Kepsek dan Guru ‘Berleha-Leha’ Di Masa Pandemi? NO, WAY!!!

Kepsek dan Guru ‘Berleha-Leha’ Di Masa Pandemi? NO, WAY!!!

Banyak masyarakat beranggapan sejak diberlakukannya pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi, beban kepala sekolah dan guru menjadi jauh berkurang. Seolah-olah lebih santai karena perannya dialihkan kepada orang tua siswa. Bahkan, masyarakat awam menilai kepala sekolah ‘hanya’ tinggal memberi perintah (instruksi) kepada guru, guru tinggal memberi penugasan kepasa siswa secara daring.

Anggapan itu seratus persen tidak benar, berdasarkan diskusi tentang  Peran Kepemimpinan Instruksional Kepsek pada masa Pandemi, tanggal  8 September 2020 bersama Kepala SMAN 26 Jakarta, SMAN 33 Jakarta, Wakasek SMAN 7 Kota Tangerang, Kepala SMAN 1 Gunung Kencana Kab. Lebak, dan Kepala SMAN 1 Ulususua Kab. Nias Selatan (dua SMA terakhir melalui virtual).

Berbagai Kendala dalam Belajar secara Daring

Kegiatan belajar dan mengajar (KBM) pada masa pandemi sangat jauh berbeda dengan belajar mengajar di masa normal, biasanya dari konvensional/tatap muka beralih melalui virtual (online). Implementasi pembelajaran pun tidak luput dari berbagai kendala:

  • jaringan terkadang kurang bagus bahkan akses internet yang sulit
  • mahalnya biaya paket kuota – sebelum ada kebijakan kuota gratis dari pemerintah
  • siswa yang tidak mampu membeli gawai (HP)
  • banyak orang tua yang tidak dapat membantu anaknya belajar karena tidak memahami IT
  • tidak sedikit guru kurang mampu mengoperasikan IT dalam mengajar
  • ada kekhawatiran siswa tidak mendapatkan hasil pembelajaran secara maksimal, baik dari materi pelajaran maupun penugasan-penugasan yang diberikan oleh guru.

Pada era digital, pembelajaran online sangat bergantung pada keberadaan akses jaringan atau internet. Warga belajar dapat mudah mengakses berbagai sumber informasi, membangun komunikasi individu maupun massa secara langsung tanpa terbatas ruang dan waktu.

Namun, bukan berarti dalam pelaksanaannya tanpa kendala, terlebih dirasa SMA dari pelosok daerah seperti di SMAN 1 Gunung Kencana Lebak,  dan cerita yang disampaikan Bapak Perhatikan Giwai, kepala SMAN 1 Ulususua yang lokasinya di daerah terpencil di pulau Nias Selatan, yang paling terdampak jika bicara jaringan karena kawasan berbukit di Gunung Sitoli.

Selain jaringan kurang bagus dan kuota internet terbatas, kemampuan antara guru dalam penguasan IT tidak sama – tidak heran ada guru yang belum terbiasa menggunakan internet, cerita pak Giwai dari Nias Selatan.

Masalah kurikulum, setidaknya sekolah bisa berlega sejak pemerintah menerbitkan Kepmendikbud Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum dalam Kondisi Khusus. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada Kurikulum 2013 (K-13) yaitu adanya pengurangan kompetensi dasar (KD) setiap mapel, fokus pada kompetensi esensial. Sekolah diberi kewenangan sepenuhnya tetap menggunakan K-13, kurikulum darurat, atau menggunakan kurikulum yang disederhanakan secara mandiri sesuai kebutuhan pembelajaran siswa.

Di awal perubahan, siap tidak siap – waktu yang tidak mudah sekolah untuk beradaptasi, terlebih kehadiran siswa baru di kelas 10, sejak awal belajar hanya bisa dilihat melalui virtual. Sekolah kesulitan menentukan alokasi waktu untuk setiap mapel, menentukan perangkat pembelajaran yang cocok dengan kondisi siswa, sarpras yang belum mendukung, serta kemampuan guru dalam menentukan rencana pembelajaran, PR yang bukan sederhana bagi kepsek dan guru.

“Ada juga guru yang tergolong senior terkadang mendapatkan kesulitan untuk menguasai Learning Management System atau Sistem Manajemen Pembelajaran yang dipilih. Kesulitan juga pada materi yang memerlukan praktik di laboratorium untuk Fisika, Kimia, dan Biologi tidak dapat diberikan pada pembelajaran daring.

Selain itu, guru harus bisa bagaimana caranya memilih metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga tidak menimbulkan kebosanan siswa dalam pembelajaran daring,” cerita ibu Emma, wakasek SMAN 7 Tangerang.

Guru Ditantang Kreatif

Melatarbelakangi diskusi dengan Kepala SMA antara lain, pada pembelajaran di SMA kebanyakan orang tua siswa tidak bisa lagi dapat membantu anaknya belajar di rumah karena materi pembelajaran di SMA lebih khusus dan mendalam.

Lalu, bagaimana sekolah mengatur pola pembelajaran dengan lebih mendalam sesuai dengan kemauan siswa pada materi pembelajaran di SMA yang lebih spesifik?

Berdasarkan survei UNICEF pada awal Juni 2020 terhadap 4.016 responden dari 34 provinsi dengan rentang usia 14-24 tahun, bahwa  69 persen peserta didik merasa bosan belajar dari rumah/BDR. Hal ini menjadi tantangan bagi sekolah menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan. Penerapan pembelajaran online juga membuat kepsek dan guru berpikir keras dalam mencari dan memilih model dan metode pembelajaran yang akan digunakan.

Pola komunikasi dan hubungan profesional antara kepala sekolah dan guru juga memberikan dampak pada mutu pendidikan yang dihasilkan di sekolah. Kerja sama antara kepala sekolah dan guru dengan didukung pola komunikasi yang baik, berdampak pada perkembangan sekolah dan hasil belajar siswa yang memuaskan (Firmaningsih, 2015). Salah satu kegagalan kepala sekolah disebabkan oleh rendahnya keterampilan kepala sekolah dalam mengelola organisasi dan sumber daya di dalamnya (Davis: 1998 dalam Lovely: 2004:19).

Kepala SMA memiliki tanggung jawab dan dituntut tidak hanya sebagai educator dan administrator, namun juga berperan manajer dan supervisor yang harus mampu menerapkan manajemen bermutu. Indikasinya adalah iklim kerja dan proses pembelajaran yang konstruktif, berkreasi serta berprestasi, karena dari sini kepsek dapat diukur keberhasilannya.

Kami punya keyakinan, kepsek tetap ingin berupaya sekolah sebagai tempat manusia berubah, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak berpengalaman menjadi berpengalaman, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi, sekolah berandil kuat pada pembentukan kualitas manusia.

Ada sisi Positif

Selama belajar masa pandemi, Purwanto, salah seorang guru mapel bahasa Indonesia SMAN 33 Jakarta mengatakan meski terjadi pengurangan jam pelajaran dari @45 menit/jam pelajaran  menjadi @30 menit/jam pelajaran, jadwal KBM PJJ hanya sampai pukul 12.00. Akan tetapi guru harus menyusun silabus yang esensial, membuat RPP yang disesuaikan dengan kondisi pandemi, bahkan mengisi agenda harian Googleform, karena sekolah juga memantau para guru melalui aplikasi aplikasi Microsoft.

Jangan kaget, kepala SMA jadi “rajin” masuk WAG grup kelas, karena memantau proses pembelajaran yag dilakukan para guru.  Parenting daring dengan wali murid dan siswa pun dilakukan, cerita ibu Novriola, kepala SMAN 33 Jakarta. Menariknya, tidak segan-segan kepsek memantau kinerja gurunya berdasarkan laporan WA siswa untuk memastikan peran guru optimalkah dalam pembelajaran.

“Dengan belajar pandemi, kami mengambil sisi positifnya. Kemampuan SDM sekolah yang kurang, kami beri motivasi guru untuk meningkatkan dan mengembangkan diri seiring dengan tuntutan jaman, maka para guru belajar mandiri. Guru akhirnya melalui tutorial yang disediakan oleh sekolah bekerja sama dengan guru IT. Mereka mau  memperdalam IT nya”, cerita ibu Sri Sariwarni, Kepala SMAN 26 Jakarta.

“Selain itu, guru juga menjadi kreatif dalam memodifikasi teknik dan materi ajar dalam pembelajaran daring,” pak Dadang Suryaman kepala SMAN 1 Gunung Kencana Lebak, menambahkan.

Dengan perubahan belajar secara daring, para kepala SMA sepakat – ada sisi positif, guru mau belajar bahkan berbagi kepada guru lainnya terutama terkait aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran, terlebih jelang era belajar digital nanti. Guru mulai mengenal dan menerapkan aplikasi daring seperti zoom, google classroom, google meet, whatss up, dan email.

Di sisi lain, banyak guru yang kreatif menggunakan pengembangan berbagai aplikasi misalnya Schoology, Webex, Microsoft 365 untuk Edukasi, Aplikasi Telegram, Moodle, e-Sekolahku, Edmodo, LMS, Quipper, Kahoot, Quipper, Simak Sipintar, aplikasi SiGUM (Sistem Informasi Guru Mengajar), bahkan sekolah kreatif membuat apliaksi sendiri. Untuk materi praktik diupayakan tidak membebani siswa, dan tidak berkelompok. Materi dikembangkan secara virtual, guru mengembangkan ke dalam channel Youtube pribadi guru atau berupa PPT dan praktik sederhana dibuat menyenangkan dan bermakna bagi siswa.

Pemberlakuan Kurikulum Darurat (Khusus)

Perberlakuan kurikulum darurat, kepala SMA menyatakan, sekolah melakukan penyesuaian dan pengembangan yang disederhanakan. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah.

SMAN 1 Gunung Kencana, yang berada di ujung barat pulau Jawa, masih mengacu pada kurikulum 2013 yang disesuaikan kondisi. Sebaliknya, SMAN 33 Jakarta membuat perencanaan pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum darurat (kondisi khusus).

“Sekolah membuat perencanaan program pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, materi ajar, dan media pembelajaran daring dengan mengacu pada kurikulum darurat. Silabus yang dikembangkan namun lebih disederhanakan tetap mengacu standar nasional dengan memilih KD yang esensial disesuaikan kondisi peserta didik dan guru,” terang bu Ola.

SMAN 26 mengacu pada Kurikulum 13 yang direvisi serta dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa. Pengembangkan materi ajar dan silabus disederhanakan sesuai dengan SE Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP dan buku saku.

Standar penilaian tidak mengacu pada mastery learning, melainkan pada praktik baik siswa, seperti implementasi nilai nilai kepedulian siswa pada masyarakat yang terimbas secara sosial dan ekonomi di era pandemi atau PSBB awal.

SMAN 7 Kota Tangerang mengembangkan silabus dengan memilih KD-KD yang essensial dan memungkinkan dilaksanakan dengan kondisi dan waktu yang tersedia. Sekolah mengembangkan RPP yang disederhanakan (RPP 1 halaman) yang mengandung minimal 3 hal yaitu tujuan pembelajaran, langkah kegiatan, dan penilaian.

Dalam diskusi, disampaikan upaya mengatasi kendala perencanaan pembelajaran, sekolah menyesuaikan materi dengan kondisi siswa, memilih materi essensial (KI dan KD) atau pokok dalam kurikulum, dan mengaktifkan MGMP sekolah. Sekolah juga menyiapkan materi ajar seperti buku paket/modul, menyediakan wifi gratis, memberikan bantuan paket internet pada guru dan siswa, dan pelatihan PJJ untuk guru.

Dalam membagi alokasi waktu, kepsek meminta guru untuk menyesuaikan dengan kedalaman dan keluasan materi pokok, mengembangkan perangkat, menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dan kemampuan sekolah, serta berdiskusi sesama guru. Terkait dengan banyaknya siswanya tidak punya HP, SMAN 1 Gunung Kencana mampu memberikan peminjaman laptop/tablet dan buku-buku pelajaran bagi siswa.

Secara bertahap, kepsek mengatasi kendala dengan menyiapkan sarpras dari dana BOS dan BOP, memberikan pelatihan dan pendampingan guru, meminta bantuan tenaga IT yang tersedia di sekolah menyiapkan, memanfaatkan internet, menggunakan perangkat pembelajaran, dan kolaborasi dengan guru SMA lain. Kepsek juga membantu guru  dengan memotivasi bahkan memberikan reward berupa pujian dengan memposting praktik baik yang guru lakukan di kelas virtual, untuk dapat ditiru dan menjadi penyemangat guru yang bersangkutan dan guru lainnya.

Evaluasi Pembelajaran/Penilaian

Penilaian hasil belajar adalah sebagai bentuk akuntabilitas program pembelajaran yang diselenggarakan sekolah kepada pemangku kepentingan pendidikan (seperti orang tua siswa dan pemerintah). Hasil penilaian dapat juga memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan.

Kepala SMA sepakat penilaian  atau pengisian angka rapor pada masa pandemi menjadi bahasan yang cukup serius pada internal sekolah, selain kegiatan masalah pembelajaran itu sendiri. Karena hal ini menyangkut prinsip keadilan (equity) dan inklusivitas (inclusivity).

Ada sekolah dalam menilai kemajuan dan hasil belajar dengan melakukan evaluasi kualitatif, ada juga yang melakukan supervisi pembelajaran, diskusi dengan guru, menilai hasil laporan kegiatan, menilai RPP, memberikan ujian atau tes kepada siswa.

Guru menyiapkan perangkat penilaian hasil belajar. Bentuk penilaian hasil belajar yang digunakan adalah berupa tugas proyek, soal esai, dan tes pilihan ganda. Tindak lanjut yang dilakukan setelah penilaian adalah memberikan umpan balik (kepada guru, siswa, orang tua) dan melakukan remedial.

Sedangkan untuk kendala pemahaman AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) dan survei sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) yang akan dimulai pada tahun 2021, ada sekolah yang berencana memberikan pelatihan pemahaman.  AKM adalah (AKM) dan survei karakter yang ditetapkan sebagai pengganti Ujian Nasional (UN). 

Epilog: Simpulan

Ending-nya, dapat disimpulkan bahwa di masa pandemi ternyata sekolah (Kepala Sekolah dan para guru) tidak sekedar leha-leha. Bagaimanapun kepsek bertanggung jawab atas jalannya sekolah, karena kepsek berada di garda terdepan dalam capaian pendidikan anak didiknya.

Edgar Dale (1900-1985), yang pernah menjadi guru dan pengawas sekolah menengah di North Dakota USA, berujar pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar oleh keluarga, masyarakat atau pemerintah melalui bimbingan, pengajaran, pembelajaran dan pelatihan yang berlangsung, baik dilakukan disekolah maupun di luar sekolah sepanjang hidup, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan perannya dalam lingkungan untuk masa yang akan datang.

Kita dapat menyimpulkan apapun yang telah diupayakan sekolah, intinya tetap berupaya menjunjung tinggi semangat pembelajaran dengan membuat suasana belajar yang menyenangkan pada masa pandemi. Dalam kondisi apapun pembelajaran harus terus berjalan karena ilmu pengetahuan itu ada di mana saja, tidak selalu ada di sekolah.

Asalkan kita peka dan mau melihat sekitar kita, maka kita bisa mempelajari segala hal baru yang belum pernah kita temukan.

Terima kasih kepada Tim diskusi: Nurberlian Venus Ali, Idris HM. Noor, Herlinawati, Asri Joko, dan Mega Birli Adhitia

3
0
Membangun Impian Literasi di SMPN 8 SATAP Sintang, Sebuah Sekolah Terpencil di Kalbar

Membangun Impian Literasi di SMPN 8 SATAP Sintang, Sebuah Sekolah Terpencil di Kalbar

Banyak perpustakaan sekolah belum memperoleh tempat terhormat di lingkungannya, biasanya tersembunyi di belakang, pojokan, dan kurang strategis.  Belum lagi koleksi buku yang terbatas menyebabkan siswa enggan untuk menghabiskan waktu membaca, serta  koleksi buku yang kurang menarik.

Padahal, kehadiran perpustakaan sekolah diharapkan mampu meningkatkan literasi atau minat baca dari warga sekolah. Perpustakaan yang dimaksud ialah tempat yang layak untuk membaca, nyaman, serta mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk membangkitkan potensi disesuaikan dengan kegemaran, hobi, kesenangan, dan kebiasaan dari buku bacaan.

Charles W. Elliot, seorang tokoh pendidikan AS (1834-1926), mengatakan: “Mau tahu siapa teman paling setia, tidak cerewet, gampang ditemui, sekaligus guru nan bijak dan sabar? Dialah buku.”

Menjadi pengalaman tersendiri di akhir tahun 2019 lalu saya mengunjungi salah satu SMP di tengah pedalaman perut pulau Kalimantan. Saya cukup antusias ketika mendapat kesempatan untuk berkenjung ke daerah yang mendapat julukan Bumi Senetang ini. Selain belum sekalipun ke Sintang, sebagai peneliti di Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud ada rasa keingintahuan mengenai potret pendidikan di daerah terpencil.

Dari bibir dermaga sungai Melawi yang bermuara ke sungai Kapuas di Kota Sintang, sebuah sampan atau disebut perahu klotok, pak Yohanes selaku Kepala SMPN 8 Satu Atap (SATAP) Sintang siap menemani menuju desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang.

Dibutuhkan waktu tempuh perjalanan sungai sekitar 1 jam 20 menit menuju SMP yang dituju. Ketika saya bertanya, mengapa tidak dengan motor saja? Jujur, bagi saya menjadi ‘kengerian’ tersendiri mengarungi perahu klotok dengan sungai yang lebar ini.

Menurut pak Yohanes, jauhnya jarak   tempuh dari pusat kota menuju sekolah kurang lebih 30 kilometer, infrastruktur jalan tanah yang rusak parah terlebih jika musim hujan sulit untuk lewat jalur darat. Jangankan roda empat, roda dua saja tidak memungkinkan. Selain jalan yang rusak juga harus membelah beberapa jalur sungai yang tidak ada jembatan.

Masalah Klasik Pendidikan di Daerah Terpencil

Sehari sebelumnya saya bertemu dengan ibu Ernawati selaku Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Beliau menceritakan, ada banyak permasalahan yang dihadapi dalam rangka pemerataan  pendidikan di Kabupaten Sintang, selain keadaan geografis yang sulit dijangkau.

Sedangkan permasalahan lainnya antara lain motivasi masyarakat mengikuti  pendidikan  yang  belum  maksimal,  kualifikasi  guru  yang  belum  sesuai,  sarpras sekolah, pendistribusian  guru  yang  belum merata,  dan  pendanaan pendidikan yang  belum  memadai.  

“Kebanyakan anak-anak di daerah terpencil lebih senang membantu orang tuanya di ladang dibandingkan untuk melanjutkan pendidikannya. Dan itu menjadi tugas dan tantangan kami,” ungkap bu Ernawati.

Profil SMPN 8 SATAP

SMPN 8 SATAP Sintang merupakan salah satu potret sekolah di daerah 3-T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan) yang saya kunjungi. Upaya pemerintah mendirikan sekolah satu atap (SATAP) merupakan solusi bagi pendidikan di daerah kepulauan atau daerah 3-T.

Jenis sekolah ini juga memudahkan masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah. SMPN 8 SATAP memiliki 7 tenaga pengajar yang mengayomi sekitar 70 siswa terbagi dalam 3 rombongan belajar (rombel) tersebar dari kelas 7 hingga kelas 9, serta memiliki 1 ruang perpustakaan.

Mewujudkan Literasi Sekolah

Ketika melihat suasana dan situasi pembelajaran di sekolah, pengamatan saya tertarik kepada sebuah ruangan kelas yang disulap sebagai ruang perpustakaan. Jika bicara tahapan Gerakan Literasi Sekolah (GLS), jangan dulu bicara tahap pembelajaran dan pengembangan di sini, dengan keterbatasan sarana baca seperti buku dan bacaan yang memadai.

Artinya, melaksanakan tahap pembiasaan saja sudah sangat bagus. Seperti yang disampaikan pak Kepsek, “Kami belum mengarah ke tahap pengembangan, melakukan tahap pembiasaan literasi saja sudah bagus.”

GLS merupakan usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali).

Sebagai gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen, upaya yang ditempuh misalnya pembiasaan membaca peserta didik, seperti kegiatan 15 menit membaca. Ketika pembiasaan membaca terbentuk, selanjutnya akan diarahkan ke tahap pengembangan, dan pembelajaran

Seakan tidak mau pasrah dengan keadaan, pak Yohanes menceritakan ada keinginan mengembangkan perpustakaan sekolah, meski sulitnya akses internet dan ketersediaan buku-buku bacaan pengayaan atau non teks pelajaran menjadi kendala bagi sekolah untuk mewujudkan literasi di sekolah.

“Terkadang kepsek dan guru ada yang menitip buku bacaan baik buku murah jika ada teman yang pergi ke Pontianak,” kenang pak Kepsek. Harapannya tidak hanya dimanfaatkan warga sekolah tapi bisa dimanfaatkan sebagai bahan bacaan oleh masyarakat sekitar.

Selain lokasinya di daerah terpencil dan sulitnya akses internet, saya menyimpulkan untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan bahan bacaan penunjang dan pengayaan sangat dibutuhkan oleh sekolah. Jika diamati, dengan koleksi terbatas, selama ini pemanfaatan perpustakaan sekolah hanya tempat penyimpanan buku teks pelajaran. Siswa datang, pinjam, dan mengembalikan pada jam pelajaran.  

Kehadiran perpustakaan memang diharapkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Padahal, dengan banyak membaca buku non pelajaran, selain buku teks utama di sekolah, diharapkan siswa dapat memiliki pola pikir dan wawasan yang lebih luas.

Bedanya buku teks dengan buku penunjang /pengayaan, buku teks adalah buku yang disusun berdasarkan kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah. Materinya yang disajikan di dalamnya adalah materi pembelajaran di kelas, bisa juga dilengkapi dengan soal-soal. Jadi, buku pendidikan jenis ini berisi materi-materi yang dominan untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik secara akademis atau lebih ke buku pelajaran.

Sedangkan buku pengayaan biasanya diterbitkan dalam bentuk buku-buku motivasi, ensiklopedia, buku keterampilan prosedural, atau buku dengan materi pengetahuan, teknologi, dan seni. Materi buku pengayaan lebih beragam dibandingkan buku teks.

Buku pengayaan umumnya tidak disusun berdasarkan kurikulum yang ada, namun isi buku pengayaan menyesuaikannya dengan tujuan-tujuan pendidikan. Sebagai buku penunjang atau pelengkap, biasanya digunakan oleh siswa sebagai buku tambahan materi untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

Materinya  menggunakan bahasa yang sederhana dan menarik, disajikan dalam bentuk deskripsi, ilustrasi, dan gambar-gambar kreatif. Bentuk buku pengayaan misalnya bacaan umum: komik, cerpen, majalah, novel; buku motivasi seperti biografi, kesejarahan; buku keterampilan misalnya cara merajut, beternak, menjahit dan lain-lain; dan buku pengetahuan misalnya pelajaran atau buku trik-trik belajar.

Perpustakaan Ideal

Idealnya, perpustakaan mampu menyediakan tempat yang nyaman, suasana yang menyenangkan bagi pengunjung atau warga sekolah. Suasana yang menyenangkan dapat menarik minat kita yang pada awalnya ‘ogah’ datang ke perpustakaan menjadi suka datang ke perpustakaan.

Bisa saja, sebagai langkah awal, terlebih dahulu perpustakaan harus mampu menyodorkan daya tarik bagi pengunjung. Sebagai misalnya melengkapi koleksi buku dari berbagai jenis dengan beragam bentuk, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, skripsi, tesis, koran, majalah dan sebagainya.

Sesuai dengan fungsi perpustakaan sebagai penyedia dan sebagai sumber belajar, sebuah perpustakaan yang dikelola dengan manajemen yang baik, di lingkungan yang mendukung akan mampu menciptakan suasana dan kondisi yang nyaman untuk belajar. Atau dengan kata lain, sebuah perpustakaan yang ideal akan mampu menumbuhkan minat baca bagi para pengunjung atau orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya.

Mungkin tidak hanya di SMPN SATAP 8 juga di sekolah lain,  banyak koleksi buku ‘cuma’ berisi buku-buku teks pelajaran. Namun untuk menambah koleksi juga bukan merupakan hal yang mudah. Salah satu kelemahan utama perpustakaan adalah masalah pengelolaan dan minimnya pengadaan bahan bacaan  karena hal ini terkait pendanaan.

Saat ini pemerintah telah melakukan kebijakan misalnya melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS merupakan program pemerintah pusat untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah yang bisa digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lain.

Saat ini pembelian buku teks dan buku nonteks telah diatur dan dapat dilakukan maksimal 20 persen dari dana BOS regular yang diterima sekolah. Jadi, sekolah tidak lagi fokus menyiapkan infrastruktur sekolah karena ada yang lain dapat dibeli seperti buku.

Misalnya, besaran dana BOS reguler tahun 2020, untuk siswa SMP/MTs Rp.1,1 juta/tahun/ siswa. Sederhananya, jumlah total siswa di SMP terdapat 70 siswa x Rp. 1,1 juta = Rp.77 juta x 20%, berarti sekolah dapat menggunakan sekitar Rp.15,4 juta untuk pengadaan dan pembelian buku.

Sebagai fasilitas pendidikan, perpustakaan merupakan salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian oleh pengelola pendidikan. Sarana pendidikan mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya.

Sedangkan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah.

Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang baik bagi jalannya proses pendidikan, perlu pengelolaan manajemen sekolah yang baik pula. Di antaranya perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, dan yang tidak kalah penting pemeliharaan.

Epilog: Alternatif Perbaikan

Untuk tercapainya tujuan tersebut, diperlukan banyak pihak yang saling mendukung dan melengkapi baik pemerintah daerah, masyarakat, serta warga belajar, sehingga harapan memperoleh sebuah perpustakaan yang diimpikan dapat tercapai.

Diperlukan ”political will” dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarkat sehingga terpenuhi dari segi anggaran maupun manajemen pengelolaan yang baik di sekolah untuk mewujudkan perpustakaan yang memiliki ruang menarik, layanan yang baik, dan koleksi yang variatif, yang menjadi sebuah nilai lebih bagi sebuah perpustakaan.

Ada beberapa hal yang dapat disiasati untuk mendukung hal tersebut, misalnya;

  • pembelian buku-buku murah saat pameran, atau bekerjasama dengan penerbit lokal agar mendapat diskon sebagai harga promosi, tidak hanya menguntungkan bagi perpustakaan sekolah namun juga menguntungkan pihak penerbit karena semakin dikenal,
  • setiap kegiatan siswa sekolah yang menghasilkan karya berupa buku, majalah, maupun karya-karya lain yang berupa tulisan dapat disimpan atau dipajang di perpustaan atau di ruang-ruang sekolah karena hal ini juga bagian dari literasi,
  • Sesuai dengan kewenangan pengelolaan satuan pendidikan atau pengelolan sekolah yang dibawah pemerintah daerah (dinas pendidikan) maka Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dapat memaksimalkan perpustakaan daerah misalnya pelatihan manajemen bagi pengelolaan perpustakaan sekolah, pengadaan pameran buku murah dan lain-lain.

Dengan demikian mewujudkan impian sebuah perpustakaan sekolah yang ideal tentunya tidak hanya dambaan teman-teman di SMPN 8 SATAP Sintang, namun tentunya semua siswa di Indonesia.

Bagi pembaca Birokrat Menulis yang memiliki kelebihan koleksi buku bacaan dan berhasrat menyumbangkan buku buku bacaan bagi anak-anak SMP di daerah tertinggal dan terpencil ini ke SMPN 8 Satu Atap Desa Mungguk Bantok Kec. Sintang, Kab. Sintang Prov. Kalbar., Silakan menghubungi penulis via alamat email dan WA yang tersedia.

0
0
Berharap Banyak kepada Kepala Sekolah di Masa Pandemi

Berharap Banyak kepada Kepala Sekolah di Masa Pandemi

Ketika pandemi covid-19 melanda dunia, negeri ini menjadi salah satu negara yang tidak bisa lolos dari sebaran virus tersebut. Sejak kemunculannya di Indonesia pada bulan Maret 2020, pandemi covid-19 memberikan dampak yang nyata dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, tidak hanya sektor ekonomi, tetapi juga sektor pendidikan.

Dalam sekejap, pandemi “mampu” mengubah kebijakan pembelajaran. Sejumlah sekolah dari jenjang SD hingga perguruan tinggi terpaksa ditutup, yang tentunya menimbulkan sejumlah dampak bagi peserta didik maupun tenaga pengajar.

Dampak yang paling jelas terlihat atas perubahan dunia pendidikan saat pandemi adalah keefektifan proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Salah satunya dalam proses pembelajaran, tidak semua peserta didik mampu beradaptasi dengan metode pendidikan yang baru ini.

Terlebih pada jenjang sekolah dasar (SD), lantaran anak yang berada pada jenjang pendidikan ini sangat rentan akan tidak mendapatkan materi belajar yang memadai jika tidak mendapatkan pengajaran secara tatap muka dengan gurunya.

Paling tidak, sebanyak 19,7 juta peserta didik SD, 8,2 juta peserta didik SMP, masing-masing 4,4 juta peserta didik SMA dan SMK, serta 122 ribu peserta didik SLB (Kemendikbud, Dapodik 2020), yang semula belajar normal tatap  muka di sekolah berubah dratis menjadi belajar di rumah atau melalui metode belajar dalam jaringan (daring).

Sama halnya lebih dari 2,3 juta guru dan tenaga pendidik dari SD hingga SMK, termasuk guru SLB mau tidak mau merubah skenario pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pertanyaannya, apakah mereka sudah siap dengan berbagai tantangan dalam pembelajaran jarak jauh?

Tabel Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Nasional

Proses Belajar Harus Tetap Berjalan!

John Dewey, salah seorang filsuf dari Mazhab Pragmatisme dalam “The Child and The Curriculum” mengemukakaan perubahan yang terjadi dalam masyarakat pasti ada dan tak terhindarkan. Pandangan ini sebenarnya tidak terlepas dari pemikiran filsafatnya mengenai realitas yang dipandangnya selalu mengalir.

Dewey mengatakan bahwa pendidikan lantas menjadi sebuah proses pembaharuan terus-menerus demi kelangsungan masyarakat dan anggota-anggotanya melalui keterampilan, teknik, kreativitas, dan sebagainya. Sebuah pembelajaran yang terus disampaikan, dikomunikasikan seturut dengan keadaan yang dihadapi.

Kesimpulannya adalah dalam kondisi apapun, pendidikan harus tetap berjalan.

Agar kegiatan pendidikan dapat berjalan seperti biasa, pemerintah melakukan KBM dengan sistem online atau sistem daring. Di balik tuntutan kepada semua pihak untuk bisa beradaptasi dengan sistem belajar daring atau online atau sistem PJJ, tidak menutup kemungkinan timbul beberapa masalah dalam keberlangsungan proses pembelajaran.

Misalnya, peserta didik maupun tenaga pendidik diharuskan memiliki akses jaringan internet, ketersediaan sarana perangkat belajar, seperti internet maupun laptop atau HP untuk menunjang proses pembelajaran.

Selain itu, dampak pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang tidak dapat dihindari adalah “memaksa” guru menguasai penggunaan IT (information technology), untuk memanfaatkan berbagai aplikasi pembelajaran.

Guru tak boleh asing dengan google meet, zoomgoogle classroomyoutube, media elektronik, maupun media sosial whatsapp. Tanpa mengecilkan kemampuan para guru, tidak sedikit orang tua dan guru yang masih merasakan kesulitan akan hal ini.

Belum lagi bicara akses, banyak daerah yang memiliki akses internet kurang baik atau tidak lancar. Hasilnya, banyak peserta didik yang tidak dapat belajar secara maksimal, baik dalam hal penyampaian materi pelajaran maupun penugasan yang diberikan oleh guru selama pandemi.

Kebijakan Kemendikbud

Untuk mengurangi beban guru dan peserta didik, agar pembelajaran tetap berjalan, Kemendikud pun melakukan penyesuaian pembelajaran tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2/2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud serta SE Nomor 3/2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan.

Menurut Mas Menteri, pada Adaptasi Sistem Pendidikan selama Covid-19, sangat dibutuhkan kerja sama antara Kemenlu, Kemendikbud, dan Ketua Tim Pakar Penanganan. Hal ini dilakukan untuk mendorong para guru untuk tidak sekedar menyelesaikan semua materi dalam kurikulum.

Namun yang paling penting adalah siswa masih terlibat dalam pembelajaran yang relevan –seperti keterampilan hidup, kesehatan, dan empati.

Berbagai kebijakan lain dikeluarkan seperti pembatalan ujian nasional (UN), penyesuaian ujian sekolah, implementasi pembelajaran jarak jauh, hingga pendekatan online untuk proses pendaftaran siswa, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOP yang fleksibel.

Grafik Jumlah Sekolah, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan Menurut Jenjang
(angka menunjukkan jumlah peserta didik dan guru, keadaan Agustus 2020)

Peran Kepala Sekolah

Dengan sistem pembelajaran jarak jauh, terjadi pergeseran pola pembelajaran. Di antaranya, peserta didik tidak diwajibkan untuk datang ke sekolah maupun kampus untuk melaksanakan pembelajaran. Banyak sarana yang pada akhirnya diterapkan oleh guru untuk melaksanakan KBM secara jarak jauh.

Dari sisi kreativitas, baik dari guru maupun peserta didik dituntut untuk berlaku kreatif. Sebagai contoh, tidak sedikit guru membuat materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk video-video pembelajaran. Selain itu, banyak juga peserta didik yang mendapatkan penugasan pembuatan video pembelajaran yang menarik.

Salah satu pemeran utama dalam maju tidaknya sebuah proses pembelajaran adalah kepala sekolah (kepsek). Kepsek merupakan ujung tombak dalam keberhasilan maju atau tidaknya sebuah sekolah yang ia pimpin.

Sebagai leader, kepsek memikul tanggung jawab terhadap kenyamanan dan ketertiban lingkungan sekolah yang harus dirasakan oleh guru, peserta didik, dan orang tua; serta membangun atmosfir pendidikan yang memastikan peserta didik tetap mendapatkan pembelajaran meski di masa tanggap pandemi.

Dengan adanya keputusan yang mensyaratkan siswa dan guru melakukan pembelajaran dari rumah, mau tidak mau kepsek harus menularkan semangat perubahan kepada guru, siswa, dan orang tua secara cepat dan tepat.

Jika kepseknya kurang inovatif, bagaimana bisa memaksimalkan peran guru dalam proses pembelajaran di sekolah?

Dalam masa sulit ini, saatnya kepsek berperan dalam menghadapi kondisi abnormal. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, idealnya kepala sekolah menjadi pemegang kunci pelaksanaan belajar dari rumah (BDR) terlebih di masa pandemi;

  1. Selaku manajerial, dengan keluarnya SE dari Kemendikbud terkait kurikulum, sudah seharusnya kepsek membuat alur kerja yang jelas untuk guru dalam melaksanakan tugasnya. Dengan warga sekolah, kepsek harus mereviu kurikulum yang digunakan dalam kondisi darurat, melakukan gagasan dalam rencana program tahunan, dan mengembangkan manajemen partisipatif dalam pelaksanaannya.
  2. Selaku supervisor, kepsek harus melakukan pengawasan dan pemantauan kondisi pembelajaran. Merupakan tugasnya untuk mengukur kinerja guru saat memfasilitasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan media laporan tertulis guru  yang bisa diisi melalui google form. 

Kepsek juga harus proaktif masuk ketika terjadi interaksi kelas, misalnya pada whatsapp grup kelas, untuk mengetahui langsung proses PJJ yang berjalan antara guru, orang tua, dan peserta didik.

Karena kondisi darurat, Kepsek juga dapat menyusun format supervisi yang lebih sederhana, bahkan lebih sering mengajak berdiskusi para guru mulai dari pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), memetakan kurikulum BDR, hingga penilaian PJJ yang sesuai. Kepsek juga bisa meminta para guru antar mata pelajaran untuk berkolaborasi dan mengatur jadwal agar beban tugas peserta didik tidak terlalu tinggi.

Di sinilah juga tidak lepas peran aktif dinas pendidikan kabupaten/kota selaku pengelola pendidikan di jenjang SD dan SMP, serta peran dinas pendidikan provinsi selaku pengelola pendidikan jenjang SMA dan SMK, yang di era desentralisasi ini berada di bawah Pemda kabupaten/kota (SD-SMP), dan Pemprov (SMA-SMK).

 

 

Memberikan Ekstra Energi

Mengajar online artinya guru membutuhkan ekstra energi mulai menyiapkan materi, dan lain-lain, selayaknya kepsek memberikan motivasi kepada para guru agar apapun kendala dan permasalahan yang dihadapi dapat dibicarakan. Kepsek juga bisa mendorong guru untuk banyak belajar dari internet dengan mengikuti pelatihan webinar yang diadakan oleh berbagai lembaga agar dapat menambah wawasan.

Menjawab banyaknya keluhan dari para guru dan orangtua murid yang merasa sulit menyediakan kebutuhan kuota internet dalam kegiatan PJJ selama pandemi, selayaknya kepsek memberikan kucuran stimulus sebagai konsekuensi program baru.

Misalnya dengan pemasangan wifi, pemberian kuota guru dan peserta didik, pengadaan gawai untuk guru maupun perangkat lain yang dibutuhkan. Sekarang, kuota para guru pun sudah dimasukkan ke dana bos sesuai SE Mendikbud yang sudah membolehkan dana BOS untuk pembelian pulsa guru, sekolah, dan orang tua peserta didik.

Fleksibilitas terhadap dana BOS dan BOP ini telah ada dalam Permendikbud No. 19/2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8/2020 tentang Juknis BOS Reguler. Dalam Permendikbud tersebut dijelaskan sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler untuk pembiayaan langganan daya dan jasa, yang mana penggunaannya tidak lagi dibatasi dari sisi persentase.

Begitupun dengan pembayaran honor untuk guru honorer, yang dianggap jauh lebih fleksibel dan tidak lagi dibatasi seperti sebelumnya, yaitu maksimal 50 persen.

Manfaatkan guru yang mampu IT, biasanya mereka adalah petugas operator data yang ada di unit sekolah. Guru yang melek IT harus mendampingi guru lain yang gagap tidak terbiasa dengan IT. Semestinya, tidak ada alasan lagi kuota sebagai penghalang bagi para guru untuk mengoperasikan aplikasi pembelajaran daring/online.

Seluruh warga sekolah tentunya sangat merindukan sekolah terutama bagi peserta didik, sekolah adalah rumah kedua bagi mereka. Orang tua pun demikian, banyak yang kewalahan karena menjadi guru dadakan di rumah bagi anaknya.

Pandemi covid-19 memang telah memberikan dampak yang dapat melemahkan aktivitas manusia. Banyak masyarakat beranggapan bahwa masa ini adalah masa sulit dan dirasakan nyata oleh setiap orang. Namun, masyarakat tidak bisa menjadikan pandemi covid-19 sebagai sebab untuk tidak melaksanakan kegiatan terutama dalam bidang pendidikan. 

Tetaplah belajar, Indonesia.
Teruslah menjaga, para Kepala Sekolah.

8
0
Ketika Aturan Zonasi PPDB Mulai “Ditabrak”

Ketika Aturan Zonasi PPDB Mulai “Ditabrak”

Suatu pagi, beberapa hari lalu ketika sedang menunggu di bangku kursi peron KRL di salah satu stasiun, tanpa sengaja saya mendengar perbicangan dua orang tua tentang sekolah anaknya pasca pengumuman hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP. Bapak yang satu bertanya kepada bapak sebelahnya,  “Pak, Cia daftar dan keterima di SMP mana?”

Dengan entengnya Bapak yang di sebelahnya menceritakan bahwa puterinya diterima di salah satu SMP negeri yang dianggap favorit. Padahal, sekolah tersebut berjarak lebih dari 4 kilometer dan beda zonasi dengan tempat tinggalnya. Katanya, dia lebih tertarik sekolah negeri tersebut, dan kurang tertarik mendaftar di sekolah negeri yang masih satu kecamatan dan hanya berjarak satu kilometer.

Kemudian, Bapak yang mengawali perbincangan kembali bertanya agak penasaran, “Lho koq bisa?” Lalu dijawab bahwa dia menumpang KK pada salah seorang kerabat yang dekat dengan sekolah pilihannya. “Oalah”, bisik saya sambil mengernyitkan dahi – keheranan alias tidak kepikiran. Dalam bayangan saya timbul pertanyaan, mengapa harus memilih sekolah yang jaraknya lebih jauh dari SMP negeri yang terdekat.

Sekolah Favorit Tetap Jadi Pilihan

Jangan heran jika kita sering mendengar berbagai alasan orang tua dalam memilih SMP atau SMA yang dianggap favorit. Berdasarkan penelitian Puslitjakdikbud Balitbang Kemdikbud tahun 2019 tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Sekolah yang Dianggap Favorit, diperoleh beberapa alasan.

Persentase paling banyak ketertarikan para orang tua terhadap sekolah yang dianggap favorit antara lain karena: lulusannya banyak di terima di PT negeri (1); sekolahnya banyak prestasi yang membanggakan (2); lingkungan   sekolah yang baik – karena lingkungan sehari-hari berpengaruh pada kepribadian dan prestasi anak (3); dan, fasilitas sekolah yang memadai (4).

Selain itu juga ada rasa bangga atau prestise jika anaknya bisa diterima di sekolah yang dianggap favorit.

Padahal, sangat jelas bahwa keberadaan sekolah yang dianggap favorit adalah akreditasi yang disematkan masyarakat pada sekolah bersangkutan. Masyarakat menjadikan favorit atau tidaknya sebuah sekolah sebagai dasar pertimbangan saat memilih sekolah.

Dari obrolan singkat tersebut semakin mempertegas bahwa masih banyak orang tua yang secara administratif “berusaha” mengubah domisilinya dengan melakukan lintas zona, hanya karena ingin masuk sekolah yang dianggap favorit.

Di sisi lain, mereka berusaha mengesampingkan nilai-niai dalam sebuah proses demi mencapai tujuan secara pragmatis. Hal ini sesuai dengan definisi dari Robert S Pierce dan William James, yaitu,

“Sebuah metodologi yang hanya mengacu pada tujuan praktis semata, sehingga menimbulkan kesan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.”

Kecurangan dalam PPDB

Salah satunya seperti merekayasa surat keterangan domisili ataupun kartu keluarga (KK) bodong, dijadikan senjata ampuh beberapa orang tua “menabrak” sistem zonasi yang diterapkan dalam PPBD. Artinya, ada upaya oknum para orangtua yang dengan sengaja menitipkan anaknya dalam kartu keluarga (KK) kerabat yang beralamat dekat dengan sekolah negeri atau yang dianggap favorit.

Banyaknya temuan KK bodong –surat keterangan domisili yang tidak valid, atau istilahnya menumpang KK pada saudara atau kerabat, biasanya sering terjadi pada saat PPDB di tahun ajaran baru pada sekolah negeri yang dianggap favorit.

Kalau sudah begini, bukan sedikit orang tua yang terkena imbasnya. Bahkan, kita sering mendengar keluhan keheranan orang tua peserta didik baru yang tidak bisa diterima di salah satu sekolah negeri, padahal rumahnya jarak rumahnya dengan sekolah tidak terlalu jauh.

Usaha curang yang dilakukan oknum para orang tua ini jelas merugikan bagi warga atau peserta didik lain, yang asli merupakan warga setempat di satu kawasan dengan sekolah dimaksud. Peserta didik tersebut bisa jadi seharusnya diterima, namun pupus harapannya. Sesederhana karena ulah oknum orang tua yang memaksakan kehendak di sekolah pilihan yang notabene di luar zonasi dari tempat tinggalnya.

Pemerataan Kualitas Pendidikan

Sistem zonasi yang diterapkan pemerintah sebenarnya sudah cukup baik, karena tujuan zonasi dalam PPDB adalah untuk mempercepat pelaksanaan pemerataan kualitas pendidikan dan memfokuskan sistem zonasi di daerah yang belum memiliki sekolah berkualitas.

Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sistem ini awal mulanya diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan tujuannya agar tidak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan nonfavorit.

Kebijakan ini juga bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak sekolah dengan tempat tinggal anak. Dengan begitu, peserta didik tidak perlu memikirkan biaya transportasi. Sistem zonasi juga bertujuan untuk mengubah stereotip ‘sekolah unggulan’ dan juga menghilangkan diskriminasi dalam dunia pendidikan.

Tidak hanya untuk PPDB, sistem zonasi juga dapat dipakai oleh pemerintah untuk redistribusi dan pemerataan tenaga pendidik atau guru. Apabila dilihat ada kekurangan, maka guru juga akan dirotasi antarzona atau wilayah. Cara inilah yang diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Sistem ini juga diharapkan mampu menghapuskan diskriminasi dan hak eksklusif, serta upaya perubahan cara pandang masyarakat mengenai sekolah ‘unggulan’. Sebab, selama ini sekolah ‘unggulan’ kerap identik dan eksklusif dengan siswa pintar dan berekonomi menengah ke atas.

Kalau memang kebelet ingin masuk sekolah pilihan, sebenarnya ada beberapa jalur yang bisa ditempuh dalam PPDB. Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB tahun 2020, disebutkan beberapa bagian yang penting dari Permendikbud ini. Yaitu, bahwa PPDB tahun 2020 dibagi menjadi 4 jalur penerimaan: zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi.

Ke empat jalur PPDB tersebut adalah;

1) Jalur zonasi kuotanya turun menjadi minimum 50 persen, dari sebelumnya 90 persen pada tahun 2019;

2) Jalur prestasi dapat mengisi hingga 30 persen daya tampung (sebelumnya hanya 15 persen);

3) Jalur afirmasi kurang lebih sama dengan jalur siswa kurang mampu dan inklusi; dan

4)  Nilai UN (nilai rata-rata rapor) kini dapat dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam penerimaan lewat jalur prestasi.

Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap persentase masing-masing jalur.

Epilog

Praktik ketidakjujuran dalam PPDB ini tidak hanya bermodus rekayasa KK atau surat domisili. Dugaan ketidakjujuran lain bisa juga dilakukan terkait dalam pengisian nilai rapor, hingga sertifikat kejuaraan olahraga.

Secara khusus, dalam mengantisipasi adanya KK bodong atau surat keterangan domisili, dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dan pihak kelurahan harus bertindak tegas. Jika perlu, sebaiknya dibentuk tim investigasi sekolah yang harus melakukan validasi dan verifikasi data faktual, yang melibatkan pihak kelurahan dan instansi terkait –seperti  dinas Dikpora, dinas Dikbud, dan dinas Dukcapil.

Sekolah juga perlu melacak kebenaran data jika ditemukan kejanggalan dari KK bodong atau surat keterangan domisili tersebut. Jika memang dicurigai ada kesalahan, pihak keluarga boleh melakukan sanggahan. Pemerintah daerah atau dinas pendidikan setempat juga harus lebih memperketat kembali aturan dan regulasi PPDB agar kasus ini tidak selalu terulang seperti halnya kasus serupa.

4
2
error: