Rerangka Konseptual untuk Menangani Peristiwa Korupsi di Indonesia: Refleksi atas Tulisan “Mengkritisi Logika Antikorupsi Global dan Konsekuensinya bagi Indonesia”

Rerangka Konseptual untuk Menangani Peristiwa Korupsi di Indonesia: Refleksi atas Tulisan “Mengkritisi Logika Antikorupsi Global dan Konsekuensinya bagi Indonesia”

Prolog

Tulisan Kanti Pertiwi memberikan ide yang inspiratif tentang strategi pemberantasan korupsi. Tulisan tersebut mengajak pegiat dan pemerhati anti korupsi untuk mempertimbangkan konteks lokal dan sisi historis Indonesia dalam menetapkan strategi tersebut.

Inti tulisan tersebut berargumentasi bahwa strategi pemberantasan korupsi Indonesia hendaknya tidak asal menyalin strategi antikorupsi global yang lebih bersifat normatif.  Dalam tulisan tersebut, Pertiwi mengemukakan beberapa hal.

Pertama, makna korupsi dan gerakan antikorupsi  perlu dipahami berdasarkan konteks keindonesiaan. Sebab, berbagai hasil kajian atas praktik korupsi internasional menunjukkan bahwa masing-masing negara memiliki pola pertumbuhan ekonomi yang berbeda.

Kedua, istilah korupsi memiliki makna subjektif yang bisa jadi bertentangan dengan definisi formal (official definition). Karenanya, ia mengusulkan istilah korupsi perlu didefinisikan kembali. Misalnya, istilah “uang transport”, “rezeki”, hingga  “infaq”, perlu dimaknai dari sudut pandang  individu agar solusi yang beresonansi dapat dicapai.

Dua perspektif tersebut memunculkan tiga pertanyaan. Pertama, apakah  pemikiran tersebut dapat meningkatkan rasa kepemilikan (ownership) dan efektivitas gerakan antilkorupsi?

Kedua, bagaimana strategi menghindari masalah sosial yang mungkin terjadi jika identitas masyarakat lokal diabaikan?

Ketiga, bagaimana agar ide yang ditawarkan penulis (Pertiwi) ini dapat diterima karena merupakan suatu pandangan baru yang cukup radikal, namun berdimensi filosofis? Tataran filsafati sendiri memiliki tipikal, tidak selalu menjawab suatu pertanyaan, tidak pada jawaban yang diberikan, tetapi, mengkritisi mengapa hal tersebut telah ditanyakan.

Karenanya, tulisan berikut ini secara tidak langsung mencoba menjawab tiga pertanyaan tersebut, dengan menggunakan teori kebenaran (truth theory), yang mencakup korespondensi, koherensi, pragmatisme, serta konfirmatori.

Intinya, penulis ingin mendukung gagasan Pertiwi. Sebab, pendekatan alternatif gerakan antikorupsi yang ditawarkan Pertiwi secara normatif mesti dilandasi dengan kriteria kebenaran tersebut. Penempatan atas kriteria kebenaran ini sangat penting agar gagasan yang ditawarkan dapat diterima dalam preskriptif umum dan layak untuk dideskripsikan ke dalam role model bagi pegiat antikorupsi di Indonesia.

Teori Kebenaran Sebagai Landasan Analisis

Teori kebenaran yang diangkat dalam tulisan ini, mengacu pada beberapa teori kebenaran yang sering dipakai dalam menganalisis sebuah fenomena. Beberapa di antaranya adalah teori kebenaran korespondensi, koherensi, pragmatisme, dan konfirmatori.

Teori kebenaran korespondensi memandang bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara sebuah pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan itu sendiri. Kenyataan yang dimaksud adalah kenyataan yang dapat dideteksi dengan berbagai panca indera. Contoh: gula itu manis, hujan membuat basah, orang disebut kaya karena banyak uang dan harta melimpah.

Teori kebenaran koherensi memandang bahwa kebenaran ialah kesesuaian relasi antara suatu pernyataan “konsep” dengan pernyataan “konsep” lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai sesuatu yang benar. Misalnya, pengendalian intern dapat menghadirkan akuntabilitas untuk selanjutnya menekan kejadian korupsi. Kebenaran koherensi bersifat deduktif dan normatif.

Kebenaran korespondensi dan koherensi memiliki keterkaitan cukup erat. Teori kebenaran korespondensi merupakan tahap dimana tataran koherensi dikaitkan dengan kehidupan nyata. Bersifat transisi normatif menuju tataran positif. Suatu tesis yang dibangun menuju pragmatisme.

Teori kebenaran pragmatis (positif) memandang bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia.

Kata kunci teori ini adalah: manfaat,  dapat dikerjakan, dan pengaruhnya yang memuaskan. Contoh: pemberian hadiah kepada seorang pegawai adalah suatu hal yang benar, karena pegawai memang bekerja dan hadiah bermanfaat bagi dirinya dan keluarga. Contoh lain, misalnya, anggapan hukuman bagi pencuri adalah benar karena hukuman bermanfaat bagi pencuri agar merenungi dan menyesali perbuatannya.

Sedangkan kebenaran konfirmatori adalah kebenaran yang bersifat pembuktian dari sebuah dugaan/hipotesa. Contoh: seseorang dianggap sebagai pencuri jika telah memenuhi beberapa hal yang dapat dibuktikan bahwa dia mengambil hak milik orang lain.

Tantangan Pegiat Antikorupsi

Melihat beberapa teori kebenaran di atas, dapat kiranya kita gunakan dalam menganalisis sebuah perilaku korupsi. Perbuatan korupsi dibentuk dari niat. Namun, kita juga perlu menyadari terdapat beberapa kasus yang membuat kita kembali mempertanyakan aspek moralitasnya. Misalnya, pelaku korupsi tidak bermaksud memperkaya diri, tetapi terpaksa harus menandatangani dokumen-dokumen sebagai syarat pemenuhan prosedur, atau karena perintah dari atasan (kebenaran korespondensi).

Kalaupun ia menerima gratifikasi, pelaku sering dalam posisi terdesak karena kebutuhan hidup yang melilitnya, seperti biaya kesehatan dan pendidikan (kebenaran pragmatis). Dari sisi perspektif positivis, tindakan pelaku memang tidak bisa dibenarkan.

Kemudian, pendekatan hukum (legal approach), sebagaimana kita saksikan saat ini, sepertinya belum mampu menjawab secara hakiki persoalan korupsi. Hukum yang berlaku ─ yang mengatur perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ─ hanya mengatur standar perilaku minimum.

Berdasarkan teori kebenaran di atas, kegiatan anti korupsi yang dilandasi dengan kriteria kebenaran koherensi-korespondensi adalah merupakan pendekatan normatif, atau pendekatan yang sesuai dengan norma, nilai kebajikan, ataupun moral, dan agama.

Adapun gerakan antikorupsi pada tataran positivis menggunakan kebenaran model korespondensi-pragmatisme, yang kemudian dilanjutkan dengan sebuah pembuktian (konfirmatori).

Pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) yang distrategikan di Indonesia, dapat menjadi antitesis dari upaya memenuhi definisi hukum, konsep pengendalian, akuntabilitas, konsep niat, dan konsep materialitas.

Di saat aktivitas sosial-ekonomi dalam relasi private-government-socio memenuhi antitesis teori kebenaran, korupsi dipetakan dan diteorikan. Dengan kata lain, kebenaran yang sebenarnya bersifat sangat cair di dalam relasi sosial, dibuat kaku hanya untuk memenuhi unsur konfirmatori.

Tidak mengherankan, saat relasi bersifat prosedural, seseorang yang telah memenuhi definisi perbuatan korupsi dapat ‘membebaskan’ pihak terkait lainnya dalam jaringan relasi. Yang terpenting adalah hanya kecukupan alat bukti (pragmatism), sehingga konfirmatori terpenuhi.

Kebijakan Antikorupsi Memperhatikan Konteks Lokal

Pegiat antikorupsi sebenarnya telah dan terus berada dalam medan pertempuran (battle) pada peristiwa korupsi di Indonesia.  Namun, karena peristiwa korupsi ini merupakan antitesis nilai moral, etika, dan estetika yang cenderung muncul dalam realitas sosial, sehingga pegiat antikorupsi perlu mereposisi perannya dalam medan pertempuran itu.

Artinya, mencari pendekatan terbaik masih diperlukan karena alternatif keputusan tentang korupsi bukan persoalan pilihan ya atau tidak. Sebab, peristiwa korupsi tidak ditentukan oleh aspek yang deterministik-linier (what if…if then).

Peristiwa korupsi tidak mudah disikapi hanya dengan mengetahui apa definisinya, klasifikasinya, serta keterukuran peristiwa ini dan dampaknya. Hal fundamentalnya justru untuk menjawab pertanyaan yang lebih substantif, yaitu mengapa peristiwa korupsi itu terjadi dan terus terjadi?

Itulah sebabnya kita harus ikhlas menerima bahwa pendekatan pemberantasan dan penindakan yang dianggap efektif tidak selalu dapat menjamin serta tidak berarti konfirmatori, apalagi jika berharap peristiwa korupsi dapat menurun apalagi diakhiri.

Meskipun penindakan terus bertumbuh, jumlah hukuman atas pelanggaran undang-undang atau peraturan terkait korupsi dan jumlah denda yang dibayarkan tidak selalu berkorelasi dengan kehadiran “latent”peristiwa korupsi.

Harus kita pahami juga, meskipun dapat dijelaskan secara ilmiah, peristiwa korupsi di Indonesia memiliki konteks lingkungan sosial. Karenanya, sebagai  teknologi sosial, pegiat antikorupsi Indonesia memerlukan strategi dalam memerangi korupsi berdasarkan karakteristik sosial Indonesia.

Sebab, peristiwa korupsi di Indonesia hadir dan menyeruak di tengah khasanah budaya seperti gotong royong, kebersamaan, tolong menolong, ewuh pakewuh, dan kepatuhan.

Karenanya, sebelum berlanjutnya pertempuran itu, ada baiknya pegiat antikorupsi perlu menyiapkan perangkat peralatannya karena kita berada di medan serba tidak menentu atau yang sering disebut dengan keadaan kontinjensi.

Perangkat ini bisa disusun berbasis science, seperti melalui teori kontinjensi Otley (1980), yang kemudian diperkuat oleh Brownell (1982).

Beberapa variabel kontinjensi menurut Brownell (1982), dapat diklasifikasikan dalam: culture (budaya, legal, agama, ras), organizational (stabilitas, lingkungan, teknologi, ketidakpastian  tugas, struktur  organisasi), interpersonal (gaya kepemimpinan, karakteristik tugas, karakteristik kelompok, situasi, tekanan tugas, ukuran kelompok, kesesuaian antara individu dengan tugas), dan personal (locus of control, authoritarian).

Artinya, dalam membangun rerangka konseptual, aspek-aspek kontinjensi ini seharusnya diperhatikan dalam menyusun kebijakan antikorupsi yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Menuju Rerangka Konseptual

Perilaku korup tidak bisa dijelaskan hanya dari satu sisi, moral misalnya. Untuk memahaminya, kita perlu  melihat dari berbagai macam sisi dan perspektif. Hal ini dapat dijelaskan dengan cara mengembangkan rerangka konseptual (conceptual framework) yang mencakup berbagai aspek yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi.

Tanpa landasan rerangka konseptual yang memperhatikan berbagai aspek yang kompleks akan menghadirkan anomali dinamika sosial. Hal ini karena sudut pandang dan asumsi yang digunakan berbeda.

Rerangka konseptual dapat menegaskan pemahaman, terkait  adanya cara pandang yang filosofis tentang fenomema korupsi, seperti dilakukan tidak untuk memperkaya diri. Korupsi terkait prosedur formal, meskipun tidak ada subtansi niat, dan menikmati hasil secara tidak sengaja, tidak tahu, atau pun sulit  menolak.

Rerangka konseptual yang saya usulkan dalam memaknai logika antikorupsi global dan konsekuensinya bagi Indonesia mencakup lima lapisan (layer):

Layer 1: Menetapkan tujuan dengan memasukkan unsur yang selaras dengan karakteristik moral, etika, serta values yang mengakar di Indonesia.

Layer 2: Membangun asumsi dasar (basic assumption) dan sudut pandang kepentingan (point of view) yang fokus pada masyarakat, individu, dan unsur pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar penetapannya lebih dari sekedar formalitas visi dan misi, dibangun mengacu pada acuan nilai khas Indonesia.

Layer 3: Prinsip (nilai-nilai yang mewakili kehidupan manusia, yaitu knowledge, science, values, dan  norm). Prinsip ini diperlukan untuk memayungi standar “acuan regulasi” yang bermakna ukuran kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kewajaran sesuai acuan kebenaran. Kemudian, penting untuk memasukan acuan kebenaran lainnya secara menyeluruh. Ia tidak saja berbasis science, tetapi juga filsafat dan basisnya pada fondasi “kebenaran mutlak” dari acuan agama.

Layer 4: Standar dalam bentuk regulasi bertujuan untuk kembali memenuhi kesepakatan formal tentang definisi, klasifikasi, pengakuan, keterukuran, dan pengungkapan. Implikasinya adalah untuk memenuhi objektivitas sikap pegiat antikorupsi dalam semua fenomena korupsi.

Layer 5: Kebijakan, prosedur, metode, dan teknik (operasionalisasi aspek standar acuan) yang memiliki pertautan dengan moral dan etika. Layer ini meliputi berbagai pola operasional yang sangat teknikal, tetapi tetap memerlukan situasi sosial untuk hadir dalam dunia nyata .

Membangun premis terkait makna definisi korupsi yang substantif dan peran pegiat antikorupsi sesuai konteks Indonesia mestinya dimulai dengan rerangka konseptual ini.

Premis mayor, yaitu aktivitas pegiat antikorupsi, dapat dibangun berdasarkan koherensi sebagai hubungan antara layer 1 sampai layer 3, sementara untuk premis minor, yaitu mampu mencegah meningkatnya korupsi mengacu pada layer 4. Simpulannya sendiri berada pada layer 5.

Epilog

Sebagai penutup, tulisan Pertiwi telah menginspirasi untuk kita dapat mengembangkan suatu rerangka konseptual terkait peristiwa korupsi yang menjadi penguat landasan linieritas-perspektif positivis.

Ke depan, kita memang masih memerlukan kecermatan cara pandang dan pikir dalam memahami tentang kebenaran untuk dapat membangun rerangka konseptual Indonesia.

Rerangka konseptual ini dibangun untuk masyarakat Indonesia. Ia mengedepankan upaya mencegah meningkatnya peristiwa korupsi (ex-ante), selain konsekuensi tindakan pemberantasan dan penindakannya (punitive, ex-post).

Namun, rerangka konseptual ini perlu diuji. Kita perlu menantikan dilakukannya beberapa studi kasus untuk ”menguji” dan mengembangkan rerangka konseptual yang relevan untuk Indonesia, sementara kita tidak pernah berhenti dengan langkah PPK sebagai pilihan pragmatis di Indonesia. ***

 

 

Alternatif Pendekatan Agama dalam Mencegah Korupsi

Alternatif Pendekatan Agama dalam Mencegah Korupsi

Prolog

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, korupsi masih menjadi sebuah permasalahan utama. Menurut sebuah riset, korupsi berada di peringkat kedua daftar permasalahan penting negara berkembang setelah kriminalitas jalanan.

Tidak bisa dipungkiri, korupsi memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal, tidak meratanya distribusi, buruknya institusi pemerintahan, dan tidak berjalannya kebijakan ekonomi (Transparency International, 2014).

Karena sifatnya yang sistemik, langkah pencegahan menjadi kebijakan yang paling penting dalam pemberantasan korupsi. Di beberapa negara, seperti Jepang dan China, program pencegahan korupsi dilaksanakan dengan berbagai cara.

Di Jepang, pencegahan korupsi ditanamkan melalui pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah. Pendidikan karakter ini ditanamkan melalui pelajaran “seikatsuka” (pelaksanaan kehidupan sehari-hari).

Erliana menyatakan siswa Jepang diajarkan di dalam kelas untuk mempraktikan langsung tata tertib dalam masyarakat, mulai dari tata cara menyeberang jalan hingga hal-hal baik yang harus dilaksanakan. Dengan metode ini, generasi muda di Jepang dapat memahami nilai-nilai masyarakat dan terbiasa untuk mematuhi tata-tertib yang ada sejak usia dini.

Di China, pencegahan korupsi dilaksanakan melalui penanaman hidup sederhana sejak dini di dunia pendidikan hingga pemberian hukuman sosial berupa pemajangan wajah koruptor di berbagai pameran korupsi.

Bagaimana dengan Indonesia? Adapun di Indonesia, saya melihat ada dua pendekatan pencegahan yang sedang digunakan, yaitu norma sosial dan agama. Saya akan menguraikan lebih lanjut kedua pendekatan ini.

Pendekatan Norma Sosial dan Agama

Pendekatan norma sosial memandang korupsi merupakan tindakan yang keliru dan dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap sesama manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Karenanya, tindakan korupsi harus dihindari karena melanggar norma sosial.

Sementara itu, pendekatan agama memandang tindakan korupsi merupakan hal yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan dosa besar. Karenanya, korupsi mutlak harus dihindari karena menyalahi larangan agama.

Dalam laporan tahun 2016, KPK telah melakukan pencegahan korupsi melalui beberapa program. Di antaranya, pembangunan karakter, perbaikan sistem, pendidikan antikorupsi, partisipasi publik, hingga penguatan tata kelola.

Sayangnya, strategi pencegahan korupsi yang dijalankan oleh KPK cenderung masih menggunakan pendekatan norma sosial ketimbang pendekatan agama.

Sebagai contoh, pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan oleh KPK fokus pada bagaimana dapat menimbulkan budaya antikorupsi melalui penanaman nilai-nilai dasar, seperti kejujuran, kepedulian, disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Program antikorupsi KPK yang menggunakan pendekatan agama hanya satu, yaitu “Program Pencegahan Korupsi dengan Nadhlatul Ulama”. Program ini menyangkut pengidentifikasian dan penyelarasan nilai-nilai antikorupsi dengan nilai-nilai agama melalui tokoh kunci NU, seperti Kyai Haji Mustofa Bisri (Gus Mus), Kyai Haji Maimoen, Zubair (Mbah Moen), dan KH. Mahfud Ridwan.

Hasil penyelarasan tersebut kemudian disebarkan kepada tokoh-tokoh (kyai) lainnya di wilayah Jawa. Pelaksanaan program ini selanjutnya diimplementasikan melalui khotbah Jumat antikorupsi, istighosah antikorupsi, maupun capacity building materi antikorupsi kepada organisasi-organisasi di bawah naungan NU.

Hal yang sama juga terjadi dalam spektrum teknis di pemerintahan. Penanaman tindakan antikorupsi yang berjalan selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan norma sosial dibandingkan agama.

Hal itu dapat kita lihat, misalnya, dalam materi buku bahan ajar Prajabatan CPNS, yaitu Anti Korupsi Diklat Prajabatan 2016. Dalam materi tersebut, pemahaman antikorupsi dipandang sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat dan negara dan kurang dilihat dari sisi pendekatan agama.

Efektivitas Pendekatan Agama

Penanaman perilaku antikorupsi melalui pendekatan agama tidak terlepas dari pengertian agama itu sendiri. Menurut Michel Meyer, agama adalah sekumpulan kepercayaan dan pengajaran-pengajaran yang mengarahkan tingkah laku kita terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia, dan terhadap diri kita sendiri.

Menurut teori strukturalisme Claude Levi Strauss, masyarakat dapat dilihat sebagai totalitas yang diikat oleh hubungan sosial dan dikuatkan oleh adanya keterikatan moral yang didasari oleh agama. Secara mitos maupun magis, agama merupakan kerangka bertindak bagi individu dan masyarakat.

Hubungan antara agama dengan pencegahan antikorupsi sendiri tercemin dari tulisan Douglas Beets yang menyatakan bahwa kepercayaan seseorang terhadap agama dapat menghindarkan seseorang dari tindakan korupsi.

Alasan yang dikemukakannya adalah tindakan korupsi merupakan perbuatan tidak jujur, sama dengan mencuri. Ia sebuah tindakan ilegal, bahkan penganiayaan terhadap sesama.

Hubungan antara pengaruh agama terhadap tindakan antikorupsi sudah pernah diteliti oleh Heather Marquete. Penelitian ini mengambil kasus di India dan Nigeria. Anehnya, penelitian dari dua negara tersebut menghasilkan dua simpulan yang berbeda.

Penelitian di India menyimpulkan bahwa tindakan antikorupsi tidak terkait dengan agama karena korupsi menyangkut permasalahan aksi kolektif. Sementara itu, penelitian di Nigeria menyimpulkan apabila seseorang menjadi lebih religius, maka tidak akan ada tindakan korupsi.

Bagaimana dengan fenomena yang terjadi di Indonesia? Saat ini belum ada yang secara serius menelitinya. Padahal, menurut sebuah survei, Indonesia merupakan salah satu negara paling religius di dunia dengan menempati urutan ketiga dari empat puluh negara.

Hal itu menggambarkan bahwa kondisi sosial serta masyarakat Indonesia sangat dekat dengan agama. Pertanyaan menariknya lagi, apakah memang gegap gempita nuansa masyarakat Indonesia yang dikenal religius ini condong kepada simbolisasi semata? Hal ini mengingat tindakan korupsi di Indonesia tak kunjung juga berkurang.

Kajian lebih lanjut memang diperlukan untuk menilai sejauh mana agama masih menjadi struktur penting individu dan masyarakat Indonesia dalam pencegahan korupsi.

Epilog

Akankah terdapat anomali hubungan antara agama dan pencegahan korupsi di Indonesia? Apakah anomali ini sebenarnya sudah lama dipahami oleh para pembuat kebijakan pemberantasan korupsi?

Berbagai pertanyaan reflektif tersebut memang belum mampu saya jawab. Sebab, hal ini memerlukan kajian mendalam. Namun, setidaknya, saya melihat untuk mencegah tindakan korupsi kita memerlukan pendekatan alternatif yang sesuai dengan konteks sebuah bangsa.

***

 

 

Integritas, Kisah Teladan Sang Khalifah

Integritas, Kisah Teladan Sang Khalifah

Di dalam pesawat dari Jakarta ke Jogjakarta, sepulang dari suatu acara di Belitong, saya duduk di kursi 7F dekat jendela sebelah kanan. Penerbangan saya termasuk low cost carrier tetapi mendapat in flight meal atau makanan ringan di atas pesawat.  Karena rasa kantuk yang menggelayut, akhirnya saya terlelap tidak lama setelah pesawat lepas landas.

Kira-kira 30 menit kemudian saya terbangun dan pesawat sudah berada di ketinggian sekitar 26 ribu kaki. Tentu saya berharap sudah ada makanan ringan sebagai ‘jatah’ saya. Namun harapan tinggal harapan. Makanan ringan tidak ada di depan saya. Saya mencarinya di bawah kaki, barangkali terjatuh, ternyata juga tidak ada.

Lantas saya menoleh ke penumpang sebelah kiri dan saya melihat di atas meja lipatnya ada meal 2 pack. Oh, rupanya oleh pramugari meal saya dititipkan di atas meja lipat penumpang sebelah saya yang ternyata juga masih terlelap. Saya berpikir begitu.

Tentu saya merasa tidak enak kalau langsung saya ambil begitu saja tanpa permisi. Akhirnya saya tunggu saja penumpang sebelah sampai terbangun. Mungkin beliau juga sangat lelah kondisinya. Saya yakin beliau nanti juga akan memberikannya kepada saya.

Kemudian terdengar pilot mengumumkan bahwa pesawat sebentar lagi akan mendarat di bandara tujuan. Tak lama akhirnya pesawat pun mendarat dengan mulus di landasan. Singkat cerita, sampai semua penumpang turun dari pesawat, tanpa babibu dan dengan sedikit gerakan yang ‘mencurigakan’ 2 pak meal tersebut dibawa semua oleh penumpang sebelah, termasuk meal jatah saya. Akhirnya saya pun tidak jadi mendapat ‘jatah’ meal saya. Ya sudahlah tidak mengapa, saya ikhlaskan saja.

***

Mengingat kejadian yang baru saja saya alami, sepanjang perjalanan darat dari Jogja ke kampung halaman, tiba-tiba terlintas kata integritas di kepala saya. Mungkin sudah takdir-Nya perjalanan udara dari Jakarta ke Jogjakarta memberi saya sedikit pelajaran tentang arti kejujuran. Pelajaran yang nilainya tidak sebanding dengan meal saya yang hilang. Sepertinya terkesan mengada-ada. Lha wong cuma makanan ringan saja kok terlalu dipikir serius…

Menurut KBBI arti integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan,  kejujuran. Sedangkan dalam nilai budaya kerja instansi kami, Kementerian Agama, integritas dimaknai sebagai keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. Tidak ada yang perlu dipertentangkan dari kedua pemaknaan di atas.

Sesampai di rumah, saya teringat wejangan seorang kyai di suatu majlis ta’lim beberapa minggu yang lalu tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin di suatu negara yang selalu berdoa dan berharap menjadi negara baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur. Setelah mencari ke sana ke mari, akhirnya ketemu juga buku catatan kecil saya tentang contoh keteladanan bagaimana integritas itu terwujud.

Wejangan dari Pak Kyai ini bukan cerita dongeng khayalan yang mengada-ada. Wejangan itu tentang kisah teladan yang patut kita jadikan pegangan dan panutan sampai kapan pun. Kisah tentang seorang pemimpin dunia. Kisah yang telah mahsyur dan pantas diceritakan oleh orang tua sebagai pengantar tidur anak, yaitu kisah teladan sang Khalifah Umar bin Khattab, R.A.

Khalifah Umar merupakan tipe seorang pemimpin pemberani yang dijuluki Al Faaruuq oleh Nabi Muhammad  SAW setelah masuk Islam. Al Faaruq artinya pemisah antara yang haq dan yang batil. Dengan masuknya Umar ke dalam Islam maka Umar menjadi pembeda antara yang haq dan yang batil. Selain itu beliau juga sering dipanggil dengan Singa Padang Pasir karena keberaniannya.

***

Begini kisahnya. Suatu hari, di dalam perjalanan ke suatu tempat beliau bertemu dengan seorang anak kecil penggembala kambing. Kemudian beliau mendekati anak tersebut dan berbicara padanya.

“Banyak sekali kambing yang kau pelihara. Semuanya bagus dan gemuk-gemuk. Juallah kepadaku barang satu ekor saja,” kata Khalifah Umar kepada si anak gembala.

“Saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Saya hanya menggembalakan kambing-kambing ini dan memungut upah darinya,” kata anak gembala.

“Kambingmu itu amat banyak. Apakah majikanmu tahu?” kata khalifah membujuk.
“Tidak, majikanku tidak tahu berapa ekor jumlah kambingnya, dan tidak tahu berapa yang lahir dan yang mati. Tidak pernah memeriksa dan menghitungnya,” kata anak gembala.

“Katakan saja kepada majikanmu, salah satu kambingnya dimakan serigala,” ucap Khalifah Umar.

Anak gembala itu terdiam. Sejenak kemudian, dia lalu berkata, “Lalu, di mana Allah?”

Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar menitikkan air mata. Saat anak itu berkata “Di mana Allah?”, dia merasa anak itu hendak menjelaskan padanya bahwa dengan berbohong berarti dia menafikan keberadaan Allah. Bukankah Allah Maha Melihat?

Dipeluknya anak gembala itu, lalu dimintanya agar si anak gembala mengantarkannya kepada majikannya.

Sesampai di rumah majikan anak itu, Khalifah Umar langsung membeli anak gembala itu dan memerdekakannya saat itu juga. Tidak hanya itu, semua kambing yang dimiliki oleh majikan anak gembala itu dibelinya dan diberikan kepada anak gembala yang jujur dan amanah itu sebagai hadiah.

***

Begitulah teladan integritas berupa kejujuran dari sang pemimpin yang terjadi ratusan tahun yang lampau. Jika kita selalu bisa menyadari dan menghadirkan bahwa ada ALLAH SWT di sekitar kita setiap saat, maka Allah-lah yang akan menjaga kita.

Membangun zona integritas tidak perlu muluk-muluk. Bulatkan niat, mulailah dari diri sendiri, dimulai dari hal yang kecil, dan dimulai dari sekarang juga.

Allah berfirman (QS. Ali Imron:159):

“….faidzaa ‘azamta fa tawakkal ‘alallah. (Terjemahan: ….apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah….)

Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah teladan tersebut. Aamiin.

***

 

 

Anda Adalah Sebuah Titik!

Anda Adalah Sebuah Titik!

Korupsi

Apa yang terlintas di benak Anda saat mendengar kata korupsi? Secara umum mungkin kita sepakat bahwa definisi sederhana dari kata korupsi adalah penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok/golongan.

Sekarang siapa pelaku dan korban dari tindakan korupsi? Ini yang unik. Selain dikategorikan sebagai tindak kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), korupsi juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang unik.

Bila ditelisik lebih dalam, seorang pelaku korupsi bisa sekaligus menjadi korban tindakan koruptif lainnya. Seorang yang dianggap sebagai korban korupsi, di saat yang sama bisa menjadi penyebab terjadinya tindakan koruptif. Dan, korupsi yang satu bisa menjadi penyebab atau pemicu korupsi lainnya.

Data statistik KPK menyebutkan, sejak tahun 2004 hingga Juni 2017, ada 78 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Kepala daerah tersebut adalah 18 gubernur dan 60 wali kota/bupati dan wakilnya. Data tersebut belum termasuk para pejabat yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa bulan terakhir ini.

Mereka yang tertangkap dan terbukti melakukan tindakan korupsi disebut koruptor. Jika dalam ilmu fisika dikenal hukum sebab-akibat, maka dalam kasus ini kita tidak bisa melihat korupsi sebagai rangkaian kejadian tunggal yang tidak ada kaitannya dengan kejadian lain.

Karena kompleksnya masalah ini sehingga cukup sulit bagi kita untuk mendeteksi dan mengelompokkan perkara mana yang masuk kategori sebab dan perkara mana yang masuk kategori akibat.

Persoalan ini tidak bisa dilihat sebagai sebuah garis lurus yang terpampang jelas di mana awal dan akhirnya atau pangkal dan ujungnya. Persoalan ini lebih terlihat membentuk sebuah pola lingkaran, tepatnya lingkaran setan.

Selanjutnya, siapa yang menjadi korban? Ya, rakyat. Rakyat siapa? Kita semua, tanpa terkecuali. Dampaknya memang sering tidak terlihat secara langsung sehingga kesannya hanya sedikit di antara kita yang merasa dirugikan.

Mungkin Si Koruptor A terbukti secara hukum melakukan tindakan koruptif yang merugikan keuangan negara sebesar 1 trilyun rupiah. Angka tersebut memang bukan nominal uang yang sedikit, tapi hal itu belum tentu serta-merta membuat kita marah dan benci pada perilaku koruptif. Kalau kepada yang bersangkutan mungkin iya, tapi perilakunya? Belum tentu. (Baca juga artikel: Saya Suka Korupsi)

Salah satu alasannya mungkin karena kejadian tersebut tidak mengurangi sepeser pun tabungan kita di bank. Tapi tunggu dulu, korupsi pada dasarnya merusak sendi-sendi kehidupan. Dampaknya memang kadang tidak terasa, tapi nyata. Percayalah.

Mari kita lihat pada ilustrasi berikut. Seseorang yang mengalami kecelakaan di jalan, salah satu faktornya bisa jadi adalah perbuatan korupsi.

Dimulai dari konstruksi jalan yang tidak sesuai dengan standar, minimnya marka dan rambu-rambu lalu lintas, sampai kepada kurangnya transportasi umum yang membuat berjubelnya transportasi pribadi.

Seorang ibu dan bayinya di pedalaman yang meninggal dalam proses persalinan bisa saja diakibatkan karena kurangnya tenaga dan sarana kesehatan yang memadai.

Alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan raya, transportasi, dan sarana kesehatan yang seharusnya seratus persen dinikmati masyarakat, faktanya banyak juga sebagian dinikmati oleh para pejabat dan rekanan. Itu contoh nyata dampak dari korupsi.

Yang lebih memprihatinkan, mungkin saja saya dan Anda punya andil besar dalam kejadian tersebut. Saya dan Anda bisa saja salah memilih pemimpin/penentu kebijakan karena terlena oleh beberapa lembar uang merah dan senyum palsu para kandidat.

Solusinya?

Seperti yang telah saya uraikan sebelumnya, dalam kasus korupsi kita tidak bisa dengan mudah memotong atau menghilangkan sesuatu yang menjadi penyebab korupsi.

Mengapa demikian? Karena kaburnya batas antara sebab dan akibat. Korupsi merupakan lingkaran setan yang terbentuk dari kumpulan beribu-ribu titik yang saling menyatu dan membentuk pola lingkaran. Titik-titik tersebut mewakili semua individu, tanpa terkecuali, kita semua. Ya, kita berada di dalamnya.

Jika Anda seorang pejabat, maka tunaikanlah amanah dengan sebaik-baiknya untuk menyejahterakan rakyat. Pada hakikatnya jabatan bukanlah sebuah prestise yang patut disombongkan.

Jabatan adalah tanggung jawab sekaligus beban. Gaji yang Anda terima menggunakan uang rakyat. Di antaranya adalah setoran pajak dari seorang tua renta yang hidupnya di gubuk reot, yang setiap hari menukar setetes keringatnya dengan sebulir nasi, hanya untuk bisa bertahan hidup.

Fasilitas nyaman yang Anda nikmati mungkin saja berasal dari hasil pajak yang dibayar oleh tetangga atau keluarga Anda yang kemarin meninggal dalam persalinan semasa hidupnya.

Jika Anda seorang rakyat biasa, maka hindarilah memberikan andil, peluang, atau memaksa pejabat untuk melakukan korupsi. Harga diri dan masa depan tidak bisa ditukar hanya dengan beberapa lembar uang merah dan lima kilogram sembako, yang tidak mencukupi untuk hidup selama sepekan, apalagi sebulan.

Ketika Anda takut miskin karena tidak menerima beberapa lembar uang merah itu, yakinlah Anda adalah hamba dari Sang Maha Kaya.

Kita semua adalah sebuah titik, yang berpotensi menghentikan atau bahkan membuat lingkaran setan korupsi semakin berputar cepat. Kita adalah titik yang bisa memilih untuk tidak menjadi korban dengan keluar dari lingkaran setan.

Kita semua bisa menjadi pahlawan, setidaknya pahlawan untuk kisah kita sendiri. Semua yang kita putuskan dan lakukan hari ini menentukan apa yang akan kita hadapi di hari-hari berikutnya.

Kebaikan yang kita lakukan akan melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya, begitu pun sebaliknya. Pada akhirnya, kita hanya dihadapkan dengan dua pilihan, menjadi titik yang memilih keluar dari lingkaran atau tetap berada di dalamnya untuk menjadi pelaku sekaligus korban.

***

 

 

Maraknya Operasi Tangkap Tangan KPK: Memperdebatkan Kembali Makna Integritas dan Etika

Maraknya Operasi Tangkap Tangan KPK: Memperdebatkan Kembali Makna Integritas dan Etika

Wow! Harus saya teriakkan itu, ketika selama kurun waktu satu pekan ini tiga kepala daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap. Bukan tentang prestasi KPK yang ‘kontroversial’ itu yang saya teriaki, tetapi lebih pada banyaknya kejadian suap yang kini semakin terlihat sebagai habitus para manajer publik. Ya, habitus, bagaimana tidak? Kini, setiap bulan kabar OTT ini lebih dari dua kali selalu menghiasi notifikasi telepon genggam saya.

Lalu setiap terdengar kabar OTT, diskusi di beberapa tempat pun selalu terjadi, mulai dari kafe fancy hingga angkringan membahas fenomena ini. Pertanyaannya pun standar, mulai dari ‘kok tidak kapok’, ‘kok tidak takut’, sampai ‘kok bisa ketahuan’. Komentar pun tidak kalah standar, mulai dari ‘ya begitulah bangsa kita’, ‘korupsi sudah menjadi kebiasaan dan turun temurun’, sampai.. ‘rasain lu!’

Yang menarik adalah pertanyaan salah satu teman saya, yaitu ’bagaimana sih sebenarnya integritas mereka itu, kok bisa pejabat publik yang kayaknya baik dan alim tapi bisa terkena OTT juga’. Lalu saya jawab singkat, ‘Mbuh..!’

Tidak puas dengan jawaban singkat saya yang penuh makna itu, dia mencoba menjelaskan sendiri, ‘jadi menurut saya integritas mereka ini bisa jadi menurun atau malah hilang ya, karena ada yang ketangkep dulunya dia orang baik dan alim katanya. Nah ada beberapa orang yang mungkin memang sejak awalnya dia tidak berintegritas, maka wajar kalau dia kena OTT.’

Komentar ini sebenarnya jamak kita dengar di masyarakat, bahwa seseorang tidak punya integritas, seseorang lemah dalam berintegritas, atau seseorang mengalami penurunan integritas.

Integritas dalam banyak definisi bisa diartikan sebagai kejujuran, sama kata dan perbuatan, atau juga konsistensi dalam memegang teguh nilai moral. Nah,  pemahaman yang ketiga ini yang menurut saya menarik. Ada kata konsistensi dan nilai moral. Haruskah konsistensi diperlukan dalam berintegritas? Apakah integritas hanya terkait dengan moralitas?

Secara sekilas saya pun sebenarnya setuju, bahwa integritas memang berhubungan dengan moralitas, dan karenanya seseorang perlu memegang teguh nilai-nilai moralitas itu dalam kehidupan sehari-harinya secara konsisten. Tapi, selesaikah pembahasan integritas? Tidak. Pernyataan ini belum membumi.

Moralitas adalah tentang baik-buruk, boleh-tidak boleh. Dalam pemahaman tersebut, moral belumlah operasional, moral masih pada tahap konsep nilai dalam hidup. Disinilah diperlukan semacam petunjuk pelaksanaan (juklak) dalam mengimplementasikan moralitas. Semacam mediasi antara moral dengan tindakan nyata.

Saya pun lalu setuju dengan pernyataan Haryatmoko, yang menyebut etika sebagai prinsip diri dalam melakukan tindakan di masyarakat sosial. Etika inilah yang bertugas untuk menjembatani sekaligus memastikan bahwa tindakan seseorang mengarah pada nilai-nilai, aturan, ataupun moralitas tertentu.

Nah, sampai di sini pembahasan  beralih pada soal integritas dan etika. Nilai-nilai dan moralitas dikesampingkan dulu karena jaraknya terlalu jauh dengan sebuah tindakan. Karena bisa jadi pelaku suap sebenarnya telah paham bahwa tindakannya buruk dan menyalahi aturan agama. Namun yang terjadi pada saat itu adalah dia dihadapkan pada dilema etis. Suatu kondisi dimana seseorang harus menentukan apakah tindakannya etis atau tidak.

Kenapa bukan dilema moral? Ya, ada sebagian menyebut dilema moral, tapi sekali lagi moralitas sulit dijelaskan lebih lanjut. Maknanya terlalu transendental, sudah pasti, yaitu berbicara kalau tidak baik berarti buruk, jika tidak boleh berarti dilarang.

Dengan menganggap hal itu sebagai dilema etis, kita menjadi semakin bisa menjelaskan secara lebih baik kenapa seseorang menerima suap. Mengapa demikian? Karena jika mempelajari etika, ada beberapa macam penalaran etika.

Pertama, penalaran deontologis, penalaran yang dikembangkan oleh Immanuel Kant ini, menganggap seseorang melakukan perbuatan etis jika dia bertindak tanpa pamrih. Apa yang menjadi tindakannya karena melaksanakan kewajiban, tidak memperdulikan konsekuensi dari tindakannya tersebut. Tindakan etis ini biasanya tindakan yang mengikuti aturan moral dan aturan-aturan yang bersifat perintah. Dengan penalaran ini, tindakan suap adalah tidak etis, karena menyalahi aturan larangan menerima suap.

Penalaran kedua adalah teleologis yang dikembangkan oleh Aristotle. Seseorang dianggap etis jika tindakannya memiliki tujuan (konsekuensi) tertentu dan bermanfaat kepada orang banyak. Ini mirip dengan prinsip keadlian utilitarian, bahwa tindakan sebisa mungkin memiliki manfaat maksimal kepada sebanyak mungkin orang.

Melalui penalaran teleologis, perbuatan menerima suap ala Robin Hood menjadi sesuatu yang etis. Seseorang menerima suap untuk digunakan, misalnya oleh partainya atau komunitasnya, untuk membangun sebuah infrastruktur pendidikan poliitik di daerah.

Bahkan menerima suap dengan tujuan untuk membiayai dirinya dalam mengikuti pemilukada bisa menjadi etis karena bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Seseorang tersebut hanya memindahkan jalur konsumsi dari yang digunakan oleh rekanan menjadi digunakan oleh manajer publik dalam membeli kaos, mencetak poster, ataupun mengadakan konser sebagai hiburan masyarakat di daerah.

Lalu perdebatan yang biasa muncul adalah, kita akan menggunakan standar penalaran yang mana? Deontologis atau teleologis?  Tidak perlu buru-buru memilih salah satu, karena masing-masing bisa memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan deontologis tentu saja lebih mudah dalam penalaran, mirip dengan prinsip moral, bahwa etis tidaknya tergantung pemenuhan kewajiban atau menghindari larangan menurut hukum dan aturan, baik formal maupun ketentuan dalam agama.

Kekurangannya, jika sebuah aturan tidak secara komprehensif mengatur, apalagi mengandung kepentingan yang menguntungkan pihak tertentu, penalaran ini menjadi runyam. Selanjutnya bisa menjadi jebakan prinsip instrumentalisme, berlindung pada sebuah aturan dan norma tertentu untuk membenarkan sebuah tindakan yang bernuansa politis, atau tidak bermanfaat, atau justru merugikan banyak orang. Lebih berbahaya lagi, penalaran ini digunakan sebagai alasan dalam melakukan kriminalisasi terhadap orang tertentu.

Kelebihan teleologis bisa dikataan kebalikan dari kekurangan deontologis, artinya penalaran moral untuk menentukan etis atau tidaknya menjadi lebih kritis, terkadang jika perlu melakukan diskresi dari aturan yang belum komprehensif demi kemanfaatan untuk khalayak. Namun, kekurangannya bisa terjebak pada sebuah pembenaraan tindakan yang sebenarnya di sisi lain merugikan orang lain.

Nah, dengan demikian penentuan etis tidaknya menggunakan dua penalaran tersebut belum selesai. Dimensi yang melingkupi menjadi sangat situasional, jika tidak bisa dikatakan sebagai politis. Penalaran etika yang dilandasi moralitas menjadi kontekstual, artinya perbuatan dinyatakan etis atau tidak, tidak ditentukan secara a priori (anggapan yang dinyatakan di awal perbuatan), tapi mesti melihat dampak dan manfaatnya.

Perbuatan menerima suap ala Robin Hood selanjutnya menjadi perdebatan berikutnya tatkala disandingkan dengan prinsip egosentris dengan altruistis. Sepanjang perbuatan tersebut tidak untuk memenuhi keuntungan bagi dirinya (rasional ekonomi), maka perbuatan menjadi bermakna sebagai sebuah tindakan kepahlawanan demi memperjuangkan keuntungan bagi banyak orang.

Agar tidak terjebak pada dualitas penalaran Kant dan Aristoteles di atas, perlulah kiranya memahami penalaran etika satu lagi, yaitu penalaran yang dikembangkan oleh EmmanuelLevinas. Penalaran ini sering digunakan utuk memecah kebuntuan antara dualitas Kantinian dan Aristotelian. Menurut Levinas, dalam memaknai etika, kita perlu ‘mengajak‘ orang lain, atau yang biasa disebut sebagai liyan ataupun the other.    

Liyan (other), secara pemaknaan, diartikan sebagai pihak yang berbeda dengan diri (self), sebagai lawan dari diri. Seseorang ataupun sekumpulan orang yang memiliki identitas berbeda dengan kita sebagai diriLiyan  atau bisa kita sebut dengan pihak lain ini biasanya menjadi obyek atau korban dari beroperasinya politik identitas dalam berbagai peristiwa.

Fungsi dari mengajak pihak lain dalam penalaran etika adalah agar kita peduli dan bertanggung jawab terhadap orang yang kita anggap berbeda dengan kita. Bukan sebagai pengikat dan penghalang dalam kita melakukan tindakan, tapi justru menjadi sebuah sarana kebebasan kita untuk menentukan keputusan atas tindakan yang didasari oleh tanggung jawab etika. Sebuah wujud pengorbanan dalam tindakan kita.

Secara konkrit dalam penggambaran tindakan suap, misalnya, seorang politisi secara identitas menggambarkan dirinya sebagai elit yang memiliki kecakapan khusus dan berhak menentukan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Komunitasnya adalah orang-orang yang cakap dan merasa mampu memegang kekuasaan.

Di sisi lainnya, masyarakat yang tidak memiliki kecakapan dan berada jauh dari komunitasnya, akan dianggap sebagai pihak lain yang identitasnya tidak sama sebagai politisi. Masyarakat berada pada posisi obyek yang akan dipengaruhi oleh politisi.

Pada pemahaman ini, pelaku suap jarang menyertakan pihak lain dalam keputusannya untuk menerima atau menolak datangnya suap. Maka tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa para pelaku korupsi, menganggap korbannya sebagai anonim, tidak dikenal, sehingga mereka dengan mudah melakukannya tanpa rasa bersalah.

Di dalam ranah praktik sosial, etika menjadi perlu untuk diperhatikan, dipelajari, bahkan dilatih. Pelatihan etika diperlukan agar tindakan etis menjadi habitus tersendiri dalam melawan tindakan koruptif yang telah menjadi habitus pula.

Tidak mengherankan, jika ada pendapat yang mengatakan bahwa korupsi telah menjadi banal, menjadi sesuatu yang biasa dilakukan dan tidak masalah bagi banyak pelaku. Bisa jadi karena para pelaku memang tidak memahami pengetahuan tentang etika, sehingga menentukan tindakan mereka bukan sebagai dilema etis, namun justru sesuatu yang lumrah dilakukan.

Perdebatan sebenarnya tidak berhenti di sini, ketika tindakan etis sangat dipengaruhi oleh faktor lain, di antaranya adalah faktor kebebasan dan perjuangan dalam tindakan etis. Terkadang tindakan etis berbenturan dengan ambivalensi kebebasan di masyarakat kita. Di satu sisi menginginkan kebebasan, di sisi lain di waktu yang sama ingin mengikat kebebasan. Perdebatan ini perlu diulas dalam artikel berikutnya sebagai lanjutan dari artikel ini.

Namun, paling tidak saya berharap perdebatan etika tadi mampu menjawab pertanyaan teman saya tentang integritas. Integritas bukan sekedar berbuat jujur menurut standar moral, bukan pula sekedar menyamakan perkataan dan perbuatan, tapi integritas adalah sebuah pelatihan diri, melatih agar terbiasa bertindak etis.

Dengan demikian seseorang terbiasa memenangkan dilema etis dengan cara melibatkan pihak lain dalam mengambil keputusan dalam tindakan.  Konsisten dalam memegang teguh moralitas menjadi lebih operasional karena adanya pemahaman keterlibatan pelaku dalam masyarakat sosial.

Pertanyaan mengapa integritas seseorang menurun atau melemah, bisa terjawab karena tindakan selalu berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam melatih dirinya dalam berbuat etis. Bisa jadi seorang manajer publik adalah seorang yang sederhana atau seorang yang alim, tapi tidak terlatih dalam mengatasi dilema etis, atau bisa jadi dalam menentukan etis tidaknya tindakan tidak pernah menyertakan pihak lain dalam penalarannya.

Jangan-jangan saat saya menulis atau anda membaca artikel ini, sedang terjadi pertarungan etika pada diri seseorang untuk menerima atau menolak suap. Kita doakan semoga yang bersangkutan mampu memenangkan dilema etis dengan ‘mengajak’ pihak lain dalam penalarannya. Semoga.

 

Rahasia Lonjakan Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Grenada: Dapatkah Kita Belajar Darinya?

Rahasia Lonjakan Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Grenada: Dapatkah Kita Belajar Darinya?

Pernahkah pembaca mendengar sebuah negara bernama Grenada? Bukan hal yang aneh memang jika mayoritas di antara kita bahkan baru pertama kali mendengar nama negara tersebut. Pertama, Grenada bukanlah negara yang memiliki prestasi khusus yang membuat negara tersebut sering diperbincangkan di skala internasional.

Kedua, Grenada juga bukanlah negara yang dikenal masyarakat dunia memiliki objek wisata yang menarik perhatian, seperti Panama misalnya. Namun pada tahun 2016, ternyata negara yang hanya memiliki populasi 110 ribu pada tahun 2012 tersebut mampu menyita perhatian dari para penggiat anti korupsi dunia karena pencapaiannya.

Grenada merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Laut Karibia tenggara, yang terdiri dari pulau Grenada sebagai pulau utamanya dan enam pulau kecil lainya. Negara tersebut hanya berukuran 344 kilometer persegi (hanya berukuran kurang lebih setengah dari luas Provinsi DKI Jakarta yaitu 661.5 kilometer persegi). Negara yang beribukota St. George’s tersebut hanya dikenal sebagai “Pulau Rempah-Rempah” karena merupakan salah satu eksportir terbesar pala di dunia.

Pada abad ke-16, Prancis menjajah Grenada hingga diserahkan kepada Inggris berdasarkan Perjanjian Paris. Kemudian, negara tersebut mengalami beberapa kali perubahan status dari mulai menjadi bagian dari Federasi Hindia Barat, lalu diberi otonomi penuh atas urusan dalam negerinya sebagai Associated State, hingga pada akhirnya meraih kemerdekaan pada tanggal 7 Februari 1974, di bawah pimpinan Eric Gairy, yang menjadi Perdana Menteri Grenada pertama.

Namun kemerdekaan tersebut tidak menghentikan drama perjuangan negara tersebut karena berbagai kudeta dan pemberontakan terjadi.

Sebagai negara yang merupakan bagian dari wilayah Persemakmuran, Ratu Elizabeth II adalah Ratu Grenada dan Kepala Negara, yang diwakili oleh Gubernur Jenderal, Cécile La Grenade. Sedangkan pemimpin eksekutif yang menjalankan tugas sehari-hari diserahkan kepada Kepala Pemerintahan yaitu Perdana Menteri.

Di sisi legislatif, parlemen terdiri dari Senat (tiga belas anggota) dan Dewan Perwakilan Rakyat (lima belas anggota). Para senator ditunjuk oleh pemerintah dan oposisi, sementara wakilnya dipilih oleh penduduk untuk masa jabatan lima tahun.

Sekali lagi, tidak ada yang terlalu istimewa dari negara tersebut, kecuali posisi Grenada pada peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparancy International bulan Januari lalu. Tahun 2016 merupakan tahun dimana pertama kalinya Grenada masuk dalam peringkat IPK.

Mengejutkannya, negara tersebut langsung berada di peringkat 46 dari 176 negara dengan nilai 56. Sebuah pencapaian luar biasa tentunya jika dibandingkan dengan negara lain seperti Indonesia yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih belum dapat menembus peringkat 80 dunia (pada tahun 2016 Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara, turun dua peringkat dari tahun sebelumnya).

Tentu melihat prestasi tersebut menggiring pembaca pada suatu pertanyaan, bagaimana bisa?

Beberapa saat setelah pengumuman peringkat tersebut dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, lembaga-lembaga anti-korupsi di Grenada yaitu the Financial Intelligent Unit and the Integrity Commission, justru memberikan respon yang unik.

Mereka merasa tidak percaya dengan hasil yang baru saja dirilis itu. Ketidakpercayaan tersebut tidak dalam konteks mereka tidak menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan, namun mereka tidak percaya efek dari usaha mereka langsung berpengaruh pada indikator yang terukur seperti peringkat IPK tersebut.

Mereka terkejut karena ternyata langkah signifikan dan konsisten yang telah dilakukan dalam upaya penguatan sistem anti-korupsi selama setengah dekade terakhir telah menunjukkan hasilnya.

Kedua instansi tersebut mewakili Grenada dalam the Commonwealth Caribbean Association of Integrity Commissions and Anti-Corruption Bodies (CCAICACB), sebuah badan regional yang didukung oleh Commonwealth Secretariat (Sekretariat Persemakmuran) yang berbasis di London, yang memiliki perwakilan di dewan eksekutifnya.

Badan ini terdiri dari otoritas nasional dari 12 negara persemakmuran di wilayah Kepulauan Karibia (Antigua and Barbuda, The Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Lucia, St Kitts and Nevis, St Vincent and The Grenadines, and Trinidad and Tobago).

Adapun tujuan CCAICACB adalah untuk meningkatkan transparansi dan membantu memerangi korupsi. Pembentukan asosiasi tersebut diharapkan menjadi langkah maju dalam upaya regional untuk mendukung integritas dan mengatasi korupsi.

Forum tersebut dapat memberikan manfaat praktis bagi anggota dalam bentuk sharing pengetahuan dan memperkuat koordinasi. Menariknya, secara peringkat, beberapa negara di wilayah Kepulauan Karibia tersebut berada di posisi yang baik, seperti Bahamas di peringkat 24, Barbados di peringkat 31, Saint Lucia di posisi 35, dan Dominica di peringkat 38.

Grenada menyusul pada tahun ini dan langsung bercokol di posisi 46, memberikan bukti bahwa asosiasi CCAICACB terbukti memberikan manfaat bagi negara-negara disana.

Asosasi tersebut bukanlah asosiasi yang pertama kali dibentuk oleh Commonwealth Secretariat. Sebelumnya, di wilayah persemakmuran di Afrika telah dibentuk the Association of Anti-Corruption Agencies pada tahun 2011.

Commonwealth Secretariat beranggapan bahwa dengan membentuk forum yang beranggotakan negara-negara yang berada di wilayah yang berdekatan, akan memudahkan dalam transfer of knowledge, peer-revieew, dan koordinasi, terlebih negara-negara tersebut memiliki karakteristik yang sama.

Itulah salah satu alasan asosiasi dibentuk berdasarkan wilayah, tidak digabung menjadi satu untuk seluruh negara-negara persemakmuran di dunia.

Salah satu lembaga yang menjadi pendorong keberhasilan program anti-korupsi Grenada adalah the Integrity Commission (Komisi Integritas).  Komisi tersebut dibentuk untuk memastikan bahwa pejabat publik dalam melaksanakan tupoksinya selalu menjunjung tinggi standar integritas.

Hal ini menjadi perhatian mereka karena integritas merupakan poin penting dalam meningkatkan standar tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan. Komisi ini berwenang untuk menerima dan memverifikasi keakuratan pertanggungjawaban keuangan para pejabat public, untuk menyelidiki keluhan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik.

Selain itu, komisi ini juga berhak melakukan penuntutan. Komisi tersebut juga memiliki wewenang untuk melakukan tindakan preventif dan edukatif seperti menginstruksikan, memberi saran dan membantu badan publik sehubungan dengan perubahan dalam praktik atau prosedur yang mungkin diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Lalu, melaksanakan program pendidikan kepada publik yang dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman akan standar integritas yang diberlakukan di negara tersebut.

Secara garis besar, kunci utama program anti-korupsi yang dilakukan oleh Grenada adalah pemahaman bahwa integritas merupakan fondasi penting dalam menjalankan program anti-korupsi.

Hal ini serupa dengan yang telah dilaksanakan oleh Belanda yaitu melalui white paper yang merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang upaya pencegahan korupsi. Titik berat Pemerintah Belanda dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah melalui pembangunan integritas yang kokoh di semua lini. the Bureau for Ethics and Integrity Stimulation (BIOS) didirikan pada Maret 2006 dibawah koordinasi Menteri Dalam Negeri dan bertugas untuk membantu seluruh bagian di pemerintahan dalam menegakkan integritas.

Pendirian BIOS tersebut juga sejalan dengan pembentukan Komisi Integritas Grenada, adanya komisi khusus yang bertugas menyebarkan ‘virus’ integritas ke seluruh penjuru negeri.

Komisi khusus seperti itu mungkin tidak berbeda dengan pembentukan KPK di Indonesia. Namun perbedaan yang mencolok adalah the Bureau for Ethics and Integrity Stimulation (Belanda) dan the Integrity Commission (Grenada) sama-sama secara eksplisit menyematkan kata integritas pada nama organisasinya.

Hal itu berbeda dengan kondisi pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu tidak dapat secara serampangan disimpulkan bahwa tanpa penggunaan kata integritas lantas dapat disimpulkan penegakan integritas bukan merupakan perhatian dari KPK. Namun, label ‘integritas’ tersebut menunjukkan core dari tupoksi kedua instansi tersebut difokuskan pada pembangunan integritas.

Selain itu, adanya CCAICACB tentu dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang mampu melambungkan peringkat Grenada di IPK 2016. Saling berbagi pengalaman dan ilmu antar negara anggota terbukti menjadi pendorong yang efektif. Pada peringkat IPK 2016 tersebut, setengah dari total anggota CCAICACB sudah berada di peringkat 50 dunia.

Bandingkan dengan Indonesia dan negara-negara di sekitarnya. Dari 11 negara ASEAN, hanya Singapura dan Brunei Darussalam yang berada di peringkat 50 dunia, bahkan tujuh negara lainnya, masih berada di luar peringkat 100 dunia. Hal ini menunjukkan adanya potensi bagi pembentukan asosiasi serupa untuk mendorong perbaikan atas peringkat negara-negara ASEAN tersebut, dengan Singapura sebagai salah satu role model-nya.

Sebagai catatan terakhir, peringkat IPK yang dirilis oleh Transparansi Internasional (TI) tentu bukanlah ukuran mutlak sebuah negara telah berhasil atau belum dalam melakukan upaya perlawanan terhadap korupsi. Telah banyak artikel yang membahas kelemahan dari metode yang dilakukan oleh TI yang masih berdasarkan persepsi masyarakat. Namun, tentu kelemahan tersebut tidak lantas menghapuskan manfaatnya. IPK masih dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur yang digunakan untuk dasar pengukuran sejauh mana progres dari setiap upaya yang dilakukan oleh berbagai negara setiap tahunnya dalam hal program anti-korupsi.

Salam Anti-Korupsi!

 

 

123
error: