Parodi ‘THR’ Penutup Ramadhan

Parodi ‘THR’ Penutup Ramadhan

Tak lama lagi, kita akan segera tiba di hari raya Idul Fitri. Hari kemenangan yang penuh makna bagi yang menjalankan ibadah puasa.  Dalam suasana seperti itu, ada sebuah fenomena yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia dalam menyambut hari kemenangan. Kita disibukkan dengan berbagai kebutuhan mudik, baju lebaran, dan juga berbagi amplop berisi lembaran rupiah untuk saudara dan handai taulan di kampung tercinta.  Sebuah fenomena yang kadang terasa paradoks dengan makna kemenangan itu sendiri, kemenangan dalam berjuang melawan berbagai hawa nafsu untuk kembali fitri sebagai manusia.

Di sisi lainnya lagi, THR hadir bagi birokrat untuk memfasilitasi hari kemenangan. Akankah THR dapat memberikan rasa kemenangan bagi birokrat? Atau justru ada THR lain, yang kehilangan makna, yang justru menambah  rasa lapar dan dahaga setelah berjuang menahan diri selama puasa?

—-

 

Dari waktu ke waktu tak terasa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) sudah berlangsung sejak lama. Namun, masih saja ada pro dan kontra antara pemberi kerja dengan pekerja. Sebab, bagi perusahaan pemberi kerja, di satu sisi, pemberian THR satu kali gaji dianggap menambah beban dan mengurangi profit perusahaan. Akan tetapi, di sisi lain, THR sangat dinantikan dan diharapkan oleh para pekerja.

Sudah menjadi tradisi, momen lebaran digunakan untuk mudik. Momen ini digunakan untuk berkumpul dengan orang tua, sanak saudara, dan handai taulan. Momen ini juga digunakan untuk saling memaafkan, dan mempererat tali silaturahmi. Selain itu, tak jarang  momen ini dibumbui dengan kegiatan berbagi rezeki.

Pertanyaannya adalah bagaimana dengan THR-nya ‘abdi negara’ yang selama ini terkesan diam dan tidak peduli dengan hiruk pikuk adanya THR?

Bila mau jujur, suara-suara sumbang tentang THR ini sudah lama terdengar. Terlebih lagi dari kalangan abdi negara golongan bawah. Bahkan, mereka sering bertanya-tanya dan berkeluh kesah, mengapa PNS tidak mendapatkan THR seperti halnya karyawan di perusahaan swasta?

Kejujuran suara dari lapisan bawah ini nyaris tak pernah dihiraukan oleh pemegang kekuasaan. Tak jarang, hal itu malah memunculkan hembusan isu-isu buruk di masyarakat bahwa di jajaran birokrasi sudah tidak perlu dan tidak membutuhkan THR.

Anggapan ini beralasan karena citra buruk yang sudah tertanam di benak orang awam yang menganggap PNS itu korup. THR itu telah diperoleh dari pundi-pundi subhat dan haram yang sudah biasa dilakukan. Bisik-bisik masyarakat ini bisa jadi bukan fitnah, tetapi fakta yang terus terjadi.

Kejengkelan dan kegeraman masyarakat mungkin semakin menjadi-jadi akibat peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK baru-baru ini. Hal itu memunculkan keyakinan bahwa praktik korupsi terus berjalan. Praktik ini telah dibungkus dengan berbagai cara, seperti suap, gratifikasi, upeti, dan fee. Meskipun upaya pemberantasannya juga tak kalah garang.

Yang menyesakkan dada, peristiwa OTT KPK di Jawa Timur itu terjadi menjelang momen lebaran, dengan dalih sebagai pemberian THR. Akibatnya, ‘Tunjangan Hari Raya’ berubah menjadi ‘Tahanan Hari Raya’. Mereka melakukannya tanpa rasa malu dan takut pada hukum negara maupun hukum Allah.

Peristiwa tersebut makin memperburuk citra aparatur negara. Hal ini pun makin menimbulkan prasangka buruk masyarakat terhadap jajaran birokrasi yang akan berdampak pada aparat negara lain yang jujur dan berintegritas. Tindakan ini seperti peribahasa, ‘nila setitik rusak susu sebelanga’.

Tidaklah aneh ‘THR’ tersebut diperoleh dengan cara memanfaatkan dana operasional siluman nonbudgetter (taktis)  yang berasal dari praktik-praktik koruptif. Modus yang terjadi pun bisa bermacam-macam, mulai dari  pemberian upeti atas nama ‘THR’ antara penyuap dan yang disuap, atau bisa jadi pemberian ‘THR’ dari atasan kepada bawahan, atau sebaliknya dari bawahan kepada atasan, karena balas budi.

Bukan itu saja, bahkan hiruk pikuk ‘THR’ ini juga menjangkiti sebagian oknum pencari warta maupun oknum LSM yang mengganggap momen bagi-bagi rejeki atas nama ‘THR’ adalah sesuatu yang bagus, baik dan halal.

Meskipun, mereka tahu hal itu terlarang dan bila ditelisik di dalam dokumen anggaraan, biaya bagi-bagi ‘THR’ itu tidak mungkin tersedia.

Tentu bagi oknum aparat berbagai cara dapat dilakukan untuk menyediakan dana ‘THR’ tersebut. Tak sulit bagi mereka merekayasa bukti-bukti pengeluaran sehingga pertanggungjawabannya layak secara administrasi dan hukum. Walaupun, semua itu hakekatnya adalah perbuatan yang tercela.

Terlebih jika hal itu dilakukan pada saat bulan Ramadhan yang seharusnya dapat menjaga kesucian hati dan perilaku serta  melatih kejujuran jiwa, bukan malah membuat kedustaan belaka.

Seperti sabda Rasulullah dalam sebuah hadist yang berbunyi:

Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga (HR. Abdullâh bin Mas’ûd R.A.).

Juga dalam hadits lain yang berbunyi:

Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai pendusta (pembohong) (HR. Ahmad dan Imam Bukhori).

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah baru-baru ini, akhirnya Pemerintah benar-benar merealisasikan pemberian THR kepada para aparatur sipil negara maupun pejabat negara yang sudah kita rasakan selama dua tahun ini. THR ini merupakan ‘kompensasi’ tidak adanya kenaikan gaji.

Mengapa Pemerintah akhirnya memberikan THR pada jajaran birokrasi? Bukankah citra yang terbangun di masyarakat  selama ini adalah di birokrasi sudah banyak ceperan, penghasilannya berlebih,  masih banyak KKN, serta masih menerima suap dan gratifikasi?

Upaya baik Pemerintah ini sebenarnya bukan tanpa alasan, yaitu untuk memberikan tambahan penghasilan berupa THR di jajaran birokrasi. Tentu saja, maksud dan tujuan utamanya adalah agar kesejahteraan aparatur negara menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi kesenjangan sosial, yang pada akhirnya berharap terciptanya Pemerintahan yang bersih dari KKN.

Pertanyaan selanjutnya adalah, setelah Pemerintah memberikan tambahan penghasilan berupa THR kepada ASN apakah sekarang ini praktik bagi-bagi ‘THR’ sudah sirna atau malah masih terus terpelihara?

Satu pekan sebelum hari raya, saat tulisan ini dibuat pun ternyata sudah terdengar nyaring kasak-kusuk-nya. Mulai terdengar di telinga saya suasana berbagi ‘THR’, yaitu atasan memberi bawahan, bawahan memberi atasan, yang di sana memberi yang di sini, dan yang di sini memberi yang di sana.

Istilah THR yang seharusnya adalah Tunjangan Hari Raya kini berubah menjadi ‘sandi-sandi’ lelucon, seperti ‘Titipan Hari Raya’, ‘Tilepan Hari Raya’, ‘Tuntutan Hari Raya’, ataupun ‘Tanggungan Hari Raya’. Bahkan, yang lebih ekstrem adalah sindiran bagi mereka yang terkena OTT, yaitu ‘Tahanan Hari Raya’.

Sebagai aparatur negara yang peduli terhadap kemakmuran negeri ini, kita mungkin bertanya, tindakan dan solusi apa yang harus kita lakukan, atau kita perjuangkan, supaya praktik-praktik nista yang menjamur ini bisa dikurangi dan dibersihkan?

Terkadang terbersit rasa putus asa. Tentu saja, semua akan mustahil jika kita tidak bahu-membahu dalam berniat dan beritikad baik untuk mencapainya.

0
0
Human Errors dan Mismanagement, Bahaya Laten Eksistensi NKRI

Human Errors dan Mismanagement, Bahaya Laten Eksistensi NKRI

Sejurus dengan tulisan Moch. Soedarno tentang salah asuhan di Birokrat Menulis, saya pun memiliki ketertarikan yang sama dengan novel ini. Saya mencoba melihatnya dari sisi lain, tentang human error dalam pengelolaan birokrasi saat ini.

Dalam tinjauan sejarah sastra Indonesia, pernah ditulis novel dengan judul Salah Asuhan, karya Abdoel Moeis. Substansi cerita dalam novel tersebut menceritakan tokoh Hanafi yang bisa disebut menjalani kesalahan terkait tujuan hidup dan proses menjalaninya. Kegagalan yang dialami, jika dijelaskan dengan konteks human error, hal ini bermakna bahwa Hanafi melakukan tindakan (action) yang mengakibatkan kegagalan secara tidak sengaja (inadvertent errors). Hanafi dengan nilai hidup yang dimilikinya mengalami kehidupan yang tergelincir (action-based slip). Dalam lingkup yang lebih luas, telah terjadi kesalahan dalam mengelola proses dalam mencapai tujuan.

Salah Asuhan membuka narasi tulisan ini. Sebab, alur ceritanya terkait dengan suatu nilai dan tujuan hidup, dan hadirnya suatu pengaruh lingkungan. Meskipun tidak dapat secara keseluruhan dianalogikan untuk menggambarkan kembali keseluruhan kondisi Indonesia saat ini, cerita ini dapat mendeskripsikan kondisi NKRI saat sekarang, yaitu fungsi dan peran birokrat sebagai pelaku pembangunan.

Alur cerita dalam novel tersebut menjadi inspirasi dari kenyataan sesungguhnya. Paling tidak, tokoh Hanafi dapat dianalogikan dengan setiap birokrat yang mengalami berbagai bentuk hambatan kinerja dalam kehidupan sistem birokrasi di Indonesia. Seorang birokrat yang ada dalam sistem birokrasi memulai karirnya dengan dasar lingkungan personal yang dimiliki, nilai hidup, dan tujuannya.

Sistem birokrasi di Indonesia sejak jaman Orde Lama, Orde Baru, awal Reformasi, Era Reformasi, dan sampai sekarang selalu dicirikan dengan banyaknya beban sosial, beban ekonomi, serta beban politik yang masif. Beban ekonomi, beban social, dan beban politik dalam makna negatif akan ditentukan oleh banyaknya peristiwa human errors. Dampaknya adalah anti-social welfare yang dirasakan dalam kondisi kekinian, dan nantinya dicatat oleh generasi penerus sebagai bagian sejarah.

Ada harapan, kita dapat banyak belajar dari kurva perjalanan NKRI, di mana jajaran birokrasi berada dalam keyakinan membangun seiring dengan perjalanan NKRI ke depan. Namun, harapan itu bukan jaminan, karena human errors adalah hasil dari peristiwa hulu tentang individu.

Kegagalan Human Error and Mismanagement

Manusia adalah unsur signifikan dalam suatu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Sumber daya lainnya dapat dikatakan sebagai alat, tetapi peran manusia adalah sebagai alat dan cara secara menyeluruh. Atas hal ini, suatu kesalahan yang terjadi di luar perilaku individu akan menjadi technical error.

Kembali pada kehadiran fungsi dan peran jajaran birokrat, dalam konteks sebagai manusia, hal ini tidak dapat dipisahkan dalam konteks individu dan organisasi. Individu yang memiliki nilai dan tujuan hidup sebagai pribadi, dan bagaimana tujuan dan nilai hidup tersebut berjalan dalam koridor organisasi.

Keberhasilan individu sebagai birokrat, karenanya, dapat membangun suatu manajemen yang baik dalam menjaga eksistensi NKRI. Sebaliknya, adanya kegagalan manusia (human failure) dalam bentuk human error dari konteks individu akan menimbulkan masalah bagi organisasi secara kolektif, yaitu adanya mismanagement dalam manajemen birokrasi. Suatu sistem yang dibentuk dengan struktur dan proses akan mengalami distorsi dengan adanya kegagalan peran individu dalam organisasi.

Kembali ke kehidupan tokoh Hanafi dalam Salah Asuhan, suatu realitas kehidupan ditanggung tokoh tersebut dan beberapa pihak terkait alur cerita. Namun, suatu realitas human error dalam sistem birokrasi di NKRI telah dan akan terus akan menyebabkan dampak negatif yang dialami secara luas, dan bersama waktu akhirnya memang sejarah juga akan mencatat pada era generasi bangsa ke depan.

Ironi memang, karena semua dapat disebut salah asuhan, khususnya human errors yang terjadi dalam kasus populer “KKN” di NKRI. KKN terjadi dalam berbagai level, area, waktu, dan cara kejadian. Dalam tataran manajemen birokrasi, fenomena ini terjadi seperti peristiwa kesalahan dengan kesengajaan dalam perencanaan. Terjadinya human error dalam perencanaan dan pembentukan organisasi, pelaksanaan, pengendalian, serta fenomena kekinian yang menyeruak dalam human error di tataran pengawasan.

Wujud mismanagement muncul di lingkungan di mana human error tak terelakan. Penurunan penerimaan publik pada wadah organisasi di mana human errors terjadi adalah risiko mikro dalam berbagai dimensi organisasi. Namun, tidak sampai di sini, karena dampak negatif segera dialami secara luas.

Berbeda dengan Hanafi yang mengalami inadvertent error, maka jajaran pelaku birokrasi di Indonesia sebagai pengambil kebijakan pembangunan justru menghadirkan perilaku yang memenuhi kriteria human error dalam bentuk kesalahan yang direncanakan (thinking error), yaitu sebagai tindakan yang direncanakan, dan memasuki ranah rule-based mistake, atau suatu kesalahan berbasis aturan; meskipun mereka sebenarnya memiliki knowledge-based competence.

Relatif besar pelaku kesengajaan human error dalam KKN adalah individu yang terpelajar. KKN di NKRI adalah kumpulan human error yang terbentuk dari keperilakuan pelaku yang terjadi dalam bentuk ketidakpatuhan pada regulasi, serta pengabaian tentang asumsi hukum terkait sanksi KKN.

Ia terselenggara sebagai hal yang terencana, dipenuhi dalam pola pelanggaran yang disengaja (deliberate non-compliance atau violations). Hal ini kemudian menghadirkan tiga hal dalam KKN. Pertama, KKN yang terdefinisi terjadi “rutin”, KKN yang terjadi karena “situasional”, serta KKN dalam konteks kejadian pengecualian (exceptional) dari peristiwa berkategori illegal act, dan irregularity di Indonesia.

Hal yang sangat mengganggu jalannya kehidupan harmoni berbangsa dan bernegara terjadi dalam tataran politik, dalam bentuk ketidakpatuhan, dan pelanggaran terselubung tetapi disengaja. Suatu peristiwa terkait hilangnya nilai normatif yang digantikan dengan pragmatisme dominasi dari kekuasaan (power). Karenanya, inefisiensi dalam pembiayaan untuk memenuhi disain sistem politik atau peristiwa demokrasi yang menguras APBN/APBD tidak sebanding dengan hasil yang dicapai.

Atas tahapan yang telah ditempuh, NKRI ideal dengan pola manajemen pemerintahan yang good governance tidak terpenuhi. Kondisi ini sulit dicapai karena kelangkaan pemimpin dan ketiadaan nilai kepemimpinan dari pemenang kontes politik.

Dominasi kekuasaan (power) dan pendefinisian kepentingan pada kelompok telah melindas nilai-nilai demokrasi. Gaung kesatuan dalam NKRI menjadi bagian terdepan dan formal saja. Padahal, yang dibutuhkan adalah representasi dari kepemimpinan yang pada saatnya hadir melakukan transformasi dan bukan transaksional atas janji demi kemenangan kontes politik.

Fenomena human error tampaknya menjadi dominan dalam sistem birokrasi. Pengambil kebijakan dan keputusan pembangunan terkait tujuan dan sasaran dari program/kegiatan pembangunan banyak disusupi kepentingan individu dan kelompok. Mismanagement yang terjadi adalah bahaya laten yang terbentuk dari hulunya, yaitu dari nilai dan tujuan hidup individu. Keadaan terkendali terhadap realitas ini juga sulit dicapai karena aspek abstrak dari kualitatif nilai dan tujuan hidup.

Dapat dicatat, peristiwa KKN tidak ditentukan segalanya oleh pemenuhan ekonomi, tetapi upaya untuk mencapai abstraksi dari ungkapan merasa makmur yang sebenarnya tidak ada pembatasnya. Perikatan sosial dan ekonomi dalam legitimasi kekuasaan adalah sangat kentara. Hal yang juga sulit dikendalikan.

Secara normatif, keseluruhannya memerlukan pemahaman bahwa suatu sistem memiliki subsistem, dan juga terkait dengan super sistem. Suatu unit berasal dari hulu sebagai pembentuknya, dan selanjutnya memberi dampak ke hilir. Dimensi hulu dan hilir memiliki rentang panjang seperti titik membentuk garis.

Upaya mencapai good governance justru berhadapan dengan realitas kumpulan human error yang membentuk mismanagement dan perilaku birokrasi yang akuntabel hanya dapat dijelaskan oleh hulunya, yaitu nilai dan tujuan hidup individu. Hal ini tidak keseluruhannya dapat diatur dengan kekuatan hukum, tetapi mesti mendasarinya pada nilai, belief, atau keyakinan terkait agama. Perspektif ini dapat menghindarkan pandangan materi kebendaan sebagai hal yang berdiri sendiri.

Memperhatikan fenomena manajemen birokrasi NKRI, tampaknya diperlukan pemaknaan konteks human error dengan syarat indikatornya yang bukan semata teknis, tetapi pada nilai sikap, serta indikator kesadaran. Sebab, berbagai dampak kegagalan mencapai tujuan sistem dan program, yang ditandai dengan berbagai peristiwa besar KKN yang terungkap, maupun yang tidak, atau belum terungkap, dan potensi keberlanjutannya di Indonesia, menunjukkan tahap pengendalian dan pengawasan yang memakai konsep human error telah memanjakan dan menyelamatkan jajaran koruptor di Indonesia dari ilegal act dan irregularity.

Namun, layak dicermati, dalam konteks sebagai manusia, suatu human error masih dapat dilihat sebagai keniscayaan, serta kelayakannya untuk masih bisa diterima secara sistem (nonformal), yaitu untuk kejadian yang memenuhi kriteria inadvertent errors.

Kenyataannya, dilema etika terjadi saat kriteria kegagalan karena tidak sengaja (inadvertent errors) versus pola pelanggaran yang disengaja (deliberate non-compliance atau violations) memasuki ranah hukum. Human error yang deliberate yang berwujud KKN exceptional bisa saja dipandang sebagai inadvertent error dan sebaliknya. Politik dan lingkungan menjadi penjelas untuk hal ini.

Hal tersebut terjadi karena human error dalam tataran tujuan ekonomi, sosial, dan politik, telah hadir dalam dua sisi, yaitu sebagai sebab dan atau sebagai tujuan. Akumulasi inilah sesungguhnya yang menjadi ancaman NKRI. Karenanya, pemimpin dan jajaran birokrasi harusnya terus dan perlu menyadari tentang human errors dan mismanagement sebagai bahaya laten di NKRI.

 

 

0
0
Tercelanya Perilaku “SUAP”

Tercelanya Perilaku “SUAP”

Pada zaman modern seperti sekarang ini, banyak orang yang ingin memperoleh kemudahan dari semua urusan hidupnya. Mereka ingin segala sesuatunya cepat terselesaikan tanpa membuang waktu maupun tenaga. Demi mendapatkan kemudahan-kemudahan yang memanjakan itu, orang cenderung menjalankan praktik “SUAP“ (Bribery).

—-

Sampai hari ini, kita masih sering mendapatkan fakta yang menyedihkan, baik di media cetak maupun elektronik, bahwa di negeri yang kita cintai ini budaya suap-menyuap itu sudah sangat mengkawatirkan dan mengerikan. Masih segar dalam ingatan kita, kasus suap tertangkap tangan KPK yang melibatkan pejabat kementerian dan auditor.

Dari berbagai sumber, suap diartikan secara umum sebagai penawaran atau pemberian janji kepada pejabat/pegawai tertentu yang bertujuan (dengan niat) untuk mempengaruhi aktivitas pejabat/pegawai tersebut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pihak pemberi janji.

Suap sudah menjadi mentalitas bersama yang berlindung dalam pemahaman “tahu sama tahu“. Padahal praktik nista itu bersifat merusak, dan menimbulkan penyakit kronis, bahkan sudah metastase (meluas, berkembang, dan akhirnya tumbuh subur) yang susah untuk diobati dan disembuhkan, karena praktik itu telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang.

Perilaku ini sudah terjadi di banyak tempat, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Praktik suap-menyuap sudah merambah sektor BUMN, BUMD, maupun swasta, dan terjadi di berbagai sektor: pajak, pengadaan, perijinan, politik, dan peradilan.

Kondisi ini tentu sungguh mengkawatirkan, sudah begitu banyak pejabat mulai dari menteri, gubernur, bupati, walikota, jaksa, hakim, maupun para politikus yang telah terseret masalah hukum. Sebagian dari mereka telah menjadi tersangka, terdakwa, bahkan terpidana. Keadaan ini memaksa kita untuk mengatakan telah terjadi “krisis keteladanan” di Indonesia. Budaya suka memberi dan menolong yang adiluhung berubah menjadi praktik suap. Budaya malu dan budaya “takut karena salah” pun sepertinya sudah hilang dari jiwa mereka.

Padahal praktik itu jelas-jelas telah dilarang dalam agama. Beberapa nash al Hadist yang menegaskan bahwa suap-menyuap itu diharamkan:

Dari Abdullah ibnu Amar ibnu Al’-ash Radiyallahu ‘anhu: “Rasululloh Shallallaahu ‘alaihi wa salam melaknat orang yang memberi dan menerima suap.“ (HR. Abu dawud dan Tirmizi).

“Rasulullah mengutuk orang yang memberi uang sogok dan yang menerimanya dan mereka yang menjadi perantara. (H.R. Ahmad ; Al-Muntaqa II: 935).

Di era globalisasi seperti saat ini, kehidupan manusia dipenuhi dengan persaingan bebas dan serba instan. Gaya hidup konsumtif dan mewah menjadi ciri utama masyarakat masa kini. Sayangnya, pesatnya kemajuan dan peradaban zaman tersebut, justru diikuti dengan kemerosotan akhlak dan perubahan perilaku negatif. Moral manusia makin memprihatinkan, tidak lagi menghiraukan hukum-hukum yang mereka buat sendiri, kaidah-kaidah agama, serta hukum Allah, karena sudah tidak ada lagi keteladanan. Manusia cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk dengan  cara  suap-menyuap.

Banyak situasi mendesak membuat orang mau tidak mau harus menyuap demi memperlancar urusan mereka, dengan alasan pemberian suap dipandang halal, suap dipandang sebagai hadiah dan bentuk wujud simpati dan apresiasi.

Kebanyakan orang cenderung menganggap bahwa menyuap adalah hal yang wajar, biasa, halal, dan baik, karena mereka beranggapan bahwa memberikan sesuatu kepada seseorang itu tidak berbeda dengan memberikan hadiah. Dalam praktik di kehidupan bermasyarakat, hampir tidak ada jarak antara pengertian hadiah atau suap.

Seperti dalam momen pernikahan, pasti ada kado berupa barang/uang yang diberikan. Namun kemudian hal itu seolah menjadi kewajiban bagi penerima kado untuk memberikan kado sebagai balasan pada momen hajatan yang lain, minimal serupa atau senilai dengan yang pernah diterima.

Fenomena ini sudah melekat di masyarakat, sehingga kado barang/uang hajatan itu kini sudah berubah menjadi semacam utang piutang yang tidak jelas akadnya. Ketika yang pernah mengundang tidak memberikan kado/hadiah pada hajatan orang yang  pernah diundang, maka hal  itu akan menjadi bahan pembicaraan dan gunjingan. Inilah salah satu contoh memberi hadiah yang bukan karena Allah tapi karena mengharap balasan.

Terlebih lagi dalam suatu organisasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta, praktik suap justru dipandang lumrah dan wajar karena dianggap wujud prestasi dan dedikasi.

Suap yang diterima dianggap kompensasi atas jerih payah yang telah dilakukan. Penghasilan yang diterima itu diidentikkan seolah sebagai rezeki, sekalipun sebenarnya dari hasil suap. Penerima suap memandang itu sebagai pemberian yang murni (ikhlas), walaupun dikemudian hari akan lahir sikap subyektif dalam menetapkan sesuatu bagi pemberi hadiah (suap), yang pengaruhnya ia tidak mampu menegakkan kebenaran yang sudah menjadi kewajibannya.

Cara pandang dan pola pikir yang mereka pakai adalah bahwa kemudahan-kemudahan yang mereka berikan juga harus ditebus dengan uang yang diperoleh dengan pekerjaan yang halal. Sebaliknya, jika tidak, hal itu sangat merugikan dirinya.

Perlu digarisbawahi, pertama, suap memberikan hak istimewa untuk merebut hak orang lain. Kedua, dengan suap, semua urusan menjadi sangat mudah dan cepat karena memotong serangkaian prosedur atau potong kompas. Ketiga, suap menjadikan yang seharusnya salah bisa menjadi benar dan yang seharusnya benar bisa menjadi salah.

Oleh sebab itu, sudah semestinya kita berhati-hati dan memahami bagaimana makna dan pesannya, motif dan fungsinya, jangan sampai terjebak oleh suap karena suap identik dengan memakan apa yang diharamkan.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al Baqoroh ayat 188:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat tersebut bukan hanya mengharamkan memakan harta hasil suap, melainkan mengharamkan peran aktif sebagai pihak yang terlibat dalam terwujudnya suap itu.

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), marilah bersama-sama dengan hati yang jujur dan bahu-membahu memerangi praktik suap-menyuap, karena mencari rizki dengan cara yang haram merupakan dosa besar dan dilaknat Allah SWT.

Menurut saya, apa yang sebaiknya kita lakukan dan perjuangkan secara individu adalah berani untuk berkata “tidak” terhadap praktik suap, bertekad untuk selalu berbuat jujur, menanamkan budaya malu karena malu sebagian dari iman, bertekad kuat dan niat tulus untuk berubah menuju kebenaran demi kebaikan dan kemaslahatan umat, dan menguatkan jiwa yang qona’ah, yaitu jiwa yang menerima rizki halal apa adanya dan berapa saja dari yang kita peroleh. Dari Abu Hurairah RA, Rosululloh bersabda:

Orang yang mencari harta halal demi terpeliharanya harga diri (tidak sampai mengemis) dan memberi nafkah keluarganya serta berbuat baik pada tetangganya, maka kelak di hari kiamat wajahnya seputih bulan, sedangkan mereka yang tujuannya hanyalah menghimpun dan menumpuk-numpuk harta saja untuk berbangga-banggaan, sombong, maka kelak dihari kiamat akan dilaknat oleh Allah SWT.”

Khusus bagi para pemegang kekuasaan, selain hal-hal di atas juga berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk memerangi suap dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

 

 

0
0
Penegakan Hukum yang Korup dan Kompleksitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Publik di Indonesia: Gagasan Sederhana Penanganannya

Penegakan Hukum yang Korup dan Kompleksitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Publik di Indonesia: Gagasan Sederhana Penanganannya

Epilog

Suatu ketika, saat sedang menikmati kopi hangat, saya tiba-tiba mendengar dering telepon dari seorang teman. Katanya, istrinya baru saja kedatangan seorang jaksa (intelejen) di kantornya. Istrinya itu kebetulan adalah seorang pejabat struktural pada sebuah instansi pemerintah daerah. Saya pikir, itu hanyalah kedatangan biasa saja, sebagaimana seorang jaksa yang menjalankan tugas negara.

Rupanya, cerita teman saya lagi, saat kedatangannya itu sang jaksa sudah mengancam istrinya bahwa ia akan membawa auditor instansi tertentu untuk membuktikan adanya kerugian negara pada pengadaan barang/jasa di instansi istrinya itu. Istrinya itu kebetulan penanggung-jawab suatu pengadaan barang/jasa di instansinya; atau biasa dikenal sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Cukup lama saya tidak pernah mendengar kabar lanjutan tentang kedatangan jaksa tersebut. Sampai kemudian, beberapa minggu rasanya, saya mendapatkan pesan dari obrolan elektronik dengannya (electronic chats). Katanya, istrinya sudah langsung mendapatkan panggilan resmi untuk datang ke kejaksaan negeri dengan status tersangka!

Selanjutnya, di kejaksaan negeri itu, sang jaksa mengancam akan menahan istrinya. Akhirnya, dengan negosiasi ulet lewat pengacaranya, disepakatilah tidak adanya penahanan tersebut. Tentu kita sudah tahu, agar istrinya tidak ditahan ia akan membutuhkan biaya yang besar (dengan berbagai justifikasi tentunya), yang jumlahnya tidak perlu saya sebutkan dalam tulisan ini.

Inti cerita ini adalah beginilah realita proses penegakan hukum (law enforcement process) di Indonesia, di tengah kompleksitas pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah. Selanjutnya, mari kita tengok gagasan sederhana penanganannya.

Proses Penegakan Hukum yang Korup

Kasus yang saya uraikan di epilog telah menjadi momok bagi banyak pegawai dan pejabat instansi publik, terutama sekali mereka yang terlibat langsung dalam urusan pengadaan barang/jasa. Karena begitu seringnya terjadi, malah hal ini sudah dianggap biasa saja. Tampaknya, belum ada upaya serius yang cukup berhasil untuk mengatasi persoalan yang sudah menjadi parasit ini.

Tidak aneh jika begitu banyak pegawai dan pejabat publik yang cenderung menghindar dan tidak mau lagi berurusan dengan pengadaan barang/jasa di instansinya. Mencari siapa yang bersedia menjadi penanggung-jawab pengadaan barang/jasa dan kompeten di sebuah instansi pemerintah, karenanya, bukanlah pekerjaan mudah.

Padahal, belanja dari sektor publik melalui pengadaan barang/jasa itu menjadi sumber utama untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia, seperti banyak di negara lainnya. Untuk mendorong perekonomian negara dan warganya, kita membutuhkan profesional birokrasi yang mau melakukan belanja sektor publik melalui pengadaan barang/jasa tersebut.

Memang, kita harus akui, pengadaan barang/jasa ini pun masih sering dikorupsi. Sebagai contoh, lihat kasus anyar pengadaan eKTP. Repotnya, banyak aparat penegak hukum (APH) yang mestinya menjalankan amanah sebagai orang yang dipercaya (trustee) menegakkan hukum malah memanfaatkan dugaan korupsi pengadaan barang/jasa untuk kepentingan dirinya (self-interest). Mereka malah menyalahgunakan kewenangan legitimasi (legitimate power) yang dipegangnya.

Saya rasa hal yang saya uraikan ini bukan rahasia umum lagi dan kita semua sudah sangat paham. Tentu kita sudah sering mendengar begitu banyak cerita buram dari rekan kita, tetangga kita, dan saudara kita ketika berurusan dengan APH dalam proses penegakan hukum, terutama sekali mereka yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi pengadaan barang/jasa.

Karenanya, jika masih ada peluang, masyarakat cenderung akan menghindarkan diri dari berurusan dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Mereka bahkan berdoa dan bersedia mengeluarkan biaya besar agar dijauhkan dalam urusan proses penegakan hukum, baik sebagai saksi, apalagi jika mesti sampai menjadi tersangka. Jika telah menjadi tersangka, seseorang akan berusaha agar proses penegakan hukum atas dirinya bisa berhenti dan statusnya tidak berubah menjadi terdakwa.

Jika dikalkulasi, biaya atas “bisnis” illegal atau kejahatan kriminal pasar gelap (black market) untuk menghentikan proses penegakan hukum ini tentu sangatlah besar di Indonesia. Bahkan, mungkin bisa lebih besar dari nilai pengadaan barang/jasa yang dikorupsi.

Istilah awam yang berkembang, seseorang bisa tinggal “kolor” jika berurusan dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Pengacara yang mestinya berperan memastikan proses penegakan hukum berjalan dengan baik, malah kadang cenderung menjadi “perantara” (broker) untuk berhubungan dengan APH dalam bisnis illegal tersebut.

APH pun sering menjadikan tekanan publik (seperti LSM) sebagai justifikasi untuk memproses sebuah aduan pengadaan barang/jasa yang sebenarnya tidak layak diproses. APH sepertinya sering tidak peduli terhadap kelayakan pengaduan tersebut. Yang terpenting bagi mereka adalah keuntungan apa yang bisa diperoleh dari bisnis illegal proses penegakan hukum tersebut.

Ketika menjelang Pilkada atau setelah Pilkada, di sinilah kita melihat APH “panen” dalam bisnis illegal tersebut karena menerima begitu banyaknya pengaduan dari para pihak. Karena lemahnya dasar pengaduan tersebut, pegawai atau pejabat publik sering sekedar menjadi “bancakan” APH.

Di sisi lain, atas pengaduan yang sudah cukup bukti, APH masih saja ada yang membuat proses penegakan hukum berlarut-larut. Sebab, semakin berlarut-larut, maka akan semakin membuat para pihak yang terlibat semakin “tersiksa”. Mereka pun kadang mesti mengeluarkan biaya besar sekedar agar proses penegakan hukum bisa berjalan fair, efisien, dan cepat.

Melihat Fokus Kerja KPK

Di tengah proses penegakan hukum yang korup di Indonesia, sebenarnya kita masih mempunyai harapan dari keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sayangnya, peran KPK dalam menangani proses penegakan hukum yang korup masih kurang bergigi. Karenanya, tidak aneh jika seorang anggota DPR pernah mengeluh tentang kinerja KPK. Ia membandingkannya dengan kinerja Independent Comission Against Corruption (ICAC) di Hongkong.

Ia menyatakan bahwa KPK tidak memiliki fokus kerja yang jelas. Ini dapat dimaklumi karena KPK sepertinya masih mengikuti gendang irama tekanan publik. Hal ini berbeda sekali dengan ICAC di Hongkong. Mereka mempunyai fokus yang jelas, yaitu pemberantasan prilaku korup para APH, terutama sekali polisi.

Walaupun berbeda dengan ide dibentuknya ICAC, saya rasa KPK harus mau memfokuskan kembali perannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu fokus atas proses penegakan hukum yang korup, terutama sekali pada proses penegakan hukum dugaan korupsi pengadaan barang/jasa.

Harus diakui, kita memiliki begitu banyak persoalan korupsi di Indonesia. Namun, dengan keterbatasan sumber daya KPK, kembali fokus mengatasi proses penegakan hukum yang korup penting sekali.

Memang, tidak ada salahnya KPK untuk terlibat langsung dalam pemberantasan korupsi yang bersifat umum di Indonesia. Akan tetapi, KPK sebaiknya fokus pada kasus yang melibatkan pejabat negara (seperti presiden, menteri, kepala daerah, dan anggota parlemen) dan APH saja.

Dengan sumber daya terbatas, tidaklah mungkin KPK bisa menyelesaikan semua persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat sekelas pemimpin proyek sebaiknya diserahkan ke APH lain.

KPK cukup melakukan supervisi terhadap proses yang dilakukan APH tersebut. Jika dalam proses tersebut kemudian ditemukan adanya keterlibatan pejabat negara atau APH, barulah KPK perlu mengambil-alih proses penegakan hukumnya.

Unit Khusus Pemberantasan Penegak Hukum yang Korup

KPK perlu fokus memberantas proses penegakan hukum yang korup dengan membentuk unit khusus (special task force). Hal ini untuk memastikan agar proses penegakan hukum seperti yang dihadapi oleh istri teman saya tersebut dapat berjalan secara fair, efisien, dan cepat.

Yang saya maksud pembentukan unit khusus ini tentu tidak sekedar dibuatnya menu pengaduan di website KPK yang sudah ada saat ini. Yang saya maksud adalah adanya semacam unit khusus yang menangani kejahatan APH, seperti halnya unit yang menangani terorisme. Jika perlu, KPK melibatkan para perwira militer dalam unit khusus tersebut, dan tentu juga melibatkan kantor kepresidenan. KPK juga perlu berafiliasi dengan badan internasional untuk menguatkan unit khusus ini.

Sebab, saat ini Indonesia sudah dalam darurat proses penegakan hukum yang korup. Sementara itu, mengatasi proses penegakan hukum yang korup (seperti pemerasan oleh APH) memerlukan pendekatan tersendiri. APH sangat paham bagaimana agar tidak tertangkap basah ketika melakukan deal. Karenanya, sekedar menyadap alat komunikasi APH sebagaimana sering dilakukan KPK sudah usang.

APH sudah semakin mengerti bagaimana caranya agar alat komunikasinya tidak dapat disadap ketika melakukan pemerasan. Ini pun tentu sudah cukup dipahami oleh KPK.

Strategi Unit Khusus KPK

Pertanyaannya kemudian adalah apakah yang mesti dilakukan oleh unit khusus KPK tersebut? Gagasan sederhananya adalah mencari cara apa yang mesti dilakukan sehingga dapat menciptakan proses penegakan hukum menjadi fair, efisien, dan cepat.

Cara sederhananya adalah unit khusus ini membuat jalur komunikasi dua arah dengan para pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Sebab, menunggu saja pengaduan dari para pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum tidaklah cukup. Mereka yang sedang menjadi “pesakitan” tentu sedang berada dalam tekanan dan karenanya cenderung akan bermain aman dan menghindari jalur pengaduan satu arah yang ada di website KPK.

Dengan jalur komunikasi dua arah, unit khusus KPK ini mesti aktif mengumpulkan data langsung ke lapangan, yaitu berinteraksi dengan pihak-pihak yang sedang terlibat dalam proses penegakan hukum, baik para saksi, tersangka, atau terdakwa yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan barang/jasa yang diproses oleh APH. Unit khusus ini juga bisa berinteraksi dengan keluarga, saudara, atau rekan para pihak yang terlibat.

Unit khusus KPK ini perlu menanyakan kepada mereka yang dijadikan saksi, tersangka, atau terdakwa dalam dugaan korupsi pengadaan barang/jasa apakah mereka telah menjalani proses penegakan hukum yang dirasakan fair, efisien, dan cepat? Apakah hak-haknya sebagai tersangka telah dipenuhi oleh APH? Apakah ada ancaman penahanan dari APH yang dirasa tanpa didukung dasar yang kuat?

Setiap hasil pendataan lapangan mesti didalami oleh unit khusus KPK. Berbeda dengan kebiasaan, gagasan sederhana ini menyarankan agar dari hasil pendalaman data lapangan itu unit khusus KPK mau membangun dialog langsung dan jika perlu memberikan peringatan (alert) ke APH yang diadukan.

Artinya, unit khusus KPK sudah sejak dini turut aktif berperan menyadarkan APH agar mau menjalankan proses penegakan hukum secara fair, efisien, dan cepat dan tidak mengancam pihak yang terlibat. Selanjutnya, KPK dapat melakukan surveillance atas APH yang diadukan tadi, terutama ketika di peradilan dan kesehariannya, yang saya tahu sudah dilakukan saat ini.

Kalau KPK bisa menjalankan gagasan sederhana ini, tentu akan terasa sekali peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang sudah begitu masifnya di Indonesia, yaitu dalam memberantas proses penegakan hukum yang korup, terutama atas dugaan kasus korupsi pengadaan barang/jasa. Keterlibatan KPK akan menghindari upaya APH “menggantung” nasib para pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

Dengan adanya unit khusus ini, KPK dapat berperan sebagai alert system dalam proses penegakan hukum, yaitu melakukan tindakan secara soft dan hard ke para APH. Karenanya, berbeda dengan pendekatan penyadapan selama ini, KPK tidak bisa lagi disalahkan sekedar seperti polisi lalu-lintas yang mengendap di balik pohon dalam pelanggaran lalu-lintas yang cenderung seperti menjebak.

Para pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, seperti tersangka, pun mestinya dibina oleh unit khusus KPK sehingga mereka mau mengikuti seluruh proses penegakan hukum, termasuk sampai dengan persidangan di peradilan jika diperlukan. KPK perlu memberikan penyadaran ke para pihak agar tidak mau mengeluarkan biaya penyuapan ke APH. Jika perlu, sedikit peringatan diberikan ke mereka bahwa upayanya memberikan penyuapan ke APH bisa mengakibatkan sanksi hukum yang lebih berat.

Intinya dari gagasan sederhana ini adalah bagaimana agar para pihak secara sadar mau mengikuti proses penegakan hukum di Indonesia karena proses penegakan hukum telah dijaga bisa berjalan secara fair, efisien, dan cepat.

 

*) Sebuah perenungan untuk negeri ini pada pagi yang cerah dari mantan pemegang sertifikasi ahli pengadaan. Tulisan ini bersifat independen dan tidak terafiliasi pada pihak mana pun.

0
0
Dukungan dari Auckland untuk Novel Baswedan

Dukungan dari Auckland untuk Novel Baswedan

PPI Auckland mendukung Novel Baswedan (Foto: Dok. PPI Auckland)

 

Keprihatinan mendalam atas peristiwa yang menimpa Novel Baswedan kembali ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia. Kali ini suara dukungan tersebut datang dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Auckland, Selandia Baru.

Dalam siaran pers berjudul “Solidaritas Untuk Novel Baswedan” tertanggal 16 April 2017, Ketua PP Auckland menyatakan sikap keprihatinan PPI Auckland atas peristiwa tidak beradab yang dialami oleh Novel Baswedan yang kini menjadi Kasatgas Penyidik dalam kasus proyek e-KTP itu. Berikut ini adalah isi Press Release secara lengkap:

 

Auckland, 16 April 2017

Solidaritas untuk Novel Baswedan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai konstitusi dasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Konstitusi tersebut menyebutkan bahwa negara melindungi seluruh warga negara Indonesia dalam persamaan hak, perlindungan hukum dan kemanusiaan. Hanya, gejala yang saat ini berkembang di NKRI adalah perubahan kultur individu, egoisme dan mementingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini dapat menimbulkan implikasi seperti kejadian kekerasan dan vandalisme. Hal ini juga tidak sesuai dengan hak asasi manusia untuk merasa hidup aman dan tidak takut dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Serangan fisik kepada salah satu penyidik KPK beberapa saat yang lalu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dasarnya sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman dan menyebabkan implikasi yang meluas seperti ketakutan akan keamanan dan kondusifitas di NKRI.

Perhimpunan Pelajar Indonesia Auckland (PPI Auckland) prihatin setelah mendapat kabar tentang kejadian yang menimpa salah satu penyidik KPK, Saudara Novel Baswedan. Kami berharap beliau mendapat keadilan dan perlindungan hukum atas apa yang menimpa beliau dan berdoa atas kesembuhannya agar dapat kembali bekerja untuk menjaga nilai keadilan di masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Kami juga senantiasa berdoa agar NKRI tetap menjadi negara yang aman, tentram, dan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti yang sudah ditulis dalam nilai-nilai Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

 

Terima Kasih,

 

Yuris Ramadhan

Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Auckland

PPI Auckland

 

 

0
0
The e-KTP Scandal: Have We Learned Anything About Corruption?*

The e-KTP Scandal: Have We Learned Anything About Corruption?*

The mainstream approach to corruption tends to focus on the individuals involved, but rarely examines the political, cultural and social context in which corruption occurs.

———–

Corruption is back in the headlines. Over the past week, the Indonesian public has been gripped by news about the massive electronic identity card (e-KTP) scandal, which, according to the Corruption Eradication Commission (KPK), resulted in state losses of Rp 2.3 trillion (AU$223.66 million). Big-name politicians and officials are said to have taken part in a “bancakan”, a Javanese term akin to a feast, because of the staggering amount of money allegedly embezzled and shared. Others have used the already popular term “korupsi berjamaah” (a term meaning collective or orchestrated corruption, in which it is likened to religious practice). Both terms are, however, also ambiguous – is corruption partly acceptable or even praiseworthy, or is it just humorously disdainful?

Putting aside the sensational way the media has reported on the case, many have been quick to condemn the individuals on the long indictment list, calling them “shameless” even “inhuman”. This focus on the individual has dominated the approachto understanding corruption in practice, as well as in academic literature.

But is the individual really at the core of the problem? Critics have argued that the mainstream approach to corruption has focused too much on singling out individuals and has underemphasised the important role played by the social, political andcultural context in which these individuals are situated.

Corruption is said to be the result of rationally motivated individuals seeking to maximise gain. The social context is usually ignored. As a result, corruption is often seen as a universal problem of morality to be solved using a one-size-fits-all approach aimed at turning people into more ethical beings.

Research adopting anthropological and cultural studies approaches challenge such conceptualisations of corruption, arguing that corruption is not as “objective” as people may think. Understandings of what constitutes corruption vary from time to time, from nation to nation, from society to society.

Corruption is, after all, not unique to Indonesia. Other similar practices exist elsewhere, such as the recent scandal in South Korea involving impeached president Park Geun-hye and electronics giant Samsung or the massive Brazilian case implicating dozens of lawmakers and businessmen. The Western world, meanwhile, has seen the Panama Papers investigation, which led top economist Jeffrey Sachs to say that anti-corruption efforts must start with the UK and the US.

Adopting an anthropological perspective, my research has shown that practices many label as corruption have different meanings to different people. Sometimes these understandings do not carry any sense of moral decay, or dysfunctionality. Informants in my research, which included government officials, businesspeople and anti-corruption activists, discussed how corruption makes a broken system workable, or how corruption fulfilled certain social obligations. This is consistent with the work of other analysts who argue that the political party financing system in Indonesia makes it hard not to engage in rent-seeking, kickbacks or other similar practices. Getting into power can be very expensive for politicians and has led to illicit fund-raising to recoup some of these costs. Society also puts considerable pressure on politicians and high-profile officials to share their bounty, a concept Indonesians often describe as “bagi-bagi rejeki”.

Considering how these understandings of corruption are persistently circulated in conversations and interactions by people who deal with corruption on a day-to-day basis, it is no surprise that they influence actions. Unfortunately, the current recipes for anti-corruption success tend to underplay the importance of examining these understandings and how they inform and sustain actions.

The public often seem easily distracted by news about the massive amounts of money and actors involved in each corruption case. On one hand, this gives people the chance to express their grievances, as well discredit certain actors or elements of society to advance their own political interests. But there is a growing need to take a closer look into the interpretation of and meanings assigned to practices commonly labelled as corruption by key actors. This would allow a better understanding of complexities involved and offers hope for the formulation of solutions tailor-made to each context.

*) This article has been published by Indonesia at Melbourne, you can read it at this link.

 

 

0
0
error: