Papua Lives Matter

Papua Lives Matter

Perkembangan kasus bernuansa rasialis di Amerika Serikat setelah tewasnya George Floyd di lutut seorang polisi Minneapolis menyebabkan meluasnya aksi demonstrasi antirasis ke seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Aksi yang berawal damai itu berubah menjadi aksi kerusuhan dan penjarahan.

Mengatasi hal ini Presiden Donald Trump berencana untuk mengerahkan 5.000 personel militer Garda Nasional ke 16 negara bagian, membantu polisi mengendalikan aksi kekerasan dan perusakan yang terus meningkat. Tak mengherankan, aksi solidaritas atas kematian George Floyd juga meluas hingga ke Benua Eropa, di antaranya di Inggris, Perancis, Belanda, Denmark, dan Jerman.

Bagaimana dengan Indonesia?

Akhir-akhir ini terdapat indikasi bahwa kasus rasialis di Amerika Serikat juga diimpor ke Indonesia. Apa yang terjadi di Amerika dijadikan momentum oleh kelompok simpatisan separatis Papua, meramaikan media sosial dengan tagar #PapuaLivesMatter dan #PapuanLivesMatter. Keduanya merujuk pada tagar #BlackLivesMatter.

Tagar ini berisi cuitan provokatif ajakan aksi demonstrasi. Situasi ini semakin memanas dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta bahwa Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan pelambatan dan/atau pemutusan akses internet di Papua tahun 2019.

Melihat hal ini, apa yang terjadi di belahan lain dunia nun jauh di sana bukan tidak mungkin membawa masalah di Indonesia. Maka, banyaknya aksi provokatif yang dilakukan secara terus menerus itu perlu diantisipasi agar tidak merugikan NKRI.

Bukan Amerika Serikat, Papua adalah Indonesia

Suku Papua memiliki ciri biologis yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Suku Papua merupakan ras Melanesia. Ras ini merupakan ras asli yang mendiami pulau-pulau di Pasifik dengan ciri fisik berkulit gelap, rambut ikal, kerangka tulang besar dan kuat, dan memiliki tubuh atletis.

Sejarah eksistensi merekapun berbeda dengan orang kulit hitam di Amerika Serikat yang bukan merupakan penduduk asli AS. Kedatangan orang kulit hitam di AS tersebut merupakan buah dari perbudakan dalam sejarah yang cukup panjang.   

Bagaimana dengan suku bangsa Papua di Indonesia? Hukum internasional mengenal adanya prinsip Uti Possidetis Juris yang artinya wilayah kedaulatan suatu negara mengikuti bekas wilayah penjajahnya. Sejak merdeka tanggal 17 Agustus 1945 wilayah Indonesia adalah meliputi Sabang sampai Merauke – sebagaimana wilayah jajahan Belanda sebelumnya. Secara lengkapnya, mari mengingat kembali kronologi sejarah berikut.

Belanda memang baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus – 31 Oktober 1949 di Den Haag Belanda. Delegasi mahapenting itu dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta dan menghasilkan pernyataan:

“Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat, sebuah negara federal yang terdiri dari Republik Indonesia dengan ibukota di Yogyakarta dan negara federal bentukan Belanda. Sementara, kedudukan Irian Barat akan diserahkan setahun kemudian.”

Setelah lebih dari satu tahun Papua tidak kunjung diserahkan, maka pemerintah membatalkan hasil KMB dan bertekad untuk memperkuat Papua. Salah satunya disampaikan Presiden Soekarno dalam Sidang Umum PBB tanggal 30 September Tahun 1960 dalam pidato yang berjudul To Build the World a New (Membangun Dunia Kembali).

Presiden Soekarno menyinggung tentang Irian Barat. Puncaknya tanggal 19 Desember 1961, Presiden mengumumkan pelaksanaan Trikora di Yogyakarta yang berisi a) gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda 2) kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia, 3) bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Kemudian, selama 2 tahun operasi Trikora ini telah membuahkan hasil. Tanggal 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda menggelar perundingan di New York, Amerika Serikat – dikenal dengan perjanjian New York.

Perjanjian New York ini berisi di antaranya Belanda menyerahkan Papua bagian barat ke Indonesia, melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dengan terlebih dahulu melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Pada akhir 1962, dengan pengawasan PBB, kekuasaan Indonesia atas tanah Papua dimulai. Kemudian, pada 14 Juli 1969, Pepera dilaksanakan. Hasilnya, Papua alias Irian Barat bergabung dengan NKRI.

Indonesia adalah Negara Majemuk

Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, yang telah bertekad untuk mengikrarkan diri bersatu sebagai bangsa Indonesia (Bhineka Tunggal Ika). Kemajemukan ini di satu sisi merupakan peluang, tetapi di sisi lain juga sebagai ancaman.

Beragamnya suku, agama, dan ras ini sangat mudah menimbulkan sifat primordial yang mampu memecah belah bangsa (disintegrasi). Ancaman disintegrasi tersebut dapat juga berupa tuntutan dari sejumlah provinsi untuk merdeka terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertanyaannya adalah apakah Indonesia akan pecah menjadi negara-negara baru yang dilandasi oleh kedaerahan, kesukubangsaan, dan keagamaan? Bukankah ini suatu langkah mundur?

Namun, bila tidak menginginkan terpecah belah apa yang harus kita lakukan – terlebih sebagai ASN yang memiliki tugas mempererat persatuan dan kesatuan NKRI?

Para founding fathers telah memilih untuk membangun sebuah bangsa yang merdeka. Sebagai bangsa, masyarakat Indonesia hidup dalam sebuah satuan politik, sebuah negara kesatuan berbentuk republik, berlandaskan Pancasila dan menempati wilayah yang berada di bawah kekuasaan negara Indonesia.

Dalam masyarakat majemuk, sepertinya di Indonesia tidak perlu dikedepankan “Saya Melanesia, kamu Indonesia” atau “saya berambut keriting kalian berambut lurus”. Ungkapan-ungkapan seperti inilah yang semakin mempertegas perbedaan dan merasialkan diri sendiri.

Isu Rasialis dan Potensi Disintegrasi

Di Papua terdapat bibit-bibit nasionalisme Papua sebagai peninggalan dari pemerintah jajahan Belanda yang tetap ingin menduduki Papua dengan mendirikan Netherlands New Guinea. Bibit nasionalisme ini berkembang di antara mereka yang terpelajar, mengenyam pendidikan Belanda dan terorganisasi dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bergerak di bawah tanah.

Tetapi, tidak semua masyarakat Papua adalah anggota OPM. OPM sendiri tidak segan untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap warga suku asli Papua. Karenanya, apabila OPM terus dibiarkan maka semakin membangkitkan bibit-bibit nasionalisme baru Papua untuk merdeka. Potensi disintegrasi bangsa ini merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan.

Banyak yang menilai bahwa selama ini pemerintah tidak memedulikan wilayah Papua. Perlu diketahui bahwa pemerintah orde lama telah melakukan pembebasan Irian Barat sebagai satu kesatuan wilayah Indonesia, pemerintah orde baru melakukan pembangunan dan transmigrasi ke wilayah yang masih jarang penduduknya – salah satunya ke Papua.

Sejak reformasi pemerintah juga telah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU ini diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, sebagai dasar pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat.

Pelaksanaan otonomi khusus ini akan berakhir pada tahun 2021. Pemerintah juga menggelontorkan anggaran otsus trilyunan rupiah untuk empat hal di Papua; yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur.

Melindungi Segenap Bangsa Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia

Sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sudah merupakan suatu keniscayaan bahwa pemerintah menempatkan aparat keamanannya di daerah yang masih memiliki potensi kerusuhan yang cukup besar.

Masih terasa dalam ingatan kita kerusuhan antara TNI dan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Papua yang dipimpin Egianus Kogoya. Tiga anggota TNI dan 9 anggota KKSB tewas saat baku tembak di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga.

Hal ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Kelompok Egianus Kogoya kerap melakukan teror-teror yang berujung kontak senjata. Mereka mendapat pasokan senjata dari luar negeri, dan beberapa hasil dari rampasan.

Teror-teror tersebut antara lain penyanderaan Camp Kimberly di Tembagapura Papua pada November 2017, teror di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua pada 25 Juni 2018, yang berakibat dua warga sipil tewas dan seorang pilot mengalami luka tembak.

Tak cukup itu, KKSB juga menembaki dan menyandera 31 pekerja proyek Istaka Karya yang tengah membangun jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, pada 1-2 Desember 2018. Akibatnya, 19 pekerja tewas.

Teror lainnya berupa ancaman kepada 16 guru dan tenaga kesehatan di Distrik Mapenduma untuk tidak melakukan aktivitas selama dua pekan dari 3 Oktober hingga 17 Oktober 2018.

Oleh karena itu, aparat keamanan pemerintah perlu ditampilkan dalam sosok yang tegas tetapi humanis untuk melindungi masyarakat Papua. Banyaknya cuitan media yang bersifat provokatif terhadap gerakan separatis dan disintegrasi di Papua seharusnya diimbangi dengan berita yang lebih cover both side.

Self Determination (Hak Menentukan Nasib Sendiri)

Hak ini sering disampaikan untuk isu Papua di luar negeri. Hak untuk menentukan nasib sendiri memang diatur di dalam sejumlah konvensi atau perjanjian hukum internasional.

Pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri ini hanya bisa dilakukan sekali dan untuk selamanya. Sementara, self determination Indonesia sudah selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu sekali dan untuk selamanya. Sampai saat ini hanya Vanuatu yang sering mengangkat isu Papua di forum internasional.

Epilog

Menurut Suparlan (1999) Bhinneka Tunggal Ika dapat tetap dijaga dengan syarat-syarat:

  1. Berupaya menjadikan masyarakat sebagai masyarakat sipil,
  2. Berpegang pada demokrasi sebagai pedoman utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara,
  3. Hak Individual atau Hak Azasi Manusia, Hak Budaya Komuniti atau Masyarakat, dan Negara atau Pemerintah harus diperlakukan sama sakral atau posisinya dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya;
  4. Hukum harus ditegakkan untuk menjamin terwujudnya keteraturan di dalam kehidupan masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatan berproduksi sesuai bidang masing-masing untuk kesejahteraan demi kelangsungan hidup masyarakat.

Oleh sebab itu, ASN sebagai penghubung antara penguasa dengan rakyat memiliki fungsi penting dalam menerjemahkan kebijakan penguasa yang menjadi kebijakan publik tersebut.

Demi menjaga netralitas, ASN harus bebas dari pengaruh partai politik. Untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, maka ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

ASN harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, golongan dan komunitas-komunitas tertentu lainnya.

ASN harus setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah termasuk dalam kebijakan-kebijakannya. 

20
0
Energi, Ketenagalistrikan, dan Energi Terbarukan: Cakupan Omnibus Law yang (Hampir) Terlupakan

Energi, Ketenagalistrikan, dan Energi Terbarukan: Cakupan Omnibus Law yang (Hampir) Terlupakan

Seperti apa komitmen presiden terhadap omnibus law? Presiden Joko Widodo tidak main-main dengan janji Omnibus Law-nya, janji yang pertama kali disebut pada pidato pelantikan 20 Oktober 2019 yang lalu. Tidak butuh waktu lama, draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law terkait investasi dan ketenagakerjaan akhirnya diserahkan ke DPR RI pada 12 Februari 2020 yang lalu.

Yang unik, pada awalnya RUU tersebut dikenal dengan RUU Cipta Lapangan Kerja. Khalayak menyingkatnya menjadi RUU Cilaka. Namun kemudian, ketika diserahkan ke DPR RI, nama resmi RUU tersebut berubah menjadi RUU Cipta Kerja. Dengan begitu, khalayak umum cenderung memahami omnibus law sebagai regulasi “baru” yang spesial mengatur urusan ketenagakerjaan.

“Jadi, sudah bukan cipta lapangan kerja, cipker singkatannya, bukan cilaka, sudah jadi cipker,” Begitu pesan Ketua DPR RI, Puan Maharani.

 

RUU Omnibus law pertama ini memang ramai dibicarakan karena adanya kekhawatiran bahwa RUU ini hanya berpihak pada pengusaha, mengorbankan pekerja serta bumi yang dikeruk sumber dayanya.

Gelombang protes dan penolakan sudah mulai bergelora sejak beberapa waktu. Berkaitan dengan itu, hal-hal yang dikhawatirkan kelompok buruh dan pekerja antara lain masalah perubahan jam kerja, sistem kerja, kerja kontrak, outsourcing, upah minimum, dan pesangon.

Kekhawatiran mereka makin terbukti ketika RUU Cipker a.k.a Cilaka itu menghapus cuti khusus atau izin tak masuk saat haid hari pertama bagi perempuan, menghapus izin atau cuti khusus untuk keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan/keguguran kandungan, hingga bila ada anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia.

Tulisan singkat ini tidak sedang mengajak diskusi khusus mengenai RUU tersebut. Karena yang pasti, terlepas dari semua pro dan kontra, Presiden Joko Widodo sangat bersungguh-sungguh untuk untuk merealisasikan Omnibus Law-nya. Bagi presiden, kebijakan ini sangat penting dan mendesak.

Perkembangan EBT yang stagnan

Ketika janji menerbitkan Undang-undang Omnibus Law Presiden Jokowi melaju dengan progres yang cepat, sebaliknya, ada yang berjalan pelan di Bumi Khatulistiwa ini – pertumbuhan energi terbarukan. Padahal, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Paris Agreement dan meratifikasinya menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016. 

Indonesia berkomitmen untuk  mengintensifkan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 29 persen dengan sumber daya sendiri dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional dari tahun 2030 BAU (Business As Usual) di sektor kehutanan, energi, pertanian, industri, dan limbah.

Di bidang energi, sebenarnya Indonesia telah lebih dulu daripada Paris Agreement untuk menetapkan target porsi energi baru dan terbarukan (EBT) yang besar dalam bauran energi primer Indonesia, sebagai upaya ikut serta menurunkan produksi emisi GRK dan untuk ketahanan energi nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menetapkan transformasi pada 2025 dan 2050, dengan bauran Energi baru terbarukan setidaknya 23 persen tahun 2025 dan 31 persen tahun 2050.

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya. Sebut saja, menetaskan berbagai peraturan tentang energi baru terbarukan seperti Peraturan Menteri ESDM No 50 Tahun 2017 tentang pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sebagai pembangkit listrik, membangun pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro dengan skala mini-grid di lebih dari 600 desa terpelosok di Indonesia, dan juga mengundang investor luar negeri untuk berinvestasi di industri energi terbarukan di Indonesia.

Namun hingga tahun 2019 yang lalu, porsi energi terbarukan pada energi primer hanyalah sebesar 7,8%. Padahal targetnya sendiri adalah 23% porsi energi terbarukan di 2025. Ditambah dengan tingkah rakus kita dalam mengeksploitasi alam, dampak dari pemanasan global sudah mulai bermunculan hari ini.

Mulai dari curah hujan yang besar dan tidak menentu di Indonesia, longsor dan galodo karena penahan air yang ditebang, kebakaran hutan terlama di Australia, dan tentu saja lapisan es yang mencair semakin cepat setiap harinya di Kutub Utara.

Perlu aksi nyata untuk menghentikan kerusakan ini dan salah satu solusi nyatanya adalah penggunaan secara masif pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan dan tidak lagi membangun pembangkit listrik berbahan bakar fosil lagi.

UU Energi dan Ketenagalistrikan

Saat ini, energi terbarukan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi), Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Ada juga Undang-undang nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang bersinggungan dengan energi terbarukan karena pemanfaatan utama dari energi terbarukan adalah sebagai pembangkit listrik. Peraturan-peraturan tersebut hanya mengatur hal-hal umum saja seperti jenis-jenis energi terbarukan, sumber energi terbarukan, dan pemanfaatannya, serta jenis-jenis usaha ketenagalistrikan.

Aturan detail tentang pemanfaatan energi terbarukan sebagai pembangkit listrik lebih banyak diatur pada level peraturan menteri (dalam hal ini Peraturan Menteri ESDM). Sebagai contoh ialah Peraturan Menteri ESDM nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Permen 50 Tahun 2017 tersebut mengatur harga jual pembangkit listrik dari energi terbarukan.

Selain itu terdapat juga Peraturan Menteri ESDM nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Pedesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil.

Peraturan teknis  yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sebenarnya tidak tumpang tindih dengan peraturan di atasnya ( yaitu UU Energi, UU Ketenagalistrikan, dan Perpres RUEN). Akan tetapi, pada beberapa aturan masih terdapat “missing link” sehingga para pemangku kepentingan ragu-ragu dalam menggunakannya.

Sebagai contoh, Peraturan Menteri ESDM nomor 38 Tahun 2016 yang memberikan kesempatan kepada swasta nasional untuk menjadi “PLN mini” di daerah-daerah terpencil yang tak terjangkau PLN, tetapi hingga saat belum ada “PLN mini” yang berhasil lahir dari beleid ini.

Urgensi Omnibus Law Energi

Sebenarnya sejak 2017 yang lalu, DPD RI telah menginisiasi lahirnya UU Energi Baru Terbarukan sebagai payung hukum pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia. Namun Barulah pada awal tahun 2020 ini, RUU EBT masuk dalam program legislasi nasional. Komisi VII DPR juga sudah menyiapkan Panitia Kerja (Panja)-nya seperti yang sudah diberitakan dengan tajuk “Panja RUU EBT Dibentuk Pekan Ini”.

Butir-butir pasal serta hal yang diatur pada RUU tersebut belum dipublikasikan pada khalayak umum meski semangat UU tersebut adalah agar target 23% EBT dalam bauran energi, dan juga target 29% penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai bagian dari komitmen global Indonesia dapat tercapai.

Melihat semangat Presiden Joko Widodo terhadap Omnibus Law yang begitu menggebu-gebu, ada baiknya Bapak Presiden mempertimbangkan untuk membuat satu undang-undang sapu jagat yang juga mengatur tentang energi, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan sekaligus.

Omnibus Law Energi tersebut dapat memangkas 3 undang-undang serta dapat menyelaraskan semua aturan turunan di bawahnya, terutama pada aspek pemanfaatan energi terbarukan sebagai pembangkit listrik. Dengan penyelarasan aturan teknis turunannya, tidak akan ada lagi “missing link” yang menyebabkan satu peraturan tidak dapat bekerja.

Selain itu, dengan Omnibus Law Energi tersebut, Pemerintah dapat memasukan gebrakan-gebrakan baru yang dapat mempercepat pemanfaatan energi terbarukan secara luas. Misalnya, pungutan pada pembelian bahan bakar fosil yang kemudian digunakan untuk pembiayaan proyek energi terbarukan yang telah diterapkan di beberapa negara.

Kami yakin akan banyak kemudahan dan terobosan baru jika tiga undang-undang yang mengatur tentang energi tersebut digabung menjadi satu omnibus law. Pada akhirnya, menggarisbawahi kembali judul tulisan ini, semoga urgensi omnibus law dalam bidang energi akan mendapatkan atensi.

Semoga.

2
0
Fenomena e-Democracy dan Polarisasi Politik

Fenomena e-Democracy dan Polarisasi Politik

Penduduk bumi saat ini sebenarnya telah hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Dunia nyata adalah di permukaan bumi di mana jasmani berada, sedangkan dunia maya adalah jaringan internet di mana orang juga bisa berkumpul dan berdikusi secara pikiran – tanpa kehadiran jasmani.

Sekat-sekat pemisah di dunia nyata seperti lokasi, jarak, waktu, dan status sosial seakan luruh di dunia maya. Internet telah memungkinkan orang untuk “bertemu” dan berkomunikasi secara intens meski terpisah jarak yang jauh, tanpa dipengaruhi status sosial. Aplikasi media sosial menjadi ruang terbuka versi dunia maya tempat di mana orang-orang saling bertemu.

Sekat-sekat pemisah antara pemerintah dan rakyat juga turut luruh di dunia maya. Aturan protokoler tidak lagi diperlukan jika rakyat bertemu dengan pemerintah melalui internet. Semua orang kini bisa melaporkan peristiwa, mengekspos kesalahan, mengemukakan pendapat, memobilisasi protes, memantau pemilihan, meneliti pemerintah, memperdalam partisipasi, dan mengembangkan wawasan kebebasan.

Internet yang mudah diakses melalui telepon seluler mampu menyatukan setiap orang dan merancang pergerakan masif yang terstruktur. Ahli politik Universitas George Washington, Henry Farrel, menjelaskan ini dalam bukunya The Consequences of the Internet for Politics.

Melalui internet, informasi datang bertubi-tubi setiap hari seperti air bah, termasuk dalam hal politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Kekayaan informasi itu membuat lebih banyak orang ingin terlibat dalam jalannya pemerintahan. Mulai dengan topik pelayanan publik hingga soal pemilihan, keinginan masyarakat untuk didengarkan dan mempengaruhi kebijakan publik ini tampak semakin besar dalam dua puluh tahun terakhir.

 

e-Democracy

Begitulah, internet telah memfasilitasi “demos” (rakyat) untuk menemukan “kratos” (kekuasaan) dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Hakikat demokrasi memang pemerintahan oleh rakyat.

Bedanya, demokrasi sekarang ini dijalankan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang disebut dengan e-democracy. Fenomena e-democracy ini menjadi pembahasan yang menarik karena porsinya semakin besar meski meninggalkan pertanyaan:

Apakah internet membantu atau justru menciderai demokrasi?

Salah satu alasannya adalah karena suara di internet dengan cepat bisa menjadi mayoritas dan berkuasa membentuk opini publik. Pada saat yang sama, ia bisa pula “melukai” kelompok minoritas, memicu pertikaian social, atau merubah peta politik bahkan mempengaruhi eksistensi sebuah negara. Padahal, berita bisa saja palsu dan opini bisa pula absurd.

Salah satu contoh efek e-democracy di dunia adalah fenomena Arab Spring, yaitu serangkaian protes terhadap pemerintah yang berujung pada pemberontakan bersenjata di negara-negara Arab pada awal tahun 2010-an.

Protes yang bermula dari soal kemiskinan dan rezim yang dianggap menindas rakyat di Tunisia itu merambat dengan cepat melalui media sosial, lalu menulari berbagai negara di sekitarnya.

Tak lama, demonstrasi berujung kekacauan pun menyusul terjadi di Libya, Mesir, Yaman, Suriah, Maroko, Irak, Algeria, Iran, Libanon, Yordania, Kuwait, Oman, dan Sudan. Pemerintah Mesir dan Libya akhirnya jatuh, sementara Suriah porak-poranda.

Bukan suatu kebetulan bahwa Tunisia adalah negara dengan jumlah pengguna Facebook yang sangat besar di kawasan itu. Begitu pula dengan Mesir yang merupakan pengguna internet tebesar. Meski Farrel mengakui bahwa media konvensional seperti Al Jazeera turut punya andil dalam fenomena Arab Spring.

 

Polariasi politik

Setalah internet menguasai segela sendi kehidupan manusia, fenomena kebebasan berpendapat menguat. Orang berlomba-lomba mengutarakan pendapat dan masing-masing ingin mempengaruhi opini orang lain. Blog dan media sosial menjadi sarana yang paling menarik untuk aktivitas itu.

Ternyata, para peneliti telah menemukan indikasi bahwa di dunia maya, orang lebih mudah menemukan orang lain yang sepemahaman daripada di dunia nyata. Itu mengapa pemisahan kutub di politik pun semakin jelas karena orang yang memiliki pandangan sama akan saling mendukung dan memperkaya informasi, pada saat yang sama menolak informasi dari pandangan yang lain.

Meski internet sangat kaya akan informasi, tetapi setiap orang memiliki kecenderungan untuk mengonsumsi apa yang dia sukai. Orang yang tidak memihak kutub politik mana pun biasanya akan berhenti mengonsumsi informasi politik. Sehingga, sebagian besar pengguna internet bisa diidentifikasi pandangan politiknya dengan melihat aktivitas cyber-nya.

Salah satu polarisasi politik yang terlihat jelas ada di Amerika Serikat (AS). Meski sudah terindikasi sejak lama, tetapi politik Amerika semakin terpolarisasi antara kutub Demokrat dan Republik setelah tahun 90-an.

Peneliti Adamic & Glance (2005) menunjukkan bahwa blogger politik AS cenderung menjadi bagian dari kelompok yang condong ke kiri atau kanan. Peneliti lain, Conover dkk. (2011) juga menunjukkan pengelompokan serupa terjadi di Twitter.

Sampai-sampai ada anekdot ketika seorang pemuda bertemu pertama kali dengan ayah dari pacarnya, yang ditanya adalah, “Are you Democrat or Republican?” Status yang seakan dianggap penting – seperti pentingnya identitas agama di Indonesia.

Indonesia juga tak luput dari e-democracy dan polarisasi. Media sosial semakin populer sebagai panggung diskusi dan perang narasi sejak pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada tahun 2012 silam.

Masa itu juga berjarak setahun setelah pemerintah Libya dan Suriah jatuh. Iklim sosial, budaya, dan politik Indonesia semakin menghangat saat musim Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, berlanjut di Pilgub DKI Jakarta 2017, kemudian di Pilpres 2019.

Polarisasi yang merambat cepat ke daerah-daerah lain di Indonesia berkat media sosial seakan membentuk kutub nasionalis dan kutub agamais. Seperti terpisahnya air dan minyak, warga net pun ramai-ramai melakukan aksi unfriend dan unfollow di media sosial. Ini adalah fase dalam proses polarisasi, yaitu pembersihan halaman media sosial dari orang-orang yang tidak sepaham.

Fenomena ini sebenarnya bukan terjadi karena semua orang tiba-tiba jadi pengamat politik tetapi karena internet, terutama media sosial, menjadi amplifier suara-suara pribadi itu ke ruang publik.

Demokrasi yang dulunya dijalankan dengan senyap di bilik suara dan gedung legislatif kini dibawa terbuka melalui media sosial. Semua orang kini bisa “bersuara lantang” – lebih lantang dari megaphone orator demonstrasi.

Masyarakat tampaknya bergerak kembali ke sistem demokrasi langsung (direct democracy). Sistem pemerintahan yang sudah ditinggalkan berangsur-angsur sejak beberapa tahun sebelum Tahun Masehi, yaitu sistem di mana rakyat langsung menentukan kebijakan pemerintah. Sebuah fenomena menarik yang perlu perhatian sangat besar karena terjadinya secara global dan berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

“Politics is the art of controlling your environment”
(Hunter S. Thompson)

 

Referensi lain:
Boyd, D. (2014). It’s Complicated. London, UK: Yale University.
Farrel, H. (2012). The Consequences of the Internet for Politics.
Chadwick, A. & Howard, P. N. (2008). Routledge Handbook of Internet Politics.

 

 

 

1

0
Menyusun Zaken Kabinet Politik

Menyusun Zaken Kabinet Politik

Bocoran nama calon menteri mulai mewarnai debat politik jelang pelantikan presiden terpilih. Antusiasme masyarakat pada isu ini menunjukkan bahwa line up calon pembantu presiden dianggap mencerminkan keseriusan presiden mengelola negara ini kelak. Dalam suasana seperti ini, seperti biasa, muncullah istilah “Zaken Kabinet”.

Zaken kabinet merupakan konsep susunan menteri yang dipilih atas dasar keahliannya. Menteri yang ahli berarti adalah kaum pakar profesional (expertise). Menteri kesehatan, misalnya harus berasal dari tenaga medis atau aktivis yang sudah malang melintang di bidang kesehatan. Oleh karena itu, zaken kabinet sering juga disebut dengan kabinet ahli.

Sebaliknya lawan zaken kabinet ialah kabinet politik. Berbeda dengan zaken kabinet, kabinet politik merupakan susunan menteri yang diisi oleh kader partai politik (parpol) berdasarkan pertimbangan atau hitung-hitungan politik presiden. Lalu apa yang terbaik bagi presiden terpilih, Joko Widodo, zaken kabinet atau kabinet politik?

Bagi kita yang tidak terlibat langsung dengan politik perebutan kekuasaan, zaken kabinet nampaknya menjadi pilihan terbaik. Namun pendapat ini bisa keliru. Sebab kenyataannya, kaum profesional yang ahli di bidangnya belum tentu mampu bekerja mengelola pemerintahan dengan baik.

Tidak terhitung berapa banyaknya kaum profesional di kementerian/lembaga atau manajer-manajer ternama di BUMN yang tersangkut masalah korupsi dan kolusi. Jadi, kekaguman kita terhadap kaum profesional bukan karena pengalaman empirik, tetapi karena pengaruh pemikiran modern.

Antara Pakar dan Politisi

Peradaban modern ditandai oleh dua kondisi. Pertama, ditemukannya metode ilmiah yang mengusung semangat objektivitas. Argumennya, dunia akan maju apabila direkayasa oleh pemikiran objektif yang bersih dari nafsu dan kepentingan.

Politik adalah dunia yang sarat dengan kepentingan dan nafsu kekuasaan. Maka untuk mencari pandangan dunia yang objektif, politik harus menyingkir. Kita sebagai anak kandung modernitas terpapar oleh gagasan ini.

Kedua, modernitas melahirkan nomenklatur manusia baru yang disebut dengan pakar. Seiring dengan berkembangnya metode ilmiah, muncul berbagai ilmu pengetahuan seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya.

Muncullah suatu gagasan bahwa kaum sarjana sebaiknya mempelajari dan mendalami satu disiplin ilmu. Orang yang mendalami ilmu tertentu ini disebut dengan pakar.

Masalahnya dunia dan segala persoalannya, atau disebut dengan realitas, tidak terkotak-kotak sebagaimana dibayangkan pakar modern. Apel yang jatuh bukan hanya karena gaya gravitasi bumi, tetapi juga karena volume apel, angin yang menggoyangkan pohon, bahkan karena ada mata sehat yang memandang.

Masalah kesehatan mata juga bukan hanya perkara genetik namun juga melibatkan distribusi sumber daya makanan, pendapatan per kapita, distribusi kekuasaan dan sebagainya. Semua itu, fisika, geografi, biologi, ekonomi, politik, hadir dalam suatu apel yang jatuh.

Seorang pakar tidak didesain untuk memahami itu semua. Ia cukup berdiri pada satu perspektif sesuai minat, pengetahuan dan pengalamannya. Artinya, pakar memiliki pengetahuan yang sangat spesifik, alih-alih mengetahui segalanya. Keterbatasan itu menyulitkan pakar untuk mengintervensi realitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Tania Murray Li (2012) menunjukkan bahwa banyaknya pakar yang terbentang sejak zaman kolonial hingga sekarang telah gagal menyelesaikan persoalan kemasyarakatan di Sulawesi Tengah. Pendapat Bertrand Russel pantas dicuplik di sini, “bahkan ketika semua pakar sepakat, mereka masih mungkin salah”.

Dengan keterbatasan yang dimiliki para ahli atau pakar, apakah pilihan harus jatuh pada politisi parpol? Harus diakui, keunggulan politisi adalah luasnya jaringan politik dan kemampuan berkomunikasi. Menteri berlatar belakang politik akan lebih mudah bernegosiasi dengan DPR, misalnya, untuk membahas suatu rancangan undang-undang atau undang-undang tertentu.

Namun menteri berlatar belakang parpol punya dua masalah besar. Pertama, parpol tidak memiliki mekanisme pengusulan kader berdasarkan kapasitas dan kapabilitas. Sehingga jabatan menteri apapun yang ditawarkan oleh presiden, parpol hanya akan mengusulkan beberapa nama kader pucuk pimpinan partai.

Presiden juga tidak bisa mengkhususkan jabatan menteri tertentu untuk partai tertentu karena hampir semua partai di republik ini memiliki karakteristik ideologi yang sama.

Kedua, menteri yang berasal dari parpol potensial terlibat konflik kepentingan. Memang benar, tidak ada manusia tanpa kepentingan. Menteri juga harus punya kepentingan menyejahterakan rakyat.

Persoalannya, kondisi politik hari ini ditandai dengan “pergulatan antarmereka (partai politik) yang tertuju pada upaya dominasi lebih lanjut terhadap lembaga negara yang mencakup sumber daya” (Hadiz, 2005).

Artinya, setelah berebut suara pada pemilu, partai politik akan berebut posisi di kementerian demi mendapatkan kontrol atas sumber daya politik dan ekonomi. Argumen ini dapat menjelaskan mengapa ada menteri berlatar belakang parpol yang terlibat kasus-kasus rasuah.

Kalau ahli dan politisi punya kelemahan di dalam dirinya, apakah presiden tetap harus memilih salah satu? Atau adakah jalur alternatif yang dapat dipilih oleh presiden tanpa harus mengorbankan satu sama lain?

Skenario antisipatif

Pada sistem presidensial seperti yang kita anut, presiden memang memiliki kewenangan penuh memilih menteri dalam kabinetnya. Namun di ruang politik yang multipartai ini, suka atau tidak, pilihan presiden menjadi terbatasi. Apalagi jika presiden tidak memenangi pemilu dengan angka yang mutlak dan partai yang mengusung presiden tidak bisa mendominasi DPR.

Oleh karena itu, daripada menyarankan kepada presiden untuk menegakkan presidensialisme dengan cara memilih menteri sesuai kehendak hatinya, lebih baik berupaya menyeimbangkan kebutuhan teknis sambil menghormati dinamika multi partai politik di negeri ini.

Ada dua upaya strategis bagi presiden untuk mencapai win win solution. Pertama, presiden harus memastikan bahwa pejabat di kementerian yang notabene merupakan aparat sipil negara (ASN) ialah orang-orang yang berintegritas dan mampu menerjemahkan visi presiden. Jadi siapapun menterinya, apapun latar belakangnya, akan sulit mengobok-obok sumber daya di kementerian.

Struktur birokrasi dan budaya birokrasi yang baik dapat mengerem badai korupsi yang selalu potensial terjadi, apalagi dalam budaya politik Indonesia sekarang. Hal ini tentu pekerjaan rumah besar bagi presiden sebab politisasi birokrasi masih kental terasa.

Untuk menguatkan struktur birokrasi, presiden dapat menyusun talent pool pejabat-pejabat ASN yang memiliki rekam jejak baik dan menempatkannya di kementerian-kementerian yang sesuai dengan kompetensinya.

Selain itu, presiden juga dapat menyediakan lembaga bantuan hukum dan sistem saluran komunikasi langsung dengan ASN yang merasa dirugikan oleh perubahan angin politik pucuk pimpinan kementerian.

Maklum, di hadapan pejabat setingkat menteri, ASN selalu berada pada posisi subordinat. Birokrasi yang baik dapat menambal kekurangan-kekurangan yang inheren dalam sosok menteri, baik yang berasal dari profesional atau politisi.

Kedua, Presiden sebaiknya memilih sendiri kader-kader partai yang hendak dipilih sebagai pembantunya. Selama ini, partai-partai lah yang mengusulkan nama kader kepada presiden untuk mengisi kursi menteri.

Kader yang diusulkan ini biasanya adalah pimpinan (ter)tinggi partai. Mekanisme ini menyimpan kelemahan besar, yaitu kader itu tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan harapan oleh presiden.

Belum lama ini, Presiden Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa parpol juga banyak memiliki kader yang profesional. Oleh karena itu, presiden sendirilah yang harus mencari, menyaring dan memilih nama-namanya. Dengan cara inilah kebutuhan teknis dan pertimbangan politis dapat didamaikan.

 

 

1

0
Menengok Gagasan ‘Negara Kesejahteraan Indonesia’ pada ‘Kartu Prakerja’

Menengok Gagasan ‘Negara Kesejahteraan Indonesia’ pada ‘Kartu Prakerja’

Bagi sebagian kalangan, proses seleksi elit, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, hampir mendekati akhir (end of game). Tampaknya, mereka cukup yakin bahwa hasil hitung cepat (quick count) beberapa lembaga survei akan menggambarkan hasil real count.

Dari hasil hitung cepat dengan menggunakan pemilihan sampel secara acak tersebut, mereka sudah begitu yakin siapa yang akan ‘memerintah’ mereka selama lima tahun ke depan. Cukup aneh memang, mereka begitu bersuka cita dalam pemilihan elit yang akan ‘memerintah’ mereka.

Padahal, mestinya para elit sajalah yang bersuka cita. Rakyat mestinya menengok kembali janji-janji para elit tersebut. Bagi saya, yang paling menarik dari janji-janji elit ini adalah janji ‘Kartu Prakerja’ dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Jika benar Kartu Prakerja tersebut nantinya diterapkan di Indonesia pada tahun 2020, maka Indonesia akan menuju pada perubahan besar, yaitu semakin menuju kepada ‘negara kesejahteraan (welfare state)’.

Menurut World Atlas, negara kesejahteraan adalah negara yang mau mengeluarkan anggaran besar untuk kepentingan rakyat melalui pemberian tunjangan sosial. Anggaran ini diperlukan agar negara bisa menciptakan keadilan (equality) ekonomi dan sosial serta menjaga harga diri (dignity) rakyatnya, seperti menghindarkan mereka dari pilihan menjadi pengemis di jalanan.

Awalnya, konsep negara kesejahteraan itu sendiri sudah berakar pada abad ke-7, yaitu dari lima pilar ajaran Islam, dengan kewajiban memberikan zakat ke negara bagi mereka yang memenuhi syarat. Hasil pengumpulan zakat ini kemudian akan dikelola oleh pemerintah untuk diberikan kembali ke yang membutuhkan.

Kemudian, konsep negara kesejahteraan tersebut diadopsi oleh negara-negara di Eropa, yaitu melalui kaum konservatif pada abad ke-19. Ide ini kemudian dilanjutkan oleh kaum fasis pada abad ke-20, dengan misi utama untuk menghambat pemberontakan kelompok buruh dan paham sosialis.

Sementara itu di Inggris, konsep tersebut dibawa oleh partai Liberal yang dipengaruhi keberhasilan reformasi sosial di Jerman. Di Prancis sendiri, konsep negara kesejahteraan ini mulai muncul tahun 1930-an.

Memasuki Negara Kesejahteraan Indonesia

Sebenarnya, konsep negara kesejahteraan di Indonesia sudah mulai muncul sejak pendiri bangsa ini berkeinginan memerdekakan diri dari penjajah Belanda. Hanya saja, pada era Orde Baru realisasi konsep ini sedikit mengendur. Sebab, jargon pemerintah pada waktu itu adalah ‘pembangunan dan pemerataan’.

Kedua hal tersebut tentu tidaklah mudah berjalan beriringan. Jika kita ingin memperioritaskan pembangunan atau ‘pertumbuhan’, maka pemerataan akan sedikit terabaikan. Begitu juga sebaliknya.

Hal tersebut bisa kita lihat pada periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kali ini, di mana upaya pemerataan dengan membangun infrastruktur di daerah tertinggal ternyata berakibat pada pertumbuhan nasional yang stagnan.

Kembali ke konsep negara kesejahteraan, di Indonesia pada dasarnya konsep ini telah dimulai dengan munculnya ‘program pengentasan kemiskinan’, khususnya dengan memberikan berbagai subsidi kepada rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, kita mengenal adanya subsidi atas bahan bakar minyak (BBM). Jika kita menggunakan harga pasar, tanpa subsidi itu kita mesti membayar BBM dengan harga internasional yang sangat mahal.

Kemudian, pada jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, konsep negara kesejahteraan ini diimplementasikan dalam bentuk pemberian ‘bantuan langsung tunai (direct cash transfer)’ kepada orang-orang miskin. Upaya ini kemudian dipercaya menjadi kunci keberhasilan pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden RI dalam periode selanjutnya, bersama Budiono sebagai wakil presiden.

Ketika SBY-Budiono mempromosikan bantuan langsung tunai tersebut sebagai alat kampanyenya, Ketua Umum PDIP Megawati pernah memberikan kritik yang tajam, yaitu dengan berargumentasi bahwa mestinya pemerintah ‘memberikan kail, daripada ikannya’ kepada rakyatnya. Namun, kritik tersebut malah menjadi bumerang bagi Megawati, yang kemudian justru memberikan jalan mulus bagi SBY memasuki dua periode kepresidenannya.

Di era SBY-Budiono, kemudian terdapat upaya untuk memfokuskan kembali konsep negara kesejahteraan, yaitu dengan mengimplementasikan conditional cash transfer, yang dikenalkan oleh World Bank di Indonesia sebagai Program Keluarga Harapan (PKH).

Program tersebut intinya adalah untuk mengantisipasi agar orang-orang miskin tidak terus-menerus terperangkap dalam kemiskinannya. Caranya, program tersebut memberikan insentif tunjangan berupa uang tunai kepada ibu hamil yang rajin memeriksa kesehatannya ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Dengan demikian, mereka tidak akan melahirkan anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan.

Alasannya, kelahiran anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan akan beriringan dengan rendahnya kecerdasan mereka. Selain itu, program ini juga memberikan insentif kepada keluarga miskin yang menyekolahkan anak-anaknya agar mereka dapat menjadi kader bangsa yang mampu berkompetisi dengan mereka yang berasal dari keluarga mampu.

PKH tersebut kemudian didukung oleh sistem informasi yang memungkinkan pemantauan apakah anak-anak orang miskin itu tetap pergi ke sekolah dan ibu-ibu yang hamil terus-menerus memeriksakan kesehatannya ke Puskesmas. Saya sendiri terlibat langsung melalui penugasan kedinasan dalam mengasistensi pembangunan sistem informasi tersebut di Kementerian Sosial.

Ketika akhirnya Joko Widodo-Jusuf Kalla memerintah, program tersebut semakin berkembang. Sebab, pemerintahan mereka ini pada dasarnya ingin merealisasikan konsep negara kesejahteraan di Indonesia. Hanya saja, untuk merealisasikannya, mereka mengemasnya dalam bentuk kartu-kartu. Sebagai contoh, selain mengenalkan kartu PKH, mereka juga mengenalkan ‘Kartu Indonesia Pintar’ dan ‘Kartu Indonesia Sehat’.

Negara Kesejahteraan Indonesia

Pada kampanyenya di pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mempromosikan tiga tunjangan atau benefit, yang lagi-lagi dikemas dalam berbagai kartu, yaitu ‘Kartu Sembako Murah’, ‘Kartu Indonesia Pintar Kuliah’, dan ‘Kartu Prakerja’. Kartu-kartu ini tampaknya berhasil menarik minat suara pemilih.

Namun, sebenarnya di negara-negara maju seperti Inggris dan Selandia Baru, pemberian tunjangan dengan Kartu Sembako Murah tersebut sudah ditinggalkan. Model ini hanya dipraktikkan di negara terbelakang atau sosialis yang sedang mengalami krisis.

Sebagai contoh, di Venezuela kartu tersebut disebut ‘Secure Food Supply Card’. Kartu ini membatasi jumlah kebutuhan pokok yang bisa dibeli oleh seorang warga negara di toko-toko yang disubsidi oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk menghindari rakyat menumpuk kebutuhan pokok dengan harga murah tersebut dan kemudian menjualnya kembali di pasar gelap dengan harga yang lebih mahal.

Sementara itu, di negara maju seperti Selandia Baru, praktik subsidi dengan Kartu Sembako Murah justru dikelola oleh lembaga-lembaga non-pemerintah, seperti Foodbank Project. Organisasi ini bekerja sama dengan perusahaan pasar swalayan dan organisasi sosial.

Perusahaan dan organisasi sosial itulah yang akan mengelola sumbangan dari para donatur. Para donatur ini dapat memilih langsung paket kebutuhan pokok yang akan mereka sumbangkan dan memberikan sumbangan melalui transfer. Ketika orang miskin datang ke perusahaan atau organisasi sosial ini, mereka kemudian dapat memilih sendiri paket kebutuhan pokok yang dibutuhkan.

Kini, di negara maju, tunjangan sosial melalui pemberian kartu-kartu tersebut kebanyakan sudah dalam bentuk pemberian uang tunai atau pemberian manfaat secara langsung. Sebagai contoh, di Selandia Baru mereka memiliki kartu yang disebut ‘Community Services Card’. Dengan kartu ini, mereka yang tidak mampu bisa memperoleh fasilitas kesehatan atau transportasi secara gratis.

Namun, yang dapat menggunakan kartu tersebut dibatasi atas mereka yang penghasilannya rendah. Sebagai contoh, untuk satu orang (single) yang tinggal sendiri, penghasilannya sebelum pajak dalam satu tahun mesti di bawah NZ$28.801 (sekitar Rp280 juta setahun atau Rp23 juta sebulan).

Terkait kartu yang kedua, yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah, sebenarnya kartu ini adalah perluasan dari ‘Kartu Indonesia Pintar’. Yang membedakannya adalah Kartu Indonesia Pintar hanya diberikan kepada pelajar miskin pada tingkat SD sampai dengan SMA, sementara Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah untuk mahasiswa miskin yang kuliah di perguruan tinggi.

Kalau kita melihatnya lebih jeli lagi, Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu juga bukanlah hal yang benar-benar baru. Sebab, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menjalankannya sejak lama melalui ‘Beasiswa Bidik Misi’ dan berbagai jenis beasiswa lainnya.

Jika dibandingkan dengan negara maju, Kartu Indonesia Pintar Kuliah tersebut hampir mirip dengan ‘Student Allowance’. Yang membedakannya dengan negara maju seperti Selandia Baru, di sana untuk memperoleh tunjangan sejenis Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini tidak ada batasan penghasilan dan umur yang ketat.

Sebagai contoh, sepanjang berumur antara 18 – 65 tahun dan mengikuti pendidikan kesarjanaan di universitas yang terakreditasi, mereka berhak mendapatkan tunjangan tersebut. Besarnya, seorang mahasiswa yang tidak menikah dan hidup mandiri terpisah dari orang tuanya (berumur di atas 24 tahun) akan mendapatkan NZ$305,06 per minggu setelah pajak (sekitar Rp 3 juta per minggu).

Sementara itu, seorang mahasiswa yang sudah menikah akan mendapatkan NZ$576,03 (sekitar Rp5,7 juta per minggu) jika pendapatannya dari sumber lain di bawah NZ$441,80 (sekitar Rp4,4 juta) per minggu. Kemudian, di sana semua mahasiswa baru kini sudah dibebaskan dari biaya perkuliahan pada tahun pertama.

Menengok Janji Kartu Prakerja

Sekarang, mari kita tengok Kartu Prakerja yang dijanjikan oleh Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Saya melihat, banyak pihak yang akan mengira Kartu Prakerja ini di negara maju adalah ‘tunjangan tidak bekerja (unemployment benefit)’. Hal ini tidaklah tepat.

Sebabnya, di negara maju seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru, tunjangan tidak bekerja ini diberikan kepada mereka yang tidak bekerja tanpa memandang umurnya, tua atau muda. Sementara itu, Kartu Prakerja yang akan diusung di Indonesia ini lebih mirip dengan ‘Youth Allowance’ di Australia atau ‘Youth payment’ di Selandia Baru.

Memang, yang sejenis Kartu Prakerja tersebut menurut Asosiasi Jaminan Sosial Internasional (International Social Security Association) berada dalam satu kelompok dengan tunjangan tidak bekerja, yaitu berada dalam kelompok ‘sistem bantuan sosial tidak bekerja (unemployment social assistance system)’.

Di Selandia Baru, sebagai contoh, tunjangan sosial tersebut biasanya diberikan kepada mereka yang berumur 16 atau 17 tahun yang karena kondisi tertentu mereka tidak tinggal di rumah orang tua atau saudaranya, atau mereka tidak mendapatkan bantuan keuangan dari orang tua atau saudaranya.

Namun, mereka yang menerima tunjangan tersebut mesti bekerja dengan organisasi yang menjalankan Layanan untuk Pemuda (Youth Service), menyiapkan masa depan mereka dengan belajar atau mengikuti pelatihan, dan mengelola keuangannya (budgeting). Tunjangan ini biasanya digunakan untuk membayar sewa rumah yang ditransfer langsung oleh pemerintah ke pemilik rumah.

Selain itu, para pemuda yang menerima tunjangan tersebut akan mendapatkan NZ$50 (sekitar Rp500 ribu) per minggu yang ditransfer langsung ke rekening mereka, sepanjang pendapatan mereka dari sumber lain masih di bawah NZ$200 (sekitar Rp2 juta) per minggu.

Berbeda dengan di Selandia Baru, di Australia tunjangan sejenis ini berlaku untuk mereka yang berumur antara 16 – 21 tahun. Sebagai contoh, mereka yang berumur di atas 18-21 tahun dan hidup mandiri berhak mendapatkan tunjangan AU$227,6 (sekitar Rp2,2 juta) per minggu. Sebagaimana di Selandia Baru, tunjangan ini dapat berkurang proporsional jika penerima tunjangan mendapatkan penghasilan lain di atas jumlah tertentu.

Negara Kesejahteraan Indonesia ke Depan

Berbeda dengan di Indonesia, di negara maju berbagai tunjangan tersebut sudah terkena pajak penghasilan. Sebab, sebagaimana pernah saya ulas sebelumnya, mereka sudah mengintegrasikan sistem jaminan sosial dengan sistem pemungutan perpajakan.

Integrasi tersebut terjadi karena pada dasarnya pemberian tunjangan sosial ke warga negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ketika mereka semakin sejahtera dan penghasilannya sudah di atas tingkat penghasilan tertentu, maka merekalah yang mestinya menanggung beban warga negara yang belum sejahtera.

Yang juga menarik di negara maju, berbagai tunjangan sosial tersebut awalnya tumpang-tindih. Sebab, berbagai jenis tunjangan sosial tersebut bertumbuh mengikuti janji para politisi ketika berkampanye. Sebagai contoh, karena janji politisi, walaupun masih kurang berhasil, di Finlandia kini telah tumbuh tunjangan universal basic income, yaitu dengan memberikan tunjangan kepada setiap individu tanpa memandang berapa penghasilan mereka.

Agar tidak tumpang-tindih, kemudian beberapa negara maju mengintegrasikan tunjangan-tunjangan sosial tersebut. Dengan integrasi ini, risiko penerima tunjangan akan menerima beragam tunjangan yang berlipat-lipat atau jumlah mereka yang sebenarnya tidak layak tetapi menerima tunjangan sosial akan dapat diminimalkan.

Sebagai contoh di Selandia Baru, berbagai tunjangan tersebut telah dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu bantuan tunjangan utama (main benefit assistance), bantuan kesusahan (hardship assistance), dan bantuan tunjangan tambahan (supplementary benefit assistance).

Adapun sisi positif dari diusungnya Kartu Prakerja oleh Joko Widodo-Ma’ruf Amin tersebut, pemerintah Indonesia akan semakin berperan dalam pembiayaan sistem jaminan sosial. Sebab, menurut laporan Asosiasi Jaminan Sosial Internasional Maret 2011 tidak satu pun sistem jaminan sosial di Indonesia yang bersumber dari anggaran negara.

Menurut laporan mereka yang baru-baru ini diterbitkan pada Maret 2019, pemerintah Indonesia sudah mulai berperan membiayai sistem jaminan sosial kesehatan atau social assistance (medical benefits) system. Hal ini tampak dalam biaya pengobatan atau persalinan gratis bagi mereka yang tidak mampu.

Namun, pada laporan tersebut tampak bahwa ternyata pemerintah Indonesia belum berperan sama sekali dalam sistem bantuan sosial untuk mereka yang tidak bekerja. Karenanya, dengan adanya Tunjangan Prakerja yang diusung oleh Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini, kita akan melihat peran pemerintah yang akan semakin besar dalam pembiayaan sistem jaminan sosial di Indonesia.

Tentunya, jika terpilih, sudah saatnya juga pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada periode 2020-2024 mengintegrasikan berbagai tunjangan sosial tersebut, termasuk mengintegrasikannya dengan sistem pemungutan perpajakan agar Indonesia dapat semakin menuju kepada negara kesejahteraan. ***

 

 

 

2

0
Memahami Kompleksitas Perhitungan GDP dari Pengalaman Quick Count

Memahami Kompleksitas Perhitungan GDP dari Pengalaman Quick Count

Quick Count

Hitung cepat atau lebih populer disebut quick count (QC), sebagai salah satu ukuran untuk memprediksi hasil pemungutan suara itu ibarat key performance indicator (KPI), yakni indikator keberhasilan suatu kinerja. Tentu saja prediksi tersebut dilakukan melalui pilihan metode statistik dengan kriteria yang ketat, karena memertaruhkan reputasi, terhadap jumlah dan proporsi sampel yang digunakan.

Dalam sebuah proses pemungutan suara, selain quick count, sah-sah saja orang menggunakan suasana hati, rasa, emosi, serta ukuran kualitatif lainnya sebagai proxy yang menuju pada indikator hasil (lead indicators).

Secara statistik, quick count tidak memakai data populasi karena memang dia dibutuhkan sebagai alat yang secara cepat menyediakan proyeksi hasil atas suatu kontestasi. Kecepatan itu berguna untuk para pihak yang bertanding untuk mengantisipasi langkah selanjutnya, termasuk pengawasan intens atas kotak suara jika margin yang dihasilkan QC cukup tipis. QC juga berguna untuk pasar, terutama para investor dan pemegang saham perusahaan publik, serta komunitas regional dan dunia internasional.

GDP dan growth

Melompat sejenak ke dalam dunia ekonomi dan keuangan publik, terdapat suatu key performance indicator penting yang menjadi ukuran produktivitas atau skala perekonomian nasional. Indikator ini dikenal dengan istilah produk domestik bruto atau dalam bahasa inggrisnya disebut sebagai gross domestic product, selanjutnya disingkat GDP.

Pengukuran GDP pada setiap negara telah berlaku secara universal dan lazim digunakan sebagai rujukan kesuksesan pembangunan. Rasio ini mengandung banyak sekali informasi, termasuk menjadi alat menentukan persentase growth atau pertumbuhan ekonomi. Growth adalah laju capaian ekonomi pada tahun tertentu dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Dengan kata lain, sebuah negara yang bertumbuh perekonomiannya adalah yang memiliki GDP yang semakin besar tahun demi tahun, sehingga secara kuantitatif rasio pertumbuhan atau growth-nya bernilai positif. Dalam studi makroekonomi, besaran GDP ini dapat diukur dari beberapa sudut pandang atau pendekatan, yang semestinya menghasilkan nilai akhir yang sama. Pendekatan tersebut adalah dari sisi produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang diperoleh semua orang dalam suatu negara.

Pendekatan yang paling umum digunakan untuk menilai GDP adalah pendekatan pengeluaran, sebab pengumpulan informasi tentang pengeluaran oleh para pelaku ekonomi lebih mudah dilakukan dengan metode penggalian data dari sisi ini.

Misalnya, ketika seorang penduduk sebuah negara ditanya,
“Berapa pengeluaran anda setiap bulan?”,
peluang memperoleh jawaban jujur dan mendetail akan lebih besar daripada ketika ditanya,
“Berapa gaji anda setiap bulan?”.

Oleh karena itu, para ekonom kemudian merumuskan perhitungan GDP dengan pendekatan pengeluaran yang merupakan penjumlahan dari berbagai jenis pengeluaran yang dilakukan dalam suatu negara. Dalam skala makro, jenis pengeluaran ini kemudian terbagi menjadi kelompok konsumsi rumah tangga, investasi atau tabungan, belanja pemerintah, dan ekspor-impor.

Kompleksitas penghitungan, asumsi, dan pengambilan kebijakan

Adapun variabel-variabel seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi, nilai tukar terhadap mata uang asing, jumlah penduduk, dan kawan-kawannya menjadi ekosistem yang turut menentukan perilaku belanja yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi tersebut. Hubungan mereka bersifat kompleks dan saling mempengaruhi dalam suatu sistem yang disebut sebagai makroekonomi.

Untuk memudahkan penggunaannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan baik fiskal maupun moneter, maka akurasi pengukuran GDP ini menjadi sangat penting. Sehingga demikian dibutuhkan analisis yang sangat detail dalam proses penghitungannya.

Mengingat kompleksitas informasi yang dibutuhkan, maka dibutuhkan waktu untuk mendapatkan angka yang riil. Tak terbayangkan berapa orang petugas sensus dan pengolah data dibutuhkan serta berapa lama proses tersebut memakan waktu, mengingat betapa luasnya Indonesia dan jumlah penduduknya sejumlah ratusan juta. Oleh karenanya, dalam menentukan GDP ini harus digunakan metodologi perhitungan yang “tidak riil”, sangat kontekstual, akan tetapi tidak asal-asalan.

Pengalaman saya dalam mencari informasi saat mengukur indikator GDP dan growth, perhitungan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya butuh waktu lebih dari sebulan untuk bisa dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Bahkan, untuk data yang lebih detailnya, BPS membutuhkan waktu yang lebih lama lagi.

Jika menunggu sampai seluruh data itu tersaji untuk menghindari miss-match kebijakan, maka kebijakan fiskal maupun moneter (serta kebijakan lainnya) yang disusun akan berjalan di tempat, alias mandek. Sementara itu, roda pemerintahan harus berputar terus sepanjang tahun anggaran. Oleh karenanya perlu asumsi-asumsi, model-model yang dibuat dan disepakati para ahli, dengan presisi yang teruji.

Oleh karena itu, perhitungan pertumbuhan ekonomi sering berbeda dua digit dibelakang koma misal 5,12 atau 5,17. Itulah kenapa targetnya pun sering disusun sebagai kisaran bukan lagi titik angka tertentu.

Apakah dengan demikian angka pertumbuhan ekonomi sudah benar-benar riil? Tentu tidak. Untuk konteks negara yang banyak aktivitas underground ekonominya (misalnya pedagang asongan), tentu angka tersebut bisa menjadi bias.
Namun, apakah angka perhitungan tadi (beserta detailnya) sudah bisa digunakan oleh para stakeholder dalam membuat kebijakan? Jawabannya, ya, sangat bisa dan sangat berguna.

Adapun ketidakpuasan atas penggunaan pertumbuhan ekonomi sebagai KPI, membuat negara-negara lain menambahkan indeks kebahagiaan (happiness index) sebagai pelengkap pengukur kesuksesan pembangunan. Contohnya Bhutan, yang mencoba fokus pembangunan yang berimbang antara keberhasilan ekonomi dan kebahagiaan rakyatnya.

Relasi antara Quick Count dan GDP

Nah, lantas apa yang bisa dimaknai dari hubungan quick count dengan GDP growth? Menurut saya, keduanya sama-sama berkedudukan sebagai KPI, yang memiliki keterbatasan tetapi menyediakan proxy yang sangat cepat atas suatu realitas.

Bedanya, quick count akan selalu diikuti dengan perhitungan real count, sementara untuk kebijakan fiskal realitanya sudah tak harus menunggu perhitungan “riil” economic growth dan GDP.

Jadi, selamat menunggu real count, kawan-kawan. Kepala kita boleh panas, tetapi hati tetap sejuk.
Mari kita doakan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Selamat tinggal kompetisi, selamat datang sinergi dalam menjawab tantangan globalisasi serta digitalisasi (Revolusi Industi 5.0).

Indonesia harus maju, adil dan makmur dari Sabang sampai Merauke dari Miangas ke Pulau Rote.

 

 

 

1

0
error: