Nasihat Bagi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak

Nasihat Bagi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak

Banyak orang tua yang sering mengeluhkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kadang keluhan itu disertai dengan kesedihan dan kekesalan. Nyatanya, bukan cuma orang tua yang merasa demikian. Anak-anak pun sering memendam kekecewaan yang sama tentang hal itu.

Kekecewaan sang anak biasanya karena mereka tidak dapat mengerjakan soal ujian dengan baik. Padahal, biasanya mereka tahu kalau ada temannya yang melakukan cara-cara curang dalam menyelesaikan soal-soal ujian. Kekecewaan mereka itu biasanya dilampiaskan dengan pertanyaan: “mengapa pendidikan hanya menyentuh aspek akademik saja, sementara kemampuan lain tidak begitu menjadi perhatian?”

Apologi yang dikemukakan sang anak adalah ketika banyak anak lain yang mengambil pelajaran tambahan di sana-sini, sang anak tadi ‘hanya’ sekedar mengikuti les bermain bola.

Menjadi cukup logis di benak sang anak, kalau hasil ujiannya tidak memuaskan karena ketika anak-anak lain mendapatkan tambahan asupan pelajaran yang beraneka ragam, sang anak hanya mengambil tambahan untuk meningkatkan olah fisiknya.

Benarkah pendidikan hanya sekadar mengejar angka-angka akademik? Tulisan berikut mencoba mengeksplorasi hal lain yang hendaknya juga dikuasai oleh anak. Bukan hanya aspek kognitif, melainkan kecerdasan majemuk dan pelajaran integritas sebaiknya justru menjadi hal utama yang ditanamkan kepada anak.

Kecerdasan Majemuk

Ujian sekolah yang diselenggarakan di kebanyakan institusi pendidikan di republik ini masih mengedepankan pengetahuan kognitif peserta didik. Konsekuensi dari banyaknya porsi kognitif ini adalah munculnya soal-soal yang mengasah hafalan siswa menjadi menu rutin dalam penilaian keberhasilan pendidikan.

Apabila ujian tersebut dilaksanakan terhadap beberapa pelajaran tertentu saja, mungkin tidak akan menjadi masalah. Anak didik akan mampu mengatasi itu semua.

Yang menjadi keprihatinan terhadap model pendidikan ini, hampir semua mata pelajaran menggunakan pendekatan ini dalam setiap ujian. Hal ini diperparah dengan adanya keharusan siswa untuk mengikuti semua pelajaran. Apa yang akan terjadi kalau sejak pendidikan dasar sudah digembleng untuk sekedar mengejar kemampuan hafalan?

Toh, dari semua yang dihafalkan, pada akhirnya tidak semuanya digunakan dalam kehidupan nyata dan tidak semua akan memberikan manfaat bagi kehidupan sang anak. Atas kondisi ini, orang tua perlu memahami makna substansial dari kecerdasan yang diharapkan akan dimiliki sang anak.

Kecerdasan yang sesungguhnya mencakup tiga kemampuan, yakni: (1) menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia; (2) menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan; dan (3) menciptakan sesuatu atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang.

Tiga kemampuan tersebut selaras dengan pendapat pakar pendidikan sekaligus psikolog, Dr. Howard Gardner (Frames of Mind, 1983) yang menyatakan bahwa kecerdasan itu beraneka ragam atau majemuk (multiple intellingences).

Kecerdasan majemuk bukan hanya kemampuan hafalan semata. Setiap manusia dianugerahi berbagai kecerdasan yang berbeda-beda dalam penciptaan-Nya. Di antaranya adalah kecerdasan interpersonal (kecerdasan sosial), kecerdasan intrapersonal (kecerdasan diri), kecerdasan musical, kecerdasan bahasa, kecerdasan natural (kecerdasan alam), kecerdasan spasial (kecerdasan ruang), kecerdasan logika matematika, dan kecerdasan kinestetik (kecerdasan olah tubuh).

Berbagai kecerdasan tersebut memiliki kecenderungan masing-masing dalam setiap pribadi anak/siswa. Kecerdasan tersebut juga dapat dikembangkan sampai dengan tahap yang memadai, apabila siswa mendapatkan pendidikan yang sejalan dengan kecerdasan tersebut.

Yang perlu dipahami selanjutnya, berbagai kecerdasan tersebut bekerja bersama dengan cara yang kompleks dan tidak berdiri sendiri.

Manusia-manusia dengan kecerdasan-kecerdasan tertentu dapat dijadikan sebagai benchmark bagi para orang tua untuk mengarahkan pendidikan anak-anaknya sedini mungkin. Orang tua tidak boleh egois mengharapkan sang anak akan berprestasi di semua bidang.

Jika sang anak memang tidak memiliki bakat khusus di bidang matematika, maka orang tua tidak perlu memaksakan anak mengikuti berbagai les matematika hanya demi sebuah nilai.

Selain itu, orang tua juga harus memahami bahwa pelajaran dan pendidikan tidak melulu dilaksanakan secara konvensional yang tersekat oleh bangunan kelas. Pelajaran dan pendidikan secara luas justru berlangsung di dunia nyata.

Apalagi, pedidikan saat ini dihadapkan pada tantangan perubahan yang sangat cepat yang berlangsung dalam waktu singkat dan tidak dapat diprediksikan. Oleh karena itu, subtansi dan metode pembelajaran pun harusnya berkembang mengikuti tantangan zaman.

Para praktisi dan akademisi di republik ini perlu mendefinisikan ulang pola pendidikan yang ada. Mereka seharusnya tidak sekedar menawarkan teori yang mengawang-awang, tetapi teori yang mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang muncul di dunia nyata. Ujian pun seharusnya tidak hanya bersifat hafalan pengetahuan (kognitif), tetapi juga ujian yang menjangkau aspek sikap dan perilaku (afektif dan psikomotorik).

Pelajaran Integritas

Kecerdasan tanpa integritas ibarat mesin penghancur yang tidak dapat dikendalikan yang mampu meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan itu sendiri. Sedangkan integritas tanpa kecerdasan, hanya akan melewatkan zaman tanpa memberikan maslahat berarti bagi kemanusiaan dan kehidupan.

Pendidikan tanpa integritas hanya akan melahirkan seseorang yang hanya hafal teori, tetapi tidak dapat memberikan manfaat yang sesungguhnya. Capaian di dalam dunia pendidikan atau dunia kerja, idealnya haruslah dilandasi dengan integritas atau kejujuran.

Konsekuensinya, orang tua dan keluarga tidak seharusnya menuntut anak untuk sekadar menjadi juara atau berprestasi semata. Menjadi juara haruslah dicapai dengan cara-cara yang bermartabat. Menjadi berprestasi haruslah mengedepankan etika dan kejujuran. Mengapa?

Cara yang bermartabat dan dilandasi kejujuran akan menenteramkan jiwa karena jauh dari kedholiman dan tidak merampas hak orang lain. Namun, ketika orang tua hanya terpaku pada hasil akhir semu dan angka-angka nilai tinggi yang dianggap berprestasi, maka hal ini bukanlah esensi dari kecerdasan sebagaimana dipaparkan sebelumnya.

Di era kekinian di mana nilai-nilai materialistik begitu mendominasi sendi-sendi kehidupan, setiap orang tua dan juga sekolah harus memberikan pembiasaan yang baik kepada anak. Miris kita rasakan ketika ada beberapa oknum orang tua yang melakukan berbagai cara dengan tujuan anak-anaknya terlihat berprestasi.

Pola perjokian atau bahkan membeli kunci jawaban ujian bahkan pernah diberitakan di media massa. Lebih parah lagi, ada oknum sekolah yang menginstruksikan kepada anak didiknya untuk melakukan kerjasama atau menyontek bersama-sama pada saat ujian.

Nilai ujian harus bagus agar prestasi sekolah “terjaga.” Ketika kecurangan-kecurangan dalam dunia pendidikan itu terjadi, maka saat itulah awal dari tragedi kemanusiaan dan kehidupan.

Orang tua, sekolah, dan lingkungan seharusnya sadar bahwa kejujuran atau kebohongan sebetulnya hanyalah upaya pembiasaan semata. Kalau orang dibiasakan jujur, maka dia akan sulit untuk melakukan kebohongan. Namun sebaliknya, manakala orang terbiasa berbohong, maka berlaku jujur menjadi sangat berat.

Dunia kerja yang nyata merupakan pembuktian sesungguhnya bagi perilaku-perilaku di masa mengenyam pendidikan. Kalau di bangku kelas terbiasa untuk berlaku tidak jujur, maka di dunia kerja akan lebih mudah lagi untuk berlaku lacur.

Apabila prestasi yang didapat menggunakan cara-cara yang tidak bermartabat, maka pada dasarnya ijazah dan rapor yang ada hanyalah merupakan susunan angka-angka yang tidak bermakna. Prestasi palsu hanya akan melahirkan pribadi yang tanpa solusi dan manusia machiavelis yang akan melakukan berbagai upaya demi suatu tujuan.

Fakta di lapangan membuktikan, banyak orang yang secara akademis berprestasi, tetapi tidak dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan bagi lingkungannya. Namun sebaliknya, mereka yang biasa saja dalam prestasi akademik bisa menjadi orang yang memiliki kesuksesan luar biasa. Seolah tidak terdapat korelasi dan relevansi yang nyata antara ilmu yang dienyam di bangku pendidikan dengan tantangan yang dihadapi dalam dunia kerja.

Hal ini semakin diperparah dengan pola kolusi dan perkoncoan yang diterapkan dalam lingkungan kerja baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta.

Sebaliknya, kemampuan yang dibangun dengan dasar rasa percaya diri dan upaya pribadi yang jujur akan sangat berpengaruh dalam dunia kerja nantinya. Setiap pribadi yang menggembleng diri dalam berbagai usaha keras yang bermartabat semenjak dari pendidikannya akan menjadi pribadi dengan etos kerja yang tangguh.

Pribadi yang mampu menghadirkan solusi, karena terbiasa untuk berpikir kritis dan bertindak sistematis selama pendidikannya. Orang yang percaya diri dan jujur adalah pribadi yang tidak cengeng, yang tidak akan merengek mengandalkan bantuan teman atau uluran orang-orang terdekatnya. Pribadi yang mampu tampil seperti ini sesungguhnya merupakan pribadi yang telah memiliki kecerdasan yang hakiki.

Konklusi

Nilai moral yang harus dijunjung segenap orang tua adalah mengajak anak untuk berprestasi dengan dasar kejujuran. Orang tua harusnya menekankan kepada setiap anak-anaknya agar menjaga kejujuran dalam setiap tingkah lakunya semenjak di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolahnya.

Orang tua juga sebaiknya memahami bakat yang paling kuat dari sang anak. Jangan sampai orang tua memiliki harapan yang tidak sejalan dengan kemampuan sang anak.

Kebanggaan orang tua yang hakiki adalah ketika anak-anaknya mampu menapaki jenjang pendidikan yang relevan dengan kemampuan/bakatnya dan dilandasi dengan kejujuran, tidak sekedar prestasi semata. Dengan menapaki jenjang pendidikan yang benar, maka anak-anak kita akan semakin mampu menaklukkan tantangan di dunia nyata. Semoga.***

 

 

Cinta (Semu) Kepada Produk Dalam Negeri

Cinta (Semu) Kepada Produk Dalam Negeri

Bukan maksud hati ingin narsis atau melakukan pencitraan, bukan pula karena pelit. Kalau kurang duit mungkin memang iya. Maklum saya hanya seorang pegawai negeri sipil. Saya tidak bisa memenuhi hasrat membeli apa saja yang saya dan keluarga mau.

Saat saya pulang ke rumah setiap akhir pekan, saya selalu menyempatkan diri untuk mengajak keluarga makan di warung tegal alias warteg. Selain alasan penghematan, hal itu saya lakukan untuk mendidik keluarga saya agar suka membeli makanan di warung pribumi, belanja di warung kecil, ataupun membeli pakaian dan sepatu di pasar rakyat.

Kebiasaan itu tetap saya lakukan, meskipun sesekali saya terpaksa memenuhi permintaan anak-anak untuk membeli baju atau sepatu bermerek atau makan di restoran ternama. Itu pun mereka harus menyiapkan suatu alasan tertentu dan hanya jika saya mampu untuk memenuhinya.

Saya berharap anak-anak terbiasa memiliki sikap prihatin. Kelak ketika mereka telah dewasa, mereka sudah terbiasa untuk tidak menuntut sesuatu yang berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya.

Kebiasaan itu nantinya juga akan bermanfaat pada saat mereka telah menjadi orang yang dianggap berhasil kelak. Mereka akan tetap memiliki rasa keberpihakan kepada rakyat kecil.

Saya pun teringat saat saya berada di bangku kuliah. Ada salah satu dosen yang bergelar mentereng lulusan luar negeri. Namun, sang dosen tersebut tidak menunjukkan perbedaan sikap antara sebelum pergi dan sesudah pulang dari menimba ilmu di luar negeri. Sikapnya tetap sama, yaitu selalu bersahaja.

Sang dosen masih terlihat suka berbelanja di pasar tradisional atau menikmati makan di warung rakyat, meskipun hidupnya berkecukupan.

Teringat nasehat beliau, “Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Belajarlah ilmu pada negeri maju, tetapi janganlah membawa budaya mereka yang tidak sesuai dengan kepribadian kita.”

Saya pun pernah membaca sebuah artikel tentang beberapa negara tetangga yang mampu bangkit dari keterpurukan dan menjadi maju. Beberapa negara itu adalah Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Mereka mampu menjadi negara maju karena warga negaranya mencintai budaya dan negaranya.

Salah satu contohnya adalah warga Korea Selatan. Mereka selalu membeli produk negaranya sendiri daripada membeli produk dari negara lain. Mereka rela membeli produk negaranya sendiri, walaupun harganya lebih mahal. Mereka melakukannya dengan sadar karena peduli dan mencintai produk bangsanya sendiri.

Lalu bagaimana dengan kita, bangsa Indonesia? Sebenarnya sering kita jumpai kalimat ‘Mari kita cintai produk dalam negeri’. Masyarakat pada umumnya dan teman-teman saya pun setuju dengan ungkapan itu. Mereka pun seakan ikut bangga jika ada keluaran produk terbaru dari dalam negeri, apalagi kalau produk itu memang berkualitas.

Namun, memiliki rasa bangga saja tidaklah cukup. Mencintai produk bangsa sendiri harus dibuktikan dengan membeli, memiliki, dan merawatnya. Lebih bagus lagi jika kita bersedia ikut memopulerkan produk tersebut.

Dengan kata lain, kebanggaan sejati semestinya dapat dimanifestasikan dalam sebuah perilaku. Jika hanya mengatakan bangga tetapi jam tangan, sepatu, dan baju yang dipakainya masih saja produk impor, maka kebanggaan dan rasa cintanya dapat kita pastikan palsu.

Salah satu alasan mengapa masyarakat kita belum 100% bangga dan cinta kepada produk dalam negeri adalah karena masyarakat masih cenderung mengedepankan rasionalitas (ekonomi).  Dalam masyarakat yang demikian, maka manfaat bagi dirinya sendirilah yang menjadi alasan utama mengapa mereka memutuskan membeli suatu produk. Bagi sebagian besar masyarakat kita barangkali membeli produk impor mungkin dianggap lebih bergengsi dibandingkan membeli produk dalam negeri.

Sementara itu, penjelasan akan adanya manfaat lainnya seperti perluasan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, perkembangan ekonomi negara, dan sebangsanya hanya akan membuat mereka cuma manggut-manggut saja.

Mereka manggut-manggut pertanda paham dengan apa yang kita sampaikan, tetapi belum tentu penjelasan tadi mampu mempengaruhi perilaku mereka. Masalah lapangan kerja membesar dan perekonomian negara menjadi lebih maju, itu soal kesekian bagi mereka. Mereka tahu akan hal itu, tetapi bukan itu alasan utama yang menjadikan mereka membeli produk dalam negeri.

Sebagai masyarakat bekas jajahan (kolonialisasi), ada hal lain yang menarik di masyarakat yang patut kita renungkan. Kita ingin sekali menjadi bangsa yang hebat, tetapi di sisi lain kita selalu merasa inferior (rendah diri) dibanding negara lain, terutama kepada negara bekas penjajah kita dan negara lain yang setara.

Kita seringkali membandingkan apa yang sudah kita punya dengan apa yang dimiliki oleh negara lain. Kemudian, kita merasa ingin berkompetisi dan sebisa mungkin lebih hebat darinya. Seringkali kita dengar kalimat “Kita sudah tidak kalah dari negara A karena kita sudah mampu membuat barang B”. Dengan kebiasaan membandingkan, inferioritas kita justru menjadi abadi.

Jika rasa inferior selalu menggelayuti masyarakat kita, maka sampai kapanpun kita tidak pernah merasa bangga dengan produk bangsa sendiri. Kalaupun ada rasa bangga, sebenarnya itu hanyalah kebanggaan semu karena orientasinya masih dalam bingkai membandingkan, mengejar bangsa lain yang kita rasa sudah superior.

Selain itu, masyarakat kita telah terdidik dengan sangat mapan oleh logika pasar. Semakin mahal harga, semakin dianggap sebagai produk  bernilai tinggi. Apalagi jika produk itu diproduksi oleh negara kolonial yang kita anggap superior. Akibatnya masyarakat kita masih sering terjebak pada rasa gengsi.

Jadi, bagaimana agar kita benar-benar bisa bangga dengan produk dalam negeri? Jawabannya adalah hentikan kebiasaan membanding-bandingkan. Makan saja makanan yang ada di sekitar rumah kita, belilah pakaian yang dibuat oleh tetangga kita, dan pakailah sepatu yang diproduksi oleh sentra industri kita.

Lakukan itu dengan tanpa membandingkan. Nikmati saja seperti saya dan keluarga terbiasa menikmati lezatnya makanan di warung tegal sore ini.

 

 

Surat Cinta untuk Generasi Zaman Old dari Generasi Zaman Now

Surat Cinta untuk Generasi Zaman Old dari Generasi Zaman Now

Suatu pagi di hari Minggu, seorang pegawai senior di kantor mengirim pesan lewat aplikasi Whatsapp. Ia meminta saya mengerjakan sebuah tugas yang tidak sempat ia kerjakan karena harus berangkat umrah. Saya pertimbangkan mengerjakan tugas itu siang ini, meski hari Minggu.

Siang harinya, usai menyantap dua potong ayam di sebuah mall, saya mulai mengerjakannya. Namun, pikiran saya terganggu oleh sebuah tulisan yang beberapa hari ini selalu menggelitik nurani saya. Daripada saya tidak fokus mengerjakan tugas tersebut, akhirnya saya putuskan menulis artikel ini.

Disiplin, Kinerja, dan Etos Kerja

Saya adalah seorang PNS di salah satu instansi pemerintah. Bagi  seorang PNS kedisiplinan adalah hal yang sangat penting. PNS harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, seperti memakai baju yang rapi dan sopan, serta, yang paling penting, datang ke kantor dan pulang dari kantor tepat waktu. PNS yang terlambat atau pulang sebelum waktunya akan mengalami pemotongan tunjangan kinerja.

Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kedisiplinan masuk kantor tersebut sangat berpengaruh dengan tingkat kinerja seseorang? Faktanya, ada PNS yang terlambat, pulang lebih cepat, atau tidak hadir di kantor, tetapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikerjakannya dengan baik dan memuaskan. Namun, tunjangan kinerjanya dipotong.

Sebaliknya, ada PNS yang rajin berkantor setiap hari, tidak pernah datang terlambat, pulang tepat waktu, tetapi hasil pekerjaannya tidak memuaskan atau tidak selesai, malah pekerjaannya diselesaikan orang lain. Namun, tunjangan kinerjanya utuh. Adilkah itu?

Mungkin, kehadiran tepat waktu memang penting jika saya bekerja di instansi yang tugas pokoknya melayani masyarakat secara langsung. Akan tetapi, pekerjaan saya tidak mengharuskan saya untuk selalu standby melayani masyarakat di jam yang telah ditentukan. Saya bisa mengerjakan tugas saya sambil tiduran di kamar, atau—seperti saat menulis artikel ini—saya mengerjakannya di sebuah mall.

Memang, tingkat kedisiplinan bisa menjadi salah satu faktor penilaian bagi seorang PNS, yaitu terkait komitmennya dengan waktu. Saya termasuk orang yang sangat disiplin dengan waktu; terutama jika saya mempunyai janji atau ada deadline atas suatu pekerjaan. Saya akan sangat gelisah jika harus menunggu acara atau jika suatu pertemuan tidak dimulai tepat waktu.

Lagi pula, saya tetap santai saja ketika datang terlambat. Bahkan, kadang saya memutuskan untuk bolos atau tidak masuk kerja. Dalam pandangan saya, jika tunjangan kinerja saya memang harus dipotong, ya silahkan saja dipotong. Saya tidak akan mempermasalahkannya.

Mungkin, banyak senior dan atasan mengeluh atas sikap saya tersebut. Mereka beranggapan PNS generasi zaman now sangat cuek dan tidak disiplin. Akan tetapi, apakah hal semacam ini hanya dilakukan oleh generasi zaman now? Apakah generasi zaman old tidak pernah melakukan hal semacam ini?

Saya juga pernah bolos dan saya mengakuinya. Jujur saja, saya tidak hadir karena malas. Saat itu saya katakan ke atasan saya, “Ya, tulis aja saya alpa, Pak. Tidak apa-apa.” Toh, di kantor pun saya tidak memiliki pekerjaan yang harus saya tuntaskan. Pimpinan juga tidak akan mencari saya. Lagi pula, jika memang saat itu saya dibutuhkan, saya siap hadir sesegera mungkin.

Zaman ini bukan seperti zaman old, ketika teknologi tidak begitu canggih. Di zaman now ini, saya bisa dihubungi kapan pun karena handphone saya selalu on 24 jam sehari. Anehnya, sikap saya tersebut dianggap tidak beretika oleh generasi zaman old. Etos kerja saya kemudian diragukan. Bahkan, saya dianggap tidak memiliki etos kerja. Generasi saya dianggap hanya asyik dengan gadget dan berselancar di dunia maya.

Menurut dongeng, generasi zaman old ketika seusia kami memiliki etos kerja sangat tinggi. Mereka sibuk bekerja dan belajar. Mereka tidak seperti generasi kami yang hanya duduk dan asyik dengan dunianya sendiri.

Sayangnya, generasi zaman old tidak menyadari bahwa lingkungan sudah berubah. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab instansi tempat saya bekerja bukan lagi seperti zaman old.

Dulunya, tugas dan tanggung jawab instansi saya begitu menggunung, tetapi sekarang sudah berkurang. Karenanya, waktu luang saya semakin banyak dan pola kerja kantor saya juga berubah.

Teknologi juga sudah berkembang dengan sangat pesat. Kini semuanya sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Bahkan, kini hampir semua kegiatan dilakukan dengan teknologi. Hal ini tidak seperti zaman old yang semuanya pada waktu itu masih serba manual.

Parahnya, banyak generasi zaman old tidak mau belajar. Kemudian, kewajiban yang menjadi tanggung jawab mereka malah dilimpahkan ke generasi zaman now. Karena kini banyak aktivitas yang dikerjakan dengan teknologi, banyak generasi zaman old yang kesulitan untuk mengoperasikannya.

Akhirnya, generasi zaman now yang mengerjakannya hanya demi menuruti keinginan atasan. Padahal, pekerjaan ini bukan tanggung jawab mereka. Itulah kenyataan yang sering terjadi.

Lantas, layakkah generasi zaman old menilai generasi zaman now tidak mempunyai etos kerja? Jangan-jangan, semua ini terjadi karena generasi zaman old tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Karenanya, siapakah yang lebih punya etos kerja lebih tinggi? Lalu, siapakah yang bertanggung jawab dengan semua ini?

Loyalitas atau Integritas?

Selain etos kerja, generasi zaman old juga sering membanggakan loyalitas. Mereka mengaku telah berkarya di instansi tercinta mereka selama puluhan tahun. Hati dan pikiran saya mulai ‘terkulik’ ketika saya mendengar komentar: “Si ini ngajuin cuti besar, kan mau nyoba cari kerja di luar.”

Ini adalah sebuah komentar yang dikeluarkan oleh salah satu pemimpin generasi zaman old. Tidak cuma sekali saya mendengarnya, tapi beberapa kali!

Kesan saya, seolah-olah tindakan generasi zaman now untuk mencari alternatif pekerjaan lain itu sangat hina sekali. Mereka ini kemudian dianggap tidak loyal terhadap organisasinya.

Namun, apakah loyalitas itu cukup dibuktikan hanya dengan bertahan di sebuah instansi pemerintah sampai usia pensiun menjelang?

Arti loyalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ‘kepatuhan, kesetiaan’, sedangkan arti kesetiaan menurut KBBI adalah ‘keteguhan hati; ketaatan (dalam persahabatan, perhambaan, dan sebagainya); kepatuhan’.

Dengan demikian, loyalitas terhadap organisasi adalah kepatuhan dalam mengikuti prinsip organisasi. Salah satu prinsip organisasi itu adalah integritas. Oleh karena itu, loyalitas terhadap organisasi juga mengandung makna penegakan integritas. Loyalitas tidak akan menjadi loyalitas jika tanpa integritas.

Karenanya, ingatan saya menerawang ke beberapa tahun lalu saat idealisme saya diuji dan sedikit demi sedikit mulai bergeser. Waktu itu, anggaran uang perjalanan dinas tim kami cair. Saya kemudian dipercaya sebagai ‘kasir’ tim yang bertugas untuk mengelola uang operasional sampai dengan membagikan hak masing-masing anggota tim.

Salah satu atasan saya kemudian bertanya, “Bendaharanya nggak dikasih?” Dengan cueknya saya bilang, “Nggak, Pak. Itu kan sudah tugas mereka. Lagian, kan udah ada tunjangan khusus bendahara.”

Atasan saya tersebut terhenyak. Ia mungkin terheran-heran mendengar jawaban saya yang begitu ketusnya. Saat itu, kebetulan saya masih tergolong pegawai baru. Idealisme saya sebagai PNS masih sangat tinggi.

Cerita ini kemudian berlanjut ketika tim saya melakukan penugasan audit. Tidak dapat dipungkiri, ada saatnya auditee berusaha memberi kami uang gratifikasi. Beruntung, saat itu ketua tim kami tidak mau menerima uang gratifikasi ini sehingga saya dengan senang hati tidak menerimanya.

Sayang, saat itu ada tim audit lain yang melakukan audit di tempat yang sama. Mereka menerima uang gratifikasi tersebut. Tim tersebut juga menerima titipan uang gratifikasi untuk tim saya. Uang itu sudah terlanjur mereka terima.

Dilema kemudian muncul, yaitu menjadi ‘tidak etis’ jika uang gratifikasi itu dikembalikan, sementara ada tim lain yang menerima. Akhirnya, walaupun hati nurani saya masih ragu, tim kami memutuskan untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang yang akan kami sumbangkan ke sebuah panti asuhan.

Beruntunglah, setelah kejadian tersebut, saya tidak pernah lagi dipertemukan dengan kasus serupa. Memang, ada juga unit kerja lain yang lebih parah dalam menyikapi kejadian tersebut. Bahkan, mereka memberikan ‘upah’ kepada pihak yang berperan dalam memproses surat tugas dan mencairkan anggaran perjalanan dinas (SPD). Kelazimannya, upah semacam ini adalah untuk mempermulus seluruh proses. Padahal, menjalankan proses ini sudah menjadi tugas pokok mereka.

Meski demikian, harus diakui, tidak semua generasi zaman old melakukan tindakan yang tidak berintegritas. Suatu ketika, saya memiliki kepala kantor yang tidak mau menerima honor dari kegiatan pendampingan reviu laporan keuangan.

Karena nama beliau tercantum di surat tugas, mitra kerja kami memberikan uang honor narasumber kepadanya. Namun, ketika tim kami menyerahkan uang honor tersebut kepadanya, beliau berkata, “Tidak usah. Bagi saja buat tim. Saya kan tidak ngapa-ngapain.”

Detik itu juga saya mengakui bahwa beliau itulah yang akan menjadi panutan saya. Sebagai generasi zaman now, kini saya sangat memahami mana atasan yang memang bisa dijadikan panutan, mana atasan yang tidak. Mestinya, generasi zaman old dapat memahami mana bawahan yang mempunyai potensi dan mana yang tidak.

What Should We Do?

Dalam pandangan saya, ada baiknya generasi zaman old dan generasi zaman now duduk bersama. Mereka mesti menyisihkan waktu untuk mau saling bertukar pikiran dan menempatkan diri bahwa tidak ada senioritas dan batas-batas (gap) di antara kedua generasi.

Kami generasi zaman now akan berlapang dada menerima masukan yang baik dari generasi zaman old. Bagaimanapun, generasi zaman old memiliki pengalaman hidup lebih banyak. Karenanya, kami dapat belajar yang baik dari mereka. Apalagi, mereka seperti orang tua kami yang harus kami hormati dan hargai.

Kami berharap, generasi zaman old bersedia mendengar dan menghargai kami. Jangan lagi ada gap antara generasi zaman old dan generasi zaman now. Jadilah generasi zaman old yang berjiwa generasi zaman now.

Kita tidak akan dapat memberikan pelayanan ke masyarakat dengan baik jika selalu ada gap di antara kita. Marilah kita bersama-sama “berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah”. Marilah kita saling belajar, satu sama yang lain. Marilah belajar bersama-sama untuk membangun negeri ini.

Jadilah generasi zaman old yang menjadi panutan bagi kami untuk menegakkan integritas di negeri ini!

 

 

Mengkritisi Logika Anti-Korupsi Global dan Konsekuensinya bagi Indonesia*

Mengkritisi Logika Anti-Korupsi Global dan Konsekuensinya bagi Indonesia*

Masyarakat menganggap korupsi sebagai praktik kotor yang disebabkan oleh kemerosotan moral. Benarkah selalu demikian? Apakah dengan begitu, maka korupsi dapat dengan mudah ditanggulangi dengan meningkatkan mutu moralitas?

Padahal, beberapa penelitian mengungkap bahwa korupsi yang sulit dicegah dan diberantas justru memiliki makna positif di situasi atau konteks budaya tertentu.  Hal ini bukan berarti bahwa korupsi tidak memiliki dampak material yang nyata, melainkan menggarisbawahi bahwa pengonstruksian ‘korupsi’ perlu dicermati dengan mengkritisi suara pihak yang dominan dalam pendefinisian korupsi dan bagaimana anti korupsi kemudian diartikulasikan.

Tulisan ini perlu dibaca dengan hati yang lapang dan tidak dengan tergesa-gesa, karena sebuah pendekatan alternatif sering kali hadir menantang alam rasionalitas kita yang telah mapan. Tujuannya adalah untuk memahami sifat cair dan kontekstual dari istilah korupsi itu sendiri.

—-

 Prolog

Sudah lebih dari dua dekade Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir di tengah masyarakat Indonesia yang sudah begitu muak dengan perilaku-perilaku yang sering diberi label “korupsi”.

Lalu, sudahkah korupsi di Indonesia berhasil diberantas? Bagaimana dengan gerakan anti korupsi global? Bukankah Transparansi Internasional dan Bank Dunia telah lebih dahulu menancapkan tiangnya lewat program-program anti korupsi?

Faktanya, saat ini mata kita kembali dibuat terbelalak dengan terkuaknya skandal Paradise Papers – yang mengingatkan pada skandal sebelumnya yakni Panama Papers. Tak kurang dari 300 pakar ekonomi terkemuka dari seluruh dunia kini menyerukan agar tax havens dilarang keberadaannya karena melanggar semangat anti korupsi dan pemerataan kesejahteraan.

Adakah yang luput dari gerakan anti korupsi global dan khususnya di Indonesia?

Barangkali benar adanya jika ada yang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terkait korupsi mengalami peningkatan. Masyarakat umum kini dengan lantang menyebut kata korupsi ketika ada perilaku orang lain, khususnya pejabat publik, yang dilihat tak sewajarnya. Misalnya, skandal e-KTP telah menyedot perhatian begitu banyak orang dan semakin menegaskan bahwa ‘korupsi’ tak diterima di negeri ini.

Tak hanya besan seorang presiden, beberapa anggota dewan, menteri, gubernur, dan sederet pejabat tinggi lainnya menjadi bulan-bulanan ‘korupsi’.

Pegawai level bawah pun menjadi sasaran tuduhan korupsi oleh masyarakat dan sasaran pemidanaan oleh aparat. Istilah ‘uang lelah’ dan ‘tanda terima kasih’, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas orang Indonesia, kini menjadi kosakata terlarang di banyak situasi.

Anti-Korupsi sebagai Alat Kontrol

Meminjam pemikiran filsuf asal Prancis, Michel Foucault, sebuah jargon besar memiliki efek mendisiplinkan, yaitu meregulasi alam pikir manusia, lewat diseminasi teks maupun praktik sosial yang begitu masif sehingga tanpa disadari manusia tersebut meregulasi perilakunya mengikuti jargon besar tersebut. Demikian pula dengan anti korupsi.

Menurut peneliti dari Oxford, anti korupsi telah menjadi industri yang begitu memikat bernilai 5 miliar dolar Amerika di tahun 2009. Seminar-seminar dan workshop terkait anti korupsi dan tata kelola diselenggarakan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Pada tataran organisasi, publik maupun swasta, telah hadir pula bermacam instrumen anti korupsi dalam bentuk kurikulum pendidikan, berbagai modul, buku saku, hingga permainan anak-anak.

Sebagai jargon yang mendisiplinkan masyarakat luas, anti korupsi memiliki efek menormalisasi ide-ide tentang apa yang dimaksud dengan korupsi dan membuatnya seakan muncul secara alami, tidak perlu dipertentangkan, dan terlindungi dari kritik. Korupsi jamak dikonstruksikan sebagai ‘kanker’, ‘AIDS’, maupun ‘iblis’ yang merusak moral masyarakat dan mencuri kesejahteraan si miskin.

Sementara bagi David Kennedy, Profesor Hukum dari Harvard, anti korupsi lebih tepat dilihat sebagai alat untuk meregulasi mereka yang bermain di luar kesepakatan para pihak yang berkuasa.

Anti korupsi juga tanpa disadari menampilkan citra buruk tentang sistem ekonomi dan politik lokal, yang kemudian banyak dipandang sebagai bagian dari upaya melanggengkan ketimpangan kekuatan antara negara yang lebih ‘kotor’ dan negara yang lebih ‘bersih’.

Kennedy juga mengkritisi praktik anti korupsi yang memandang korupsi sebagai permasalahan akut moral yang menjangkiti seluruh sektor dan lapisan di masyarakat. Praktik anti korupsi seakan menafikan kondisi masyarakat pascakolonial, seperti Indonesia, yang tak dapat dipisahkan dari konteks sejarah, proses perubahan sistem politik, ekonomi, dan dinamika sosial budayanya.

Pendapat Kennedy ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru untuk bangsa ini. Seorang Kartini sudah mengungkap hal serupa tatkala ia menuliskan bagaimana korupsi yang ada pada zamannya adalah kombinasi dari tekanan ekonomi, sistem pemerintahan yang masih jauh dari ideal, dan ekspektasi sosial masyarakat.

Tantangan yang sama masih dihadapi oleh bangsa ini di masa sekarang. Sebagaimana dilaporkan Bank Dunia, penurunan kemiskinan melambat sementara ketimpangan ekonomi semakin lebar. Di sisi lain, pengelolaan sektor publik masih memiliki banyak pekerjaan rumah substantif yang tidak secara mudah dapat dikaitkan dengan moralitas individu.

Ironisnya, anti korupsi justru semakin masif dilancarkan, tanpa sikap kritis, sebagai gerakan yang menyasar nilai-nilai bermasyarakat dan sistem pengelolaan negara yang dianggap ‘primitif’ atau mengalami ‘distorsi’.

Misalnya saja, dalam kasus-kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, semangat anti korupsi justru berujung pada kriminalisasi perilaku-perilaku yang tak cukup syarat untuk digolongkan sebagai tindakan korupsi.

Kelemahan Pemaknaan Anti Korupsi yang Dominan Saat Ini

Logika di dalam gerakan anti korupsi global yang diusung para aktivis pemberantasan korupsi dunia banyak yang berpegang pada pendekatan rasionalis ekonomi yang meyakini bahwa korupsi dimotivasi oleh pertimbangan untung rugi yang dapat digambarkan lewat hubungan sebab akibat yang linear.

Oleh karenanya, pendekatan rasionalis menyarankan formula generik bahwa keberadaan demokrasi, budaya organisasi, dan tata kelola yang baik dalam menekan korupsi.

Padahal, sebagaimana dijelaskan oleh sosiolog Anthony Giddens, tiga dekade silam, perilaku individu tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya serta elemen-elemen yang memengaruhi korupsi ternyata bersifat saling memengaruhi (mutually constitutive).

Sayangnya, lewat tragedi Enron, skandal suap Unaoil, dan yang terbaru, ‘Paradise Papers’, mata dunia seperti dibuka bahwa negara-negara yang dikatakan memiliki pencapaian demokrasi yang lebih matang, budaya, etos kerja, dan tata kelola terbaik pun tak kebal dari perilaku korup.

Skandal-skandal tersebut juga menunjukkan bahwa rendahnya persepsi tentang korupsi di sebuah negara maju, yang diukur dari indeks persepsi korupsi Transparansi Internasional, tidak berarti praktik tersebut tidak jamak terjadi sana.

Itulah sebabnya ekonom Jeffrey Sachs menyerukan sindiran, jika dunia ingin terbebas dari korupsi, maka mulailah dari Inggris dan Amerika Serikat, bukan malah di negara berkembang seperti Indonesia. Mereka juga memiliki ‘budaya korupsi’ dengan membiarkan korupsi terjadi secara terang-terangan.

Selain itu, pendekatan rasionalis juga telah gagal dalam memahami korupsi sebagai sebuah konstruksi sosial. Sosiolog Mark Granovetter menyatakan bahwa apa yang dinamakan korupsi dan bukan korupsi bergantung pada posisi dan kepentingan individu terkait.

Sebagaimana ditulis oleh  Tara Polzer (2001), gerakan anti korupsi global yang digawangi oleh badan internasional seperti Bank Dunia dan Transparansi Internasional tidaklah terlepas dari kepentingan para pemimpin di dalam badan tersebut dengan kondisi perpolitikan dunia di akhir era 1990-an.

Kala itu, Bank Dunia menghadapi tekanan dari para donor yang berimbas pada perubahan strategi untuk masuk ke ranah korupsi, di mana pada awalnya dianggap sebagai ranah politik domestik yang merupakan ranah terlarang untuk disentuh lembaga keuangan internasional tersebut.

Karenanya, gerakan anti korupsi global sering menghadapi kesulitan karena terlalu didominasi oleh ide-ide dari kalangan elite anti korupsi badan internasional ini, yang cenderung meminggirkan suara mereka yang paling terkena dampak dari gerakan anti korupsi.

Perlunya Pendekatan Alternatif dalam Studi Korupsi

Menyadari kelemahan-kelemahan di atas, karenanya, telah banyak bermunculan pendekatan alternatif yang bertujuan menyelami bagaimana korupsi dimaknai oleh masyarakat.

Sebagai contoh, studi etnografis di Rusia yang dilakukan oleh Ledeneva (2001) mengupas bagaimana praktik Blat yang dikategorikan sebagai nepotisme oleh gerakan anti korupsi global ternyata dipandang sebagai hubungan sosial biasa.

Bahkan, praktik ini menjadi bagian penting dari identitas masyarakat lokal, tanpa mengindikasikan adanya nuansa kemerosotan moral di dalamnya. Lebih jauh lagi, praktik Blat sebagai sebuah peraturan tidak tertulis ternyata memiliki mekanismenya sendiri dalam menutupi kurang efektifnya peraturan-peraturan formal tertulis.

Koechlin (2013), lewat studi korupsi di Tanzania, mengungkap bahwa program anti korupsi sebagai sebuah konsep politis telah melahirkan beragam peraturan perundangan yang dapat mengemansipasi masyarakat lemah. Namun, di saat yang sama program anti korupsi ini juga merepresi atau memarginalkan kelompok masyarakat tersebut.

Kenapa demikian? Karena lewat praktik-praktik yang lazim disebut korupsi itu komunitas marginal Tanzania justru mendapatkan akses ke layanan publik dan menikmati redistribusi pendapatan. Hal ini mirip dengan keberadaan ‘uang lelah’ dan ‘uang rokok’ di Indonesia.

Riset penulis juga mengungkap hal senada, yaitu bahwa gerakan anti korupsi global cenderung mengabaikan pemaknaan alternatif, yaitu budaya,  yang begitu kuat mengakar ke dalam identitas individu terkait.

Hal ini terlihat dari penggunaan istilah ‘tanda terimakasih’ yang dianggap sebagai perwujudan nilai balas budi maupun istilah ‘infaq’ sebagai salah satu cara memenuhi tanggung jawab sosial malah dianggap korupsi.

Epilog

Setidaknya, ada dua hal yang patut menjadi perhatian dari perbandingan kedua pendekatan di atas. Pertama, fenomena korupsi dan gerakan anti korupsi perlu dipahami secara kontekstual.

Di berbagai studi yang melihat konteks masyarakat pascakolonial, korupsi pada tataran birokrasi sering dipandang sebagai growing pains, sebuah nyeri bertumbuh yang akan hilang seiring dengan meningkatnya pendidikan dan pemerataan kesejahteraan. Bukan penyakit moral yang menggerogoti mental individu dari bangsa tertentu.

Oleh karena itu, pembingkaian korupsi sebagai sebuah persoalan moral dan kegagalan sistem pemerintahan secara total adalah sesuatu yang patut dipertanyakan, apalagi jika berdampak pada atau dihubungkan dengan delegitimasi identitas bangsa dan stigmatisasi negara.

Di saat yang sama, beberapa penganut pendekatan rasionalis sendiri juga kini mulai mempertanyakan anggapan bahwa ‘korupsi’ selalu buruk untuk pertumbuhan. Mereka menemukan, beberapa negara yang belum memiliki tata kelola yang ideal justru bertumbuh karena “korupsi”. Malah, di beberapa negara Asia Pasifik, ‘korupsi’ justru baik untuk pertumbuhan ekonomi mereka.

Dalam pandangan saya, temuan-temuan tersebut mestinya tidak perlu dilihat sebagai sebuah pembelaan atas praktik korupsi, melainkan sebagai refleksi kita bahwa setiap perekonomian negara memiliki mekanisme bertumbuh yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, korupsi yang sering dipandang sebagai rintangan pertumbuhan mestinya  dilihat lewat perumusan masalah dan penjabaran solusi yang lebih peka terhadap konteks lokal.

Kedua, istilah korupsi itu sendiri memiliki pemaknaan subjektif yang bisa jadi bertentangan dengan definisi formal (official definition). Karenanya, ia menuntut dibukanya ruang pemaknaan alternatif.

Itulah sebabnya, saya menyarankan istilah ‘uang transpor’, ‘rezeki’, hingga ‘infaq’ perlu dimaknai dari sudut pandang individu agar solusi yang beresonansi dapat dicapai. Sayangnya, penggiat anti korupsi global sering sekali meminggirkan pemaknaan yang berbeda ini atas nama meluruskan persepsi yang keliru di masyarakat, yang pada akhirnya justru mencederai pencapaian pesan anti korupsi itu sendiri.

Salah satu strategi yang saya tawarkan di sini adalah dengan mengakui eksistensi pemaknaan tersebut kemudian memikirkan bagaimana mengelolanya secara strategis, bukan justru sebaliknya, yaitu mengabaikannya.

Perlu dingat, upaya kontekstualisasi anti korupsi ini bukanlah upaya pembelaan atas korupsi, tetapi justru merupakan upaya untuk meningkatkan rasa kepemilikan (ownership) dan efektivitas dari gerakan anti korupsi itu sendiri.

Tujuannya adalah agar gerakan anti korupsi global tidak malah menciptakan masalah-masalah sosial baru dengan mengabaikan identitas masyarakat lokal. Hal ini demi memperjuangkan ide-ide abstrak yang berpijak pada nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat, seperti adanya rasa saling ketergantungan.

Strategi yang saya tawarkan ini boleh jadi dipandang sebagai pendekatan yang radikal atau bahkan aneh dalam merumuskan kembali gerakan anti korupsi global. Meski demikian, sebuah keanehan tidaklah perlu ditakuti, asalkan memiliki landasan berpikir yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Dalam konteks Indonesia, saya menyarankan sudah saatnya para pegiat, pemerhati, ataupun aktivis anti korupsi duduk bersama kembali merumuskan permasalahan bangsa ini dengan mencermati pemaknaan yang beragam dan meningkatkan pemahaman mereka atas konteks lokal dan historis Indonesia yang spesifik dan tidak asal menyalin strategi anti korupsi global.

Dengan demikian, slogan anti korupsi dapat lebih menyentuh langsung masyarakatnya dan mempunyai dampak nyata pada perilaku sehari-hari mereka, bukan lagi sekedar kepalsuan atas sebuah jargon “berani jujur, hebat!”.

***

*) Versi lain dari artikel ini telah dipublikasikan di The Conversation.

 

 

Wasiat Atasan Kepada Anak Buah Menghadapi Budaya Birokrasi Kita Yang Sungguh Hebat!

Wasiat Atasan Kepada Anak Buah Menghadapi Budaya Birokrasi Kita Yang Sungguh Hebat!

Wasiat ini untuk para anak buah, yang kalau tidak ada aral melintang, suatu saat nanti akan menjadi pemimpin.

Saat ini mungkin ada pimpinan yang tidak ‘sesakti’ seperti dalam uraian wasiat ini. Begitu pula mungkin ada instansi pemerintah yang tidak sehebat  yang tergambar dalam narasi wasiat ini.

Namun percayalah, wasiat ini masih sangat berguna untuk sebagian besar kalian, wahai para anak buah….

Saya tidak habis pikir mengapa banyak anak buah saya, akhir-akhir ini begitu semangatnya ingin mengubah budaya birokrasi kita? Budaya birokrasi mau diubah dari dilayani menjadi melayani, dari kurang kreatif menjadi proaktif dan inovatif.

Wahai anak buah,

Kata siapa birokrasi kita kurang melayani? Kata siapa birokrasi kita kurang kreatif? Kalau ada kalian yang kurang kreatif dalam melayani, mungkin iya. Melayani siapa? Ya tentu saja melayani saya, pimpinan kalian.

Masih saja kalian ada yang tanya, “Lalu masyarakat bagaimana? Apa mereka tidak perlu dilayani?”

Begini ya anak buah, masyarakat itu sudah mandiri. Mereka tidak perlu lagi kalian layani sepenuh hati. Kita pun tak perlu lagi serius mendengar keluhan mereka. Hanya orang-orang baper saja yang suka protes. Lagian hidup kok banyak mengeluh.

Budaya Birokrasi Kita Sudah Mapan dan Nyaman, lho….

Bagaimana tidak mapan, kalian tahu kan, budaya ini warisan dari zaman kerajaan, lalu diperkuat di zaman penjajahan, terus bertahan sampai sekarang. Bukan main lamanya. Sesuatu yang sudah lama dan dipertahankan itu pasti sudah mapan. Sudah penak tenan di posisinya.

Selain mapan, budaya birokrasi kita juga nyaman. Bagaimana tidak nyaman? Kalian itu harus selalu ‘Nrima Ing Pandum’, itulah singkatan dari NIP. Artinya menerima apa yang dibagikan. Kalian harus membiasakan diri untuk menerima semua yang bisa saya berikan, apapun itu, berapapun itu. Kebiasaan itu membuat perasaan kalian jadi nyaman kan?

Wahai anak buah,

Budaya di birokrasi kita ini juga sudah nyaman dengan relasi hirarki antara saya sebagai atasan dan kalian sebagai bawahan. Hirarki yang kuat memang diperlukan untuk saya benar-benar bisa mengatur kalian. Saya ini biasa disebut patron, sedang kalian, anak buah, disebut client.

Hubungan patron-client kita ini dibilang budaya paternalistik, bagus kan namanya? Bayangkan jika saya tidak bisa mengatur kalian, kalian pasti akan mengatur diri kalian sendiri, dan akhirnya malah tidak teratur. Pas, bukan?

Tahukah kalian, hubungan kita ini bagaikan bapak-anak. Yang namanya bapak itu punya hak mendidik dan membina anaknya. Begitu juga anaknya, harus rela dididik dan dibina bapaknya. Anak harus menghormati dan menuruti apa kata bapaknya. Hubungan kita ini punya istilah, bapakisme. Jangan coba-coba ‘ngeyel’, bisa kualat nanti.

Saya heran, kok masih saja ada dari kalian yang ngeyel. Ada yang bilang: “Bukankah kekuasaan itu tidak absolut, tidak bisa dipegang, bahkan kekuasaan itu ada dimana-mana? Kekuasaan itu bersifat produktif. Oleh sebab itu anak buah sebaiknya diakui otonominya”.

Ah, itu kan kata Foucault, saya kenal orang itu. Sudahlah tidak usah didengarkan. Dia itu ngawur. Di mana-mana kekuasaaan itu absolut, dipegang oleh elit. Titik.

Wahai Anak Buah, Kalian Tidak Usah Iri….

Saya dan pimpinan lainnya itu memang disebut elit. Elit itu artinya sekelompok orang eksklusif pemegang kekuasaan, punya kecakapan lebih, dan berhak menentukan nasib kalian.

Bagaimana tidak eksklusif, saat pelantikan saja saya pakai setelan jas, itu setelan pakaian yang melambangkan kedigdayaan. Saya dan pimpinan lain itu dikumpulkan dalam ruangan khusus, dibacakan ‘mantera’, lalu diberi selamat. “Selamat, Anda sudah menjadi pimpinan, sudah berbeda dengan pegawai kebanyakan,” begitu kata orang yang melantik saya.

Keluar dari ruangan pelantikan, saya sudah disediakan ruangan yang tak kalah eksklusif, ruangan tertutup, lengkap dengan sekretaris yang mampu menyaring siapa saja tamu-tamu yang datang. Jangan coba-coba kalian masuk ruangan tanpa sepengetahuan sekretaris saya, bisa saya semprot air tajin nanti.

Oya, sebelum datang, kalian bisa telepon sekretaris lebih dulu untuk dapat ‘nomor antrian’. Jika kadang sekretaris saya tidak bisa dihubungi, ya cobalah lain waktu, karena terkadang sekretaris saya lebih sibuk dibanding saya.

Taukah kalian, setelan jas, ucapan selamat, ruangan, dan sekretaris, itu semua adalah bagian dari simbol eksklusivitas saya. Jangan ngiri ya anak buah, namanya juga pimpinan. Sudah selayaknya saya mendapat fasilitas itu.

Malah, saya juga dapat fasilitas yang lebih lengkap lagi, seperti rumah dan mobil dinas dengan plat nomor khusus. Lha kok enak? Ya iya lah.

Coba kalian bayangkan, mosok saya harus ngontrak rumah? Apa kata dunia? Mosok saya harus pesan gocar tiap mau ke kantor dan menghadiri undangan? Apa kata driver gocar nanti?

Kalian pasti paham kan, gaji saya pun lebih besar dari kalian karena memang tugas saya berat. Kalau kalian kan tugasnya hanya melaksanakan arahan. Lha kalau saya, selain memberi arahan, juga kasih petunjuk dan juga perintah. Belum lagi kadang harus keluar energi besar untuk memarahi kalian. Berat sekali bukan?

Lebih Enak Jadi Anak Buah, Tau…?

Ada yang bilang, kalau saya itu tidak percaya kalian. Siapa bilang? Percaya kok. Buktinya saya sering terlihat santai saat kalian pontang-panting bekerja, kan? Saya juga selalu percaya kalian pasti akan minta petunjuk saya sebelum mengerjakan sesuatu.

Saking percayanya saya pada kalian, jika saya dapat teguran dari pimpinaan saya karena hasil pekerjaan tidak sesuai harapannya, saya seringkali mencari kalian untuk disalahkan. “Salah kamu nih, sudah dipercaya kok masih kerja begitu”.

Semakin tinggi level saya, semakin berat lho tanggung jawabnya. Tidak percaya? Coba saja lihat di saat ada masalah berat di lingkungan kantor, saya selalu bertugas menjawab dan kalian, anak buah, cukup menanggungnya. Enak kan kalian jadi anak buah?

Arahan, petunjuk, dan perintah saya itu juga ajaib. Semuanya benar, karena saya selalu lebih tahu dibandingkan kalian. Nah, kalo sudah begitu mosok kalian tidak nurut. Pengetahuan dan kebenaran saya itu sungguh sudah di atas kalian. Ya namanya juga atasan, kan..

Pernahkah kalian dengar ada rekan kalian yang mengatakan, “Kita tunggu petunjuk dari pimpinan?” Nah, kalian perhatikan itu, kalimat itu menggambarkan kalau kalian hanya dapat melakukan sesuatu berdasar petunjuk dan arahan saya. Artinya saya yang paling  tahu dan menentukan segalanya. Keren, kan?

Wahai anak buah,

Adakah di antara kalian yang masih merasa tertekan oleh saya sebagai pimpinan kalian? Menurut saya itu perasaan yang aneh. Masih ingat hukum Pascal, kan? Birokrasi ibarat ruang tertutup yang berisi air, maka tekanan di dalam ruangan itu akan diteruskan sama besar ke segala arah.

Jadi ya memang sudah hukum alam, tekanan itu selalu ada dari sang penekan, kemana-mana pula.  Meski begitu, tekanan Pascal tadi kalau digunakan di sistem hidrolik bisa  mengangkat benda yang ditekan tadi. So, tidak usah baper lah.

Jadi Anak Buah Jangan Sok, ya….

Jangan kalian buru-buru merasa hebat kalau punya gagasan besar. Gagasan kalian itu harus saya ‘stempel’ dulu. Seperti anak kalau punya usul harus disetujui orang tua dulu, kan? Saya harus setuju dan itu dilakukan dengan cara saya.

Tidak sopan kalau kalian merasa jengkel. Jengkel karena gagasan kalian, yang kalian rasa mungkin solusi masalah kantor selama ini, saya akui sebagai buah pikiran saya. Lha memangnya kalian itu siapa?

Jangan heran kalau akhirnya nama kalian pun tidak saya sebut saat saya menerima pujian atau dapat sepeda atas keberhasilan gagasan tadi. Lha wong kalian anak buah,  kok minta disebut namanya. Itu namanya caper.

Oya, masih adakah dari kalian yang merasa potensi kalian tidak maksimal karena salah penempatan? Ini juga karena kalian sok yakin saja. Sok yakin dan sok tahu dengan potensi kalian. Mosok ada anak buah yang paham dengan dirinya sendiri tanpa campur tangan pengetahuan saya. Ya jelas saya yang lebih tau lah.

Dialog? Untuk apa lagi? Ingat ya, kan sudah saya bilang, kebenaran dan pengetahuan saya itu di atas rata-rata kalian. Sudahlah, ini demi organisasi. Selalu ada hikmah dari semua ini. Nikmati saja dan suatu saat nanti kalian akan tahu kenapanya.

Anak Buah, Sadarlah, Jangan Keterlaluan!

Kalian mau mengkritik kebijakan atau perilaku saya? Wah, kalau ini benar-benar sudah kebangeten. Apalagi kalau kalian sok jago mau jadi whistleblower melaporkan saya ke pihak lain. Tega sekali kalian ini, saya sudah susah payah memikirkan nasib kalian, eh malah dilaporkan.

Lalu, apanya yang mau dilaporkan? Tindakan wrongdoing? Walah, masa sih saya bisa  wrong. Bukannya sudah saya ingatkan kalau saya itu selalu benar, lha kok malah mau mengkritik apalagi melaporkan. Hanya kalian yang kurang piknik yang berani melakukannya.

Eh, kecuali kalian memang ingin tugas menetap di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, atau Papua. Kalau begitu, silakan saja. Kalian nanti akan bahagia disana. Kalian bisa piknik sepuasnya menikmati Labuan Bajo, Wakatobi, atau Raja Ampat.

Jadi Begini ya Anak Buah….

Saya itu sudah setengah mati memberi perhatian dan perlindungan kepada kalian. Saya juga repot sekali harus menilai kinerja kalian. Mosok kalian masih ragu untuk loyal? Masih tidak ikhlas memuji saya? Mau dinilai minus DP3-nya? Mau tidak saya teken lembar penilaian kinerja-nya? Bisa peyok kalian. Sadarlah kalian mulai detik ini juga.

Sudahlah, saya itu seperti orang tua, harus dihormati dan dibanggakan. Ikutilah kata-kata saya dan laksanakan perintah saya. Kalian tidak usah terlalu repot berpikir bagaimana melayani masyarakat. Mereka sudah cukup mandiri dan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri.

Lebih penting melayani saya. Nikmati saja peran kalian sebagai client menghadapi patron kalian, niscaya hidup kalian akan selamat dan sejahtera seperti yang kalian impikan setiap berangkat dan pulang kerja. Bermimpilah terus, jangan pernah putus asa.

Bagaimana, sudah melek dengan budaya paternalistik di birokrasi kita? Masih mau ngeyel mengubah budaya di birokrasi kita? Kurang kerjaan saja!

 

Adaptasi Kompetensi dan Profesionalisme KPK Sebagai Antisipasi Keniscayaan Perubahan Lingkungan

Adaptasi Kompetensi dan Profesionalisme KPK Sebagai Antisipasi Keniscayaan Perubahan Lingkungan

Prolog

“Saat ini KPK banyak mengalami pukulan balik dari kekuatan besar, pukulan itu berasal dari berbagai arah dan bertubi-tubi. KPK sedang berada di ujung sakaratul maut”, demikian ujar Bambang Widjojanto baru-baru ini.

Penulis pun berpendapat sama. Selain pukulan dan serangan balik dari para pelaku tindak kejahatan korupsi, KPK juga mengalami kemerosotan kredibilitas akibat pengaruh lingkungan sekitar, termasuk di lingkungan pemerintahan sendiri.

Kemenangan sementara SN dalam praperadilan perkara e-KTP menyisakan dampak berkepanjangan terkait rasa keadilan di Indonesia. Sebab, ini bukan semata kemenangan yang menjadi tanda tanya, tetapi juga tentang kompetensi dan profesionalisme KPK saat berhadapan dengan penanganan korupsi berskala besar.

Belum tuntas hal ini disorot, hadir lagi ide pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pindana Korupsi (Densus Tipikor) Kepolisian RI (Polri), yang diwacanakan melaksanakan peran pemberantasan korupsi di ranah yang tidak bisa disentuh KPK. Adakah hal ini logis? Bukankah sistem hukum dan peradilan di Indonesia telah menyediakan jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) yang mampu menutupi setiap celah dari tindak pidana korupsi di Indonesia?

Kegaduhan berlanjut ketika Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berwacana menggandeng KPK untuk mengaudit dana desa. Padahal, audit merupakan tugas auditor. Entah apa tendensi dari Kementerian tersebut mengemukakan ide non-fungsional yang hanya menghadirkan ketidaksesuaian fungsi dan peran lembaga KPK.

Kondisi KPK sekarang dapat digambarkan sebagai organisasi yang berada dalam turbulensi. Eksistensinya menghadapi situasi dan kondisi yang terus merongrong. Indikasinya terlihat dari banyaknya hambatan yang dialami dalam proses pemberantasan korupsi skala besar sehingga terkesan menggugat kompetensi dan profesionalisme KPK.

Selanjutnya, terdapat fenomena dimana KPK tidak lagi utuh dan eksis sebagai lembaga “super power.” Pendekatan konflik pun telah dibangun dengan wacana pembentukan Densus Tipikor tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk mengesankan bahwa KPK kurang mampu memuaskan masyarakat. Ada upaya sistematis membangun citra bahwa terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap KPK yang akan menciptakan kesan adanya penurunan profesionalisme KPK. Hal ini akan berimplikasi pada upaya menekan keberdayaan KPK.

Terakhir, muncul Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) ‘milik’ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang dijelaskan dengan lebih santun dan legitimate-regulative.  Namun, ia tetaplah menyimpan potensi mereduksi peran KPK.

Memang, terdapat perdebatan partial diametrical dalam memahami realitas konflik di lingkungan eksternal KPK. Ia adalah sebuah ketidaksamaan sekaligus ketidakutuhan pandangan yang menganggap bahwa KPK bukanlah yang terbaik. Pandangan ini melihat bahwa masih ada organisasi pengawasan dan penegak hukum yang dapat menjalankan tugas KPK. Organisasi-organisasi tersebut merasa memiliki sumber daya yang cukup sehingga bisa menganggap dirinya justru lebih baik dari KPK. Hal demikian merupakan sebuah keniscayaan perubahan lingkungan yang telah hadir menyertai perjalanan KPK.

Tinjauan Kelembagaan KPK

Secara kelembagaan, KPK pada dasarnya memiliki fungsi dan peran yang sama dengan institusi penegak hukum lainnya, namun memiliki struktur yang berbeda yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kewenangannya. Hal itu dapat dijelaskan melalui konsep kelembagaan yang dikemukakan DiMaggio dan Powell (1983) yang dikenal dengan isomorphism. Konsep yang mengatakan bahwa kelembagaan dapat ditemui dalam berbagai mekanisme, yaitu melalui paksaan, normatif, ataupun tiruan.

Mekanisme paksaan (coercive) berkaitan dengan organisasi yang menyelenggarakan praktik tertentu  karena tekanan dari eksternal organisasi yang sifatnya memaksa. Dalam hal ini adalah hadirnya undang-undang maupun kebijakan terkait dengan KPK yang memberikan mandat khusus dan kewenangan lengkap sebagai institusi pemberantasan korupsi.

Di lain sisi, mekanisme paksaan juga telah menciptakan berbagai regulasi yang ‘memaksa’ organisasi selain KPK untuk menjadi lebih powerful. Kepolisian merasa dipaksa oleh KUHAP untuk memiliki kewenangan sebagai penyidik korupsi, sementara Kejaksaan dengan UU Kejaksaan pun demikian.

Mekanisme normatif utamanya  datang  dari  grup profesional, sebagai tekanan untuk perubahan organisasi. Mekanisme ini mengutamakan kesadaran profesi, diantaranya melalui program pelatihan profesional dan pemenuhan kode etik profesi. Mekanisme ini merangsang lembaga untuk menerapkan praktik sesuai norma profesi.

Terkait hal itu, berbagai tuntutan muncul agar KPK mengubah beberapa prosedur penindakan yang dinilai telah menyimpang dari norma profesi penegakan hukum. Munculnya Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR tentang KPK baru-baru ini juga terkait dengan tuntutan tersebut.

Adapun mekanisme tiruan (mimetic) timbul ketika organisasi meniru (imitate) organisasi lain yang disadari memiliki legitimasi atau keberhasilan yang lebih. Mekanisme ini biasanya timbul di bawah kondisi ketidakpastian. Mekanisme ini juga merefleksikan keinginan organisasi untuk menjadi acuan  pada suatu lingkungan dalam mengadopsi adanya kepantasan praktik organisasi.

Dalam hal ini, kelembagaan KPK dinilai berhasil dan menjadi acuan bagi institusi sejenis lainnya untuk mengembangkan praktik tertentu agar dapat menyamai keberhasilan KPK. Keberhasilan tersebut membangkitkan keinginan penegak hukum terutama Polri untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi.

Wacana adanya pembentukan Densus Tipikor adalah salah satu buktinya. Adapun organisasi publik lain, seperti Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungli, dibentuk dengan maksud megikuti cara kerja KPK dan berharap dapat menyamai keberhasilan KPK. Begitu juga dengan Stranas PPK yang dibentuk oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, kehadirannya karena terinspirasi dengan cara kerja KPK.

Perkembangan di lingkungan organisasi KPK secara moral memiliki isomorphic dengan kehadiran entitas lain. Tidak hanya dari sejarah bahwa KPK telah hadir di antara sistem penegakan hukum yang sudah ada, namun juga di saat sekarang sejumlah entitas telah eksis mengambil fungsi dan peran  KPK. Mereka juga terus bergerak dengan fungsi dan perannya terkait pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Adaptasi Terhadap Keniscayaan

Banyak yang berharap KPK dapat bertahan dalam jangka panjang. Harapan itu sekaligus mengandung kekhawatiran bahwa korupsi masih akan terus berlanjut entah sampai kapan. Jika KPK ingin bertahan dalam jangka panjang, hendaknya memperhatikan beberapa kriteria pada setiap dimensi waktunya. Model dimensi waktu untuk efektivitas (Ivancevich and Matteson, 2002) dapat digunakan untuk memahami keniscayaan yang perlu diadaptasi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Berikut adalah hubungan kriteria-kualitas dalam dimensi waktu yang mengelilingi KPK: (i) dimensi jangka pendek terkait capaian kualitas KPK yaitu produktivitas, efisiensi, dan tingkat kepuasan masyarakat; (ii) dimensi jangka menengah terkait dengan kualitas adaptasi organisasi dan pengembangan organisasi, dan (iii) dimensi jangka panjang terkait dengan upaya kualitas untuk bertahan (survive).

Dalam jangka pendek, banyak hal yang dapat dilakukan oleh KPK untuk menjaga keberdayaan dan profesionalismenya. Di antaranya adalah melakukan integrasi vertikal di beberapa konteks. Dalam konteks proses penanganan dan keputusan, diperlukan integrasi vertikal dengan jajaran satuan tugas di daerah di tempat peristiwa korupsi terjadi. Sedangkan dalam konteks penggunaan input, informasi dapat diperoleh dari hasil audit BPK ataupun APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di daerah.

Di samping itu KPK sepertinya perlu mengadopsi gaya coercive-authoritarian pada kondisi spesifik, yaitu sebuah pendekatan ‘pemaksaan’ memanfaatkan kewenangan yang dimiliki. Sebagai contoh dalam penanganan perkara terkait RS Sumber Waras. Dalam situasi yang melingkupi perkara tersebut, KPK memerlukan keberanian untuk melakukan upaya paksa melalui kewenangannya dalam memperoleh bukti dan memutuskan penanganannya. Hal itu diperlukan supaya KPK tidak kehilangan ‘gaya’ yang dapat mereduksi keberdayaannya, sekaligus mampu memuaskan masyarakat yang berharap banyak akan kesungguhan KPK.

Dalam jangka menengah, KPK akan lebih baik jika menggunakan manajemen partisipatif sebagai teknik pengendalian terhadap pelaksana/subjek pembangunan (organisasi pemerintahan maupun swasta).  Dengan manajemen partisipatif tersebut, diharapkan akan hadir intensitas keterlibatan lingkungan dari para pemangku kepentingan yang memiliki kesesuaian nilai hidup dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Lingkungan yang terlibat bisa dari berbagai pihak, baik lapisan masyarakat, swasta, maupun pemerintah, sebagai pihak yang secara universal memiliki pandangan sama terkait nilai moral dan etika.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat ini menjadi kata kunci dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya, KPK memerlukan kata kunci baru dalam melakukan pencegahan korupsi. Untuk optimalisasi peran pencegahan, KPK diharapkan mampu mengidentifikasi area geografis dengan lingkungan sosial terkat. Kata kunci baru tersebut bisa jadi adalah jaringan sosial.

Jaringan sosial ini menjadi sebuah kebutuhan, mengingat korupsi berasal dari ketidakseimbangan moral dan etika individu di tengah lingkungan kelompok sosialnya. Salah satu ciri dari hadirnya model jaringan sosial adalah adanya kekuatan yang secara tradisi hadir berlandaskan pada kepercayaan (trust) pada nilai moral dan etika.

Model jaringan sosial ini secara otomatis akan mampu menyediakan dukungan data dan informasi di setiap area di Indonesia. Model jaringan sosial akan menghadirkan modal sosial yang kuat untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Adapun untuk menjaga kepercayaaan jangka panjang, terdapat sebuah agenda penting bagi KPK untuk segera membayar hutang keadilan kepada masyarakat. Berbagai perkara di pengadilan tipikor seharusnya mendapat perhatian yang sama seriusnya dengan perkara besar lainnya. Aspek independensi dan keberanian menjadi tulang punggung dalam memenuhi harapan tersebut. Di masa selanjutnya, KPK diharapkan lebih tegas dalam mendefinisikan setiap korupsi yang ditangani dan membawanya hingga menuju ke proses pengadilan tipikor tanpa pandang bulu.

Epilog

Masyarakat masih berharap banyak KPK tetap hadir, bukan hanya untuk pemberantasan (hallmark of eradication), akan tetapi juga untuk pencegahan (hallmark of prevention) terhadap korupsi di Indonesia.

Fungsi dan peran KPK yang profesional dan berdaya tampaknya harus diperkuat. Terdapat cara pandang yang perlu disadari oleh organisasi KPK terkait berbagai keniscayaan yang mengelilingi KPK. Perlunya sebuah cara pandang yang dapat melihat kekuatan adaptasi dan pengembangan sebagai kunci untuk memahami proses ketahanan dan pemberdayaan KPK.

Upaya mereduksi kekuatan KPK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi antar elit penguasa dalam kehidupan politik, sehingga profesionalisme  KPK harus hadir secara total.

Profesionalisme KPK diperlukan hadir melalui berbagai kompetensi dan kepercayaan diri. Untuk membangun dan memelihara hal tersebut, akan lebih baik jika jajaran KPK melihat sisi pengembangan sebagai sebuah fase adaptasi organisasi. Fase adaptasi sebagai sebuah keniscayaan bagi KPK untuk terus berbenah. Begitu juga sebaliknya,  peran dari fungsi dasar KPK yang semakin dibatasi oleh lingkungan menjadi sebuah keniscaaan yang perlu diadaptasi.

Save this Nation

 

 

error: