Keresahan Warga dalam Pelaksanaan PSBB Surabaya Raya

Keresahan Warga dalam Pelaksanaan PSBB Surabaya Raya

Usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberlakukan kebijakan PSBB di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik (Surabaya Raya) telah disetujui oleh Menteri Kesehatan. Hal itu disambut baik oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa dengan menggulirkan Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Data kasus COVID-19 di wilayah Jawa Timur yang telah dipublikasikan di laman resmi pada Rabu (06/05/2020), menunjukan sebanyak 883 orang positif, 3.645 PDP, dan 20.608 ODP. Peningkatan kasus yang cepat dan persebaran virus ini didominasi oleh Kota Surabaya, yang kemudian melatarbelakangi kebijakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa melalui otoritasnya meneken pemberlakuan PSBB.

Seperti yang telah dilakukan sebelumnya dalam penanggulangan COVID-19, pemerintah pusat secara umum berupaya membatasi mobilitas masyarakat. Secara teknis aktivitas masyarakat disarankan dilakukan di tempat tinggal masing-masing atau via daring. Hal tersebut dilakukan guna membatasi dan memutus mata rantai persebaran virus COVID-19.

Persiapan PSBB Surabaya Raya

Untuk PSBB Surabaya Raya, dari segi persiapan Pemerintah Provinsi telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya yang sudah ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan walikota untuk pelaksanaannya selama kurun waktu dua minggu. Jangka waktu tersebut merujuk pada masa inkubasi COVID-19 itu sendiri.

Tidak menutup kemungkinan akan ada perpanjangan waktu melihat pengalaman pelaksanaan PSBB wilayah DKI Jakarta dan PSBB Bodebek, di mana masing-masing pemerintah daerah mengajukan penambahan masa PSBB setelah melihat kondisi di lapangan masih belum menunjukan penurunan kasus yang signifikan.

PSBB Kota Surabaya tentu akan memakan dana yang tidak sedikit, karena pada pelaksanaannya banyak dari pekerja yang dirumahkan dan pelaku bisnis tradisional mengalami penurunan omzet. Menurunnya kemampuan ekonomi membuat mereka harus mendapatkan bantuan dari pemda.

Meskipun pada Pasal 10 Bab IV Pelaksanaan PSBB Perwali Surabaya Nomor 16 tahun 2020 terdapat pengecualian penghentian sementara bagi beberapa sektor usaha, tetapi secara umum dampak PSBB terhadap penghasilan sangat dirasakan. Kerumitan ini adalah pekerjaan bersama yang melibatkan Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga Pemerintah pusat dengan APBN-nya.

Pembiayaan PSBB di Kota Surabaya

Untuk membiayai pelaksanaan PSBB, Pemerintah Kota Surabaya menggelontorkan anggaran Rp196 Miliar dengan alokasi Rp181 Miliar untuk pemenuhan kebutuhan pokok warga yang berpenghasilan minim dan Rp10 Miliar untuk penanganan kesehatan terdampak COVID-19, termasuk di antaranya penyediaan ruang isolasi.

Pemerintah Kota Surabaya juga mengalokasikan untuk kebutuhan cairan desinfektan, wastafel yang tersebar di beberapa titik, dan bilik sterilisasi. Anggaran tersebut digunakan selama periode April-Mei 2020.

Namun, DPRD Surabaya merilis angka simulasi anggaran untuk penanganan dampak COVID-19  yang berbeda, jauh lebih besar daripada hitungan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam hitungan anggota dewan PSBB memerlukan biaya Rp 1,9 Triliun untuk kurun waktu tiga bulan (sumber).

DPRD beralasan anggaran yang disediakan oleh Pemkot Surabaya masih belum terukur dan belum mencukupi kebutuhan secara maksimal masyarakat Kota Surabaya.

Di samping itu, masyarakat yang saat ini tengah menjalankan ibadah puasa bertambah gusarnya atas kondisi kenaikan harga kebutuhan pangan sebagaimana biasa terjadi si bulan puasa dan menjelang hari raya. Misalnya, harga 1 kg gula dan 1 kg cabai masing-masing sudah menyentuh Rp17.000 dan Rp60.000.

Menurut DPRD, kondisi ini harus menjadi acuan Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan rebudgeting dalam pemenuhan hak masyarakat yang mesti dipenuhi selama PSBB. Jangan sampai penduduk Surabaya mengalami apa yang telah terjadi dalam PSBB Kabupaten Tangerang. Ada warga wilayah itu yang meninggal akibat tidak makan selama dua hari.

Belajar dari Daerah Lain

Pemkot Surabaya harus belajar dari pengalaman kasus yang terjadi pada PSBB wilayah lain dan segera mengambil langkah-langkah preventif. Tentu, kompetensi Pemerintah Kota Surabaya diuji kemampuannya dalam kondisi saat ini. Lagipula, masyarakat mulai skeptis terhadap kemampun pemerintah daerah.

Contoh pada pelaksanaan PSBB di wilayah DKI Jakarta yang sudah lebih awal pemberlakuannya, setiap keluarga mendapatkan bantuan sosial senilai Rp1 juta berturut-turut selama 3 bulan, dengan anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Sedangkan pada pelaksanaan PSBB Bodebek, bantuan untuk masyarakat diberikan dalam bentuk Bansos Presiden senilai Rp600.000, dana sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp500.000 selama empat bulan, dan dana sosial dari pemerintah kota atau masing-masing pemerintah kabupaten sesuai domisili masyarakat.

Untuk pemberian bantuan kepada msyarakat pada PSBB Kota Surabaya Raya, Pemerintah Kota Surabaya belum mengantongi jumlah pasti angka masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga belum dapat segera merealisasikannya. Baru Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui mekanisme yang dibangunnya sendiri telah memberikan bantuan senilai Rp600.000 per KK.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menyatakan bahwa angka yang masuk baru sebanyak 227.908 KK atau 702.127 jiwa. Menurutnya, kondisi di lapangan masih banyak masyarakat yang masuk kategori MBR dan belum diakomodir. 

Epilog

Selain soal anggaran, sikap skeptis masyarakat terhadap PSBB Kota Surabaya pun timbul karena alasan lain. Melihat pola pelaksanaan PSBB pada hari pertama, di beberapa titik perbatasan justru timbul kemacetan.

Yang paling menghebihkan misalnya di CITO. Antrean kendaraan menuju Surabaya justru membludak. Situasi ini justru tidak sesuai dengan pedoman PSBB yang mengharuskan penerapan physical distancing.

Jika untuk hal yang kasat mata seperti itu Pemerintah Kota Surabaya masih abai lantas bagaimana dalam pengalokasian pos-pos anggaran untuk penanganan dampak COVID-19 pada masyarakat?

Pemerintah Kota Surabaya sudah sepatutnya jeli dan tanggap dengan kondisi di lapangan serta menjadikannya sebagai evaluasi bersama agar ke depan lebih mumpuni dalam mengontrol jalannya PSBB.

Selanjutnya, penulis berharap agar Pemerintah Kota Surabaya lebih tegas dalam pemberlakuan PSBB dan melakukan analisa lebih lanjut mengenai realokasi anggaran yang difokuskan terlebih dahulu untuk penanganan COVID-19.

8
0
Kisah Gaji Rp80 Juta, Tukang Urut, dan Mengapa PNS Susah Menabung

Kisah Gaji Rp80 Juta, Tukang Urut, dan Mengapa PNS Susah Menabung

Beberapa waktu yang lalu, “Gaji Rp80 juta” mendadak menjadi trending topic di Twitter dan kemudian viral di berbagai platform media sosial. Kehebohan ini berawal dari cuitan akun @_pasiholan yang menceritakan temannya, seorang karyawan swasta bergaji Rp80 juta per bulan.

Sang kawan ini baru 2 bulan dirumahkan, tetapi rumah tangganya sudah menjadi berantakan. Ternyata selama ini keluarganya terbiasa hidup dengan biaya tinggi, mengambil kredit mobil mewah dan KPR rumah senilai Rp3 M. Tabungannya? Ternyata tipis saja. Wajar kalau dalam kondisi ekonomi seperti sekarang keluarga itu kebingungan.

Sementara itu, beredar juga cerita lain yang tidak seviral kisah pertama. Cerita datang dari seorang tukang urut yang berhenti menerima orderan sejak pandemi ini melanda. Ia bisa bertahan hidup karena punya tabungan untuk kebutuhan hidupnya selama 8 bulan lebih, termasuk untuk bayar kontrakan dan biaya sekolah anaknya.

Uang tabungan itu ia kumpulkan selama 3 tahun terakhir, dengan disiplin memisahkan uang jasa dan uang tip yang ia terima. Si tukang urutpun disiplin untuk tidak mengutak-atik tabungannya.

Dua kisah di atas bertolak belakang tapi ada benang merahnya. Besar dan kecilnya penghasilan ternyata tidak menjamin besar kecilnya tabungan. Bahwa penghasilan besar tak menjamin seseorang bisa bertahan dalam kondisi krisis jika tak pintar-pintar mengelolanya.

Kisah pertama, mungkin awalnya menjadi impian banyak orang. Bayangkan, gaji Rp80 juta per bulan! Saya ulangi, per bulan. Sekali lagi, PER BULAN. Tahukah Anda bahwa bahkan gaji saya setahun sebagai PNS di daerah pun masih kalah jauh dari gaji bulanan temannya Mas @_pasiholan ini.

Sulitnya PNS Menyisihkan Penghasilan

Semenjak saya jadi PNS dan tiap tahun rutin mengirim SPT Tahunan Pajak Penghasilan, status SPT saya selalu nihil. Mengapa? Tak lain karena jumlah penghasilan saya disetahunkan jumlahnya selalu di bawah jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pengamatan saya pada teman-teman sesama PNS – baik yang sekantor maupun lain kantor, menabung adalah hal yang sulit sekali kami lakukan. Seorang teman bahkan pernah bertanya, bagaimana caranya agar bisa rutin dan disiplin menabung? Kenapa sulit sekali untuk menabung?

Disiplin di sini maksudnya adalah disiplin menyisihkan uang untuk ditabung dan disiplin untuk tidak mengutak-atik tabungan, bukan hanya sekedar menumpang lewat di rekening. Terus terang ini adalah pertanyaan sulit meskipun sebenarnya jawabannya mudah. Cuma perlu TEKAD, tapi implementasi dari tekad ini yang sulitnya minta ampun.

Mayoritas teman-teman saya bahkan berpendapat, seorang PNS tidak akan bisa mempunyai barang berharga semacam rumah dan mobil tanpa mengambil kredit di Bank, Koperasi, atau apalah namanya. Terlepas dari hukum riba dan hitung-hitungan untung-rugi mengambil kredit, mereka berpendapat mengambil kredit adalah salah satu cara menabung yang paling efektif.

Dengan mengambil kredit, mau tak mau kita dipaksa menyisihkan sebagian gaji. Gaji otomatis dipotong sesuai nominal yang disepakati selama kurun waktu tertentu yang kita pilih. Jika tidak terpaksa disisihkan seperti ini, mereka beralasan, uang tadi toh akan habis juga untuk sesuatu yang tak jelas wujudnya.

Menyisihkan sebagian dari gaji dengan kesadaran dan usaha sendiri untuk ditabung memang bukan perkara gampang, hingga sebagian orang butuh paksaan dari pihak lain untuk melakukannya. Bentuk paksaan ini kadang bisa berubah menjadi berbau kekerasan saat kita sengaja atau tidak sengaja melalaikan kewajiban membayar cicilan, mulai dari surat peringatan, teror debt collector – baik yang  datang langsung atau lewat telepon, sampai pengambilalihan aset dari kredit yang macet tadi.

Ngeri sebenarnya, tapi apa mau dikata, sebagian dari kita masih merasa membutuhkannya dan (mungkin) menikmatinya.

Ada juga yang berpendapat, cicilan yang harus dibayar adalah penyemangat kerja. Jadi, selain ibadah dan keluarga, sekarang cicilan pun bisa menjadi sumber motivasi tersendiri. Dengan mengingat adanya cicilan yang harus dibayar tiap bulan, kerja jadi lebih bersemangat. Quote pupoler tentang ini contohnya:

“Saat semua pekerjaan dirasa makin tidak menyenangkan, ingatlah akan cicilan” atau “Saya kerja keras, karena saya sadar cicilan saya masih banyak.”

PNS: Profesi Paling Stabil dalam Segala Kondisi

Sebagian yang lain berpendapat, rugi jika SK sebagai PNS tidak “disekolahkan”. Diakui atau tidak, PNS adalah nasabah istimewa bagi sebagian besar bank. Terutama untuk produk kredit, PNS menjadi anak emasnya.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa PNS lebih mudah mendapatkan kredit bank. Bank lebih percaya dengan SK PNS yang menjamin adanya penghasilan tetap setiap bulannya daripada profesi lain yang penghasilannya belum tentu nominalnya.

Beberapa bank bahkan memberi fasilitas khusus untuk PNS semisal dengan memberi keringanan bunga lebih rendah dari warga biasa, plafon pinjaman yang lumayan tinggi, sampai proses pencairan dana yang lebih mudah dan cepat.

Pengalaman saya sebagai debitur, ketika cicilan saya tinggal 1-2 bulan lagi lunas, pihak bank sudah menghubungi dan “memanas-manasi” saya untuk mengambil pinjaman lagi dengan iming-iming bunga turun.

Pola pikir bahwa PNS sebagai jenis pekerjaan paling aman dan stabil di segala kondisi, ditambah dengan berbagai pendapat di atas, membuat menabung seakan menjadi pilihan terakhir. Apalagi kalau menabungnya menunggu ada sisa, pasti rasanya semakin berat saja.

Melirik kalender tanggal masih segitu, tapi rindu tanggal satu sudah menggebu. Boro-boro menabung, tengah bulan saja sudah murung. Meski sulit, tapi jangan jadikan alasan untuk berkelit.

Duh, apakah benar demikian? Kalau Anda masih berpikir begitu, sepertinya kita harus lebih banyak membaca berita tentang kondisi keuangan negara yang mulai mengancam penghasilan kita.

Epilog

Pandemi di bulan Ramadhan ini sedikit banyak mengajarkan pada kita untuk mulai benar-benar belajar menahan diri. Selain berpuasa, menabung bisa menjadi salah satu bentuk latihannya.

Memang butuh tekad dan mental baja untuk menjadi pribadi yang gemar menabung. Harus pandai membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Harus tahan godaan. Tahan tak tergoda saat orang lain bisa punya rumah sementara kita baru bisa ngontrak.

Tahan tak tergoda saat orang lain tiap tahun upgrade motor dan mobil sementara kita masih bertahan dengan motor butut dan “odong-odong” yang alhamdulillah masih bisa jalan.

Tahan tak tergoda saat orang lain bisa piknik dan kulineran tiap week end sementara kita jalan-jalan paling jauh ke rumah mertua di kecamatan sebelah.  

Tahan iming-iming berbagai kemudahan dari kreditur yang merayu kita memperdalam lubang utang atau membuat lubang utang yang baru. Tahan berjuta godaan lainnya.

Sebesar apa pun penghasilan kita, seaman apa pun kedudukan kita, nyatanya langit tak selalu cerah dan roda juga tak selalu di atas. Bahkan hewan-hewan pun mempersiapkan diri dengan mengumpulkan dan menyimpan banyak makanan jika menjelang musim dingin. Apalagi kita manusia. Seharusnya kita lebih paham untuk mempersiapkan diri menghadapi hari esok.  

Sabda Rasulullah: “Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu.” (H.R Bukhari) cukuplah untuk dijadikan pegangan. Jadi, tunggu apalagi, yuk nabung!

— Catatan seorang PNS yang masih berjuang melunasi cicilan dan baru belajar menabung —

3
0
Renungan untuk Para (Calon) Pemudik 2020

Renungan untuk Para (Calon) Pemudik 2020

Berbicara tentang mudik artinya membahas tentang sesuatu yang sangat dirindukan oleh para perantau. Sebab, mudik adalah perjalanan kembali ke kampung halaman, untuk merayakan lebaran bersama keluarga besar di hari raya. Setiap tahun di Indonesia, mudik menjadi suatu tradisi “sakral” yang dilakukan oleh para perantau atau pemudik menjelang sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri.

Bahkan, berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan, setiap tahunnya para pemudik semakin meningkat jumlahnya.  Mereka sangat berharap untuk dapat bersilaturahmi, saling bermaaf-maafan dengan sanak saudara dan handai taulan di kampung halaman. 

Tahun 2020: Tahun yang Menyedihkan

Periode mudik tahun 2020 ini menorehkan catatan sebagai mudik yang sangat menyedihkan bagi para perantau atau pemudik yang bekerja di kota-kota besar, terutama di sekitar Jakarta.  Mengapa? Karena sejak awal tahun 2020 hingga hari ini kita sedang diuji dengan pandemi. Setidaknya, masa mudik tahun ini boleh dibilang menjadi yang terberat sejak saya dilahirkan dan menjadi seorang perantau.

Di negeri kita, sudah banyak korban yang terpapar COVID-19 bahkan meninggal dunia akibat wabah ini. Beberapa di antara jenazah mereka pun meninggal dengan membawa lebih banyak kesedihan, karena banyak ditolak oleh masyarakat yang tidak paham tentang prosedur pemakaman COVID-19.

Dalam surat terbuka dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, para tenaga medis menyatakan telah sangat lelah dan resah. Mereka harus berjibaku di garda terdepan – mirisnya dengan memakai Alat Perlindungan Diri (APD) seadanya saja.

Tenaga kesehatan harus menghadapi bertambah banyaknya pasien COVID-19 setiap hari, yang kini sudah semakin dekat dengan angka sepuluh ribu orang terkonfirmasi positif. Tidak sedikit dari para tenaga kesehatan ini yang harus rela berkorban nyawa demi menyelamatkan jiwa dan raga para pasiennya.

Perayaan Idul Fitri dan Wabah yang Meluas

Pemerintah Indonesia memprediksi puncak penyebaran virus mematikan ini adalah pada pertengahan bulan Mei sampai Juni 2020. Hal ini karena bulan Mei 2020 bersamaan dengan datangnya bulan suci bagi umat muslim, bulan puasa atau Ramadhan. Pada akhir bulan Mei 2020 bahkan ritual ibadah Ramadhan akan diakhiri dengan hari raya Idul Fitri.

Bulan Mei ini mempunyai muatan religius yang tinggi. Para pemudik biasanya sudah merencanakan pulang kampung sebagai bagian dari kebiasaaan mereka setiap Idul Fitri tiba. Akan tetapi, kebiasaan yang baik itu di tahun 2020 ini diperkirakan justru akan menyebabkan situasi pandemi semakin lama untuk diakhiri.

Pergerakan masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lainnya yang terjadi sebagai bagian dari aktivitas merayakan Idul Fitri akan menjadi penyebab semakin banyaknya masyarakat yang terpapar COVID-19.  

Himbauan Pemerintah untuk Tidak Mudik

Pemerintah telah berupaya untuk menghimbau bagi para pemudik agar tidak bepergian/melakukan mudik di tahun 2020 ini, sampai dinyatakan bahwa negeri kita telah bersih dari COVID-19. Himbauan tersebut sejatinya ditujukan kepada masyarakat secara umum, tetapi secara khusus diatur bagi para aparatur sipil negara (ASN).

Pada tanggal 06 April 2020,  Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/Atau Kegiatan Mudik dan/Atau Cuti Bagi ASN. Pemerintah melarang bagi ASN untuk mudik pada tahun ini dan memberikan ancaman sanksi disiplin apabila ada yang melanggar.

Selain itu pada Surat Edaran ini, pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat untuk sementara waktu tidak bepergian atau tidak mudik, selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali, menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu, secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Tidak hanya melarang mudik, pemerintah pusat dan daerah juga sudah menyiapkan bantuan sosial baik bagi masyarakat tidak mampu maupun para perantau (antara lain berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), sembako, diskon tarif listrik, dapur umum, dll) yang bertujuan untuk menahan laju mudik demi memutus mata rantai virus corona.

Bantuan ini diharapkan pula dapat menjadi bekal hidup bagi mereka untuk tetap tinggal di rumah selama masa pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bersama, situasi perekonomian menjadi lesu, banyak pekerja sektor informal yang kesulitan mencari penghasilan pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Mari Merenung

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, seyogyanya kita sebagai masyarakat Indonesia yang mencintai tanah air mulai merenungkan kembali dampak dari wabah virus yang sedang melanda seluruh dunia ini. Kita, sebagai masyarakat Indonesia wajib peduli dan bergotong royong dalam menjaga kesehatan bangsa kita demi masa depan negeri Indonesia tercinta. Salah satunya, dengan memahami bahwa mudik bukanlah pilihan yang tepat pada masa lebaran tahun ini.

Jika kita mencintai diri sendiri, sanak saudara, orangtua, kampung halaman dan Indonesia tercinta ini, sebaiknya kita mulai mengurungkan niat kita tahun ini untuk tidak bepergian atau mudik dulu. Karena nantinya malah akan memperburuk situasi ini.

Banyak yang akan dirugikan dalam segala aspek dan bahkan banyak korban yang mati dengan cara menyedihkan. Namun, atas nama kemanusiaan, saya ingin mengajak kita semua merenung.

“Hai pemudik, renungkanlah dulu keputusan ini.
Sangat berat, tetapi kita berharap badai ini pasti berlalu.
Tuhan Yang Maha Esa sedang memberi ujian terberat ini agar semua umat manusia saling menjaga diri dan sesama dari dampak pandemi.”

Yakinlah, bahwa situasi ini akan berakhir dengan kemenangan bersama apabila kita seluruh masyarakat Indonesia mulai bersatu melawan virus corona – dengan mengikuti anjuran dari pemerintah yakni di rumah saja, menjaga jarak dan memakai masker ketika berada di luar.

Dengan bersatu, bangsa Indonesia akan menjadi kuat di dalam kesehatan, perekonomian, sosial, keamanan, dan pembangunan di masa depan.  Kita akan secepatnya bangkit dari keterpurukan dan membangun bangsa Indonesia dengan masa depan yang cerah.

Dengan doa dan ikhtiar dalam melawan COVID-19, semoga Tuhan Yang Maha Esa mendengar seruan umat-Nya di dalam situasi yang sangat menyedihkan ini. Kita pasti akan melewati krisis ini dengan penuh sukacita. Penulis tidak bermaksud untuk menyakiti hati, tapi harap renungkanlah kembali kata-kata ini.

“Berdoalah yang terbaik sesuai dengan keyakinanmu.
Dukunglah pemerintah dan tenaga medis dalam memutus mata rantai virus ini. Dengarkan hati nuranimu demi kemanusiaan dan kesehatan bangsa.  Untuk sementara waktu di rumah sajalah dulu sampai situasi kembali normal dan bebas dari COVID-19.”

Epilog

Sejujurnya, masih banyak kata-kata yang tidak dapat diungkapkan dalam tulisan ini. Betapa kepiluan hati penulis menyadari bahwa negeri ini sungguh sedang diuji dengan pandemi. Namun, masih ada harapan bagi kita semua umat manusia agar semakin lebih bijaksana menyikapi wabah.

Percayalah, sejarah akan mengingat tahun ini sebagai sebuah kenangan pahit bagi generasi selanjutnya – karena begitu banyak korban yang meninggal dunia secara tidak layak. Akan tetapi, sejarah juga akan mencatatnya sebagai kenangan termanis karena kita bisa melewati situasi ini dengan semangat kebersamaan NKRI.

#Indonesia bangkit#

1
0
Mengambil Pelajaran dari Fenomena Corona

Mengambil Pelajaran dari Fenomena Corona

Saat ini sedang terjadi musibah kemanusiaan yang disebut dengan wabah “Corona”. Layak disebut musibah kemanusiaan sebab penyebarannya lewat sesama manusia. Keresahan manusia-manusia pun tidak sekedar soal kesehatan mereka, tetapi lebih dari itu hingga urusan ekonomi, sosial, hingga keagamaan.

Saya teringat beberapa tahun yang lalu ada juga wabah “Flu Burung” yang penyebarannya melalui hewan unggas. Penanganan wabah ini sepertinya lebih mudah dan cepat – dengan memusnahkan/membakar unggas. Selesai, virus flu burung berlalu. Lantas bagaimana dengan virus COVID-19 alias corona?

Telah berminggu-minggu ini kita semua disibukkan dengan strategi dan aksi penanganan COVID-19. Akan tetapi, pandemi ini sepertinya masih jauh dari berakhir. Setiap hari jumlah kasus semakin banyak. Tak mengherankan jika setiap saat sosial media kita dibanjiri lalu lintas informasi tentang corona. Meresahkan, tapi mari lihat sisi baiknya, corona menyadarkan bahwa kita harus belajar.

Pelajaran Pertama: Berhati-hati Melakukan Perkumpulan

Kita semua telah memahami bahwa penemuan pertama warga negara Indonesia yang positif terjangkit COVID-19 terjadi pada awal bulan Maret 2020 yang lalu. Berita tentang penderita nomor 1 itu menjadi headline di berbagai media. Wajar jika kemudian para wartawan hingga warganet menjadi sangat penasaran dengan kisahnya.

Dari pasien pertama itu, diketahui bahwa yang bersangkutan tertular virus ini dari warga Jepang dalam sebuah acara klub dansa di Jakarta. Tidak ada yang mengetahui saat itu bahwa tamu acara tersebut adalah carrier atau mungkin sudah menjadi penderita virus COVID-19.

Yang pasti, momentum itu menjadi awal mula kegamangan masyarakat untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan atau bahkan sekedar melakukan perjalanan dalam transportasi umum yang dijejali banyak penumpang.

Puncaknya, beberapa minggu kemudian kantor-kantor pemerintah dan swasta mulai mempekerjakan karyawannya dari rumah guna mengurangi risiko penyebaran virus Corona. Begitu pesat, hingga sebagian besar provinsi di negeri ini telah disapanya (CNN Indonesia). Pada hari Jumat 27 Maret 2020 saja, angka suspect sebanyak 2 orang telah beranak pinak menjadi lebih dari 1000 orang.

Dalam sebuah rute penularan tak kasat mata yang sulit dirangkai, pada akhirnya kekhawatiran akan penyebaran Corona  mengurangi peluang untuk berkumpul bagi siapa saja. Meskipun awalnya hanya dari sebuah klub dansa di salah satu sudut kota Jakarta, kini COVID memberikan dampak ke seluruh aktivitas kerumunan lainnya.

Bukan lagi sekedar soal kumpul-kumpul menyalurkan hobi, kerumunan untuk bekerja dan beribadah bersama-sama (jamaah) pun kini sulit dilakukan. Masyarakat dihimbau untuk bersama-sama mencegah terjadinya kontak fisik, untuk menjaga jarak.

Inilah musibah kemanusiaan yang darinya dapat diambil pelajaran, mengapa musibah ini harus hadir di tengah-tengah manusia. Barangkali, kita sedang mendapatkan pesan bahwa kita harus lebih hati-hati dalam berinteraksi, dalam membuat perkumpulan atau pertemuan.

Bahwa masyarakat Indonesia itu suka berkumpul memang telah kita ketahui bersama. Namun kini virus corona mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati, berperilaku bersih dan sehat, bahkan untuk sementara melatih kita bersabar menahan rindu dengan kawan-kawan kita. Semoga social distancing ini hanya sebentar saja.

Pelajaran Kedua: Menghindari Konsumsi Satwa Liar

Saya sangat tertarik dengan kutipan ini:

“Berbeda dengan virus corona yang beredar sebelumnya, di mana SARS-Cov berasal dari kelelawar, sementara MERS-Cov ditularkan oleh unta. Sejauh ini, diperoleh kesimpulan bahwa 2019-ncov mengalami mutasi pada kelelawar, lalu berlanjut ke ular, dan berakhir masuk ke manusia. Karena itu, masyarakat disarankan untuk menghindari konsumsi satwa liar,” ujar Prof. Soewarno (Sumber: Kompas.com)

Dari mana datangnya COVID-19? Mencermati yang telah diuraikan di atas, virus ini berasal dari orang yang mengkonsumsi satwa liar. Membaca kutipan ini, timbullah pertanyaan dalam benak saya sebagai bagian dari pertanyaan sekaligus klarifikasi: Apakah dalam kurikulum pendidikan di Indonesia telah ada anjuran untuk menghindari atau larangan mengkonsumsi satwa liar?

Pertanyaan selanjutnya, mengapa manusia mengonsumsi satwa liar? Bukankah “katanya” virus corona sudah ditemukan sejak tahun 1960.

Apakah itu artinya sejak tahun 1960 manusia sudah diingatkan agar tidak mengonsumsi satwa liar? Sayangnya dibutuhkan waktu 60 tahun untuk mengingatkan sekaligus memberikan pelajaran kepada manusia untuk sadar terhadap kesalahan yang telah dilakukannya.

Pelajaran Ketiga: Paksaan-paksaan yang Dihadirkan oleh Corona

Virus corona ini memaksa manusia untuk membuka mata, membaca fenomena yang terjadi dan mengambil pelajaran darinya. Menurut hemat saya, pendidikan yang mengajarkan segala sesuatu tentang wabah ini perlu diajarkan kepada siswa-siswa kita. Kurikulum pendidikan kita hendaknya mengadopsi masalah ini agar menjadi bagian dari sistem pendidikan.

Ingat, tujuan pendidikan di negara ini ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Kini pendidikan itu diambil alih oleh virus corona. Dalam sebuah artikel, Kompas.com merangkum strategi yang diambil berbagai negara untuk menghadapi corona. Di antaranya dengan 1) Tes, tes, dan lebih banyak tes, 2) Isolasi mereka yang terinfeksi, 3) Persiapan dan reaksi cepat, 4) Jaga jarak, dan 5) Mempromosikan gaya hidup higienis. Mari dalami satu persatu pelajaran yang bisa dipetik dari sana.

1) Tes, Tes, dan Lebih Banyak Tes

Corona mendidik manusia dapat menyadari dan memotivasi dirinya untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Aspek intelektual, aspek emosional, dan aspek spiritual – agar sehat jasmani dan rohaninya. Tes-tes yang dilakukan berdasarkan kesadaran diri lebih efektif daripada berdasarkan himbauan.

Jika sebelum adanya corona, manusia malas atau abai dengan kesehatannya, maka kini manusia mulai sadar dan berlomba-lomba mencari kepastian. Melakukan tes atas dirinya sendiri. Mulai mewaspadai dirinya sendiri.

2) Isolasi yang Terinfeksi

Setelah melakukan tes-tes, corona juga memaksa diri yang terjangkit untuk isolasi demi mencegah virus berkembang lebih luas, dan juga membuka jalan untuk mendeteksi kemungkinan infeksi yang belum berkembang menjadi gejala.

Isolasi ini mendidik manusia untuk mengarantina diri selama proses penyembuhan. Dapat beraktifitas secara bersama-sama lagi setelah dipastikan sehat. Sehat secara intelektual (cerdas), sehat secara emosional (terkendali), dan cerdas secara spiritual (tulus).

Corona mendidik manusia dengan cara memaksa mereka tidak lagi bersama-sama, berkerumun, bergerombol, sebelum memastikan dirinya telah cerdas membaca situasi, telah mampu mengendalikan emosinya, dan tulus menerima dinamika pergaulan dalam komunitasnya.

3) Persiapan dan Reaksi Cepat

Bertindak cepat sebelum penularan meluas di komunitas. Corona memaksa manusia memiliki kemampuan bertindak dengan cepat, tentunya dengan persiapan. Pendidikan hendaknya mampu menyiapkan manusia menjadi manusia yang mampu bertindak dengan cepat sesuai dengan kemampuanya.

Terbukti, himbauan tidak efektif melecut manusia bertindak dengan cepat dalam menyikapi keadaan yang terjadi di sekitarnya. Manusia yang tidak mampu berlari cepat tetap akan duduk meskipun dicambuk.

Di sinilah kritik bagi kita semua. Bahwa pendidikan sejatinya bukan sekedar mampu menjawab soal-soal pilihan ganda untuk mendapatkan sertifikat lulus di level tertentu.

Lebih dari itu, mendidik manusia agar menjadi manusia yang mampu memahami dirinya sebagai manusia secara individu dan bermanfaat bagi individu yang lainnya. Manusia yang mampu merespons masalah yang ada pada dirinya memiliki potensi merespons masalah orang lain. Tidak panik.

4) Jaga jarak

Karena penularan pertama dilaporkan terjadi di sebuah komunitas tanpa disadari, langkah pencegahan sudah sulit diterapkan. Maka langkah berikutnya, ialah tindakan seperti menjaga jarak (social distancing), yang lebih efektif untuk mencegah pihak yang paling rentan terhadap penularan.

Corona memaksa manusia untuk menjaga jarak. Sebelum ada corona, fenomena kerumunan manusia membudaya di mana-mana. Misalnya, warung kopi, restoran, pusat hiburan, dan sejenisnya. Banyak komunitas terbentuk dimana-mana. Dari kerumunan manusia yang secara intelektual, mental dan spiritual belum mapan akhirnya muncul ide-ide yang tidak sehat muncul.

Peran pendidikan lagi-lagi dipertanyakan. Mengapa muncul komunitas-komunitas yang tidak sehat? Apakah salah jika ada yang berpendapat bahwa komunitas yang tidak sehat karena terdiri dari pribadi-pribadi yang tidak sehat? (intelektual, mental, spritual).

Dengan dipaksa untuk jaga jarak, manusia dipaksa juga merenungi apa yang tengah terjadi atau abai sampai manusia ini saling menginfeksi satu sama lain, hingga menghadirkan risiko kepunahan.

5) Mempromosikan Gaya Hidup Higienis.

Corona memaksa untuk hidup higienis atau memilih untuk memungkinkan penyebaran virus corona semakin meluas. Promosi hidup higienis dilakukan di mana-mana secara serentak.

Media sosial sangat membantu proses promosinya. Virus ini memaksa kita untuk sadar bahwa manusia dapat bersama-sama bergerak meskipun di tempat yang berbeda, dan melakukan banyak hal positif.

Hidup higienis bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, kegiatan formalitas, untuk menunjukkan bahwa sudah ada kegiatan promosinya. Faktanya manusia sangat rentan dengan virus, daya tahannya rendah. Begitu ada corona datang, langsung panik. Pikirannya, perasaannya, sekaligus mempertanyakan eksistensi ke-Tuhan-annya.

Hari ini, daya tahan manusia diuji oleh corona. Meskipun telah banyak promosi tentang gaya hidup higienis, ternyata praktik itu belum utuh – baru sekedar teori-teori yang secara formalitas disampaikan, dipropagandakan.

Lagi-lagi manusia dipaksa untuk tidak “promosi abal-abal”, kali ini tentang kebersihan. Pendidikan harus hadir untuk mendidik manusia mampu menjalani kehidupannya dengan budaya hidup higienis dalam makna yang sejujur-jujurnya, jangan biarkan corona yang memaksa manusia untuk hidup higienis.

Epilog

Corona sedang memberikan pelajaran yang berharga bagi kehidupan manusia. Lulus dari virus corona, maka manusia terdidik untuk mewaspadai dirinya sendiri; tidak lagi sembarangan berkerumun sebelum memastikan banyak hal; merespon masalah dengan baik; merenungi apa yang tengah terjadi; serta mendidik hidup dengan higienis dalam arti sebenar-benarnya.

Meninjau kembali sistem pendidikan di era yang serba digital ini, di mana segala sesuatunya dapat dilakukan secara online, maka pelajaran dari corona sudah saatnya ditanamkan dengan baik kepada peserta didik dengan bantuan guru dan orang tua.

Dengan segala kemudahan yang dihadirkan teknologi informasi, rasanya tidak sulit mewujudkan ini semua. Di samping itu, saya optimis pada Menteri Pendidikan kita. Semoga pelajaran-pelajaran dari Corona membantu kita mendidik Indonesia.

1
0
Sudah Difungsionalkan…

Sudah Difungsionalkan…

“Supaya terjadi hal-hal yang betul-betul independen dalam penelitian, supaya jangan ada conflict of interest nanti, saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdik,” demikian pernyataan dari Menteri Yasonna H Laoly, sebagai penjelasan bahwasanya anak buahnya yang diduga bersalah dan bertanggung jawab terhadap kekisruhan terkait tersangka HM, telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal dan Direktur, dan permasalahan sedang diteliti oleh “tim independen”. (Kompas, 29 Januari 2020).

Bagi para pejabat fungsional, pernyataan yang disampaikan oleh Laoly sangatlah mengecewakan, bahkan melecehkan jabatan fungsional. Seolah-olah bahwa jabatan fungsional adalah jabatan bagi seseorang yang diduga bersalah dan diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi.

 

Jabatan Dalam Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sejatinya “Jabatan,” yang diartikan sebagai kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi, terdiri dari tiga jenis, yakni (1) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), (2) Jabatan Administrasi (JA) dan (3) Jabatan Fungsional (JF). Direktur Jenderal dan Direktur, termasuk dalam jenis Jabatan Pimpinan Tinggi.

Jabatan fungsional, dimaksudkan sebagai sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jelas, bahwa seseorang akan diangkat dan menduduki jabatan fungsional, manakala yang bersangkutan memiliki keahlian dan keterampilan sesuai jabatannya. Misalnya Jabatan Fungsional Perencana, pejabatnya harus diisi oleh aparatur yang ahli dan kompeten dalam perencanaan.

Dari berbagai ketentuan yang berlaku, semua jenis jabatan memiliki ciri dan karakter masing-masing beserta persyaratannya. Satu jenis jabatan dengan yang lainnya tidak ada superioritas, semuanya diperlukan untuk menunjang ketercapaian tujuan, tugas dan fungsi instansi masing-masing.

Meski ada ketentuan tentang kemungkinkan perpindahan jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi menjadi pejabat fungsional atau sebaliknya, namun prosesnya sangatlah ketat, melalui uji keahlian dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

Proses ini dikenal sebagai proses inpassing atau penyesuaian. Jadi tidak bisa sekonyong konyong diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi langsung menjadi Jabatan Fungsional. Bahkan untuk Jabatan Fungsional Keahlian Utama, pengangkatannya harus dalam bentuk Keputusan Presiden.

Khusus untuk Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian pada Kementerian Hukum dan HAM, pengaturan inpassing tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/ Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam Rangka Penyesuaian/ Inpassing Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, tertanggal 28 Desember 2017.

Di dalamnya diatur dengan jelas dan rinci berbagai proses dan persyaratan bagi calon Analis Keimigrasian. Dan tidak mudah.

Begitu pula, para pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diberhentikan apabila: a) mengundurkan diri dari Jabatan, b) diberhentikan sebagai PNS, c) diberhentikan sementara sebagai PNS, c) menjalani cuti di luar tanggungan negara, d) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, e) ditugaskan secara penuh di luar JPT, f) terjadi penataan organisasi, atau g) tidak memenuhi persyaratan Jabatan. Apalagi pejabat JPT setingkat Dirjen hanya dapat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.

 

Konsekwensi Pernyataan Laoly

Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Yasonna H Laoly, tidaklah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernyataan ini harus segera dikoreksi dan diberikan penjelasan lebih lanjut. Jangan sampai jabatan fungsional yang sedang diperluas oleh pemerintah, dengan penghapusan eselon III dan IV, mendapatkan citra yang buruk, seolah olah jabatan fungsional adalah sebagai bentuk hukuman atau sanksi bagi para JPT yang diduga bersalah.

Maka, ariflah dalam memberikan pernyataan.

 

 

 

1

0
Nasionalisme dan Konsep “Darah Indonesia”

Nasionalisme dan Konsep “Darah Indonesia”

Sejak akhir November 2019 yang lalu, polemik mengenai pernyataan seorang selebriti kondang Agnez Mo dalam sebuah wawancara – bahwa dirinya tak berdarah Indonesia, masih menjadi pembahasan hangat di tengah masyarakat. Bahkan setelah ia menyampaikan klarifikasinya pasca wawancara di program “Build Series” di Amerika Serikat itupun, komentar-komentar negatif kepada penyanyi bernama asli Agnes Monica Muljoto itu masih terus bermunculan.

Agnez Mo – kepada pemandu acara Kevan Kenney, awalnya menjelaskan soal masyarakat Indonesia yang cukup majemuk. Ia mengatakan bahwa kemajemukan itu menjadi bagian dari dirinya. Hal tersebut tidak hanya menjadi sebuah representasi budaya, tapi juga budaya yang sifatnya inklusif.

Sang   pewawancara   lalu bertanya mengenai sosok Agnez Mo yang menurutnya berbeda dari orang Indonesia pada umumnya. Agnez menjawab bahwa dia sesungguhnya berdarah Jerman, Jepang, dan Cina; sedangkan Indonesia hanyalah menjadi tempat kelahirannya.

 

Konsep yang Absurd

Dari sisi sains, konsep “darah” itu sebenarnya sudah lumayan usang. Orang zaman dahulu sudah mendeteksi adanya penurunan sifat-sifat biologis dari orang tua ke anak, lalu ke cucu, dan seterusnya. Mereka mendeteksinya dari kemiripan bentuk wajah, warna kulit, warna rambut, atau postur tubuh.

Lalu pertanyaannya ialah apa sebenarnya agen yang menjadi pembawa sifat yang diturunkan itu? Dahulu orang mengira pembawa sifat itu adalah darah, karena itu ada ungkapan “darah daging”, “darah biru”, dan sebagainya.

Akan tetapi, fakta sains modern menunjukkan bahwa ternyata darah bukan merupakan agen pembawa sifat yang diturunkan. Agen pembawanya adalah gen (Andi Faridah Arsal, 2018:33).

Sayangnya, bahasa tak mudah berubah sesuai perkembangan sains. Banyak ungkapan bahasa yang bertolak belakang dengan sains, tapi masih terus dipertahankan. Misalnya, orang masih mengatakan “darah Aceh”, “darah Bugis”, “darah Arab”, “darah Tionghoa”, dan sebagainya, untuk menjelaskan komponen genetik seseorang. Padahal sekali lagi, komponen genetik keturunan seseorang tidak berhubungan dengan darah.

Kasus yang dialami oleh Agnez Mo seperti yang telah dipaparkan di bagian awal seharusnya kembali membuka mata kita bahwa sebagai negara dengan penduduk lebih dari 260 juta jiwa, Indonesia diisi oleh beragam suku bangsa dan bahasa dengan corak kebudayaan yang berbeda-beda.

Kemajemukan juga bertambah bila dilihat dari banyaknya agama dan aliran kepercayaan yang ada. Keragaman Indonesia yang luar biasa seharusnya menjadi kekuatan utama untuk berbicara di level dunia. Sayangnya, kebanyakan respon yang muncul adalah hujatan terhadap si artis bahwa ia tidak nasionalis dan melupakan ke-Indonesia-annya.

Ada yang menuntut pihak Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengecek status kewarganegaraan si artis. Ada pula yang menganjurkan si artis untuk meminta maaf karena kata-katanya telah menyakiti perasaan bangsa Indonesia. Tetapi apakah sebenarnya hubungan antara darah dengan kebangsaan, kewarganegaraan, dan kecintaan seseorang terhadap tanah airnya?

Kita sering salah kaprah karena menganggap bahwa darah menyimpan informasi tentang sifat-sifat warisan dari garis keturunan kita. Itu sebabnya kita punya istilah “darah biru” untuk menyebut orang-orang keturunan bangsawan, yang kita juga tahu darahnya tidak berwarna biru.

Kita juga sering menyebut “darah Indonesia”, “darah India”, “darah Cina”, dan sebagainya. Padahal, salah seorang teman saya yang beretnis Tionghoa – misalnya, sama sekali tidak tahu menahu tentang negeri asal usulnya yang sering kita sebut Cina.

Beberapa tahun yang lalu, dia berangkat ke Guangzhou untuk melanjutkan studinya. Dia bercerita, alih-alih dianggap sebagai saudara sebangsa yang pulang ke “tanah air”, dia yang memegang paspor Indonesia itu di mata mereka penduduk Tionghoa tidak lebih hanyalah orang asing.

Dia harus membayar uang kuliah yang sama mahalnya dengan pelajar dari Afrika atau Australia. Dia juga wajib mengurus birokrasi visa yang rumit, dan harus senantiasa memperbarui izin studi agar jangan sampai kedaluwarsa. Itu artinya, Cina tidak mungkin menjadi “rumah” bagi dia.

Apa yang dialami oleh teman saya tersebut, mungkin juga banyak dialami oleh ribuan bahkan jutaan orang Indonesia “keturunan” lainnya yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Mereka adalah yang berpikir, berhitung, dan berbicara dalam bahasa Indonesia.

Mereka yang bermimpi dalam bahasa Indonesia. Mereka yang lidahnya senantiasa merindukan rasa pedas khas masakan Indonesia. Mereka yang selalu menggunakan air dan gayung di toilet, dan tidak bisa menggantinya dengan kertas dan tisu. Mereka yang dibesarkan dengan langit biru dan bayang-bayang gunung Rinjani, bukan langit kelabu yang disapu badai pasir gurun Gobi.

 

Gagasan Sebuah Negara Bangsa (Nasionalisme)

Tidak seorang pun dari anggota bangsa Indonesia yang bisa bertatap muka, apalagi mengenal secara langsung kesemua dari ratusan juta anggota bangsanya. Tetapi dia bisa membayangkan bahwa orang-orang sebangsa itu ada.

Orang-orang sebangsa itu, dalam imajinasinya, memiliki imajinasi yang sama dengan dirinya, leluhur yang sama, budaya yang sama, sejarah yang sama, musuh yang sama, impian dan masa depan yang sama. Tetapi, sekali lagi, ini adalah sebuah imajinasi.

Gagasan “Bangsa Indonesia” baru lahir di abad ke-20, ketika kaum terpelajar dari berbagai penjuru Kepulauan Hindia, dengan latar belakang etnik yang berbeda, baru mulai menyadari persamaan nasib mereka yang hidup di bawah penindasan penjajahan Belanda.

Berawal dari sekadar gagasan, “Bangsa Indonesia” kemudian didefinisikan secara eksplisit pada tahun 1928, dan disusul dengan puluhan tahun perjuangan terorganisir dari berbagai penjuru nusantara yang dipersatukan atas nama bangsa, demi mencapai cita-cita besar bersama untuk merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur.

Bangsa sebagai komunitas imajiner tentu bukan hanya berlaku bagi bangsa Indonesia saja, tetapi juga bagi semua bangsa di dunia. Gagasan kebangsaan modern yang universal ini sebenarnya adalah fenomena yang baru dalam sejarah peradaban manusia.

Dirintis dalam Revolusi Prancis abad ke-18, berkembang di Eropa pada abad ke-19, dan mulai menjadi kelaziman di seluruh dunia pada abad ke-20. Dalam konsep kebangsaan modern ini, “bangsa” dan “negara” melebur menjadi satu. Garis batas negara pun seakan-akan menjadi sama dengan garis batas bangsa.

Konsep penyatuan garis batas negara dan bangsa ini sekilas terdengar sangat masuk akal, tetapi sebenarnya sangat absurd. Dua kakak beradik dari keluarga yang sama, apabila hidup di dua sisi garis batas yang berbeda, maka akan menjadi dua bangsa berbeda.

Itulah sebabnya orang Melayu Riau (Indonesia) dan orang Melayu Johor (Malaysia) bisa menjadi dua bangsa yang berbeda, walaupun mereka sama secara genetika, bahasa, budaya, dan agama. Sebaliknya, orang Melayu Riau bisa menjadi satu bangsa yang sama dengan orang Melanesia Papua, walaupun mereka sangat berbeda dalam hal genetika, bahasa, budaya, dan agama.

Negara adalah tentang tanah, sedangkan bangsa adalah tentang manusianya. Penyatuan antara garis batas negara dan bangsa ini mengharuskan kita untuk melihat bangsa bukan sekadar sebagai perkara etnik semata, tetapi alih-alih sebagai konstruksi politik dan geografis.

Bangsa Indonesia tercipta bukan karena persamaan darah atau genetika, melainkan karena sejarah politik yang sama – yaitu pernah hidup di wilayah geografis Kepulauan Hindia di bawah kolonialisme Belanda.

Genetika orang-orang yang hidup di wilayah yang kita kenal sebagai Indonesia ini juga sangat beragam. Homo sapiens pertama kali memasuki wilayah Indonesia ini sekitar 40.000 tahun yang lalu. Keturunan mereka disebut sebagai orang Australoid atau Austro-Melanesoid. Di kalangan Homo Sapiens (manusia modern) yang hidup di Indonesia sekarang, merekalah sesungguhnya yang bisa dikatakan sebagai pribumi pertama.

Gelombang migrasi besar berikutnya, adalah orang-orang Austroasiatik yang berasal dari dataran tinggi Yunnan di Cina Selatan, sekitar 6.000 hingga 5.000 tahun yang lalu, disusul orang-orang pelaut Austronesia yang berasal dari Taiwan, sekitar 4.000 tahun lalu.

Selama ribuan tahun setelah itu, wilayah Indonesia yang terletak di antara Benua Asia dan Asutralia merupakan penghasil rempah yang menjadi pusat perdagangan bahari dunia. Indonesia, terutama kota-kota pelabuhan di pesisir, menjadi kuali percampuran antara penduduk lokal dengan para pendatang dari India, Arab, Persia, Siam, Cina, dan lain-lain. Setelah itu, datanglah para penjelajah, saudagar, dan kolonis dari berbagai negara barat.

Dengan adanya semua migrasi dan peleburan yang terus berlangsung tanpa henti selama ribuan tahun itu, masih bisakah kita menunjukkan mana yang disebut “darah Indonesia sejati” atau “gen Indonesia asli” itu?

Jadi, sudah seharusnya kita menyikapi bahwa hubungan antara darah dengan kebangsaan dan nasionalisme adalah tidak relevan lagi. Rakyat Indonesia harus mulai menyadari akan makna nasionalisme yang lebih substantif, nasionalisme yang menimbulkan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu.

Dengan substansi tersebut, nasionalisme tidak terbatas pada identitas semata. Semua pihak dapat membangun semangat nasionalisme, semua pihak dapat makmur bersama, dan berkomitmen bersama, terlepas dari identitas apapun yang melekat pada dirinya.

 

Epilog: Nasionalisme Itu Adalah Tentang Rasa

Identitas kebangsaan sesungguhnya adalah tentang dua rasa: rasa diterima dan rasa memiliki. Seseorang, apa pun darah dan latar belakang budayanya, bisa menjadi bagian dari bangsa mana pun, asalkan bangsa itu menerima dia apa adanya, dan dia pun meyakini bahwa bangsa itu adalah bangsanya.

Ketika seseorang telah menjadikan sebuah bangsa sebagai identitas penting dalam dirinya, maka tanpa perlu dipaksa pun, orang itu akan rela berkorban demi kepentingan bangsanya. Nasionalisme pertama-tama adalah tentang rasa, dan sama sekali bukan urusan darah.

Pada akhirnya, kita harus senantiasa mengingat bahwa bangsa adalah khazanah keberagaman yang terlahir dari gagasan dan imajinasi. Sebuah bangsa akan bertahan lebih lama, apabila elemen-elemen dalam bangsa itu lebih menonjolkan persatuan nilai-nilai dan cita-cita besar di antara mereka.

Sebuah bangsa akan kokoh berdiri jika dia mewujudkan komitmennya untuk memperlakukan semua elemen bangsa secara adil dan setara. Sebaliknya, ketika manusia dalam bangsa itu sudah mulai sibuk untuk membesar-besarkan perbedaan yang ada di antara mereka, maka bangsa itu akan melaju cepat menuju jurang perpecahan.

Semoga itu tidak terjadi pada Indonesia.

 

 

 

1

0
error: