Bergeming, Flegmatis dan Mangkus dalam Birokrasi Kita

Bergeming, Flegmatis dan Mangkus dalam Birokrasi Kita

Dalam kekhusyukan saya mencari referensi untuk pembuatan bahan paparan, mata saya terhenti pada tiga kata: bergeming, flegmatis, dan mangkus. Kata geming seringkali dipergunakan untuk menggambarkan kondisi yang tidak berubah dari suatu subyek, baik itu orang atau benda lain, baik itu bernyawa atau tidak bernyawa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bergeming merupakan kata kerja atau verba yang memiliki arti tidak bergerak sedikit juga atau diam saja. Sehingga bila ditambahkan kata ‘tidak’ dalam ‘bergeming’, menegasikan arti yang sebenarnya. Suatu kesalahpahaman pendefinisian dan penggunaan kata yang fatal, sehingga pesan yang akan disampaikan menjadi salah.

Kata kedua yang menarik perhatian adalah flegmatis. Flegmatis merupakan kata sifat atau adjektiva (kata yang menjelaskan nomina atau pronomina) yang mempunyai makna bertemperamen lamban, tidak mudah terangsang, dan mempunyai kebiasaan yang sukar diubah. Kata ketiga yang menarik perhatian saya adalah mangkus. Mangkus sesuai dengan KBBI adalah kata sifat yang berarti mustajab; mujarab; manjur; berhasil guna.

Sebelum Anda menduga saya adalah ahli bahasa atau pemerhati budaya ketika membaca tulisan ini, maka saya akan memberikan sebuah fakta. Pada tahun 2013, di bulan Agustus, Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) mengadakan rapat besar. Rapat tersebut adalah Rapat Kerja Evaluasi Belanja K/L/N dan Daerah Semester I 2013 yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah dari seluruh provinsi di Indonesia.

Rapat yang diadakan di Istana Kepresidenan Yogyakarta tersebut, merupakan kegiatan besar untuk memberikan pesan kepada seluruh Pengelola Keuangan Negara untuk membenahi kondisi penyerapan anggaran yang tidak terlalu menggembirakan pada saat itu.

Tim yang disebut sebagai TEPPA yang dipimpin oleh Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto dibantu oleh Wakil Menteri Keuangan dan Kepala BPKP, adalah tim yang dibentuk berdasarkan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dilatarbelakangi fenomena rendahnya serapan tahun anggaran 2011 yaitu hanya sebesar 87 persen.

Hasil evaluasi dari tim menunjukkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran di daerah,  salah satunya disebabkan karena terlambat diterimanya aturan (juknis atau juklak pengelolaan dana) yang berasal dari APBN dan APBD provinsi.  Selain itu, proses identifikasi permasalahan yang diklasifikasikan dalam tahap perencanaan dan penganggaran memakan waktu cukup lama, sehingga menambah lambatnya proses realisasi anggaran di daerah.

Fakta menarik berikutnya terjadi di bulan Agustus tahun 2017, pada seminar nasional yang diselenggarakan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pada salah satu sesi seminar tersebut, salah satu petinggi kementerian yang memiliki tupoksi untuk membantu Presiden dalam urusan pemerintahan daerah, menyebutkan bahwa salah satu permasalahan pengelolaan keuangan di daerah adalah rendahnya penyerapan anggaran.

Sampai di sini  belum terlihat menarik, sampai tertulis satu fakta bahwa salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran adalah lambatnya penerimaan juklak/juknis/pedoman penggunaan dana.

Disitu saya sempat tersentak. Hampir lima tahun anggaran telah berlalu, tapi permasalahan masih tetap sama, identik, hanya pengungkapan dan bahasanya saja yang berbeda-beda. Lima tahun berlalu, bahkan di saat Indonesia telah menghadapi tantangan penerapan Automatic Exchange of Information (AEOI), financial technology, dan digital ekonomi, permasalahan di birokrasi masih relatif sama dan identik.  Gambaran masyarakat yang sering tersemat pada birokrasi adalah lamban dan tidak responsif, serasa memaksa saya untuk ikut mengamininya.

Saya sempat bertanya dalam hati, apakah lima tahun adalah waktu yang terlalu singkat bagi kita untuk berbenah? Ataukah kita belum mampu menemukan permasalahan yang tepat sehingga solusi yang diterapkan belum mujarab? Atau jangan-jangan kita mempermasahkan hal yang kita tidak perlu permasalahkan?

Sampai di sini, hampir saya meyakini bahwa tiga kosa kata sebelumnya, yaitu bergeming, flegmatis, dan mangkus, bisa menjadi kata-kata yang cukup untuk merangkai kalimat yang menggambarkan keadaan birokrasi kita dalam menyelesaikan masalah.

Kita sering bergeming dan flegmatis dalam menghadapi sebuah permasalahan di birokrasi, dan tidak jarang solusi yang ditawarkan belum mangkus untuk menyelesaikan permasalahan sebenarnya.

Lalu apa yang kita perlukan? Sebelum mangkus dalam solusi, menurut saya lebih penting adalah kita mangkus dalam mencari akar permasalahan, agar kita mampu tidak lagi bergeming dan flegmatis.

Sebelum anda menganggap bahwa saya adalah ahli dalam pengelolaan keuangan daerah atau bidang-bidang canggih lainnya, saya sebaiknya menghentikan tulisan ini untuk kembali mewarnai gambar dan pola dalam rancangan presentasi yang saya siapkan.

Saya mencoba memahami berbagai materi untuk dihubungkan dengan garis-garis dan ilustrasi lain untuk lebih memperjelas substansi, agar pesan, perintah, dan arahan dalam paparan dapat dimengerti. Garis dan ilustrasi yang membuat pesan dalam materi paparan dapat tersampaikan secara mangkus.

 

 

Pembangunan Untuk Siapa? Pelajaran Dari Kisah Perjuangan Petani Kendeng

Pembangunan Untuk Siapa? Pelajaran Dari Kisah Perjuangan Petani Kendeng

Oleh: Ryan Agatha Nanda Widiiswa

The world has enough for everyone’s need, but not enough for everyone’s greed.’ – Mahatma Gandhi

Mulai hari Senin tanggal 4 September 2017, para “Kartini” Kendeng kembali menyuarakan protesnya terhadap pabrik semen di depan Istana Negara dengan mendirikan tenda. Mereka sendiri menyatakan bahwa aksi ini dilakukan hingga protes mereka terhadap operasi penambangan kapur oleh pabrik semen dikabulkan.

Perlu diingat kembali, pada tanggal 2 Agustus 2016 setelah bertemu petani Kendeng di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kegiatan penambangan di Pegunungan Kendeng dihentikan untuk sementara, karena perlu adanya kaji ulang melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mempelajari berbagai macam dampak lingkungan alam di sana.

Namun pada waktu itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tetap mengeluarkan ijin baru terhadap penambangan dikarenakan pemerintah pusat hanya memberikan himbauan, bukan produk hukum sebagai dasar pembatalan ijin serta meminta warga untuk melihat persoalan dengan jernih. Senada dengan Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa persoalan izin merupakan kewenangan Gubernur, Presiden tidak mau mencampuri keputusan daerah.

Perjuangan Tulus Tanpa Henti

Mungkin banyak diantara kalian menganggap remeh dan sepele perjuangan mereka dikarenakan status mereka sebagai petani. Akan tetapi mereka membuktikan bahwa perjuangan mereka bukan perjuangan temporer. Terhitung sejak 2006, masyarakat Kendeng telah berjuang melawan pendirian pabrik semen, dan dua kali mereka memenangkan gugatan atas pembangunan pabrik semen di pengadilan.

Sejak kemenangan gugatan yang pertama di tahun 2009 atas PT Semen Gresik, perjuangan mereka menjadi simbol perjuangan agraria bahwa petani punya suara untuk memperjuangkan haknya dan berhak hidup sebagai petani. Mulai saat itu banyak petani di berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah, yang awalnya bungkam dan pasrah atas penambangan yang mengancam lahan sawahnya, menjadi berani bersuara. Inilah kenapa berani kusebut perjuangan mereka sebagai dinamit perjuangan agraria petani.

Tahukah kalian, apa dasar mereka berjuang? Jawabannya adalah demi air dan pertanian. Sungguh sebuah hal yang tak lazim bagi pemikiran zaman sekarang, apalagi jika kalian hubung-hubungkan dengan dasar pendidikan.

Mereka bukanlah sarjana atau ahli di bidang pertanian maupun lingkungan hidup; mereka ‘hanyalah’ petani. Petani yang memiliki kepedulian begitu besar akan kelangsungan lingkungan alam. Petani yang gigih mempertahankan petak-petak sawah untuk menghasilkan beras yang dibutuhkan masyarakat banyak.

Mereka seakan tak peduli dengan berbagai rintangan dalam berjuang.  Berbagai peristiwa, mulai dari kasus kriminalisasi, bermalam di tenda depan pintu pabrik, hingga menyemen kaki, mereka lakukan. Sampai Yu Patmi, salah seorang peserta semen kaki, harus meregang nyawa saat memperjuangkan kelangsungan alam Kendeng.

Pihak pabrik semen telah berulang kali berusaha merayu para petani, mulai dari rayuan  bekerja di pabrik hingga fasilitas pembangunan desa. Namun rayuan itu tidak satupun diindahkan oleh para petani. Iming-iming bekerja sebagai buruh pabrik dengan upah tetap dan aman tidak menjadikan rasionalitas mereka bergeming.

Mereka tetap konsisten pada pendiriannya, karena bagi mereka ini bukan sekedar tentang peningkatan kualitas hidup, bukan pula masalah perebutan lahan. Perjuangan mereka adalah tentang kelangsungan alam, mempertahankan sumber air Kendeng yang dapat mengaliri persawahan dalam jangka waktu yang panjang. Sekali lagi ini bukan masalah konflik lahan, tetapi penyelamatan alam.

Melihat perjuangan mereka, aku jadi teringat sebuah buku yang berjudul “Statism & Anarchy”, ditulis oleh Mikhail Bakunin.  Buku itu menceritakan tentang perjuangan sebuah kelompok perubahan di awal revolusi Jerman pada abad 19.  Aku sangat terkesan pada salah satu kutipan di buku itu:

“Ada kategori lain dari kelompok perubahan yang lebih tulus, dan karena itu lebih sungguh-sungguh. Ini adalah orang-orang yang benar-benar tulus dan revolusioner. Orang-orang yang sangat serius dan memiliki rasa dedikasi tak terbatas. Mereka siap mengorbankan diri, tanpa mengutarakan keputusan demi mengobarkan perubahan”.

Sebelas tahun perjuangan para petani Kendeng serta gugurnya Yu Patmi menjadi alasan rasional mengapa harus kukaitkan perjuangan mereka dengan kutipan tersebut.

Berapa banyak petani Jawa Tengah yang akhirnya tercerahkan karena perjuangan petani Kendeng? Setahuku banyak sekali.  Namun, yang pasti, perjuangan petani Kendeng telah memberikanku cara pandang berbeda dalam memaknai pembangunan di tanah air.

Pembangunan dan Diskursus Kesejahteraan

Sebelum membahas mengenai pembangunan, ijinkan aku sedikit membahas mengenai bagaimana pendefinisian kesejahteraan yang selalu menjadi aspek dalam pelaksanaan ‘pembangunan’ di tingkat pedesaan terutama pada berbagai konflik pabrik versus sawah.

Para pengembang dan pemerintah selalu datang dengan pendefinisian ulang kesejahteraan bagi daerah yang akan “dibangun”. Jalan raya, pasar modern, kendaraan bermotor, jembatan, serta pusat perbelanjaan dan hiburan selalu menjadi aspek dalam pendefinisian kesejahteraan yang ditawarkan kepada kaum petani. Bahwa perubahan model pekerjaan dari petani menjadi buruh maupun pekerja pabrik merupakan bagian dari “modernisasi” yang ditawarkan.

Dalam kasus Kendeng sendiri, para petani tetap berkeras diri untuk mendefinisikan kesejahteraan sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Mereka seperti tidak silau dengan angka-angka tingkat kesejahteraan yang diprediksi meningkat dengan adanya pembangunan pabrik semen.  Mereka seolah paham bahwa angka-angka itu nantinya hanya akan memperburuk kehidupan mereka.

Memang, banyak para pakar menghitung kesejahteraan dari angka-angka yang sebenarnya mengandung banyak ilusi rasional. Bahkan, ukuran pertumbuhan ekonomi seperti Product Domestic Bruto (PDB) pun tidak lebih dari sekedar ilusi, seperti yang pernah diungkapkan ekonom Austria, Frank Shostak:

“Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa kerangka kerja PDB adalah abstraksi kosong yang tidak memiliki kaitan dengan dunia nyata. Meskipun demikian, kerangka kerja PDB sangat diminati oleh pemerintah dan pejabat bank sentral karena memberikan justifikasi atas interferensi mereka terhadap bisnis. Ini juga memberikan kerangka referensi yang ilusif untuk menilai kinerja pejabat pemerintah.”

Hampir mirip seperti penjelasan PDB tadi, definisi kesejahteraan yang ditawarkan pengembang dan pemerintah sering terbatas dalam kerangka-kerangka teknis perhitungan angka, yang akhirnya melewatkan apa yang sebenarnya penting dalam kehidupan sekelompok orang, sebagai obyek pembangunan.

Menarik untuk disimak, petikan wawancara Ekspedisi Indonesia Biru, tim aktivis yang peduli akan permasalahan alam,  kepada dua orang petani Kendeng:

“Daripada krisis pangan lebih baik krisis semen. Semenjak lahir membutuhkan tanah, air, dan pangan. Akan tetapi kalau pembangunan, itu orang yang kaya yang punya uang. Kalau orang desa, rumah dari bambu saja sudah cukup yang penting bisa makan,” demikian disampaikan Gunarti.

Begitu pula yang disampaikan Joko Prianto: “Alasan mereka tentang kesejahteraan, kesejahteraan yang bagaimana yang pabrik semen berikan ke kami? Kami saat ini sudah sejahtera dengan pertanian”.

Dalam konteks pembangunan, perlu kembali kita sadari, siapa yang akan paling diuntungkan? Apakah lapisan masyarakat yang akhirnya kehidupannya terpaksa berubah karena harus “mengalah” demi pembangunan, yang seringkali juga menjadi tempat pembuangan limbah industri infrastruktur, ataukah segelintir orang yang menguasai permodalan dan alat produksi?

Epilog

Oleh karena itu, sebenarnya titik beratnya bukan pada berapa banyak pelabuhan, bandara, jalan tol, dan bangunan megah dibuat, tetapi seberapa besar pemahaman agen pembangunan berikut pakarnya atas substansi persoalan yang dihadapi masyarakat, utamanya persoalan masyarakat yang terkena imbas langsung pembangunan. Jangan sampai atas nama pembangunan, mereka yang terpaksa “mengalah” karena pertambangan maupun pabrik akhirnya hanya menikmati dampak buruknya.

Menjadi kerugian besar, ketika para petani berhenti bertani dan menjadi buruh pabrik, lalu pabrik tersebut tutup karena tak ada lagi sumber daya yang dapat di eksploitasi. Para buruh desa otomatis akan kehilangan pekerjaan.  Mereka kemudian pergi ke kota mencari pekerjaan dan menemui rasionalitas baru, ditolak oleh  pemerintah kota dengan alasan kepadatan penduduk.

Hmm, sudahlah.. kurasa biarkan mereka untuk tetap menjadi petani. Bagaimanapun juga, mereka adalah oase di tengah teriknya pembangunan. Sebuah masa di mana petani dan sawahnya dianggap sebagai masyarakat tradisional yang perlu di’modern’kan.

Haruskah semua baru akan tersadar setelah negara agraris ini kehilangan sawah dan petaninya? Bukankah Presiden Joko Widodo sendiri mengeluh bahwa generasi muda sekarang banyak yang memilih untuk tidak menjadi petani?

Akhirnya, lewat perjuangan petani Kendeng kubelajar bagaimana memaknai sebuah pembangunan. Semakin kupahami bahwa kebijakan pembangunan tidak dapat dipandang hanya dari aspek angka-angka ekonomi semata, tetapi juga sosial serta budaya yang selalu mengiringinya.

Sekali lagi aku terkesan pada pernyataan dari seorang antropolog Kanada yang melakukan penelitian tentang pembangunan di Indonesia, Tania Murray Li, dalam bukunya The Will To Improve: “Seringkali tujuan mulia dari sebuah program pembangunan akan berhasil di saat program itu gagal dilaksanakan”.

Nah, sekarang kalian menjadi paham kenapa di awal artikel ini kupasang quote Mahatma Gandhi.

*) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tulisan ini adalah pandangan pribadi, tidak mewakili pandangan lembaga tempat penulis bekerja atau lembaga lain. Tulisan ini bersifat independen tidak terafiliasi dengan pihak manapun.

 

Maraknya Operasi Tangkap Tangan KPK, Sebuah Indikasi Kesemuan Beragama Masyarakat Indonesia

Maraknya Operasi Tangkap Tangan KPK, Sebuah Indikasi Kesemuan Beragama Masyarakat Indonesia

Ketaatan beragama seharusnya mendorong manusia menjadi pribadi yang religius. Pribadi yang religius selalu menebarkan kebaikan kepada orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Mereka itu hidupnya selalu bermanfaat, membawa berkah, dan menghadirkan suasana suka-cita bagi lingkungannya.

Seseorang yang mengaku religius, tetapi kehidupannya dihiasi dengan berbagai pelanggaran adalah gagal menginternalisasikan ajaran agama yang dianutnya. Karenanya, tidaklah layak ia mengklaim sebagai seorang yang religius. Ia hanyalah mempraktikkan keberagamaan yang semu.

Selama ini masyarakat Indonesia diidentikkan sebagai masyarakat yang religius. Tampaknya, klaim sebagai masyarakat religius ini layak diuji. Artikel ini menunjukkan bukti bahwa masyarakat Indonesia ternyata bukanlah masyarakat yang religius dan karenanya korupsi dan operasi tangkap tangan KPK masih akan terus berlanjut.

 

Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang marak akhir-akhir ini telah memberikan stigma negatif pada birokrasi. Masyarakat beranggapan bahwa birokrasi sudah menjadi lahan subur praktik korupsi.

Apakah kita benar-benar memiliki kesungguhan memberantas korupsi? Ketika ditanya demikian, maka seorang pemimpin maupun pejabat pemerintahan akan menjawab: Sudah! Salah satu buktinya, kita akan ditunjukkan dengan pembentukan lembaga yang independen KPK, yang terbukti telah banyak menangkap-tangan pelaku korupsi.

Akan tetapi, bukti tersebut masih sulit meyakinkan publik. Sebab, belakangan ini upaya pelemahan terhadap KPK terus dibangun, yaitu tampak dari usulan revisi UU KPK dan hak angket KPK yang sedang bergulir. Bahkan, investigasi kasus teror membutakan mata penyidik KPK, Novel Baswedan, masih terkatung-katung. Negara sepertinya lumpuh dalam mengatasi para mafia di negeri ini.

Tampak dengan jelas bahwa negara tidak sepenuhnya ‘hadir’ untuk mengungkap kasus tersebut. Munculnya gagasan dari Kapolri Jenderal Tito Karnivan untuk membentuk badan khusus yang bernama Densus Anti Korupsi semakin dipandang oleh sebagian komunitas pegiat anti korupsi sebagai dagelan baru.

Predikat ‘korup’ karenanya begitu melekat pada birokrasi kita. Korupsi terjadi secara sistemik dan masif. Banyak sudah birokrat yang tersangkut kasus hukum tindak pidana korupsi.

Itu pun sebenarnya masihlah puncak gunung es saja. Korupsi kecil-kecilan di kalangan birokrasi tidak terhitung jumlahnya. Yang bernasib baik karena belum terjerat hukum juga masih banyak. Mereka masih bebas melenggang kangkung.

Kesemuan Beragama

Di sisi lain, selama ini masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius. Akan tetapi, praktik korupsi yang terus berulang itu memancing pertanyaan, apakah masih pantas kita mengklaim sebagai masyarakat yang religius? Jika birokrasi kita adalah birokrasi religius, kenapa korupsi masih terus berulang?

Sepertinya, selama ini klaim sebagai masyarakat yang religius itu tidak berbanding lurus dengan praktik korupsi. Idealnya, semakin religius masyarakat, maka semakin rendah korupsinya.

Sebab, seseorang yang religius mestinya tidaklah materialistis. Mereka tidak akan terpancing berbuat korupsi demi sebuah materi. Mereka menjalankan ajaran agamanya secara ‘kaaffah’, yaitu holistik dan tidak sepenggal-sepenggal. Mereka adalah pribadi yang ikhlas.

Mereka taat beragama juga bukan hanya sekedar untuk menjalankan ritual atau formalitas semata, tetapi selalu membawa makna untuk lingkungannya. Karenanya, seorang pelaku korupsi akan diragukan sebagai pribadi yang religius. Bisa saja, ia tampak religius di permukaan, tetapi pada dasarnya ia hanya menjalankan agamanya secara semu.

Operasi tangkat tangan KPK di Pamekasan Madura baru-baru ini memberikan bukti kesemuan beragama yang terjadi di Indonesia selama ini. Penangkapan ini telah membuktikan bahwa  masyarakat Indonesia religius hanyalah tampak di permukaannya saja.

Memang, masyarakat Madura dikenal religius. Budaya dan keseniannya kental dengan pengaruh Islam. Begitu pula dengan kepatuhan masyarakat Madura kepada kyai atau pemuka agamanya.

Orang Madura juga menjunjung tinggi harga diri, yang tergambar dari falsafah hidup katembheng pote mata, angok pote tolang (lebih baik putih mata dibanding putih tulang). Ia mirip pepatah: lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup menanggung malu. Akan tetapi, kesan ini sebenarnya dibangun dengan sejarah yang panjang.

Sebagai keturunan Madura, bersama beberapa orang asli Madura yang saya temui, saya sepakat mengenai hal yang sama: klaim orang Madura sebagai orang yang religius cenderung hanyalah tampak di permukaannya. Itu hanyalah kesan yang terlihat dari pakaiannya saja dan bisa dibilang sebagai sebuah ‘mitos’.

Masyarakat Madura sepertinya masih kurang dalam pemahaman agamanya. Mereka menjadi muslim, sepengetahuan saya, lebih karena keturunan. Tak sedikit dari mereka yang beranggapan bahwa ritual-ritual yang mereka lakukan sudah dianggap baik dan benar sesuai ajaran agama walaupun sesungguhnya dalam agama tidak ada tuntunannya. Relasi kekuasaan kyai terhadap santrinya, maupun ‘blater’ atau mafia lokal pun masihlah kental.

Keberagamaan semu masyarakat Madura tersebut pun tampaknya juga melanda hampir sebagian besar masyarakat Indonesia lainnya. Hal ini tidak memandang agama maupun suku tertentu saja. Karenanya, masyarakat Indonesia sepertinya masih belum bisa mengklaim dirinya sebagai masyarakat yang religius.

Hal itu karena belum diamalkannya ajaran agama dalam individu masing-masing, kehidupan masyarakat, dan negara. Agama hanyalah dijadikan simbol formalitas dan tampilan luar semata, seperti ketika kita mempraktikkan sumpah jabatan.

Karenanya, dalam menyambut hari raya idul kurban tahun ini, kita sebagai birokrat perlu memaknai kembali secara mendalam makna religius itu. Utamanya, memaknai kata ‘berkurban’ untuk kepentingan masyarakat luas.

Seorang birokrat haruslah mampu mengemban makna kurban, yaitu mau berkorban untuk mewujudkan sebuah masyarakat madani yang toto tentrem kerto raharjo. Mental mau berkorban atau altruistis merupakan cerminan dari pengamalan ketaatan agama secara nyata dalam seluruh aspek kehidupan kita.

Untuk mengklaim sebagai masyarakat religius, kita juga perlu memaknai kembali arti amanah. Sebuah hadis pantas diperhatikan oleh seorang birokrat:

Abu Dzar berkata: “Ya Rasulallah, tidakkah kau memberi jabatan apa-apa kepadaku?” Maka Rasulullah memukul bahuku sambil berkata: “Hai Abu Dzar, kau seorang yang lemah, dan jabatan itu sebagai  amanat yang pada hari qiyamat hanya akan menjadi kemenyesalan dan kehinaan. Kecuali orang yang dapat menunaikan hak dan kewajibannya, dan memenuhi tanggung jawabnya.”

Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa jabatan itu hanyalah diberikan kepada seseorang yang mampu menunaikan hak dan kewajibannya serta memenuhi tanggung-jawabnya.

Ingatlah, bahwa ritual sumpah jabatan yang diucapkan seorang birokrat pun kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Karenanya, birokrat harus mau berkorban untuk menjalankan amanah yang diberikan padanya.

Wallahu’alam bishowab.

 

*) Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili pandangan lembaga tempat penulis bekerja atau lembaga lain.

 

 

‘Menetralisasi’ Rasionalitas Birokrasi

‘Menetralisasi’ Rasionalitas Birokrasi

Terlepas dari kultur birokrasi kita yang masih terpengaruh kultur masa feodal juga kolonial, birokrasi saat ini memiliki rasionalitas tersendiri. Rasionalitas ini mengikuti gagasan Max Weber, seorang sosiolog Jerman yang mengatakan birokrasi sebagai jenis organisasi yang paling efisien.

Rasionalitas yang mulai berkembang di abad 19 ini, memiliki ciri khas adanya struktur hirarki dan kesatuan komando, pembagian kerja dan spesialisasi tugas, urusan kepegawaian berdasarkan jasa dan promosi, aturan universal diterapkan untuk mengatur sistem kerja, dan komunikasi yang berwujud formal.

Bagi Max Weber, birokrasi tipe ideal lebih unggul daripada struktur otoritas tipe tradisional dan karismatik. Birokrasi ini didasarkan pada hukum dan keputusan rasional, tindakan aparat dan pemimpin didasarkan pada pengetahuan rasional dan keahlian.

Itulah rasionalisasi birokrasi modern. Rasionalitasnya adalah, proses administrasi dalam kegiatan birokrasi itu hanya dapat menjadi efisien, rutin, dan nonpartisan apabila cara kerja organisasi dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai cara kerja sebuah mesin untuk mencapai efisiensi, ouput standar, dan kepastian.

Sampai dengan hari ini, kita, para birokrat mengalami dan menyaksikan rasionalisasi birokrasi modern itu. Di sekitar kita ada struktur organisasi yang hirarkis, lengkap dengan uraian tugas, jabatan, dan kewenangan.

Tugas-tugas telah diatur siapa mengerjakan apa lengkap dengan pembagian ruangan dan jenjang komando. Lalu standar baku berupa SOP selalu ada di mana-mana. Pengawasan berupa kontrol terhadap pelaksanaan SOP terus ditingkatkan. Aturan disiplin setiap hari mengintai pegawai yang mencoba melanggar.

Penghargaan dan sanksi dilengkapi dengan kategorisasi pegawai malas-rajin, disiplin-pembangkang, berkinerja unggul-kinerja rendah. Itu semua dilakukan dengan rasionalisasi agar jalannya birokrasi dapat efisien dan efektif, atas nama pelayanan untuk masyarakat.

Begitulah birokrasi modern berjalan. Terlihat bagus dan tidak ada yang salah. Semua baik-baik saja karena bisa jadi kita memang telah terlatih bertahun-tahun dengan praktik seperti itu.

Lalu muncul pendapat bahwa birokrasi kita bekerja layaknya restoran cepat saji McDonald. Pendapat itu diusung oleh Ritzer, sosiolog Amerika yang menggagas konsep McDonaldisasi di birokrasi. Konsep ini menegaskan cara kerja birokrasi modern, bahwa proses kerja birokrasi seperti restoran cepat saji, ada unsur efisiensi, prediktabilitas, kalkulabilitas, dan pengendalian.

Efisiensi dalam birokrasi sering kita saksikan sebagai penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mencapai output yang optimal. Jam kerja, biaya, dan juga jumlah personil dalam bertugas sering dibatasi dengan adanya efisiensi.

Termasuk juga dalam hal pelayanan kepada masyarakat, kecepataan pelayanan dalam hal ini efisiensi waktu menjadi hal yang diperhatikan oleh birokrasi. Dengan cepatnya pelayanan, diharapkan mampu memuaskan lebih banyak masyarakat pengguna.

Kalkulabilitas menekankan pada sesuatu yang dapat dikalkulasi, dihitung, dan dikuantifikasikan. Semua input, output bahkan outcome dalam pelaksanaan proses kerja birokrasi harus dapat dihitung. Jika tidak dapat dihitung, kinerja dianggap menjadi sesuatu yang absurd.

Rasionalisasi birokrasi menggunakan standar baku semacam SOP, menjadikan proses berikut hasilnya sebagai sesuatu yang dapat diprediksi. Penerima layanan pun seperti konsumen dalam restoran McDonald, mereka telah dapat memprediksi produk atau layanan apa yang akan dihasilkan oleh birokrasi.

Ketiga unsur sebelumnya memerlukan apa yang disebut sebagai pengendalian. Efisiensi, kalkulasi, dan prediksi dikendalikan secara ketat dalam birokrasi. Dalam konsep manajemen pun selalu ada unsur pemantauan. Inti dari pengendalian adalah mengendalikan manusia pelaksana birokrasi agar tidak menyimpang dari prosedur dan hasil yang sudah ditetapkan.

Nah dari ke empat unsur yang rasional itu, Ritzer manambahkan unsur terakhir untuk menjelaskan sisi lain dari rasionalitas birokrasi, yang disebut sebagai irasionalitas dalam rasionalitas (irrationality of rationality). Terkadang hal ini tidak kita perhatikan, sesuatu yang kita anggap normal namun justru kita dan juga pihak lain sering menggerutu karenanya.

Cerita dalam restoran cepat saji misalnya, akan timbul permasalahan irasionalitas berupa banyaknya antrian pelanggan di depan petugas sebagai akibat dari efisiensi pelayanan. Selain itu kecepatan dan kuantitas makanan terjual terkadang tidak memberikan edukasi kepada pelanggan bahwa makanan junk food tersebut justru berbahaya bagi konsumen dari segi kesehatan. Adanya kontrol ketat juga menimbulkan hambatan kreatifitas petugas dalam melayani pelanggan, bahkan inovasi telah dimatikan.

Di birokrasi, irasionalitas sebenarnya dapat dirasakan setiap hari, namun sering kita tidak mempedulikannya. Mulai dari absen kehadiran di pagi hari, saking rasionalnya kita agar tidak terkena potongan tunjangan kinerja dan teguran aturan disiplin, seringkali kita menjadi irasional dalam bertindak.

Perilaku kita terburu-buru, kadang berlari mengejar angkutan, ngebut di jalan, menerobos lampu merah, dan banyak yang terkesan tidak mengindahkan keselamatan diri dan orang lain. Beberapa korban pun telah berjatuhan karenanya.

Pada saat kita mulai bekerja dalam melayani masyarakat misalnya. Di berbagai loket entah loket pengurusan seritifikat, pengurusan KTP, SIM, dan lainnya, karena alasan efisiensi yang menuntut kecepatan bekerja, seringkali kita lupa untuk berbicara ramah, tersenyum, dan sopan. Terkesan semua terburu-buru dan berbicara sesuai perlunya saja.

Lalu atas nama ketertiban dalam rangka kalkulasi dan prediktabilitas pelayanan, terkadang pemegang otoritas terlalu jauh mengekang kehidupan pribadi pegawainya. Dalam hal pengurusan cuti misalnya, seorang Menteri PAN dan RB pun harus repot-repot memberikan himbauan bahkan dengan nada ancaman bahwa semua PNS tidak diperbolehkan mengambil cuti selain cuti bersama di saat lebaran yang telah ditetapkan. Rasionalisasi yang digunakan oleh sang menteri adalah bahwa cuti di luar cuti bersama akan mengganggu jalannnya pelayanan kepada masyarakat.

Pengaturan ini termasuk menyeragamkan semua sifat layanan, bahwa ada sifat layanan langsung (ke masyarakat) dan sifat layanan yang tidak langsung. Namun karena terlalu rasional ditambah dengan megahnya rezim aturan, maka semua layanan pun dianggap seragam.

Dalam praktiknya baik layanan langsung maupun tidak langsung, sebenarnya bisa saja dilakukan kompromi antar petugas/pegawai untuk bergiliran bertugas sehingga layanan tetap berjalan dan pekerjaan tetap terselesaikan.

Maka tambahan cuti 2 atau 3 hari seharusnya tidak menjadi masalah, toh cuti adalah hak semua pegawai dan telah ada ketentuan batasan jumlahnya. Larangan cuti di luar cuti bersama menjadi hal yang menjengkelkan bagi banyak pegawai terutama pegawai yang bertugas terpisah pulau dengan keluarganya yang memakan waktu dalam perjalanan mudiknya. Rasionalitas efisien dan kalkulabilitas justru berpotensi menjadi tidak produktif karena kekesalan pegawainya.

Bekerja dengan SOP yang ketat, membuat semua produk layanan menjadi terprediksi. Dengan SOP pula, pegawai tidak dituntut untuk menjadi seorang inovator. Cukup terampil dan ahli menjalankan SOP saja sudah cukup. Pegawai benar-benar dilatih untuk membuat produk layanan yang terstandar.

Bahkan jika ada usulan nyleneh tentang modifikasi layanan yang sebenarnya dapat lebih menguntungkan masyarakat justru dianggap salah dan menyimpang. Rasionalitas prediksi berefek irasionalitas akan surutnya keinginan pegawai untuk meningkatkan kapastias potensinya. Maka tidak heran banyak yang beranggapan bahwasanya PNS mempunyai daya inovasi yang rendah.

Dari beberapa contoh sederhana di atas, terlihat jika irasionalitas dalam rasionalitas birokrasi dapat berefek negatif terhadap tujuan dari berjalannya proses birokrasi itu sendiri (disfungsi birokrasi). Instrumentalisme dan dehumanisasi mengancam persendian birokrasi.

Contoh absen yang ketat disertai ancaman potongan tunjangan kinerja membuat aturan yang seharusnya sebagai sarana mencapai tujuan, justru berubah fungsi menjadi tujuan itu sendiri. Bahkan menteri PAN/RB sendiri telah mengatakan banyak PNS bekerja hanya untuk absen. Itulah yang disebut sebagai instrumentalisme. Sarana berubah menjadi tujuan. Pegawai menjadi lupa tujuan hakiki mereka bekerja untuk apa, karena terlatih untuk selalu menganggap aturan sebagai tujuan.

Dehumanisasi terjadi di sana sini. Pegawai tidak lagi dianggap sebagai manusia yang memiliki kepentingan pribadi. Segalanya hanya tentang bekerja menurut aturan institusi.

Lalu bagaimana mengatasi irasionalitas dalam rasionalitas tersebut?

Bisa jadi jawabannya adalah membalik logikanya menjadi rasionalitas dalam irasionalitas. Menuntut keberanian elit birokrasi untuk melakukan hal-hal yang tidak efisien, tidak dapat diprediksi, tidak dapat dikalkulasi, dan bergerak lebih fleksibel untuk mendapatkan hasil maksimal dan rasional (terukur dan efisien).

Sudah saatnya kita memperhatikan hal-hal yang informal, yang lebih humanis dan fleksibel. Pegawai yang sejenak meluangkan waktunya untuk menjemput anaknya tidak lagi menjadi masalah jika yang bersangkutan tetap komit terhadap penyelesaian tugasnya, hal ini justru menjadi pelicin semangat kerja pegawai karena kantor menghargai sisi humanisnya.

Visi tidak lagi menjadi milik pimpinan saja, namun visi serta harapan individu hendaknya lebih diperhatikan dan terjadi saling dialog satu sama lain. Hirarki struktur organisasi hendaknya dianggap sebagai pembagian tugas saja, bukan untuk dimanfaatkan sebagai jurang pemisah kekuasaan antara struktur atas dan bawah.

Jika kita sebagai manusia dapat bekerja nyaman, lebih fleksibel dengan menekankan tanggung jawab, adanya pengakuan kepentingan individu untuk meraih kebebasan berkreasi, kesadaran menjadi lebih utama dibanding kepatuhan, produktifitas diukur bukan hanya dari angka-angka namun lebih pada kepuasan pegawai dan masyarakat pengguna layanan, maka kita telah menuju pada birokrasi yang melampaui modern (baca juga birokrasi ala la la land). post-birokrasi yang menganggap tubuh birokrasi bukan tubuh yang tunggal tapi terdiri dari banyak individu, dan individu itu adalah manusia.

 

 

Memimpin Perubahan: Dari Pendekatan Formal ke Informal

Memimpin Perubahan: Dari Pendekatan Formal ke Informal

“Saya memegang teguh prinsip Jenderal Sudirman bahwa setiap pemimpin harus berada di tengah-tengah rakyatnya. Saya berharap, seluruh peserta Diklat Pim II ini bisa menjiwai spirit yang dibangun oleh Pak Dirman tersebut.”  Demikian Paman Birin, panggilan akrab Gubernur Kalimantan Selatan, dalam sambutannya pada pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II (Diklat Pim II), di Aula Idham Khalid, Banjarbaru, Senin lalu (10/7/2017).

Menarik. Apa yang disampaikan Paman Birin tersebut merupakan salah satu ciri pemimpin adaptif yang didambakan rakyat. Rakyat bisa menyampaikan harapannya, dan pemimpin bisa mendengarnya secara langsung. Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu menjembatani  dan menempatkannya sebagai prioritas program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan.

Terinspirasi dari semangat Paman Birin tersebut, dalam kesempatan menyampaikan overview Kebijakan Diklat Pim II Angkatan XLIII kelas G, sebagai materi wajib sebelum pembelajaran di kelas, saya menyampaikan materi yang menggugah semangat mereka untuk berubah dan bersedia melakukan perubahan. Menggunakan pendekatan baru dalam melayani masyarakat yang lebih update terhadap perubahan lingkungan strategis. Karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Perubahan adalah cara pandang baru birokrasi pemerintahan ke depan.

Dalam sesi diskusi, ada dua catatan menarik dari peserta yang perlu saya tanggapi.

Catatan pertama disampaikan oleh peserta dari sebuah kabupaten pemekaran di Kalimantan Selatan. Beliau menyampaikan kegelisahannya yang menganggap bahwa perubahan di daerahnya sangat sulit dilakukan.

Padahal, dalam Diklat ini, setiap peserta harus menyusun proyek perubahan berupa inovasi baru untuk ditawarkan di daerahnya.

“Apa yang bapak katakan tentang perubahan itu sulit dilakukan. Mustahil dilakukan, kecuali pimpinan daerah menyadari dan merasa memerlukan perubahan itu sendiri. Karena itu penjelasan bapak yang menarik ini perlu juga disampaikan kepada pimpinan daerah agar tahu tentang esensi perubahan: apa, kenapa harus berubah, apa manfaat perubahan, dan lain sebagainya. Kalau kita yang harus berubah sulit sebelum pimpinan daerah itu memahami perubahan,” tegasnya.

Catatan kedua berasal  dari peserta di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah. Dia mengungkapkan, kondisi kemiskinan yang dialami masyarakatnya membuat masyarakat memiliki karakter peminta-minta.

Padahal, proyek perubahannya terkait dengan perubahan budaya masyarakat agar mereka bisa terbebas dari ketergantungan bantuan orang lain. Ia menduga, salah satu kendala yang paling berat dalam melakukan perubahan adalah berhadapan dengan masyarakat yang seperti ini.

“Persepsi masyarakat tentang pemerintah, tentang pejabat adalah sebagai sinterklas. Karakter meminta-minta apalagi menjelang lebaran sudah lama terjadi di daerah saya. Mereka tidak mengenal tempat dan waktu”.

Karakter inilah yang mengganggu perubahan yang akan kita lakukan. Bagaimana bisa bekerja kalau setiap hari kedatangan masyarakat yang meminta-minta ke instansi kita. Terlebih lagi mereka yang mengaku-ngaku LSM dan wartawan yang mengancam untuk melaporkan ke penegak hukum,” jelasnya.

Inilah gambaran sebagian pejabat kita di daerah, yang bisa kita lihat dari cara pandangnya terhadap perubahan. Resisten terhadap perubahan (Garry Yukl, 2010), mengeluh sebelum melakukan perubahan, bekerja selalu dengan asumsi, bekerja dengan logical thinking, cenderung formalitas atau menggunakan kekuatan kewenangan atau kekuasaan untuk melayani, dan lebih banyak menggunakan bahasa perintah.

Cara pandang birokrasi seperti ini sering kita sebut sebagai cara pandang formal authority. Cara pandang yang sangat sempit, hanya bicara tentang taktikal manajerial. Seringkali masalah yang ada di masyarakat didekati cara pandang taktikal-manajerial, sehingga perspektf bekerja yang penting bisa menghasilkan output, dan setelah itu tidak perlu melakukan apa-apa.

Padahal tugas eselon 2, sebagai kepemimpinan strategis, lebih didorong ke arah pencapaian nilai tambah (outcomes) dan manfaat (benefits/impact) apa yang timbul akibat pelaksanaan sebuah program dan kegiatan.

Inilah pernyataan kita setelah sahabat, teman, senior, atau kerabat kita usai pelantikan: semoga amanah. Dalam perspektif saya, amanah adalah kemampuan seseorang menjalankan tugas sesuai sumpah jabatan yang telah diucapkannya, sekaligus berhasil melakukan pencapaian target nilai tambah dan manfaat yang ditargetkan pimpinan yang lebih tinggi.

Bekerja di tengah perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, di mana setiap pimpinan dituntut untuk mampu memproduksi gagasan-gagasan baru (ability to create new think) yang solutif terhadap problematika yang dihadapi masyarakat, yang kemudian mampu melaksanakan gagasan barunya itu untuk meningkatkan nilai tambah dan manfaat (ability to apply new think).

Seorang pemimpin adaptif adalah sosok cerdas. Bukan karena IQ-nya, tapi karena kemampuannya untuk mendengarkan secara seksama. Membuat tindakan melalui kemampuan beradaptasi terhadap realitas yang berubah. Sosok yang pandai memanfaatkan waktu dan tidak mau menunda pencapaian target nilai tambah dan manfaat sebagai acuan dalam kinerja kepemimpinannya. Sumber daya yang terbatas tidak masalah baginya. Yang ada dalam benaknya adalah bagaimana memanfaatkan yang ada untuk mendorong kinerja terbaik untuk organisasi.

Kepemimpinan birokrasi yang adaptif menjadikan manusia sebagai subyek pembangunan. Masyarakat menjadi subyek utama. Perencanaan program dan kegiatan menjadi gambaran nyata dari deretan tuntutan dan kebutuhan warga bangsa.

Karena itu wajar jika ada daerah yang kemudian melakukan pameran anggaran sebagaimana Bupati Bojonegoro, Batang, Banyuwangi, dan lain sebagainya. Selalu mengajak warga untuk mengatasi bahkan meminta masyarakat untuk terlibat dalam evaluasi dan pelaporan sebuah kegiatan.

Kemampuan pemimpin adaptif sampai tahap ini tidak datang tiba-tiba. Tapi berangkat dari transformasi diri soal cara pandang baru tentang masa depan. Kepemimpinan adaptif adalah kepemimpinan masa depan. Kepemimpinan yang lebih menonjolkan creative thinking.

Kepemimpinan yang menjadikan inovasi sebagai urat nadi organisasi. Kepemimpinan yang mengedepankan kolaborasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemampuan membangun networking dan penguasaan teknologi (digital mastery) dalam mencapai visi organisasi.

Kepemimpinan yang adaptif selalu menggunakan pendekatan informal authority bukan formal authority. Bahasa komunikasinya lebih cair dan tidak mengesankan bahwa kita adalah pejabat yang harus selalu dihormati, harus berwibawa, harus ditakuti oleh rakyat, dan segala atribut kekuasaan lainnya.

Kedekatan hubungan antara rakyat dan pemimpinnya didesain untuk saling membutuhkan, bukan vis a vis. Bukan priyayi dan kawulo alit. Bukan juragan dan pembantunya. Bukan atasan dan bawahannya.

Kepemimpinan adaptif akan selalu hadir di tengah-tengah rakyatnya. Sebagaimana kepemimpinan Jenderal Sudirman yang tidak mau jauh dari rakyatnya. Sudirman selalu berada di tengah-tengah pasukan dan rakyatnya, agar bisa lebih banyak mendengarkan rakyatnya. Semua itu dilakukannya untuk sebuah cita-cita agar semua merasa memiliki Indonesia, semua merasa perlu memperjuangkan keindonesiaan kita.

Karena semua merasa memilikinya, maka apapun tindakan dari dalam dan dari luar yang mengancam martabat dan kehormatan bangsanya, serentak rakyat dan semua unsur dari bangsa dan negara ini akan memberikan perlawanan secara bersama.

Prinsip penting Pak Dirman tersebut seharusnya menginspirasi para pemimpin. Baik pada level menteri, kepala lembaga/badan, gubernur, bupati/walikota, maupun pimpinan di jabatan ASN, mulai dari JPT, pejabat administrator, pengawas dan lain sebagainya.

Sebuah organisasi dengan kepemimpinan adaptif mampu memastikan setiap elemen organisasi merasa memiliki organisasinya sehingga semuanya bertanggung jawab dan ikut merawat keberadaannya. Pemimpinnya visioner, membumi, dan tidak mengabaikan tuntutan masyarakat. Visinya dibangun dari kemampuannya menerjemahkan harapan, mimpi, dan tuntutan publik serta tidak dibangun dari keinginan atau vested pribadinya.

Karena itu jawaban atas dua catatan peserta Diklat Pim 2 tadi, selalu tertumpu pada pola pikir dan kemampuan membangun kultur perubahan. Yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Pertama, memimpin adalah membuka hati kita akan pentingnya kesadaran dan kemauan untuk berubah. Kita harus menyadari bahwa mentor atau atasan langsung yang tidak mau berubah adalah tantangan kepemimpinan yang adaptif.

Kedua, kepemimpinan pada level strategis adalah soal bagaimana kemampuan kita membangun konsep inovasi yang paling dibutuhkan masyarakat, dan akan membantu mempermudah mengkomunikasikannya kepada atasan langsung kita.

Ketiga, kemampuan komunikasi kita ke atasan langsung, bisa ke menteri atau pimpinan lembaga/badan, gubernur, dan bupati/walikota harus terasah. Seringkali masalahnya bukan pada mereka. Namun ada pada diri kita. Mereka bukan tidak mau berubah, namun mereka membutuhkan kita untuk menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi. Inilah esensinya. Keberadaan kita adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan bagian dari masalah itu sendiri.

Karena itu, keempat, kemampuan mengatasi belenggu diri, seperti tidak mau berubah, selalu resisten terhadap perubahan, status quo, dan lain-lain perlu lebih baik. Jangan pernah membayangkan dan meminta bahkan memaksa orang lain untuk berubah.

Maka mulailah perubahan itu dari diri kita. Mulailah dari hal-hal kecil agar terjadi habituasi dalam diri kita agar kalau ada masalah yang lebih besar kita bisa belajar mengatasinya dengan baik. Perubahan harus dimulai dari sekarang dan tidak bisa ditunda. Agar kesempatan yang Allah berikan pada kita sebagai seorang pemimpin tidak sia-sia.

Kita semua menyadari ketika kita mau menerima amanah sebagai seorang pemimpin, maka berbagai tantangan, tekanan, dan persoalan dari segala penjuru akan datang menghampiri kita. Tantangan adalah keniscayaan. Kesadaran inilah yang diharapkan ada di setiap diri seorang pemimpin.

Sebuah kesadaran dan kemauan menerima tantangan, tentu dengan bekal sabar dan ikhlas, akan menjadikan pemimpin menemukan jalan, sekalipun jalan itu tak terduga. Setiap kita akan mendapatkan pengalaman yang menjadi bekal bagi bangunan karakter pemimpin yang tangguh. Pemimpin pembelajar yang hebat.

Kuatnya kesalehan spiritual akan mengokohkan posisi kita, apalagi ditunjang dengan kesalehan sosial, kuatnya komunikasi dan pendekatan sosial, yang diwarnai dengan sikap dan perilaku baik seorang pemimpin terhadap atasan, bawahan, kolega,  dan rakyat sebagai konstituen.

Sepakatlah kita dengan sumber masalah. Masalah bersumber bukan dari orang lain, namun berasal dari diri saya, anda, dan kita sekalian. Maka marilah berubah untuk memahami tanda-tanda perubahan zaman. Agar kesejahteraan dan keadilan bisa juga dirasakan oleh mereka yang tidak berkemampuan. Karena perubahan itu adalah saya, anda, dan kita yang hari ini diberikan amanah untuk memimpin. Wallahu a’lamu bi shawab.

 

Menggugat [Kembali] Hasil Audit  Badan Pemeriksa Keuangan

Menggugat [Kembali] Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan

Oleh: BENY AMRAN*

 

 

Tata-kelola pemerintahan yang baik seyogyanya bukan lagi sebuah slogan ataupun keinginan semata, tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (K/L/D). Dalam mewujudkan tata kelola yang baik ini, diperlukan berbagai upaya serius untuk mengubah cara berpikir (mindset) dan cara bekerja birokrasi pemerintahan kita.

Karena itu, perubahan paradigma terus digaungkan, tidak terkecuali terkait hasil pemeriksaan/audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, hasil audit ini telah membawa dampak cukup substansial terhadap kehidupan birokrasi kita. Itu sebabnya beberapa fungsi lembaga tersebut, baik jenis maupun ruang lingkup auditnya, perlu dipahami dan disikapi dengan pemikiran kritis.

BPK berfungsi antara lain melakukan pemeriksaan keuangan yang menghasilkan opini atas laporan keuangan instansi publik (UU nomor 15 tahun 2004). Opini tertinggi, ‘wajar tanpa pengecualian (WTP)’, atas laporan keuangan instansi publik biasanya menjadi legitimasi bahwa suatu instansi publik telah akuntabel.

Pengendalian Intern

Di sisi lain, salah satu upaya pemerintah mewujudkan tata kelola yang baik adalah dengan menerapkan pengendalian intern di instansi publik. Di Indonesia, pengendalian ini telah dibakukan dengan sebuah sistem, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau disingkat SPIP (Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008).

Implementasi SPIP ini diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam perjalanannya, kualitas implementasi SPIP pada instansi publik belumlah menggembirakan. Kondisi ini dapat digambarkan dengan suatu tingkat maturitas (maturity level) atas kualitas penyelenggaraan SPIP. Instansi publik yang telah melaksanakan praktik pengendalian intern yang baik biasanya diindikasikan dengan tingkat maturitas ‘tiga’ atau ‘terdefinisi’.

Sampai dengan saat ini, instansi publik yang telah mencapai tingkat maturitas ‘terdefinisi’ barulah 9 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Di sisi lain, tingkat maturitas kebanyakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih di bawah level ‘terdefinisi’, yaitu masih pada tingkatan ‘belum ada’, ‘rintisan’, atau ‘berkembang’. Artinya, mayoritas kualitas penyelenggaraan SPIP di instansi publik pada dasarnya masih sangat buruk.

Paradoks WTP dan SPIP

Pada kenyataannya, tingkat maturitas SPIP itu sangat paradoks dengan realita opini WTP dari BPK. Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah instansi publik yang meraih opini WTP dari BPK semakin meningkat tajam dari tahun ke tahun.

Perbandingan Perolehan Opini WTP BPK

dan Kualitas Penyelenggaraan SPIP Instansi Publik

Sumber: Diolah dari publikasi BPK dan BPKP

 

Tabel itu jelas menunjukkan ketimpangan nyata pemberian opini WTP oleh BPK dan kualitas SPIP instansi publik. Karenanya, ada pihak yang menduga bahwa pemberian opini WTP oleh BPK selama ini dipengaruhi juga oleh pertimbangan politis dan bukan sekedar kenyataan lapangan. Sebab, jika kualitas SPIP belum baik, semestinya instansi publik yang mendapatkan opini WTP dari BPK tidaklah sebanyak saat ini.

Logikanya, mesti ada kaitan antara perolehan opini WTP dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di instansi publik. Sebab, jika SPIP suatu instansi publik lemah, maka instansi tersebut rentan terhadap peluang korupsi. Buktinya, pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini terhadap beberapa pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Kementerian ini masih memiliki tingkat maturitas SPIP yang ‘berkembang’.

Karenanya, menjadi pertanyaan kritis: Apakah pemeriksa BPK selama ini tidak menjadikan indikator kualitas penyelenggaraan SPIP itu sebagai acuan ketika memberikan opini atas laporan keuangan instansi publik? Apakah BPK menggunakan kriteria tersendiri?

Perbedaan Pemahaman

Di sisi lain, beberapa pemerintah daerah mengalami euforia akibat perolehan opini WTP tersebut. Bahkan, mereka memberikan identifikasi secara sepihak dengan embel-embel ‘clear and clean’ ketika mendapatkan opini WTP. Dengan bangganya, para menteri juga kepala daerah yang mendapatkan opini WTP mengklaim embel-embel tersebut ketika berkomunikasi dengan konstituennya. Padahal, pada beberapa kesempatan, pimpinan BPK selalu menyatakan bahwa hal itu adalah pemahaman yang salah kaprah.

Munculnya pemahaman yang salah kaprah (gagal paham) itu dapat dimaklumi. Sebab, instansi publik yang diaudit beranggapan bahwa untuk memperoleh opini WTP tersebut idealnya mereka telah memenuhi kualitas penyelenggaraan SPIP yang sudah baik.

Sebab, kualitas penyelenggaraan SPIP mengindikasikan apakah instansi publik mempunyai sistem deteksi yang dapat mencegah peluang terjadinya pelanggaran terhadap aturan, dalam tingkat risiko yang dapat diterima. Ketika suatu instansi publik menyelenggarakan SPIP yang berkualitas, maka lingkungan ‘bebas dari korupsi’ lebih mudah diciptakan.

Selain instansi publik itu sendiri, tentu masyarakat umum pun akan memiliki asumsi yang sama. Harapan mereka, instansi publik yang telah mendapatkan opini WTP dari BPK mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan pada instansi tersebut telah dilaksanakan dengan sangat baik, bersih, dan bebas dari peluang kolusi dan korupsi.

Anehnya, menurut pimpinan BPK, pemeriksaan keuangan yang dilakukan lembaganya tidak dimaksudkan untuk menemukan kecurangan (fraud). Pemeriksaan keuangan mereka hanya memberikan opini atas laporan keuangan yang disajikan suatu instansi publik, utamanya terkait kesesuaiannya dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Padahal, walaupun audit atas laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk menemukan kecurangan, idealnya audit atas laporan keuangan juga mampu mendeteksi ‘peluang’ terjadinya pelanggaran. Sebab, sebagaimana diulang oleh pimpinan BPK, mereka melihat ‘kecukupan pengendalian intern.’ Jika mereka mau mengacu kepada indikator penyelenggaran SPIP, mestinya sejak dini pemeriksa BPK telah mendapatkan informasi peluang terjadinya pelanggaran tersebut.

Penjelasan pimpinan BPK itu tentu sangat membingungkan instansi publik dan masyarakat umum. Sebab, BPK sendiri selain memasukkan kriteria kecukupan atas pengendalian intern dengan penjelasan rinci di atas, juga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam pemeriksaan laporan keuangan, yang sepertinya ‘menjamin’ bahwa pengelolaan keuangan pada instansi publik telah bebas dari peluang kolusi dan korupsi. Jadi, wajar saja jika instansi publik dan masyarakat pun memiliki ekspektasi yang tinggi dari opini WTP tersebut.

WTP sebagai Ultimate Outcome

Karena ekspektasi yang berlebih itu, terdapat kecenderungan instansi publik menganggap WTP sebagai ‘hasil akhir’ atau ‘the ultimate outcome’. Hal ini bisa kita lihat dari ditargetkannya opini WTP sebagai kinerja dalam hampir semua rencana stratejik instansi publik. Bahkan, pemerintahan Jokowi pun menetapkannya sebagai target nasional dalam RPJMN 2015 – 2019.

Kebijakan tersebut telah berimplikasi pada perubahan perilaku pejabat pengelola keuangan negara. Kini kita sering melihat di media para menteri/pimpinan lembaga atau kepala daerah yang senang tampil di depan kamera ketika menerima ‘piagam’ WTP dari BPK. Mereka juga bangga karena keberhasilan meraih ‘prestasi’ WTP itu mendapatkan reward dari Kementerian Keuangan berupa Dana Insentif Daerah (DID) yang bervariasi jumlah nominalnya.

Untuk tujuan itu, mereka cenderung menempuh segala cara, baik yang lurus maupun yang menyimpang. Cara yang tidak terpuji dan melawan hukum seperti penyuapan kepada pemeriksa BPK yang dilakukan oleh beberapa pejabat Kemendes PDTT hanyalah gunung es. Kejadian memalukan sekaligus memilukan in telah berulang kali terjadi. Sebelumnya juga pernah terjadi di Sulawesi Utara dengan nilai suap Rp1,6 miliar dan Bekasi dengan nilai suap Rp400 juta. Belum lagi jika kita catat di daerah lain yang kurang terungkap di media massa.

Persoalan Internal BPK

Tampaknya, BPK telah cukup ‘kewalahan’  mengawasi pemeriksanya agar selalu mau berbuat etis dan tidak melanggar hukum. Hal ini bertambah kompleks ketika persoalan laten terkait dipilihnya anggota BPK yang memiliki afiliasi dengan partai politik. Padahal, sebagaimana praktik di banyak negara, anggota ‘lembaga pemeriksa agung’ ini idealnya tidak memiliki afiliasi dengan partai politik manapun.

Adanya kepentingan politik jelas akan memengaruhi independensi dan objektivitas BPK dalam memberikan opini. Jika tidak ada perubahan kebijakan menyangkut keanggotaan BPK, kepercayaan (distrust) masyarakat kepada lembaga negara ini akan terus tergerus.

Jika BPK dianggap sudah tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan opini, maka menjadi penting untuk menyelamatkannya. Terutama sekali, untuk meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan ‘jual-beli’ opini WTP di kemudian hari.

Beberapa Catatan atau Gugatan

Dari uraian sebelumnya, beberapa catatan atau gugatan ini bisa kita refleksikan:

Pertama, indikator kualitas penyelenggaraan SPIP tampaknya belum diacu oleh BPK. Mereka belum menjadikan indikator ini sebagai acuan penting.

Kedua, masih ada ekspektasi berlebih dari instansi publik dan masyarakat luas terhadap opini WTP. Bahkan, opini WTP telah menjadi ultimate outcome instansi publik. Kondisi ini juga dipertajam oleh BPK dengan ‘seremoni’ pemberian piagam BPK dan pemberian insentif oleh Kementerian Keuangan.

Ketiga, internal BPK mengalami hambatan dalam mengawasi perilaku pemeriksanya yang diperparah oleh afiliasi politik beberapa anggota BPK.

Beberapa catatan ini perlu didalami oleh kita semua untuk mengembalikan makna opini WTP pada tempatnya dan menegakkan kembali fungsi BPK yang independen.

 

*)   Penulis adalah pegawai di sebuah instansi yang berperan sebagai auditor intern pemerintah dan tinggal di Makassar.

 

-oOo-

Redaksi telah meminta tanggapan dari beberapa pemeriksa BPK sebelum artikel ini dipublikasi. Beberapa tanggapan yang diberikan adalah sebagai berikut :

  1. Seorang eselon 1 BPK menyatakan akan menyampaikan artikel ini ke Biro Hukum dan Humas BPK, namun sampai tenggat waktu, redaksi belum menerima tanggapan tersebut.
  2. Seorang pemeriksa BPK setingkat eselon 2 menyampaikan terima kasih atas artikel ini dan berharap bisa memberikan penyadaran bagi pemeriksa BPK.
  3. Seorang widyaiswara BPK menyatakan bahwa dalam teknik pemeriksaan keuangan, pengendalian intern adalah salah satu hal yang dievaluasi. Evaluasi tersebut digunakan dalam rangka menentukan risiko audit dan keputusan untuk memperluas/mengurangi pengujian substantif. Pemeriksa BPK memiliki kriteria tersendiri dalam mengevaluasi pengendalian intern sebuah instansi. Dengan demikian, meski SPIP lemah, dengan memperluas pengujian substantif (misal, hingga 100%), dan jika dari hasil pengujian tersebut laporan keuangan tetap dapat diyakini kewajarannya, maka pemeriksa bisa memberikan opini WTP.

 

Selain itu agar artikel lebih berimbang, redaksi juga meminta tangggapan dari Tim SPIP BPKP, berikut tanggapannya:

  1. Konsep penilaian maturitas SPIP adalah untuk menilai tingkat kematangan penerapan SPIP sebagai sebuah sistem di level entitas secara keseluruhan (entity wide). Di sisi lainnya, reviu pengendalian intern dalam rangka kegiatan audit dimaksudkan untuk memperluas atau memperdalam pengujian substantif.
  2. SPIP yang dibangun khusus dengan maksud penyampaian laporan keuangan bisa jadi berbeda dengan tingkat maturitas SPIP untuk entitas.
  3. Pemeriksa (BPK) dapat menggunakan informasi hasil penilaian maturitas untuk menentukan risiko audit yang dapat diterima (audit acceptance risk) dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan.
  4. Jika SPIP di suatu entitas tidak hanya dibangun untuk tujuan administrasi, dan tingkat maturitasnya di atas level 3 (dimana sistem pengendalian selalu dievaluasi mengacu pada kebutuhan organisasi), maka capaian opini WTP lebih mudah diraih bahkan dapat menjadi standar minimum atas akuntabilitas keuangan pemerintahan.

 

Redaksi tidak menuliskan identitas pemberi tanggapan untuk menjaga kerahasiaan pemberi tanggapan.

error: