Mengakali Sistem Pengendalian Ojek Online  Dengan Tuyul, Pocong, dan Jam Pasir

Mengakali Sistem Pengendalian Ojek Online Dengan Tuyul, Pocong, dan Jam Pasir

Halo, apa kabar masyarakat Indonesia?

Berada di tahun 2019 yang digadang-gadang menjadi bagian mula-mula dari Revolusi Industri 4.0, dengan peran utama kehadiran teknologi informasi yang semakin canggih, telah memaksa kita semua menerima kehadiran jasa transportasi berbasis daring (online) dan mengakuinya sebagai sebuah kebutuhan sehari-hari.

Terlebih lagi, aktivitas penduduk Indonesia pada usia produktif di perkotaan yang menuntut kehadiran sarana transportasi yang menjangkau lebih banyak lokasi, berkecepatan memadai, dan dapat dinikmati dengan harga yang terjangkau, pada akhirnya menjadi alasan utama jasa transportasi online ini semakin eksis di negara kita.

Pertemuan antara permintaan konsumen (demand) dan kejelian pengusaha untuk menyediakan penawaran (supply) telah menciptakan pasar yang kompetitif untuk bisnis tersebut. Tak urung, menjadi pengemudi jasa transportasi online telah menjadi pilihan yang menggiurkan untuk menyerap jutaan orang tenaga kerja, terutama kelas menengah ke bawah. Selain itu, bisnis ini pun menjadi daya tarik tambahan untuk menghadirkan kaum rural ke perkotaan.

Mengandalkan Teknologi Informasi

Untuk menjaga kestabilan usahanya, manajemen transportasi online harus mengelola sebuah sistem di balik layar aplikasi yang menghubungkan para pengemudi (drivers) sebagai mitra, dengan para calon penumpang sebagai konsumen utama.

Tentu saja, kinerja bisnis ini sangat bergantung pada kecanggihan teknologi. Berkat teknologi itu pula, manajemen transportasi online terbantu untuk membuat sebuah mekanisme pengendalian internal yang menjaga core bisnis mereka tetap berjalan sebagaimana ekspektasi, yakni menyediakan sarana transportasi yang terbaik untuk para penggunanya.

Saya yakin bahwa sebagian besar dari kita pernah menggunakan layanan transportasi online. Saya sendiri, memiliki ketergantungan tinggi pada jasa para pengemudi transportasi online. Setiap hari setidaknya tiga kali saya harus menggunakan aplikasi dan jasa mereka, plus berinteraksi dengan para mitra (drivers) yang penuh dedikasi menjalankan misi: mengantarkan pelanggannya ke tempat tujuan dengan nyaman, cepat, dan aman.

Kehadiran Tuyul, Pocong dan Jam Pasir

Namun demikian, sekali dua kali saya masih mengalami ketidaknyamanan ketika memesan layanan berbasis online ini. Bukan lagi soal penampilan drivers yang kadangkala kurang bersih atau rapi, sebab itu bukan proritas utama saya saat sedang terburu-buru menuju tempat kerja, akan tetapi, lambatnya kedatangan pengemudi menjemput saya ke lokasi.

Suatu pagi, seorang driver yang tidak mau disebut namanya bercerita kepada saya, “Kalo driver lama datangnya, mungkin ibu lagi kena tuyul, pocong, atau jam pasir”.

“Hah… Apa itu”, tanya saya dengan nada terkejut dan perasaan yang mulai takut.

Sang driver bercerita bahwa aplikasi yang dipakainya (lebih tepatnya dipakai oleh kami, saya juga khan) memiliki sebuah kelemahan, yakni masih bisa diakali dengan tuyul, pocong, dan jam pasir.

Tuyul dan pocong adalah modifikasi aplikasi yang memungkinkan para drivers membuat fake position report atau pemalsuan lokasi. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi mereka menangkap sinyal permintaan jasa dari pelanggan, sebab mereka bisa merekayasa seolah-olah sedang berada di suatu tempat tertentu.

Jika tuyul pada umumnya menempatkan secara maya posisi driver pada titik tertentu padahal faktanya dia berada di tempat lain, maka pocong memungkinkan posisi driver ini berputar-putar pada radius tertentu, ibarat makhluk mistis bernama pocong yang sedang mencari-cari sesuatu dengan melompat-lompat dengan garis lintasan membentuk lingkaran.

Adapun jam pasir juga bekerja secara tidak sehat. Modifikasi aplikasi ini memungkinkan driver yang lain, yang bukan dikehendaki oleh calon penumpang untuk merebut orderan yang sebelumnya sudah deal.

Biasanya, jam pasir bekerja ketika jarak antara pengemudi dan konsumen agak jauh sehingga membutuhkan waktu yang agak lama untuk bertemu di titik tertentu. Baik driver pertama maupun calon penumpang tidak membatalkan pesanan, akan tetapi driver yang lain mengambil alih secara tiba-tiba.

Permainan Oknum

Driver yang mengantarkan saya pagi itu bercerita bahwa kebocoran pada aplikasi yang dipakainya adalah sebuah kesengajaan. Tuyul, pocong, dan jam pasir adalah rekayasa buatan dari “orang dalam” yang bekerja di balik layar, yang tentu saja telah memahami tentang rekayasa platform yang buatan perusahaannya.

Oknum ini kemudian menawarkan jasa modifikasi tersebut kepada para drivers secara diam-diam dengan perjanjian menjaga kerahasiaan sekaligus mensyaratkan setoran dalam jumlah tertentu setiap bulan.

Kedua pihak merasa diuntungkan sebab si oknum mendapat penghasilan tambahan dan para drivers yang curang mendapatkan kemudahan dari semakin banyak atau seringnya orderan. Sungguh, uang telah menjadi kunci di balik tindakan ini.

Kelemahan Sistem Pengendalian?

Mendengar cerita itu, saya pun kembali teringat pada sebuah ungkapan, bahwa sebaik apapun sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi, tidak akan efektif ketika orang-orang di dalamnya tidak memiliki integritas.

Oknum dalam cerita ini, pada hakikatnya memiliki kewajiban menjadi penjaga berjalannya keadilan bagi para mitra kerja dan mengutamakan layanan yang prima pada pelanggan. Akan tetapi, sebuah sistem yang secanggih itu berhasil diakali dengan sebuah motivasi, yakni memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Pada akhirnya, saya pun mengakhiri obrolan singkat saya dengan pengemudi yang mengantar saya dari Stasiun Sudirman ke Jalan Pramuka pagi itu dengan sebuah pertanyaan,

“Abangnya gak mau pake Tuyul, Pocong, atau Jam Pasir juga?”

Driver itu menjawab, “Tidak mbak. Saya nggak mau kasih makan anak istri saya dengan harta yang diperoleh dengan cara haram. Dengan begini saja, rejeki gak akan tertukar, gak akan lari kemana-mana”.

Alhamdulillah, rupanya masih banyak orang jujur di Indonesia.

 

 

1
0
Integritas Dalam Pergulatan Identitas*

Integritas Dalam Pergulatan Identitas*

Selain loyal, profesional, dan inovatif, birokrat juga harus berintegritas. Begitulah gambaran singkat menjadi seorang birokrat sempurna masa kini. Bisa dikatakan, itulah identitas birokrat yang diramu (dikonstruksi)  oleh negara di era reformasi birokrasi sekarang ini.

Dalam pemahaman yang ‘lurus-lurus’ saja, sepertinya semuanya ada dalam satu dimensi yang bisa dan wajib dilakukan sekaligus. Pemahaman lurus yang dimaksud adalah pemahaman dominan yang selama ini menganggap bahwa birokrasi adalah satu tubuh yang tunggal, yang dapat diseragamkan dengan cara-cara efisien.

Kontradiksi Identitas

Pada kenyataannya, birokrasi bukanlah tubuh yang tunggal karena terdiri dari banyak tubuh individu di dalamnya. Banyaknya individu tersebut mengisyaratkan bahwa masyarakat birokrasi selalu memiliki relasi sosial dalam kehidupan kesehariannya di organisasi, yang kemudian selalu berhubungan dengan budaya yang melingkupinya.

Dalam konteks ini, seperti yang dikatakan oleh John Storey, seorang pakar kajian budaya (culture studies), bahwa identitas menjadi sesuatu yang tidak tetap (dapat berubah dan bertambah) dan juga tidak pernah tuntas (pemaknaan dapat bergeser). Bahkan, identitas seringkali saling berkontradiksi atau juga melebur satu sama lain. Begitu juga dengan identitas birokrat yang tertera di atas.

Sebagai contoh sekaligus bukti bahwa identitas tidak pernah tetap, tidak tuntas, dan berkontradiksi, adalah adanya slogan KPK yang berbunyi, “Berani Jujur, Hebat!”

Slogan itu jika kita cermati lebih lanjut, mengisyaratkan bahwa sikap jujur sebagai salah satu ornamen penting integritas seseorang tidaklah mudah dipraktikkan. Perlu keberanian bagi seseorang untuk bersikap jujur, dalam rangka mempraktikkan integritasnya.

Pertanyaan berikutnya adalah, “Takut apa dan takut siapa?”

Seperti yang kita duga, ketakutan terbesar justru berasal dari lingkungan sekitarnya, terutama internal birokrasi sendiri. Lingkungan birokrasi, yaitu relasi antara teman sejawat ataupun atasannya, seringkali membuat seseorang merasa tidak aman (insecure) karena adanya tekanan ataupun ancaman apabila seseorang tersebut ingin bersikap jujur.

Tekanan dan ancaman itu pun bervariasi, mulai dari yang bersifat psikis yakni dikucilkan dari pergaulan, sampai kepada pengucilan tubuh yakni pemindahan tempat bertugas. Bahkan, beberapa birokrat yang terlalu takut dan putus asa dengan ketidakleluasaannya untuk berintegritas, terpaksa undur diri dari lingkungan birokrasi.

Masyarakat birokrasi yang ingin dibuat sama dan seragam, ternyata menemui kontradiksinya dengan adanya gejala ketakutan dalam relasi internal tadi.

Kultur Dominan

Pertanyaan pentingnya justru, “Mengapa muncul rasa takut?” Jawaban atas pertanyaan ini memerlukan investigasi lebih mendalam, terutama dalam hal budaya (kultur) yang melingkupi birokrasi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Alm. Agus Dwiyanto, guru besar UGM yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Admnistrasi Negara, bahwa kultur dominan dalam birokrasi kita adalah kultur paternalistik. Kultur yang berasal dari zaman feodal dan disuburkan oleh kolonial, sampai saat ini masih lekat dan sulit dihilangkan dari tubuh birokrasi.

Kultur paternalistik menunjuk pada hubungan antara patron,  dalam birokrasi biasanya adalah atasan/pimpinan, dengan client, yang biasanya adalah para staf/bawahan.  Pihak atasan ditempatkan lebih dominan daripada bawahan, lebih kepada hubungan superior-inferior, powefullpowerless.

Adapun sistem hirarki sebagai salah satu bentuk rasionalitas Weberian, meneguhkan kultur tersebut, yang pada akhirnya melahirkan ketergantungan bawahan terhadap atasan. Dengan demikian, perilaku birokrat yang ingin mempraktikan integritasnya, seringkali tidak terdukung secara kultural oleh lingkungan.

Dalam situasi demikian, muncullah kontradiksi antara identitas birokrat loyal dengan identitas birokrat berintegritas. Kewajiban untuk loyal yang melahirkan ketergantungan tadi bukanlah situasi yang mudah bagi birokrat dalam membangun integritasnya.

Meskipun demikian, telah berulangkali disampaikan, dan juga ternyatakan dalam UU ASN, bahwa loyalitas yang dimaksud bukanlah loyalitas buta, artinya loyal terhadap atasan dan organisasi dilakukan sepanjang atasan tersebut tidak melanggar aturan dan ketentuan perundangan.

Namun, sebetulnya kalimat tersebut hanyalah kalimat normatif yang mengesampingkan dimensi kultur dan sekaligus mereduksi makna integritas itu sendiri.

Karena pada dasarnya, integritas bukan hanya masalah kejujuran dalam hal tidak melanggar aturan ataupun hukum. Namun, tapi lebih dari itu, integritas sebenarnya bermakna lebih luas, yakni tindakan etis seseorang dalam mengemban tanggung jawabnya. Sementara, aturan dan hukum tidak mampu mencakupi semua tindakan etis dalam relasi sosial.

Lalu Bagaimana?

Dalam permasalahan ini, jalan keluar tidak cukup hanya menuntut birokrat untuk lebih berani bertindak jujur dan bersuara. Tidak cukup hanya dengan memberikan reward bagi pemberani dan punishment bagi yang menghalangi seseorang untuk bertindak jujur. Tidak cukup hanya dengan membuat kebijakan dan ketentuan yang mengatur whistleblower system. Bahkan, tidak cukup juga dengan mengupayakan ketiganya sekaligus.

Namun, yang lebih penting dan mendesak adalah perlunya memperlonggar suasana patron-client dalam budaya paternalistik yang selama ini sudah mapan di birokrasi. Hal itu dapat dilakukan dengan cara membangun komunikasi secara lebih dialektis (timbal balik) antara patron dan client dalam suasana yang lebih cair, hingga jarak superoritas-inferioritas semakin mengecil.

Selain itu, jalan keluar tersebut juga tidak perlu menunggu niatan, arahan, apalagi keteladanan pimpinan.

Karena sebetulnya, jalan keluar bisa juga datang dari bawah, yakni para birokrat yang selama ini menjadi pihak inferior di birokrasi. Hal itu bisa dilakukan dengan cara merefleksikan kembali kultur paternalistik dan bersama-sama membangun komunikasi sejajar di antara teman sejawat untuk memupuk keberanian kolektif dalam melawan segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip integritas di lingkungan sekitarnya.

Epilog

Integritas bagi birokrat bukanlah sebuah identitas yang tetap dan sudah tuntas, karena seringkali bergulat dengan identitas lain yang juga ingin dibangun oleh negara. Uraian di atas adalah salah satu contoh bahwa integritas bergulat dengan identitas birokrat loyal.

Selain itu, integritas sebagai salah satu identitas birokrat seringkali mengalami pergeseran makna tergantung konteks pemahaman yang berkelindan dengan kepentingan.

Uraian di atas hanya menunjukkan upaya pemahaman integritas di dunia pengawasan, yang dominan berbicara tentang pencegahan tindakan tidak benar yang dapat mengarah pada tindakan koruptif.

Jika kita melihat dari sisi yang lain, misalnya sisi kinerja pelayanan kepada masyarakat, maka makna integritas dapat bergeser. Selain itu, integritas akan bergulat dengan identitas lain, semisal profesional, produktif, ataupun inovatif.

Selamat berjuang, integritas!

*) Artikel ini pernah ditayangkan di majalah Warta Pengawasan, Edisi 1 Tahun 2019, dengan judul yang sama.

 

 

1
0
Pencegahan Korupsi Mengalami Disorientasi?

Pencegahan Korupsi Mengalami Disorientasi?

Pembahasan mengenai korupsi di Indonesia tidak pernah berhenti, sejak awal dikumandangkannya semangat pemberantasan korupsi sebagai agenda reformasi hingga saat ini telah banyak upaya dan strategi pemerintah guna membersihkan praktik korupsi.

Upaya pemerintah dengan membuat regulasi sebagai dasar kebijakan hingga tahap implementasi aksi telah dilakukan, baik melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan  Korupsi.

KPK menyelenggarakan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada tanggal 4-5 Desember 2018. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta itu diisi oleh berbagai acara seperti pameran, konferensi, seminar hingga lelang barang hasil sitaan yang  berstatus inkracht.

Fokus Hakordia 2018 sepertinya diarahkan pada pembangunan integritas partai politik (parpol) dengan menghadirkan para pimpinan parpol untuk mengambil komitmen penerapan praktik politik yang berintegritas. Tidak banyak disinggung upaya KPK dalam pencegahan korupsi sesuai dengan road map atau upaya implementasi dari Perpres 54 Tahun 2018 mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Upaya Pencegahan

Jika melihat tren peningkatan Corruption Perception Index (CPI) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yang hanya bergerak 1 digit, tampaknya perilaku korupsi di negeri ini belum juga mengendur.

Begitu juga jika kita menoleh pada temuan Global Corruption Barometer (GCB) tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih menilai adanya peningkatan perilaku korupsi walaupun pemerintah telah berupaya untuk memberantasnya.

Hal ini juga didukung dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), bahwasanya terjadi kenaikan tren korupsi dari tahun 2016-2017. Fakta tersebut menunjukan bahwa gencarnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak membuat para pelaku menyurutkan niatnya.

Arya Brata Roby, seorang akademisi Universitas Indonesia, berpendapat bahwa salah satu penyebab belum menurunnya korupsi di Indonesia adalah karena KPK selama ini terlalu eksesif dalam melakukan fungsi penindakan, sementara pelaksanaan fungsi pencegahan korupsi masih sangat lemah. Oleh karenanya dibutuhkan strategi pencegahan yang efektif agar upaya pemberantasan korupsi bisa mencapai akarnya.

Sistem Integritas Nasional

KPK sebenarnya telah melakukan upaya pencegahan korupsi, salah satu yang menonjol adalah melalui rancangan sistem integritas nasional (SIN). Mari kita tengok ke belakang. Pada tahun 2012 KPK membuat SIN sebagai sistem pencegahan terhadap korupsi. KPK menjadikan sistem ini sebagai kerangka acuan dalam pencegahan korupsi sebagaimana tertuang dalam Road Map KPK 2011-2023, Rencana Strategis (Renstra) KPK 2012-2015, dan Renstra KPK 2016-2019.

Konsep SIN KPK memiliki perbedaan mendasar dengan konsep SIN yang dikembangkan oleh Transparasi Internasional (SIN TI). SIN TI lebih berorientasi pada sistem, sedangkan SIN KPK selain berorientasi pada sistem juga pada manusia.

KPK meyakini, sebagai sebuah sistem, maka tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya penggerak atau orang yang menjamin berjalannya sistem. KPK pada saat itu menyatakan bahwa antara teknologi, sistem, dan moral harus menjadi kesatuan atau terintegrasi dalam implementasinya.

Sebaik-baik sistem atau teknologi apabila moral atau pribadi pelaku tidak disentuh, maka sistem dapat hancur. Oleh sebab itu KPK membentuk tunas integritas, penggerak intgeritas, agen penggerak integritas, dan juga duta integritas untuk mempersiapkan para individu menjadi pribadi yang bermoral.

Tunas integritas merupakan  individu yang dipilih, atau individu yang berkehendak kuat, yang dibentuk untuk membangun sistem integritas baik pada lingkup organisasi, pilar, maupun nasional. Dalam lingkup organisasi disebut penggerak integritas, dalam lingkup pilar disebut agen penggerak integritas, serta dalam lingkup nasional disebut sebagai duta integritas.

SIN Tidak Berlanjut

Sayangnya, arah perjalanan pencegahan korupsi yang telah dicantumkan dalam road map KPK sepertinya perlahan mulai kabur. Dalam kajian yang saya lakukan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPK selama kurun waktu 2015-2016 menunjukkan adanya 108 kegiatan telah dilakukan dalam rangka mewujudkan SIN. Kegiatan tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk, diantaranya adalah kolaborasi, rembug, training, dan juga workshop.

Namun demikian, pada LAKIP dan Laporan Tahunan 2017, tidak lagi disebutkan kegiatan yang berhubungan dengan SIN seperti sebelumnya. Bahkan, konsep SIN yang disebutkan di tahun sebelumnya nyaris tidak ada. Padahal, berdasarkan dokumen dan kegiatan  yang penulis ikuti, tahun 2017 banyak kegiatan yang berkaitan dengan SIN.

Perbedaan juga terlihat pada LAKIP 2016 dan 2017, khususnya mengenai sasaran strategis 2, yakni tentang terintegrasinya upaya pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor), yang menyebutkan fungsi KPK menjadi triger mechanism dalam upaya  pencegahan tipikor.

Perbedaan terletak  pada LAKIP 2016  yang menyebutkan: “Upaya pencegahan korupsi akan diimplementasikan secara terintegrasi terhadap kementerian, lembaga, organisasi lainnya, dan pemda (KLOP) yang menjadi sasaran strategis KPK dalam kemasan sistem integritas terkait anti korupsi.”  Sedangkan pada LAKIP 2017, kalimat “dalam kemasan sistem integritas” ditiadakan.

Dengan adanya berbagai perubahan kebijakan yang tampak dari beberapa laporan dan juga berdampak pada implementasinya, maka hingga penghujung tahun 2018 kegiatan SIN yang ada pada road map KPK tidak dilaksanakan. Dengan demikian, KPK dapat dikatakan telah melakukan kegiatan pencegahan korupsi tanpa mengacu pada dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Upaya Tidak Terkoordinasi

Selain tidak ‘mulusnya’ pelaksanaan SIN KPK sebagai grand design atau rumah besar dalam pencegahan korupsi, ternyata sistem pencegahan korupsi tersebut pada dasarnya juga bukanlah satu-satunya program pencegahan. Kita tahu bahwa selain KPK ada institusi lain yang melakukan pencegahan korupsi di sektor birokrasi.

Sebutlah Bappenas melalui Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (Stranas PPK). Ada juga Menpan RB melalui Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, dan Zona Integritas. Selain itu, BPKP juga membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Belum lagi beberaapa program yang juga dikembangkan oleh para aparat penegak hukum (APH).

Semua itu telah dijalankan, tetapi pada relnya masing-masing. Belum terlihat adanya sinkronisasi ataupun evaluasi bersama terkait hal itu. Bisa jadi, hal itulah yang membuat korupsi yang juga terjadi di berbagai tempat dan waktu masih saja terjadi karena tidak adanya persatuan dalam sebuah perlawanan.

Meskipun demikian, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018, tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang mengubah Stranas PPK sebelumnya. Melalui Perpres baru ini program pencegahan direncanakan akan diintegrasikan dengan membentuk tim nasional yang akan mengawal berjalanya program. Kita tunggu saja implementasi dan hasilnya.

Epilog

Dengan tidak berlanjutnya SIN KPK dan kurangnya koordinasi dalam berbagai program pencegahan korupsi, dapatkah kita katakan upaya pencegahan korupsi di Indonesia masih mengalami disorientasi?

Road map dan pondasi SIN KPK yang telah dibangun sepertinya perlu dituntaskan. Jika berlanjut terus tiap tahun, pada saat ini SIN seharusnya telah memasuki tahap aksi yang akan diwujudkan dalam integrasi, sinergi, dan kolaborasi para tunas integritas di berbagai pilar.

Jika berlanjut terus, maka perjalanan SIN KPK telah melahirkan banyak orang berintegritas, memunculkan kesadaran banyak pihak, sehingga keberadaannya perlu dilibatkan dalam setiap aksi pencegahan korupsi.

KPK juga disadari tidak dapat bekerja sendiri. Fungsi KPK sebagai triger mechanism dalam upaya pencegahan sangat diperlukan untuk membawa gerbong antikorupsi melintasi negeri.

Selamat Hari Antikorupsi Sedunia!

 

 

0
0
Denmark, Sebuah Negeri Mimpi Yang Nyata

Denmark, Sebuah Negeri Mimpi Yang Nyata

Para peneliti bidang sosial banyak mengatakan bahwa saat ini muncul istilah baru dalam ilmu tata kelola pemerintahan, yaitu ‘Getting to Denmark’, yang secara tekstual memiliki makna ‘Sampai seperti Denmark’.

Istilah ini berkembang menjadi sebuah metafora untuk menggambarkan bagaimana mengubah sebuah negara berkembang menjadi seperti Denmark dan negara-negara di Skandinavia yang lain.

Bahkan, Francis Fukuyama, seorang ilmuwan politik asal Amerika Serikat, berpendapat bahwa Denmark merupakan sebuah mitos bagi negara-negara berkembang.

Denmark memiliki iklim politik dan ekonomi yang baik, stabil, demokratis, damai, dan makmur dengan angka korupsi yang sangat minim. Bahkan, istilah ‘Getting to Denmark’ digunakan sebagai penggambaran bagaimana mengatasi permasalahan korupsi secara efektif.

Tata Pemerintahan Denmark

Berlebihankah pelabelan Denmark seperti di atas? Secara statistik, peringkat Denmark dalam indeks persepsi korupsi (IPK) dan indeks tata kelola dunia ternyata mendukung sebutan tersebut.

Denmark, sebuah negara yang terletak di wilayah utara benua Eropa atau dikenal dengan kawasan Skandinavia, memiliki luas wilayah 43.094 km² dengan jumlah populasi sekitar 5,8 juta penduduk. Negara yang beribukota Kopenhagen itu merupakan sebuah negara yang berbentuk monarkhi konstitusional.

Namun demikian, secara day-to-day level, pemerintahan di negara itu dijalankan sama seperti negara-negara di Eropa lainnya yaitu dengan demokrasi parlemen. Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen (folketing) yang terdiri dari 179 anggota terpilih.

Kekuasaan eksekutif berada di tangan ratu sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dibantu menteri-menterinya. Kabinet yang terbentuk, yang terdiri dari menteri-menteri tersebut, harus di dukung oleh mayoritas partai.

Secara struktur, pemerintahan Denmark terdiri dari tiga lapisan, yaitu state (pemerintah pusat), county (pemerintah setingkat provinsi), dan local authority (pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota).

Local authority justru merupakan bagian paling esensial dalam demokrasi di Denmark.  Reformasi pada level ini dilakukan pada tahun 1970 di mana jumlah local authorities dikurangi dari 1300 menjadi 275, mengikuti pengurangan jumlah county dari 25 menjadi 14.

Prinsip dari reformasi ini adalah segala permasalahan yang ada harus dapat diselesaikan sedekat mungkin dengan masyarakat, yang sebelumnya memiliki dukungan administrasi dan ekonomi yang kuat di masing-masing local authorities.

Kebijakan Anti Korupsi yang Membumi

Denmark, bersama negara-negara Skandinavia lainnya, merupakan langganan negara yang menguasai lima besar peringkat teratas IPK, yang artinya negara yang bersih dari korupsi, atau negara dengan tingkat keterjadian korupsi paling kecil, bahkan hampir mendekati nol.

Denmark selalu menguasai papan atas peringkat IPK dari tahun ke tahun. Bahkan, pada tahun 1999 Denmark mendapatkan nilai sempurna, yakni 100.Sebuah nilai yang hanya pernah didapatkan Finlandia satu tahun kemudian.

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama satu dekade terakhir, Denmark hanya tiga kali gagal menduduki peringkat pertama. Selebihnya, Denmark selalu menduduki singgasana peringkat IPK. Bahkan, Denmark selalu mendapatkan nilai 90 atau lebih, sebuah indikator yang sahih menggambarkan konsistensi yang dimiliki negara yang terletak di utara Jerman tersebut.

Indikator lain yang mendukung keberhasilan Denmark melawan korupsi adalah data The Worldwide Governance Indicators (WGI), yaitu suatu data penelitian yang merangkum pandangan-pandangan tentang kualitas tata kelola yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan dan masyarakat.

Nilai dari WGI berada di antara -2,5 (sangat tidak efektif) dan +2,5 (sangat efektif) dengan 0 sebagai nilai tengahnya. WGI tersusun dari enam dimensi yang salah satunya menggambarkan secara langsung bagaimana tata kelola suatu negara dalam mengendalikan korupsi yaitu dimensi Control of Corruption.

Selama kurun waktu empat tahun terakhir, meskipun dengan nilai yang fluktuatif, Denmark secara konsisten juga dinilai sangat efektif dalam mengendalikan korupsi di negaranya. Dua indikator di atas semakin memperkuat klaim yang menyatakan bahwa Denmark merupakan negara yang sangat layak dijadikan contoh bagi negara-negara lain, khususnya negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam upaya membangun pondasi anti korupsi yang kuat di pemerintahan, Ministry of Justice Denmark menyusun sebuah pedoman anti korupsi yang memberikan porsi lebih pada pemahaman, bahkan disertai dengan contoh kasusnya.

Negara yang memiliki ratusan pulau dan curah hujan yang sangat tinggi ini tidak memiliki peraturan perundangan yang khusus mengatur tentang korupsi. The Danish Criminal Code (Straffeloven) merupakan sebuah peraturan yang mengatur tentang tindakan kriminal, di dalamnya tidak mengenal istilah korupsi.

Penyuapan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan, penggelapan, yang biasanya termasuk dalam kategori korupsi, diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal.

Dalam Criminal Code tersebut, siapapun yang membacanya akan dapat langsung memahami setiap tindakan kriminal yang diatur dalam peraturan tersebut karena selain definisi juga dilengkapi dengan contoh kasusnya.

Criminal Code menjelaskan secara detail tentang segala bentuk penyuapan, seperti penyuapan aktif, penyuapan pasif, usaha penyuapan, keterlibatan melakukan penyuapan, dan penyuapan terorganisasi.

Masing-masing bentuk penyuapan tersebut dibahas di bagian yang berbeda dan dilengkapi dengan penjelasan lebih lanjutnya sehingga memudahkan penggunanya memahami peraturan tersebut.

Merujuk pada Criminal Code tersebut, biasanya masing-masing kementerian menyusun kebijakan anti korupsi untuk organisasi masing-masing, yang semakin spesifik disesuaikan dengan core business masing-masing. Upaya tersebut dilakukan dalam semangat menjaga zero tolerance terhadap korupsi di pemerintahan.

Open Government Data

Mengenai prinsip transparansi, Denmark memiliki tradisi panjang terkait pemberian hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi pemerintah. Pemberian hak tersebut dimulai pada tahun 1866.

Denmark memberikan hak akses terbatas atas informasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam administrasi pemerintahan. Menyusul tiga negara yang telah lebih dulu meregulasikan keterbukaan informasi kepada publik, yakni Swedia (1766), Finlandia (1951), dan Amerika Serikat (1966).

Bersama dengan Norwegia, pada tahun 1970, Public Records Act diterbitkan oleh Pemerintah Denmark. Peraturan ini memberi hak bagi setiap orang untuk dapat mengakses informasi pemerintah.

Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk memberikan: (1) Hak atas informasi dan hak untuk berekspresi; (2) Partisipasi warga dalam demokrasi; (3) Kontrol publik terhadap administrasi publik; (4) Penyebaran informasi oleh media, dan kepercayaan pada administrasi publik.

Dengan kata lain, hak atas informasi merupakan komponen penting dari demokrasi yang terbuka dan tercerahkan dengan menghargai partisipasi dari warga secara aktif. Sebagai bentuk implementasi dari regulasi tersebut, Pemerintah Denmark menciptakan sebuah portal sebagai pusat keterbukaan data yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakatnya, yakni www.digitaliser.dk.

Skema keterbukaan juga diterapkan dalam bentuk transparansi anggota parlemen dan pejabat publik dalam hal pendapatan dan pengeluaran masing-masing secara detail, tanpa ada pengecualian.

Tata Kelola Pemerintahan yang Kokoh

Sistem pemerintahan yang menonjolkan integritas sangat kental terasa sebagai pondasi utama Denmark dalam melawan korupsi, bukan menonjolkan penggunaan peraturan perundangan.

Sistem peradilan Denmark dikenal sebagai sistem peradilan yang paling efisien dan adil dalam menangani berbagai kasus. Tidak pernah tercatat sistem peradilan di negara tersebut condong terhadap salah satu pihak, seluruhnya diperlakukan sama dalam proses peradilan.

Lalu, kepolisian di Denmark mendapatkan kepercayaan yang sangat tinggi dari publik dalam menjalankan tugasnya. Untuk memastikan bahwa kepercayaan tersebut terus terjaga, pemerintah memiliki mekanisme yang efektif untuk menginvestigasi dan menghukum oknum kepolisian yang melakukan penyelewengan.

Lembaga pengawasan lainnya, The Parliamentary Ombudsman dibentuk pada tahun 1955, telah terbukti efektif dalam menyaring aspirasi dan komplain yang diajukan oleh masyarakat.

Lembaga itu juga memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi atas inisiatif mereka sendiri. Sebagai pelaksana pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, unit pelayanan publik terbukti efektif menjalankan tugasnya secara bersih karena didukung oleh prosedur, peraturan, dan sistem akuntansi yang ringkas dan transparan.

Bahkan, unit pelayanan publik di Denmark dikenal sangat bersahabat bagi sektor bisnis karena mampu menciptakan lingkungan bisnis yang sangat kondusif. Terkait hal tersebut, Bank Dunia memberikan Denmark sebuah gelar sebagai negara di Benua Eropa yang paling memberi kemudahan dalam melakukan bisnis.

Tantangan di Masa Depan

Berbicara tentang pemberantasan korupsi, tidak ada yang meragukan Denmark sebagai contoh terbaik, diukur dari konsistensinya yang luar biasa sebagai negara yang paling bersih dari korupsi. Namun, beberapa pihak menganggap bahwa Denmark tidak sebersih itu. Pertama, Greenland, sebuah pulau terbesar di dunia yang berada di bawah kedaulatan Kopenhagen apabila diukur dari nilai dimensi Control of Corruption dalam Worldwide Governance Indicators (WGI), tidak secemerlang prestasi negara induknya, yakni berada dikisaran +1.19.

Hal itu berarti, prestasi gemilang Denmark tidak akan sebagus saat ini jika Greenland dimasukkan dalam penilaian sebagai bagian dari Pemerintah Denmark.

Kedua, meskipun Denmark sangat terbuka terhadap masyarakatnya, tetapi hal tersebut tidak berlaku kepada masyarakat internasional.

Tidak banyak referensi tentang Denmark yang menggunakan bahasa Inggris, sehingga sulit bagi masyarakat internasional untuk mempelajari lebih dalam tentang bagaimana tata kelola pemerintahan Denmark dijalankan, termasuk sulitnya mencari referensi yang komprehensif tentang bagaimana Denmark melakukan perlawanan terhadap korupsi.

Epilog

Perisai Denmark membentengi negaranya dari korupsi adalah  kebijakan antikorupsi yang membumi, open government data, dan tata kelola pemerintahan yang kokoh, merupakan kombinasi yang menciptakan lingkungan antikorupsi di Denmark.

Peran ketiganya memiliki porsi yang sama. Pelaksanaan pelayanan pemerintah kepada masyarakat harus dilakukan secara ringkas dan transparan untuk menghindari adanya birokrasi yang berbelit-belit. Melalui sistem tersebut, celah-celah korupsi seperti penyuapan ataupun penyelewengan wewenang akan tertutup.Lalu, kebijakan antikorupsi yang membumi memberikan bekal bagi seluruh pihak untuk memahami praktik-praktik yang dikategorikan sebagai korupsi.

Birokrasi yang transparan dikombinasikan dengan pengawasan oleh publik melalui kemudahan akses informasi yang dilandasi oleh budaya antikorupsi yang kuat melalui pemahaman yang tegas tentang apa itu korupsi.

Terakhir, keterbukaan informasi yang diberikan seluas-luasnya kepada publik memfasilitasi publik untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan utama Denmark dalam melakukan perlawanan terhadap korupsi adalah keberhasilan negara tersebut dalam menciptakan lingkungan antikorupsi yang sangat kokoh.***

 

Referensi

Jensen, Mette, Frisk,. (2014). Getting to Denmark – The process of state building, establishing rule of law and fighting corruption in Denmark 1660 – 1900. Working Paper Series (06).

Johnston, Michael. 2013. The Great Danes: Successes and Subtleties of Corruption Control in Denmark. pada Quah, Jon., S., T. Different Paths to Curbing Corruption: Lessons from Denmark, Finland, Hong Kong, New Zealand and Singapore. Research in Public Policy Analysis and Management.

 

 

0
0
Membantah Anggapan Lama tentang Pegawai Negeri Sipil

Membantah Anggapan Lama tentang Pegawai Negeri Sipil

“Dek, bayar berapa untuk bisa masuk PNS (Pegawai Negeri Sipil)?” tanya seorang ibu kepada saya di sebuah kubikel Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Hati saya langsung cenat-cenut. Saya tidak mengenal ibu itu. Kebetulan saja ia sedang meminta bantuan saya untuk mengoperasikan mesin ATM, dan tampaknya ia tahu saya bekerja sebagai PNS di salah satu instansi pemerintah.

Meski merasa dongkol, saya tetap tersenyum mahfum. Mau apa lagi, berita tentang PNS yang harus membayar sejumlah uang  agar bisa diterima sudah terdengar sejak zaman dulu.

“Saya tidak membayar, Bu,” kata saya. Dalam hati saya bersyukur karena bisa membuktikan bahwa anggapan itu keliru. Saya memang berhasil diterima menjadi PNS pada tahun 2012 tanpa membayar uang sepeser pun, tanpa koneksi dari siapa pun.

Namun, anggapan bahwa proses rekrutmen PNS menggunakan ‘pelicin’ rupanya masih melekat di benak masyarakat. Pantas saja jika masih banyak orang kena tipu dan rela membayar uang puluhan juta demi bisa lolos tes CPNS.

Karena pengalaman yang tidak mengenakkan tadi, akhirnya saya menuangkannya dalam bentuk tulisan. Tulisan ini semacam testimoni untuk membantah, syukur-syukur mampu mengubah paradigma lama tentang PNS yang kini telah berubah sebutan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menjadi PNS Biar Kaya Raya

Banyak orang bilang menjadi PNS akan memiliki masa depan cerah. Kepastian menerima gaji dan mendapat jaminan hidup di hari tua adalah dua hal yang sangat didambakan bagi kebanyakan orang. Meski terdengar klasik, kedua hal itu ada benarnya. Oya, tak jarang, kriteria yang ditetapkan oleh orang tua untuk mendapatkan menantu pun salah satunya adalah si calon berprofesi sebagai PNS.

Di sisi lain, kini bekerja menjadi karyawan bukan PNS atau di sektor swasta sebenarnya justru lebih berpotensi menjamin kehidupan masa muda sekaligus masa tua. Namun, orang tua yang memiliki anak yang sedang mencari pekerjaan, masih saja banyak yang berharap anaknya diterima sebagai PNS dengan alasan jaminan gaji dan hari tua.

Lalu bagaimana dengan si anak sendiri setelah menjadi PNS? Sepertinya sejarah mencatat, banyak orang yang salah sangka terhadap harapan orang tuanya dulu saat menginginkan anaknya menjadi PNS.

Harapan kenyamanan dan hidupnya terjamin, diterjemahkan oleh si anak, setelah menjadi PNS menjadi orang yang hidup dengan materi berkecukupan dan cenderung kaya-raya. Kebetulan juga, kesempatan tersebut seringkali menganga terbuka meskipun dengan menghalalkan segala cara.

Saya pernah mendengar secara langsung, tetangga saya mengatakan, “Pantaslah dia kaya-raya karena bekerja sebagai PNS, di keuangan lagi”.

Hmm, tetapi sesungguhnya,  bekerja sebagai PNS bisa membuat kaya-raya itu anggapan yang keliru alias tidak ada benarnya.

Mari kita hitung. Bagaimana mungkin PNS yang menerima gaji dan tunjangan sebesar lima sampai sepuluh juta sekian bisa membuat dirinya cepat kaya? Gaji dan tunjangan sebesar itu adalah ukuran penghasilan seorang PNS yang rata-rata sudah bekerja selama 5 sampai 10 tahun. Andai kata ukuran kekayaan dilihat dari seberapa banyak tas Hermes yang dikoleksi, maka PNS jelas tidak termasuk hitungan.

Jika berbicara gaji dan tunjangan, penghasilan PNS hanya cukup untuk memenuhi biaya hidup keluarganya. Itu pun dengan kualitas di kisaran menengah cenderung ke bawah. Beberapa PNS mampu membeli mobil atau pun rumah juga tidak bisa lepas dari bantuan Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang laku keras di kalangan perbankan.

Jika kemampuan membelinya digunakan untuk membeli barang yang kualitasnya di atas kelas menengah, perlu kita berikut tetangga-tetangga kita mempertanyakan sumber penghasilannya.

Biasanya orang akan menjadi maklum jika dia memang anak orang kaya. Sejak lahir ‘brojot’ sudah kaya. Kita juga sering menjadi maklum jika PNS tersebut memiliki keahlian  lain yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sampingan, berdagang misalnya. Meskipun demikian, saya kadang bertanya, kalau sudah bisa berdagang dan berhasil, ngapain juga masih menjadi PNS?

Jadi sekali lagi, PNS tidak bisa kaya, PNS ‘tidak boleh’ kaya! Kalau ingin kaya jangan menjadi PNS, tetapi jadilah pengusaha.

PNS adalah Pegawai Negeri Santai

Apa yang Anda pikirkan tentang profesi PNS? Mereka datang siang, duduk ngerumpi, baca koran, lalu pulang sebelum waktunya? Sementara itu gaji mereka tetap mengalir meskipun mereka tidak berkinerja?

Mungkin masih ada satu-dua PNS yang berkelakuan seperti itu. Namun, jangan buru-buru menyalahkan mereka juga. Jika melihat sejarahnya, PNS memang mengalami booming secara kuantitas sejak era orde baru. Pada awal orde baru PNS hanya berjumlah sekitar 400 ribu, lalu mendadak menjadi 2 juta di tahun 1980, dan meningkat tajam menjadi 4 juta-an di tahun 1993. Kenapa bisa demikian? Lonjakan jumlah PNS ini tidak lepas dari kepentingan untuk memperkuat posisi politik penguasa pada waktu itu.

Akibatnya, banyak PNS waktu itu tidak mendapatkan bagian tugas dan harus puas membaca koran dan main catur. Saat itu kondisi semacam itu tidak menjadi masalah karena kebijakan dan implementasinya sudah dirancang sedemikian rupa untuk berhasil.

Namun, akibat kesalahan booming PNS di masa lalu sepertinya masih terbawa hingga sekarang. Masih ada saja PNS yang terkesan santai karena selain sikap yang sudah terlanjur membudaya, juga karena memang tidak mendapatkan tugas akibat kuantitasnya tidak seimbang dengan kapasitas pekerjaan. Atau, kalaupun pekerjaan banyak, hanya beberapa gelintir PNS saja yang sanggup mengerjakan, barangkali karena banyak dari mereka yang tidak kompeten.

Kini, menurut saya, anggapan bahwa PNS bekerjanya santai sebenarnya sudah jauh dari kenyataan. Bahkan, banyak PNS yang memiliki moto ‘pantang pulang sebelum petang’, akibat banyaknya beban pekerjaan yang harus diselesaikan.

Belum lagi PNS yang harus rela meninggalkan keluarganya selama berhari- hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan demi menyelesaikan tugas negara. Mereka terpaksa menjalankan long distance marriage serta rela menahan rindu sekian purnama untuk bertemu keluarga. Karena pertimbangan satu dan lain hal, mereka tidak mengikutsertakan keluarga ke lokasi penugasan.

Karena semangat bekerja itu pilihan, bisa jadi mereka yang terlihat tidak punya tugas adalah pegawai yang kurang bersemangat dan kurang kompeten. Mereka barangkali adalah korban dari rentetan kesalahan pengelolaan PNS di masa lalu. Mereka terpaksa “diparkir” tidak mendapat tugas oleh atasan.

Lalu kalau menjadi rajin dan semangat bekerja bukanlah pilihan, apakah Anda masih akan memberi makan keluarga dengan gaji buta selamanya?

PNS kerjanya santai? Gile lu, Ndro!

Menjadi PNS Harus Menyetor Uang

Logikanya begini saja, mencari kerja itu untuk dibayar, lah kok sampean malah mau mbayar demi dapat kerjaan? Percayalah, saya dan teman-teman seangkatan adalah saksi lolos tes CPNS tanpa melakukan suap sepeser pun.

Jika proses rekrutmen sarat akan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hal ini tentu tidak baik bagi penyelenggaraan organisasi pemerintahan.  Karena PNS yang diangkat melalui jalur KKN kemungkinan tidak kompeten untuk mengemban amanah sebagai abdi negara. Akibatnya, kualitas pelayanan publik yang akan dikorbankan.

Saya pikir negara ini sudah banyak berbenah. Apalagi sejak tahun 2013 seleksi masuk Calon PNS (CPNS) telah menggunakan sistem Computer Assisted Test atau biasa juga disebut Cepat, Akuntabel, Transparan (CAT). Dengan menggunakan CAT, hasil ujian dapat diketahui setelah ujian selesai dan nilai seluruh peserta ditampilkan secara live sehingga perolehan passing grade dapat dipantau oleh semua peserta.

Tidak ada lagi yang namanya sogok-sogokan. Kalaupun ada, itu adalah ulah oknum yang memang tidak takut terkena Operasi Tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Pemerintah saat ini pun sedang serius mewujudkan birokrasi kelas dunia, yaitu pemerintah yang memanfaatkan data secara optimal dengan menggunakan teknologi informasi, serta memiliki SDM yang kompeten.  Salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita itu adalah dengan melakukan perekrutan yang transparan.

Jadi, masih mau menyetor uang untuk menjadi PNS? Mending kasih saya aja!

Epilog

Apakah setelah membaca artikel ini prasangka buruk tentang PNS masih tetap ada pada diri Anda? Jika ya, saya sarankan Anda, terutama bagi yang bukan PNS, untuk mengikuti tes CPNS. Jika Anda sudah diterima, silakan laksanakan tugas negara dan rasakan sendiri sensasinya. Jika Anda adalah seorang PNS, mungkin lebih baik mencari keahlian lainnya dan silakan berkarya di tempat lain agar lebih bermanfaat.

Seperti kata pepatah, yang sedikit saya modifikasi, “If you never put yourself in PNS’s shoes, don’t judge!”

 

 

 

0
0
Refleksi 20 Tahun Reformasi:  Pemberantasan Korupsi Melalui Pembangunan Manusia dan Budaya

Refleksi 20 Tahun Reformasi: Pemberantasan Korupsi Melalui Pembangunan Manusia dan Budaya

Prolog

Awal tahun 2018 ini, rapor birokrasi kita tampaknya masih berwarna merah. KPK menggelandang tak kurang empat kepala daerah karena dugaan suap. Mulai dari Gubernur Jambi, Bupati Jombang, Bupati Kebumen, dan terakhir Bupati Subang. Pada detik ini juga KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian pada tingkat pusat maupun daerah sepertinya juga sedang memproses ratusan dugaan tindak pidana korupsi lainnya.

Sebuah potret buram korupsi di birokrasi kita yang terus saja muncul dari hari ke hari. Hal ini tentu membuat kita bertanya-tanya, apa memang korupsi takkan pernah sirna di negeri ini? Tahun ini, hampir genap 20 tahun sejak reformasi bergulir. Faktanya, ruh reformasi berupa pembenahan pemerintahan dan pemberantasan korupsi tak kunjung membaik.

Pasca reformasi banyak undang-undang baru dibuat, demokrasi dimulai, perbaikan pemerintahan baik dari sisi tata kelola dan pengendalian intern terus dibangun, dan reformasi birokrasi dikoarkan. Perbaikan demi perbaikan agar proses bisnis pemerintah semakin bersih terus digarap di berbagai segi dan lini. Sembilan belas tahun sudah semua perbaikan itu diupayakan, tetapi sampai hari ini korupsi masih menjadi bopeng pada wajah pemerintahan kita.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kita tak banyak bergeser dari 1,9 pada tahun 2000 (peringkat 88 dari 91 negara) menjadi 3,7 pada tahun 2017 (peringkat 96 dari 180 negara). Tentu kita semua berharap peningkatan yang lebih lagi.

Apa yang salah sebenarnya dengan negara ini?

Pemberantasan Korupsi adalah Soal Mengubah Manusia dan Budaya.

Beberapa waktu lalu Kanti Pertiwi menulis artikel menarik berjudul “Mengkritisi Logika Anti-Korupsi Global dan Konsekuensinya bagi Indonesia”. Tulisan tersebut menyuguhkan alternatif pemikiran yang cukup menantang nalar. Beliau mengulas bahwa permasalahan korupsi sebenarnya tidak hanya melulu soal tata kelola, pengendalian intern, dan segala tetek bengek lain yang terkait dengan organisasi.

Menurut Kanti, persoalan korupsi tidak berhenti pada urusan struktur dan proses, tetapi menyangkut kultur dan mindset para manusia yang terlibat di dalamnya. Beliau menggarisbawahi perlunya mendefinisikan  ulang apa itu korupsi, dari sudut pandang budaya dan kebiasaan masyarakat.

Dalam beberapa hal, saya sependapat dengan pemikiran Kanti. Suka tidak suka, diakui atau tidak, kita sebenarnya masih belum sepenuhnya sepakat dengan apa sesungguhnya definisi korupsi. Meski dari sisi peraturan perundang-undangan korupsi telah didefinisikan secara tegas dan jelas, tetapi persepsi masing-masing diri kita masih berbeda-beda.

Masing-masing individu memiliki definisi, toleransi, dan pembenaran sendiri tentang ‘apa itu korupsi’? Masih banyak kita temui ungkapan semisal ‘uang lelah, tanda terima kasih, uang mahar, upeti,’ dan frasa-frasa lain di masyarakat yang menggambarkan berbagai praktik yang masih dapat diperdebatkan apakah itu perbuatan korupsi atau bukan.

Dalam jagat persilatan auditor, terdapat suatu teori bahwa pengendalian sebaik apapun dan sesempurna apapun tidak akan berguna melawan kolusi atau kongkalikong. Pemisahan fungsi sudah dilakukan, tetapi hal itu tak akan bisa berjalan efektif apabila ada kolusi di antara manusia sebagai para pelakunya.

Semisal dalam pengadaan barang dan jasa, fungsi antara Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan (PPHP) secara ketentuan terpisah. Namun, seringkali pada perkara korupsi yang terjadi ketiga pihak yang seharusnya independen satu sama lain justru bersekongkol.

Skandal korupsi raksasa semisal Hambalang dan E-KTP baru-baru ini juga menyimpan cerita kolusi tingkat tinggi di dalamnya. Kolusi adalah pendekar terkuat yang mampu menembus segala kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dirancang.

Jika dikaitkan dengan unsur sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), faktor manusia masuk dalam kategori lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ibarat fondasi sebuah bangunan. Di atas fondasi tersebut segala struktur bangunan pengendalian didirikan. Pengendalian sebaik apapun ujung-ujungnya akan melempem bila dijalankan oleh orang-orang yang korup.

Teori Fraud Triangle (Cressey, 1953) yang kemudian berkembang menjadi Diamond Fraud Triangle (Wolfe dan Hermanson, 2004), menjelaskan bahwa penyebab fraud ada empat macam yaitu pressure/incentive (tekanan, niat jahat), rasionalisasi (pembenaran), capability (kemampuan), dan opportunity (kesempatan; pengendalian yang buruk). Dari empat sisi tersebut tekanan (pressure/incentive), rasionalisasi, dan kemampuan (capability) bersumber pada manusia itu sendiri, sedangkan kesempatan bersumber dari organisasi.

Perbaikan pengendalian internal dan tata kelola hanya akan mengurangi risiko korupsi, tetapi tidak menjamin korupsi tidak terjadi. Perbaikan pengendalian internal sebaik apapun tidak akan berdampak besar tanpa disertai dengan perbaikan ‘isi otak’ manusia itu sendiri.

Niat untuk korupsi dapat muncul dari dalam diri sendiri maupun dari luar semisal tekanan ekonomi. Meski faktanya, para pelaku korupsi kebanyakan justru berasal dari kalangan yang telah mapan secara finansial. Hal ini menunjukkan faktor keserakahan (greed) lebih mendominasi niat untuk melakukan korupsi ketimbang tekanan ekonomi.

Di sisi lain, apa yang dijelaskan Kanti  dengan ‘korupsi memiliki makna positif’ sebenarnya dari sudut pandang Fraud Triangle adalah rasionalisasi atau pembenaran. Tiap individu dengan ‘konteks sosial’ masing-masing memiliki pembenaran atau rasionalisasi masing-masing.  Maka itu pembenahan mindset manusia untuk meminimalkan niat korupsi (pressure/incentive) dan rasionalisasi sama pentingnya dengan pembenahan pengendalian intern untuk memperkecil kesempatan (opportunity) melakukan korupsi.

Sampai di sini tentu akan terlintas beberapa pertanyaan besar. Bagaimana mengubah manusia? Bagaimana mengubah mindset yang kadung korup? Bagaimana mengubah kultur yang cenderung permisif terhadap korupsi? Bagaimana mengubah rasionalisasi yang sudah sejak lama tertanam dalam pikiran?

Pertanyaan-pertanyaan serupa seringkali membawa kita pada sebuah jalan buntu. Menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu seolah kita terbentur dengan sebuah tembok tinggi yang tak tertembus. “Susah, itu tidak mungkin, mustahil” kata-kata semacam itu seringkali kita ucapkan sambil menghela napas panjang. Mengubah pemikiran dan budaya terlihat mustahil hingga kita tak perlu repot-repot memikirkannya.

Di situlah sebenarnya kesalahan kita selama ini. Kita sibuk melakukan pembenahan organisasi, tetapi abai melakukan pembenahan manusia. Salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi adalah SDM. Tujuanya adalah untuk mengubah mindset dan budaya birokrasi. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga telah mengoarkan ‘Revolusi Mental’.

Pertanyaannya kemudian, sudah sejauh mana reformasi birokrasi dan revolusi mental itu telah berjalan? Apakah keduanya benar-benar digarap secara sungguh-sungguh? Apakah mindset dan budaya birokrasi sudah benar-benar berubah? Atau malah sebenarnya tidak berdampak sama sekali? Doing bussiness as usual?

Pertanyaan-pertanyaan di atas seharusnya kita jawab secara serius. Perkembangan revolusi mental harus benar-benar diukur menggunakan indikator-indikator yang relevan dan metode yang valid. Mengukur perubahan pola pikir memang tidak mudah, tetapi bukan berarti hal itu tidak dapat dilakukan.

Epilog

Pemerintah perlu mengadakan survei atau penelitian berskala nasional untuk mengetahui apakah mindset dan kultur masyarakat, khususnya para birokrat sudah berubah atau sebenarnya tak jauh beda dengan semasa Rezim Orba. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan peneliti-peneliti sosial dan para akademisi yang memiliki kompetensi dan kredibilitas tentang bagaimana mengukur perubahan pemikiran.

Tanpa perubahan yang fundamental pada tataran mindset individu dan kultur masyarakat, pembenahan tata kelola dan pengendalian intern sebaik apapun tidak akan berdampak signifikan. Potret birokrasi kita akan tetap dipenuhi gambar hilir mudik para pejabat digiring aparat ke jeruji besi dan pemberantasan korupsi akan tetap menjadi pekerjaan rumah yang tak pernah usai.***

 

 

0
0
error: