Mengelola Konflik  di Lingkungan Organisasi Sektor Publik

Mengelola Konflik di Lingkungan Organisasi Sektor Publik

Prolog

Hari-hari ini tekanan terhadap kinerja pemerintah semakin meningkat. Berbagai kalangan menyorot kinerja pemerintah mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terjadi terus-menerus setiap pekan sehingga sangat berpengaruh terhadap berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan.

Ketika pemerintah sedang berjuang untuk menstabilkan nilai tukar rupiah tersebut, publik dipertontonkan adanya hubungan yang kurang harmonis antar organisasi sektor publik. Hubungan tersebut dalam konteks pengendalian barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri, khususnya dalam sektor komoditas pangan beras.

Hubungan Direktur Utama Badan Usaha Logistik (Bulog) Budi Waseso, dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita sempat memanas. Persoalan itu dipicu oleh pernyataan Mendag pada tanggal 18 September 2018 yang menanggapi adanya kabar bahwa Bulog telah menyewa beberapa gudang milik TNI dikarenakan gudang milik Bulog telah terisi penuh dengan beras.

Saat itu Mendag menyatakan masalah itu bukan urusan Kementerian Perdagangan karena keputusan tersebut telah diserahkan kepada Bulog. Hal itu menyulut emosi pucuk pimpinan Bulog yang mengatakan dengan cukup keras bahwa tidak semestinya Mendag membuat pernyataan seperti itu.

Konflik antarlembaga negara seperti di atas, tentunya bukan hal baru di mata publik.  Di negara ini frekuensi konflik antarlembaga negara sering terjadi yang dipicu oleh pertentangan keputusan atau perbedaan kepentingan.

Sebagai contoh lain, KPK pernah bersitegang dengan kepolisian dan kejaksaan dalam persoalaan pemberantasan korupsi. Mahkamah Agung pernah berbeda persepsi dengan Mahkamah Konstitusi dalam hal penanganan putusan hukum.

Bahkan, di level legislatif hal itu juga sering terjadi. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pernah saling melempar klaim mengenai batas kewenangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Muncul pertanyaan, apakah konflik tersebut sebagai pertanda rendahnya kualitas komunikasi, ataukah memang disengaja dan dipelihara untuk tujuan tertentu?

Perspektif Konflik

Menurut Webster (1966) yang dikutip oleh Dean G. Pruitt dan Feffrey Z. Rubin, istilah “conflict” dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Arti kata itu kemudian berkembang  menjadi “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan”.

Sedangkan konflik yang terjadi dalam organisasi, mengacu pada pandangan Robbin (1996: 431), disebut sebagai the conflict paradoks. Pendapat tersebut mengatakan bahwa di satu sisi konflik dianggap buruk untuk organisasi, tetapi di sisi lain konflik dianggap mampu meningkatkan kinerja organisasi. Pandangan ini dibagi menjadi tiga bagian.

Pertama, pandangan tradisional (the traditional view) adalah pandangan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah violence, destruction, dan irrationality, sebagai bentuk disfungsional yang terjadi dari beberapa faktor antara lain: komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang-orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan.

Kedua, pandangan hubungan manusia (the human relation view) adalah pandangan yang menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antaranggota.

Dalam pandangan ini konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi.

Ketiga, pandangan interaksionis (the interactionist view) adalah pandangan yang cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi untuk menciptakan konflik. Suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif (berada dalam comfort zone).

Berdasarkan pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat, kritis, dan kreatif.

Penyebab dan Akibat Konflik

Selanjutnya, apabila kita melihat lebih jauh terhadap konflik yang kerap dipertontonkan oleh lembaga negara kepada publik di negeri ini, berdasarkan perspektif conflict paradoks di atas, lebih tepat dimanifestasikan ke dalam pandangan tradisional.

Hal itu dikarenakan oleh pandangan masyarakat yang menilai bahwa konflik antarlembaga sering disebabkan oleh adanya kegagalan lembaga negara dalam melakukan komunikasi yang baik, sekaligus terkesan masih tingginya ego sektoral di antara mereka.

Selain itu, kejadian konflik Dirut Bulog dan Mendag tersebut seperti telah menciderai Nawa Cita. Seharusnya, semangat Nawa Cita dimaksudkan bukan sekedar pencapaian program, tetapi bagaimana menjadikan public sector trust sebagai jiwa dalam menjalankan seluruh program kerja yang dilakukan.

Dengan demikian, ketika ada instruksi yang bersifat urgensi nasional, seluruh instansi langsung melakukan evaluasi dalam konteks implementasi Plan-Do-Check-Action secara organisasional. Dengan begitu, yang terjadi bukan komunikasi yang saling menyulut emosi, tetapi sinergi untuk berbakti kepada ibu pertiwi.

Mengelola Konflik

Apapun perspektif konflik yang muncul, tetaplah memerlukan sebuah pengelolaan yang tepat. Menurut Fisher dan kawan-kawan (2001), mengelola konflik meliputi beberapa tahapan, yaitu:

  1. Pencegahan konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras;
  2. Penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai;
  3. Pengelolaan konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat;
  4. Resolusi konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan;
  5. Transformasi konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Tahapan-tahapan di atas merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan dalam mengelola konflik. Masing-masing tahap akan melibatkan tahap sebelumnya. Misalnya, pengelolaan konflik akan mencakup pencegahan dan penyelesaian konflik.

Konsep pengelolaan konflik ini apabila diterapkan ke dalam organisasi sektor publik dapat menjadi solusi komprehensif dalam mengantispasi kegagalan komunikasi agar tidak dipertontonkan secara demonstratif kepada publik.

Dalam upaya pencegahan konflik, dapat dilakukan hal-hal yang sifatnya koordinatif dan tentunya instruksi yang tegas dari pucuk pimpinan terhadap perbaikan dan prioritas program yang diharapkan.

Dalam hal itu, sangat penting pucuk pimpinan menginstruksikan jajarannya untuk melakukan perencanaan strategis baik dari sisi teknokratis maupun dari sisi politis. Dengan demikian, apabila hal itu dijalankan dengan baik akan membangun kepercayaan kolektif dari semua sisi baik masyarakat maupun dari partai politik pengusung dan non pengusung pemerintah.

Sedangkan apabila konflik memang tidak dapat dihindarkan, maka penyelesaian konflik harus efektif dilakukan. Dalam kasus Mendag dan Bulog, misalnya, Komisi IV DPR mencoba menyelesaikan konflik dengan memanggil tiga pihak yaitu Kemendag, Kementan, dan Bulog untuk duduk bersama mengklarifikasi perselisihan yang terjadi. Tujuan lainnya adalah membangun konsensus bersama yang dibutuhkan untuk mendukung program prioritas pengendalian impor di sektor pangan.

Apabila konflik telah diselesaikan, bukan berarti organisasi tidak memerlukan konflik lagi. Menurut teori conflict paradox, berdasarkan pandangan interaksionis, konflik masih dibutuhkan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga setiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat, kritis, dan kreatif.

Oleh karenanya, tahap pengelolaan konflik diperlukan untuk membatasi dan menghindari perilaku pemicu kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian, peran komunikasi publik yang efektif dibutuhkan dalam rangka merangkul semua pihak agar bersatu mewujudkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Konsensus terhadap perangkat nilai yang disepakati bersama akan menjadi jalan terbukanya perbaikan dan inovasi yang dibutuhkan. Dalam kasus Kemendag dan Bulog dapat disepakati protokol penanganan stok beras nasional yang pelaksanaannya mengikutsertakan unsur masyarakat dan lembaga pengawas terkait.

Setelah konflik dapat dikelola dengan baik, maka sudah saatnya menentukan resolusi konflik untuk membangun early warning system. Sistem tersebut dapat berupa dashboard fluktuasi indikator-indikator krisis yang akan menjadi instrumen penangananan sebab-sebab konflik guna menjaga stabilitas nasional.

Di sini peran leadership sangat berpengaruh untuk menentukan diskresi mitigasi resiko yang cepat dan taktis terhadap sumber masalah nasional. Kementerian koordinator harus mampu berperan menjadi katalisator atas berbagai persoalan dengan melakukan analisa secara cermat dan mengkonsolidasikan penanganannya secara efisien dan efektif.

Terakhir, perlu adanya upaya secara terpadu, transparan, dan terbuka untuk mewujudkan transformasi konflik. Upaya yang dilakkukan dengan mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas serta berusaha mengubah kekuatan negatif dari pertentangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Dalam kasus Kemendag dan Bulog, upaya lain yang dilakukan adalah menyalurkan beras yang ada di Bulog agar terdistribusi dengan merata dan mampu mengendalikan impor beras untuk ketahanan pangan.

Selain itu, beras untuk masyarakat miskin hanya dijual melalui mekanisme operasi pasar dan harus tepat sasaran. Sedangkan untuk beras impor, perlakuannya dilakukan melalui protokol yang ketat dan diawasi oleh seluruh elemen masyarakat.

Penerapan konsep transformasi konflik baik secara keseluruhan atau sektoral per tahapan akan sangat membantu pemerintah dalam mengelola konflik antarlembaga secara akuntabel dan prudent.

Epilog

Mencermati perspektif dan pengelolaan konflik di atas, yang selanjutnya perlu dilakukan adalah membangun hubungan trias politika secara baik di negara ini agar konflik yang terjadi tidak dipolitisasi maupun menjadi legal hazzard dalam pelaksanaan berbangsa dan bernegara.

Peran lembaga negara lainnya yang berfungsi untuk menjaga ideologi Pancasila dalam kehidupan ber-bhineka tunggal ika dapat difungsikan dengan baik.  Tak lupa internalisasi nilai-nilai religi yang digabungkan dengan nilai-nilai luhur bangsa juga dapat menjadi katalisator untuk membangun hubungan yang harmonis baik di tingkatan antarlembaga negara maupun di level antaralembaga negara dengan masyarakat pengguna jasa.***

 

 

Tentang Dharma Wanita (Bagian 2): Sang Legenda yang Akan Terus Hidup?

Tentang Dharma Wanita (Bagian 2): Sang Legenda yang Akan Terus Hidup?

Perempuan Objek Pasif?

Melihat uraian pada tulisan sebelumnya, organisasi Dharma Wanita memiliki efek represif yang tidak perlu diperdebatkan lagi, yakni dalam hal domestikasi perempuan. Dharma Wanita dipandang sebagai bagian dari upaya Orde Baru untuk menghomogenisasi konsep tentang “wanita” sebagai “ibu” dan “istri”, yang secara tidak langsung membatasi ruang gerak perempuan untuk mengambil peran yang lain. Kalaupun perempuan memilih untuk mengambil peran lain di ranah publik, peran “istri” dan “ibu” harus tetap menjadi sentral.

Sayangnya, peran domestik sering dianggap sebagai peran “sepele” yang kemudian melekat pula pada kedua organisasi ini dan segenap pendukungnya. Para anggota Dharma Wanita seringkali dianggap tidak punya kemampuan berpikir kritis dan mandiri, khususnya tentang hal-hal di luar peran domestik dan reproduksi.

Kesan “kuno” atau “ketinggalan jaman” juga acapkali muncul dalam penggambaran organisasi ini. Lewat kacamata ini, perempuan telah sukses dijadikan “objek” pasif oleh negara dan kehilangan kendali secara total dalam memperjuangkan kepentingannya.

Apa Kepentingan Perempuan?

Apakah tidak ada hal positif yang dapat diambil dari 44 tahun keberadaan Dharma Wanita? Di sinilah beberapa peneliti berbeda pendapat tentang masih adanya peran yang patut diapresiasi dari Dharma Wanita, salah satunya bahwa Dharma Wanita menjadi bagian penting dari promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di era Orde Baru.

Selain itu, Julia Suryakusumah menulis bahwa PP 10/1983 tentang larangan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah buah perjuangan Dharma Wanita di bawah kepemimpinan ibu Tien, istri presiden Suharto saat itu. Keberadaan Dharma Wanita juga ikut melancarkan inisiatif ramah keluarga di instansi tertentu, seperti layanan penitipan anak.

Hal ini senada dengan pendapat Manneke Budiman, dosen dan peneliti di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, yang berargumen bahwa masih ada ruang untuk memaknai keberadaan Dharma Wanita secara lebih positif.

Manneke berpendapat bahwa benar atau tidaknya organisasi ini menjadi alat kendali yang berkuasa penuh atas perempuan, harus dikembalikan pada pengalaman subjektif tiap-tiap perempuan.

Berdasarkan tinjauan yang dilakukannya, Manneke menggarisbawahi bahwa organisasi ini bisa memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan potensinya. Melalui keterlibatan dalam Dharma Wanita, tulis Manneke, “Tidak sedikit perempuan anggota organisasi ini yang lalu mampu membangun kepercayaan diri, mampu mengambil inisiatif, dan mampu memimpin orang lain.”

Meski demikian, Manneke setuju bahwa sebagai organisasi, bentuk kepemimpinan yang diturunkan kepada istri dari posisi suami di pekerjaannya bukan didasarkan pada merit dan kompetensi.

Boleh jadi, seorang istri petinggi tidak memiliki kemampuan maupun keinginan untuk memimpin dan mengembangkan organisasinya sehingga ketika ia memimpin akan banyak menemui keterbatasan.

Sebaliknya, seorang perempuan dengan potensi yang besar menjadi “terbonsai” karena suaminya bukan pemimpin di instansi tempat ia bekerja. Lebih tepatnya, tulis Manneke, “Dharma Wanita sama sekali bukan suatu bentuk organisasi ideal yang ingin diikuti baik oleh perempuan yang kebetulan berada pada posisi memimpin organisasi maupun oleh mereka yang harus dipimpin.”

Organisasi dan Kepemimpinan

Lebih jauh tentang organisasi, semenjak reformasi memang Dharma Wanita berubah nama menjadi Dharma Wanita Persatuan, yakni dengan tambahan kata “Persatuan”. Penambahan kata ‘Persatuan’ disesuaikan dengan nama Kabinet Persatuan Nasional, di bawah  kepemimpinan  Presiden  Abdurrahman  Wahid.

Perubahan organisasi  ini  tidak terbatas pada penambahan kata ‘Persatuan’, tetapi juga dicita-citakan agar Dharma Wanita Persatuan menjadi organisasi yang mandiri dan demokratis. Mandiri terutama dari sisi pendanaan agar mengikuti model organisasi kemasyarakatan lainnya dan demokratis dalam hal mekanisme pemilihan ketua.

Kepemimpinan yang sifatnya adalah “transfer” dari suami kepada istri ini memang telah sedikit demi sedikit berusaha diubah. Opsi “pemilihan” untuk menentukan siapa Ketua Dharma Wanita di unit tertentu mulai diperkenalkan. Hal ini mengandung makna bahwa seorang istri petinggi di instansi induk tidak lagi secara otomatis menjadi ketua di unit pelaksana.

Mekanisme ini ternyata mendatangkan masalah baru, terlebih ketika muncul kebutuhan pendanaan. Tanpa keberadaan istri petinggi yang dianggap lebih berkuasa dibanding istri-istri lain, organisasi Dharma Wanita tidak serta merta bisa mengakses anggaran dari instansi induk tempat para suami bekerja. Dengan kata lain, pemegang kuasa tetap ada di tangan para lelaki.

Lebih jauh lagi, “kemandirian” yang berarti tidak lagi menerima anggaran dari pemerintah, melainkan mengumpulkan dana lewat iuran anggota dan penjualan beragam merchandise organisasi, tidak diikuti dengan pengelolaan dana yang demokratis.

Untuk Dharma Wanita yang memiliki wilayah kerja di luar negeri misalnya, penggunaan dana yang berhasil dikumpulkan hanya diputuskan oleh sekelompok elit di organisasi tanpa mempertimbangkan kebutuhan masing-masing unit pelaksana yang tersebar di berbagai kota di dunia. Akhirnya, timbul keengganan untuk aktif karena ketiadaan pendanaan.

Masih dari sisi demokrasi, tidak ada mekanisme untuk menjaring aspirasi anggota secara rutin. Keleluasaan menyampaikan aspirasi ini juga sedikit banyak terhambat oleh struktur organisasi yang merefleksikan hierarki jabatan para suami, yang tentu saja menjadi penghalang bagi terciptanya interaksi dalam organisasi yang sifatnya lebih progresif dan egaliter.

Kuatnya elemen hierarki dalam organisasi ini menyebabkan istri bawahan sulit untuk dapat bebas berpendapat di hadapan istri atasan. Cerita-cerita anekdotal tentang perilaku-perilaku patronase/bullying antara senior ke junior bukan hal aneh untuk didengar hingga hari ini.

Boleh jadi hal ini disebabkan oleh sifat keanggotaannya yang “otomatis”, bukan karena kesamaan visi dan aspirasi. Berbeda dengan ormas lainnya yang terbentuk secara organik atau alamiah, banyak masalah timbul dalam organisasi Dharma Wanita karena sifat keanggotaannya yang tidak sukarela.

Termasuk di dalamnya adalah rumusan AD/ART yang masih sarat dengan kepentingan pemerintah, yakni mempersatukan istri-istri ASN untuk mendukung agenda pemerintah. Akibatnya, sulit melakukan kegiatan yang memiliki efek transformasi sosial yang berarti ketika dihadapkan dengan status quo.

Terbatasnya ruang gerak anggota Dharma Wanita, khususnya di luar negeri, terlihat dari fakta bahwa istri-istri ASN yang bertugas di luar negeri belum bisa menikmati hak untuk bekerja (paid work), sebagaimana para pendamping (baik istri maupun suami) diplomat dari negara lain seperti Filipina, Malaysia, dan Amerika.

Negara-negara tersebut memberikan izin bekerja bagi istri ketika mendampingi para diplomat bertugas di negara-negara tertentu, yang difasilitasi lewat perjanjian bilateral (bilateral working agreement).

Kondisi berbeda kita temukan di dalam negeri, dimana anggota Dharma Wanita masih memiliki kesempatan untuk menjadi pelaku ekonomi. Ketika di dalam negeri telah muncul wacana seputar memperkuat anggota Dharma Wanita sebagai pelaku ekonomi dan pelaku politik pembangunan bangsa, Dharma Wanita di luar negeri seakan tidak mengenal kedua kosa kata itu.

Perbedaan kondisi tersebut membuat ideologi gender yang membatasi ruang gerak perempuan lebih terasa dampaknya pada Dharma Wanita unit pelaksana luar negeri, dibanding di dalam negeri.

Kegiatan dan Aspirasi Anggota

Hambatan lain bagi bentuk organisasi dan keanggotaan Dharma Wanita yang ada saat ini datang dari perubahan profil istri-istri ASN. Mirip dengan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), ibu-ibu muda yang terdiri dari generasi Y dan Milenial, datang dari kalangan berpendidikan tinggi (S1, S2 dan S3) dan mempunyai latar belakang profesi yang mumpuni sebelum bergabung dengan Dharma Wanita.

Alhasil, organisasi Dharma Wanita yang masih berorientasi pada kegiatan-kegiatan domestik seperti masak-memasak, kerajinan tangan, dan tata busana, cenderung tidak dapat lagi mewadahi aspirasi para anggota baru.

Tak sedikit dari mereka yang memilih untuk mencari kegiatan di luar Dharma Wanita untuk pengembangan diri, daripada tersita waktunya oleh hal-hal yang tidak berkaitan dengan aspirasi karir pribadi mereka masing-masing.

Diskusi terkait perlindungan perempuan, pengembangan karir, kepemimpinan perempuan dan peran politik perempuan lainnya masih amat minim, jauh sekali proporsinya dengan kegiatan berbau kuliner dan seni budaya yang dianggap aman dan tidak neko-neko.

Ditambah lagi, pendanaan yang minim dan konsep tradisional Dharma Wanita yang cenderung tidak dipandang relevan untuk isu-isu strategis, menyulitkan mereka untuk masuk ke ranah non tradisional.

Padahal, peran wanita di luar ranah domestik tradisional amatlah dibutuhkan dalam rangka terciptanya masyarakat yang lebih setara dari sisi gender. Tidakkah kita memerlukan perempuan-perempuan yang ahli di bidang kesehatan, politik, pendidikan, penegakan hukum, dan lain sebagainya untuk dapat menyuarakan hak-hak dan kepentingan perempuan?

Cita-cita menghadirkan Dharma Wanita seperti layaknya organisasi kemasyarakatan mandiri sesungguhnya bisa memberi ruang gerak yang cukup luas untuk organisasi ini. Dharma Wanita dapat melakukan kegiatan networking sendiri dan membuat inisiatif-inisiatif sesuai ragam aspirasi anggotanya.

Namun demikian, kemandirian ini sulit untuk direalisasikan ketika ruang gerak Dharma Wanita masih dibatasi oleh pakem-pakem yang ditetapkan oleh instansi tempat para suami bekerja dan minimnya pendanaan.

Bahkan, “pembina” dari unit-unit pelaksana Dharma Wanita sendiri adalah pejabat pimpinan di instansi tempat para suami bekerja. Hasilnya bisa kita simpulkan bahwa “kemandirian” Dharma Wanita adalah kemandirian semu, dan kritik bahwa Dharma Wanita merupakan bentuk kontrol negara terhadap ruang gerak perempuan dan upaya negara untuk menumpulkan rasanya masih tetap berlaku.

Mengubah dari Dalam?

Kritik dari dalam Dharma Wanita sendiri tentu ada. Davis, misalnya, mencatat sebagai berikut:

Anggota Dharma Wanita mulai mengkritik kerasnya organisasi mereka. Dr. Atiek Wardiman, istri dari Menteri Pendidikan saat itu, dan seorang pimpinan senior Dharma Wanita, secara terbuka mengkritik Dharma Wanita karena menekankan kegiatan sosial dengan mengorbankan pentingnya mendidik anggota”.

Davis sendiri berargumen bahwa perjuangan perempuan agar dapat memiliki peran di luar ranah domestik harus dipertajam, agar perempuan tak kembali direduksi perannya di luar rumah ke dalam kotak “urusan perempuan” atau women’s affair saja.

Kepentingan perempuan sesungguhnya amatlah luas, mencakup berbagai sektor dan sendi-sendi kehidupan. Salah satu hak perempuan yang bisa diperjuangkan oleh Dharma Wanita, khususnya yang berada di luar negeri, adalah hak untuk mendapatkan izin kerja.

Hak tersebut amatlah penting untuk menfasilitasi kiprah perempuan di luar ranah tradisional domestik bagi mereka yang menginginkannya, dan sesuai dengan semangat pemberdayaan wanita.

Isu izin kerja menjadi semakin penting karena ini berarti juga para pendamping diplomat wanita (para suami) juga bisa memiliki karir sembari mendampingi istri-istri mereka bertugas. Di sinilah Dharma Wanita bisa menunjukkan identitasnya sebagai organisasi yang progresif, yang keberadaannya turut berkontribusi pada kesetaraan gender, baik untuk pria maupun wanita.

Reformasi Ideologi

Barangkali telah banyak pula kritik-kritik lain yang terus membentuk ulang organisasi Dharma Wanita dari awal dibentuk hingga era reformasi saat ini. Sayangnya, perubahan yang terjadi masih sangat superfisial.

Ini konsisten dengan penuturan salah satu anggota senior Dharma Wanta yang bercerita bahwa telah terjadi beberapa perubahan di organisasi ini semenjak tumbangnya Orde Baru. Hal sederhana misalnya, sejak saat itu ia dikenal dengan nama depannya, bukan lagi dengan nama suaminya.

Baginya, era reformasi telah membukakan sedikit ruang bagi para anggota Dharma Wanita untuk menunjukkan individualitas mereka, lebih dari sekedar “ikut suami”. Namun demikian, Panca Dharma Wanita masih menjadi warna dominan dari organisasi ini. Perempuan dalam organisasi ini tetap tidak dilihat sebagai entitas yang berbeda dari suaminya dan tugas negara yang melekat pada suaminya.

Secara formal memang organisasi ini lebih mandiri dibandingkan dulu. Tapi, sejauh mana selanjutnya gerak organisasi ini benar-benar mandiri dan demokratis? Soal nama, misalnya. Apakah penggunaan kata Dharma masih tepat? Norma tersembunyi yang ada dibalik sebuah nama tentulah penting dalam memengaruhi gerak langkah sebuah organisasi.

Apakah konsep pengabdian tanpa pamrih masih sesuai dengan semangat kesetaraan gender dan memajukan perempuan? Tidakkah pengabdian, penghormatan, dan dukungan adalah sebuah kesalingan antara laki-laki dan perempuan?

Epilog

Selanjutnya, apakah Dharma Wanita benar-benar mampu mewakili suara individu-individu anggotanya dalam merumuskan visi dan misinya, adalah pertanyaan besar yang perlu mereka jawab bersama.

Arah langkah sebuah organisasi haruslah pula mempertimbangkan aspirasi dan mendatangkan manfaat bagi segenap anggotanya yang kini datang dari latar belakang yang jauh lebih beragam.

Hal ini dimaksudkan agar keberadaan mereka bisa lebih dari sekedar objek, yakni sasaran indoktrinasi negara dan para elit dalam organisasi tersebut, tetapi lebih untuk menjadi subjek dan agen, yang bebas beraspirasi dan mampu merealisasikannya.

Dharma Wanita perlu menyadari, seiring dengan semakin menguatnya atmosfer dukungan untuk peran perempuan di ruang publik, dunia akan terus bergerak maju dan perempuan Indonesia ingin tetap bisa merealisasikan minat dan cita-citanya lewat beragam cara, tanpa harus terbentur ideologi semu yang jauh dari semangat emansipasi.***

 

 

Tentang Dharma Wanita (Bagian 1): Jejak Pengukuhan Wacana Perempuan

Tentang Dharma Wanita (Bagian 1): Jejak Pengukuhan Wacana Perempuan

Orde Baru telah berlalu lebih dari dua dekade. Namun, beberapa jejaknya masih terbaca jelas. Salah satu jejak tersebut adalah bagaimana rezim tersebut menanamkan ideologi gender mewujud dalam salah satu organisasi wanita, yaitu Dharma Wanita.

Tulisan ini terdiri dari dua bagian, berkeinginan meninjau kembali keberadaan Dharma Wanita dan melihat kaitannya dengan wacana (discourse) publik terkait peran wanita di ranah domestik (rumah tangga) dan di dunia kerja.

 —

 

Organisasi Dharma Wanita hingga saat ini memiliki keanggotaan yang cukup masif, mencakup seluruh istri Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di dalam maupun luar negeri.  Meski demikian, banyak yang tak menyadari bahwa ideologi gender yang tertanam kuat di organisasi ini turut memengaruhi bagaimana peran gender dimainkan di tengah-tengah masyarakat.

Ideologi gender tersebut juga berdampak pada kehidupan perempuan Indonesia baik di ranah domestik maupun publik.

Untuk keanggotaan di dalam negeri, jumlah individu yang aktif dalam Dharma Wanita sudah jauh berkurang. Dharma Wanita telah direstrukturisasi menjadi organisasi sukarela semenjak era reformasi. Istri ASN di dalam negeri tidak lagi memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam program-program Dharma Wanita. Namun, di luar negeri, organisasi Dharma Wanita terlihat masih kuat dilestarikan.

Imajinasi Maskulin

Pencarian singkat lewat laman Google Scholar dengan mengetikkan kata kunci “Dharma Wanita” akan menghasilkan puluhan bahkan ratusan artikel ilmiah dan juga buku yang menyajikan analisa tentang sejarah maupun isu-isu kontemporer terkait organisasi perempuan itu.

Menurut Wieringa, lahirnya Dharma Wanita di tahun 1974 tak lepas dari konteks politik saat itu ketika Presiden Suharto berupaya mendelegitimasi keberadaan Gerwani. Salah satunya lewat tuduhan-tuduhan seksual seputar peristiwa G30S/PKI.

Sebagai bagian dari upayanya ini, Suharto lalu mendirikan organisasi wanita dengan mengerahkan istri-istri pegawai negeri yang pada hakikatnya bertujuan untuk mengendalikan atau membatasi (subordinate), bukan mengemansipasi perempuan.

Sementara itu, Saraswati Sunindyo, dalam artikelnya yang berjudul When the earth is female and the nation is mother, menulis bagaimana gambaran imajiner tentang perempuan disampaikan lewat ide-ide nasionalis yang berpijak pada sifat-sifat maskulin.

Itu artinya, imajinasi tentang perempuan digagas oleh lingkungan masyarakat dan kelompok elit yang memiliki pandangan sifat maskulin. Perempuan didefinisikan oleh orang-orang yang memakai kaca mata maskulin.

Akibatnya, ide-ide yang muncul di antaranya menggambarkan peran laki-laki yang berada di barisan depan. Sebaliknya, peran perempuan ada di ranah domestik dengan menonjolkan sifat-sifat lemah lembut, ketelitian, kesabaran, dan keluwesan. Laki-laki sebagai si maskulin berkewajiban melindungi bangsa dan negara yang dianggap ringkih dan rentan seperti perempuan.

Konsep Kodrat Perempuan

Sunindyo menyebut dalam tulisannya, ketika seorang perempuan bisa menduduki posisi setara, publikasi terkait prestasinya tetap menampilkan dirinya sebagai perempuan yang tak lepas dari kodrat atau takdir biologisnya. Kodrat dan takdir biologis itu adalah sebagai partner laki-laki dengan sifat-sifat feminin.

Sunindyo memberikan contoh Herlina sebagai relawan yang ikut dalam pertempuran merebut Irian Barat. Herlina menjadi simbol perempuan patriotik Indonesia yang membela negara dengan gagah, tetapi tetap tunduk di hadapan sang Bapak (Presiden Sukarno), the hegemonic masculine man. Pesannya adalah, ‘sehebat apapun engkau, hai perempuan Indonesia, engkau tetap subordinate di depan laki-laki’.

Konsepsi kodrat sendiri, menurut Wieringa, lekat dengan ide-ide masyarakat prakolonial khususnya di Jawa. Barangkali hal berbeda akan kita temukan di daerah lain seperti Sumatera Barat, dimana perempuan memiliki peranan yang cukup sentral dan memiliki suara yang amat diperhitungkan di keluarga dan masyarakatnya.

Kodrat wanita menurut budaya Jawa mensyaratkan perempuan harus lembut, pasif, patuh, pemalu secara seksual, suka mengorbankan diri sendiri demi orang lain (self-sacrificing), dan seorang pemelihara (nurturing).

Pada kenyataannya, hal ini hanya berlaku pada masyarakat priyayi. Konstruksi masyarakat Jawa pedagang, yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kuasa dan kontrol terhadap sumber ekonomi dan keputusan domestik, seakan diabaikan.

Terkait konsep kodrat ini, tentu muncul beberapa pertanyaan. Jika perempuan secara kodratnya adalah cenderung “lembut” dan “patuh”, bagaimana kita menjelaskan karakter perempuan seperti Raden Ajeng Kartini dan Cut Nyak Dien, misalnya?

Begitu juga dengan Khadijah RA dan Aisyah RA – yang memiliki karakter kuat (tidak melulu lembut/lembek), punya kedudukan tinggi dari segi kekayaan materi, kepandaian ilmu, dan keutamaan di hadapan Sang Pencipta, sebagaimana kita temukan dalam kekayaan diskursus Islam?

Boleh jadi, kita juga akan bertanya: apakah sifat-sifat feminin yang dianggap merupakan bagian dari esensi perempuan menguntungkan atau merugikan posisi perempuan? Apakah sifat-sifat perempuan, yang dianggap melekat pada perempuan, memfasilitasi mereka mencetak prestasi di ruang publik? Atau sebaliknya?

Karena persepsi “keperempuanan”, maka mereka dianggap tidak mampu bekerja dan berprestasi sebagaimana laki-laki. Dampak lainnya yang mungkin adalah seringnya pekerjaan-pekerjaan seperti menyiapkan konsumsi, kebersihan dan estetika, tugas-tugas entertaining atau jamuan, dianggap menjadi “jatah” perempuan dan bukan laki-laki. Hal ini jamak terjadi baik di lingkungan domestik maupun di lingkungan pekerjaan.

Perempuan Pengabdi

Bahasan yang cukup komprehensif tentang institusionalisasi citra perempuan di era Orde Baru bisa kita temukan di Ye-Kyoum. Ia membuka ulasannya dengan menegaskan tentang hak perempuan sebagaimana tertuang dalam UUD 45 dan GBHN 1993 bahwa wanita memiliki hak, kewajiban, serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang.

Tetapi, di saat yang sama Orde Baru justru mempromosikan ideologi “ibuism” yang sekali lagi menempatkan perempuan hanya di ranah domestik. Tak heran jika kemudian dalam berbagai kegiatan organisasi dan kemasyarakatan, perempuan lekat dengan jabatan bagian kerumahtanggaan, mengurus hal-hal terkait konsumsi dan diharapkan tampil cantik dan serasi setiap saat.

Lewat Dharma Wanita, rezim Orde Baru semakin mengukuhkan citra perempuan ideal dengan melibatkan para istri pegawai negeri hingga ke level desa-desa, sehingga lahirlah istilah ideologi “state ibuism”.

Dari nama yang dipilih kita juga bisa melihat bahwa Dharma Wanita adalah tentang pengabdian perempuan, yang seakan memberikan sinyal bahwa hal-hal yang dilakukan oleh organisasi ini merupakan bentuk pengabdian yang hakiki.

Pengukuhan Visi Perempuan

Selanjutnya Lourie Jo Sears menulis bahwa Dharma Wanita memiliki akar dari budaya militer sebagaimana organisasi perempuan serupa yang sudah ada sebelumnya di Indonesia, yakni  Persatuan Istri Tentara  (Persit).

Namun, karena hubungan yang akrab antara militer dan negara pada era Orde Baru, Suharto yang seorang Jenderal melihat organisasi perempuan sebagai aset politiknya. Oleh karena itu, dibentuklah Dharma Wanita dengan nuansa politis dan ideologis yang kental.

Perilaku dan citra anggotanya  harus diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan ideologi yang dianut oleh organisasi ini. Ideologi gender Orde Baru yang paling menggambarkan definisi perempuan Indonesia di mata rezim ini adalah Panca Dharma Wanita atau lima tugas utama perempuan, yang berisi:

  1. Istri pendamping setia suami;
  2. Ibu pendidik anak dan pembina generasi muda penerus bangsa;
  3. Pengatur rumah tangga ;
  4. Sebagai pekerja penambah penghasilan keluarga; dan
  5. Anggota masyarakat yang berguna.

Dengan melihat urutan di atas, bisa kita bayangkan mengapa dalam banyak diskusi publik, peran wanita utamanya adalah mengurus rumah tangga (poin 1, 2 dan 3), dan jika ia memiliki peran lain (poin 4 dan 5) akan cenderung dianggap tidak pantas, atau setidaknya kegiatan-kegiatan tersebut tidak boleh menjadi prioritasnya.

Ideologi tersebut diterima begitu luas karena juga bersumber dari interpretasi dalil-dalil agama, khususnya Islam yang digabungkan dengan ideologi gender masyarakat Jawa priyayi.

Padahal, sekali lagi, tidakkah sejarah Islam mencatat bahwa perempuan bukan anggota masyarakat yang pasif, tetapi juga berperan sebagai pengusaha sukses, perawi hadits, dan ada yang ikut berjihad dalam perang membela agamanya?

Tak hanya lewat Dharma Wanita, Orde Baru juga mengukuhkan visi tentang menjadi perempuan ideal lewat kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Perempuan-perempuan yang aktif di PKK dibentuk menjadi perempuan yang selalu mencintai kesejahteraan keluarga.

Kegiatan para ibu PKK, seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tampaknya masih menjadi program unggulan bagi organisasi ini, selain keberadaan program-program lain yang mendukung program pemerintah, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Para penggerak PKK ini akhirnya menjadi the invisible hand atas keberhasilan berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan keluarga dan anak di akar rumput.

Meskipun demikian, saat ini, PKK menghadapi tantangan terutama soal kaderisasi karena ibu-ibu muda tidak lagi berminat untuk aktif menjadi bagian dari PKK, baik karena kesibukan pekerjaan maupun perbedaan konsep dalam mengurus keluarga.

Selain itu, pengukuhan visi perempuan lainnya dapat ditemui pada buku-buku sekolah dan siaran televisi nasional (TVRI) saat itu.  Lewat teks-teks dalam buku pelajaran, rezim Orde Baru menyebar wacana (discourse) tentang kepantasan peran perempuan dan laki-laki. Wacana yang disebar adalah bahwa perempuan berperan mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bekerja mencari uang di luar rumah.

Poin penting lainnya dari analisa Ye-Kyoum adalah bahwa wacana kontribusi perempuan untuk kesejahteraan bangsa dan keluarga adalah tanpa pamrih, dengan kata lain tidak boleh mengharap kompensasi ekonomi layaknya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki.

Epilog

Wacana, yang secara sederhana berarti cara berpikir, merupakan kelit kelindan antara ideologi, pengetahuan, dan praktik sosial. Wacana tidak terbentuk dari ruang hampa, melainkan selalu ada kepentingan yang melingkupinya. Selalu ada keterlibatan dari pihak dominan yang memproduksi sebuah wacana.

Perempuan, yang dianggap sebagai sebuah aset, telah dikukuhkan posisi, visi, dan perannya sedemikian rupa  oleh rezim Orde Baru melalui berbagai macam wacana. Salah satunya lewat Dharma Wanita, sebuah organisasi perempuan pendamping suami yang memiliki berbagai tantangan dan problematika.

Apakah Dharma Wanita hanya akan menjadi legenda ataukah mampu bertransformasi, akan diulas pada artikel berikutnya.***

 

 

Korupsi Politik di Tengah Masyarakat Pascakolonial*

Korupsi Politik di Tengah Masyarakat Pascakolonial*

Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kanti Pertiwi melalui berbagai tulisan dan juga thesis PhD-nya, bahwa dalam memahami korupsi terutama terkait dengan gerakan antikorupsi, tidak cukup hanya dikaji dari sisi hukum, ekonomi, ataupun moralitas. Selain itu, korupsi bukanlah semata-mata permasalahan yang berasal dari individu, tetapi juga permasalahan yang berasal dari masyarakat.

Untuk itulah, dalam memahami mengapa korupsi terjadi dan bagaimana mencegahnya, diperlukan tinjauan dari sisi budaya yang melingkupi masyarakatnya. Dengan pemahaman budaya, kejadian korupsi dapat didekati secara lebih nyata dan alami, serta justru akan mendapatkan akar permasalahan yang lebih membumi.

 

Memahami Budaya

Berbicara budaya di suatu wilayah tentu saja tidak terlepas dari kehidupan masyarakatnya. Dalam masyarakat kita telah berkembang berbagai praktik sosial yang secara turun-temurun menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebutlah kebiasaan memberikan buah tangan saat berkunjung kepada seseorang yang dituakan atau dihormati, ataupun kebiasaan memberikan tanda terima kasih saat kita dibantu oleh seseorang, yang biasa disebut dengan istilah tip, uang lelah, atau uang rokok. Begitu pun praktik memberikan sumbangan saat tetangga memerlukan pertolongan atau saat membangun fasilitas umum yang digunakan untuk masyarakat.

Berbagai kebiasaan tersebut, secara peyoratif, dipandang sebagai sebuah masalah karena tidak jarang ‘dituduh’ sebagai cikal bakal praktik korupsi. Timbul pertanyaan di benak banyak orang: “Apakah praktik korupsi berkembang dengan cara memanfaatkan (menyalahgunakan) budaya, atau keberadaan budaya yang ada memang menjadi penyebab timbulnya praktik korupsi?”

Jawaban atas masing-masing pertanyaan tersebut tentu saja akan membawa implikasi berbeda terhadap upaya pencegahan praktik korupsi. Jika kita memandang praktik korupsi terjadi karena penggunaan budaya yang salah tempat, maka upaya yang dilakukan adalah memberikan pendidikan budaya dan etika kepada masyarakat dan para pihak yang berpotensi menjadi pelaku korupsi.

Namun, jika kita menganggap bahwa praktik budaya memang menjadi penyebab terjadinya korupsi, maka kemungkinan besar kita akan menghilangkan budaya lama dan menggantinya dengan budaya baru yang dianggap lebih tidak berpotensi menghasilkan praktik korupsi.

Budaya lama yang telah mengakar di masyarakat kita, menuruh hemat saya, adalah budaya adiluhung yang sebenarnya perlu dilestarikan. Budaya tersebut penuh makna filosofis dan menjadi perekat relasi sosial masyarakat kita selama ini.

Dengan demikian, menurut saya, upaya yang dilakukan bukanlah menghilangkan budaya adiluhung itu, tetapi kembali melihat akar permasalahan tentang penyebab masih banyaknya terjadi penggunaan budaya yang salah tempat sehingga berakibat pada terjadinya praktik korupsi.

Perlunya Kajian Pascakolonial

Untuk memahami hal tersebut, perlu diketahui bahwa praktik sosial yang berjalan di masyarakat sangat dipengaruhi oleh model mental masyarakat itu sendiri. Model mental itulah yang berfungsi sebagai jembatan antara makna budaya dengan praktik sosial.

Adapun model mental suatu masyarakat selalu memiliki sisi historisnya sendiri. Secara historis, masyarakat Indonesia adalah masyarakat bekas jajahan, atau sering disebut dengan masyarakat pascakolonial.

Berbeda dengan istilah neokolonial, yang berarti adanya penjajahan bentuk baru, pascakolonial ini adalah sebuah studi yang memelajari berbagai perilaku masyarakat yang memiliki efek keberlanjutan (continuing effect) dari kolonialisme.

Perlunya melihat praktik budaya dari perspektif kajian pascakolonial adalah untuk membongkar model mental yang melingkupi perilaku kita selama ini, yang mungkin tanpa disadari kita alami setiap hari. Selanjutnya, perspektif ini berguna agar kita mampu mengakui sekaligus mengatasi efek keberlanjutan dari kolonialisme tersebut. Tanpa mengakuinya, kita tidak akan mampu mengatasinya.

Beberapa model mental yang sering dijumpai oleh masyarakat pascakolonial, menurut para pemikir pascakolonial, adalah adanya perasaan ambivalensi dan formasi biner. Ambivalensi dapat digambarkan sebagai sebuah perasaan gamang karena memiliki dua rasa yang bertentangan, yang terjadi dalam satu waktu, dan kita tidak dapat memilih salah satu darinya. Ambivalensi muncul akibat dari banyaknya tekanan di masa kolonialisasi.

Adapun formasi biner adalah sebuah tatanan pemikiran masyarakat terhadap suatu hal yang hanya memiliki dua sisi saja. Kedua sisi tersebut biasanya saling bertentangan, misalnya hitam-putih, kuat-lemah, atau baik-buruk. Karena kedua sisinya saling bertentangan, maka sering pula disebut sebagai oposisi biner. Model mental ini muncul akibat adanya berbagai penegasan tentang relasi kuat-lemah yang dilakukan oleh penjajah.

Dalam konteks korupsi politik, yaitu praktik korupsi yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang yang dipilih melalui proses politik, tinjauan pascakolonial ini menarik dicermati untuk memahami praktik korupsi yang dilakukan oleh para politisi.

Senang Merdeka Tapi Takut Masa Depan

Sebuah perasaan ambivalen bagi masyarakat bekas jajahan adalah di satu sisi bahagia karena telah lepas dari penjajahan, tetapi di sisi lain dan bersamaan, mereka selalu gelisah dan takut akan masa depannya meskipun mereka sudah dapat menentukan nasibnya sendiri.

Kegelisahan tersebut terjadi karena tekanan sekian lama oleh penjajah yang membuat dirinya merasa inferior dan kesulitan untuk bersikap tenang menghadapi masa depannya. Rasa inferior terus-menerus dan selalu gelisah itu pada akhirnya membawa dampak keberlanjutan di masyarakat secara turun-temurun.

Sikap ambivalensi tersebut terbawa juga oleh para politisi. Mereka merasa dapat menentukan nasibnya sendiri karena telah terpilih oleh konstituennya. Namun, di saat bersamaan mereka juga gelisah akan masa depannya, dalam hal ini adalah keamanan dan kenyamanan kedudukan maupun materi di masa yang akan datang.

Implikasi atas rasa ambivalensi tersebut mewujud dalam berbagai tindakan politisi, di antaranya adalah munculnya politik dinasti, politik transaksional, sikap oportunistik ketimbang transformatif, dan bergabungnya politisi dengan pengusaha untuk saling mengamankan posisinya.

Benci Tapi Rindu

Perasaan ambivalensi berikutnya adalah adanya rasa benci terhadap penjajahan dan penjajah, tetapi secara bersamaan mengalami kerinduan akan suasana penjajahan dan juga penjajahnya. Perasaan itu, yang kemudian menjelma dalam berbagai sikap, telah banyak diulas oleh para pakar dan penulis kajian pascakolonial.

Mereka berpendapat bahwa masyarakat pascakolonial memiliki rasa kerinduan disebabkan oleh adanya rasa ketergantungan sekian lama yang diciptakan oleh para penjajahnya. Penjajahan, suka tidak suka, memang menimbulkan sebuah sikap kepatuhan, ketakutan, sekaligus ketergantungan yang membuat hidup masyarakat teratur dalam keterpaksaan.

Sikap yang seringkali terbawa dalam rasa ambivalensi demikian adalah adanya keinginan untuk menyerupai penjajahnya, atau yang disebut dengan mimicry. Oleh para politisi, sikap ini biasa mewujud dalam keinginannya untuk menguasai dan ingin ditakuti.

Pada saat keinginan itu tercapai, maka praktik menghisap kekayaan negara ataupun menghalalkan segala cara demi kepentingannya pun dilakukan karena merasa dirinya telah mampu menjadi seorang penjajah yang dirindukannya. Sifat materialistis dan hedonistis, seperti layaknya penjajah, juga banyak dijumpai di kalangan para politisi.

Inferiority Complex

Selain itu, terdapat adanya model mental lain yang muncul akibat dari rasa benci tapi rindu, yakni mental inferiority complex. Model mental ini menggambarkan adanya perasaan inferior, tapi diwujudkan dengan cara seolah menjadi superior. Seseorang yang mengalaminya bisa menjadi orang yang ambisius, selalu menginginkan pengakuan, dan bertindak seolah sudah menjadi yang terhebat.

Sebuah contoh menarik adalah respon masyarakat Indonesia saat adanya turis mancanegara yang memosting fotonya di media sosial, yang sedang berada di sebuah tempat wisata indah di Indonesia. Turis tersebut sebenarnya hanya ingin berbagi kebahagiaan karena telah mengunjungi sebuah wisata alam yang indah.

Namun, masyarakat Indonesia meresponnya dengan berbagai komentar yang menggambarkan kehebatan Indonesia dengan berbagai kalimat yang justru cenderung memperlihatkan pengakuan perasaan inferior.

Kalimat tersebut misalnya, “Hey, it’s my country!” atau, “I am so proud to be Indonesian!”.  Kalimat itu selalu menginginkan pengakuan akan kehebatan Indonesia dibandingkan bangsa asing, sang superior, sebagai ukurannya.

Dalam konteks para politisi, banyak dari mereka yang selalu menginginkan pengakuan kehebatannya saat dirinya ingin menjadi seorang pejabat pemerintahan ataupun menjadi legislator.  Mental inferioritasnya berusaha ditutupi dengan berbagai kehebatan, yang mungkin tidak relevan, yang diungkapkan baik kepada khalayak maupun kepada para pimpinan, termasuk pimpinan partai politik (parpol). Akibatnya, seringkali hal itu menjadikan di antara mereka sendiri justru saling jegal, berkolusi, dan terjadi praktik nepotisme.

Sialnya, masyarakat, yang juga sering mengidap inferiority complex, tidak memperhatikan hal ini. Masyarakat masih mudah terbius oleh superioritas buatan akibat inferioritas politisi. Maka tidak mengherankan ketika kita jumpai banyak pemimpin pemerintahan ataupun legislator yang ternyata kurang cakap dalam menjalankan tugasnya.

Masyarakat Sebagai ‘Liyan’

Mental model berikutnya adalah adanya anggapan bahwa segala sesuatu di kehidupan ini hanya ada dua sisi yang saling berlawanan, atau yang sering juga disebut sebagai oposisi biner. Anggapan ini memang selalu dipelihara oleh para penjajah (colonizer) untuk meneguhkan posisinya. Tujuannya adalah agar masyarakat terjajah (colonized) selalu menganggap dirinya sebagai pihak yang lemah berhadapan dengan pihak yang kuat.

Sebagai akibat dari adanya oposisi biner tersebut, muncul anggapan di masyarakat bahwa kelompok yang tidak memiliki kemampuan setara ataupun tidak memiliki pandangan yang sama akan diposisikan sebagai liyan (orang lain). Pada posisi liyan, kelompok ini rentan diperlakukan semena-mena oleh kelompok yang menganggapnya sebagai liyan.

Dalam konteks politik, masyarakat adalah liyan bagi politisi. Masyarakat, yang sebenarnya adalah para pemegang kedaulatan, justru dianggap sebagai liyan karena tidak memiliki kemampuan dan akses yang sama dengan para politisi.

Politisi, dengan kekuasaannya, merasa memiliki peran menyejahterakan masyarakat. Mereka merasa lebih mempunyai kemampuan karena duduk sebagai wakil rakyat. Dengan menganggap masyarakat sebagai liyan, maka para politisi terlihat hanya pandai mengatasnamakan rakyat, tetapi miskin  keberpihakan kepada rakyat.

Politisi membentuk fiksasi (penegas) bagi dirinya, misalnya dengan sebutan ‘anggota dewan yang terhormat’. Dengan sebutan tersebut, para politisi seringkali bertingkah layaknya sebagai pemegang saham terbesar atas bangsa dan negara ini. Setiap pengambilan keputusan harus melalui parpol.

Maka tidak mengherankan jika kita banyak menjumpai adanya intervensi yang disusupi agenda terselubung para legislator pada saat penyusunan anggaran pemerintahan.

Dalam kondisi demikian, makna demokrasi pun ikut tereduksi. Demokrasi menjadi sebatas perebutan kekuasaan serta adu kekuatan dan kepentingan. Seringkali kita jumpai adanya ideologi partai yang tidak jelas. Adapun jika terdapat partai yang memiliki ideologi jelas, dalam pelaksanaannya banyak kita jumpai implementasi yang tidak konsisten.

Para politisi pada akhirnya lebih memilih untuk membela dan berpihak kepada partainya daripada rakyatnya. Mereka seringkali justru takut berintegritas, juga takut untuk jujur kepada rakyat karena integritas dan kejujurannya seringkali justru bertentangan dengan kepentingan partainya.

Oleh karena itu, sering kita mendengar bahwa salah satu penyebab para politisi melakukan korupsi karena korban korupsi adalah anonymous, korban korupsi tidak berwajah. Anonymous dan tidak berwajah itu dikarenakan oleh anggapan politisi bahwa masyarakat adalah liyan.

Epilog

Adanya berbagai model mental sebagai efek keberlanjutan kolonialisasi memang tidak dapat dipungkiri ada di masyarakat kita meski terkadang tidak kita sadari. Banyak hal negatif yang telah terjadi akibat dari efek tersebut, salah satu di antaranya adalah masih langgengnya praktik korupsi.

Untuk mengatasinya, masyarakat kita tidak boleh lagi merasa inferior. Sebagai bangsa yang telah merdeka, sudah selayaknya posisi kita sejajar dengan masyarakat bangsa lain tanpa kehilangan identitas budaya bangsa sendiri.

Begitupun dalam kehidupan sehari-hari, kepercayaan diri dilandasi dengan etika perlu terus dipupuk dan dilatih. Salah satu faedah mengakui dan mengatasi adanya efek pascakolonialisme adalah dapat mencegah agar tidak terjadi penjajahan bentuk baru (neokolonialisme) di bangsa kita sendiri.

Untuk itu, mari kita akui dan atasi diri kita sendiri!

 

*Tulisan ini merupakan resume atas paparan penulis yang disampaikan pada kegiatan sarasehan “Korupsi Politik”, yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), pada tanggal 18 September 2018.***

 

 

Enam Alasan Mengapa Saya Menyesal Jadi Peneliti

Enam Alasan Mengapa Saya Menyesal Jadi Peneliti

Waktu itu pukul empat sore, saat Jakarta sedang macet-macetnya, ada pesan WhatsApp (WA) masuk dengan nomor yang belum saya kenal. Orang itu memperkenalkan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Cirebon.

Setelah perkenalan seperlunya, maksud orang itu mulai terungkap. Ia bertanya tentang karir dan masa depan menjadi seorang peneliti, tentunya yang dimaksud peneliti dalam tulisan ini adalah ASN peneliti.

Berikut saya tuliskan, tanpa menyunting dan menyensor secuil pun, pesan WA-nya:

“Mau Tanya mas gimana pengalaman-pengalaman di Fungsional Peneliti. Saya masih bimbang, bagaimana angka kreditnya apa kah susah? Ke dua prospek saat ini recommended tidak untuk seusia saya? Saat ini saya 26 mas 3b bulan oktober ini.”

Seketika itu saya teringat saat pertama kali mendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS), tepatnya ketika melihat lowongan formasi peneliti di salah satu lembaga negara. Perasaan saya waktu itu campur aduk membentuk segi empat.

Di satu sisi, saya memang bisanya hanya menulis dibanding hobi lain seperti berenang, memancing, atau bersepeda. Di sisi lain, saya adalah mahasiswa fresh graduate yang membutuhkan pekerjaan agar tidak terus-terusan merepotkan orang tua.

Sementara itu pada sisi satunya lagi, saya berharap dapat bekerja di bidang yang berkaitan dengan tulis-menulis. Di sisi yang terakhir, saya adalah produk formasi sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia yang mencitrakan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai pekerjaan primadona, menantu idaman para mertua.

Keempat sisi itu saling merajut dan terkanalisasi ke dalam suatu perasaan antusias ketika melihat adanya lowongan menjadi peneliti. Singkat cerita, saya lulus tes CPNS, diangkat menjadi kandidat peneliti.

Enam Alasan

Empat tahun kemudian, ada seorang ASN di Cirebon menanyakan tentang pengalaman saya menjadi peneliti. Lalu, apa jawaban saya? Secara halus saya menganjurkan untuk mengubur keinginannya menjadi seorang peneliti. Anjuran itu bukannya tanpa alasan, ada enam hal yang mendasari saran saya itu.

Pertama, instansi pemerintahan di Indonesia pada dasarnya belum sepenuhnya (untuk menghindari penggunaan kata “tidak”) membutuhkan penelitian. Kebanyakan kerja-kerja birokrasi kita adalah kerja administrasi. Seperti dikatakan Agus Dwiyanto, kultur birokrasi kita adalah Weberian plus feodal.

Dalam kultur seperti ini, pejabat struktural tertinggi dianggap memiliki “kebijaksanaan paripurna”. Jadi tidak perlu ada penelitian untuk memutuskan suatu kebijakan. Cukup serahkan saja pada pimpinan tertinggi, biar dia yang memikirkan, yang lain cukup mendengarkan, paling mentok adalah meng-iya-kan sambil mengangguk-angguk.

Kedua, kebijakan lebih ditentukan oleh rasionalitas politik daripada rasionalitas ilmu pengetahuan. Kebenaran pernyataan ini bisa dibuktikan dengan merebaknya kampanye evidence based policy (kebijakan berbasis pembuktian) di berbagai instansi pemerintah.

Rasionalitas politik, muncul dari pimpinan instansi yang dilahirkan dari proses rekrutmen pejabat yang serba politis dan akal-akalan. Andi P. Rukka telah mengangkat masalah ini dalam tulisannya yang memukau.

Biasanya, pimpinan instansi lebih peka terhadap rasionalitas politik. Pilihan-pilihan kebijakan yang akan diambil juga akan ditimbang-timbang melalui rasionalitas politik pula. Pada titik inilah rasionalitas ilmu pengetahuan dinomorduakan.

Ketiga, penomorduaan rasionalitas ilmu pengetahuan membuat peneliti harus rela dicap sebagai peneliti tukang. Konsep ini diambil dari tulisan Heru Nugroho, yang mengartikan intelektual tukang sebagai intelektual yang tunduk, bergantung, dan melayani program-program pemerintah/keputusan politik.

Dijelaskan di atas bahwa dalam pembentukan kebijakan, rasionalitas politik lebih superior daripada rasionalitas ilmu pengetahuan. Dalam lingkungan seperti itu rasionalitas ilmu pengetahuan tetap dipertahankan, tetapi tidak boleh mendahului rasionalitas politik. Dengan kata lain, penelitian harus merelakan dirinya untuk tunduk pada keputusan-keputusan politik. Penelitian diarahkan untuk menjustifikasi keputusan politik.

Maka jangan heran kalau banyak kelucuan dalam penelitian pelat merah, seperti kesimpulan penelitian sudah tersedia terlebih dulu baru kemudian pertanyaan penelitian dirumuskan. Bahkan, data-data dipercaya sejauh mendukung kesimpulan yang sudah disiapkan terlebih dahulu.

Para peneliti harus sabar menghadapi kelucuan ini. Tak ayal lagi, birokrasi telah berhasil memunculkan subjek baru bernama peneliti tukang.

Keempat, lantaran hanya dianggap sebagai tukang (bukan mandor), peran peneliti menjadi kurang signifikan. Hal ini diperparah oleh ketidakpercayaan pimpinan kepada peneliti internal. Sebab, pemimpin tertinggi di kementerian/lembaga cenderung lebih percaya kepada peneliti eksternal, staf ahli atau staf khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan analisis.

Kalau sudah begini, peneliti menjadi semakin tidak dibutuhkan. Peneliti akan berada dalam posisi ada dan tiada, alias setengah hidup dan setengah mati. Posisi peneliti itu diandalkan percuma, dibubarkan tak tega.

Buntutnya, peneliti kesulitan memosisikan diri.  Kegiatannya pun kebanyakan hanya untuk sekedar menulis atau membaca. Aktivitas  yang berkaitan dengan penelitian niscaya dianggap lelucon belaka oleh teman-teman kerjanya yang lain. Hal ini tercermin dalam ledekan berikut ini: “cieee baca!”, atau “gimana bro kabarnya, luar biasa dah kayak profesor aja lu, baca melulu!”.

Kelima, anggaran penelitian sering dipotong. Lantaran dianggap tidak punya peran signifikan, unit penelitian dan pengembangan (Litbang) menjadi kurang diperhatikan.

Bahkan, menurut isu terakhir, seluruh unit Litbang pelat merah di Indonesia akan dilikuidasi. Walaupun kebijakan likuidasi itu belum terjadi, tapi kenyataan yang sering dihadapi adalah seringnya pemotongan anggaran di unit Litbang.

Kegiatan penelitian dianggap hanya menghambur-hamburkan uang. Kalau anggaran sudah dipotong, situasi menjadi semakin rumit. Anggaran penelitian semakin menipis, dengan demikian anggaran untuk pendidikan dan pelatihan (diklat) pun tidak ada.

Jadi jangan heran jika di beberapa kementerian/lembaga, akronim peneliti Litbang seringkali diparodikan menjadi peneliti “suLit berkemBang”.

Keenam, sulit mendapat angka kredit. Bayangkan saja. Peneliti dituntut menulis karya ilmiah terakreditasi nasional/internasional di tengah anggaran yang terbatas. Hampir mustahil untuk menwujudkannya di tengah tugas-tugas administratif yang menumpuk, ditambah dengan ketidakpercayaan pimpinan pada kualitas peneliti dan pandangan miring rekan terhadap kerja penelitian.

Kalaupun ada tugas melakukan penelitian, belum tentu laporan hasil penelitian itu bisa dimasukkan dalam jurnal terakreditasi. Karena ruang lingkup akan tema  riset instansi pelat merah biasanya kecil dan sangat spesifik.

Salah satu contohnya adalah saat saya diminta pimpinan untuk mengerjakan survei kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terhadap pelayanan Sekretariat Jenderal DPD RI. Coba Anda bayangkan, jurnal terakreditasi nasional mana yang mau menampung laporan hasil survei seperti itu. Survei itu lebih layak dijadikan laporan internal saja yang tidak akan laku dipublikasikan di jurnal terakreditasi.

Gara-gara enam alasan itu, saya tidak merekomendasikan ASN di Cirebon tadi untuk menjadi peneliti. Sederhana saja, di tingkat pusat saja morat-marit apalagi di daerah. Kecuali kalau memang mau berjuang berdarah-darah, ya silakan saja.

Saran Bagi yang Nekat

Kalau memang kebelet sangat dan  nekat ingin menjadi peneliti pelat merah, maka sebelum memutuskannya sebaiknya pertimbangkan dulu saran saya ini.

Menulis tidak ada kaitannya dengan jabatan apapun. Mau peneliti atau bukan kalau passion-nya adalah menulis, ya tetap akan menulis terus. Kita bisa lihat di website birokratmenulis.org. Semua adalah birokrat-birokrat dengan jabatan heterogen yang menulis dengan motif ingin berbagi pengetahuan. Banyak dari mereka yang bukan peneliti.

Motif apa yang dicari saat menulis di website itu? Bukan uang bukan pula jabatan. Menulis sampai jempol kita beranak jadi tiga pun tidak akan ada uang sepeser pun mengalir. Passion adalah jawabannya. Keinginan kuat untuk berbagi kegelisahan dan gagasan lah yang justru teruji di komunitas ini.

Alih-alih jadi peneliti, passion akan lebih terpupuk jika menulis tanpa dibatasi oleh belenggu apapun. Menulis secara bebas di koran, di laman birokratmenulis.org, di blog pribadi, menulis buku, itu akan lebih menyenangkan. Tulisan yang dibaca banyak orang akan lebih memuaskan daripada menulis di jurnal ilmiah yang paling hanya dibaca kalangan terbatas.

Namun, kalau ada yang ingin tetap menjadi peneliti, ya, tidak salah juga. Ini saran saya, “Berhati-hatilah dengan tiga setan kredit!”

Setan kredit pertama adalah angka kredit. Jika Anda menjadi peneliti, siapkan diri untuk menulis demi angka kredit. Sebab, kalau tulisan Anda tidak juga  menghasilkan angka kredit, Anda akan meragukan kemampuan menulis Anda sendiri. Jika perasaan ini tumbuh subur, maka passion  menulis Anda terancam punah. Maka, hatilah-hatilah dengan jebakan setan kredit pertama ini.

Setan kredit kedua adalah jurnal tera”kredit”asi. Demi setan kredit ini beberapa oknum peneliti rela merogoh kocek demi dimuat di jurnal nasional atau internasional. Di antara komunitas peneliti, isu tentang keberadaan jurnal predator seperti ini sudah sering dikritik.

Setan kredit ketiga adalah bayar kredit. Setan kredit jenis ini menggoda peneliti lewat kemewahan tunjangan fungsional peneliti yang cukup besar, lumayan untuk bayar cicilan kredit. Kalau sudah menulis demi tunjangan, maka kualitas penelitian rawan digadaikan.

Sebab akan muncul perasaan seperti ini: tidak usah capek-capek membuat tulisan yang bagus, yang penting sudah memenuhi standar minimal angka kredit untuk bertahan sebagai fungsional peneliti.

Tiga setan kredit ini harus diwaspadai bagi para peneliti pelat merah seperti saya dan Anda yang terobsesi menjadi peneliti. Sebab, kalau sudah terlanjur kerasukan tiga setan kredit ini, penyembuhannya susah, tidak ada tempat ruqyah-nya!***

 

 

‘Cinta Gila’ dalam Mencintai ‘Kegilaan’: Sebuah Refleksi di Birokrasi

‘Cinta Gila’ dalam Mencintai ‘Kegilaan’: Sebuah Refleksi di Birokrasi

Memang suatu kesengajaan kalau saya menggunakan tanda petik di antara kata gila dan kegilaan. Sebagai pegawai yang pernah diajarkan tentang manajemen risiko, saya memitigasi risiko salah paham di antara saya dan Anda, para pembaca tulisan ini yang saya hormati.

Saya bukanlah seorang ahli kejiwaan atau psikolog apalagi psikopat, meski pernah ditugaskan di unit yang menangani Sumber Daya Manusia (SDM). Saya tetaplah auditor yang saat ini sedang senang mereka-reka gambar paparan. Meski tidak ahli, paling tidak itu yang saya jalankan sekarang.

 ‘Kegilaan’ di Birokrasi

‘Kegilaan’ sedang menarik perhatian saya. Seperti yang saya lihat di beberapa organisasi pemerintahan, sebuah ‘kegilaan’ yang luar biasa ketika seorang pegawai rela menghabiskan waktu berjam-jam dari kehidupan mereka untuk mengerjakan tugas rutin sehari-hari yang seperti tiada habisnya.

Kadang saya juga melihat suatu ‘kegilaan’ ketika seorang staf, yang mempunyai ide-ide luar biasa dan cemerlang, tetapi hanya bisa berbicara tentang idenya dalam bentuk kritik dan saran, sedangkan dia sendiri tak mampu mengerjakan sesuatu pun.

Suatu ‘kegilaan’ ketika seorang atasan bervisi macam-macam rupa, yang mungkin dibawa dari negara entah dari mana mereka belajar, tetapi seperti gagap memvisualisasikannya dalam gestur dan tindakan mereka dalam mengatur anak buah.

Semua ‘kegilaan’ tadi adalah wacana tanpa aksara, perspektif tanpa instruktif. ‘Kegilaan-kegilaan’ dalam birokrasi yang dari lahirnya sudah kompleks, entah apakah itu menambah rumit atau justru membuat semakin asyik.

Manajemen, dalam kacamata saya, merupakan ilmu yang salah satunya mengelola ‘kegilaan-kegilaan’ tersebut dalam suatu organisasi melalui fungsi yang sering tertulis dalam literatur klasik sebagai POAC – Planning, Organizing, Actuating, and Controlling.

Organisasi sendiri memerlukan ‘kegilaan’-nya sendiri sebagai suatu visi, misi, dan juga strategi yang disepakati. Menyandangkan mimpi-mimpi dengan berkaca dari masa depan yang sama-sama kita tak mengerti dan tidak ada yang pasti.

Namun, semua itu harus diperjuangkan, harus terus dimungkinkan untuk menjadi kenyataan. Bahkan, ada ahli yang menyatakan bahwa status quo memerlukan tantangan dan kenyamanan sehingga hal itu memerlukan perubahan.

Buat apa ya sebenarnya? Suatu keadaan sudah nyaman, tetapi memerlukan perubahan menuju ketidaknyamanan untuk memperjuangkan suatu kenyamanan lagi. Namun, itulah dinamika yang katanya membuat kita hidup.

Mengelola ‘Kegilaan’

Manajemen dan para manajer di segala lini dan tingkatan ditantang untuk mengelola ‘kegilaan-kegilaan’-nya sendiri dan ‘kegilaan-kegilaan’ berbagai komponen yang membentuknya dalam harmonisasi yang indah.

Meski mungkin terlihat ‘gila’ bagi pihak yang belum memahaminya, pengelolaan ‘kegilaan’ mestinya dapat menghasilkan nilai tambah bagi komponen utama pembentuk organisasi, yaitu manusianya.

‘Kegilaan’ yang terkelola dengan baik berupa komitmen kerja yang luar biasa, daya tahan, kegigihan, dan penggunaan sumber daya produktif dengan kesadaran value for money, menjadi kekuatan yang luar biasa bagi organisasi publik.

‘Kegilaan’ berupa inovasi dan tenaga, misalnya, yang tidak terkelola dengan baik pada akhirnya hanya akan menjadi beban organisasi. Tidak terkelolanya ‘kegilaan’ tersebut hanya akan melahirkan keputusasaan dalam organisasi dan kondisi underperform-nya organisasi.

Mengelola dan memaknai ‘kegilaan’ dalam suatu organisasi dan komponen organisasi kadang perlu penekatan ‘kegilaan’ pula. Itu mungkin yang biasa saya pahami sebagai thinking out of the box. Itu sebenarnya suatu potensi yang luar biasa yang menghasilkan pendekatan dan aksi yang benar untuk mengoptimalkan ‘kegilaan’.

Oleh karena itu, pendekatan dan kebijaksanaan untuk dapat memahami perspektif yang lebih luas diperlukan agar tidak terjerumus pada thinking out of context, yakni kegagalan memaknai makna suatu dinamika dalam wadah yang benar.

Mengungkap ‘Kegilaan’

Mengungkapkan ‘kegilaan’ juga menjadi salah satu penghantar dari potensi terpendam menjadi valuable assets. Beberapa ahli menyatakan menulis merupakan salah satu media penghantarnya. Dengan menulis, ‘kegilaan’ akan diaksarakan sehingga orang lain menangkap pesan dan kesan buah pemikiran dari seseorang.

Dengan menulis, ‘keliaran’ alam pikir akan tersaji dalam suatu gambaran yang lebih jelas sehingga menjadi realita bila memang mengandung hal yang benar dan benar-benar memberikan manfaat dengan lanjutan aksi dan implementasi.

Dengan menulis, orang akan dipaksa ‘membaca’ segala sesuatu di sekitarnya baik dalam bentuk teks atau pun fenomena yang ada. ‘Pemaksaan’ pada aktivitas ‘membaca’ tersebut akan menghadirkan sensitivitas dan respon yang lebih baik pada dinamika yang ada di lingkungannya.

Untuk itu, para birokrat yang adalah juga para pembelajar, cobalah menulis. Suatu kegiatan, yang kalaupun tidak menjadi sebuah profesi untukmu, akan dapat membantu membebaskan pikiranmu untuk terus berkreasi dan memaksamu untuk terus belajar.

Menulis dan membaca pada akhirnya juga akan mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi bangsa. Sekilas terbaca, berdasarkan studi Most Littered Nation In the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia dinyatakan hanya menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dalam hal minat membaca. Suatu tantangan yang perlu dijawab oleh kita.

Epilog

Pada akhirnya, saya mengakui, saya mengalami ‘cinta gila’ dalam mencintai ‘kegilaan’ ini. Saya akan terus belajar mengelola dan mengungkapnya dengan cara menulis dan berupaya menyenangi membaca.

Sayup-sayup terdengar adzan yang mengharuskan saya mengakhiri lagu dari band bervokalis plontos dari headset, sekaligus menyudahi ‘kegilaan’ pikiran yang mendorong jari-jemari saya untuk terus menekan tuts keyboard pada personal computer.

“…cinta memang gila, gak kenal permisi, bila disengatnya, say no to kompromi…”

(lirik lagu ‘Cinta Gila’ yang dinyanyikan oleh NTRL-red). ***

 

 

error: