Langkah Sederhana Menuju Daerah Hebat

Langkah Sederhana Menuju Daerah Hebat

Musim pemilihan kepala daerah telah tiba. Semua orang ingin daerahnya menjadi hebat. Penduduk ingin menikmati hidup di daerah yang hebat dan pemimpin ingin mempersembahkan daerah yang hebat kepada warganya. Niat baik itu tak perlu diragukan lagi.

Tetapi bagaimana
membuat daerah yang hebat
atau setidaknya lebih baik?
Pertanyaan itu yang selalu didiskusikan
dari periode ke periode pemerintahan dan diapung-apungkan
di setiap masa kampanye.

Artikel ini tidak berisi teori perencanaan daerah secara menyeluruh. Tidak pula menawarkan jurus sakti melejitkan daerah yang penuh keterbatasan dan ketertinggalan menjadi setara dengan kota-kota besar di negara maju.

Artikel ini coba mengingatkan langkah-langkah sederhana yang bisa dipertimbangkan calon pemimpin untuk membuat daerahnya hebat.

Kota Layak Huni

Satu hal mendasar mengenai “daerah hebat” adalah kelayakan huninya. Semakin layak huni sebuah kota maka semakin bahagialah penduduknya dan semakin senang pula pengunjung mendatanginya. Semakin senang pengunjung datang maka semakin besar perputaran ekonomi di kota tersebut.

Beberapa lembaga kredibel di dunia seperti OECD, Mercer, Monocle Magazine, The Economist, dan Forbes mengukur kelayakan huni kota-kota di dunia secara berkala. Masing-masing lembaga menggunakan indikator yang berbeda-beda meski masih seirama.

The Economist Intelligence Unit (EIU) mengeluarkan ranking[sm1]  kota layak huni di seluruh dunia (“The Global,” 2020). EIU adalah divisi riset dan analisa dari The Economist Group yang sejak 1946 berkontribusi kepada dunia usaha, lembaga keuangan, dan pemerintah dalam mengarungi perubahan dunia.

EIU mempertimbangkan lebih dari 30 faktor dalam menyusun ranking. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan dalam enam kategori besar yaitu: stabilitas, budaya, lingkungan, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.

Selama dua tahun terakhir yakni 2018 dan 2019, ibukota Austria, Vienna, menduduki peringkat pertama pada daftar kota layak huni. Sebelumnya posisi puncak itu ditempati Kota Melbourne, Australia, selama tujuh tahun berturut-turut (Locke, 2019).

Indonesia sendiri mengenal versi kota layak huni berdasarkan tujuh indikator yang diukur oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP). Ketujuh indikator itu adalah (Shita, n.d):

  1. Ketersediaan kebutuhan dasar (perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, ketercukupan pangan, dan lainnya);
  2. Ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi umum, taman, fasilitas kesehatan, dan lainnya);
  3. Ketersediaan ruang publik sebagai wadah untuk berinteraksi antar komunitas;
  4. Keamanan dan keselamatan;
  5. Kualitas lingkungan;
  6. Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya kota; dan
  7. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kota Solo adalah kota yang paling layak huni di Indonesia berdasarkan survei IAP pada tahun 2019. Urutan kedua dan ketiga ditempati oleh Kota Palembang dan Kota Balikpapan (“Hasil,” 2019).

Sementara tiga kota yang paling tidak layak huni secara berurutan ke bawah adalah Lampung, Medan, dan Makassar. Peringkat itu diperoleh berdasarkan skor akhir atas penilaian ketujuh indikator di atas.

Di mana Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lainnya? Bahkan dua kota besar seperti Medan dan Makassar terpuruk di posisi bawah. Tergambar dari peringkat di atas bahwa kemegahan dan gedung pencakar langit tidak menjadikan sebuah kota nyaman ditinggali.

Sebuah kota tentu tidak menjadi hebat jika tak nyaman ditinggali.

Tiga Langkah Menuju Kota Hebat

Pada tahun 2030, diperkirakan 60 persen penduduk bumi, yakni 5 miliar orang[sm2] , akan tinggal di kota-kota (Woetzel, Bouton, Cis, Mendonca, Pohl, Remes dan Ritchie, 2013). Peningkatan itu sangat pesat melihat data bahwa pada tahun 2013 hanya sekitar 3,6 miliar orang yang tinggal di kota.

Hal ini menjadi tantangan yang berat bagi para pemimpin kota karena kompleksitas permasalahan yang juga semakin meningkat. Kualitas hidup di kota-kota menjadi aspek yang semakin mengkhawatirkan.

Kepadatan penduduk di kota akan meningkatkan permasalahan infrastruktur, kebersihan, perumahan, lapangan pekerjaan, dan kesehatan.

Tantangan yang dihadapi pemimpin kota memang berbeda-beda tergantung titik awal (starting point) mereka mulai bekerja. Meski demikian, menurut Woetzel et al., kota toh tetap bisa berubah. Singapura, misalnya, naik dari pelabuhan kolonial ke kota kelas dunia hanya dalam beberapa dekade.

New York bergerak maju dari penurunan ekonomi yang dialami pada akhir 1960-an dan 70-an. Hal itu terjadi karena para pemimpin membuat langkah-langkah penting dalam meningkatkan kota mereka, tidak peduli di mana titik awal mereka memulai.

Lembaga konselor McKinsey & Company melakukan penelitian dengan mengembangkan dan menganalisis database komprehensif indikator kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perkotaan. Mereka mewawancarai 30 wali kota dan pemimpin kota lainnya di pemerintah kota di empat benua.

Mereka juga menyintesis temuan atas lebih dari 80 studi kasus untuk memahami langkah-langkah yang dilakukan para pemimpin kota di dunia untuk meningkatkan seluruh jajaran proses dan layanan, dari perencanaan kota hingga manajemen keuangan dan perumahan.

McKinsey & Company kemudian menyimpulkan bahwa tiga langkah yang telah dilakukan pemimpin-pemimpin di dunia untuk membuat kota mereka hebat adalah:

  1. Mencapai pertumbuhan cerdas (achieve smart growth);
  2. Berbuat lebih banyak dengan modal yang lebih lebih sedikit (do more with less); dan
  3. Memenangkan dukungan untuk perubahan (win support for change).

Untuk melihat tiga langkah untuk membangun kota hebat tersebut secara lengkap, sila unduh dokumen McKinsey & Company di tautan ini. Namun secara ringkas, tiga langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

“Achieve smart growth” maksudnya memilih sektor pembangunan yang paling sedikit menyebabkan kerugian.

Kebijakan mengejar pertumbuhan ekonomi dengan memperluas zona industri, memperlebar jalan-jalan dengan menghilangkan pepohonan, mengizinkan pembangunan di daerah aliras sungai, atau membebaskan pedagang berjualan di mana saja,

pada akhirnya justru akan menurunkan tingkat kenyamanan dan kualitas hidup di kota itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi sering justru membawa kerugian pada warga akibat dampak-dampak pembangunan.

“Do more with less” maksudnya efisiensi dalam menggunakan anggaran. Sudah menjadi stigma bahwa pemerintah daerah dianggap menghambur-hamburkan anggaran dengan hasil yang tidak terlihat.

Oleh karena itu, perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan harus dilakukan dengan prinsip efisiensi. Swasta harus lebih banyak dilibatkan dalam program dan kegiatan daerah. Hal ini juga jamak dilakukan kota-kota di negara maju.

Sementara, “win support for change” maksudnya bahwa pembangunan kota hebat harus dimulai dengan pembangunan tim yang kuat.

Woetzel et al. menyebutkan: pegawai negeri sipil yang berkinerja tinggi, menciptakan lingkungan kerja di mana semua karyawan bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan mengambil setiap kesempatan untuk mewujudkan konsensus para pemangku kepentingan.

Langkah Sederhana

Mengejar peningkatan semua indikator kota layak huni yang disebutkan beberapa lembaga di atas adalah hal yang sempurna. Perubahan menuju terciptanya kota layak huni tersebut mungkin saja bisa tercapai secara signifikan dalam jangka panjang.

Akan tetapi rasanya sulit terwujud dalam jangka menengah, misalnya dalam lima tahun periode kepemimpinan kepala daerah.

Tiap daerah memiliki karakter dan tingkat permasalahan yang berbeda-beda. Pada umumnya kota-kota di Indonesia masih berkutat pada standar kehidupan sehari-hari seperti lalu lintas, persampahan, dan fasilitas lainnya. Sangat berbeda dengan kota-kota di negara maju.

Untuk itu diperlukan langkah yang juga sederhana namun bisa membawa kota lebih baik sedikit demi sedikit, dari tahun ke tahun. Tiga langkah ala McKinsey & Company, misalnya, bisa diimplementasikan seperti berikut ini:

Langkah pertama:Disiplin pada zonasi. Tidak mengorbankan kenyamanan tinggal karena bisnis. Tidak mengejar industri jika bukan keunggulan komparatif. Sebaliknya, memperkuat keunggulan daerah.
Langkah kedua:Tidak harus menambah anggaran jika alokasi bisa disesuaikan pada tempat yang tepat.Meningkatkan keterlibatan swasta.
Langkah ketiga:Merekrut SDM potensial dan tempatkan pada posisi terbaik untuk mendukung visi dan misi daerah.Meningkatkan sosialisasi dan informasi untuk mendapat dukungan publik.



Epilog

Para pemimpin sering terjebak dalam teori dan konsep yang kompleks. Wacana-wacana yang rumit, sebagian bahkan absurd, sering diutarakan pemimpin dan calon pemimpin.

Mengejar semua indikator pembangunan memang hal yang sempurna. Hanya saja, kesempurnaan adalah hal yang sulit dicapai dalam waktu singkat jika enggan menggunakan kata “mustahil”.

Tiga langkah ala  McKinsey & Company di atas juga bisa menjadi rumit jika dijabarkan dan diperinci satu per satu lalu dikerjakan sekaligus. Oleh karena itu, sebaiknya pembangunan daerah dilakukan secara bertahap, dimulai dari hal-hal sederhana yang rasional dan bisa diukur.

Kajian-kajian yang lebih teknis tentu saja sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pokok pikiran artikel sederhana ini menjadi aksi nyata.

“Kehebatan sebuah daerah dilihat dari seberapa kuat karakter yang dimilikinya dan seberapa besar keinginan orang untuk tinggal di sana.”

_________

Referensi:

Hasil Survey, Inilah Daftar Kota Layak dan Tidak Layak Huni di Indonesia. (2019, 19 Februrari). Indozone. https://www.indozone.id/fakta-dan-mitos/PjsajR/hasil-survey-inilah-daftar-kota-layak-dan-tidak-layak-huni-di-indonesia/read-all

Locke, T. (2019, 4 September). These are the World’s Most Liveable Cities in 2019. CNBC. https://www.cnbc.com/2019/09/04/global-liveability-index-2019-most-liveable-cities-in-the-world.html

Shita, G. (n.d.) Seberapa Layak Huni Kota-kota di Indonesia. Handal Selaras Group. https://www.handalselaras.com/seberapa-layak-huni-kota-kota-di-indonesia/

The Global Liveability Index 2019. (2020). The Economist Intelligence Unit. https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=liveability2019

Woetzel, J., Bouton, S., Cis, D., Mendonca, L., Pohl, H., Remes, J., & Ritchie, H. (2013).  How To Make A City Great. McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/urbanization/how%20to%20make%20a%20city%20great/how_to_make_a_city_great.pdf


1
0
Belajar dari Selandia Baru:  Tantangan dan Kunci Kebijakan Menghadapi COVID-19

Belajar dari Selandia Baru: Tantangan dan Kunci Kebijakan Menghadapi COVID-19

Langkah yang diambil Selandia Baru dalam menangani pandemi COVID-19 sebenarnya tak jauh beda dengan yang dilakukan negara-negara lain, yaitu pengawasan hingga penutupan pintu masuk, himbauan isolasi mandiri, lalu melakukan lockdown. Namun, Selandia Baru disebut-sebut sebagai salah satu negara yang berhasil menekan penyebaran virus SARS CoV-2, si penyebab pandemi COVID-19 itu.

Membandingkan Selandia Baru dengan Indonesia adalah pilihan yang keliru karena keduanya sangat berbeda dari berbagai aspek.  Luas Selandia Baru (268.021 km2) hanya separuh Pulau Sumatera (473.481 km2).

Penduduknya pun hanya sebanyak 4,9 juta jiwa. Kira-kira sebanyak penduduk Bali jika digabung dengan Nusa Tenggara Barat. Sistem pemerintahan sentralistik dan Westminster khas persemakmuran Britania Raya juga sangat berbeda dengan sistem otonomi daerah di Republik Indonesia.

Tetapi rasanya sayang juga kalau tidak memperhatikan apa yang terjadi ketika penulis ter-lockdown selama 33 hari di Lower Hutt, sebuah kota di Selandia Baru. Jikapun tidak untuk di-copy-paste, fakta ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan kearifan penulis serta pembaca tentunya. Untuk melengkapi pemahaman, ada baiknya membaca  tautan ini untuk mengikuti linimasanya terlebih dahulu.

Tantangan-tantangan

Tantangan pertama Pemerintah Selandia Baru dalam menangani pandemi ini adalah bagaimana mencegah kepanikan masyarakat. Setelah berita COVID-19 menguasai media-media pada bulan Februari 2020, tanda-tanda kepanikan sebenarnya sudah terlihat. Tisu toilet dan hand sanitizer kosong di rak-rak supermarket. Orang-orang mulai membeli bahan pokok melebihi kebiasaan hingga pihak toko pun membatasi jumlah pembelian beberapa jenis barang.

Puncak panic buying terjadi setelah pengumuman rencana lockdown oleh Perdana Menteri, Jacinda Ardern. Orang pun mengantri di supermarket dan toko makanan siap saji. Namun, Perdana Menteri segera meyakinkan masyarakat bahwa stok bahan kebutuhan pokok Selandia Baru masih banyak dan akan tetap ada setiap hari selama masa lockdown. Pidatonya diputar berulang-ulang di televisi, disebarkan di media sosial, dan dipampang di depan supermarket-supermarket dalam bentu poster. Kepanikan masyarakat pun menurun.

Tantangan lainnya adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Meski secara umum masyarakat Selandia Baru tidak bergejolak, tetapi perilaku sebagian orang tidak terlalu berubah. Tidak jarang penulis jumpai orang-orang yang tidak menggunakan masker, berpergian keluar rumah dan berinteraksi seperti biasa.

Untungnya, kota-kota di Selandia Baru memang tidak terlalu padat penduduk. Jumlah kasus yang tinggi memang terdapat di sekitar kota terbesar, yaitu Auckland yang berpenduduk 1,6 juta. Itu pun kepadatannya masih sekitar 1.200 orang per kilometer persegi. Bandingkan dengan Jakarta yang kepadatannya 14.000 orang per kilometer persegi. Hasil telusuran Kementerian kesehatan menunjukkan bahwa kasus penularan banyak terjadi di panti jompo, pesta pernikahan, perguruan tinggi, dan penginapan.

Menjaga kepercayaan warga adalah tantangan selanjutnya. Jumlah pasien baru justru semakin meningkat setelah lockdown diberlakukan. Kematian pasien COVID-19 pertama terjadi pada hari ketiga lockdown dan angka orang yang terpapar pun melonjak dari 102 menjadi 514. Jumlah kasus terus meroket hingga melewati angka 1000 pada hari kesebelas lockdown.

Tetapi argument pemerintah bahwa dampak lockdown yang sebenarnya baru terlihat setelah dua minggu tampaknya diterima publik. Menurut penulis, titik ini krusial karena jika masyarakat meragukan kefektifan lockdown di tengah jalan maka kedisiplinan akan kendur dan menjadi pekerjaan ekstra bagi pemerintah untuk menegakkan disiplin warga.

Tantangan paling menarik adalah dua tuntutan yang ditujukan kepada Perdana Menteri. Tuntutan yang dilayangkan ke Pengadilan Tinggi Auckland itu menuduh Perdana Menteri melanggar kebebasan orang yang dianalogikan dengan penahanan ala Hitler. Tuntutan berlapis itu juga menyoal dampak ekonomi dan kesehatan dari kebijakan lockdown yang justru lebih buruk bagi banyak warga, sementara jumlah korban yang meninggal akibat COVID-19 hanya sedikit.

Lalu tantangan yang terberat adalah bila pandemi ini berkepanjangan. Gelombang penularan kedua dikhawatirkan datang setelah lockdown dicabut, dimana interaksi orang-orang kembali meningkat dan bandara kembali normal.

Apakah akan terjadi lonjakan kasus lagi yang berujung pada lockdown kedua? Bila ini terjadi, atau seperti prediksi para ahli bahwa dampak pandemi ini akan berlangsung selama setahun, apakah kemampuan finansial pemerintah cukup untuk mensubsidi rakyatnya?

Bicara soal subsidi, tidak semua warga Selandia Baru mendapatkannya. Subsidi pendapatan yang hilang diberikan malalui perusahaan-perusahaan pemberi kerja yang kemudian menyalurkannya kepada karyawan yang dirumahkan. Itu pun hanya berkisar delapan puluh persen dari pendapatan normal.

Wirausahawan memang diberikan kesempatan yang sama dengan membuktikan penghasilan yang hilang dengan dokumen-dokumen resmi. Namun faktanya, tidak sedikit orang-orang yang bekerja di sektor informal tidak memiliki dokumen pendapatan. Tidak semua pula rakyat Selandia Baru berada di atas garis kemiskinan. Pemandangan tunawisma dan pengangguran masih bisa disaksikan di berbagai tempat di negeri ini.

Komunikasi

Penulis kemudian coba mereka-reka kunci kebijakan Selandia Baru dalam konteks penanganan COVID-19 ini. Hal yang pertama dan terutama adalah komunikasi. Komunikasi dilakukan secara verbal maupun visual. Pesan utama yang dikirim kepada rakyat Selandia Baru sejak awal adalah “Bersatu Melawan COVID-19”. Slogan “Unite Against COVID-19” dengan desain yang menjadi baku terpampang dimana-mana. Mulai di latar saat Perdana Menteri konferensi pers, di media cetak dan digital, hingga di poster-poster yang dicetak pihak swasta untuk keperluan sosialisasi.

Strategi ini memberikan efek sugesti kepada masyarakat karena secara psikologis, logo, warna dan slogan masuk ke pikiran bawah sadar. COVID-19 adalah satu persoalan, satu informasi, satu langkah kebijakan.

Sifat sentralistik negara ini memang terlihat dari keseragaman di banyak hal. Keseragaman kebijakan sejalan dengan keseragaman hal-hal yang sepele seperti desain logo atau alamat domain website, misalnya. Keseragaman ini bukan hanya terjadi pada institusi pemerintah, tetapi juga dipedomani oleh pihak swasta.

Bentuk komunikasi lain adalah situs covid19.govt.nz yang dipopulerkan sebagai pusat informasi tunggal dan bisa diakses gratis via telepon seluler. Alamat situs itu selalu muncul iklan-iklan cetak dan elektronik.

Platform media sosial seperti Youtube sangat dimanfaatkan dalam penyebaran iklan layanan masyarakat dengan cara yang lucu dan frekuensi tinggi. Poin-poin sugesti pemerintah dikemas dalam video-video pendek dan berbagai infografis tak lupa mencantumkan alamat situs tersebut.

Kekuatan komunikasi Pemerintah Selandia Baru kemudian dilengkapi dengan newsletter harian dan konferensi pers Perdana Menteri yang kharismatik. Jacinda Ardern, sang Perdana Menteri, secara berkala menggelar siaran langsung yang disebarkan melalui televisi, radio dan live streaming.

Ia piawai menampilkan dua wajah sekaligus yaitu santai dan tegas. Melakukan persuasif kemudian melempar ancaman. Pandangan negara kecil ini memang selalu tertuju kepadanya dan itu dimanfaatkan dengan baik.

Langkah ekstrim

Kedua, Pemerintah Selandia Baru cepat mengambil langkah seperti menutup bandara dan melakukan lockdown. Kebijakan ekstrim ini berhasil karena diiringi komunikasi yang jelas menyangkut rencana dan waktu. Misalnya ketika status waspada dinyatakan di level dua, pemerintah sudah mengeluarkan daftar penjelasan setiap level.

Pada waktu status naik ke level tiga, pemerintah sudah menyampaikan rencana kapan naik ke level empat dan akan berlangsung berapa lama. Kepastian “apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan” dan “sampai kapan” sangat membantu masyarakat mengikuti kebijakan yang dijalankan.

Langkah-langkah ekstrim itu memang tidak terlepas dari kemampuan finansial dan perbandingan jumlah penduduknya. Hanya untuk menanggung 4,9 juta penduduknya Pemerintah Selandia Baru mengeluarkan dana 112 triliun, bayangkan jika penduduknya ada 270 juta orang.

Namun sebenarnya, tidak semua beban ditanggung oleh pemerintah. Sektor swasta turut bergotong royong sesuai bidangnya masing-masing. Setelah rencana lockdown diumumkan, sektor usaha langsung menghubungi pelanggannya masing-masing untuk menawarkan kemudahan yang mungkin bisa dilakukan.

Misalnya, penyedia internet memberikan keringanan atau bonus data untuk membantu warga bekerja dan menghibur diri di rumah. Pemerintah juga melarang pemilik rumah menaikkan harga sewa rumah dan tidak memutuskan kontrak selama enam bulan. Perumahan memang menjadi pengeluaran terbesar penduduk Selandia Baru.

Kebijakan pemerintah yang dinilai tepat oleh dunia internasional ini bukan muncul dari terawangan Perdana Menteri seorang tetapi berdasarkan perhitungan sains. Ia mengakui bahwa sains dan kepemimpinan harus berjalan bersama.

Para ahli tentunya tidak hanya menghitung proyeksi perkembangan penyakit tetapi juga menghitung dampak sosial dan ekonomi yang terjadi atas kebijakan yang diambil. Oleh karena itu pengambil keputusan yakin dalam menjatuhkan pilihan dan dengan impresif mengumumkannya ke publik.

Dukungan

Ketiga, dukungan yang solid dari parlemen, partai oposisi, elit politik dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk media. Dana besar yang dikucurkan dengan resiko keseimbangan keuangan dan program pembangunan itu dengan segera disetujui parlemen. Tidak terlihat adanya aksi-aksi penjegalan Perdana Menteri dan menteri-menterinya di ruang publik, baik oleh pihak oposisi juga tokoh-tokoh masyarakat.

Penulis juga mencatat peran Media yang tak kalah penting. Media terlihat benar-benar turut membantu pemerintah menyosialisasikan upaya penanganan wabah dan menjaga susana kondusif. Nyaris tidak ada artikel-artikel yang meresahkan masyarakat apalagi model-model clikbait di platform online.

Padahal jika berbicara statistik, 1500 penderita itu cukup besar jika dibandingkan dengan 4,9 juta penduduk Selandia Baru. Namun penanganan pasien kelihatannya sangat baik. Terbukti dari korban yang meninggal, saat artikel ini ditulis, hanya 19 orang.

Peran masyarakat

Kunci keempat adalah kunci yang paling utama yaitu aspek psikologis warganya yang relatif tenang dan patuh. Tidak terlihat aksi-aksi berontak seperti yang terjadi di Amerika Serikat.

Dari survei yang dilakukan Colmar Brunton, tingkat kepercayaan masyarakat berada di angka 87% meski pun durasi lockdown diperpanjang. Tak heran Perdana Menteri mengatakan kepada dunia internasional bahwa dia memiliki tim sebanyak lima juta orang – yang berarti seluruh rakyat Selandia Baru!

Sebagian besar warga sepertinya sadar bahwa keberhasilan mengatasi pandemi ada di tangan mereka. Bahwa physical distancing dan stay at home itu untuk kepentingan mereka sendiri.

Ketika dua orang berpapasan di trotoar, maka keduanya akan berlomba menyingkir untuk memberi jarak. Taman bermain dan tempat-tempat wisata benar-benar kosong. Polisi memang sesekali berpatroli tetapi tidak terlihat menggunakan pengeras suara apalagi membawa tongkat pemukul.

Nah, demikian catatan penulis dari sebuah negeri nun jauh di belahan selatan bumi. Semoga bermanfaat untuk para pembaca, terutama saudara-saudara se-tanah air.

2
0
Kerentanan Generasi Milenial di Era 4.0

Kerentanan Generasi Milenial di Era 4.0

Teknologi internet telah membuat bumi banjir informasi. Menurut situs Internet Live Stats, setiap detik muncul hampir 9000 twit baru di Twitter, hampir 1000 gambar baru di Instagram, dan lebih dari 80.000 video baru di Youtube. Data yang diambil pada 20 Februari 2020 itu juga menunjukkan ada lebih dari 1,7 miliar website di seluruh dunia dan lebih dari 2,5 juta blog baru ditulis setiap harinya.

Jauh sebelum disadari publik, berita online sebenarnya sudah dirintis pada tahun 1974 oleh Bruce Parrello (PLATO News Report) di University of Illinois kemudian oleh Embratel Network (Jornaldodia) di Brazil pada awal tahun 1987. Namun, baru di akhir 1990-an ratusan surat kabar Amerika ramai-ramai merilis berita mereka dalam versi online.

Dua puluh tahun berlalu, berita online kini mulai “mengkudeta” surat kabar dan majalah cetak. Dunia jurnalistik semakin hiruk pikuk dengan kehadiran blog-blog yang seakan memiliki legitimasi menampilkan informasi apa saja.

Keriuhan informasi saat ini diperkeras lagi lagi oleh aplikasi media sosial. Jika kita harus membuka laman berita online untuk mencari informasi, maka media sosial langsung menghadirkannya di wajah kita setiap kali membuka smartphone. Orang pun sekarang lebih banyak membaca berita melalui media sosial.

Media Forbes menyebutkan bahwa 64,5% berita dikonsumsi melalui media sosial. Sementara, 50% pengguna internet mengaku mengetahui berita lebih dulu dari media sosial sebelum melihat situs beritanya. Ketika berita bisa saja palsu dan opini bisa absurd tanpa dasar ilmiah, maka informasi di internet bisa menjadi masalah tersendiri.

 

Generasi Milenial dan Demokrasi

Siapakah penghuni dunia maya? Mayoritas mereka adalah orang-orang muda yang lahir setelah era 80-an atau yang sekarang berusia empat puluh tahun kebawah. Kelompok masyarakat ini yang sering disebut dengan Generasi Milenial, Generasi Y atau Digital Native (Tapscott, 2009).

Lembaga PBB International Telecommunication Union (ITU) menyatakan bahwa 70% anak muda berusia 15-24 tahun aktif di internet pada tahun 2017. Di negara-negara berkembang, pengguna internet usia muda bahkan mencapai angka 94%.

Di Indonesia sendiri, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memperkirakan bahwa 81,4% dari seluruh pengguna internet adalah anak muda berusia 15-39 tahun (data 2018). 90,6% dari anak muda pengguna internet di Indonesia itu dominan menggunakan media sosial. Sepertinya media sosial memang menjadi alasan terbesar anak muda masa kini untuk menggunakan internet.

Kekayaan dan kecepatan informasi yang dihadirkan media sosial itu membuat generasi milenial semakin melek politik dan ikut berperan aktif dalam demokrasi. Terbukti dari jumlah anak muda berusia 17-35 tahun yang berpartisipasi di Pemilihan Presiden 2019 lalu, disinyalir mencapai 40% atau sebanyak 80 juta orang (Itsowi, 2019).

Berdasarkan data pengguna media sosial di atas maka dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang asyik berdiskusi (baca: berdebat) di media sosial itu adalah generasi milenial. Rombongan pendemo yang menentang RUU KHUP di berbagai daerah pada September 2019 lalu juga adalah generasi milenial. Pergerakannya mereka sangat cepat dikoordinasikan melalui media sosial.

Berbeda dengan demonstrasi mahasiswa pada Reformasi 1998 dan Malari 1974. Kedua demonstrasi itu terjadi setelah akumulasi peristiwa dalam waktu yang panjang menyangkut ketimpangan ekonomi, hukum, dan pemerintahan. Pengorganisasian aksi protes juga butuh waktu lama setelah melewati banyak diskusi tatap muka.

Anak muda memang memiliki kecenderungan ingin mendapat tempat di ruang publik. Mereka ingin mengungkapkan ekspresi, ingin didengar dan berpartisipasi dalam kehidupan publik sebagaimana yang ditulis peneliti Microsoft, Danah Boyd, dalam bukunya It’s Complicated (2014).

Tuntutan yang saat ini menyangkut kebijakan pemerintah, pada level dan momentum tertentu, bisa menyasar bentuk pemerintahan dan pondasi negara sebagai mana yang terjadi di negara-negara Arab pada tahun 2010-an yang dikenal dengan peristiwa Arab Spring.

 

Generasi Milenial dan Tantangannya

Hasil survei yang dirilis situs ReachOut menyatakan bahwa alasan anak muda mengakses media sosial adalah untuk berbicara dengan teman, bergabung dalam percakapan grup, bertemu orang baru, mempelajari tentang kejadian terkini dan untuk tetap mendapatkan informasi terbaru dari konten online. Alasan “aneh” lain yang dikemukakan adalah karena merasa bosan tidak ada kegiatan dan merasa ada yang hilang jika tidak up to date dengan media sosial.

Media sosial memang menjadi jalan pintas untuk bertemu orang-orang tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan energi untuk keluar rumah. Namun lebih dari itu, media sosial digemari karena penggunanya bisa membentuk jaringannya sendiri dan menciptakan publiknya sendiri.

Perilaku dan preferensi generasi milenial pun dinilai berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Studi yang dirilis Asis&t mengklaim bahwa generasi milenial hidup dalam perputaran informasi yang berusia sangat pendek.

Informasi cepat dimunculkan dan cepat pula berubah. Anak muda tidak sempat merenung berlama-lama karena informasi yang baru sudah datang atau informasi yang ingin direnungkan itu sudah berubah.

Generasi milenial kemudian menjadi konsumen yang semakin menuntut informasi yang lebih menarik dan interaktif. Jika tidak demikian, mereka tidak akan mengonsumsi informasi tersebut.

Generasi milenial juga tidak lagi sekedar konsumen informasi tetapi menjadi kreator informasi. Itu sebabnya akun-akun berita di media sosial lebih banyak diminati daripada versi website karena pengguna bisa turut menambah informasi (co-production) melalui komentar.

Aktivitas mencipta dan mengkonsumsi itu pun berputar dan bergerak seperti sebuah roda, merubah posisi seiring waktu. Karena generasi milenial menciptakan informasi dan informasi membentuk mereka, maka generasi milenial dikhawatirkan sulit mengenali dan merefleksi diri mereka sendiri.

Kerawanan turut dipengaruhi pola pencarian informasi generasi milenial. Selain mengandalkan pencarian yang ada di sumber-sumber konvensional dan website umum di internet, mereka juga menggunakan kelompok jaringannya sebagai sumber informasi.

Ketika mereka tidak mendapatkan informasi yang memuaskan, generasi milenial akan mencari dari sumber lain yang mereka anggap sesuai dengan pengertian mereka. Jaringan pun terbentuk dan kemudian membangun pemahaman bersama sebagai hasil interaksi tersebut.

 

Generasi Milenial dan Radikalisme

Isu permintaan pulang eks WNI yang menjadi kombatan ISIS menjadi perbincangan hangat di bulan Februari 2020. Berbagai testimoni dari mantan kombatan ISIS sudah menjelaskan tentang perihal bagaiamana keberangkatan mereka ke Suriah terjadi. Keputusan itu bukan datang tiba-tiba, tetapi diambil setelah pemahaman yang terbangun tahap demi tahap melalui media sosial. Mengapa bisa demikian?

Peneliti terorisme Linda Schlegel menyimpulkan bahwa internet memfasilitasi kerentanan generasi milenial terhadap ideologi radikal, karena memungkinkan interaksi mereka melalui media yang akrab.

Praktik komunikasi sosial yang dibagikan dalam media sosial mengarah pada kepercayaan, yang kemudian mengarah pada timbulnya rasa kepemilikan bersama. Generasi milenial dapat membangun identitas mereka berdasarkan komunitas virtual dan, jika komunitas itu radikal, maka habitus yang saling dibagikan itu akan mendukung ide-ide radikal.

Sebenarnya pola yang sama terjadi pada pemahaman-pemahaman lain yang juga terbangun menjadi keyakinan dan bagian hidup. Sebut saja fotografi, otomotif, pecinta hewan, termasuk homoseksual. Hanya saja, karakter internet yang menawarkan informasi berlimpah dan interaksi yang seakan bebas tak terkendali itu, menjadi iklim yang sangat ideal bagi pertumbuhan berbagai paham dalam waktu singkat.

 

Epilog

Teknologi internet telah menawarkan informasi yang sangat banyak bahkan terlalu banyak untuk dikonsumsi apalagi diteliti. Akhirnya, pengguna internet yang sebagian besar adalah generasi milenial itu, mempersempit sumber informasi mereka dengan membentuk lingkungan maya.

Generasi milenial adalah generasi yang haus akan informasi tetapi setelah menemukan lingkungan yang disukai, mereka akan membentuk jaringan sendiri. Mereka melakukan aktivitas ganda, sebagai kreator dan juga konsumen.

Perlombaan untuk semakin menarik menggiring warganet ke alam liar spektakulerisme dan eksperimental. Konten media sosial dibuat semakin spektakuler dengan cara bereksperimen.

Generasi milenial menjadi segmen yang krusial dalam demokrasi karena mereka adalah pasar politik yang sangat empuk karena karakter haus informasi dan eksistensi di ruang publik tersebut.

Sifat generasi milenial yang menuntut informasi cepat dan interaktif harus menjadi perhatian khusus pemerintah dan para pengambil kebijakan karena interaksi di media sosial bisa membangun sendiri pemahaman bersama para penghuninya.

“Pemahaman apa dan pemahaman siapa?” Itu menjadi pertanyaan yang penting untuk diperhatikan oleh semua pihak sejak dini.

Media sosial itu seperti api. Dinyalakan sebagai bahan penolong tetapi menjadi pembinasa ketika tak terkendali.

 

Referensi lain:
Danah Boyd. (2014). It’s Complicated.
Henry Farrel. (2012). The Consequences of the Internet for Politics.
Don Tapscott. (2009). Grown Up Digital.
Linda Schlegel. (2017). Digital Natives and Online Identity Construction.

 

 

 

1

0
Fenomena e-Democracy dan Polarisasi Politik

Fenomena e-Democracy dan Polarisasi Politik

Penduduk bumi saat ini sebenarnya telah hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Dunia nyata adalah di permukaan bumi di mana jasmani berada, sedangkan dunia maya adalah jaringan internet di mana orang juga bisa berkumpul dan berdikusi secara pikiran – tanpa kehadiran jasmani.

Sekat-sekat pemisah di dunia nyata seperti lokasi, jarak, waktu, dan status sosial seakan luruh di dunia maya. Internet telah memungkinkan orang untuk “bertemu” dan berkomunikasi secara intens meski terpisah jarak yang jauh, tanpa dipengaruhi status sosial. Aplikasi media sosial menjadi ruang terbuka versi dunia maya tempat di mana orang-orang saling bertemu.

Sekat-sekat pemisah antara pemerintah dan rakyat juga turut luruh di dunia maya. Aturan protokoler tidak lagi diperlukan jika rakyat bertemu dengan pemerintah melalui internet. Semua orang kini bisa melaporkan peristiwa, mengekspos kesalahan, mengemukakan pendapat, memobilisasi protes, memantau pemilihan, meneliti pemerintah, memperdalam partisipasi, dan mengembangkan wawasan kebebasan.

Internet yang mudah diakses melalui telepon seluler mampu menyatukan setiap orang dan merancang pergerakan masif yang terstruktur. Ahli politik Universitas George Washington, Henry Farrel, menjelaskan ini dalam bukunya The Consequences of the Internet for Politics.

Melalui internet, informasi datang bertubi-tubi setiap hari seperti air bah, termasuk dalam hal politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Kekayaan informasi itu membuat lebih banyak orang ingin terlibat dalam jalannya pemerintahan. Mulai dengan topik pelayanan publik hingga soal pemilihan, keinginan masyarakat untuk didengarkan dan mempengaruhi kebijakan publik ini tampak semakin besar dalam dua puluh tahun terakhir.

 

e-Democracy

Begitulah, internet telah memfasilitasi “demos” (rakyat) untuk menemukan “kratos” (kekuasaan) dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Hakikat demokrasi memang pemerintahan oleh rakyat.

Bedanya, demokrasi sekarang ini dijalankan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang disebut dengan e-democracy. Fenomena e-democracy ini menjadi pembahasan yang menarik karena porsinya semakin besar meski meninggalkan pertanyaan:

Apakah internet membantu atau justru menciderai demokrasi?

Salah satu alasannya adalah karena suara di internet dengan cepat bisa menjadi mayoritas dan berkuasa membentuk opini publik. Pada saat yang sama, ia bisa pula “melukai” kelompok minoritas, memicu pertikaian social, atau merubah peta politik bahkan mempengaruhi eksistensi sebuah negara. Padahal, berita bisa saja palsu dan opini bisa pula absurd.

Salah satu contoh efek e-democracy di dunia adalah fenomena Arab Spring, yaitu serangkaian protes terhadap pemerintah yang berujung pada pemberontakan bersenjata di negara-negara Arab pada awal tahun 2010-an.

Protes yang bermula dari soal kemiskinan dan rezim yang dianggap menindas rakyat di Tunisia itu merambat dengan cepat melalui media sosial, lalu menulari berbagai negara di sekitarnya.

Tak lama, demonstrasi berujung kekacauan pun menyusul terjadi di Libya, Mesir, Yaman, Suriah, Maroko, Irak, Algeria, Iran, Libanon, Yordania, Kuwait, Oman, dan Sudan. Pemerintah Mesir dan Libya akhirnya jatuh, sementara Suriah porak-poranda.

Bukan suatu kebetulan bahwa Tunisia adalah negara dengan jumlah pengguna Facebook yang sangat besar di kawasan itu. Begitu pula dengan Mesir yang merupakan pengguna internet tebesar. Meski Farrel mengakui bahwa media konvensional seperti Al Jazeera turut punya andil dalam fenomena Arab Spring.

 

Polariasi politik

Setalah internet menguasai segela sendi kehidupan manusia, fenomena kebebasan berpendapat menguat. Orang berlomba-lomba mengutarakan pendapat dan masing-masing ingin mempengaruhi opini orang lain. Blog dan media sosial menjadi sarana yang paling menarik untuk aktivitas itu.

Ternyata, para peneliti telah menemukan indikasi bahwa di dunia maya, orang lebih mudah menemukan orang lain yang sepemahaman daripada di dunia nyata. Itu mengapa pemisahan kutub di politik pun semakin jelas karena orang yang memiliki pandangan sama akan saling mendukung dan memperkaya informasi, pada saat yang sama menolak informasi dari pandangan yang lain.

Meski internet sangat kaya akan informasi, tetapi setiap orang memiliki kecenderungan untuk mengonsumsi apa yang dia sukai. Orang yang tidak memihak kutub politik mana pun biasanya akan berhenti mengonsumsi informasi politik. Sehingga, sebagian besar pengguna internet bisa diidentifikasi pandangan politiknya dengan melihat aktivitas cyber-nya.

Salah satu polarisasi politik yang terlihat jelas ada di Amerika Serikat (AS). Meski sudah terindikasi sejak lama, tetapi politik Amerika semakin terpolarisasi antara kutub Demokrat dan Republik setelah tahun 90-an.

Peneliti Adamic & Glance (2005) menunjukkan bahwa blogger politik AS cenderung menjadi bagian dari kelompok yang condong ke kiri atau kanan. Peneliti lain, Conover dkk. (2011) juga menunjukkan pengelompokan serupa terjadi di Twitter.

Sampai-sampai ada anekdot ketika seorang pemuda bertemu pertama kali dengan ayah dari pacarnya, yang ditanya adalah, “Are you Democrat or Republican?” Status yang seakan dianggap penting – seperti pentingnya identitas agama di Indonesia.

Indonesia juga tak luput dari e-democracy dan polarisasi. Media sosial semakin populer sebagai panggung diskusi dan perang narasi sejak pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada tahun 2012 silam.

Masa itu juga berjarak setahun setelah pemerintah Libya dan Suriah jatuh. Iklim sosial, budaya, dan politik Indonesia semakin menghangat saat musim Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, berlanjut di Pilgub DKI Jakarta 2017, kemudian di Pilpres 2019.

Polarisasi yang merambat cepat ke daerah-daerah lain di Indonesia berkat media sosial seakan membentuk kutub nasionalis dan kutub agamais. Seperti terpisahnya air dan minyak, warga net pun ramai-ramai melakukan aksi unfriend dan unfollow di media sosial. Ini adalah fase dalam proses polarisasi, yaitu pembersihan halaman media sosial dari orang-orang yang tidak sepaham.

Fenomena ini sebenarnya bukan terjadi karena semua orang tiba-tiba jadi pengamat politik tetapi karena internet, terutama media sosial, menjadi amplifier suara-suara pribadi itu ke ruang publik.

Demokrasi yang dulunya dijalankan dengan senyap di bilik suara dan gedung legislatif kini dibawa terbuka melalui media sosial. Semua orang kini bisa “bersuara lantang” – lebih lantang dari megaphone orator demonstrasi.

Masyarakat tampaknya bergerak kembali ke sistem demokrasi langsung (direct democracy). Sistem pemerintahan yang sudah ditinggalkan berangsur-angsur sejak beberapa tahun sebelum Tahun Masehi, yaitu sistem di mana rakyat langsung menentukan kebijakan pemerintah. Sebuah fenomena menarik yang perlu perhatian sangat besar karena terjadinya secara global dan berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

“Politics is the art of controlling your environment”
(Hunter S. Thompson)

 

Referensi lain:
Boyd, D. (2014). It’s Complicated. London, UK: Yale University.
Farrel, H. (2012). The Consequences of the Internet for Politics.
Chadwick, A. & Howard, P. N. (2008). Routledge Handbook of Internet Politics.

 

 

 

1

0
Deliberasi Publik di Negara Demokratis

Deliberasi Publik di Negara Demokratis

Semua bermula dari demokrasi.
Benjamin Barber berkata bahwa tidak ada legitimasi demokratis yang kuat tanpa diskusi yang berkelanjutan. Demokrasi itu sendiri mengacu pada kekuatan rakyat (power of people).
Namun, perlu diingat bahwa demokrasi akan bekerja dengan baik ketika semua suara dapat didengar. Oleh karena itu, keterlibatan publik (public engagement) diperlukan dalam pemerintahan yang demokratis.


Semua bermula dari demokrasi. Benjamin Barber berkata bahwa tidak ada legitimasi demokratis yang kuat tanpa diskusi yang berkelanjutan. Demokrasi itu sendiri mengacu pada kekuatan rakyat (power of people).

Namun, perlu diingat bahwa demokrasi akan bekerja dengan baik ketika semua suara dapat didengar. Oleh karena itu, keterlibatan publik (public engagement) diperlukan dalam pemerintahan yang demokratis.

Istilah musyawarah sudah berakar pada masyarakat Indonesia. Sejak penduduk-penduduk terdahulu mendiami nusantara, musyawarah selalu dilakukan dalam memutuskan sesuatu di berbagai kelompok masyarakat.

Namun, kata ‘deliberasi publik’ (public deliberation) mungkin masih asing di telinga meski istilah ini kian umum digunakan dalam dunia akademis. Istilah yang terdengar keren di ilmu kebijakan publik ini pada dasarnya sama dengan musyawarah yang nota bene urat nadi bangsa Indonesia.

Mengapa deliberasi publik penting?

Para ahli berpendapat bahwa partisipasi dalam forum musyawarah (deliberasi publik), konvensi, dan panel memiliki dampak positif pada sikap dan perilaku masyarakat. Gastil (2000) menyimpulkan bahwa dampak positif dari deliberasi publik adalah menghasilkan lebih banyak informasi dan penilaian reflektif, keberhasilan politik yang lebih besar, dan peningkatan frekuensi aktivitas politik.

Ada sebuah metode dalam praktik kebijakan publik yang disebut deliberative public engagement (keterlibatan publik yang deliberatif) yang merupakan keterlibatan publik yang sengaja diselenggarakan.

Keterlibatan publik deliberatif adalah pendekatan khusus untuk melibatkan orang dalam pengambilan keputusan. Aktivitas seperti Ini memberi waktu untuk berpikir, mempertimbangkan dan membahas masalah sebelum sampai pada suatu pendapat atau pandangan.

Menurut National Consumer Council (NCC), keterlibatan publik yang deliberatif memberi banyak pembuat kebijakan data yang lebih kaya tentang sikap dan nilai-nilai publik. Keterlibatan publik juga menawarkan peluang untuk mengeksplorasi lebih banyak informasi bagaimana merasakan apa yang mereka lakukan, dan memberikan waktu untuk mengembangkan ide, opsi, dan prioritas dengan publik.

Bagi publik, keterlibatan mereka secara deliberatif menawarkan kesempatan untuk berbagi dan mengembangkan pandangan mereka satu sama lain dan langsung dengan para ahli dan pembuat keputusan.
Singapura, misalnya, menyelenggarakan “Dialog Singapura” yang menggelar lebih dari 640 sesi dialog dengan warga Singapura untuk mengetahui pandangan mereka tentang kebijakan pemerintah.

Beberapa rezim yang dikenal otoriter bahkan juga membuka ruang keterlibatan publik. Sebut saja, Pemerintah Zimbabwe, Mozambik dan Tanzania yang mengajak warga dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas dan menegosiasikan kebijakan terkait anggaran pemerintah.

Mungkin kita akan beranggapan bahwa hal tersebut bisa saja dilakukan karena negara-negara itu berpenduduk relatif sedikit. Tapi mari kita lihat negara yang banyak penduduknya. China yang berpenduduk terbesar di dunia mempunyai “Kongres Rakyat Nasional” yang dilakukan untuk meminta pendapat publik tentang tagihan dengan menggelar lokakarya, audiensi dan jajak pendapat.

Tatap muka atau deliberasi online?

Teknologi informasi dan komunikasi telah menggeser orang untuk berinteraksi secara online. Mana yang lebih baik, deliberasi tatap muka atau secara online? Apakah kedua hal itu bisa saling menggantikan?

Menurut Gastil, deliberasi tatap muka lebih efisien, lebih kohesif, dan lebih baik dalam menangani masalah kompleks yang memerlukan penilaian kualitatif. Namun demikian, deliberasi online dianggap lebih baik untuk penilaian kuantitatif dan bisa mengurangi pengaruh status sosial peserta individu.

Dalam diskusi tatap muka, interaksi yang terjadi lebih intens karena peserta dapat langsung berdiskusi dan merespons satu sama lain. Prosesnya juga lebih cepat karena peserta berkumpul pada waktu yang sama di tempat tertentu. Berbeda dengan diskusi online yang prosesnya relatif lebih lama karena tanya-jawab atau argumentasi dilakukan melalui media komputer di mana peserta mungkin mengaksesnya pada waktu yang berbeda.

Kelemahan dari diskusi tatap muka adalah potensi keengganan peserta untuk mengeluarkan pendapat atau mempertahankan pendapat mereka karena pengaruh status sosial peserta lain. Kelemahan diskusi tatap muka ini menjadi kekuatan diskusi online, di mana status sosial peserta relatif tidak terlihat.

Di sisi lain, Aicholzer dan Kubicek yang melakukan pengamatan terhadap enam proses konsultasi dan tujuh proses kolaborasi menyimpulkan bahwa diskusi tatap muka menghasilkan kontribusi yang lebih berkualitas dan lebih baik dalam mencapai kesepakatan.

Sementara diskusi online berhasil mendatangkan lebih banyak peserta dan pendapat karena prosesnya lebih praktis dan murah. Dalam diskusi online peserta lebih cepat mendapat dukungan dari peserta lain yang sepemahaman, tetapi juga lebih mudah merubah opini.

Demonstrasi Mahasiswa September 2019?

Salah satu hal yang dapat dijadikan suatu kasus praktik demokrasi adalah adanya aksi demonstrasi.
Indonesia mengalami peristiwa yang memprihatinkan ketika demonstrasi besar-besaran para mahasiswa dan pelajar terjadi pada bulan September 2019. Aksi unjuk rasa itu berlangsung serentak di berbagai kota dan berakhir ricuh.

Hal yang menyedihkan adalah jatuhnya dua korban jiwa dari pihak masyarakat.
Demonstrasi ini merupakan aksi penolakan lanjutan terhadap kebijakan pemerintah untuk mengesahkan RUU KPK dan RUU KUHP. Banyak pasal-pasal yang sudah disepakati oleh pemerintah dan legislatif, tetapi ternyata ditolak publik.

Pemerintah dan DPR mengatakan bahwa deliberasi telah dilakukan bahkan sejak satu tahun sebelumnya. Tim yang dibentuk pemerintah dan DPR telah melakukan serangkaian diskusi tatap muka yang sebagian besar digelar di kampus-kampus. Jika demikian, mengapa para mahasiswa justru melontarkan alasan tidak mengetahui rancangan undang-undang tersebut dan menuduh pemerintah tidak melibatkan publik dalam penyusunannya?

Para mahasiswa yang ramai-ramai menolak kedua RUU tersebut adalah generasi milenial yang sehari-hari hidup di dunia cyber, bahkan mereka pun lahir di era internet. Jika mereka mengaku tidak memahami alasan perubahan kedua undang-undang tersebut dan terkejut dengan isi pasal-pasalnya, maka patut diduga bahwa deliberasi secara online tidak dilakukan atau tidak berjalan dengan baik.

Anak-anak muda itu mungkin tidak hadir di acara dialog-dialog tatap muka, tetapi mereka biasanya hadir di internet. Jika memang upaya untuk menghasilkan keputusan yang deliberatif ingin dicapai, seharusnya pemerintah dan DPR mempertimbangkan karakter generasi milenial ini.

Epilog

Keterlibatan publik yang deliberatif adalah tahap penting dalam proses pembuatan kebijakan pada pemerintahan modern dan demokratis. Proses deliberasi yang diajarkan di kampus-kampus ilmu pemerintahan dan dibahas di jurnal dan seminar internasional tak lain adalah musyawarah yang sudah ada dalam jiwa bangsa Indonesia, jauh sebelum negara republik ini berdiri.

Setiap pembuatan kebijakan publik yang menyangkut nilai-nilai dan kepentingan masyarakat secara luas harusnya diawali dengan deliberasi publik. Tujuannya bukan hanya untuk mendengar suara publik, tetapi juga memberikan pemahaman kepada publik akan hal-hal khusus yang mungkin kurang diketahui publik.

Diskusi secara tatap muka maupun online memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sehingga keduanya harus dilakukan bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kesalahpahaman, tuduh-menuduh, dan penolakan yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk tujuan lain pun dapat diminimalisir.

“There can be no strong democratic legitimacy without ongoing talk” Benjamin Barber, 1984

______

Referensi:

Aicholzer, G, & Kubicek, H. (2016). Evaluating e-Participation. Public Administration and Information Technology, 19.

Gastil, J. (2000). Is Face-to-Face Citizen Deliberation a Luxury or a Necessity for Democracy?

Chadwick, A. (2006). Internet politics; states, citizens, and new communication technologies. England: Oxford University Press.

Naming and Framing Difficult Issues to Make Sound Decisions. (2011). A Kettering Foundation Report.

Rudra, N, & Chandra, S. (2015, April 2). How public deliberation helps economic stability. Washington Post.

0

0
error: