Menumbuhkan Kesadaran Politik Kritis ASN Zaman Now

Menumbuhkan Kesadaran Politik Kritis ASN Zaman Now

Perhelatan pilkada serentak 2018 tinggal menghitung hari. Atmosfir politik makin memanas seiring makin kerasnya gesekan kepentingan antarkandidat. Percaturan kepentingan tersebut ikut menyeret berbagai kelompok masyarakat dalam pusaran politik praktis.

Salah satu kelompok masyarakat yang ikut terseret adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang dikenal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengingat jumlahnya yang cukup besar yaitu 4,3 juta jiwa dan posisinya yang strategis di tengah-tengah masyarakat, maka ASN merupakan kekuatan yang paling rentan dipolitisasi.

Jargon “Netralitas ASN” pun lantang diteriakkan. ASN tidak boleh berpolitik praktis. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, ASN harus netral dan tidak melakukan aksi dukung-mendukung terhadap kontestan pilkada. Begitulah kira-kira harapan masyarakat agar birokrasi tetap profesional.

Utopia Netralitas ASN

Regulasi sebenarnya sudah mengatur dengan tegas tentang netralitas birokrasi. Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun (Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN).

Dalam ketentuan lainnya, kita juga bisa menjumpai adanya larangan ASN terlibat politik praktis, misalnya kegiatan kampanye pemilu yang mengikutsertakan ASN (Pasal 280 angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu).

Setiap ASN dilarang  memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53).

Selanjutnya Kementerian PAN dan RB melalui surat edaran nomor B/2355/M.PANRB/07/2015, juga melarang ASN untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Namun, kondisi ideal tersebut tampaknya sulit diwujudkan di lapangan. Ada beberapa faktor yang membuat netralitas ASN di biokrasi menjadi sekadar utopia.

Pertama, adanya birokrat ataupun juga incumbent yang menjadi kontestan pilkada. Kondisi tersebut mengakibatkan sikap birokrat yang menjadi bawahannya cenderung tidak netral. Hal itu mungkin saja terjadi karena selain adanya kepentingan pribadi dari ASN agar tetap ‘dipakai’, juga adanya upaya penggalangan dukungan secara terselubung dalam birokrasi.

Kedua, ketergantungan ASN itu sendiri terhadap kekuasaan kandidat usai pilkada. Untuk mengamankan masa depan kariernya, ASN harus mengambil sikap yang jelas agar selamat dari “hukuman” sang pemenang yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Pada pilkada serentak tahun 2017 lalu, ada 96 ASN yang menjadi calon kepala daerah. Pada tahun 2018 calon yang berlatar belakang ASN jumlahnya meningkat menjadi 156 orang.

Saat ini banyak dijumpai para ASN menjadi kontestan pilkada. Di samping ASN, sebanyak 205 orang yang masih berstatus sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah tampil sebagai kontestan, baik untuk jabatan yang sama maupun untuk jabatan yang lebih tinggi.

Keikutsertaan pejabat dan ASN dalam pilkada tentu memberikan pengaruh terhadap netralitas birokrasi, baik secara kelembagaan maupun secara individual. Apalagi jika yang bertarung adalah bekas atasan atau sama-sama dari incumbent, maka pastilah kenetralan birokrasi menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan.

Selanjutnya, terkait dengan ketergantungan birokrasi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian, maka harus disadari bahwa birokrasi tidak berada di ruang hampa yang bebas dari “intervensi” politik. Pejabat politik pemenang pemilu akan menjadi nakhoda dan mempengaruhi keberlangsungan individu dan organisasi birokrasi.

Terlebih dari sudut pandang normatif, peran sentral kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang memiliki wewenang dalam mengangkat, memberhentikan, dan memindahkan pegawai menjadi senjata ampuh untuk mempengaruhi pandangan politik birokrasi.

Bukan rahasia lagi, jika ada kepala daerah yang melakukan mutasi maupun demosi terhadap ASN yang dianggap menjadi lawan politiknya. Agenda-agenda kerja yang akan dilakukan sebuah instansi juga syarat kepentingan. Agenda kerja dan kebijakan sering digunakan sebagai kampanye terselubung dan kepentingan politis kepala daerah.

Birokrasi Tidak Dapat Lepas dari Proses Politik

Birokrasi merupakan bagian integral dari sistem politik sehingga tidak bisa dilepaskan dari proses politik itu sendiri. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, posisi dan peran politik ASN berubah sesuai dengan kondisi aktual yang terjadi.

Pada era Orde Baru, PNS menjadi mesin politik dari penguasa. Seluruh jajaran birokrasi dijadikan ‘sekrup’ untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto hingga 32 tahun.

Proses deparpolisasi dilakukan melalui penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 1970. Melalui kedua peraturan perundang-undangan itulah, sikap antipartai di kalangan birokrasi dibentuk. Dengan demikian, direnggutlah basis-basis massa yang selama ini menjadi sumber dukungan partai politik.

Disterilkannya birokrasi dari partai politik dan ditanggalkannya atribut partai politik dalam birokrasi menjadikan ASN tidak mempunyai pilihan lain kecuali masuk ke dalam barisan Golkar.

Kedua peraturan tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya keputusan presiden tentang pembentukan Korpri sebagai satu-satunya wadah organisasi pegawai negeri yang membawa ASN menjadi subordinasi dari Golkar (Keppres Nomor No. 82 tahun 1971).

Kooptasi terhadap PNS untuk kepentingan Golkar waktu itu berkembang menjadi pemberian beban tambahan bagi ASN sebagai aktivis politik. Tujuannya hanya satu, memastikan Golkar keluar sebagai pemenang pemilu.

Kebijakan monoloyalitas tersebut pada akhirnya mengakibatkan marjinalisasi dan diskriminasi pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi terhadap masyarakat. Politisasi pegawai negeri pada era tersebut terjadi akibat kebijakan massa mengambang melalui depolitisasi. Pegawai negeri dibuat sedemikian rupa agar buta terhadap politik.

Perlunya Kesadaran Politik ASN

Pada zaman now, ASN bukan lagi hanya sebagai implementator dari kebijakan tetapi juga berusaha ikut andil dalam pembuatan kebijakan. Disukai atau tidak, kehidupan ASN tidak bisa jauh dari pertarungan politik. Sudah seharusnya ASN ikut mengambil bagian dalam mempengaruhi kebijakan.

Misalnya, jika ada kebijakan dari pimpinan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, maka ASN zaman now wajib memberikan kritik dan masukan kepada pimpinan tersebut. Contoh lainnya, apabila ada atasan yang melanggar peraturan, maka ASN wajib hukumnya untuk menegur.

Penerimaan ASN baru pada era Presiden Joko Widodo tidak kemudian menjadikan mereka berhutang budi pada Jokowi dengan menjadi mesin politik pada pemilu mendatang. Mau memilih siapapun nantinya merupakan hak politik warga negara, termasuk CPNS.

Sudah seharusnya ASN justru tidak boleh netral, melainkan memiliki kepentingan, yaitu berpihak dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bukan pada pemimpin. Untuk itu, jika perlu, ASN sebaiknya mendukung kandidat yang paling memiliki jiwa melayani masyarakat.

Dengan demikian ASN bukan lagi mesin yang bisa dijalankan sesuai dengan kepentingan politik pimpinan seperti pada zaman Orde Baru. ASN zaman now harus menunjukkan prinsip politik kritis sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyair terkemuka dari Jerman, Bertolt Brecht, pernah mengatakan:

“Buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak bicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semuanya tergantung pada keputusan politik. Orang yang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya dengan mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, dan pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi terburuk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional”.

Tampaknya, apa yang dikatakan Brecht juga bisa terjadi pada ASN. Oleh karena itu, pada kondisi dimana ruang demokrasi terbuka lebar seperti saat ini ASN harus lebih melek politik. Sepertinya, sudah tidak ada ruang lagi bagi ASN yang apolitis. Pilihannya hanya dua: memiliki kesadaran politik kritis atau akan tergilas oleh kepentingan politik orang lain. ASN zaman now harus mampu berpikir kritis dan memosisikan dirinya tetap pada tujuan utama birokrasi, yaitu sebagai pelayan rakyat.

Epilog

Sikap apatis dan apolitis harus dihindari oleh ASN zaman now, bahkan mesti dibuang jauh-jauh. ASN harus mulai aware terhadap proses politik, tetapi bukan dengan ikut terjun dalam politik praktis.

Batasannya ada pada Undang-Undang tentang ASN dan Undang-Undang tentang Pemilu yang melarang ASN terlibat politik praktis. Namun, yang lebih penting dan utama adalah perlunya menumbuhkan kembali nalar serta kesadaran politik kritis dari ASN. Saya termasuk salah satu CPNS yang seharusnya juga memiliki nalar demikian. ***

 

 

Politik Identitas:  Antara Partisipasi dan Pragmatisme Masyarakat

Politik Identitas: Antara Partisipasi dan Pragmatisme Masyarakat

Sejak pemilu 2014, suhu politik di negeri ini terus memanas. Pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2015, 2017, dan 2018 seolah menjadi momen yang turut menjaga panasnya suhu politik hingga pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2019 nanti.

Hal ini dapat diamati dari tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, pragmatisme pemilih, dan munculnya fenomena politik identitas.

Di satu sisi, kebangkitan politik identitas memang bisa dianggap sebagai sumber perpecahan bangsa, memancing timbulnya intoleransi, dan perselisihan etnis. Namun, di sisi lain politik identitas juga ternyata dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih, menekan jumlah pemilih pragmatis, serta meminimalkan politik uang.

Lihat yang terjadi pada Pilkada DKI 2017 lalu. Sebanyak 78 persen pemilih memberikan suara pada pilkada putaran kedua. Sebuah capaian tingkat partisipasi pemilih yang belum pernah terjadi di daerah lain.  Bandingkan dengan pilkada 2012 yang hanya dihadiri oleh pemilih pada angka sekitar 67%.

Jadi, politik identitas bagus apa tidak?

 Politik Identitas dan Persinggungannya dengan Politik Praktis

Cressida Heyes mendefinisikan politik identitas sebagai aktivitas politik (baca = strategi) dalam arti luas yang secara teoritik menemukan pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dirasakan kelompok tertentu dalam situasi sosial tertentu.

Politik identitas lebih mengarah pada gerakan dari kaum yang terpinggirkan dalam kondisi sosial, politik, dan kultural tertentu dalam masyarakat.

Politik identitas secara teori dan histori, pada hakikatnya adalah sebuah strategi bagi sebuah kelompok minoritas untuk mendapatkan kesamaan pengakuan dan perlakuan. Kelompok yang berstrategi biasanya adalah kelompok minoritas dengan isu jender, feminisme, ras, etnisitas, maupun agama.

Persinggungannya dengan politik praktis, politik identitas kerap dimanfaatkan untuk mendongkrak pengakuan masyarakat yang sering mewujud dalam perolehan suara dalam sebuah ajang pemilihan.

Begitupun sebaliknya, sekelompok minoritas seringkali memanfaatkan politik praktis untuk mempercepat pencapaian tujuannya untuk kesamaan pengakuan dan perlakuan di tengah ketertindasan.

Secara kenyataan, penggunaan identitas dalam politik praktis memberi hasil positif yang berpengaruh secara signifikan. Hal itu dikarenakan bahwa identitas adalah konsep kunci dalam arena politik.

Hal ini mengingatkan kita pada teori perilaku politik masyarakat Jawa yang dikemukakan oleh Clifford Geertz (1960) dalam bukunya “Religion of Jawa.” Menurutnya, ada empat aliran besar dalam masyarakat Jawa pada tahun 1950-an, yaitu PNI yang mewakili golongan priyayi, PKI mewakili golongan abangan, Masyumi sebagai wakil dari santri modernis, serta NU yang merupakan wakil santri tradisionalis.

Fragmentasi aliran politik tahun 1950-an tersebut sebenarnya sudah memudar, terutama setelah terjadinya difusi partai politik di masa Orde Baru. Akan tetapi, menurut A. Khoirul Anam, pilpres 2014 seakan-akan membangkitkan kembali sentimen politik identitas itu.

PNI yang berubah nama menjadi PDIP dan NU yang mendelegasikan hak politiknya ke PKB mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sementara itu, PSI yang bermetamorfosis menjadi Gerindra dan Masyumi yang menjelma ke dalam barisan partai Islam mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pengelompokan ini tentu mengesampingkan partai-partai politik “warisan orde baru” yang ikut bergabung ke dalam dua kutub itu.

Sigit Rochadi, seorang sosiolog Universitas Nasional, menyatakan bahwa persoalan politik identitas sudah disemai oleh elite politik sewaktu pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012 antara Jokowi-Ahok dan Fauzi Bowo-Nahrowi. Kemunculan Jokowi yang kerap dilabeli dengan muslim Jawa dianggap mampu menjawab kekecewaan politik yang semakin menipis.

Setelah proses itu selesai, ternyata konflik belum tuntas sepenuhnya. Pada pemilihan presiden 2014  yang melibatkan elite yang sama, yakni antara Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, ketegangan dan polarisasi di tingkat masyarakat malah semakin kuat.

Politik Identitas Amerika dan Dunia

Kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat 2017 sangat mengejutkan dunia. Hal itu membuktikan bahwa politik identitas ternyata memang masih hidup di alam pikir mayoritas warga dunia, termasuk di negara seperti Amerika Serikat.

Samuel Huntington, sudah meramalkan hal itu jauh-jauh hari sebelumnya. Menurutnya, politik global akan ditandai dengan kebangkitan politics of civilization, sedangkan politik domestik akan memunculkan kebangkitan politics of ethnicity.

Huntington menekankan bahwa kebangkitan politik identitas akan sangat dirasakan oleh ‘negara yang terdiri dari keragaman bangsa’ di mana perbedaan etnis dan ras akan menjadi sumber konflik baru dalam tubuh negara.

Trump berhasil memobilisasi dukungan pemilih kulit putih lewat slogan ‘Amerika (Kulit) Putih Kembali’. Hal itu mengingatkan kita pada gaya George Wallace, seorang pendukung pemisahan ras, yang mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat di tahun 1968. Akibatnya, pengentalan dukungan pemilih kulit putih untuk Trump terjadi.

Contoh lain politik identitas di zaman modern ini adalah diselenggarakannya referendum yang berakibat keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa, atau yang dikenal dengan Brexit, Britain Exit.

Kecurigaan utama adanya Brexit adalah adanya isu imigran yang dikhawatirkan dapat mencuri kesempatan kerja, ruang hidup, dan mengubah nilai-nilai masyarakat sehingga memunculkan politik rasa takut. Padahal, sesungguhnya Brexit mencoba menjaga nasionalisme Inggris karena rakyat Inggris merasa Uni Eropa sudah terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga mereka.

Partisipasi Masyarakat

Sejak reformasi, tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam pemilu terus menurun. Pada pemilu tahun 1999, partisipasi pemilih mencapai 92,6 persen. Angka itu turun pada pemilu 2004 menjadi 84,1 persen. Terakhir, pemilu tahun 2014 hanya diikuti oleh 75,11 persen pemilih.

Akan tetapi, angka itu masih lebih baik dari pileg 2009 yang hanya sebesar 70,9 persen, sedangkan partisipasi pemilih pada pilpres 2014 hanya 69,58 persen, turun dibandingkan pilpres 2009 dengan tingkat partisipasi 72 persen.

Untuk pilkada, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2013 mengejutkan pegiat demokrasi Indonesia. Jumlah pemilih tetap yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 10.295.013 jiwa, tetapi total suara sah dalam pilgub yang berlangsung pada 7 Maret 2013 itu hanya 4.861.467 suara, dengan suara tidak sah sebanyak 139.963 suara. Total partisipasi pemilih sebanyak 5.001.430 jiwa, atau hanya 48,58 persen. Sangat rendah.

Mengapa tingkat partisipasi pemilih semakin menurun? Partisipasi pemilih menurun karena sikap apatis masyarakat terhadap politik. Di antara penyebabnya adalah kepercayaan rakyat kepada partai politik yang semakin rendah dan adanya anggapan bahwa politik tidak membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Belum lagi persoalan DPT, regulasi kepemiluan, dan lain sebagainya.

Apatis politik adalah sikap masyarakat yang masa bodoh dan tidak mempunyai minat atau perhatian terhadap orang lain, keadaan, serta gejala-gejala sosial politik pada umumnya.

Orang-orang yang apatis menganggap kegiatan berpolitik sebagai sesuatu yang sia-sia karena tidak pernah efektif sehingga sama sekali tidak ada keinginan bagi mereka untuk beraktivitas di dunia politik. Kegiatan politik tidak dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik, sesuai harapan, dan sesuai dengan janji-janji pada saat kampanye.

Pragmatis Pemilih

Apa itu pragmatis? Ismaun (2004:96) mengatakan bahwa konsep pragmatis pada awalnya  dikemukakan oleh Charles Sandre Peirce pada tahun 1839. Dalam konsep tersebut, ia menyatakan bahwa sesuatu dikatakan berpengaruh bila memang memuat hasil yang praktis.

Pengertian lain dari pragmatis adalah konsep yang lebih mengutamakan untuk menempuh cara atau jalur yang bersifat jangka pendek, yaitu melakukan hal-hal yang bersifat praktis dan mengesampingkan sisi ketidakbergunaan (Wona).

Jadi, pragmatis pemilih diartikan sebagai tercapainya keinginan pemilih dengan menempuh cara atau jalur yang bersifat jangka pendek, di mana logika dan praktiknya didasarkan pada transaksi material yang diterima dalam memilih.

Munculnya pragmatis pemilih dapat diakibatkan dari sikap apatis pemilih sebagaimana di uraikan di atas, kurangnya pemahaman akan hak-hak politik warga negara, dan kemanfaatan politik.

Terkadang, sikap pragmatis lahir sebagai wujud resistensi pemilih terhadap partai politik, para anggota legislatif, dan kepala daerah, di mana para elite politik tersebut cenderung kurang memberikan perhatian atau lupa pada saat duduk di kursi kekuasaan dan terlihat sibuk melakukan pendekatan tatkala mencalonkan untuk memperebutkan kursi tersebut.

Akhirnya, pendekatan politik uang atau transaksi material menjadi solusi bagi pemilih pragmatis untuk mengambil keuntungan dari perhelatan politik.

Epilog

Politik identitas adalah keniscayaan di Indonesia, sudah ada, dan berlangsung sejak Indonesia merdeka. Politik identitas nyata karena karakteristik masyarakat Indonesia yang plural berdasarkan agama, suku, dan berbagai latar belakang lainnya.

Faktanya, politik identitas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Anggapan politik identitas dapat memecah belah bangsa, intoleran, anti kebhinekaan, dan munculnya radikalisme tentunya menjadi pekerjaan rumah seluruh komponen bangsa.

Politik identitas tidak perlu dihindari, tetapi dikelola. Pengelolaan politik identitas agar tidak menjadi kontra produktif bagi demokrasi Indonesia mesti tetap dalam bingkai Pancasila, UUD Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karenanya, beberapa hal berikut perlu disarankan.

Pertama, para politisi hendaknya menjaga sensitivitas dan kesantunan elite politik. Politisi dituntut untuk benar-benar memahami posisi politik identitas, tidak justru terjebak dalam pragmatisme politik praktisnya. Politisi pragmatis akan memanfaatkan poltik identitas demi keuntungan jangka pendek yaitu perolehan suara, tanpa memperdulikan terjadinya perpecahan pada masyarakat (clash of civilization) sebagai pemilih.

Politisi juga sebaiknya menjaga setiap ucapan, ujaran, dan tindakan terhadap isu sosial-politik dengan menghindari penggunaan kata, ujaran, kalimat yang dapat menyinggung perasaan orang lain (tepo seliro).

Kedua, penguatan dan konsistensi ideologi partai politik. Politik identitas yang berkembang saat ini justru tidak bersumber dari partai politik. Partai politik seakan malu-malu menggunakan isu tersebut. Organisasi kemasyarakatan atau komponen masyarakatlah yang secara masif menggaungkan politik identitas. Dengan kuatnya ideologi partai politik, masyarakat akan mengasosiasikan diri dan mendukungnya.

Ketiga, penegakan aturan hukum terkait penggunaan isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) yang bersifat menyerang kelompok lain atau kampanye hitam (black campaign), tidak diskriminatif, berkeadilan, dan kepastian hukum.

Keempat, perbaikan peraturan perundang-undangan atau hukum yang diskriminatif (ras dan etnik), terutama terkait kepemiluan dengan membuka peluang setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik.

Kelima, pendidikan politik kepada masyarakat. Walau politik identitas tumbuh, tetapi rasionalitas tetap harus dikedepankan, karena perubahan bangsa dan negara dimulai dari politik dalam negerinya. Kehidupan masyarakat tidak bebas dari politik. Harga cabai, garam, daging, atau uang sekolah anak dipengaruhi oleh kebijakan politik yang lahir dari pemilu/pilkada.

Selanjutnya, mengutip pernyataan Syafii Ma’arif (2009), “politik identitas tidak akan membahayakan keutuhan bangsa selama kita tetap memegang teguh cita-cita luhur pendiri bangsa, yaitu persatuan dan integrasi bangsa. Selanjutnya tugas kita untuk tidak membiarkan Pancasila tergantung di atas awan, tetapi dihayati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab”.

Kita patut bersyukur, Indonesia sudah diterpa persoalan mengenai identitas bertubi-tubi, tetapi Indonesia tetap kokoh berdiri hingga hari ini. Mari tetap kita jaga bersama. Pepatah Arab mengatakan “Sebaik-baik manusia itu, ialah yang paling baik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia.”

“Inga … inga … kitorang basudara”.

 

 

Mereformasi Proses Seleksi Pemimpin Politik

Mereformasi Proses Seleksi Pemimpin Politik

Agenda reformasi di sisi birokrasi sektor publik yang telah dimulai sejak tahun 2009 tidak akan berhasil (nonsense) tanpa dibarengi dengan gerakan reformasi di sisi partai politik. Human error” yang sering terjadi pada (oknum) wakil rakyat sebagai hasil rekrutmen dan seleksi partai politik, disinyalir sedikit banyak telah mempengaruhi kinerja birokrasi dengan membawa dampak “human error” serupa pada jajaran profesional birokrasi sektor publik.

Reformasi di internal partai politik dimaksudkan agar partai politik mampu mewujudkan sistem tata kelola internal partai politik yang baik (good) dan bersih (clean) dalam menghasilkan para pemimpin politik (political leaders) berintegritas tinggi, kompeten, dan akuntabel.

Siapakah pemimpin politik itu? Pemimpin politik adalah mereka yang menapaki proses kariernya melalui jalur politik sehingga bisa menjadi anggota DPR/D, komisaris/direksi BUMN, atau pemimpin lembaga.

—————————

 

Terkuaknya kasus suap di Komisi B DPRD Jawa Timur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sedikit banyak menimbulkan kegeraman dan kesedihan di hati saya. Terus berulangnya kejadian nista tersebut semakin mempertebal tembok ketidakpercayaan (distrust) masyarakat kepada para pemimpin politik yang mengemban tugas sebagai wakil rakyat di negeri ini.

Saya juga termasuk yang skeptis dengan para wakil rakyat setelah berbagai skandal korupsi yang melibatkan mereka. Skeptisme saya mungkin berlebihan, karena menafikan fakta bahwa di antara mereka pasti masih ada yang baik dan idealis. Mungkin akan lebih fair kalau saya mengatakan oknum wakil rakyat?

Niatan Berpolitik

Di alam demokrasi, setiap warga negara mempunyai hak berpolitik. Hal itu merupakan hak asasi manusia karena dijamin dalam konstitusi dan undang-undang. Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Konvenan Hak-hak Politik dan Sipil tahun 1966, dimana Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 2005, juga menjamin mengenai hal itu. Setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih menjadi wakil rakyat dalam pemilu. Apakah dia seorang pengusaha, guru, petani, pegiat sosial, atau pengangguran sekalipun.

Selain persyaratan prosedural yang harus dipenuhi sesuai aturan, persoalan utama menjadi wakil rakyat sesungguhnya berada pada niat baik.

Sepertinya, kesalahan sudah terjadi sejak dari niat awal, khususnya bagi mereka yang menjadikan “wakil rakyat” sebagai profesi atau pekerjaan untuk hidup. Memilih kehidupan sebagai wakil rakyat, sebenarnya adalah persoalan panggilan jiwa untuk mengabdi kepada masyarakat, bukan panggilan pekerjaan, lebih-lebih panggilan untuk memperkaya diri.

Sebagai contoh, seorang pengusaha yang berniat terjun ke dunia politik sebagai wakil rakyat, maka motif utamanya semestinya adalah memainkan politik (kekuasaan) demi kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi masyarakat, bukannya motif untuk mencari keuntungan semata sebagaimana biasa dilakukannya di dunia bisnis.

Kasus-kasus suap dan bentuk korupsi lainnya yang melibatkan (oknum) wakil rakyat jelas menunjukkan bahwa motif mereka menjadi wakil rakyat bukan sebagai panggilan jiwa untuk mengabdi demi kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi masyarakat. Mereka jelas-jelas berniat memuaskan hawa nafsunya dengan memperkaya diri sendiri melalui kekuasaan yang dimilikinya.

Pemimpin politik yang mengemban tugas sebagai wakil rakyat dan mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi masyarakatnya, itulah politisi sejati.

Abai terhadap Akuntabilitas

Sepertinya, para (oknum) wakil rakyat tersebut belum memahami makna akuntabilitas, apa yang harus diakuntabilitaskan, dan kepada siapa akuntabilitas harus disampaikan. Atau, jangan-jangan para wakil rakyat tersebut tidak tahu apa makna sesungguhnya dari akuntabilitas, dikiranya hanya sekedar prosedural atau kinerja yang dicitrakan saja. Semestinya, akuntabilitas yang dihadirkan oleh para wakil rakyat itu adalah penilaian atas kinerja faktualnya.

Tindakan nista yang dilakukan oleh para (oknum) wakil rakyat mencerminkan bahwa mereka sesungguhnya telah mengabaikan akuntabilitasnya kepada masyarakat yang memilihnya. Mereka lupa bahwa mereka dipilih oleh masyarakat yang diwakilinya dan bukan oleh partai politik yang mengusungnya.

Jangan-jangan selama ini para wakil rakyat juga abai dengan kebutuhan masyarakat yang harus diperjuangkannya. Abai menginformasikan kepada masyarakat tentang apa-apa saja yang sudah dikerjakannya. Padahal, akuntabilitas juga mengandung arti bahwa masyarakat berhak menerima informasi (transparansi), dan sekaligus bisa memberikan sanksi.

Integritas Rendah?

Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para (oknum) wakil rakyat tersebut, jelas-jelas menciderai amanah yang diberikan kepada masyarakat yang memilihnya, dan tindakan itu jelas-jelas tidak berintegritas.

Ternyata, niat baik saja tidak menjamin seorang wakil rakyat dalam perjalanan berpolitiknya tidak bertindak tercela. Niat baik (berpolitik) saja tidak cukup, karena basis moral yang melembaga  dalam berpolitik telah banyak bergeser sebagai akibat adanya kepentingan  dari struktur jabatan politik.

Oleh karena itu, menurut Haryatmoko (2015), niat baik sebagai bentuk etika keutamaan yang merupakan dasar integritas pribadi belum cukup menjamin integritas para wakil rakyat dalam mengemban jabatan publik (integritas publik), sehingga infrastruktur etika sangat diperlukan untuk menopang dan menguatkan niat baik.

Infrastruktur etika yang dimaksudkannya, adalah semua bentuk sarana yang mendorong dan memberi sanksi untuk mengarahkan secara koheren dan terkoordinasi pada norma-norma yang ditingkatkan menjadi materi etika dalam pelayanan publik.

Mungkin, pada awalnya seseorang memiliki integritas pribadi yang bagus, namun kondisi itu bisa berubah di tengah jalan. Integritas pribadi memang sangat menentukan pembentukan integritas publik, namun manakala hal itu tidak dirawat dengan pembiasaan tindakan yang selalu diarahkan ke nilai-nilai etika publik dan ditopang oleh institusi-institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan, maka seseorang dapat terjerumus ke dalam perbuatan nista.

Ada yang Salah?

Prinsip demokrasi one person  one vote membawa konsekuensi logis bahwa derajat seorang wakil rakyat yang berniat bekerja untuk kepentingan masyarakat sama dengan derajat wakil rakyat yang memiliki motif selain itu.

Para wakil rakyat yang orientasinya bukan untuk mengabdi kepada masyarakat akan berusaha memenuhi hasratnya agar terpilih dengan mengorbankan seluruh harta bendanya. Sementara para wakil rakyat yang berniat bekerja untuk masyarakat, tidak perlu melakukan hal-hal tadi, karena masyarakat sudah bisa menilai integritas dan kapasitas dirinya.

Dalam kaitan itu, perlu kita kemukakan sederet pertanyaan, apakah sistem rekrutmen calon pemimpin politik dalam keanggotaan partai politik dan seleksi kader oleh partai politik dalam menyiapkan pemimpin politik menduduki jabatan sebagai wakil rakyat atau jabatan lainnya (komisaris/direksi BUMN atau pemimpin lembaga) telah cukup baik? Apakah rekam jejak pemimpin politik seperti background pendidikan, pengalaman mengabdi di masyarakat, dan rekam jejak kasus hukum yang mungkin pernah dialaminya telah menjadi fokus perhatian?

Karenanya, tidak hanya proses seleksi para manager di sektor publik saja yang perlu direformasi, tetapi juga proses seleksi untuk calon pemimpin politik pada internal partai politik juga perlu direformasi. Proses seleksi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi di birokrasi sektor publik bisa dicontoh untuk diterapkan di internal partai politik pada proses pemilihan pemimpin politik sebagai calon wakil rakyat, komisaris/direksi BUMN, atau pemimpin lembaga.

Pengisian jabatan pimpinan tinggi di sektor publik dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan hasilnya mesti disetujui oleh Presiden. Untuk jabatan pimpinan utama, sebagai contoh, syarat minimal adalah kualifikasi pendidikan serendahnya sarjana atau diploma IV, memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, berpengalaman paling singkat 10 tahun dalam bidang tugas yang terkait jabatan, memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani.

Praktik lelang jabatan yang “keras” di birokrasi sektor publik tersebut perlu dicontoh untuk bisa diterapkan juga pada partai politik, agar para pemimpin politik yang terpilih sebagai wakil rakyat, komisaris/direksi BUMN, atau pemimpin lembaga terfilter integritas dan kompetensinya.

Setelah para calon pemimpin politik tersebut lulus seleksi sebagai kader partai dan sedang disiapkan akan menduduki jabatan wakil rakyat, komisaris/direksi BUMN atau pemimpin lembaga, pertanyaan lanjutannya adalah, apakah para pemimpin politik tersebut telah cukup mendapatkan pendidikan politik berkelanjutan, termasuk pengetahuan dasar pemerintahan serta berbagai aspek pengelolaan keuangan dan pembangunan?

Apakah materi etika berpolitik dalam berbagai model “sekolah politik” yang diciptakan oleh partai politik telah mendapatkan porsi terbesar dalam membentuk mentalitas positif para pemimpin politik itu?

Apakah partai politik memiliki mekanisme untuk “mengadili” para pemimpin politik yang tersangkut masalah etika dan hukum?

Secara singkat, tentu saja semua pertanyaan tersebut dapat dijawab apabila partai politik menerapkan praktik-praktik yang baik (good) dan bersih (clean) dalam tata kelola kepartaian. Sesuatu yang sangat jarang didengar oleh publik. Pertanyaannya, apakah semua partai politik yang ada sekarang sudah menerapkan model tata kelola yang baik dan bersih seperti halnya telah berlangsung praktiknya dalam birokrasi sektor publik?

Masih sering kita dengar adanya praktik “mahar politik”. Kabar burung yang sepertinya mendekati kebenarannya itu akan menimbulkan perilaku “balas dendam” pada pemimpin politik yang terpilih sebagai wakil rakyat, komisaris/direksi BUMN, atau pemimpin lembaga dengan melakukan tindakan korupsi.

Gagasan partai politik yang membiayai segala hal berkaitan dengan kampanye pemimpin politik yang akan bersaing sebagai calon wakil rakyat dengan uang partai menarik untuk dicermati karena menyangkut darimana sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan kampanye para kader mereka itu.

Jika berbagai pertanyaan di atas tidak bisa dijawab oleh partai politik, pantaskah kesalahan perilaku korupsi para (oknum) pemimpin politik yang mengemban sebagai wakil rakyat, sebagaimana kita saksikan sekarang, ditumpahkan kepada partai politik?

Masyarakat harus Cerdas

Keseluruhan kondisi di atas, sebenarnya terpulang kembali kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat harus cerdas dalam memilih para calon pemimpin politik yang akan mewakilinya. Sayangnya masyarakat kita masih belum merata kecerdasannya dalam hal memilih para calon wakilnya. Masih banyak yang mudah terbujuk dengan rayuan dan iming-iming materi yang tak seberapa. Masyarakat kita belum seluruhnya melek politik, bahkan masih banyak yang “buta” politik.

Masyarakat yang melek politik tidak hanya cerdas memilih para wakilnya, namun juga pintar mengawasi kinerja para wakilnya. Mereka aktif mempertanyakan upaya-upaya para wakil rakyat dalam memperjuangkan kebutuhannya. Mereka selalu menuntut akses informasi kepada para wakilnya tentang apa-apa saja yang sudah dikerjakannya.

Mereka juga berani menuntut kepada partai politik pengusungnya untuk mencopot dan mengeluarkan dari keanggotaan partai karena tidak berkinerja, apalagi jika melakukan tindakan tercela. Itulah akuntabilitas yang harus dituntut kepada para pemimpin politik yang mengemban amanah sebagai wakil rakyat dalam makna sesungguhnya kepada masyarakatnya.

Selain pemerintah, menjadi tugas partai politik untuk membuat masyarakat menjadi melek politik. Anggapan di masyarakat bahwa politik itu kotor harus diubah. Politik adalah alat untuk menggapai kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi masyarakat melalui pembuatan berbagai kebijakan yang pro rakyat. Politik (kekuasaan) bukanlah tujuan, tetapi hanya merupakan tujuan antara. Tujuan paripurnanya adalah kesejahteraaan, kemakmuran, dan keadilan bagi masyarakat.

Adakah partai politik yang ada telah melakukan tugasnya dalam memberi pendidikan politik kepada masyarakat?

Kita berharap, dengan perbaikan sistem (reform) dalam internal partai politik dapat melahirkan kader-kader terbaik, para pemimpin politik yang terpanggil jiwanya sebagai wakil rakyat untuk mengabdikan dirinya demi kesejahteraan masyarakat, yang berintegritas, dan akuntabel.

 

 

Pilkada, Lahan Subur Kapitalisme

Pilkada, Lahan Subur Kapitalisme

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan arena pertarungan politik, dimana salah satu resource-nya adalah modal. Sebagai proses demokratisasi di tingkat lokal, Pilkada secara ideal diharapkan mampu menghasilkan pemimpin politik yang demokratis, berdasarkan aspirasi dan dukungan rakyat.

Sementara, kapitalisme menurut definisi Marxisme adalah sebuah rezim dimana alat produksi dan sentra ekonomi telah menjadi monopoli kelas sosial pemilik modal. Kata Marx, kapitalisme dilahirkan dari persaingan bebas dan tidak dapat dipahami tanpa persaingan bebas, dengan satu ciri khusus bahwa dia merubah tenaga kerja menjadi komoditi.

Secara sederhana dapat kita sebut bahwa Pilkada adalah bagian dari proses politik, sementara kapitalisme adalah pertarungan pemilik modal, dimana dengan kekuatan modalnya, berusaha mencapai keuntungan maksimal berupa “stabilitas” investasi dan ekonominya. Politik dapat mempengaruhi fluktuasi ekonomi, dan sebaliknya sewaktu-waktu pula ekonomi akan memainkan peran vital dalam mempengaruhi sistem politik yang ada. Adakah relasi yang cukup kuat antara politik dan ekonomi terjadi dalam setiap pergelaran pesta demokrasi di tingkat lokal seperti Pilkada?

Dalam setiap perhelatan Pilkada, para kandidat tentu menyiapkan cost politiknya. Artinya, mereka telah menyiapkan modal yang besar untuk berkompetisi dalam gelanggang politik praktis itu dengan satu impian bisa menang. Implikasi negatif dari pemilihan langsung dengan gaya tersebut adalah hanya para elit yang punya “modal”, atau minimal punya network dengan para pemilik modal yang bisa terjun ke arena kontestasi untuk berkompetisi dalam suksesi demokrasi itu, meskipun para elit itu sebenarnya minim kompetensi.

Anda tentu sepakat, bahwa pada kenyataannya Pilkada itu mahal. Apalagi jika permainan para elit tersebut dalam Pilkada didesain menjadi lahan pertarungan antara kepentingan politik praktis demi kekuasaan dan pertaruhan pemilik modal sebagai jalan untuk merebut penguasaan atas sumber daya ekonomi, terlepas apakah permainan itu sehat atau tidak.

Dalam Pilkada, kaum kapitalis pemilik modal sangat berperan memainkan dramatisasi politik. Dimana masing-masing pihak memiliki kepentingan vital yang mutualistik. Para kandidat membutuhkan suplai dana yang besar dari berbagai pemilik modal agar lebih kuat dan percaya diri, dan di sisi lain para pemilik modal memiliki hasrat mengamankan investasi ekonomi perusahaannya. Selain itu kapitalis dengan modalnya dapat menggunakan media massa, fasilitas media elektronik radio dan televisi sebagai sarana propaganda kepentingan mereka. Di sinilah kita akan menyaksikan perkawinan kepentingan yang mesra antara calon pemimpin dengan para pemilik modal.

Episode drama politik akan lebih menarik ketika gong Pilkada sudah ditabuh. Coba Anda amati selama tahapan pilkada berjalan, sejak proses sosialisasi sampai kampanye. Di depan rakyat calon pemilih, para kandidat akan bernyanyi tentang slogan-slogan politik, menjanjikan kesejahteraan, keadilan, hak asasi, pengentasan kemiskinan, pendidikan yang layak, dan berbagai kesenangan yang membuai lainya demi merebut simpati dan dukungan agar mereka bisa terpilih. Sementara di balik panggung kampanye, para kapitalis bermain mata dengan “kandidat” jagoannya,  menghitung modal dan keuntungan dari investasinya kalau si jago bisa menang.

Para pemilik modal yang kapitalis tadi tidak akan berhitung rugi, karena secara matematika kapitalis mereka mengubah formula suara pemilih menjadi komoditi. Komoditi yang mereka maksudkan adalah sebuah keuntungan ekonomi,  dimana rakyat diasumsikan sebagai pasar yang menjadi asetnya untuk menggantikan modal. Sejalan dengan tesis Ernest Mandel (2006) bahwa kapitalis dapat mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, dimana tenaga kerja mereka jadikan sebagai sebuah komoditi. Dalam pemilihan, suara rakyat ibarat tenaga kerja yang dapat diakumulasikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, karena berdasarkan Robert W. McChesney (1998) pemilihan dianggap mencerminkan prinsip-prinsip pasar, dan kontribusi disamakan dengan investasi.

Dengan kekuatan modalnya, kapitalis akan mendukung jagonya mencapai kursi puncak birokrasi di daerah. Apalagi dalam pemilihan, lanjut Ernest Mandel, kapitalis akan berhasil mempengaruhi sejumlah besar pemilih yang secara material tergantung pada mereka. Karena mereka punya jaring-jaring kapital yang kuat yang bisa dimanfaatkan secara mutualisme oleh si calon pemimpin. Surplus dan distribusi modal yang berlebihan terhadap kandidat dari pemilik modal tentunya berimbas nantinya pada proses pengambilan dan pembuatan kebijakan di tingkat eksekutif ketika si calon terpilih, sehingga akan muncul “kebijakan titipan”.

Apa yang terjadi kemudian? Pastinya banyak kebijakan yang mengarah ke atas, tidak populis. Kebijakan terkesan hanya untuk para kalangan elit orang-orang kaya, sebagai imbalan balas jasa, melalui kemudahan investasi dan berbagai bargaining lainnya. Karena menurut Ernest Mandel, di bawah cambukan kompetisi, kapitalisme diwajibkan untuk memaksimalisasi keuntungan agar dapat mengembangkan investasi produktif hingga maksimum.

Pilkada adalah lahan subur untuk menanam benih-benih kapitalisme. Akibatnya, hak rakyat tentang kesejahteraan dan keadilan terampas, dan parahnya rakyat semakin termarjinalkan dari sistem yang ada serta jurang sosial dan ekonomi semakin dalam antara rakyat yang dipimpin dan para elit yang berkuasa. Tidaklah berlebihan ketika pembangunan berbagai megaproyek disulap hanya untuk kepentingan para elit berkantong tebal, pemerataan, dan keadilan sosial hanya menjadi impian bagi rakyat kebanyakan, semu, dan sebatas ilusi saat kampanye.

Demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan tidak akan tercapai ketika kapitalisme telah berkawan mesra dengan para elit penguasa itu. Dengan demikan, inilah kemenangan penguasa dan kaum kapitalis. Maka tak aneh kalau secara implisit hasil Pilkada itu hanya menghasilkan sebuah produk pemerintahan yang oleh Marx diistilahkan sebagai Negara Borjouis.

Kita berharap, pemilihan kepala daerah secara langsung itu bisa melahirkan satu paket pemimpin yang pro rakyat dan pro demokrasi. Bukan pemimpin yang berkongsi dengan kapitalisme, yang hanya berpihak pada kepentingan ekonomi mereka sendiri. Idealnya, kata Bung Karno: “Para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada di atas rakyat, dan tidak hidup di bawah ketiak dan telunjuk kaum kapitalis.”

Semoga rakyat bijak melihat ini sebagai sebuah renungan dan referensi rasionalitasnya, sehingga tidak terbuai oleh slogan visi, misi, dan janji-janji kandidat elit penguasa yang hanya sebatas retorika surga yang enak didengar di telinga.

 

 

Ketika “Kekuasaan” Mengabaikan Cinta Sejatinya

Ketika “Kekuasaan” Mengabaikan Cinta Sejatinya

Dalam khazanah literatur Islam, kekuasaan itu disematkan pada golongan manusia yang bernama ‘umara. Umara adalah kata Bahasa Arab, yang merupakan bentuk plural dari ‘amir yang berarti pemimpin. Golongan ini biasa disebutkan oleh Al Qur’an sebagai ulul amri.

Orang yang dikategorikan sebagai pemimpin adalah orang yang mempunyai otoritas. Ia memiliki kewenangan mengambil keputusan yang dampaknya bisa mencakup sejumlah orang  dan wilayahnya meliputi kawasan tertentu.

Ada orang yang wilayah kekuasaannya mencapai sebuah desa, sebuah kecamatan atau bahkan mungkin sebuah Negara. Karenanya, jumlah orang yang dipimpinnya adalah juga sebanyak satu desa, satu kecamatan, atau sebanyak satu negara.

Ada pemimpin yang wilayah kekuasaannya hanya sebatas sebuah rumah tangga. Artinya, jumlah orang yang dipimpinnya hanyalah sebanyak jumlah anggota keluarganya. Akan tetapi ada juga orang yang hanya sekedar memimpin dirinya sendiri. Itupun tak kurang besarnya tanggung jawab yang harus diembannya, karena tindakan pribadi tetap saja berdampak pada orang lain.

Pendek kata, semua orang adalah pemimpin, dengan luas kewenangan dan jumlah orang yang dipimpin berbeda-beda, tergantung pada otoritas, tugas, dan tanggung jawabnya. Dalam Surah Al Baqarah ayat 30, kita diingatkan bahwa Allah SWT pernah mengumumkan kepada malaikat mengenai niat-Nya untuk menciptakan khalifah: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini.

Ternyata, khalifah yang dimaksud oleh Allah itu merujuk pada Nabi Adam AS yang kemudian menjadi nenek moyang seluruh umat manusia. Dari ayat itulah kemudian bisa dipahami bahwa, pada dasarnya semua manusia yang menjadi keturunan Nabi Adam AS adalah juga khalifah di muka bumi ini.

Selanjutnya, dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW menegaskan bahwa “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” Jika pemahaman atas pengertian hadits ini dikombinasikan dengan ayat di atas, maka jelaslah bahwa setiap manusia yang berakal adalah pemimpin. Tentu saja, masing-masing dengan otoritas yang bertingkat-tingkat. Tergantung pada situasi dan kondisinya.

Jika kekuasaan dipersonifikasikan sebagai seorang laki-laki, maka sebaiknya ia tidak hidup menyendiri (menjomblo). Kekuasaan itu persis laksana remaja mabuk kepayang yang emosinya labil. Suasana hatinya gampang berubah. Mudah marah atau sedih, kadang beringas dan angkuh, namun kadangkala juga ia bersikap santun, gembira, dan penuh kasih sayang.

Kekuasaan bisa keras bagai cadas, tetapi kadang pula bisa lembut seperti salju. Agar emosinya stabil —suasana hatinya tidak gampang terseret dari tensi yang satu ke tensi yang lain — sebaiknya kekuasaan selalu didampingi oleh pasangannya, kekasih sejatinya. Pertanyaannya kemudian adalah: siapakah cinta sejati dari kekuasaan itu? Apa hal yang paling dibutuhkan kekuasaan untuk mencapai keseimbangannya? Itulah orang yang berilmu.

Orang berilmu dalam Bahasa Arab disebut sebagai orang ‘alim, yang bentuk pluralnya adalah ‘ulama. Ulama, atau yang biasa juga disebut sebagai ulul albab ini adalah golongan pemikir yang dianugerahi pemahaman tentang seluk beluk sesuatu. Ilmu mereka berasal dari Tuhan, sehingga kebenaran yang mereka pahami sesungguhnya adalah sunnatullah yang kemudian kita kenal sebagai hukum-hukum alam. Pantas saja, ketika berbicara tentang kehidupan, Al qur’an selalu menyertakannya dengan ilmu.

Ayat Al Qur’an yang pertama diturunkan berbunyi: ‘iqra. Sebuah perintah tegas dari Allah bagi manusia untuk membaca ayat-ayat Allah, baik yang tersurat, maupun yang tersirat. Hal mana dengan tegas menganjurkan manusia untuk senantiasa mempelajari ilmu pengetahuan. Anjuran menuntut ilmu juga diwacanakan oleh Rasulullah SAW dalam himbauannya kepada manusia untuk menuntut ilmu, bahkan jika perlu hingga ke negeri Cina. Pun dalam berbagai hadits lainnya.

Dalam menjalani kehidupan, Al Qur’an juga mengecam orang yang tidak mau menggunakan ilmu pengetahuan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hidupnya. Dalam pandangan Islam, setiap orang harus belajar, supaya bisa melakukan dan menyebarluaskan kebenaran. Allah melarang kita melakukan sesuatu jika tidak didasari dengan ilmu. Melakukan sesuatu tanpa ilmu berpotensi melahirkan bencana. Bayangkan, ketika kekuasaan mengabaikan cintanya, bekerja tanpa didampingi ilmu. Maka ia bisa menjelma menjadi senjata yang mematikan. Menjadi sumber petaka bagi orang yang seharusnya dia lindungi. Menjadi penghancur bagi sesuatu yang semestinya ia bangun.

Kekuasaan tanpa ilmu jauh lebih berbahaya daripada apapun yang bisa Anda bayangkan. Oleh karena itu, carilah ilmu untuk menuntun kekuasaan Anda. Ilmu tidak susah dicari. Jika tak sanggup sekolah tinggi-tinggi, carilah orang yang berilmu. Mereka ada di mana saja. Yang harus anda lakukan hanyalah bertanya, dengan menyesuaikan besarnya kekuasaan Anda dan ilmu yang dibutuhkan.

Seperti halnya kekuasaan, ilmu juga memiliki tingkatannya. Orang berilmu mempunyai keluasan dan kedalaman pemahamannya sendiri-sendiri. Semakin dalam ia belajar, semakin banyak yang bisa ia berikan. Akan tetapi Intinya, orang berilmu adalah seseorang yang senantiasa belajar. Tak pernah berhenti menyelami keluasan ilmu Allah yang tak terhingga. Pencarian ilmu, dengan demikian, menjadi perjuangan abadi manusia yang tidak akan pernah berkesudahan.

Jadi, para penguasa dan pemilik ilmu, bersandinglah dalam cinta. Jadikan ilmu sebagai pasangan sejati kekuasaan, agar kekuasaan itu bermanfaat, dan ilmu pengetahuan itu bermakna.

 

 

 

Fungsi Anggaran Dalam Relasi Legislatif dan Eksekutif Dalam Praktik Presidensialisme di Indonesia

Fungsi Anggaran Dalam Relasi Legislatif dan Eksekutif Dalam Praktik Presidensialisme di Indonesia

Kita melihat belakangan ini walaupun sistem pemerintahan kita adalah presidensial, tetapi tampaknya kuasa presiden tidak seperti yang diimajinasikan. Bagaimana realitas pengaruh fungsi DPR terhadap kuasa Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca reformasi?

Penulisan artikel ini bertujuan untuk membahas realitas pengaruh fungsi DPR terhadap kuasa Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca reformasi. Selain itu ada pertanyaan besar yang penulis kemukakan dalam artikel ini adalah apakah pelaksanaan model sistem pemerintahan yang disepakati dalam konstitusi negara tersebut telah berjalan sesuai dan berdasarkan dengan konsepsi model negara modern yang ideal sebagaimana konsep Trias Politika ataukah model sistem presidensial tersebut berjalan mengikuti logika politik rezim yang dilaksanakan oleh struktur kuasa dibawah kendali presiden. Artinya, model presidensial yang diberlakukan dalam politik tatanegara Indonesia lebih ditentukan oleh bagaimana selera politik yang dimainkan oleh kekuatan politik rezim yang berkuasa.

Menurut Moh.Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga lembaga negara. Lebih lanjut menurut Moh. Mahfud MD bahwa pembagian sistem pemerintahan dikenal ada beberapa sistem pemerintahan yakni, presidensial, parlementer, dan referendum.

Sedangkan, Prof. Miriam Budiardjo membagi model pemerintahan modern ke dalam dua sistem, yakni sistem parlementer atau Parliamentary Executive dan sistem presidensial dengan Fixed executive atau non-parliamentary executive. Menurut Miriam dalam sistem ini kelangsungan hidup badan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif, dan badan eksekutif mempunyai masa jabatan yang tertentu. Kebebasan badan eksekutif terhadap badan legislatif mengakibatkan bahwa kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi legislatif. Lagi pula menteri-menteri dalam kabinet presidensial dapat dipilih menurut kebijaksanaan presiden sendiri tanpa menghiraukan tuntutan-tuntutan partai politik. Dengan demikian pilihan presiden dapat didasarkan atas keahlian serta faktor-faktor lain yang dianggap penting. Dalam pandangan ini secara ideal bahwa dalam sistem presidensial presiden dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak tergantung pada kepentingan badan legislatif. Badan legislatif hanya menjalankan fungsinya dalam kekuasaan untuk melakukan legislasi, pengawasan dan penganggaran.

Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia dewasa ini, desain tata negara yang dianut adalah model Presidential System.

Sistem Presidensial Indonesia di Era Reformasi

Konsep trias politika dalam struktur pemerintahan negara modern adalah adanya pemisahan kekuasaan dalam kapasitas fungsi dan kewenangan yang jelas dan tegas dalam menyelenggarakan struktur kekuasaan negara, yang terdiri dari kekuasaan Eksektutif, Legislatif dan Yudikatif. Ketiga struktur ini menjalankan kuasa negara berdasarkan kapasitasnya masing-masing yang tujuannya adalah untuk menjamin agar penyelenggaraan negara berjalan sesuai kaidah konstitusi yang disepakati dalam sebuah negara modern.

Indonesia di era reformasi mengalami euphoria perubahan hampir di seluruh dimensi kehidupan berbangsa, tak terkecuali dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dianut. Model presidensial yang sebelumnya dengan mekanisme pemilihan presiden melalui lembaga legislatif ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai ruh semangat reformasi danjuga tidak sesuai dengan kerangka berfikir sistem presidensial, dimana kedudukan eksekutif (presiden) sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus bersifat mandiri dan bebas dari intervensi dan kepentingan perlemen (baca: legislatif).

Pemisahan kekuasaan ini yang tujuannya adalah menjamin dan memastikan bahwa fungsi presiden dalam kapasitasnya selaku kepala eksekutif berjalan sesuai dengan kepentingan kekuasaan demokrasi yang diinginkan yakni sebuah model kekuasaan yang didasarkan pada kehendak rakyat. Pemilihan presiden dalam sistem presidensial adalah model kontestasi electoral yang dilakukan secara langsung oleh rakyat yang tujuannya untuk menentukan presiden dan wakil presiden sebagai representasi demokrasi yang diinginkan secara ideal dalam rangka melahirkan paket kepemimpinan nasional yang legitimate, demokratis dan berkeadilan.

Dalam konteks ini konsep trias politika yang oleh Montesqieu disebutnya sebagai model ideal penyelenggaraan pemerintahan modern, adalah memastikan bahwa tiga struktur kuasa negara tersebut masing-masing menjalankan kapasitas fungsi dan kewenanganannya dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bernegara sesuai dengan prinsip demokrasi. Walau terjadi pemisahan struktur kewenangan namun tiga struktur ini harus memiliki fungsi sinergitas dalam hal check and balance untuk memastikan fungsi-fungsi penyelenggaraan kekuasaan negara tidak berjalan diluar kepentingan konstitusi Negara. Artinya bahwa ketiga struktur walau terpisah namun tidak kemudian bebas dari fungsi kontrol yang melekat dimasing-masing struktur kekuasaan yang ada dalam kapasitas fungsi dan kewenangannya.

Proses kontestasi politik electoral yang dilakukan secara langsung oleh rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden adalah sebuah proses demokrasi yang sangat representative dalam mewujudkan legitmasi kepemimpinan yang kuat dan kredibel, sehingga idealnya presiden dalam menjalankan kapasitas fungsi dan kewenangannya sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan tidak tergantung atau ditentukan dari proses politik dari lembaga legislatif. Selain itu, Presiden memiliki hak prerogatif untuk membentuk kabinet dan mengangkat menteri sebagai bagian integral yang difungsikan untuk membantu presiden dalam menjalankan kekuasaan eksekutif pemerintahan negara. Dalam konteks ini, kalau kemudian tiga struktur kuasa negara bekerja dan berjalan secara ideal maka dinamisasi penyelenggaraan kekuasaan negara akan berjalan normal sesuai dengan kaidah konstitusi dan tentu sejalan dengan konsepsi ideal trias politika.

Namun realitas yang terjadi khususnya di masa kepemimpinan Presiden SBY sampai Presiden Joko Widodo yang keduanya terpilih melalui mekanisme politik electoral yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang semestinya sangat kuat dan legitimate dalam memimpin negara, tapi hampir bisa dipastikan dalam prakteknya memiliki ketergantungan terhadap kekuatan politik yang ada pada lembaga legislatif.

Secara normatif tidak ada intervensi yang luar biasa dari para “senator” perlemen dalam memastikan penyelenggaran negara berjalan normal ditangan presiden. Namun demikian dalam nuansa psikologi politik, presiden seakan merasa tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam mengelola negara dengan hanya modal legitimasi dukungan rakyat. Dalam prateknya Presiden tidak merasa cukup hanya dengan dukungan moral rakyat tapi secara institusional Presiden juga merasa perlu dan sangat membutuhkan dukungan politik dari lembaga legislatif dalam hal ini DPR.

Di posisi ini saya menyebutnya sebagai sebagai sebuah fakta dilema dalam struktur kenegaraan. Bagaimana mungkin presiden yang memiliki senjata legimitasi dari rakyat masih tergantung dari kekuasaan legislatif yang notabene memiliki struktur kapasitas yang berbeda. Namun demikian dalam konteks politik pengelolaan negara itu bisa saja terjadi. Inilah pertanyaan yang mesti kita jawab, bahwa mengapa presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seakan memiliki ketergantungan terhadap struktur kuasa kelembagaan yang ada di DPR?

Dalam konteks itu, saya mencoba menjawabnya dengan dua hal, pertama bahwa benar presiden secara politik telah mendapat dukungan rakyat sebagai sumber legitimasi untuk menjadi presiden, namun dalam peta politik kenegaraan Indonesia itu tidak cukup untuk dijadikan kekuatan dalam mengelola negara yang begitu kompleks karena di sana Presiden harus memiliki sinergitas bersama dengan DPR sebagai struktur kuasa legislatif untuk memastikan dukungan politik dalam menjamin keberlangsungan kebijakan negara.

Kedua, presiden dan wakil presiden harus memastikan bahwa desain program yang kemudian diformulasikan dalam struktur kebijakan pembangun negara harus mendapat “restu” dari DPR sebagai lembaga yang memiliki kapasitas fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Politik anggaran dalam proses formulasi Rancangan APBN menjadi isu penting dalam pengelolan kepentingan eksekutif dan legislatif. Hal inilah yang sangat menentukan kuasa presiden dalam mengelola kebijakan negara dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan politik, maka presiden secara moral dan politik harus merasa perlu mendapat dukungan dari lembaga legislatif walau sepenuhnya ia memiliki kekuasaan untuk mengelola negara.

Relasi Kuasa DPR dan Presiden Dalam Sistem Presidensial

Walaupun secara konstitusional berdasarkan amandemen UUD 1945, bahwa DPR tidak lagi memiliki kuasa untuk memilih dan mengangkat presiden, karena presiden telah dipilih melalui mekanisme politik electoral yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, namun DPR dalam kapasitasnya sebagai lembaga legislatif memiliki bargaining yang cukup kuat dalam melakukan check and balance terhadap kekuasaan presiden. Dalam struktur kekuasaan dalam model sistem presidensial sebagaimana yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, diatur bagaimana bekerjanya struktur kuasa dalam hal ini kapasitas tugas dan kewenangan antara DPR sebagai lembaga legislatif dan Presiden sebagai kepala negara sekaligus didalamnya juga sebagai kepala pemerintahan.

Dalam konteks ini presiden memiliki kuasa penuh mengelola kekuasaan negara namun kekuasaan itu “bersifat tidak tak terbatas”. Artinya presiden tidak bisa menjalankan kekuasaan Negara berdasarkan semangat otitarianisme, tangan besi dan semau gue. Model presidensial ini mengharuskan presiden kemudian bekerja berdasarkan pada prinsip dan asas demokrasi sesuai dengan landasan konsitusi negara; presiden harus patuh dan tunduk pada norma hukum konsitusi yang memposisikan Indonesia sebagai Negara Hukum (Rechstaat) bukan Negara berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat.

Dalam hal ini lembaga negara yang secara struktural memiliki kapasitas untuk melakukan check and balance terhadap kekuasaan presiden dalam mengelola Negara adalah DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPR sebagai lembaga negara yang dalam konteks demokrasi merupakan representasi dari seluruh kompenen rakyat memiliki tiga fungsi utama, yakni Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Dalam sistem presidensial, tiga fungsi DPR sebagai lembaga legislatif ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengawal penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh presiden untuk kemudian memposisikan kekuasaan presiden sebagai kekuasaan yang “tidak tak terbatas”. Tiga fungsi ini kemudian bisa juga disebut sebagai bagian penting penentu kesuksesan penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh eksekutif, dalam hal ini kekuasaan pengelolaan negara yang dilakukan oleh presiden.

Fungsi Anggaran Dalam Relasi Kuasa DPR dan Presiden.

Fungsi anggaran yang dimiliki DPR memiliki pengaruh yang signifikan bagi kepentingan eksekutif dalam mengelola kebijakan negara. Terkait dengan Fungsi Anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

  • Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden).
  • Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama.
  • Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
  • Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara.

Selain itu, dalam pasal 180 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan bahwa DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Itu artinya bahwa DPR memiliki peran fital untuk mempengaruhi pola kebijakan negara yang dirumuskan oleh presiden melalui fungsi anggaran ini.

Dalam konteks ini, presiden walaupun secara legitimate dipilih oleh rakyat, namun tidak kemudian menafikan kekuatan politik yang ada di lembaga legislatif. Diposisi ini, presiden tentu akan melalukan mobilisasi politik untuk mendapatkan dukungan partai politik yang memiliki perwakilan di DPR. Mobiliasasi politik itu dilakukan melalui komunikasi dan loby politik yang akan melahirkan bentuk-bentuk koalisi politik yang sudah barang tentu didalamnya akan berisi bargaining kuasa yang mutualistik antara partai politik melalui wakilnya di DPR dan Presiden. Pola mutualistik politik itu bukan hanya bagaimana distribusi jabatan pada level kementerian atau lembaga negara lainnya, tapi juga bisa terjadi pada skala bagaimana partai politik kelompok koalisi mendapatkan keuntungan dari alokasi sumberdaya anggaran yang dikelola melalui anggaran APBN, dengan distribusi “proyek” yang dikelola oleh infrastruktur partai politik.

Dalam konteks ini, presiden akan tersandera oleh kepentingan yang mutualis; bagaimana kepentingan menyukseskan program kebijakan negara yang menjadi visi-misi politik presiden dalam menjalankan negara dan dipihak lain ada kekuatan politik lain yang juga menentukan kebijakan negara tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Dilematisasi subjektif ini akan menghasilkan apa yang disebut dengan “kompromi politik”. Kalau misalnya itu terjadi, di sinilah salahsatu kelemahanan dari praktek Presidensial yang dianut negara ini.

Indonesia itu ternyata unik

Berangkat dari analisis di atas, maka saya berkesimpulan bahwa dalam model presidensial yang dianut dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki keunikan, karena kedudukan presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang secara politik lahir dari legitimasi “suara” rakyat tidak sepenuhnya mandiri dan independen, karena presiden memiliki bentuk relasi ketergantungan politik dari lembaga legislatif. Bentuk relasi ini kemudian diformat dalam desain deal politik dan bargaining kekuasaan yang mutualisme antara partai politik yang memiliki kursi dan kekuatan di DPR. Hak Prerogatif Presiden dalam membentuk kabinet dan mengangkat menteri menjadi media transaksional bagaimana relasi mutualisme kekuasaan itu bekerja. Alih-alih membentuk kabinet ramping dan profesional, faktanya jabatan menteri dan lembaga negara hampir sebagian besar dikuasai oleh “orang dekat” dan “orang partai” hasil koalisi mutualistik itu.

Akhirnya bahwa pilihan politik kenegaraan kita dengan model presidensial  melahirkan model politik mutualistik antara struktur eksekutif dan legislatif dalam mengelola kepentingan kekuasaan negara. Mungkin ini bisa diasumsikan sebagai penjelmaan norma konstitusi sebagaimana dimuat dalam penjelasan UUD 1945 bahwa “kekuasaan presiden itu tidak tak terbatas”.

 

 

12
error: