Hussein Alatas, seorang sosiolog sekaligus politisi Malaysia, mengatakan bahwa korupsi adalah pencurian yang melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.

Gunnar Myrdal, seorang ekonom Swedia, memberi pengertian tentang korupsi sebagai suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan.

Pemahaman menarik datang dari Mubyarto, seorang akademisi Indonesia. Dia mengatakan bahwa korupsi adalah suatu masalah politik lebih daripada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik, dan para pegawai pada umumnya.

Adapun Webster Dictionary menyebutkan bahwa korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Dari beberapa banyak pengertian korupsi, ternyata kita belum satu kata atau sepakat tentang apa itu korupsi. Bahkan, sekalipun istilah itu sudah menjadi produk perundang-undangan.

Tampak sepele, tetapi banyaknya pemahaman tentang korupsi membawa implikasi pada penindakan terhadap kasus korupsi menjadi kian subjektif. Akibatnya Aparat Penegak Hukum (APH) dapat dengan leluasa menjustifikasi suatu tindakan yang sebenarnya termasuk urusan maladministrasi atau perdata menjadi masuk dalam kategori sebuah tindakan korupsi.

Pasal Sakti Pemicu Kriminalitas

Salah satu pemicu terjadinya kriminalisasi adalah adanya pasal sakti dari UU Tipikor yang melihat kejadian tanpa mendasari bagaimana pelaku berbuat. APH selaku pemegang peran bekerja pada tataran dogmatis. Dengan demikian tujuan hukum untuk mencapai keadilan masih jauh dari kenyataan.

Pasal sakti tersebut di antaranya adalah pasal 2 dan 3 pada UU Tipikor. Pada pasal  2 ayat(1) UU Tipikor menyebutkan bahwa:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah  dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Sedangkan pasal 3 menyebutkan:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.”

Jika kita mencermati pasal 2 ayat (1) tersebut, terlihat pasal itu sangat ampuh untuk menjerat setiap orang, meski yang bersangkutan tidak mempunyai jabatan/wewenang/kuasa. Ibarat penjaga kantor yang ikut menemani lembur seorang tersangka,  dia dapat dianggap ikut berperan di dalam timbulnya kerugian negara.

Sedangkan pada pasal 3 hanya bisa menjerat setiap orang yang mempunyai wewenang, jabatan, kesempatan dan kedudukan yang berakibat pada timbulnya kerugian negara tetapi justru mendapat ancaman hukuman yang lebih rendah daripada pasal 2.

Persamaan kedua pasal tersebut adalah sama-sama belum pasti tentang kriteria unsur melawan hukum dan pembuktian adanya unsur merugikan negara. Terkadang berdasarkan dari hasil pemeriksaan, meski termasuk dalam kesalahan administrasi, suatu tindakan dapat dipaksakan untuk masuk pada kategori korupsi (Baca juga http://birokratmenulis.org/menolak-kriminalisasi-pbj/).

Subjektivitas Berujung Kriminalitas

Dalam proses PBJ, subjektivitas APH dalam menyatakan suatu tindakan korupsi dapat berujung pada kriminalisasi yang mengoyak keadilan hukum. Untuk mencari keadilan hukum bagi kasus PBJ, kita perlu mengurai sistem, pelaku, dan pemegang peran.

Sementara di sisi perhitungan kerugian negara, yang menjadi kewenangan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sebagai auditor negara pun masih bersifat subjektif.

Kasus berikut dapat menjadi contoh betapa subjektivitas pemeriksaan dan proses penegakan hukum terjadi.

Sebuah kegiatan pemeliharaan berkala/rutin suatu jalan di awal tahun menjadi objek pemeriksaan. Sementara pada tahun berikutnya jalan tersebut dilakukan pengaspalan. Oleh pemeriksa hal tersebut dianggap sebagai temuan adanya pekerjaaan fiktif dikarenakan pekerjaan dimaksud sudah tidak tampak dan terukur.

Sementara di daerah lain dengan peristiwa serupa, hal tersebut tidak menjadi permasalahaan dalam pemeriksaan sepanjang bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan dapat diyakini kebenarannya.

Sialnya, pada pemeriksaan yang menjadikan peristiwa tersebut sebagai temuan, oleh APH ditingkatkan statusnya menjadi suatu tindakan korupsi.

Kriminalisasi Akibat Pelaksanaan Mandat

Contoh kasus menarik lainnya tentang kriminalisasi terjadi di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Seorang pejabat pengadaan (PP) menjadi tersangka akibat melakukan proses pengadaan langsung dengan mengikuti petunjuk norma tidak tertulis secara turun-temurun di daerahnya.

Petunjuk norma tidak tertulis tersebut adalah penentuan rekanan pengadaan langsung yang ditentukan oleh atasan pejabat pengadaan. Sedangkan tugas pejabat pengadaan hanyalah memproses rekanan yang telah ditetapkan.

Memang disayangkan mengapa sebuah kebiasaan menjadi norma tidak tertulis yang ditaati dan dijadikan acuan dalam proses pengadaan di pemda tersebut, yang ternyata kebiasaan tersebut menyimpang dari ketentuan (peraturan presiden) tentang PBJ.

Namun demikian, dalam kasus tersebut, pejabat pengadaan yang dijadikan tersangka sesungguhnya hanyalah menjalankan perintah atasan untuk memproses pengadaan dengan rekanan pilihan berdasarkan mandat.

Merujuk pada UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan yang menjalankan tugasnya melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Demikian juga jika mengacu pada teori hukum perdata, pada pasal 1367 KUHPerdata, penanggung jawab sebuah tindakan yag dilakukan oleh seseorang dalam pelaksanaan tugas adalah pemberi mandat.

Adapun sebagai pelaku pengadaan, sering karena mengejar target kinerja atau pelaksanaan yang harus segera, kadang kurang begitu mencermati beberapa kaidah norma yang ada sehingga tidak menyadari jika bertentangan dengan hukum di atasnya.

Atas kejadian tersebut, setelah menyadari adanya inkonsistensi, sebaiknya para pelaku pengadaan mengajukan toetsingrecht (hak menguji). Dari toetsing review, pengujian dapat dilakukan secara formal, yaitu berkenaan dengan prosedur pembentukannya dengan menilai apakah sesuai dengan norma yang telah diatur sebelumnya. Pengujian juga dapat dilakukan secara material, yaitu berkenaan dengan apakah isinya sesuai atau bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, jika didapati norma tentang  petunjuk pelaksanaan PBJ yang tidak jelas prosedur pembentukannya dan/atau  bertentangan dengan perpres tentang pengadaan barang dan jasa, maka isinya dapat ditinjau kembali untuk dilakukan revisi.

Pelaksanaan Tugas atau Konflik Kepentingan?

Di dalam kasus korupsi PBJ, untuk menilai apakah peran seseorang tersebut layak diperiksa secara intensif sebagai tersangka, dapat kita amati dari batasan wewenang/diskresi.

Untuk mengetahui apakah tindakan seorang pengguna anggaran (PA), pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia lelang, dan panitia penerima hasil pengadaan (PPHP) adalah dalam rangka untuk kelancaran proses ataukah dalam kategori konflik kepentingan, dapat kita lihat dari masing-masing tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing.

Misalkan seorang PPK mengganti salah satu personil tenaga ahli konsultan yang berhalangan tetap demi kelancaran tugas dan dia memilih orang dengan kompetensi yang sesuai, maka tindakannya adalah dalam rangka melancarkan tugas.

Sedangkan jika mengganti personil dengan teman dekatnya yang ternyata secara kompetensi berada di bawah persyaratan, maka dalam hal ini tindakannya terindikasi konflik kepentingan.

Atau, seorang PPK yang telah menandatangani perintah pembayaran, meski pengawas lapangan dan PPHP belum merekomendasi besaran volume terpasang di lapangan. Demikian juga panitia lelang yang melakukan hal melebihi wewenangnya. Terhadap keduanya dapat terlebih dahulu kita lakukan uji secara formal dan materiil atas alasan-alasan yang mendasari perbuatannya, agar kita bisa mengurai apakah perbuatannya dapat dikategorikan melawan hukum atau demi kelancaran tugas.

Epilog

Dengan beragamnya pemicu kriminalitas sudah selayaknya para pemeriksa dan APH tidak berada dalam tingkatan kelas dogmatis, melainkan harus melihat kasus secara lebih utuh. Dengan demikian, hasil keputusan merupakan hasil dari gabungan beberapa lapisan dalam ilmu hukum. Manakala APH hanya berada pada tataran dogmatic hukum, maka hukum akan jauh dari rasa keadilan.

Ketika pemeriksa dan APH berpikir dalam beberapa tingkatan ilmu hukum, yaitu dogmatic hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, maka hasil keputusan akan lebih humanis dan berkeadilan. Dalam kondisi demikian tujuan hukum untuk membuat orang bahagia bukan suatu kemustahilan.

Penerapan tuntutan hukuman maksimal hanya akan menciptakan nilai bargaining yang semakin tinggi. Untuk lebih tercapainya keadilan dan kepastian hukum perlu dipertimbangkan untuk mengajukan judicial review terhadap UU Tipikor.

Sudah seharusnya tujuan hukum dibuat adalah untuk manusia. Bukan manusia untuk hukum. Tujuan hukum menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang baik. Sedangkan Thomas Aquinas mengatakan bahwa tujuan hukum bagi pembentuk undang-undang adalah sebuah niat untuk menjamin kebaikan umum sesuai dengan keadilan Illahi.***

 

 

Tradisi Mudik Lebaran di Indonesia, Dampak Tular Positif sebagai Pemerkuat Ekonomi di Daerah

Tradisi Mudik Lebaran di Indonesia, Dampak Tular Positif sebagai Pemerkuat Ekonomi di Daerah

Pengantar

Sebelum menjelang Ramadhan, di media terangkat berita tentang protes para pengusaha atas tambahan cuti bersama lebaran tahun 2018. Protes ini muncul karena tambahan cuti ini dikhawatirkan akan mengganggu roda perekonomian para pelaku usaha.

Akhirnya, Wakil Presiden Juduf Kalla memberikan pernyataan bahwa libur tambahan tidak akan membuat ekonomi macet. Sebaliknya, mudik ini cuma membedakan porsinya, yaitu menggerakkan ekonomi wisata di daerah, terutama wisata kuliner.

Mudik Menggeliatkan Ekonomi Daerah

Di Indonesia, mudik lebaran dipandang sekadar ritual tahunan yang menyertai setiap perayaan hari raya Idulfitri. Padahal, jika dicermati peristiwa mudik lebaran di Indonesia bisa dibilang cukup fenomenal. Bagaimana tidak?

Pertama, mudik lebaran melibatkan pergerakan jutaan penduduk di seluruh wilayah Indonesia yang terjadi hampir serentak dengan pola yang searah. Utamanya, pergerakan ini dari kota-kota besar menuju daerah-daerah perdesaan dan kota-kota kecil. Sebagai contoh, Kementerian Perhubungan memperkirakan arus mudik tahun 2016 mencapai sekitar 30 juta orang.

Kedua, masyarakat yang melakukan mudik tidak terpengaruh kondisi apapun, termasuk adanya perlambatan ekonomi. Bahkan, mereka mengabaikan tingginya biaya tiket perjalanan dan rela terjebak kemacetan panjang hanya untuk dapat mudik.

Ketiga, sekalipun terjadi perkembangan era teknologi komunikasi, hasrat untuk bersilaturahim secara langsung melalui mudik tetap tinggi. Padahal, sebenarnya silaturahim tidak lagi hanya dapat dilakukan melalui telepon atau email, tetapi dapat bertatap muka langsung melalui video conference.

Keempat, kegiatan mudik juga disertai pergerakan ekonomi yang cukup besar. Buktinya, pemerintah mewajibkan para pelaku usaha memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya minimal sebesar satu kali gaji.

Dengan jumlah pekerja sektor formal sekitar 47,5 juta orang dan asumsi rata-rata upah minimum sekitar Rp2 juta per bulan, setidaknya terdapat lebih dari Rp90 triliun yang terbawa oleh pergerakan para pemudik.

Jika kita memperhitungkan efek perputaran uang (velocity of money), nilai riil perputaran uang dapat mencapai dua kali lipat suatu nilai. Artinya, selama Idulfitri terdapat potensi perputaran uang tunai dan potensi transfer dana dari kota ke desa yang mencapai Rp200 triliun. Hal ini belum memperhitungkan ketika pemerintah tidak hanya memberikan gaji ke-13 (THR), tetapi juga gaji ke-14 untuk PNS dan pejabat pemerintahan.

Keempat hal tersebut minimal cukup untuk merefleksikan bahwa tradisi mudik lebaran tidak hanya berdimensi religius, tetapi juga sangat kental dengan dimensi sosial, budaya, serta pergerakan ekonomi masyarakat.

Jika mampu dikapitalisasi dan dioptimalkan, tradisi mudik ini dapat menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi yang sangat besar. Sebab, potensi peningkatan kemampuan belanja masyarakat ini mampu mendongkrak permintaan dan memacu produksi.

Sayangnya, tambahan amunisi belanja masyarakat dengan adanya tradisi mudik lebaran selalu dihadang dengan melambungnya harga kebutuhan pokok dan kenaikan tarif transportasi untuk pemenuhan kebutuhan mudik lebaran. Artinya, momentum peningkatan permintaan yang sedianya memacu produksi tertiadakan oleh tingginya inflasi.

Jika saja pemerintah mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok, peningkatan permintaan ini tentu akan menjadi daya dorong dalam memacu produksi secara nasional. Dengan demikian, jumlah produksi akan meningkat dan penciptaan lapangan kerja akan meluas sehingga dalam jangka berikutnya akan semakin memompa daya beli masyarakat.

Di samping menjadi momentum memacu produksi, tradisi mudik lebaran juga dapat sebagai instrumen pemerataan kue pembangunan, perbaikan infrastruktur, dan menggerus kesenjangan ekonomi antara kota dan desa.

Seiring pergerakan pemudik, pendapatan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas yang terkonsentrasi di kota besar berpeluang tertransfer dan terdistribusi secara alami ke berbagai pelosok daerah.

Setidaknya, terdapat tiga kegiatan pemudik di daerah yang efektif menggerakkan potensi ekonomi daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, kegiatan konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan selama pemudik berada di daerah. Kegiatan ini mulai dari pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, dan jasa transportasi.

Kegiatan konsumsi merupakan pengeluaran pemudik yang langsung tertransfer pada kegiatan ekonomi yang ada di daerah. Konsumsi ini akan semakin marak jika pelaku ekonomi daerah mempunyai berbagai kreativitas seperti industri makanan dan kerajinan yang dapat menjadi suvenir untuk dapat dibawa pulang pemudik ke kota.

Kedua, kegiatan penyaluran zakat, infak, dan sedekah pemudik. Kegiatan ini tidak hanya sebatas menyalurkan zakat yang bersifat santunan kepada fakir miskin, tetapi juga dapat diperluas dengan penggalangan dana dari para pemudik yang telah sukses untuk memperbaiki berbagai infrastruktur ekonomi yang dibutuhkan di desa.

Ketiga, mengoptimalkan kegiatan wisata. Banyak daerah yang memiliki objek destinasi wisata yang menawan.

Sayangnya, masih banyak pemerintah daerah yang kurang peduli dan kreatif untuk memberdayakan potensi wisata tersebut. Jika mampu mempersolek berbagai objek wisata daerah, tentu pemerintah daerah dapat menyedot kunjungan para pemudik.

Penutup

Demikian uraian sekilas tentang pengaruh positif tradisi mudik lebaran dan ketok tular (multiflier effect) ekonomi bagi daerah. Tradisi ini mestinya tidak hanya dilihat menggeliatkan ekonomi temporer, tetapi bisa berkesinambungan.

 

 

The Greatest Showman: Panggung Tepat Belajar Manajemen Risiko

The Greatest Showman: Panggung Tepat Belajar Manajemen Risiko

All the shine of a thousand spotlights,

All the stars we steal from the nightsky,

Will never be enough..

(Never Enough-Original Soundtrack The Greatest Showman)

 

Salah satu lirik lagu tersebut menambah gegap gempita megahnya panggung yang ditampilkan oleh Phineas Taylor Barnum, sang legenda pertunjukan di Amerika Serikat, yang cerita perjuangan hidupnya dikisahkan dengan apik dalam film The Greatest Showman.

Film  yang disutradarai oleh Michael Gracey ini meroket menjadi box office dalam waktu singkat dan akhirnya bertengger cukup lama di banyak bioskop di berbagai negara pada medio Desember 2017 sampai dengan Maret 2018.

Salah satu lagu indah yang menghiasi film tersebut, This is me, berhasil meraih gelar sebagai lagu orisinal terbaik pada gelaran Golden Globe tahun 2018 ini.

Bagi saya, panggung berikut kisah dibaliknya itu bukan saja menyiratkan kebahagiaan dan kekaguman penonton, tetapi juga penuh makna dan pelajaran berharga dalam menimba ilmu bagaimana mengelola risiko.

Sebelum mulai membaca tulisan ini, satu hal perlu saya sampaikan bahwa tulisan ini mengandung spoiler bagi pembaca yang belum menonton filmnya.

Sikap Risiko Barnum

Diceritakan pada awal perjalanan bisnisnya, Barnum kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempatnya bekerja mengalami kondisi pailit. Barnum, yang diperankan oleh Hugh Jackman, yang digambarkan sebagai seorang yang ambisius untuk membahagiakan keluarganya, yaitu istri dan dua anaknya, tidak mudah berputus asa begitu saja.

Setelah mendapatkan pinjaman dari bank ia memutuskan untuk mendirikan sebuah museum yang berisikan benda-benda unik. Namun, sayangnya museum itu tidak mendapatkan sambutan positif dari masyarakat di sana. Barnum’s Museum pun kemudian kolaps dan tutup.

Barnum memang tidak pernah kering dari ide. Museum yang tadinya berisi barang unik tetapi mati, diubahnya menjadi sebuah tempat pertunjukan sirkus yang berisi benda unik dan hidup. The Barnum’s Circus mencoba eksis dengan menunjukkan competitive advantage dengan menampilkan sesuatu yang berbeda.

Dalam pertunjukan tersebut, Barnum mengumpulkan orang-orang dengan penampilan yang unik, yaitu manusia jangkung, obesitas, albino, manusia berbulu, dan manusia dengan keunikan lainnya.

Ide tersebut adalah strategi yang berani dan tentu saja berisiko. Keberanian Barnum untuk mengambil risiko tersebut menunjukkan bagaimana sikap Barnum terhadap risiko.

Sikap risiko atau dikenal dengan risk attitude sangat bervariasi karena berbentuk spectrum. Terdapat empat risk attitude yang diketahui dan telah didefinisikan secara luas, yaitu risk averse, risk tolerant, risk neutral, dan risk seeking/risk taking.

Jika Barnum adalah seseorang yang memiliki sikap risk averse maka ia tidak akan mungkin mencari penampil unik untuk sirkusnya, karena pada dasarnya manusia unik tersebut digambarkan sebagai manusia yang dijauhi oleh masyarakat.

Para risk averse akan merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian. Mereka hanya memiliki sedikit toleransi terhadap ambiguitas dan mencari keamanan dalam menghadapi risiko. Mereka akan cenderung lebih memilih opsi yang kurang menguntungkan, tetapi minim risiko.

Sedangkan dua klasifikasi risk attitude lainnya yaitu risk tolerant dan risk neutral memiliki unsur yang sama yaitu tidak terpolarisasi ke salah satu kutub, risk averse maupun risk seeking.

Perbedaannya adalah seseorang yang toleran terhadap risiko merasa bahwa ketidakpastian adalah sesuatu yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tersebut dapat menyebabkan orang gagal dalam mengelola risiko dengan tepat yang berujung pada dua hal, yaitu terkena dampak atas risiko yang terjadi sekaligus kehilangan kesempatan atas keuntungan yang ada di balik risiko.

Sedangkan orang yang netral terhadap risiko (risk neutral person) selalu memilih strategi yang jelas akan mendatangkan keuntungan di masa depan (future pay-offs). Dalam menghadapi ancaman dan peluang orang jenis ini sangat dewasa, hanya akan mengambil tindakan saat sebuah kondisi secara jelas memiliki potensi memberikan manfaat. Bisa dibilang risk neutral person merupakan sikap ideal dari risk attitude yang cenderung hanya ada di teori saja.

Berkebalikan dengan risk averse, seseorang yang terkategori sebagai risk seeking cenderung cepat beradaptasi dan tidak ragu-ragu untuk bertindak. Orang dengan tipe seperti ini akan sangat antusias dalam menangani ketidakpastian. Namun, kadang antusiasme itu justru dapat menyebabkan keputusan dan tindakan yang tidak tepat serta dapat menghalangi pandangannya terhadap adanya potensi bahaya.

Barnum adalah seorang risk seeking person. Ia melihat ancaman dan peluang secara terbalik. Ia cenderung meremehkan ancaman baik dari sisi probabilitas maupun konsekuensinya.

Di sisi lain ia menilai terlalu tinggi akan pentingnya sebuah peluang, yang kemudian memancingnya untuk mengejar peluang itu dengan sangat agresif serta bersedia menoleransi kemungkinan hasil yang merugikan.

Faktor yang Memengaruhi Sikap Risiko

Sikap Barnum dalam melihat risiko disebabkan oleh berbagai faktor antara lain conscious, subconscious, dan affective factors.

Conscious merupakan faktor yang memiliki karakteristik measurable dan controllable. Seseorang mengambil keputusan atau penilaian secara sadar dan penuh perhitungan. Faktor ini juga didasari oleh pengetahuan dalam menentukan langkah-langkah pengambilan keputusan.

Perhitungan Barnum mengenai jumlah pinjaman dana dikaitkan dengan biaya mendirikan museum ataupun sirkus adalah salah satu penggunaan faktor conscious dalam menyikapi risiko. Namun, faktor ini tidak terlihat menonjol dalam diri Barnum. Ia lebih mengutamakan faktor kedua dalam segala tindakannya.

Faktor kedua adalah subconscious, suatu faktor yang lebih bersifat tidak disadari, sulit diukur, dan juga sulit dikendalikan. Subconscious ini mirip dengan intuisi, yaitu asumsi seseorang terhadap suatu hal yang tidak disadari dan sulit dijelaskan, tetapi dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu.

Subconscious ini berpotensi mendatangkan sebuah jebakan (confirmation trap). Barnum terlalu percaya diri dengan ide-idenya, hal yang membuat sudut pandangnya terhadap sesuatu menjadi sempit dan hanya berasal dari suatu perspektif tertentu. Bahkan, ketika Barnum diingatkan oleh asisten pertunjukannya yang telah berpengalaman, ia tidak pernah menggubrisnya.

Subconscious juga berpotensi menghadirkan fatalism bias, yaitu semacam optimisme berlebihan. Barnum tidak menghiraukan adanya kemungkinan lain dan hanya berfokus pada hasil. Ia selalu optimis bahwa skenario yang telah direncanakan adalah skenario terbaik yang akan terjadi.

Faktor ketiga adalah affective factors, yaitu berbagai faktor yang terkait dengan emosi dan perasaan seperti rasa takut, keinginan, cinta, kebencian, kebahagiaan, ataupun kesedihan yang mampu mendorong seseorang untuk memutuskan sesuatu  maupun melakukan suatu tindakan.

Affective factor dalam diri Barnum jelas tergambar di berbagai percakapan dengan Charity, istrinya. Barnum selalu menjelaskan bahwa ia ingin mengubah nasib dirinya dan keluarganya agar lebih terpandang oleh masyarakat.

Perasaan benci dan dendam terhadap anggapan masyarakat yang selalu meremehkan keluarganya saat ia kecil sangat mendorong segala tindakan Barnum.

Ditambah lagi faktor kecintaan kepada keluarga kecilnya membuat ia selalu bersemangat dan agresif dalam memutuskan segala sesuatu tentang bisnisnya.

Ketiga faktor tersebut bagaikan sebuah untaian tali yang erat dan saling terkait. Masing-masing faktor memengaruhi persepsi yang kemudian mendorong sikap seseorang dalam memerlakukan risiko.

Dilematika Mengelola Risiko vs Tindakan Etis

Barnum mengembangkan usahanya secara agresif, bahkan ketika Barnum’s Circus semakin menunjukkan keberhasilan, ia belum juga puas.

Barnum memutuskan untuk bekerja sama dengan seorang penyanyi wanita bertalenta, Jenny Lind, untuk menggelar serangkaian tour dengan kembali bermodalkan pinjaman dari bank.

Ia lupa melihat bahwa ancaman datang dari berbagai hal termasuk risiko yang secara frekuensi sangat kecil tetapi jika terjadi akan berdampak sangat besar,  yang biasa disebut sebagai black swan. Di sinilah bagian paling menarik dari manajemen risiko terlebih jika fenomena black swan dikaitkan dengan tindakan etis.

Dikisahkan dalam film, Barnum selalu memperlakukan Jenny Lind dengan sangat baik agar kebutuhannya sebagai artis selalu terpenuhi. Barnum pun terlihat menjaga jarak dengan Jenny agar relasi profesionalitas tetap terjaga.

Risiko kegagalan tour yang disebabkan oleh kecewanya si artis terlihat sangat diperhitungkan oleh Barnum. Namun demikian, terdapat satu faktor yang kurang diantisipasi oleh Barnum yaitu adanya kedekatan personal antara Barnum dan Jenny seiring dengan intensitas pertemuan dan kerjasama mereka yang semakin solid.

Kedekatan personal yang sebenarnya dapat berdampak positif terhadap pencapaian tujuan, yaitu kesuksesan penyelenggaraan tour yang berujung pada bertambahnya pundi-pundi kekayaan Barnum dan Jenny.

Sampai pada suatu saat, Barnum menolak ajakan Jenny untuk melangkah lebih jauh terkait dengan kedekatan mereka. Tindakan yang dilakukan Barnum untuk tidak ingin mengkhianati cinta istri dan keluarganya merupakan tindakan etis yang dipilih oleh Barnum.

Namun siapa sangka, justru dengan tindakan etis tersebut, Jenny kecewa, marah, dan berujung pada pembatalan kontrak kerjasama secara sepihak. Pembatalan kontrak itu mengakibatkan kerugian besar bagi Barnum.

Sebuah paradoks muncul antara melakukan tindakan etis dengan terjadinya sebuah risiko. Risiko justru terjadi sebagai akibat tindakan etis yang dilakukan. Dengan kata lain, tidak serta merta segala tindakan etis yang dilakukan selalu aman dan berkorelasi positif dalam mencegah terjadinya suatu risiko.

Sepertinya, peristiwa dilematis semacam itu seringkali tidak dapat dihindari oleh siapa pun juga meski dalam bentuk lain. Dalam kondisi demikian, tampaknya diperlukan sikap berani sebagai seorang risk taking untuk dapat berdiri tegak melakukan tindakan etis.

Epilog

Akhirnya, menyaksikan film tersebut mengajarkan banyak hal kepada kepada banyak orang yang menontonnya. Selain pesan-pesan kekeluargaan, semangat pantang menyerah, dan pesan persamaan hak dalam kehidupan sosial, film ini juga memberikan sarana bagi kita untuk mempelajari hal-hal utama dalam manajemen risiko.

Berbagai alur kisah dalam film ini telah berhasil menunjukkan bahwa manajemen risiko sebenarnya bukanlah sebuah ilmu yang rumit, melainkan aplikatif. Meskipun demikian, aplikasi yang diterapkan dalam mengelola risiko tidak selalu dalam bingkai measurable (dapat diukur) dan predictable (dapat diprediksi), tidak dapat juga menafikkan relasi sosial dalam masyarakat sebagai kehidupan nyata dalam berorganisasi.

Film ini mampu menunjukkan bahwa mengelola risiko adalah sebuah keberanian, tidak terkecuali bagi seseorang yang memiliki sikap risk averse.

“I never minded the risk, but we always did it together.”

–  Charity Barnum to her husband

 Salam Risiko.

 

 

Masyarakat Paling Beragama adalah Masyarakat yang Suka Korupsi?

Masyarakat Paling Beragama adalah Masyarakat yang Suka Korupsi?

Mungkinkah negara yang masyarakatnya paling taat beragama justru menjadi negara yang paling korup? Rasanya mustahil. Namun, kita akan tercengang jika kita mencoba menyandingkan dua macam hasil survei yang dilakukan oleh Transparency International dan Telegraph.

Survei yang dilakukan oleh Transparency International adalah survei mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di berbagai negara. Sementara itu, survei yang dilakukan oleh Telegraph—sebuah surat kabar ternama di Inggris—adalah survei tentang the world’s most (and least) religious countries.

Perbandingan Negara pada Dua Hasil Survei

Sebagai gambaran, di tahun 2017 Yaman dan Somalia merupakan dua negara yang masyarakatnya paling beragama, yang ditunjukkan dengan 99% lebih penduduknya menganggap agama penting dalam kehidupannya. Anehnya, IPK mereka tergolong sangat rendah.

Sebagai contoh, pada tahun 2017 Yaman berada pada peringkat 175 dengan skor IPK 16, sedangkan Somalia berada pada peringkat terbawah, yaitu 180, dengan skor IPK  9. Di sisi lain, Indonesia yang 82% penduduknya menganggap agama itu penting berada di peringkat 96 dengan skor IPK 37.

Bagaimana dengan negara-negara yang memiliki IPK tinggi? Ternyata, Norwegia menduduki peringkat 3 dengan skor IPK 85, tetapi penduduknya tidak menganggap agama penting dalam kehidupan mereka. Hanya 21% penduduk Norwegia yang mengatakan agama bagi mereka penting.

Begitu pula dengan Swedia. Persentase masyarakat yang mengatakan agama berperan penting dalam kehidupan mereka hanya 19%, tetapi peringkat IPK negara ini adalah 6 dengan skor IPK 84.

Tentu saja kita perlu berhati-hati dalam merelasikan hasil kedua survei tersebut.  Selain survei tersebut adalah survei yang terpisah dan memiliki tujuan yang berbeda, kita tidak dapat dengan serta merta mengaitkan keduanya sebagai suatu hal yang saling berhubungan dan memiliki relasi sebab akibat.

Dengan kata lain, tidaklah selalu negara yang paling korup adalah negara yang masyarakatnya paling beragama, atau sebaliknya bukan berarti pula bahwa karena masyarakatnya beragama maka membuat negara menjadi korup.

Sebab, berbagai faktor akan mempengaruhi hubungan ketaatan beragama dan praktik korupsi. Sebagai contoh, Singapura berhasil menapaki peringkat 6 dengan skor IPK 84 walaupun masyarakatnya cukup beragama, yaitu 70% di antara mereka memandang agama penting bagi kehidupan mereka.

Namun demikian, akan selalu menarik memperbincangkan keduanya, yaitu ketaatan beragama dan praktik korupsi. Hal ini terutama jika kita ingin melihat lebih jauh kaitan keduanya dan kemudian kita berusaha menekan praktik korupsi melalui pendekatan  agama.

Beragama Hanya Sebatas Ritual?

Berbagai pertanyaan kemudian sering hinggap di kepala saya, seperti bagaimana masyarakat Indonesia menginternalisasikan ajaran agamanya? Juga, lupakah para pelaku korupsi itu bahwa mereka adalah makhluk beragama?

Saya pun yakin bahwa setiap agama akan mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk berbuat curang, menyakiti, atau mengambil hak orang lain. Yang saya lihat adalah adanya kegagalan kebanyakan masyakarat kita dalam memahami ketaatan beragama.

Dalam pandangan saya, saat ini ketaatan beragama masih dipahami sebagai ketaatan melakukan ritual ibadah pokok semata (mahdhah) yang disertai dengan penampilan religius secara simbolik, seperti dengan sorban atau menggantungkan salib di dada. Padahal, ketaatan beragama seharusnya menyangkut ketaatan terhadap Sang Pencipta melalui perilaku yang terwujud nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ketaatan beragama ini adalah kemampuan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, seperti menghindari diri dari menyakiti orang lain, mencuri atau merampas hak orang, dan berbagai tingkah laku yang secara jelas dilarang dalam kitab-kita suci berbagai agama.

Karena itu, metode pengajaran ketaatan beragama yang menekankan pada aspek ritual yang bersifat personal mestinya diikuti pengajaran perubahan aspek perilaku yang bersifat sosial. Sebagai contoh, adalah penting meningkatkan pemahaman makna ajaran agama untuk memunculkan kesadaran dalam berperilaku baik. Transformasi pemahaman ini menjadi perilaku harus melalui suatu proses yang panjang. Pengajaran ini juga harus dilakukan sejak kecil.

Itulah sebabnya peran guru—seperti ustadz dan pendeta—adalah sangat penting untuk membentuk karakter manusia melalui pesan-pesan keagamaan yang mengaitkan aspek ritual dan aspek perilaku.

Namun, orang tua dan pihak lain di lingkungan keluarga juga berperan dalam mengajarkan hal itu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada manusia yang sudah tercerahkan secara agama, dalam arti mampu menyeimbangkan aspek ritual dan aspek perilaku sehari-hari, maka ia adalah contoh ideal ketaatan beragama.

Memaknai Korupsi Sebagai Dosa

Kita juga sudah melihat bahwa korupsi ternyata bisa dilakukan oleh siapa pun dan dalam situasi apa pun, tidak terkecuali korupsi terkait dengan urusan keagamaan. Sebagai contoh, telah terjadi korupsi pada pembuatan patung Yesus senilai Rp 6,2 miliar. Begitupun seorang menteri agama dapat terlibat dalam perkara korupsi dana haji.

Siapa yang tidak tahu kalau agama melarang kita untuk berbuat curang, menyakiti, atau mengambil hak orang lain? Begitu banyak ayat-ayat di kitab suci yang membahas tentang korupsi.

Dalam hukum agama, ketentuan mengenai larangan korupsi juga sangat tegas berlandaskan dalil-dalil yang kuat, sama tegas dan kuatnya dengan larangan-larangan keagamaan lainnya, seperti larangan berzina, larangan memakan riba, dan larangan meminum minuman beralkohol.

Namun, dalam pengamatan saya, larangan-larangan keagamaan yang disebut terakhir relatif lebih dipatuhi daripada larangan melakukan korupsi. Karenanya, pemahaman keagamaan yang membahas tentang dosa dari korupsi sepertinya harus sering disampaikan pada setiap acara keagamaan, yaitu pada ceramah sholat jumat atau acara hari besar keagamaan.

Amal Baik Tidak Menghapus Dosa Korupsi

Para pelaku korupsi mengesankan bahwa tindakan korupsi mereka dapat ditoleransi dari segi agama jika mereka membagi-bagikan sedekah. Karena itu, seringkali kita lihat mereka yang tertangkap tangan korupsi adalah mereka yang sering memberikan sedekah, yaitu mulai sedekah kepada kerabat, tetangga sekitar, rumah yatim, panti-panti asuhan, dan kaum dhuafa.

Bagi masyarakat awam, tindakan kedermawanan ini tentu saja suatu kebajikan. Logika mereka sangat sederhana, mereka tidak perduli dari mana uang yang disedekahkan tersebut asalkan sedekah tersebut dapat mendatangkan rezeki bagi mereka.

Tidak mengherankan kemudian bila kita sering melihat situasi paradoks, yaitu masyarakat awam malah menganggap para pelaku korupsi yang suka bersedekah ini adalah pahlawan.

Padahal, uang hasil korupsi merupakan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal. Oleh karena itu, hukum harta ini sama dengan harta-harta haram lainnya. Dalam konteks agama Islam, Rasulullah pernah bersabda:

Tidaklah diterima shalat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari ghulul (harta haram) (HR. Muslim).

Pemegang harta haram, jika ia mengeluarkan sedekah atas harta tersebut maka amal sedekahnya tidaklah sah secara keagamaan dan kemungkinan tidak akan diterima amalnya oleh Sang Pencipta, dan tentunya tidak akan menghapus dosa korupsinya.

Epilog

Sebagai penutup, kita perlu membangun kesadaran banyak pihak untuk mendalami hubungan ketaatan beragama dan praktik korupsi. Hal ini bukan berarti kita antipati terhadap ketaatan beragama, tetapi kita ingin mengetahui latar belakang pelaku korupsi mereka yang taat beragama agar kita dapat meminimalkan praktik korupsi dengan pendekatan agama.***

 

 

Birokrat Melawan Teror

Birokrat Melawan Teror

Baru saja Presiden Jokowi ingin fokus mereformasi kepolisian terkait keterlibatan mereka dalam ‘pemalakan’ supir truk di jalur Sumatera, kita malah dikejutkan tindak kriminal dengan kekerasan fisik, atau disebut dengan terorisme, yang dilakukan oleh beberapa warga.

Negeri ini kembali berguncang. Setelah terjadi drama berdarah di rumah tahanan Mako Brimob yang menewaskan beberapa personil kepolisian dan narapidana teroris, beberapa hari berikutnya, secara bersamaan tiga ledakan di tiga rumah ibadah mengguncang kota Pahlawan. Berikutnya, beberapa lokasi terutama di beberapa kantor polisi kembali menjadi sasaran kekerasan para teroris. Aksi tersebut membuat bangunan berserakan, terbakar, dan  memakan korban.

Menjadi menyayat hati lagi, karena pergerakan sel teroris sudah mencapai sebuah titik dimana keluarga menjadi ‘pengantin’ untuk kegiatan berdarah tersebut. Ayah, ibu bahkan anak-anak turut serta dalam aksi yang merenggut banyak nyawa secara tidak bertanggung jawab serta melukai puluhan lainnya.

Dua hal ini mungkin tidak terkait langsung, tetapi kita bisa melihat situasi paradoksial. Di satu sisi kita ingin mereform kepolisian dari tindakan kriminal beberapa aparatnya, tetapi di sisi lain kita juga menghadapi situasi di mana beberapa warga negara masih menjadi pelaku kriminal itu sendiri.

Teror dan Terorisme

Jika menilik pada definisi umum, maka teror adalah suatu kondisi takut yang nyata, perasaan luar biasa akan bahaya yang mungkin terjadi. Keadaan ini sering ditandai dengan kebingungan atas tindakan yang harus dilakukan selanjutnya.

Teror merupakan hasil dari tindakan terorisme, yang dinyatakan sebagai serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Terorisme selalu bertalian dengan tindakan kriminal dengan kekerasan bahkan kebrutalan.

Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan, seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Membongkar akar teror dari terminologi keumuman, apalagi dari terminologi yang diterapkan oleh negara adi daya, akan menimbulkan sensitivitas bagi pihak yang merasa didzolimi oleh negara adi daya tersebut.

Syekh Shalih bin Fauzan, seorang anggota kehormatan Komite Tetap untuk Penelitian dan Fatwa Islam (Kibarul Ulama), dalam tulisannya yang berjudul “Al-Muntaqa Min Fatawa Al-Fauzan”, menyatakan bahwa dalam bahasa Arab, teror atau al irhab berarti menimbulkan rasa gentar.

Penjelasannya berlanjut bahwa terorisme adalah permusuhan yang dilakukan oleh individu dan kelompok atau negara sebagai tindak sewenang-wenang terhadap manusia, baik terhadap agamanya, darahnya, akalnya, hartanya, ataupun kehormatannya.

Tindakan tersebut mencakup semua cara teror, gangguan, ancaman, dan pembunuhan tanpa hak, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan onar, ancaman yang dilakukan dalam sebuah program kejahatan, baik atas nama individu atau kelompok dengan tujuan menimbulkan ketakukan di tengah masyarakat atau menakut-nakuti akan menyakiti mereka atau mengancam kehidupan mereka, kebebasan mereka atau keamanan mereka atau keadaan mereka.

Sejalan dengan penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat (fatwa MUI nomor 3 tahun 2014).

Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (well organized), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang tidak membeda-bedakan sasaran (indiskrimatif).

Faktor Pemicu Aksi Terorisme dan Gerakan Radikal

Banyak kalangan sepakat bahwa akar penyebab dari munculnya tindakan teror adalah adanya sebuah pemahaman yang menjadi ideologi yang ditanamkan untuk tujuan tertentu.

Adapun pemicu aksi terorisme dapat datang dari berbagai macam faktor, seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Abduh Tuasikal, dalam tulisannya yang berjudul ‘Wahabisme Versus Terorisme’.

Pertama, terjadinya kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran di lingkungannya. Kedua, aksi terorisme sebagai reaksi anak-anak bangsa yang tidak puas melihat kemaksiatan mengepungnya, kemungkaran melilit roda kehidupan, ketimpangan sosial menggurita, korupsi merajalela, prostitusi terbuka lebar, maupun adanya pelanggaran agama yang makin menggeliat.

Ketiga, aksi terorisme muncul sebagai akibat kesalahan para pelaku teror dalam menimba ilmu agama dan mengambil pemahaman agama dari orang-orang yang belum diakui kapasitas ilmu keagamaannya.

Keempat, kurangnya pemahaman terhadap kaidah kemanfaatan dan kemudorotan, serta  hakekat keindahan dalam beragama. Kelima, kondisi keamanan dan politik di negara yang tidak stabil banyak dimanfaatkan oleh kelompok terorisme untuk melancarkan aksinya. Negara yang kerap timbul konflik politik menjadi sarang paling subur, terlebih bila ada campur tangan pihak asing yang memanfaatkan situasi.

Meskipun demikian, tentunya terorisme tidak dapat disematkan kepada agama tertentu saja. Dalam setiap keyakinan selalu ada pendapat ekstrem yang mendasarkan pada pola sikap dan pola tindaknya, yang kadang melewati kaidah yang telah ditetapkan dalam agama itu sendiri.

Selain itu aksi terorisme justru dapat disebabkan oleh tindakan aparat kepolisian sendiri. Dalam beberapa kasus, tindakan aparat kepolisian yang begitu keras dan cenderung brutal (police brutality) dalam menangani teroris justru dapat menimbulkan aksi kekerasan lain serta memunculkan bibit baru terorisme.

Literasi Beragama Sebagai Jalan Pemurnian Beragama Yang  Benar

Ayat pertama yang diturunkan dalam Kitab Suci Al Qur’an adalah perintah untuk membaca, Iqro’. Dengan demikian, iqro’ adalah membaca dalam arti yang sesungguhnya, memahami konteks Al Qur’an secara maknawi. Memahami Al Qur’an juga harus membaca tuntunan-tuntunan berdasarkan penyampaian para ahli yang dibesarkan dalam budaya beragama yang ilmiah.

Beragama sebaiknya mengedepankan rujukan-rujukan yang sahih, yang telah teruji melalui praktik tokoh-tokoh besar di masa lampau. Kejayaan hanyalah milik mereka yang selalu berpegang teguh kepada tuntunan yang benar.

Kesuksesan dunia akhirat hanya akan diraih dengan keyakinan yang hakiki. Tidak ada kejayaan dengan cara instan, apalagi cara kilat expres. Tidak pernah ada janji kebahagiaan atau juga janji surga bagi mereka yang rela mengorbankan orang lain, apalagi melenyapkan nyawa orang lain. Poin kunci inilah yang harus dipahami para birokrat.

Literasi beragama dapat diwujudkan dengan memahami teks-teks kitab suci secara utuh, bukan sekedar mengutip satu ayat lalu dipahami secara tekstual. Pemahaman semacam ini dapat memunculkan pemaknaan yang sempit. Sebaliknya, teks kitab suci haruslah didukung dengan pemahaman konteks kejadian masyarakat saat itu serta alasan mengapa sebuah ayat diturunkan.

Birokrat idealnya dapat berperan dalam mengatasi berkembangnya radikalisasi dengan memahami konteks dan teks-teks agama yang benar. Pemahaman yang benar tentang agama dapat menyebarkan nilai-nilai anti ideologi radikal ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga birokrat kita dapat lebih berkontribusi tidak hanya menjalankan tugas dan fungsinya semata, tetapi menjadi penyebar kedamaian dalam keseharian.

Mari kembali membuka kitab suci, membaca setiap ayat-ayatnya dengan khidmat, di bawah panduan alim ulama yang mencerahkan. Mari kembali membuka segenap peninggalan Nabi, tutur katanya, penetapannya serta suri tauladan tindakannya.

Mari berkaca kepada sejarah kegemilangan para pendahulu, yang mendidik diri dengan ilmu agama yang lurus serta ilmu dunia yang bermanfaat. Kembali membaca akan menjadi jalan pemurnian beragama yang benar.

Birokrat dan Peran Eradikasi (Pemberantasan) Terorisme

Sebagai manusia biasa, kalangan birokrat juga dapat terjebak aktivitas yang berkaitan dengan penyebaran ideologi radikal, yang akhirnya dapat berujung pada tindakan terorisme. Hal serupa juga terjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa di sejumlah sekolah dan kampus yang terindikasi menjadi sel-sel penyebaran ideologi radikal.

Kejadian seperti ini pernah terjadi pada salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sebuah kementerian besar yang menjadi tersangka terorisme. Walaupun ia terdidik dengan pendidikan ala Barat serta pernah terlibat dalam beberapa kegiatan strategis di birokrasi, ternyata ASN tersebut dapat juga dipengaruhi ideologi radikal.

Bahkan, berdasarkan pemberitaan di berbagai media pada kurun 2017, yang bersangkutan turut berupaya ‘hijrah’ untuk bergabung bersama ISIS dengan membawa keluarganya. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa birokrat lain di kementerian lain dan badan pemerintah lainnya, yang juga terpengaruh ideologi radikal. Mereka ini akhirnya lebih memilih untuk mengambil langkah mundur dari birokrasi.

Walaupun keterlibatan para mantan birokrat sebetulnya terjadi pada masa selepas mereka mengundurkan diri, tetapi peran aktif mereka dalam aktivitas ideologi radikal atau bahkan terorisme, perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Sebagai warga negara yang memiliki status sosial yang terhormat, seharusnya posisi para ASN ini bisa dioptimalkan dalam membantu menangkal ideologi radikal. ASN harusnya mampu untuk menjadi agen dalam rangka mengeradikasi terorisme baik di keluarga maupun masyarakatnya.

Agar para ASN ini dapat menjadi agen kebaikan tersebut, maka kesadaran nalar dan literasi di kalangan birokrat tampaknya semakin perlu diperkuat dan diperbanyak. Literasi yang dimaksud adalah literasi dalam banyak hal, baik kesadaran sebagai pelayan masyarakat, kesadaran bermasyarakat secara sosial, dan terpenting adalah literasi dalam beragama.

Dengan kesadaran beragama yang matang dan kemampuan literasi, ASN diharapkan mampu berperan untuk ikut mengawasi adanya potensi radikalisasi di lingkungan terdekatnya, baik di lingkungan kerja, masyarakat, maupun keluarganya.

Banyaknya saluran pelaporan tindakan radikalisasi dan terorisme dapat membantu ASN untuk lebih optimal dalam pengawasan dan pelaporan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Perlu dipahami juga bagi aparat penegak hukum, terutama kepolisian, yang bertugas memerangi terorisme, agar lebih mengedepankan cara-cara yang lebih lunak dan manusiawi. Reformasi kepolisian perlu terus digalakkan agar cara-cara kekerasan yang dilakukan dalam menegakkan hukum dapat semakin mengecil dan tidak lagi terdengar.

 

 

Media, Budaya, dan Peran Profesional Birokrasi

Media, Budaya, dan Peran Profesional Birokrasi

Sering kita mendengar sebuah pernyataan bernada curiga tentang media menggiring opini publik. Tidak jarang pula kita menyaksikan adanya perubahan budaya dalam masyarakat, semisal budaya konsumerisme, budaya populer anak muda, sampai pada perubahan budaya di dalam organisasi.

Keduanya, media dan budaya, ternyata memiliki keterkaitan yang cukup dekat dan dapat dibilang memiliki relasi saling ketergantungan. Budaya memerlukan media dalam upaya pembentukan ataupun perubahannya. Begitu juga, media membutuhkan budaya untuk menjaga eksistensinya.

Tulisan ini mencoba menguraikan keterkaitan keduanya, terutama tentang media sebagai instrumen yang cukup vital dalam upaya pembentukan budaya. Sehubungan dengan hal itu, tulisan ini diharapkan dapat memberikan sedikit pemahaman agar kita menjadi lebih waspada sekaligus bijaksana terhadap keberadaan media dan pembentukan budaya, yang keduanya sama-sama dapat dibentuk (dikonstruksi) oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan tertentu.

Begitu juga di ranah birokrasi, budaya dengan dibantu oleh media, dapat saja berubah seiring dengan berbagai pembelajaran insan profesional birokrasi, ataupun adanya desakan kepentingan dari pihak tertentu.

Media Sebagai Instrumen Propaganda

Noam Chomsky, seorang filsuf Amerika yang terkenal sebagai ahli bahasa, dalam bukunya “Politik Kuasa Media”, menyatakan bahwa informasi yang dipublikasikan di media sesungguhnya merupakan rekonstruksi tertulis atas realitas yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, penggambaran yang disampaikan sangat bergantung pada bagaimana pihak-pihak dalam media tersebut melakukan tugasnya mengemas informasi.

Chomsky membedah bagaimana rekayasa opini ditumbuhkan dan disebarkan oleh  media, sebagai instrumen propaganda pemerintah atau kepentingan lain yang berkuasa, mampu membentuk persepsi dan perilaku publik.

Tak jarang penguasa, bisa berupa pemerintah, politisi, ataupun pihak-pihak yang menguasai berbagai macam sumber daya, memiliki tujuan yang berseberangan dengan keinginan publik/rakyat serta menjadikan media sebagai kendaraan yang digunakan untuk terus melanggengkan kekuasaan yang dimilikinya.

Budaya Lahir dari Propaganda dan Intervensi

Tod Jones, seorang peneliti di bidang human geography, melalui bukunya “Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia”, mengamati bagaimana budaya terlahir dari sebuah propaganda, intervensi, hingga identik sebagai faktor ekonomi yang dinilai menguntungkan sekelompok pihak. Pada saat tertentu, budaya mampu bertransformasi menjadi bentukan baru  yang membawa banyak pesan mewakili zaman di mana budaya tersebut terbilang dan berkembang.

Budaya yang dimaksud oleh Jones adalah pemahaman budaya dalam ranah kajian budaya (culture studies), yang lebih didefinisikan secara politis, bukan estetis. Obyek kajiannya bukanlah budaya dalam pengertian sempit, yaitu obyek adiluhung estetis, juga bukan dalam pengertian sebuah perkembangan estetik, intelektual, dan spiritual.

John Storey, salah satu tokoh culture studies, menyebutkan bahwa budaya dipahami sebagai teks dan praktik hidup sehari-hari, sebagai ranah konflik dan pergumulan. Budaya bukanlah entitas yang netral dari nilai-nilai (values free), karena di dalamnya terdapat banyak unsur pembentuk dan kepentingan, oleh karenanya menyebabkan sifat budaya menjadi dinamis dan adaptif.

Melalui pengertian tersebut, maka sudah semestinya jika kita tidak meletakkan budaya pada ruang hampa, bebas dari unsur lain yang hidup di sekelilingnya. Tidak ada budaya yang statis karena berasal ia dari proses belajar di lingkungan dalam berbagai aspek kehidupan.

Contoh Transformasi Budaya di Amerika Serikat Melalui Propaganda Media

Jika Jones dalam bukunya menggambarkan tentang bagaimana perlakuan pemerintah atas keberadaan kebudayaan sebagai sebuah entitas masyarakat yang berkembang dinamis pada beberapa rezim pemerintahan, maka pendapat Chomsky setali tiga uang melalui penggambaran Amerika yang mengalami banyak transformasi pada konteks kehidupan bangsanya.

Chomsky membuka paparan awal di bukunya dengan sebuah penggambaran tentang bagaimana pemerintah Woodrow Wilson mengubah perspektif warga Amerika, yang ketika itu memisahkan diri untuk tidak ikut terlibat dalam badai Perang Dunia I, tiba-tiba menjadi bangsa yang agresif terhadap peperangan.

Hal tersebut tidak terlepas dari adanya komisi resmi propaganda pemerintah yang disebut dengan Creel Commission. Komisi tersebut, sesuai namanya, bertugas menyebarkan fanatisme kepada warga Amerika untuk meyakini bahwa Jerman—yang saat itu menjadi salah satu negara besar dalam Perang Dunia—adalah ancaman bagi Amerika.

Dengan memanfaatkan berbagai media, propaganda yang dibidik Creel Commission dinilai berhasil, ketika bangsa Amerika akhirnya membulatkan suara bahwa mereka harus terlibat dalam perang untuk menyelamatkan dunia.

Contoh Politisasi Kebudayaan di Indonesia Melalui Media

Masih menggunakan analisis Chomsky dan Jones, di Indonesia, keberadaan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) di era orde lama sesungguhnya serupa dengan Creel Commission di era Wilson.  Di era demokrasi terpimpin, Lekra menjadi alat politik yang sarat dengan semangat perjuangan untuk melawan segala bentuk penindasan melalui jalan kebudayaan.

Lekra dilahirkan atas ruh kepentingan pengembangan kebudayaan nasional yang bersifat kerakyatan dalam rangka perjuangan pembebasan bangsa melawan segala bentuk penjajahan.

Dalam berbagai konflik yang terjadi, Lekra divisualisasikan di media oleh sekelompok politisi saat itu sebagai tunggangan partai kiri yang kemudian dieuforiakan dan bertahan  hingga melintas batas orde pemerintahan, yaitu orde baru.

Di masa orde baru, bahasan tentang Lekra menjadi topik tabu untuk diperbincangkan akibat adanya kecurigaan atas ancaman kebangkitan ideologi terlarang dan berbahaya.

Dari apa pun perdebatan tentangnya, Lekra sesungguhnya merupakan bentukan politisasi budaya dalam sebuah negara dengan bantuan media. Adanya kebijakan kebudayaan pun tidak lantas menyelamatkan kebudayaan dari konteks “politisasi” budaya itu sendiri.

Di era orde baru, budaya juga dijadikan komoditas potensial untuk menyampaikan propaganda dalam perspektif penguasa yang hanya memahami budaya sebagai objek yang dapat dieksploitasi dan menghasilkan materi. Layaknya komponen ekonomi, budaya adalah komoditas yang selalu laris dijual serta menjanjikan untuk ditekuni.

Intervensi Media dan Konstruksi Budaya di Lingkungan Birokrasi

Media di mata Chomsky layaknya budaya dalam kacamata Jones. Keduanya berpotensi dimanfaatkan dan dimodifikasi menjadi alat intervensi. Baik media maupun budaya, keduanya memberikan pengaruh penting pada masyarakat dan lingkungannya, termasuk di lingkungan birokrasi.

Dari berbagai uraian di atas, penting kiranya bagi insan profesional birokrasi untuk memahami keterkaitan media dan budaya serta bagaimana keduanya mampu dipolitisasi dan diintervensi.

Pemahaman tersebut penting agar budaya dalam birokrasi mampu semakin bergeser ke arah nilai-nilai yang semestinya, yaitu nilai-nilai yang mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu yang justru berpotensi menjauhkan dari keberpihakan kepada masyarakat.

Saat ini, dengan adanya media sosial, budaya mengungkapkan informasi telah menyebar ke segala arah, bukan lagi terpusat pada sebuah divisi dalam sebuah organisasi, misalnya hubungan masyarakat (humas).

Masing-masing orang, termasuk para profesional birokrasi memiliki kemampuan untuk menentukan informasi apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas. Kehadiran media sosial telah membentuk budaya membagikan informasi menjadi lebih cair dan menyebar. Budaya keterbukaan informasi inilah yang kemudian rawan untuk diintervensi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu atas diri profesional birokrasi.

Beberapa intervensi itu pun telah terjadi, misalnya adanya keharusan sikap netral Aparatur Sipil Negara (ASN) di media sosial dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, ataupun pelarangan ujaran kebencian ASN di media sosial. Namun demikian, sepanjang intervensi tersebut masih pada batas wajar dan tidak mengkhianati keberpihakan kepada masyarakat, kita sebagai profesional birokrasi dapat saja menerimanya.

Begitupun halnya dengan budaya di birokrasi, dengan memanfaatkan media, para penentu kebijakan birokrasi dapat menciptakan berbagai mitos yang bertujuan untuk menundukkan kemampuan profesional birokrasi agar bersedia mengikuti apa yang menjadi kepentingan pihak-pihak tertentu.

Mitos dalam birokrasi yang disebarkan melalui media sebagai kekuatan untuk menciptakan budaya sebagian telah terjadi. Beberapa media  menginformasikan bahwa kinerja birokrat tergantung pada tingkat kehadirannya. Semakin birokrat tidak tunduk pada mesin kehadiran, semakin dianggap birokrat tidak berkinerja.  Budaya yang ingin diciptakan lagi-lagi adalah budaya disiplin yang sayangnya terkadang menutup diri akan adanya fleksibilitas dalam berkinerja.

Epilog

Sekali lagi, dari beberapa contoh kecil tersebut, terlihat bahwa media dan budaya adalah dua hal yang berkaitan dan mampu diintervensi serta dikonstruksi. Dengan demikian, perlu adanya kewaspadaan bagi insan profesional birokrasi agar terus mawas diri terhadap berbagai pelemahan ataupun kemunduran budaya birokrasi melalui media yang dapat menjauhkan birokrasi dari kepentingan utama melayani masyarakat.

Sebaliknya, dengan kekuatan media, para profesional birokrasi sebenarnya berpotensi untuk menggeser budaya birokrasi agar lebih humanis dan bernilai bagi publik.***

 

 

error: