Mengintip Misteri dan Marwah Jabatan, Bagai Menangkap Durian Runtuh

Mengintip Misteri dan Marwah Jabatan, Bagai Menangkap Durian Runtuh

Dani mengernyitkan keningnya saat mendengar cerita Edwin yang pernah ditawari jabatan menjadi admin dengan mahar Rp.250 juta. Angka senilai itu saja sudah membuat Dani terkejut, terlebih lagi ketika ia dengar bahwa mahar untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mencapai Rp.350 juta.

Padahal, mahar senilai Rp.250 juta itu baru akan setara dengan jumlah tunjangan struktural eselon 3 selama 200 bulan. Artinya, seandainya Edwin menerima tawaran jabatan tersebut maka konsekuensinya tunjungan strukturalnya selama 200 bulan harus diberikan kepada orang lain.

Menengok masa lalu dan masa kini

Dani dan Edwin bersahabat semenjak sekolah menengah pertama (SMP). Selepas sekolah menengah atas (SMA), Dani melanjutkan kuliah di perguruan tinggi sedangkan Edwin memilih untuk mencari pekerjaan, karena keterbatasan dana. Nasib mujur bagi Edwin yang tidak berapa lama kemudian diterima sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Berawal dari acara reuni alumni SMP, pada akhirnya Edwin dan Dani yang sudah hampir 8 tahun tidak bersua dipertemukan kembali. Terakhir kali sebelumnya, Dani bertemu Edwin dengan tampilan sederhana di warung kopi (warkop) pojok ‘alon-alon’.

Kini, penampilan Edwin jauh berubah drastis. Mobil sedannya diparkir di paling ujung, made in America keluaran terbaru. Begitu pula asesoris yang melekat di badannya, tidak bisa dibilang murah. Kemewahan ini sudah klop dengan gaya bicaranya yang menandakan dirinya adalah pejabat.

Cerita tentang jabatan

Usai acara reuni, Edwin mengajak Dani berjalan-jalan singkat dan berujung di rumah makan Father Suki, sebuah modern cullinary life style ala Jepang. Sambil menikmati Suki, Edwin membuka obrolan ringan seputar keluarga, lingkungan pekerjaan dan “experience” promosi jabatan yang dialaminya.

Dengan terbuka Edwin bercerita lingkungan kerjanya yang tergolong “basah” sambil bergurau bahwa semua bisa diatur dan dikendalikan. Misalnya, dalam urusan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) proses lelang “bisa dikondisikan”. Jagonya sudah ditentukan dan persyaratan diatur.

Seandainya yang menang bukan jagonya, nanti sang pemenang akan diboikot, tidak didukung supplier aspal (yang sudah dikondisikan juga). Sehingga, pemenang yang bukan jago akan kena black list. Jika tidak bisa bekerja (karena tidak adanya ketersediaan aspal), lama-lama yang bukan jago akan berpikir ulang sebelum mau ikut lagi. Karena kalau menang pun juga nggak bisa bekerja.

Modus lain memperkaya diri dengan uang negara bisa dilakukan dengan rekayasa pekerjaan konsultan updating sarana prasarana (sapras). Hampir setiap tahun dianggarkan updating sapras sebesar Rp.150 juta. Padahal, dia tahu sendiri ada daerah yang sejak tahun 2013 hingga sekarang selalu menerima updating sarpras, tetapi jumlah jalan tidak berubah.

Saya jadi berpikir, itulah alasan mengapa pegawai yang ditempatkan di unit sarpras dan peneliti anggaran sarpras merupakan pegawai dengan basis ilmu yang tidak sesuai. Mungkin ini disengaja agar pimpinan bisa mengambil kesempatan dari ketidaktahuan stafnya. Anggaran sebesar Rp.150 juta ujung-ujung nya menjadi “bancaan” setelah dipotong fee dan pajak.

Modus lain pemborosan uang negara ialah dengan reviu Detail Engineering Design (DED). Dengan alasan terjadi inflasi, reviu DED membuat nominal anggaran menjadi lebih tinggi meskipun tidak ada perubahan desain sama sekali. Padahal, seharusnya pejabat pembuat komitmen (PPK) membuat harga owner’s estimate dengan penyesuaian. Jadi, tidak tiap tahun dianggarkan kegiatan reviu yang begitu besar dan tidak efisien.

Terkait dengan risiko kenakalan pegawai dengan minta-minta fee kepada rekanan, ada saja akal untuk “pura-pura” menghukum. Paling-paling, mereka ini dimutasikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain, tetapi tiga bulan kemudian oleh badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) dikembalikan ke OPD asal.

Cerita Edwin makin berkembang hingga tentang dunia malam yang tidak jauh-jauh dari “entertaiment“. Kita mungkin pernah mendengar beberapa berita tentang penangkapan kasus transaksi prostitusi. Sebenarnya dengan berita itu para koruptor senang. Sebab, transaksi serah terima uang dikamuflase sebagai transaksi prostitusi. Modus ini telah berhasil mengelabui aparat sedangkan transaksi aslinya tidak terlacak.

Sebenarnya masih banyak yang ingin diceritakan Edwin kepada Dani.

Namun, matahari hampir terbenam sementara masing-masing masih punya urusan yang harus dikerjakan. Kedua sahabat yang berbeda nasib itupun berpisah di ujung persimpangan.

Saat Matahari Terbenam

Tenggelamnya mentari sore itu mengiringi sebuah kesimpulan. Meskipun bersahabat sejak dulu, tetapi mereka berdua mempunyai pandangan yang berbeda dalam memaknai arti “jabatan”.

Edwin berpandangan bahwa jabatan ialah privilege, sebuah kenikmatan bagaikan “buah durian”. Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa durian itu nikmat, meskipun kulit luarnya berduri. Kenikmatan jabatan ini diimpikan banyak orang karena disertai dengan penghasilan dan fasilitas. Tidak kalah pentingya ialah bahwa sebuah jabatan akan menaikkan derajat pergaulan di masyarakat.

Di sisi lain, Dani berprinsip untuk hidup dalam kemanfaatan. Dia memandang jabatan dari sudut pandang “Marwah Jabatan” ialah sebagai pemimpin. Dani teringat petuah Ki Hajar Dewantoro, “Ing Ngarsa Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani”.

Artinya, ketika seorang pemimpin berada di depan hendaknya memberikan teladan bagi pengikutnya. Ketika di tengah hendaknya ia memberikan prakarsa atau ide, lalu di belakang memberi dorongan atau motivasi.

Epilog

Dari Dani dan Edwin kita bisa melihat dua sudut yang berbeda dalam memandang jabatan. Dalam hemat saya, jabatan adalah amanah yang diberikan pimpinan. Jabatan hanya “kemasan”. Substansi dari jabatan adalah pelayanan. Semakin tinggi jabatan maka seseorang lebih bisa berkontribusi dengan tenaga maupun pikiran untuk masyarakat.

Jendral Sam Ratulangi mengatakan “Si Tou Tumou Tou“, manusia hidup untuk menghidupi manusia (memanusiakan manusia). Semoga kita semua dalam menjalankan tugas negara, selalu diberikan “rasa eling lan waspodo”, sehingga senantiasa menjaga amanah dalam setiap jenjang jabatan.

 

 

 

3
0
Bangun Integritas dengan Memahami Behavior Roadblocks*

Bangun Integritas dengan Memahami Behavior Roadblocks*

“Integrity is the essence of everything successful” – R. Buckminster Fuller.

Dari quote di atas, pembaca pasti dapat menyimpulkan bahwa integritas merupakan suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh seseorang. Implikasinya, setiap orang tentu harus memilikinya.

Nah, bagi pembaca, sebenarnya apa itu definisi integritas? Beberapa dari kita mungkin akan menjawab bahwa integritas adalah kejujuran, tetapi sudah tepatkah jawaban itu?

Mungkin juga ada yang akan menjawab, “integritas ya integritas, kita harus jadi orang yang berintegritas”. Sebuah jawaban yang tegas, tetapi sayang tidak memberikan pemahaman yang memadai.

Karena itu, mungkin akan terbesit di pikiran kita, mengapa untuk suatu hal yang kita yakini sangat penting, begitu sulit bagi kita untuk mendefinisikannya. Sejatinya, bukan hal yang aneh memang, karena kesulitan untuk mendefinisikan arti dari integritas dapat disebabkan oleh belum terinternalisasikannya makna integritas ke dalam kehidupan kita.

Apa itu integritas?

Integritas masih dipahami sebagai sebuah nilai atau jargon yang belum ter-breakdown menjadi poin-poin yang dapat dikaitkan langsung dengan aktivitas sehari-hari termasuk dalam berkinerja untuk organisasi.

Sebagai hal penting, untuk dapat memiliki pemahaman tentang integritas kita perlu memahami maknanya secara paripurna, artinya tidak hanya sepotong-sepotong.

Dalam bukunya yang berjudul “The 3 power values: how commitment, integrity, and transparency clear the roadblocks to performance”, David Gebler, seorang pakar di bidang ethics engagement and Integrated education asal Amerika Serikat, menjelaskan tentang makna integritas.

Gebler menjelaskan bahwa arti kata integritas lebih luas dari kata kejujuran (honesty). Integritas lebih dekat artinya dengan integrasi, yaitu menciptakan bagian-bagian yang terpisah menjadi sesuatu yang utuh.

Hal ini juga dapat dilihat dari bahasa asalnya, yaitu Integer yang merupakan kata dari bahasa latin yang berarti menyeluruh atau lengkap. Ia menggambarkan bahwa orang yang berintegritas adalah orang yang melakukan apa yang dikatakan, mengalirkan nilai-nilai yang diyakininya ke dalam setiap perbuatan yang dilakukan, tentu dengan catatan bahwa nilai-nilai itu adalah nilai positif yang diterima oleh masyarakat.

Tiga hambatan perilaku

Sebagai catatan, untuk dapat membangun integritas, kita harus memahami hal-hal yang mampu memengaruhi perilaku dasar kita. Hal ini karena inti dari tantangan terkait kinerja yang dihadapi oleh organisasi adalah hambatan perilaku yang melekat (behavior roadblocks intrinsic) pada karakteristik dasar manusia.

Oleh karena itu, memahami hal-hal itu dapat membantu kita untuk dapat mengelolanya secara efektif. Tiga hambatan utama terkait perilaku tersebut antara lain membohongi diri sendiri (self-deception), rasionalisasi, dan menarik diri dari keterlibatan (disengagement).

Membohongi diri

Self-deception biasanya dimulai dengan pemikiran “Ah, rasanya tidak apa-apa aku melakukan ini”. Biasanya, sikap ini seakan memperbolehkan kita untuk berpikir bahwa yang dilakukan adalah sesuatu yang benar, padahal di kondisi yang lain atau jika dilakukan oleh orang lain, kita sadar bahwa hal itu salah.

Bahkan, sikap ini dapat mengganggu objektivitas kita atas suatu hal karena kita memiliki kepentingan lain dalam suatu keputusan. Hersh Shefrin, seorang expert di bidang behavioral finance mengidentifikasi bahwa ada empat tipe self-deception.

Pertama, excessive optimism atau optimisme yang berlebihan. Penggambarannya adalah seringkali kita melebih-lebihkan kemungkinan terjadinya peristiwa yang menguntungkan dan meremehkan kemungkinan kejadian yang tidak menguntungkan.

Kedua, overconfidence, ialah ketika kita menilai lebih tinggi pengetahuan dan kemampuan kita sendiri, termasuk dalam menilai risiko yang ada di hadapan kita.

Ketiga, aversion to a sure loss, di mana kita cenderung menghindari kerugian sebagai motif yang sangat kuat dua kali lipat dibandingkan dengan mencari keuntungan. Artinya, kita akan sangat fokus terhadap kemungkinan kerugian dan tidak berpikir adanya kemungkinan keuntungan yang didapatkan.

Keempat, confirmation bias, kita sering terlalu yakin pada bukti yang mengonfirmasi pandangan kita dan menolak bukti yang bertentangan dengan pandangan kita itu. Misalnya, pembaca mengidolai satu grup band dan dapat menunjukkan keunggulannya. Namun, seorang teman tidak setuju dan menunjukkan kekurangan band itu. Pembaca tidak dapat benar-benar menyangkal fakta yang disampaikan oleh teman itu, tetapi bagaimanapun fakta tersebut, tidak memengaruhi pembaca sebagaimana pembaca meyakini fakta “pembaca”.

Menariknya, sudah merupakan kecenderungan umum bahwa self-deception lebih mudah terjadi seiring dengan semakin tingginya posisi seseorang di dalam organisasi. Ketika kita memiliki lebih banyak tanggung jawab dan otoritas, kita menjadi lebih rentan terhadap self-deception atau yang oleh para psikolog disebut “paradoks kekuasaan (paradox of power).”

Rasionalisasi

Lalu, rasionalisasi didasari dengan pemikiran “aku sih tahu ini salah, tapi aku punya alasan yang bagus kok tetep melakukannya”. Bahkan ada yang menyebut rasionalisasi adalah musuh paling kuat untuk integritas.

Hal ini karena rasionalisasi bekerja seperti obat bius bagi hati nurani kita, yang memungkinkan kita untuk menghindari rasa sakit perasaan bersalah ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang kita pegang.

Menariknya, kadang mungkin kita akan sulit membedakan antara rasionalisasi dengan keputusan rasional. Singkatnya untuk membedakan, dalam keputusan rasional, kita menerapkan alasan dan nilai-nilai kita yang relevan dengan suatu situasi sebelum memutuskan apa yang tepat dan benar untuk dilakukan.

Sedangkan rasionalisasi bekerja sangat berbeda. Kita merasionalisasi karena kita telah memutuskan apa yang ingin kita lakukan atau sudah lakukan, lalu kita perlu cerita yang masuk akal untuk memberitahu diri kita sendiri dan orang lain sebagai sebuah kompromi moral kita.

Jadi, ketika kita merasionalisasi, kita pada dasarnya berpikir mundur karena dimulai dengan kesimpulan dan menemukan alasan yang akan mengarah dan mendukung kesimpulan tersebut.

Gebler menjelaskan bahwa rasionalisasi biasanya dimulai dari tiga jenis alasan. Pertama, orang tahu bahwa yang dilakukannya salah tapi berpikir bahwa orang itu tidak memiliki pilihan lain.

Kedua, ketika orang menganggap dirinya diperlakukan tidak adil, maka ia akan berhenti berupaya memberikan yang terbaik untuk organisasi dan hanya fokus pada apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Terakhir, tekanan dari teman sejawat yang terlalu besar hingga menggiring pemikiran, “semua orang melakukan ini, dan saya tidak akan dianggap sebagai pecundang.”

Menarik diri

Behavior roadblocks terakhir adalah disengagement, atau menarik diri dari keterlibatan di organisasi. Dalam organisasi, salah satu penghalang yang paling sulit untuk diatasi adalah rasa apatis atau tidak peduli, seperti, “Itu bukan masalah atau urusan saya,” atau, “mengapa saya harus terlibat dalam masalah ini?”.

Masalahnya, orang-orang seperti ini akan sulit terdekteksi selama mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau perilaku negatif yang mencolok. Mereka tidak akan mengambil tanggung jawab atas situasi dan masalah karena mereka tidak cukup peduli untuk memikirkan solusi atas hal-hal tersebut.

Salah satu penggerak utama lahirnya sikap disengagement adalah merasa tidak memiliki cukup kewenangan untuk melakukan sesuatu. Namun demikian, hal ini sering diartikan salah oleh organisasi, bahwa seseorang diaggap ingin mengambil alih peran pimpinan.

Padahal, kewenangan yang mereka minta adalah adanya pemberian tanggung jawab dan kepercayaan untuk mengemban suatu tugas. Singkatnya, ”Beri saya apresasi jika saya dapat melakukan tugas saya degan baik, dan saya siap dengan konsekuensi jika saya tidak berhasil. Berikan saya kebebasan untuk menentukan cara saya bekerja guna menyelesaikannya”.

Dari perspektif organisasi, tentu hal itu bukanlah sesuatu yang negatif. Organisasi justru ingin para anggotanya mengambil tanggung jawab yang lebih besar dan lebih bertanggung jawab.

Jika begitu, mengapa begitu sulit untuk mewujudkannya? Alasannya adalah bahwa banyak organisasi belum memahami tentang apa yang sebenarnya memotivasi para anggota organisasinya.

Meskipun jaminan keberlangsungan untuk tetap menjadi pegawai jelas merupakan hal yang penting dan membuat mereka datang untuk bekerja setiap hari, penelitian menunjukkan bahwa bagi pegawai yang pekerjaannya membutuhkan kreativitas dan kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah, bentuk kompensasi dan penghargaan tradisional saja tidak cukup untuk membuat mereka tetap termotivasi.

Kuncinya adalah keseimbangan

Untuk dapat memahami dan mengatasi dengan lebih baik ketiga penghambat perilaku manusia di atas, kita perlu memahami keseimbangan internal antara kepentingan diri sendiri dibandingkan dengan kepentingan orang lain.

Untuk organisasi, kinerja tinggi mengharuskan pegawainya untuk menyeimbangkan apa yang penting bagi mereka sebagai individu dengan apa yang penting bagi organisasi, pelanggan, dan pemangku kepentingan yang dilayani oleh organisasi.

Setiap pegawai harus dapat melihat perannya di dalam organisasi dan bagaimana membangun hubungan yang saling menguntungkan antara mereka dengan organisasinya. Jika tidak, ada risiko bahwa nilai-nilai positif yang kita miliki masing-masing dapat ditekan atau digantikan oleh nilai-nilai negatif, mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik.

Organisasi perlu menciptakan norma sosial yang kuat, yang mampu menghalangi self-deception, menghilangkan sumber rasionalisasi, dan mencegah disengagement yang membuat pegawai tidak bertanggung jawab atas tindakannya.

Tantangan bagi para pimpinan organisasi adalah mengintegrasikan konsep-konsep ini ke dalam pelatihan, komunikasi, dan proses bisnis sehari-hari organisasi.

 

 

*Artikel ini pernah tayang di Majalah ‘Warta Pengawasan’, edisi 1 tahun 2019 dengan judul “Kelola Roadblocks, Bangun Integritas”.

 

 

 

2
0
Mengakali Sistem Pengendalian Ojek Online  Dengan Tuyul, Pocong, dan Jam Pasir

Mengakali Sistem Pengendalian Ojek Online Dengan Tuyul, Pocong, dan Jam Pasir

Halo, apa kabar masyarakat Indonesia?

Berada di tahun 2019 yang digadang-gadang menjadi bagian mula-mula dari Revolusi Industri 4.0, dengan peran utama kehadiran teknologi informasi yang semakin canggih, telah memaksa kita semua menerima kehadiran jasa transportasi berbasis daring (online) dan mengakuinya sebagai sebuah kebutuhan sehari-hari.

Terlebih lagi, aktivitas penduduk Indonesia pada usia produktif di perkotaan yang menuntut kehadiran sarana transportasi yang menjangkau lebih banyak lokasi, berkecepatan memadai, dan dapat dinikmati dengan harga yang terjangkau, pada akhirnya menjadi alasan utama jasa transportasi online ini semakin eksis di negara kita.

Pertemuan antara permintaan konsumen (demand) dan kejelian pengusaha untuk menyediakan penawaran (supply) telah menciptakan pasar yang kompetitif untuk bisnis tersebut. Tak urung, menjadi pengemudi jasa transportasi online telah menjadi pilihan yang menggiurkan untuk menyerap jutaan orang tenaga kerja, terutama kelas menengah ke bawah. Selain itu, bisnis ini pun menjadi daya tarik tambahan untuk menghadirkan kaum rural ke perkotaan.

Mengandalkan Teknologi Informasi

Untuk menjaga kestabilan usahanya, manajemen transportasi online harus mengelola sebuah sistem di balik layar aplikasi yang menghubungkan para pengemudi (drivers) sebagai mitra, dengan para calon penumpang sebagai konsumen utama.

Tentu saja, kinerja bisnis ini sangat bergantung pada kecanggihan teknologi. Berkat teknologi itu pula, manajemen transportasi online terbantu untuk membuat sebuah mekanisme pengendalian internal yang menjaga core bisnis mereka tetap berjalan sebagaimana ekspektasi, yakni menyediakan sarana transportasi yang terbaik untuk para penggunanya.

Saya yakin bahwa sebagian besar dari kita pernah menggunakan layanan transportasi online. Saya sendiri, memiliki ketergantungan tinggi pada jasa para pengemudi transportasi online. Setiap hari setidaknya tiga kali saya harus menggunakan aplikasi dan jasa mereka, plus berinteraksi dengan para mitra (drivers) yang penuh dedikasi menjalankan misi: mengantarkan pelanggannya ke tempat tujuan dengan nyaman, cepat, dan aman.

Kehadiran Tuyul, Pocong dan Jam Pasir

Namun demikian, sekali dua kali saya masih mengalami ketidaknyamanan ketika memesan layanan berbasis online ini. Bukan lagi soal penampilan drivers yang kadangkala kurang bersih atau rapi, sebab itu bukan proritas utama saya saat sedang terburu-buru menuju tempat kerja, akan tetapi, lambatnya kedatangan pengemudi menjemput saya ke lokasi.

Suatu pagi, seorang driver yang tidak mau disebut namanya bercerita kepada saya, “Kalo driver lama datangnya, mungkin ibu lagi kena tuyul, pocong, atau jam pasir”.

“Hah… Apa itu”, tanya saya dengan nada terkejut dan perasaan yang mulai takut.

Sang driver bercerita bahwa aplikasi yang dipakainya (lebih tepatnya dipakai oleh kami, saya juga khan) memiliki sebuah kelemahan, yakni masih bisa diakali dengan tuyul, pocong, dan jam pasir.

Tuyul dan pocong adalah modifikasi aplikasi yang memungkinkan para drivers membuat fake position report atau pemalsuan lokasi. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi mereka menangkap sinyal permintaan jasa dari pelanggan, sebab mereka bisa merekayasa seolah-olah sedang berada di suatu tempat tertentu.

Jika tuyul pada umumnya menempatkan secara maya posisi driver pada titik tertentu padahal faktanya dia berada di tempat lain, maka pocong memungkinkan posisi driver ini berputar-putar pada radius tertentu, ibarat makhluk mistis bernama pocong yang sedang mencari-cari sesuatu dengan melompat-lompat dengan garis lintasan membentuk lingkaran.

Adapun jam pasir juga bekerja secara tidak sehat. Modifikasi aplikasi ini memungkinkan driver yang lain, yang bukan dikehendaki oleh calon penumpang untuk merebut orderan yang sebelumnya sudah deal.

Biasanya, jam pasir bekerja ketika jarak antara pengemudi dan konsumen agak jauh sehingga membutuhkan waktu yang agak lama untuk bertemu di titik tertentu. Baik driver pertama maupun calon penumpang tidak membatalkan pesanan, akan tetapi driver yang lain mengambil alih secara tiba-tiba.

Permainan Oknum

Driver yang mengantarkan saya pagi itu bercerita bahwa kebocoran pada aplikasi yang dipakainya adalah sebuah kesengajaan. Tuyul, pocong, dan jam pasir adalah rekayasa buatan dari “orang dalam” yang bekerja di balik layar, yang tentu saja telah memahami tentang rekayasa platform yang buatan perusahaannya.

Oknum ini kemudian menawarkan jasa modifikasi tersebut kepada para drivers secara diam-diam dengan perjanjian menjaga kerahasiaan sekaligus mensyaratkan setoran dalam jumlah tertentu setiap bulan.

Kedua pihak merasa diuntungkan sebab si oknum mendapat penghasilan tambahan dan para drivers yang curang mendapatkan kemudahan dari semakin banyak atau seringnya orderan. Sungguh, uang telah menjadi kunci di balik tindakan ini.

Kelemahan Sistem Pengendalian?

Mendengar cerita itu, saya pun kembali teringat pada sebuah ungkapan, bahwa sebaik apapun sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi, tidak akan efektif ketika orang-orang di dalamnya tidak memiliki integritas.

Oknum dalam cerita ini, pada hakikatnya memiliki kewajiban menjadi penjaga berjalannya keadilan bagi para mitra kerja dan mengutamakan layanan yang prima pada pelanggan. Akan tetapi, sebuah sistem yang secanggih itu berhasil diakali dengan sebuah motivasi, yakni memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Pada akhirnya, saya pun mengakhiri obrolan singkat saya dengan pengemudi yang mengantar saya dari Stasiun Sudirman ke Jalan Pramuka pagi itu dengan sebuah pertanyaan,

“Abangnya gak mau pake Tuyul, Pocong, atau Jam Pasir juga?”

Driver itu menjawab, “Tidak mbak. Saya nggak mau kasih makan anak istri saya dengan harta yang diperoleh dengan cara haram. Dengan begini saja, rejeki gak akan tertukar, gak akan lari kemana-mana”.

Alhamdulillah, rupanya masih banyak orang jujur di Indonesia.

 

 

1
0
Integritas Dalam Pergulatan Identitas*

Integritas Dalam Pergulatan Identitas*

Selain loyal, profesional, dan inovatif, birokrat juga harus berintegritas. Begitulah gambaran singkat menjadi seorang birokrat sempurna masa kini. Bisa dikatakan, itulah identitas birokrat yang diramu (dikonstruksi)  oleh negara di era reformasi birokrasi sekarang ini.

Dalam pemahaman yang ‘lurus-lurus’ saja, sepertinya semuanya ada dalam satu dimensi yang bisa dan wajib dilakukan sekaligus. Pemahaman lurus yang dimaksud adalah pemahaman dominan yang selama ini menganggap bahwa birokrasi adalah satu tubuh yang tunggal, yang dapat diseragamkan dengan cara-cara efisien.

Kontradiksi Identitas

Pada kenyataannya, birokrasi bukanlah tubuh yang tunggal karena terdiri dari banyak tubuh individu di dalamnya. Banyaknya individu tersebut mengisyaratkan bahwa masyarakat birokrasi selalu memiliki relasi sosial dalam kehidupan kesehariannya di organisasi, yang kemudian selalu berhubungan dengan budaya yang melingkupinya.

Dalam konteks ini, seperti yang dikatakan oleh John Storey, seorang pakar kajian budaya (culture studies), bahwa identitas menjadi sesuatu yang tidak tetap (dapat berubah dan bertambah) dan juga tidak pernah tuntas (pemaknaan dapat bergeser). Bahkan, identitas seringkali saling berkontradiksi atau juga melebur satu sama lain. Begitu juga dengan identitas birokrat yang tertera di atas.

Sebagai contoh sekaligus bukti bahwa identitas tidak pernah tetap, tidak tuntas, dan berkontradiksi, adalah adanya slogan KPK yang berbunyi, “Berani Jujur, Hebat!”

Slogan itu jika kita cermati lebih lanjut, mengisyaratkan bahwa sikap jujur sebagai salah satu ornamen penting integritas seseorang tidaklah mudah dipraktikkan. Perlu keberanian bagi seseorang untuk bersikap jujur, dalam rangka mempraktikkan integritasnya.

Pertanyaan berikutnya adalah, “Takut apa dan takut siapa?”

Seperti yang kita duga, ketakutan terbesar justru berasal dari lingkungan sekitarnya, terutama internal birokrasi sendiri. Lingkungan birokrasi, yaitu relasi antara teman sejawat ataupun atasannya, seringkali membuat seseorang merasa tidak aman (insecure) karena adanya tekanan ataupun ancaman apabila seseorang tersebut ingin bersikap jujur.

Tekanan dan ancaman itu pun bervariasi, mulai dari yang bersifat psikis yakni dikucilkan dari pergaulan, sampai kepada pengucilan tubuh yakni pemindahan tempat bertugas. Bahkan, beberapa birokrat yang terlalu takut dan putus asa dengan ketidakleluasaannya untuk berintegritas, terpaksa undur diri dari lingkungan birokrasi.

Masyarakat birokrasi yang ingin dibuat sama dan seragam, ternyata menemui kontradiksinya dengan adanya gejala ketakutan dalam relasi internal tadi.

Kultur Dominan

Pertanyaan pentingnya justru, “Mengapa muncul rasa takut?” Jawaban atas pertanyaan ini memerlukan investigasi lebih mendalam, terutama dalam hal budaya (kultur) yang melingkupi birokrasi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Alm. Agus Dwiyanto, guru besar UGM yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Admnistrasi Negara, bahwa kultur dominan dalam birokrasi kita adalah kultur paternalistik. Kultur yang berasal dari zaman feodal dan disuburkan oleh kolonial, sampai saat ini masih lekat dan sulit dihilangkan dari tubuh birokrasi.

Kultur paternalistik menunjuk pada hubungan antara patron,  dalam birokrasi biasanya adalah atasan/pimpinan, dengan client, yang biasanya adalah para staf/bawahan.  Pihak atasan ditempatkan lebih dominan daripada bawahan, lebih kepada hubungan superior-inferior, powefullpowerless.

Adapun sistem hirarki sebagai salah satu bentuk rasionalitas Weberian, meneguhkan kultur tersebut, yang pada akhirnya melahirkan ketergantungan bawahan terhadap atasan. Dengan demikian, perilaku birokrat yang ingin mempraktikan integritasnya, seringkali tidak terdukung secara kultural oleh lingkungan.

Dalam situasi demikian, muncullah kontradiksi antara identitas birokrat loyal dengan identitas birokrat berintegritas. Kewajiban untuk loyal yang melahirkan ketergantungan tadi bukanlah situasi yang mudah bagi birokrat dalam membangun integritasnya.

Meskipun demikian, telah berulangkali disampaikan, dan juga ternyatakan dalam UU ASN, bahwa loyalitas yang dimaksud bukanlah loyalitas buta, artinya loyal terhadap atasan dan organisasi dilakukan sepanjang atasan tersebut tidak melanggar aturan dan ketentuan perundangan.

Namun, sebetulnya kalimat tersebut hanyalah kalimat normatif yang mengesampingkan dimensi kultur dan sekaligus mereduksi makna integritas itu sendiri.

Karena pada dasarnya, integritas bukan hanya masalah kejujuran dalam hal tidak melanggar aturan ataupun hukum. Namun, tapi lebih dari itu, integritas sebenarnya bermakna lebih luas, yakni tindakan etis seseorang dalam mengemban tanggung jawabnya. Sementara, aturan dan hukum tidak mampu mencakupi semua tindakan etis dalam relasi sosial.

Lalu Bagaimana?

Dalam permasalahan ini, jalan keluar tidak cukup hanya menuntut birokrat untuk lebih berani bertindak jujur dan bersuara. Tidak cukup hanya dengan memberikan reward bagi pemberani dan punishment bagi yang menghalangi seseorang untuk bertindak jujur. Tidak cukup hanya dengan membuat kebijakan dan ketentuan yang mengatur whistleblower system. Bahkan, tidak cukup juga dengan mengupayakan ketiganya sekaligus.

Namun, yang lebih penting dan mendesak adalah perlunya memperlonggar suasana patron-client dalam budaya paternalistik yang selama ini sudah mapan di birokrasi. Hal itu dapat dilakukan dengan cara membangun komunikasi secara lebih dialektis (timbal balik) antara patron dan client dalam suasana yang lebih cair, hingga jarak superoritas-inferioritas semakin mengecil.

Selain itu, jalan keluar tersebut juga tidak perlu menunggu niatan, arahan, apalagi keteladanan pimpinan.

Karena sebetulnya, jalan keluar bisa juga datang dari bawah, yakni para birokrat yang selama ini menjadi pihak inferior di birokrasi. Hal itu bisa dilakukan dengan cara merefleksikan kembali kultur paternalistik dan bersama-sama membangun komunikasi sejajar di antara teman sejawat untuk memupuk keberanian kolektif dalam melawan segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip integritas di lingkungan sekitarnya.

Epilog

Integritas bagi birokrat bukanlah sebuah identitas yang tetap dan sudah tuntas, karena seringkali bergulat dengan identitas lain yang juga ingin dibangun oleh negara. Uraian di atas adalah salah satu contoh bahwa integritas bergulat dengan identitas birokrat loyal.

Selain itu, integritas sebagai salah satu identitas birokrat seringkali mengalami pergeseran makna tergantung konteks pemahaman yang berkelindan dengan kepentingan.

Uraian di atas hanya menunjukkan upaya pemahaman integritas di dunia pengawasan, yang dominan berbicara tentang pencegahan tindakan tidak benar yang dapat mengarah pada tindakan koruptif.

Jika kita melihat dari sisi yang lain, misalnya sisi kinerja pelayanan kepada masyarakat, maka makna integritas dapat bergeser. Selain itu, integritas akan bergulat dengan identitas lain, semisal profesional, produktif, ataupun inovatif.

Selamat berjuang, integritas!

*) Artikel ini pernah ditayangkan di majalah Warta Pengawasan, Edisi 1 Tahun 2019, dengan judul yang sama.

 

 

1
0
Pencegahan Korupsi Mengalami Disorientasi?

Pencegahan Korupsi Mengalami Disorientasi?

Pembahasan mengenai korupsi di Indonesia tidak pernah berhenti, sejak awal dikumandangkannya semangat pemberantasan korupsi sebagai agenda reformasi hingga saat ini telah banyak upaya dan strategi pemerintah guna membersihkan praktik korupsi.

Upaya pemerintah dengan membuat regulasi sebagai dasar kebijakan hingga tahap implementasi aksi telah dilakukan, baik melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan  Korupsi.

KPK menyelenggarakan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada tanggal 4-5 Desember 2018. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta itu diisi oleh berbagai acara seperti pameran, konferensi, seminar hingga lelang barang hasil sitaan yang  berstatus inkracht.

Fokus Hakordia 2018 sepertinya diarahkan pada pembangunan integritas partai politik (parpol) dengan menghadirkan para pimpinan parpol untuk mengambil komitmen penerapan praktik politik yang berintegritas. Tidak banyak disinggung upaya KPK dalam pencegahan korupsi sesuai dengan road map atau upaya implementasi dari Perpres 54 Tahun 2018 mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Upaya Pencegahan

Jika melihat tren peningkatan Corruption Perception Index (CPI) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yang hanya bergerak 1 digit, tampaknya perilaku korupsi di negeri ini belum juga mengendur.

Begitu juga jika kita menoleh pada temuan Global Corruption Barometer (GCB) tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih menilai adanya peningkatan perilaku korupsi walaupun pemerintah telah berupaya untuk memberantasnya.

Hal ini juga didukung dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), bahwasanya terjadi kenaikan tren korupsi dari tahun 2016-2017. Fakta tersebut menunjukan bahwa gencarnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak membuat para pelaku menyurutkan niatnya.

Arya Brata Roby, seorang akademisi Universitas Indonesia, berpendapat bahwa salah satu penyebab belum menurunnya korupsi di Indonesia adalah karena KPK selama ini terlalu eksesif dalam melakukan fungsi penindakan, sementara pelaksanaan fungsi pencegahan korupsi masih sangat lemah. Oleh karenanya dibutuhkan strategi pencegahan yang efektif agar upaya pemberantasan korupsi bisa mencapai akarnya.

Sistem Integritas Nasional

KPK sebenarnya telah melakukan upaya pencegahan korupsi, salah satu yang menonjol adalah melalui rancangan sistem integritas nasional (SIN). Mari kita tengok ke belakang. Pada tahun 2012 KPK membuat SIN sebagai sistem pencegahan terhadap korupsi. KPK menjadikan sistem ini sebagai kerangka acuan dalam pencegahan korupsi sebagaimana tertuang dalam Road Map KPK 2011-2023, Rencana Strategis (Renstra) KPK 2012-2015, dan Renstra KPK 2016-2019.

Konsep SIN KPK memiliki perbedaan mendasar dengan konsep SIN yang dikembangkan oleh Transparasi Internasional (SIN TI). SIN TI lebih berorientasi pada sistem, sedangkan SIN KPK selain berorientasi pada sistem juga pada manusia.

KPK meyakini, sebagai sebuah sistem, maka tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya penggerak atau orang yang menjamin berjalannya sistem. KPK pada saat itu menyatakan bahwa antara teknologi, sistem, dan moral harus menjadi kesatuan atau terintegrasi dalam implementasinya.

Sebaik-baik sistem atau teknologi apabila moral atau pribadi pelaku tidak disentuh, maka sistem dapat hancur. Oleh sebab itu KPK membentuk tunas integritas, penggerak intgeritas, agen penggerak integritas, dan juga duta integritas untuk mempersiapkan para individu menjadi pribadi yang bermoral.

Tunas integritas merupakan  individu yang dipilih, atau individu yang berkehendak kuat, yang dibentuk untuk membangun sistem integritas baik pada lingkup organisasi, pilar, maupun nasional. Dalam lingkup organisasi disebut penggerak integritas, dalam lingkup pilar disebut agen penggerak integritas, serta dalam lingkup nasional disebut sebagai duta integritas.

SIN Tidak Berlanjut

Sayangnya, arah perjalanan pencegahan korupsi yang telah dicantumkan dalam road map KPK sepertinya perlahan mulai kabur. Dalam kajian yang saya lakukan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPK selama kurun waktu 2015-2016 menunjukkan adanya 108 kegiatan telah dilakukan dalam rangka mewujudkan SIN. Kegiatan tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk, diantaranya adalah kolaborasi, rembug, training, dan juga workshop.

Namun demikian, pada LAKIP dan Laporan Tahunan 2017, tidak lagi disebutkan kegiatan yang berhubungan dengan SIN seperti sebelumnya. Bahkan, konsep SIN yang disebutkan di tahun sebelumnya nyaris tidak ada. Padahal, berdasarkan dokumen dan kegiatan  yang penulis ikuti, tahun 2017 banyak kegiatan yang berkaitan dengan SIN.

Perbedaan juga terlihat pada LAKIP 2016 dan 2017, khususnya mengenai sasaran strategis 2, yakni tentang terintegrasinya upaya pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor), yang menyebutkan fungsi KPK menjadi triger mechanism dalam upaya  pencegahan tipikor.

Perbedaan terletak  pada LAKIP 2016  yang menyebutkan: “Upaya pencegahan korupsi akan diimplementasikan secara terintegrasi terhadap kementerian, lembaga, organisasi lainnya, dan pemda (KLOP) yang menjadi sasaran strategis KPK dalam kemasan sistem integritas terkait anti korupsi.”  Sedangkan pada LAKIP 2017, kalimat “dalam kemasan sistem integritas” ditiadakan.

Dengan adanya berbagai perubahan kebijakan yang tampak dari beberapa laporan dan juga berdampak pada implementasinya, maka hingga penghujung tahun 2018 kegiatan SIN yang ada pada road map KPK tidak dilaksanakan. Dengan demikian, KPK dapat dikatakan telah melakukan kegiatan pencegahan korupsi tanpa mengacu pada dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Upaya Tidak Terkoordinasi

Selain tidak ‘mulusnya’ pelaksanaan SIN KPK sebagai grand design atau rumah besar dalam pencegahan korupsi, ternyata sistem pencegahan korupsi tersebut pada dasarnya juga bukanlah satu-satunya program pencegahan. Kita tahu bahwa selain KPK ada institusi lain yang melakukan pencegahan korupsi di sektor birokrasi.

Sebutlah Bappenas melalui Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (Stranas PPK). Ada juga Menpan RB melalui Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, dan Zona Integritas. Selain itu, BPKP juga membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Belum lagi beberaapa program yang juga dikembangkan oleh para aparat penegak hukum (APH).

Semua itu telah dijalankan, tetapi pada relnya masing-masing. Belum terlihat adanya sinkronisasi ataupun evaluasi bersama terkait hal itu. Bisa jadi, hal itulah yang membuat korupsi yang juga terjadi di berbagai tempat dan waktu masih saja terjadi karena tidak adanya persatuan dalam sebuah perlawanan.

Meskipun demikian, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018, tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang mengubah Stranas PPK sebelumnya. Melalui Perpres baru ini program pencegahan direncanakan akan diintegrasikan dengan membentuk tim nasional yang akan mengawal berjalanya program. Kita tunggu saja implementasi dan hasilnya.

Epilog

Dengan tidak berlanjutnya SIN KPK dan kurangnya koordinasi dalam berbagai program pencegahan korupsi, dapatkah kita katakan upaya pencegahan korupsi di Indonesia masih mengalami disorientasi?

Road map dan pondasi SIN KPK yang telah dibangun sepertinya perlu dituntaskan. Jika berlanjut terus tiap tahun, pada saat ini SIN seharusnya telah memasuki tahap aksi yang akan diwujudkan dalam integrasi, sinergi, dan kolaborasi para tunas integritas di berbagai pilar.

Jika berlanjut terus, maka perjalanan SIN KPK telah melahirkan banyak orang berintegritas, memunculkan kesadaran banyak pihak, sehingga keberadaannya perlu dilibatkan dalam setiap aksi pencegahan korupsi.

KPK juga disadari tidak dapat bekerja sendiri. Fungsi KPK sebagai triger mechanism dalam upaya pencegahan sangat diperlukan untuk membawa gerbong antikorupsi melintasi negeri.

Selamat Hari Antikorupsi Sedunia!

 

 

0
0
Denmark, Sebuah Negeri Mimpi Yang Nyata

Denmark, Sebuah Negeri Mimpi Yang Nyata

Para peneliti bidang sosial banyak mengatakan bahwa saat ini muncul istilah baru dalam ilmu tata kelola pemerintahan, yaitu ‘Getting to Denmark’, yang secara tekstual memiliki makna ‘Sampai seperti Denmark’.

Istilah ini berkembang menjadi sebuah metafora untuk menggambarkan bagaimana mengubah sebuah negara berkembang menjadi seperti Denmark dan negara-negara di Skandinavia yang lain.

Bahkan, Francis Fukuyama, seorang ilmuwan politik asal Amerika Serikat, berpendapat bahwa Denmark merupakan sebuah mitos bagi negara-negara berkembang.

Denmark memiliki iklim politik dan ekonomi yang baik, stabil, demokratis, damai, dan makmur dengan angka korupsi yang sangat minim. Bahkan, istilah ‘Getting to Denmark’ digunakan sebagai penggambaran bagaimana mengatasi permasalahan korupsi secara efektif.

Tata Pemerintahan Denmark

Berlebihankah pelabelan Denmark seperti di atas? Secara statistik, peringkat Denmark dalam indeks persepsi korupsi (IPK) dan indeks tata kelola dunia ternyata mendukung sebutan tersebut.

Denmark, sebuah negara yang terletak di wilayah utara benua Eropa atau dikenal dengan kawasan Skandinavia, memiliki luas wilayah 43.094 km² dengan jumlah populasi sekitar 5,8 juta penduduk. Negara yang beribukota Kopenhagen itu merupakan sebuah negara yang berbentuk monarkhi konstitusional.

Namun demikian, secara day-to-day level, pemerintahan di negara itu dijalankan sama seperti negara-negara di Eropa lainnya yaitu dengan demokrasi parlemen. Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen (folketing) yang terdiri dari 179 anggota terpilih.

Kekuasaan eksekutif berada di tangan ratu sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dibantu menteri-menterinya. Kabinet yang terbentuk, yang terdiri dari menteri-menteri tersebut, harus di dukung oleh mayoritas partai.

Secara struktur, pemerintahan Denmark terdiri dari tiga lapisan, yaitu state (pemerintah pusat), county (pemerintah setingkat provinsi), dan local authority (pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota).

Local authority justru merupakan bagian paling esensial dalam demokrasi di Denmark.  Reformasi pada level ini dilakukan pada tahun 1970 di mana jumlah local authorities dikurangi dari 1300 menjadi 275, mengikuti pengurangan jumlah county dari 25 menjadi 14.

Prinsip dari reformasi ini adalah segala permasalahan yang ada harus dapat diselesaikan sedekat mungkin dengan masyarakat, yang sebelumnya memiliki dukungan administrasi dan ekonomi yang kuat di masing-masing local authorities.

Kebijakan Anti Korupsi yang Membumi

Denmark, bersama negara-negara Skandinavia lainnya, merupakan langganan negara yang menguasai lima besar peringkat teratas IPK, yang artinya negara yang bersih dari korupsi, atau negara dengan tingkat keterjadian korupsi paling kecil, bahkan hampir mendekati nol.

Denmark selalu menguasai papan atas peringkat IPK dari tahun ke tahun. Bahkan, pada tahun 1999 Denmark mendapatkan nilai sempurna, yakni 100.Sebuah nilai yang hanya pernah didapatkan Finlandia satu tahun kemudian.

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama satu dekade terakhir, Denmark hanya tiga kali gagal menduduki peringkat pertama. Selebihnya, Denmark selalu menduduki singgasana peringkat IPK. Bahkan, Denmark selalu mendapatkan nilai 90 atau lebih, sebuah indikator yang sahih menggambarkan konsistensi yang dimiliki negara yang terletak di utara Jerman tersebut.

Indikator lain yang mendukung keberhasilan Denmark melawan korupsi adalah data The Worldwide Governance Indicators (WGI), yaitu suatu data penelitian yang merangkum pandangan-pandangan tentang kualitas tata kelola yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan dan masyarakat.

Nilai dari WGI berada di antara -2,5 (sangat tidak efektif) dan +2,5 (sangat efektif) dengan 0 sebagai nilai tengahnya. WGI tersusun dari enam dimensi yang salah satunya menggambarkan secara langsung bagaimana tata kelola suatu negara dalam mengendalikan korupsi yaitu dimensi Control of Corruption.

Selama kurun waktu empat tahun terakhir, meskipun dengan nilai yang fluktuatif, Denmark secara konsisten juga dinilai sangat efektif dalam mengendalikan korupsi di negaranya. Dua indikator di atas semakin memperkuat klaim yang menyatakan bahwa Denmark merupakan negara yang sangat layak dijadikan contoh bagi negara-negara lain, khususnya negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam upaya membangun pondasi anti korupsi yang kuat di pemerintahan, Ministry of Justice Denmark menyusun sebuah pedoman anti korupsi yang memberikan porsi lebih pada pemahaman, bahkan disertai dengan contoh kasusnya.

Negara yang memiliki ratusan pulau dan curah hujan yang sangat tinggi ini tidak memiliki peraturan perundangan yang khusus mengatur tentang korupsi. The Danish Criminal Code (Straffeloven) merupakan sebuah peraturan yang mengatur tentang tindakan kriminal, di dalamnya tidak mengenal istilah korupsi.

Penyuapan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan, penggelapan, yang biasanya termasuk dalam kategori korupsi, diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal.

Dalam Criminal Code tersebut, siapapun yang membacanya akan dapat langsung memahami setiap tindakan kriminal yang diatur dalam peraturan tersebut karena selain definisi juga dilengkapi dengan contoh kasusnya.

Criminal Code menjelaskan secara detail tentang segala bentuk penyuapan, seperti penyuapan aktif, penyuapan pasif, usaha penyuapan, keterlibatan melakukan penyuapan, dan penyuapan terorganisasi.

Masing-masing bentuk penyuapan tersebut dibahas di bagian yang berbeda dan dilengkapi dengan penjelasan lebih lanjutnya sehingga memudahkan penggunanya memahami peraturan tersebut.

Merujuk pada Criminal Code tersebut, biasanya masing-masing kementerian menyusun kebijakan anti korupsi untuk organisasi masing-masing, yang semakin spesifik disesuaikan dengan core business masing-masing. Upaya tersebut dilakukan dalam semangat menjaga zero tolerance terhadap korupsi di pemerintahan.

Open Government Data

Mengenai prinsip transparansi, Denmark memiliki tradisi panjang terkait pemberian hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi pemerintah. Pemberian hak tersebut dimulai pada tahun 1866.

Denmark memberikan hak akses terbatas atas informasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam administrasi pemerintahan. Menyusul tiga negara yang telah lebih dulu meregulasikan keterbukaan informasi kepada publik, yakni Swedia (1766), Finlandia (1951), dan Amerika Serikat (1966).

Bersama dengan Norwegia, pada tahun 1970, Public Records Act diterbitkan oleh Pemerintah Denmark. Peraturan ini memberi hak bagi setiap orang untuk dapat mengakses informasi pemerintah.

Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk memberikan: (1) Hak atas informasi dan hak untuk berekspresi; (2) Partisipasi warga dalam demokrasi; (3) Kontrol publik terhadap administrasi publik; (4) Penyebaran informasi oleh media, dan kepercayaan pada administrasi publik.

Dengan kata lain, hak atas informasi merupakan komponen penting dari demokrasi yang terbuka dan tercerahkan dengan menghargai partisipasi dari warga secara aktif. Sebagai bentuk implementasi dari regulasi tersebut, Pemerintah Denmark menciptakan sebuah portal sebagai pusat keterbukaan data yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakatnya, yakni www.digitaliser.dk.

Skema keterbukaan juga diterapkan dalam bentuk transparansi anggota parlemen dan pejabat publik dalam hal pendapatan dan pengeluaran masing-masing secara detail, tanpa ada pengecualian.

Tata Kelola Pemerintahan yang Kokoh

Sistem pemerintahan yang menonjolkan integritas sangat kental terasa sebagai pondasi utama Denmark dalam melawan korupsi, bukan menonjolkan penggunaan peraturan perundangan.

Sistem peradilan Denmark dikenal sebagai sistem peradilan yang paling efisien dan adil dalam menangani berbagai kasus. Tidak pernah tercatat sistem peradilan di negara tersebut condong terhadap salah satu pihak, seluruhnya diperlakukan sama dalam proses peradilan.

Lalu, kepolisian di Denmark mendapatkan kepercayaan yang sangat tinggi dari publik dalam menjalankan tugasnya. Untuk memastikan bahwa kepercayaan tersebut terus terjaga, pemerintah memiliki mekanisme yang efektif untuk menginvestigasi dan menghukum oknum kepolisian yang melakukan penyelewengan.

Lembaga pengawasan lainnya, The Parliamentary Ombudsman dibentuk pada tahun 1955, telah terbukti efektif dalam menyaring aspirasi dan komplain yang diajukan oleh masyarakat.

Lembaga itu juga memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi atas inisiatif mereka sendiri. Sebagai pelaksana pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, unit pelayanan publik terbukti efektif menjalankan tugasnya secara bersih karena didukung oleh prosedur, peraturan, dan sistem akuntansi yang ringkas dan transparan.

Bahkan, unit pelayanan publik di Denmark dikenal sangat bersahabat bagi sektor bisnis karena mampu menciptakan lingkungan bisnis yang sangat kondusif. Terkait hal tersebut, Bank Dunia memberikan Denmark sebuah gelar sebagai negara di Benua Eropa yang paling memberi kemudahan dalam melakukan bisnis.

Tantangan di Masa Depan

Berbicara tentang pemberantasan korupsi, tidak ada yang meragukan Denmark sebagai contoh terbaik, diukur dari konsistensinya yang luar biasa sebagai negara yang paling bersih dari korupsi. Namun, beberapa pihak menganggap bahwa Denmark tidak sebersih itu. Pertama, Greenland, sebuah pulau terbesar di dunia yang berada di bawah kedaulatan Kopenhagen apabila diukur dari nilai dimensi Control of Corruption dalam Worldwide Governance Indicators (WGI), tidak secemerlang prestasi negara induknya, yakni berada dikisaran +1.19.

Hal itu berarti, prestasi gemilang Denmark tidak akan sebagus saat ini jika Greenland dimasukkan dalam penilaian sebagai bagian dari Pemerintah Denmark.

Kedua, meskipun Denmark sangat terbuka terhadap masyarakatnya, tetapi hal tersebut tidak berlaku kepada masyarakat internasional.

Tidak banyak referensi tentang Denmark yang menggunakan bahasa Inggris, sehingga sulit bagi masyarakat internasional untuk mempelajari lebih dalam tentang bagaimana tata kelola pemerintahan Denmark dijalankan, termasuk sulitnya mencari referensi yang komprehensif tentang bagaimana Denmark melakukan perlawanan terhadap korupsi.

Epilog

Perisai Denmark membentengi negaranya dari korupsi adalah  kebijakan antikorupsi yang membumi, open government data, dan tata kelola pemerintahan yang kokoh, merupakan kombinasi yang menciptakan lingkungan antikorupsi di Denmark.

Peran ketiganya memiliki porsi yang sama. Pelaksanaan pelayanan pemerintah kepada masyarakat harus dilakukan secara ringkas dan transparan untuk menghindari adanya birokrasi yang berbelit-belit. Melalui sistem tersebut, celah-celah korupsi seperti penyuapan ataupun penyelewengan wewenang akan tertutup.Lalu, kebijakan antikorupsi yang membumi memberikan bekal bagi seluruh pihak untuk memahami praktik-praktik yang dikategorikan sebagai korupsi.

Birokrasi yang transparan dikombinasikan dengan pengawasan oleh publik melalui kemudahan akses informasi yang dilandasi oleh budaya antikorupsi yang kuat melalui pemahaman yang tegas tentang apa itu korupsi.

Terakhir, keterbukaan informasi yang diberikan seluas-luasnya kepada publik memfasilitasi publik untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan utama Denmark dalam melakukan perlawanan terhadap korupsi adalah keberhasilan negara tersebut dalam menciptakan lingkungan antikorupsi yang sangat kokoh.***

 

Referensi

Jensen, Mette, Frisk,. (2014). Getting to Denmark – The process of state building, establishing rule of law and fighting corruption in Denmark 1660 – 1900. Working Paper Series (06).

Johnston, Michael. 2013. The Great Danes: Successes and Subtleties of Corruption Control in Denmark. pada Quah, Jon., S., T. Different Paths to Curbing Corruption: Lessons from Denmark, Finland, Hong Kong, New Zealand and Singapore. Research in Public Policy Analysis and Management.

 

 

0
0
error: