Tantangan terbesar dari  reformasi sektor publik adalah kelembaman organisasi (organisational inertia). Dengan kelembaman ini, anggota organisasi sektor publik cenderung akan kembali ke zona nyaman mereka ketika program reformasi sedang melemah. Sebagai contoh, kita  kini melihat birokrasi Pemerintah Daerah DKI yang telah berhasil direform oleh gubernur sebelumnya  kembali ke zona nyaman mereka. Keluhan dari masyarakat telah muncul bahwa kelurahan yang dulunya sudah berhasil meningkatkan kualitas pelayanannya, kini kembali mempraktikkan kebiasan-kebiasan buruk masa lalu, seperti menerima ‘uang pelicin’ dari para warga. Gubernur baru mestinya menjaga agar anggota organisasi sektor publik tidak kembali ke zona zaman mereka dengan mempertahankan keberhasilan program reformasi yang telah diusung pemerintahan sebelumnya jika ia ingin terpilih kembali atau bahkan ingin bertarung di tingkat nasional.