Menggugat Peran APIP  dalam Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa

Menggugat Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa

Kita mempunyai lembaga pemeriksaan/pengawasan yang begitu banyak. Di antaranya ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan (BPKP), dan inspektorat pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Belum lagi ada kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Apa lagi yang kurang? Namun, untuk dapat mencegah dan memberantas korupsi masih diperlukan berbagai macam ikhtiar, di antaranya adalah metode pengawasan yang dijalankan.

Kasus Korupsi PBJ

“Oleh karena itu, kegiatan pengawasan yang diselenggarakan oleh BPKP jangan hanya dilakukan setelah kejadian, tetapi sebaiknya juga dilakukan saat pembangunan sedang berjalan.”

Demikian disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2018 di Gedung BPKP Jakarta pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 yang lalu. Acara tersebut mengusung tema pengawasan atas pengadaan barang dan jasa.

Sebagai pengamat, saya membaca pernyataan JK tersebut sebagai sebuah bentuk kegeraman terhadap fenomena korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang tak kunjung sirna dari negara ini. JK semacam ‘menggugat’ peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPK, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya pencegahan korupsi PBJ. Sebab, korupsi yang terjadi dalam kegiatan PBJ merupakan yang tertinggi di antara jenis-jenis korupsi yang lain.

Hasil rekapitulasi KPK per Agustus 2018 menunjukkan jumlah kasus korupsi PBJ selama tahun 2004-2018 sebanyak 180 perkara. Jumlah tersebut menempati peringkat kedua setelah perkara suap sebanyak 466 perkara. Sebagian besar perkara suap tersebut juga masih terkait dengan PBJ. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi dalam PBJ bukan hanya sebagai risiko yang signifikan, tetapi sudah menjadi masalah yang harus segera diatasi.

Kesan Reaktif APIP

KPK juga menyebutkan bahwa akar masalah korupsi PBJ pada aspek pengawasan terletak pada pendekatan pengawasan yang dibangun selama ini lebih bersifat reaktif ketimbang proaktif. BPK dan APH adalah pengawas eksternal, sehingga wajar jika keduanya lebih bersifat represif dalam mengatasi korupsi PBJ.

Yang menjadi masalah adalah keberadaan APIP sebagai auditor internal pemerintah yang seharusnya proaktif mencegah penyimpangan justru lebih terkesan reaktif dalam menghadapi korupsi PBJ. Dalam konteks PBJ ini, APIP sebagai auditor internal seperti masih enggan menggeser peran watch dog ke peran konsultan dan katalis. Menjadi relevan jika hari ini kita kembali bertanya, “Mengapa proyek-proyek pembangunan infrastruktur justru dikawal oleh kejaksaan, bukan oleh APIP? Kemana gerangan APIP?”

Sebagaimana diuraikan di atas, tingkat korupsi PBJ di Indonesia adalah yang tertinggi di antara jenis-jenis korupsi yang lain. Namun kenyataannya, risiko korupsi belum dikelola secara memadai. Bahkan, tampaknya malah belum disadari sama sekali.

Padahal, jika mengacu pada konsep audit berbasis risiko, kegiatan audit internal seharusnya lebih fokus pada risiko-risiko yang signifikan bagi organisasi. Mengacu pada konsep manajemen risiko, apabila dilakukan penilaian atas risiko korupsi PBJ, maka akan ditemui hasil bahwa risiko tersebut masuk ke dalam kuadran signifikan atau bahkan sangat signifikan. Ini terjadi karena dari sisi kemungkinan keterjadian dan dampak, tentu saja korupsi PBJ memiliki bobot yang tinggi.

Pertanyaannya, apakah selama ini kegiatan APIP kita telah terfokus, atau setidaknya mencakup risiko korupsi dalam PBJ tersebut? Jika jawabannya belum, maka APIP dengan legowo harus menerima kritik JK dan berniat tulus untuk menginstropeksi diri. Jika jawabannya sudah, maka pertanyaan berikutnya adalah: “Apakah kegiatan audit internal tersebut telah efektif dalam mencegah korupsi?”

Peran APIP

Audit internal menurut The Institute of Internal Auditor (IIA) adalah kegiatan konsultasi dan penjaminan kualitas (assurance) secara independen yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Jika mengacu pada definisi di atas, esensi dari keberadaan auditor internal adalah nilai tambah bagi operasi organisasi. Adanya nilai tambah artinya terdapat perbedaan antara operasi manajemen plus audit internal dengan operasi manajemen tanpa audit internal.

Begitupun dalam lingkup PBJ, APIP selaku auditor internal pemerintah juga harus mampu memberikan nilai tambah, yaitu berupa keyakinan yang memadai terhadap proses PBJ yang sedang berjalan. APIP seharusnya mampu menilai dan memastikan bahwa manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola dalam PBJ telah efektif dalam mencegah korupsi.

APIP harus lebih mengembangkan teknik dan metode pengawasan yang lebih tajam. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP harus benar-benar menguji kebenaran material suatu bukti, tidak sekedar reviu dokumen formal saja.

Sebab, reviu dokumen formal tidak cukup ampuh untuk menemukan indikasi korupsi dalam PBJ. Misalnya dalam kasus e-KTP, reviu yang dilakukan BPKP gagal menemukan konspirasi dan mark up harga besar-besaran. Reviu tersebut hanya sebatas melakukan checklist terhadap kelengkapan dokumen, tidak sampai pada pengujian material kebenaran bukti dokumen.

Memang, secara teori, dalam reviu tidak perlu sampai menguji bukti secara mendalam. Oleh karena itu, keyakinan yang dihasilkan dari reviu bersifat terbatas. Yang menjadi pertanyaan, untuk sebuah proyek besar sekelas e-KTP tersebut, mengapa jenis pengawasan yang dipilih sebatas reviu, dan bukannya probity audit? Padahal, sejak 2012 BPKP telah memiliki pedoman probity audit PBJ bagi APIP.

Probity audit itu sendiri adalah kegiatan penilaian yang bersifat independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.

Probity audit dilakukan dengan pengujian bukti-bukti dokumen mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pemilihan, hingga penandatanganan dan pelaksanaan kontrak. Melalui probity audit diharapkan korupsi dapat dicegah, setidaknya dapat dideteksi sedini mungkin sehingga dampaknya bisa diminimalisir.

Berkaca pada kasus e-KTP di atas, menurut saya, APIP harus lebih banyak melakukan kegiatan probity audit daripada kegiatan reviu.

Risiko Auditor

Probity audit yang dilakukan auditor bukan berarti tanpa risiko. Sebagai salah satu bentuk kegiatan penjaminan kualitas (assurance), probity audit memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa suatu proses PBJ telah berada pada jalan yang lurus.

Pernyataan jaminan oleh auditor ini dapat menjadi bumerang jika setelah dilakukan probity audit terhadap suatu kegiatan PBJ dengan simpulan baik, yaitu PBJ telah berjalan efektif, efisien dan sesuai aturan, tetapi di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penyimpangan (korupsi).

Untuk meminimalisir risiko, ruang lingkup dan batasan tanggung jawab auditor harus jelas. Simpulan yang dihasilkan dalam probity audit tentu harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat yang telah diperoleh dengan hati-hati dan diuji dengan cukup. Artinya, auditor telah bekerja sesuai dengan standar dan kode etik.

Jika di kemudian hari terdapat bukti atau fakta baru selain yang telah dikumpulkan oleh auditor, maka auditor tidak seharusnya dipersalahkan atas ketidakmampuannya menemukan indikasi korupsi PBJ.

Hal tersebut penting dipahami, karena dalam praktiknya terdapat kekhawatiran atau bahkan ketakutan dalam benak auditor atas risiko kegagalan probity audit tersebut. Jika hasil probity audit nantinya justru dijadikan ‘bemper’ atau ‘stempel’ yang melegitimasi korupsi yang dilakukan secara diam-diam terjadi. Selain itu, tidak dipungkiri adanya kekhawatiran dalam diri auditor ikut terseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan hasil probity audit yang telah dilakukannya.

Untuk  mengatasi hal tersebut, menurut saya perlu dirancang dua pendekatan. Pertama, APIP harus merancang metode dan teknik probity audit yang benar-benar ampuh.

Kedua, harus ada kesepahaman dalam bentuk aturan tertulis yang secara tegas menjelaskan batasan tanggung jawab auditor dalam probity audit. Semua pihak mulai dari manajemen, aparat penegak hukum, dan juga majelis hakim harus memahami bahwa keyakinan yang dihasilkan dari kegiatan probity audit bersifat ‘keyakinan memadai’ bukan ‘keyakinan mutlak’.

Penutup

Semua pihak sebaiknya mengerti bahwa auditor hanyalah manusia dan bukan Tuhan, yang tentu saja memiliki keterbatasan. Maka dari itu, tanggung jawab auditor seharusnya hanya terbatas pada simpulan atas bukti yang diperoleh dan metode atau teknik yang digunakan.

Dengan batasan yang jelas tadi, auditor dapat lebih ‘berani’, dan memang harus berani dalam memberikan jaminan yang memadai. Bagaimanapun auditor tetap harus memberikan jaminan ini, karena auditor tanpa assurance bagaikan gula tanpa rasa manis. Peran auditor seperti kehilangan esensinya.

Selain itu, seperti halnya Wapres Jusuf Kalla, banyak pihak yang berharap akan peran maksimal APIP. Untuk memaksimalkan peran tersebut, sudah sewajarnya jika marwah APIP segera ditingkatkan. Peran yang tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap manajemen, tetapi justru menjadi mitra, penuntun, dan penyeimbang manajemen.

 

 

Kanan Atau Kiri? Sebuah Upaya Mencari Pemahaman Kritis

Kanan Atau Kiri? Sebuah Upaya Mencari Pemahaman Kritis

Berawal dari membaca artikel yang berjudul Bangun Tradisi Literasi, Jadilah Birokrat Kritis, sahabat saya, sebut saja Nyai (Ny), menghubungi saya untuk menanyakan beberapa hal yang katanya belum jelas terkait artikel tersebut. Malam minggu akhirnya kami pilih untuk menjadi waktu yang pas bagi kami untuk berdiskusi  secara daring. Sahabat saya ini, orang Jawa yang bertugas di sebuah instansi pemerintah pusat di Jakarta, sangat penasaran dengan istilah perspektif kanan dan kiri. Dia juga ingin memahami kenapa birokrat sebaiknya bisa berpikir kritis. Begini transkrip percakapan kami, yang tentu saja sudah tidak mengandung percakapan yang tidak relevan dengan judul di atas.

Ny: Di artikel itu, Nurul Qomariyah, redaktur eksekutif tirto.id, menyebut adanya perspektif kanan dan kiri. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan kanan dan kiri itu? Lalu apa hubungannya dengan yang dibilang Rudy M. Harahap, editor in chief birokratmenulis.org, sebagai literasi kritis?

MR: Oh itu,.. yang disebut kanan dan kiri itu memang sebuah perspektif atau pemahaman. Pemahaman disebut kiri karena pemikirannya alternatif, artinya menyodorkan pemikiran yang tidak seperti pemahaman umum sebelumnya. Nah yang menyebut kanan itu adalah orang-orang yang telah merasa mapan dengan ilmu atau pemahaman dominan selama ini. Mereka menganggap ilmunya telah mapan dan baik lalu mereka merasa ada di jalur kanan, dengan begitu pemikiran alternatif disebutnya jalur kiri. Hanya supaya beda saja, ada kanan ada kiri.

Ny: Apa yang kanan itu maksudnya pemahaman baik, yang kiri pemahaman tidak baik?

MR: Nah di situlah kadang aku merasa sedih. Kanan selalu dipersepsikan yang baik dan kiri tidak baik. Dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan persepsi itu. Kiri berarti alternatif saja, memang sebutan kiri itu juga bisa muncul karena adanya penentangan terhadap pemahaman kanan. Dalam hal pemahaman berpikir, bicaranya adalah tentang ilmu pengetahuan. Nah ilmu pengetahuan haluan kiri ini sifatnya justru memerkaya khasanah haluan kanan yang sudah ada sebelumnya.

Ny: Ada hubungannya dengan isme-isme itu?

MR: Isme itu kan sebuah akhiran kata yang berarti sistem kepercayaan atau sebuah pemahaman berdasarkan ideologi tertentu. Nantinya memang banyak sebutan isme baik di haluan kanan maupun kiri. Kita tidak perlu membahas itu dulu saat ini karena nanti bisa terjebak membahas sebuah isme dan menimbulkan salah paham di awal.

Ny: Kenapa bisa begitu?

MR: Begini, misalnya tentang modernisme, itu bisa jadi kanan bisa jadi kiri. Dulu saat dunia masih tradisional belum modern, kehidupan kita hanya berdasar pada tradisi, kebiasaan, dan kepercayaan. Lalu muncul ilmu pengetahuan. Nah munculnya ilmu pengetahuan yang menandai kehidupan modern itu bisa dianggap kiri oleh para penganut tradisi dan kepercayaan karena melawan atau mengguncang masyarakat tradisional.

MR: Lalu setelah kehidupan dan pemahaman manusia modern mapan, muncul lagi apa yang disebut dengan post-modernisme yang menganggap modernisasi itu memunculkan banyak masalah, di antaranya masalah dehumanisasi dan diskriminasi. Nah pada saat itulah orang-orang penganut modernisme menganggap dirinya kanan dan post-modern dianggap kiri. Begitu juga nanti liberalisme, bisa kanan dan bisa kiri tergantung konteks dan pihak mana yang ‘diguncang’.

Ny: Oh gitu maksudnya. Jadi kiri itu adalah sebuah alternatif pemikiran yang mengguncang sebuah kemapanan berpikir ya?

MR: Tepat sekali.

Ny: Lalu apa hubungannya dengan yang dimaksud Nurul Qomariyah bahwa seorang penulis perlu membaca bacaan kiri, jangan hanya bacaan kanan terus?

MR: Ya supaya cara berpikir kita tidak mapan, artinya kita perlu memahami juga bacaan yang menentang pemahaman yang mendominasi pemikiran kita selama ini. Sepertinya Nurul Qomariyah lebih berbicara di ranah ilmu pengetahuan, karena seorang penulis harus memiliki pengetahuan yang cukup agar tulisannya kritis.

Ny: Oke, berarti sekarang tolong jelaskan tentang pengetahuan yang disebut kanan dan pengetahuan yang dibilang kiri.

MR: Baiklah, kita batasi lingkup bahasan kita pada pengetahuan sosial saja karena pengetahuan alam itu nanti akan berbeda lagi. Selain itu ruang lingkupmu kan banyak tentang sosial nantinya, kamu bukan praktisi ilmu pengetahuan alam.

MR: Nah cerita tentang ilmu pengetahuan ini biasa disebut dengan filsafat ilmu sebenarnya. Pengetahuan kanan itu panjang sejarahnya, tapi pada akhirnya berkembang menjadi paradigma yang disebut positivis, yaitu sebuah pengetahuan modern yang memandang realita sosial seperti fenomena alam. Realita dipandangnya sebagai suatu hal yang objektif, dapat digeneralisasi, lalu dapat diprediksi. Positivis menganggap realita sosial sebatas kejadian yang nyata terlihat dan dapat teramati (empiris), bukan sesuatu yang bersifat metafisis. Pemahaman ini menyingkirkan masuknya bentuk tindakan manusia dan masyarakat, dan menurunkan manusia ke derajat pasif yang ditentukan oleh kekuatan alamiah. Dalam pengetahuan positivis, realita sosial dipandang bebas nilai/netral.

Ny: Sebentar, yang dimaksud bebas nilai atau netral itu apa?

MR: Bebas nilai di sini maksudnya bahwa ilmu pengetahuan itu dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai lain di luar pengetahuan. Pengetahuan dikembangkan hanya semata-mata karena tujuan ilmiah murni, sebuah kebenaran murni yang seolah tidak tergoyahkan. Konsekuensinya, ilmu pengetahuan menjadi barang mewah yang jauh dari realita kehidupan manusia.

Ny: Ups.., lalu kalau pemikiran kiri?

MR: Nah kebalikannya, pemahaman kiri itu menganggap bahwa fenomena sosial itu sebenarnya fenomena yang kompleks, subjektif, tidak bebas nilai, selalu dinamis, dan tidak selalu dapat diprediksi. Pemahaman ini biasa disebut paradigma antipositivis. Pemahaman ini mencoba melakukan gugatan terhadap teori sosial yang bersifat positivistik dan deterministik. Itulah sebabnya pemahaman ini disebut kiri karena memang sifatnya menentang positivis.

MR: Dulu awalnya adalah untuk mengkritik konsep yang ditawarkan oleh Karl Marx, terutama terkait dengan hubungan basis-superstruktur serta determinisme Marx terhadap ilmu ekonomi. Jadi, konsep Marx memang menjadi pijakan bagi pemahaman antipositivis. Namun, bukan berarti Marx lalu tersingkir, melainkan justru sebaliknya, pemikiran Marx selalu menjadi inspirasi banyak tokoh kiri sampai saat ini baik yang sepakat ataupun yang tidak sepakat.

Ny: Wow, panjang juga ya ceritanya.

MR: Ya, kalau mau lebih jelas lagi, baca juga penjelasan pertarungan pardigmanya di http://birokratmenulis.org/memahami-paradigma-penilaian-maturitas-penerapan-sistem-pengendalian-internal-organisasi-sektor-publik-indonesia/

Ny: Oke, nanti kubaca. Lalu apa sih sebenarnya yang digugat oleh antipositivis?

MR: Penjelasannya begini, pemahaman positivis menganggap manusia hanya sebagai objek bukan subjek, dengan cara menggeneralisir fenomena sosial. Mereka sangat objektif dalam melihat sesuatu, seolah semua manusia itu sama dalam berperilaku. Mereka cenderung memisahkan pengetahuan dengan pengalaman manusia.

MR: Pemisahan itu membuat manusia kehilangan kesempatan untuk menjelaskan realita secara mendalam. Nah, dengan adanya pemisahan dan generalisasi itu makanya manusia hanya menjadi pasif, menerima saja apa adanya pengetahuan yang ada. Manusia-manusia lalu pasrah saja mau diapakan oleh pihak yang memiliki/menguasai pengetahuan dominan tadi. Perilaku dan pemikiran manusia hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh pihak dominan.

MR: Generalisasi itu menyebabkan situasi menjadi tetap dan nyaman dalam berkehidupan. Mereka seolah memiliki kesadaran bahwa apa yang selama ini mereka lakukan adalah sudah baik, itu yang sering disebut dengan kesadaran palsu. Padahal, sebenarnya mereka tertindas oleh generalisasi yang membuat mereka terlena selama ini. Pemahaman kiri itu ciri-cirinya menggugat sebuah kemapanan, sebuah rezim totalitas (sesuatu yang seolah sudah pasti), sebuah kebakuan akan pengetahuan yang melahirkan penerimaan begitu saja (taken for granted) tanpa adanya refleksi dan pemeriksaan.

Ny: Contohnya?

MR: Sebagai contoh, dalam dunia birokrasi, pengetahuan dominan mengajari bahwa sebuah organisasi harus efektif dan efisien. Lalu dibuatlah gugus tugas, spesialiasi, aturan dan standar baku, hirarki yang jelas dan terstruktur lengkap dengan sangsi dan hadiah. Ini yang dikenal dengan organisasi modern Weberian. Pandangan seperti ini menggeneralisir dan menyeragamkan situasi kompleks dalam dunia kerja. Banyak terjadi dehumanisasi ataupun diskriminasi karena cara kerja yang menyerupai mesin yang disebut dengan kerangkeng besi.

Ny: Wah, dehumanisasi dan diskriminasi di birokrasi? Masak iya?

MR: Kamu suka tidak kalau diajak lembur-lembur terus sampai malam?

Ny: Ya sebenarnya sih terpaksa, tapi karena tugas ya aku jalanin aja. Kerjaan memang banyak sih. Tapi di sisi lain, aku juga jadi merasa bersalah sama suami dan anak-anakku karena mereka sebenarnya juga membutuhkan aku. Kadang aku memang bingung dengan situasi ini. Kadang suami pun marah kepadaku.

MR: Terus kenapa kamu dari dulu cuma gitu-gitu aja, nggak dapat jabatan, nggak pernah diajak ‘jalan-jalan’ ke luar negeri?

Ny: Itulah, kadang aku ingin protes tapi tidak bisa. Aku sudah kerja baik dan sering lembur tapi masih saja dianggap sebagai pegawai biasa saja. Perkiraanku sih karena kinerjaku masih di bawah standar yang dimaui pimpinan. Aku pasrah saja, tapi tetap semangat kok, hehe..

MR: Nah disitulah terjadi kesadaran palsu sekaligus dehumanisasi dan diskriminasi. Kantor dan pimpinanmu seperti mengeksploitasi tenaga dan pikiranmu demi sebuah efektivitas kerja dan kinerja. Lalu kamu merasa sebagai manusia kurang dapat memenuhi kebutuhan hidupmu untuk dekat dengan keluarga.

Ny: Ho-oh sih..

MR: Kamu yang merasa baik bekerja masih belum dianggap sesuai standar bosmu. Standar yang diciptakan lewat aturan di kantormu itu membeda-bedakan tiap pegawai. Ada anggapan pegawai baik dan buruk, anggapan pegawai pinter dan bodo, itupun sesuai selera masing-masing pimpinan. Iya nggak?

Ny: Woo, iya sih. Asem tenan ik. Padahal menurut teman-teman yang paham siapa aku, aku termasuk pegawai cerdas dan berbakat lho. Tapi memang sering tidak mendapat tugas yang sesuai dengan bakatku itu. Pimpinan sering merasa sok tau dengan standar dan kompetensiku.

MR: Iya, aku tahu itu. Nah itu dia. Itu baru masalah ilmu organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Masih banyak lagi contoh yang lain, yakni ilmu ekonomi, akuntansi, hukum, psikologi, dan sebagainya. Ilmu-imu itu suka sekali menggeneralisir sesuatu dengan hiasan angka-angka yang seolah sudah canggih untuk menemukan masalahnya. Ilmu-ilmu itu termasuk ilmu sosial yang dominan dan mapan yang disebut positivis, yang seringkali perlu dibongkar untuk memahami akar permasalahan suatu fenomena sosial. Dibongkarnya ya dengan pemahaman kiri itu tadi.

Ny: Lalu kenapa pemahaman kiri itu tidak banyak berkembang di Indonesia? Aku baru tahu akhir-akhir ini.

MR: Ya pertanyaanmu semakin bagus. Seperti penjelasan di atas, pemahaman kiri ingin mengontruksi ulang atau mendobrak pemahaman positivis, yang notabene adalah ‘menguntungkan’ para kapitalis dan penguasa. Sejarahnya memang begitu. Pemahaman kiri juga bersifat menggerakkan perubahan. Nah rekonstruksi ulang dan pergerakan inilah yang tidak disukai oleh para kapitalis dan penguasa. Untuk jelasnya kamu bisa baca artikel ini: banyak buku kiri dimusnahkan.

Ny: Oke, nanti juga kubaca. Lalu kenapa antipositivis banyak bernada filosofis, apakah memang bersinggungan dengan ilmu filsafat?

MR: Sebenarnya kanan dan kiri itu semua ada tinjauan filsafatnya. Positivis itu dulu akarnya dari August Comte, dia seorang filsuf juga. Nah, untuk membongkar suatu pemahaman positivis yang mendominasi itu memang diperlukan pemahaman yang bersifat filosofis. Hal itu tidak bisa dihindari, tapi bukan berarti kita harus belajar filsafat. Bukan berarti pula kita lalu menjadi flsuf yang pemikir, melainkan daya pikir kita menjadi terbuka untuk mencermati lingkungan sosial kita, bahwa apa yang kita pahami selama ini belum tentu selalu benar dan mungkin justru kurang pas.

Ny: Sepertinya pemahaman kiri sulit dipahami. Betul begitu?

MR: Sebenarnya itu anggapan orang kebanyakan saja. Untuk memahaminya tidak diperlukan otak yang super atau jenius, tapi cukup dengan pemikiran yang terbuka. Pemikiran untuk mau belajar dan memperdebatkan kembali apa yang selama ini kita pahami sebagai suatu yang benar dan mapan. Perdebatan itu demi sebuah pemahaman yang lebih komprehensif dan memacu kesadaran terhadap realita.

Ny: Oh ya? Bukankah kalau filosofis itu justru tidak berdasarkan realita dan tidak praktis/terapan?

MR: Oh tidak begitu. Pemahaman filosofis itu hanya membantu kita untuk membuka selubung, sedangkan apa yang kita amati justru sangat berkaitan dengan realita kehidupan kita sehari-hari, ya di rumah, di sekolah, di kantor, di jalanan, dan seterusnya. Yang kita amati justru sangat membumi. Nah nanti jika sudah terbiasa membaca pengetahuan kiri, kita akan semakin terampil menerapkan ilmunya untuk mengubah keadaan sekitar kita. Disitulah kita menjadi semakin bijak dan sifatnya pun menjadi sangat praktis, bukan teoritis.

Ny: Oh ya? tapi kenapa banyak aktivis yang belajar kiri malah justru menjadi suka emosi dan ada yang anarkis?

MR: Oh, itu mereka salah asuhan dalam belajar ilmu kiri. Biasanya orang-orang begitu adalah orang yang baru baca sekali atau dua kali sudah ingin bergerak mengubah keadaan. Atau orang yang memang sengaja merusak stabilitas dengan memanfaatkan ilmu kiri, bahasanya adalah mengooptasi. Banyak orang seperti itu. Lihat saja para kapitalis dan politisi kita. Menurutku mereka telah mengooptasi ilmu kiri, memanfaatkan pemahaman ilmu kiri untuk mengelabuhi masyarakat luas. Kamu akan memahaminya jika sudah mempelajarinya.

Ny: Contohnya apa dong, menarik ini!

MR: Kamu suka kan kalau jalan-jalan ke mall? Kamu senang kan kalau dibilang kurus? Kamu suka kan melihat berita dan film di televisi atau bioskop? Itu karena kamu telah menjadi masyarakat yeng terhegemoni oleh kuasa kapitalis alias budaya konsumsi. Mall itu menghegemoni kita untuk seolah belanja adalah hiburan, belanja adalah kebutuhan emosional. Kamu menjadi ‘segar’ saat menginjakkan kaki di mall.

Ny: Hmm, iya sih. Lalu tentang kurus?

MR: Dulu perempuan dianggap kelas atas dan disebut sexy kalau gemuk, karena gemuk dulu adalah lambang kemakmuran. Perempuan lalu mengonsumsi bahan makanan bergizi yang tidak terbeli oleh kelas bawah. Sekarang terbalik, tubuh perempuan kurus dianggap sebagai perempuan  kelas atas dan memenuhi definisi sexy. Definisi itu memang dikonstruksi agar klinik kecantikan, gym, serta makanan non kolesterol dan sehat dikonsumsi lebih banyak orang. Makanan sehat dan non kolesterol adalah makanan yang tidak murah. Para kapitalislah yang menikmati keuntungannya.

MR: Setiap film, pertunjukkan, ataupun iklan di berbagai media selalu mengonstruksi definisi sexy itu. Apa yang kita lihat di televisi, bioskop, dan media lainnya kita anggap sebagai sebuah gambaran nyata kehidupan, padahal tidak. Itulah yang dinamakan simulacra oleh Jean Baudrillard. Itu contoh ilmu kiri yang dipahami sekaligus dikooptasi oleh kapitalis.

Ny: Kalau tentang politik?

MR: Ah, tidak cukup kalau diurai sekarang. Sekarang sudah malam..

Ny: Oke, jadi memang diperlukan mentor ya untuk mempelajarinya?

MR: Ya, sebaiknya begitu. Seperti kalau kamu mengaji kan, perlu guru yang memang sudah cukup mumpuni dan komprehensif pemahamannya, supaya tidak menjadi murid yang anarkis dan mudah terombang-ambing.

Ny: Lalu apakah kita harus belajar konsep atau teori antipositivis kalau mau jadi orang kritis?

MR: Sebenarnya tidak selalu begitu, tapi sebaiknya begitu. Maksudku begini, untuk dapat menjadi kritis, hal pertama memang harus open mind. Artinya kita selalu mempertanyakan kembali banyak hal di sekitar kita, lalu berdiskusi dengan siapa saja tanpa ada pemihakan total terhadap pengetahuan yang sudah kita pamahi selama ini. Janganlah terburu menolak pandangan orang lain yang kamu anggap tidak sesuai pemahamanmu selama ini. Seraplah dan renungkan kembali dengan hati jernih tanpa emosi. Nah, untuk memperlancar perenunganmu itu, memang akan menjadi sangat terbantu jika mau membaca konsep-konsep antipositivis. Paling tidak dengan membaca buku yang berhaluan kiri, maka cukuplah untuk belajar menjadi kritis, tidak perlu belajar teori seperti yang ada di akademisi.

Ny: Nah, baru mau tanya, bukannya itu ranah akademisi dan aktivis saja? Sebagai birokrat apa kita tetap perlu belajar pemahaman itu dan menjadi kritis?

MR: Wah itu sama sekali salah. Kritis bukan hanya milik akademisi dan aktivis. Kritis adalah hak siapa saja dan sebaiknya masyarakat menjadi kritis. Birokrat pun demikian, agar menjadi lebih berdaya seharusnya menjadi birokrat kritis. Apa yang menjadi contoh di atas menggambarkan supaya kita tidak pasif dan ‘dikibuli’ oleh elite. Kita menjadi birokrat yang reflektif dan emansipatif. Kita menjadi birokrat yang berani bersuara, berdaya, dan bergerak. Itu semua justru demi kebaikan birokrasi dan untuk mencapai cita-cita para pendiri bangsa. Itulah yang dibilang Rudy Harahap bahwa birokrat harus kritis.

Ny: Jadi, birokrat kritis itu bukan birokrat yang suka nyinyir mengkritik apa saja yang dilakukan pemerintah ya?

MR: Bukan, tukang nyinyir itu justru orang yang tidak kritis, kecuali dia mau menggunakan banyak perspektif untuk dipakai sebagai argumen dalam mengkritik. Jangan mengkritik orangnya, tapi isunya. Ambil saja sebuah isu lalu kritiklah dengan berbagai perspektif yang komprehensif. Hal itu penting supaya tidak terjebak pada kritik yang emosional dan tidak cerdas. Kalau kritik sebuah isu, nanti akan lebih leluasa mengkritik, tidak perduli dia pihak pemerintah atau bukan, tapi siapa pun melakukan pelanggaran dalam suatu isu akan kita kritik. Nah, itu baru kritis.

Ny: Haha, kena deh guwe!

Ny: Buku atau tulisan apa contohnya yang bisa aku baca biar jadi orang kritis?

MR: Buku-buku Pramudya Ananta Toer itu novel kiri, lalu buku-buku yang ada di galeri balai buku progresif. Kamu juga bisa baca banyak artikel kiri di tirto.id, terutama di katogori tulisan ‘mild report’, atau artikel-artikel di mojok.co, the conversation.com/id, dan bisa beberapa artikel yang ada di birokratmenulis.org terutama artikel di kategori ‘refleksi birokrasi’. Selain itu masih banyak lagi bahan bacaan kiri sekarang, ciri-cirinya adalah kalau bacaan itu mengguncang pemahamanmu selama ini. Nah jangan takut atau alergi, tapi tetap saja baca dan renungkan.

Ny: Baiklah, jadi belajar pemahaman kiri itu baik?

MR: Lebih tepatnya pemahaman menjadi seimbang. Seperti yang dibilang Nurul Qomariyah, tidak kanan terus dan jangan kiri terus. Kanan atau ilmu positivis tetap diperlukan untuk memahami permukaan masalah, lalu dalamilah dengan pemahaman kiri atau antipositivis untuk mendapatkan akar masalahnya. Dengan begitu pemahaman akan lebih komprehensif dan bijaksana. Harus imbang memang, seperti kalau kita baris berbaris, selalu saja komandonya adalah, “Kanan kiri, kanan kiri!” Bayangkan kalau komandonya menjadi, “Kanan kanan!” atau, “Kiri kiri!” Sungguh melelahkan dan akhirnya membuatmu kejlungup (red: terjatuh).

Ny: Hahaha… iya juga ya. Oke deh, Thanks ya, Say…

 

 

Dirgahayu Indonesiaku: Catatan Kecil Seorang Birokrat Kelas Teri

Dirgahayu Indonesiaku: Catatan Kecil Seorang Birokrat Kelas Teri

Ada suatu masa, sebagai warga negara biasa aku merasa tidak bangga menjadi orang Indonesia. Rasa itu datang saat aku membaca di media massa tersiar kabar korupsi merajalela. Aparat negara dengan amanah berat yang diembannya dan setumpuk kepercayaan yang diberikan, ternyata harus tertunduk malu dalam sebuah operasi tangkap tangan.

Tidak hanya sebagai warga negara, khususnya sebagai pegawai negeri, pada saat itu terjadi ada rasa kecewa yang luar biasa. Satu titik noda bisa merusak putihnya susu dalam sebuah belanga, begitu kira-kira perumpamaannya.

Selain itu, ada kalanya dada saya merasa sesak menyaksikan kawan-kawan sendiri sibuk saling mencaci. Diskusi di berbagai media sosial bukan lagi soal bagaimana memperbaiki kinerja, tetapi berebutan saling melempar bahan olokan hanya karena berbeda pilihan pemimpin idaman.

Bukankah kita, para birokrat, mempunyai tugas berat sebagai pelayan masyarakat? Untuk memastikan amanah itu berjalan dengan semestinya, tak ada pilihan selain saling menjaga persatuan dan bekerja sama. Pilihan boleh tak sama asalkan hanya menjadi pertarungan di bilik suara pada harinya.

Aku Kecewa

Ada cerita lain yang membuat perasaan ini kecewa. Bagi yang tinggal di Jakarta, setiap hari saat kita berangkat dan pulang kerja, Jakarta selalu menyuguhkan keruwetan aneka rupa. Di jalan raya, debu asap knalpot dan emosi para pengemudi beradu dalam kompetisi kesabaran menghadapi kemacetan. Di kereta, para penumpang baik tua-muda, wanita-pria, hampir semuanya sama saja. Dalam pikirannya cuma ada dua hal, yaitu bisa masuk kereta dan tidak kehilangan barang berharga. Maka benar ungkapan Jakarta sebagai kota yang kejam seperti kejamnya ‘ibu tiri’.

Jakarta yang kejam mengubah orang-orang yang tinggal di dalamnya menjadi kejam. Jalanan dan kereta adalah saksinya betapa kami yang menghuni kota ini telah menjadi orang-orang yang individualis karena satu alasan, yaitu keterpaksaan.

“Aku terpaksa melanggarnya, karena jika tidak, maka pemotor-pemotor di belakangku akan marah,” begitu kata pemotor yang baru saja menerobos lampu merah.

“Aku terpaksa mendorongmu makin berjejal ke dalam gerbong, karena jika aku tak terbawa kereta ini, maka tak bisa kupenuhi janjiku untuk sholat maghrib di rumah dengan anak istri,“ begitu kata roker (rombongan kereta) Tanahabang-Bogor yang baru naik dari Stasiun Manggarai.

“Aku terpaksa melawan arus jalan, karena hari ini belum banyak orderanku, bisa jadi tak lunas cicilan motorku,” begitu kata driver ojek online rute Salemba-Sudirman.

“Aku terpaksa mencampur minyak jelantah dengan plastik, karena harga minyak goreng semakin tak terbeli,” begitu kata tukang gorengan yang sudah kusam wajahnya karena terpapar udara Jakarta dan uap panas penggorengannya.

“Aku terpaksa menaikkan standar penerimaan bagi anak baru, mereka harus sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung, karena sekolah ini hanya menerima calon-calon juara lomba di level dunia,” begitu kata seorang kepala sekolah dasar swasta di pinggiran Jakarta.

“Dan aku, terpaksa ngomel dalam tulisan ini karena aku bukan siapa-siapa. Bukan seorang pejabat, camat, walikota, gubernur, menteri, apalagi presiden yang memiliki kekuasaan dan disegani. Aku cuma seorang birokrat level teri yang gelisah menjadi orang Indonesia, mencari nafkah di Jakarta dengan segala permasalahannya,” begitu kataku.

Kehebatan Mereka

Kawan, aku tak akan bosan menceritakan padamu tentang Jerman, Belanda, dan Swiss. Sekali saja kamu bisa datang langsung ke sana dan merasakan bagaimana kehidupan manusia di sana, sungguh pasti batinmu akan berontak, “Kenapa tidak begini Indonesia?”

Ya, negara-negara itu memang kaya. Jerman telah ratusan tahun membangun saluran kereta bawah tanah berlapis-lapis di ibukotanya dan membangun pabrik-pabrik mobil terkemuka yang merajai pasar dunia karena kualitasnya. Belanda telah mengubah rawa-rawa menjadi sawah perkebunan dan industri bahkan saat negeri Indonesia masih belum ada namanya, saat kita masih terpecah-pecah dalam kerajaan kesultanan dan dirongrong penjajahan.

Swiss pun tak kalah majunya. Meski negara itu tak memiliki banyak kekayaan alam selain pegunungan dan musim salju yang membekap penduduknya dalam keterbatasan, dengan wilayah hanya sepertiga dari pulau Jawa, tetapi  Swiss memiliki Zurich sebagai kota dengan kualitas hidup terbaik di dunia.

Kalau saja Indonesia seperti mereka, kita mungkin akan bahagia rasanya.

Mimpikah Aku?

Ya, aku yakin ini pasti masih mimpi. Aku masih memimpikan bangsa ini bisa sebahagia mereka yang tinggal di Eropa. Karena nyatanya, kita tidak mempunyai harta sebanyak mereka. Buat membangun jalan saja, negeri ini masih membutuhkan hutang luar negeri. Bagaimana tidak, rakyat Indonesia sebagian besar masih malas membayar pajak.

Karena nyatanya, segala peraturan lalu lintas hingga soal kewajiban bayar-membayar diyakini ada untuk dilanggar.

Karena nyatanya, memberi harga murah pada penumpang commuter line dengan subsidi public service obligation tidak cukup untuk mengubah kebiasaan tetap berjalan pada eskalator sebelah kanan.

Karena nyatanya, subsidi elpiji yang jelas-jelas menjadi hak orang miskin diserobot dengan mudahnya oleh para orang kaya.

Karena nyatanya, segala urusan, kunjungan, dan kebijakan kepala pemerintahan selalu jadi bahan gunjingan dan seringkali dibumbui prasangka yang berlebihan. Memang semuanya belum ada yang sempurna, tetapi selalu dicari kekurangannya.

Aku Mau Bilang Apa?

Aku mau bilang bahwa kita terlalu jauh “ketinggalan”. Kita ketinggalan kekayaan, zaman, dan peradaban dibandingkan mereka yang tinggal di negara-negara itu.

Mungkin kita belum mempunyai uang sebanyak mereka, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk mengubah kecenderungan mental kita yang masih buruk. Mulai dari yang kecil-kecil dan dari yang sederhana saja dulu, seperti mengantri secara tertib di depan kasir minimarket, tidak membunyikan klakson berlebihan, dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat pada waktunya. Mulai dari yang remeh saja, membuang sampah pada tempatnya, mematikan handphone saat berkendara, ataupun mendahulukan orang cacat dan lansia di kereta.

Mari kita mulai dari berbesar hati untuk menghindari konflik soal politik, tersenyum saat bendera merah putih sedang naik pada tiangnya, mengingat siapa nama pahlawan yang terlukis pada gurat-gurat uang kertas, syukur-syukur menelusuri kiprah dan jasa-jasanya, lalu mendoakannya tenang di alam sana. Selanjutnya kita mesti percaya pada negara dan pemerintahnya, percaya pada kebijakan-kebijakannya, dan juga percaya pada aturan-aturan yang mereka tetapkan. Baru setelah itu, aku pun percaya bahwa kita benar-benar cinta Indonesia.

Bagiku, nantinya Indonesia akan hebat seperti negara-negara di Eropa itu. Indonesia akan menjadi hebat karena kita negara kaya akan sumber daya alam dan manusia.

Sungguh Kaya Alam Indonesia

Indonesia memang kaya akan alamnya. Kalau tak percaya, tanyakan saja pada bapak dan ibu haji yang pernah berkunjung ke tanah suci. Mereka akan meyakinkanmu tanpa berfikir lagi bahwa alam Indonesia jauh lebih indah dan nyaman dari Kerajaan Arab Saudi.

Jika di sana, pesawat Saudi Arabian Airlines mendarat dengan anggun di atas sebuah bandara yang dibangun di hamparan padang pasir tandus berbatu-batu, maka di Indonesia hampir di semua kota landing dan take-off adalah momen bagus bagi kita untuk mencuplik potret indahnya sawah-sawah lambang kesuburan pertanian, pantai-pantai dan pelabuhan perlambang kekayaan lautan. Belum lagi saat melintas di atas pegunungan yang kokoh dihiasi warna biru langitnya, putih awannya, dan hijau hutan-hutannya.

Sumber daya alam Indonesia memang kaya. Namun, di balik kekayaan alamnya penduduknya masih banyak yang jauh lebih sengsara dari kebanyakan orang di Arab Saudi. Hingga sebagian dari kaumku, para wanita, memilih jadi pekerja di Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita. Tentu saja, demi janji menjadi kaya dan demi membiayai keluarganya yang tercinta yang masih papa di Indonesia.

Sungguh, Kita Juga Kaya Sumber Daya Manusia

Penduduk Indonesia yang hampir berjumlah 260 juta didominasi manusia muda usia pekerja. Sungguh sebuah modal demografi yang sangat berharga untuk menghasilkan kemajuan. Komposisi itu hanya selisih 20% dari populasi penduduk negara adidaya, Amerika Serikat.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, masih beruntung kita. Tengoklah bagaimana lelahnya pemerintah Jepang dan Singapura merayu warganya untuk berkeluarga, menikah, dan melahirkan putra atau putrinya. Setiap kelahiran mereka disambut sukacita karena sang negara kaya sedang dalam ketakutan tak punya generasi muda penggerak perekonomian negaranya.

Coba saja, andai para generasi muda angkatan kerja Indonesia bekerja dengan semangat menggelora. Apalagi jika mereka menjadi wiraswasta yang membuka semakin banyak lapangan kerja, pasti negeri ini akan menjadi lebih produktif dan berdaya.

Para anak muda itu tak perlu lagi putus asa dalam harap di antara lowongan kerja yang ada. Temukan saja bakatmu, gunakan peluangmu, dan lakukan sesuatu di zaman yang menjanjikan berbagai kemudahan. Tak ada lagi alasan bahwa hari ini kita tak bisa menciptakan pekerjaan untuk kita sendiri.

Mari Mengubah Mental Kita

Yang paling susah adalah mengubah mental buruk kita. Program besar pemerintahan yang bertajuk revolusi mental dengan cita-cita luar biasa dan pendanaan yang tak sedikit jumlahnya saja masih ‘terpental’, meskipun terlalu dini juga untuk dibilang gagal.

Sebagai gambaran, kota London yang begitu tertata rapi dan melegenda saja, pada ratusan tahun yang lalu masih lebih jorok dari Jakarta. Ada sampah dan kotoran di mana-mana. Kriminalitas pun pernah merajalela.

Ya, London saat itu mungkin tidak jauh berbeda dengan Jakarta saat ini. Yang menjadi masalah apa iya kita butuh selama itu, ratusan tahun lagi untuk mengubah Jakarta dan Indonesia menjadi lebih tertata. Aku berharap tidak.

Kemajuan teknologi harus digunakan lebih banyak lagi untuk kebaikan. Semakin banyak orang Indonesia yang berpendidikan, semakin banyak generasi milenial yang melek dengan tuntutan peradaban untuk berbuat sesuatu, dan semakin banyak pemimpin yang peduli dan memberi teladan, akan menjadikan ratusan tahun waktu yang diperlukan untuk mengubah mental buruk itu menjadi masa yang lebih singkat.

Akhirnya Kawanku

Menurutku tak ada lagi pilihanku dan pilihanmu. Mencintai negeri ini harusnya bersama-sama.  Mari kita mulai lagi hari ini. Kita mulai dari sini, dari Jakarta, dan dari mana saja meski di sudut terjauh negara Indonesia.

Kamu yang tahu apa peranmu. Kalau aku, hari ini aku akan menjadi birokrat kelas teri dengan sedikit sumbangsih berupa coretan-coretan sederhana.

Aku percaya, tidak ada pekerjaan apapun yang tak penting di negara ini asalkan kita benar-benar mau bekerja. Tak mungkin seorang presiden menjalankan pemerintahan tanpa bantuan wakilnya, menterinya, dirjen-dirjennya, kabid-kabidnya, hingga kroco-kroco macam aku.

Karena ini sudah zaman kebebasan, seorang presiden sekalipun bisa berubah pikiran hanya karena sebuah tulisan dari anak TK yang baru mengenal huruf dan angka. Maka berkaryalah, bersemangatlah, dan berubahlah demi cintamu pada negeri ini, Indonesia.

Terima kasih pahlawanku, tetaplah berjuang kawan-kawanku!

Dirgahayu, Indonesiaku!

 

 

Generasi Milenial: Sebuah Asa Untuk Mengubah Birokrasi Indonesia

Generasi Milenial: Sebuah Asa Untuk Mengubah Birokrasi Indonesia

Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk kementerian dan lembaga sudah dilaksanakan pada penghujung 2017 lalu. Rata-rata pelamar adalah mereka yang memiliki usia antara 22 hingga 30 tahun karena memang rentang usia itulah yang disyaratkan oleh kebanyakan instansi. Meskipun demikian, ada juga beberapa instansi yang mensyaratkan usia minimal 18 tahun untuk kualifikasi pendidikan SMA atau usia maksimal 35 tahun untuk kualifikasi pendidikan S2.

Pelamar pada rentang umur tersebut dikenal sebagai generasi milenial atau disebut juga dengan generasi Y. Generasi milenial ini adalah generasi yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan awal tahun 2000.

Karakter Pekerja Generasi Milenial

Beberapa ahli memiliki perbedaan identifikasi tentang rentang usia generasi milenial, tetapi mereka mayoritas sepakat bahwa generasi milenial adalah generasi muda yang lahir saat globalisasi teknologi digital berkembang sangat kuat. Oleh karena itulah generasi milenial pada umumnya lebih ahli dalam penggunaan teknologi dibandingkan dengan generasi sebelumnya (generasi X).

Karakter generasi milenial tentu berbeda di setiap wilayah dan juga bergantung pada kondisi sosial-ekonomi. Yoris Sebastian,  seorang penulis buku Generasi Langgas Millennials Indonesia, melihat karakter milenial dalam lingkup pekerjaaan adalah sekumpulan anak muda yang menyukai hal serba instan, efisien, suka belajar, dan menyenangi tantangan.

Generasi ini adalah generasi yang melek teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin cepat ternyata memengaruhi karakter para generasi milenial. Sebut saja misalnya saat mereka membutuhkan informasi, mereka akan memilih berselancar ke dunia maya daripada mencari data di buku. Mereka cenderung ingin bekerja praktis dan tidak mau susah. Saat menerima tugas baru yang belum pernah dikerjakan, mereka akan meminta contoh format pengerjaan yang gunanya untuk menghemat waktu pekerjaan.

Bukan hanya gaji dan fleksibilitas waktu, generasi milenial juga menginginkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan terus belajar.

Generasi milenial pun ternyata menolak terjebak pada zona nyaman. Mereka tidak segan untuk mencari tantangan baru jika dirasa pekerjaannya terlalu monoton. Hal itu bukan berarti mereka tidak loyal terhadap pekerjaannya, tetapi mereka hanya loyal pada sesuatu yang memang perlu disetiakan.

Bonus Demografi

Generasi milenial memiliki proporsi usia yang besar dibandingkan rentang usia lainnya. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 271 juta jiwa. Jika penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) diperkirakan mencapai 67,7%,—dimana sebanyak 35% dari jumlah penduduk adalah generasi milenial—maka sebanyak 51,7% dari jumlah penduduk usia produktif tersebut adalah generasi milenial (usia 20-40 tahun).

Hal ini berarti Indonesia sedang mengalami bonus generasi milenial dibandingkan penduduk usia produktif lainnya. Dengan demikian, generasi ini menjadi bagian penting yang memiliki peran dalam kemajuan bangsa, termasuk di dunia birokrasi pemerintahan.

Generasi Milenial di Birokrasi

Terlepas dari karakter negatif yang dimiliki generasi milenial seperti ingin instan, tidak mau susah, narsis, pemalas, dan senang melompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, generasi milenial juga dapat membawa keuntungan bagi organisasi asalkan mereka dikelola secara proporsional.

Generasi milenial yang melek teknologi dapat membantu perbaikan berbagai persoalan pemerintah di negeri ini, seperti peningkatan standar pelayanan publik yang lebih efisien, salah satunya adalah penerapan sistem e-government yang lebih transparan dan terintegrasi.

Namun, karena pada umumnya generasi ini memiliki sifat ‘labil’, keberadaan mereka masih harus selalu diarahkan untuk mengacu kepada nilai-nilai mental yang baik, sebagaimana yang diamanatkan pada area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi jilid ke-2.

Pada area perubahan tersebut, mental aparatur negara harus mengacu pada upaya peningkatan profesionalisme, peningkatan citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat, dan peningkatan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Survei Terbatas tentang Generasi Milenial

Seluruh instansi pemerintahan pasti sudah merasakan kehadiran generasi milenial setelah penerimaan CPNS tahun 2017 silam. Apakah kehadiran mereka memiliki potensi memberikan manfaat bagi organisasi, atau mereka hanya menambah beban keuangan negara karena perilaku mereka yang cenderung banyak dianggap negatif? Saya ingin mengetahui motivasi dan ide perubahan yang ingin mereka bawa ke birokrasi.

Untuk menjawabnya, saya mencoba melakukan survei terbatas pada bulan Maret 2018. Survei tersebut saya tujukan ke sejumlah CPNS di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sebanyak 132 orang lolos pada penerimaan CPNS BKN tahun 2017 silam. Namun, hanya 27 responden atau hanya sekitar 20% saja dari jumlah formasi yang berpartisipasi mengisi survei melalui Google Form.

Tentu saja jumlah tersebut tidak memenuhi teori sampling manapun, dan tulisan ini tidak bisa disebut sebagai penelitian ilmiah. Namun, saya tetap mencoba membagikan apa yang saya dapatkan agar kiranya bisa menjadi bahan diskusi selanjutnya tentang pekerja milenial ini.

Beberapa pertanyaan yang saya lontarkan dalam suvei tersebut adalah: alasan bekerja di birokrasi, harapan untuk birokrasi, rencana atau ide untuk memajukan birokrasi, dan peran apa yang dilakukan untuk memperbaiki birokrasi.

Untuk pertanyaan pertama tentang alasan mereka ingin bekerja di birokrasi, hanya sedikit responden yang menjawab ingin mencari uang dan karena pekerjaan di pemerintahan lebih menjanjikan dibandingkan bekerja di sektor swasta. Namun, yang membuat saya bangga lebih banyak responden yang menjawab karena mereka ingin berkecimpung di dunia birokrasi. Lebih dari sekedar motif mencari uang, mereka ingin menjadi agen perubahan, atau ingin mengubah birokrasi Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Pada pertanyaan kedua, yaitu tentang harapan mereka untuk birokrasi, kebanyakan mereka menginginkan prosedur yang tidak rumit, lebih efisien, dan transparan. Bisa jadi mereka menjawab itu karena mereka sudah lelah dengan prosedur birokrasi saat ini yang masih terkesan ribet dan tidak efisien. Mereka hadir di birokrasi untuk membenahinya.

Di pertanyaan ketiga soal rencana atau ide untuk memajukan birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi (TI) adalah jawaban yang paling mendominasi. Jawaban tersebut tidak mengherankan mengingat tipikal generasi milenial yang memang melek teknologi. Bahkan, mereka memiliki ide untuk mengadakan pelatihan TI terpadu bagi pegawai yang belum melek teknologi.

Pertanyaan terakhir tentang peran untuk memperbaiki birokrasi, mereka menjawab bahwa salah satu jalan perbaikan adalah dengan berperan masuk ke dalam birokrasi dan mengubahnya dari dalam. Mereka tak sungkan menuangkan ide dan kemampuannya, terutama dalam bidang TI untuk membuat pelayanan publik menjadi lebih mudah dan lebih efisien.

Epilog

Berdasarkan pandangan mereka yang saya kumpulkan dari hasil survei, saya melihat bahwa mereka memiliki potensi memberikan manfaat kepada organisasi. Hal ini dibuktikan dari jawaban pertanyaan ketiga bahwa mereka concern dalam pemanfaatan TI untuk efisiensi dan perbaikan pelayanan ke masyarakat.

Pada akhirnya, potensi ini tergantung pada generasi old apakah akan memberikan kesempatan kepada mereka agar potensi tersebut dapat direalisasikan atau tidak. Sebagaimana kita tahu, jika potensi tersebut terealisasi dengan baik, maka pada akhirnya akan membawa manfaat bagi organisasi.

Pembaca perlu berhati-hati dalam melihat simpulan survei yang saya lakukan. Sebab, survei hanya mengumpulkan data dari CPNS yang diterima di BKN pada tahun 2017 silam. Jumlah responden yang berpartisipasi hanya 27 orang, atau sekitar 20% dari 132 responden yang ada. Oleh karena itu, saya menyarankan agar pemerintah melakukan penelitian lebih dalam atas generasi milenial ini.

Namun, dari hasil survei kecil ini, paling tidak saya merasa optimis bahwa generasi milenial yang terlibat di dunia birokrasi pemerintahan dapat membawa perubahan positif, khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik.

Saya, dan juga mungkin Anda, berharap semoga mereka masih tetap berdiri dengan idealismenya sehingga mampu mengubah budaya birokrasi yang sudah terlanjur dipandang negatif di mata masyarakat, bukan malah terkontaminasi ikut larut di dalamnya. ***

 

P.S. Saya mengucapkan terima kasih kepada I Gusti Ayu Agung Diah Acintya yang telah membantu menyebarkan kuesioner dan kepada seluruh responden yang telah berkenan mengisi kuesioner.

 

 

Mengejar Keadilan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah

Mengejar Keadilan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah

Sampai dengan saat ini proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) masih jamak dianggap sebagai arena terjadinya korupsi. Secara kenyataan, memang sebagian besar korupsi terjadi pada proses PBJ. Namun, pernahkah kita merenungkan kembali apakah korupsi selalu menghantui proses PBJ di manapun berada?

Beragamnya Pengertian Korupsi

Semua lapisan masyarakat dari muda hingga tua, dari desa hingga kota, dari masyarakat awam hingga sang penguasa, semua pasti mengenal kata korupsi. Bahkan, ketika saya amati dua bocah yang sedang bermain game di telepon genggamnya, saat salah satu kedapatan melakukan cheating, rivalnya langsung menuduh “korupsi”.

Berbagai pengertian korupsi dari para ahli pun berbeda-beda. Syed Hussein Alatas, seorang sosiolog sekaligus politisi Malaysia, mengatakan bahwa korupsi adalah pencurian yang melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.

Gunnar Myrdal, seorang ekonom Swedia, memberi pengertian tentang korupsi sebagai suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan.

Pemahaman menarik datang dari Mubyarto, seorang akademisi Indonesia. Dia mengatakan bahwa korupsi adalah suatu masalah politik lebih daripada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik, dan para pegawai pada umumnya.

Adapun Webster Dictionary menyebutkan bahwa korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Dari beberapa banyak pengertian korupsi, ternyata kita belum satu kata atau sepakat tentang apa itu korupsi. Bahkan, sekalipun istilah itu sudah menjadi produk perundang-undangan.

Tampak sepele, tetapi banyaknya pemahaman tentang korupsi membawa implikasi pada penindakan terhadap kasus korupsi menjadi kian subjektif. Akibatnya Aparat Penegak Hukum (APH) dapat dengan leluasa menjustifikasi suatu tindakan yang sebenarnya termasuk urusan maladministrasi atau perdata menjadi masuk dalam kategori sebuah tindakan korupsi.

Pasal Sakti Pemicu Kriminalitas

Salah satu pemicu terjadinya kriminalisasi adalah adanya pasal sakti dari UU Tipikor yang melihat kejadian tanpa mendasari bagaimana pelaku berbuat. APH selaku pemegang peran bekerja pada tataran dogmatis. Dengan demikian tujuan hukum untuk mencapai keadilan masih jauh dari kenyataan.

Pasal sakti tersebut di antaranya adalah pasal 2 dan 3 pada UU Tipikor. Pada pasal  2 ayat(1) UU Tipikor menyebutkan bahwa:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah  dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Sedangkan pasal 3 menyebutkan:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.”

Jika kita mencermati pasal 2 ayat (1) tersebut, terlihat pasal itu sangat ampuh untuk menjerat setiap orang, meski yang bersangkutan tidak mempunyai jabatan/wewenang/kuasa. Ibarat penjaga kantor yang ikut menemani lembur seorang tersangka,  dia dapat dianggap ikut berperan di dalam timbulnya kerugian negara.

Sedangkan pada pasal 3 hanya bisa menjerat setiap orang yang mempunyai wewenang, jabatan, kesempatan dan kedudukan yang berakibat pada timbulnya kerugian negara tetapi justru mendapat ancaman hukuman yang lebih rendah daripada pasal 2.

Persamaan kedua pasal tersebut adalah sama-sama belum pasti tentang kriteria unsur melawan hukum dan pembuktian adanya unsur merugikan negara. Terkadang berdasarkan dari hasil pemeriksaan, meski termasuk dalam kesalahan administrasi, suatu tindakan dapat dipaksakan untuk masuk pada kategori korupsi (Baca juga http://birokratmenulis.org/menolak-kriminalisasi-pbj/).

Subjektivitas Berujung Kriminalitas

Dalam proses PBJ, subjektivitas APH dalam menyatakan suatu tindakan korupsi dapat berujung pada kriminalisasi yang mengoyak keadilan hukum. Untuk mencari keadilan hukum bagi kasus PBJ, kita perlu mengurai sistem, pelaku, dan pemegang peran.

Sementara di sisi perhitungan kerugian negara, yang menjadi kewenangan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sebagai auditor negara pun masih bersifat subjektif.

Kasus berikut dapat menjadi contoh betapa subjektivitas pemeriksaan dan proses penegakan hukum terjadi.

Sebuah kegiatan pemeliharaan berkala/rutin suatu jalan di awal tahun menjadi objek pemeriksaan. Sementara pada tahun berikutnya jalan tersebut dilakukan pengaspalan. Oleh pemeriksa hal tersebut dianggap sebagai temuan adanya pekerjaaan fiktif dikarenakan pekerjaan dimaksud sudah tidak tampak dan terukur.

Sementara di daerah lain dengan peristiwa serupa, hal tersebut tidak menjadi permasalahaan dalam pemeriksaan sepanjang bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan dapat diyakini kebenarannya.

Sialnya, pada pemeriksaan yang menjadikan peristiwa tersebut sebagai temuan, oleh APH ditingkatkan statusnya menjadi suatu tindakan korupsi.

Kriminalisasi Akibat Pelaksanaan Mandat

Contoh kasus menarik lainnya tentang kriminalisasi terjadi di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Seorang pejabat pengadaan (PP) menjadi tersangka akibat melakukan proses pengadaan langsung dengan mengikuti petunjuk norma tidak tertulis secara turun-temurun di daerahnya.

Petunjuk norma tidak tertulis tersebut adalah penentuan rekanan pengadaan langsung yang ditentukan oleh atasan pejabat pengadaan. Sedangkan tugas pejabat pengadaan hanyalah memproses rekanan yang telah ditetapkan.

Memang disayangkan mengapa sebuah kebiasaan menjadi norma tidak tertulis yang ditaati dan dijadikan acuan dalam proses pengadaan di pemda tersebut, yang ternyata kebiasaan tersebut menyimpang dari ketentuan (peraturan presiden) tentang PBJ.

Namun demikian, dalam kasus tersebut, pejabat pengadaan yang dijadikan tersangka sesungguhnya hanyalah menjalankan perintah atasan untuk memproses pengadaan dengan rekanan pilihan berdasarkan mandat.

Merujuk pada UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan yang menjalankan tugasnya melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Demikian juga jika mengacu pada teori hukum perdata, pada pasal 1367 KUHPerdata, penanggung jawab sebuah tindakan yag dilakukan oleh seseorang dalam pelaksanaan tugas adalah pemberi mandat.

Adapun sebagai pelaku pengadaan, sering karena mengejar target kinerja atau pelaksanaan yang harus segera, kadang kurang begitu mencermati beberapa kaidah norma yang ada sehingga tidak menyadari jika bertentangan dengan hukum di atasnya.

Atas kejadian tersebut, setelah menyadari adanya inkonsistensi, sebaiknya para pelaku pengadaan mengajukan toetsingrecht (hak menguji). Dari toetsing review, pengujian dapat dilakukan secara formal, yaitu berkenaan dengan prosedur pembentukannya dengan menilai apakah sesuai dengan norma yang telah diatur sebelumnya. Pengujian juga dapat dilakukan secara material, yaitu berkenaan dengan apakah isinya sesuai atau bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, jika didapati norma tentang  petunjuk pelaksanaan PBJ yang tidak jelas prosedur pembentukannya dan/atau  bertentangan dengan perpres tentang pengadaan barang dan jasa, maka isinya dapat ditinjau kembali untuk dilakukan revisi.

Pelaksanaan Tugas atau Konflik Kepentingan?

Di dalam kasus korupsi PBJ, untuk menilai apakah peran seseorang tersebut layak diperiksa secara intensif sebagai tersangka, dapat kita amati dari batasan wewenang/diskresi.

Untuk mengetahui apakah tindakan seorang pengguna anggaran (PA), pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia lelang, dan panitia penerima hasil pengadaan (PPHP) adalah dalam rangka untuk kelancaran proses ataukah dalam kategori konflik kepentingan, dapat kita lihat dari masing-masing tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing.

Misalkan seorang PPK mengganti salah satu personil tenaga ahli konsultan yang berhalangan tetap demi kelancaran tugas dan dia memilih orang dengan kompetensi yang sesuai, maka tindakannya adalah dalam rangka melancarkan tugas.

Sedangkan jika mengganti personil dengan teman dekatnya yang ternyata secara kompetensi berada di bawah persyaratan, maka dalam hal ini tindakannya terindikasi konflik kepentingan.

Atau, seorang PPK yang telah menandatangani perintah pembayaran, meski pengawas lapangan dan PPHP belum merekomendasi besaran volume terpasang di lapangan. Demikian juga panitia lelang yang melakukan hal melebihi wewenangnya. Terhadap keduanya dapat terlebih dahulu kita lakukan uji secara formal dan materiil atas alasan-alasan yang mendasari perbuatannya, agar kita bisa mengurai apakah perbuatannya dapat dikategorikan melawan hukum atau demi kelancaran tugas.

Epilog

Dengan beragamnya pemicu kriminalitas sudah selayaknya para pemeriksa dan APH tidak berada dalam tingkatan kelas dogmatis, melainkan harus melihat kasus secara lebih utuh. Dengan demikian, hasil keputusan merupakan hasil dari gabungan beberapa lapisan dalam ilmu hukum. Manakala APH hanya berada pada tataran dogmatic hukum, maka hukum akan jauh dari rasa keadilan.

Ketika pemeriksa dan APH berpikir dalam beberapa tingkatan ilmu hukum, yaitu dogmatic hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, maka hasil keputusan akan lebih humanis dan berkeadilan. Dalam kondisi demikian tujuan hukum untuk membuat orang bahagia bukan suatu kemustahilan.

Penerapan tuntutan hukuman maksimal hanya akan menciptakan nilai bargaining yang semakin tinggi. Untuk lebih tercapainya keadilan dan kepastian hukum perlu dipertimbangkan untuk mengajukan judicial review terhadap UU Tipikor.

Sudah seharusnya tujuan hukum dibuat adalah untuk manusia. Bukan manusia untuk hukum. Tujuan hukum menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang baik. Sedangkan Thomas Aquinas mengatakan bahwa tujuan hukum bagi pembentuk undang-undang adalah sebuah niat untuk menjamin kebaikan umum sesuai dengan keadilan Illahi.***

 

 

Tradisi Mudik Lebaran di Indonesia, Dampak Tular Positif sebagai Pemerkuat Ekonomi di Daerah

Tradisi Mudik Lebaran di Indonesia, Dampak Tular Positif sebagai Pemerkuat Ekonomi di Daerah

Pengantar

Sebelum menjelang Ramadhan, di media terangkat berita tentang protes para pengusaha atas tambahan cuti bersama lebaran tahun 2018. Protes ini muncul karena tambahan cuti ini dikhawatirkan akan mengganggu roda perekonomian para pelaku usaha.

Akhirnya, Wakil Presiden Juduf Kalla memberikan pernyataan bahwa libur tambahan tidak akan membuat ekonomi macet. Sebaliknya, mudik ini cuma membedakan porsinya, yaitu menggerakkan ekonomi wisata di daerah, terutama wisata kuliner.

Mudik Menggeliatkan Ekonomi Daerah

Di Indonesia, mudik lebaran dipandang sekadar ritual tahunan yang menyertai setiap perayaan hari raya Idulfitri. Padahal, jika dicermati peristiwa mudik lebaran di Indonesia bisa dibilang cukup fenomenal. Bagaimana tidak?

Pertama, mudik lebaran melibatkan pergerakan jutaan penduduk di seluruh wilayah Indonesia yang terjadi hampir serentak dengan pola yang searah. Utamanya, pergerakan ini dari kota-kota besar menuju daerah-daerah perdesaan dan kota-kota kecil. Sebagai contoh, Kementerian Perhubungan memperkirakan arus mudik tahun 2016 mencapai sekitar 30 juta orang.

Kedua, masyarakat yang melakukan mudik tidak terpengaruh kondisi apapun, termasuk adanya perlambatan ekonomi. Bahkan, mereka mengabaikan tingginya biaya tiket perjalanan dan rela terjebak kemacetan panjang hanya untuk dapat mudik.

Ketiga, sekalipun terjadi perkembangan era teknologi komunikasi, hasrat untuk bersilaturahim secara langsung melalui mudik tetap tinggi. Padahal, sebenarnya silaturahim tidak lagi hanya dapat dilakukan melalui telepon atau email, tetapi dapat bertatap muka langsung melalui video conference.

Keempat, kegiatan mudik juga disertai pergerakan ekonomi yang cukup besar. Buktinya, pemerintah mewajibkan para pelaku usaha memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya minimal sebesar satu kali gaji.

Dengan jumlah pekerja sektor formal sekitar 47,5 juta orang dan asumsi rata-rata upah minimum sekitar Rp2 juta per bulan, setidaknya terdapat lebih dari Rp90 triliun yang terbawa oleh pergerakan para pemudik.

Jika kita memperhitungkan efek perputaran uang (velocity of money), nilai riil perputaran uang dapat mencapai dua kali lipat suatu nilai. Artinya, selama Idulfitri terdapat potensi perputaran uang tunai dan potensi transfer dana dari kota ke desa yang mencapai Rp200 triliun. Hal ini belum memperhitungkan ketika pemerintah tidak hanya memberikan gaji ke-13 (THR), tetapi juga gaji ke-14 untuk PNS dan pejabat pemerintahan.

Keempat hal tersebut minimal cukup untuk merefleksikan bahwa tradisi mudik lebaran tidak hanya berdimensi religius, tetapi juga sangat kental dengan dimensi sosial, budaya, serta pergerakan ekonomi masyarakat.

Jika mampu dikapitalisasi dan dioptimalkan, tradisi mudik ini dapat menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi yang sangat besar. Sebab, potensi peningkatan kemampuan belanja masyarakat ini mampu mendongkrak permintaan dan memacu produksi.

Sayangnya, tambahan amunisi belanja masyarakat dengan adanya tradisi mudik lebaran selalu dihadang dengan melambungnya harga kebutuhan pokok dan kenaikan tarif transportasi untuk pemenuhan kebutuhan mudik lebaran. Artinya, momentum peningkatan permintaan yang sedianya memacu produksi tertiadakan oleh tingginya inflasi.

Jika saja pemerintah mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok, peningkatan permintaan ini tentu akan menjadi daya dorong dalam memacu produksi secara nasional. Dengan demikian, jumlah produksi akan meningkat dan penciptaan lapangan kerja akan meluas sehingga dalam jangka berikutnya akan semakin memompa daya beli masyarakat.

Di samping menjadi momentum memacu produksi, tradisi mudik lebaran juga dapat sebagai instrumen pemerataan kue pembangunan, perbaikan infrastruktur, dan menggerus kesenjangan ekonomi antara kota dan desa.

Seiring pergerakan pemudik, pendapatan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas yang terkonsentrasi di kota besar berpeluang tertransfer dan terdistribusi secara alami ke berbagai pelosok daerah.

Setidaknya, terdapat tiga kegiatan pemudik di daerah yang efektif menggerakkan potensi ekonomi daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, kegiatan konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan selama pemudik berada di daerah. Kegiatan ini mulai dari pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, dan jasa transportasi.

Kegiatan konsumsi merupakan pengeluaran pemudik yang langsung tertransfer pada kegiatan ekonomi yang ada di daerah. Konsumsi ini akan semakin marak jika pelaku ekonomi daerah mempunyai berbagai kreativitas seperti industri makanan dan kerajinan yang dapat menjadi suvenir untuk dapat dibawa pulang pemudik ke kota.

Kedua, kegiatan penyaluran zakat, infak, dan sedekah pemudik. Kegiatan ini tidak hanya sebatas menyalurkan zakat yang bersifat santunan kepada fakir miskin, tetapi juga dapat diperluas dengan penggalangan dana dari para pemudik yang telah sukses untuk memperbaiki berbagai infrastruktur ekonomi yang dibutuhkan di desa.

Ketiga, mengoptimalkan kegiatan wisata. Banyak daerah yang memiliki objek destinasi wisata yang menawan.

Sayangnya, masih banyak pemerintah daerah yang kurang peduli dan kreatif untuk memberdayakan potensi wisata tersebut. Jika mampu mempersolek berbagai objek wisata daerah, tentu pemerintah daerah dapat menyedot kunjungan para pemudik.

Penutup

Demikian uraian sekilas tentang pengaruh positif tradisi mudik lebaran dan ketok tular (multiflier effect) ekonomi bagi daerah. Tradisi ini mestinya tidak hanya dilihat menggeliatkan ekonomi temporer, tetapi bisa berkesinambungan.

 

 

error: