Krisis Pangan di Masa Pandemi dan Kebijakan Pemerintah

Krisis Pangan di Masa Pandemi dan Kebijakan Pemerintah

Isu krisis pangan bukanlah isu baru di Indonesia dan dunia internasional. Krisis pangan merupakan suatu kondisi di mana permintaan pangan suatu negara atau wilayah terus meningkat sedangkan produksi/stok pangan terbatas.

Peningkatan permintaan akan pangan disebabkan oleh peningkatan populasi dunia, sedangkan lahan untuk memproduksi pangan semakin berkurang akibat dari aktivitas manusia yang semakin banyak.

Isu ini telah muncul sejak tahun 2007 karena lonjakan jumlah penduduk yang meningkat tajam. Kemudian disusul oleh lonjakan harga pangan pada pertengahan tahun 2008 yang kemudian memicu terjadinya krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun yang sama.

Akibat Pandemi

Tahun ini, krisis pangan kembali menghantui negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia yang merupakan salah satu produsen pangan terbesar di dunia. Masalah krisis pangan tahun ini semakin diperparah karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia.

Setiap negara menerapkan kebijakan yang berbeda-beda guna memutus mata rantai virus COVID-19. Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk membatasi ruang gerak masyarakatnya. Kebijakan ini berdampak pada berbagai sektor serta mengubah kebiasaan hidup masyarakat.

Kebijakan PSBB secara tak langsung mengganggu rantai distribusi pangan. Sedangkan permintaan masyarakat akan pangan terus meningkat dikarenakan masyarakat harus mengkonsumsi makanan bergizi guna menjaga imunitas tubuh selama masa pandemi ini.

Konsekuensi lain dari kebijakan PSBB ini adalah terhambatnya produktivitas pangan serta terbatasnya lalu lintas perhubungan dan perdagangan pangan antarbangsa.

Akibatnya, pangan yang berasal dari para produsen, dalam hal ini para petani, tidak dapat terdistribusi merata ke beberapa wilayah; menyebabkan beberapa wilayah yang bukan merupakan produsen pangan akan kekurangan pangan.

Dengan demikian, harga pangan di daerah tersebut akan meningkat. Masyarakat akan kesulitan untuk memperoleh pangan, sehingga mereka akan menderita kelaparan akibat dari pandemi ini.

Dari sisi petani mereka juga akan mengalami kerugian karena hasil panen mereka tidak dapat terdistribusikan, sehinggga beberapa hasil panen akan tinggal membusuk sehingga para petani akan mengalami kekurangan biaya untuk produksi selanjutnya.

Kejadian semacam ini sudah banyak diberitakan di media sosial selama masa pandemi ini. Para petani mengalami kerugian akibat hasil panen banyak yang membusuk.

Atau para petani harus menjual hasil panen mereka dengan harga murah kepada para tengkulak, yang pada akhirnya berakibat kerugian juga di sisi para petani. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas guna mengatasi masalah distribusi pangan dan ancaman krisis pangan yang berada di depan mata akibat pandemi.

Sumber Daya Manusia

Aktor utama yang dapat berperan dalam mengatasi krisis pangan ini, selain pemerintah, adalah para petani. Pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan para petani.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah buruh tani pada Juni 2020 sebesar Rp 55.503,- per hari. Upah buruh tani di Indonesia berada di bawah upah minumum kota (UMK).

Hal ini mengakibatkan para generasi muda jarang untuk melirik profesi ini. Hasil Survei Pertanian Tahun 2018 menunjukkan mayoritas Petani Indonesia berusia berusia 45 – 54 tahun.

Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah petani terus berkurang. Hal yang sama diakui oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).  

Dalam pernyataannya disampaikan bahwa jika hal ini berlangsung terus menerus dalam 10 tahun ke depan, maka Indonesia akan mengalami krisis petani.

Para generasi muda kurang tertarik dengan profesi ini. Petani Indonesia yang rata-rata berusia lanjut tidak begitu terbiasa dengan inovasi, karena kebanyakan dari mereka tidak mampu menggunakan alat teknologi canggih untuk pertanian. Umumnya, mereka menggunakan cara tradisional di bidang pertanian.

Pemerintah perlu memperhatikan regenerasi para petani di Indonesia. Ancaman krisis pangan bukan hanya dari segi lahan yang semakin terbatas sedangkan permintaan pangan yang semakin meningkat, tetapi hal yang mendasar lainnya adalah SDM yang berkualitas yang mampu untuk meningkat produksi pangan tersebut semakin berkurang juga.

Kebijakan Pemerintah

Tuntutan untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia sangat mendesak saat ini. Oleh sebab itu pemerintah perlu memberikan jaminan kelancaran produksi serta ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dan juga menjaga kestabilan harga pangan.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang telah memberi amanat ke pemerintah untuk menstabilkan harga pangan demi melindungi pendapatan dan daya beli petani.

Oleh karena itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021, pemerintah telah menyediakan anggaran khusus untuk program ketehanan pangan sebesar 104,2 Triliun.

Anggaran tersebut akan direalisasikan dalam beberapa bentuk kebijakan berupa:

(1) Mendorong Produksi Komoditas Pangan dengan membangun sarana dan prasarana dan penggunaan teknologi;

(2) Revitalisasi Sistem Pangan Nasional antara lain dengan memperkuat korporasi petani/nelayan dan distribusi pangan; dan

(3) Pengembangan Food Estate di Kalteng, Sumsel, dan Papua (Merauke) untuk Meningkatkan Produktivitas Pangan antara lain dengan pemberdayaan transmigrasi/petani eksisting dan investasi small farming pada lahan seluas 165.000 Ha.

4
0
Tantangan dan Solusi Pendidikan di Masa New Normal

Tantangan dan Solusi Pendidikan di Masa New Normal

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memulai new normal (tatanan hidup normal) secara bertahap di beberapa daerah setelah hampir 3 bulan daerah melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan new normal ini mengalami banyak kontroversi di kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat.

Sebagian menilai Indonesia belum saatnya untuk memulai tatanan hidup normal, karena jumlah kasus positif corona masih mengalami peningkatan setiap harinya. Bahkan, belakangan ini sempat viral tagline “IndonesiaTerserah”, sebagai ungkapan protes para tenaga medis kepada pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkan.

Di sisi lain kebijakan ini harus segera dimulai sehubungan dengan kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin terpuruk. Masalah semakin banyak muncul akibat dari krisis pandemi ini. Mulai dari masalah pengangguran hingga kriminalitas. Kebijakan yang diambil pemerintah ini merupakan sebuah kebijakan antisipatif terhadap kondisi Indonesia saat ini.

Tantangan Pendidikan

Selama masa darurat COVID 19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Surat Edaran Belajar dari Rumah. Proses belajar dari rumah ini tampaknya akan segera berakhir. Wacana sekolah dibuka kembali sedang ramai diperbincangkan di kalangan publik.

Pada awal Juni 2020, pemerintah merilis Keputusan Bersama terkait pembukaan sekolah Kembali. Dalam rilis media tersebut dijelaskan bahwa hingga 15 Juni 2020 sekolah yang akan belajar secara tatap muka hanya sekitar 6% dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Itupun hanya sekolah yang berada di zona hijau berdasarkan ketetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Terkait dengan hal tersebut, saya hanya ingin mengingatkan bahwa jika sekolah dibuka kembali akan banyak tantangan yang akan muncul. Tantangan tersebut di antaranya adalah:

1) Ketimpangan kemampuan antar siswa meningkat.

Hal ini terjadi karena proses belajar dari rumah yang dilakukan oleh setiap siswa akan berbeda satu sama lainnya sehingga pemahaman siswa terhadap materi pun berbeda.

Beberapa penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa ketika sekolah di buka kembali akan terjadi ketimpangan kemampuan antar siswa. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya pola interaksi antara guru dan siswa yang berbeda sehingga kemampuan siswa menerima materi pembelajaran akan berbeda juga satu sama lain.

Faktor lain, beberapa survei menunjukkan sekitar 40% – 50% siswa menghabiskan kurang dari 2 jam waktu per hari untuk belajar atau tidak belajar sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa betapa minim waktu belajar yang dilakukan oleh siswa secara proses belajar dari rumah.

2) Potensi putus sekolah.

Proses belajar dari rumah yang berlangsung cukup lama ini membuka peluang putus sekolah bagi sebagian besar anak yang berasal  dari kelas ekonomi rendah.

Selama mereka tidak masuk sekolah, anak-anak ini sebagian besar turut serta membantu orang tuanya entah bekerja di sawah atau turut berjualan. Dengan demikian, ketika sekolah dibuka kembali orang tua akan enggan untuk mengizinkan anaknya untuk kembali ke sekolah

3) Beban kerja guru meningkat.

Ketika sekolah di buka kembali dengan protokol kesehatan, mengharuskan sekolah menerapkan kebijakan pembatasan jarak fisik. Hal ini kemungkinan besar akan membuat sekolah menerapkan sistem shifting sehingga jam mengajar para guru akan bertambah serta para guru ketika mengajar harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berbeda.

4) Orang tua tentunya akan kesulitan membantu siswa mengejar ketertinggalan di sekolah.

Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, pemerintah sebaiknya melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan proses belajar dari rumah yang telah berlangsung selama 3 bulan guna menjawab tantangan yang muncul tersebut.

Solusi

Melalui hasil evaluasi tersebut, pemerintah dapat menentukan suatu strategi yang efektif untuk mengatasi masalah yang telah mucul tersebut. Di sisi lain, lembaga internasional lainnya telah banyak merilis panduan teknis pembukaan sekolah kembali.

Salah satunya yakni UNESCO, yang telah mengeluarkan sebuah dokumen yang berjudul Plan for School Reopening. Dalam dokumen tersebut dijelaskan tiga unsur utama yang harus dipertimbangkan dalam persiapan pembukaan kembali sekolah, yakni finansial, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Penjelasan dokumen tersebut adalah:

1) Perlu adanya evaluasi anggaran pendidikan sesuai dengan temuan-temuan masalah pendidikan di masa pandemi ini, serta mempertimbangkan segala potensi yang akan mucul akibat dari masa pandemi ini.

Memastikan gaji para guru serta tenaga kependidikan telah diberikan, serta pihak sekolah memiliki biaya operasional tambahan untuk mengantisipasi masalah yang akan muncul ketika sekolah dibuka kembali.

Biaya operasional ini termasuk pengadaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru serta pemberian materi tambahan kepada para siswa yang tertinggal dari segi kemampuan dan keterampilan.

Pemerintah perlu berdiskusi dengan otoritas kesehatan terkait protokol kesehatan dan lingkungan sekolah yang bersih. Serta pemerintah harus mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa lingkungan sekolah aman dari wabah.

2) Pemerintah sesegera mungkin mengatur mobilisasi para guru serta memproritaskan daerah yang terdampak paling parah dari pandemi ini. Pemerintah harus mampu mengeksplorasi beberapa daerah yang memiliki tingkat kematian tertinggi akibat pandemi ini. Karena secara tidak langsung hal ini akan menyebabkan masalah baru yaitu kekurangan guru di beberapa daerah.

3) Solusi lain yang dapat diberikan terhadap tantangan di sektor pendidikan di era new normal ini adalah bahwa pemerintah harus merancang sebuah pemetaan untuk mengatasi  ketimpangan kemampuan antar siswa. Pemerintah harus menjamin keselamatan peserta didik dari segi pencegahan penularan virus jika sekolah dibuka kembali.

4
0
Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Sekolah

Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Sekolah

Pandemi COVID-19 telah merubah banyak sektor kehidupan manusia, salah satunya karena kehadiran wabah ini mengharuskan manusia beraktivitas dari rumah. Banyak sektor terdampak dari pandemi ini, tak terkecuali sektor pendidikan. Dalam masa pandemi, pendidikan harus tetap berjalan bagaimanapun caranya. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah.

Awal Pembelajaran dari Rumah

Pelaksanaan pembelajaran dari rumah telah berlangsung selama sebulan lebih. Untuk memperlancar proses belajar dari rumah tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya. Salah satunya dengan meluncurkan Acara Program Belajar dari Rumah melalui TVRI yang menayangkan materi untuk semua jenjang pendidikan.

Minggu-minggu pertama penerapan belajar dari rumah, peserta didik, guru, dan orang tua merasa senang. Anak merasa senang karena mereka tidak harus bangun pagi untuk mandi dan berangkat ke sekolah. Cukup dengan menggunakan pakaian seadanya, anak-anak dapat mengikuti pembelajaran secara online.

Begitupun para guru, mereka dapat menyusun media pembelajaran online dari rumah bagi siswanya. Orang tua pun cenderung menikmati mendampingi sang anak belajar dari rumah. Orang tua dapat berinteraksi intens dengan anaknya, sehingga melihat perkembangan anak mereka secara langsung.

Dampak Bagi Peserta Didik dan Orang Tua

Namun, seiring berjalannya waktu, ketiganya mulai dihadapkan pada permasalahan yang berbeda-beda. Anak didik mulai jenuh karena tidak dapat melakukan interaksi dengan teman sebaya.

Hal itu dibuktikan oleh hasil survey yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada pertengahan April 2020 lalu, yang menyatakan sebanyak 76,7% anak tidak menyukai proses pembelajaran dari rumah. Penyebabnya, minimnya interaksi dengan teman sebaya serta menumpuknya tugas yang diberikan oleh guru.

Anakpun mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut karena minimnya interaksi siswa dengan guru. Hasil survey yang sama juga menjelaskan bahwa selama proses pembelajaran dari rumah, interaksi yang terjadi antara guru dan siswa hanya sebanyak 20 persen, itupun hanya interaksi pemberian dan menagih tugas.

Ada yang hilang dalam mekanisme belajar dari rumah, yaitu proses belajar mengajar – dalam hal ini proses guru menjelaskan materi. Orang tua harus mengambil alih peran tersebut. Peran orang tua tidak lagi hanya untuk mendampingi anak, tetapi juga harus mampu menjadi guru yang menjelaskan materi kepada sang anak.

Hal ini belakangan banyak dikeluhkan oleh para orang tua. Biasanya para orang tua hanya menitipkan anak mereka ke sekolah, lalu menuntut sekolah jika terjadi sesuatu yang salah dengan anaknya. Sekarang, mereka pun harus merasakan betapa sulitnya mendidik sekaligus mengajar anaknya.

Dampak Bagi Guru

COVID-19 tidak hanya berdampak pada peserta didik, tetapi juga pada para tenaga pendidik (para guru). Pembelajaran dari rumah menuntut kreatifitas tinggi dari para guru dalam menyampaikan materi kepada para peserta didik dengan segala keterbatasan yang ada. Para guru harus mampu menyusun sebuah media pembelajaran yang menarik agar dapat membuat para peserta didik memahami materi yang diajarkan serta memfokuskan perhatian peserta didik selama proses pembelajaran dari rumah.

Pada masa awal proses pembelajaran dari rumah semua berjalan dengan baik. Namun, belakangan para guru juga mulai jenuh mengajar melalui media online. Banyak alasan yang mereka kemukakan. Di antaranya jaringan internet yang tidak memadai, fasilitas alat peraga untuk mengajar yang tidak lengkap, kondisi lingkungan rumah yang kurang memungkinkan, dan lain sebagainya.

Hingga kebanyakan para guru akhirnya hanya memberikan tugas yang menumpuk kepada para siswa.  Suatu studi eksplorasi yang dilakukan di sebuah sekolah dasar di Tangerang menunjukkan bahwa proses pembelajaran dari rumah ini memberikan dampak pada kinerja guru.

Studi tersebut menyebutkan bahwa semakin lama proses pembelajaran dari rumah ini berlangsung akan mempengaruhi motivasi guru dalam mengajar. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya umpan balik yang terjadi selama proses belajar dari rumah.

Epilog: Sebuah Pelajaran Penting

Hasil survey yang dilakukan oleh KPAI bekerja sama dengan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan bahwa 77,6 persen target guru selama proses pembelajaran dari rumah adalah materi penugasan dan evaluasi, yang berarti para guru tidak menargetkan agar siswa memahami apa yang telah diajarkan.

Selain itu, hanya sekitar 20,8 persen sekolah menyusun panduan teknis pembelajaran dari rumah. Dari hanya 20,8 persen sekolah tersebut, sebagian besarnya didominasi oleh sekolah swasta – bukan sekolah negeri. Dengan demikian, guru-guru yang mengajar di sekolah negeri yang tidak memiliki panduan teknis dan cenderung masa bodoh, mengakibatkan mereka tidak mengajar secara online. Akibatnya, para siswa tidak memperoleh haknya dari para guru tersebut.

Bagaimanapun, pandemi ini menyadarkan kita akan banyak hal. Jelas di sektor pendidikan, para guru, orang tua, dan siswa menyadari betapa berharganya momentum belajar di sekolah. COVID-19 telah menyadarkan tentang sulitnya mengadakan proses pembelajaran tanpa tatap muka. Selepas ini, semoga ada hikmah yang bisa dipetik bagi kita semua.

4
0
error: