Nyanyian Sendu Murdiyanto: Sosok “Oemar Bakri” Yang Gigih Melawan Korupsi

Nyanyian Sendu Murdiyanto: Sosok “Oemar Bakri” Yang Gigih Melawan Korupsi

Foto Pak Guru Murdiyanto (dok.: Ilham)

——————————————————-

 

Guru dalam filosofi Jawa merupakan akronim dari “digugu lan ditiru” atau orang yang dipercaya dan diteladani. Kepercayaan dan keteladanan tersebut tidak sekedar dikaitkan dengan tanggung jawabnya dalam mengajarkan siswa tentang ilmu pengetahuan dan keterampilan.

Namun lebih jauh, guru juga diharapkan menjadi sosok teladan dalam penegakan moral, etika, dan integritas termasuk kontribusinya dalam pemberantasan korupsi.

Keberanian melawan praktik korupsi dan berbagai kecurangan yang terjadi di dunia pendidikan menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi seorang guru. Tugas yang tidak ringan dan penuh dengan risiko. Wajar saja apabila kebanyakan orang berpikir beribu kali untuk menjadi seorang “whistleblower” dan membongkar indikasi adanya tindak korupsi atau kecurangan di tempat kerjanya.

Murdiyanto, yang akrab dipanggil “Pak Mur,” merupakan salah satu dari segelintir sosok guru yang memiliki keberanian melakukan perlawanan terhadap praktik “busuk” yang berlangsung di tempatnya bekerja. Pria yang lahir bertepatan dengan “hari pahlawan” 59 tahun yang lalu itu merupakan salah satu contoh guru yang berani melawan praktik kecurangan.

Pak Guru Murdiyanto adalah tokoh dibalik pengungkapan kasus pungutan liar atas tunjangan sertifikasi guru yang menghebohkan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya.

Praktik pungli yang disamarkan dengan isilah “tali asih” tersebut berlangsung mulai penghujung 2009 hingga pertengahan 2010. Murdiyanto menjelaskan kronologis kejadian pungli ini sebagai berikut:

“…kami diminta untuk menyetorkan sejumlah uang kepada oknum pejabat Dinas Pendidikan Sukoharjo sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) per orang, …..setiap guru yang menerima tunjangan sertifikasi guru dikenakan potongan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per bulan. ……Uang sejumlah tersebut dibayarkan sekaligus untuk periode satu tahun pada saat rapelan tunjangan sertifikasi diterima. Jumlah guru bersertifikasi di wilayah Sukoharjo pada saat itu mencapai 1.200 orang lebih” (Wawancara, 3 Juni 2015)

Ironisnya, pada saat Murdiyanto berjuang membongkar kasus pungli ini ke ruang publik, dukungan dari para rekan guru yang menjadi korban pungli justru “meredup.” Para korban pungli memilih bungkam dan tutup mulut (silence) ketika dimintai keterangan oleh DPRD. Kondisi ini merupakan fenomena yang jamak disebut sebagai bystander effect (efek pengamat).

Fenomena itu menggambarkan semakin banyak orang yang ada di sebuah tempat kejadian, akan semakin kecil kemungkinan orang-orang membantu seseorang yang sedang berada dalam situasi darurat di tempat kejadian itu (Sarwono & Meinarno, 2009)

Dampaknya, Murdiyanto harus berjuang sendirian menghadapi berbagai tekanan sosial berupa resistensi, perlawanan balik, interogasi, dan teror dari para pelaku kecurangan (wrongdoer) maupun pihak-pihak tertentu.

Murdiyanto pernah mendapat tekanan dari beberapa elit pejabat daerah untuk mencabut pernyataan yang pernah dilakukannya di depan anggota DPRD dan para wartawan. Murdiyanto juga harus mengalami tragedi “dikucilkan” atau dipindahtugaskan ke sekolah terpencil.

Potongan lirik lagu Oemar Bakrie yang dipopulerkan oleh Iwan Fals berikut ini, Oemar Bakri…Oemar Bakri pegawai negeri, Oemar Bakri… Oemar Bakri 40 tahun mengabdi, Jadi guru jujur berbakti memang makan hati” mengilustrasikan nasib naas yang harus dialami Murdiyanto sebagai seorang guru yang berani menegakkan kejujuran dan melawan ketidakadilan.

Pada awalnya, Murdiyanto tidak mendapatkan respon serius dari aparat penegak hukum. Kondisi ini tidak membuatnya putus asa. Murdiyanto terus melakukan gerilya dan turun ke jalan untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan publik.

Berbekal bukti serta pengalaman pungli yang dialaminya secara langsung, Murdiyanto menceritakan kasus tersebut kepada salah satu koleganya yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo. Dengan pendekatan persuasif yang terus dilakukan kepada koleganya itu, Murdiyanto didaulat untuk memberikan kesaksian pada acara hearing di sebuah forum pertemuan angggota DPRD dengan para pegawai dan guru tidak tetap.

Kesaksian Murdiyanto, yang didukung beberapa orang yang pada akhirnya mau memberikan kesaksian, di depan forum DPRD menjadi trending topic serta memunculkan banyak respon dan reaksi publik. Keesokan harinya, kasus pungli ini menjadi “headline” di berbagai media massa dan perbincangan hangat masyarakat di wilayah eks Karesidenan Surakarta dan sekitarnya.

Setelah melalui perjuangan panjang yang penuh dengan berbagai rintangan, dukungan publik semakin besar. Kekuatan tersebut berhasil mendesak aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan dan berujung pada dijebloskannya beberapa oknum pungli ke balik jeruji penjara.

Keberanian dan kepercayaan diri Bapak dari tiga orang anak ini banyak terbentuk dari pengalamannya berorganisasi. Sejak muda, Murdiyanto aktif di berbagai kegiatan kepemudaan bahkan pernah ditunjuk menjadi ketua atau koordinator gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) se-kabupaten Sukoharjo dengan nama “Dewan Masyarakat Sukoharjo”.

Kepedulian Murdiyanto dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya mendorong dirinya dan beberapa aktivis anti korupsi membentuk sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama “Peduli Sukoharjo”.

Murdiyanto seringkali mengkritisi berbagai kebijakan dan mengungkap praktek penyimpangan dan kecurangan yang terjadi di wilayah Sukoharjo. Permasalahan yang dibongkar Murdiyanto tidak hanya seputar dunia pendidikan.

Beberapa kasus lain yang pernah diungkap ke publik adalah kasus penyimpangan yang terjadi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukoharjo dan kasus pengadaan kendaraan roda dua di lingkungan DPRD Sukoharjo.

Keberanian Murdiyanto dalam melawan ketidakadilan dan berbagai kecurangan telah lama dilakukannya yaitu sejak awal menjadi guru CPNS di SMP Negeri 2 Bumiayu Brebes pada tahun 1987. Pria yang memiliki istri sesama guru ini diangkat menjadi guru CPNS terhitung sejak Maret 1986.

Murdiyanto menjalani penempatan pertama kali atau penugasan sebagai guru di SMP Negeri 2 Bumiayu Brebes hingga tahun 1989. Murdiyanto dipindahtugaskan ke SMP N 1 Sukoharjo karena terjadi gesekan antara dirinya dengan kepala sekolah SMPN 2 Brebes.

Pengalaman Murdiyanto lainnya adalah pernah menemukan dan melaporkan adanya praktik kecurangan berupa mark up harga dan manipulasi jumlah barang dalam setiap pengadaan perlengkapan dan peralatan sekolah yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah SMPN 1 Sukoharjo. Murdiyanto melaporkan kecurangan-kecurangan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sukoharjo.

Pada tahun 2006, Murdiyanto kembali mengalami mutasi ke SMP Mojolaban Sukoharjo yang berlokasi jauh dan terpencil. Menurut penuturan Murdiyanto, kepindahannya ke SMP Mojolaban Sukoharjo ada kaitannya dengan sikap dan pendiriannya yang dinilai sering berseberangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Sukoharjo pada saat itu.

Atas kerja keras dan dedikasinya yang tinggi sebagai seorang pendidik, Murdiyanto kemudian mendapatkan amanah sebagai kepala sekolah di SMP Mojolaban Sukoharjo. Perjalanan karir membawa Murdiyanto mengemban tugas sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Bulu Sukoharjo sejak 14 Januari 2011 hingga sekarang.

Integritas menjadi prinsip hidup yang dipegang teguh Murdiyanto. Hal itu tampak dari respon spontan yang sering ditunjukkannya setiap kali melihat praktik kecurangan dan ketidakadilan terjadi di sekitarnya.

“Motivasi itu mengalir dari dalam diri saya, ketika mengetahui adanya ketidakbenaran, otomatis saya akan langsung berontak,” demikian ungkapan Murdiyanto dengan tegas dan lugas.

Menurut penjelasan Murdiyanto, salah satu faktor yang membentuk integritas dalam dirinya adalah penanaman nilai-nilai positif yang dilakukan orang tuanya. Ayahnya seorang petani dan mantan pejuang kemerdekaan yang turut mengangkat senjata pada masa penjajahan Jepang banyak mengajarkan nilai-nilai kebaikan pada dirinya.

Murdiyanto selalu mengingat dan memegang teguh prinsip hidup yang diajarkan ayahnya untuk selalu mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran.

Menurut penuturan Murdiyanto, dalam berbagai kesempatan ayahnya selalu mengingatkan,“Jangan biasakan berbohong, karena itu pangkal kehancuran. Janganlah takut kepada siapa pun, takutlah pada Allah”.

Pondasi agama juga ikut memengaruhi integritas Murdiyanto. Pondasi agama diperoleh Murdiyanto melalui pendidikan, baik formal maupun dari kehidupan sosial di tengah masyarakat.

Secara formal, Murdiyanto juga mendapatkan pendidikan guru agama (PGA) dan pendidikan guru agama tingkat atas (PGAA). Pria yang memiliki cita-cita sebagai guru sedari kecil ini meraih gelar sarjana filsafat pendidikan islam pada tahun 1984.

Kisah heroik tentang keberanian sang “oemar bakri” (Murdiyanto) menjadi inspirasi dan teladan bagi para guru lainnya maupun birokrat lainnya. Keberanian bersuara dan menyuarakan kebenaran penting dilakukan.

Hal ini disebabkan ketidakpedulian dan bungkamnya orang-orang baik yang mengetahui adanya kejahatan juga memberikan andil pada hancurnya sebuah sistem atau organisasi, sebagaimana disinyalir oleh Edmund Burke (1729-1797) yang menyatakan bahwa “The only thing necessary for the triumph of evil is the goodman to do nothing” (satu-satunya yang perlu untuk kemenangan kejahatan adalah orang-orang baik yang berdiam diri).

“Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru…terima kasihku tuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa”.

SELAMAT HARI GURU 25 NOVEMBER 2017!

 

 

Mengenal Politik Populisme Tuan Guru Bajang di Nusa Tenggara Barat

Mengenal Politik Populisme Tuan Guru Bajang di Nusa Tenggara Barat

Baru-baru ini Tuan Guru Bajang mengalami perlakuan diskriminatif di Singapura. Perlakuan diskriminatif ini kemudian mendorong kemarahan masyarakat (termasuk di Nusa Tenggara Barat) yang meminta agar pelaku diskriminasi itu dikenakan sanksi hukum. Mengingat kurang dikenalnya Tuan Guru Bajang dalam kancah nasional, tulisan ini akan mengenalkan siapa Tuan Guru Bajang melalui perspektif politik populisme.

—-

 

Berbicara soal populisme, maka kita akan dihadapkan pada pertanyaan siapa aktor dan bagaimana perannya dalam merumuskan kebijakan terhadap kepentingan rakyat. Konsep populisme dalam praktiknya sebenarnya bukanlah barang baru dalam realitas kehidupan sosial kita. Ketika populisme itu kita definisikan sebagai pola perilaku atau karakter kepemimpinan yang dekat dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat dengan segala bentuk kerja dan program yang benar-benar untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, maka ribuan tahun bahkan jutaan tahun lalu populisme dalam dimensi sosialnya telah dipraktikkan oleh para pemimpin umat (para nabi). Orang-orang suci tersebut, menanamkan nilai-nilai idealisme hidupnya dengan mendedikasikan hampir seluruh hidupnya bagi kepentingan kebaikan, kebenaran, dan kesejahteraan rakyat (baca: umatnya).

Sebagai contoh adalah Umar Bin Khatab sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjabat sebagai khalifah pada tahun 13 H atau tahun 634 M. Dalam praktik kepemimpinannya sebagai seorang khalifah (pemimpin umat), Umar Bin Khatab telah mempraktikkan bagaimana kepemimpinan populisme itu bekerja secara semestinya. Ketika rakyatnya mengalami kelaparan akibat krisis ekonomi, sang khalifah secara langsung turun ke lapangan melihat kondisi rakyatnya. Bahkan, ketika mendapati rakyatnya yang miskin dia tak segan untuk membawakan gandum dengan dipikulnya sendiri. Ia menjadi pemimpin sederhana yang dicintai rakyatnya. Praktik kepemimpinan populisme seperti kebijakan yang melindungi dan memprioritaskan kesejahteraan bagi kaum fakir, miskin, dan anak yatim piatu dalam pemerintahannya adalah bentuk nyata bahwa populisme secara empiris telah lama ada dalam realitas kehidupan sosial politik kita.

Sebelum kita dapat mengkaji populisme dalam sebuah proses demokrasi, dalam hal ini bagaimana politik populisme dipraktikkan dalam pola kepemimpinan Muhammad Zainul Majdi dalam kapasitasnya sebagai Gubernur NTB, kita perlu membuat batasan yang jelas tentang apa itu populisme.

Dewasa ini para ilmuwan sosial, belum menemukan satu definisi tunggal bagaimana mengartikan apa itu populisme. Meminjam istilah Margareth Canovan (1999) bahwa “`populism’ is a notoriously vague term”, dalam konteks ini pendefinisian terhadap populisme mengalami arti yang masih samar-samar. Namun demikian Canovan menyebutkan bahwa untuk memahami populisme sebagai sebuah fenomena politik dalam masyarakat, maka kita bisa menganalisisnya dari perspektif ideologi dan konten kebijakan dari gerakan populis dan berkonsentrasi pada pertimbangan struktural. Populisme dalam masyarakat demokratis modern bisa dijadikan sebagai media pembanding masyarakat terhadap dua struktur kekuasaan antara ide-ide yang dominan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Model struktural ini pada gilirannya menentukan kerangka karakteristik legitimasi populisme sebagai gaya politik dan suasana hati.

Ernesto Laclau mendefinisikan bahwa populisme sebagai gerakan politik multi-kelas dan supra-kelas yang hadir dalam momen politik rapuhnya hegemonik kekuatan politik dominan sehingga memberi peluang munculnya struktur kesempatan politik baru bagi gerakan politik akar rumput yang dipimpin oleh pemimpin kharismatik untuk mengartikulasikan wacana radikal anti-kemapanan. Menurut kamus Bahasa Indonesia, populisme diartikan sebagai paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil.

Christa Deiwiks dalam artikelnya “populism” (2009), menyebutkan dua aspek penting ketika mengkaji tentang populisme, pertama, fokus pada orang atau pribadi orang tersebut dan juga kedaulatannya yang melekat pada dirinya, dan kedua adalah aspek pertentangan yang dia sebut sebagai antagonisme antara pribadi orang tersebut dengan struktur kuasa yang berada di luar dari dirinya, seperti elit dalam demokrasi perwakilan, orang asing, dan sebagainya.

Selanjutnya Christa Deiwiks kemudian menyebutkan 3 (tiga) faktor yang menyebabkan lahirnya populisme. Pertama, adalah karena kondisi sosial ekonomi yang buruk atau adanya krisis yang terus berulang. Kedua, masalah ketidakpastian dari lembaga-lembaga politik yang diduga terkait dengan atau bahkan menyebabkan munculnya populisme. Dan ketiga, adanya pemimpin kharismatik mengadopsi gaya tertentu dan retorika yang memiliki karakteristik sebagai sebuah gerakan populis.

Berangkat dari batasan populisme Christa Deiwiks di atas, maka penulis  mencoba mengkaji tentang konsep populisme Muhammad Zainul Majdi dalam kepemimpinannya sebagai gubernur di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan untuk mengetahui latar belakang pembentuk politik populisme Muhammad Zainul Majdi dalam membangun NTB.

Siapa Tuan Guru Bajang?

Tuang Guru Bajang terlahir dengan nama Muhammad Zainul Majdi. Ia adalah putra ketiga dari pasangan HM Djalaluddin SH, seorang pensiunan birokrat Pemda NTB dan Hj. Rauhun Zainuddin Abdul Madjid, yang merupakan putri dari TGH. M. Zainuddin Abdul Madjid (Tuan Guru Pancor), pendiri organisasi Islam terbesar di NTB, Nahdlatul Wathan (NW) dan pendiri Pesantren Darun-Nahdlatain. Ia lahir di Pancor, Selong Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 31 Mei 1972.

Sebutan Tuan Guru Bajang adalah gelar ulama muda yang disematkan padanya dari masyarakat Sasak. Masa mudanya sebagian besar dihabiskan di bangku pendidikan agama Islam. Ia memulai pendidikan dasar di SDN 3 Mataram (sekarang SDN 6 Mataram). Pada tingkat SLTP, ia bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Mu’allimin Nahdlatul Wathan Pancor, lulus dalam 2 tahun, dan melanjutkan pada Madrasah Aliyah di yayasan yang sama tahun 1991.

Sebelum melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, di tahun 1991-1992, Majdi mengikuti program menghafal Al-Qur’an di Ma’had Darul Qur’an wal Hadits Nahdlatul Wathan Pancor selama setahun. Pada tahun 1992, ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1996 ia lulus meraih gelar Lc. Selanjutnya, ia meraih gelar Master of Art (M.A.) dengan predikat “jayyid jiddan”. Artinya, ia lulus dengan predikat “sangat baik”, satu tingkat di bawah “cemerlang” atau “excellent”.

Pendidikan Strata Tiga (S3) dilanjutkan pada jurusan dan universitas yang sama. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Said Muhammad Dasuqi dan Prof. Dr. Ahmad Syahaq Ahmad ia menyelesaikan disertasinya dengan judul “Studi dan Analisis terhadap Manuskrip Kitab Tafsir Ibnu Kamal Basya dari Awal Surat An-Nahl sampai Akhir Surat Ash-Shoffat”. Pada tanggal 8 Januari 2011, ia lulus dengan predikat “martabah el-syaraf el ula ma`a haqqutba” atau “summa cumlaude”, suatu predikat tertinggi di dunia akademik di atas predikat “magna cumlaude”.

Proses pendidikan yang banyak dihabiskan di sekolah yang berbasis Islam serta berlatar belakang keluarga yang merupakan pendiri Nahdlatul Wathan (NW) memberikan karakter khas pribadi Majdi, yang tentunya nanti berdampak pada perilaku dan pemikirannya dalam kehidupan sosial.

Karakter khas itu membuat Majdi tampil sebagai seorang intelektual “nan religius”. Karakter ini bisa dilihat kemudian sebagai “idiologi” yang tanpa sadar membentuknya dan termanifestasikan dalam kepemimpinannya ketika menjadi gubernur. Sebagai contoh, pendekatan kebijakan pemerintahannya selalu bertendensi kepada kepentingan rakyat dan memiliki basis logika religius.

Berangkat dari latar belakang ideologis yang religius, sebagai contoh lagi, pada periode pertama menjadi gubernur (2008-2013), Majdi mengubah slogan NTB dari “Bumi Gora” menjadi “Bumi Qur’an”, dengan membumikan Qur’an pada anak-anak melalui pendidikan.

Prestasi Nyata

Nama seperti Muhammad Zainul Majdi begitu terisolasi dari pemberitaan media. Padahal kalau kita lihat secara objektif apa yang telah dilakukan oleh Muhammad Zainul Majdi dalam kapasitasnya sebagai Gubernur dalam membangun dan memajukan Nusa Tenggara Barat bangkit dari ketertinggalan adalah sebuah prestasi yang luar biasa yang kemudian membuat kita percaya bahwa ternyata masih ada sosok pemimpin yang memiliki prestasi dan visi serta karya nyata yang baik bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat. Salah satu karakter kepemimpinan populis sang gubernur termuda di Indonesia adalah konsistensinya dalam memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan masyarakat NTB.

Konsistensi idealisme itu kemudian membawa dampak yang signifikan bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Karenanya, sejak tahun 2009 atau di awal kepemimpinannya menjadi gubernur NTB, ia juga telah menorehkan banyak prestasi berupa berbagai penghargaan nasional bahkan internasional.

Pusaran Politik

Pada tahun 2007, Muhammad Zainul Majdi terpilih sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatun Wathan (PBNW) Pancor.  Melalui organisasi ini, ia aktif memberikan tausyiah di masyarakat. Ia kemudian menjadi dekat dengan jamaah wirid, jama’ah hizib, dan jama’ah tarekat. Pengajian ini adalah medium yang sangat efektif untuk menyampaikan hal-hal yang terkait pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan lain-lain.

Majdi tidak hanya terhubung pada lingkarannya saja (warga NW), tetapi juga lintas suku (Sasak, Samawa, Mbojo), lintas bahasa, dan lintas keyakinan, yang terbangun beriringan dengan aktivitas dakwah yang dijalankannya. Ia tak segan-segan terjun ke pelosok-pelosok desa di Lombok dan Sumbawa.

Pada tahun 2004, oleh Yusril Ihza Mahendara yang juga Ketua Majelis Syuro PBB yang begitu kagum dengan kepribadian Tuan Guru Bajang karena kepribadiannya yang bersahaja, maka melalui Partai Bulan Bintang Muhammad Zainul Majdi diusung sebagai menjadi calon anggota DPR dan kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode 2004-2009 dari daerah pemilihan NTB.

Ditengah perjalanannya sebagai anggota DPR, tahun 2008 Muhammad Zainul Majdi dicalonkan sebagai gubernur berpasangan dengan Badrul Munir (seorang birokrat daerah) pada pemilihan Gubernur NTB periode 2008-2013 yang didukung Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di usianya yang masih muda (36 tahun) itu sang Tuan Guru terpilih menjadi gubernur NTB dengan perolehan suara mencapai 36 persen.

Dalam posisinya sebagai Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi kemudian terpilih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat (PD) NTB 2011-2015. Zainul terpilih secara aklamasi dalam Musda II Partai Demokrat NTB yang berlangsung di Grand Legi Hotel, Mataram, Lombok, pada tanggal 3 April 2011. Bagi Tuan Guru konsep politik santun adalah hal yang paling mendasar dalam kepemimpinan politik.

Selanjutnya pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013-2018, Muhammad Zainul Majdi kembali mengikuti kontestasi elektoral sebagai calon Gubernur NTB. Muhammad Zainul Majdi berpasangan dengan Muhammad Amin (TGB-Amin) yang didukung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PPP, PAN, Partai Gerindra, dan PKB.  Pada pemilu yang dilaksanakan pada 13 Mei 2013, pasangan TGB-Amin dinyatakan menang oleh KPU dengan raihan suara 1.038.642 pemilih atau 44,36 persen suara.

Politik Populisme Tuan Guru Bajang

Di tengah kondisi masyarakat NTB yang mengalami keterpurukan ekonomi, Muhammad Zainul Majdi hadir untuk mengambil peran sebagai seorang pemimpin, bukan sebagai seorang penguasa. Sebagai seorang pemimpin ia memiliki kepentingan untuk bagaimana mensejahterakan masyarakatnya melalui kebijakan dan program yang benar-benar untuk kemaslahatan rakyat NTB. Kebijakan dan program yang berpihak pada rakyat itulah jalan politik populisme Tuan Guru Muhammad Zainul Majdi dalam memimpin Provinsi NTB untuk maju mengejar ketertinggalan. Aktualisasi kebijakan populisme itu terlihat dari program unggulan yang ditujukan bagi peningkatan ekonomi masyarakat NTB, salah satunya adalah Program Lumbung Bersaing.

Program Lumbung Bersaing ini adalah bentuk manifestasi konsep idiologis Muhammad Zainul Madji dalam kapasitasnya sebagai Gubernur yang kemudian dituangkan dalam visi-misi pemerintah Provinsi NTB, yang berlandaskan pada 5 (lima) nilai dalam membangun Nusa Tenggara Barat, yakni: Kerja Keras, Kesungguhan, Komitmen, Kebersamaan, dan Keberpihakan kepada rakyat.

Politik populisme yang dipraktikkan Tuan Guru Bajang dalam kepemimpinan di NTB tampak jelas dari pola kebijakan pemerintahan dalam membangun NTB. Kehadiran Program Lumbung Bersaing adalah program yang tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan masyarakat sekaligus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB.

Secara sosiologis, politik populisme Tuan Guru Bajang terbentuk karena faktor kultural. Faktor kultural adalah faktor lingkungan sosial di mana ia dibesarkan dalam kehidupan keluarga, yang memegang teguh konsep dan nilai-nilai religiusitas serta dipengaruhi pola pendidikan Islam. Hal ini yang kemudian membentuk sisi ideologisnya yang religius, yang melihat bahwa kehidupan dan kepemimpinan adalah pengabdian dan keberpihakan pada kepentingan rakyat sebagai bagian dari ibadah sosialnya. Point penting dari nalar legitimasi politik Muhammad Zainul Majdi dipentas politik NTB adalah tidak terbentuk karena pragmatisme kekuasaan, atau karena pengaruh basis modal kapital yang kuat tapi lebih disebabkan oleh nilai-nilai idiologis yang terbentuk secara sosial melalui struktur pendidikan dan kultur lingkungan sosial yang Islami.

 

 

Selamat Jalan Prof. Agus Dwiyanto, Sang Pencetus Pemimpin Perubahan

Selamat Jalan Prof. Agus Dwiyanto, Sang Pencetus Pemimpin Perubahan

Sebuah catatan kecil mahasiswa bimbingan*  Prof Agus Dwiyanto.

Pagi itu, di teras nan asri rumah kediaman Profesor Agus Dwiyanto, saya berbincang dengan beliau atas undangan via WhatsApp dalam rangka bimbingan penulisan disertasi saya. Dengan gaya yang santai dan suasana yang rileks, beliau banyak memberikan arahan tentang konten dan konsep yang harus saya pahami dalam menulis disertasi. Beliau pun menaruh perhatian khusus sekaligus harapan cukup tinggi terhadap penelitian saya. Hal itu mampu menambah bekal dan mempertebal kepercayaaan diri saya. Beberapa kali saya diundang ke kediaman beliau, beberapa kali juga beliau selalu menyempatkan diri untuk bercerita dan membagi pengalamannya kepada saya. Sebuah peristiwa yang sungguh ‘mewah’ buat saya.

Cerita tentang kegelisahan akan birokrasi, kritik beliau terhadap reformasi birokrasi, keluhan beliau tentang birokrasi yang sangat rule based, hingga kisah beliau dalam menjumpai berbagai peristiwa saat beliau memimpin Lembaga Administrasi Negara (LAN) di tahun 2013-2015. Beberapa saya telah mendapatinya di buku-buku karangan beliau yang menjadi favorit saya, namun mendengarkan beliau bercerita nuansanya menjadi sangat otentik, cair, bisa langsung mendiskusikannya dengan beliau.

Ada buku yang sangat istimewa buat saya, yaitu buku yang berjudul “Memimpin Perubahan di Birokrasi Pemerintah”. Buku ini belum lama terbit dan baru saja dilakukan bedah buku di Jakarta dan Jogja. Buku inilah buku terakhir yang berhasil beliau terbitkan. Menjadi istimewa karena selain isinya yang menggugah, juga karena saya berkesempatan lebih dulu mendengarkan isinya sebelum buku diterbitkan.

Sementara, beliau pernah utarakan jika sedang berkonsentrasi menyusun sebuah buku tentang regulasi vs etika di birokrasi, yang entah saat ini telah sampai dimana proses penyusunannya. Bocoran isinya adalah tentang keprihatinan beliau pada didewakannya aturan yang justru sering menjebak kita untuk melupakan etika. Juga kesalahan pemikiran jika tidak melanggar aturan berarti telah beretika. Bahkan kami pernah sampai pada kesimpulan diskusi bahwa berintegritas bukan berarti tidak pernah melanggar aturan. Begitu sebaliknya, pernah melanggar aturan tidak lalu berarti tidak berintegritas. Integritas lebih dari sekedar pelanggaran aturan, karena aturan seringkali dibuat hanya sebagai cara bukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan sejak dulu kita hanya diajari taat pada aturan, bukan diajari bagaimana membiasakan diri berperilaku etis. Banyak sekali pimpinan dan juga ASN yang merasa berintegritas dengan cara jalan pintas, yaitu sekedar menghindari pelanggaran aturan sementara perilakunya sering tidak mengindahkan etika. Beberapa contoh kongkrit pernah kami kumpulkan dan untuk sementara biarlah saya simpan di ingatan saya.

Adapun beberapa catatan kecil diskusi kami yang juga telah tertulis dalam buku beliau, sebagai berikut:

Paradigma dalam Birokrasi

Beliau pernah berkisah, dan lalu dituangkan dalam salah satu subbab di buku terakhirnya, yaitu tentang penerapan birokrasi weberian di instansi pemerintah.

“Tanpa disadari selama ini ASN telah dijajah oleh nilai-nilai yang terkandung dalam birokrasi ala Weber. Kebiasaan membangun pola hubungan vertikal, keseragaman, formalisasi, spesialisasi sebagaimana diajarkan dalam birokrasi tipe ideal ala Weber telah memiliki kekuatan normatif. Seolah begitulah seharusnya birokrasi itu dikelola. Praktik berbeda dari ajaran birokrasi weberian dianggap sebagai sesuatu yang keliru dan harus dihindari”.

Birokrasi hendaknya direformasi dengan menggusur nilai-nilai weberian yang selama ini mendominasi pola pikir dan perilaku ASN. Meskipun perubahan budaya menjadi bagian dari area perubahan dalam kebijakan reformasi birokrasi nasional, tetapi tidak pernah dijelaskan bagaimana kebijakan reformasi birokrasi akan melakukan perubahan. Nilai, pola pikir, perilaku, dan tradisi mana yang akan dirubah belumlah jelas, dan belum ada tanda-tanda adanya penerimaan paradigma baru. Begitu beliau sampaikan dalam mengkritik kebijakan reformasi birokrasi selama ini.

Namun beliau pernah bercerita, harapan reformasi birokrasi pernah menuju kepada jalan yang benar tatkala kementrian PAN dan RB dipimpin oleh Bapak Azwar Abubakar dan adanya Bapak Eko Prasojo sebagai wakil menteri. Bahkan saking berharapnya beliau, sampai-sampai beliau membuat sebuah artikel yang dimuat di harian The Jakarta Post.

Revolusi mental yang ada saat ini pun tidak lepas dari kritik beliau. Revolusi mental yang ada saat ini, sedang pada tahap revolusi iklan. Ratusan miliar telah dihabiskan untuk membuat dan memasang iklan di berbagai media, namun hal itu tidak akan mampu menghidupkan akal dan pikiran serta merubah perilaku para ASN. Revolusi mental seharusnya dilakukan dengan cara transformasi budaya dengan paradigma baru. Tindakan kongkrit untuk berani meninggalkan mental penguasa dan mentradisikan sikap dan perilaku sebagai pelayan dalam kegiatan pemerintahan.

Pemimpin perubahan

Pernah beliau sampaikan, seorang pemimpin harus berani berpikir dan bertindak di luar kotak hitam yang selama ini berlaku di institusinya. Mempunyai kemauan dan kemampuan memahami situasi birokrasi yang stagnan lalu memunculkan gagasan perubahan. Beliau meyakini perubahan dalam birokrasi harus dilakukan dengan masif, dan pemimpin seharusnya mengambil sikap kritis dan berani bertindak termasuk dalam kondisi tekanan sekalipun.

Mendobrak kemapanan harus dibudayakan, para ASN terutama pemimpin di birokrasi hendaknya tidak lagi berpangku tangan dan menyerah pada status quo, bekerja dengan cara-cara lama. Paradigma baru dan tindakan perubahan harus segera dilakukan.

Hal itulah yang mendorong beliau untuk merubah gaya dan cara diklatpim. Diklatpim bentuk baru hasil gagasan beliau, yang menurut saya inilah capaian dan sumbangan penting beliau untuk birokrasi Indonesia, adalah sebuah diklat dengan konsep proyek perubahan. Diklatpim adalah pendidikan dan pelatihan pimpinan bagi seorang birokrat yang menjabat pada eselon 4, 3, 2, dan 1. Diklat ini tidak lagi dilakukan hanya di dalam kelas dengan seorang widyaiswara sebagai pusat perhatian alam semesta, lalu menghasilkan sebuah karya tulis sebagai obyek penilaian sekaligus syarat kelulusan. Diklat bentuk baru ini dilakukan secara on-off, yaitu terdapat tahapan seorang peserta diklat mendapatkan materi di kelas, dan pada tahapan lain peserta melakukan sebuah proyek perubahan di instansi masing-masing, lalu kembali ke kelas untuk mempresentasikan hasilnya. Sebuah proyek perubahan, bertujuan memahami permasalahan, merancang, dan melakukan perubahan yang berdampak pada seluruh pemangku kepentingan dalam jangkauan masing-masing peserta. Hambatan dan tekanan lingkungan yang kemungkinan dihadapi menjadi tantangan tersendiri bagi peserta untuk memicu mereka berpikir kritis dan bertindak keluar dari paradigma lama.

Beliau berkeyakinan, kemampuan seseorang dalam melakukan proyek perubahan dapat memiliki efek bola salju. Memberikan kepercayaan pada diri peserta dan pemangku kepentingan bahwa perubahan  dapat dilakukan, dan memiliki manfaat. Apa yang dulu dibayangkan sulit diwujudkan, ternyata sekarang dapat dilakukan. Kepercayaan diri ini membangun optimisme baik pada agen perubahan maupun pada lingkungan sekitar terlebih pada pemangku kepentingan yang lebih luas.

Perubahan ini pun telah banyak terjadi di LAN, mulai dari rampingnya struktur kedeputian sampai kepada cara kerja yang berhasil guna. Beliau pun mencontohkan, jika sebelumnya LAN memerlukan waktu lima tahun untuk melakukan pembaharuan diklatpim, maka pada saat kepemimpinan beliau, pembaharuan diklatpim dengan konsep pemimpin perubahan dapat dilakukan dalam waktu kurang dari enam bulan. Beliau ungkapkan, jika usaha pembaharuan itu dilakukan dengan cara lama, yaitu rutinitas dan rule based tentu hasilnya tidak akan seperti diklatpim saat ini.

Karena kondisi kesehatan beliau lah akhirnya beliau harus mengundurkan diri di kancah praktis birokrasi sebagai Ketua LAN, lalu kembali mengabdikan dirinya menjadi pengajar di Universitas Gadjah Mada.

Banyak gagasan beliau yang tidak tertulis dalam artikel singkat ini, namun saya merasa dua hal tersebut adalah sangat mendasar yang perlu saya bagikan, sekaligus membuat saya selalu mengingat beliau.

Kini beliau telah tiada di saat usianya menjelang 61 tahun, menyisakan kepedihan di antara harapan, menyisakan tangis di antara gemerlapnya bintang. Terimakasih Prof Agus Dwiyanto, telah bersedia menjadi pembimbing saya, telah bersedia mendengarkan gagasan dan keluh kesah saya, dan telah bersedia menceritakan banyak hal kepada saya.

Semoga harapanmu akan birokrasi dengan paradigma baru segera terwujud.

Meskipun engkau tidak lagi dapat menyaksikannya, tapi namamu akan selalu ada dalam sejarah perubahan birokrasi di negeri tercinta.

Selamat jalan Pak Agus Dwi….

 

 

Mengenal Sosok  Rini Widyantini  (Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB)

Mengenal Sosok  Rini Widyantini (Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB)

Ada tiga isu besar reformasi birokrasi di bidang kelembagaan dan tata laksana. Isu-isu tersebut terkait penataan organisasi Lembaga Non Struktural (LNS), pemetaan bisnis proses instansi pemerintah, dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Berbicara tentang tiga isu tersebut  tentu sosok Rini Widyantini, SH, MPM adalah sosok yang berperan besar dalam mewujudkan tiga hal tersebut.

Banyak wanita yang cantik dan ramah. Namun sosok yang satu ini selain cantik dan ramah, juga pintar.  Saat ini ia memegang posisi yang sangat strategis di pemerintahan sebagai Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB. Di antara tugas penting yang diemban kedeputian ini adalah bagaimana membangun organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses.

Suatu pagi saya menyempatkan berdiskusi dengan wanita kelahiran Bandung ini. Wanita yang suka bercanda ini menyelesaikan program S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1988. Selepas merampungkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, pada tahun 1990 ia pun memutuskan menjadi PNS di lingkungan Sekretariat Negara.

Dalam bekerja, Rini  demikian ia  biasa disapa,  dikenal  penuh dedikasi, sangat loyal, dan bekerja total. Bekerja dan memimpin rapat hingga malam merupakan hal yang jamak dilakoninya. Bekerja dengan penuh dedikasi inilah yang mendorong karirnya  cepat melesat.  Puncak karir sebagai PNS berhasil diraihnya dalam hitungan 22 tahun. Bermula pada tahun 2012 penggemar rujak ini dilantik menjadi staf ahli bidang hukum di Kementerian PAN dan RB, sebuah jabatan setara eselon Ib. Tak lama berselang kemudian ia dipromosikan lagi menjadi  Deputi Kelembagaan di Kementerian PAN dan RB pada tahun 2013.

Ternyata di bulan Juni 2013 Deputi Tata Laksana meleburkan diri dan bergabung dengan Deputi Kelembagaan. Maka gabungan dari deputi ini menjadi Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana dan kepemimpinan di kedeputian baru tersebut dipercayakan kepada Rini Widyantini. Jabatan dipercaya Rini sebagai amanah besar untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Meskipun Rini tak pernah mencita-citakan sampai ke titik ini, namun tugas berat itu saat ini telah disandangnya.

Meski menyandang tugas yang amat berat, namun tak mengurangi canda segar di kesehariannya. Rapat hingga tengah malam pun tetap diselingi dengan guyonan-guyonan segar. Untuk melepas jenuh, wanita kelahiran 29 Mei 1965 ini juga masih menyempatkan berolah raga. Maka tak salah jika di usia yang sudah 50 tahun  Rini masih kelihatan awet muda.

Selain bicara pentingnya dukungan keluarga, Rini juga mengaku bahwa keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh dukungan tim yang solid. Makanya ia tahu persis bagaimana membagi dan mendelegasikan pekerjaan sesuai kemampuan dan kompetensi pegawai yang dipimpinnya.

Selama memimpin di Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, hal yang begitu sering ia tekankan adalah masalah integritas. Maka di berbagai kesempatan ia berulang kali menyebut integritas, integritas, integritas. Integrity is a must.  Selain integritas, hal lainnya yang sering ditekankan untuk para bawahannya yaitu bekerja penuh dedikasi dan senantiasa menjaga kekompakan.

Dengan masa pengabdian yang cukup panjang maka alumni Public Policy Management Flinders University ini tentu punya masa depan yang lebih cemerlang untuk berkiprah di pemerintahan. Namun menurutnya itu bukan hal yang penting. Beliau sudah sangat bersyukur diberikan kepercayaan mengabdi di pemerintahan sebagai Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB.

Ditemani teh tarik dan cemilan kami pun berdiskusi tentang beberapa hal. Dalam diskusi pagi yang cukup hangat itu, Rini berbicara tentang tugas yang diembannya saat ini. Tugas menata organisasi khususnya penataan Lembaga Non Struktural (LNS). Menurutnya hingga saat ini LNS  tidak sedikit jumlahnya yaitu mencapai 106 LNS. Meskipun pada akhir tahun 2016 yang lalu sekitar 9 LNS sudah dibubarkan oleh Presiden Jokowi, namun keberadaan LNS baru kadang sulit dibendung.

Sebabnya adalah adanya amanat UU terkait pembentukan LNS menjadi sesuatu yang sulit untuk membendungnya. Penataan LNS harus terus menjadi perhatian agar pembentukannya dapat dikendalikan. Menurutnya semua urusan di pemerintahan semestinya sudah dibagi habis di Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah. Sebenarnya, terbentuknya LNS-LNS itu diharapkan dapat mempercepat laju kerja di pemerintahan, bukan justru malah membuat  tumpang tindih tugas dan fungsi dengan Kementerian dan Lembaga yang telah ada. Dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian dan Lembaga sesuai mandat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang akan terwujud organisasi pemerintah yang efektif dan efisien. Hal ini juga untuk menghindari pemborosan kewenangan, ujarnya lagi.

Meskipun menjadi wanita karir yang sangat sibuk, mottonya adalah keluarga tetap menjadi prioritas. Di hari libur ia selalu menyempatkan waktu bersama keluarga. Menurutnya, dukungan keluarga merupakan salah satu modalnya hingga sampai di posisi saat ini.

 

 

error: