Modifikasi pada Rantai Nilai DJP: Sebuah Bagian dari Reformasi Perpajakan
Tulisan ini bertujuan untuk membahas penerapan rantai nilai pada institusi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. DJP memiliki pilar reformasi perpajakan yang dapat dipetakan dalam kerangka rantai nilai dilihat dari sisi aktivitas...
Menelaah Alternatif Regulasi Swakelola dalam Kerja Sama Pemerintah Daerah
Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau dilakukan oleh penyedia. Dengan catatan, mekanisme PBJP ini dipilih sesuai dengan tujuan, kebijakan,...
Secondment di Kemenkeu: Sebuah Implementasi Collaborative Governance
Memasuki abad ke-21, pergerakan jaman menjadi semakin dinamis. Terdapat banyak kesempatan untuk melakukan perubahan secara masif di berbagai organisasi sektor publik, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di dalam Kemenkeu sendiri terdapat cita-cita untuk...
Sudah Difungsionalkan…
“Supaya terjadi hal-hal yang betul-betul independen dalam penelitian, supaya jangan ada conflict of interest nanti, saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdik,” demikian pernyataan dari Menteri Yasonna H Laoly, sebagai penjelasan bahwasanya anak...
Ayam Krispi Ala UK: Sebuah Contoh Komunikasi Risiko Kesehatan Kepada Masyarakat
Dalam kurun waktu dua bulan terakhir, perhatian dunia terus menerus terarah ke Negeri Tirai Bambu, Republik Rakyat Tionghoa. Bukan karena pesatnya perkembangan negara tersebut sebagai “negara adidaya”, tetapi karena menyebarnya Coronavirus disease (COVID-19) yang...
Alternatif Penyelesaian Defisit BPJS Kesehatan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan yang diberikan oleh negara – berupa perlindungan kesehatan, akses terhadap manfaat dan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, kepada seluruh anggota masyarakat. Dalam hal ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)...
MSDM-BK: Strategi Meningkatkan Kemampuan Daya Saing Organisasi
Kita memasuki era di mana bias batas negara telah terjadi. Dalam masa ini peluang sekaligus tantangan sangat terbuka, sehingga organisasi memerlukan strategi untuk semakin bersaing dan maju dalam kancah global. Tentu saja, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang...
Nilai-nilai Pancasila, Budaya Organisasi, dan Reformasi Birokrasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan periode terakhir dari break down lima tahunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga performanya dalam mencapai target atau keberhasilan menjadi sangat penting....
Selayang Pandang Pengelolaan Pendidikan di Negara Selandia Baru
Selandia Baru adalah sebuah negara dengan populasi penduduk yang sangat minimalis, terutama jika kita membandingkannya dengan Indonesia. Berdasar pada data sensus di tahun 2018, tercatat populasi penduduk mereka hanya berjumlah 4.886.100, angka yang tak jauh berbeda...
Fenomena e-Democracy dan Polarisasi Politik
Penduduk bumi saat ini sebenarnya telah hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Dunia nyata adalah di permukaan bumi di mana jasmani berada, sedangkan dunia maya adalah jaringan internet di mana orang juga bisa berkumpul dan berdikusi secara pikiran – tanpa...
Jangan Nistakan Pegawai Honorer Pak Menteri!
Tjahjo Kumolo bilang bahwa pegawai honorer membebani anggaran pemerintah pusat. Tampaknya, menteri kita ini kurang paham bahwa sebenarnya mereka inilah yang sekarang banyak berkinerja dan menggerakkan instansi pemerintah. Di negara maju, peran mereka sejajar dengan PNS, termasuk penghargaannya. Pak menteri perlu melihat lapangan dan menawarkan program dirumahkan atau pensiun dipercepat untuk PNS yang tidak berkinerja. Janganlah malah mencari panggung dengan menistakan para pegawai honorer.
Transformasi Perencanaan dan Penganggaran dengan Money Follows Program Priority: Diskusi Kelas Online Birokrat Menulis Tanggal 29 Agustus 2018
Kelas online Pergerakan Birokrat Menulis kali ini mendiskusikan topik mengenai paradigma baru dalam proses perencanaan dan penganggaran di pemerintahan. Topik ini berkaitan dengan dua artikel yang pernah tayang di laman birokratmenulis.org, yaitu “Wawancara Eksklusif...
Menggunakan Sistem Pengendalian Secara Strategis Berbasis Yin dan Yang: Diskusi Kelas Online Birokrat Menulis Tanggal 15 Agustus 2018
Diskusi bertemakan tentang keseimbangan sistem pengendalian ini adalah diskusi dalam kelas online pertama yang diselenggarakan oleh Pergerakan Birokrat Menulis di tahun 2018. Diskusi yang dilaksanakan melalui grup WhatsApp ini diikuti oleh 25 peserta, yang terdiri...
Hani on Memilih Mundur Dari PNS
Diah on Memilih Mundur Dari PNS
Rosida on Memilih Mundur Dari PNS
Fitra on Memilih Mundur Dari PNS
CHRISTOFEL J.A. RORINGKON on Memilih Mundur Dari PNS
.
-
Jalanku Bukan Jalanku Lagi
45 -
Memilih Mundur Dari PNS
36 -
Perjalanan Birokrat Menulis Buku
30 -
Wahai Para Pegawai KPK, Selamat Datang di Birokrat Menulis!
17 -
Joint Program: Sebuah Contoh Collaborative Governance di Pemerintahan Indonesia
15 -
Murid Pintar Enggan Jadi Guru?
11 -
Nasib Fungsional Pengelola PBJ: Siapa Peduli?
11 -
Sebuah Surat di Jumat Keramat
10 -
Penyederhanaan SPJ
9 -
Hitung Mundur
8
Pernyataan Sikap
Menyikapi “Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Yang Melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kantor Staf Kepresidenan”
unduh
