Menyongsong “Era Pencegahan” Korupsi oleh KPK

Menyongsong “Era Pencegahan” Korupsi oleh KPK

Akhirnya revisi Undang-undang Komisi Pencegahan Korupsi (UU KPK) disahkan pada tanggal 17 September 2019 dan mulai berlaku 17 Oktober 2019. Pro kontra merebak di masyarakat terutama di media sosial dan elektronik. Tentu saja masih dalam kaitannya dengan masa transisi kepemimpinan KPK, pelantikan presiden dan anggota MPR/DPR/DPD/DPRD yang baru.

Saya memandang bahwa era penindakan yang menonjol dalam pemberantasan korupsi selama ini belum memberi hasil yang signifikan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Di antaranya ialah kurang maksimalnya hasil dari operasi penindakan KPK dalam memberantas korupsi.

Banyak masalah yang membelit lembaga ini. Misalnya dari aspek kelembagaan yang terbatas karena terpusat di Jakarta dan hanya memiliki beberapa satuan tugas (satgas) pencegahan di beberapa provinsi; SDM yang sangat terbatas jumlahnya; kurangnya kemitraan dengan lembaga penegak hukum lain, bahkan yang mengemuka adalah rivalitas dengan instansi lain.

Rivalitas terjadi dengan Kepolisian dan Kejaksaan serta Inspektorat yang tidak berkuku (atau belum optimal). Selain itu, rentang kendali yang lemah di mana jumlah instansi pemerintah yang diawasi jauh lebih banyak dari jumlah pegawai KPK; anggaran yang sangat minim; minimnya SDM yang menguasai modus operandi dan mata rantai korupsi; telah menjadi kendala yang menghambat kinerja KPK.

Kondisi ini kemudian dipersulit dengan realita bahwa APBN/APBD masih menjadi jantung logistik roda politik sehari-hari yang memperalat birokrasi di semua tingkatan. Tak ayal, menumpas habis tindakan korupsi di negeri ini masih terbatas menjadi sebuah mimpi.

Saya mendukung perubahan paradigma dari penindakan ke pencegahan korupsi KPK. Mengapa? Sebab dalam hemat saya waktu 16 tahun sejak KPK berdiri sudah lebih dari cukup bagi penindakan. Kini kesempatan harus diberikan dulu ke pendekatan pencegahan.

Tulisan ini ialah sarana saya untuk urun rembug tentang bagaimana semestinya upaya mengedepankan pencegahan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi oleh KPK saat ini.

Payung Politik dan Segi Organisasi

Saya mulai dari payung politik yang kini sudah disahkan dan diberlakukan. Payung politik ini perlu diterjemahkan lagi menjadi regulasi yang lebih operasional mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan KPK, Peraturan Menteri sampai pada Peraturan Daerah.

Produksi peraturan-peraturan ini harus efektif. Ia musti digodok sendiri oleh KPK dan ditindaklanjuti oleh instansi lainnya setelah mendapat supervisi dari KPK.

Dari segi organisasi, KPK perlu dimekarkan pada fungsi pencegahannya dimulai dari Kantor Regional Pencegahan KPK Wilayah Timur dan Kantor Regional Pencegahan KPK Wilayah Barat. Secara perlahan tapi pasti nantinya Kantor Regional Pencegahan KPK ini akan dibentuk di pulau-pulau besar setidaknya di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Kantor Regional Pencegahan KPK ini membentuk jejaring kerja dan memperluas rentang kendali dengan menjalin mitra strategis dengan struktur Kepolisian dan Kejaksaan serta Inspektorat (pada kementerian dan pemerintah daerah).

Jejaring ini lalu berfungsi sebagai tandem struktur kepolisian dan kejaksaan serta inspektorat setelah didahului dengan pembentukan struktur baru di bidang pencegahan. Struktur ini harus sampai ke tingkat desa.

Jejaring ini selanjutnya akan berfungsi dalam proses birokrasi sehari-hari. Jejaring kerja ini diprioritaskan untuk mencegah terjadinya korupsi baik yang melekat pada lemahnya regulasi, penerapan regulasi dan penyimpangan regulasi serta tabiat yang melekat pada pimpinan birokrasi.

Jejaring kerja ini juga harus memprioritaskan dan masuk dalam pimpinan lembaga seleksi-seleksi pimpinan mulai dari seleksi eselon birokrasi, KPU, Bawaslu, hingga Panwas.

Jejaring kerja ini juga melakukan pencegahan terhadap biaya politik yang tinggi mulai dari regulasi sampai ke tingkat teknis. Mata rantai politik berbiaya tinggi dipangkas namun disediakan fasilitas IT sebagai pengganti tim kampanye yang bisa menyentuh sampai ke setiap individu.

Juga diperlukan forum pertemuan berkala paling tidak sekali 3 bulan dalam rangka monitoring dan evaluasi persektor skala prioritas antara jejaring KPK dengan birokrasi terkait.

Misalnya untuk pemerintah daerah dilakukan pertemuan berkala antara KPK dengan kepala dinas tertentu dengan skala prioritas 5 anggaran terbesar sebagai forum ingat mengingatkan untuk mempersempit ruang gerak kesempatan dan keinginan untuk korupsi. Harus disampaikan ancaman akan diberikannya penindakan dan operasi tangkap tangan (OTT) apabila tidak ada respon positif terhadap pencegahan.

Dukungan Pendanaan

Semua hal di atas tentunya harus didukung oleh pendanaan. Perlu diatur berapa persen alokasi APBN untuk KPK, berapa persen APBD untuk Inspektorat, berapa persen anggaran Kementerian untuk Inspektorat Jenderal, berapa persen anggaran kepolisian dan kejaksaan untuk struktur pencegahannya.

Tentunya alokasi anggaran yang dibutuhkan cukup besar mengingat peran penting yang diemban. Peran yang besar ini tidak boleh menjadi sumber masalah baru atau lahan korupsi baru. Dibutuhkan regulasi, sistem dan SDM yang sepadan untuk mengelola anggaran besar tersebut.

Mengubah Mindset APBN/D sebagai Logistik Politik

Yang paling utama adalah mengubah mindset para politisi dan birokrasi dari menjadikan APBN/APBD sebagai sumber utama logistik politik dan memperkaya diri menjadi orientasi bisnis dan wirausaha baru yang sebenarnya sangat menjanjikan.

Dibutuhkan adanya pikiran-pikiran cerdas untuk mengembangkan sektor wirausaha dan bisnis sebagai tulang punggung logistik politik dan sumber penghasilan baru bagi para birokrat sebagai pengganti korupsi APBN/APBD.

Tingginya angka impor berbagai komoditi adalah salah satu potensi wirausaha dan bisnis yang perlu dikembangkan. Berkembangnya bisnis berbasis information technology (IT) juga merupakan potensi baru bagi para politisi dan birokrasi sehingga korupsi APBN/APBD bisa dikurangi secara signifikan.

Tentunya dibutuhkan dukungan perbankan untuk mendukung program ini. Sektor kelautan juga memiliki potensi besar untuk menjadi objek pengembangan wirausaha dan bisnis. Para pakar wirausaha dan bisnis sangat diharapkan pemikirannya dan ini perlu dilembagakan agar bisa fokus dan terarah dalam mewujudkan reorientasi korupsi menjadi orientasi wirausaha dan bisnis.

Pendidikan Politik bagi Rakyat Pemilih

Sedangkan dari sisi rakyat juga perlu perubahan paradigma. Rakyat pada saat pemilu dan pilkada sebaiknya memiliki semangat balas dendam yang tinggi kepada para politisi dan pejabat negara yang berpolitik. Mereka harus belajar bahwa banyak politisi yang terbukti korupsi meskipun telah bersumpah menjalankan janji-janji.

Ada misi penting untuk membuka pikiran masyarakat sebagai pemilih tentang sikap mereka dalam pemilihan umum. Rakyat perlu diarahkan untuk berpikiran bahwa hanya sekali dalam 5 tahun bisa mengerjai para politisi dengan menerima semua uang yang dibagi-bagi oleh semua kontestan politik.

Rakyat harus dididik menjadi pemilih cerdas dengan mengambil semua uang yang ditawarkan namun pilihan tetap kepada yang terbaik tapi tidak menawarkan uang pada saat pemilu dan pilkada.

Sayangnya, cara ini sulit dilakukan mengingat kondisi ekonomi rakyat pada kelas penghasilan terbawah yang masih memprihatinkan. Oleh karena itu mencerdaskan rakyat dalam berpolitik perlu didahului dengan memperbaiki kondisi ekonominya.

Salah satu cara adalah dengan menjadikan Kementerian Tenaga Kerja sebagai ujung tombak peningkatan ekonomi rakyat. Rakyat terlatih harus diperbanyak jumlahnya baik yang siap kerja maupun yang siap membuka lapangan kerja.

Sektor pertanian dan pengolahannya merupakan sektor terluas untuk membuka lapangan kerja. Pelatihan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) di sektor ini harus dikembangkan. Semua penduduk usia produktif yang belum bekerja harus diberikan pembekalan keterampilan melalui BLK pemerintah dan swasta.

Perbankan wajib membantu dari segi permodalan untuk usaha kecil yang akan didirikan. Tentunya Kementerian Tenaga Kerja harus dipimpin oleh seorang profesional baik dari parpol ataupun dari non parpol. Anggaran Kementerian Tenaga Kerja juga harus ditingkatkan secara signifikan.

Dalam waktu 5 tahun ke depan kita harapkan sektor ketenagakerjaan sudah bisa membuka lapangan kerja baru secara signifikan sehingga pada pemilu 5 tahun ke depan politik uang sudah tidak laku lagi karena sebagian besar rakyat sudah bekerja atau bisa membuka lapangan kerja baru.

Penutup

Banyak harapan yang tertumpu di bahu KPK. Dan kita berharap KPK bisa bergerak bersama-sama dengan semua lembaga pemerintah lainnya dalam mewujudkan visi pencegahan KPK ini.

Berbagai cara yang coba dipaparkan dalam tulisan ini adalah wacana yang tentu saja bisa dicoba untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Tentu saja, pencegahan korupsi oleh KPK harus mendapat dukungan kita semua. Optimis adalah salah satu kata kuncinya.

Mari kita tunggu apa gebrakan KPK selanjutnya.

Salam reformasi.

 

 

 

1
0
Dua Dimensi Penguatan Peran APIP

Dua Dimensi Penguatan Peran APIP

Sesuai dengan social contract theory, maka r’aison d’etre bagi terbentuknya lembaga pemerintah adalah untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat. Dalam konteks Negara Indonesia, maka salah satu tujuan Pemerintah Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya,  lembaga-lembaga dan instansi pemerintah tentu memerlukan bantuan lembaga tertentu untuk menilai bagaimanakah kualitas pelaksanaan kegiatan yang telah  dilakukan. Hal inilah yang mendorong munculnya lembaga pengawas intern tertentu bagi instansi pemerintah.

Di Indonesia, pengawasan intern dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang disebut sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP itu terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Dahulu kala, APIP dianggap hanya sebagai pelengkap dalam birokrasi semata. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai lembaga untuk menampung PNS-PNS yang tidak produktif.  Tetapi pada era sekarang ini APIP memiliki posisi yang penting dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Lihat saja bagaimana banyaknya aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan lembaga-lembaga pemerintah yang harus direviu dan diperiksa oleh APIP. Bahkan, Aparat Penegak Hukum (APH) harus berkoordinasi dengan APIP terlebih dahulu sebelum mereka melakukan penyelidikan terhadap indikasi adanya pelanggaran hukum.

Permasalahan utama APIP, terutama inspektorat pada tingkat pemerintah daerah, adalah kurangnya independensi. Kondisi ini disebabkan karena secara kelembagaan APIP berada di bawah Sekretaris Daerah. Kondisi seperti ini tentu menyebabkan APIP menjadi tidak maksimal di dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya di lingkungan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, muncul wacana penguatan APIP. Wacana ini semakin gencar di tengah-tengah maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbagai OTT tersebut menunjukkan belum efektifnya peranan APIP dalam pencegahan korupsi, terutama di tingkat Pemerintah Daerah.

Menghadapi situasi ini, Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri kemudian menghendaki penguatan APIP dilaksanakan di dalam tiga aspek, yakni penguatan kelembagaan Inspektorat, penambahan anggaran Inspektorat, dan penambahan SDM di inspektorat.

Pertanyaannya adalah, “Apakah penguatan APIP tersebut akan otomatis dapat mencegah terjadinya korupsi?” Tentu saja apabila kasus korupsi kembali terjadi pasca dilaksanakannya penguatan APIP, maka APIP akan menjadi sasaran tembak karena tidak mampu mencegah terjadinya korupsi.

Pertanyaan lain berikutnya adalah, “Apakah melalui penguatan APIP, menjadikan APIP dapat memberikan nilai tambah yang bersifat nyata bagi entitas pemerintah sebagai rekan kerja APIP pada era disrupsi?”

Dengan kata lain, penguatan APIP yang diwujudkan melalui peningkatan kapabilitas dan independensinya adalah sebuah hal yang nyata ketika APIP dapat memenuhi dua perannya. Kedua peran tersebut adalah sebagai pencegah terjadinya korupsi dan sebagai pemberi nilai tambah yang bersifat strategis bagi entitas pemerintah yang menjadi rekan kerja mereka.

Dus, bagaimana APIP dapat mencegah korupsi dan memberikan nilai tambah bagi entitas pemerintah akan dibahas di bawah ini.

APIP Sebagai Lembaga Pencegah Korupsi

Dalam buku saya yang berjudul: Korupsi, Membuka Pandora Box Perilaku Korup, telah dijelaskan bahwa perilaku korup sudah terinternalisasi dalam banyak organisasi secara terstruktur dan sistematis melalui institusi dan organisasi formal serta norma-norma sosial yang ada.

Korupsi seakan telah menjadi kebiasaan yang umum terjadi di banyak lembaga pemerintah. Dengan demikian, bukanlah hal yang mudah bagi APIP untuk mencegah korupsi yang telah mengakar seperti ini. Bagaimana APIP, pasca penguatan APIP, dapat mencegah terjadinya korupsi?

Pertama-tama, kita perlu melakukan pemetaan mengapa korupsi terjadi. Korupsi dapat terjadi karena faktor keserakahan tanpa batas individu dalam organisasi (bad apples) dan faktor lingkungan organisasi yang bersifat kriminogenik sehingga mendorong terjadinya korupsi (bad barrel). Korupsi juga dapat terjadi karena faktor ketidakpahaman aparat negara terhadap aturan yang berlaku yang akhirnya menjadikan mereka melakukan korupsi, tanpa mereka sadari.

Dalam mengatasi faktor-faktor individu dan lingkungan yang korup, maka APIP yang direncanakan telah menjadi lembaga yang lebih powerful pasca penguatan APIP dari segi kelembagaan dan lebih independen harus dapat berperan menjadi agen perubahan (agent of change) bagi entitas pemerintah di lingkungan kerjanya. Dengan demikian, APIP dapat membantu terwujudnya entitas pemerintah yang bebas dari korupsi.

Dalam hal ini, APIP harus dapat mendorong terjadinya perubahan. Sebuah perubahan dari perilaku korup menjadi perilaku yang berintegritas dan memunculkan zero tolerance to corruption mindset di dalam organisasi pemerintah. Di sini, APIP harus menjadi menjadi fasilitator dan leading sector pelaksanaan manajemen perubahan tersebut, bekerja sama dengan pimpinan instansi pemerintah.

Seperti apakah tahap-tahap manajemen perubahan itu sendiri? Kotler mengemukakan teorinya yang disebut Kotler’s 8 Steps Change Management Model. Beberapa hal yang menjadi intisari model yang dikembangkan oleh Kotler tersebut, saya padatkan dalam 4 hal pokok, yaitu:

 

1. Menciptakan kebutuhan akan perubahan (creating sense of urgency)

Dalam konteks korupsi, perlu dibangun sebuah visi akan entitas pemerintah yang bebas dari perilaku korup. APIP harus dapat meyakinkan semua pihak dalam entitas pemerintah, mulai dari pimpinan hingga level terendah, untuk melakukan perubahan dalam cara kerjanya dan tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah ke korupsi. Hal ini disebabkan karena korupsi dapat terjadi akibat trickle down effect (up down) dari pimpinan ke bawahan dan trickle up effect (bottom up) dari bawahan ke pimpinan.

 

Setiap personil dalam APIP harus dapat memberikan penjelasan kepada seluruh individu dalam entitas pemerintah tentang manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari perilaku yang berintegritas dan apa saja bahayanya apabila perilaku korup tetap terjadi di dalam entitas pemerintah. Dalam hal ini, APIP harus meyakinkan bahwa manfaat melakukan perilaku berintegritas lebih besar daripada manfaat melakukan perilaku korup.

2. Menunjuk pionir perubahan

Agar perubahan dapat terlaksana dengan efektif, tentu diperlukan pionir yang mampu menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk melakukan perubahan. APIP harus dapat meminta pimpinan dalam entitas pemerintah maupun individu-individu yang dihormati di dalam sebuah entitas pemerintah agar bersedia menjadi pionir perubahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan role model bagi semua individu dalam entitas pemerintah untuk bersama-sama melakukan perubahan ke arah perilaku yang berintegritas.

3. Menghilangkan hambatan-hambatan perubahan

Hambatan dapat datang dari pihak-pihak yang tidak ingin melakukan perubahan ataupun proses dan struktur organisasi yang menghambat perubahan. APIP harus menyarankan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan perubahan sistem dan prosedur dalam entitas pemerintah yang menghambat perubahan. Selain itu, adanya kekhawatiran dan ketakutan individu-individu tertentu akan dampak perubahan haruslah dikelola dengan baik, agar tidak menghambat manajemen perubahan.

4. Mengintegrasikan perubahan ke dalam budaya organisasi

Untuk memastikan apakah perilaku berintegritas memang telah menjadi sebuah budaya dalam organisasi pemerintah, APIP harus memantau pelaksanaan perubahan secara berkala. Pemantauan dapat dilakukan melalui mekanisme survei, konfirmasi dan wawancara kepada pihak-pihak di dalam entitas pemerintah maupun kepada masyarakat yang menjadi stakeholders instansi pemerintah. APIP juga harus memastikan bahwa perilaku berintegritas telah menjadi bagian dari kode etik dalam organisasi pemerintah.

Permasalahan lain adalah kurangnya pemahaman aparat negara terhadap aturan. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman aparat pemerintah terhadap aturan yang berlaku, maka peranan APIP sebagai konsultan harus diefektifkan. Dalam hal ini, APIP harus intensif melaksanakan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dan membangun saluran konsultasi (hot line).

Pelatihan dan bimbingan teknis tersebut adalah sarana bagi aparat pemerintah untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatannya. Dalam hal ini, peningkatan kapabilitas dan kompetensi auditor APIP harus benar-benar ditingkatkan terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar mereka dapat menjadi rujukan dan narasumber bagi aparat pemerintah di dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Tentu saja APIP harus melakukan pemantauan secara berkala untuk mengetahui apakah aparat instansi pemerintah yang memperoleh pelatihan dan bimbingan teknis benar-benar memahami dan melaksanakan hal-hal yang menjadi bahan pelatihan dan bimbingan teknis.

APIP juga dapat melaksanakan focus group discussion (FGD) dengan entitas pemerintah untuk mengetahui apa saja masalah-masalah mereka dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaan FGD, tentu diperlukan moderator dari APIP untuk memandu pelaksanaan FGD dan petugas notulen untuk mencatat  permasalahan yang dibahas beserta solusi-solusinya.

APIP yang Dapat Memberikan Nilai Tambah

Peranan APIP yang kedua adalah untuk memberikan nilai tambah bagi instansi pemerintah. Nilai tambah tersebut diperlukan karena kita telah memasuki era disrupsi, yakni sebuah era yang memunculkan adanya perubahan radikal dalam sebuah industri, strategi-strategi bisnis, dan sebagainya, terutama berhubungan dengan munculnya produk atau jasa baru yang menciptakan pasar baru. Disrupsi yang terjadi dapat berupa perubahan operasional, perubahan strategi bisnis, perubahan teknologi hingga inovasi-inovasi yang bersifat digital.

Fenomena disrupsi tentu memiliki dampak besar bagi masyarakat dan dunia usaha. Dengan demikian, organisasi pemerintah harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan dunia usaha, sehingga masyarakat dan dunia usaha tetap dapat bertahan di tengah era disrupsi.

Organisasi pemerintah juga harus menyelaraskan cara dan proses kerjanya dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia usaha dan masyarakat yang menjadi stakeholders entitas pemerintah. Tujuannya adalah agar organisasi pemerintah tetap dapat memberikan pelayanan publik dalam bidang perizinan, investasi dan berbagai macam pelayanan publik lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Dengan demikian organisasi pemerintah tidak akan kehilangan kepercayaan masyarakat di era disrupsi. Pelaksanaan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat tentu akan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tengah-tengah persaingan global.

Terkadang organisasi pemerintah tidak menyadari akan adanya perubahan-perubahan dan risiko-risiko yang ada di dalam era disrupsi. Akibatnya organisasi pemerintah menjadi tidak maksimal di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sinilah APIP harus berperan, tentu dengan menggunakan sumber daya dan kapabilitasnya yang lebih besar pasca penguatan APIP.

Permasalahannya adalah APIP belum dapat memberikan kontribusi signifikan bagi entitas pemerintah dalam menghadapi era disrupsi dan mengatasi risiko-risiko yang muncul karenanya. Paradigma APIP saat ini masih cenderung berpedoman pada evaluasi aspek kepatuhan terhadap aturan. Paradigma tersebut harus ditambah dengan paradigma tertentu yang intinya akan dapat membantu entitas pemerintah di dalam menghadapi risiko-risiko yang muncul dalam era disrupsi.

APIP harus mampu mengawal agar entitas pemerintah tidak terdisrupsi oleh perubahan-perubahan yang terjadi dengan sangat cepat dalam lingkungan organisasi pemerintah. APIP juga harus memastikan bahwa proses bisnis dalam organisasi pemerintah dapat dilaksanakan dengan efisien dan dapat mencapai tujuannya dengan baik, dalam memberikan pelayanan publik dan berbagai macam kegiatan lain yang berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun beberapa aktivitas bernilai tambah yang dapat diberikan APIP kepada organisasi pemerintah di dalam menghadapi era disrupsi, adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas penjaminan

Aktivitas penjaminan yang dilakukan APIP yang dapat memberikan nilai tambah bagi entitas pemerintah berupa pelaksanaan metodologi audit kinerja atas kegiatan-kegiatan utama organisasi pemerintah dengan baik. Tujuan dilaksanakannya audit kinerja adalah untuk menilai pelaksanaan kegiatan dan memberikan saran-saran perbaikan yang berhubungan dengan aspek efisiensi dan efektivitas kegiatan-kegiatan utama yang telah dilaksanakan.

2. Aktivitas konsultasi

Dalam aktivitas konsultasi, APIP harus menjadi katalis perubahan untuk membantu manajemen organisasi pemerintah meningkatkan kualitas proses-proses yang dilakukan. APIP harus memberikan saran dan masukan kepada manajemen dalam organisasi pemerintah tentang bagaimanakah cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas desain dan pelaksanaan proses-proses beserta pengendalian yang dilaksanakan di dalam proses-proses tersebut, untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, organisasi pemerintah akan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi.

3. Aktivitas penilaian dan evaluasi risiko

APIP harus memberikan masukan kepada organisasi pemerintah tentang proses manajemen risiko yang dilaksanakan. Penilaian dan evaluasi risiko-risiko tersebut meliputi penilaian bagaimanakah efektivitas penanganan risiko yang dihadapi saat ini dan menilai bagaimana tingkat kesiapan organisasi pemerintah di dalam menghadapi risiko yang ditimbulkan akibat disrupsi. Di samping itu, APIP juga harus memberikan informasi kepada manajemen tentang identifikasi risiko-risiko apa saja yang dapat terjadi di masa mendatang (future risks identification), dengan mempertimbangkan berbagai perubahan yang dapat terjadi.

 

 

2
0
Berhentilah Menangis, KPK!

Berhentilah Menangis, KPK!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul sebagai jawaban atas banyaknya permasalahan korupsi yang ada di negara ini. Di tengah kondisi penegakan hukum yang lemah dan tata kelola pemerintaan yang buruk disertai dengan krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, KPK tampil sebagai sebuah harapan dan cahaya di tengah gelapnya upaya pemberantasan korupsi.

Sebetulnya, bukan kali ini saja Indonesia memiliki lembaga anti korupsi seperti KPK, tetapi pemberantasan korupsi sudah dimulai sejak awal kemerdekaan. Pada tahun 1957, pemerintah membentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN), yakni sebuah lembaga yang bertugas menjaga transparansi pejabat kala itu.

Lembaga tersebut mengharuskan pejabat untuk mengisi formulir Daftar Kekayaan Pejabat Negara (DKPN). Kemudian pada tahun 1963 pemerintah membentuk lembaga yang dikenal dengan istilah “Operasi Budhi”. Lembaga itu dipimpin oleh A.H. Nasution, yang  saat itu merangkap sebagai menteri koordinator pertahanan dan keamanan (Menkohankam) yang dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo.

Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi sejak dulu selalu berakhir tanpa kejelasan. Kebijakan terus menerus diganti, tetapi lembaga pemberantasan korupsi seperti mati suri.

Hingga pasca reformasi, pemerintah berhasil melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-undang (UU) No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK sebagai anak kandung reformasi diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia.

Kiprah KPK

Eksistensi KPK terus menguat melalui kegiatan pemberantasan korupsi. Beberapa di antaranya adalah banyaknya koruptor dipenjara, meningkatnya pengembalian kerugian negara, dan menguatnya kepercayaan publik.

Koruptor yang berlatar belakang DPR, kepala daerah, polisi, jaksa, dan hakim, yang selama ini dianggap untouchable, telah dimejahijaukan oleh KPK.  KPK mampu menerobos dinding tebal yang menghalangi praktik korupsi. Keberanian dan konsistensi KPK dalam penegakan hukum terhadap koruptor diapresiasi banyak pihak. Bagaikan film Batman, KPK hadir sebagai pahlawan di tengah kondisi Kota Gotham yang korup dan penuh penjahat.

Namun demikian,  di sepanjang perjalanan KPK, muncullah berbagai rintangan baik dari dalam maupun dari luar. Mulai dari pucuk pimpinan yang tersandung kasus pidana hingga perseteruan antarpegawai. Perlawanan terhadap KPK dilakukan dengan berbagai cara. Semakin besar kasus yang ditangani semakin besar perlawanan yang dihadapi.

Lembaga DPR dan POLRI merupakan merupakan institusi yang kerap bersitegang dengan KPK. Keberanian KPK dalam mengusut kasus korupsi di dua institusi itu dianggap sebagai pemicu serangan balik yang seringkali disebut sebagai pelemahan KPK.

Salah satu contoh adalah penangkapan anggota DPR RI dalam kasus E-KTP  di tahun 2017. Tidak lama kemudian muncul perlawanan berupa inisiatif hak angket DPR untuk KPK. Dalam hak angket itu, DPR bersikukuh untuk menggali kesalahan yang dilakukan KPK.

Selain itu, konfilk antara Birgjen. Pol. Aris Budiman selaku direktur penyidikan KPK dengan Novel Baswedan selaku penyidik senior, menambah kuatnya opini  bagi DPR bahwa KPK telah melenceng dari ruh UU No 30 Tahun 2002.  Selanjutnya DPR semakin intens merealisasikan revisi UU No 30 Tahun 2002 .

Revisi UU

Revisi UU no 30 tahun 2002 (UU KPK) bukan perkara baru, usulan revisi dilontarkan sejak era Presiden SBY dan baru dijadikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun  2015, pembahasan sempat tertunda dan kembali  dimasukan ke Prolegnas 2016, hingga kemudian disahkan pada tahun 2019.

Revisi itu mucul dan tenggelam di tengah protes yang dilayangkan kepada DPR baik dari KPK maupun dari masyarakat. Euforia Pilpres yang menguras banyak tenaga dan konsentrasi masyarakat memberikan peluang bagi DPR untuk mengejar target revisi UU KPK. Protes yang dilakukan oleh masyarakat saat itu nampak kurang masif, sehingga berbagai pendapatpun tidak terlalu digubris. Akhirnya, pembahasan di sidang paripurna hanya sekejap mata, dan dalam waktu singkat revisi itu disahkan.

Revisi UU KPK menimbulkan berbagai respon, sebagian mendukung KPK untuk menolak revisi dan sebagian lain mendukung DPR untuk melakukan revisi. Kondisi ini agak beda dengan yang terjadi sebelumnya, saat KPK bersitegang dengan Polri atau ketika terjadi kriminalisasi Pimpinan KPK, misalnya. Hampir tidak ada masyarakat yang kontra dengan KPK. Saat itu semua dukungan masyarakat diberikan untuk memperkuat eksistensi KPK.

Sikap Masyarakat

Masyarakat yang mendukung revisi berpendapat bahwa keberadaan KPK telah dipolitisir dan dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk kepentingan pribadi. Banyak permasalahan di KPK seperti yang diungkapkan oleh panitia Hak Angket, mulai dari mekanisme penetapan status, pengelolaan barang bukti/sitaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, penyalahgunaan wewenang, kegagalan dalam pencegahan,  hingga kiprah KPK yang menyalahi jalur.

Para pendukung ini terdiri dari organisasi masyarakat, anggota DPR hingga akademisi, termasuk yang paling getol menyuarakan ialah perancang naskah UU KPK  itu sendiri, yakni Prof. Romli Atmasasmita.

Di sisi lain, KPK yang konsisten menolak revisi sejak awal digulirkannya berpendapat hal itu akan memperlemah kedudukan KPK. Perjalanan KPK dianggap sudah sesuai dengan rel yang jelas.

Berbagai aksi perlawanan dilakukan oleh KPK melalui demonstrasi hingga bersurat kepada presiden. Opini yang dibangun KPK adalah segala upaya pelemahan dilakukan oleh koruptor yang tidak senang dengan adanya KPK saat ini.

Sebagaimana diketahui akhir-akhir ini KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para koruptor dari berbagai kalangan elit (pengusaha, politisi, birokrat). Hal ini lah yang selalu disampaikan oleh KPK dalam menggiring opini untuk melawan revisi UU KPK. Bersama ormas, para tokoh masyarakat dan akademisi, KPK terus menerus melawan upaya revisi tersebut.

Koruptor atau Anti Korupsi?

Ada hal menarik yang kemudian bisa didiskusikan, yakni adanya anggapan bahwa apakah dengan mendukung revisi kita menjadi pro koruptor? Atau setiap orang yang anti korupsi harus menolak revisi tersebut? Terlalu sederhana jika beranggapan bahwa yang mendukung revisi ialah orang yang pro koruptor, begitu juga sebaliknya. Mengapa demikian?

Kita bisa lihat lebih dalam duduk permasalahan yang ada. Meminjam teori Formulasi Kebijakan dari  John Kingdon yang menemukan  konsep multiple streams framework. Dalam konsep tersebut digambarkan interaksi antara tiga arus, yaitu arus masalah (problem stream), arus kebijakan (policy stream) dan arus politik (political stream).

Ketiga arus ini harus bertemu agar jendela kebijakan (policy windows) menjadi terbuka. Adapun orang yang melakukan penyatuan  atau memisahkan ketiga arus itu disebut sebagai policy entrepreneur. Jika policy entrepreneur berhasil menyatukan, maka kebijakan akan muncul, begitupun sebaliknya.

Dalam kasus ini arus masalah (problem stream) sudah muncul sejak lama, karena usulan revisi sudah terjadi sejak era Presiden SBY. Masalah yang muncul pada arus masalah (problem stream) terbukti dan kita tidak bisa menampik hal itu, risih juga rasanya jika harus dibuka secara terang benderang.

Beberapa hal yang saya sendiri temukan, yakni Road Map KPK  tentang Sistem Integritas Nasional tidak dijalankan oleh KPK. Indeks Persepsi Korupsi selama 17 Tahun hanya meningkat 1 digit (dari 2,8 ke 3,8). Maka jika masalah ini dibiarkan tentu tujuan Indonesia bebas korupsi akan semakin sulit terwujud.

Selanjutnya arus kebijakan (policy stream) telah ada melalui beberapa kajian terhadap UU KPK, sehingga dianggap perlu untuk segera melakukan revisi. Meskipun demikian, tawaran solusi atas permasalahan KPK dikhawatirkan juga akan menjadi masalah baru, misalnya tentang independensi KPK, status pegawai, dan prosedur penyelidikan yang lebih birokratis.

Selanjutnya arus politik (political stream) muncul dari hak inisiatif DPR untuk mengusulkan revisi UU KPK. Upaya memasukan revisi itu sejak prolegnas 2015 telah memunculkan banyak masukan dan mempertemukan beberapa kepentingan, yakni kepentingan politik dan penegakan hukum.

Ketiganya kemudian dipertemukan oleh policy entrepreneur hingga akhirnya revisi tersebut disahkan. Policy entrepreneur dalam hal ini diperankan oleh DPR, Presiden dan KPK.

DPR dan Presiden sebagai policy entrepreneur berusaha memertemukan ketiga arus tersebut dengan kekuasaannya. Sedangkan KPK sebagai policy entrepreneur berusaha menggagalkan dengan berbagai usahanya. Hasilnya policy entrepreneur yang lebih berperan dalam formulasi kebijakan ialah DPR yang berhasil mensahkan revisi UU KPK.

Dilihat dari proses formulasi kebijakan, revisi tersebut sudah menjadi kebijakan. Artinya bahwa semua unsur dan proses telah terpenuhi. DPR bersama pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah menjalankan fungsinya, walaupun upaya KPK sebagai policy entrepreneur untuk mempengaruhi kebijkan tidak berhasil.

Memandang Ke Depan

Lantas, apakah KPK akan terus menerus melawan dengan penggiringan opini atau akan patuh terhadap UU? Masihkah perlu KPK terus meratapi kesedihannya, bahkan dengan menangis?

Saat ini KPK ialah lembaga negara yang menjalankan amanat UU, segala tindakan harus sesuai dengan UU yang berlaku. Akan menjadi permasalahan besar jika KPK melakukan hal yang bertentangan dengan UU.

KPK sebagai harapan  dari pemberantasan korupsi di Indonesia perlu melakukan penyesuaian dengan amanat UU tanpa harus kehilangan idealisme dan kewibawaannya. Adapun bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan revisi UU KPK dapat melakukan judicial review  ke Mahkamah Konstitusi.

KPK harus tetap berjalan dengan gagah dan totalitas dalam pemberantasan korupsi. Terpaan angin semakin kencang, seiring dengan tugas KPK yang makin menantang. Jika dengan ini KPK menjadi lumpuh dan kehilangan motivasi, maka koruptor akan semakin senang dan gembira.

Indonesia masih membutuhkan KPK, bukan sebatas menangkap 1 atau 2 orang koruptor, tapi ini tentang masa depan bangsa.  Bukan saatnya mengeluh, sedih, atau meratapi keadaan sambil mengumbar sumpah serapah.

Semoga KPK tidak seperti lembaga-lembaga sebelumnya yang berakhir dengan mati suri. Bangkitlah dan tunjukan bahwa KPK mampu menjadi trigger mechanism dalam pemberantasan korupsi di negeri kita tercinta, Indonesia.

Pertanyaan selanjutnya, bisakah KPK melakukannya? Dengan jiwa patriot mestinya dijawab “Pasti Bisa!!”

 

 

 

3
1
Potret Birokrat Tajir, Berdedikasi, Mengabdi pada Negara

Potret Birokrat Tajir, Berdedikasi, Mengabdi pada Negara

“Maaf Fren, ini aku sambil nyuci mukena dan sajadah kantor. Soalnya tadi malam aku pulang kerja terlalu malam”, begitu bunyi pesan WhatsApp dari RR Ratih, panggilan akrab saya untuk Ratih Kusumaningrum, seorang teman nun jauh di sana. Saya terkesima dengan isi chat RR Ratih itu. Membaca pesan itu saya bagaikan dibasahi air hujan di musim kemarau. Sebab, sepengetahuan saya ia masih keturunan ningrat. Ibunya masih trah ke-3 keturunan raja dan ia masih mau mengerjakan pekerjaan kasar seperti mencuci, meskipun barang yang ia cuci itu miliknya sendiri.

Secara ekonomi, keluarga RR Ratih termasuk berada. Bapaknya dahulu adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan ibunya memiliki bisnis otomotif yang begitu maju pada era tahun 80-an. Dengan kekayaan kedua orang tuanya itulah seorang Ratih remaja hidup berkecukupan.

RR Ratih adalah teman saya semasa sekolah menengah atas (SMA) di sebuah daerah di Pulau Jawa. Dulu kami seringkali berada dalam satu kelompok ekstrakurikuler penelitian. Selepas tamat SMA, saya mendengar bahwa RR Ratih mengambil kuliah pada jurusan teknik, jurusan yang jauh berbeda dengan saya. Kampus kami pun berbeda. Semenjak itu komunikasi kami terputus.

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya setelah 20 tahun putus kontak, saya menemukan jejaknya dengan searching melalui media sosial. Selanjutnya, tak butuh waktu lama bagi kami untuk ngobrol seperti halnya kawan yang lama tak berjumpa.

Saya tertarik dengan cerita-cerita darinya. Salah satunya tentang pengalamannya ketika ia dilamar oleh salah satu partai politik (parpol) untuk diusung jadi wakil walikota. Ratih menolak dengan alasan tidak tertarik pada jabatan. “Lagian nggak bakalan ada orang yang mau nyoblos saya, musuh saya terlalu banyak,”begitu cerita RR Ratih mengulang kata-katanya dahulu.

Padahal, parpol tersebut mencalonkan Ratih bukan tanpa alasan. Di kalangan para punggawa pemerintah daerah tempat ia mengabdi saat ini, RR Ratih terkenal sebagai seseorang yang bersikap bagaikan sahabat Rasul “Umar Bin Khatab”. Ia berani berkata “tidak” untuk yang semestinya tidak diiyakan.

Misalnya, tentang pengesahan anggaran yang memboroskan uang negara, Ratih dengan tegas menolaknya. Berbagai permasalahan modus korupsi uang negara ia temui dalam birokrasi. Hal itu bukan membuatnya lari atau malah terlibat korupsi dan mengambil keuntungan, tetapi RR Ratih justru memiliki alasan kuat untuk tetap bertahan dalam pemerintahan.

RR Ratih juga mempunyai kompetensi sebagai pengusaha, mewarisi jiwa bisnis ibunya. Di samping mengabdi sebagai PNS, ia pun nyambi menjalankan bisnis di bidang properti. Pada hari kerja ia bekerja sebagai abdi negara, sementara pada hari Sabtu-Minggu ia mengurusi bisnisnya.

RR Ratih bercerita, “Kalau saya kerja murni mengurusi usaha properti, sakjane hasilnya jauh lebih besar. Saya pasti juga terhindar dari penipuan-penipuan mandor. Tapi, niat kerja saya sebagai PNS hanya untuk mencegah semakin banyaknya pelaku korupsi. Itulah, meski saya jualan rumah sudah cukup menghidupi, tapi saya tetap mempertahankan jadi PNS di sini. Setidak-tidaknya untuk ngerem kegilaan sistem yang dibuat agar tindakan menyimpang itu seolah-olah menjadi legal”.

Sepak terjang RR Ratih menjadi semakin nyata ketika ia diangkat menjadi Eselon 4 perencanaan teknis di pemdanya. Tugas RR Ratih mengharuskannya mensupervisi semua desain. RR Ratih selalu mencoret gambar perencanaan yang dibuat dengan asal-asalan atau dibuat dengan titipan volume.

Menghindari “ketegasan” itu, atasannya membuat kebijakan bahwa desain perencanaan teknis tidak perlu diperiksa dan ditandatangani supervisor. Jelas, tindakan penuh integritas RR Ratih ini dibenci di organisasinya sendiri.

Sewaktu Ratih ditempatkan di organisasi perangkat daerah (OPD) perencanaan, ia semakin lincah mencoret rencana kerja anggaran (RKA). Ia memverifikasi banyak hal, misalnya tentang anggaran belanja modal alat berat yang begitu besar diajukan, tetapi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) dari sewa alat berat sangat minim. Ternyata pembelian alat berat itu dimanfaatkan untuk kontraktor yang dipunyai oleh salah satu oknum PNS.

Belanja modal mobil double cabin juga dia coret. Sebab, sudah ada data yang dia dapatkan tentang kondisi jalan-jalan di kotanya yang sudah bagus. Menurutnya, pembelian mobil double cabin itu tidak perlu dan hanya sekedar untuk memuaskan gengsi dengan memakai duit negara.

Siang ini, perjuangan RR Ratih menumpas mafia di OPD tidak berhasil. Ia menceritakannya dengan sedih pada saya. Reviu OPD atas bidang Sarana-Prasarana (Sarpras) tidak bisa dia lakukan karena bukan wewenangnya, meskipun dia tahu bahwa ada kesalahan di dalam pengajuannya.

“Bidang Sarpras tidak membolehin proyek-proyek siluman itu dipangkas. Karena semua pekerjaan itu sudah ada yang punya, alias sudah ada pesanan pihak lain yang kerja sama dengan oknum orang dalam,” begitu RR Ratih berkisah.

“Hari ini saya survei ke beberapa gedung sekolah dasar (SD) rusak yang diajukan anggarannya ke kami. Sungguh memprihatinkan keadaannya. Teringat dengan proyek pengadaan di bidang Sarpras, rasanya semakin menyesakkan dada. Ada ketidakadilan karena pengajuan anggaran OPD Sapras itu jor-joran. Mestinya yang jor-joran itu bisa dialokasikan untuk perbaikan banyak SD di pinggiran yang udah rusak parah.”

“Hanya disetujui dana 20 juta rupiah untuk setiap SD yang rusak itu. Sungguh ironis. Apakah karena proyek di sekolah-sekolah itu tidak memberikan setoran pada para pejabat atau tidak ada deal-deal untuk mark up sehingga mereka harus mengalah dengan proyek-proyek yang sudah terkondisikan?”, sambung RR Ratih lagi. Rasanya saya pun turut murka mendengarnya.

Selanjutnya Ratih menceritakan bahwa baginya uang negara itu harus diperlakukan seperti uang di dompet sendiri. Dengan prinsip itu, ia akan eman-eman (berhemat) dalam membelanjakan uang negara. Itu adalah prinsipnya sejak masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

RR Ratih bercerita bahwa ia suka ngeprint di atas kertas bolak balik, selain juga memilih mode econo fast. Jika tidak perlu, ia tak mau melakukan perjalanan dinas. Snack rapat juga disesuaikan dengan tingkat kedatangan peserta pada rapat sebelumnya, biar tidak mubazir. Semua itu biar hemat.

Ironinya di lain pihak, ada yang memperlakukan uang negara dengan menghambur-hamburkan sesuka hati. Mereka lupa, kalau uang sendiri menjadi kikir, tetapi kalau uang negara diperlakukan seperti aji mumpung. Innalillaahi…Ke mana perginya hati nurani?

RR Ratih pun juga menceritakan empatinya terhadap kerusakan di lingkungan sekitar.

“Gara-gara tindakan nakal oknum, saya jadi sering memperbaiki jembatan yang dekat rumah dengan uang pribadi. Saya suruh tukang, saya foto, sampai tukang saya masuk nggrowong di bawah jembatan. Lha kalau tidak segera saya perbaiki, khan kasian masyarakat yang lewat ruas jalan di depan saya, bisa-bisa muter. Mungkin banyak orang yang heran, saya PNS, orang dalem, tapi kok mau-maunya nduitin pakai uang pribadi. Bukankah mudah dengan memakai APBD? Tapi pemikiran saya tidak seperti itu. Mengapa? Karena jika ditangani dengan APBD, pasti nanti rusak-rusak terus. Jadi saya mantap pakai uang sendiri dengan suruhan tukang saya. Semakin banyak yang lewat jembatan yang saya perbaiki, Alhamdulillah menjadi amal jariyah”, ungkap RR Ratih pada kesempatan yang lain lagi.

Luar biasa RR Ratih, begitu ucap saya dalam hati, sesaat sebelum mencoba menggali lebih lanjut lagi apa motivasinya berbuat sosial yang demikian.

“Itulah rahasia ilahi. Pengeluaran saya sedikit, karena saya nggak neko-neko. Saya hidup sederhana dan rejeki yang saya dapat dari jualan properti biaya saya pakai lagi untuk membiayai kegiatan sosial. Tanah yang awalnya saya beli hanya Rp150 juta aja, di tangan saya bisa terjual lagi hingga laku Rp900 juta. Tentunya dengan proses pengolahan dulu.”

RR Ratih juga mengungkapkan bahwa gaya hidup keseharian orang-orang pada jaman sekarang banyak yang makan gengsi. Demi pengen naik mobil tetapi nggak punya duit, mereka rela sampai korupsi. Padahal, kondisi jalanan macet di mana-mana.

Saya tahu benar maksud RR Ratih tentang gengsi itu. Meskipun di rumahnya tersedia banyak mobil pribadi, ia tetap berangkat ke kantor naik sepeda. Nyatanya ia baik-baik saja. Baginya, lebih banyak benefitnya naik sepeda. Ia bisa mengalokasikan waktu untuk olah raga dan ia juga bisa mempunyai waktu lebih bagi keluarga.

Sungguh membanggakan punya sahabat yang telah lama tidak bertemu tapi tetap baik hati, bahkan menjadi semakin hebat, seperti RR Ratih. Di manapun RR Ratih berada, ia selalu memberikan hal-hal baik untuk organisasi dan orang-orang di sekitarnya.

Sosok RR Ratih bagi saya adalah potret birokrat tajir, berdedikasi, dan mengabdi pada negara.

Semoga kita bisa seperti itu juga. Amiiin…

4
0
Optimasi Peran KPK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Optimasi Peran KPK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Di era demokratisasi dan globalisasi saat ini, telah terjadi perubahan lingkungan strategis yang cepat, dinamis, serta penuh dengan ketidakpastian. Masyarakat pun semakin menuntut adanya perubahan tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik (good governance).

Tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah suatu kondisi ideal yang mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Ada tiga pilar utama untuk terwujudnya good governance tersebut. Ketiga pilar tersebut merupakan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel yang semestinya diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya pemerintah untuk mengimplementasikan ketiganya telah, sedang dan terus bergulir. Di antaranya ditandai dengan pernyataan tentang upaya pengelolaan keuangan negara yang bebas dari korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam pidato Presiden pada tanggal 14 Juli 2019 lalu, sebagai berikut:

“Indonesia Maju adalah Indonesia yang tidak ada satu pun rakyatnya tertinggal untuk meraih cita-citanya. Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum. Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia. Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif. Itu semua bisa terwujud jika Indonesia bebas dari korupsi”

 

Tantangan Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang sampai saat ini memiliki tugas terdepan dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, KPK telah melakukan berbagai upaya sistematis dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi. Akan tetapi, dalam urusan ini bukan berarti tidak ada tantangan yang dihadapi oleh komisi anti rasuah tersebut untuk melaksanakan tugasnya dengan optimal.

Tantangan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan pemahaman dan observasi dari pelaksanaan tugas KPK selama ini, kemudian dengan mengelompokkannya menjadi tantangan yang berasal dari eksternal dan internal.

Tantangan eksternal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

  1. Semakin masifnya tindak pidana korupsi;
  2. Masih rendahnya daya saing negara di kancah dunia;
  3. Belum mantapnya struktur permodalan badan usaha milik negara (BUMN), di mana masih dibutuhkan porsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menjaga keberlangsungannya;
  4. Kurang sadarnya sumber daya manusia penyelenggara negara dan dunia usaha dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik;
  5. Pengelolaan keuangan negara yang masih belum efisien, efektif, dan produktif;
  6. Masih adanya intervensi (kepentingan) politik;
  7. Belum diterapkannya reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan berlandaskan hati nurani (god spot), integritas, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan beretika.

Selain itu, terdapat potensi permasalahan di masa mendatang, terutama risiko strategis yang akan dialami sebagai akibat semakin masifnya tindak pidana korupsi, yaitu:

  1. Belum meratanya pembangunan ekonomi nasional dan masih tingginya tingkat kemiskinan serta tingkat pengangguran;
  2. Masih rendahnya ketahanan pangan dan energi karena masih tingginya ketergantungan pada impor;
  3. Masih tingginya biaya logistik dan bahan baku sehingga daya saing infrastruktur masih lemah;
  4. Masih belum mandirinya keuangan negara dengan semakin tingginya hutang negara dan belum luasnya akses pembiayaan keuangan bagi masyarakat;
  5. Masih belum optimalnya sinergi antar BUMN, belum optimalnya program hilirisasi dan kandungan lokal, dan belum optimalnya program pembangunan ekonomi daerah terpadu; dan
  6. Belum optimalnya program pembentukan holding BUMN dan bahkan super holding BUMN karena masih belum sinerginya pemangku kepentingan.

 

Selain tantangan dari eksternal, tentunya pemberantasan korupsi di Indonesia juga menghadapi tantangan internal. Tantangan ini berupa masih belum adanya penguatan peran KPK secara strategis.

Selama ini peran yang ditunjukkan KPK hanya difokuskan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebatas penindakan korupsi secara represif melalui operasi tangkap tangan atau OTT (oversight). Padahal, bagi berbagai kalangan OTT ini dinilai tidak efektif, belum terukur, belum komprehensif, dan belum berkesinambungan.

Di sisi lain dalam hal pencegahan, KPK dinilai belum optimal berperan dalam pencegahan korupsi secara edukatif dan preventif melalui pemberian rekomendasi strategis baik terhadap kebijakan/masalah publik (insight) maupun dalam memberikan rekomendasi alternatif solusi masa depan (foresight) pemberantasan korupsi di Indonesia.

 

Usulan Optimasi Peran KPK

Agar KPK dapat meningkatkan perannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan strategi yang terukur, tersruktur, komprehensif dan berkesinambungan. Penentuan strategi ini dilakukan melalui beberapa hal, di antaranya ialah penetapan strategi inti, penetapan strategi fokus, dan reposisi peran secara seimbang.

Dalam hal penetapan strategi inti, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk kesejahteraan rakyat, dilakukan dengan menjaga ketahanan fungsi-fungsi APBN yang meliputi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Hal itu dimaksudkan agar ketahanan fungsi APBN dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, dengan proses pengawalan mulai dari perencanaan sampai dengan pencapaian output langsung yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Adapun penetapan dalam hal strategi fokus adalah perbaikan pada sektor strategis terkait kepentingan nasional, yang secara garis besar meliputi: reformasi birokrasi, pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan negara, ketahanan dan kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur, penguatan aparat penegak hukum, dukungan pendidikan nilai dan keteladanan, perbaikan kelembagaan partai politik, dukungan pendidikan nilai integritas dan keteladanan, integrasi integritas dengan sistem, serta perbaikan mekanisme dan penerapan budaya anti korupsi.

Sedangkan reposisi peran secara seimbang dilakukan dengan cara mewujudkan peran preventif melalui pencegahan tindak pidana korupsi yang secara intensif. Yaitu, melalui koordinasi, supervisi dan monitoring.

Reposisi peran ini meliputi peran insight dan foresight, tidak hanya oversight. Selama ini KPK dinilai baru sebatas berperan sebagai oversight, yakni melakukan upaya represif dalam bentuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, yang sering kali berujung pada tindakan operasi tangkap tangan (OTT).

Mengenai peran insight, KPK diharapkan dapat memberikan pendapat ataupun penilaian mengenai program-program, kebijakan, dan operasi yang kinerjanya baik. Dapat pula dengan cara menyarankan praktik terbaik (best practices) untuk dijadikan acuan.

Sedangkan peran foresight, yakni dengan memberikan tinjauan masa depan melalui sorotan implikasi jangka panjang dari suatu keputusan/kebijakan pemerintah saat ini. Di samping itu peran ini dapat pula dilakukan dengan mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang kemungkinan akan dihadapi negara dan masyarakat, sehingga berbagai permasalahan yang mungkin timbul akan dapat diantisipasi.

 

 

3
0
Sistem Pencegahan Korupsi Bukan Jaminan

Sistem Pencegahan Korupsi Bukan Jaminan

Masih hangat berita tentang Bupati Kudus, M. Tamzil, yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah Operasi  Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu yang lalu. OTT yang berlangsung pada hari Jumat 26 Juli 2019 ini terkait dengan jual beli jabatan. Sejumlah barang bukti dan beberapa orang ikut diamankan oleh KPK guna diperiksa lebih lanjut.

Menurut saya, kasus ini cukup menarik untuk dibahas mengingat terdapat beberapa hal yang cukup mengejutkan sekaligus kontradiktif yang terjadi di balik korupsi jual beli jabatan ini.

Mantan Koruptor

M. Tamzil pernah menjabat sebagai Bupati Kudus pada periode 2003-2008. Ia terbukti terlibat dalam kasus korupsi dan dijatuhi vonis pidana selama 22 bulan pada Februari 2015. Meskipun begitu, pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2018 dirinya kembali mencalonkan diri dan terpilih sebagai Bupati Kudus periode 2018-2023.

Logika atau akal sehat saya seolah tak percaya saat M. Tamzil, seorang mantan  koruptor, mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah dan kemudian terpilih. Polemik mengenai mantan koruptor yang kembali mencalonkan diri sebagai pejabat publik memang masih bergulir.

Berbagai dalih diutarakan untuk membenarkan dan memberi kesempatan bagi mantan koruptor untuk kembali menduduki jabatan publik. Kini masyarakat terkejut dan kecewa setelah mantan koruptor yang terpilih sebagai kepala daerah kembali ditangkap dalam kasus korupsi.

Penyebab Korupsi

Banyak yang bertanya mengapa KPK selalu melakukan OTT? Apakah tidak ada upaya pencegahan dalam sistem pemerintahan? Apakah tidak ada early warning terlebih dahulu? Berapa ongkos demokrasi yang ‘hangus’ saat kepala daerah terpilih kemudian ditangkap KPK? Mengapa seorang mantan koruptor mengulangi perbuatannya? Apakah koruptor tidak jera setelah diberi hukuman?

Untuk menjawab pertanyaan di atas kita dapat mengambil teori tentang penyebab seseorang melakukan korupsi, di antaranya  yang cukup komprehensif ialah pendapat dari  Wolfe dan Hermanson  mengenai Fraud Diamond Theory .

Teori itu menyebutkan sebab  orang melakukan korupsi karena empat faktor, yakni tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi (rationalization), dan kemampuan (capability).

Ongkos Politik

Penyebab pertama terjadinya korupsi adalah karena munculnya tekanan (pressure). Tekanan ini dapat berasal dari internal atau eksternal diri si pelaku.

Dalam kaitan kasus tersebut, sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap pencalonan seseorang sebagai kepala daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Besarnya dana yang dikeluarkan dan bersumber dari “sponsor” ini seringkali menyandera para calon terpilih untuk berusaha memberikan kompensasi terhadap para penyandang dana.

Rupanya, ongkos politik yang mahal memberikan tekanan pada calon kepala daerah, sekaligus menjadi peluang bagi para pemodal besar untuk memainkan bidak dalam percaturan Pilkada.

Tata Kelola Tidak Buruk

Kedua, faktor penyebab korupsi adalah kesempatan (opportunity).  Peluang yang memungkinkan korupsi terjadi dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan. Jika kita bicara korupsi di pemerintah daerah (pemda), maka pengawasan yang paling berperan seharusnya adalah pengawas internal, yakni inspektorat.

Dalam hal pengawasan, sebetulnya Inspektorat Kabupaten Kudus telah dinyatakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki kapabilitas level 3, artinya secara kelembagaan inspektorat mempunyai kemampuan yang baik dalam fungsi pengawasannya. Bahkan, inspektorat Kabupaten Kudus telah memiliki Piagam Audit Charter yang isinya merupakan jaminan independensi atas pengawasan.

Lagi pula, Pemda Kabupaten Kudus juga telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah (SPIP) dengan tingkat maturitas (tingkat kematangan proses) di level 3, yang berarti SPIP telah berjalan cukup baik di Pemda Kudus.

Selain itu, penghargaan juga diperoleh dalam hal pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  yang mendapatkan nilai B. Penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemda Kudus juga mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terakhir penilaian dari KPK terhadap pelaksanaan Program Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) pada April 2019 telah mencapai progres 80%, yang artinya program Korsupgah KPK telah berjalan baik di Pemda Kudus.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kondisi tata kelola dan proses pengawasan di Kabupaten Kudus saat ini sebenarnya tidak buruk.

Budaya Permisif

Namun masih ada faktor ketiga penyebab korupsi, yakni, rasionalisasi (rationalization). Rasionalisasi merupakan pemikiran yang memengaruhi pelaku yang kemudian ia mampu menjustifikasi (membenarkan) tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal.

Budaya permisif terhadap korupsi yang semakin mengkhawatirkan di masyarakat dapat mendorong pemikiran M. Tamzil untuk kemudian menganggap dirinya bukan seseorang yang sepenuhnya bersalah.

Budaya permisif terhadap korupsi yang mengkhawatirkan ini diketahui dari indeks yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Badan tersebut merilis Indeks Perilaku Korupsi yang menyatakan bahwa masyarakat semakin permisif terhadap korupsi.

Sikap permisif  yang ditunjukan M. Tamzil setidaknya terlihat sejak mengangkat seorang Staf Khusus bernama Agus Soeranto yang juga pernah dijatuhi hukuman dalam kasus korupsi semasa ia masih menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Agus Soeranto, kemudian alih-alih memberi masukan yang baik kepada Bupati, ia justru ikut ditangkap dalam OTT KPK.

Kelihaian Pelaku

Faktor keempat, yakni kemampuan (capability), merupakan kondisi seseorang yang memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan tindakan korupsi. Dalam hal ini yang bersangkutan sebagai Bupati, memiliki posisi yang cukup strategis untuk mampu melakukan berbagai keputusan.

Selain itu, kemampuan  berupa kecerdasan untuk melihat celah, dilengkapi dengan ego atau keyakinan yang tinggi bahwa perbuatannya tidak akan terungkap, menjadikan faktor kemampuan ini semakin lengkap. Mungkin karena ia sebagai bupati dan memiliki pengalaman yang cukup sebagai mantan koruptor membuat ia percaya diri, sehingga mendorong ia untuk kembali melakukan korupsi di antara celah sistem yang ada.

Jika kita lihat bagaimana kasus korupsi lelang jabatan ini bermula, sebenarnya sudah terasa janggal di awal. Kasus ini bermula saat Pemda Kudus melakukan lelang jabatan untuk beberapa Kepala Dinas melalui pengumuman Panitia Seleksi Nomor 04/Pansel-JPT/IV/2019.

Pengumuman hasil akhir seleksi yang mestinya pada tanggal 31 Mei 2019 mundur tanpa kejelasan. Dari sini sepertinya ia membuat celah yang kemudian dimanfaatkan M. Tamzil dengan baik untuk melakukan berbagai penyimpangan dalam lelang jabatan.

Bukan jaminan

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa Kabupaten Kudus sebetulnya telah memiliki sistem pencegahan korupsi yang baik, dan justru beberapa kali mendapat penghargaan. Namun demikian, masih saja terdapat praktik korupsi di dalamnya.

Sama halnya dengan Kudus, di  Kementerian Agama (Kemenag) beberapa waktu lalu juga terjadi kasus jual beli jabatan, padahal  berbagai penghargaan mulai dari WTP hingga penerapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) juga sudah berjalan.

Dengan demikian,  dapat kita lihat bahwa sistem pencegahan yang baik belum menjamin sebuah pemerintahan akan terbebas dari korupsi. Bagaimanapun juga, komitmen dan integritas para pejabat dan birokratnya sangat mutlak dibutuhkan untuk mencegah korupsi.

Epilog

Seorang reformis asal Tiongkok bernama  Wang Anshih mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan sistem hukum sementara para pejabat bukanlah orang yang memiliki integritas.

Di sisi lain, sebaik apapun sistem pencegahan korupsi dalam pemerintahan ujung kendalinya ada pada pimpinan tertinggi, dalam hal ini adalah kepala daerah. Tanpa  kepala daerah yang mampu menunjukan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, maka sistem hanya sebatas slogan dan hiasan kata di baliho.

Saya berharap, semoga semakin banyak yang akan belajar dari kasus ini. Jangan berikan kesempatan bagi para koruptor, dan berantaslah korupsi mulai dari diri sendiri. Bagi para pejabat pemerintahan, tidak perlu Anda membanggakan diri dengan sederet penghargaan dalam pencegahan korupsi, jika perilaku Anda di dalam sistem belum memiliki integritas.

Mari Berjuang!

 

 

3
0
error: