Refleksi Kekalahan KPK: Bertindaklah Cepat, Senyap, dan Tepat!

Refleksi Kekalahan KPK: Bertindaklah Cepat, Senyap, dan Tepat!

Komisi anti rasuah terlihat sangat digdaya ketika berurusan dengan ‘raja-raja kecil’ di daerah. Akan tetapi, menghadapi beberapa elit yang lebih ‘kuat’ di negeri ini, KPK terlihat kurang berdaya. Prestasinya menjadi jauh di bawah ekspektasi masyarakat awam. Bila banyak gubernur, bupati, dan walikota menjadi bukti keberhasilan operasi, maka hal tersebut tidak berlaku ketika akhirnya komisi ini harus tersungkur di praperadilan.

Kekalahan KPK untuk kesekian kalinya di praperadilan, terutama dalam kasus Setya Novanto, menyisakan banyak pertanyaan dan misteri di benak segenap masyarakat Indonesia.

Kok bisa ya? Apakah mungkin kinerja KPK memang perlu dipertanyakan, seperti yang sedang dipermasalahkan oleh Pansus DPR?

Bisa jadi hal tersebut juga menjadi kegamangan besar bagi masyarakat internasional. Mungkin sedikit berlebihan, tapi paling tidak, saya mencoba menyikapi anomali proses hukum di republik ini.

Analisis Kegagalan di Praperadilan

Setidaknya ada dua analisis besar dalam kondisi ini. Pertama, kalau memang kinerja KPK sudah benar sesuai dengan hukum acara, tentunya proses praperadilan para tersangka korupsi akan sangat mudah untuk ditolak hakim. Dalam penanganan perkaranya, perlu dilakukan mitigasi terhadap semua kemungkinan atau celah yang ada.

Berbekal alat bukti yang tidak terbantahkan, valid, dan relevan sebenarnya sudah cukup menggambarkan kinerja komisi. Siapapun yang memahami hukum pasti akan sepakat bahwa hal itu sudah memenuhi semua unsur dalam hukum acara, tanpa dissenting opinion, dan keraguan dari pihak manapun. Kalau sampai hakim mengabulkan gugatan praperadilan dalam kondisi ini, maka hal ini akan menjadi anomali yang luar biasa.

Kedua, keputusan hakim kemungkinan sudah tepat dalam praperadilan. Terdapat proses dalam hukum acara yang tidak matang sehingga menjadikan penetapan tersangka menjadi cacat. Bisa jadi ada yang salah dalam proses pengumpulan bukti, penyelidikan, dan atau penyidikannya.

Memang terasa sangat aneh jika komisi yang sudah menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia melakukan kesalahan dalam tugasnya. Akan tetapi, organisasi terdiri dari kumpulan manusia yang dapat saja berbuat kesalahan. Kesalahan tersebut bisa saja karena kelalaian atau kesengajaan dari oknum internal.

Pada dasarnya, pertarungan antar kutub yang berlawanan selalu terjadi di berbagai belahan dunia. Pertempuran antara panji-panji keadilan melawan panji-panji kemungkaran akan senantiasa terjadi sampai hari akhir nanti. Tidak jarang terjadi kekuatan poros kebaikan dihantam tak berdaya oleh poros angkara murka.

Di balik semua itu, sejarah di dunia menyisakan berbagai kisah  penaklukan dramatis. Kegigihan dan daya juang yang terjaga akan menjadi pemenang di akhir cerita. Mungkin itulah yang diharapkan oleh segenap masyarakat terhadap banyak peristiwa yang terjadi di negeri ini.

Secuil Kisah Penaklukan Yerussalem dan Konstantinopel

Membaca kilasan sejarah dapat bermanfaat untuk menyadarkan kita. Salah satunya adalah, bahwa setiap upaya mencapai tujuan perlu pertimbangan dan persiapan secara mendalam. Sebagai contoh, adanya kekuasaan yang besar dan mendapatkan banyak dukungan, tidak lantas menjadikan penguasa boleh berlaku melebihi batas. Kita dapat belajar hal itu dari kisah penaklukan di masa Perang Salib, terutama dari sisi strategi menaklukkan kekuasaan absolut.

Sejarah menunjukkan bahwa seorang Raynald de Chatilon, pemimpin  Provinsi Antioch di masa Perang Salib, terlalu jumawa untuk mengganggu perjanjian damai dengan Raja Shalahuddin Al Ayyubi atau yang biasa disebut Sultan Saladin. Penyerangan Raynald terhadap rombongan haji dan dagang di jalur Mesir dan Syria menjadi alasan yang memadai bagi sang Raja untuk menggerakkan segenap kekuatannya.

Seperti diungkap oleh Muhammad Ali dalam bukunya yang berjudul  Para Panglima Islam Penakluk Dunia, “Sultan Saladin menaklukkan berbagai kota dan benteng tanpa henti, bahkan perkampungan terkecil sekalipun. Penaklukan meliputi kawasan pesisir maupun pegunungan, membentang ke utara dari Jubail sampai Beirut, hingga ke ujung selatan di wilayah Jaffa, serta dari kawasan Akko hingga Nablus dan sekitarnya. Seakan ia membersihkan wilayah sekitar Baitul Maqdis (Yerussalem) sebagai persiapan untuk menaklukkannya”.

Ada hal yang menarik dalam uraian di atas, untuk menghadapi ketangguhan Yerussalem pada masa itu dibutuhkan upaya yang luar biasa bagi para penakluknya. Pusat kekuatan dengan benteng-benteng kokohnya tidak serta merta bisa dihancurkan dalam sekali gerakan. Para penulis sejarah mengungkapkan bahwa berdasarkan standar-standar militer di masanya, penaklukan itu merupakan prestasi terbesar Sultan Sholahuddin dari segi strategi, taktik, dan semangat kepahlawanan.

Hal yang sama juga terlihat ketika Sultan Muhammad II, atau yang selanjutnya masyhur dengan Sultan Muhammad Al Fatih, menembus benteng Romawi di Konstantinopel (Istambul). Peristiwa itu terjadi di masa Kekhalifahan Turki Usmani.

Berbekal sebuah keyakinan bahwa yang mampu menaklukkan Konstantinopel adalah pasukan terbaik yang dipimpin oleh panglima terbaik, maka Sultan Muhammad mulai menggembleng diri sejak belia.

Beliau dengan tekun memahami kitab suci, petunjuk nabi, dan ilmu agama. Di samping itu, beliau menguasai ilmu matematika, astronomi, sejarah, dan pelajaran militer, baik teori maupun praktik. Beliau juga menguasai berbagai bahasa, mulai dari Bahasa Turki, Arab, Persia, Latin, bahkan Yunani. Semua itu merupakan kemampuan luar biasa yang dimiliki sang Sultan dalam mempersiapkan dirinya menjadi seorang panglima terbaik.

Berbagai pengalaman tempur diperoleh sejak usia 13 tahun, menjadikan wawasan sang Sultan semakin matang. Maka muncul ketakjuban luar biasa, ketika strategi sang Sultan diterapkan dalam penaklukan itu.

Strategi yang brilian, bahkan terbaik di masa itu, ditunjukkan Sultan dengan cara membangun benteng Romalli Hishari, meriam kesultanan, hingga terjadinya “perjalanan darat” kapal melintasi bukit Galata. Penaklukan benteng Konstantinopel yang telah bertahan selama ribuan tahun, akhirnya terwujud pada tahun 1453, di bawah kepemimpinan  sang Sultan.

Epilog

Dengan demikian perjuangan menegakkan integritas di republik ini seharusnya tidak hanya terwujud dalam pemberantasan korupsi semata. Tindak pemberantasan korupsi yang sementara ini digawangi oleh KPK akan jalan di tempat ketika hanya mengandalkan cara-cara biasa.

Menilik sejarah penaklukan di atas, minimal ada dua strategi yang perlu diperkuat dalam penegakan integritas termasuk pemberantasan korupsi. Bercermin kepada persiapan sang Sultan Turki Usmani, maka perbaikan internal, penguatan sumber daya, dan kesempurnaan sistem menjadi pijakan utama sebelum lembaga membuat target dan sasaran.

Sedangkan berkaca kepada kematangan sang Raja Saladin maka perbaikan strategi ‘tempur’ secara bertahap harus mulai diterapkan. Menghadapi oknum yang tidak memiliki back up yang memadai, maka cara-cara biasa bisa diterapkan. Akan tetapi, dalam menghadapi ‘nama-nama besar’ hendaknya menggunakan strategi yang menggambarkan ketajaman tindakan.

Semboyan salah satu korps khusus di militer yang perlu mulai dipertimbangkan adalah, “cepat, senyap, tepat”.

Kenali musuhmu!

 

0
0
Integrasi Sistem: Solusi Atas Ketidakhematan Berbagai Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Integrasi Sistem: Solusi Atas Ketidakhematan Berbagai Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di penghujung 2011 sudah mengeluh bahwa sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah tidak efisien dari sisi waktu maupun anggaran. Setiap tahun anggaran, pemerintah daerah mesti membuat minimal empat pelaporan keuangan yang ditujukan ke pemerintah pusat dan DPRD.

Walapun rezim telah berganti, Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan masih mengeluhkan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) terlalu sibuk mengurusi surat pertangggungjawaban (SPJ). Ia menilai PNS lalai mengerjakan fungsi utama karena terlalu sibuk mengurus SPJ. Kemudian, ia menginstruksikan agar laporan keuangan instansi pemerintah dibuat lebih singkat dan mudah dibaca, serta diperiksa. Dengan demikian, energi PNS tidak terbuang percuma hanya untuk membuat SPJ.

Presiden Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk mengubah rezim akuntansi dan sistem pelaporan keuangan di Indonesia. Sebab, pekerjaan yang bertele-tele ini mengakibatkan 60-70% PNS di Indonesia hanya sibuk mengurus surat SPJ. Menyedihkan!

Kegundahan Presiden diamini oleh Sri Mulyani. Ia mengulang bahwa Presiden Jokowi melihat begitu banyaknya pemborosan SPJ. Sialnya, birokrasi bergeming. Sepertinya, arahan Presiden tidak didengar.

Sebagai contoh, hingga saat ini pemerintah daerah masih saja membuat berbagai pelaporan, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) (lihat Tabel 1).

Tabel 1.

Berbagai Pelaporan Pemerintah Daerah

Laporan

Tujuan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Badan Pemeriksa Keuangan
Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah (LAKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kementerian Dalam Negeri
Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Berbagai laporan pada Tabel 1 itu belum mencakup laporan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk kepentingan perencanaan. Selain itu, terdapat juga laporan yang bersifat insidental ke Kementerian Keuangan untuk kepentingan perhitungan dana bagi hasil pembangunan dan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk kepentingan pengukuran maturitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).

Berbagai laporan pemerintah daerah ini memang untuk menjaga akuntabilitas pemerintah daerah. Namun, berbagai pelaporan ini sangat memboroskan anggaran pemerintah daerah dan menguras waktu  mereka. Sebab, penyusunan berbagai laporan tersebut membutuhkan anggaran dan waktu yang tidak sedikit.  Padahal, isi keempat laporan tersebut pada dasarnya berasal dari sumber yang sama. Yang berbeda di antara keempat laporan ini hanyalah sistematika atau penyajian data dan informasinya.

Ketidakhematan ini, sebagai contoh, terjadi pada Pemerintah Provinsi Banten. Untuk kepentingan penyusunan LKPD tahun 2016 oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mereka mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 miliar. Kemudian, penyusunan LAKIP tahun 2016 oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah membutuhkan anggaran Rp699 juta.

Selanjutnya, penyusunan LPPD tahun 2016 oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah mengalokasikan anggaran Rp985 juta. Terakhir, penyusunan LKPJ tahun 2016 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghabiskan anggaran sebesar Rp1,3 miliar. Jika ditotal, anggaran kebutuhan penyusunan keempat laporan tersebut mencapai Rp4,2 miliar.

Alokasi anggaran ini belum memperhitungkan anggaran yang digunakan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten untuk mendukung penyusunan berbagai laporan tersebut. Bila dirata-rata, setiap SKPD mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 juta untuk penyusunan berbagai pelaporan tersebut. Bila dikalikan dengan 42 SKPD di Pemerintah Provinsi Banten, maka akan diperoleh angka Rp8 milyar lebih.

Alternatif Pemanfaatan Anggaran dan SDM

Tentunya, anggaran tersebut akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan lain. Pertama, anggaran ini bisa digunakan untuk pendidikan. Bila saja Rp8 milyar ini dialokasikan untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), maka akan diperoleh 13 RKB lebih di Banten. Sebab, rata-rata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengalokasikan anggaran 600 juta untuk satu sekolah pada tahun 2017 ini.

Bila dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dengan besaran Rp900 ribu rupiah per siswa, anggaran ini dapat membantu hampir 9.000 siswa sekolah lanjutan atas setiap tahunnya.

Kedua, waktu PNS bisa digunakan untuk pengawasan fisik pembangunan. Paling tidak dibutuhkan waktu tiga bulan untuk menyusun berbagai laporan tersebut. Bisa dibayangkan, jika saja para PNS di Banten difungsikan untuk pekerjaan lain pada waktu tersebut.

Misalnya, mereka bisa diarahkan untuk mengawasi pembangunan berbagai jalan di Banten. Tidak terbayang, berapa panjang jalan yang bisa diawasi oleh mereka. Setiap hari PNS bisa diminta untuk mengukur per meter jalan untuk melihat mana jalan yang rusak dan mana yang perlu diperbaiki. Kemudian, dalam waktu tiga bulan lebih itu, mereka bisa mengukur per meter setiap harinya mana jalan yang telah diperbaiki oleh kontraktor dan kualitas pembangunannya.

Integrasi Berbagai Pelaporan

Apakah berbagai pelaporan keuangan tersebut dapat diintegrasikan? Bila melihat sistematika masing-masing pelaporan, akan ditemukan kesamaan dari berbagai pelaporan tersebut, khususnya LPPD, LAKIP, dan LKPJ. LKPD memang sedikit berbeda. Artinya, bila kita ingin mengintegrasikan berbagai pelaporan tersebut, tentunya kita dapat memulai dengan mengintegrasikan LPPD, LAKIP, dan LKPJ dalam satu pelaporan.

Semangat integrasi pelaporan ini pun sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 69 ayat (1) UU ini menyebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kemudian, ayat (2) pasal ini menyebutkan bahwa  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Dalam penjelasan ayat (2), yang dimaksud dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah adalah laporan kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah. Artinya, Pasal 69 ini telah mensyaratkan diintegrasikannya LPPD dan LAKIP, tetapi untuk LKPJ tetap dibuat secara terpisah. Sialnya, sampai sekarang tidak ada panduan lebih lanjut terkait UU ini.

Pemerintah daerah pada dasarnya bersifat pasif dan menunggu kebijakan presiden melalui menteri-menterinya untuk mengintegrasikan berbagai pelaporan tersebut. Para menteri pembantu presiden ini mesti menghilangkan ego sektoralnya terlebih dahulu untuk dapat mengintegrasikan berbagai pelaporan tersebut.

Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pandangan tempat penulis bekerja ataupun lembaga lain.

 

 

0
0
Berbagi Target Kinerja dan Insentif dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak

Berbagi Target Kinerja dan Insentif dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak

Oleh : KHUSNAINI*

 

 

Peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai tulang punggung republik ini tidak ada yang meragukan. Pendapatan negara pada APBN tahun 2016 sebesar Rp1.822,5  triliun rupiah dan sebesar 75%-nya (Rp1.360,2 triliun) berasal dari penerimaan pajak. Hanya saja, dari target sebesar Rp1.360,2 triliun itu, realisasi penerimaan pajak tahun 2016 hanyalah sebesar Rp1.105 triliun.  Artinya, realisasinya adalah 81,54% dari target.

Rendahnya, kepatuhan pajak masyarakat Indonesia menjadi faktor utama tidak tercapainya target penerimaan pajak. Berbagai hasil riset menunjukkan ketidakpatuhan tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya, kurangnya pengetahuan pajak dan masyarakat tidak menyadari  dan merasakan manfaat membayar pajak. Selain itu, masyarakat juga merasa prinsip keadilan tidak terpenuhi.

Jika ditelaah lebih lanjut faktor-faktor penyebab tersebut di atas, jelas masyarakat Indonesia masih banyak yang belum menyadari dan paham bahwa pembangunan dan pemeliharaan jembatan, jalan, listrik, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR), SPP sekolah gratis, fasilitas kesehatan di puskesmas yang mereka gunakan dan rasakan manfaatnya, sebagian besarnya itu dibiayai oleh pajak.

DJP bukannya tidak melakukan sosialisasi atau penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tersebut. Mereka telah melakukan berbagai upaya untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya peran pajak tersebut. Akan tetapi, hasilnya terhadap peningkatan kepatuhan pajak memang belum signifikan. Harus diakui, dalam upayanya tersebut, mereka memang terkesan bekerja “sendirian”.

Dukungan dari Berbagai Kementerian/Lembaga

Pantasnya, berbagai instansi pemerintah turut andil membantu DJP mengumpulkan pajak. Bentuknya, antara lain, dengan menyusun dan melaksanakan program kerja yang mendukung DJP, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat akan meningkat serta target penerimaan pajak tercapai.

Hal tersebut menjadi semakin penting jika menelisik lebih lanjut bahwa hampir semua program instansi publik di Indonesia sebagian besar dibiayai oleh APBN. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahretaan rakyat Indonesia menjadi prioritas utama peruntukan belanja APBN.

Setidaknya, terdapat delapan program yang dijalankan pemerintah. Program tersebut adalah Kartu Keluarga Sejahtera, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), KUR (Kredit Usaha Rakyat). Tiap program tersebut digawangi oleh kementerian dan lembaga pemerintah terkait.

Sebagian besar program itu dibiayai oleh penerimaan pajak. Oleh karenanya, perlu sinkronisasi program kerja, di mana program kerja dari instansi publik yang berada di sisi pengeluaran (cost centre) perlu juga mendukung program kerja DJP yang bertugas mewujudkan terealisasinya sisi penerimaan. Salah satu caranya adalah sinkronisasi proses penyusunan anggaran dan program kerja.

Proses penyusunan APBN tersebut adalah sebagai berikut  (1) penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional; (2) kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan;  (3)  menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran; (4) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan; dan (5) mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan.

Selanjutnya, (6) dilakukan pertemuan awal tiga pihak (pra trilateral meeting); (7) penetapan pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP); (8) kementerian/lembaga menyusun rencana kerja (Renja); (9) pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) antara kementerian negara/lembaga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan; (10) penyempurnaan rancangan awal RKP serta pembahasan RKP dalam pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dengan DPR; dan (11) penetapan. Tulisan ini fokus pada titik kritis tahap ketiga dan kedelapan.

Pada tahap ketiga, indikasi kebutuhan anggaran sudah ditentukan. Artinya, sudah dapat diperkirakan berapa rupiah besar dana yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu program. Pada tahap ini, seharusnya tiap-tiap kementerian/lembaga yang ditugasi untuk mengawal suatu program memiliki kepekaan dan pemahaman yang lebih terhadap faktor fiskal.

Misalnya, dengan menganalisis  bagaimana potensi penerimaan pajak tahun berjalan dan tahun depan. Jika potensinya diperkirakan rendah, tentu saja anggaran yang diajukan harus disesuaikan atau diturunkan. Dengan demikian, rencana-rencana kerja dari suatu program juga harus dibatasi.

Alangkah baiknya, jika tiap kementerian/lembaga yang berperan sebagai pelaksana (eksekutor) sisi pengeluaran APBN pada tahap kedelapan juga membuat rencana kerja yang mendukung sisi penerimaan. Dalam hal ini, penerimaan pajak.

Alangkah luar biasanya, jika Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digawangi Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai contoh, menjadikan kepemilikan NPWP dan jumlah setoran pajak para koperasi dan pelaku UKM sebagai syarat dikucurkannya kredit.

Misalnya, plafon pinjaman maksimal yang diberikan adalah 50 kali dari besarnya jumlah setoran pajak yang disetor pada tahun yang lalu. Jika koperasi dan para pelaku UKM telah menyetor pajak sebesar satu juta rupiah, maka ia bisa mendapatkan kredit sampai dengan lima puluh juta rupiah. Artinya semakin banyak mereka menyetorkan jumlah pajak, semakin banyak jumlah pinjaman yang bisa diperoleh.

Khusus untuk pelaku UKM yang baru memulai usahanya, mereka cukup mendaftarkan diri sebagai wajib Pajak (memiliki kartu NPWP). Harapannya, mereka akan merasakan langsung manfaat berinteraksi dengan perpajakan. Dengan demikian, mereka akan memiliki persepsi positif terhadap pajak dan terdorong untuk patuh pajak.

Seyogyanya, berbagai kementerian/lembaga dan para pelaku usaha berperan aktif membantu tercapainya penerimaan pajak. Jika pola kerja seperti ini dilakukan secara serentak, masif, komprehensif, dan terkoordinir, bukan tidak mungkin penerimaan pajak akan meningkat secara signifikan dan target tercapai.

Berbagi Remunerasi

Salah satu strategi yang bisa ditempuh Kementerian Keuangan agar banyak kementerian/lembaga, atau pemda, antusias untuk mendukung pencapaian target penerimaan pajak adalah dengan memberikan insentif khusus, sebagaimana yang sekarang diberikan kepada para pegawai DJP.

Besar dan skema insentif ini perlu menjadi kajian berikutnya. Selama ini, memang terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara insentif pegawai DJP jika dibandingkan dengan PNS pada kementerian/lembaga lain. Akibatnya, pegawai pada kementerian/lembaga lain enggan untuk menopang kerja DJP dalam mengumpulkan pajak.

Bentuk insentif untuk kementerian/lembaga ini, misalnya, bisa didasarkan dari seberapa besar peran mereka menyuplai data dan melaksanakan suatu program yang bisa memberikan dampak langsung terhadap penerimaan pajak.

Tentu saja, hal ini memerlukan alat ukur dan indikator lebih lanjut. Namun, jika strategi dan skema pemberian insentif ini berjalan, bisa jadi hal ini menjadi mood booster mendorong antusiasme  berbagai kementerian/lembaga dalam mendukung secara langsung maupun tidak langsung tercapainya target penerimaan pajak.

Menarik, bukan?

 

*) Penulis adalah Dosen PKN STAN Jakarta.

0
0
Mengintegrasikan Sistem Perpajakan, Sistem Sosial, dan Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia

Mengintegrasikan Sistem Perpajakan, Sistem Sosial, dan Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia

Oleh: RUDY M. HARAHAP*

 

 

Belum lama ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mempertanyakan ‘mental gratis‘ masyarakat Indonesia. Hal ini tentu dapat menjadi kontroversi. Tentu saja Sri Mulyani menyatakan pendapat demikian bukan tanpa alasan.

Sebagai seorang menteri yang pernah bekerja di World Bank, tentu ia memiliki data untuk membandingkan dengan negara lain apakah masyarakat Indonesia layak disebut bermental gratis.

Mental gratis ini tentu sangat fundamental. Ketika kita berbicara mental, artinya kita melihat sesuatu yang bukan lagi di permukaan. Sayangnya, tidak banyak perdebatan lebih jauh tentang pernyataan Sri Mulyani ini.

Yang ada justru adalah pernyataan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sumantri Brojonegoro yang cenderung mengokohkan mental gratis tersebut. Ia baru-baru ini mengusulkan asuransi pengangguran.

Pemilihan kata ini saja sudah berkonotasi negatif dan bisa mendemotivasi masyarakat Indonesia dalam membayar pajak. Seperti juga diindikasikannya, dengan asuransi pengangguran ini, masyarakat akan cenderung memilih menjadi penganggur.

Rakyat akan terperangkap dengan kata ‘pengangguran’ itu. Kesannya, negara akan menanggung kehidupan para penganggur. Akhirnya, mereka akan cenderung nyaman menganggur daripada bekerja dan semakin meningkatkan mental gratis itu.

Rasio Pajak Rendah?

Belakangan ini, kita mendengar lagi pernyataan keras Sri Mulyani tentang kebiasaan sebagian dari kita — terutama yang pernah mendapatkan pendidikan di luar negeri — membandingkan negara kita dengan negara lain terkait jaminan sosial kepada warga negaranya.

Ia mencontohkan, sering sekali orang-orang cerdas itu berbicara bahwa di Norwegia kehidupan sosial masyarakatnya ditanggung oleh negara, dari mulai di kandungan sampai dengan meninggal. Akan tetapi, katanya, mereka yang berargumentasi itu tidak mengungkapkan bahwa hal itu dimungkinkan karena Norwegia memajaki rakyatnya 60% dari penghasilan mereka.

Artinya, jika kita ingin menerapkan jaminan sosial seperti halnya di Norwegia, pantasnya, rakyat mengeluarkan 60% dari pendapatannya untuk pajak. Pertanyaannya, berapa persen yang sudah dikeluarkan oleh rakyat dari penghasilannya untuk kepentingan pajak? Ini tentu bisa menjadi perdebatan sengit.

Tentu, Sri Mulyani akan berargumentasi bahwa rakyat Indonesia belum patuh membayar pajak dengan melihat rasio pajak (tax ratio) negara kita yang masih sangat rendah. Kemudian, kita juga bisa melihat begitu rendahnya jumlah rakyat yang terdaftar di kantor pajak, dengan indikator jumlah mereka yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dari mereka yang terdaftar ini pun, jumlah yang menyampaikan laporan tahunan pajak (SPT) sangat rendah. Karenanya, cukup aneh jika rakyat menuntut begitu besar jaminan sosial dari negara, tetapi hanya sebagian kecil yang membayar pajak.

Argumentasi ini tentu dengan mudah bisa disanggah. Sebab, berbeda dengan negara lain yang rasio pajaknya tinggi, di Indonesia rakyat mesti membayar begitu banyak pungutan, dari mulai pungutan resmi, setengah resmi, bahkan pungutan preman.

Sebagai contoh, dari mulai kehidupan di rumah, kita sudah mesti membayar iuran bulanan rukun tetangga (RT). Kemudian, yang tinggal di lingkungan kompleks perumahan, mereka mesti membayar iuran pengelolaan lingkungan (IPL) ke developer, seperti Bintaro Jaya di daerah Bintaro. Pembayaran ini tidak terkait langsung dengan konsumsi kita.

Selanjutnya, ketika ingin mendapatkan layanan dari instansi sektor publik, kita mesti membayar berbagai pungutan lagi. Ketika ingin mengurus kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) ke kelurahan atau kecamatan, maka lazimnya kita membayar sumbangan, sebagai pungutan setengah resmi. Ketika kita ingin mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), kita pun mesti membayar pungutan lagi.

Belum lagi jika kita perhitungkan pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mesti kita bayar secara tahunan. Selain itu, kelazimannya kita juga mesti membayar sumbangan sosial keagamaan, sumbangan di sekolah, atau bahkan uang ‘jatah preman’ bagi mereka yang tinggal di lingkungan yang tingkat kriminalnya tinggi.

Artinya, jika saja pungutan-pungutan itu diperhitungkan, bisa saja ternyata rasio pajak Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Dengan demikian, rasio pajak tidak tepat untuk mengukur apakah mental rakyat kita cenderung bermental gratis atau tidak.

Namun, indikator jumlah mereka yang terdaftar dan yang menyampaikan laporan tahunan pajak bisa menjadi indikator mental gratis tersebut. Tentu saja, ini semakin memunculkan pertanyaan penting, kenapa hanya sebagian kecil saja rakyat Indonesia yang terdaftar dan menyampaikan laporan tahunan pajaknya?

Tulisan ini akan coba menjawab pertanyaan pertama, kenapa hanya sebagian kecil rakyat yang terdaftar sebagai pembayar pajak? Pertanyaan ini bisa dijelaskan dari aspek sosial dan aspek teknikal.

Sri Mulyani sudah melihatnya dari aspek sosial. Ia melihat persoalan sosial dari mental gratis masyarakat kita. Hal ini dapat dimaklumi karena banyak masyarakat kita yang melihat bahwa dengan merdekanya Indonesia dari penjajahan pada tahun 1945, maka mereka menganggap mestinya ada juga kemerdekaan untuk tidak membayar pajak. Sebab, di masa penjajahan, pajak atau ‘upeti’ pada waktu itu telah menjadi momok bagi rakyat.

Permasalahan mental sosial ini tentu tidak bisa kita jawab dengan pendekatan teknis. Kita membutuhkan kajian mendalam bagaimana agar mental tadi berubah. Salah satunya, tentu telah dijawab oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan program ‘Pajak Bertutur’ yang sekarang sudah digalakkan di sekolah-sekolah.

Tentu saja program ini hasilnya tidak bisa kita harapkan dalam jangka pendek. Perubahan mental akan membutuhkan waktu yang panjang. Bisa jadi, mesti melewati beberapa generasilah kita bisa mengubah mental tersebut dan menghilangkan mental gratis masyarakat Indonesia.

Namun, persoalan rendahnya wajib pajak terdaftar bisa juga dilihat dari aspek teknis. Salah satunya adalah melihat aspek integrasi antar sistem, terutama dengan ‘sistem sosial’ dan ‘sistem ketenagakerjaan’.

Integrasi Sistem Perpajakan dan Sistem Sosial

Saat ini, negara kita telah begitu banyak meninabobokan rakyat dengan berbagai program jaminan sosial, seperti ‘kartu sehat’, ‘kartu pintar’, ‘kartu miskin’, dan berbagai kartu lainnya.

Kartu-kartu ini banyak dinikmati oleh mereka yang mengklaim dirinya sebagai orang miskin. Sayangnya, pemerintah sampai sekarang belum menengok integrasi antara sistem jaminan sosial ini dengan sistem perpajakan.

Mestinya, dari awal pemerintah sudah menanamkan kesadaran terdaftar sebagai wajib pajak dari mulai masyarakat yang merasa miskin ini. Artinya, ketika mereka mendapatkan subsidi dari negara, mestinya mereka juga dipotong pajak.

Ada dua keuntungan dari pendekatan ini. Pertama, secara sosial, mental gratis mulai dihilangkan karena mereka diberikan kesadaran bahwa walaupun mereka mendapatkan subsidi, tetapi mereka juga membayar pajak.

Kedua, secara teknikal, sistem perpajakan sudah mulai terintegrasi dengan sistem sosial. Sistem perpajakan bisa memonitor apakah orang-orang yang mengaku miskin ini masih terus miskin atau sudah berubah nantinya.

Jika mereka sudah tidak layak dianggap miskin lagi, maka sistem perpajakan bisa memberikan warning kepada sistem sosial dan memajaki mereka layaknya orang yang tidak miskin lagi.

Sebagai perbandingan, di Selandia Baru, masyarakatnya bisa mendapatkan berbagai jenis jaminan sosial. Sebagai contoh, seorang janda yang tidak bekerja dan memiliki anak bisa mengajukan diri agar  mendapatkan subsidi ‘single parent benefit’ melalui Work and Income Department. Hanya saja, mereka harus melaporkan kepada departemen tersebut jika memiliki pekerjaan.

Dengan demikian, subsidi yang diterimanya bisa ‘disesuaikan’ oleh Work and Income Department atau malah jika dilihat income dari bekerja itu telah memadai, subsidi tadi dihapuskan, dan mereka justu terkena kewajiban perpajakan sebagaimana wajib pajak lainnya.

Sayangnya, cara berpikir integratif ini tidak dikenal di Indonesia. Kita bisa melihat Sumantri Brojonegoro malah mengusulkan asuransi pengangguran tanpa mempertimbangkan aspek perpajakan. Kemudian, term yang digunakan pun sudah usang.

Di banyak negara, istilahnya bukan lagi asuransi ‘pengangguran’. Di Selandia Baru, istilah yang digunakan adalah ‘pekerjaan dan pendapatan (work and income)’. Terasa sekali bahwa tujuannya adalah memotivasi orang untuk bekerja. Artinya, rakyat diberikan subsidi agar mereka semangat mencari pekerjaan.

Subsidi itu diberikan bukan dimaksudkan untuk membuat mereka terlena dan terus menjadi pengangguran, tetapi menopang mereka sesaat (temporary) agar bisa mencari pekerjaan dan memperoleh income, yang nantinya mendorong partisipasi mereka membayar pajak lebih besar kepada negara.

Karena itu, salah satu jenis subsidi lain yang diberikan negara kepada mereka bukan lagi seperti halnya ‘kartu pengangguran’, tetapi subsidi dalam bentuk pelatihan kepada warga negara, yang disebut ‘career benefit’. Di negara ini, subsidi ini bukan hanya untuk pelajar sekolah dasar sampai universitas saja yang berhak mendapatkannya.

Di Selandia Baru, jika ada seseorang yang menganggur karena dipecat oleh kantornya, maka negara akan memberikan subsidi dana pelatihan agar mereka mampu mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan perkembangan bisnis.

Integrasi Sistem Sosial dan Sistem Ketenagakerjaan

Karenanya, tidak terhindarkan bahwa sistem sosial juga mesti terintegrasi dengan sistem ketenagakerjaan. Sialnya, hal ini tidak juga dikenal di Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cenderung mempunyai agenda sendiri.

Mereka malah lebih banyak sibuk membicarakan soal tenaga kerja Indonesia (TKI). Begitu banyak program Kementerian ini untuk menyiapkan rakyat menjadi tenaga kerja di negara lain dalam kelas rendahan.

Mestinya, mereka mengadakan pelatihan kepada rakyat Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis saat ini dan ke depan. Sumber pembiayaannya adalah dari rakyat itu sendiri, yaitu dari career benefit yang mereka peroleh dari sistem sosial. Artinya, mereka diberikan subsidi ini karena dianggap penting untuk meningkatkan karir mereka.

Indonesia akan maju jika berani mengintegrasikan tiga sistem ini. Paling tidak, kita bisa memulai dari eksperimen di lingkungan pegawai negeri. Saat ini kita bisa melihat begitu banyak pegawai negeri yang tidak efektif bekerja. Karenanya, pemerintah mesti berani merumahkan mereka. Namun, pemerintah mesti membayar gaji pokok mereka utuh sampai dengan pensiun.

Selanjutnya, selama mereka dirumahkan itu, pemerintah mesti memberikan subsidi kepada mereka agar mereka mengambil pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan ke depan di Indonesia.

Sebagai contoh, saat ini pegawai negeri kita terlalu banyak memiliki keterampilan administrasi. Mereka harus diubah agar memiliki keterampilan teknis, seperti pelayanan kesehatan ataupun teknik sipil, karena kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa menjalankan pekerjaan fisik.

Subsidi carreer tersebut tentu harus dipotong pajak. Dengan demikian, sejak awal mereka akan terdaftar sebagai pembayar pajak dan yang terdaftar sebagai pembayar pajak akan meningkat.

Setelah pelatihan ulang ini, pemerintah mesti membantu menyalurkannya. Dari program ini, maka pemerintah bisa mengetahui mana di antara mereka yang masih layak mendapatkan subsidi career tadi dan mana yang mestinya sudah dicabut dan kemudian malah menjadi pembayar pajak utama di Indonesia.

Intinya, jika Sri Mulyani ingin mengubah mental rakyat Indonesia dari mental gratis menjadi mental sadar pajak, tidaklah terhindarkan diperlukannya berpikir integratif dengan melibatkan berbagai sistem, terutama sistem sosial dan sistem ketenagakerjaan. Sistem perpajakan tidak bisa dilepaskan dari berbagai sistem lain di sebuah sistem besar pemerintahan.

 

*) Penulis adalah pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sedang menyelesaikan penulisan tesis doktoralnya terkait integrated performance management systems (PMSs) di sektor publik dengan beasiswa New Zealand Asean Scholarship (NZAS) dari Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT), Selandia Baru. Tulisan adalah pendapat pribadi dan tidak merepresentasikan pandangan tempat penulis bekerja ataupun lembaga manapun.

1
0
Memahami Aktivitas Pameran Daerah: Branding Atau Selling?

Memahami Aktivitas Pameran Daerah: Branding Atau Selling?

Oleh: BERGMAN SIAHAAN*

 

 

Pameran,dalam sepuluh tahun terakhir semakin giat dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Sedemikian giatnya Pemda menggelar dan mengikuti kegiatan pameran, sedemikian giatnya pula beberapa kalangan mempertanyakan manfaatnya atau yang sering disebut feedback. “Apa hasil dari sebuah pameran yang menghabiskan APBD yang tidak kecil itu?” Demikian pertanyaan yang sering dilontarkan.

Saya mendapat pelajaran dari salah seorang stakeholder yang notabene pebisnis, bahwa ada dua prinsip orientasi promosi, yakni selling dan branding. Selling adalah penjualan yang diindikasikan oleh transaksi. Seorang pengusaha yang mengikuti suatu pameran tentu menargetkan penjualan selama pameran berlangsung. Pembeli datang dan produk pun laku. Bilamana sebuah perusahaan ingin melakukan selling promotion, mereka akan melakukan strategi discount atau bonus buy 1 get 1 bisa pula penjualan jemput bola yang turun ke jalan-jalan menggunakan SPG (Sales Promotion Girl).

Pernahkah anda bertanya, apakah baliho raksasa sebuah produk yang terpampang di perempatan jalan atau menjadi sponsor pada suatu acara sosial akan menghasilkan transaksi hari itu juga? Lalu untuk apa biaya yang besar dihabiskan untuk promosi seperti itu? Tentu tidak demikian cara berhitungnya. Inilah yang dimaksud dengan promosi berorientasi branding.

Branding adalah pencitraan. Hasil yang ingin dicapai melalui iklan di baliho atau media massa adalah sebuah penanaman brand (merek) ke dalam pikiran bawah sadar calon konsumen. Branding berbicara mengenai bagaimana agar konsumen tahu bahwa produk tersebut masih eksis di pasaran,bahwa perusahaan produsen masih sehat secara finansial. Juga bahwa si produsen peduli akan hal-hal sosial disamping hitungan bisnis, dan banyak lagi dampak psikologis yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam pembuatan sebuah iklan.

Dalam konteks birokrasi, pemerintah daerah berposisi sama dengan produsen. Produk yang dijual bisa berupa pariwisata, kesenian, investasi, dan produk UKM. Sedangkan konsumen adalah wisatawan, investor, pedagang dan masyarakat. Bagi pemerintah daerah, branding  sebenarnya sangat penting.

Saya ambil contoh: dengan tampilnya Pemerintah Kota X pada sebuah kegiatan pameran di suatu daerah, apa yang  pertama kali terlintas dalam benak pengunjung?

“Wah, Kota X eksis juga, ya.”

“Wow, hebat ya, dekorasi stand Kota X.”

“Ternyata Wali Kotanya peduli juga untuk mengangkat gengsi daerahnya.” dan sebagainya.

Sejurus setelah kesan pertama itu, barulah pengunjung melihat-lihat materi pameran. Isi booth sesungguhnya mewakili wajah pemerintah daerah yang bersangkutan. Apakah pariwisatanya bagus? Apakah produk daerahnya berkualitas dan menarik? Informasi lain seperti potensi investasi dan indikator pembangunan, apakah menarik dan berbobot? Apakah konsepnya sudah modern dan berbasis IT? Apakah Kepala Daerahnya perhatian terhadap citra daerah, pariwisata, investasi atau UMKM?

Demikianlah yang terlihat dari sudut pandang pengunjung pameran. Lalu apakah pencitraan itu juga berdampak bagi masyarakat atau peserta pameran dari daerah itu sendiri? Ya. Masyarakat Kota X dan pelaku UKM yang diikutsertakan oleh Pemkot X dalam kegiatan pameran tersebut akan berpikir demikian, “Wah, Pemko kita giat mengangkat citra daerah kita di kancah nasional atau internasional.”
Si pengusaha UKM akan berpikir, “Wah, Pemkot ternyata peduli dengan UKM dan membantu kita untuk tampil di level nasional dan internasional. APBD ternyata dikembalikan ke masyarakat dengan cara memfasilitasi pameran seperti ini.”

Hal ini juga terjadi pada bidang urusan lain. Ketika Pemda melakukan roadshow pariwisata, apakah anda berpikir hari itu juga turis akan langsung beli tiket dan terbang ke daerah tersebut? Tentu saja tidak. Bila daerah ingin meningkat kedatangan turis dalam jangka pendek, maka pemerintah sebaiknya melakukan selling promotion, seperti menggelar great sale di seluruh mal, atau diskon khusus di hotel-hotel. Bisa juga dengan menggelar kegiatan internasional seperti kejuaraan olah raga atau konferensi.

Namun bila tujuannya untuk menanamkan citra bahwa daerah tersebut sangat menarik untuk dikunjungi, dapat dibuat semacam iklan yang ditayangkan di media televisi. Bisa juga ditayangkan di media luar ruang seperti televisi bandara, pesawat, baliho dan media lain yang tentunya memakan biaya yang cukup besar.

Hal yang sama juga berlaku dalam bidang penanaman modal. Bila Pemda berniat melakukan strategi selling, untuk segera mendatangkan investor, Pemda bisa mengambil kebijakan memotong pajak daerah, pembebasan retribusi dalam jangka waktu tertentu atau kemudahan perizinan untuk sektor tertentu atau wilayah tertentu, atau kemudahan dan insentif lainnya.

Lain halnya pada strategi branding, aktivitas yang dilakukan dapat berupa penayangan pesan komersial di tv nasional, di media luar ruang seperti televisi bandara, pesawat, baliho dan media lain atau berpartisipasi dalam pameran-pameran yang tentunya memakan biaya yang cukup besar. Dengan demikian maka masyarakat nasional dan internasional akan menangkap pesan bahwa daerah tersebut potensial dan kondusif seiring citra yang digenjot.

Bagi masyarakat lokal, strategi branding juga akan memberikan rasa bangga dengan popularitas daerahnya di mata nasional dan internasional yang pada akhirnya akan memaklumi realisasi APBD dalam jumlah tertentu untuk menaikkan citra daerah ke dunia luar. Dampak yang lebih luas dari branding daerah adalah pembukaan peluang-peluang industri MICE, pariwisata, perdagangan dan jasa pada masa mendatang.

Bagi saya sendiri yang lama bergelut di dunia promosi daerah, ada dua fungsi pameran daerah. Pertama adalah memberi informasi kepada konsumen atau stakeholder yang suatu saat berpotensi “membeli jualan pemerintah” dan yang kedua yang sering dilupakan adalah memberi informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan bidang urusan pemerintah tertentu. Saya menyebut fungsi kedua ini sebagai laporan pertanggungjawaban tidak resmi kepada masyarakat yang sesungguhnya empunya kedaulatan dan pemilik uang bernama APBD itu.

Setelah memahami hal-hal tersebut diatas, maka pertanyaan, “Berapa investor yang datang dan melakukan deal pada saat pameran berlangsung?” Atau pertanyaan lain, “Apakah dengan dana APBD sebesar 1 milliar untuk promosi investasi, bisa mendatangkan investasi pada tahun yang sama minimal senilai dengan anggaran yang dikeluarkan itu?” dengan berat hati tidak bisa saya jawab, karena menurut saya tidak relevan.

 

*) Penulis adalah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Sejak diterima sebagai PNS di tahun 2005, saat dimana Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menerapkan rekrutmen bersih melalui BKN, Penulis sudah ditempatkan di instansi penanaman modal hingga sekarang. Hidup bersama seorang istri dan tiga orang putri, penulis mencoba menikmati hidup dengan tulisan dan fotografi yang bisa dilihat di situs pribadinya, bergmansiahaan.com

 

0
0
‘Dekriminalisasi’ Pengadaan Melalui Integrasi Penanganan Permasalahan Hukum  Barang/Jasa

‘Dekriminalisasi’ Pengadaan Melalui Integrasi Penanganan Permasalahan Hukum Barang/Jasa

 

Oleh : RAHMAD DAULAY*

 

 

Mekanisme pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah sebenarnya sudah merujuk pada berbagai aturan yang ada di Indonesia. Mekanisme ini disusun berdasarkan peraturan terkait perbendaharaan negara, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pengelolaan barang milik negara/daerah. 

Oleh karena itu, mekanisme ini memungkinkan penanganan permasalahan dan kasus pengadaan, jika terjadi, secara cepat dan tuntas. Ironisnya, aparat penegak hukum (APH), seperti kepolisian, kejaksaan, dan auditor, selama ini ternyata tidak menggunakan mekanisme tersebut. Hal ini terjadi karena APH menggunakan mekanisme yang berbeda. Akibatnya, pelaku pengadaan menganggap telah terjadi praktik ‘kriminalisasi’ oleh APH terhadap mereka. 

Walaupun isu kriminalisasi ini telah menjadi perhatian utama Presiden Jokowi karena terhambatnya pertumbuhan belanja pemerintah, sampai sekarang praktik kriminalisasi itu masih terjadi di lapangan, terutama di lingkungan pemerintah daerah. Untuk ‘mendekriminalisasi’ tindakan APH tersebut, artikel ini mencoba memberikan solusi jalan tengah.

———

 

Data BPS dalam bulan Agustus 2017 ini menunjukkan bahwa jumlah APBN mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir.

Konsumsi pemerintah juga cenderung turun. Hal itu menunjukkan bahwa ada faktor yang menghambat penyerapan dana pemerintah, terutama atas dana yang dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa. Faktor penghambat itu adalah ancaman ‘kriminalisasi’ oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap pelaku pengadaan barang/jasa.

APH tidak secara langsung melakukan ancaman kriminalisasi. Bentuk kriminalisasi yang terjadi adalah segala pengaduan masyarakat atas sengketa pengadaan langsung diperlakukan sebagai sebuah kejahatan pidana. Jadi, pengaduan masyarakat sebagai awal, perlakuan sebagai pidana sebagai proses, dan permasalahan hukum sebagai hasil.

Kriminalisasi dalam pengadaan barang/jasa terjadi karena perbedaan persepsi dalam memahami substansi perkara pengadaan. Penerapan pasal-pasal tindak pidana korupsi (tipikor) oleh APH sering dipaksakan atas semua masalah pengadaan. Suatu perbuatan yang sebenarnya hanya bersifat administratif bisa ‘digiring’ oleh mereka untuk memenuhi unsur tipikor. 

Padahal, penanganan secara hukum dengan pasal-pasal Tipikor oleh APH mestinya merupakan jalan terakhir yang ditempuh dalam menyelesaikan kasus pengadaan. Penanganan secara administrasi idealnya yang dikedepankan. Terkecuali ditemukan indikasi pelanggaran hukum, barulah masalah itu ditindaklanjuti menjadi kasus tipikor. 

Sebab, sebenarnya telah ada mekanisme yang memadai untuk itu, yaitu yang terkait dengan penanganan pengaduan, penanganan kerugian negara, dan penanganan kegagalan bangunan dan ganti rugi. 

Penanganan Pengaduan

Penangan pertama terhadap seluruh pengaduan tentang permasalahan pengadaan barang/jasa berada di tangan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Idealnya, APH hanya bisa bekerja setelah mendapatkan laporan atau pelimpahan dari APIP atau LKPP. 

Penanganan pengaduan dalam masalah pengadaan mestinya disampaikan kepada APIP dan LKPP. Pengaduan ini harus disertai dengan bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. 

Selanjutnya, APIP atau LKPP menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai dengan kewenangannya. Jika diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, mereka akan melaporkannya kepada APH.

Penanganan Kerugian Negara

Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Setiap kerugian negara/daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Selanjutnya, pengenaan ganti rugi kerugian negara/daerah ditetapkan oleh BPK. Apabila ditemukan unsur pidana, maka BPK menindaklanjutinya sesuai peraturan yang berlaku, yaitu menyampaikan kepada APH. 

Penyelesaian kerugian negara ini perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. 

Dari uraian ini, bisa disimpulkan bahwa kerugian negara/daerah ditangani pertama kali oleh BPK dan bila ditemukan unsur pidana baru ditindaklanjuti kepada APH. 

Penangangan Kegagalan Bangunan dan Ganti Rugi

Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik sebagian maupun keseluruhan, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjan konstruksi. 

Bangunan yang bisa dikatakan mengalami kegagalan bangunan harus ditetapkan oleh penilai ahli. Ganti rugi kegagalan bangunan dapat dilakukan oleh asuransi. Penyelesaian sengketanya juga dilakukan di luar pengadilan. Dari uraian ini, bisa diambil kesimpulan bahwa kesalahan atas kegagalan bangunan ditetapkan oleh penilai ahli.

Sementara itu, terkait dengan ganti rugi, setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi. Sanksi yang bisa diberikan kepada pihak yang menimbulkan kerugian adalah sanksi administratif dan atau sanksi pidana.

Kesimpulannya, semua permalahan yang mungkin timbul dalam proses pengadaan sudah mempunyai saluran dan mekanisme penanganannya sendiri-sendiri sebelum ditangani dengan pasal-pasal Tipikor oleh APH. 

Intinya, pengaduan disampaikan ke APIP/LKPP, kerugian negara/daerah ditangani oleh BPK, kegagalan bangunan diperiksa oleh penilai ahli, dan kerugian negara/daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi. 

Penyebab Kriminalisasi

Dengan mekanisme yang jelas seperti itu, seharusnya tidak banyak pelaku pengadaan yang terjerat masalah hukum. Sebab, sudah ada prosedur administratif yang bisa memberikan jaminan bagi tuntasnya setiap permasalahan pengadaan tanpa melibatkan APH terlebih dahulu. 

Namun, fakta berbicara lain. Pertanyaannya, mengapa masih banyak pelaku pengadaan yang mengalami kriminalisasi pengadaan? 

Salah satu penyebabnya adalah karena APH hanya berpedoman pada ‘pakemnya’ sendiri. Mekanisme penanganan permasalahan pengadaan yang diatur dalam sejumlah peraturan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak dianggap sebagai bagian dari proses penyelesaian Tipikor oleh APH. 

Sedihnya, sepanjang pengamatan saya, tidak ada satu pasalpun yang mengakui dengan kokoh eksistensi APIP, LKPP, BPK, dan penilai ahli dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Peluang Dekriminalisasi

Arahan Presiden di Istana Negara pada tanggal 19 Juli 2016 telah menegaskan bahwa pembangunan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan APH harus sejalan dengan semangat presiden dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. 

Instruksi Presiden tersebut meliputi kebijakan diskresi tidak bisa dipidanakan, tindakan administratif tidak boleh dipidanakan, kerugian negara ditentukan oleh BPK, kerugian negara harus konkrit dan tidak mengada-ada, dan permasalahan pengadaan tidak perlu diekspos ke media massa secara berlebihan sebelum dilakukan penuntutan.

Instruksi Presiden tersebut telah disambut gembira oleh para pelaku pengadaan karena bermuatan ‘dekriminalisasi’ pengadaan. Namun, seiring dengan berlalunya waktu, instruksi Presiden tersebut mulai hilang dari ingatan para APH. Mungkin karena dalam tata urutan perundang-undangan posisi Instruksi Presiden ini berada sangat jauh di bawah UU. Sementara itu,  APH bekerja berdasarkan UU. 

Oleh karena itu, untuk men-dekriminalisasi pelaku pengadaan, kita perlu melakukan harmonisasi antara mekanisme penanganan permasalahan pengadaan dan aturan yang diacu oleh APH. Dengan demikian, instruksi Presiden itu tidak akan hilang dari ingatan APH. 

Caranya, para pelaku pengadaan harus berkoalisi dengan LKPP, IAPI, dan APPI untuk duduk bersama dengan APH mengharmonisasi peraturan masing-masing agar selaras dengan instruksi Presiden tanggal 19 Juli 2016 itu. 

Mereka perlu mengintegrasikan penanganan permasalahan pengadaan ke dalam berbagai UU yang menjadi acuan APH. Alternatif lain adalah membentuk suatu UU yang bersifat komprehensif terkait penanganan kasus pengadaan barang/jasa di Indonesia yang mengintegrasikan berbagai peraturan yang ada, terutama yang diacu oleh APH.

Dengan integrasi ini, para aktor seperti APIP, LKPP, BPK, dan penilai ahli akan diakui eksistensinya dalam UU yang menjadi acuan APH. Sepanjang integrasi ini tidak dilakukan, maka kriminalisasi APH akan menjadi cerita berulang di negeri ini.

Intinya, dekriminalisasi pengadaan adalah mimpi kita semua.

Salam reformasi, dari Madina untuk Indonesia!

 

*) Penulis adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatra Utara. Penulis adalah pengasuh blog www.selamatkanreformasiindonesia.

 

 

0
0
error: