Mencegah Korupsi Dengan Transparansi

Mencegah Korupsi Dengan Transparansi

Pendahuluan

Mega korupsi masih menjadi berita utama media nasional, dan tuntutan peran KPK justru tidak semakin mengecil. Padahal, KPK adalah lembaga adhoc yang seharusnya hanya memiliki tugas tertentu. Artinya, setelah melewati masa 20 tahun, idealnya kita mengharapkan peran KPK semakin kecil yang berarti bahwa korupsi seharusnya sudah semakin terkendali. Akan tetapi indeks korupsi Indonesia saat ini masih di bawah rata-rata dunia. Hal itu mencerminkan bahwa keberadaan KPK sebagai lembaga super body masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam kurun waktu 18 tahun selama era reformasi, IPK Indonesia naik 18 poin (skala 0-100) atau rata-rata naik 1 poin per tahun. Sementara itu, rata-rata IPK dunia tahun 2016 adalah 43, yang menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia, bersama 60% negara lainnya. IPK Indonesia juga masih jauh di bawah target pemerintah tahun 2016, yaitu 50. Yang menggembirakan, IPK Indonesia setiap tahun tidak pernah menunjukkan penurunan yang menggambarkan adanya perbaikan walaupun sering juga terjadi stagnasi (lihat grafik).

 Sumber data: www.ti.or.id (diolah)

 

Pengertian Korupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi

Korupsi, menurut Klitgaard merupakan fungsi dari monopoli dan diskresi tanpa akuntabilitas (C = M + D – A). Sedangkan monopoli dan diskresi adalah cerminan dari kekuasaan. Jadi korupsi, bisa timbul karena adanya kekuasaan tanpa disertai akuntabilitas.

Terdapat banyak definisi akuntabilitas, salah satunya Dubnick dan Romzek (1991) memandang akuntabilitas lebih mengacu kepada answerability kepada seseorang yang memiliki otoritas, terkait kinerja yang diharapkan oleh pemilik otoritas yang memiliki sumber kontrol yang sah.

Deklarasi Tokyo menetapkan pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya, untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program.

Dengan demikian akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai tanggung gugat atas pelaksanaan sebuah amanah sehingga sebuah amanah yang akuntabel dapat menjawab atau memuaskan semua pertanyaan relevan dan material dari para prinsipalnya atau para stakeholders-nya.

Karena itu, akuntabilitas memiliki dimensi transparansi sebagaimana dikemukakan Koppel (2005), yaitu transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas, yang sangat diperlukan bagi efektivitas pengambilan keputusan prinsipal.

Untuk memahami dimensi transparansi akuntabilitas, kita harus memahami hubungan keagenan yang terjadi antara prinsipal dengan agen sebagai pemegang amanah. Agen adalah pemilik informasi yang wajib memberikan informasi kepada pencari informasi, yaitu prinsipalnya. Sebagai pemilik informasi, agen memiliki informasi yang lebih lengkap daripada prinsipalnya sehingga moral hazard dan adverse selection merupakan konsekuensi dalam hubungan ini, terutama jika terdapat kesenjangan informasi yang cukup lebar.

Dalam kondisi tidak transparan, rasionalitas agen cenderung lebih kuat karena ekspektasi agen untuk memperoleh insentif pribadi lebih besar dari pada ekspektasi agen untuk dikenakan disinsentif. Dengan demikian, konsekuensi logis monopoli dan diskresi adalah kecurangan, termasuk korupsi. Sebaliknya, dalam transparansi, kepemilikan informasi yang sama dapat menghindarkan dari korupsi karena rasionalitas agen tidak diberi peluang untuk mendapatkan insentif lebih besar.

Teori pasar lemon George Arkeloff (1970) dapat menjelaskan dengan baik tentang hal tersebut. Agar tidak terjadi korupsi, prinsipal harus memiliki suatu cara untuk mencari informasi tentang seluruh aktivitas agen agar moral hazard dan adverse selection dapat ditekan. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana prinsipal (masyarakat) dapat mengurangi kesenjangan informasi dengan agen (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) sampai pada tingkat yang memuaskan atau sampai pada tingkat yang dapat mencegah korupsi?

Penerapan Akuntabilitas Indonesia

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita harus memahami penerapan akuntabilitas di Indonesia dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut. Apakah akuntabilitas di Indonesia sudah memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat? Apa bentuk informasi tersebut dan melalui jalur apakah informasi tersebut diterima masyarakat? Apakah masyarakat bisa membuat keputusan yang cukup untuk memberikan disinsentif kepada pemerintah jika moral hazard dan adverse selection dilakukan dan apa bentuknya?

Secara umum akuntabilitas model Stone, seperti kontrol dari parlemen, penerapan manajemen yang baik, keberadaan lembaga pengadilan, penempatan perwakilan, dan adanya mekanisme pasar, sudah banyak diterapkan di Indonesia.

Secara khusus, penerapan akuntabilitas di Indonesia tak lepas dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas KKN yang diturunkan menjadi UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, di mana undang-undang tersebut mengakomodasi asas akuntabilitas, asas keterbukaan, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juga mengatur tentang kewajiban instansi pemerintah untuk menyusun rencana kerja dan anggaran yang didasarkan pada prestasi kerja yang akan dicapai. Terdapat juga UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang antara lain mengatur informasi yang boleh dibuka untuk publik dan yang tidak boleh dibuka untuk publik, serta UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang antara lain mengatur hak-hak DPR untuk mengawasi eksekutif.

Kita juga memiliki UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur kemerdekaan pers. Selain itu, penerapan akuntabilitas untuk sektor publik di Indonesia juga tidak terlepas dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di mana setiap intansi pemerintah wajib membuat Laporan Kinerja yang dimulai dari perumusan Rencana Stratejik sampai pada pengukuran dan evaluasi kinerja. Hasil dari penerapan akuntabilitas tersebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan berkualitas yang bersih dan bebas dari KKN.

Tata cara untuk memperoleh informasi diatur dalam PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Dalam PP tersebut diatur peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, dilaksanakan dalam bentuk: hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara; hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara; hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara; dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya, diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dalam batas-batas tertentu dijamin oleh UU, namun umumnya masyarakat memperoleh informasi dari pers yang diterima secara pasif sesuai pilihan redaktur setelah sebuah peristiwa akuntabilitas berlalu. Selain dari pers, masyarakat secara pasif dan secara terbatas dapat memperoleh informasi akuntabilitas publik melalui laporan audit yang tercermin dari opini yang diberikan atas laporan yang diterbitkan instansi pemerintah.

Masyarakat juga secara tidak langsung bisa memperoleh laporan akuntabilitas pemerintah dari lembaga penyandang dana dan dari lembaga-lembaga internasional yang mensyaratkan hal tersebut. Selain itu, secara aktif masyarakat dapat juga mencari informasi akuntabilitas publik dengan menghadiri Rapat Dengar Pendapat antara DPR dengan pemerintah. Secara aktif, masyarakat juga bisa meminta informasi, baik secara langsung kepada sebuah instansi pemerintah atau secara tidak langsung melalui komisi pemeriksa.

Walaupun masyarakat Indonesia dijamin haknya untuk mendapatkan informasi publik, dengan berbagai latar belakang pendidikan dan sosial, namun umumnya masyarakat Indonesia bukan merupakan pihak yang berkompeten dalam bidang informasi yang seharusnya mereka dapatkan. Umumnya masyarakat bersikap pasif dan mengandalkan pihak lain yang dinilai independen dan kompeten seperti komisi pemeriksa, pers, dan lembaga internasional.

Kelompok-kelompok masyarakat khusus yang memiliki kompetensi seperti LSM juga tidak mudah untuk mengakses informasi mengenai pertanggungjawaban setiap rupiah keuangan negara beserta pertimbangan kebijakannya. Misalnya korupsi sering terjadi karena faktor harga sehingga informasi tentang harga dan volume beserta harga pembandingnya sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai prinsipal pemerintah.

Keputusan-keputusan pemerintah atas varian yang signifikan perlu dilaporkan kepada masyarakat. Informasi demikian tidak mengalir kepada masyarakat umum maupun kelompok masyarakat khusus selama proses akuntabilitas berlangsung. Ditambah lagi UU mengenai Keterbukaan Informasi Publik justru bisa berubah menjadi “UU Ketertutupan Informasi Publik” karena adanya keharusan pertimbangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebelum pemerintah memberikan informasi kepada publik.

Dengan akuntabilitas seperti dijelaskan, akuntabilitas yang dijalankan pemerintah Indonesia tentunya tidak dapat menciptakan keseimbangan informasi dengan masyarakat. Dengan demikian, kontrol efektif masyarakat kepada pemerintah melalui kepemilikan informasi yang sama, tampaknya masih jauh dari harapan sehingga saran masyarakat kepada pemerintah seperti diatur dalam UU juga menjadi tidak efektif. Seharusnya saran ini bisa menjadi cara bagi masyarakat untuk memberi disinsentif yang lebih besar bagi keputusan pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Simpulan

Indonesia melalui peraturan yang diterbitkan, sudah mengakomodasi akuntabilitas dan transparansi. Namun efektivitasnya masih tercermin dari IPK yang rendah. Akuntabilitas dan transparansi yang dijalankan pemerintah Indonesia belum menghasilkan kepemilikan informasi yang berimbang sehingga diperlukan pendalaman transparansi. Pemerintah harus terus didorong untuk mau mengungkapkan baik secara suka rela maupun secara mandatory, semua informasi relevan dan material kepada masyarakat, bukan hanya kepada DPR maupun kepada pemeriksa saja, karena DPR dan pemeriksa juga merupakan bagian dari pemerintah yang bisa melakukan moral hazard dan adverse selection.

Informasi relevan dan materil tersebut harus mencakup substansi yang selama ini sering menjadi sasaran korupsi seperti varian harga dan volume beserta penjelasan kebijakannya. Masyarakat juga perlu diberikan akses yang lebih besar sehingga saran masyarakat memiliki dampak disinsentif yang signifikan bagi pemerintah. Laporan audit atas entitas publik beserta penjelasannya yang merupakan dokumen publik semestinya dapat diakses oleh masyarakat sebagai pemegang saham negara ini. Dengan demikian masyarakat dapat ikut mengawasi kegiatan pemerintah (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) dan rasionalitas pemerintah untuk mendapatkan insentif pribadi akan mengecil.

 

 

1
0
The Challenge After the Indonesia Local Elections*

The Challenge After the Indonesia Local Elections*

Shaping the performance accountability of elected political leaders is key

——–

 

In the post-Suharto era, Indonesia has undertaken radical public sector reform. Following advice from international donor agencies, such as the World Bank and International Monetary Fund (IMF), Indonesia has decentralised government business. Central government now shares some of its power with local governments.

To enhance managerial accountability, each local government has produced an independent financial report as practiced in subsidiary companies of a private sector organisation. Indonesia has also popularised direct democracy as practiced in Western countries to select political leaders at central and local government levels. Some scholars have defined these changes as a ‘big bang’ reform.

To provide better public services, changing the behaviour of public sector officials has been a popular undertaking for elected political leaders. When Jokowi was elected as Jakarta’s governor, for instance, this was one of his priorities during his first months in office. He introduced an ‘open bidding’ system to select new and replace existing managerial employees. He also promoted transparent procurement processes through an electronic system. Moreover, he published local government budgets and spending so citizens could participate in monitoring public expenditure. Jokowi and his vice governor Basuki had the courage to cut ‘hidden’ budgets that were used to servethe interest of local parliament members (DPRD).

To win voters over in the recent simultaneous local elections (Pilkada Serentak), candidates framed better public service as a key agenda of their political campaign. We can see this approach, for example, in the Jakarta local election. In the education sector Agus stressed the need of welfare for teachers; Basuki said that Kartu Jakarta Pintar (KJP) was useful to help poor people; and Anies promised to give more funds to education (not only what is provided in the KJP, but to subside transportation costs for poor students). To handle housing problems, Basuki promised to give more apartments (rumah susun) for poor people, while Anies promoted zero down payments for buying new houses.

In respect to the Jakarta election, Edward Aspinall has revealed that voters mostly put performance of their leaders above religious and ethnic considerations. This would seem to paint an optimistic picture in respect to the progress of reform and democracy in Indonesia.

Unfortunately, commentators and scholars pay less attention to whether politicians deliver on the promises made during their political campaigns.  For example, along with promising to develop more public infrastructure, in 2014 Jokowi also promised to reduce corruption practices. The jury is still out on whether he has succeeded with this.

Data also indicates that there is a slow progress in recent reform. For example, although Indonesia under Jokowi’s administration now has a better score on the corruption perception index (CPI), the score is not substantially difference from 2015 (that is, it has only changed from 36 in 2015 to 37 in 2016). Indonesia’s global competitive index has also decreased to number 41, compared to 55 in 2009 during the SBY administration. The performance accountability management score (LAKIP) of local governments on average is still 49.87 (that is, not sufficient).

To assess the performance of elected political leaders, the national parliament (DPR) has produced a national planning law. Within this law, elected political leaders (the president, governors, and majors) have to formalise the political agendas promised in their political campaign as a five-year plan.

In the plans, elected political leaders have to declare clearly their objectives, strategies, key performance indicators, and key performance targets while in power. Sadly, few politicians, in both the national and local parliaments, have any interest or capacity to question whether the elected political leaders have fulfilled the goals promised in their performance plans.

Without interest or capacity, the elected political leaders in the executive cannot be assessed by parliament members, and thus reform and democracy may not live up to the benefits promised to the people.

Rather than commenting on the election process alone, analysts and scholars should pay attention to what also comes after a vote — and whether elected political leaders in Indonesia live up to their promises. This could not only help make elected political leaders more accountable, but make liberal democracy work better within the Indonesian context.

 

*) This article has been published by New Mandala, you can read it at this link.

 

0
0
Banyak-Cepat-Perlahan: Trump vs Ahok

Banyak-Cepat-Perlahan: Trump vs Ahok

Saat duduk di bangku kuliah kebijakan publik 6 tahun lalu, saya berpapasan dengan perdebatan seru dan mendalam antara perubahan yang “perlahan di pinggiran” dengan “perubahan yang cepat dan mendasar”. Dalam bahasa kebijakan publik, perseteruan itu dikenal dengan istilah incrementalism vs rational comprehensive, marginal vs big bang, evolusi vs revolusi, modernisasi vs reformasi vs transformasi (Awas, tiga terminologi yang terakhir ini agak susah dipahami dan cenderung dimaknai sama di abad 21 ini).

Dalam dunia akademis dan praktis, masing-masing sisi punya pendukung fanatiknya. Masing-masing memiliki argumen, landasan teori, referensi, contoh kasus, dan “bukti” yang memadai dalam konteks perdebatan akademis kebijakan publik. Ada yang bertahan pada pendirian, bahwa secara alami perubahan sehari-hari terjadi secara perlahan atau dikenal dengan istilah evolusi. Lihatlah contohnya, tidak ada bayi yang lahir tiba-tiba bisa berjalan, atau anak sekolah dasar tiba-tiba bisa menguraikan perhitungan kalkulus dengan mulus. Atau, mendadak seorang anak lahir, langsung menikah, ngunduh mantu, nikah lagi, lalu punya cucu dalam rentang waktu 30 tahun. Itu dongeng.

Alam mengajarkan kita bahwa perubahan itu terjadi perlahan-lahan dan cenderung linear baik dalam kenaikan maupun penurunan. Lihatlah perokok. Betapa sulit baginya untuk tiba-tiba berhenti. Katanya niat dulu, kurangi sebatang dua batang lalu lama-lama hilang. Sebaliknya, kebiasaan merokok juga sama saja, pertama-tama melihat. Kemudian mencoba, batuk-batuk, mencoba lagi, lalu lama-lama jadi biasa.  Tidak ada yang tiba-tiba kenal rokok, langsung merokok sebungkus sehari sambil minum kopi pahit pula.

Banyak contoh bahwa semua perubahan itu sifatnya hanya tambah-kurang 1%,2%, 5%, 10%, atau mungkin 20%. Untung berdagang juga cenderung seperti itu. Untung sedikit, bertambah dikit, berkurang sedikit, merugi sedikit, kembali untung lagi, dan lagi. Jarang yang tiba-tiba untung 50%, 75% atau 120%. Kecuali berjudi atau spekulasi.

Sedangkan para pendukung revolusi, big-bang atau transformasi menginginkan perubahan yang mendasar, fundamental, tidak mau tanggung-tanggung, dan cenderung terdengar retoris. Seperti ungkapan yang sering kita dengar: Sampai kapan begini-begini saja? Hari ini harus (jauh) lebih baik dari hari kemarin! Kalau bukan kita siapa lagi? Pilihannya merubah diri sendiri atau dirubah orang lain? (lebih sakit mana?). Pendukung pemikiran ini seperti diberi amunisi oleh Einstein saat melempar pernyataan yang menohok bahwa “menginginkan sesuatu yang luar biasa dari cara-cara yang biasa adalah suatu kegilaan”. Kalau Einstein yang bilang gila, siapa pun orangnya akan mikir-mikir juga untuk membantahnya.

Konon, Korea Selatan yang dulu ekonominya sama dengan Indonesia di tahun 1940-1950, melakukan hal yang revolusioner (extra-ordinary), setelah sebelumnya Jepang sudah lebih dulu melakukan lompatan. Meskipun Jepang belakangan agak melambat pertumbuhan ekonominya – cenderung mendekati nol di dalam negeri dan bahkan kalau menyimpan uang di bank bunganya minus – namun jangan tanyakan kiprahnya di kancah Internasional. Kalau tidak percaya, jawab saja pertanyaan ini: Merek mobil apa yang sulit untuk disalip di jalan raya?

Kembali ke diskursus kebijakan publik. Mungkin itulah yang dirasakan publik Amerika pada delapan tahun pemerintahan Obama dengan dukungan partai demokratnya. Nyonya Clinton yang juga kandidat partai demokrat dipersepsikan akan cenderung meneruskan kebijakan Obama. Sebaliknya, semboyan Trump membuat Amerika “Jaya Kembali”, memiliki ciri perubahan transformatif, revolusioner. Dan memang DNA ke-Amerika-an itu cenderung revolusioner. Dari zaman dahulu rasa ingin tahu dan keinginan berubahnya tinggi. Kalau tidak, siapa yang kuat menyeberangi samudera Atlantis dari Eropa bermigrasi ke benua baru (Amerika) dan sudah lebih dulu dihuni oleh bangsa Indian yang terkenal sebagai petarung keras? Jadi mencoba hal baru memang sudah ada di DNA mereka. Cepat bosan dengan hal yang biasa-biasa saja. Mungkin itu juga yang membuat banyak penemuan penting lahir di sana.

Kembali ke Trump. Latar belakang Trump yang bukan politisi, melainkan pengusaha dalam berbagai bidang – termasuk pemilihan ratu sejagat, menjadi “jualan” yang menarik bagi mayoritas publik Amerika yang menginginkan suasana baru. Terbukti, kampanye Trump jauh berbeda dibandingkan dengan para kandidat yang lain. Termasuk caranya membuat kebijakan yang terkesan tidak bisa dibaca oleh lawan politik, bahkan kolega di sekitarnya. Meskipun kontroversial, pada akhirnya kebijakan yang dibuat Trump adalah untuk mewujudkan janji kampanyenya.

Namun, riuhnya respon publik Amerika dan global menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah menginginkan perubahan yang cepat tidak sama dengan kemampuan menerima perubahan itu sendiri? Atau sebaliknya, seandainya Trump melakukan kebijakan yang berbeda dengan janji kampanyenya, maka akan dianggap berbohong? Kenapa rakyat selevel Amerika yang DNA-nya transformer, dimana rata-rata tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita penduduknya tinggi, justru cenderung sulit menerima perubahan yang sebelumnya sudah disampaikan lewat kampanye? Apalagi golongan yang tidak bisa menerima perubahanTrump? Termasuk para elit partai Republik yang dulu mendukung Trump dalam kampanyenya, dan para ahli IT yang terbiasa dengan perubahan yang cepat.  Bukankah Trump dihasilkan dari proses pemilihan yang demokratis?

Ahok bukanlah Trump. Rakyat Indonesia bukan pula Rakyat Amerika. Membandingkan keduanya tentu sulit dan cenderung tidak relevan. Tetapi dalam konteks perubahan incremental vs revolusi saya melihat ada kecenderungan yang sama. Serupa tapi tak sama. Ada kemiripannya, begitu kira-kira. Meskipun dalam pengalaman sebagai pejabat publik tentu Ahok sudah lebih dulu menjabat ketimbang Trump. Tetapi dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan, Trump terlihat lebih revolusioner atau tidak biasa, tidak lazim, dan tidak bisa dibandingkan dengan kebijakan serupa.

Terlebih yang sudah dilakukan Ahok. Saya sebut beberapa dari yang sudah berseliweran di media, baik kebijakan maupun perilaku yang dilakukan Ahok, antara lain: mudah memecat dan mengganti pejabat; berkonflik, dan berkonfrontasi dengan DPRD; berkonfrontasi dengan BPK dan “tidak peduli” dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian; lebih memilih anggaran tidak terserap banyak daripada dipakai sebagai bahan bancaan korupsi; suka berucap “brengsek”, marah-marah dulu baru minta maaf; menertibkan bantaran sungai dengan tegas, tetapi juga menerima keluh kesah warga hampir setiap hari di Balai Kota; dan sekian banyak tindakan “kontroversial” yang mengundang banyak pro dan kontra. Kalau yang pro, daftar yang baik-baiknya pasti panjang sekali. Sebaliknya kalau yang kontra, daftar kejelekannya lebih panjang lagi.

DISCLAIMER

Saya tidak akan memberikan penilaian apakah perubahan yang dibuat  atau ditawarkan oleh kedua tokoh tersebut itu baik, benar, tepat, etis, atau sesuai konstitusi. Saya hanya mengaitkan fenomena Ahok dan Trump dalam konteks dikotomi konsep perubahan incremental vs big-bang sebagaimana saya sampaikan panjang lebar di atas.

Dikotomi “perubahan kecil, pelan, penyesuaian vs perubahan cepat, mendasar, korektif” semakin terasa sekali mengingat hasil Pemilu Amerika dan hasil Pilkada putaran I menempatkan adanya dua kubu (dengan jumlah suara berimbang, lebih kecil dari 5%). Kalau di Amerika dimenangkan oleh sisi perubahan komprehensif, revolusioner, ekstrim nasionalis yang fundamental. Setidaknya berdasarkan kebijakan Trump sejauh ini seperti pembatasan imigran dan pembangunan tembok di Meksiko. Sementara untuk di Indonesia masih akan menunggu putaran kedua.

Tetapi ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh mantan Menteri Keuangan Chatib Basri di acara Mezzanine Club Kamis 23 Februari lalu. Menurut beliau “Presiden akan cenderung “normal” setelah 6-9 bulan”. Menarik sekali. Jika boleh dimaknai, ada pemimpin yang menggebu-gebu saat akan menduduki suatu jabatan publik dengan segala retorika perubahan, konsep, ideologi, dan segudang inisiatif strategis. Tetapi setelah beberapa waktu, akan terjadi titik equilibrium, penyesuaian-penyesuaian di mana tercipta kesepakatan menuju perubahan yang cenderung stabil, dan perlahan. Semacam kompromi, win-win solution atau lose-lose solution. Nah, menurut saya hipotesa menarik ini akan mendapatkan salah dua lokasi pengujian empiris di Amerika dan (mungkin) di Jakarta.

Intermezzo sekaligus menutup dengan pertanyaan. Di tingkat nasional sejauh ini saya melihat dan membaca pemberitaan media masih menunjukkan aktivitas  “revolusi” setidaknya dalam bidang infrastruktur, mempertahankan keberagaman, dan negosiasi dengan asing. Bagaimana tidak, perusahaan sekelas Freeport pun ikut “berteriak” yang dulu-dulunya (mungkin) bisa diselesaikan “baik-baik”.  Pertanyaannya, seberapa cepat laju “revolusi” dari Jalan Medan Merdeka bisa bertransformasi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas ke Pulau Rote? Apakah peran gubernur dan bupati/walikota penting untuk mengakselerasi perubahan yang cepat? Apakah peran non-government actors juga penting? Atau justru apakah “revolusi” itu penting? Buat siapa?

 

 

0
0
Strategi  Pengelolaan Keuangan Unggulan Pasangan Calon Kepala Daerah Sebagai Penentu Kemenangan

Strategi Pengelolaan Keuangan Unggulan Pasangan Calon Kepala Daerah Sebagai Penentu Kemenangan

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkadal) 2017 saat ini, semua tahapan berjalan dengan baik dan partisipasi masyarakat diprediksi mencapai di atas 80 persen. Salah satu kunci kemenangan pasangan terpilih nanti adalah harus memiliki strategi jitu dalam pengelolaan keuangan daerah. Pasalnya,  program-program  yang berpihak kepada masyarakat, serta infrastruktur pembangunan pemerintahan, optimalisasi alat kota mulai dari trotoar, sport center hingga taman kota, adalah strategi yang ditunggu masyarakat pemilih. Program yang berpihak kepada masyarakat adalah penentu kemenangan bakal calon.

Fenomena penentuan strategi para calon kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat saat ini adalah faktor yang paling menentukan kemenangan. Bahkan beberapa incumbent, tanpa malu akan menyatakan keberhasilan programnya walaupun sebenarnya adalah program kepala daerah periode sebelumnya. Di antara kepala daerah yang hingga saat ini sukses memenangkan hati warga nya antara lain adalah Irwan Prayitno-Gubernur Sumatera Barat, Risma-Walikota Surabaya, Azwar Anas-Bupati Banyuwangi, Ridwan Kamil-Walikota Bandung, Yoyok-Bupati Batang, Nurdin Abdullah-Bupati Bantaeng dan lain-lain.

Program-program unggulan para kepala daerah yang memperoleh apresiasi rakyat antara lain :

  1. Risma, Walikota Surabaya. Transparansi dalam penggunaan anggaran, sehingga memperoleh Bung Hatta – anti corruption award 2015, Adipura Kencana berkali kali sehingga surabaya menjadi lebih nyaman dan bersih, pedestrian serta taman2 kota yang indah dan hijau.
  2. Azwar Anas, Bupati Banyuwangi. Menggalakkan pariwisata bernafaskan budaya lokal sebagai motor penggerak perekonomian daerah, dan kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun infrastruktur kota, juga penurunan angka kemiskinan.
  3. Ridwan Kamil, Walikota Bandung. Bandung disulap jadi kota “sejuta taman” yang indah. Jadi walkot “gaul” yang aktif menyapa warganya via medsoc dan ajang2 off air.
  4. Yoyok, Bupati Batang. Bikin Festival Anggaran dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sebagai wujud transparansi penggunaan anggaran. “Gaul abis” dengan warganya dan melepas atribut formal saat berbaur dengan warga. Rumah dinasnya juga selalu open house every day…:)
  5. Nurdin Abdullah, Bupati Bantaeng. Menggerakkan potensi ekonomi, infrastruktur dan fasilitas kesehatan daerah, dengan bekerjasama dengan pihak swasta dan LN (terutama jepang). Angka kemiskinan menurun drastis.
  6. Aher-Dedi. Pembentukan wirausaha baru sebanyak 100 ribu pada 2018 (58% pada 2016), pemberian bibit ikan kepada masyarakat dengan penyebaran benih di danau, situ dan waduk mencapai 18,3 juta benih ikan. Penanaman 2 juta pohon kopi kepada petani kopi dan kelompok masyarakat menjadikan Jawa Barat menjadi salah satu produsen kopi kedua di Indonesia setelah Aceh, dan sebagai penunjang perekonomian dengan melakukan pengembangan infrastruktur Jalan provinsi di Jabar selatan untuk mendongkrak perekonomian di Jawa Barat,”

Dari program unggulan kepala daerah diatas, hal-hal yang  yang paling mendapat apresiasi masyarakat adalah antara lain :

  1. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan APBD, dalam hal ini adalah strategi pengelolaan keuangan unggulan yang memungkinkan misi yang lain menjadi terlaksana dengan baik.
  2. Pembangunan fasilitas umum yang menyentuh hajat hidup masyarakat (jalan raya, taman2 kota, trotoar dan pedestrian yang nyaman, dan sarana umum lainnya).
  3. Menggerakkan perekonomian daerah yang melibatsertakan masyarakat, sehingga angka kemiskinan menurun dan meningkatkan wirausaha.

Selanjutnya, kita dapat membandingkan strategi program unggulan para kepala daerah tersebut di atas dengan visi dan misi para calon kepala daerah yang saat ini akan berkompetisi pada beberapa pilkada di sejumlah daerah berikut:

  1. Agus-Sylvi :
  • Mewujudkan Jakarta yang Maju
  • Mewujudkan Jakarta yang Aman
  • Mewujudkan Jakarta yang Adil
  • Mewujudkan Jakarta yang Sejahtera
  • Mewujudkan “Jakarta Hijau” (Green Jakarta) yang Lingkungannya Semakin Baik
  • Mewujudkan Jakarta yang Nyaman dan Bermartabat
  1. Ahok-Djarot :
  • Mewujudkan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), terbuka, dan melayani warga.
  • Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga, yaitu jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, hunian yang layak, bahan pangan yang terjangkau, transportasi publik yang ekonomis, dan lapangan pekerjaan serta usaha agar seluruh warga berkesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik sehingga Indeks Kebahagiaan kota Jakarta menjadi salah satu yang tertinggi di antara kota-kota di dunia.
  • Menciptakan sumber daya manusia yang tangguh lahir dan batin, kompeten, dan berdaya saing global dengan Indeks Pembangunan Manusia yang setara dengan kota-kota maju di dunia.
  • Menata kota sesuai perubahan zaman untuk mendukung kemajuan ekonomi, keberlangsungan lingkungan, dan kehidupan sosial budaya warga.
  • Membangun kehidupan kota yang berbasis teknologi dan berinfrastruktur kelas dunia dengan warga yang berketuhanan, berbudaya, bergotong royong, berwawasan, toleran, partisipatif, dan inovatif.
  1. Anies-Sandhy :
  • Membangun manusia Jakarta menjadi warga yang berdaya dengan menghadirkan kepemimpinan HUMANIS dan MENGAYOMI, penggerak birokrasi yang efektif, menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga bahan pokok, membangun sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan serta menyelesaikan masalah-masalah sosial.
  • Membangun lingkungan kota Jakarta secara berkelanjutan dengan perencanaan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial.
  • Membangun kesejahteraan dengan menciptakan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan penanggulangan masalah mobilitas warga kota
  1. Rano-Embay :
  • Memantapkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan untuk pemenuhan layanan dasar dan peningkatan daya saing daerah.
  • Menciptakan ekosistem ekonomi yang sinergis antarpelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dengan iklim investasi yang kondusif serta keberpihakan pada masyarakat.
  • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
  • Memperkuat sinergi pembangunan daerah melalui kerja sama pembangunan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang selaras, serasi dan seimbang.
  • Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang bersih dan berintegritas menuju tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
  1. Wahidin Halim- Andika.

Mewujudkan Banten yang:

  • Maju, cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good governanace dipakai.
  • Mandiri mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.
  • Berdaya Saing berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainya. Beberapa parameter investasi seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah berkepastian hukum, sumber daya manusia yang  berkualitas, dan ketersediaan energi menjadi tolok ukurnya.
  • Sejahtera diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tiga indikator utama yaitu kondisi pendidikan, kesehatan, dan kondisi daya beli masyarakat.
  • Akhlakul Karimah menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama. Yakni, nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia berserta alam seisinya

Dengan menganalisis faktor strategi unggulan 5 calon kepala daerah yang bersaing pada 2 provinsi tersebut, dapat terpola suatu strategi dimana setiap calon kepala daerah memiliki perbedaan prioritas pada visi misinya, yang tentunya akan sangat berpengaruh pada saat pelaksanaan kegiatan pemerintah saat mereka terpilih.

  1. Agus-Silvy, yang paling terlihat berbeda dari pasangan lainnya adalah menjadikan Jakarta green city (kota hijau) yang tentunya saat mereka terpilih akan dituntut untuk merealisasikannya.
  2. Ahok-Djarot, menata kota sesuai perubahan zaman untuk mendukung kemajuan ekonomi dan menciptakan SDM yang tangguh. Dalam hal ini saat terpilih tentunya SDM yang tidak tangguh akan dipersilakan untuk keluar dari ibukota dan penataan kota sesuai kebutuhan perekonomian, yang akan sangat mungkin terjadi penggusuran dalam pelaksanaannya.
  3. Anies-Sandhy, menghadirkan kepemimpinan HUMANIS dan MENGAYOMI. Penggunaan huruf capital pada kata humanis dan mengayomi menunjukkan strategi kepemimpinan berbeda dengan incumbent yang sebaliknya, walaupun bisa saja akan berpengaruh pada lambannya pelayanan birokrasi pemerintah.
  4. Rano-Embay, pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan, peningkatan daya saing daerah membangun ekosistem ekonomi yang sinergis antarpelaku usaha. Dalam hal ini program terfokus pada investor dari luar daerah sebagai penggerak perekonomian, yang walauupun diperlukan seringkali mengakibatkan meningkatkan kesenjangan social.
  5. Wahidin-Andhika, dengan misi akhlakul karimah pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama, yang pada prakteknya lebih kepada praktek agama secara formalitas tidak sampai pada agama sebagai integritas personal tertinggi.

Pada akhirnya, berdasarkan analisis pada visi dan misi 5 calon kepala daerah tersebut, tidak ada satupun terlihat suatu misi pengelolaan keuangan unggulan sebagai strategi unggulan para calon kepala daerah. Tampaknya strategi pengelolaan keuangan unggulan hanya sebagai pemanis kata dalam penulisan visi misi.

Sedangkan dalam pelaksanaannya strategi pengelolaan keuangan unggulan menjadi penentu kesuksesan kepala daerah yang dilaporkan sebagai indikator kesuksesannya. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung berikutnya, pembuatan visi dan misi para calon kepala daerah dapat menjadikan strategi pengelolaan keuangan unggulan sebagai strategi penentu kemenangan.

 

 

0
0
error: