Optimalisasi Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Sekolah

Optimalisasi Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Sekolah

Tiap tahun ada saja masalah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pada PPDB 2018 terjadi kecurangan pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di berbagai daerah. Kita berharap PPDB 2019 yang akan dilaksanakan bulan Mei nanti masalah dan kecurangan seperti itu tidak terjadi lagi.

Aturan Zonasi 2019

Tahun ini Kemendikbud memasifkan sistem zonasi dalam PPDB. PPDB zonasi dimaksudkan untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa. Adanya zonasi bisa mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, sekaligus menghilangkan pengastaan pada sekolah. Tidak ada sekolah favorit dan non favorit. Adanya sekolah berkualitas.

Kini Kemendikbud dan Dinas Pendidikan setempat tengah menyosialisasikan aturan PPDB 2019. Sosialisasi dilakukan lebih awal agar masyarakat tahu aturan zonasi yang terbaru. Pun mencegah permasalahan yang timbul saat PPDB.

Aturan baru di Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB 2019,di antaranya mengatur bahwa hanya ada tiga jalur dalam PPDB, yaitu zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan jalur perpindahan domisili orang tua (kuota maksimal 5 persen). Pun penghapusan SKTM, bagi siswa tidak mampu dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Untuk jalur perpindahan orang tua, domisili berdasar kartu keluarga (KK) atau surat keterangan domisili dari RT/RW dilegalisasi kepala desa setempat yang diterbitkan minimal satu tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Pemalsuan surat mutasi domisili maupun surat mutasi kerja, serta praktik jual-beli kursi, akan dipidana.

Pengelompokan zonasi ditentukan berdasarkan akses rumah calon peserta didik ke sekolah. Bukan lagi berdasarkan administrasi pemerintah. Maka, harus ada kerja sama antara dinas pendidikan pemerintah kabupaten/kota, maupun provinsi untuk menetapkan zona.

Kemudian setiap sekolah peserta PPDB 2019 diwajibkan mengumumkan jumlah daya tampung sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Kendala Berkeadilan

Bila kita tengok tujuan PPDB zonasi sejatinya adalah untuk pendidikan yang berkeadilan. Tidak ada lagi sekolah favorit dan non favorit. Semuanya jadi sekolah yang berkualitas. Sekolah yang menerima semua siswa apa adanya, hanya fokus pada kualitas pembelajaran (best process) bukan pada kualitas input (siswa).

Prasyarat menjadikan semua sekolah berkualitas adalah pemerataan fasilitas pendidikan dan kualitas guru. Nyatanya pemerintah belum mewujudkan hal itu. Sehingga orang tua sampai kini masih punya mindset soal adanya sekolah favorit dan nonfavorit.

Tak sedikit orang tua yang masih memburu sekolah favorit. Sekolah tersebut dipandang mampu menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas baik dan menghasilkan lulusan yang baik pula ketimbang sekolah lain.

Hal itu juga dipicu oleh pemerintah yang seharusnya memenuhi kelengkapan sarana belajar pada sekolah non favorit. Tetapi pada kenyataannya, jurang perbedaan sekolah favorit dan nonfavorit masih kentara.

Sekolah yang favorit sarana prasarananya lengkap. Buku-buku pelajaran tersedia lengkap. Ada LCD projector yang telah terpasang menggantung di plafon kelas. Anak-anak sudah bisa mengakses sumber belajar dari internet di ruang kelas.

Beda kondisinya dengan sekolah yang non favorit, mereka masih serba kekurangan. Buku-buku pelajaran tidak mencukupi dengan jumlah anak. Gedung perpustakaan belum ada. Alih-alih anak mau pakai internet, di sekolah itu belum ada komputer/laptop untuk pembelajaran.

Terkendalanya pemerataan sarpras pendidikan juga akibat dana pendidikan dikorupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data sepanjang 2018, ada 15 kasus korupsi infrastruktur pendidikan yang merugikan negara Rp 34,7 miliar. Juga 38 kasus di sektor pendidikan non-infrastruktur yang merugikan negara Rp 30 miliar (Kompas, 08/02/2019). Sungguh terlalu!

Selain itu, pemberlakuan zonasi mestinya diikuti pemerataan jumlah guru PNS. Sebaran guru PNS masih jomplang antara di perkotaan dan perdesaan. Di kota-kota besar, jumlah guru yang berstatus PNS dapat dikatakan kelebihan kuota. Sedang di perdesaan kekurangan guru cukup mengganggu jalannya proses belajar mengajar di kelas. Bahkan ada guru yang merangkap dua kelas sekaligus. Ketimpangan jumlah guru ini menghambat pemerataan kualitas pendidikan di tanah air.

Saran

Maka dari itu, setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dan sekolah untuk mengoptimalkan sistem zonasi PPDB 2019.

Pertama, pemerintah harus meyakinkan orang tua calon peserta didik bahwa semua sekolah adalah sekolah berkualitas. Caranya dengan segera mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan. Dapodik sebenarnya bisa dipakai pemerintah pusat maupun daerah sebagai instrumen pemetaan bantuan fasilitas pendidikan. Kemudian sekolah yang minim sarpras belajarnya segera diberi bantuan tanpa ada korupsi.

Pun merotasi guru PNS. Kemendikbud bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam merotasi guru PNS. Ini penting agar kebijakan pemerataan guru yang dilakukan Kemendikbud tidak bertabrakan dengan Pemda yang punya kewenangan memutasi guru PNS. Sehingga kerja sama ini bisa menghasilkan distribusi guru merata antara di desa dan kota.

Kedua, mengoptimalkan sistem PPDB. Kemendikbud bisa mendesain aplikasi PPDB yang tersinkron dengan Dapodik. Jadi, pihak panitia PPDB SMP misalnya, saat input data calon peserta didik dapat menarik data dari Dapodik SD yang dalam zonasinya. Ini akan menyahihkan data calon peserta didik sesuai zonasi.

Ketiga, panitia PPDB harus melakukan verifikasi faktual data calon peserta didik. Khususnya surat keterangan domisili dengan mengecek langsung ke kelurahan/desa setempat. Ini penting untuk mencegah manipulasi data.

Keempat, semua pihak harus mengedepankan taat aturan. Baik sekolah maupun orangtua calon siswa harus mengutamakan kejujuran dan integritas dalam PPDB. Ini kunci utama membangun pendidikan yang berkualitas.

Akhir kata, demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas di semua wilayah tanah air, mari kita dukung sistem zonasi PPDB.

 

 

2
0
Public Relations di Organisasi Publik:  ‘PR’ yang Masih Banyak PR

Public Relations di Organisasi Publik: ‘PR’ yang Masih Banyak PR

Tata kelola organisasi terus berkembang dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini. Berbagai konsep, model, kerangka kerja, hingga pedoman-pedoman semakin banyak tersedia untuk diadaptasi.

Satu tren menarik yang patut menjadi perhatian adalah ‘perlombaan’ untuk menunjukkan bahwa suatu konsep atau model, atau mungkin lebih tepatnya suatu fungsi di dalam organisasi lebih strategis dalam mendorong pencapaian tujuan organisasinya.

Tak sulit menemukan embel-embel ‘strategic’ di depan sebutan awalnya. Misalnya, strategic bla bla bla management, saya samarkan supaya tidak terlalu tendensius tentunya ‘menyerang’ satu fungsi tertentu.

First of all, maybe i need to put this delicately, setiap unit atau fungsi di dalam organisasi tentu merasa berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasinya. Saya sepakat dengan hal itu. Namun, peran itu tentu ada porsinya, yang ujungnya adalah prioritas.

Salah menakar porsi suatu fungsi tentu secara otomatis berdampak pada prioritas organisasi dalam mengalokasikan sumber dayanya terhadap fungsi-fungsi tersebut. Itulah concern-nya.

Urgensi Mengelola Reputasi

Tanpa perlu berpanjang lebar, fungsi yang saya nilai masih sering ditakar porsinya secara salah adalah fungsi komunikasi, atau biasa kita sebut public relations (PR), atau hubungan masyarakat.

Survei mudahnya, jika anda bersikukuh menilai bahwa fungsi utama dari PR adalah melakukan peliputan dan pendokumentasian, and that is all, I am done to discuss with you. Namun, jika anda masih terbuka untuk mendengar argumen-argumen saya, mari kita mulai.

Dalam buku yang ditulis oleh Garry Honey pada tahun 2009 dengan judul “A Short Guide to Reputation Risk” dijelaskan bahwa reputasi merupakan suatu hal yang penting tetapi lebih sering dikesampingkan urgensinya karena sulit untuk diukur atau dinilai.

Padahal, baik organisasi yang bergerak di sektor pemerintah maupun swasta, reputasi sama-sama merupakan hal yang esensial. Reputasi sangat lekat hubungannya dengan hubungan antara organisasi dengan stakeholders-nya, di mana reputasi yang baik akan menarik atau memperkuat hubungan organisasi dengan stakeholders-nya.

Sebaliknya, reputasi yang buruk akan merenggangkan hubungan tersebut. Reputasi baik cenderung didapatkan secara perlahan, sedangkan reputasi buruk akan berdampak sangat cepat kepada para stakeholders. Berdasarkan pemahaman tersebut maka pengelolaan reputasi merupakan suatu hal yang perlu dilakukan, dan organisasi harus mampu mengeksploitasinya.

Garry Honey dalam buku yang sama menggambarkan bahwa terkait urgensi pengelolaan risiko reputasi, organisasi yang bergerak di sektor pemerintah memiliki eksposur atas risiko reputasi yang lebih besar dibandingkan dengan organisasi di sektor swasta.

Hal itu karena jika terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan rusaknya reputasi suatu organisasi pemerintah, kepercayaan dari stakeholders terutama dari masyarakat umum merupakan hal utama yang akan mengalami kerusakan.

Hal tersebut tentu berbeda dengan organisasi swasta yang ancaman utamanya adalah kerugian keuangan. Masalahnya, di sektor pemerintah, kecenderungan yang ada adalah bahwa kinerja yang baik biasanya hanya akan terdengar di skala kecil, sebaliknya, kinerja atau kabar yang buruk akan dengan cepat tersebar dengan jangkauan yang jauh lebih luas.

Artinya, fokus dari pengelolaan risiko tersebut adalah, “Seberapa besar organisasi mampu menanggung hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan sebelum akhirnya dapat diraih kembali?” dan, “Apa yang terjadi jika organisasi kehilangan kepercayaan?”.

Faktor Risiko Reputasi

Pentingnya mengelola reputasi organisasi ini semakin dikonfirmasi melalui hasil Survei Nasional Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Center for Risk Management Studies (CRMS).

Selama tiga tahun berturut-turut, yakni sejak tahun 2016 sampai dengan 2018, risiko yang menurut responden merupakan risiko tertinggi bagi organisasi adalah risiko reputasi. Artinya, reputasi merupakan suatu hal yang telah dipahami bersama sebagai hal penting yang menyangkut pencapaian tujuan organisasi, bahkan mungkin keberlanjutannya.

See, kendatipun berbagai fungsi berjalan dengan baik, akan tetapi concern terhadap reputasi organisasi masih kurang. Jika hubungan organisasi publik dengan stakeholders kurang terjaga, maka ancaman risiko reputasi dengan eksposur signifikan sangat mungkin terjadi.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan dalam Harvard Business Review berjudul ‘Reputation and Its Risks’ yang ditulis oleh Robert Eccless, Scott Newquist, dan Roland Schatz, dijelaskan bahwa terdapat tiga faktor risiko reputasi.

Pertama, risiko yang meningkat ketika terdapat perluasan gap antara reputasi organisasi dengan kenyataannya. Kedua, risiko yang meningkat karena adanya perubahan ekspektasi dari pemangku kepentingan. Ketiga, ketika organisasi tidak mampu bereaksi secara internal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi organisasi dengan para stakeholders merupakan suatu hal yang harus dilakukan dan tidak dapat dihindari jika ingin menjaga reputasinya.

Bagaimana hal itu dilakukan? Jawabannya adalah dengan berfokus pada dua hal, yakni menyampaikan kinerja organisasi dan menjaga hubungan dengan para stakeholders agar senantiasa memahami kedinamisan ekspektasi para stakeholders tersebut termasuk mengklarifikasi informasi-informasi yang tidak sesuai.

Siapa Pengelola Reputasi

Lalu, fungsi apa yang paling tepat mengelola reputasi organisasi? Begini, dalam perspektif organisasi, menjaga dan mengelola reputasi organisasi merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh pihak di dalam organisasi.

Salah satunya adalah fungsi komunikasi atau PR yang memiliki tanggung jawab besar untuk dapat melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko tersebut dalam perspektif fungsi komunikasi. Kenapa? karena PR merupakan pintu gerbang pertukaran informasi, dari internal organisasi ke para stakeholders, atau sebaliknya. Hal itu dilakukan dengan cara penyamaan frekuensi sehingga kedua pihak mampu memahami informasi yang ada.

Singkatnya, tentu organisasi yang terbiasa menggunakan istilah-istilah teknis akan kesulitan menyampaikan informasi yang mudah ‘dicerna’ oleh stakeholders, khususnya masyarakat dan media.

Sebaliknya, ekspektasi, komentar, atau kegelisahan masyarakat dan media juga akan sulit di-capture oleh organisasi jika tidak memiliki PR yang mumpuni. Tentu, PR menjadi kunci dalam hal ini, atau lebih lengkapnya PR-lah yang mumpuni.

‘PR’ Bukan Sekedar Peliputan

Lalu bagaimana mendefinisikan PR yang mumpuni itu?

Dalam berbagai literatur dijelaskan bahwa PR harus mampu merepresentasikan organisasinya, dengan dibekali oleh dua hal yaitu kemampuannya untuk mengakses organisational performance dan stakeholders’ expectations.

Bagaimana melakukannya? Pertama, bukan PR yang melakukan pekerjaan fungsional organisasi, ada unit-unit khusus yang melakukannya. Namun, PR perlu diinformasikan tentang apa saja yang dilakukan oleh organisasinya dan kinerja apa yang dihasilkan.

Nah, biasanya organisasi yang masih menilai PR sebagai unit peliputan dan pendokumentasian akan menilai bahwa PR tidak perlu tahu apa yang dilakukan unit-unit fungsionalnya. That is the classical problem.

Namun begini, agar tidak menimbulkan salah paham, PR masih perlu melakukan peliputan kinerja organsasi lho, tetapi cara melihatnya adalah peliputan tersebut dilakukan sebagai cara untuk meng-capture kinerja sebagai bagian dari mengelola reputasi organisasinya.

Jadi, satu pilar untuk membangun PR yang mumpuni adalah adanya konektivitas antara unit-unit fungsional dengan PR-nya dan kesamaan pemahaman bahwa keduanya harus saling memberikan dukungan informasi.

Pilar kedua adalah kemampuan PR dalam mengidentifikasi dan menganalisis ekspektasi dari stakeholders, terutama masyarakat dan media. Salah satu caranya adalah dengan melakukan media monitoring. Ttidak hanya media cetak, tetapi juga media sosial, mengingat interaksi dan engagement masyarakat (kita sebut warganet) di media sosial sudah terbangun secara dua arah.

Apa manfaat dari identifikasi dan analisis yang dilakukan? Ini adalah bagian dari pengelolaan isu atau issue management.

Organisasi harus secara sadar memahami bahwa organisasi tidak bisa lagi menutup mata dan telinga dengan apa yang terjadi di luar, isu yang sedang berkembang, karena bisa saja, dan sangat mungkin isu-isu tersebut terkait dengan kinerja organisasinya sehingga perlu direspon. Adapun respon itu bisa dalam bentuk statement maupun penyesuaian dalam hal kebijakan dan kinerja organisasi.

Oleh karena itu, PR yang mumpuni harus didukung dengan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan media monitoring tersebut, antara lain sumber daya manusia yang memiliki kompetensi komunikasi dan teknis yang berimbang, dan didukung oleh alat monitoring yang dapat mempercepat proses identifikasi dan analisisnya.

Akhirnya, tanpa kedua pilar tersebut, PR tentu akan kesulitan dalam menjalankan perannya. Dampaknya, probabilitas terjadinya risiko reputasi semakin besar, salah satunya adalah organisasi menjadi rentan terpapar dampak yang signifikan jika krisis terjadi.

Epilog

Singkatnya, Dalam jurnal W. Timothy Coombs tahun 2015 berjudul “The Value Of Communication During A Crisis: Insights From Strategic Communications Research”, dijelaskan bahwa “kegagalan untuk berkomunikasi” adalah kesalahan organisasi yang paling signifikan saat krisis terjadi karena “spekulasi dan desas-desus” pasti muncul dan media akan dipaksa untuk mengisi kekosongan informasi tersebut dengan spekulasi yang belum tentu benar.

Melihat kondisi ini, tentu tidak berlebihan jika kita katakan bahwa organisasi masih memiliki banyak PR (Pekerjaan Rumah) yang harus segera diselesaikan dalam membangun PR (Public Relations)-nya, sebelum semuanya terlambat mengingat strategisnya peran PR tersebut.

 

 

6
0
Belajar dari Selandia Baru dalam Mereformasi BPJS Kesehatan

Belajar dari Selandia Baru dalam Mereformasi BPJS Kesehatan

Pengantar

Negara memiliki kewajiban memberikan jaminan sosial (social protection) kesehatan kepada segenap warga negaranya. Pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dalam menjawab jaminan sosial kesehatan ini adalah dengan membentuk lembaga khusus pengelola jaminan sosial kesehatan, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Lembaga ini merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang beroperasi sejak 1 Juli 2014, BPJS Kesehatan merupakan pengelola program Jaminan sosial kesehatan Nasional (JKN) yang beroperasi sejak 1 Januari 2014 berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sebelumnya, lembaga ini bernama Asuransi Kesehatan (Askes) yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero).

Dalam ringkasan eksekutif tahun 2016, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB-UI) berpandangan bahwa dalam jangka pendek program JKN-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan kinerja pada sektor lainnya.

Menurut laporan tersebut, ketika seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki KIS pada tahun 2019, atau pada saat tercapainya Cakupan Sehat Semesta, program JKN-KIS akan berkontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar Rp269 triliun rupiah dan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 2,3 juta orang. Efek pengali (multiplier effect) JKN-KIS akan menyerap ke semua sektor, seperti listrik, gas, dan air bersih.

Kemudian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mencatat capaian yang telah diperoleh BPJS Kesehatan, yaitu meningkatnya aksesibilitas peserta terhadap informasi BPJS Kesehatan. Capaian lain yang dicatat BPK adalah BPJS Kesehatan telah mencapai target kepesertaan pada tahun 2015 untuk segmen peserta PPU PNS, PPU Eks Jamkesmas, PBPU, BP PP TNI/POLRI dan BP Perintis Kemerdekaan, yaitu melebihi 100%. BPJS Kesehatan juga telah menyusun tolok ukur efektivitas penggunaan dana kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), berupa indikator Angka Kontak, Rasio Rujukan Non Spesialistik, dan Prolanis.

BPJS Kesehatan juga telah melaksanakan proses credentialing provider untuk memastikan bahwa provider mereka layak melakukan pelayanan medis sesuai tingkatannya. Selain itu, lembaga ini telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian dan pemutakhiran data kepesertaan yang dilakukan secara periodik.

Keberhasilan BPJS Kesehatan telah mendapatkan rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang masih harus diperbaiki oleh BPJS Kesehatan. Sebagai contoh, jika dibandingkan dengan negara lain, Korea Selatan telah mampu mengintegrasikan sistem jaminan sosial yang ada, yaitu mulai dari sistem jaminan pensiun, jaminan kesehatan, jaminan tenaga kerja, dan dan jaminan kompensasi pekerja.

Sementara itu, kita melihat kegagalan sistem jaminan sosial kesehatan di depan mata. Sebagai contoh, ringkasan eksekutif laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2017 menyatakan BPJS Kesehatan mengalami defisit yang besar. Defisit ini semula Rp3,3 triliun pada 2014, kemudian menjadi Rp9,8 triliun pada 2017. Hal ini bisa terjadi karena premi yang harus dibayarkan peserta belum sesuai dengan hitungan para ahli atau belum sesuai dengan hitungan aktuaria yang lazim digunakan dalam program seperti ini.

Kondisi tersebut menimbulkan situasi underfunded program yang secara terstruktur akan berpengaruh terhadap kesinambungan (sustainability) program jaminan sosial kesehatan di Indonesia. Bahkan, berdasarkan perhitungan yang dilakukan Yves Guerard (International Actuary Expert) bersama ahli lainnya serta berbagai lembaga yang ada (seperti World Bank dan USAID), satu-satunya intervensi untuk menjaga keberlangsungan program ini adalah dengan penyesuaian iuran peserta. Selain itu, intervensi perlu dilakukan pada sisi pengeluaran melalui pengendalian biaya yang sangat ketat, tetapi tetap menjaga mutu layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan juga masih berupaya mengatasi defisit dengan dana dari pemerintah. Pada tahun 2017, pemerintah kemudian mencairkan suntikan dana sebesar Rp3,6 triliun untuk menjaga likuiditas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Selain itu, BPJS Kesehatan akan melakukan penyesuaian perhitungan besaran iuran peserta, baik peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Non-PBI, dengan persetujuan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan stakeholders lainnya. Namun demikian, BPJS Kesehatan masih mengalami defisit. Saat ini, BPKP juga sedang melakukan audit terhadap BPJS Kesehatan untuk memastikan agar program jaminan sosial kesehatan di Indonesia bisa terus berjalan.

Untuk kepentingan di atas, BPJS Kesehatan perlu melakukan penataan kelembagaan dan kepemimpinan. Sebab, keberadaan BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik yang berada langsung di bawah eksekutif ternyata menyisakan berbagai permasalahan mendasar. Karena itu, perlu dilakukan reformasi besar-besaran sistem jaminan sosial kesehatan. Reformasi ini dapat mencontoh Selandia Baru.

Reformasi di Selandia Baru

Selandia Baru adalah satu negara dengan sistem jaminan sosial kesehatan yang baik. Tercatat sejak 1983 sistem jaminan sosial kesehatan Selandia Baru telah mengalami empat tahap transformasi struktural, yaitu sebelum 1983; 1983-1993; 1993-1997; 1998-2001; dan 2001-sekarang.

Transformasi tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas hasil kesehatan, akuntabilitas, efisiensi, dan mengurangi peningkatan pengeluaran biaya kesehatan. Transformasi ini tidak jauh dari gerakan reformasi kesehatan yang dikembangkan di seluruh dunia yang difokuskan oleh kebutuhan populasi yang menua, peningkatan teknologi medis, dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

Jalan panjang reformasi kesehatan di Selandia Baru telah memberikan gambaran berbagai dinamika pendekatan negara dalam memberikan sistem jaminan sosial kesehatan bagi masyarakatnya. Pola pengelolaan yang terorganisasi oleh negara secara langsung, desentralisasi pelayanan, serta pelibatan komunitas masyarakat menjadi penggerak dalam reformasi. Secara ringkas, sistem jaminan sosial kesehatan yang berlaku saat ini akan diuraikan berikut ini.

Pada tahun 2000 (Gambar), Pemerintahan Koalisi Partai Buruh memprakarsai reformasi sistem kesehatan. Tahun 2001 kemudian dibentuk 21 Dewan Kesehatan Daerah (District Health Board atau DHB). Organisasi Kesehatan Primer (Primary Health Organisation atau PHO) dikembangkan tahun 2002 untuk mengelola perawatan primer, termasuk dokter umum. Pembentukan organisasi-organisasi ini berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Disabilitas Tahun 2000

Melalui Strategi Kesehatan Selandia Baru 2000, Kementerian Kesehatan kemudian menjadi lembaga utama yang bertanggung jawab atas saran kebijakan, pendanaan dan pemantauan sektor kesehatan dan disabilitas. Otoritas Pembiayaan Kesehatan (Health Funding Authority atau HFA), lembaga sejenis BPJS Kesehatan, kemudian dihapuskan, dan fungsinya dipindahkan ke Kementerian Kesehatan yang baru saja direstrukturisasi. Sebanyak 21 Dewan Kesehatan Daerah kemudian menggantikan Layanan Rumah Sakit dan Kesehatan (Hospital & Health Services) yang bertanggung jawab atas pembelian dan penyediaan layanan kesehatan. Strategi Perawatan Kesehatan Utama 2001 kemudian memandu reorganisasi dokter dan Asosiasi Praktisi Independen (Independent Practitioner Association) ke dalam Organisasi Kesehatan Primer (PHO).

Gambar. Struktur Jaminan Sosial Kesehatan Selandia Baru. Sumber: Website Parlemen Selandia Baru

Implikasi ke Depan

Pelajaran dari Selandia Baru memberikan beberapa implikasi terhadap reformasi sistem jaminan sosial kesehatan di Indonesia.

Pertama, tanggung jawab kelembagaan langsung BPJS Kesehatan kepada kepala negara merupakan blunder bagi para pemangku kepentingan karena akan rawan terhadap berbagai aspek, baik aspek politik, hukum, maupun ekonomi. Menjadikan lingkaran dalam kepresidenan menjadi pengawas dan penilai kinerja BPJS Kesehatan juga akan memberikan andil permasalahan semakin besar, apalagi dengan ketiadaan staf pendukung yang memahami proses bisnis jaminan sosial kesehatan.

Kedua, BPJS Kesehatan merupakan manifestasi kebijakan kesehatan yang tidak memiliki garis komando langsung dengan yang memiliki tugas di sektor kesehatan, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Gerak mereka yang hanya sekadar mengandalkan kewenangan tanpa memiliki pemahaman memadai tentang permasalahan kesehatan hanya akan memberikan arahan dan target yang tidak relevan dengan tujuan pembangunan kesehatan secara subtantif. Karena itu, BPJS Kesehatan seharusnya memiliki garis perintah yang jelas dan kuat dan berada dalam koordinasi Kementerian Kesehatan, tidak seyogyanya menjadi Badan Hukum Publik tersendiri.

Ketiga, kepemimpinan kolektif di BPJS Kesehatan perlu mempertimbangkan partisipasi masyarakat luas atau lembaga independen lainnya karena penempatan personal dengan rekam jejak yang tidak memadai hanya akan mengesankan pembagian kekuasaan. Tujuan organisasi BPJS Kesehatan dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat juga akan bias dengan penempatan personal yang tidak mempunyai portofolio dalam permasalahan kesehatan.

Keempat, desentralisasi layanan kesehatan termasuk pengelolaan layanan kesehatan perlu menjadi pertimbangan mendesak. Sentralisasi pelaksanaan jaminan sosial kesehatan hanya akan menimbulkan friksi di kalangan pemangku kepentingan di setiap wilayah. Pelibatan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, bahkan lembaga swadaya masyarakat perlu menjadi kekuatan dalam pelaksanaan jaminan sosial kesehatan.

Ringkasnya, kita mesti mengadakan reformasi besar-besaran agar defisit BPJS Kesehatan tidak semakin besar atau merugikan kita semua.

 

 

3
0
Aspal Plastik:  Sebuah Strategi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan

Aspal Plastik: Sebuah Strategi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan

Untuk memenuhi kebutuhan barang publik melalui proses pengadaan barang/jasa (PBJ), terdapat sebuah konsep yang membahas tentang pengadaan berkelanjutan. Konsep itu pun telah masuk di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 tahun 2018 tentang PBJ.

Konsep tersebut sangatlah penting karena bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis, sosial, dan lingkungan. Keuntungan itu tidak hanya untuk kementerian/ lembaga/ perangkat daerah, tetapi terutama justru untuk masyarakat. Selain itu konsep tersebut signifikan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

Konsep pengadaan berkelanjutan memiliki 3 aspek penting, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dilihat dari aspek ekonomi, konsep tersebut berbicara mengenai keberlanjutan biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut.

Dari aspek sosial, konsep itu meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman. Sedangkan aspek lingkungan hidup, konsep tersebut meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inovasi Aspal Plastik

Contoh pengadaan berkelanjutan dilihat dari aspek lingkungan hidup yaitu penerapan aspal plastik yang menjadi bagian dari inovasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk mengurangi limbah plastik sejak 2017.

Sampah plastik merupakan sampah non organik, yang sulit untuk di urai oleh mikro-organisme dan tidak mudah hancur selama 450-1000 tahun. Pengelolaannya tidak cukup hanya dibuang ke tempat pembuangan sampah namun perlu pengolahan lebih lanjut, salah satunya dengan menggunakan bahan sampah plastik sebagai campuran aspal.

Aspal, seperti yang kita ketahui merupakan bahan utama untuk konstruksi jalan dan umumnya berasal dari olahan langsung minyak bumi. Sedangkan sampah plastik berdasarkan data dari Penelitian Jenna Jambeck (2015), yang berjudul “Plastic waste inputs from land into the ocean”, mengatakan bahwa potensi sampah plastik yang ada di lautan Indonesia mencapai 187,2 juta ton per tahun masuk ke laut. Hal ini tidak saja berdampak terhadap ekosistem laut tetapi juga memiliki dampak penurunan pariwisata terhadap wilayah yang lautnya kotor atau tercemar.

Dalam penerapan aspal plastik tersebut, terdapat batas optimum yang harus diperhatikan saat mencampur aspal dengan plastik. Dengan demikian, jika batas optimal tersebut terlewati, maka aspal akan mudah getas atau mengalami keretakan.

Plastik sebagai campuran pada aspal dengan takaran yang sudah ditentukan yaitu Penambahan 6 persen limbah plastik terhadap berat aspal pada campuran akan meningkatkan stabilitas sebesar 40 persen dan lebih tahan terhadap deformasi serta retak lelah.

Kelebihan dan Kekurangan

Berdasarkan penelitian Widi Wantoro dkk. (Undip: 2013), penggunaan campuran limbah plastik dalam proses pengaspalan jalan memiliki kekurangan dan kelebihan.

Kelebihannya adalah campuran lebih tahan terhadap deformasi plastis, gelombang (washboarding), alur (rutting), dan bleeding. Hal itu dikarenakan kelelehan yang lebih kecil dengan adanya penambahan plastik, masih berada diatas standar yang ditentukan oleh bina marga. Selain itu, marshall quotient yang lebih besar daripada campuran aspal tanpa penambahan plastik.
Kelebihan kedua, campuran tersebut dapat mengurangi limbah plastik yang sukar terurai untuk dimanfaatkan sebagai filler pada campuran beraspal. Selain itu, kelebihan ketiga adalah dapat mengurangi kebutuhan aspal.

Adapun kekurangan dari campuran tadi adalah campuran menjadi kurang rapat, sehingga air dan udara mudah memasuki rongga-rongga dalam campuran yang menyebabkan aspal mudah teroksidasi. Hal itu mengakibatkan lekatan antar butiran agregat berkurang dan terjadi pelepasan butiran (revelling) serta pengelupasan permukaan (stripping) pada lapis perkerasan.

Kekurangan kedua adalah menurunnya keawetan campuran. Hal ini terlihat dari rongga yang terisi aspal yang semakin menurun, stabilitas marshall sisa yang semakin menurun, serta rongga dalam campuran yang semakin meningkat yang menyebabkan campuran kurang rapat sehingga aspal mudah teroksidasi.

Sedangkan kekurangan ketiga, yakni plastik harus dihaluskan terlebih dahulu sebelum digunakan, dengan cara memanaskannya kemudian dihaluskan dan diloloskan pada saringan no. 200.

Beberapa Penelitian

Aspal berbahan campuran plastik merupakan solusi dari epidemi plastik sampah dan kualitas jalan yang buruk yang harus kami lewati. Beberapa negara yang telah menggunakan plastik sebagai aspal adalah India dan Swedia.

Beberapa penelitian yang dilakukan di negara-negara maju, salah satunya oleh Rajagopalan Vasudevan, seorang profesor kimia dari India, merancang sebuah cara untuk mengubah sampah plastik menjadi pengganti aspal. Sampah plastik ini menggantikan 15% aspal yang otomatis menghemat dana karena plastik lebih murah dibandingkan aspal yang biasa digunakan.

Juga menurut Toby McCartney, pemilik MacRebur Plastic Roads Company dari Scotlandia, yang berhasil menciptakan jalan yang lebih kuat dan tahan lama karena racikan limbah plastik itu dicampur dengan aspal biasa.

Awalnya, plastik diolah menjadi pelet (butiran kecil padat) yang menggantikan 20% unsur aspal, kemudian setiap ton aspal yang digunakan untuk membangun jalan diberi unsur kimia dari olahan 20.000 botol plastik sekali pakai, atau serupa dengan hasil yang didapat dari 70.000 kantong plastik sekali pakai.

Jalan-jalan yang dilapisi oleh aditif plastik hasil temuannya itu lebih efektif secara biaya dan mampu menghasilkan “perekat” yang lebih kuat. Aspal plastik ini terbukti 60 persen lebih kuat dari jalan tradisional.
Uji coba di laboratorium dan lapangan telah membuktikan (aspal plastik) tiga kali lebih lama usia pakainya dibandingkan aspal konvensional. Hal ini telah di aplikasikan untuk jalan di Inggris dan kawasan teluk, serta Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

Tataran Kebijakan

Pada konferensi Waste to Energy di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Pemerintah Indonesia akan menggandeng empat negara maju yakni Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark untuk mengelola sampah menjadi sumber energi seperti listrik dan aspal.

Tujuannya untuk mengurangi limbah sampah yang jumlahnya terus meningkat. Di sisi lain, pemerintah juga akan menyiapkan peraturan presiden mengenai kerja sama ini. Ini digunakan sebagai payung hukum kerjasama Indonesia menangani sampah dengan pihak asing. Selain itu, pemerintah daerah di Indonesia nantinya dihimbau untuk dapat menerapkan hal ini.

Penerapan strategi pengadaan ini perlu kerjasama berbagai pihak, karena tidak hanya melibatkan satu-dua kementerian/lembaga/perangkat daerah maupun instansi terkait, tetapi masyarakat juga bisa diajak ikut ambil bagian.

Salah satu caranya adalah untuk memilah sampah plastik rumah tangga. Menurut Dr.Riant Nugroho (2012) kebijakan publik yang ideal adalah kebijakan publik yang membangun keunggulan bersaing dari setiap pribadi rakyat Indonesia, setiap keluarga, setiap organisasi (masyarakat maupun pemerintah), baik yang mencari laba maupun nirlaba.

Epilog

Peran kepemimpinan dalam kebijakan publik sangatlah penting karena mereka bertanggungjawab atas keefektifan organisasi, menjadi tempat berlindung, dan merupakan inti integritas kelembagaan.
Demikian pula dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kebijakan-kebijakan yang diambil harus sesuai dengan tujuan dan kebijakan Pengadaan Barang Jasa pada Perpres 16/2018, salah satunya pada pasal 4 dan 5, yang mendorong pengadaan berkelanjutan.

Untuk Kabupaten Tanah Laut, yang beberapa kali mendapatkan Piala Adipura, seharusnya hal ini menjadi motivasi dalam mengembangkan kebijakan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Begitu juga bagi pemerintah daerah lainnya, saya berharap inovasi pengadaan berkelanjutan semakin menjadi nafas dalam pengadaan barang/jasa.

Dengan melaksanakan sustainable procurement, maka banyak manfaat yang dapat diperoleh, yaitu efisiensi keuangan, membantu pencapaian tujuan sosial, mengurangi emisi gas rumah kaca, menggerakan inovasi, menunjukkan komitmen politik, meningkatkan daya saing rantai pasok (supply chain), dan memenuhi tujuan lingkungan lainnya.

 

 

0
0
Surat Terbuka Untuk Menteri Agama

Surat Terbuka Untuk Menteri Agama

Kepada Yth.

Bapak Menteri Agama,

Lukman Hakim Saifuddin.

 

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Dengan Hormat, izinkan saya memberikan beberapa pendapat sekaligus masukan terkait dengan pernyataan Bapak pada di siaran pers yang sudah beredar di banyak media beberapa waktu lalu.

Terus terang, saya cukup terkesima melihat dan mendengar pernyataan Bapak pada di siaran pers tersebut, tentang respon Bapak atas kejadian ‘kebakaran’ di Kementerian Agama. ‘Kebakaran’ di kementerian Bapak yang melibatkan banyak pejabat yang tampak dapat disetir oleh politisi memang sudah seharusnya segera dipadamkan.

Mohon maaf bila saya memberi istilah ‘kebakaran’, karena memang peristiwa kemarin seperti ‘menghanguskan’ lobi utama dan beberapa ruangan penting di Kementerian Agama. Sepertinya, penyebab kebakaran adalah terjadinya ‘korsleting’ instalasi listrik di sana.

Istilah itu pun juga saya gunakan untuk mengomentari respon Bapak pada siaran pers tersebut. Reformasi besar-besaran yang Bapak rencanakan bisa diibaratkan sebagai usaha merenovasi gedung yang terbakar sekaligus memperbaiki segala instalasinya. Adapun majelis kode etik yang akan dibentuk juga menurut saya bagaikan memasang alat hydrant besar di beberapa sudut ruangan di kementerian. Tujuannya jika terjadi lagi kebakaran, meskipun kecil, dapat segera dipadamkan.

Menurut saya, niatan Bapak dalam siaran pers tersebut memang sebuah langkah tepat saat ini. Namun demikian, saya melihat hal itu sepertinya hanya memiliki efek sementara, seperti pemadaman kebakaran. Dampaknya cukup ampuh, tetapi memiliki rentang waktu yang tidak panjang, yakni untuk mengembalikan kepercayaaan masyarakat terhadap kementerian yang seharusnya ‘paling suci’.

Mengapa saya katakan tidak berefek jangka panjang, karena yang Bapak sebutkan dalam siaran pers sepertinya baru pada tataran mengatasi gejala, belum pada akar permasalahannya. Untuk itu, izinkan saya sekedar bercerita sedikit tentang kultur masyarakat kita secara umum, yang kemudian memang berimbas pada masyarakat birokrasi pemerintahan kita, yang menurut saya inilah akar permasalahannya.

Masyarakat kita adalah masyarakat pascakolonial, yakni masyarakat yang masih merasakan efek keberlanjutan dari kolonialisasi (penjajahan). Dapat dikatakan, masyarakat kita secara tidak disadari masih ‘merindukan’ suasana penjajahan. Banyak orang masih terpesona dengan gaya menjajah yang dicontohkan oleh para kolonial, yakni penguasaan akses yang dapat digunakan untuk mendominasi pihak lainnya. Sementara di sisi lain, masih juga banyak masyarakat kita yang menikmati dijajah melalui pandangan pragmatisme untuk mendapatkan bagian dari penjajahan. Hal itu juga kita jumpai di birokrasi pemerintahan kita.

Oleh sebab itu Bapak, saya khawatir, assesment pejabat di kementerian yang dipilih oleh para profesional itu nantinya hanya mampu meredam dan mencegah kebakaran dalam jangka pendek. Begitu juga dengan majelis etik yang Bapak bentuk, saya khawatir dua atau tiga tahun lagi mereka akan kelelahan karena serbuan masyarakat pascakolonial di kementerian.

Parahnya, saya khawatir para pejabat terpilih itu nantinya hanya menunggu kapan Bapak sudah tidak disana lagi. Saat hal itu terjadi, maka instalasi yang telah diperbaiki dengan mudah kembali mengalami ‘korsleting’.

Saya paham perasaan Bapak, dan saya percaya Bapak juga sebenarnya paham dengan kondisi kebangsaan kita, tugas saya sebagai warga negara yang peduli dengan permasalahan birokrasi, hanyalah sekedar mengingatkan.

Tentang reformasi birokrasi besar-besaran, saya juga punya sedikit pendapat, Pak.

Niatan Bapak bagus sekali untuk melakukan reformasi besar-besaran di Kementerian Agama dengan melibatkan banyak profesional. Kerja sama dengan para teknokrat yang profesional memang menjadi salah satu strategi untuk menghadang serbuan politisi. Saya sungguh mengapresiasi.

Namun, karena saking besar-besarannya, saya cuma khawatir Bapak jadi melupakan sesuatu yang sebenarnya fundamental dan tidak terlihat oleh pandangan objektif. Sekali lagi, saya khawatir Bapak terlalu serius menghilangkan gejalanya tanpa menyentuh akar permasalahan.

Menurut hemat saya, reformasi birokrasi terlalu asyik dengan pembenahan struktur lembaga pemerintahan. Yang sering luput adalah pembenahan kultural. Sementara, problem korupsi menyerang kedua ranah tersebut.

Menurut saya, secara kultural birokrasi pemerintahan sering dihadapkan pada dua permasalahan fundamental. Pertama, masalah kultur birokrasi yang paternalistik. Kedua, birokrasi berhadapan dengan apa yang disebut oleh Vishnu Juwono, seorang akademisi di Universitas Indonesia, sebagai keberlanjutan patronase ekonomi para tokoh politik konservatif yang oligark. Keduanya tidak mudah dihilangkan dan dihindari.

Kultur paternalistik, sekali lagi, mampu mempertahankan lebarnya jarak kekuasaan di birokrasi pemerintahan.  Salah satu contoh yang gamblang adalah, jangankan melakukan dialog dua arah, jika untuk menemui pejabat eselon satu ataupun dua saja masih begitu sulitnya, maka jangan berharap proses reformasi dapat berjalan lancar.

Pejabat yang Bapak temukan melalui assesment apapun, setelah duduk di sana akan merasa sebagai pejabat yang ‘tak tersentuh’, menjadi seseorang yang superior. Itulah kenapa banyak anak buah Bapak yang rela mengeluarkan banyak uang untuk duduk di sana.

Setelah itu, kultur birokrasi kita masih menyisakan celah, sesempit apapun itu, sebagai akses masuk para politisi konservatif yang oligark tadi.  Apalagi, jika karakter pemerintahan masih banyak mengakomodasi dan berkompromi dengan politik praktis.

Oleh sebab itu, saya khawatir saja, jika pembenahan  struktural nanti sudah berjalan, tidak mampu bertahan lama karena digerogoti oleh dua permasalahan kultural tersebut. Peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK kemarin adalah bukti bahwa dua permasalahan kultural tersebut sangat dominan. Kedua kultur tersebut mampu masuk pada struktur birokrasi sekuat apapun.

Nah, menurut pengamatan saya, reformasi birokrasi sampai dengan saat ini belum mampu menyentuh kedua permasalahan kultur tersebut.

Kalau Bapak hanya mengandalkan perubahan kultur yang masuk pada salah satu area perubahan di reformasi birokrasi, dijamin hanya mendapati perubahan cara bekerja. Yang dibahas hanyalah mengenai perubahan pola pikir dari birokrat yang dilayani menjadi birokrat melayani.  Itupun, di birokrasi pemerintahan kebanyakan perubahan ‘culture’ (kultur) pada akhirnya jatuh pada ‘cult’ (pengkultusan), yakni ‘memuja’ atasan, alias ketergantungan.  Mengapa demikian, karena terhadang oleh dua kultur dominan yang telah mapan tadi.

Oleh sebab itu, jika reformasi birokasi besar-besaran yang Bapak pimpin saat ini benar-benar menghendaki perubahan wajah Kementerian Agama secara permanen, maka menurut hemat saya, Bapak perlu mewaspadai masyarakat pascakolonial yang ada di birokrasi, sekaligus menggarap dua problem kultur tersebut.  Tentang bagaimana mencermati dan mencari strategi menghadapinya, saya yakin para teknokrat profesional di sekitar Bapak akan menemukan caranya.

Demikian urun rembug saya, Pak. Semoga apa yang saya khawatirkan tadi hanyalah sebatas kekhawatiran saya yang berlebihan. Atas pehatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualikum warohmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 30 Maret 2019

Hormat saya,

M. Rizal.

 

 

0
0
Murid Pintar Enggan Jadi Guru?

Murid Pintar Enggan Jadi Guru?

Sebagian besar orang tua selalu berdoa agar anaknya menjadi manusia mulia. Sebagian besar anak yang rajin belajar memiliki cita-cita mulia. Guru dianggap sebagai pekerjaan mulia. Dengan nalar silogisme, seharusnya kalimat selanjutnya adalah sebagian besar orang tua ingin anaknya menjadi guru, atau sebagian besar anak-anak yang rajin brlajar bercita-cita menjadi guru.

Namun, nalar silogisme tersebut tidak berlaku di dunia pendidikan. Sebagian besar orang tua mungkin ingin anaknya menjadi “guru kehidupan”, bukan guru dalam artian denotatif atau profesi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005. Fakta selanjutnya, sebagian besar anak yang rajin belajar justru tidak ingin menjadi guru.

Cita-cita Siapa?

Hal tersebut di atas diperkuat dengan sebuah data yang diberikan oleh suatu lembaga bantuan Australia, yakni Analytical and Capacity Development Partnership  (ACDP), yang pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa, anak-anak terbaik di sekolah di Indonesia tidak bercita-cita menjadi guru. Pertanyaannya, “Lalu siapakah yang memiliki cita-cita mulia tersebut?”

Tentu banyak hal yang seharusnya menjadi pertimbangan kelayakan menjadi guru di luar kemampuan akademik siswa. Namun, saya tahu dengan pola kurikulum di Indonesia sampai saat ini, anak yang nilai rapornya baik, memang tidak banyak yang memimpikan cita-cita tersebut.

Sementara beberapa anak yang nilai akademisnya biasa saja justru ingin menjadi guru. Ini tentu harus menjadi perenungan bersama.  Karena bagaimanapun juga, proses pembentukan diri selama di sekolah juga akan membentuk karakter dan kemampuan berfikir seseorang.

Konstruksi Masyarakat

Permasalahan selanjutnya adalah, tujuan bersekolah untuk menjadi orang sukses. Definisi sukses ini yang di masyarakat kita kemudian selalu dikaitkan dengan suatu pekerjaan yang prestisius, terutama dari segi materi.

Misalnya, tidak sedikit anak-anak yang bercita-cita menjadi dokter. Alasan yang dikemukaakan rata-rata bukan karena minat atau passion, tetapi karena memiliki potensi menghasilkan uang yang banyak.

Alasan lain adalah karena profesi tersebut dianggap sebagai lambang kecerdasan. Ada juga yang menganggap karena profesi tersebut mulia karena dapat menolong orang lain.

Jika memang begitu,  kemudian akan muncul sejumlah pertanyaan, “Apakah mencerdasakan bangsa itu bukan pekerjaan mulia? Kenapa profesi guru sepi peminat? Apakah karena gajinya kecil, atau karena tidak melambangkan kecerdasan?

Di sini saya menjadi curiga, bahwa pekerjaan guru sudah kehilangan makna mulianya di mata anak-anak berprestasi dan juga orang tua. Hal ini terlihat dari bagaimana profesi dosen, yang sebenarnya memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan guru, tetapi masih digandrungi oleh anak yang memiliki nilai akademik tinggi.

Hal itu, tampaknya terjadi karena adanya konstruksi masyarakat yang menganggap dosen sebagai pengajar ‘mahasiswa’, sedangkan guru hanyalah pengajar ‘siswa’. Dengan begitu, profesi dosen dianggap lebih memiliki ‘nilai prestisius’ ketimbang dengan guru. Lambang prestisius itu pun bisa jadi didorong oleh proses rekruitmen dosen yang seolah lebih ketat dibanding guru.

Beberapa proses rekrutmen guru di daerah utamanya daerah tertinggal proses rekrutmen guru hanya didasar kepada ‘siapa saja yang mau’ hal ini ditengarai karena jumlah guru di daerah tertinggal selalu lebih sedikit dengan jumlah guru di daerah yang perkotaan. Namun, lagi-lagi minimnya jumlah guru bisa jadi karena profesi guru bukanlah impian anak-anak kebanyakan, terlebih anak-anak yang cerdas.

Lebih banyaknya peminat profesi dosen daripada guru oleh murid cerdas tentu saja pertimbangannya bukanlah melulu soal pendapatan. Pasalnya jika dibandingkan dengan dosen, gaji seorang guru sebenarnya tidak jauh beda dengan gaji seorang dosen.

Untuk diketahui, ketika saya menjalani profesi dosen di kampus swasta, honor mengajar saya selama 3 bulan sebanyak Rp. 700 ribu karena saya bukan dosen tetap.  Besaran itu sama dengan guru honorer di daerah.

Dengan demikian, gaji memang bukanlah satu-satunya daya tarik profesi. Lambang kecerdasan dan prestise menjadi indikator tak kalah penting dalam menentukan pilihan profesi.  Guru tidak diminati karena dianggap bukan lambang kecerdasan, padahal guru merupakan kunci pemberian konsep dasar pada anak yang paling krusial karena masa-masa sekolah adalah masa-masa paling optimal dalam membentuk kecerdasan dan karakter anak.

Bahayanya

Jika guru adalah pelukis masa depan, maka dapat kita bayangkan apa yang terjadi jika pemberian konsep dasar literasi diberikan oleh orang-orang yang tidak paham tentang pengetauan itu sendiri. Atau bisa dibayangkan bagaimana jika anak-anak di Indonesia diajar oleh orang-orang yang tidak memiliki contoh giat belajar? Maka tidak heran ketika di hari kemudian banyak diantara kita menggunakan rumus secara serampangan tanpa tahu konsepnya.

Yang lebih buruk lagi,  ada anggapan bahwa profesi guru dianggap tempatnya orang-orang yang sudah putus asa mencari pekerjaan yang diimpikan.  Dengan modal ijazah S1 banyak mahasiswa dengan indeks prestasi sebesar 2 koma, datang ke sekolah-sekolah berharap mendapat peluang rezeki sebagai guru.  Tentu ini tidak hina, tetapi cukup menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki passion di dunia mengajar.

Akhirnya, yang jadi persoalan adalah ketika guru-guru tersebut hanya menjadikan ‘guru’ sebagai profesi semata. Bukan cita-cita apalagi passion. Dengan ilmu yang tidak memadai,  dengan gairah yang lesu atau dengan keputusasaan karena tidak ada yang menerima bekerja,  bahkan yang lebih buruk lagi dengan niat semata-mata sebagai jalan pintas agar kemudian hari bisa jadi PNS, kualitas seperti apa yang kita harapkan sebagai pelukis masa depan bangsa.

Saya tentu akan bilang bahwa tidak semua yang demikian itu buruk.  Bisa saja justru mereka menemukan passionnya kemudian terus mengasah kemampuan diri,  atau justru baru menemukan passionnya di sana tanpa ia sadari, sehingga suatu hari mampu mencetak murid-murid gemilang dan berahlak mulia.

Namun kembali lagi,  ketika cita-cita guru tidak menjadi primadona bagi sebagian besar siswa-siswa yang giat belajar, maka itu artinya profesi guru dianggap tidak prestisius.  Atau anggaplah profesi guru sedang mengalami kemerosotan nilai-nilai prestisiusnya di mata anak-anak dan orang tua.

Epilog

Saya sangat setuju dengan ungkapan bahwa ilmu akan membawa kita pada kebenaran, dan kebenaran akan membawa kita pada kebaikan.  Untuk itu,  demi segala kebaikan masa depan bangsa, saya berharap bahwa nilai-nilai prestisius guru kembali hadir pada setiap benak orang tua dan siswa.

Saya juga berharap, ketika sedang mendoakan anaknya, banyak orang tua memohon agar buah hatinya bisa mengemban amanat mulia sebagai guru.  Begitu juga bagi setiap siswa, dapat menjadi motivasi terbesarnya ketika mereka mengurangi kesenangan bermainya demi membaca buku agar kelak bisa menjadi guru.

Dengan ini,  saya mengajak, mari kita sama-sama berupaya agar nilai-nilai profesi guru menjadi benar-benar mulia,  luhur, dan agung, sehingga memungkinkan profesi guru diisi oleh  mereka yang giat belajar dan senantiasa memupuk ilmu di usia dini.

Tabik.

 

10
0
error: