Bangun Tradisi Literasi, Jadilah Birokrat yang Kritis

Bangun Tradisi Literasi, Jadilah Birokrat yang Kritis

Tonggak peristiwa besar dalam sejarah manusia banyak dipengaruhi oleh tulisan. Bagi sebuah kekuasaan, tulisan bahkan bisa dianggap begitu menakutkan. Para pendiri bangsa seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka keluar masuk bui dan diasingkan oleh kolonial Belanda karena tulisan mereka.

Pramoedya Ananta Toer (Pram) dibekap bertahun-tahun di Pulau Buru karena tulisannya dianggap mengganggu kekuasaan. Tulisan mereka dilarang beredar dan buku-bukunya dibakar. Atas tindakan ini Pram pun berseloroh, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.”

Hari itu, Selasa siang di penghujung bulan Juli 2018, puluhan birokrat dari berbagai instansi pemerintah berkumpul di sebuah aula di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) Jakarta.

Mereka menjadi peserta sebuah diskusi publik bertajuk “Birokrasi dan Literasi Kritis: Tantangan Pasca-Reformasi”. Diskusi tersebut dipantik oleh dua orang luar bisa yaitu Nurul Qomariyah Pramisti (Redaktur Eksekutif Tirto.id) dan Rudy M. Harahap (editor in chief birokratmenulis.org.) Benang merah yang selalu digaungkan selama diskusi adalah menumbuhkan literasi kritis.

Para peserta diskusi sebagian besar merupakan birokrat dari berbagai instansi pemerintah, antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan lain-lain.

Latar belakang kebirokratan mereka memang bervariasi, tetapi satu persamaan yang menyatukan semangat belajar pada hari itu adalah ketertarikan mereka menjadi penulis. Lebih tepatnya lagi, sesuai dengan tema acara hari itu, niatnya adalah untuk menjadi birokrat yang aktif berkontribusi meningkatkan kualitas membaca, menulis, dan berdiskusi secara produktif. Khalayak menyebutnya sebagai kegiatan literasi.

Moderator diskusi, Alih Aji Nugroho (STIA-LAN Jakarta) mengawali diskusi dengan memaparkan statistik rendahnya tradisi literasi di Indonesia. Terpuruk, mungkin adalah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan betapa tertinggalnya bangsa kita dalam soal literasi. Disarikan dari berbagai studi, literacy rate, tahun 2016 kita menjadi juru kunci di level ASEAN.

Dalam hal produktivitas tulisan, baik nasib penerbitan buku dalam berbagai genre maupun paper karya ilmiah akademis kita masih sangat jauh tertinggal dibandingkan negara lain di Asia Timur. Indonesia baru mampu menerbitkan rata-rata 800 judul buku setiap tahunnya. Angka yang sangat jauh dibandingkan negara tetangga, Malaysia, dengan produksi 1500-an judul. Lebih memprihatin lagi jika disandingkan dengan Jepang yang rata-rata menelurkan 15.000 judul buku setiap tahunnya.

Adakah yang salah? Sebagai bagian dari birokrasi, pedulikah kita?

Birokrat Kritis, Bukan Birokrat Pengritik

Rudy memulai paparannya dengan menyoroti kultur masyarakat Indonesia, yang lebih mengedepankan aspek oral daripada tulisan sebagai salah satu penyebab rendahnya tingkat literasi. Sebagai masyarakat yang memiliki oral culture, kita lebih senang berkomunikasi secara verbal dengan bertatap muka.

Sebagian masyarakat kita lebih menyukai sowan sebagai sarana menyampaikan pendapat kepada atasan, daripada menyampaikannya melalui tulisan. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang memungkinkan cepatnya pertukaran informasi secara tulis, melalui e-mail, ternyata kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini sangat berbeda dengan budaya barat yang lebih mengedepankan komunikasi teks, dibandingkan dengan komunikasi secara verbal.

Karena tradisi literasi teks yang rendah itu, masyarakat terlihat gagap dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi. Alhasil, ketika media elektronik memudahkan proses komunikasi, kita lebih banyak disibukkan dengan bermedia sosial, sekedar mengalihkan komunikasi oral ke dalam huruf-huruf. Sebaliknya, kita semakin sulit fokus pada satu hal.

Alih-alih merancang strategi untuk membangun literasi, yang justru muncul adalah solusi sesaat tanpa memikirkan dampak lainnya. Aplikasi Slido adalah salah satu contohnya di mana khalayak dapat menyampaikan pendapat maupun pertanyaan secara online real time saat sebuah seminar atau workshop di laksanakan.

Efektivitas strategi sepertinya masih disangsikan. Dalam hal ini, Rudy menekankan pentingnya menanamkan etika dalam menggunakan media elektronik. Terasa menjadi sebuah ironi manakala masyarakat yang belum literate, di sisi lain tidak ada dukungan etika menggunakan media elektronik yang kuat.

Rudy juga menekankan pentingnya seorang birokrat memiliki pemikiran kritis. Dalam paparannya, Rudy mencoba menjawab “Mengapa birokrat harus terliterasi?”. Jawabannya adalah karena kita para aparatur sipil negara sedang hidup di zaman demokrasi, di mana siapa pun warga negara Indonesia bisa menjadi seorang presiden negeri ini. Siapa pun dengan level pendidikan apapun bisa menjadi pemegang kekuasaan dalam lembaga legislatif, asalkan berhasil melalui seleksi politis bernama pemilihan umum.

Sistem demokrasi nyata-nyata menghasilkan para politisi, yang mana tidak sedikit jumlahnya, adalah politisi tanpa kompetensi. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan mayoritas media massa pun belakangan ini terbukti tak mampu benar-benar independen, dikooptasi oleh politisi yang berkuasa ataupun oposisi. Padahal tindakan ini sangat berbahaya bagi stabilitas negara dan mengacaukan upaya edukasi. Mereka menjadi oportunis karena tidak memiliki social security selayaknya yang dimiliki oleh birokrat.

Birokrat dianggap lebih settle posisinya, karena telah diangkat menjadi pegawai resmi pemerintah yang digaji secara rutin. Tinggal dikembalikan saja pada individu masing-masing apakah birokrat itu akan menjadi ‘pegawai negeri’ biasa-biasa saja, atau menjadi birokrat yang kritis.

Birokrat kritis inilah yang nanti akan mampu mendobrak paradigma lama bahwa birokrasi identik dengan prosedur berlebihan yang mempersulit, rumit, dan kurang produktif.

Kritis, apakah perlu dan pantas seorang birokrat bersikap kritis? Pertanyaan ini berkali-kali muncul dalam diskusi. Bukankah para ASN adalah pelaksana teknis tugas dari kepala negara, menteri, dirjen, dan seterusnya, dan semuanya telah disusun rapi berdasarkan urutan perencanaan jangka panjang, menengah, tahunan, bulanan dan sedetail-detailnya?

Jika birokrat berlaku kritis, tidakkah sikap kritis itu nanti akan justru kontraproduktif bagi institusi sebagai suatu badan, dan manajemen negara secara keseluruhan? Bukankah sikap kritis, terutama yang ditunjukkan ke khalayak umum, cenderung berkonotasi melemahkan nama baik pemerintah?

Rudy lalu menegaskan perbedaan antara kritis (being critical) dengan kritik (critic, to criticize). Kritis yang dimaksud di sini adalah critical thinking, yaitu pola berpikir yang mengedepankan cara pandang terhadap suatu isu secara tajam tetapi dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan berbagai aspek positif maupun negatifnya. Sikap ‘kritis’ (being critical) berbeda dengan ‘mengkritik’ (to criticize) yang hanya memberikan komentar negatif tanpa turut berpikir mencari solusi atas suatu permasalahan.

Bagi seorang birokrat, sikap kritis menunjukkan bahwa ia terpelajar, peduli akan kualitas kinerja pemerintahan, dan tentunya lebih berkontribusi dalam rangka memperbaiki kondisi. Dengan sikap kritis itu pula, para birokrat yang sejak disahkan menjadi pegawai negeri, telah terseleksi dan dipercaya berkompetensi, tidak mati kreativitasnya hanya karena telah aman memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.

Namun, jiwa birokrat perlu disadarkan kembali bahwa ada banyak sekali hal yang harus dibenahi di negeri ini. Sebagai birokrat, kita adalah ujung tombak untuk bergerak. Di era teknologi informasi yang luar biasa pesat perkembangannya, birokrat Indonesia harus lebih banyak berkontribusi. Dengan sikap kritisnya, setiap birokrat tidak akan menjadi sekedar pegawai negeri biasa-biasa saja, tetapi akan lebih terliterasi, lebih termotivasi untuk membaca, menulis, dan berdiskusi.

Tentang bersikap kritis ini, Rudy juga memberikan warning agar berhati-hati dengan agenda kapitalisme. Agenda ini dapat menyusup secara halus sehingga tanpa sadar kita sudah menjadi bagiannya. Agenda reformasi birokrasi yang selama ini kita yakini sebagai ‘obat’ dari segala permasalahan birokrasi masih perlu kita kritisi.

Bagaimanapun, reformasi birokrasi tak lepas dari agenda-agenda neoliberal yang dalam proses kelahirannya tidak mempertimbangkan konteks negara berkembang. Bisakah agenda yang lahir di negara maju diterapkan di negara kita? Sudahkah agenda-agenda tersebut sesuai dengan tradisi dan konteks masyarakat kita?

Kualitas, Bukan Kuantitas Tulisan

Diskusi semakin menarik saat pembicara kedua, Nurul Qamaria Pramisti mulai bercerita tentang Tirto.id yang lahir sebagai media alternatif di saat sebagian besar media online berlomba menjadi media yang mengedepankan kuantitas pemberitaan.

Tirto.id memiliki misi untuk menyajikan tulisan dengan konteks yang utuh. Berkat kegigihan Nurul dan kawan-kawannya di media ini, Tirto.id yang baru berdiri pada Januari 2016, saat ini menjadi satu-satunya media online Indonesia yang dipercaya oleh media sekelas Facebook dalam program third party fact checking untuk menulis secara lengkap, objektif, dan menarik isu-isu yang kontradiktif di kalangan netizen.

Dengan program tersebut, Tirto.id mampu mengetahui sebaran unggahan (konten) di Facebook, termasuk memprediksi potensi viral dan misinformasi. Sebagi contoh, Tirto.id mampu melakukan fact check atas kasus bendera Zohri dan juga misinformasi tentang kasus pengembangan Lapangan Banteng yang baru beberapa saat lalu menjadi viral di media sosial.

Bagi Nurul, menyajikan tulisan yang berkualitas jauh lebih penting daripada kecepatan pemberitaan ataupun hit atau total views pembaca terhadap konten tulisan mereka. Untuk menghasilkan tulisan yang kritis dan berkualitas, ada sebuah proses yang harus dilalui.

Untuk membangkitkan daya kritis penulis Tirto.id, Nurul mewajibkan penulis dalam satu hari membaca buku. Tak hanya itu, setiap hari Rabu, para penulis juga diwajibkan untuk mengikuti diskusi. Nurul tidak ingin penulis-penulis Tirto.id hanya menjadi mesin penghasil tulisan, yaitu seorang penulis yang mampu menghasilkan banyak tulisan, tetapi miskin perspektif. Jika yang dilakukan hanya sekedar menulis dan menulis, kualitas tulisan tidak akan bisa terjaga.

Dalam hal membaca, Nurul pun sangat menegaskan pentingnya membaca berbagai bacaan yang multi perspektif, dari yang kekiri-kirian, tengah, hingga haluan kanan. Semakin banyak ragam buku yang dibaca akan membentuk kekritisan penulis.

Dalam membaca, Nurul juga mengharuskan untuk membaca seluruhnya, bukan hanya pendahuluan atau kesimpulan saja. Untuk kategori indepth, salah satu kategori tulisan Tirto.Id, referensi tulisan yang harus dibaca oleh penulis juga harus banyak, minimal lima tulisan. Harapannya, akan lahir tulisan yang tidak hanya berdasarkan satu narasi, tapi tulisan yang kaya narasi.

Epilog

Diskusi yang digelar siang hingga sore hari itu menjadi pembuka rangkaian acara literasi yang akan diadakan oleh STIA LAN Jakarta. Secara simultan STIA LAN akan mengadakan kelas menulis dan kelas penelitian sosial yang merupakan aktualisasi dari CPNS STIA LAN Jakarta untuk meningkatkan tradisi literasi.

Menjadi sebuah kesimpulan menarik di akhir diskusi, bahwa literasi di kalangan masyarakat, terutama birokrat, tidak hanya berhenti pada kebiasaan membaca dan menulis. Birokrat terliterasi tidak hanya sekedar menghasilkan birokrat sebagai mesin penghasil tulisan. Namun, lebih dari itu, yaitu perlunya berpikir kritis dalam mengamati berbagai fenomena yang terjadi di sekelilingnya. Kemampuan memahami fenomena dengan berbagai sudut lalu membingkainya dalam sebuah analisis tajam inilah yang disebut sebagai berpikir kritis.

Dengan berpikir kritis, maka tulisan pun akan semakin memiliki ketajaman analisis dan kaya perspektif. Dengan berpikir kritis, maka solusi yang ditemukan pun bukan sekedar menghentikan gejala, tetapi mampu menyentuh akar permasalahan.

Birokrat perlu terliterasi secara kritis agar tidak selalu terjebak pada ilusi ‘solusi tiada henti’.***

 

 

 

Hembusan Perubahan Birokrasi dari Negeri Anging Mamiri

Hembusan Perubahan Birokrasi dari Negeri Anging Mamiri

Wahai angin, aku menitip pesan,

Sampaikanlah hingga ke jendela rumahnya,

Pada dia yang sering melupakan..

(terjemahan bait lagu Anging Mamiri)

 Potongan bait lagu tersebut terasa sesuai dengan keinginan para pembahas dan peserta diskusi akan eksistensi dan manfaat Pergerakan Birokrat Menulis (BM) yang malam itu melakukan kegiatan peluncuran buku sekaligus diskusi birokrasi yang berjudul “Kinerja Birokrasi dalam Kubangan Politik Praktis”.

Para pembahas dan peserta diskusi menginginkan angin perubahan di birokrasi untuk terus dihembuskan, bahkan di saat banyak birokrat tidak menyadarinya. Harapan itu kini semakin menguat dengan hadirnya Pergerakan Birokrat Menulis.

Sabtu malam, 28 April 2018 menjadi momentum kedua bagi pergerakan BM dalam pelaksanaan kegiatan off air setelah kegiatan sebelumnya dilaksanakan di Cikini, Jakarta, bulan Februari lalu. Malam itu adalah hari yang cukup menggembirakan bagi anggota pergerakan yang berada di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Beberapa pengamat birokrasi, akademisi, dan tentu saja para birokrat hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Aston, Makassar.

Kegiatan diawali dengan peluncuran dua buku sekaligus yang diterbitkan oleh Pergerakan Birokrat Menulis. Kedua buku itu adalah “Budaya Kinerja: Sebuah Revitalisasi Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik” yang ditulis oleh Nur Ana Sejati, dan buku “Politik, Birokrasi & Kebijakan Publik: Pokok-Pokok Pemikiran dalam Memerangi Tuna Politik di Indonesia”, ditulis oleh Andi P. Rukka. Dalam peluncuran buku tersebut, masing-masing penulis memberikan sedikit kisah penulisan bukunya dan menceritakan ringkasan isi tentang buku.

Budaya Kinerja di Birokrasi

Nur Ana Sejati menyampaikan bahwa buku yang ditulisnya adalah kumpulan dari finding risetnya dalam Program PhD of Accounting di Victoria University, Melbourne, Australia. Buku tersebut berisi tentang pemahaman kembali mengenai cara pandang kita terhadap akuntabilitas kinerja di sektor publik.

Jika sistem akuntabilitas kinerja selama ini banyak dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem berupa dokumen perencanaan hingga laporan kinerja, maka dampak implementasinya terhadap pemecahan masalah publik tidak akan terlihat. Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja seharusnya dipandang sebagai falsafah organisasi yang menggerakkan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Untuk itu, perlu dibangun suatu kultur atau budaya yang berorientasi pada kinerja, atau biasa disebut sebagai performance-driven culture.

Inti dari performance-driven culture adalah bagaimana melibatkan seluruh pegawai dalam proses perbaikan kinerja. Sistem akuntabilitas kinerja hendaknya juga harus mengedepankan aspek pembelajaran, bukanlah pemberian sanksi atas ketidakberhasilan pencapaian target kinerja. Iklim dialogis yang sehat perlu dibangun oleh pimpinan agar informasi kinerja menjadi topik bahasan sehari-hari yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi pegawai.

Perlunya Memahami Fenomena Politik Praktis

Andi P. Rukka  mengisahkan buku yang ditulisnya sebagai sebuah buku bacaan biasa. Yang membuatnya tidak biasa adalah karena isinya berhubungan dengan kehidupan begitu banyak orang di negeri yang besar ini.

Buku yang banyak bercerita soal politik, negara, demokrasi, dan pemilihan umum ini mencoba mengisi kekosongan akan buku-buku politik praktis dengan cara yang ringan, sederhana, dan mudah dipahami. Buku itu diharapkan dapat menjadi sumber referensi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak bisa memperolehnya dari literatur-literatur ilmiah.

Dalam buku tersebut, dibahas pula kaitan antara politik dengan birokrasi dan kebijakan publik. Pemilu sebagai proses politik tidak akan serta merta mengangkat derajat kecerdasan dan kesehatan suatu bangsa tanpa dibarengi kebijakan publik yang berkualitas.  Kebijakan publik itu berproses di sepanjang tahun yang justru tidak disebut sebagai tahun politik, berjalan di sepanjang waktu yang sunyi dari hingar-bingar kampanye dan janji-janji politik yang diumbar. Bahkan, kebijakan publik berproses ketika sebagian warga sedang tertidur.

Untuk itulah buku tersebut mengajak perlunya kita, sebagai warga negara, memahami apa itu politik agar tidak terjerumus oleh janji-janji kampanye, tidak jatuh pada silaunya politik praktis, dan mampu menjadi manusia kritis dalam melihat berbagai akibat dari ketidakpahaman akan fenomena politik di negeri ini.

Kubangan di Birokrasi

Pada sesi diskusi, hadir dua narasumber yaitu Adi Suryadi Culla, seorang akademisi dari Fisip Universitas Hasannudin serta Zainuddin Jaka, seorang koordinator Widyaiswara di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua narasumber tersebut memberikan apresiasi yang cukup tinggi terhadap terlaksananya kegiatan, sekaligus harapan besar terhadap Pergerakan Birokrat Menulis. Diskusi yang dimoderatori oleh Rudy M. Harahap, Editor in Chief birokratmenulis.org dan Mutia Rizal, Head of Caretaker Pergerakan Birokrat Menulis, berlangsung dinamis dan cukup menggebu.

Kedua narasumber terkesan happy dengan istilah ‘kubangan’ dalam tema diskusi. Keduanya berpendapat bahwa kubangan memang istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi birokrasi, terutama di daerah, di tengah tekanan politik praktis. Kubangan memang terkesan sesuatu yang kotor, begitu juga jika berbicara tentang proses politik praktis di Indonesia sampai saat ini.

Akuntabilitas Bukan Responsibilitas

Zainuddin Jaka menyebutkan bahwa sebenarnya ada celah bagi birokrat untuk sedikit melawan politisi. Salah satu caranya adalah dalam hal penganggaran. Jika birokrat memang telah profesional dalam melakukan penganggaran, maka kepentingan politik yang mencoba masuk di dalamnya dapat dimentahkan.

Apabila terjadi tarik-menarik kepentingan yang membuat anggaran tidak dapat menemukan titik temunya, maka pemerintahan dapat menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Dengan cara tersebut diharapkan politisi menjadi sadar akan adanya kekuatan birokrat profesional dalam pemerintahan, terutama di daerah.

Jaka menambahkan terkait dengan kinerja birokrasi, bahwa masih banyak yang menganggap kinerja sebagai sekadar masalah pertanggungjawaban. Belum banyak birokrat yang mampu membedakan pertanggungjawaban (responsibilitas) dengan akuntabilitas.

Pertanggungjawaban adalah masalah surat pertanggungjawaban (spj), pemenuhan dokumen laporan,  serta pemenuhan target (keuangan) semata. Sedangkan akuntabilitas adalah masalah pertanggunggugatan. Bagaimana birokrasi berakuntabilitas adalah tentang bagaimana birokrasi mampu memenuhi misi pemerintahannya di hadapan masyarakat.

Birokrasi Terpenjara Secara Struktural dan Kultural

Pada awal penyampaian materinya, Adi berharap semakin banyak tulisan dengan nada pemberontakan, baik di buku maupun tulisan di laman birokratmenulis.org. Tulisan itu sebaiknya berasal dari para birokrat. Yang ia maksud dengan pemberontakan adalah memberontak dari birokrasi yang terpenjara oleh kepentingan politik. Birokrasi telah terpenjara sekian lama secara struktural dan kultural oleh para politisi.

Secara struktur, birokrasi masih dipimpin oleh pejabat pembina kepegawaian yang notabene adalah seorang politisi. Dalam struktur yang sangat hirarki, kondisi ini membuat para birokrat sulit, bahkan tidak mungkin keluar dari kungkungan kepentingan sang politisi.

Hal ini diperparah dengan adanya kultur birokrasi yang patrimonial dan paternalistik. Kultur patrimonial sangat memungkinkan munculnya kroni, sedangkan kultur paternalistik membuat birokrat selalu merasa dirinya inferior di hadapan politisi.

Uniknya, struktur dan kultur ini justru mengakibatkan banyak birokrat yang enggan keluar dari kubangan. Mereka tampak menikmati kubangan, terutama saat dia mendapatkan keuntungan dari ‘kotornya’ kubangan tersebut.  Menurut pengamatannya, birokrat pun akhirnya banyak yang menjadi tim sukses calon kepala daerah.

Ia menyebut bahwa birokrasi di Indonesia telah mengalami sejarah yang cukup panjang, sejak masa kolonial sampai reformasi. Akan tetapi, sifat, ciri, dan karakter birokrasi belum menunjukkan perubahan. Berbagai macam permasalahan tetap pada tempatnya, hanya saja sistem dan caranya berbeda-beda.

Keluar dari Kubangan

Bagaimana keluar dari kubangan menjadi sebuah hal serius untuk dipecahkan bersama. Salah satu yang perlu dilakukan adalah mendekonstruksi realitas birokrasi. Birokrat harus berani mengemukakan fakta yang dialami, dan berani membongkar aib dirinya sendiri.

Birokrat sebaiknya rajin melakukan refleksi diri agar mudah bagi dirinya untuk berbenah dan berubah. Tanpa refleksi, proses dekonstruksi akan menemui jalan terjal dan berliku. Menurutnya, kesempatan ini dapat dilakukan oleh Pergerakan Birokrat Menulis.

Menurutnya, struktur penjara birokrasi sebaiknya segera diubah. Selama pembina kepegawaian adalah politisi, maka sampai kapan pun birokrasi tetap ada dalam kubangan kepentingan politik. Kultur perlu juga segera didobrak. Patrimonial dan paternalistik sebisa mungkin berubah menjadi jenis kemitraan yang mengedepankan profesionalisme dalam relasi yang lebih egaliter. Salah satu peluang adalah promosi jabatan dengan open bidding, asalkan memang dikelola dengan baik.

Harapan Munculnya Tokoh Revolusioner

Malam yang semakin larut tidak menyurutkan semangat para peserta untuk memberikan pandangan dan komentar. Salah seorang peserta diskusi, Abdullah Nasir, mengatakan bahwa birokrat sebaiknya tidak hanya mementingkan kemampuan dan kemauan, tapi juga masalah moral dan nilai-nilai. Kesadaran rasional perlu didobrak dengan alam bawah sadarnya, yaitu nurani, agar kita kembali kepada hakikat sebagai manusia.

Hal senada juga diungkap oleh Sulwan Dase, yang prihatin terhadap kondisi birokrasi di daerah. Banyak pejabat yang diangkat, tetapi pemilihan personil memiliki nuansa patrimonial, hanya kroni-kroni yang memiliki kesamaan pandangan atau partisan politik saja yang akhirnya terpilih. “Jika yang menjadi pimpinan ‘hijau’, maka pejabat turunannya adalah ‘hijau’ semua”, begitu ungkapnya.

Masih pada sisi yang sama, Askar Al Makassary memberikan komentar bahwa birokrat sudah seharusnya memiliki sikap yang jelas agar birokrasi tidak lagi menjadi alat politik. Perlu ada reformer, transformer, revolusioner yang dapat mendorong perubahan di birokrasi,  agar birokrasi tidak lagi berjalan stagnan. Selama ini reformasi masih banyak menyisakan angan dan permainan. Ia pun berharap semoga momen dan pergerakan ini bisa menemukan tokoh-tokoh tersebut.

Epilog

Pada akhirnya semua sepakat bahwa birokrat yang selama ini masih dipandang sebagai obyek, sudah seharusnya mulai berperan sebagai subyek. Paradigma administrasi publik perlu terus berbenah agar semakin memanusiakan manusia.

Dengan demikian, kita semua berharap tidak muncul lagi praktik eksploitasi dan pemaksaan kepentingan dari kekuatan dominan elit birokrasi, yang sebagian besar adalah politisi, kepada birokrasi yang memiliki kepentingan satu yaitu melayani masyarakat.

Birokrat perlu terus ‘melawan’ dan menemukan jati dirinya. Dalam menulis, birokrat akan mampu berefleksi dan menemukan dirinya sendiri. Perubahan di birokrasi hanya dapat diubah oleh birokratnya sendiri. Orang yang berada di luar birokrasi lebih banyak berperan sebagai pendorong dan penonton.***

 

 

Secuil Cerita dari Tjikini Lima: Dimulainya Era Pencerahan (Aufklarung) Bagi Birokrasi Indonesia

Secuil Cerita dari Tjikini Lima: Dimulainya Era Pencerahan (Aufklarung) Bagi Birokrasi Indonesia

Cikini, terpilih sebagai tempat diskusi perdana Pergerakan Birokrat Menulis (BM) bukan tanpa alasan. Cikini, adalah sebuah kawasan tua di Jakarta yang menyimpan banyak sejarah dan makna yang jarang terekspos oleh berbagai media. Beberapa bangunan tua seperti Taman Ismail Marzuki, Kantor Pos Cikini, Toko Roti Tan Ek Tjoan, Istana Raden Saleh hingga Gedung Joeang 45 menjadi buktinya.

Gedung Joeang 45 menyimpan sejarah tersendiri. Gedung yang pernah dikuasai oleh kolonial Jepang saat itu, justru sering dimanfaatkan oleh para pemuda sebagai pusat pergerakan pendidikan politik untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Dahulu, di sepanjang jalan Cikini tak pernah sepi dari berbagai aktivitas mulai dari diskusi politik, olah raga, pertunjukan seni, hingga menonton film. Dengan demikian, tidak mengherankan jika di kawasan ini sampai sekarang banyak berjajar kafe dan restoran.

Kafe Tjikini Lima menjadi pilihan tempat yang pas bagi bertemunya para pegiat Pergerakan Birokrat Menulis yang berharap mampu mengulang kembali sejarah pergerakan yang dulu pernah diukir dari sebuah kawasan bernama Tjikini.

***

Sore itu, 23 Februari 2018, cuaca cerah mengiringi datangnya malam. Satu per satu peserta diskusi tiba di lokasi dengan wajah penuh suka cita dan harapan. Kelelahan akibat kesibukan seharian di kantor dan kampus, serasa tak mereka hiraukan. Bahkan, ada beberapa peserta yang datang dari luar kota. Mereka dipertemukan pertama kali setelah sekian lama hanya dapat berdiskusi lewat media sosial dan tulisan online, tanpa melihat wajah dan bersalaman secara langsung.

Berbagai buku telah dipajang di meja bulat menyambut para peserta diskusi dan juga pengunjung kafe. Buku-buku tersebut adalah hasil karya para pegiat Pergerakan BM, diantaranya adalah Adrinal Tanjung, Massaputro Delly, Dedhi Suharto, Nur Ana Sejati, Andi P. Rukka, Yudisrizal, dan tentu saja buku perdana Pergerakan BM yang berjudul ‘Bagaimana Saya Menulis’.

Setelah para narasumber datang secara lengkap dan sejenak beramah tamah dengan para peserta, acara inti dimulai pada pukul 19.30. Kegiatan dibuka dengan pemutaran sebuah video, hasil karya Kwaci Production, pemenang kompetisi video pendek dalam rangka haul pertama Pergerakan BM.

Video pendek ini menceritakan tentang refleksi personal akan inspirasinya terhadap tokoh guru Murdiyanto yang berjuang menghadapi pungli dan korupsi yang terjadi pada birokrasi pendidikan di Sukoharjo.

Diskusi sederhana dan informal mengalir secara apik dipimpin oleh Rudy M. Harahap, sebagai moderator. Diskusi bertujuan membahas buku perdana terbitan BM yang berjudul Bagaimana Saya Menulis (BSM), serta memperbincangkan kondisi birokrasi.

Beberapa peserta, yaitu Aisyah Mun’im, Dhedi Suharto, Massaputro Delly,  Sri Rahayu, dan dua orang CPNS dari STIA LAN menyampaikan kesan positif terhadap kegiatan dan pergerakan, serta mengutarakan pendapat konstruktif yang bertujuan untuk perkembangan birokrasi.

Birokrasi yang Illiterate

Sesi diskusi dimulai dengan penuturan Rudy M. Harahap, yang juga sekaligus Editor in Chief pada Pergerakan BM. Dijelaskan oleh Rudy, bahwa Pergerakan BM merupakan sebuah gerakan kolaborasi dari berbagai unsur profesional birokrasi, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Bergabung pula para akademisi, pengamat birokrasi, bahkan para mantan birokrat sebagai penulis maupun penikmat artikel dan diskusi.

Pergerakan BM, yang lahir di bulan Januari 2017 ini, adalah gerakan yang bertujuan untuk menumbuhkan literasi di kalangan birokrasi. Literasi yang dimaksud bukan sekedar mampu menulis, seperti anggapan keliru banyak orang, tetapi sebuah kemampuan melalui pengetahuannya untuk dapat memahami fenomena yang ada di sekeliling birokrasi secara lebih jernih.

“Harus diakui bahwa birokrasi saat ini masih illiterate (belum ter-literasi), karena banyak para elit maupun profesional birokrasi yang masih belum mampu memahami peristiwa dengan kesadaran nalar yang dilandasi oleh pengetahuan.”

“Mereka masih terjebak dengan kenyamanan semu birokrasi dengan segenap aturan yang melenakan, sehingga sering lupa apa hakikat menjadi profesional birokrasi”, demikian dijelaskan oleh Rudy tentang kondisi birokrat terkait literasi.

Menurutnya, masih banyak profesional birokrasi yang hanya bisa mengeluh, bahkan nyinyir dengan situasi di sekitarnya. “Kami ingin mereka lebih dari itu, kami ingin melatih profesional birokrasi agar mampu menganalisis keadaan dengan argumen yang tepat dan kemudian berdaya serta bergerak melalui tulisannya”, tegasnya.

Dilanjutkan oleh Rudy, bahwa Pergerakan BM lebih senang menyebut kawan-kawan di birokrasi sebagai profesional birokrasi dari sekedar sebutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun Aparat Sipil Negara (ASN).

Sebutan profesional birokrasi memiliki makna bahwa seseorang tidak hanya sebagai pegawai atau aparat yang selalu harus tunduk pada perintah senior/atasan, tetapi mampu berdaya dengan literasinya yang profesional. Mereka menjadi lebih mampu menghargai profesi dan fungsinya untuk berperan dalam tugas negara.

Beberapa artikel di laman birokratmenulis.org, dijelaskan oleh Rudy, memang terkesan tajam dalam mengingatkan akan kondisi birokrasi. “Kita menyebutnya bukan sebagai kritik, tetapi refleksi”, demikian ia menjelaskan.

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa refleksi mempunyai maksud untuk menyadarkan pembaca akan sesuatu yang selama ini dianggap taken for granted (begitulah adanya), tetapi sebenarnya tidak demikian adanya.

Beberapa artikel seperti perlunya memperdebatkan orientasi rule based dengan performance based, tentang penyebab kriminalisasi, pemaknaan korupsi dan etika, dan juga menguak berbagai mitos dalam birokrasi, adalah contoh-contoh tema artikel yang bersifat reflektif.

Seribu Langkah Besar Dimulai Dari Sebuah Langkah Kecil

Sebagai narasumber pertama yang mendapat giliran berbicara, Ani Maharsi, seorang Direktur Membership Association Certified Fraud Examiner (ACFE) Indonesia, menyatakan apresiasinya kepada seluruh pihak yang aktif di BM.

Ia sangat mendukung komunitas (Pergerakan) BM dan berharap pergerakan mampu mendorong birokrat lain yang masih merasa tidak bisa menulis menjadi berani untuk menulis. Ia juga berharap, komunitas pergerakan ini semakin membesar agar manfaatnya semakin cepat dirasakan oleh birokrasi.

Ani Maharsi bercerita tentang pengalamannya bagaimana ia menulis. Baginya menulis adalah sebuah kegiatan yang tidak mudah, namun memiliki manfaat yang luar biasa. Pernah suatu ketika dia memiliki ide untuk membuat sebuah kompetisi penulisan makalah.

Tidak cukup sebagai pemilik ide, ia didorong oleh rekan-rekannya untuk juga mampu menulis. Akhirnya, pada suatu waktu ia pun memberanikan diri untuk menulis dan tulisannya mampu mendapatkan penghargaan dalam sebuah kompetisi bergengsi.

Begitupun pengalamannya dalam menyusun sebuah buku, diakui sebagai sebuah pengalaman yang unik. Diawali dari berbagai diskusi di media sosial tentang integritas, tercetuslah ide bahwa diskusi tersebut perlu didokumentasikan agar tidak terbuang dan lenyap begitu saja.

Melalui bantuan Sudirman Said, sebagai editor, maka lahirlah sebuah kumpulan tulisan dalam sebuah buku yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh banyak pembaca. Buku itu berjudul “Sampai Kapan pun Kami Pilih Berintegritas”.

Menurutnya, berbagai macam cara unik dapat dikembangkan untuk membuat sebuah tulisan atau buku.

Terkesan dengan pemutaran video pendek di awal acara, ia mengingatkan bahwa media video perlu dan penting untuk dikembangkan dalam sebuah pergerakan. Karena selain menarik, makna dari video juga akan mudah ditangkap oleh para ‘pembaca’nya.

Mengenai komentar tentang buku BSM, menurutnya buku itu belum menyampaikan hal-hal tajam terkait birokrasi, tetapi baru mengajak birokrat lain untuk mau dan mampu menulis. Namun, hal ini dirasa sebagai awal dari tulisan-tulisan di buku selanjutnya. Buku selanjutnya diharapkan setajam artikel-artikel yang ada di laman birokratmenulis.org.

Dia pun mengutip sebuah pernyataan klasik tetapi selalu relevan, yaitu “seribu langkah besar ke depan dimulai dari satu langkah kecil”, untuk menggambarkan betapa pentingnya buku perdana BSM berikut Pergerakan BM untuk langkah besar selanjutnya.

“Saya yakin pergerakan seperti ini, yang anggotanya mempunyai visi dan semangat sama, akan mampu berkembang dan menginspirasi banyak pihak”, tutupnya.

Menjadi Critical Mass di Birokrasi

Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency International (TI) Indonesia, mendapat giliran kedua sebagai narasumber. “Saya sangat senang bisa berada di tengah komunitas yang keren ini”, demikian kalimat pertama yang dinyatakan olehnya.

Keren yang ia maksud adalah komunitas BM ternyata berisi para birokrat yang berbeda dari biasanya.  Bukan birokrat yang sering ia saksikan sehari-hari, tetapi birokrat yang memiliki kemampuan dengan pikirannya dan bersedia meluangkan waktunya untuk menulis.

Dadang pun berharap banyak pada komunitas BM untuk terus menggaungkan gerakannya lebih besar lagi. Sebab, menurutnya gerakan BM mampu menjadi critical mass di birokrasi, yaitu sekumpulan orang yang mampu mengubah keadaan genting/kritis (di birokrasi) menjadi keadaan (birokrasi) yang lebih maju.

Ia pun membagi pengalamannya terkait dunia menulis, yang mirip dengan maksud berdirinya Pergerakan BM. Ia pernah membuat sekolah menulis untuk para aktivis di Non-Government Organisation (NGO), untuk membantu mereka agar dapat menuliskan pengalamannya ketika terjun langsung ke lapangan.

Kenapa itu penting, karena biasanya aktivis itu tidak bisa menulis. Mereka biasa berteriak tanpa argumen yang matang. Dengan menulis, mereka menjadi mampu berargumen dengan baik. Hasilnya, mereka mampu menghasilkan buku dan presentasi dalam Bahasa Inggris sehingga dapat ditampilkan pada konferensi-konferensi internasional.

Mengenai buku perdana BM, ia berkomentar bahwa buku tersebut sepertinya dapat menjadi satu modal besar untuk menyebarkan pesan bahwa literasi itu penting. Pesannya, “yang kami tunggu terhadap Pergerakan ini adalah bahwa BM dapat menulis banyak hal yang bersifat mengimbangi berita negatif yang saat ini semakin banyak berkembang.

Saya berharap tulisan pengalaman positif semakin banyak sehingga semakin banyak pula birokat yang merasa optimis dengan kondisi birokrasi ke depan.”

Selanjutnya, ia pun berharap dan mengajak Pergerakan BM untuk sering bertemu dengan teman-teman aktivis di NGO. Dadang berkeyakinan jika keduanya sering bertemu, maka akan dapat saling merapatkan barisan sekaligus menguatkan dalam memajukan birokrasi.

Mewarnai Birokrasi Yang Pucat Pasi

Malam semakin larut, tetapi energi diskusi seperti tak kunjung surut. Sebaliknya, semangat justru semakin menyala di saat narasumber ketiga menyampaikan materinya.

Tri Widodo Wahyu Utomo, seorang Deputi Inovasi Administrasi Negara dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), tampil sebagai narasumber ketiga. Ia menyatakan menyesal karena tidak terlibat sebagai penulis dalam buku perdana BM.

Baginya, buku yang memuat kumpulan tulisan pendek dan ringan itu sangat inspiratif karena memberikan narasi pengalaman dan pembelajaran tentang bagaimana seseorang berusaha menulis.

Tulisan ringan seperti dalam buku itu maupun artikel di laman birokratmenulis.org, baginya lebih mengena bagi pembaca daripada membaca buku teks yang penuh dengan teori.

Menurut Tri Widodo, yang juga suka sekali menulis, menulis adalah sebuah kontruksi sejarah masa depan. Seseorang mampu membangun jembatan masa silam dengan masa depan. Menulis memiliki dimensi waktu ke belakang dan ke depan.  Apa yang kita tulis saat ini adalah refeksi keinginan kita di masa depan.

Baginya, buku perdana BM mempunyai dua fungsi, pertama merangsang otak birokrasi agar lebih aktif lagi, bukan sekedar target pada individu birokrat. Kedua, menjadi media sebuah gerakan moral untuk peduli terhadap problematika dalam birokrasi.

Dengan meminjam istilah Winston Churchill, “Pena lebih tajam dari sebuah pedang”,  menurutnya buku ini belumlah setajam pedang yang mampu mengajak pembaca untuk melakukan rekayasa sosial.

Namun, jika membaca tulisan-tulisan yang ada di laman BM, dia meyakini bahwa buku berikutnya akan mampu setajam pedang. Sarannya, buku berikutnya selain tajam juga bersifat tematik, seperti tema diskusi malam itu, yaitu “Birokrat, Bergeraklah!”.

Tentang tema diskusi yang diangkat malam itu, menurutnya sudah tepat sekali. Tepat karena kondisi saat ini berada di dunia yang serba paradoks. Para birokrat sendiri sebenarnya mengalami rasa benci tapi rindu dengan birokrasi.

Benci karena birokrasi yang lamban dan membelenggu, birokrasi yang tidak humanis, dan serba kaku. Namun demikian, kebanyakan birokrat tetap saja tidak bisa lepas dari situ, banyak birokrat yang masih merasa perlu dan bahkan menikmati kondisi birokrasi.

Kecintaannya bahkan membuatnya berada pada zona nyaman. Untuk itulah perlu sebuah pergerakan agar kecintaan yang dilandasi kebencian mampu membongkar selubungnya. Salah satunya melalui tulisan.

Birokrasi, diceritakan oleh Tri Widodo, awalnya justru diperlukan sebagai alat perubahan. Melalui hukum kontrak sosial saat itu, pemerintahan diberikan otorisasi untuk menjamin kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan warga.

Untuk mendukungnya, otorisasi dilengkapi dengan struktur dan regulasi. Namun, lambat laun otoritas, struktur, dan regulasi kemudian membentuk sebuah zona nyaman yang luar biasa sehingga birokrasi terjebak dalam sebuah ruang yang membentuk dirinya lebih inward looking daripada outward looking.

Birokrasi kemudian mengalami pendangkalan makna, bahkan stagnasi. Birokrasi yang seharusnya melayani publik, akhirnya lebih sibuk melayani diri sendiri. Contoh nyata misalnya, reformasi birokrasi diwacanakan dengan dangkal sebagai sarana  untuk meningkatkan remunerasi.

Menurutnya, itulah peran penting BM untuk dapat mengingatkan (otokritik) kepada otak birokrasi. Meskipun belum begitu masif pengikutnya, namun BM diyakini mampu mewarnai birokrasi.

Birokrasi yang pucat pasi seperti susu, dapat diwarnai dengan setitik nila. Pergerakan BM diyakininya mampu menghidupkan kembali ruh birokrasi, menghangatkan kembali darah birokrasi.

“Berbagai tulisan yang provokatif tetapi inspiratif harus tetap hidup dan berlanjut. Tidak perlu takut ditolak saat ini, sebab suatu saat akan semakin banyak birokrat yang menyadarinya”, demikian serunya.

Pada akhir sesi, Tri Widodo menyeru dengan semangat menyala, “Inilah saat yang tepat sebagai sebuah momentum, untuk kita jadikan pertemuan ini sebagai era gerakan aufklarung atau pencerahan baru bagi kegelapan yang menyelimuti birokrasi.”

“Tidak perlu kita malu apalagi takut. Siapa lagi yang akan mengambil peran dan tanggung jawab itu kalau bukan kita. Saya menyarankan, kita tandai dimulainya era aufklarung birokrasi pada tanggal ini, 23 Februari 2018.”

***

Malam yang larut mengiringi perpisahan satu demi satu anggota pergerakan. Masing-masing memiliki harapan yang sama akan berwarnanya wajah birokrasi di negeri ini. Mereka bertekad akan terus menyalakan api diskusi dan menulis untuk perbaikan birokrasi, meneruskan perjuangan aufklarung birokrasi.

Tjikini, kembali menjadi saksi menyalanya semangat sebuah pergerakan untuk perubahan.

 

 

Reviu Hasil Penjurian Kompetisi Video Pendek Birokrat Menulis 2018

Reviu Hasil Penjurian Kompetisi Video Pendek Birokrat Menulis 2018

Sebagai film maker yang bacaannya cenderung ke barang jadi seperti naskah/skenario, kadang saya merasa malas dan tidak paham ketika membaca tulisan para birokrat ataupun akademisi. Mungkin, otak saya yang gak nyandak. Tulisan dengan dilatarbelakangi cuplikan-cuplikan teori, ataupun statement keren kadang malah bikin saya bingung.

Namun, setelah mencermati gagasan-gagasan yang tertuang di tulisan Birokrat Menulis, bagi saya pribadi, kepala ini terasa tercerahkan untuk menuangkan ke dalam ide-ide cerita film yang kreatif dan lebih nakal. Terlebih pada empat tulisan yang dijadikan inspirasi kompetisi video pendek dalam rangka ulang tahun Pergerakan Birokrat Menulis. Saya merasakan sesuatu berbeda dengan empat tulisan itu karena gaya bahasanya yang ringan. Saya melihat ada banyak kandungan ide yang seharusnya bisa dieksplorasi lebih lanjut.

Intisari dari empat tulisan tersebut dapat saya ringkas sebagai berikut:

Dari gaya bahasanya yang mudah dipahami tersirat banyak dramatik scene dan ide cerita yang luar biasa. Kesimpulannya, tulisan itu sudah mengandung ide kritis yang dapat diwujudkan dalam ide cerita yang memadukan unsur-unsur dramatik film.

Dalam menilai sebuah kompetisi film pendek atau sering juga disebut video pendek, juri juga bertindak sebagaimana penonton. Penonton pasti mempunyai persepsi akan sebuah makna yang muncul dari visual yang mereka lihat. Untuk menilai visual yang membentuk persepsi tersebut, Josep M Boog dalam bukunya The Art of Watching Films, memaparkan tentang seni menonton film meliputi:

  1. Tema dan Tujuan
  2. Standar Elemen Dramatikal
  3. Elemen Visual
  4. Dialog dan Efek Suara
  5. Skor Musik
  6. Akting
  7. Gaya Penyutradaraan

Berdasarkan unsur pembentuk estetika film tersebut di atas, penilaian secara sinematografi pada kompetisi video pendek yang digelar oleh Pergerakan Birokrat Menulis kali ini lebih ditekankan pada:

NoKriteria PenilaianPenilaian/Komentar
1.Ide cerita dan kesesuaian pesan yang disampaikan.Kreativitas dalam menceritakan realita dari sudut pandang yang berbeda (teknik sinematografi).
Kejelasan pesan yang disampaikan melalui film yang dibuat.
Kesesuaian antara judul film dengan cerita dan pesan yang akan disampaikan.
2.Visualisai dan teknik pengambilan gambar.Kreativitas dalam pengambilan gambar meliputi sudut kamera, pencahayaan, ruang dan waktu.
Kesesuaian elemen gambar dan suara yang ditampilkan dengan tuntutan cerita.
3.Penggunaan ilustrasi musik, suara karakter, atau voiceover.Kreativitas dalam menggunakan unsur audio untuk memberikan informasi secara jelas serta memberikan suasana (mood) dalam film.
4.Teknik editing dan alur cerita. Pola alur penceritaan serta teknik editing dalam penyusunan gambar dan suara.
Kreativitas dalam memadukan unsur video dan audio dalam menyusun alur cerita berdasarkan informasi dan realita yang diperoleh menjadi sesuatu yang menarik untuk ditonton.

Selanjutnya, terdapat  empat karya yang mengikuti kompetisi tersebut dan secara sah masuk dalam penilaian dewan juri, yaitu:

  1. Peduli Sahabat
  2. Kartu Identitas Anak
  3. Anti Korupsi Sejak Dalam Pikiran
  4. Koin Untuk Joni

Berikut reviu masing-masing peserta kompetisi yang bisa saya sampaikan:

“Peduli Sahabat

Video ini menceritakan tentang perjalanan tim produksi mengunjungi Desa Perajen Jaya. Salah satu desa yang terletak di pinggiran sungai Musi Sumatera Selatan. Sebuah desa yang pelayanan infrastrukturnya masih kurang memadai.

Sayang sekali format video yang dibuat masih jauh dari format film pendek. Tayangan ini lebih cenderung pada liputan yang diiringi musik dan diperkuat dengan caption/text grafis. Melihat karya ini jadi teringat akan gaya film dokumenter awalan Nanook of The North, sebuah film perjalanan yang mengisahkan cara hidup sebuah suku di daerah Kanada waktu silam.

Sayangnya, video Peduli Sahabat ini lebih kuat pada pencitraan tim produksinya yang in frame di dalam layar daripada memvisualkan subjek dengan inti permasalahanya, yang jika dieksplorasi dengan  benar dan menggunakan pendekatan cara story telling yang pas, mungkin film ini bisa menarik hati penontonnya untuk bisa lebih peduli dan empati terhadap buruknya layanan infrastruktur yang terjadi di sana.

“Kartu Identitas Anak

Video ini menceritakan tentang pentingnya pembuatan KIA dan informasi tata caranya. Karya ini cenderung mengarah pada format reportase. Tidak ada dramatik scene yang dimainkan di sini karena lebih pada pendekatan jurnalistik.

Namun, sebagai tindakan persuasif akan pentingnya mengurus dan pemutakhiran akan data kependudukan, hal itu patut diapresiasi usahanya. Respon terhadap minimnya informasi proses layanan KIA divisualisasikan dalam format reportase sangat menolong bagi penonton yang membutuhkan. Sebagai media informasi sangat cocok, tetapi jika diarahkan pada penilaian unsur-unsur film masih kurang tepat.

“Koin Untuk Joni

Video ini menceritakan tentang kegalauan seorang bapak yang bekerja di bagian layanan kepegawaian CPNS. Anaknya sakit sehingga membutuhkan biaya operasi. Pilihan untuk mencari uang dengan cara haram dan tetap berjuang untuk mencari solusi menjadi pemicu konflik di film ini.

Sebagai tayangan audio visual, karya ini cukup mendekati format film: adanya akting pemain, dialog antar karakter, scoring musik, dan elemen dramatikal. Hal tersebut tampak pada cerita yang memunculkan  situasi awal, problem yang muncul, tindakan yang diambil, klimak, dan ada endingnya.  Namun, masih terdapat beberapa kelemahan artistik yang kurang mendukung karakter tokoh. Misalnya, kostum dan artistik rumah yang dipakai oleh “penyuap” kurang mendukung derajat dan profesinya sebagai apa dan siapa.

“Anti Korupsi Sejak Dalam Pikiran

Video ini menceritakan tentang refleksi personal akan inspirasinya terhadap tokoh guru Murdiyanto yang berjuang menghadapi pungli dan korupsi di birokrasi pendidikan di Sukoharjo. Dalam karya ini muncul unsur-unsur film di antaranya akting pemain yang banyak memainkan gerak-gerik ekspresif. Dialog dan efek suara sekaligus scoring musik diwujudkan dalam permainan narasi yang dihiasi dengan alunan musik berusaha bersatu mengarahkan persepsi penontonnya. Unsur-unsur film muncul dengan saling mendukung secara dramatik, tidak berusaha mendominasi satu sama lain, ataupun memperkosa cerita.  Pandai memanfaatkan footage koruptor yang sedang viral, dan barangkali memang dihadirkan untuk memprovokasi.

Kesimpulannya, dari empat karya terdapat dua buah video yaitu “Koin Untuk Joni” dan “Anti Korupsi Sejak Dalam Pikiran” mendapat penilaian lebih apabila dilihat dari sudut pandang pemakaian unsur-unsur sebuah film.

Dari segi  ide cerita, dalam mengadaptasi tulisan yang ada sesuai kerangka acuan kompetisi video pendek yang dirumuskan oleh Pergerakan Birokrat Menulis, ke empat video tersebut sudah berusaha menampilkan yang terbaik. Hanya saja keempatnya kurang memainkan unsur dan pendekatan dalam penyampaian pesan melalui format video/film pendek (bisa drama ataupun non drama).

Terima kasih.

 

 

Terima Kasih Kumparan

Terima Kasih Kumparan

Berawal dari surat terbuka yang kami posting pada laman Kumparan yang berjudul “Surat Terbuka Untuk Jaksa dan Hakim yang Menjeruji Kawan Kami, Palupi”, tim Kumparan mengundang tim Birokrat Menulis. Surat tersebut berisi dukungan kepada seorang birokrat yang sedang menjalani proses hukum atas “tugas negara” yang ia laksanakan.

Pasca posting surat terbuka tersebut, tim Kumparan menghubungi tim Birokrat Menulis dan menawarkan sebuah kerjasama. Kerjasama tersebut berupa kepercayaan yang diberikan kepada Birokrat menulis untuk tampil lebih aktif pada layanan jurnalisme masyarakat yang mereka sediakan.

Kami diundang secara khusus datang ke kantor Kumparan. Di sana, tim Birokrat Menulis yang diwakili oleh Adrinal Tanjung dan Ryan Agatha mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai seluk-beluk Kumparan serta kerjasama yang mereka tawarkan.  Tim Kumparan memperlakukan kami layaknya investor karena mereka menjawab segala pertanyaan yang kami ajukan seperti tentang bisnis proses dan struktur kepengurusan Kumparan.

(Foto dok. BM: Suasana Pertemuan Tim Birokrat Menulis dengan Tim Kumparan)

Inti kerjasama yang kami sepakati adalah bahwa Kumparan memberikan label kepada Birokrat Menulis berupa sebuah akun verified pada layanan jurnalisme masyarakat. Akun tersebut sejajar dengan akun Swaonline, Caknun, Media Center Kemenkumham hingga akun politisi sekelas Fahri Hamzah. Dengan memiliki akun verified ini, Kumparan berharap Birokrat Menulis bisa “berbicara” lebih banyak tentang perbaikan birokrasi di negeri ini.

(Foto dok.BM: Tak ketinggalan, kami ikut mengabadikan suasana kantor Kumparan)

Tentu saja kerjasama ini merupakan penghargaan besar bagi Birokrat Menulis yang baru berdiri kurang dari setahun. Kerjasama ini menggambarkan kepercayaan yang besar atas kredibilitas Birokrat Menulis selama ini.

(Foto Dok. BM: Redaktur Senior Kumparan, Yusuf Arifin (paling kiri) ikut menemani pembahasan kerja sama ini)

Terima kasih Kumparan atas kepercayaannya terhadap kami. Di tengah gegap-gempita tumbuhnya jurnalisme masyarakat di era demokrasi, Kumparan masih memberikan ruang bagi dunia birokrat untuk bersuara. Sebuah ruang bagi birokrat untuk mengekpresikan ide-ide dan pemikirannya secara cerdas, kritis, dan menginspirasi melalui tulisan. Ikuti kami di https://Kumparan/birokrat-menulis.

(Dilaporkan oleh: Ryan Agatha).

 

 

Birokrat Menulis Goes to KPK

Birokrat Menulis Goes to KPK

Hari Selasa tanggal 21 November 2017, perwakilan pergerakan Birokrat Menulis (BM) mendapatkan kesempatan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memaparkan proposal penelitian. Proposal tersebut adalah bagian dari kompetisi yang diselenggarakan oleh KPK bekerjasama dengan Universitas Paramadina.

Kompetisi yang dimulai sejak bulan Oktober lalu diikuti oleh lebih dari 700 partisipan. Perwakilan BM berhasil menembus 15 besar dan melaju di babak presentasi. Nantinya akan terpilih 10 besar yang dinyatakan berhak melakukan penelitian.

Proposal penelitian dari Birokrat Menulis, yang diwakili oleh Mutia Rizal dan Ilham Nurhidayat, mengambil tema tentang perjuangan para whistleblower menghadapi kultur paternalistik di birokrasi pemerintahan. Semoga proposal yang ditawarkan dapat diterima oleh tim seleksi untuk dapat diwujudkan dalam sebuah penelitian.

***

error: