Saya Suka Korupsi

Saya Suka Korupsi

Saya suka korupsi. Karena saya suka, maka rasanya ingin tertawa ketika sekilas membaca tagline sebuah iklan layanan masyarakat yang terpampang besar di dekat pasar sebuah kota besar yang saya lewati. Oh maaf, mungkin juga bukan iklan layanan masyarakat.

Dengan pilihan huruf khas birokrat, dan besar pula,  iklan itu menyajikan kalimat “Dengan Pekan Olah Raga dan Seni Pegawai Daerah, Kita Tingkatkan Layanan Masyarakat untuk Kota XXXXX”. Pekan Olah Raga? Pegawai daerah? Layanan masyarakat meningkat? Saya jadi sedikit linglung membacanya.

Meskipun ketika kuliah saya termasuk mahasiswa yang ‘pas-pasan’ dalam mata kuliah ekonometri, rasanya logika bodoh saya sulit menerima bahwa olah raga untuk pegawai daerah berkorelasi dengan layanan publik. Itu logika untuk saya yang suka korupsi. Gue banget, begitu kata kids zaman now.

Jika, dan hanya jika, tulisan dalam iklan itu adalah “Dengan Pegawai Daerah yang Sehat, Kita TIngkatkan Layanan Masyarakat untuk Kota XXXX”, maka narasi itu masih bisa masuk dalam nalar saya. Lalu saya pun iseng berandai-andai, materi ini sepertinya menarik untuk dijadikan bahan stand up comedy yang biasa ada di televisi.

Materi itu bisa segar sekaligus cerdas, malah mungkin layak mendapat predikat kompor mledhuk. Bayangkan saja jika kalimat berikut dibawakan oleh Arie Kribo atau Mongol, sang bintang komedi berdiri itu. Dengan pegawai yang jago main tenis, volley, futsal, atau menyanyi, layanan kepada masyarakat seketika menjadi baik! Antrian pengurusan ijin bisa cepat dan singkat karena di lob oleh bagian pendaftaran, diketik oleh bagian administrasi persyaratan dengan back hand, lalu diperiksa dengan jumping smash oleh bagian verifikasi. Lembaran ijin melayang di udara lengkap dengan tanda tangan dan sampailah tepat di depan bibir net yang tidak bisa di hentikan oleh lawan”. Jebreeet.. ! Ahhhhaaayyy!!!

Karena saya suka korupsi, ‘materi stand up’ ini bisa lebih menarik bila ternyata kegiatan itu dibiayai dari pos-pos anggaran yang belum dioptimalkan. Belum terealisasi sampai dengan bulan Juni tahun berjalan.

Padahal seperti kita tahu, betapa pemerintah pusat berupaya mati-matian mendorong penerimaan negara dengan sepenuh hati. Mereka berupaya begitu keras, sekaligus mencoba mengetatkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Tapi di sisi lain, ada bagian dari pemerintahan yang tidak punya sensitivitas terhadap krisis yang sebangun.

Lebih lucu lagi, bila lokasi acara itu ada di kantor-kantor instansi pusat. Ironi dan seolah tayangan komedi satir ketika di satu sisi gedung sedang berlangsung rapat yang mati-matian membahas bagaimana rasionalisasi anggaran dilakukan, tapi di sisi gedung lainnya para pejabat berikut pegawai-pegawainya bersorak-sorai kegirangan dalam acara yang juga dibiayai APBN. Mereka asyik bernyanyi dan bergembira hingga larut malam merayakan pesta kesenian. Tapi sudahlah, saya tidak akan menambah efek dramatisnya, cukup pada pandangan saya saja, yang masih suka korupsi.

Karena saya suka korupsi, meski tidak cinta, fenomena tersebut menggelikan. Meski saya bukan anti seni dan olah raga, malah saya termasuk orang yang punya keahlian itu, tapi tetap saja itu menggelikan bagi saya. Menggelikan karena saya masih suka korupsi, juga bernyanyi, dan sekali-kali beladiri. Sekali lagi suka, bukan cinta. Beneran, ini bukan cinta.

Suka itu seperti anak laki-laki Sekolah Menengah Pertama yang malu-malu memberikan kaset untuk teman perempuan yang duduk di bangku depan kelas. Kaset durasi rekam 60 menit hasil menabung sebulan serta usaha merekam lagu dari siaran radio FM dengan mini compo hadiah bapaknya.

Atau anak perempuan yang seumurannya, yang membungkus tas tali dari bahan jeans rombeng bekas jacket pamannya dengan kertas bunga-bunga. Kado itu diberikannya kepada anak laki-laki, ketua kelas pujaannya, yang suka merapikan barisan atau kursi guru.

Ya, cerita itu memang berdasar kejadian nyata dari generasi tahun 90-an, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah perasaaan suka, hanya suka. Iya, hanya suka. Perasaan yang muncul karena proses pendewasaan, pengaruh, dan pandangan baru yang muncul ketika melihat lingkungannya. Cuma sebentar muncul, tenggelam, muncul lagi.

Perasaan yang timbul tenggelam ketika melihat lawan jenis yang mulai terlihat berbeda. Entah itu hanya temporer berpaku pada satu obyek dan perspektif sebagai dampak dari proses baliq-nya anak-anak. Kalau boleh dianalogikan, hari ini kaset untuk anak perempuan berambut panjang, keesokan harinya boleh dan sah-sah saja diberikan kepada anak perempuan berkacamata. Hanya suka, belum cinta. Masih boleh berubah, masih boleh berpindah.

Ada satu cerita menarik lagi, sebuah dialog kecil dengan atasan di kantor. Kebetulan pada waktu itu hadir sebuah lembaga baru yang mendobrak penegakan hukum terkait korupsi di Indonesia, sedang menawarkan peluang berkarir untuk pejabat dan pegawai disana. Sebuah dialog yang diawali dengan pertanyaan lugu dari seorang pegawai baru di kantor, seorang fresh graduate, kepada seniornya, “Bapak tidak ikut pendaftaran calon petinggi KPK?’.

Jawaban dari atasan saya bagaikan mantra sampai saat ini. “Nggak-lah, gue masih suka korupsi” ucap beliau ringan. Suka korupsi? Begitu jelas dan lugas jawaban itu, sampai-sampai membuat saya terhenyak dan hampir tersandar di mejanya.

Korupsi, suatu kata magis yang memalukan dan menghinakan bila disematkan pada seseorang dengan jabatan sestrategis beliau. Korupsi! Namun beliau dengan gagah mengakuinya. Singkat cerita, pembicaraan berhenti sampai di situ, selanjutnya syaraf auditor saya yang bekerja. Alhasil, dalam seminggu kemudian saya melakukan observasi, dan tepat pada hari ketujuh sebuah simpulan telah didapatkan. Iya, beliau masih suka korupsi!

Sepertinya jawaban tadi adalah sebuah pilihan jujur pengungkapan diri yang berasal dari dialog dan pemahaman yang panjang.

Dengan pendidikan dan jabatannya yang cukup tinggi, atasan saya masih suka menggunakan telepon kantor di jam kerja untuk berkabar dengan keluarganya di tempat tinggalnya sekedar memastikan putrinya pulang ke rumah dengan selamat. Setiap pagi, beliau mulai duduk di meja kerjanya lebih lambat sepuluh sampai lima belas menit dari waktu yang ditentukan untuk menjalankan ibadah sholat.

Di siang hari, sepuluh sampai lima belas menit, beliau menyempatkan untuk tidur siang. Hal itu dilakukannya karena beliau meyakini bahwa tidur siang adalah obat dari kelelahan untuk melaksanakan tugas yang lebih baik. Demikian banyak catatan observasi saya, sehingga saya menyimpulkan beliau jujur dengan pernyataannya, “Gue masih suka korupsi”, sehingga sangat merasa tidak layak berkarya di institusi pemberantasan korupsi yang tentunya anti korupsi.

Saya suka korupsi dan pasti bukan cinta mati dengan korupsi. Saya masih suka korupsi, karena belum bisa mencontoh teladan para pemimpin pengikut setia Rasullullah yang dengan sadar diri mematikan lampu di rumah dinasnya ketika menerima tamu untuk kepentingan pribadi. Saya masih suka korupsi,  bukan cinta. Tidak seperti para politisi yang kemarin divonis sakit atau rela berpura-pura tak waras, lalu esoknya kembali berpidato dan mengkritik pedas para pihak yang berseberangan dengan kecintaannya. Korupsi.

Saya masih suka korupsi, meski bukan cinta, karena masih belum merasa berdosa membuang-buang kertas dan energi yang dibeli hasil pajak dari negeri. Saya tidak cinta korupsi, hanya masih suka.

Semoga rasa suka ini semakin berkurang menjadi cinta pada waktu dan pada obyek yang benar, dan itu semoga bukan pada korupsi. Karena saya menyadari bahwa kedewasaan, pengetahuan, dan kesadaran memberi pemahaman, sehingga cinta harus dijatuhkan pada obyek yang tepat. Dan sekali lagi, itu bukan korupsi.

Sampai di sini syaraf pujangga saya yang berkata, “andai semua orang sadar bahwa rasa suka masih bisa berubah seiring dengan kedewasaan kita, korupsi seharusnya benar-benar menjadi kata yang harus dijauhkan dari kata cinta”.

Korupsi harus benar-banar diperangi. Bukan berbangga-bangga dengan korupsi, lalu mencintai dan menjadi pendamping diri.

Sampai di sini, lagi-lagi jari ini harus saya hentikan untuk menulis. File lain masih terbuka, masih ada kotak dan lingkaran yang harus saya hubungkan dengan garis lurus dan panah penunjuk. Kemudian memberi warna yang menarik pada tampilan, menonjolkan kata dan pesan,. Tidak lupa saya menyisipkan gambar-gambar untuk mendramatisasi presentasi untuk esok pagi. Saya buat dengan cinta, tidak cukup hanya suka.

 

6 Oktober 2017 pukul 23.01 Waktu Indonesia Bagian Bekasi.

 

 

Obat Mujarab OTT KPK:  Mengembalikan Nilai-Nilai dan Keteladanan Pendiri Bangsa

Obat Mujarab OTT KPK: Mengembalikan Nilai-Nilai dan Keteladanan Pendiri Bangsa

Minggu lalu (16/9/2017) saat dalam perjalanan pulang menuju Samarinda dari Balikpapan, saya dikejutkan dengan pertanyaan sopir travel yang mengantarkan saya. “Pak mohon maaf mau tanya. Sekarang banyak pejabat yang ditangkap KPK. Apa mereka sudah hilang rasa takutnya ya pak?” tanya Abu nama sopir itu. Saya tidak lantas menjawab pertanyaan itu. Dia menyodorkan sebuah surat kabar kepada saya. “OTT KPK, Ketua-Wakil Ketua DPRD Tersangka”, demikian Headline Kaltim Post edisi Sabtu, 16 September 2017. “Prihatin saya mas Abu,” Saya pun hanya mampu mengungkapkan keprihatinan.

Surat kabar terbesar di Kalimantan Timur itu mewartakan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi senyap itu dilakukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis (14/9).

Selang sehari, di whatsapp saya muncul link berita dari kompas.com (17/9/2017) yang menginformasikan tentang OTT KPK dengan ‘tangkapan’ baru, Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. Sebelumnya, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain dan empat tersangka lainnya tertangkap tangan dalam kasus suap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun anggaran 2017.

*****

Dalam catatan saya, selama dua minggu pertama bulan September ini sudah ada  lima kali OTT dilakukan KPK. Ini berarti selama 2017 ini KPK telah melakukan 15 kali OTT. Hanya kurang dua kali OTT lagi, KPK berhasil menyamai rekor OTT tahun 2016 yang mencapai 17 kali. Dengan waktu yang masih tersisa lebih dari tiga bulan sampai dengan akhir tahun 2017 ini, sangat mungkin KPK mampu melakukannya.

Wajar jika Presiden Jokowi pun mengapresiasi dan mendukung langkah KPK melakukan OTT ini. “Prestasi KPK itu ya di OTT ini,” tegas presiden. Meskipun demikian, Jokowi mengatakan bahwa langkah OTT ini harus didasarkan pada alat bukti dan fakta yang kuat. “Ya memang kalau ada bukti, ada fakta-fakta hukum di situ, saya kira bagus,” kata Jokowi saat melakukan peninjauan ke Pasar Baru, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (15/9/2017).

Sejak tahun 2004 hingga kini, jumlah perkara yang ditangani KPK mencapai 670. Jika dilihat dari asal jabatannya, maka pejabat Eselon I/II/III/IV merupakan yang terbanyak (155 perkara), disusul swasta (170 perkara), DPR/DPRD (134 perkara), bupati/walikota (80 perkara), kepala lembaga/kementerian (25 perkara), gubernur (18 perkara), hakim (15 perkara), komisioner (7 perkara), duta besar (4 perkara), dan sisanya sebanyak 82 perkara (Tempo, 24/9/2017).

*****

Muncul banyak pertanyaan terkait kenapa banyak pejabat di negeri ini, khususnya kepala daerah dan jajarannya tersangkut OTT? Tidakkah OTT membuat para pemimpin harus mawas diri? Bukankah mereka menjadi orang-orang pilihan dengan seleksi yang sangat ketat? Lantas di mana keteladanan kepemimpinan kita?

Tentu artikel singkat ini tidak berpretensi untuk menjawab seluruh pertanyaan itu. Artikel ini hanya menganalisis salah satu faktor penyebab berulangnya OTT, yang menurut pandangan saya lebih dikarenakan lemahnya – untuk tidak mengatakan hilangnya – peran keteladanan atau mentalitas keteladanan para elit dan pemimpin birokrasi kita.

Telah banyak kebijakan sebagai instrumen pencegahan sekaligus pengendalian terhadap tindak korupsi. Namun lemahnya aksi dan kurang konsekuennya penegakan hukum membuat mereka berani melakukannya.

Menurut saya ada tiga penyebab kenapa korupsi tetap ada.

Pertama, lemahnya dukungan suprastruktur dan infrastruktur politik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya pelemahan terhadap KPK yang dilakukan DPR dan banyak pejabat-pejabat negara yang menjadi tersangka bisa menjadi ukuran betapa KPK berjibaku sendiri dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah air. Sekalipun kita juga memahami tidak kecilnya peran kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan hukum.

Sementara peran lembaga-lembaga sosial politik dan lembaga penekan yang berkembang di masyarakat (civil society) mengalami “anemia” sehingga makin melemah. Namun kita masih bersyukur karena masih ada lembaga Transparansi Internasional (TI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan lain-lain yang tetap konsisten di jalur perlawanan terhadap korupsi di tanah air, sekalipun sempat diisukan ‘bermain mata’ dengan KPK.

Kedua, kesadaran hukum dan belum konsekuen dan tegasnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Munculnya penilaian dari sebagian masyarakat bahwa KPK masih tebang pilih menunjukkan masih ada masalah di dalam proses penanganan kasus korupsi.

Belum lagi, masyarakat mulai acuh dan cenderung tidak mau dilibatkan dalam urusan korupsi, khususnya di daerah. Umumnya masyarakat khawatir melibatkan diri pada urusan korupsi, sekalipun hanya menjadi memberikan arah, apalagi sampai melaporkan kasus yang nyata-nyata mereka ketahui. Alih-alih ingin melaporkan kejadian korupsi, justru yang terjadi bisa sebaliknya, penghakiman bahkan bisa mendapatkan ancaman pembunuhan. Dalam beberapa kasus malah dilaporkan instansi penegak hukum.

Ketiga, masalah mentalitas pemimpin atau pejabat yang nir-keteladanan. Lemahnya karakter keteladanan pemimpin ini menjadi penyebab utama banyaknya OTT yang dilakukan KPK. Mental yang rapuh akan mudah tergoda dan tergiur dengan kekuasaan.

John Emerich Edward Dalberg Acton atau yang terkenal dengan sebutan Lord Acton pernah mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pastilah korup (power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely).

Inilah yang sebenarnya menjadi fokus kita bersama dalam penanganan dan pemberantasan korupsi. Masalahnya tidak pada kebijakan, hanya pada bagaimana membangun sikap dan perilaku serta mentalitas pejabat.

Program reformasi birokrasi yang dicanangkan sejak tahun 2010 dan didorong secara serius oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono selama dua periode, dilanjutkan dengan gerakan nasional revolusi mental melalui Inpres nomor 12 tahun 2016, bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Dalam Inpres itu, presiden menginstruksikan kepada menteri, sekretaris kabinet, jaksa agung, panglima TNI, kepala Polri, lembaga pemerintah non-kementerian, para kepala sekretariat lembaga negara, para gubernur, bupati serta walikota untuk melaksanakan.

Para pejabat tersebut sebelum melaksanakan tugas harus disumpah, yang bagi sebagian orang menimbulkan efek ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Meskipun bagi sebagian pejabat tidak menimbulkan efek apa-apa. Belum cukupkah? Faktanya korupsi jalan terus. Sekali lagi masalahnya adalah mentalitas. Yang bisa kita harapkan adalah keteladanan pemimpin.

Sayangnya keteladanan seorang pemimpin hari ini adalah barang langka. Keteladanan hanya akan lahir dari sosok pemimpin yang berkarakter jujur dan berintegritas, sosok yang mau berkorban bukan penuntut bahkan pencari untung di tengah masyarakatnya yang miskin, di tengah negaranya yang sedang krisis. Gambaran keteladanan pemimpin hari ini sangat jauh dari keteladanan para pendiri republik ini.

Ya. Karena keteladanan hari ini hanyalah narasi yang disimbolisasikan dalam kampanye lima tahunan jelang pilkada bagi petahana atau calon penantang dalam pemilukada. Keteladanan hanyalah suara kebaikan yang disampaikan di depan panitia seleksi ketika ditanya tentang integritas. Keteladanan adalah bahasa langit yang disampaikan saat upacara atau apel pagi oleh pimpinan instansi.

Kepandaian dalam mengolah kata menjadi simbol semu sebuah perlawanan terhadap korupsi, namun tidak ada dalam dunia nyata. Namun, narasi kata itu telah menghipnosis sebagian kita yang tunduk karena khawatir tidak mendapat kursi kekuasaan, tidak mendapatkan jabatan, karena ragu dengan idealisme dan prinsipnya.

*****

Menghadirkan sosok Haji Agus Salim menjadi sangat penting. Tidak sekedar menjadi media untuk membandingkan dengan model kepemimpinan pejabat saat ini, namun lebih dari itu, untuk mendapatkan menjadikan pembelajaran bagi kita tentang keteladanan dari seorang pemimpin besar yang kaya akan keteladanan.

Banyak tulisan menarik terkait sosok Haji Agus Salim. Salah satu artikel menarik dari sekian banyak artikel tentang Haji Agus Salim adalah yang ditulis oleh Muhammad Roem berjudul “Memimpin adalah Menderita: Kesaksian Haji Agus Salim” (Prisma No. 8/1977). Karangan singkat yang mengisahkan keteladanan seorang diplomat senior yang tangguh dan sangat disegani itu menyampaikan pesan yang mendalam tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin.

Menurut Muhammad Roem, sosok Haji Agus Salim adalah pemimpin yang amanah, lebih banyak berkorban daripada menuntut. Kemudian Muhammad Roem menggambarkan sosok Haji Agus Salim dalam pepatah Belanda sebagai “Liden is lijden!”, Memimpin adalah Menderita.

Bung Karno memberikan titel Haji Agus Salim sebagai ‘Orang Tua Besar’ (The Grand Old Man). Bung Karno sangat dekat dengan Haji Agus Salim. “Saya pernah meneguk air yang diberikan oleh beliau sambil duduk ngelesot di bawah kakinya. Saya merasa bahagia bahwa saya ini dulu pernah dapat minum air pemberian beliau,” tegas Sukarno.

Ridwan Saidi dalam “Seratus Tahun Agus Salim” (1996) menuliskan kisah keteladanan yang sangat inspiratif terkait penolakan beliau sebagai konsulat Belanda. “Mungkin jika tidak menolak menjadi konsulat Belanda di Arab Saudi dengan gaji 200 gulden per bulan, nasibnya tidak akan semelarat ini. Sekedar perbandingan, saat itu untuk bisa hidup layak dengan satu istri tiga anak cukup dengan 15 gulden per bulan”. Sebuah nilai pengorbanan yang langka dan patut diteladani.

Haji Agus Salim adalah ulama dan intelek. Spiritual capital adalah kuncinya. Sumber nilai dan prinsip hidup yang dipegangnya adalah agama yang diyakininya. Sosok pemimpin dengan keimanan yang baik memiliki kecenderungan taat pada Tuhan yang menciptakan yang diwujudkan melalui praktik ibadah. Sebagai seorang ulama yang berpengaruh beliau mampu mengajarkan kehidupan yang penuh keteladanan.

Kemampuan ibadah yang baik akan melahirkan kepedulian terhadap sesama yang akan melahirkan akhlak mulia. Haji Agus Salim adalah sosok pemimpin dengan kemampuan spiritualitas di atas rata-rata kita. Pancaran kemuliaan akhlaknya bersumber dari keimanannya yang kokoh.

Haji Agus Salim adalah juga gambaran kepemimpinan paripurna yang memimpin dengan karakter dan budi pekerti yang adi luhung. Pembelajaran penting bagi pejabat negara maupun pemerintah masa kini, agar terhindar dari OTT KPK. Jadilah contoh kepemimpinan terbaik yakni kepemimpinan yang memberikan contoh. “The best example of leadership is leadership by example”, sebagaimana diungkapkan oleh Jerry McChain. Masih adanya OTT berarti mengindikasikan lemahnya karakter keteladanan dalam kepemimpinan pejabat kita.

(Mataram, 22 September 2017)

 

 

Bergeming, Flegmatis dan Mangkus dalam Birokrasi Kita

Bergeming, Flegmatis dan Mangkus dalam Birokrasi Kita

Dalam kekhusyukan saya mencari referensi untuk pembuatan bahan paparan, mata saya terhenti pada tiga kata: bergeming, flegmatis, dan mangkus. Kata geming seringkali dipergunakan untuk menggambarkan kondisi yang tidak berubah dari suatu subyek, baik itu orang atau benda lain, baik itu bernyawa atau tidak bernyawa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bergeming merupakan kata kerja atau verba yang memiliki arti tidak bergerak sedikit juga atau diam saja. Sehingga bila ditambahkan kata ‘tidak’ dalam ‘bergeming’, menegasikan arti yang sebenarnya. Suatu kesalahpahaman pendefinisian dan penggunaan kata yang fatal, sehingga pesan yang akan disampaikan menjadi salah.

Kata kedua yang menarik perhatian adalah flegmatis. Flegmatis merupakan kata sifat atau adjektiva (kata yang menjelaskan nomina atau pronomina) yang mempunyai makna bertemperamen lamban, tidak mudah terangsang, dan mempunyai kebiasaan yang sukar diubah. Kata ketiga yang menarik perhatian saya adalah mangkus. Mangkus sesuai dengan KBBI adalah kata sifat yang berarti mustajab; mujarab; manjur; berhasil guna.

Sebelum Anda menduga saya adalah ahli bahasa atau pemerhati budaya ketika membaca tulisan ini, maka saya akan memberikan sebuah fakta. Pada tahun 2013, di bulan Agustus, Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) mengadakan rapat besar. Rapat tersebut adalah Rapat Kerja Evaluasi Belanja K/L/N dan Daerah Semester I 2013 yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah dari seluruh provinsi di Indonesia.

Rapat yang diadakan di Istana Kepresidenan Yogyakarta tersebut, merupakan kegiatan besar untuk memberikan pesan kepada seluruh Pengelola Keuangan Negara untuk membenahi kondisi penyerapan anggaran yang tidak terlalu menggembirakan pada saat itu.

Tim yang disebut sebagai TEPPA yang dipimpin oleh Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto dibantu oleh Wakil Menteri Keuangan dan Kepala BPKP, adalah tim yang dibentuk berdasarkan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dilatarbelakangi fenomena rendahnya serapan tahun anggaran 2011 yaitu hanya sebesar 87 persen.

Hasil evaluasi dari tim menunjukkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran di daerah,  salah satunya disebabkan karena terlambat diterimanya aturan (juknis atau juklak pengelolaan dana) yang berasal dari APBN dan APBD provinsi.  Selain itu, proses identifikasi permasalahan yang diklasifikasikan dalam tahap perencanaan dan penganggaran memakan waktu cukup lama, sehingga menambah lambatnya proses realisasi anggaran di daerah.

Fakta menarik berikutnya terjadi di bulan Agustus tahun 2017, pada seminar nasional yang diselenggarakan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pada salah satu sesi seminar tersebut, salah satu petinggi kementerian yang memiliki tupoksi untuk membantu Presiden dalam urusan pemerintahan daerah, menyebutkan bahwa salah satu permasalahan pengelolaan keuangan di daerah adalah rendahnya penyerapan anggaran.

Sampai di sini  belum terlihat menarik, sampai tertulis satu fakta bahwa salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran adalah lambatnya penerimaan juklak/juknis/pedoman penggunaan dana.

Disitu saya sempat tersentak. Hampir lima tahun anggaran telah berlalu, tapi permasalahan masih tetap sama, identik, hanya pengungkapan dan bahasanya saja yang berbeda-beda. Lima tahun berlalu, bahkan di saat Indonesia telah menghadapi tantangan penerapan Automatic Exchange of Information (AEOI), financial technology, dan digital ekonomi, permasalahan di birokrasi masih relatif sama dan identik.  Gambaran masyarakat yang sering tersemat pada birokrasi adalah lamban dan tidak responsif, serasa memaksa saya untuk ikut mengamininya.

Saya sempat bertanya dalam hati, apakah lima tahun adalah waktu yang terlalu singkat bagi kita untuk berbenah? Ataukah kita belum mampu menemukan permasalahan yang tepat sehingga solusi yang diterapkan belum mujarab? Atau jangan-jangan kita mempermasahkan hal yang kita tidak perlu permasalahkan?

Sampai di sini, hampir saya meyakini bahwa tiga kosa kata sebelumnya, yaitu bergeming, flegmatis, dan mangkus, bisa menjadi kata-kata yang cukup untuk merangkai kalimat yang menggambarkan keadaan birokrasi kita dalam menyelesaikan masalah.

Kita sering bergeming dan flegmatis dalam menghadapi sebuah permasalahan di birokrasi, dan tidak jarang solusi yang ditawarkan belum mangkus untuk menyelesaikan permasalahan sebenarnya.

Lalu apa yang kita perlukan? Sebelum mangkus dalam solusi, menurut saya lebih penting adalah kita mangkus dalam mencari akar permasalahan, agar kita mampu tidak lagi bergeming dan flegmatis.

Sebelum anda menganggap bahwa saya adalah ahli dalam pengelolaan keuangan daerah atau bidang-bidang canggih lainnya, saya sebaiknya menghentikan tulisan ini untuk kembali mewarnai gambar dan pola dalam rancangan presentasi yang saya siapkan.

Saya mencoba memahami berbagai materi untuk dihubungkan dengan garis-garis dan ilustrasi lain untuk lebih memperjelas substansi, agar pesan, perintah, dan arahan dalam paparan dapat dimengerti. Garis dan ilustrasi yang membuat pesan dalam materi paparan dapat tersampaikan secara mangkus.

 

 

Pembangunan Untuk Siapa? Pelajaran Dari Kisah Perjuangan Petani Kendeng

Pembangunan Untuk Siapa? Pelajaran Dari Kisah Perjuangan Petani Kendeng

Oleh: Ryan Agatha Nanda Widiiswa

The world has enough for everyone’s need, but not enough for everyone’s greed.’ – Mahatma Gandhi

Mulai hari Senin tanggal 4 September 2017, para “Kartini” Kendeng kembali menyuarakan protesnya terhadap pabrik semen di depan Istana Negara dengan mendirikan tenda. Mereka sendiri menyatakan bahwa aksi ini dilakukan hingga protes mereka terhadap operasi penambangan kapur oleh pabrik semen dikabulkan.

Perlu diingat kembali, pada tanggal 2 Agustus 2016 setelah bertemu petani Kendeng di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kegiatan penambangan di Pegunungan Kendeng dihentikan untuk sementara, karena perlu adanya kaji ulang melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mempelajari berbagai macam dampak lingkungan alam di sana.

Namun pada waktu itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tetap mengeluarkan ijin baru terhadap penambangan dikarenakan pemerintah pusat hanya memberikan himbauan, bukan produk hukum sebagai dasar pembatalan ijin serta meminta warga untuk melihat persoalan dengan jernih. Senada dengan Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa persoalan izin merupakan kewenangan Gubernur, Presiden tidak mau mencampuri keputusan daerah.

Perjuangan Tulus Tanpa Henti

Mungkin banyak diantara kalian menganggap remeh dan sepele perjuangan mereka dikarenakan status mereka sebagai petani. Akan tetapi mereka membuktikan bahwa perjuangan mereka bukan perjuangan temporer. Terhitung sejak 2006, masyarakat Kendeng telah berjuang melawan pendirian pabrik semen, dan dua kali mereka memenangkan gugatan atas pembangunan pabrik semen di pengadilan.

Sejak kemenangan gugatan yang pertama di tahun 2009 atas PT Semen Gresik, perjuangan mereka menjadi simbol perjuangan agraria bahwa petani punya suara untuk memperjuangkan haknya dan berhak hidup sebagai petani. Mulai saat itu banyak petani di berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah, yang awalnya bungkam dan pasrah atas penambangan yang mengancam lahan sawahnya, menjadi berani bersuara. Inilah kenapa berani kusebut perjuangan mereka sebagai dinamit perjuangan agraria petani.

Tahukah kalian, apa dasar mereka berjuang? Jawabannya adalah demi air dan pertanian. Sungguh sebuah hal yang tak lazim bagi pemikiran zaman sekarang, apalagi jika kalian hubung-hubungkan dengan dasar pendidikan.

Mereka bukanlah sarjana atau ahli di bidang pertanian maupun lingkungan hidup; mereka ‘hanyalah’ petani. Petani yang memiliki kepedulian begitu besar akan kelangsungan lingkungan alam. Petani yang gigih mempertahankan petak-petak sawah untuk menghasilkan beras yang dibutuhkan masyarakat banyak.

Mereka seakan tak peduli dengan berbagai rintangan dalam berjuang.  Berbagai peristiwa, mulai dari kasus kriminalisasi, bermalam di tenda depan pintu pabrik, hingga menyemen kaki, mereka lakukan. Sampai Yu Patmi, salah seorang peserta semen kaki, harus meregang nyawa saat memperjuangkan kelangsungan alam Kendeng.

Pihak pabrik semen telah berulang kali berusaha merayu para petani, mulai dari rayuan  bekerja di pabrik hingga fasilitas pembangunan desa. Namun rayuan itu tidak satupun diindahkan oleh para petani. Iming-iming bekerja sebagai buruh pabrik dengan upah tetap dan aman tidak menjadikan rasionalitas mereka bergeming.

Mereka tetap konsisten pada pendiriannya, karena bagi mereka ini bukan sekedar tentang peningkatan kualitas hidup, bukan pula masalah perebutan lahan. Perjuangan mereka adalah tentang kelangsungan alam, mempertahankan sumber air Kendeng yang dapat mengaliri persawahan dalam jangka waktu yang panjang. Sekali lagi ini bukan masalah konflik lahan, tetapi penyelamatan alam.

Melihat perjuangan mereka, aku jadi teringat sebuah buku yang berjudul “Statism & Anarchy”, ditulis oleh Mikhail Bakunin.  Buku itu menceritakan tentang perjuangan sebuah kelompok perubahan di awal revolusi Jerman pada abad 19.  Aku sangat terkesan pada salah satu kutipan di buku itu:

“Ada kategori lain dari kelompok perubahan yang lebih tulus, dan karena itu lebih sungguh-sungguh. Ini adalah orang-orang yang benar-benar tulus dan revolusioner. Orang-orang yang sangat serius dan memiliki rasa dedikasi tak terbatas. Mereka siap mengorbankan diri, tanpa mengutarakan keputusan demi mengobarkan perubahan”.

Sebelas tahun perjuangan para petani Kendeng serta gugurnya Yu Patmi menjadi alasan rasional mengapa harus kukaitkan perjuangan mereka dengan kutipan tersebut.

Berapa banyak petani Jawa Tengah yang akhirnya tercerahkan karena perjuangan petani Kendeng? Setahuku banyak sekali.  Namun, yang pasti, perjuangan petani Kendeng telah memberikanku cara pandang berbeda dalam memaknai pembangunan di tanah air.

Pembangunan dan Diskursus Kesejahteraan

Sebelum membahas mengenai pembangunan, ijinkan aku sedikit membahas mengenai bagaimana pendefinisian kesejahteraan yang selalu menjadi aspek dalam pelaksanaan ‘pembangunan’ di tingkat pedesaan terutama pada berbagai konflik pabrik versus sawah.

Para pengembang dan pemerintah selalu datang dengan pendefinisian ulang kesejahteraan bagi daerah yang akan “dibangun”. Jalan raya, pasar modern, kendaraan bermotor, jembatan, serta pusat perbelanjaan dan hiburan selalu menjadi aspek dalam pendefinisian kesejahteraan yang ditawarkan kepada kaum petani. Bahwa perubahan model pekerjaan dari petani menjadi buruh maupun pekerja pabrik merupakan bagian dari “modernisasi” yang ditawarkan.

Dalam kasus Kendeng sendiri, para petani tetap berkeras diri untuk mendefinisikan kesejahteraan sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Mereka seperti tidak silau dengan angka-angka tingkat kesejahteraan yang diprediksi meningkat dengan adanya pembangunan pabrik semen.  Mereka seolah paham bahwa angka-angka itu nantinya hanya akan memperburuk kehidupan mereka.

Memang, banyak para pakar menghitung kesejahteraan dari angka-angka yang sebenarnya mengandung banyak ilusi rasional. Bahkan, ukuran pertumbuhan ekonomi seperti Product Domestic Bruto (PDB) pun tidak lebih dari sekedar ilusi, seperti yang pernah diungkapkan ekonom Austria, Frank Shostak:

“Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa kerangka kerja PDB adalah abstraksi kosong yang tidak memiliki kaitan dengan dunia nyata. Meskipun demikian, kerangka kerja PDB sangat diminati oleh pemerintah dan pejabat bank sentral karena memberikan justifikasi atas interferensi mereka terhadap bisnis. Ini juga memberikan kerangka referensi yang ilusif untuk menilai kinerja pejabat pemerintah.”

Hampir mirip seperti penjelasan PDB tadi, definisi kesejahteraan yang ditawarkan pengembang dan pemerintah sering terbatas dalam kerangka-kerangka teknis perhitungan angka, yang akhirnya melewatkan apa yang sebenarnya penting dalam kehidupan sekelompok orang, sebagai obyek pembangunan.

Menarik untuk disimak, petikan wawancara Ekspedisi Indonesia Biru, tim aktivis yang peduli akan permasalahan alam,  kepada dua orang petani Kendeng:

“Daripada krisis pangan lebih baik krisis semen. Semenjak lahir membutuhkan tanah, air, dan pangan. Akan tetapi kalau pembangunan, itu orang yang kaya yang punya uang. Kalau orang desa, rumah dari bambu saja sudah cukup yang penting bisa makan,” demikian disampaikan Gunarti.

Begitu pula yang disampaikan Joko Prianto: “Alasan mereka tentang kesejahteraan, kesejahteraan yang bagaimana yang pabrik semen berikan ke kami? Kami saat ini sudah sejahtera dengan pertanian”.

Dalam konteks pembangunan, perlu kembali kita sadari, siapa yang akan paling diuntungkan? Apakah lapisan masyarakat yang akhirnya kehidupannya terpaksa berubah karena harus “mengalah” demi pembangunan, yang seringkali juga menjadi tempat pembuangan limbah industri infrastruktur, ataukah segelintir orang yang menguasai permodalan dan alat produksi?

Epilog

Oleh karena itu, sebenarnya titik beratnya bukan pada berapa banyak pelabuhan, bandara, jalan tol, dan bangunan megah dibuat, tetapi seberapa besar pemahaman agen pembangunan berikut pakarnya atas substansi persoalan yang dihadapi masyarakat, utamanya persoalan masyarakat yang terkena imbas langsung pembangunan. Jangan sampai atas nama pembangunan, mereka yang terpaksa “mengalah” karena pertambangan maupun pabrik akhirnya hanya menikmati dampak buruknya.

Menjadi kerugian besar, ketika para petani berhenti bertani dan menjadi buruh pabrik, lalu pabrik tersebut tutup karena tak ada lagi sumber daya yang dapat di eksploitasi. Para buruh desa otomatis akan kehilangan pekerjaan.  Mereka kemudian pergi ke kota mencari pekerjaan dan menemui rasionalitas baru, ditolak oleh  pemerintah kota dengan alasan kepadatan penduduk.

Hmm, sudahlah.. kurasa biarkan mereka untuk tetap menjadi petani. Bagaimanapun juga, mereka adalah oase di tengah teriknya pembangunan. Sebuah masa di mana petani dan sawahnya dianggap sebagai masyarakat tradisional yang perlu di’modern’kan.

Haruskah semua baru akan tersadar setelah negara agraris ini kehilangan sawah dan petaninya? Bukankah Presiden Joko Widodo sendiri mengeluh bahwa generasi muda sekarang banyak yang memilih untuk tidak menjadi petani?

Akhirnya, lewat perjuangan petani Kendeng kubelajar bagaimana memaknai sebuah pembangunan. Semakin kupahami bahwa kebijakan pembangunan tidak dapat dipandang hanya dari aspek angka-angka ekonomi semata, tetapi juga sosial serta budaya yang selalu mengiringinya.

Sekali lagi aku terkesan pada pernyataan dari seorang antropolog Kanada yang melakukan penelitian tentang pembangunan di Indonesia, Tania Murray Li, dalam bukunya The Will To Improve: “Seringkali tujuan mulia dari sebuah program pembangunan akan berhasil di saat program itu gagal dilaksanakan”.

Nah, sekarang kalian menjadi paham kenapa di awal artikel ini kupasang quote Mahatma Gandhi.

*) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tulisan ini adalah pandangan pribadi, tidak mewakili pandangan lembaga tempat penulis bekerja atau lembaga lain. Tulisan ini bersifat independen tidak terafiliasi dengan pihak manapun.

 

Maraknya Operasi Tangkap Tangan KPK, Sebuah Indikasi Kesemuan Beragama Masyarakat Indonesia

Maraknya Operasi Tangkap Tangan KPK, Sebuah Indikasi Kesemuan Beragama Masyarakat Indonesia

Oleh:  MOCH SOEDARNO*

 

 

Ketaatan beragama seharusnya mendorong manusia menjadi pribadi yang religius. Pribadi yang religius selalu menebarkan kebaikan kepada orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Mereka itu hidupnya selalu bermanfaat, membawa berkah, dan menghadirkan suasana suka-cita bagi lingkungannya.

Seseorang yang mengaku religius, tetapi kehidupannya dihiasi dengan berbagai pelanggaran adalah gagal menginternalisasikan ajaran agama yang dianutnya. Karenanya, tidaklah layak ia mengklaim sebagai seorang yang religius. Ia hanyalah mempraktikkan keberagamaan yang semu.

Selama ini masyarakat Indonesia diidentikkan sebagai masyarakat yang religius. Tampaknya, klaim sebagai masyarakat religius ini layak diuji. Artikel ini menunjukkan bukti bahwa masyarakat Indonesia ternyata bukanlah masyarakat yang religius dan karenanya korupsi dan operasi tangkap tangan KPK masih akan terus berlanjut.

 

Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang marak akhir-akhir ini telah memberikan stigma negatif pada birokrasi. Masyarakat beranggapan bahwa birokrasi sudah menjadi lahan subur praktik korupsi.

Apakah kita benar-benar memiliki kesungguhan memberantas korupsi? Ketika ditanya demikian, maka seorang pemimpin maupun pejabat pemerintahan akan menjawab: Sudah! Salah satu buktinya, kita akan ditunjukkan dengan pembentukan lembaga yang independen KPK, yang terbukti telah banyak menangkap-tangan pelaku korupsi.

Akan tetapi, bukti tersebut masih sulit meyakinkan publik. Sebab, belakangan ini upaya pelemahan terhadap KPK terus dibangun, yaitu tampak dari usulan revisi UU KPK dan hak angket KPK yang sedang bergulir. Bahkan, investigasi kasus teror membutakan mata penyidik KPK, Novel Baswedan, masih terkatung-katung. Negara sepertinya lumpuh dalam mengatasi para mafia di negeri ini.

Tampak dengan jelas bahwa negara tidak sepenuhnya ‘hadir’ untuk mengungkap kasus tersebut. Munculnya gagasan dari Kapolri Jenderal Tito Karnivan untuk membentuk badan khusus yang bernama Densus Anti Korupsi semakin dipandang oleh sebagian komunitas pegiat anti korupsi sebagai dagelan baru.

Predikat ‘korup’ karenanya begitu melekat pada birokrasi kita. Korupsi terjadi secara sistemik dan masif. Banyak sudah birokrat yang tersangkut kasus hukum tindak pidana korupsi.

Itu pun sebenarnya masihlah puncak gunung es saja. Korupsi kecil-kecilan di kalangan birokrasi tidak terhitung jumlahnya. Yang bernasib baik karena belum terjerat hukum juga masih banyak. Mereka masih bebas melenggang kangkung.

Kesemuan Beragama

Di sisi lain, selama ini masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius. Akan tetapi, praktik korupsi yang terus berulang itu memancing pertanyaan, apakah masih pantas kita mengklaim sebagai masyarakat yang religius? Jika birokrasi kita adalah birokrasi religius, kenapa korupsi masih terus berulang?

Sepertinya, selama ini klaim sebagai masyarakat yang religius itu tidak berbanding lurus dengan praktik korupsi. Idealnya, semakin religius masyarakat, maka semakin rendah korupsinya.

Sebab, seseorang yang religius mestinya tidaklah materialistis. Mereka tidak akan terpancing berbuat korupsi demi sebuah materi. Mereka menjalankan ajaran agamanya secara ‘kaaffah’, yaitu holistik dan tidak sepenggal-sepenggal. Mereka adalah pribadi yang ikhlas.

Mereka taat beragama juga bukan hanya sekedar untuk menjalankan ritual atau formalitas semata, tetapi selalu membawa makna untuk lingkungannya. Karenanya, seorang pelaku korupsi akan diragukan sebagai pribadi yang religius. Bisa saja, ia tampak religius di permukaan, tetapi pada dasarnya ia hanya menjalankan agamanya secara semu.

Operasi tangkat tangan KPK di Pamekasan Madura baru-baru ini memberikan bukti kesemuan beragama yang terjadi di Indonesia selama ini. Penangkapan ini telah membuktikan bahwa  masyarakat Indonesia religius hanyalah tampak di permukaannya saja.

Memang, masyarakat Madura dikenal religius. Budaya dan keseniannya kental dengan pengaruh Islam. Begitu pula dengan kepatuhan masyarakat Madura kepada kyai atau pemuka agamanya.

Orang Madura juga menjunjung tinggi harga diri, yang tergambar dari falsafah hidup katembheng pote mata, angok pote tolang (lebih baik putih mata dibanding putih tulang). Ia mirip pepatah: lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup menanggung malu. Akan tetapi, kesan ini sebenarnya dibangun dengan sejarah yang panjang.

Sebagai keturunan Madura, bersama beberapa orang asli Madura yang saya temui, saya sepakat mengenai hal yang sama: klaim orang Madura sebagai orang yang religius cenderung hanyalah tampak di permukaannya. Itu hanyalah kesan yang terlihat dari pakaiannya saja dan bisa dibilang sebagai sebuah ‘mitos’.

Masyarakat Madura sepertinya masih kurang dalam pemahaman agamanya. Mereka menjadi muslim, sepengetahuan saya, lebih karena keturunan. Tak sedikit dari mereka yang beranggapan bahwa ritual-ritual yang mereka lakukan sudah dianggap baik dan benar sesuai ajaran agama walaupun sesungguhnya dalam agama tidak ada tuntunannya. Relasi kekuasaan kyai terhadap santrinya, maupun ‘blater’ atau mafia lokal pun masihlah kental.

Keberagamaan semu masyarakat Madura tersebut pun tampaknya juga melanda hampir sebagian besar masyarakat Indonesia lainnya. Hal ini tidak memandang agama maupun suku tertentu saja. Karenanya, masyarakat Indonesia sepertinya masih belum bisa mengklaim dirinya sebagai masyarakat yang religius.

Hal itu karena belum diamalkannya ajaran agama dalam individu masing-masing, kehidupan masyarakat, dan negara. Agama hanyalah dijadikan simbol formalitas dan tampilan luar semata, seperti ketika kita mempraktikkan sumpah jabatan.

Karenanya, dalam menyambut hari raya idul kurban tahun ini, kita sebagai birokrat perlu memaknai kembali secara mendalam makna religius itu. Utamanya, memaknai kata ‘berkurban’ untuk kepentingan masyarakat luas.

Seorang birokrat haruslah mampu mengemban makna kurban, yaitu mau berkorban untuk mewujudkan sebuah masyarakat madani yang toto tentrem kerto raharjo. Mental mau berkorban atau altruistis merupakan cerminan dari pengamalan ketaatan agama secara nyata dalam seluruh aspek kehidupan kita.

Untuk mengklaim sebagai masyarakat religius, kita juga perlu memaknai kembali arti amanah. Sebuah hadis pantas diperhatikan oleh seorang birokrat:

Abu Dzar berkata: “Ya Rasulallah, tidakkah kau memberi jabatan apa-apa kepadaku?” Maka Rasulullah memukul bahuku sambil berkata: “Hai Abu Dzar, kau seorang yang lemah, dan jabatan itu sebagai  amanat yang pada hari qiyamat hanya akan menjadi kemenyesalan dan kehinaan. Kecuali orang yang dapat menunaikan hak dan kewajibannya, dan memenuhi tanggung jawabnya.”

Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa jabatan itu hanyalah diberikan kepada seseorang yang mampu menunaikan hak dan kewajibannya serta memenuhi tanggung-jawabnya.

Ingatlah, bahwa ritual sumpah jabatan yang diucapkan seorang birokrat pun kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Karenanya, birokrat harus mau berkorban untuk menjalankan amanah yang diberikan padanya.

Wallahu’alam bishowab.

 

*) Pegawai fungsional pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili pandangan lembaga tempat penulis bekerja atau lembaga lain.

‘Menetralisasi’ Rasionalitas Birokrasi

‘Menetralisasi’ Rasionalitas Birokrasi

Terlepas dari kultur birokrasi kita yang masih terpengaruh kultur masa feodal juga kolonial, birokrasi saat ini memiliki rasionalitas tersendiri. Rasionalitas ini mengikuti gagasan Max Weber, seorang sosiolog Jerman yang mengatakan birokrasi sebagai jenis organisasi yang paling efisien.

Rasionalitas yang mulai berkembang di abad 19 ini, memiliki ciri khas adanya struktur hirarki dan kesatuan komando, pembagian kerja dan spesialisasi tugas, urusan kepegawaian berdasarkan jasa dan promosi, aturan universal diterapkan untuk mengatur sistem kerja, dan komunikasi yang berwujud formal.

Bagi Max Weber, birokrasi tipe ideal lebih unggul daripada struktur otoritas tipe tradisional dan karismatik. Birokrasi ini didasarkan pada hukum dan keputusan rasional, tindakan aparat dan pemimpin didasarkan pada pengetahuan rasional dan keahlian.

Itulah rasionalisasi birokrasi modern. Rasionalitasnya adalah, proses administrasi dalam kegiatan birokrasi itu hanya dapat menjadi efisien, rutin, dan nonpartisan apabila cara kerja organisasi dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai cara kerja sebuah mesin untuk mencapai efisiensi, ouput standar, dan kepastian.

Sampai dengan hari ini, kita, para birokrat mengalami dan menyaksikan rasionalisasi birokrasi modern itu. Di sekitar kita ada struktur organisasi yang hirarkis, lengkap dengan uraian tugas, jabatan, dan kewenangan.

Tugas-tugas telah diatur siapa mengerjakan apa lengkap dengan pembagian ruangan dan jenjang komando. Lalu standar baku berupa SOP selalu ada di mana-mana. Pengawasan berupa kontrol terhadap pelaksanaan SOP terus ditingkatkan. Aturan disiplin setiap hari mengintai pegawai yang mencoba melanggar.

Penghargaan dan sanksi dilengkapi dengan kategorisasi pegawai malas-rajin, disiplin-pembangkang, berkinerja unggul-kinerja rendah. Itu semua dilakukan dengan rasionalisasi agar jalannya birokrasi dapat efisien dan efektif, atas nama pelayanan untuk masyarakat.

Begitulah birokrasi modern berjalan. Terlihat bagus dan tidak ada yang salah. Semua baik-baik saja karena bisa jadi kita memang telah terlatih bertahun-tahun dengan praktik seperti itu.

Lalu muncul pendapat bahwa birokrasi kita bekerja layaknya restoran cepat saji McDonald. Pendapat itu diusung oleh Ritzer, sosiolog Amerika yang menggagas konsep McDonaldisasi di birokrasi. Konsep ini menegaskan cara kerja birokrasi modern, bahwa proses kerja birokrasi seperti restoran cepat saji, ada unsur efisiensi, prediktabilitas, kalkulabilitas, dan pengendalian.

Efisiensi dalam birokrasi sering kita saksikan sebagai penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mencapai output yang optimal. Jam kerja, biaya, dan juga jumlah personil dalam bertugas sering dibatasi dengan adanya efisiensi.

Termasuk juga dalam hal pelayanan kepada masyarakat, kecepataan pelayanan dalam hal ini efisiensi waktu menjadi hal yang diperhatikan oleh birokrasi. Dengan cepatnya pelayanan, diharapkan mampu memuaskan lebih banyak masyarakat pengguna.

Kalkulabilitas menekankan pada sesuatu yang dapat dikalkulasi, dihitung, dan dikuantifikasikan. Semua input, output bahkan outcome dalam pelaksanaan proses kerja birokrasi harus dapat dihitung. Jika tidak dapat dihitung, kinerja dianggap menjadi sesuatu yang absurd.

Rasionalisasi birokrasi menggunakan standar baku semacam SOP, menjadikan proses berikut hasilnya sebagai sesuatu yang dapat diprediksi. Penerima layanan pun seperti konsumen dalam restoran McDonald, mereka telah dapat memprediksi produk atau layanan apa yang akan dihasilkan oleh birokrasi.

Ketiga unsur sebelumnya memerlukan apa yang disebut sebagai pengendalian. Efisiensi, kalkulasi, dan prediksi dikendalikan secara ketat dalam birokrasi. Dalam konsep manajemen pun selalu ada unsur pemantauan. Inti dari pengendalian adalah mengendalikan manusia pelaksana birokrasi agar tidak menyimpang dari prosedur dan hasil yang sudah ditetapkan.

Nah dari ke empat unsur yang rasional itu, Ritzer manambahkan unsur terakhir untuk menjelaskan sisi lain dari rasionalitas birokrasi, yang disebut sebagai irasionalitas dalam rasionalitas (irrationality of rationality). Terkadang hal ini tidak kita perhatikan, sesuatu yang kita anggap normal namun justru kita dan juga pihak lain sering menggerutu karenanya.

Cerita dalam restoran cepat saji misalnya, akan timbul permasalahan irasionalitas berupa banyaknya antrian pelanggan di depan petugas sebagai akibat dari efisiensi pelayanan. Selain itu kecepatan dan kuantitas makanan terjual terkadang tidak memberikan edukasi kepada pelanggan bahwa makanan junk food tersebut justru berbahaya bagi konsumen dari segi kesehatan. Adanya kontrol ketat juga menimbulkan hambatan kreatifitas petugas dalam melayani pelanggan, bahkan inovasi telah dimatikan.

Di birokrasi, irasionalitas sebenarnya dapat dirasakan setiap hari, namun sering kita tidak mempedulikannya. Mulai dari absen kehadiran di pagi hari, saking rasionalnya kita agar tidak terkena potongan tunjangan kinerja dan teguran aturan disiplin, seringkali kita menjadi irasional dalam bertindak.

Perilaku kita terburu-buru, kadang berlari mengejar angkutan, ngebut di jalan, menerobos lampu merah, dan banyak yang terkesan tidak mengindahkan keselamatan diri dan orang lain. Beberapa korban pun telah berjatuhan karenanya.

Pada saat kita mulai bekerja dalam melayani masyarakat misalnya. Di berbagai loket entah loket pengurusan seritifikat, pengurusan KTP, SIM, dan lainnya, karena alasan efisiensi yang menuntut kecepatan bekerja, seringkali kita lupa untuk berbicara ramah, tersenyum, dan sopan. Terkesan semua terburu-buru dan berbicara sesuai perlunya saja.

Lalu atas nama ketertiban dalam rangka kalkulasi dan prediktabilitas pelayanan, terkadang pemegang otoritas terlalu jauh mengekang kehidupan pribadi pegawainya. Dalam hal pengurusan cuti misalnya, seorang Menteri PAN dan RB pun harus repot-repot memberikan himbauan bahkan dengan nada ancaman bahwa semua PNS tidak diperbolehkan mengambil cuti selain cuti bersama di saat lebaran yang telah ditetapkan. Rasionalisasi yang digunakan oleh sang menteri adalah bahwa cuti di luar cuti bersama akan mengganggu jalannnya pelayanan kepada masyarakat.

Pengaturan ini termasuk menyeragamkan semua sifat layanan, bahwa ada sifat layanan langsung (ke masyarakat) dan sifat layanan yang tidak langsung. Namun karena terlalu rasional ditambah dengan megahnya rezim aturan, maka semua layanan pun dianggap seragam.

Dalam praktiknya baik layanan langsung maupun tidak langsung, sebenarnya bisa saja dilakukan kompromi antar petugas/pegawai untuk bergiliran bertugas sehingga layanan tetap berjalan dan pekerjaan tetap terselesaikan.

Maka tambahan cuti 2 atau 3 hari seharusnya tidak menjadi masalah, toh cuti adalah hak semua pegawai dan telah ada ketentuan batasan jumlahnya. Larangan cuti di luar cuti bersama menjadi hal yang menjengkelkan bagi banyak pegawai terutama pegawai yang bertugas terpisah pulau dengan keluarganya yang memakan waktu dalam perjalanan mudiknya. Rasionalitas efisien dan kalkulabilitas justru berpotensi menjadi tidak produktif karena kekesalan pegawainya.

Bekerja dengan SOP yang ketat, membuat semua produk layanan menjadi terprediksi. Dengan SOP pula, pegawai tidak dituntut untuk menjadi seorang inovator. Cukup terampil dan ahli menjalankan SOP saja sudah cukup. Pegawai benar-benar dilatih untuk membuat produk layanan yang terstandar.

Bahkan jika ada usulan nyleneh tentang modifikasi layanan yang sebenarnya dapat lebih menguntungkan masyarakat justru dianggap salah dan menyimpang. Rasionalitas prediksi berefek irasionalitas akan surutnya keinginan pegawai untuk meningkatkan kapastias potensinya. Maka tidak heran banyak yang beranggapan bahwasanya PNS mempunyai daya inovasi yang rendah.

Dari beberapa contoh sederhana di atas, terlihat jika irasionalitas dalam rasionalitas birokrasi dapat berefek negatif terhadap tujuan dari berjalannya proses birokrasi itu sendiri (disfungsi birokrasi). Instrumentalisme dan dehumanisasi mengancam persendian birokrasi.

Contoh absen yang ketat disertai ancaman potongan tunjangan kinerja membuat aturan yang seharusnya sebagai sarana mencapai tujuan, justru berubah fungsi menjadi tujuan itu sendiri. Bahkan menteri PAN/RB sendiri telah mengatakan banyak PNS bekerja hanya untuk absen. Itulah yang disebut sebagai instrumentalisme. Sarana berubah menjadi tujuan. Pegawai menjadi lupa tujuan hakiki mereka bekerja untuk apa, karena terlatih untuk selalu menganggap aturan sebagai tujuan.

Dehumanisasi terjadi di sana sini. Pegawai tidak lagi dianggap sebagai manusia yang memiliki kepentingan pribadi. Segalanya hanya tentang bekerja menurut aturan institusi.

Lalu bagaimana mengatasi irasionalitas dalam rasionalitas tersebut?

Bisa jadi jawabannya adalah membalik logikanya menjadi rasionalitas dalam irasionalitas. Menuntut keberanian elit birokrasi untuk melakukan hal-hal yang tidak efisien, tidak dapat diprediksi, tidak dapat dikalkulasi, dan bergerak lebih fleksibel untuk mendapatkan hasil maksimal dan rasional (terukur dan efisien).

Sudah saatnya kita memperhatikan hal-hal yang informal, yang lebih humanis dan fleksibel. Pegawai yang sejenak meluangkan waktunya untuk menjemput anaknya tidak lagi menjadi masalah jika yang bersangkutan tetap komit terhadap penyelesaian tugasnya, hal ini justru menjadi pelicin semangat kerja pegawai karena kantor menghargai sisi humanisnya.

Visi tidak lagi menjadi milik pimpinan saja, namun visi serta harapan individu hendaknya lebih diperhatikan dan terjadi saling dialog satu sama lain. Hirarki struktur organisasi hendaknya dianggap sebagai pembagian tugas saja, bukan untuk dimanfaatkan sebagai jurang pemisah kekuasaan antara struktur atas dan bawah.

Jika kita sebagai manusia dapat bekerja nyaman, lebih fleksibel dengan menekankan tanggung jawab, adanya pengakuan kepentingan individu untuk meraih kebebasan berkreasi, kesadaran menjadi lebih utama dibanding kepatuhan, produktifitas diukur bukan hanya dari angka-angka namun lebih pada kepuasan pegawai dan masyarakat pengguna layanan, maka kita telah menuju pada birokrasi yang melampaui modern (baca juga birokrasi ala la la land). post-birokrasi yang menganggap tubuh birokrasi bukan tubuh yang tunggal tapi terdiri dari banyak individu, dan individu itu adalah manusia.

 

 

error: