Menilik Bayangan dan Jejak Buruh Di Indonesia

Menilik Bayangan dan Jejak Buruh Di Indonesia

Di tengah pandemi COVID-19, baik berdasarkan catatan Organisasi Buruh Internasional (ILO) maupun data Badan Pusat Statistik (BPS), buruh merupakan kelompok rentan yang telah terimbas secara signifikan oleh pandemi. Kebijakan lockdown dan pembatasan sosial di berbagai negara rupanya melesukan sektor industri, menambah jumlah buruh yang di-PHK setiap harinya.

Di Indonesia, jumlah pengangguran terbuka telah mencapai setidaknya 5,28% atau 7,05 juta orang. Ditambah dengan angka pengangguran baru akibat pandemi virus corona, maka jumlah pengangguran di Indonesia tahun ini mencapai sekitar 10-12 juta orang

Upaya pemerintah mengenai perburuhan selama masa kepresidenan Joko Widodo dilakukan lewat sejumlah aturan, di antaranya dengan diterbitkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) yang terangkum dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang PengupahanPenggunaan Tenaga Kerja Asing lewat Perpres No. 20 Tahun 2018, dan Jaminan Ketenagakerjaan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Di masa pandemi ini pula, pemerintah juga meluncurkan Program Kartu Pra Kerja yang dinaikkan anggarannya dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Program ini dirancang agar mampu menjangkau 5,6 juta pengangguran.

Selain itu, terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) berupa sembako pangan non-tunai untuk masyarakat miskin, bantuan sembako senilai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan, dan bantuan 20% sampai 30% dana desa bagi warga yang tinggal di kabupaten

Menengok Para Buruh di Masa Penjajahan

Ditelisik lewat sejarah era kolonial, kegiatan perburuhan telah berlangsung sejak kebijakan cultuurstelsel diberlakukan pada tahun 1830. Kebijakan ini kemudian disusul dengan pelbagai peristiwa, di antaranya pada 24 Oktober 1842. Pada hari itu sebanyak 600 pekerja perkebunan (planter) dari 51 desa di Kabupaten Batang melakukan aksi protes terkait tuntutan pajak natura dan kenaikan upah dari 14,22 gulden menjadi 25 gulden. 

Pada tahun 1870 diberlakukan kebijakan politik liberal saat pemerintah melepaskan monopoli ekonominya dan eksploitasi ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Pada tahun 1882, di Yogyakarta, terjadi pemogokan berturut-turut di empat pabrik gula –tepatnya di Kabupaten Kalasan dan Kabupaten Sleman. Pemogokan ini dipicu oleh beberapa persoalan, utamanya soal upah kerja. 

Di Sumatera Timur, sejak tahun 1863 perkebunan-perkebunan tembakau mulai beroperasi. Di sana diberlakukan poenale sanctie, yaitu pencambukan hingga hukuman mati bagi buruh yang kabur dari tempat kerja. Bisa disimpulkan bahwa pada masa itu rakyat yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan mengalami masa penderitaan.

Setelah tahun 1870, perkembangan industri semakin pesat saat perusahaan perdagangan swasta Eropa dan bank-bank swasta milik mereka seperti Rotterdamsche Bank, Koloniale Bank, dan lainnya beroperasi dengan dukungan dana industri pertanian dan perkebunan sehingga diistilahkan dengan cultuur banken. Pada umumnya, bank-bank tersebut berperan sebagai badan yang mengurus kredit dan keuangan. 

Kemudian, sejumlah bank tersebut mengontrol perusahaan-perusahaan kolonial. Sehingga, sejak tahun 1895 Indonesia menginjak masa imperialisme ketika kapital bank dan kapital industri berpadu memonopoli dan menguasai ekonomi dan politik.

Indonesia dalam hubungan ekonomi dunia didudukkan sebagai sumber bahan mentah, sumber tenaga buruh yang murah, sumber pasar untuk menjual hasil produksi negeri-negeri kapitalis, dan sumber tempat penanaman modal asing.

Di tahun 1907, pemerintah kolonial membentuk Arbeids Inspectie yang mengusulkan kategori ‘kuli kontrak’ dan poenale sanctie diganti dengan Vriye Arbeid di Sumatera Timur. Lalu, pada tahun 1919, terdapat kejadian penting bertepatan dengan gerakan buruh pabrik gula.

Hal ini berkaitan dengan meningkat pesatnya ekspor gula setelah Perang Dunia I, sehingga Indonesia menjadi eksportir gula terbesar di dunia. Pengusaha pabrik gula memperoleh untung dua kali lipat, namun membiarkan buruhnya kelaparan. Kondisi perburuhan memburuk, pada 1919-1920 terjadi pemogokan di pelabuhan, pegadaian, percetakan, kehutanan, dan lainnya.

Gerakan Buruh dan Politik

Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan upaya sedemikian rupa menimbang hubungan kompleks ekonomi dan politik atas pekerja, khususnya untuk mencegah elemen radikal dalam gerakan buruh dan membatasi ruang gerak organisasi massa. Hal itu menyebabkan partisipasi pekerja di dalam serikat buruh sangat rendah, karena harus menerima segala perlakuan dari perusahaan dan demobilisasi buruh sebagai kekuatan sosial politik

Setelah rezim Orde Baru tumbang, gerakan buruh berkembang seiring tantangannya yang kian kompleks. Mereka bangkit dengan orientasi dan isu baru, tampak dari keharusan untuk berhadapan bukan dengan represi negara, melainkan pasar neoliberalisme di bawah bendera Multinational Corporation, World Trade Organization, dan World Bank. Sehingga, tuntutan buruh pada masa itu salah satunya menghasilkan kebijakan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasca reformasi, melalui pembacaan kritis Habibi, terdapat beberapa kecenderungan pandangan terhadap gerakan buruh di Indonesia. Pertama, gerakan buruh dinilai tak solid atau tidak memiliki rasa kebersamaan dan seringkali terjebak gaya hidup konsumtif. Kedua, gerakan buruh tetap lemah meskipun payung hukum untuk serikat buruh telah dibuat. Ketiga, gerakan buruh gagal memberikan pengaruh politiknya pasca reformasi. 

Hal tersebut sebetulnya tak terlepas dari pelbagai persoalan yang dihadapi buruh. Dari sisi eksternal, seperti kian maraknya kebijakan pasar kerja fleksibel, problem perlindungan negara terhadap hak-hak normatif buruh, serta problem orientasi dan partisipasi politik buruh. 

Sementara dari sisi internal buruh, seperti konflik antar serikat buruh, dominasi isu-isu teknis (sikap egois para elit buruh, ketidakmatangan dalam mengelola organisasi, pemimpin serikat buruh yang mengakar, lemahnya militansi anggota, serta lainnya), dan kentalnya fenomena oligarki dalam tubuh serikat buruh.

Epilog

Lantas, bagaimana kita, pemerintah, pengusaha, maupun buruh mampu memandang serta mengambil tindakan bijak atas permasalahan yang mendera buruh di negeri ini? Apakah buruh bukan persoalan lintas pihak? Tidakkah kelompok buruh mewakili golongan ekonomi lemah yang membutuhkan keadilan dan perhatian di negeri ini?

Apakah cukup dengan hanya berpangku tangan karena anggapan bahwa “aku tak punya hubungan apapun dengan buruh”? Masih banyak permasalahan buruh yang perlu kita selesaikan. Perjalanan masih panjang. Kita perlu terus proaktif dan bekerjasama membela hak buruh di Indonesia.

“Kekisruhan” protes terhadap Omnibus Law beberapa waktu lalu merupakan salah satu penandanya.

*Substansi tulisan ini pernah ditayangkan dalam https://www.anotasi.com/menilik-bayangan-dan-jejak-buruh/

0
0
Ironi Krisis Ketahanan Pangan Kita

Ironi Krisis Ketahanan Pangan Kita

Belum lama ini keluar peringatan dari FAO (Food and Agriculture Organization), yakni badan pangan dan pertanian dunia [1], bahwa pada April s.d. Mei 2020 pandemi corona telah melumpuhkan sektor-sektor perekonomian hingga dapat memicu terjadinya krisis pangan di berbagai negara dan pasar dunia akan semakin ketat. Oleh sebab itu, ada urgensi pemerintah untuk merancang dan menerapkan strategi yang tepat dalam mengatur pasokan dan distribusi pangan di dalam negeri.[2]

Krisis Pangan Indonesia

Peneliti Agraria LP3ES Iqra Anugrah mengatakan bahwa dampak COVID-19 berada di level mengkhawatirkan dalam perspektif agraria, dan korban pertamanya pasti kelas menengah ke bawah dan kelompok-kelompok minoritas di perkotaan.[3]

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan 2018, saat ini masih ada 81 dari 416 kabupaten yang dikategorikan rentan pangan prioritas 1-3. Sebagian besar berada di Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, dicirikan oleh rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita yang amat tinggi, tingginya balita stunting sekitar 33,72%, dan warga miskin sekitar 23,19%.

Juga krisis potensial yang terjadi pada 7 dari 98 kota yang dikategorikan sebagai kota rentan pangan prioritas 1-3, di antaranya Subulussalam dan Tual (prioritas 1), Gunung Sitoli, dan Kota Pagar Alam (prioritas 2), dan Tanjung Balai, Lubuk Linggau dan Tidore Kepuluan (prioritas 3).

Kota-kota tersebut dalam kondisi taraf pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran yang sangat tinggi, akses rumah tangga pada air bersih yang masih rendah –yakni sekitar 42,45%, dan tingginya angka balita stunting sekitar 29%.[4]

Tidak hanya itu, dilansir oleh ADB dan IFRI, pada tahun 2016 hingga 2018 terdapat 22 juta penduduk Indonesia mengalami kelaparan dan beberapa dari mereka menderita penyakit kurang gizi alias malnutrition.[7] Dari sini tampak bahwa status pangan mempengaruhi aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat.

Ironi Sampah Makanan

Di balik kondisi rawannya krisis pangan di Indonesia, sampah makanan (food waste) menduduki peringkat pertama kategori sampah di Indonesia. Tentu saja hal itu menjadi sebuah ironi tersendiri.

Meninjau data komposisi sampah tahun 2018, jenis sampah yang paling banyak adalah sampah sisa makanan yakni 44%. Sisanya adalah plastik 15%, kertas 13%, kain atau tekstil 3%, logam 2%, karet atau kulit 2%, kaca 2%, dan lainnya 8%.

Sampah-sampah tersebut dihasilkan oleh rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar yakni 62%, lalu pasar traditional 13%, pusat perniagaan 7%, kantor 5%, kawasan 4%, fasilitas publik 3%, dan sisanya 6% berasal dari lainnya.[5]

Adapun data dari Badan Ketahanan Pangan Kementan dan sumber lain, bahwa sampah makanan orang Indonesia jika dikumpulkan dalam satu tahun, jumlahnya mencapai 1,3 juta ton. Dari total food waste 1,3 juta ton tersebut, sebanyak 113 kilogram per tahun dihasilkan dari rumah tangga atau rata-rata 28 kilogram per tahun per orang.

Limbah makanan tertinggi yakni jenis sayuran 7,3 kg, buah-buahan 5 kg, tempe-tahu-oncom 2,8 kg, umbi dan jagung 2,4 kg dan beras 2,7 kg. Sementara yang paling sedikit ditemukan dalam sampah makanan yakni kacang-kacangan 0,4 kg, telur 1 kg, ikan dan seafood 1,5 kg, daging 1,6 kg, susu dan olahannya 1,7 kg serta makanan lainnya 1,8 kg. Bahkan, jumlah sampah makanan pun meningkat selama bulan puasa dan lebaran, yaitu lebih dari 10%.[6]

Data The Economist Intelligence Unit tahun 2016 yang menunjukkan bahwa, Indonesia menjadi penyumbang sampah makanan terbesar ke-2 di dunia dengan memproduksi rata-rata 300 kg sampah makanan setiap tahunnya.

Apakah sampah makanan itu sudah betul-betul sampah? Apakah banyaknya sampah makanan tersebut adalah cerminan ketidak-pahaman masyarakat terhadap kondisi yang menghimpit saudara-saudara di negerinya sendiri?

Krisis Petani

Di samping permasalahan sampah makanan yang menjadi ironi di tengah ancaman krisis pangan, terdapat permasalahan lain yang juga dapat berkotribusi terhadap swasembada dan ketahanan pangan kita, yakni krisis petani.

Selain soal pembiayaan pertanian, Indonesia ditengarai akan menghadapi krisis petani pada 10 hingga 20 tahun ke depan. Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa jumlah petani pada 2025 nanti hanya berkisar 6 juta orang.

Menurut Haning (Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI), kurang minatnya pemuda untuk bekerja di sektor pertanian disebabkan oleh lahan, biaya pertanian, hingga pendapatan yang tidak menentu.

Urbanisasi yang tinggi salah satu faktor penyebabnya karena pemuda enggan bersusah payah bekerja di sektor pertanian. Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Vanda Ningrum menambahkan, dari 71% penduduk Indonesia yang bergantung pada sektor pertanian, hanya 3% saja anak petani yang mau meneruskan pekerjaan orang tuanya di sektor pertanian.

Hal itu dipengaruhi oleh modernisasi desa. Menurut Vanda, ancaman krisis regenerasi petani menyebabkan 61% petani di Indonesia usianya di atas 54 tahun dan jumlah petani pun terus menurun.

Lebih jauh Vanda menerangkan, masalah yang dihadapi petani diantaranya terkait pasar, pola produksi dan kepastian pendapatan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari idealnya seorang petani harus memiliki lahan sedikitnya 9 Ha. Namun menurut Vanda, kondisi petani Indonesia saat ini hanya memiliki lahan rata-rata 0,6 Ha.

Masalah krusial lagi, bahwa 97% petani Indonesia bergantung pada harga tengkulak. Hal ini, disebabkan harga dari Bulog (Badan Urusan Logistik) belum menyentuh ke tengah masyarakat petani kita. Tentu saja, ini menyebabkan pendapatan petani di Indonesia menjadi kecil.[10] Lantas, bagaimana bentuk penghargaan kita terhadap jasa para petani? Lebih jauh lagi, bagaimana nasib ketahanan pangan kita selanjutnya?

Ikhtiar dan Tauladan

Setiap masalah ada solusinya, pelbagai upaya dilakukan oleh pihak-pihak terkait, termasuk para peneliti yang melakukan riset dan inovasi, pejuang di sektor agraria yang mencoba mencari alternatif solusi, pemerintah yang melakukan analisis secara komprehensif sehingga dapat membuat kebijakan yang dinilai mampu mengatasi persoalan krisis, dan seterusnya.

Pada dasarnya, tiap individu mampu berusaha sesuai kemampuannya masing-masing dalam menghadapi persoalan bersama ini.

Dalam Islam misalnya, ibadah puasa hendaknya tidak hanya sekedar membentuk pengendalian diri pada pribadi seorang muslim, melainkan juga harus diaktualisasikan sebagai kekuatan pendorong untuk melawan faktor-faktor penyebab terjadinya krisis pangan, seperti perilaku yang tidak menyia-nyiakan kenikmatan bisa makan minum, berbagi makanan dengan yang membutuhkan, dan lainnya.[11]

Selain itu, pernah dicontohkan pada masa Khalifah Umar R.A. saat terjadi krisis, beliau berhemat dan bergaya hidup sederhana, sehingga salah satunya beliau mampu merasakan penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin.

Beliau kemudian mengeluarkan kebijakan dengan cepat dan tepat lewat kajian yang komprehensif. Agar kebijakannya bisa berjalan dengan optimal, khalifah mengarahkan seluruh struktur, perangkat negara, dan semua potensi yang ada untuk segera membantu masyarakat yang terdampak.

Khalifah Umar R.A. juga tidak pernah berpangku tangan atau sekedar perintah sana perintah sini. Beliau mendirikan posko-posko di berbagai tempat untuk memastikan kebutuhan pangan rakyatnya benar-benar terkontrol.

Di era kekhilafahan beliau juga, Baitul Maal dimaksimalkan fungsinya untuk rakyat dapat mengambil kebutuhan pangan secukupnya. Jika persediaan Baitul Mal kosong, untuk menutup kebutuhan akan ditarik pajak yang tidak memberatkan dari para agniya atau orang-orang kaya. Dengan demikian, semua masyarakat didorong bersedekah untuk membantu sesama.[12]

Hal-hal demikian hendaknya dapat menjadi tauladan kehidupan kita bersama, untuk melakukan pelbagai ikhtiar yang dibarengi dengan do’a. Wallahu a’lam bish showab.

Substansi artikel ini pernah tayang di: https://jaringansantri.com/darah-dan-rasa-sisi-yang-disepelekan-dan-sisi-yang-diperjuangkan/

Referensi:
[1] https://news.detik.com/berita/d-4999551/anggota-dpr-perlu-badan-pangan-antisipasi-krisis-di-tengah-wabah-corona
[2] https://majalah.tempo.co/read/opini/160223/editorial-krisis-pangan-di-tengah-pandemi-corona
[3] https://nasional.sindonews.com/read/8429/15/wabah-corona-pemerintah-diingatkan-soal-krisis-pangan-1587949469
[4] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200503093852-93-499500/perang-lawan-corona-dan-benteng-terakhir-krisis-pangan
[5] https://tekno.tempo.co/read/1316095/sampah-terbesar-di-indonesia-sisa-makanan-dari-rumah-tangga/full&view=ok
[6] https://mediaindonesia.com/read/detail/282977-wow-1-orang-indonesia-hasilkan-sampah-makanan-300-kg-per-tahun
[7] https://www.suara.com/yoursay/2020/01/15/150301/indonesia-yuk-intip-fakta-fakta-sampah-makanan
[8] Policy Paper Bina Desa “Krisis Pangan dan Fenomena Negara Gagal”, editor: Sabiq Carebesth dan Syaiful Bahar
[9] Monalisa A. C., Najibah N. K. (2017). “Kuliner Nusantara Sebagai Jati Diri Bangsa”; Karawang: Universitas Singaperbangsa.
[10] http://lipi.go.id/lipimedia/KRISIS-PANGAN-ANCAM-INDONESIA/19061
[11] http://tegas.co/2020/04/25/berita-video-krisis-pangan-di-tengah-pandemi-islam-solusinya/

0
0
Memandangi “Garis-Garis” Altruistik

Memandangi “Garis-Garis” Altruistik

Di Muara Enim, sepasang kakak bersama adiknya hidup dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan dalam sebuah rumah peninggalan almarhum kedua orang tuanya. Keduanya dalam keadaan sakit dan hanya mengandalkan pemberian dari para tetangga untuk bisa makan. Respons datang dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumsel, dan kini keduanya sedang dirawat di rumah sakit.[1]

Sementara di Tanjung Priok, seorang anak mengungkapkan bahwa ayahnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ibunya tak bisa berjualan lantaran berlakunya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ia tinggal bersama orang tuanya di sebuah kontrakan. Bantuan datang dari Rumah Zakat, sehingga bebannya sedikit bisa diringankan.[2]

Lalu di Banten, seorang buruh panggul kelapa muda yang harus menafkahi keluarganya tengah mengalami kesulitan, karena pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap penghasilannya yang kian tak menentu. MRI Banten telah bergerak untuk memberi bantuan kepada keluarga tersebut.[3]

Kemudian, karena melihat terus bertambahnya pasien Covid-19, Dompet Dhuafa mempersiapkan rumah sakit darurat untuk membantu menangani persoalan tersebut dengan memanfaatkan kontainer-kontainer sebagai ruang isolasi yang ramah lingkungan, ruang rawat, dan laboratorium. Juga Dompet Dhuafa Sulsel yang memproduksi masker khusus untuk membantu Teman Tuli.[4]

Askar Kauny juga bergerak mendistribusikan bantuan alat pelindung diri untuk para tenaga medis di Puskesmas Cipayung Depok, RS. Gandaria Kebayoran, Puskesmas Pamulang, RSIA Muhammadiyah Tangerang, dan Klinik Bayan Tangerang.[5]

Pun Kitabisa dan BAZNAS yang telah menyalurkan 1000 nasi boks untuk tenaga medis di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dan RS Persahabatan, dengan melibatkan kelompok mustahik pengusaha binaan LPEM Cipinang Kebembem Jaktim. Dalam tiap boks makanan tersebut, ada doa dan semangat untuk para petugas medis.[6]

Tak ketinggalan, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menyalurkan 450 hazmat, 450 liter handsanitizer, 240 kotak vitamin C, dan 240 kotak minuman ringan hasil dari penggalangan dana batch 1, 2, dan 3.[7] Per tanggal 25 April 2020, Wakaf Salman Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menyerahkan 5000 pcs masker kain, 1000 pcs faceshield, dan 300 pcs hazmat suit kepada Jabar Quick Response.

Juga bersama-sama, Elfoundation, Gojek, dan Jabar Quick Response telah membagikan 4.400 roti kepada para pencari nafkah yang masih harus bekerja di luar rumah. Tak lupa, proyek Vent-I yang terus berlangsung sebagai alat bantu pernapasan bagi pasien Covid-19 pada gejala klinis tahap 2.[8] Dan masih banyak lagi bukti perjuangan atau kontribusi dari lembaga-lembaga yang bergerak untuk membantu masyarakat di tengah Covid-19 ini.

Para Altruis, Jiwa-jiwa Mulia

Tentu hal seperti itu tak akan tampak di lingkungan kita, bila tak ada jiwa-jiwa mulia dalam masyarakat. Mereka menjelma dalam pelbagai figur, seperti dermawan, relawan, petugas medis, dan lainnya.

Bila ditinjau dalam perspektif filsafat, mereka disebut sebagai altruis dan tindakannya dinamai altruistik. Menurut Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, dan David O. Sears (2009), bila orang mempertaruhkan nyawanya untuk menolong korban dari bahaya, setelahnya ia pergi begitu saja atau tanpa pamit, maka orang tersebut telah melakukan tindakan altruistik. Dalam kalimat yang sering kita jumpai, ia bisa berarti sama dengan menolong sesama tanpa pamrih atau tidak meminta balasan.

Apakah tindakan altruistik merugikan pelakunya? Tentu tidak, karena tindakan tersebut justru membentuk pelakunya untuk mampu mengekspresikan nilai-nilai personal (kasih sayang, kepedulian, dan lainnya), memperoleh pemahaman baru, memperkuat hubungan sosial, menumbuh-kuatkan kepribadian baik, dan seterusnya.

Fuad Nashori (2008) mengutip pendapat Cohen, “Ciri-ciri altruistik yakni adanya empati, keinginan untuk memberi, dan secara suka rela. Sedangkan dalam Islam, tindakan ini didasari oleh dua hal, yakni prinsip khusus dan umum. Prinsip khususnya adalah ibadah, muamalah, ketulusan, dan keyakinan keagamaan.

Sementara prinsip umumnya adalah ta’awun dan ikhlas. Dalam hal ini, ada hal yang harus kita perhatikan, sebagaimana perkataan dari Fudhail bin Iyyadh, bahwa sesungguhnya amal tatkala dilaksanakan dengan keikhlasan namun tidak menurut aturan yang benar, maka tidak akan diterima sampai ia diterapkan menurut aturan yang benar.” [9]

Dalam tulisan singkat yang menyapa Anda secara daring ini, saya hanya ingin menyampaikan pertanyaan sederhana – untuk Anda dan saya sendiri. “Apakah kita telah menjadi bagian dari mereka, yang menorehkan garis-garis altruistik? Barangkali hari ini lah kehadiran kita dinanti-nanti.”

Referensi:
[1] Kunjungi www.act.id
[2] Kunjungi www.rumahzakat.org
[3] Kunjungi www.relawan.id
[4] Kunjungi www.dompetdhuafa.org
[5] Kunjungi www.askarkauny.com
[6] Kunjungi www.kitabisa.com dan www.baznas.go.id
[7] Kunjungi www.ppi.id
[8] Kunjungi www.salmanitb.com
[9] Jannah, Miftahul. 2016. “Konsep Altruisme dalam Perspektif al-Qur’an” (Tesis). Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

1
0
error: