APIP dalam Pusaran ‘Kriminalisasi’ ?

APIP dalam Pusaran ‘Kriminalisasi’ ?

Artikel-artikel sebelumnya (Atas Yudha,  Rahmad Daulay, Mudjisantosa,  dan Rudy Harahap), memberi sinyal atau indikasi bahwa sumber ‘kriminalisasi’ juga melibatkan Auditor BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), bukan hanya APH. Sayangnya, masih sedikit yang mengulas peran Auditor BPK RI dan APIP terkait ‘kriminalisasi’ tersebut.

Tulisan berikut fokus pada peran APIP dalam menyumbang ‘kriminalisasi’. Apakah benar APIP juga menjadi bagian dari ‘kriminalisasi’ seperti yang dituduhkan atau pemberi keyakinan (assurer) bagi semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan apakah sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi (tipikor) atau tidak?

 

Pasal ‘Sapu Jagad’ Pemberantasan Korupsi

Sebanyak 36 jenis perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan tipikor dalam undang-undang pemberantasan tipikor. Salah satunya, unsur ‘dengan cara melawan hukum’ dalam pasal 2 sering dikeluhkan oleh profesional birokrat banyak digunakan untuk menjerat mereka.

Pengertian ‘dengan cara melawan hukum’ menurut para ahli hukum pidana sangat luas, sehingga pasal tersebut dikenal sebagai pasal ‘sapu jagad’ karena dapat digunakan untuk menjerat siapa pun (perseorangan atau korporasi) yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun.

Penjelasan pasal tersebut secara tegas mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) meliputi baik secara formil maupun materiil. Tidak mengherankan apabila APH dalam membuat tuntutannya selalu memedomani ketentuan tersebut.

Sayangnya, penjelasan itu tidak terlalu memuaskan para profesional birokrat yang menjadi korban ‘kriminalisasi’. Alasannya, ketentuan itu kurang mempertimbangkan apakah perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan itu dilandasi oleh niat jahat atau tidak sebagai motifnya. Ketidakadilan sangat dirasakan ketika APH menggeneralisasi para pelaku tipikor antara yang dilandasi niat jahat dan yang tidak. Itulah sumber munculnya istilah ‘kriminalisasi’.

Lantas, bagaimana peran sesungguhnya APIP dalam dugaan ‘kriminalisasi’ yang dituduhkan oleh para profesional birokrat tersebut?

Audit Rutin Sumber ‘Kriminalisasi’

APIP memiliki fungsi assurance yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk penugasan audit berupa audit kinerja (rutin) dan audit dengan tujuan tertentu (non-rutin). Perannya dalam penugasan audit rutin mengakibatkan APIP terseret dalam pusaran ‘kriminalisasi’.

Penyebab kemungkinan terjadinya ‘kriminalisasi’ terletak pada cara APIP menyusun laporan audit rutinnya, khususnya dalam menetapkan findings. Format findings yang terdiri dari unsur kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi ini sebenarnya hanya sesuai untuk jenis audit investigatif, namun dalam praktiknya diberlakukan juga untuk jenis audit lainnya.

Cara APIP memaknai unsur “kriteria” dalam format findings yang selalu mengaitkannya dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku juga menjadi persoalan. Akibatnya, seluruh penugasan audit rutin ‘terjatuh’ dalam jenis audit kepatuhan (compliance audit). Ketika semua jenis laporan hasil audit rutin APIP berisi kepatuhan semata, secara tidak disadari APIP telah memberikan ruang dan energi bagi munculnya ‘kriminalisasi’ karena ketidaksesuaian kondisi dengan kriteria ‘kepatuhan’ yang dimunculkan dalam laporan audit rutin tersebut seirama dengan makna unsur ‘melawan hukum’ yang lingkupnya sangat luas.

Peran APIP dalam Counter Fraud

APIP juga berkewajiban mencegah korupsi melalui upaya preemptive, detect, dan deter. Jika dalam audit rutin APIP melihat adanya indikasi korupsi, maka menjadi kewajiban APIP untuk mengembangkannya melalui penugasan audit investigatif. Audit investigatif juga dilakukan APIP manakala ada pengaduan dari masyarakat, permintaan APH, atau permintaan pimpinan instansi pemerintah dimana dugaan penyimpangan terjadi.

Ketika ada pengaduan dari masyarakat (atau permintaan pimpinan instansi), merujuk pada ketentuan dalam undang-undang pemerintahan daerah, penanganan pertama kali pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah dilakukan oleh APIP.

Meski masyarakat mengadukannya langsung kepada APH, namun APH harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan APIP. Sayangnya, dalam praktiknya masih ada institusi APH di daerah yang kurang mengindahkan mekanisme tersebut dan lebih suka menindaklanjuti sendiri pengaduan dugaan tipikor dari masyarakat.

Penugasan audit investigatif atas permintaan APH biasanya dilakukan ketika kasusnya masih berada dalam tahapan penyelidikan. Apabila sudah masuk tahapan penyidikan, biasanya APIP diminta untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Lanjutan dari kedua penugasan tersebut tidak jarang APIP juga diminta untuk memberikan keterangan ahli di persidangan.

APIP dalam Penugasan Audit Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara

Bagaimana APIP melakukan kedua penugasan tersebut? Sesuai standar dan pedoman yang berlaku, dalam penugasan audit investigatif APIP harus mendasarkan pada kriteria dan alasan yang cukup, menelaah secara cermat dan hati-hati, serta melakukan pemaparan (expose) kasus terlebih dahulu.

APIP harus memastikan bahwa suatu penyimpangan yang diadukan memenuhi 5 W (What) dan 1 H (How). Unsur 5 W 1 H tersebut adalah: 1. What (apa jenis penyimpangan dan dampaknya), 2. Who (siapa pihak-pihak yang terkait), 3. Where (dimana tempat terjadinya penyimpangan), 4. When (kapan terjadinya penyimpangan), 5. Why (penyebab terjadinya penyimpangan), dan 6. How (modus penyimpangan). Melalui teknik audit tertentu yang dikuasainya, APIP harus mampu memastikan apakah perbuatan melawan hukum seseorang itu memiliki niat tertentu (intent) yang diperkuat modus operandi yang terencana atau tidak.

Dalam penugasan penghitungan kerugian negara APIP harus memastikan apakah data penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara dari APH telah cukup jelas, indikasi kerugian negara dapat diperkirakan, serta bukti-bukti yang diperlukan (relevan, kompeten, dan cukup) telah disediakan oleh APH. APIP harus mampu merekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti yang diperoleh dari APH dan mengaitkannya dengan metode penghitungan kerugian negara yang akan dipakai sesuai bukti-bukti penyimpangan yang ada.

Jika hal-hal di atas dilakukan secara semestinya oleh APIP, maka ada tidaknya indikasi tipikor berdasarkan temuan audit rutin, pengaduan masyarakat, maupun permintaan APH dan pimpinan instansi dapat diberikan keyakinannya (assured) oleh APIP. Namun jika sebaliknya, maka hasil penugasan APIP dapat dikatakan “substandar” dan dapat dijadikan alasan bahwa APIP juga terlibat dalam ‘kriminalisasi’.

Ketidakjelasan Kriteria Administrasi vs Tipikor

Dalam melakukan audit investigatif jika APIP hanya menemukan penyimpangan bersifat administratif, maka proses lebih lanjut ditangani oleh APIP sendiri sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika  ditemukan bukti adanya penyimpangan bersifat pidana, maka APIP akan menyerahkan prosesnya kepada APH.

Masalahnya, apakah ada kriteria lugas yang bisa dipedomani oleh APIP bahwa sebuah penyimpangan dapat dikategorikan sebagai ranah administrasi atau ranah tipikor? Apakah penyimpangan administratif itu sama pengertiannya dengan pelanggaran (offences) dan apakah penyimpangan bersifat tipikor itu serupa dengan makna kejahatan (crimes)?

Dalam undang-undang pemerintahan daerah maupun undang-undang administrasi pemerintahan, tidak dijelaskan batasan pengertian dan kriteria klasifikasi penyimpangan yang bersifat administrasi dan penyimpangan yang bersifat pidana.

Hasil riset Supriyadi menyimpulkan bahwa tidak semua undang-undang pidana khusus menetapkan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran. Menurutnya, karena memiliki implikasi yuridis formil dan yuridis materiil, penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus sangat diperlukan untuk “menjembatani” berlakunya aturan umum KUHP dan KUHAP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang pidana khusus.

Hasil diskusi dengan beberapa teman APIP di daerah yang biasa melakukan audit investigatif menyimpulkan terdapat pemahaman yang seragam di kalangan APIP, yaitu ketika suatu penyimpangan berdampak pada timbulnya kerugian negara yang disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum (formil dan/atau materiil), maka penyimpangan tersebut menjadi ranah tipikor.

Jika demikian praktiknya, maka APIP yang melakukan penugasan audit investigatif dan penghitungan kerugian negara pun ikut terseret dalam pusaran ‘kriminalisasi’ yang sering dikeluhkan oleh profesional birokrat. 

Kriteria Melawan Hukum

Tidak semua pakar hukum pidana berpandangan sama mengenai PMH. Zainal Abidin berpendapat suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah memenuhi dua unsur. Unsur tersebut yaitu unsur actus reus dan unsur mens rea. Unsur actus reus (perbuatan lahiriah) adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Sedangkan unsur mens rea (kondisi jiwa) adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Mahmud Mulyadi secara tegas menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan tersebut harus dilihat dari hubungan batin si pembuat (subjektif) dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) dan kelalaian/kealpaan (culpa). Dalam hukum pidana dirumuskan unsur-unsur perbuatan pidananya (actus reus) dan unsur pertanggungjawaban pidananya (mens rea). Keduanya harus digabungkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana (aliran monoisme) atau keduanya harus dipisahkan dalam penjatuhan pidana (aliran dualisme).

Berdasarkan pendapat kedua pakar hukum pidana tersebut, perbuatan-perbuatan yang telah memenuhi unsur actus reus harus dapat dibuktikan didorong oleh adanya niat jahat (unsur mens rea) atau tidak. Niat jahat ini merujuk pada kesengajaan (dolus) atau perbuatan sadar. Kalau begitu, apakah perbuatan yang disebabkan oleh ketidaktahuan, kelalaian (culpa) yang tidak disadari, atau kondisi lainnya seperti dipaksa dan bahkan tidak berdaya karena diancam layak dikategorikan sebagai perbuatan yang didasari oleh mens rea atau niat jahat?

APIP dalam penugasan audit investigatif dan penghitungan kerugian negara semestinya mampu membuktikan ada tidaknya niat jahat dalam motif dan modus operandi pelaku, setelah melihat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Epilog

Terseretnya APIP dalam “dunia hitam” kriminalisasi disebabkan oleh (1) Ketentuan pasal ‘sapu jagad’ dan praktik hukum pidana khusus di negeri ini yang masih mengedepankan aspek formil dan materiil, serta kurang memperhatikan adanya niat jahat pelakunya; (2) Kesalahan format findings dalam laporan audit rutin yang diterbitkan APIP; (3) APH di daerah sering melanggar rule of the games penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan tipikor para ASN.

Pasal 2 undang-undang pemberantasan tipikor selayaknya perlu disempurnakan dengan memasukkan adanya unsur mens rea atau niat jahat. Penyempurnaan frase tersebut disertai penjelasan yang lugas dan tuntas tentang PMH, yaitu meliputi unsur actus reus dan unsur mens rea.

APIP perlu mengevaluasi cara penulisan findings dalam laporan audit rutinnya, terutama dalam memaknai unsur kriteria yang cenderung akan menghasilkan compliance audit apapun jenis penugasan auditnya.

Di sisi lain, APH juga diharapkan menghormati mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah tentang penanganan pengaduan dari masyarakat atas dugaan penyimpangan dimana APIP menjadi pihak yang pertama untuk menanganinya terlebih dahulu.

Dengan penyempurnaan sebagaimana di atas maka ‘kriminalisasi’ terhadap profesional birokrat semoga dapat diminimalkan.

****

 

 

Bangkit dari Keterpurukan Mental

Bangkit dari Keterpurukan Mental

Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan

 tentang apa yang saya lakukan. Tetapi, saya sangat peduli

tentang apa yang saya pikirkan, tentang apa yang saya lakukan.

Itu yang disebut karakter.

— Theodore Roosevelt

 

Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur Malaysia, 23 September 2017 menjadi saksi keperkasaan tim Para Games Indonesia. Di stadion termegah di Malaysia itu, perhelatan Para Games 2017 yang berlangsung sejak 17 September 2017 ditutup. Semua mata tertuju ke kontingen Indonesia yang menjadi juara umum pesta olah raga dua tahunan para difabel se-Asia Tenggara itu. Mengungguli Malaysia dan Thailand yang menjadi juara umum kedua dan ketiga.

Capaian sempurna dari para atlet difabel ini menjadi kado terindah, sekaligus penawar kekecewaan Tim Indonesia yang — pada perhelatan SEA Games 2017 di Malaysia — prestasinya anjlok di peringkat kelima. Produktifitas  mereka dalam mendulang medali, jauh melampaui capaian para atlet yang terjun di SEA Games.

Prestasi atlet difabel ini memang luar biasa. Dengan hanya berkekuatan 196 atlet, medali emas yang mereka raih mencapai 126 keping. Sementara atlet SEA Games yang turun dengan kontingen sebanyak 534 atlet hanya bisa meraih 38 medali emas. Hal itu membuktikan, bahwa sekalipun berada dalam keterbatasan, mereka bisa mengharumkan nama bangsa.

Wajar jika presiden Jokowi, melalui akun tweeternya, menyampaikan apresiasinya kepada para atlet difabel ini. “Selamat untuk Tim Indonesia, Juara Umum Asean Para Games 2017 di Kuala Lumpur. Kalian semua membanggakan”, tegas Jokowi.

*****

Torehan prestasi saudara-saudara kita difabel tersebut seolah mengingatkan, sekaligus menyadarkan kita bahwa prestasi bukanlah monopoli manusia-manusia dengan kesempurnaan fisik. Mentalitas juara bukanlah monopoli kita. Karakter bukanlah soal fisik. Karakter adalah soal cara pandang kita tentang kesempurnaan. Karakter adalah soal cara berfikir kita tentang kesempurnaan. Karakter adalah soal cara bekerja kita menuju kesempurnaan. Soal cara kita menjadi juara. Karakter adalah soal cara kita menuju prestasi.

Prestasi bagi mereka adalah harumnya nama bangsa. Prestasi bagi mereka adalah menenggelamkan urusan pribadinya dan meninggikan derajat dan martabat bangsanya. Prestasi adalah berani menyatakan bahwa ketidaksempurnaan bukan penghalang tetapi sebagai lecutan motivasi hingga mereka terbang tinggi menggapai bintang-bintang. Prestasi bagi mereka adalah tidak memberikan kesempatan bagi kemalasan untuk hidup bersamanya. Prestasi adalah menutup rapat pintu keluhan tetapi membuka lebar ruang syukur atas pemberian tuhan kepadanya.

Menurut catatan Kompas (23/9/2017), Atlet Para Games menjalani latihan tanpa dukungan dana dan peralatan memadai. Mengeluhkah mereka? Menurunkah semangat mereka? Lantas tidak berprestasikah mereka? Jawabannya tentu tidak. Mereka tetap gigih berjuang hingga mencapai hasil yang luar biasa. Bandingkan dengan atlet SEA Games yang anggaran persiapannya saja sebesar  30,9 milyar. Itu belum termasuk total anggaran selama keberangkatan, pelaksanaan hingga pemulangan serta bonus bagi para atlet berprestasi dalam SEA Games 2017.

Inilah manusia ikhlas. Tidak melihat keterbatasan secara sempit, namun melihat keterbatasan sebagai sebuah kesempurnaan. Perjuangan Tim Indonesia Para Games adalah perjuangan tidak sekedar melawan atlet-atlet difabel dari mancanegara. Namun mereka melawan keterbatasan dirinya, melawan egonya, melawan kepentingan pribadinya, dan melawan hawa nafsunya. Kalau lawan-lawannya mungkin masih mudah ditaklukkan, namun melawan diri sendiri sangat sulit.

Presiden Soekarno dalam pidato ulang tahun RI yang ke-12, tanggal 17 Agustus 1957, pernah mengungkapkan bahwa melawan musuh-musuh kita dalam masa perang lebih mudah. Kita masih memiliki kekuatan idealisme, keikhlasan, satu misi, musuh kita jelas dan semuanya kita adalah pejuang dan pekorban.

“Dalam masa Liberation (perang), idealisme masih cukup menyala-nyala, api keikhlasan masih cukup bersinar terang, kekeramatan mission sacrée masih cukup menghikmati jiwa. Dalam masa Liberation, semua orang adalah pejuang, semua orang adalah pekorban, semua orang adalah baik. “There are no bad men in a battle”, – “tidak ada orang yang tidak baik dalam satu pertempuran mati-matian”, tegas Presiden Soekarno mengutip seorang Panglima Perang.

Yang lebih berat adalah pada era nation-building, era mengisi kemerdekaan. Era dimana ego individual lebih menonjol. Era dimana ego kelompok/golongan, asal usul daerah, partai, ras, suku bangsa, agama, lebih penting daripada kebersamaan dan gotong royong. Pada masa seperti ini revolusi mental menjadi sangat penting.  Dalam bagian lain, Bung Karno dalam pidatonya juga menegaskan hal ini.

“… Lebih-lebih lagi dalam sesuatu masa nation-building, – nation-building dengan segala godaan-godaannya, dan dengan segala aberasi-aberasinya, – maka satu Revolusi Mental adalah mutlak perlu untuk mengatasi segala kenyelèwèngan, – lebih perlu daripada dalam masa sebelum nation-building itu, yaitu dalam masa Liberation”.

*****

Banyak pembelajaran penting yang bisa kita petik dari Tim Indonesia Para Games 2017. Pertama, ketidaksempurnaan bukanlah hambatan untuk berprestasi. Kita perlu mencontoh saudara-saudara kita difabel ini. Ketidaksempurnaannya justru dijadikan motivasi besar untuk bangkit dan akhirnya menjadi juara. Kita yang memiliki kesempurnaan justru tidak mampu menaklukkan diri kita yang penuh dengan belenggu: egoisme, kemalasan, suka mengeluh, berfikir negatif, mental korup, primordial dan lain sebagainya. Bangsa ini membutuhkan uluran tangan kita. Kalau para kaum difabel bisa, seharusnya prestasi kita melebihi mereka karena Tuhan memberikan kesempurnaan pada diri kita. Kuncinya adalah keberanian kita melawan musuh terbesar kita: diri kita sendiri.

Para atlet difabel ini mampu melakukannya. Mereka tidak pernah mengeluhkan keterbatasan yang ada padanya. Mereka tidak iri dengan saudara-saudaranya yang memiliki kesempurnaan fisik. Tentu kita malu sebagai manusia sempurna. Lebih suka menuntut daripada mendorong pencapaian hebat seperti mereka.

Kedua, para atlet tidak pernah memikirkan kesempurnaan fisik orang lain. Tidak pernah menggunjing apa yang dilakukan orang lain. Mereka hanya fokus dengan apa yang dipikirkan, dengan apa yang dilakukan. Inilah bedanya kita dengan orang lain. Karakter inilah yang merusak diri kita, merusak masyarakat kita dan merusak bangsa kita. Pernyataan Theodore Rosevelt menjadi pembenar kenyataan ini bahwa “Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang apa yang saya lakukan. Tetapi, saya sangat peduli tentang apa yang saya pikirkan, tentang apa yang saya lakukan. Itu yang disebut karakter.

Ketiga, menyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah bagian yang terpenting dari upaya kita untuk membangkitkan keterpurukan mentalitas kita sebagai bangsa. Keterbatasan dan ketidaksempurnaan adalah pemberian Tuhan yang tak ternilai : sebuah kesempurnaan. “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya”, demikian Firman Alloh SWT dalam Q.S. At Tiin: 4.

Semuanya kembali pada diri kita. kawan-kawan kita difabel telah memberikan contoh terbaiknya. Jika mereka bisa bangkit dari keterpurukan mental dengan keterbatasan dan ketidaksempurnaan, mustinya kita lebih bisa memupuk dan membangkitkan karakter kita sebagai bangsa dengan segala kekuatan dan kesempurnaan yang kita miliki.

Denpasar, 11 Oktober 2017

 

 

Saya Suka Korupsi

Saya Suka Korupsi

Saya suka korupsi. Karena saya suka, maka rasanya ingin tertawa ketika sekilas membaca tagline sebuah iklan layanan masyarakat yang terpampang besar di dekat pasar sebuah kota besar yang saya lewati. Oh maaf, mungkin juga bukan iklan layanan masyarakat.

Dengan pilihan huruf khas birokrat, dan besar pula,  iklan itu menyajikan kalimat “Dengan Pekan Olah Raga dan Seni Pegawai Daerah, Kita Tingkatkan Layanan Masyarakat untuk Kota XXXXX”. Pekan Olah Raga? Pegawai daerah? Layanan masyarakat meningkat? Saya jadi sedikit linglung membacanya.

Meskipun ketika kuliah saya termasuk mahasiswa yang ‘pas-pasan’ dalam mata kuliah ekonometri, rasanya logika bodoh saya sulit menerima bahwa olah raga untuk pegawai daerah berkorelasi dengan layanan publik. Itu logika untuk saya yang suka korupsi. Gue banget, begitu kata kids zaman now.

Jika, dan hanya jika, tulisan dalam iklan itu adalah “Dengan Pegawai Daerah yang Sehat, Kita TIngkatkan Layanan Masyarakat untuk Kota XXXX”, maka narasi itu masih bisa masuk dalam nalar saya. Lalu saya pun iseng berandai-andai, materi ini sepertinya menarik untuk dijadikan bahan stand up comedy yang biasa ada di televisi.

Materi itu bisa segar sekaligus cerdas, malah mungkin layak mendapat predikat kompor mledhuk. Bayangkan saja jika kalimat berikut dibawakan oleh Arie Kribo atau Mongol, sang bintang komedi berdiri itu. Dengan pegawai yang jago main tenis, volley, futsal, atau menyanyi, layanan kepada masyarakat seketika menjadi baik! Antrian pengurusan ijin bisa cepat dan singkat karena di lob oleh bagian pendaftaran, diketik oleh bagian administrasi persyaratan dengan back hand, lalu diperiksa dengan jumping smash oleh bagian verifikasi. Lembaran ijin melayang di udara lengkap dengan tanda tangan dan sampailah tepat di depan bibir net yang tidak bisa di hentikan oleh lawan”. Jebreeet.. ! Ahhhhaaayyy!!!

Karena saya suka korupsi, ‘materi stand up’ ini bisa lebih menarik bila ternyata kegiatan itu dibiayai dari pos-pos anggaran yang belum dioptimalkan. Belum terealisasi sampai dengan bulan Juni tahun berjalan.

Padahal seperti kita tahu, betapa pemerintah pusat berupaya mati-matian mendorong penerimaan negara dengan sepenuh hati. Mereka berupaya begitu keras, sekaligus mencoba mengetatkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Tapi di sisi lain, ada bagian dari pemerintahan yang tidak punya sensitivitas terhadap krisis yang sebangun.

Lebih lucu lagi, bila lokasi acara itu ada di kantor-kantor instansi pusat. Ironi dan seolah tayangan komedi satir ketika di satu sisi gedung sedang berlangsung rapat yang mati-matian membahas bagaimana rasionalisasi anggaran dilakukan, tapi di sisi gedung lainnya para pejabat berikut pegawai-pegawainya bersorak-sorai kegirangan dalam acara yang juga dibiayai APBN. Mereka asyik bernyanyi dan bergembira hingga larut malam merayakan pesta kesenian. Tapi sudahlah, saya tidak akan menambah efek dramatisnya, cukup pada pandangan saya saja, yang masih suka korupsi.

Karena saya suka korupsi, meski tidak cinta, fenomena tersebut menggelikan. Meski saya bukan anti seni dan olah raga, malah saya termasuk orang yang punya keahlian itu, tapi tetap saja itu menggelikan bagi saya. Menggelikan karena saya masih suka korupsi, juga bernyanyi, dan sekali-kali beladiri. Sekali lagi suka, bukan cinta. Beneran, ini bukan cinta.

Suka itu seperti anak laki-laki Sekolah Menengah Pertama yang malu-malu memberikan kaset untuk teman perempuan yang duduk di bangku depan kelas. Kaset durasi rekam 60 menit hasil menabung sebulan serta usaha merekam lagu dari siaran radio FM dengan mini compo hadiah bapaknya.

Atau anak perempuan yang seumurannya, yang membungkus tas tali dari bahan jeans rombeng bekas jacket pamannya dengan kertas bunga-bunga. Kado itu diberikannya kepada anak laki-laki, ketua kelas pujaannya, yang suka merapikan barisan atau kursi guru.

Ya, cerita itu memang berdasar kejadian nyata dari generasi tahun 90-an, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah perasaaan suka, hanya suka. Iya, hanya suka. Perasaan yang muncul karena proses pendewasaan, pengaruh, dan pandangan baru yang muncul ketika melihat lingkungannya. Cuma sebentar muncul, tenggelam, muncul lagi.

Perasaan yang timbul tenggelam ketika melihat lawan jenis yang mulai terlihat berbeda. Entah itu hanya temporer berpaku pada satu obyek dan perspektif sebagai dampak dari proses baliq-nya anak-anak. Kalau boleh dianalogikan, hari ini kaset untuk anak perempuan berambut panjang, keesokan harinya boleh dan sah-sah saja diberikan kepada anak perempuan berkacamata. Hanya suka, belum cinta. Masih boleh berubah, masih boleh berpindah.

Ada satu cerita menarik lagi, sebuah dialog kecil dengan atasan di kantor. Kebetulan pada waktu itu hadir sebuah lembaga baru yang mendobrak penegakan hukum terkait korupsi di Indonesia, sedang menawarkan peluang berkarir untuk pejabat dan pegawai disana. Sebuah dialog yang diawali dengan pertanyaan lugu dari seorang pegawai baru di kantor, seorang fresh graduate, kepada seniornya, “Bapak tidak ikut pendaftaran calon petinggi KPK?’.

Jawaban dari atasan saya bagaikan mantra sampai saat ini. “Nggak-lah, gue masih suka korupsi” ucap beliau ringan. Suka korupsi? Begitu jelas dan lugas jawaban itu, sampai-sampai membuat saya terhenyak dan hampir tersandar di mejanya.

Korupsi, suatu kata magis yang memalukan dan menghinakan bila disematkan pada seseorang dengan jabatan sestrategis beliau. Korupsi! Namun beliau dengan gagah mengakuinya. Singkat cerita, pembicaraan berhenti sampai di situ, selanjutnya syaraf auditor saya yang bekerja. Alhasil, dalam seminggu kemudian saya melakukan observasi, dan tepat pada hari ketujuh sebuah simpulan telah didapatkan. Iya, beliau masih suka korupsi!

Sepertinya jawaban tadi adalah sebuah pilihan jujur pengungkapan diri yang berasal dari dialog dan pemahaman yang panjang.

Dengan pendidikan dan jabatannya yang cukup tinggi, atasan saya masih suka menggunakan telepon kantor di jam kerja untuk berkabar dengan keluarganya di tempat tinggalnya sekedar memastikan putrinya pulang ke rumah dengan selamat. Setiap pagi, beliau mulai duduk di meja kerjanya lebih lambat sepuluh sampai lima belas menit dari waktu yang ditentukan untuk menjalankan ibadah sholat.

Di siang hari, sepuluh sampai lima belas menit, beliau menyempatkan untuk tidur siang. Hal itu dilakukannya karena beliau meyakini bahwa tidur siang adalah obat dari kelelahan untuk melaksanakan tugas yang lebih baik. Demikian banyak catatan observasi saya, sehingga saya menyimpulkan beliau jujur dengan pernyataannya, “Gue masih suka korupsi”, sehingga sangat merasa tidak layak berkarya di institusi pemberantasan korupsi yang tentunya anti korupsi.

Saya suka korupsi dan pasti bukan cinta mati dengan korupsi. Saya masih suka korupsi, karena belum bisa mencontoh teladan para pemimpin pengikut setia Rasullullah yang dengan sadar diri mematikan lampu di rumah dinasnya ketika menerima tamu untuk kepentingan pribadi. Saya masih suka korupsi,  bukan cinta. Tidak seperti para politisi yang kemarin divonis sakit atau rela berpura-pura tak waras, lalu esoknya kembali berpidato dan mengkritik pedas para pihak yang berseberangan dengan kecintaannya. Korupsi.

Saya masih suka korupsi, meski bukan cinta, karena masih belum merasa berdosa membuang-buang kertas dan energi yang dibeli hasil pajak dari negeri. Saya tidak cinta korupsi, hanya masih suka.

Semoga rasa suka ini semakin berkurang menjadi cinta pada waktu dan pada obyek yang benar, dan itu semoga bukan pada korupsi. Karena saya menyadari bahwa kedewasaan, pengetahuan, dan kesadaran memberi pemahaman, sehingga cinta harus dijatuhkan pada obyek yang tepat. Dan sekali lagi, itu bukan korupsi.

Sampai di sini syaraf pujangga saya yang berkata, “andai semua orang sadar bahwa rasa suka masih bisa berubah seiring dengan kedewasaan kita, korupsi seharusnya benar-benar menjadi kata yang harus dijauhkan dari kata cinta”.

Korupsi harus benar-banar diperangi. Bukan berbangga-bangga dengan korupsi, lalu mencintai dan menjadi pendamping diri.

Sampai di sini, lagi-lagi jari ini harus saya hentikan untuk menulis. File lain masih terbuka, masih ada kotak dan lingkaran yang harus saya hubungkan dengan garis lurus dan panah penunjuk. Kemudian memberi warna yang menarik pada tampilan, menonjolkan kata dan pesan,. Tidak lupa saya menyisipkan gambar-gambar untuk mendramatisasi presentasi untuk esok pagi. Saya buat dengan cinta, tidak cukup hanya suka.

 

6 Oktober 2017 pukul 23.01 Waktu Indonesia Bagian Bekasi.

 

 

Obat Mujarab OTT KPK:  Mengembalikan Nilai-Nilai dan Keteladanan Pendiri Bangsa

Obat Mujarab OTT KPK: Mengembalikan Nilai-Nilai dan Keteladanan Pendiri Bangsa

Minggu lalu (16/9/2017) saat dalam perjalanan pulang menuju Samarinda dari Balikpapan, saya dikejutkan dengan pertanyaan sopir travel yang mengantarkan saya. “Pak mohon maaf mau tanya. Sekarang banyak pejabat yang ditangkap KPK. Apa mereka sudah hilang rasa takutnya ya pak?” tanya Abu nama sopir itu. Saya tidak lantas menjawab pertanyaan itu. Dia menyodorkan sebuah surat kabar kepada saya. “OTT KPK, Ketua-Wakil Ketua DPRD Tersangka”, demikian Headline Kaltim Post edisi Sabtu, 16 September 2017. “Prihatin saya mas Abu,” Saya pun hanya mampu mengungkapkan keprihatinan.

Surat kabar terbesar di Kalimantan Timur itu mewartakan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi senyap itu dilakukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis (14/9).

Selang sehari, di whatsapp saya muncul link berita dari kompas.com (17/9/2017) yang menginformasikan tentang OTT KPK dengan ‘tangkapan’ baru, Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. Sebelumnya, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain dan empat tersangka lainnya tertangkap tangan dalam kasus suap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun anggaran 2017.

*****

Dalam catatan saya, selama dua minggu pertama bulan September ini sudah ada  lima kali OTT dilakukan KPK. Ini berarti selama 2017 ini KPK telah melakukan 15 kali OTT. Hanya kurang dua kali OTT lagi, KPK berhasil menyamai rekor OTT tahun 2016 yang mencapai 17 kali. Dengan waktu yang masih tersisa lebih dari tiga bulan sampai dengan akhir tahun 2017 ini, sangat mungkin KPK mampu melakukannya.

Wajar jika Presiden Jokowi pun mengapresiasi dan mendukung langkah KPK melakukan OTT ini. “Prestasi KPK itu ya di OTT ini,” tegas presiden. Meskipun demikian, Jokowi mengatakan bahwa langkah OTT ini harus didasarkan pada alat bukti dan fakta yang kuat. “Ya memang kalau ada bukti, ada fakta-fakta hukum di situ, saya kira bagus,” kata Jokowi saat melakukan peninjauan ke Pasar Baru, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (15/9/2017).

Sejak tahun 2004 hingga kini, jumlah perkara yang ditangani KPK mencapai 670. Jika dilihat dari asal jabatannya, maka pejabat Eselon I/II/III/IV merupakan yang terbanyak (155 perkara), disusul swasta (170 perkara), DPR/DPRD (134 perkara), bupati/walikota (80 perkara), kepala lembaga/kementerian (25 perkara), gubernur (18 perkara), hakim (15 perkara), komisioner (7 perkara), duta besar (4 perkara), dan sisanya sebanyak 82 perkara (Tempo, 24/9/2017).

*****

Muncul banyak pertanyaan terkait kenapa banyak pejabat di negeri ini, khususnya kepala daerah dan jajarannya tersangkut OTT? Tidakkah OTT membuat para pemimpin harus mawas diri? Bukankah mereka menjadi orang-orang pilihan dengan seleksi yang sangat ketat? Lantas di mana keteladanan kepemimpinan kita?

Tentu artikel singkat ini tidak berpretensi untuk menjawab seluruh pertanyaan itu. Artikel ini hanya menganalisis salah satu faktor penyebab berulangnya OTT, yang menurut pandangan saya lebih dikarenakan lemahnya – untuk tidak mengatakan hilangnya – peran keteladanan atau mentalitas keteladanan para elit dan pemimpin birokrasi kita.

Telah banyak kebijakan sebagai instrumen pencegahan sekaligus pengendalian terhadap tindak korupsi. Namun lemahnya aksi dan kurang konsekuennya penegakan hukum membuat mereka berani melakukannya.

Menurut saya ada tiga penyebab kenapa korupsi tetap ada.

Pertama, lemahnya dukungan suprastruktur dan infrastruktur politik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya pelemahan terhadap KPK yang dilakukan DPR dan banyak pejabat-pejabat negara yang menjadi tersangka bisa menjadi ukuran betapa KPK berjibaku sendiri dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah air. Sekalipun kita juga memahami tidak kecilnya peran kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan hukum.

Sementara peran lembaga-lembaga sosial politik dan lembaga penekan yang berkembang di masyarakat (civil society) mengalami “anemia” sehingga makin melemah. Namun kita masih bersyukur karena masih ada lembaga Transparansi Internasional (TI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan lain-lain yang tetap konsisten di jalur perlawanan terhadap korupsi di tanah air, sekalipun sempat diisukan ‘bermain mata’ dengan KPK.

Kedua, kesadaran hukum dan belum konsekuen dan tegasnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Munculnya penilaian dari sebagian masyarakat bahwa KPK masih tebang pilih menunjukkan masih ada masalah di dalam proses penanganan kasus korupsi.

Belum lagi, masyarakat mulai acuh dan cenderung tidak mau dilibatkan dalam urusan korupsi, khususnya di daerah. Umumnya masyarakat khawatir melibatkan diri pada urusan korupsi, sekalipun hanya menjadi memberikan arah, apalagi sampai melaporkan kasus yang nyata-nyata mereka ketahui. Alih-alih ingin melaporkan kejadian korupsi, justru yang terjadi bisa sebaliknya, penghakiman bahkan bisa mendapatkan ancaman pembunuhan. Dalam beberapa kasus malah dilaporkan instansi penegak hukum.

Ketiga, masalah mentalitas pemimpin atau pejabat yang nir-keteladanan. Lemahnya karakter keteladanan pemimpin ini menjadi penyebab utama banyaknya OTT yang dilakukan KPK. Mental yang rapuh akan mudah tergoda dan tergiur dengan kekuasaan.

John Emerich Edward Dalberg Acton atau yang terkenal dengan sebutan Lord Acton pernah mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pastilah korup (power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely).

Inilah yang sebenarnya menjadi fokus kita bersama dalam penanganan dan pemberantasan korupsi. Masalahnya tidak pada kebijakan, hanya pada bagaimana membangun sikap dan perilaku serta mentalitas pejabat.

Program reformasi birokrasi yang dicanangkan sejak tahun 2010 dan didorong secara serius oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono selama dua periode, dilanjutkan dengan gerakan nasional revolusi mental melalui Inpres nomor 12 tahun 2016, bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Dalam Inpres itu, presiden menginstruksikan kepada menteri, sekretaris kabinet, jaksa agung, panglima TNI, kepala Polri, lembaga pemerintah non-kementerian, para kepala sekretariat lembaga negara, para gubernur, bupati serta walikota untuk melaksanakan.

Para pejabat tersebut sebelum melaksanakan tugas harus disumpah, yang bagi sebagian orang menimbulkan efek ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Meskipun bagi sebagian pejabat tidak menimbulkan efek apa-apa. Belum cukupkah? Faktanya korupsi jalan terus. Sekali lagi masalahnya adalah mentalitas. Yang bisa kita harapkan adalah keteladanan pemimpin.

Sayangnya keteladanan seorang pemimpin hari ini adalah barang langka. Keteladanan hanya akan lahir dari sosok pemimpin yang berkarakter jujur dan berintegritas, sosok yang mau berkorban bukan penuntut bahkan pencari untung di tengah masyarakatnya yang miskin, di tengah negaranya yang sedang krisis. Gambaran keteladanan pemimpin hari ini sangat jauh dari keteladanan para pendiri republik ini.

Ya. Karena keteladanan hari ini hanyalah narasi yang disimbolisasikan dalam kampanye lima tahunan jelang pilkada bagi petahana atau calon penantang dalam pemilukada. Keteladanan hanyalah suara kebaikan yang disampaikan di depan panitia seleksi ketika ditanya tentang integritas. Keteladanan adalah bahasa langit yang disampaikan saat upacara atau apel pagi oleh pimpinan instansi.

Kepandaian dalam mengolah kata menjadi simbol semu sebuah perlawanan terhadap korupsi, namun tidak ada dalam dunia nyata. Namun, narasi kata itu telah menghipnosis sebagian kita yang tunduk karena khawatir tidak mendapat kursi kekuasaan, tidak mendapatkan jabatan, karena ragu dengan idealisme dan prinsipnya.

*****

Menghadirkan sosok Haji Agus Salim menjadi sangat penting. Tidak sekedar menjadi media untuk membandingkan dengan model kepemimpinan pejabat saat ini, namun lebih dari itu, untuk mendapatkan menjadikan pembelajaran bagi kita tentang keteladanan dari seorang pemimpin besar yang kaya akan keteladanan.

Banyak tulisan menarik terkait sosok Haji Agus Salim. Salah satu artikel menarik dari sekian banyak artikel tentang Haji Agus Salim adalah yang ditulis oleh Muhammad Roem berjudul “Memimpin adalah Menderita: Kesaksian Haji Agus Salim” (Prisma No. 8/1977). Karangan singkat yang mengisahkan keteladanan seorang diplomat senior yang tangguh dan sangat disegani itu menyampaikan pesan yang mendalam tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin.

Menurut Muhammad Roem, sosok Haji Agus Salim adalah pemimpin yang amanah, lebih banyak berkorban daripada menuntut. Kemudian Muhammad Roem menggambarkan sosok Haji Agus Salim dalam pepatah Belanda sebagai “Liden is lijden!”, Memimpin adalah Menderita.

Bung Karno memberikan titel Haji Agus Salim sebagai ‘Orang Tua Besar’ (The Grand Old Man). Bung Karno sangat dekat dengan Haji Agus Salim. “Saya pernah meneguk air yang diberikan oleh beliau sambil duduk ngelesot di bawah kakinya. Saya merasa bahagia bahwa saya ini dulu pernah dapat minum air pemberian beliau,” tegas Sukarno.

Ridwan Saidi dalam “Seratus Tahun Agus Salim” (1996) menuliskan kisah keteladanan yang sangat inspiratif terkait penolakan beliau sebagai konsulat Belanda. “Mungkin jika tidak menolak menjadi konsulat Belanda di Arab Saudi dengan gaji 200 gulden per bulan, nasibnya tidak akan semelarat ini. Sekedar perbandingan, saat itu untuk bisa hidup layak dengan satu istri tiga anak cukup dengan 15 gulden per bulan”. Sebuah nilai pengorbanan yang langka dan patut diteladani.

Haji Agus Salim adalah ulama dan intelek. Spiritual capital adalah kuncinya. Sumber nilai dan prinsip hidup yang dipegangnya adalah agama yang diyakininya. Sosok pemimpin dengan keimanan yang baik memiliki kecenderungan taat pada Tuhan yang menciptakan yang diwujudkan melalui praktik ibadah. Sebagai seorang ulama yang berpengaruh beliau mampu mengajarkan kehidupan yang penuh keteladanan.

Kemampuan ibadah yang baik akan melahirkan kepedulian terhadap sesama yang akan melahirkan akhlak mulia. Haji Agus Salim adalah sosok pemimpin dengan kemampuan spiritualitas di atas rata-rata kita. Pancaran kemuliaan akhlaknya bersumber dari keimanannya yang kokoh.

Haji Agus Salim adalah juga gambaran kepemimpinan paripurna yang memimpin dengan karakter dan budi pekerti yang adi luhung. Pembelajaran penting bagi pejabat negara maupun pemerintah masa kini, agar terhindar dari OTT KPK. Jadilah contoh kepemimpinan terbaik yakni kepemimpinan yang memberikan contoh. “The best example of leadership is leadership by example”, sebagaimana diungkapkan oleh Jerry McChain. Masih adanya OTT berarti mengindikasikan lemahnya karakter keteladanan dalam kepemimpinan pejabat kita.

(Mataram, 22 September 2017)

 

 

Bergeming, Flegmatis dan Mangkus dalam Birokrasi Kita

Bergeming, Flegmatis dan Mangkus dalam Birokrasi Kita

Dalam kekhusyukan saya mencari referensi untuk pembuatan bahan paparan, mata saya terhenti pada tiga kata: bergeming, flegmatis, dan mangkus. Kata geming seringkali dipergunakan untuk menggambarkan kondisi yang tidak berubah dari suatu subyek, baik itu orang atau benda lain, baik itu bernyawa atau tidak bernyawa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bergeming merupakan kata kerja atau verba yang memiliki arti tidak bergerak sedikit juga atau diam saja. Sehingga bila ditambahkan kata ‘tidak’ dalam ‘bergeming’, menegasikan arti yang sebenarnya. Suatu kesalahpahaman pendefinisian dan penggunaan kata yang fatal, sehingga pesan yang akan disampaikan menjadi salah.

Kata kedua yang menarik perhatian adalah flegmatis. Flegmatis merupakan kata sifat atau adjektiva (kata yang menjelaskan nomina atau pronomina) yang mempunyai makna bertemperamen lamban, tidak mudah terangsang, dan mempunyai kebiasaan yang sukar diubah. Kata ketiga yang menarik perhatian saya adalah mangkus. Mangkus sesuai dengan KBBI adalah kata sifat yang berarti mustajab; mujarab; manjur; berhasil guna.

Sebelum Anda menduga saya adalah ahli bahasa atau pemerhati budaya ketika membaca tulisan ini, maka saya akan memberikan sebuah fakta. Pada tahun 2013, di bulan Agustus, Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) mengadakan rapat besar. Rapat tersebut adalah Rapat Kerja Evaluasi Belanja K/L/N dan Daerah Semester I 2013 yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah dari seluruh provinsi di Indonesia.

Rapat yang diadakan di Istana Kepresidenan Yogyakarta tersebut, merupakan kegiatan besar untuk memberikan pesan kepada seluruh Pengelola Keuangan Negara untuk membenahi kondisi penyerapan anggaran yang tidak terlalu menggembirakan pada saat itu.

Tim yang disebut sebagai TEPPA yang dipimpin oleh Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto dibantu oleh Wakil Menteri Keuangan dan Kepala BPKP, adalah tim yang dibentuk berdasarkan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dilatarbelakangi fenomena rendahnya serapan tahun anggaran 2011 yaitu hanya sebesar 87 persen.

Hasil evaluasi dari tim menunjukkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran di daerah,  salah satunya disebabkan karena terlambat diterimanya aturan (juknis atau juklak pengelolaan dana) yang berasal dari APBN dan APBD provinsi.  Selain itu, proses identifikasi permasalahan yang diklasifikasikan dalam tahap perencanaan dan penganggaran memakan waktu cukup lama, sehingga menambah lambatnya proses realisasi anggaran di daerah.

Fakta menarik berikutnya terjadi di bulan Agustus tahun 2017, pada seminar nasional yang diselenggarakan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pada salah satu sesi seminar tersebut, salah satu petinggi kementerian yang memiliki tupoksi untuk membantu Presiden dalam urusan pemerintahan daerah, menyebutkan bahwa salah satu permasalahan pengelolaan keuangan di daerah adalah rendahnya penyerapan anggaran.

Sampai di sini  belum terlihat menarik, sampai tertulis satu fakta bahwa salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran adalah lambatnya penerimaan juklak/juknis/pedoman penggunaan dana.

Disitu saya sempat tersentak. Hampir lima tahun anggaran telah berlalu, tapi permasalahan masih tetap sama, identik, hanya pengungkapan dan bahasanya saja yang berbeda-beda. Lima tahun berlalu, bahkan di saat Indonesia telah menghadapi tantangan penerapan Automatic Exchange of Information (AEOI), financial technology, dan digital ekonomi, permasalahan di birokrasi masih relatif sama dan identik.  Gambaran masyarakat yang sering tersemat pada birokrasi adalah lamban dan tidak responsif, serasa memaksa saya untuk ikut mengamininya.

Saya sempat bertanya dalam hati, apakah lima tahun adalah waktu yang terlalu singkat bagi kita untuk berbenah? Ataukah kita belum mampu menemukan permasalahan yang tepat sehingga solusi yang diterapkan belum mujarab? Atau jangan-jangan kita mempermasahkan hal yang kita tidak perlu permasalahkan?

Sampai di sini, hampir saya meyakini bahwa tiga kosa kata sebelumnya, yaitu bergeming, flegmatis, dan mangkus, bisa menjadi kata-kata yang cukup untuk merangkai kalimat yang menggambarkan keadaan birokrasi kita dalam menyelesaikan masalah.

Kita sering bergeming dan flegmatis dalam menghadapi sebuah permasalahan di birokrasi, dan tidak jarang solusi yang ditawarkan belum mangkus untuk menyelesaikan permasalahan sebenarnya.

Lalu apa yang kita perlukan? Sebelum mangkus dalam solusi, menurut saya lebih penting adalah kita mangkus dalam mencari akar permasalahan, agar kita mampu tidak lagi bergeming dan flegmatis.

Sebelum anda menganggap bahwa saya adalah ahli dalam pengelolaan keuangan daerah atau bidang-bidang canggih lainnya, saya sebaiknya menghentikan tulisan ini untuk kembali mewarnai gambar dan pola dalam rancangan presentasi yang saya siapkan.

Saya mencoba memahami berbagai materi untuk dihubungkan dengan garis-garis dan ilustrasi lain untuk lebih memperjelas substansi, agar pesan, perintah, dan arahan dalam paparan dapat dimengerti. Garis dan ilustrasi yang membuat pesan dalam materi paparan dapat tersampaikan secara mangkus.

 

 

Pembangunan Untuk Siapa? Pelajaran Dari Kisah Perjuangan Petani Kendeng

Pembangunan Untuk Siapa? Pelajaran Dari Kisah Perjuangan Petani Kendeng

Oleh: Ryan Agatha Nanda Widiiswa

The world has enough for everyone’s need, but not enough for everyone’s greed.’ – Mahatma Gandhi

Mulai hari Senin tanggal 4 September 2017, para “Kartini” Kendeng kembali menyuarakan protesnya terhadap pabrik semen di depan Istana Negara dengan mendirikan tenda. Mereka sendiri menyatakan bahwa aksi ini dilakukan hingga protes mereka terhadap operasi penambangan kapur oleh pabrik semen dikabulkan.

Perlu diingat kembali, pada tanggal 2 Agustus 2016 setelah bertemu petani Kendeng di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kegiatan penambangan di Pegunungan Kendeng dihentikan untuk sementara, karena perlu adanya kaji ulang melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mempelajari berbagai macam dampak lingkungan alam di sana.

Namun pada waktu itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tetap mengeluarkan ijin baru terhadap penambangan dikarenakan pemerintah pusat hanya memberikan himbauan, bukan produk hukum sebagai dasar pembatalan ijin serta meminta warga untuk melihat persoalan dengan jernih. Senada dengan Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa persoalan izin merupakan kewenangan Gubernur, Presiden tidak mau mencampuri keputusan daerah.

Perjuangan Tulus Tanpa Henti

Mungkin banyak diantara kalian menganggap remeh dan sepele perjuangan mereka dikarenakan status mereka sebagai petani. Akan tetapi mereka membuktikan bahwa perjuangan mereka bukan perjuangan temporer. Terhitung sejak 2006, masyarakat Kendeng telah berjuang melawan pendirian pabrik semen, dan dua kali mereka memenangkan gugatan atas pembangunan pabrik semen di pengadilan.

Sejak kemenangan gugatan yang pertama di tahun 2009 atas PT Semen Gresik, perjuangan mereka menjadi simbol perjuangan agraria bahwa petani punya suara untuk memperjuangkan haknya dan berhak hidup sebagai petani. Mulai saat itu banyak petani di berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah, yang awalnya bungkam dan pasrah atas penambangan yang mengancam lahan sawahnya, menjadi berani bersuara. Inilah kenapa berani kusebut perjuangan mereka sebagai dinamit perjuangan agraria petani.

Tahukah kalian, apa dasar mereka berjuang? Jawabannya adalah demi air dan pertanian. Sungguh sebuah hal yang tak lazim bagi pemikiran zaman sekarang, apalagi jika kalian hubung-hubungkan dengan dasar pendidikan.

Mereka bukanlah sarjana atau ahli di bidang pertanian maupun lingkungan hidup; mereka ‘hanyalah’ petani. Petani yang memiliki kepedulian begitu besar akan kelangsungan lingkungan alam. Petani yang gigih mempertahankan petak-petak sawah untuk menghasilkan beras yang dibutuhkan masyarakat banyak.

Mereka seakan tak peduli dengan berbagai rintangan dalam berjuang.  Berbagai peristiwa, mulai dari kasus kriminalisasi, bermalam di tenda depan pintu pabrik, hingga menyemen kaki, mereka lakukan. Sampai Yu Patmi, salah seorang peserta semen kaki, harus meregang nyawa saat memperjuangkan kelangsungan alam Kendeng.

Pihak pabrik semen telah berulang kali berusaha merayu para petani, mulai dari rayuan  bekerja di pabrik hingga fasilitas pembangunan desa. Namun rayuan itu tidak satupun diindahkan oleh para petani. Iming-iming bekerja sebagai buruh pabrik dengan upah tetap dan aman tidak menjadikan rasionalitas mereka bergeming.

Mereka tetap konsisten pada pendiriannya, karena bagi mereka ini bukan sekedar tentang peningkatan kualitas hidup, bukan pula masalah perebutan lahan. Perjuangan mereka adalah tentang kelangsungan alam, mempertahankan sumber air Kendeng yang dapat mengaliri persawahan dalam jangka waktu yang panjang. Sekali lagi ini bukan masalah konflik lahan, tetapi penyelamatan alam.

Melihat perjuangan mereka, aku jadi teringat sebuah buku yang berjudul “Statism & Anarchy”, ditulis oleh Mikhail Bakunin.  Buku itu menceritakan tentang perjuangan sebuah kelompok perubahan di awal revolusi Jerman pada abad 19.  Aku sangat terkesan pada salah satu kutipan di buku itu:

“Ada kategori lain dari kelompok perubahan yang lebih tulus, dan karena itu lebih sungguh-sungguh. Ini adalah orang-orang yang benar-benar tulus dan revolusioner. Orang-orang yang sangat serius dan memiliki rasa dedikasi tak terbatas. Mereka siap mengorbankan diri, tanpa mengutarakan keputusan demi mengobarkan perubahan”.

Sebelas tahun perjuangan para petani Kendeng serta gugurnya Yu Patmi menjadi alasan rasional mengapa harus kukaitkan perjuangan mereka dengan kutipan tersebut.

Berapa banyak petani Jawa Tengah yang akhirnya tercerahkan karena perjuangan petani Kendeng? Setahuku banyak sekali.  Namun, yang pasti, perjuangan petani Kendeng telah memberikanku cara pandang berbeda dalam memaknai pembangunan di tanah air.

Pembangunan dan Diskursus Kesejahteraan

Sebelum membahas mengenai pembangunan, ijinkan aku sedikit membahas mengenai bagaimana pendefinisian kesejahteraan yang selalu menjadi aspek dalam pelaksanaan ‘pembangunan’ di tingkat pedesaan terutama pada berbagai konflik pabrik versus sawah.

Para pengembang dan pemerintah selalu datang dengan pendefinisian ulang kesejahteraan bagi daerah yang akan “dibangun”. Jalan raya, pasar modern, kendaraan bermotor, jembatan, serta pusat perbelanjaan dan hiburan selalu menjadi aspek dalam pendefinisian kesejahteraan yang ditawarkan kepada kaum petani. Bahwa perubahan model pekerjaan dari petani menjadi buruh maupun pekerja pabrik merupakan bagian dari “modernisasi” yang ditawarkan.

Dalam kasus Kendeng sendiri, para petani tetap berkeras diri untuk mendefinisikan kesejahteraan sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Mereka seperti tidak silau dengan angka-angka tingkat kesejahteraan yang diprediksi meningkat dengan adanya pembangunan pabrik semen.  Mereka seolah paham bahwa angka-angka itu nantinya hanya akan memperburuk kehidupan mereka.

Memang, banyak para pakar menghitung kesejahteraan dari angka-angka yang sebenarnya mengandung banyak ilusi rasional. Bahkan, ukuran pertumbuhan ekonomi seperti Product Domestic Bruto (PDB) pun tidak lebih dari sekedar ilusi, seperti yang pernah diungkapkan ekonom Austria, Frank Shostak:

“Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa kerangka kerja PDB adalah abstraksi kosong yang tidak memiliki kaitan dengan dunia nyata. Meskipun demikian, kerangka kerja PDB sangat diminati oleh pemerintah dan pejabat bank sentral karena memberikan justifikasi atas interferensi mereka terhadap bisnis. Ini juga memberikan kerangka referensi yang ilusif untuk menilai kinerja pejabat pemerintah.”

Hampir mirip seperti penjelasan PDB tadi, definisi kesejahteraan yang ditawarkan pengembang dan pemerintah sering terbatas dalam kerangka-kerangka teknis perhitungan angka, yang akhirnya melewatkan apa yang sebenarnya penting dalam kehidupan sekelompok orang, sebagai obyek pembangunan.

Menarik untuk disimak, petikan wawancara Ekspedisi Indonesia Biru, tim aktivis yang peduli akan permasalahan alam,  kepada dua orang petani Kendeng:

“Daripada krisis pangan lebih baik krisis semen. Semenjak lahir membutuhkan tanah, air, dan pangan. Akan tetapi kalau pembangunan, itu orang yang kaya yang punya uang. Kalau orang desa, rumah dari bambu saja sudah cukup yang penting bisa makan,” demikian disampaikan Gunarti.

Begitu pula yang disampaikan Joko Prianto: “Alasan mereka tentang kesejahteraan, kesejahteraan yang bagaimana yang pabrik semen berikan ke kami? Kami saat ini sudah sejahtera dengan pertanian”.

Dalam konteks pembangunan, perlu kembali kita sadari, siapa yang akan paling diuntungkan? Apakah lapisan masyarakat yang akhirnya kehidupannya terpaksa berubah karena harus “mengalah” demi pembangunan, yang seringkali juga menjadi tempat pembuangan limbah industri infrastruktur, ataukah segelintir orang yang menguasai permodalan dan alat produksi?

Epilog

Oleh karena itu, sebenarnya titik beratnya bukan pada berapa banyak pelabuhan, bandara, jalan tol, dan bangunan megah dibuat, tetapi seberapa besar pemahaman agen pembangunan berikut pakarnya atas substansi persoalan yang dihadapi masyarakat, utamanya persoalan masyarakat yang terkena imbas langsung pembangunan. Jangan sampai atas nama pembangunan, mereka yang terpaksa “mengalah” karena pertambangan maupun pabrik akhirnya hanya menikmati dampak buruknya.

Menjadi kerugian besar, ketika para petani berhenti bertani dan menjadi buruh pabrik, lalu pabrik tersebut tutup karena tak ada lagi sumber daya yang dapat di eksploitasi. Para buruh desa otomatis akan kehilangan pekerjaan.  Mereka kemudian pergi ke kota mencari pekerjaan dan menemui rasionalitas baru, ditolak oleh  pemerintah kota dengan alasan kepadatan penduduk.

Hmm, sudahlah.. kurasa biarkan mereka untuk tetap menjadi petani. Bagaimanapun juga, mereka adalah oase di tengah teriknya pembangunan. Sebuah masa di mana petani dan sawahnya dianggap sebagai masyarakat tradisional yang perlu di’modern’kan.

Haruskah semua baru akan tersadar setelah negara agraris ini kehilangan sawah dan petaninya? Bukankah Presiden Joko Widodo sendiri mengeluh bahwa generasi muda sekarang banyak yang memilih untuk tidak menjadi petani?

Akhirnya, lewat perjuangan petani Kendeng kubelajar bagaimana memaknai sebuah pembangunan. Semakin kupahami bahwa kebijakan pembangunan tidak dapat dipandang hanya dari aspek angka-angka ekonomi semata, tetapi juga sosial serta budaya yang selalu mengiringinya.

Sekali lagi aku terkesan pada pernyataan dari seorang antropolog Kanada yang melakukan penelitian tentang pembangunan di Indonesia, Tania Murray Li, dalam bukunya The Will To Improve: “Seringkali tujuan mulia dari sebuah program pembangunan akan berhasil di saat program itu gagal dilaksanakan”.

Nah, sekarang kalian menjadi paham kenapa di awal artikel ini kupasang quote Mahatma Gandhi.

*) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tulisan ini adalah pandangan pribadi, tidak mewakili pandangan lembaga tempat penulis bekerja atau lembaga lain. Tulisan ini bersifat independen tidak terafiliasi dengan pihak manapun.

 

error: