Jujur! Saya susun tulisan ini dalam situasi emosi yang tidak terkendali. Hati saya membara karena kesal. Namun, sebagai seorang yang menganggap dirinya intelek, saya memilih menuangkannya dalam sebuah tulisan. Maka jadilah tulisan ini. Tulisan yang sedikit berbeda dari tulisan-tulisan saya sebelumnya.

Bagaimana saya tidak menjadi emosional, ada empat kematian dalam satu hari di wilayah kecamatan tempat saya bertugas. Sebagai Sekretaris Satgas Kecamatan yang ditugasi untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemulasaraan dan penanganan kematian tersebut, keempat kematian ini tentu membuat saya sibuk.

Bukan perkara mudah mengoordinasikan 4 kematian akibat Covid-19 dalam satu hari. Saya harus memediasi 4 keluarga, mengondisikan 4 pemulasaraan, mengondusifkan 4 lingkungan, dan memerintahkan 4 tim  pemantauan pelaksanaan pemakaman.

Saya harus bolak balik memijit keypad  telepon genggam saya. Menghubungi puskesmas, desa, keluarga, RT/RW, anggota TNI (Babinsa) dan Anggota Kepolisian (Babinkantibmas). Andaikan jaringan telepon seperti benang, tentu akan terlihat benang kusut dari HP saya menuju pihak-pihak yang saya sebutkan tadi. Semua itu harus saya lakukan hingga menjelang tengah fajar.

Situasi itu sebenarnya tidak membuat saya emosi. Toh itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Saya paham bahwa setiap tanggung jawab pasti menuntut pengorbanan. Setidaknya, begitulah menurut prinsip saya. Yang membuat saya emosional adalah kenyataan bahwa tugas yang tadi saya sebutkan sebenarnya sudah saya bagikan sebelumnya, jauh sebelum 4 kematian itu terjadi.

Tentu saya tidak menerapkan manajemen tukang cukur dalam pelaksanaan tugas, alias melakukan semua pekerjaan seorang diri mulai dari melayani pelanggan, membersihkan lantai, menjadi kasir, dst. Saya sudah membagi tugas kepada bawahan saya. Kenyataannya, pembagian tugas itu tidak berjalan. Itulah yang membuat saya emosional.

Padahal, sebelumnya saya menganggap bahwa tim kerja saya cukup handal. Kami bahkan mendapat predikat sebagai kecamatan terbaik kedua di tingkat kabupaten. Belum lagi, 5 dari pejabat struktural di bawah saya mendapat predikat terbaik di bidangnya masing-masing. Saya bahkan sempat berpendapat bahwa selama masa kerja saya sebagai pegawai, tempat saya bekerja saat ini adalah miniatur organisasi pemerintah terbaik yang pernah saya temukan.

Namun, Covid-19 Membuktikan! Tim Saya Tidak Sehebat Itu!

Seiring emosi yang membludak di dalam dada, saya merenung dan membuat tulisan ini. Satu pembuktian melahirkan pembuktian lain. Jika kita jeli memperhatikan, ternyata banyak hal lain yang dibuktikan oleh Covid-19 ini. Sebutlah ini refleksi. Sebutlah ini pembelajaran. Sebutlah ini apapun, namun yang pasti dengan Covid-19 banyak hal menjadi terang benderang.

Ya! Covid19 ternyata membuktikan banyak hal!

Bangsa Kita Belum (Atau Mungkin Tidak Akan Pernah) Bersatu

Orang bilang manusia akan bersatu saat menemui satu musuh yang sama. Setidaknya, seperti itu yang terjadi di film-film. Saat ada alien. Saat menghadapi bencana alam. Atau saat menghadapi kepunahan. Umat manusia selalu bersatu untuk memeranginya. Saat ini kondisi itu telah terjadi. Musuh kita satu “Pandemi Covid19”. Lantas apakah kita bersatu?

Tidak! Kita masih tercerai berai. Kita masih terpisah. Kita masih terbagi. Lihatlah di media massa atau yang paling ramai media sosial. Perang opini tetap terjadi. Perang “hoax” atau “meng-hoax-kan” tetap terjadi. Jangankan masyarakat awam, tenaga kesehatan sendiripun terbagi menjadi dua. Jangankan kaum politisi (yang memang selalu seperti itu) yang mulia para alim ulamapun ternyata terbagi.

Ide protokol kesehatan kemudian menjadi perdebatan. Takdir dan ikhtiar kemudian menjadi pergumulan. Kesehatan dan ekonomi kemudian menjadi materi perang urat saraf. Tradisi lama menjadi pertikaian. Di media sosial adu argumentasi. Di media elektronik perang wacana. Di selasar rumah sakit adu jotos.

Maka jawablah, demi jiwa para syuhada Covid-19. Jujurlah demi keringat para penggali kuburan massal. Pantaskah kita mengaku bahwa kita memang sudah bersatu?

Bangsa ini Masih bermental Peminta-minta

Tidak habis pikir, di antara situasi terjepit, di dalam ruangan yang sempit, sementara yang lain sakit, beberapa yang lain menjerit, sebagian yang lain menarik kredit.

Niat baik pemerintah meluncurkan jaringan pengaman sosial ternyata juga tak luput dari masalah. Meminjam istilah penulis novel Tere Liye, maka memang susah jika hidup di “negeri para bedebah”. Hal yang diniatkan baik tidak bermuara baik di tangan hati yang tidak baik.

Yang sudah mengunyah di mulut ingin mengambil dengan tangannya. Yang menggenggam di lengannya, ingin mengapit di ketiaknya. Yang penuh sesak di ketiaknya ingin mengapit di sela lututnya. Dan seterusnya.

Jangan tanya kriteria penerima, selama masuk ke dalam rekening pribadinya, itu adalah anugerah Tuhan. Rejeki tidak boleh ditolak. Lihatlah yang antri di depan teller bank tanpa menerapkan protokol kesehatan itu.

Mereka yang memiliki kenalan di lembaga penyalur yang ditunjuk, di kementerian yang mengelola, kenalan orang berpengaruh, teman sekolah pejabat negara. Tak peduli jika dia sudah memiliki penghasilan tetap. Tak peduli jika asetnya masih ruah untuk dilego. Rejeki tidak boleh ditolak, seakan menjadi hadist pembenaran bagi mereka.

Maka, jawablah demi nafas terakhir di ranjang pesakitan. Jawablah demi keluh dan tangis keluarga mereka.

Pantaskan kita berbangga sebagai bangsa?

Birokrasi Kita Masih Sibuk dengan Kebiasaan “ewuh pakewuh

Kenapa Pencegahan Penyebaran Covid-19 Gagal?

Masyarakat kita yang bandel! Ya, itu salah satunya. Tapi kan memang sudah tugas pemerintah membangun awareness warganya. Seharusnya pemerintah paham karakter warganya dan melakukan langkah yang sesuai dengannya agar berhasil. Jika masyarakat bandel bagaimanapun caranya pemerintah harus mampu membuatnya baik. 

Saya teringat ucapan salah satu senior yang mengatakan bahwa “Masyarakat layaknya binatang di kebun binatang”. Maaf jika ada yang tersinggung. Kalimat itu tidak bermaksud menyamakan perilaku masyarakat dengan perilaku binatang.

Kalimat itu mengisyaratkan bahwa menghadapi masyarakat harus sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Sama halnya dengan memberi makan binatang. Jangan memberi makan kambing dengan daging atau memberi makan macan dengan rumput karena itu tidak akan berhasil. Itulah maksud kalimat itu sesungguhnya.  

Maka, sudahlah jangan mengambinghitamkan masyarakat karena masalah yang ada pada diri birokrasi pemerintah atas ketidakberhasilan ini. Masalah sesungguhnya adalah: birokrasi kita tidak berjalan “normal”. Saya beri tanda petik pada istilah normal karena normal yang saya maksud adalah sesuai dengan yang seharusnya terjadi, bukan yang lumrahnya terjadi. 

Yang saya maksud dengan tidak normal adalah budaya dan pola pikir kita para pegawai organisasi pemerintah yang penuh dengan “ewuh pakewuh”.

Bukankah saat suatu organisasi pemerintah dibentuk, telah melekat padanya tugas, tanggung jawab dan kewajiban? Gaji yang pegawai pada organisasi itu terima, bukankah itu untuk membayar tugas, tanggung jawab dan kewajiban tersebut?

Lantas kenapa dalam kondisi Covid-19 ini tugas yang sesungguhnya sudah melekat tersebut seolah menjadi tugas baru yang mesti mendapatkan tambahan penghasilan? Belum ditambah kopi makan dan minum. Belum ditambah rokok bagi yang merokok. Belum ditambah lembur bagi yang lembur.

Pantas saja cost  kegiatan menjadi membengkak. Pantas saja kegiatan yang seharusnya dilaksanakan satu hari sekali menjadi sebulan sekali. Cost yang dianggarkan untuk satu bulan habis dalam satu kali kegiatan.

Operasi yustisi misalnya, bukankah seharusnya operasi itu dilaksanakan setiap hari? Tidak mungkin terbangun atmosfer kesadaran di tengah-tengah masyarakat jika ia hanya dilakukan satu kali sebulan. Bukankah itu sudah menjadi tugas pokok Satpol PP, misalnya.

Tapi kan  yang terjadi tidak seperti itu. Ada biaya tambahan saat hal itu dilakukan. Seolah ini adalah “kegiatan” yang ada anggarannya. Atau saat ada kebakaran misalnya, atau saat ambulance mengantarkan jenazah, atau saat tenaga kesehatan merawat pasien Covid-19.

Jam kerja tambahan boleh saja dibayar. Tapi jika semua kegiatan itu dilakukan di jam kerja normal, apa layak kita dapat tambahan?

Birokrasi Kelas Dunia? Bagai punguk merindukan bulan.

Pemerintah Masih Kekurangan Pemimpin

Upaya pencegahan penyebaran covid19 sangat tergantung pada perubahan perilaku masyarakat. Penggunaan masker, pembatasan mobilisasi, penjagaan jarak, semua itu membutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk mengubah kebiasaan mereka. Salah satu yang paling krusial dari perubahan perilaku adalah kepemimpinan.

Prinsip dasarnya jelas! Kepemimpinan mampu menggerakkan dan pemimpin mampu mempengaruhi. Maka jika masih banyak masyarakat yang bebas berkeliaran tanpa masker, menyelenggarakan hajatan tanpa protokol kesehatan, hilir mudik di jalan raya tanpa memperhatikan pembatasan aktivitas, perlu kita secara jujur mempertanyakan kepemimpinan di setiap level pemerintahan kita saat ini.

Kita harus jujur, jangankan mempengaruhi perilaku masyarakat, tidak dicibir saat berbicara protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat saja kita sudah untung. Tidak dibogem mentah saat menjelaskan prosedur pemakaman pada keluarga korban saja sudah lega. Tidak dibalas meme olokan saat membagikan konten edukasi di media sosial saja sudah bagus.

Yang terjadi saat edukasi, saat mediasi, atau saat menegakkan prosedur adalah, kita beradu tawar, kita menurunkan standar atas nama kondusivitas. Masih untung seperti itu, sebagian malah bersembunyi dan memilih menolak berhadapan dengan warganya. Itukah kepemimpinan? Itukah keteladanan?

Maka marilah jujur atas nama nurani dalam kondisi pandemi. Semua itu betul adanya. Bukan untuk berdiam diri. Hari ini, pandemi ini adalah musibah. Di setiap musibah selalu ada berkah bagi orang yang berpikir.

Semoga dengan jujur mengakui semua kekurangan itu, pandemi ini membawa kita kepada berkah semakin kokohnya persatuan, semakin berwibawanya kita sebagai sebuah bangsa, semakin baiknya birokrasi ini, dan semakin tergemblengnya kepemimpinan kita.

Wallohu a’lam bisshawab.

17
0
Muhamad Badar Hamid ◆ Active Writer

Muhamad Badar Hamid ◆ Active Writer

Author

Praktisi pemerintahan yang bernama pena inspekturrojali. Penulis adalah seorang PNS Sekretaris Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, Jawa Barat.

2 Comments

  1. Avatar

    Kreeen , imajinasi di lapangan, dan perlu di tambahkan pergerakan pemerintah dgn ada covid yg blm maxsimal, dlm hal bantuan dampak perekonomian yg lagi terpuruk akibat covid 19 ini

    Reply
    • Muhamad Badar

      Sebenarnya bukan imajinasi mbak, tapi realita. hehe

      Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sekilas Pergerakan Birokrat Menulis

Galeri Buku

Event

Diskusi STIA LAN

Diskusi Makassar

Diskusi Tjikini

Kerja sama dengan Kumparan

Mengikuti Kompetisi Riset KPK

Narasumber Diskusi Publik UGM

Program Dialog

Popular Post

error: