Human Errors dan Mismanagement, Bahaya Laten Eksistensi NKRI

Human Errors dan Mismanagement, Bahaya Laten Eksistensi NKRI

Sejurus dengan tulisan Moch. Soedarno tentang salah asuhan di Birokrat Menulis, saya pun memiliki ketertarikan yang sama dengan novel ini. Saya mencoba melihatnya dari sisi lain, tentang human error dalam pengelolaan birokrasi saat ini.

Dalam tinjauan sejarah sastra Indonesia, pernah ditulis novel dengan judul Salah Asuhan, karya Abdoel Moeis. Substansi cerita dalam novel tersebut menceritakan tokoh Hanafi yang bisa disebut menjalani kesalahan terkait tujuan hidup dan proses menjalaninya. Kegagalan yang dialami, jika dijelaskan dengan konteks human error, hal ini bermakna bahwa Hanafi melakukan tindakan (action) yang mengakibatkan kegagalan secara tidak sengaja (inadvertent errors). Hanafi dengan nilai hidup yang dimilikinya mengalami kehidupan yang tergelincir (action-based slip). Dalam lingkup yang lebih luas, telah terjadi kesalahan dalam mengelola proses dalam mencapai tujuan.

Salah Asuhan membuka narasi tulisan ini. Sebab, alur ceritanya terkait dengan suatu nilai dan tujuan hidup, dan hadirnya suatu pengaruh lingkungan. Meskipun tidak dapat secara keseluruhan dianalogikan untuk menggambarkan kembali keseluruhan kondisi Indonesia saat ini, cerita ini dapat mendeskripsikan kondisi NKRI saat sekarang, yaitu fungsi dan peran birokrat sebagai pelaku pembangunan.

Alur cerita dalam novel tersebut menjadi inspirasi dari kenyataan sesungguhnya. Paling tidak, tokoh Hanafi dapat dianalogikan dengan setiap birokrat yang mengalami berbagai bentuk hambatan kinerja dalam kehidupan sistem birokrasi di Indonesia. Seorang birokrat yang ada dalam sistem birokrasi memulai karirnya dengan dasar lingkungan personal yang dimiliki, nilai hidup, dan tujuannya.

Sistem birokrasi di Indonesia sejak jaman Orde Lama, Orde Baru, awal Reformasi, Era Reformasi, dan sampai sekarang selalu dicirikan dengan banyaknya beban sosial, beban ekonomi, serta beban politik yang masif. Beban ekonomi, beban social, dan beban politik dalam makna negatif akan ditentukan oleh banyaknya peristiwa human errors. Dampaknya adalah anti-social welfare yang dirasakan dalam kondisi kekinian, dan nantinya dicatat oleh generasi penerus sebagai bagian sejarah.

Ada harapan, kita dapat banyak belajar dari kurva perjalanan NKRI, di mana jajaran birokrasi berada dalam keyakinan membangun seiring dengan perjalanan NKRI ke depan. Namun, harapan itu bukan jaminan, karena human errors adalah hasil dari peristiwa hulu tentang individu.

Kegagalan Human Error and Mismanagement

Manusia adalah unsur signifikan dalam suatu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Sumber daya lainnya dapat dikatakan sebagai alat, tetapi peran manusia adalah sebagai alat dan cara secara menyeluruh. Atas hal ini, suatu kesalahan yang terjadi di luar perilaku individu akan menjadi technical error.

Kembali pada kehadiran fungsi dan peran jajaran birokrat, dalam konteks sebagai manusia, hal ini tidak dapat dipisahkan dalam konteks individu dan organisasi. Individu yang memiliki nilai dan tujuan hidup sebagai pribadi, dan bagaimana tujuan dan nilai hidup tersebut berjalan dalam koridor organisasi.

Keberhasilan individu sebagai birokrat, karenanya, dapat membangun suatu manajemen yang baik dalam menjaga eksistensi NKRI. Sebaliknya, adanya kegagalan manusia (human failure) dalam bentuk human error dari konteks individu akan menimbulkan masalah bagi organisasi secara kolektif, yaitu adanya mismanagement dalam manajemen birokrasi. Suatu sistem yang dibentuk dengan struktur dan proses akan mengalami distorsi dengan adanya kegagalan peran individu dalam organisasi.

Kembali ke kehidupan tokoh Hanafi dalam Salah Asuhan, suatu realitas kehidupan ditanggung tokoh tersebut dan beberapa pihak terkait alur cerita. Namun, suatu realitas human error dalam sistem birokrasi di NKRI telah dan akan terus akan menyebabkan dampak negatif yang dialami secara luas, dan bersama waktu akhirnya memang sejarah juga akan mencatat pada era generasi bangsa ke depan.

Ironi memang, karena semua dapat disebut salah asuhan, khususnya human errors yang terjadi dalam kasus populer “KKN” di NKRI. KKN terjadi dalam berbagai level, area, waktu, dan cara kejadian. Dalam tataran manajemen birokrasi, fenomena ini terjadi seperti peristiwa kesalahan dengan kesengajaan dalam perencanaan. Terjadinya human error dalam perencanaan dan pembentukan organisasi, pelaksanaan, pengendalian, serta fenomena kekinian yang menyeruak dalam human error di tataran pengawasan.

Wujud mismanagement muncul di lingkungan di mana human error tak terelakan. Penurunan penerimaan publik pada wadah organisasi di mana human errors terjadi adalah risiko mikro dalam berbagai dimensi organisasi. Namun, tidak sampai di sini, karena dampak negatif segera dialami secara luas.

Berbeda dengan Hanafi yang mengalami inadvertent error, maka jajaran pelaku birokrasi di Indonesia sebagai pengambil kebijakan pembangunan justru menghadirkan perilaku yang memenuhi kriteria human error dalam bentuk kesalahan yang direncanakan (thinking error), yaitu sebagai tindakan yang direncanakan, dan memasuki ranah rule-based mistake, atau suatu kesalahan berbasis aturan; meskipun mereka sebenarnya memiliki knowledge-based competence.

Relatif besar pelaku kesengajaan human error dalam KKN adalah individu yang terpelajar. KKN di NKRI adalah kumpulan human error yang terbentuk dari keperilakuan pelaku yang terjadi dalam bentuk ketidakpatuhan pada regulasi, serta pengabaian tentang asumsi hukum terkait sanksi KKN.

Ia terselenggara sebagai hal yang terencana, dipenuhi dalam pola pelanggaran yang disengaja (deliberate non-compliance atau violations). Hal ini kemudian menghadirkan tiga hal dalam KKN. Pertama, KKN yang terdefinisi terjadi “rutin”, KKN yang terjadi karena “situasional”, serta KKN dalam konteks kejadian pengecualian (exceptional) dari peristiwa berkategori illegal act, dan irregularity di Indonesia.

Hal yang sangat mengganggu jalannya kehidupan harmoni berbangsa dan bernegara terjadi dalam tataran politik, dalam bentuk ketidakpatuhan, dan pelanggaran terselubung tetapi disengaja. Suatu peristiwa terkait hilangnya nilai normatif yang digantikan dengan pragmatisme dominasi dari kekuasaan (power). Karenanya, inefisiensi dalam pembiayaan untuk memenuhi disain sistem politik atau peristiwa demokrasi yang menguras APBN/APBD tidak sebanding dengan hasil yang dicapai.

Atas tahapan yang telah ditempuh, NKRI ideal dengan pola manajemen pemerintahan yang good governance tidak terpenuhi. Kondisi ini sulit dicapai karena kelangkaan pemimpin dan ketiadaan nilai kepemimpinan dari pemenang kontes politik.

Dominasi kekuasaan (power) dan pendefinisian kepentingan pada kelompok telah melindas nilai-nilai demokrasi. Gaung kesatuan dalam NKRI menjadi bagian terdepan dan formal saja. Padahal, yang dibutuhkan adalah representasi dari kepemimpinan yang pada saatnya hadir melakukan transformasi dan bukan transaksional atas janji demi kemenangan kontes politik.

Fenomena human error tampaknya menjadi dominan dalam sistem birokrasi. Pengambil kebijakan dan keputusan pembangunan terkait tujuan dan sasaran dari program/kegiatan pembangunan banyak disusupi kepentingan individu dan kelompok. Mismanagement yang terjadi adalah bahaya laten yang terbentuk dari hulunya, yaitu dari nilai dan tujuan hidup individu. Keadaan terkendali terhadap realitas ini juga sulit dicapai karena aspek abstrak dari kualitatif nilai dan tujuan hidup.

Dapat dicatat, peristiwa KKN tidak ditentukan segalanya oleh pemenuhan ekonomi, tetapi upaya untuk mencapai abstraksi dari ungkapan merasa makmur yang sebenarnya tidak ada pembatasnya. Perikatan sosial dan ekonomi dalam legitimasi kekuasaan adalah sangat kentara. Hal yang juga sulit dikendalikan.

Secara normatif, keseluruhannya memerlukan pemahaman bahwa suatu sistem memiliki subsistem, dan juga terkait dengan super sistem. Suatu unit berasal dari hulu sebagai pembentuknya, dan selanjutnya memberi dampak ke hilir. Dimensi hulu dan hilir memiliki rentang panjang seperti titik membentuk garis.

Upaya mencapai good governance justru berhadapan dengan realitas kumpulan human error yang membentuk mismanagement dan perilaku birokrasi yang akuntabel hanya dapat dijelaskan oleh hulunya, yaitu nilai dan tujuan hidup individu. Hal ini tidak keseluruhannya dapat diatur dengan kekuatan hukum, tetapi mesti mendasarinya pada nilai, belief, atau keyakinan terkait agama. Perspektif ini dapat menghindarkan pandangan materi kebendaan sebagai hal yang berdiri sendiri.

Memperhatikan fenomena manajemen birokrasi NKRI, tampaknya diperlukan pemaknaan konteks human error dengan syarat indikatornya yang bukan semata teknis, tetapi pada nilai sikap, serta indikator kesadaran. Sebab, berbagai dampak kegagalan mencapai tujuan sistem dan program, yang ditandai dengan berbagai peristiwa besar KKN yang terungkap, maupun yang tidak, atau belum terungkap, dan potensi keberlanjutannya di Indonesia, menunjukkan tahap pengendalian dan pengawasan yang memakai konsep human error telah memanjakan dan menyelamatkan jajaran koruptor di Indonesia dari ilegal act dan irregularity.

Namun, layak dicermati, dalam konteks sebagai manusia, suatu human error masih dapat dilihat sebagai keniscayaan, serta kelayakannya untuk masih bisa diterima secara sistem (nonformal), yaitu untuk kejadian yang memenuhi kriteria inadvertent errors.

Kenyataannya, dilema etika terjadi saat kriteria kegagalan karena tidak sengaja (inadvertent errors) versus pola pelanggaran yang disengaja (deliberate non-compliance atau violations) memasuki ranah hukum. Human error yang deliberate yang berwujud KKN exceptional bisa saja dipandang sebagai inadvertent error dan sebaliknya. Politik dan lingkungan menjadi penjelas untuk hal ini.

Hal tersebut terjadi karena human error dalam tataran tujuan ekonomi, sosial, dan politik, telah hadir dalam dua sisi, yaitu sebagai sebab dan atau sebagai tujuan. Akumulasi inilah sesungguhnya yang menjadi ancaman NKRI. Karenanya, pemimpin dan jajaran birokrasi harusnya terus dan perlu menyadari tentang human errors dan mismanagement sebagai bahaya laten di NKRI.

 

 

0
0
Tercelanya Perilaku “SUAP”

Tercelanya Perilaku “SUAP”

Pada zaman modern seperti sekarang ini, banyak orang yang ingin memperoleh kemudahan dari semua urusan hidupnya. Mereka ingin segala sesuatunya cepat terselesaikan tanpa membuang waktu maupun tenaga. Demi mendapatkan kemudahan-kemudahan yang memanjakan itu, orang cenderung menjalankan praktik “SUAP“ (Bribery).

—-

Sampai hari ini, kita masih sering mendapatkan fakta yang menyedihkan, baik di media cetak maupun elektronik, bahwa di negeri yang kita cintai ini budaya suap-menyuap itu sudah sangat mengkawatirkan dan mengerikan. Masih segar dalam ingatan kita, kasus suap tertangkap tangan KPK yang melibatkan pejabat kementerian dan auditor.

Dari berbagai sumber, suap diartikan secara umum sebagai penawaran atau pemberian janji kepada pejabat/pegawai tertentu yang bertujuan (dengan niat) untuk mempengaruhi aktivitas pejabat/pegawai tersebut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pihak pemberi janji.

Suap sudah menjadi mentalitas bersama yang berlindung dalam pemahaman “tahu sama tahu“. Padahal praktik nista itu bersifat merusak, dan menimbulkan penyakit kronis, bahkan sudah metastase (meluas, berkembang, dan akhirnya tumbuh subur) yang susah untuk diobati dan disembuhkan, karena praktik itu telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang.

Perilaku ini sudah terjadi di banyak tempat, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Praktik suap-menyuap sudah merambah sektor BUMN, BUMD, maupun swasta, dan terjadi di berbagai sektor: pajak, pengadaan, perijinan, politik, dan peradilan.

Kondisi ini tentu sungguh mengkawatirkan, sudah begitu banyak pejabat mulai dari menteri, gubernur, bupati, walikota, jaksa, hakim, maupun para politikus yang telah terseret masalah hukum. Sebagian dari mereka telah menjadi tersangka, terdakwa, bahkan terpidana. Keadaan ini memaksa kita untuk mengatakan telah terjadi “krisis keteladanan” di Indonesia. Budaya suka memberi dan menolong yang adiluhung berubah menjadi praktik suap. Budaya malu dan budaya “takut karena salah” pun sepertinya sudah hilang dari jiwa mereka.

Padahal praktik itu jelas-jelas telah dilarang dalam agama. Beberapa nash al Hadist yang menegaskan bahwa suap-menyuap itu diharamkan:

Dari Abdullah ibnu Amar ibnu Al’-ash Radiyallahu ‘anhu: “Rasululloh Shallallaahu ‘alaihi wa salam melaknat orang yang memberi dan menerima suap.“ (HR. Abu dawud dan Tirmizi).

“Rasulullah mengutuk orang yang memberi uang sogok dan yang menerimanya dan mereka yang menjadi perantara. (H.R. Ahmad ; Al-Muntaqa II: 935).

Di era globalisasi seperti saat ini, kehidupan manusia dipenuhi dengan persaingan bebas dan serba instan. Gaya hidup konsumtif dan mewah menjadi ciri utama masyarakat masa kini. Sayangnya, pesatnya kemajuan dan peradaban zaman tersebut, justru diikuti dengan kemerosotan akhlak dan perubahan perilaku negatif. Moral manusia makin memprihatinkan, tidak lagi menghiraukan hukum-hukum yang mereka buat sendiri, kaidah-kaidah agama, serta hukum Allah, karena sudah tidak ada lagi keteladanan. Manusia cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk dengan  cara  suap-menyuap.

Banyak situasi mendesak membuat orang mau tidak mau harus menyuap demi memperlancar urusan mereka, dengan alasan pemberian suap dipandang halal, suap dipandang sebagai hadiah dan bentuk wujud simpati dan apresiasi.

Kebanyakan orang cenderung menganggap bahwa menyuap adalah hal yang wajar, biasa, halal, dan baik, karena mereka beranggapan bahwa memberikan sesuatu kepada seseorang itu tidak berbeda dengan memberikan hadiah. Dalam praktik di kehidupan bermasyarakat, hampir tidak ada jarak antara pengertian hadiah atau suap.

Seperti dalam momen pernikahan, pasti ada kado berupa barang/uang yang diberikan. Namun kemudian hal itu seolah menjadi kewajiban bagi penerima kado untuk memberikan kado sebagai balasan pada momen hajatan yang lain, minimal serupa atau senilai dengan yang pernah diterima.

Fenomena ini sudah melekat di masyarakat, sehingga kado barang/uang hajatan itu kini sudah berubah menjadi semacam utang piutang yang tidak jelas akadnya. Ketika yang pernah mengundang tidak memberikan kado/hadiah pada hajatan orang yang  pernah diundang, maka hal  itu akan menjadi bahan pembicaraan dan gunjingan. Inilah salah satu contoh memberi hadiah yang bukan karena Allah tapi karena mengharap balasan.

Terlebih lagi dalam suatu organisasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta, praktik suap justru dipandang lumrah dan wajar karena dianggap wujud prestasi dan dedikasi.

Suap yang diterima dianggap kompensasi atas jerih payah yang telah dilakukan. Penghasilan yang diterima itu diidentikkan seolah sebagai rezeki, sekalipun sebenarnya dari hasil suap. Penerima suap memandang itu sebagai pemberian yang murni (ikhlas), walaupun dikemudian hari akan lahir sikap subyektif dalam menetapkan sesuatu bagi pemberi hadiah (suap), yang pengaruhnya ia tidak mampu menegakkan kebenaran yang sudah menjadi kewajibannya.

Cara pandang dan pola pikir yang mereka pakai adalah bahwa kemudahan-kemudahan yang mereka berikan juga harus ditebus dengan uang yang diperoleh dengan pekerjaan yang halal. Sebaliknya, jika tidak, hal itu sangat merugikan dirinya.

Perlu digarisbawahi, pertama, suap memberikan hak istimewa untuk merebut hak orang lain. Kedua, dengan suap, semua urusan menjadi sangat mudah dan cepat karena memotong serangkaian prosedur atau potong kompas. Ketiga, suap menjadikan yang seharusnya salah bisa menjadi benar dan yang seharusnya benar bisa menjadi salah.

Oleh sebab itu, sudah semestinya kita berhati-hati dan memahami bagaimana makna dan pesannya, motif dan fungsinya, jangan sampai terjebak oleh suap karena suap identik dengan memakan apa yang diharamkan.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al Baqoroh ayat 188:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat tersebut bukan hanya mengharamkan memakan harta hasil suap, melainkan mengharamkan peran aktif sebagai pihak yang terlibat dalam terwujudnya suap itu.

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), marilah bersama-sama dengan hati yang jujur dan bahu-membahu memerangi praktik suap-menyuap, karena mencari rizki dengan cara yang haram merupakan dosa besar dan dilaknat Allah SWT.

Menurut saya, apa yang sebaiknya kita lakukan dan perjuangkan secara individu adalah berani untuk berkata “tidak” terhadap praktik suap, bertekad untuk selalu berbuat jujur, menanamkan budaya malu karena malu sebagian dari iman, bertekad kuat dan niat tulus untuk berubah menuju kebenaran demi kebaikan dan kemaslahatan umat, dan menguatkan jiwa yang qona’ah, yaitu jiwa yang menerima rizki halal apa adanya dan berapa saja dari yang kita peroleh. Dari Abu Hurairah RA, Rosululloh bersabda:

Orang yang mencari harta halal demi terpeliharanya harga diri (tidak sampai mengemis) dan memberi nafkah keluarganya serta berbuat baik pada tetangganya, maka kelak di hari kiamat wajahnya seputih bulan, sedangkan mereka yang tujuannya hanyalah menghimpun dan menumpuk-numpuk harta saja untuk berbangga-banggaan, sombong, maka kelak dihari kiamat akan dilaknat oleh Allah SWT.”

Khusus bagi para pemegang kekuasaan, selain hal-hal di atas juga berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk memerangi suap dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

 

 

0
0
Penegakan Hukum yang Korup dan Kompleksitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Publik di Indonesia: Gagasan Sederhana Penanganannya

Penegakan Hukum yang Korup dan Kompleksitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Publik di Indonesia: Gagasan Sederhana Penanganannya

Epilog

Suatu ketika, saat sedang menikmati kopi hangat, saya tiba-tiba mendengar dering telepon dari seorang teman. Katanya, istrinya baru saja kedatangan seorang jaksa (intelejen) di kantornya. Istrinya itu kebetulan adalah seorang pejabat struktural pada sebuah instansi pemerintah daerah. Saya pikir, itu hanyalah kedatangan biasa saja, sebagaimana seorang jaksa yang menjalankan tugas negara.

Rupanya, cerita teman saya lagi, saat kedatangannya itu sang jaksa sudah mengancam istrinya bahwa ia akan membawa auditor instansi tertentu untuk membuktikan adanya kerugian negara pada pengadaan barang/jasa di instansi istrinya itu. Istrinya itu kebetulan penanggung-jawab suatu pengadaan barang/jasa di instansinya; atau biasa dikenal sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Cukup lama saya tidak pernah mendengar kabar lanjutan tentang kedatangan jaksa tersebut. Sampai kemudian, beberapa minggu rasanya, saya mendapatkan pesan dari obrolan elektronik dengannya (electronic chats). Katanya, istrinya sudah langsung mendapatkan panggilan resmi untuk datang ke kejaksaan negeri dengan status tersangka!

Selanjutnya, di kejaksaan negeri itu, sang jaksa mengancam akan menahan istrinya. Akhirnya, dengan negosiasi ulet lewat pengacaranya, disepakatilah tidak adanya penahanan tersebut. Tentu kita sudah tahu, agar istrinya tidak ditahan ia akan membutuhkan biaya yang besar (dengan berbagai justifikasi tentunya), yang jumlahnya tidak perlu saya sebutkan dalam tulisan ini.

Inti cerita ini adalah beginilah realita proses penegakan hukum (law enforcement process) di Indonesia, di tengah kompleksitas pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah. Selanjutnya, mari kita tengok gagasan sederhana penanganannya.

Proses Penegakan Hukum yang Korup

Kasus yang saya uraikan di epilog telah menjadi momok bagi banyak pegawai dan pejabat instansi publik, terutama sekali mereka yang terlibat langsung dalam urusan pengadaan barang/jasa. Karena begitu seringnya terjadi, malah hal ini sudah dianggap biasa saja. Tampaknya, belum ada upaya serius yang cukup berhasil untuk mengatasi persoalan yang sudah menjadi parasit ini.

Tidak aneh jika begitu banyak pegawai dan pejabat publik yang cenderung menghindar dan tidak mau lagi berurusan dengan pengadaan barang/jasa di instansinya. Mencari siapa yang bersedia menjadi penanggung-jawab pengadaan barang/jasa dan kompeten di sebuah instansi pemerintah, karenanya, bukanlah pekerjaan mudah.

Padahal, belanja dari sektor publik melalui pengadaan barang/jasa itu menjadi sumber utama untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia, seperti banyak di negara lainnya. Untuk mendorong perekonomian negara dan warganya, kita membutuhkan profesional birokrasi yang mau melakukan belanja sektor publik melalui pengadaan barang/jasa tersebut.

Memang, kita harus akui, pengadaan barang/jasa ini pun masih sering dikorupsi. Sebagai contoh, lihat kasus anyar pengadaan eKTP. Repotnya, banyak aparat penegak hukum (APH) yang mestinya menjalankan amanah sebagai orang yang dipercaya (trustee) menegakkan hukum malah memanfaatkan dugaan korupsi pengadaan barang/jasa untuk kepentingan dirinya (self-interest). Mereka malah menyalahgunakan kewenangan legitimasi (legitimate power) yang dipegangnya.

Saya rasa hal yang saya uraikan ini bukan rahasia umum lagi dan kita semua sudah sangat paham. Tentu kita sudah sering mendengar begitu banyak cerita buram dari rekan kita, tetangga kita, dan saudara kita ketika berurusan dengan APH dalam proses penegakan hukum, terutama sekali mereka yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi pengadaan barang/jasa.

Karenanya, jika masih ada peluang, masyarakat cenderung akan menghindarkan diri dari berurusan dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Mereka bahkan berdoa dan bersedia mengeluarkan biaya besar agar dijauhkan dalam urusan proses penegakan hukum, baik sebagai saksi, apalagi jika mesti sampai menjadi tersangka. Jika telah menjadi tersangka, seseorang akan berusaha agar proses penegakan hukum atas dirinya bisa berhenti dan statusnya tidak berubah menjadi terdakwa.

Jika dikalkulasi, biaya atas “bisnis” illegal atau kejahatan kriminal pasar gelap (black market) untuk menghentikan proses penegakan hukum ini tentu sangatlah besar di Indonesia. Bahkan, mungkin bisa lebih besar dari nilai pengadaan barang/jasa yang dikorupsi.

Istilah awam yang berkembang, seseorang bisa tinggal “kolor” jika berurusan dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Pengacara yang mestinya berperan memastikan proses penegakan hukum berjalan dengan baik, malah kadang cenderung menjadi “perantara” (broker) untuk berhubungan dengan APH dalam bisnis illegal tersebut.

APH pun sering menjadikan tekanan publik (seperti LSM) sebagai justifikasi untuk memproses sebuah aduan pengadaan barang/jasa yang sebenarnya tidak layak diproses. APH sepertinya sering tidak peduli terhadap kelayakan pengaduan tersebut. Yang terpenting bagi mereka adalah keuntungan apa yang bisa diperoleh dari bisnis illegal proses penegakan hukum tersebut.

Ketika menjelang Pilkada atau setelah Pilkada, di sinilah kita melihat APH “panen” dalam bisnis illegal tersebut karena menerima begitu banyaknya pengaduan dari para pihak. Karena lemahnya dasar pengaduan tersebut, pegawai atau pejabat publik sering sekedar menjadi “bancakan” APH.

Di sisi lain, atas pengaduan yang sudah cukup bukti, APH masih saja ada yang membuat proses penegakan hukum berlarut-larut. Sebab, semakin berlarut-larut, maka akan semakin membuat para pihak yang terlibat semakin “tersiksa”. Mereka pun kadang mesti mengeluarkan biaya besar sekedar agar proses penegakan hukum bisa berjalan fair, efisien, dan cepat.

Melihat Fokus Kerja KPK

Di tengah proses penegakan hukum yang korup di Indonesia, sebenarnya kita masih mempunyai harapan dari keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sayangnya, peran KPK dalam menangani proses penegakan hukum yang korup masih kurang bergigi. Karenanya, tidak aneh jika seorang anggota DPR pernah mengeluh tentang kinerja KPK. Ia membandingkannya dengan kinerja Independent Comission Against Corruption (ICAC) di Hongkong.

Ia menyatakan bahwa KPK tidak memiliki fokus kerja yang jelas. Ini dapat dimaklumi karena KPK sepertinya masih mengikuti gendang irama tekanan publik. Hal ini berbeda sekali dengan ICAC di Hongkong. Mereka mempunyai fokus yang jelas, yaitu pemberantasan prilaku korup para APH, terutama sekali polisi.

Walaupun berbeda dengan ide dibentuknya ICAC, saya rasa KPK harus mau memfokuskan kembali perannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu fokus atas proses penegakan hukum yang korup, terutama sekali pada proses penegakan hukum dugaan korupsi pengadaan barang/jasa.

Harus diakui, kita memiliki begitu banyak persoalan korupsi di Indonesia. Namun, dengan keterbatasan sumber daya KPK, kembali fokus mengatasi proses penegakan hukum yang korup penting sekali.

Memang, tidak ada salahnya KPK untuk terlibat langsung dalam pemberantasan korupsi yang bersifat umum di Indonesia. Akan tetapi, KPK sebaiknya fokus pada kasus yang melibatkan pejabat negara (seperti presiden, menteri, kepala daerah, dan anggota parlemen) dan APH saja.

Dengan sumber daya terbatas, tidaklah mungkin KPK bisa menyelesaikan semua persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat sekelas pemimpin proyek sebaiknya diserahkan ke APH lain.

KPK cukup melakukan supervisi terhadap proses yang dilakukan APH tersebut. Jika dalam proses tersebut kemudian ditemukan adanya keterlibatan pejabat negara atau APH, barulah KPK perlu mengambil-alih proses penegakan hukumnya.

Unit Khusus Pemberantasan Penegak Hukum yang Korup

KPK perlu fokus memberantas proses penegakan hukum yang korup dengan membentuk unit khusus (special task force). Hal ini untuk memastikan agar proses penegakan hukum seperti yang dihadapi oleh istri teman saya tersebut dapat berjalan secara fair, efisien, dan cepat.

Yang saya maksud pembentukan unit khusus ini tentu tidak sekedar dibuatnya menu pengaduan di website KPK yang sudah ada saat ini. Yang saya maksud adalah adanya semacam unit khusus yang menangani kejahatan APH, seperti halnya unit yang menangani terorisme. Jika perlu, KPK melibatkan para perwira militer dalam unit khusus tersebut, dan tentu juga melibatkan kantor kepresidenan. KPK juga perlu berafiliasi dengan badan internasional untuk menguatkan unit khusus ini.

Sebab, saat ini Indonesia sudah dalam darurat proses penegakan hukum yang korup. Sementara itu, mengatasi proses penegakan hukum yang korup (seperti pemerasan oleh APH) memerlukan pendekatan tersendiri. APH sangat paham bagaimana agar tidak tertangkap basah ketika melakukan deal. Karenanya, sekedar menyadap alat komunikasi APH sebagaimana sering dilakukan KPK sudah usang.

APH sudah semakin mengerti bagaimana caranya agar alat komunikasinya tidak dapat disadap ketika melakukan pemerasan. Ini pun tentu sudah cukup dipahami oleh KPK.

Strategi Unit Khusus KPK

Pertanyaannya kemudian adalah apakah yang mesti dilakukan oleh unit khusus KPK tersebut? Gagasan sederhananya adalah mencari cara apa yang mesti dilakukan sehingga dapat menciptakan proses penegakan hukum menjadi fair, efisien, dan cepat.

Cara sederhananya adalah unit khusus ini membuat jalur komunikasi dua arah dengan para pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Sebab, menunggu saja pengaduan dari para pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum tidaklah cukup. Mereka yang sedang menjadi “pesakitan” tentu sedang berada dalam tekanan dan karenanya cenderung akan bermain aman dan menghindari jalur pengaduan satu arah yang ada di website KPK.

Dengan jalur komunikasi dua arah, unit khusus KPK ini mesti aktif mengumpulkan data langsung ke lapangan, yaitu berinteraksi dengan pihak-pihak yang sedang terlibat dalam proses penegakan hukum, baik para saksi, tersangka, atau terdakwa yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan barang/jasa yang diproses oleh APH. Unit khusus ini juga bisa berinteraksi dengan keluarga, saudara, atau rekan para pihak yang terlibat.

Unit khusus KPK ini perlu menanyakan kepada mereka yang dijadikan saksi, tersangka, atau terdakwa dalam dugaan korupsi pengadaan barang/jasa apakah mereka telah menjalani proses penegakan hukum yang dirasakan fair, efisien, dan cepat? Apakah hak-haknya sebagai tersangka telah dipenuhi oleh APH? Apakah ada ancaman penahanan dari APH yang dirasa tanpa didukung dasar yang kuat?

Setiap hasil pendataan lapangan mesti didalami oleh unit khusus KPK. Berbeda dengan kebiasaan, gagasan sederhana ini menyarankan agar dari hasil pendalaman data lapangan itu unit khusus KPK mau membangun dialog langsung dan jika perlu memberikan peringatan (alert) ke APH yang diadukan.

Artinya, unit khusus KPK sudah sejak dini turut aktif berperan menyadarkan APH agar mau menjalankan proses penegakan hukum secara fair, efisien, dan cepat dan tidak mengancam pihak yang terlibat. Selanjutnya, KPK dapat melakukan surveillance atas APH yang diadukan tadi, terutama ketika di peradilan dan kesehariannya, yang saya tahu sudah dilakukan saat ini.

Kalau KPK bisa menjalankan gagasan sederhana ini, tentu akan terasa sekali peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang sudah begitu masifnya di Indonesia, yaitu dalam memberantas proses penegakan hukum yang korup, terutama atas dugaan kasus korupsi pengadaan barang/jasa. Keterlibatan KPK akan menghindari upaya APH “menggantung” nasib para pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

Dengan adanya unit khusus ini, KPK dapat berperan sebagai alert system dalam proses penegakan hukum, yaitu melakukan tindakan secara soft dan hard ke para APH. Karenanya, berbeda dengan pendekatan penyadapan selama ini, KPK tidak bisa lagi disalahkan sekedar seperti polisi lalu-lintas yang mengendap di balik pohon dalam pelanggaran lalu-lintas yang cenderung seperti menjebak.

Para pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, seperti tersangka, pun mestinya dibina oleh unit khusus KPK sehingga mereka mau mengikuti seluruh proses penegakan hukum, termasuk sampai dengan persidangan di peradilan jika diperlukan. KPK perlu memberikan penyadaran ke para pihak agar tidak mau mengeluarkan biaya penyuapan ke APH. Jika perlu, sedikit peringatan diberikan ke mereka bahwa upayanya memberikan penyuapan ke APH bisa mengakibatkan sanksi hukum yang lebih berat.

Intinya dari gagasan sederhana ini adalah bagaimana agar para pihak secara sadar mau mengikuti proses penegakan hukum di Indonesia karena proses penegakan hukum telah dijaga bisa berjalan secara fair, efisien, dan cepat.

 

*) Sebuah perenungan untuk negeri ini pada pagi yang cerah dari mantan pemegang sertifikasi ahli pengadaan. Tulisan ini bersifat independen dan tidak terafiliasi pada pihak mana pun.

0
0
Dukungan dari Auckland untuk Novel Baswedan

Dukungan dari Auckland untuk Novel Baswedan

PPI Auckland mendukung Novel Baswedan (Foto: Dok. PPI Auckland)

 

Keprihatinan mendalam atas peristiwa yang menimpa Novel Baswedan kembali ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia. Kali ini suara dukungan tersebut datang dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Auckland, Selandia Baru.

Dalam siaran pers berjudul “Solidaritas Untuk Novel Baswedan” tertanggal 16 April 2017, Ketua PP Auckland menyatakan sikap keprihatinan PPI Auckland atas peristiwa tidak beradab yang dialami oleh Novel Baswedan yang kini menjadi Kasatgas Penyidik dalam kasus proyek e-KTP itu. Berikut ini adalah isi Press Release secara lengkap:

 

Auckland, 16 April 2017

Solidaritas untuk Novel Baswedan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai konstitusi dasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Konstitusi tersebut menyebutkan bahwa negara melindungi seluruh warga negara Indonesia dalam persamaan hak, perlindungan hukum dan kemanusiaan. Hanya, gejala yang saat ini berkembang di NKRI adalah perubahan kultur individu, egoisme dan mementingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini dapat menimbulkan implikasi seperti kejadian kekerasan dan vandalisme. Hal ini juga tidak sesuai dengan hak asasi manusia untuk merasa hidup aman dan tidak takut dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Serangan fisik kepada salah satu penyidik KPK beberapa saat yang lalu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dasarnya sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman dan menyebabkan implikasi yang meluas seperti ketakutan akan keamanan dan kondusifitas di NKRI.

Perhimpunan Pelajar Indonesia Auckland (PPI Auckland) prihatin setelah mendapat kabar tentang kejadian yang menimpa salah satu penyidik KPK, Saudara Novel Baswedan. Kami berharap beliau mendapat keadilan dan perlindungan hukum atas apa yang menimpa beliau dan berdoa atas kesembuhannya agar dapat kembali bekerja untuk menjaga nilai keadilan di masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Kami juga senantiasa berdoa agar NKRI tetap menjadi negara yang aman, tentram, dan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti yang sudah ditulis dalam nilai-nilai Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

 

Terima Kasih,

 

Yuris Ramadhan

Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Auckland

PPI Auckland

 

 

0
0
Merdeka Itu Adalah Ketika Tidak Ada Korupsi Lagi!

Merdeka Itu Adalah Ketika Tidak Ada Korupsi Lagi!

“Kamus Besar Bahasa Indonesia” mengartikan merdeka sebagai “bebas”. Artinya, bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Merdeka juga berarti berdiri sendiri. Merdeka itu juga artinya tidak terkekang atau lepas dari tuntutan. Lebih luas lagi, merdeka artinya tidak terikat, tidak bergantung kepada orang lain, ataupun kepada pihak tertentu.

Di sisi lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, uang perusahaan, dan sebagainya. Penyelewengan ini untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Sekilas, kita melihat kedua kata itu — merdeka dan korupsi — tidak memiliki keterkaitan. Akan tetapi, jika kita simulasikan dalam dunia nyata, atau dalam praktik kehidupan, keterkaitan keduanya terasa sangat erat sekali. Misalnya, mengaitkan kata merdeka dalam arti bebas dari penjajahan bentuk baru (neo-colonialism), yang kemudian dikaitkan dengan kata korupsi yang bermakna penyelewengan atau penyalahgunaan.

Ketika korupsi terjadi, artinya, telah terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan. Namun, bagaimanakah peristiwa terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan itu? Penyelewengan atau penyalahgunaan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mempunyai kewenangan atau berkuasa untuk melakukan sesuatu. Pemilik kewenangan atau kekuasaan itu ketika menyalahgunakan kewenangan pastinya akan menodai kewenangan ataupun kekuasaan pihak lain.

Penyalahgunaan inilah yang akhirnya berdampak kepada kekuasaan ataupun kedaulatan pihak lain. Ini artinya adalah suatu penjajahan bentuk baru. Secara hakiki, peristiwa penyalahgunaan itu adalah penjajahan bentuk baru terhadap kedaulatan pihak lain; baik atas kedaulatan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, ataupun budaya.

Selanjutnya, mari kita renungkan kondisi negara kita yang telah memasuki tahun “kemerdekaan” yang ke-71. Apakah kita sudah merdeka? Jawabnya, tentu pada diri kita masing-masing sebagai warga negara Indonesia. Lebih detailnya, pertanyaan berikutnya adalah:

1. Apakah sebagai pribadi kita telah merdeka?

Jika kita termasuk insan yang tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyelewengkan amanah, dan tidak mengambil keuntungan dengan merugikan pihak lain, maka kita adalah insan yang mengakui kemerdekaan pihak lain. Begitu pun sebaliknya, jika orang lain bisa seperti kita, maka kita telah merdeka.

2. Apakah sebagai kelompok kita telah merdeka?

Jika kita tidak menyalahgunakan kewenangan kelompok kita, tidak menyelewengkan amanah komunitas, tidak mengambil keuntungan dengan merugikan kelompok atau komunitas lain, maka ada kemerdekaan di dalam komunitas kita.

3. Apakah sebagai negara, Indonesia telah merdeka?

Jika pemerintah selaku pengelola negara kita tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai penerima amanah rakyat, tidak menyelewengkan amanah bernegara, tidak mengambil keuntungan dengan merugikan negara lain, maka sejatinya negara kita Indonesia telah benar-benar merdeka, dan begitu pun sebaliknya.

Simpulannya, “merdeka” itu adalah tidak ada korupsi lagi! Sepanjang masih ada yang korupsi, maka masih ada yang terjajah, masih ada pihak yang diambil haknya, dan masih ada pihak yang dirugikan.

Sejatinya, “merdeka” itu adalah milik bersama, bukan milik beberapa pihak saja.

MERDEKA!

 

 

0
0
Fairness, Transparansi, dan Profesionalisme  Dalam Pengadaan Barang Jasa (Dahulu dan Kini)

Fairness, Transparansi, dan Profesionalisme Dalam Pengadaan Barang Jasa (Dahulu dan Kini)

Berbicara tentang pengadaan barang/jasa, tidak lepas dari membicarakan suatu kegiatan memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari merencanakan kebutuhannya sampai dengan diterimanya barang/jasa tersebut.

Aturan mengenai pengadaan barang/jasa terus berubah.  Dari Keppres 18 tahun 2000, lalu diubah dengan Keppres 80 tahun 2003, kemudian diganti dengan Perpres 54/2010, dan selanjutnya diubah beberapa kali hingga terbitnya Perpres 4/2015. Perubahan aturan-aturan tersebut dimaksudkan supaya proses pengadaan barang/jasa menjadi semakin baik prosesnya, sesuai dengan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan.

Tetapi fakta yang terjadi justru sebaliknya. Peraturan-peraturan tersebut ternyata masih belum mampu memberi rasa aman, belum bisa memberi rasa keadilan dan keterbukaan, belum bisa meredam kecurangan dan kebocoran, serta belum bisa menempatkan profesionalitas dalam organisasi pengadaan.

Prinsip-prinsip pengadaan seperti efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dalam kenyataannya sulit diwujudkan di lapangan. Yang justru terjadi adalah banyaknya penyimpangan yang bersifat terstruktur, sistemik, dan masif, serta berpotensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan prinsip simbiosa mutualisma di antara para pelaku pengadaan barang/jasa.

Cahya Harefa, Direktur Penelitian dan pengembangan KPK, menyatakan dari 468 kasus korupsi yang ditangani KPK hingga tahun 2015 terdapat 142 kasus yang terkait dengan pengadaan barang/jasa dengan total nilai kerugian negara mencapai Rp 1 triliun (sumber: www.kompas.com). Bayangkan, berapa kerugian pada pengadaan barang/jasa yang tidak diketahui KPK atau aparat penegak hukum?

Sepanjang pengalaman saya selama 17 tahun menjadi anggota panitia lelang, praktek kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pada masa lalu maupun di masa kini, tidak jauh berbeda.

Situasi dan kondisi proses pengadaan pada masa lalu bisa dikatakan sungguh memprihatinkan. Sistem yang ada waktu itu masih menggunakan sistem manual, pelaku pengadaan ditunjuk dan dipilih semaunya oleh pejabat, dan kebanyakan dari mereka yang terpilih tidak memiliki kompetensi.

Dengan praktek sistem seperti itu sangat rentan terjadi penyimpangan dan pelanggaran. KKN menjadi marak dan merajalela. Suap, gratifikasi, komisi membudaya dan dianggap biasa. Proyek-proyek pengadaan digunakan sebagai ladang basah oleh oknum pejabat untuk memperkaya diri sendiri.

Area penyimpangan pengadaan barang/jasa di masa lalu hampir terjadi pada semua metode pengadaan, baik pekerjaan swakelola maupun melalui pemilihan penyedia barang/jasa: metode pelelangan umum/terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Namun dari semua metode yang ada, tiga metode yang paling marak terjadi penyimpangan adalah swakelola, metode penunjukan langsung, dan pengadaan langsung.

Metode penunjukan langsung dan metode pengadaan langsung sangat rentan kecurangan sebab cukup dengan menunjuk satu penyedia barang/jasa (rekanan/kontraktor), tanpa harus melakukan seleksi. Terlebih dengan swakelola, dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran atau/dan kelompok masyarakat.

Penyimpangan pada tiga metode tersebut mengakibatkan banyak kerugian negara, sehingga pengawas intern maupun ekstern diharapkan mampu memberikan peringatan dini dan benar-benar harus bertaji !

Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan saat kini, walaupun intensitasnya makin berkurang. Penyimpangan yang sangat kuat terjadi pada metode pengadaan langsung dan pekerjaan swakelola. Namun bukan berarti pada metode lainnya – penunjukan langsung dan pelelangan – tidak ada. Meskipun sangat kecil, penyimpangan masih saja terjadi. Meskipun sudah dibangun sebuah sistem pengadaan yang lebih baik, lebih aman, transparan, dan adil melalui  e-procurement (e-Tenderinge-Purchasing), namun praktek nista itu masih terjadi.

Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Sejauh pengamatan saya, penyebab utamanya adalah perilaku aji mumpung oknum pejabat yang menggunakan kekuasaannya dengan menempatkan para aparatur pengadaan sesuai kriteria yang mereka tentukan, yang bisa diajak KKN. Selain itu, masih banyak celah pada sistem dan peraturan-peraturan yang ada, sehingga mudah untuk dipermainkan dan dimanipulasi.

Ironis bukan? Bukankah kondisi saat kini seharusnya menjadi lebih baik, lebih bersih, bermartabat, jujur, dan berkeadilan? Apakah ketiadaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional menjadi masalah utamanya?

Untuk urusan peningkatan sumber daya yang kompeten dan profesional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) -pembina dan soko gurunya pengadaan barang/jasa pemerintah- telah banyak mengeluarkan regulasi, serta gencar melakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pelaku pengadaan.

Kementerian PAN dan RB juga tidak mau kalah. Terbitnya Peraturan Menteri PAN Nomor 77 Tahun 2012 yang mengatur jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, memunculkan optimisme masyarakat bahwa para pejabat fungsional pengadaan barang/jasa mampu bertindak mandiri/independen, profesional, dan kompeten dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan tujuan, prinsip dan etika pengadaan. Mereka adalah tulang punggung dalam proses pengadaan barang/jasa di negeri ini. Sayangnya, dalam kenyataannya mereka kurang diberdayakan.

Bagaimana dengan persoalan integritas?

Bisa saja para pejabat fungsional pengadaan barang/jasa itu masih ada yang kurang jujur. Namun kenyataan yang sering terjadi adalah ketiadaan integritas para pelaku pengadaan barang/jasa lainnya seperti pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan, dan calon rekanan / kontraktor.

Pakta integritas yang dipersyaratkan oleh peraturan ternyata belum mampu mengikat komitmen pihak-pihak tersebut manakala kadar integritas mereka  masih rendah.

Berkomitmen itu bukan sekedar berjanji, tetapi janji yang ditandai pelibatan aktif untuk mewujudkannya. Jadi orang yang berkomitmen adalah orang yang dengan sadar dan aktif membentang sebuah “tali pengikat” -bisa bersifat moral, emosional, atau hukum- antara dirinya, orang lain, dan pokok soal yang menjadi substansi komitmen. Tali pengikat inilah yang selanjutnya berfungsi sebagai tolok ukur tinggi rendahnya komitmen tersebut (Syakrani, 2010).

Covey, dalam The Speed of Trust (2006) mengemukakan betapa pentingnya makna komitmen dalam pembentukan integritas. Dia mengemukakan, seseorang baru dikatakan memiliki  komitmen apabila  tidak terdapat kesenjangan antara yang diniatkan dengan yang dilakukannya. Terdapat harmoni antara  tindakan, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan terdalamnya.

Untuk mewujudkan proses pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel, setiap pelaku pengadaan barang/jasa semestinya memiliki jiwa fairness (kejujuran, keadilan), jiwa tanggung jawab dan komitmen keterbukaan (tranparansi), serta jiwa profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Biasakanlah yang benar dan jangan membenarkan yang biasanya, mestinya tidak hanya menjadi slogan semata. Slogan itu harus menjadi kultur di dunia pengadaan barang/jasa, yang dilatih dari kebiasaan sehari-hari, setelah dijadikan sebagai tatanan (aturan) dalam diri setiap pelaku pengadaan barang/jasa, yang mewujud karena dimiliknya ketiga jiwa tadi: fairness, transparansi, dan profesionalisme.

Pertanyaannya, mau dan mampukah para pelaku pengadaan barang/jasa berbuat itu?  Jika jawabannya “iya”, maka hal itu cukup menjamin dapat diraihnya beyond expectation masyarakat berupa hilangnya segala bentuk penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa yang kini masih terjadi.  Insya Allah cita-cita menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur akan cepat terwujud karena birokratnya bersih dari KKN.

 

 

0
0
error: