Memupuk Asa Masa Depan Anak Buruh

by Oki Kurniawan ♥ Associate Writer | Nov 12, 2020 | Refleksi Birokrasi | 0 comments

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, yang disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020 lalu, menuai pro dan kontra. Alhasil, banyak elemen masyarakat seperti buruh dan mahasiswa di berbagai daerah melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-undang ini. Sebagian besar buruh menganggap bahwa undang-undang ini adalah aturan yang banyak mengebiri hak-hak buruh, dan lebih mementingkan kepentingan pengusaha atau investor.

Pemerintah beragumen bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menjadi obat untuk mengatasi kebutuhan lapangan kerja baru dan mendorong investasi. Di laman instagram–nya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa setiap tahun terdapat 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Ditambah dengan adanya 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja yang terdampak pandemi.

UU ini bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Tidak hanya itu, pemerintah mengklaim bahwa nawaitu hadirnya undang-undang ini, juga untuk menyederhanakan sistem perizinan, memangkas regulasi yang tumpang tindih serta prosedur yang rumit, dan sebagainya.

Konflik Buruh dan Majikan 

Konflik antara buruh dengan pengusaha tidak hanya terjadi saat ini saja. Namun sudah dari ratusan tahun lalu, yakni sejak terjadinya revolusi industri di Inggris. Revolusi industri menghadirkan cara-cara baru dalam proses pekerjaan, tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin.

Hadirnya tenaga mesin ini, memberikan dampak pada peningkatan hasil produksi, dibandingkan ketika menggunakan tenaga manusia. Kehadiran revolusi industri ini turut memunculkan kelas-kelas sosial dalam masyarakat, yaitu kelas borjuis (para pemilik modal) dan juga kelas proletar (para pekerja). 

Meminjam pemikiran Marx, pada kelas borjuis (pemilik modal), mereka berkepentingan untuk mengusahakan laba sebanyak mungkin. Bukan karena para pemilik modal bersifat rakus atau asosial, melainkan karena hanya dengan mencapai laba mereka dapat mempertahankan diri dalam persaingan di pasar bebas.

Oleh karena itu, setiap majikan dengan sendirinya akan menekan biaya tenaga kerja buruh yang dibelinya serendah mungkin. Sebaliknya, kaum proletar (buruh) berkepentingan untuk mendapat upah sebanyak-banyaknya, mengurangi jam kerja, dan untuk menguasai sendiri kondisi-kondisi kerjaan mereka, dan untuk mengambil alih pabrik tempat mereka bekerja dari tangan kelas pemilik.

Secara obyektif kita dapat melihat bahwa kepentingan dari kedua kelas ini berbeda. Kepentingan keduanya menarik ke arah yang berlawanan, meskipun dalam prosesnya, kaum buruh dengan majikan memiliki ketergantungan satu sama lain. Majikan memerlukan buruh untuk mengerjakan pekerjaan. Dan buruh tidak dapat bekerja kecuali disediakan tempat bekerja oleh para majikan/investor.

Di sinilah dibutuhkan peran negara atau pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang legitimasi atas kedaulatan rakyat harus mampu menjadi titik tengah antara “buruh” dan “majikan”. Pemerintah harus bisa memberikan aturan yang fair bagi pekerja maupun pengusaha. Pada titik inilah, pemerintah berusaha hadir melalui UU Cipta Kerja.  

Di samping itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mewujudkan keadilan sosial.

Di dalam batang tubuh UUD 1945 pun disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, perlindungan kepada segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara.

Untuk melaksanakan perlindungan tersebut, salah satu caranya adalah dengan menjamin seluruh rakyat Indonesia memiliki pekerjaan yang layak. Kebutuhan akan pekerjaan yang layak ini merupakan merupakan hal yang fundamental bagi seseorang untuk menggapai kehidupan yang sejahtera.

Revolusi Industri 4.0 dan Prediksi Kebutuhan Tenaga Kerja Masa Depan

Berbicara mengenai lapangan kerja saat ini, tentu berbeda sekali dengan apa yang terjadi pada masa revolusi industri di abad ke-16. Robotisasi dan digitalisasi adalah istilah yang jadi primadona di telinga kita saat ini.

Proses digitalisasi pada berbagai lini harus segera direspons. Setiap kita dituntut untuk tanggap terhadap sebuah perubahan terutama pada era revolusi industri 4.0. Revolusi industri generasi keempat yang saat ini terjadi memberikan perubahan cara-cara kerja menjadi lebih terotomatisasi mencakup pemanfaatan artificial intelligence, penggunaan robot, cloud technology, big data, dan lain sebagainya.

Sebagai contoh perkembangan teknologi di bidang perbankan, yaitu dengan adanya m-banking. Dengan m-Banking nasabah tidak perlu datang ke bank untuk mendapatkan layanan perbankan.

Cukup dari smartphone, transaksi perbankan sudah bisa dilakukan. Contoh lainnya, yaitu di jalan tol. Saat ini sudah tidak diperlukan lagi petugas yang ada di pintu tol. Petugas yang dahulu bekerja melayani pembayaran setiap transaksi di jalan tol dan berada di ruangan yang sempit, kini sudah tergantikan oleh mesin yang mampu melayani pembayaran transaksi di pintu tol secara otomatis melalui e-money. Pekerjaan-pekerjaan rutin, akan digantikan oleh Internet of Things.

Di era disrupsi yang sedang berjalan saat ini, kita dapat melihat perkembangan dunia berubah sangat cepat, terlebih dalam dunia bisnis. Saat ini kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki gedung, aset, dan sumber daya manusia yang banyak.

Gojek dan Grab sebagai perusahaan yang bergerak di layanan transportasi, mereka tidak memiliki armada kendaraan yang banyak. Namun, ketika kita membutuhkan layanan transportasi, dalam benak kita sudah mengarah pada Gojek atau Grab.

Begitupun di bidang yang lainnya.  Perusahaan telekomunikasi seperti Whatsapp, tanpa infrastruktur jaringan. Perusahaan retail semacam Shoppee, Tokopedia, Bukalapak, mereka tidak memiliki store konvensional. Movie House semacam Netflix, ia tidak memiliki teather. Broadcaster terbesar, Youtube, tanpa memiliki stasiun tv. Sosial media terbesar, Facebook, Twitter, dan Instagram, tanpa konten yang mereka miliki sendiri.

Melihat perkembangan tersebut, kebutuhan dunia kerja ke depan bukan lagi berada pada industri yang besar seperti pabrik. Banyak pengamat memprediksikan bahwa ke depan yang banyak muncul adalah perusahaan-perusahaan start-up yang memiliki karakteristik karyawan dan sumber daya yang tidak terlalu banyak. Namun, mereka memiliki network teknologi yang luas.

Untuk itu perlu dipersiapkan generasi penerus yang siap akan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Terlebih pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Di mana dalam bonus demografi ini jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Produktivitas tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan Indonesia Emas.

Memutus Mata Rantai Profesi Buruh

Ada pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sifat anak tidak jauh berbeda dari sifat orang tuanya. Mungkin bisa juga terjadi dalam hal mata pencaharian. Apa yang diwariskan orang tua, terkadang menjadi inspirasi bagi anak akan mata pencahariannya di masa depan kelak.

Seperti halnya kemiskinan, yang seringkali turun-temurun. Anak buruh lebih rentan untuk menjadi buruh. Rantai profesi ini yang perlu kita putus. Jangan sampai ada anak buruh, ketika dewasa juga berprofesi sebagai buruh.

Berbagai teori Human Capital menyebutkan bahwa baiknya kualitas SDM yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan individu ataupun negara, ditentukan oleh faktor pendidikan dan kesehatan.
Pendidikan dan kesehatan merupakan dua faktor yang saling kait-mengkait.

Pendidikan tinggi yang dimiliki tanpa adanya tubuh yang sehat, tidak akan mampu menaikkan produktivitas. Sementara itu, pendidikan yang tinggi juga dapat memengaruhi tingkat kesadaran seseorang tentang kesehatan.

Tidak dipungkiri bahwa pendidikan menjadi salah satu kunci dalam mengentaskan kemiskinan. Pendidikan dan pelatihan dapat menjadi nilai tambah seorang manusia. Dengan adanya pendidikan atau pelatihan kita bisa memiliki keterampilan dan kemampuan yang lebih tinggi, sehingga bisa membantu kita mendapatkan pekerjaan yang layak.

Selain akses pendidikan, juga perlu dibuka akses kesehatan kepada para buruh. Sangat penting untuk menjaga kesehatan para buruh dan keluarganya. Akses kesehatan ini bukan hanya yang bersifat kuratif, tetapi juga preventif.

Jika kita sehat, tentu kita tidak mesti mengeluarkan anggaran untuk berobat, yang kita perlukan hanya untuk pencegahan saja. Sehingga kita bisa men-saving lebih banyak uang atau menggunakan uang tersebut untuk hal-hal produktif lainnya.

Hal selanjutnya, yaitu komitmen dari para buruh untuk merubah nasibnya sendiri. Hasil akhir dari semua upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup buruh yaitu komitmen yang kuat untuk merubah nasibnya sendiri maupun nasib generasi penerusnya.

Dengan demikian, solusi peningkatan kesejahteraan buruh pun tidak selalu pada cara-cara yang berdampak langsung kepada buruh, seperti kenaikan upah. Kenaikan upah tidak dapat meningkatkan kesejahteraan buruh secara signifikan bila diiringi dengan adanya inflasi.

Selain itu, ketika penghasilannya naik, seringkali gaya hidup juga naik.
Perlu dilakukan solusi jangka panjang, yaitu dengan mempersiapkan putra dan putri para buruh dengan pengetahuan dan skill, demi penghidupan yang lebih baik di masa depannya.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato pelantikan yang menyatakan bahwa pembangunan SDM akan menjadi satu dari lima prioritas utama dalam periode kedua pemerintahannya.

Epilog

Para Founding Fathers negara ini berjuang sampai titik darah penghabisan untuk bisa merebut kemerdekaan. Mereka menyadari bahwa dengan merdeka, bangsa ini memiliki hak penuh atas apa yang dimilikinya. Begitupun dengan kehidupan kita sebagai individu, ketika kita tidak memiliki ketergantungan ekonomi kepada orang, kita bisa menjadi tuan atas diri kita sendiri. Inilah pentingnya terus menumbuhkan semangat untuk keluar dari zona kemiskinan dan keterbatasan.  

Kita berharap bahwa dua puluh atau tiga puluh tahun lagi tidak ada orang Indonesia yang berprofesi sebagai buruh. Tidak ada lagi asosiasi buruh di Indonesia. Bukan karena organisasinya dilarang, tetapi karena sudah tidak ada lagi orang indonesia yang bekerja menjadi buruh. Pekerjaan-pekerjaan kasar, biarlah dikerjakan oleh buruh-buruh dari negara lain yang membutuhkan. Semoga.

Bola Politik Papa Edy

by Oki Kurniawan ♥ Associate Writer | Dec 17, 2018 | Refleksi Birokrasi | 1 comment

Prolog

Berbicara sepak bola, tampaknya tidak akan pernah ada habisnya. Meski begitu, ada tanda tanya besar yang selalu terngiang di benak banyak orang. Mengapa sulit sekali menemukan 11 pemain untuk berlaga di lapangan hijau, sementara negeri ini dihuni lebih dari 250 juta penduduk. Meminjam perkataan Papa Edy (dengan sedikit perubahan), “Kalau pengurusnya baik, timnasnya juga baik”.

Memang, pelatihlah yang memiliki otoritas dalam memilih pemain yang akan bertanding dan strategi yang akan digunakan selama 90 menit pertandingan. Namun, dibalik itu pengurus juga memiliki kewenangan dalam merekrut pelatih dan tim ofisial.

Saya, adalah salah satu birokrat yang memiliki kegelisahan tingkat tinggi terhadap kondisi persepakbolaan negeri ini. Tulisan ini mencoba menyoroti kondisi keterpurukan sepak bola Indonesia yang berelasi dengan politik praktis.

Sengkarut Timnas

Sudah hampir satu dekade ini persepakbolaan nasional berada dalam kondisi yang tidak baik. Sejak gelaran piala AFF (Asean Football Federation) tahun 2010, begitu banyak konflik terjadi di tubuh federasi sepak bola Indonesia, PSSI.

Masih segar dalam ingatan kita, pada tahun 2012 terjadi dualisme liga yang ada di Indonesia. Ada Indonesian Premiere League (IPL) dan ada Indonesia Super League (ISL). Masing-masing kubu mengklaim bahwa mereka adalah kompetisi profesional yang sah. Sebaliknya, yang lainnya dianggap sebagai liga yang ilegal.

Tidak hanya itu, dalam perkembangan berikutnya muncul dualisme kepemimpinan organisasi. Ada PSSI versi Djohar Arifin, dan ada versi La Nyalla Mattaliti. Masing-masing mengklaim memiliki mandat yang sah dari anggota PSSI.

Masing-masing kubu juga membentuk timnas sendiri-sendiri. Alhasil, dalam gelaran Kualifikasi Piala Dunia 2014, Timnas Indonesia dicukur habis oleh Bahrain dengan skor 10-0. Kekalahan itu menjadi kekalahan terbesar timnas Indonesia sepanjang sejarah. Sampai akhirnya, pemerintah turun tangan untuk membekukan PSSI, dan Indonesia kena sanksi (banned) oleh FIFA selama setahun.

Konflik dalam tubuh PSSI bukan hanya berdampak pada kondisi internal organisasi PSSI sendiri, tetapi juga pada kerinduan publik akan tontonan sepak bola yang menghibur dan menjadi pelega dahaga publik atas prestasi timnas. Pil pahit harus kita telan lagi, yaitu ketika timnas gagal di ajang Piala AFF 2018.

Sepak bola dan Kekuasaan

Sebagian besar dari kita sepakat bahwa muara dari konflik PSSI yang terjadi saat ini adalah politisasi sepak bola. Sepak bola kita dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan politik oleh aktor politik. Bagaimana politik bermain dalam aktivitas sepak bola?

Aristoteles menyebutkan bahwa manusia adalah zoonpoliticon atau makhluk yang berpolitik. Dari awal bangun tidur sampai dengan tidur lagi, manusia melakukan aktivitas politik. Secara luas, politik adalah tentang strategi dalam pencapaian tujuan. Namun, seringkali kita terjebak pada pengertian politik sebagai politik praktis, yakni hal-hal yang berkenaan dengan negara dan kekuasaan.

Adapun kekuasaan, Prof. Ramlan Surbakti (1992) mendefinisikannya sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain agar berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang dipengaruhi.

Nah, paradigma tentang dunia sepak bola saat ini tidak lagi dipandang sebagai sebuah olahraga semata. Namun, sepak bola dapat dijadikan sebagai tempat atau saluran dalam meraih kekuasaan.

French dan Raven (1960) membagi kekuasaan menjadi 5 kategori yaitu: coercive power; reward power; legitimate power; referent power; dan expert power. Kekuasaan politik masuk kedalam kategori legitimate power, atau kekuasaan yang dimanifestasikan dengan perannya yang sah dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Prof. Tjipta Lesmana (2013), pemain bola yang tenar, apalagi pemain kelas dunia, juga memiliki kekuasaan, dalam kategori expert power. Seorang pemain bola ternama banyak dicari oleh klub sepak bola karena kepiawaiannya dalam mencatak gol, menaikan pamor klub sepak bola dan stakeholders lainnya.

Mereka memiliki nilai (harga) yang tinggi. Semakin tenar dan piawai pemain sepak bola, semakin tinggi pula ‘banderolnya’. Namun, bila kelihaiannya mengolah ‘si kulit bundar’ sudah menurun, nilai (harga)-nya pun ikut turun.

Politik dan sepak bola merupakan dua unsur yang berbeda dan sama-sama tidak menginginkan disatukan, sebagaimana yang ada dalam statuta FIFA. Namun, dibalik perbedaan itu ada kesamaan karakteristik. Dalam urusan politik dan urusan bola, keduanya sama-sama menginginkan kemenangan.

Prakteknya, politik dan sepak bola seringkali dijalankan seiring sejalan. Politisi mengincar kemenangan untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan. Pemain bola/klub sepak bola mengincar kemenangan untuk mendapatkan ‘pengakuan’ yang muaranya adalah popularitas, kekayaan, atau bahkan menjadi jalan untuk mendapat pasangan yang cantik, tajir, dan seksi.

Mendulang Suara dari Supporter

Untuk menggambarkan ‘bersatunya’ politik dengan sepak bola, mari kita tengok di beberapa negara. Di Italia ada Silvio Berlusconi, bos besar klub sepak bola AC Milan ini juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Italia. Di Asia Tenggara juga ada Thaksin, mantan PM Thailand, yang juga pernah tercatat sebagai CEO klub Manchester City.

Bagaimana dengan di Indonesia? Sudah tidak perlu dituangkan dalam tulisan ini lagi. Kita semua bisa melihat secara gamblang bagaimana permainan politik juga dipraktekan dalam urusan sepak bola.

Dalam setiap gelaran pesta demokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional, kita dapat melihat para politisi memainkan ‘kartu bola’. Telah banyak contohnya berbagai kampanye para calon kepala daerah dengan cara mengidentikkan diri mereka seperti kelompok suporter sebuah klub.

Para politisi itu kerapkali mencoba mendekati suara suporter sepak bola dengan menjanjikan pembangunan stadion, fasilitas pendukung, bonus dari APBD, dan lain sebagainya.

Sepak bola Indonesia memang memiliki atmosfer yang menggiurkan, bukan hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari sisi politik. Suporter sepak bola di Indonesia dapat dikategorikan sebagai suporter yang fanatik terhadap klubnya.

Sebut saja kelompok suporter seperti Bobotoh, The Jak Mania, Aremania, Bonek, dan kelompok suporter lainnya di Indonesia. Para suporter ini bukan hanya memiliki karakter yang fanatik terhadap klub kesayangannya, tapi jumlah mereka juga besar. Bisa dibayangkan bila potensi ini digunakan untuk meraup suara dalam pemilihan umum.

Reformasi Sekedar Mimpi?

Tahun berganti, reformasi sepak bola Indonesia, khususnya tentang reformasi PSSI seperti mengalami stagnansi. Saat ini masalah PSSI bukan adanya dualisme liga ataupun dualisme kepengurusan. Yang menjadi sorotan publik saat ini adalah hattrick jabatan dari pimpinan PSSI. Selain sebagai ketua umum (Ketum) PSSI sejak tahun 2016, Papa Edy merupakan seorang gubernur, dan juga ketua dewan pembina klub PSMS Medan.

Edy Rahmayadi terpilih sebagai Ketum PSSI berdasarkan hasil kongres PSSI tahun 2016. Saat kongres yang diketuai oleh Agum Gumelar, Edy terpilih sebagai ketua PSSI periode 2016-2020 dengan memperoleh 76 suara, mengalahkan dua kandidat lainnya yaitu Moeldoko yang mendapatkan 23 suara dan Eddy Rumpoko mendapatkan satu suara.

Tak dinyana, pada tahun 2017 Edy mengikuti kontestasi pesta demokrasi di Provinsi Sumatera Utara sebagai calon gubernur, dan akhirnya terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.

Memang, aktivitas Edy dikancah politik yaitu sebagai gubernur tidak bertentangan dengan statuta PSSI. Tidak ada aturan yang mengharuskan Edy mundur dari jabatan Ketum PSSI meskipun telah terpilih sebagai gubernur. Begitupun saat mendaftar sebagai calon gubernur, juga tidak ada syarat untuk melepaskan diri dari jabatan federasi keolahragaan.

Namun, publik juga tak bisa memungkiri bahwa dunia sepak bola Indonesia masih banyak didera berbagai macam persoalan, mulai dari integrasi di lingkungan internal PSSI, pemberantasan pengaturan skor, penanganan kerusuhan suporter, pembinaan usia muda, transparansi keuangan, sampai dengan peningkatan prestasi tim nasional.

Masalah-masalah tersebut, harus segera diatasi. Publik rindu akan prestasi timnas sepak bola di kancah internasional. Untuk mengurai benang kusut tersebut, diperlukan orang yang benar-benar memiliki loyalitas terhadap dunia sepak bola Indonesia.

Dengan hattrick jabatan yang dimiliki Papa Edy saat ini, publik menilai tidak ada keseriusan Papa untuk membenahi kondisi sepak bola. Alih-alih membenahi kondisi sepak bola, jangan sampai yang terjadi adalah terbengkalainya tugas yang dijalaninya. Sepak bola tidak tuntas dibenahi, dan janji kampanye terhadap masyarakat Sumut tidak terealisasi.

Harapannya, reformasi sepak bola di Indonesia jangan hanya menjadi sebuah fatamorgana. Sampai kapan PSSI di-bully oleh masyarakat Indonesia karena tidak memiliki visi, misi dan target yang jelas.

Diperlukan visi tajam dan road-map yang jelas tentang pembangunan sepak bola Indonesia ke depan. Untuk itu, masyarakat menilai bahwa pengurusan PSSI tidak bisa dilakukan dengan cara sambilan. Dibutuhkan dedikasi, integritas, dan komitmen yang ekstratinggi untuk segera membenahi PSSI.

Sampai dengan saat ini, menjadi ketua umum PSSI, tidak seperti ketum organisasi/federasi olahraga lainnya, masih dinilai sebagai sebuah langkah atau jalan yang  strategis untuk mencapai kedudukan politik.

Saat ini Papa sudah memiliki legitimasi yang sah secara undang-undang untuk mengatur tata pemerintahan dan sosial masyarakat Sumut. Sebagai Ketum PSSI, Papa juga memiliki kewenangan untuk meracik arah strategi kebijakan sepak bola di Indonesia.

Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana kekuasaan yang berbeda fokus dan lokus yang dimiliki itu beroperasi secara bersama-sama? Atau, bagaimana cara Papa mengoperasikan kekuasaannya? Supaya tidak terjadi abuse of power dan kedua amanah yang ada dapat ditunaikan dengan baik. Papa Edy sendirilah yang bisa menjawabnya.

Epilog

Dalam menjalankan kekuasaan, dimensi etika dan kekuasaan itu sendiri dapat bermain bebas. Pada prosesnya, terkadang etika yang mendominasi, tetapi pada akhirnya kekuasaanlah yang menjadi pemenangnya. Mau menuruti panggilan etika atau dahaga kekuasaan. Semuanya kembali kepada moralitas si empunya.***