Bisakah Kita Berintegritas?

Bisakah Kita Berintegritas?

Oleh: M. JALU WREDO ARIWIBOWO*

 

Dalam tulisannya yang di unggah pada islamindonesia.id, Prof. Komar Hidayat menyatakan bahwa orang Denmark percaya bahwa semua kebaikan yang ada di negaranya berawal dari kejujuran. Pada saat seorang jujur maka semua fasilitas umum untuk rakyat akan terbangun dengan baik oleh pemerintah, sebagaimana mestinya sesuai standar mutu yang telah ditetapkan di segala bidang mulai dari kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan bidang lainnya dalam layanan publik. Masyarakat Denmark percaya bahwa kejujuran bisa melahirkan segalanya. Mereka juga percaya bahwa setiap manusia itu pintar, dengan kejujuran maka setiap kepintaran manusia akan menjadi manfaat bagi sesama dan seluruh negeri. Mereka yakin jika setiap aparat pemerintah jujur, mulai dari pejabat, menteri, polisi dan seterusnya dan rakyatnya jujur maka sebuah negara bisa menjadi makmur tanpa perlu menjadi yang paling pintar di bidang pendidikan.

Mungkin tidak hanya Denmark, hampir sebagaian besar negara di Eropa memiliki prinsip yang sama. Suatu pelajaran ketika penulis mendapat kesempatan mengunjungi negara kincir angin, bahwa kejujuran di sana sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Ketika mendapat kesempatan berkunjung ke suatu instansi pemerintah, para pegawai pemerintah di sana memiliki prinsip bahwa pegawai pemerintah harus menjadi role model bagi warga negara. Artinya perilaku pegawai pemerintah sangat menjadi sorotan dari seluruh warga negara dan pegawai pemerintah wajib memberikan contoh yang baik dalam kesehariannya baik di kantor maupun di masyakarat. Sebagai contoh pegawai pemerintah dilarang menerima hadiah/pemberian dari siapapun yang nilainya lebih dari 50 Euro, ketika kami berikan cinderamata mereka menanyakan berapa kira-kira harga cinderamata tersebut. Tentu saja kami heran dengan pertanyaan tersebut, karena tidak biasanya di negara kita menanyakan berapa nilai dari hadiah yang diberikan. Kemudian mereka melanjutkan jika harganya kurang dari 50 Euro kami termia dengan senang hati, tapi jika lebih dari 50 Euro mohon maaf kami tidak bisa menerima. Amazing….kata saya dalam hati, seandainya hal ini terjadi di negara kita.

Wow…..beda sekali ya apa yang ada di Denmark dan Belanda dengan yang terjadi di negara kita. Penangkapan Bupati Klaten oleh KPK pada akhir tahun 2016 menjadi penutup tahun yang memperihatinkan bagi seluruh bangsa indonesia. Mahfud MD. mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Kenapa bisa ketangkap, ya karena Bupati Klaten sedang apes saja. Beliau juga menambahkan bahwa indeks ketaatan aparat pemerintah terhadap ideologi dan instansi di Indonesia sendiri memang rendah, yakni 0,25. Dalam tahun 2016 juga KPK menetapkan sepuluh kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi, serta dari 17 operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak empat kepala daerah ikut terjaring. Menurut Iza Rumensten dalam artikelnya yang berjudul Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada langsung menyebutkan penyebab kepala daerah melakukan korupsi adalah karena tingginya biaya politik yang dikeluarkan ketika proses pemilihaan langsung.

Terkait dengan kasus jual beli jabatan tersebut, dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Komite ASN mendorong untuk pengisian jabatan dilakukan secara lelang terbuka. Artinya, siapapun mendapat kesempatan yang sama asalkan memiliki kemampuan dan integritas yang memadai untuk mendapat jabatan. Salah satu faktor yang menyebabkan maraknya kasus jual beli jabatan ialah minimnya instansi yang menyelenggarakan seleksi jabatan dengan terbuka. Selain itu ada kemungkinan lelang jabatan itu proses yang disaru ditutupi dengan seleksi terbuka, padahal terjadi tawar menawar, proses sama tetapi ditutupi. Ketua KASN Sofian Effendi dalam Media Indonesia tanggal 03 Januari 2017 menyatakan bahwa: jika mau mengorek, calon bupati mau mengeluarkan miliaran untuk jadi bupati padahal gaji kecil, karena tahu dengan melelang jabatan dan formasi PNS dalam tahun kedua dan ketiga sudah balik modal, untungnya bahkan puluhan miliar rupiah.

Melihat informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pejabat/aparat pemerintah utamanya para kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan langsung cenderung untuk bertindak korup dan alasan utamanya adalah lack of integrity seperti yang di sampaikan oleh Pak Mahfud MD. Bukankah dalam naskah pelantikan pastilah para pejabat tersebut bersumpah tidak akan menerima dalam bentuk apapun dari siapapun juga yang patut dapat mengira bahwa pemberian itu terkait dengan tugas dan jabatannya. Atau jangan-jangan hanyalah sumpah palsu yang diucapkan.

Pada saat pak Jokowi terpilih beliau mencanangkan program revolusi mental di mana ada tiga nilai strategis yakni Intergritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong. Dalam nilai Integritas diharapkan adanya birokrasi yang bersih, andal, dan kapabel, yang benar-benar bekerja melayani kepentingan rakyat dan mendukung pekerjaan pemerintah yang terpilih. Di dalam PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam unsur lingkungan pengendalian dan sub unsur Penegakan intergritas dan nilai etika dinyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah diwajibkan menegakkan integritas dan niai etika. Jelaslah bahwa banyak sekali aturan dan program yang mendorong terciptanya integritas bagi aparat pemerintah.

Infrastruktur maupun aturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan nampaknya sudah sangat lengkap di negaara kita ini, Namun sebaik dan sesempurna apapun aturan jika yang melaksanakannya tidak memiliki integritas yang tinggi akan percuma.Hal ini selaras dengan pandangan yang mengatakan pentingnya the man behind the system. Secanggih-canggihnya suatu sistem, maka masih tergantung kepada siapa yang menjalankan sistem tersebut. Sistem yang handal bisa rusak oleh beberapa gelintir orang yang menjalankan sistem tersebut. Contoh sudah cukup banyak, misalnya dalam kasus korupsi pelelangan proyek-proyek pemerintah, yang notabene sudah dipayungi peraturan, sistem dan mekanisme kerja yang rinci, namun tetap saja terjadi “sandiwara lelang”, mark up, kualitas pekerjaan yang rendah, kebocoran di sana-sini, dan sebagainya oleh orang-orang dalam birokrasi pemerintahan sendiri. Upaya merekrut orang-orang yang berkemampuan baik dan memiliki integritas diharapkan mampu menjaring good man untuk menjalankan good system. Internal control culture hanya dapat tercipta oleh orang-orang yang memang memiliki integritas serta komitmen yang kuat terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Dari tadi kita banyak berbicara tentang kata integritas. Apa sih integritas itu?, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia integritas diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Lantas bagaimana caranya menegakkan integritas pada lingkungan aparat pemerintah. Dalam PP 60 Tahun 2008 pasal 5 dapat dijadikan framework dalam upaya pimpinan instansi menegakkan integritas dan nilai etika, antara lain dengan:

  1. menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
  2. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap pimpinan instansi pemerintah
  3. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas peyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran aturan perilaku

Apakah hanya itu? Tentu tidak. PP 60 Tahun 2008 hanya memberikan framework dan contoh penerapan minimal yang harus dilakukan. Di samping itu, pimpinan memegang peranan penting dalam penerapan SPIP yang memerlukan “keteladanan dari pimpinan” (tone at the top) yang mempengaruhi integritas, etika, dan faktor lainnya dari lingkungan pengendalian yang positif. Kebiasan buruk kita adalah cenderung untuk memenuhi syarat formal yang diwajibkan oleh aturan tertentu mengenai pelaksanaannya dipikirkan kemudian. Seperti misalnya menyusun dan menerapkan aturan perilaku, pasti seluruh instansi jika ditanya, jawabnya telah memiliki aturan tersebut. Bagaimana dengan pelaksanaan, pemantauan dan pelaporannya, masih minim.

Hal ini yang membuat risau mantan Ketua KPK Abraham Samad sehingga dalam pidatonya pada acara Konferensi Nasonal Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, beliau mencanangkan Sistem Integritas Nasional (SIN). Dalam pidatonya Abraham Samad mengharapkan adanyan upaya penguatan sistem integritas yang diterapkan di setiap tingkat elemen bangsa dan pemangku kepentingan agar pemberantasan korupsi dapat lebih sistematis, terstruktur, dan komprehensif.

Sejalan dengan hal tersebut Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara menuyusun sebuah sistem yang disebut Zona Integritas melalui peraturan Menpan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Membangun Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Di dalam permenpan tersebut diharapkan setiap instansi membangun pilot project zona integritas utamanya untuk unit-unit strategis yang melakukan pelayanan publik dan yang mengelola sumber daya besar. Dan jika kita melihat hasil dari permenpan tersebut sangat luar biasa. Ternyata kita bisa menciptakan zona integritas. Pada lini layanan pemerintah hampir seluruhnya telah diperbaiki, semua instansi pemerintah berlomba lomba untuk dapat menyediakan layanan publik yang terbaik. Banyak terbentuk layanan terpadu, layanan satu atap, perijinan online dan banyak inovasi lainnya dalam pelayanan publik. Mau perpanjangan masa berlaku STNK tidak butuh waktu yang lama satu jam selesai, mau perpanjangan SIM tinggal ke SIM Corner yang ada di pusat perbelanjaan atau bus layanan yang ada dilokasi strategis, mau urus perizinan lainnya tinggal meluncur ke layanan perizinan satu atap yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun di sisi lain, masih banyak pula bidang-bidang yang belum tersentuh zona integritas sehingga banyak memunculkan permasalahan-permasalahan sebagaimana kita ketahui dari berbagai media.

Efektivitas zona integritas sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai di dalamnya. Berbagai success story pembangunan zona integritas di Indonesia dan di negara lainnya menunjukkan bahwa komitmen menjadi prasyarat (prerequisite) sebuah instansi yang berintegritas. Jika komitmen kuat, maka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani melalui zona integritas akan menjadi sebuah keniscayaan. Selain itu juga perlu internalisasi nilai-nilai integritas pada setiap individu dalam instansi pemerintah, di mana seluruh individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas dikarenakan integritas tersebut sesuai dengan apa yang dipercayainya dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya.  Individu yang menerima pengaruh integritas menjadi berintegritas dengan penuh kepuasan.  Kepuasan menjalani integritas membuat mereka dapat bertahan dari berbagai resiko dan akan tetap merasakan kebahagiaan atas pilihan berintegritas.  Pemahaman tentang pentingnya internalisasi integritas yang lebih permanen bertahan dalam diri seseorang, membuatnya mempunyai keinginan kuat untuk mempelajari beragam teknik yang diperlukan untuk melakukan internalisasi integritas.

Akhir kata, dengan banyaknya aturan-aturan dan sistem yang telah dibuat serta semangat untuk menegakkan integritas pada diri kita masing-masing akan membawa perubahan yang signifikan bagi negara kita tercinta. Salam Integritas!!! Bisa!!!

 

*) PNS pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Dilematika Whistleblower Birokrat: Pahlawan Atau Pengkhianat?

Dilematika Whistleblower Birokrat: Pahlawan Atau Pengkhianat?

Pengalaman Kasus Whistleblowing

Baru-baru ini masyarakat dunia tercengang dan dikejutkan oleh “kicauan” Edward Snowden di ruang publik yang membongkar berbagai rahasia dan operasi kotor yang dilakukan Badan Intelijen Amerika Serikat (USA), National Security Agency (NSA) tempatnya bekerja.  Sejak pertengahan Juli 2013 silam, nama Snowden menjadi trending topic dan sontak menjadi sosok yang paling ‘menyeramkan’ bagi pemerintah USA, khususnya NSA.  Pria kelahiran Wilmington, North Carolina USA yang awalnya adalah agen NSA berbalik arah “mengkhianati” instansinya dan (mungkin) negaranya karena berani membeberkan aib berupa berbagai dokumen operasi rahasia milik NSA kepada masyarakat luas.

Snowden bersuara (voice) kepada publik bahwa NSA mencuri data para  pengguna internet dan telepon. Snowden juga mengungkapkan bahwa pemerintah USA menguasai berbagai data pribadi yang diaksesnya melalui server sejumlah perusahaan teknologi besar di AS. Program inilah yang kemudian disebut PRISM atau sebuah operasi rahasia berkode sandi “PRISM”. Program pemerintah AS inilah yang mengizinkan NSA untuk menyadap dan mengakses. Snowden mengungkapkan hal ini di  media  terkemuka di Amerika Serikat. Berita fenomenal tentang Snowden ini menimbulkan efek besar bagi perkembangan dunia teknologi dan dikenal dengan istilah Snowden effect.

Sebagian pihak menganggap Snowden sebagai seorang “pahlawan” karena keberaniannya mengungkap aksi busuk NSA. Namun tak sedikit pula yang menuduh Snowden sebagai “pengkhianat” bagi instansi maupun pemerintah USA. Setidaknya ada 10 rahasia besar NSA yang dibocorkan oleh Snowden (sebagaimana dilansir laman mashable.com)[1]. Konon saat ini sang whistleblower terpaksa harus bersembunyi di Jerman untuk menghindar dari kejaran pemerintah USA.

Kasus Snowden hanya salah satu contoh dari sederet kejadian whistleblowing yang pernah terjadi. Whistleblowing bukan fenomena baru namun sudah sejak lama terjadi di berbagai negara. Salah satu tokoh whistleblower di USA yang sangat populer di sektor swasta adalah Jeffrey Wigand. Wigan adalah direksi riset dan pengembangan di Brown and Williamson Tobbaco Corporation pada periode 1988-1993. Pada saat itu Wigan mengungkapkan adanya praktik yang membahayakan publik oleh perusahaan tempatnya bekerja yaitu penambahan zat berbahaya carcinogenic yang dapat memicu kanker ke dalam ramuan rokok. Sebegitu fenomenalnya keberanian sang whistleblower sehingga kisahnya diangkat ke film layar lebar dengan judul “The Insider” pada tahun 1996  dan berhasil memenangkan Piala Oscar 1996.

Selain Wigan, ada beberapa tokoh whistleblower lain yang tidak kalah populer. Beberapa diantaranya adalah Cynthia Cooper, seorang akuntan dan mantan Vice President (VP) Internal Audit di perusahaan Worldcom yang membongkar skandal keuangan perusahaan Worldcom; Sherron Watkins, Vice President (VP)  Corporate Development di perusahaan Enron Corporation yang membongkar skandal keuangan perusahaan Enron; Frank Serpico, pensiunan Departemen Kepolisian Amerika New York City (NYPD) yang menyingkap adanya skandal penyuapan para anggota kepolisian New York dan beberapa nama lainnya yang terlibat.

Dari pengalaman beberapa kasus tersebut, dapat diidentifikasi adanya dua kondisi yang berseberangan dalam hal respon organisasional maupun respon publik terhadap sepak terjang para whistleblower. Sebagian pihak merespon secara negatif dalam bentuk resistensi, penolakan, sanggahan, perlawanan, tuntutan balik maupun ancaman dan teror kepada whistleblower dan keluarganya. Namun tak sedikit pihak yang memberikan respon positif kepada whistleblower dalam berbagai bentuk seperti misalnya pemberian dukungan, apresiasi maupun penghargaan kepada whistleblower meskipun di beberapa kasus terjadi resistensi dan perlawanan khususnya dari pihak terlapor pada awal kasus tersebut terbongkar.

Bagaimana dengan pengalaman whistleblowing di Indonesia?

Dari berbagai sumber informasi, kita mengetahui beberapa kisah dilematis yang dialami para whistleblower ketika membongkar berbagai kasus di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah yang dialami Khairiansyah Salman, mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang melaporkan upaya suap oleh salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada dirinya dan tim. Khairiansyah merupakan pionir dalam penggunaan istilah whistleblower di Indonesia. Beberapa tokoh lainnya diantaranya adalah Vicentius Amin Sutanto sebagai pembongkar kasus penggelapan pajak Asian Agri Group, Yohanes Waworuntu  tokoh yang mengungkapkan skandal pengadaan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Agus Tjondro dalam kasus suap kepada sejumlah anggota DPR dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur BI. Murdiyanto, seorang guru PNS yang saat ini menjadi kepala SMP negeri di Sukoharjo yang melaporkan pungutan liar tunjangan sertifikasi guru di Sukoharjo. Selain nama-nama tersebut, masih banyak contoh tokoh lainnya seperti Muchasonah guru agama di Jember, Amborowatiningsih mantan petugas museum di Solo, Sukotjo pembongkar skandal korupsi di tubuh Polri,  Heru Sukrisno, seorang tentara-auditor yang mengungkap berbagai korupsi di tubuh TNI AD, Erwinus Laia seorang PNS pengungkap kasus korupsi di kabupaten Nias selatan, sumatera utara (Tempo, 23-29 Desember 2013: 29-85) serta sederet tokoh lainnya yang kisahnya tidak menjadi pemberitaan hangat di berbagai media masa dan tidak diketahui publik secara luas.

Kasus terkini yang masih segar dalam ingatan kita dan menyedot perhatian publik beberapa saat yang lalu adalah kasus yang dialami mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Sudirman Said mengungkapan fakta kepada Majelis Kehormatan DPR (MKD) tentang adanya dugaan tindakan tidak etis oleh seorang ketua DPR bersama seorang pengusaha besar. Mereka diduga melakukan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk minta jatah pembagian saham dari PT Freeport. Kasus ini terbongkar melalui rekaman pembicaraan para pelaku dengan Direktur PT Freeport Indonesia. Sayangnya, dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, tidak sedikit para whistleblower mengalami kondisi dilematis dan ironis. Penyelesaian sebagian kasus tersebut tidak terurai dengan tuntas, justru menyisakan banyak teka-teki.

Dilematika Whistleblowing

Belajar dari berbagai kasus whistleblowing yang pernah terjadi khususnya dari para birokrat (dari mulai petugas honorer museum, guru, pegawai kecil kementerian dan sebagainya) yang menjadi peniup peluit (whistleblower) semakin menegaskan bahwa kontribusi dan peran serta birokrat dalam menciptakan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah sebuah keniscayaan. Peran serta para whistleblower dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan mengingat korupsi adalah kejahatan terorganisir dan bersifat tertutup. Oleh karena itu, memberantas korupsi tanpa melibatkan “orang dalam” (insider) sebagai informan atau pemberi petunjuk awal (tip/clue) adalah pekerjaan yang cukup berat.

Pengungkapan awal adanya indikasi korupsi memerlukan petunjuk (clue/tip) dari orang dalam (insider) karena pada umumnya tindakan korupsi atau kecurangan lain dilakukan sangat terorganisir. Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) melakukan survey secara rutin setiap dua tahunan dengan menginvestigasi 1.483 kasus fraud di seluruh dunia pada tahun 2014. Hasilnya menunjukan bahwa deteksi awal adanya tindakan korupsi dan kecurangan lain pertama kali ditemukan karena adanya petunjuk awal (tip/clue) dari orang dalam yaitu sebesar 43,3%. Dari pentunjuk awal (tip/clue) tersebut sebesar 49% dilakukan oleh pegawai sendiri (ACFE, 2014).

Bagaimana realitanya?

Sangat disayangkan, pada kenyataannya kondisi dilematis dan ironis hingga kini masih saja dialami oleh orang-orang yang memiliki komitmen dan integritas tinggi yang berani bersuara (voice) membongkar praktik busuk yang terjadi di internal organisasi tempatnya bekerja. Kondisi dilematis yang dialami oleh para whistleblower merupakan kosekuensi logis dari tindakan whistleblowing. Whistleblowing sebagai salah satu tindakan yang mungkin terjadi di dalam sebuah organisasi memiliki setidaknya dua kelompok respon atau tanggapan yang saling bertentangan (dikotomis) dan memposisikan whistleblower pada kondisi yang dilematis (diantaranya dinyatakan oleh: Keenan, 1990; Lindblom, 2007; Teo dan Caspersz, 2011).

Temuan beberapa riset sebelumnya mengindikasikan adanya dua kelompok respon organisasional maupun respon publik terhadap peran whistleblower yang ditemukan para peneliti terdahulu. Secara umum, ada dua kubu temuan yang saling berseberangan terkait dengan respon organisasional maupun respon publik terhadap sepak terjang seorang whistleblower. Di kubu pertama, beberapa peneliti menemukan adanya respon dan penilaian positif terhadap tindakan seorang whistleblower dengan menganggap mereka sebagai seorang pahlawan (heroes) (diantaranya dikemukakan oleh Dozier dan Miceli,1985; Hers, 2002; Vandekerckhove dan Tsahuridu, 2010). Sebaliknya, di kubu yang berseberangan menganggap whistleblower yang notabene orang dalam dinilai sebagai orang yang “melawan arus”, mengkhianati rekan kerja (kolega) dan organisasi tempatnya bekerja. Seorang whistleblower yang melaporkan keburukan, kecurangan atau persoalan internal organisasi kepada pihak di luar organisasi adalah seorang pengkhianat (traitors) bagi organisasi (Vinten,1994; Hers, 2002).

Pertanyaannya adalah kenapa kondisi ini masih saja terjadi?

Setidaknya ada beberapa argumentasi yang didiskusikan dalam tulisan ini untuk mengurai beberapa kemungkinan faktor yang ikut andil menciptkaan kondisi tersebut terjadi:  Pertama, terkait dengan budaya etis khususnya berkaitan adanya fenomena konspirasi serta sikap permisif dan kompromis terhadap tindakan korupsi terjadi di dalam organisasi. Kedua, problematika terkait formulasi dan implementasi kebijakan atau strategi anti-korupsi di Indonesia. Ketiga, ketidakhadiran negara dalam bentuk perlindungan hukum bagi para whistleblower di Indonesia.

Pertama: Konspirasi dan Permisivisme terhadap Korupsi

Korupsi atau berbagai bentuk kecurangan dan tindakan tidak benar (wrongdoing) lainnya yang terjadi di dalam suatu organisasi sulit dibongkar ketika para pihak yang terlibat bersepakat untuk saling menutupi atau melakukan konspirasi. Istilah lain yang sering digunakan dan saling menggantikan istilah konspirasi diantaranya adalah kolusi, pemufakatan jahat, patgulipat, persekongkolan dan sebagainya. Fenomena konspirasi ini menjadi salah satu temuan De Maria (2006)[2] dalam salah satu risetnya yang meneliti perkembangan perilaku korup di lingkungan organisasi publik menggunakan pendekatan atau konsep “brother secret, sister silence: sibling conspiracies”. Fenomena yang ditemukan oleh De Maria dikenal dengan istilah “konspirasi-bersama”. Konspirasi tersebut tercipta karena adanya sinergitas antara kerahasiaan (secret) dan aksi tutup mulut (silence) dari para pihak yang terlibat”.

Konspirasi yang terjadi di internal organisasi bisa berdampak negatif karena dapat menciptakan resistensi terhadap nilai-nilai etika dan norma yang berlaku. Konspirasi juga dapat membentuk opini bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang wajar (permisif) sehingga orang lain membiarkan (kompromi) bahkan mengikuti pola tindakan korupsi yang serupa. Hal senada diungkapkan pula oleh Kumorotomo (2001) yang menyatakan bahwa gejala korupsi tidak boleh didiamkan saja kalau tidak ingin merembet secara ganas dan untuk menanggulanginya memerlukan energi lebih besar. Pembiaran atas perkembangan korupsi berarti memperbesar jumlah kejahatan tersembunyi (hidden crime). Apabila di di lingkungan organisasi maupun kehidupan masyarakat sudah terbiasa dengan pola-pola perilaku korup, maka akan sulit menemukan kekuatan yang dapat menumpas korupsi.

Dampak lain sikap acuh terhadap tindakan korup yang terjadi di sekitar kita adalah mendorong anggota organisasi lainnya menjadi kompromis terhadap berbagai jenis tindakan penyelewengan lainnya yang secara tidak disadarinya sesungguhnya termasuk dalam kategori tindakan korupsi.  Rasionalisasi terhadap perilaku para koruptor (sebagaimana dijelaskan dalam neutralization theory) serta munculnya ungkapan-ungkapan yang membeda-bedakan korupsi menjadi “korupsi yang jujur”, “korupsi yang dibenarkan”, atau “korupsi karena terpaksa” menunjukkan adanya pengelompokan nilai-nilai moral yang dapat menumbuhsuburkan sikap-sikap permisif di tengah masyarakat.

Unsur-unsur penting masyarakat harus aktif melakukan upaya nyata dalam menentang korupsi. Sikap masa bodoh dan kondisi pasif (hibernation) merupakan tembok penghalang besar dalam upaya pencegahan tindakan korupsi. Permisivisme terhadap tindakan korup dapat menurunkan bahkan menghilangkan kepercayaan pada sekelompok orang yang memiliki integritas dan berani “bersuara” mengatakan bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan yang harus diberantas. Beberapa tokoh yang pernah mengungkapkan tentang bahayanya orang-orang baik berdiam diri ketika melihat ketidakbenaran diantaranya adalah: 1) Edmund Burke (1729-1797)[3], menyatakan bahwa “The only thing necessary for the triumph of evil is the good men to do nothing[4] (satu-satunya yang diperlukan bagi kemenangan kejahatan adalah orang-orang baik yang berdiam diri); 2) Jenderal Soedirman (1916-1950) pernah menyampaikan bahwa: “Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa”[5].

Kedua: Problematika Strategi Anti Korupsi

Korupsi dinilai sebagai penyebab utama dari masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Hamilton-Hart, 2001). Hingga saat ini korupsi masih saja “menggurita” di semua aspek penyelenggaraan pemerintahan meskipun telah banyak rumusan kebijakan dan strategi anti korupsi yang diterapkan serta gerakan budaya anti korupsi terus digalakan di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia[6] yang dirilis oleh Transparansi Internasional menunjukkan adanya tren kenaikan secara konsisten, namun berdasarkan data terkini dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa dalam 13 tahun sejak reformasi anti korupsi digulirkan secara keseluruhan setidaknya telah ada 17 gubernur, 50 bupati/walikota, 14 hakim, 121 anggota legislatif dan ratusan (atau jika tidak ribuan) pejabat tingkat atas yang dipenjara karena terbelit kasus korupsi (KPK, 2016).

Data empiris yang menunjukan tingginya jumlah kasus korupsi/fraud yang ditangani KPK dan melibatkan beragam jabatan publik menjadi salah satu indikator bahwa strategi anti korupsi belum berjalan efektif. Idealnya, pasca pemerintah Indonesia meratifikasi hasil Convention Against Corruption pada tahun 2003 di New York, paradigma strategi anti korupsi seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek penindakan (pendekatan represif)[7] saja, namun juga harus memberikan perhatian yang lebih besar pada pendekatan preventif dan detektif. Upaya pemberantasan korupsi korupsi lebih efektif apabila dilakukan secara sistematis, komprehensif (yaitu mensinergikan pendekatan preventif, detektif dan pendekatan represif), serta melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Salah satu action-plan anti korupsi adalah implementasi pengendalian internal yang dilaksanakan pemerintah secara konsisten dan konsekuen. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka seluruh pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan organisasinya. Dengan implementasi SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara. Namun demikian, tidak ada satu sistem pun termasuk SPIP yang dapat mencegah secara sempurna semua pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di dalam organisasi karena pengendalian intern di setiap organisasi memiliki keterbasan bawaan (inherent limitations).

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) yang mengeluarkan COSO Internal Control- Integrated Framework (2013) yang diadopsi oleh pemerintah menjadi SPIP secara eksplisit mengakui bahwa ada beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan sebuah sistem termasuk pengendalian intern tidak dapat bekerja dengan baik. Salah satu kelemahan dan keterbatasan bawaan (inherent limitations) adalah ketika di lingkungan organisasi terjadi “kolusi” antar anggota organisasi dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran lainnya. Oleh karena itu setiap anggota organisasi seharusnya memiliki kesadaran dan kepedulian yang besar terhadap isu-isu korupsi dan berani untuk “bersuara” ketika melihat atau mengetahui terjadinya praktik tidak sehat serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai porsi kemampuan yang dimiliki setiap kali melihat dan mengetahui indikasi adanya tindakan korupsi di lingkungan sekitarnya.

Ketiga: Perlindungan Hukum dan Insentif Bagi Whistleblower

Dalam hal perlindungan hukum terhadap whistleblower, Indonesia termasuk masih tertinggal jauh dari beberapa negara maju lain yang sudah lama menerapkan sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower. Hingga saat ini, pemerintah belum menunjukan posisi jelas dan ketegasannya terkait pemberian perlindungan hukum (legal standing position) terhadap whistleblower. Kondisi ini merupakan salah satu temuan utama dari Awaludin (2011) dalam risetnya yang menemukan fakta bahwa “tidak ada perlindungan hukum bagi whistleblower di Indonesia” khususnya apabila yang bersangkutan berposisi hanya sebagai pelapor saja. Lebih lanjut, Awaludin merekomendasikan perlunya rekonstruksi perlindungan hukum yang lebih sistemik dengan melakukan revisi segera terhadap UU nomor 13 Tahun 2006 dan perundang-undangan terkait lainnya termasuk pemahaman yang progresif tentang perlindungan hukum bagi penyingkap korupsi (whistleblower).

Di awal kemunculannya, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada 11 Agustus 2006 yang diikuti dengan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat diharapkan oleh berbagai pihak menjadi sebuah langkah terobosan pemerintah untuk menjawab ekspektasi masyarakat tentang adanya jaminan kepastian perlindungan hukum yang memadai bagi saksi dan korban. Namun demikian, dalam implementasinya ternyata keberadaan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 serta eksistensi LPSK hingga saat ini tidak powerful dalam memberikan jaminan kepastian perlindungan hukum kepada pelapor atau whistleblower sebagaimana ekspektasi awal dari masyarakat.

Berdasarkan UU tersebut, LPSK bertanggungjawab untuk melindungi saksi dan menentukan kompensasi dan restitusi bagi korban. Undang-Undang ini sebenarnya dapat memberikan perlindungan fisik untuk saksi, namun sayangnya tidak efektif dalam hal pemberian perlindungan terhadap whistleblower dari pembalasan di tempat kerja. Oleh karena itu, MacMillan (2011) berpendapat bahwa kondisi seperti itu menghambat kesediaan pegawai negeri untuk melaporkan kasus korupsi di lingkungan kerjanya. Selain itu, masih sering terjadi perdebatan dan pertentangan mengenai pemahaman dan pengertian atas definisi whistleblower itu sendiri maupun dalam hal perlindungan hukumnya, terutama untuk whistleblower yang terlibat dalam tindak pidana korupsi (Awaludin, 2011: x). Selain Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, keberadaaan berbagai peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi serta perlindungan untuk para whistleblower dalam kasus korupsi belum menjadi kekuatan yang efektif (Awaludin, 2011: 4).

Konferensi Internasional tentang Anti Korupsi ke 13 di Athena, Yunani merekomendasikan tiga poin penting dalam hal perlindungan hukum whistleblower yaitu: persyaratan internasional, konsekuensi logis dari kewajiban dan persyaratan khusus. Pertama, perlindungan terhadap whistleblower merupakan sebuah persyaratan internasional, misalnya di atur dalam Konvensi PBB tentang Antikorupsi 2003, Konvensi PP Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi dan the Council of Europe Civil Law Convention on Corruption 1999 dimana keduanya merupakan hard law. Kedua, sebuah anggapan yang wajar bahwa perlindungan whistleblower harus menjadi konsekuensi logis dari kewajiban atau tugas dari pejabat publik, karyawan swasta (atau kategori pegawai tertentu) dan setiap warga negara untuk melaporkan tindak pidana ke polisi atau kejaksaan. Ketiga, perlindungan whistleblower adalah persyaratan khusus, berbeda dengan program anti-korupsi lainnya, khususnya bagi negara-negara yang mengalami masalah korupsi struktural atau kejahatan terorganisasi yang intens, yaitu perlindungan saksi, justice collaborator, korban dan ahli (ini merupakan persyaratan internasional lainnya) .

Di Indonesia, peraturan yang mendefinisikan whistleblower secara eksplisit adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Whistleblower didefinisikan dalam PP tersebur sebagai orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum atau suatu komisi tentang terjadinya korupsi tetapi bukan sebagai pengadu. Whistleblower sering dipahami sebagai saksi pelapor atau orang yang melaporkan atau memberikan kesaksian tentang adanya dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, menjadi sebuah keniscayaan bahwa whistleblower membutuhkan adanya jaminan perlindungan hukum atau perlindungan khusus lainnya yang memadai.

Terkait insentif bagi whistleblower, Badan Pengawas Keuangan (SEC) bersama Direktorat Pajak di Amerika diizinkan memberikan reward hingga 30 persen dari nilai uang negara yang berhasil diselamatkan (Tempo, 2013:29). Selain itu, warga masyarakat yang bersedia membantu negara melakukan investigasi korupsi akan mendapat imbalan sebesar 15 hingga 25 persen dari uang negara yang bisa diselamatkan. Model kebijakan  seperti ini “debatable” namun menarik untuk dicermati. Dengan model ini akan mendorong banyak kalangan baik aktivis maupun pengacara untuk lebih aktif dalam menelisik korupsi khususnya pada saat aparat penegak hukum terkesan “loyo” dalam melakukan penyelidikan. Upaya ini juga memancing para “justice collaborator”– para pelaku korupsi kelas teri namun memiliki data penting untuk muncul dan bersama aparat membongkar korupsi yang masih tersembunyi. Sebuah jurus yang rasanya logis dilakukan: “menangkap maling besar dengan umpan maling kecil”. “Si Kecil” yang selama ini mungkin meraup remah-remah keuntungan korupsi yang tak seberapa, melalui program tersebut bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar dan “si Dalang” dimiskinkan dan meringkuk dalam jeruji penjara.

Penutup

Di balik beberapa kisah dilematis dan ironis yang pernah dialami para pembongkar kasus di Indonesia, kita juga dapat berkaca sekaligus belajar dari beberapa kisah lain yang sukses dalam hal perlindungan hukum dan pemberian insentif bagi whistleblower maupun pelaku yang bersedia menjadi justice collaborator. Mereka semestinya dilindungi dan diberi insentif yang memadai. “Heroisme” individual semestinya tidak boleh dibiarkan menjadi satu-satunya motif para pejuang integritas. Dibawah tekanan, ancaman dan teror yang kerap dilancarkan para pelaku kejahatan korupsi kepada mereka dan keluarganya, sikap heroisme mereka bisa saja luntur dan pupus digerus oleh rasa takut. Seringkali organisasi tidak siap dan gagal merespon tindakan whistleblowing di lingkungan birokrasi. Alih-alih melindungi anggota organisasinya justru organisasi terperangkap melakukan tindakan yang menyudutkan para pelapor dengan mengaburkan substansi kasus yang dilaporkan oleh para whistleblower (fenomena “killing the messenger”).

Kita berharap tidak terjadi pandangan di tengah masyarakat bahwa orang yang mengungkap kejahatan ternyata diperlakukan sebagai “pengkhianat” bahkan dianggap “penjahat”. Publik sangat berharap para “pahlawan” yang berani mengungkap kejahatan harusnya dilindungi, bukan dikriminalisasi. Dalam keadaan seperti ini, sudah seharusnya negara hadir dan berdiri paling depan sebagai malaikat pelindung bagi para pembongkar kasus korupsi. Salah satu langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah pemerintah segera melakukan rekonstruksi perlindungan hukum yang sistemik untuk menciptakan sinergitas kerja antar lembaga penegak hukum dan pemahaman yang progresif tentang kewenangan lembaga penegak hukum dalam perlindungan keselamatan dan pemberian insentif bagi para whistleblower.

DAFTAR PUSTAKA

ACFE. 2014. Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse, 2014 Global Fraud Study: Association of Certified Fraud Examiner.

Awaludin, Arif. 2011. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi (Studi Kasus Budaya Hukum Aparatur Sipil Negara dalam Menyingkap Korupsi Birokrasi di Jawa Tengah). Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasikan

De Maria, William. 2006. Brother Secret, Sister Silence: Sibling Conspiracies against Managerial Integrity. Journal of Business Ethics (2006) 65: 219–234

Dozier, Janelle Brinker dan Miceli, Marcia P. 1985. Potential Predictors of Whistle-Blowing: A Prosocial Behavior Perspective: The Academy of Management Review, Vol. 10, No. 4 : 823-836

Hamilton-Hart Natasha. 2001. Bulletin of Indonesian Economic Studies,Vol. 37, No.1,: 65–82

Hersh, M.A. 2002. Whistleblowers- Heroes or Traitors?: Individual and Collective Responsibility for Ethical Behaviour. Annual Reviews in Control 26: 243-262

KPK, 2015. Portal Pengetahuan Antikorupsi [Online]. Avalaible at: http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-profesi/jabatan. Diakses 30/09/2016

Keenan, John P. 1990. Upper-Level Managers and Whistleblowing: Determinants of Perceptions of CompanyEncouragement and Information about Where to Blow the Whistle. Journal of Business and Psychology, Vol. 5, No. 2: 223-235

Kumorotomo, Wahyudi. 2001. Etika Administrasi Negara: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lindblom, Lars. 2007. Dissolving The Moral Dilemma of Whistleblowing. Journal of Business Ethics. 76:413-426

Teo, Hayden dan Donella, Casperz. 2011. Dissenting Discourse: Exploring Alternatives to the Whistleblowing/Silence Dichotomy. Journal of Business Ethics, Vol. 104, No. 2 (December): 237-249.

Vandekerckhove, Wim dan Tsahuridu, Eva E. 2010. Risky Rescues and the Duty to Blow the Whistle. Journal of Business Ethics 97: 365–380

Vinten, G. 1994. In Whistleblowing Subversion or Corporate Citizen. G. Vinten (ed.): 3-

[1] http://tekno.liputan6.com/read/2185425/10-dosa-besar-nsa-yang-dibocorkan-edward-snowden (diakses pada tanggal 7 Januari 2017)

[2] De Maria (2006) mengungkapkan bahwa secret (kerahasiaan) telah menjadi ciri utama pada organisasi di sektor publik, namun apabila kerahasiaan (penyembunyian informasi) tersebut bermotif pelanggaran hukum, maka hal itu merupakan “illegimate secrecy”. Secrecy merupakan “management’s great blind spot” yang dapat menjebak organisasi dalam spiral korupsi. Terjadinya great blind spot tersebut adalah adanya “silence” sebagai saudara dari perilaku tersebut. “Silence is the ultimate weapon of power” (menurut Jenderal Charles de Gaulle [1890-1970] dalam De Maria, 2006).

[3] Edmund Burke (January 12, 1729July 9, 1797) adalah seorang filsuf politik Irlandia, politisi dari partai ployik british WHIG dan negarawan yang sering dianggap sebagai bapak konservatisme modern. Sumber: https://en.wikiquote.org/wiki/Edmund_Burke, diakses 20 November 2016; 10:09

[4] Sumber: https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/e/edmundburk377528.html, diakses terakhir pada 20 November 2016: 09:55

[5] http://www.duniakata.com/2014/12/18-kata-bijak-jendral-sudirman-paling.html, diakses terakhir pada tanggal 20 November 2016: 08:01

[6] Pada tahun 2015, skor CPI Indonesia sebesar 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur (http://www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015). Skor Indonesia naik 2 poin dan naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Namun, kenaikan tersebut belum mampu menandingi skor dan peringkat dari Malaysia (50), dan Singapura (85), dan sedikit di bawah Thailand (38). Indonesia lebih baik dari Filipina (35), Vietnam (31), dan jauh di atas Myanmar (22).

[7] Sumber:  http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151221212200-12-99719/berantas-korupsi-kpk-genjot-operasi-tangkap-tangan/, Ketua KPK Agus Rahardjo bakal menggenjot penindakan dengan mengadakan operasi tangkap tangan. Penindakan dengan cara tersebut diharapkan mengurangi jumlah korupsi sehingga bisa menaikkan indeks persepsi korupsi. “Saya ingin operasi tangkap tangan bisa diperluas, …..,” kata Agus saat jumpa pers usai serah terima jabatan di Gedung KPK, Jakarta.

Whistleblower Dari Dimensi Etika Dan Budaya Organisasi

Whistleblower Dari Dimensi Etika Dan Budaya Organisasi

Do I stand up or stand down about this corrupt behavior?

Whistleblower atau peniup peluit identik dengan orang-orang yang membocorkan penyimpangan di dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintah. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam organisasi atau instansi pemerintah dapat berupa penyimpangan dari nilai-nilai etika hingga berupa perbuatan korupsi. Whistleblower juga dapat merupakan justice collaborator yaitu individu yang terlibat dalam perbuatan menyimpang dan perbuatan korupsi.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan barang siapa melihat kemunkaran maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, apabila dia tidak mampu maka dengan lisannya (whistleblowing) dan apabila tidak mampu maka dengan hatinya. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang sebaiknya mengungkapkan kepada pihak-pihak lain apabila dirinya mengetahui bahwa telah terjadi penyimpangan.

Kasus-kasus korupsi tidak akan dapat terungkap seluruhnya tanpa bantuan whistleblower dan justice collaborator. Berdasarkan 2016 Global Fraud Study yang dikeluarkan oleh ACFE tahun 2016, diketahui bahwa para whistleblower memiliki peranan terbesar dalam pengungkapan kasus fraud dan korupsi.

Pada dasarnya whistleblower sangat penting dalam pengungkapan kasus korupsi karena posisi mereka di dalam organisasi memungkinkan mereka untuk mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dan memiliki akses terhadap informasi-informasi di dalam organisasi. Peranan justice collaborator lebih penting lagi karena dirinya merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam kasus korupsi.

Seorang whistleblower memiliki dua sisi. Pada satu sisi, whistleblower dianggap sebagai pahlawan karena memiliki keberanian untuk mengungkapkan penyimpangan yang dilakukan organisasi pemerintah. Di sisi lain, sebagian orang dalam organisasi pemerintah menganggap whistleblower adalah pengkhianat karena telah berani mengungkapkan penyimpangan yang terjadi dalam organisasi (loyality) dan tidak memiliki semangat esprit de corps.

Berdasarkan kepada pihak mana whistleblower mengungkapkan penyimpangan yang diketahuinya, whistleblower dikategorikan menjadi whistleblower internal dan whistleblower eksternal. Kedua kategori whistleblower ini memiliki berbagai manfaat dan risiko yang berbeda.

Whistleblower internal adalah pegawai yang mengungkapkan penyimpangan kepada pihak internal organisasi (melalui saluran-saluran yang ada dalam organisasi). Dengan mengungkapkan penyimpangan secara internal, maka risiko yang dihadapi whistleblower internal lebih rendah namun ada kemungkinan tindakannya mengungkapkan penyimpangan yang terjadi tidak akan memperoleh tanggapan dari pihak-pihak internal organisasi sebagaimana seharusnya.

Whistleblower eksternal adalah pegawai yang memilih untuk mengungkapkan penyimpangan yang terjadi kepada pihak-pihak di luar organisasi. Dengan menjadi whistleblower eksternal, maka tindakannya mengungkapkan penyimpangan akan lebih cepat ditangani dengan risiko dirinya akan dimusuhi oleh pihak-pihak di dalam organisasi. Risiko-risiko yang dapat dihadapi oleh sang whistleblower antara lain:

  1. Dimusuhi, diintimidasi dan dikucilkan oleh pelaku korupsi atau oleh rekan-rekan kerjanya karena dianggap tidak memiliki kesetiakawanan dengan rekan kerja dalam satu organisasi.
  2. Dimutasi ke fungsi atau organisasi lain.
  3. Dipersulit dan dihambat karirnya.
  4. Memperoleh teror dari pihak-pihak yang dilaporkan hingga mendapatkan penyerangan secara fisik.

Whistleblower memilliki banyak dimensi, salah satunya adalah dimensi etika. Bagaimana etika memandang whistleblower? Apakah whistleblower merupakan perilaku beretika atau justru merupakan perilaku yang buruk dan tidak beretika?

Bagi aparat sipil negara, etika publik adalah pedoman dan panduan seorang aparat sipil negara dalam berperilaku dan melaksanakan ketugasannya. Etika yang dipedomani seorang aparat sipil negara harus meletakkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Dari segi etika, seorang aparat sipil negara diwajibkan untuk mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang diketahuinya karena korupsi sangat merugikan masyarakat. Berkaitan dengan alasan etika dalam situasi yang dihadapi seorang whistleblower, terdapat dua teori utama etika yaitu teori deontologi dan teori teleologi. Bagaimana kedua teori ini memandang whistleblower?

Teori deontologi memandang sebuah tindakan adalah tindakan yang bernilai baik karena tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kewajiban yang dimiliki seseorang. Kewajiban seseorang di dalam hal ini dapat berupa kewajiban terhadap organisasi tempatnya bekerja dan kewajiban terhadap masyarakat.

Dengan demikian, seorang whistleblower memiliki dilema apakah dia akan mengutamakan kewajiban terhadap organisasinya atau kewajiban terhadap masyarakat.   Dilema dan konflik etika seorang whistleblower menjadi semakin besar ketika pelaku penyimpangan adalah atasan atau rekan dekatnya, dibandingkan dengan apabila pelaku penyimpangan adalah orang yang tidak dikenalnya dengan baik.

Meskipun demikian, teori deontologi menjelaskan bahwa mengungkapkan kebenaran adalah sebuah kewajiban dan sebuah perbuatan yang beretika. Oleh karena itu, ketika seorang aparat sipil negara mengetahui bahwa telah terjadi penyimpangan di dalam organisasi pemerintah tempatnya bekerja maka berdasarkan teori deontologi dirinya wajib mengungkapkan penyimpangan tersebut.

Teori yang kedua yaitu teori teleologi menjelaskan bahwa etis atau tidaknya suatu tindakan dilihat dari apakah tindakan tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Etika teleologi juga memandang baik buruknya sebuah tindakan berdasarkan tujuan apa yang hendak dicapai dari tindakan tersebut. Apabila tujuan yang hendak dicapai adalah baik maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang beretika.

Tujuan dari whistleblowing adalah untuk menghentikan penyimpangan yang terjadi. Dalam kasus whistleblower, satu hal yang paling ditakuti oleh para whistleblower internal adalah kekhawatiran tindakan mereka melaporkan penyimpangan yang terjadi tidak memperoleh respon yang baik dari pihak-pihak lain seperti atasannya.

Dengan demikian, perbuatan sang whistleblower yang mengungkapkan penyimpangan yang terjadi dalam organisasi pemerintah secara internal kepada atasannya tidak dapat mencapai tujuannya. Hal inilah yang kemudian mendorong para whistleblower untuk mengungkapkan penyimpangan yang diketahuinya ke masyarakat umum.

Dimensi lain dalam fenomena whistleblower adalah dimensi budaya. Budaya yang berkembang dalam sebuah organisasi dapat berupa budaya etis (ethical culture) atau sebaliknya berupa budaya yang tidak etis (unethical culture). Budaya etis di dalam organisasi dibangun dalam rangka menciptakan perilaku beretika dalam organisasi tersebut. Implementasi budaya etis dalam organisasi lebih mendorong munculnya whistleblower dibandingkan dengan kebijakan dan prosedur formal sebuah organisasi  mengenai whistleblowing.

Budaya yang tidak etis mengakibatkan banyak individu yang melihat adanya penyimpangan namun memilih untuk tidak melaporkannya karena nilai-nilai etika, budaya dan perilaku kerja yang berkembang di dalam organisasi tidak mendukung. Pimpinan instansi pemerintah yang seharusnya menjadi pionir dalam pelaksanaan nilai-nilai etika justru tidak mendukung implementasi budaya etis juga turut menghambat munculnya para whistleblower.

Di samping itu, budaya yang umum berlaku di Indonesia biasanya menekankan pada kebersamaan dan persaudaraan. Hal ini menjadikan hubungan kerja antar individu-individu dalam sebuah organisasi di Indonesia cenderung menjauhi konflik antar sesama. Sebagai akibatnya para whistleblower yang berani mengungkapkan penyimpangan yang diketahuinya dengan risiko menghadapi konflik dengan pihak-pihak lain akan jarang muncul.

Whistleblower sendiri diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. Pasal 3 Ayat 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa salah satu kewajiban PNS adalah melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.

Apabila dalam organisasi pemerintahan terdapat kode etik yang dilaksanakan oleh semua orang, mulai dari pimpinan hingga bawahan, serta adanya dukungan pimpinan terhadap semua individu di dalam organisasi untuk selalu mengimplementasikan perilaku etis dan nilai-nilai etika maka seseorang akan lebih memilih untuk menjadi whistleblower internal. Sebaliknya ketika pimpinan tidak mendukung perilaku etis bahkan cenderung berperilaku tidak etis maka seseorang akan lebih condong mendiamkan penyimpangan yang terjadi atau menjadi whistleblower eksternal.

Kesimpulannya, whistleblower adalah sosok yang memiliki peranan sangat penting dalam pemberantasan korupsi dan keberadaannya harus didukung oleh semua pihak. Dalam mendorong munculnya para whistleblower yang berani mengungkapkan penyimpangan yang ada dalam organisasi dan instansi pemerintah, maka pimpinan instansi pemerintah harus menetapkan kode etik yang berlaku dalam instansi tersebut. Pimpinan instansi pemerintah juga harus dapat memberikan keteladanan kepada seluruh pegawai mengenai bagaimana berperilaku etis serta memberikan sanksi tegas bagi semua pegawai di organisasinya yang melanggar kode etik.

 

 

123
error: