Anda Adalah Sebuah Titik!

Anda Adalah Sebuah Titik!

Korupsi

Apa yang terlintas di benak Anda saat mendengar kata korupsi? Secara umum mungkin kita sepakat bahwa definisi sederhana dari kata korupsi adalah penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok/golongan.

Sekarang siapa pelaku dan korban dari tindakan korupsi? Ini yang unik. Selain dikategorikan sebagai tindak kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), korupsi juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang unik.

Bila ditelisik lebih dalam, seorang pelaku korupsi bisa sekaligus menjadi korban tindakan koruptif lainnya. Seorang yang dianggap sebagai korban korupsi, di saat yang sama bisa menjadi penyebab terjadinya tindakan koruptif. Dan, korupsi yang satu bisa menjadi penyebab atau pemicu korupsi lainnya.

Data statistik KPK menyebutkan, sejak tahun 2004 hingga Juni 2017, ada 78 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Kepala daerah tersebut adalah 18 gubernur dan 60 wali kota/bupati dan wakilnya. Data tersebut belum termasuk para pejabat yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa bulan terakhir ini.

Mereka yang tertangkap dan terbukti melakukan tindakan korupsi disebut koruptor. Jika dalam ilmu fisika dikenal hukum sebab-akibat, maka dalam kasus ini kita tidak bisa melihat korupsi sebagai rangkaian kejadian tunggal yang tidak ada kaitannya dengan kejadian lain.

Karena kompleksnya masalah ini sehingga cukup sulit bagi kita untuk mendeteksi dan mengelompokkan perkara mana yang masuk kategori sebab dan perkara mana yang masuk kategori akibat.

Persoalan ini tidak bisa dilihat sebagai sebuah garis lurus yang terpampang jelas di mana awal dan akhirnya atau pangkal dan ujungnya. Persoalan ini lebih terlihat membentuk sebuah pola lingkaran, tepatnya lingkaran setan.

Selanjutnya, siapa yang menjadi korban? Ya, rakyat. Rakyat siapa? Kita semua, tanpa terkecuali. Dampaknya memang sering tidak terlihat secara langsung sehingga kesannya hanya sedikit di antara kita yang merasa dirugikan.

Mungkin Si Koruptor A terbukti secara hukum melakukan tindakan koruptif yang merugikan keuangan negara sebesar 1 trilyun rupiah. Angka tersebut memang bukan nominal uang yang sedikit, tapi hal itu belum tentu serta-merta membuat kita marah dan benci pada perilaku koruptif. Kalau kepada yang bersangkutan mungkin iya, tapi perilakunya? Belum tentu. (Baca juga artikel: Saya Suka Korupsi)

Salah satu alasannya mungkin karena kejadian tersebut tidak mengurangi sepeser pun tabungan kita di bank. Tapi tunggu dulu, korupsi pada dasarnya merusak sendi-sendi kehidupan. Dampaknya memang kadang tidak terasa, tapi nyata. Percayalah.

Mari kita lihat pada ilustrasi berikut. Seseorang yang mengalami kecelakaan di jalan, salah satu faktornya bisa jadi adalah perbuatan korupsi.

Dimulai dari konstruksi jalan yang tidak sesuai dengan standar, minimnya marka dan rambu-rambu lalu lintas, sampai kepada kurangnya transportasi umum yang membuat berjubelnya transportasi pribadi.

Seorang ibu dan bayinya di pedalaman yang meninggal dalam proses persalinan bisa saja diakibatkan karena kurangnya tenaga dan sarana kesehatan yang memadai.

Alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan raya, transportasi, dan sarana kesehatan yang seharusnya seratus persen dinikmati masyarakat, faktanya banyak juga sebagian dinikmati oleh para pejabat dan rekanan. Itu contoh nyata dampak dari korupsi.

Yang lebih memprihatinkan, mungkin saja saya dan Anda punya andil besar dalam kejadian tersebut. Saya dan Anda bisa saja salah memilih pemimpin/penentu kebijakan karena terlena oleh beberapa lembar uang merah dan senyum palsu para kandidat.

Solusinya?

Seperti yang telah saya uraikan sebelumnya, dalam kasus korupsi kita tidak bisa dengan mudah memotong atau menghilangkan sesuatu yang menjadi penyebab korupsi.

Mengapa demikian? Karena kaburnya batas antara sebab dan akibat. Korupsi merupakan lingkaran setan yang terbentuk dari kumpulan beribu-ribu titik yang saling menyatu dan membentuk pola lingkaran. Titik-titik tersebut mewakili semua individu, tanpa terkecuali, kita semua. Ya, kita berada di dalamnya.

Jika Anda seorang pejabat, maka tunaikanlah amanah dengan sebaik-baiknya untuk menyejahterakan rakyat. Pada hakikatnya jabatan bukanlah sebuah prestise yang patut disombongkan.

Jabatan adalah tanggung jawab sekaligus beban. Gaji yang Anda terima menggunakan uang rakyat. Di antaranya adalah setoran pajak dari seorang tua renta yang hidupnya di gubuk reot, yang setiap hari menukar setetes keringatnya dengan sebulir nasi, hanya untuk bisa bertahan hidup.

Fasilitas nyaman yang Anda nikmati mungkin saja berasal dari hasil pajak yang dibayar oleh tetangga atau keluarga Anda yang kemarin meninggal dalam persalinan semasa hidupnya.

Jika Anda seorang rakyat biasa, maka hindarilah memberikan andil, peluang, atau memaksa pejabat untuk melakukan korupsi. Harga diri dan masa depan tidak bisa ditukar hanya dengan beberapa lembar uang merah dan lima kilogram sembako, yang tidak mencukupi untuk hidup selama sepekan, apalagi sebulan.

Ketika Anda takut miskin karena tidak menerima beberapa lembar uang merah itu, yakinlah Anda adalah hamba dari Sang Maha Kaya.

Kita semua adalah sebuah titik, yang berpotensi menghentikan atau bahkan membuat lingkaran setan korupsi semakin berputar cepat. Kita adalah titik yang bisa memilih untuk tidak menjadi korban dengan keluar dari lingkaran setan.

Kita semua bisa menjadi pahlawan, setidaknya pahlawan untuk kisah kita sendiri. Semua yang kita putuskan dan lakukan hari ini menentukan apa yang akan kita hadapi di hari-hari berikutnya.

Kebaikan yang kita lakukan akan melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya, begitu pun sebaliknya. Pada akhirnya, kita hanya dihadapkan dengan dua pilihan, menjadi titik yang memilih keluar dari lingkaran atau tetap berada di dalamnya untuk menjadi pelaku sekaligus korban.

***

 

 

Maraknya Operasi Tangkap Tangan KPK: Memperdebatkan Kembali Makna Integritas dan Etika

Maraknya Operasi Tangkap Tangan KPK: Memperdebatkan Kembali Makna Integritas dan Etika

Wow! Harus saya teriakkan itu, ketika selama kurun waktu satu pekan ini tiga kepala daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap. Bukan tentang prestasi KPK yang ‘kontroversial’ itu yang saya teriaki, tetapi lebih pada banyaknya kejadian suap yang kini semakin terlihat sebagai habitus para manajer publik. Ya, habitus, bagaimana tidak? Kini, setiap bulan kabar OTT ini lebih dari dua kali selalu menghiasi notifikasi telepon genggam saya.

Lalu setiap terdengar kabar OTT, diskusi di beberapa tempat pun selalu terjadi, mulai dari kafe fancy hingga angkringan membahas fenomena ini. Pertanyaannya pun standar, mulai dari ‘kok tidak kapok’, ‘kok tidak takut’, sampai ‘kok bisa ketahuan’. Komentar pun tidak kalah standar, mulai dari ‘ya begitulah bangsa kita’, ‘korupsi sudah menjadi kebiasaan dan turun temurun’, sampai.. ‘rasain lu!’

Yang menarik adalah pertanyaan salah satu teman saya, yaitu ’bagaimana sih sebenarnya integritas mereka itu, kok bisa pejabat publik yang kayaknya baik dan alim tapi bisa terkena OTT juga’. Lalu saya jawab singkat, ‘Mbuh..!’

Tidak puas dengan jawaban singkat saya yang penuh makna itu, dia mencoba menjelaskan sendiri, ‘jadi menurut saya integritas mereka ini bisa jadi menurun atau malah hilang ya, karena ada yang ketangkep dulunya dia orang baik dan alim katanya. Nah ada beberapa orang yang mungkin memang sejak awalnya dia tidak berintegritas, maka wajar kalau dia kena OTT.’

Komentar ini sebenarnya jamak kita dengar di masyarakat, bahwa seseorang tidak punya integritas, seseorang lemah dalam berintegritas, atau seseorang mengalami penurunan integritas.

Integritas dalam banyak definisi bisa diartikan sebagai kejujuran, sama kata dan perbuatan, atau juga konsistensi dalam memegang teguh nilai moral. Nah,  pemahaman yang ketiga ini yang menurut saya menarik. Ada kata konsistensi dan nilai moral. Haruskah konsistensi diperlukan dalam berintegritas? Apakah integritas hanya terkait dengan moralitas?

Secara sekilas saya pun sebenarnya setuju, bahwa integritas memang berhubungan dengan moralitas, dan karenanya seseorang perlu memegang teguh nilai-nilai moralitas itu dalam kehidupan sehari-harinya secara konsisten. Tapi, selesaikah pembahasan integritas? Tidak. Pernyataan ini belum membumi.

Moralitas adalah tentang baik-buruk, boleh-tidak boleh. Dalam pemahaman tersebut, moral belumlah operasional, moral masih pada tahap konsep nilai dalam hidup. Disinilah diperlukan semacam petunjuk pelaksanaan (juklak) dalam mengimplementasikan moralitas. Semacam mediasi antara moral dengan tindakan nyata.

Saya pun lalu setuju dengan pernyataan Haryatmoko, yang menyebut etika sebagai prinsip diri dalam melakukan tindakan di masyarakat sosial. Etika inilah yang bertugas untuk menjembatani sekaligus memastikan bahwa tindakan seseorang mengarah pada nilai-nilai, aturan, ataupun moralitas tertentu.

Nah, sampai di sini pembahasan  beralih pada soal integritas dan etika. Nilai-nilai dan moralitas dikesampingkan dulu karena jaraknya terlalu jauh dengan sebuah tindakan. Karena bisa jadi pelaku suap sebenarnya telah paham bahwa tindakannya buruk dan menyalahi aturan agama. Namun yang terjadi pada saat itu adalah dia dihadapkan pada dilema etis. Suatu kondisi dimana seseorang harus menentukan apakah tindakannya etis atau tidak.

Kenapa bukan dilema moral? Ya, ada sebagian menyebut dilema moral, tapi sekali lagi moralitas sulit dijelaskan lebih lanjut. Maknanya terlalu transendental, sudah pasti, yaitu berbicara kalau tidak baik berarti buruk, jika tidak boleh berarti dilarang.

Dengan menganggap hal itu sebagai dilema etis, kita menjadi semakin bisa menjelaskan secara lebih baik kenapa seseorang menerima suap. Mengapa demikian? Karena jika mempelajari etika, ada beberapa macam penalaran etika.

Pertama, penalaran deontologis, penalaran yang dikembangkan oleh Immanuel Kant ini, menganggap seseorang melakukan perbuatan etis jika dia bertindak tanpa pamrih. Apa yang menjadi tindakannya karena melaksanakan kewajiban, tidak memperdulikan konsekuensi dari tindakannya tersebut. Tindakan etis ini biasanya tindakan yang mengikuti aturan moral dan aturan-aturan yang bersifat perintah. Dengan penalaran ini, tindakan suap adalah tidak etis, karena menyalahi aturan larangan menerima suap.

Penalaran kedua adalah teleologis yang dikembangkan oleh Aristotle. Seseorang dianggap etis jika tindakannya memiliki tujuan (konsekuensi) tertentu dan bermanfaat kepada orang banyak. Ini mirip dengan prinsip keadlian utilitarian, bahwa tindakan sebisa mungkin memiliki manfaat maksimal kepada sebanyak mungkin orang.

Melalui penalaran teleologis, perbuatan menerima suap ala Robin Hood menjadi sesuatu yang etis. Seseorang menerima suap untuk digunakan, misalnya oleh partainya atau komunitasnya, untuk membangun sebuah infrastruktur pendidikan poliitik di daerah.

Bahkan menerima suap dengan tujuan untuk membiayai dirinya dalam mengikuti pemilukada bisa menjadi etis karena bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Seseorang tersebut hanya memindahkan jalur konsumsi dari yang digunakan oleh rekanan menjadi digunakan oleh manajer publik dalam membeli kaos, mencetak poster, ataupun mengadakan konser sebagai hiburan masyarakat di daerah.

Lalu perdebatan yang biasa muncul adalah, kita akan menggunakan standar penalaran yang mana? Deontologis atau teleologis?  Tidak perlu buru-buru memilih salah satu, karena masing-masing bisa memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan deontologis tentu saja lebih mudah dalam penalaran, mirip dengan prinsip moral, bahwa etis tidaknya tergantung pemenuhan kewajiban atau menghindari larangan menurut hukum dan aturan, baik formal maupun ketentuan dalam agama.

Kekurangannya, jika sebuah aturan tidak secara komprehensif mengatur, apalagi mengandung kepentingan yang menguntungkan pihak tertentu, penalaran ini menjadi runyam. Selanjutnya bisa menjadi jebakan prinsip instrumentalisme, berlindung pada sebuah aturan dan norma tertentu untuk membenarkan sebuah tindakan yang bernuansa politis, atau tidak bermanfaat, atau justru merugikan banyak orang. Lebih berbahaya lagi, penalaran ini digunakan sebagai alasan dalam melakukan kriminalisasi terhadap orang tertentu.

Kelebihan teleologis bisa dikataan kebalikan dari kekurangan deontologis, artinya penalaran moral untuk menentukan etis atau tidaknya menjadi lebih kritis, terkadang jika perlu melakukan diskresi dari aturan yang belum komprehensif demi kemanfaatan untuk khalayak. Namun, kekurangannya bisa terjebak pada sebuah pembenaraan tindakan yang sebenarnya di sisi lain merugikan orang lain.

Nah, dengan demikian penentuan etis tidaknya menggunakan dua penalaran tersebut belum selesai. Dimensi yang melingkupi menjadi sangat situasional, jika tidak bisa dikatakan sebagai politis. Penalaran etika yang dilandasi moralitas menjadi kontekstual, artinya perbuatan dinyatakan etis atau tidak, tidak ditentukan secara a priori (anggapan yang dinyatakan di awal perbuatan), tapi mesti melihat dampak dan manfaatnya.

Perbuatan menerima suap ala Robin Hood selanjutnya menjadi perdebatan berikutnya tatkala disandingkan dengan prinsip egosentris dengan altruistis. Sepanjang perbuatan tersebut tidak untuk memenuhi keuntungan bagi dirinya (rasional ekonomi), maka perbuatan menjadi bermakna sebagai sebuah tindakan kepahlawanan demi memperjuangkan keuntungan bagi banyak orang.

Agar tidak terjebak pada dualitas penalaran Kant dan Aristoteles di atas, perlulah kiranya memahami penalaran etika satu lagi, yaitu penalaran yang dikembangkan oleh EmmanuelLevinas. Penalaran ini sering digunakan utuk memecah kebuntuan antara dualitas Kantinian dan Aristotelian. Menurut Levinas, dalam memaknai etika, kita perlu ‘mengajak‘ orang lain, atau yang biasa disebut sebagai liyan ataupun the other.    

Liyan (other), secara pemaknaan, diartikan sebagai pihak yang berbeda dengan diri (self), sebagai lawan dari diri. Seseorang ataupun sekumpulan orang yang memiliki identitas berbeda dengan kita sebagai diriLiyan  atau bisa kita sebut dengan pihak lain ini biasanya menjadi obyek atau korban dari beroperasinya politik identitas dalam berbagai peristiwa.

Fungsi dari mengajak pihak lain dalam penalaran etika adalah agar kita peduli dan bertanggung jawab terhadap orang yang kita anggap berbeda dengan kita. Bukan sebagai pengikat dan penghalang dalam kita melakukan tindakan, tapi justru menjadi sebuah sarana kebebasan kita untuk menentukan keputusan atas tindakan yang didasari oleh tanggung jawab etika. Sebuah wujud pengorbanan dalam tindakan kita.

Secara konkrit dalam penggambaran tindakan suap, misalnya, seorang politisi secara identitas menggambarkan dirinya sebagai elit yang memiliki kecakapan khusus dan berhak menentukan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Komunitasnya adalah orang-orang yang cakap dan merasa mampu memegang kekuasaan.

Di sisi lainnya, masyarakat yang tidak memiliki kecakapan dan berada jauh dari komunitasnya, akan dianggap sebagai pihak lain yang identitasnya tidak sama sebagai politisi. Masyarakat berada pada posisi obyek yang akan dipengaruhi oleh politisi.

Pada pemahaman ini, pelaku suap jarang menyertakan pihak lain dalam keputusannya untuk menerima atau menolak datangnya suap. Maka tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa para pelaku korupsi, menganggap korbannya sebagai anonim, tidak dikenal, sehingga mereka dengan mudah melakukannya tanpa rasa bersalah.

Di dalam ranah praktik sosial, etika menjadi perlu untuk diperhatikan, dipelajari, bahkan dilatih. Pelatihan etika diperlukan agar tindakan etis menjadi habitus tersendiri dalam melawan tindakan koruptif yang telah menjadi habitus pula.

Tidak mengherankan, jika ada pendapat yang mengatakan bahwa korupsi telah menjadi banal, menjadi sesuatu yang biasa dilakukan dan tidak masalah bagi banyak pelaku. Bisa jadi karena para pelaku memang tidak memahami pengetahuan tentang etika, sehingga menentukan tindakan mereka bukan sebagai dilema etis, namun justru sesuatu yang lumrah dilakukan.

Perdebatan sebenarnya tidak berhenti di sini, ketika tindakan etis sangat dipengaruhi oleh faktor lain, di antaranya adalah faktor kebebasan dan perjuangan dalam tindakan etis. Terkadang tindakan etis berbenturan dengan ambivalensi kebebasan di masyarakat kita. Di satu sisi menginginkan kebebasan, di sisi lain di waktu yang sama ingin mengikat kebebasan. Perdebatan ini perlu diulas dalam artikel berikutnya sebagai lanjutan dari artikel ini.

Namun, paling tidak saya berharap perdebatan etika tadi mampu menjawab pertanyaan teman saya tentang integritas. Integritas bukan sekedar berbuat jujur menurut standar moral, bukan pula sekedar menyamakan perkataan dan perbuatan, tapi integritas adalah sebuah pelatihan diri, melatih agar terbiasa bertindak etis.

Dengan demikian seseorang terbiasa memenangkan dilema etis dengan cara melibatkan pihak lain dalam mengambil keputusan dalam tindakan.  Konsisten dalam memegang teguh moralitas menjadi lebih operasional karena adanya pemahaman keterlibatan pelaku dalam masyarakat sosial.

Pertanyaan mengapa integritas seseorang menurun atau melemah, bisa terjawab karena tindakan selalu berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam melatih dirinya dalam berbuat etis. Bisa jadi seorang manajer publik adalah seorang yang sederhana atau seorang yang alim, tapi tidak terlatih dalam mengatasi dilema etis, atau bisa jadi dalam menentukan etis tidaknya tindakan tidak pernah menyertakan pihak lain dalam penalarannya.

Jangan-jangan saat saya menulis atau anda membaca artikel ini, sedang terjadi pertarungan etika pada diri seseorang untuk menerima atau menolak suap. Kita doakan semoga yang bersangkutan mampu memenangkan dilema etis dengan ‘mengajak’ pihak lain dalam penalarannya. Semoga.

 

Rahasia Lonjakan Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Grenada: Dapatkah Kita Belajar Darinya?

Rahasia Lonjakan Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Grenada: Dapatkah Kita Belajar Darinya?

Pernahkah pembaca mendengar sebuah negara bernama Grenada? Bukan hal yang aneh memang jika mayoritas di antara kita bahkan baru pertama kali mendengar nama negara tersebut. Pertama, Grenada bukanlah negara yang memiliki prestasi khusus yang membuat negara tersebut sering diperbincangkan di skala internasional.

Kedua, Grenada juga bukanlah negara yang dikenal masyarakat dunia memiliki objek wisata yang menarik perhatian, seperti Panama misalnya. Namun pada tahun 2016, ternyata negara yang hanya memiliki populasi 110 ribu pada tahun 2012 tersebut mampu menyita perhatian dari para penggiat anti korupsi dunia karena pencapaiannya.

Grenada merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Laut Karibia tenggara, yang terdiri dari pulau Grenada sebagai pulau utamanya dan enam pulau kecil lainya. Negara tersebut hanya berukuran 344 kilometer persegi (hanya berukuran kurang lebih setengah dari luas Provinsi DKI Jakarta yaitu 661.5 kilometer persegi). Negara yang beribukota St. George’s tersebut hanya dikenal sebagai “Pulau Rempah-Rempah” karena merupakan salah satu eksportir terbesar pala di dunia.

Pada abad ke-16, Prancis menjajah Grenada hingga diserahkan kepada Inggris berdasarkan Perjanjian Paris. Kemudian, negara tersebut mengalami beberapa kali perubahan status dari mulai menjadi bagian dari Federasi Hindia Barat, lalu diberi otonomi penuh atas urusan dalam negerinya sebagai Associated State, hingga pada akhirnya meraih kemerdekaan pada tanggal 7 Februari 1974, di bawah pimpinan Eric Gairy, yang menjadi Perdana Menteri Grenada pertama.

Namun kemerdekaan tersebut tidak menghentikan drama perjuangan negara tersebut karena berbagai kudeta dan pemberontakan terjadi.

Sebagai negara yang merupakan bagian dari wilayah Persemakmuran, Ratu Elizabeth II adalah Ratu Grenada dan Kepala Negara, yang diwakili oleh Gubernur Jenderal, Cécile La Grenade. Sedangkan pemimpin eksekutif yang menjalankan tugas sehari-hari diserahkan kepada Kepala Pemerintahan yaitu Perdana Menteri.

Di sisi legislatif, parlemen terdiri dari Senat (tiga belas anggota) dan Dewan Perwakilan Rakyat (lima belas anggota). Para senator ditunjuk oleh pemerintah dan oposisi, sementara wakilnya dipilih oleh penduduk untuk masa jabatan lima tahun.

Sekali lagi, tidak ada yang terlalu istimewa dari negara tersebut, kecuali posisi Grenada pada peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparancy International bulan Januari lalu. Tahun 2016 merupakan tahun dimana pertama kalinya Grenada masuk dalam peringkat IPK.

Mengejutkannya, negara tersebut langsung berada di peringkat 46 dari 176 negara dengan nilai 56. Sebuah pencapaian luar biasa tentunya jika dibandingkan dengan negara lain seperti Indonesia yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih belum dapat menembus peringkat 80 dunia (pada tahun 2016 Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara, turun dua peringkat dari tahun sebelumnya).

Tentu melihat prestasi tersebut menggiring pembaca pada suatu pertanyaan, bagaimana bisa?

Beberapa saat setelah pengumuman peringkat tersebut dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, lembaga-lembaga anti-korupsi di Grenada yaitu the Financial Intelligent Unit and the Integrity Commission, justru memberikan respon yang unik.

Mereka merasa tidak percaya dengan hasil yang baru saja dirilis itu. Ketidakpercayaan tersebut tidak dalam konteks mereka tidak menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan, namun mereka tidak percaya efek dari usaha mereka langsung berpengaruh pada indikator yang terukur seperti peringkat IPK tersebut.

Mereka terkejut karena ternyata langkah signifikan dan konsisten yang telah dilakukan dalam upaya penguatan sistem anti-korupsi selama setengah dekade terakhir telah menunjukkan hasilnya.

Kedua instansi tersebut mewakili Grenada dalam the Commonwealth Caribbean Association of Integrity Commissions and Anti-Corruption Bodies (CCAICACB), sebuah badan regional yang didukung oleh Commonwealth Secretariat (Sekretariat Persemakmuran) yang berbasis di London, yang memiliki perwakilan di dewan eksekutifnya.

Badan ini terdiri dari otoritas nasional dari 12 negara persemakmuran di wilayah Kepulauan Karibia (Antigua and Barbuda, The Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Lucia, St Kitts and Nevis, St Vincent and The Grenadines, and Trinidad and Tobago).

Adapun tujuan CCAICACB adalah untuk meningkatkan transparansi dan membantu memerangi korupsi. Pembentukan asosiasi tersebut diharapkan menjadi langkah maju dalam upaya regional untuk mendukung integritas dan mengatasi korupsi.

Forum tersebut dapat memberikan manfaat praktis bagi anggota dalam bentuk sharing pengetahuan dan memperkuat koordinasi. Menariknya, secara peringkat, beberapa negara di wilayah Kepulauan Karibia tersebut berada di posisi yang baik, seperti Bahamas di peringkat 24, Barbados di peringkat 31, Saint Lucia di posisi 35, dan Dominica di peringkat 38.

Grenada menyusul pada tahun ini dan langsung bercokol di posisi 46, memberikan bukti bahwa asosiasi CCAICACB terbukti memberikan manfaat bagi negara-negara disana.

Asosasi tersebut bukanlah asosiasi yang pertama kali dibentuk oleh Commonwealth Secretariat. Sebelumnya, di wilayah persemakmuran di Afrika telah dibentuk the Association of Anti-Corruption Agencies pada tahun 2011.

Commonwealth Secretariat beranggapan bahwa dengan membentuk forum yang beranggotakan negara-negara yang berada di wilayah yang berdekatan, akan memudahkan dalam transfer of knowledge, peer-revieew, dan koordinasi, terlebih negara-negara tersebut memiliki karakteristik yang sama.

Itulah salah satu alasan asosiasi dibentuk berdasarkan wilayah, tidak digabung menjadi satu untuk seluruh negara-negara persemakmuran di dunia.

Salah satu lembaga yang menjadi pendorong keberhasilan program anti-korupsi Grenada adalah the Integrity Commission (Komisi Integritas).  Komisi tersebut dibentuk untuk memastikan bahwa pejabat publik dalam melaksanakan tupoksinya selalu menjunjung tinggi standar integritas.

Hal ini menjadi perhatian mereka karena integritas merupakan poin penting dalam meningkatkan standar tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan. Komisi ini berwenang untuk menerima dan memverifikasi keakuratan pertanggungjawaban keuangan para pejabat public, untuk menyelidiki keluhan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik.

Selain itu, komisi ini juga berhak melakukan penuntutan. Komisi tersebut juga memiliki wewenang untuk melakukan tindakan preventif dan edukatif seperti menginstruksikan, memberi saran dan membantu badan publik sehubungan dengan perubahan dalam praktik atau prosedur yang mungkin diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Lalu, melaksanakan program pendidikan kepada publik yang dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman akan standar integritas yang diberlakukan di negara tersebut.

Secara garis besar, kunci utama program anti-korupsi yang dilakukan oleh Grenada adalah pemahaman bahwa integritas merupakan fondasi penting dalam menjalankan program anti-korupsi.

Hal ini serupa dengan yang telah dilaksanakan oleh Belanda yaitu melalui white paper yang merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang upaya pencegahan korupsi. Titik berat Pemerintah Belanda dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah melalui pembangunan integritas yang kokoh di semua lini. the Bureau for Ethics and Integrity Stimulation (BIOS) didirikan pada Maret 2006 dibawah koordinasi Menteri Dalam Negeri dan bertugas untuk membantu seluruh bagian di pemerintahan dalam menegakkan integritas.

Pendirian BIOS tersebut juga sejalan dengan pembentukan Komisi Integritas Grenada, adanya komisi khusus yang bertugas menyebarkan ‘virus’ integritas ke seluruh penjuru negeri.

Komisi khusus seperti itu mungkin tidak berbeda dengan pembentukan KPK di Indonesia. Namun perbedaan yang mencolok adalah the Bureau for Ethics and Integrity Stimulation (Belanda) dan the Integrity Commission (Grenada) sama-sama secara eksplisit menyematkan kata integritas pada nama organisasinya.

Hal itu berbeda dengan kondisi pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu tidak dapat secara serampangan disimpulkan bahwa tanpa penggunaan kata integritas lantas dapat disimpulkan penegakan integritas bukan merupakan perhatian dari KPK. Namun, label ‘integritas’ tersebut menunjukkan core dari tupoksi kedua instansi tersebut difokuskan pada pembangunan integritas.

Selain itu, adanya CCAICACB tentu dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang mampu melambungkan peringkat Grenada di IPK 2016. Saling berbagi pengalaman dan ilmu antar negara anggota terbukti menjadi pendorong yang efektif. Pada peringkat IPK 2016 tersebut, setengah dari total anggota CCAICACB sudah berada di peringkat 50 dunia.

Bandingkan dengan Indonesia dan negara-negara di sekitarnya. Dari 11 negara ASEAN, hanya Singapura dan Brunei Darussalam yang berada di peringkat 50 dunia, bahkan tujuh negara lainnya, masih berada di luar peringkat 100 dunia. Hal ini menunjukkan adanya potensi bagi pembentukan asosiasi serupa untuk mendorong perbaikan atas peringkat negara-negara ASEAN tersebut, dengan Singapura sebagai salah satu role model-nya.

Sebagai catatan terakhir, peringkat IPK yang dirilis oleh Transparansi Internasional (TI) tentu bukanlah ukuran mutlak sebuah negara telah berhasil atau belum dalam melakukan upaya perlawanan terhadap korupsi. Telah banyak artikel yang membahas kelemahan dari metode yang dilakukan oleh TI yang masih berdasarkan persepsi masyarakat. Namun, tentu kelemahan tersebut tidak lantas menghapuskan manfaatnya. IPK masih dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur yang digunakan untuk dasar pengukuran sejauh mana progres dari setiap upaya yang dilakukan oleh berbagai negara setiap tahunnya dalam hal program anti-korupsi.

Salam Anti-Korupsi!

 

 

Peran Profesi Audit dan Akuntansi dalam Mendeteksi Kecurangan Manajemen Laba (Earnings Management)

Peran Profesi Audit dan Akuntansi dalam Mendeteksi Kecurangan Manajemen Laba (Earnings Management)

“Pahlawan mengorbankan harta, jiwa, dan raga untuk kejayaan bangsa dan negara…..Koruptor mengkhianatinya…”

 

Keterikatan dan keeratan hubungan setiap organisasi, baik organisasi privat maupun publik, dengan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dijalankan dalam suatu kesepakatan bersama, atau yang lebih dikenal sebagai hubungan kontrak, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Di sisi lain, karena memiliki kepentingan (interest) pribadi, manajemen suatu korporasi ataupun organisasi publik akan berupaya menyajikan informasi kinerja organisasi tidak secara apa adanya, melainkan disertai dengan rekayasa. Bahkan, mereka bisa sampai memanipulasi data-data pencapaian kinerja organisasi.

Sementara itu, kegigihan investor dan pemegang saham (shareholders) yang hanya terfokus pada informasi laba yang disajikan dalam laporan laba/rugi akan mendorong manajer suatu korporasi untuk melakukan manajemen atas laba (earnings management). Bahkan, manajer akan terdorong untuk melakukan manipulasi laba (earnings manipulation). Praktik yang demikian dapat menjadikan laba yang disajikan manajemen pada suatu laporan keuangan korporasi berbeda dengan laba ekonomis (yang sebenarnya).

Sebenarnya, manajemen laba ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kecurangan (fraud). Hal ini didasari pertimbangan bahwa dalam melakukan manajemen laba tersebut manajemen sudah menampilkan laporan keuangan yang disesuaikan dengan keinginan mereka. Mereka tidak menyampaikan secara faktual (apa adanya) informasi berdasarkan standar yang berlaku umum.

Kalau kita kembali kepada unsur-unsur fraud (conversion, concealment, dan theft), maka kegiatan manajemen laba ini memenuhi unsur conversion (merekayasa, manipulasi) dan concealment (menyembunyikan, menutupi), walaupun tidak secara langsung terjadi theft (menguntungkan diri sendiri).

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pun menyebutkan orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku dan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Jelaslah bahwa ditinjau dari pengertian dan unsur-unsur kecurangan dan dari sudut pandang peraturan perundangan maka tindakan manajemen laba dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan kecurangan. Apabila hal tersebut terjadi pada organisasi sektor publik, maka perbuatan tersebut pun dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi yang dapat diancam dengan sanksi hukum pidana.

Di sisi lain, agar terbangun akuntabilitas manajemen, meminimalkan kesenjangan informasi antara manajemen dan pemegang saham, serta melindungi stakeholders, maka dibutuhkan kehadiran pihak ketiga yang independen dan profesional. Pihak ketiga tersebut diharapkan dapat menyuguhkan informasi yang sebenarnya terjadi sesuai dengan faktanya. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan oleh berbagai pihak dapat dilakukan secara rasional.

Pihak ketiga tersebut dikenal sebagai auditor. Mereka menjalankan fungsi memberikan keyakinan (assurance) kepada berbagai pihak bahwa informasi keuangan yang dikeluarkan oleh manajemen sudah dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomis maupun strategis.

Salah satu aktivitas auditor adalah audit forensik. Audit ini dilakukan untuk mendapatkan bukti-bukti tentang adanya dugaan kejadian suatu pelanggaran peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal. Aktivitas audit ini banyak digunakan dalam suatu perkara pidana. Tujuan utamanya adalah untuk membuat terang benderang suatu dugaan perkara. Biasanya, audit ini menyangkut segala hal yang akan menjadi bahan pembuktian perkara pidana atau perdata pada persidangan di pengadilan.

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2011), audit forensik adalah “the application of accounting, auditing, and investigative skills to provide quantitative financial information about matters before the courts.” Dengan kata lain, audit forensik merupakan upaya yang dilakukan oleh auditor untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga dapat menganalisis dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria.

Berbagai aktivitas harus dilakukan auditor forensik untuk mendukung proses peradilan (litigation support). Aktivitas ini khususnya berhubungan dengan menghitung dan menetapkan kerugian keuangan korporasi ataupun negara. Mereka sangat diperlukan untuk menganalisis, menginterpretasikan, merangkum, dan menyajikan informasi yang penting. Dan yang tidak boleh dilupakan, informasi ini mesti bisa dipahami dan layak untuk mendukung penyelesaian kasus di pengadilan, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus kerugian korporasi ataupun negara.

Aktivitas audit forensik hampir serupa dengan pekerjaan auditor pada umumnya. Namun, audit forensik berkewajiban untuk mereviu situasi faktual dan melengkapi bukti laporan keuangan yang terkait dengan aktivitas penyelamatan kekayaan suatu korporasi atau negara. Bila temuan audit telah didapat, auditor forensik akan terus berupaya untuk mengawal temuannya hingga pada tahap pengujian temuan di pengadilan.

Pada tahap tersebut, ia membantu dalam perumusan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hakim yang berkaitan dengan bukti-bukti keuangan atas temuannya. Dengan demikian, berbagai permasalahan terkait dengan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan yang terungkap dalam pembuktian perkara kecurangan ataupun korupsi dapat terjawab tuntas dengan dukungan bukti yang dikumpulkan auditor.

Artinya, audit forensik sangat penting untuk mendukung penegakan hukum terkait dengan alat bukti hukum yang diperlukan penuntut dan hakim dalam pembuktian perkara. Dalam pelaksanaan audit forensik tersebut, berbagai aktivitas pengumpulan bukti akan dilakukan oleh auditor. Hal itu meliputi, antara lain, (a) melakukan penyelidikan dan analisis bukti-bukti keuangan; (b) mengembangkan aplikasi komputerisasi untuk membantu dalam menganalisa dan menyajikan bukti-bukti keuangan; (c) mengomunikasikan temuan mereka dalam bentuk laporan dan bagan (peraga); dan (d) membantu menyelesaikan proses pengadilan.

Dari seluruh rangkaian kegiatan itu, auditor forensik harus tetap menjaga independensi dengan cara tetap profesional dan proporsional pada setiap kegiatan pengumpulan bukti-bukti. Selanjutnya, setelah ditemukan fakta atas suatu peristiwa pidana, maka tugas yang dirasakan cukup berat dan merupakan titik kritis dari seorang auditor forensik adalah ketika ia harus mengomunikasikan dan menyampaikan pembuktian temuannya di persidangan.

Karenanya, auditor forensik berkewajiban untuk merespon dan menyampaikan pembuktian atas informasi keuangan secara benar, ringkas, lengkap, dan dimengerti oleh khalayak yang relatif awam dengan akuntansi di ruang pengadilan. Sebab, audit forensik dilakukan untuk membuktikan dugaan terjadinya pelanggaran peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, terutama menyangkut kebijakan manajemen, hukum formal, hukum material, dan lain-lain.

Audit ini merupakan audit lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya dengan tujuan untuk membuktikan ada tidaknya kecurangan (fraud) sebagaimana yang disebutkan dalam pengaduan atau informasi dari masyarakat. Dalam audit ini, auditor mengungkap tindak pidana korupsi dan yang menjadi obyek pemeriksaan merupakan suatu proses berupa tahapan atau langkah-langkah di dalam pelaksanaan kegiatan keuangan, sejak timbulnya niat (kebijakan) sampai dengan selesainya kegiatan.

Karenanya, setiap auditor tidak boleh menutup mata dan mengesampingkan adanya potensi kecurangan. Mengabaikan dan tidak berupaya untuk mendapatkan informasi akan adanya kecurangan merupakan suatu kesalahan yang fatal bagi seorang auditor. Kecurangan sudah menjadi salah satu perhatian utama auditor dalam menjalankan tugas profesinya. Oleh karena itu, para auditor diharapkan dapat ikut serta memberikan kontribusi kongkrit dalam aktivitas bangsa melawan kecurangan, khususnya korupsi.

Di sisi lain, dengan kompetensi yang dimilikinya, para profesional akuntansi yang bekerja di suatu korporasi atau organisasi publik pun sangat potensial untuk terlibat dalam membangun tata kelola (good governance) korporasi atau organisasi publik. Peran nyata mereka adalah dengan memberikan keyakinan (assurance) kepada publik bahwa informasi yang disampaikan oleh manajemen korporasi dan penyelenggara negara sudah cukup kredibel untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Karenanya, profesional akuntansi yang bekerja di dalam suatu korporasi atau organisasi publik tidak boleh berpangku tangan melihat kondisi bangsa dan negara yang sedang tersandera dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin menyengsarakan masyarakat. Mereka harus menjadi pelopor dalam gerakan pembersihan dari kecurangan, bukan malah sebaliknya menjadi fasilitator untuk memuluskan kecurangan, sebagaimana terlihat kecenderungannya belakangan ini.

Zeune (1994:150) menyatakan bahwa salah satu peran penting profesi akuntansi dalam upaya preventif terhadap korupsi adalah melalui pengungkapan informasi akuntansi. Kecenderungan tidak mengungkapkan informasi akuntansi akan mengurangi upaya preventif dalam mencegah berlangsungnya praktik kecurangan dan korupsi di Indonesia. Global Corruption Report 2001 menyatakan bahwa organisasi yang korup akan berupaya untuk tidak transparans kepada publik.

Oleh karena itu, agar tidak dituduh sebagai profesi yang mendukung sikap permissive, auditor dan profesional akuntansi perlu duduk bersama melihat hal ini dari berbagai sudut pandang. Utamanya, apakah manajemen laba di suatu korporasi tetap dapat ditolerir sebagai suatu kreativitas akuntansi atau sesuatu yang harus dihindarkan. Sebab, kenyataannya, saat ini semakin banyak korporasi yang melakukan manajemen laba dalam laporan keuangannya.

 

 

Parodi ‘THR’ Penutup Ramadhan

Parodi ‘THR’ Penutup Ramadhan

Tak lama lagi, kita akan segera tiba di hari raya Idul Fitri. Hari kemenangan yang penuh makna bagi yang menjalankan ibadah puasa.  Dalam suasana seperti itu, ada sebuah fenomena yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia dalam menyambut hari kemenangan. Kita disibukkan dengan berbagai kebutuhan mudik, baju lebaran, dan juga berbagi amplop berisi lembaran rupiah untuk saudara dan handai taulan di kampung tercinta.  Sebuah fenomena yang kadang terasa paradoks dengan makna kemenangan itu sendiri, kemenangan dalam berjuang melawan berbagai hawa nafsu untuk kembali fitri sebagai manusia.

Di sisi lainnya lagi, THR hadir bagi birokrat untuk memfasilitasi hari kemenangan. Akankah THR dapat memberikan rasa kemenangan bagi birokrat? Atau justru ada THR lain, yang kehilangan makna, yang justru menambah  rasa lapar dan dahaga setelah berjuang menahan diri selama puasa?

—-

 

Dari waktu ke waktu tak terasa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) sudah berlangsung sejak lama. Namun, masih saja ada pro dan kontra antara pemberi kerja dengan pekerja. Sebab, bagi perusahaan pemberi kerja, di satu sisi, pemberian THR satu kali gaji dianggap menambah beban dan mengurangi profit perusahaan. Akan tetapi, di sisi lain, THR sangat dinantikan dan diharapkan oleh para pekerja.

Sudah menjadi tradisi, momen lebaran digunakan untuk mudik. Momen ini digunakan untuk berkumpul dengan orang tua, sanak saudara, dan handai taulan. Momen ini juga digunakan untuk saling memaafkan, dan mempererat tali silaturahmi. Selain itu, tak jarang  momen ini dibumbui dengan kegiatan berbagi rezeki.

Pertanyaannya adalah bagaimana dengan THR-nya ‘abdi negara’ yang selama ini terkesan diam dan tidak peduli dengan hiruk pikuk adanya THR?

Bila mau jujur, suara-suara sumbang tentang THR ini sudah lama terdengar. Terlebih lagi dari kalangan abdi negara golongan bawah. Bahkan, mereka sering bertanya-tanya dan berkeluh kesah, mengapa PNS tidak mendapatkan THR seperti halnya karyawan di perusahaan swasta?

Kejujuran suara dari lapisan bawah ini nyaris tak pernah dihiraukan oleh pemegang kekuasaan. Tak jarang, hal itu malah memunculkan hembusan isu-isu buruk di masyarakat bahwa di jajaran birokrasi sudah tidak perlu dan tidak membutuhkan THR.

Anggapan ini beralasan karena citra buruk yang sudah tertanam di benak orang awam yang menganggap PNS itu korup. THR itu telah diperoleh dari pundi-pundi subhat dan haram yang sudah biasa dilakukan. Bisik-bisik masyarakat ini bisa jadi bukan fitnah, tetapi fakta yang terus terjadi.

Kejengkelan dan kegeraman masyarakat mungkin semakin menjadi-jadi akibat peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK baru-baru ini. Hal itu memunculkan keyakinan bahwa praktik korupsi terus berjalan. Praktik ini telah dibungkus dengan berbagai cara, seperti suap, gratifikasi, upeti, dan fee. Meskipun upaya pemberantasannya juga tak kalah garang.

Yang menyesakkan dada, peristiwa OTT KPK di Jawa Timur itu terjadi menjelang momen lebaran, dengan dalih sebagai pemberian THR. Akibatnya, ‘Tunjangan Hari Raya’ berubah menjadi ‘Tahanan Hari Raya’. Mereka melakukannya tanpa rasa malu dan takut pada hukum negara maupun hukum Allah.

Peristiwa tersebut makin memperburuk citra aparatur negara. Hal ini pun makin menimbulkan prasangka buruk masyarakat terhadap jajaran birokrasi yang akan berdampak pada aparat negara lain yang jujur dan berintegritas. Tindakan ini seperti peribahasa, ‘nila setitik rusak susu sebelanga’.

Tidaklah aneh ‘THR’ tersebut diperoleh dengan cara memanfaatkan dana operasional siluman nonbudgetter (taktis)  yang berasal dari praktik-praktik koruptif. Modus yang terjadi pun bisa bermacam-macam, mulai dari  pemberian upeti atas nama ‘THR’ antara penyuap dan yang disuap, atau bisa jadi pemberian ‘THR’ dari atasan kepada bawahan, atau sebaliknya dari bawahan kepada atasan, karena balas budi.

Bukan itu saja, bahkan hiruk pikuk ‘THR’ ini juga menjangkiti sebagian oknum pencari warta maupun oknum LSM yang mengganggap momen bagi-bagi rejeki atas nama ‘THR’ adalah sesuatu yang bagus, baik dan halal.

Meskipun, mereka tahu hal itu terlarang dan bila ditelisik di dalam dokumen anggaraan, biaya bagi-bagi ‘THR’ itu tidak mungkin tersedia.

Tentu bagi oknum aparat berbagai cara dapat dilakukan untuk menyediakan dana ‘THR’ tersebut. Tak sulit bagi mereka merekayasa bukti-bukti pengeluaran sehingga pertanggungjawabannya layak secara administrasi dan hukum. Walaupun, semua itu hakekatnya adalah perbuatan yang tercela.

Terlebih jika hal itu dilakukan pada saat bulan Ramadhan yang seharusnya dapat menjaga kesucian hati dan perilaku serta  melatih kejujuran jiwa, bukan malah membuat kedustaan belaka.

Seperti sabda Rasulullah dalam sebuah hadist yang berbunyi:

Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga (HR. Abdullâh bin Mas’ûd R.A.).

Juga dalam hadits lain yang berbunyi:

Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai pendusta (pembohong) (HR. Ahmad dan Imam Bukhori).

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah baru-baru ini, akhirnya Pemerintah benar-benar merealisasikan pemberian THR kepada para aparatur sipil negara maupun pejabat negara yang sudah kita rasakan selama dua tahun ini. THR ini merupakan ‘kompensasi’ tidak adanya kenaikan gaji.

Mengapa Pemerintah akhirnya memberikan THR pada jajaran birokrasi? Bukankah citra yang terbangun di masyarakat  selama ini adalah di birokrasi sudah banyak ceperan, penghasilannya berlebih,  masih banyak KKN, serta masih menerima suap dan gratifikasi?

Upaya baik Pemerintah ini sebenarnya bukan tanpa alasan, yaitu untuk memberikan tambahan penghasilan berupa THR di jajaran birokrasi. Tentu saja, maksud dan tujuan utamanya adalah agar kesejahteraan aparatur negara menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi kesenjangan sosial, yang pada akhirnya berharap terciptanya Pemerintahan yang bersih dari KKN.

Pertanyaan selanjutnya adalah, setelah Pemerintah memberikan tambahan penghasilan berupa THR kepada ASN apakah sekarang ini praktik bagi-bagi ‘THR’ sudah sirna atau malah masih terus terpelihara?

Satu pekan sebelum hari raya, saat tulisan ini dibuat pun ternyata sudah terdengar nyaring kasak-kusuk-nya. Mulai terdengar di telinga saya suasana berbagi ‘THR’, yaitu atasan memberi bawahan, bawahan memberi atasan, yang di sana memberi yang di sini, dan yang di sini memberi yang di sana.

Istilah THR yang seharusnya adalah Tunjangan Hari Raya kini berubah menjadi ‘sandi-sandi’ lelucon, seperti ‘Titipan Hari Raya’, ‘Tilepan Hari Raya’, ‘Tuntutan Hari Raya’, ataupun ‘Tanggungan Hari Raya’. Bahkan, yang lebih ekstrem adalah sindiran bagi mereka yang terkena OTT, yaitu ‘Tahanan Hari Raya’.

Sebagai aparatur negara yang peduli terhadap kemakmuran negeri ini, kita mungkin bertanya, tindakan dan solusi apa yang harus kita lakukan, atau kita perjuangkan, supaya praktik-praktik nista yang menjamur ini bisa dikurangi dan dibersihkan?

Terkadang terbersit rasa putus asa. Tentu saja, semua akan mustahil jika kita tidak bahu-membahu dalam berniat dan beritikad baik untuk mencapainya.

Human Errors dan Mismanagement, Bahaya Laten Eksistensi NKRI

Human Errors dan Mismanagement, Bahaya Laten Eksistensi NKRI

Sejurus dengan tulisan Moch. Soedarno tentang salah asuhan di Birokrat Menulis, saya pun memiliki ketertarikan yang sama dengan novel ini. Saya mencoba melihatnya dari sisi lain, tentang human error dalam pengelolaan birokrasi saat ini.

Dalam tinjauan sejarah sastra Indonesia, pernah ditulis novel dengan judul Salah Asuhan, karya Abdoel Moeis. Substansi cerita dalam novel tersebut menceritakan tokoh Hanafi yang bisa disebut menjalani kesalahan terkait tujuan hidup dan proses menjalaninya. Kegagalan yang dialami, jika dijelaskan dengan konteks human error, hal ini bermakna bahwa Hanafi melakukan tindakan (action) yang mengakibatkan kegagalan secara tidak sengaja (inadvertent errors). Hanafi dengan nilai hidup yang dimilikinya mengalami kehidupan yang tergelincir (action-based slip). Dalam lingkup yang lebih luas, telah terjadi kesalahan dalam mengelola proses dalam mencapai tujuan.

Salah Asuhan membuka narasi tulisan ini. Sebab, alur ceritanya terkait dengan suatu nilai dan tujuan hidup, dan hadirnya suatu pengaruh lingkungan. Meskipun tidak dapat secara keseluruhan dianalogikan untuk menggambarkan kembali keseluruhan kondisi Indonesia saat ini, cerita ini dapat mendeskripsikan kondisi NKRI saat sekarang, yaitu fungsi dan peran birokrat sebagai pelaku pembangunan.

Alur cerita dalam novel tersebut menjadi inspirasi dari kenyataan sesungguhnya. Paling tidak, tokoh Hanafi dapat dianalogikan dengan setiap birokrat yang mengalami berbagai bentuk hambatan kinerja dalam kehidupan sistem birokrasi di Indonesia. Seorang birokrat yang ada dalam sistem birokrasi memulai karirnya dengan dasar lingkungan personal yang dimiliki, nilai hidup, dan tujuannya.

Sistem birokrasi di Indonesia sejak jaman Orde Lama, Orde Baru, awal Reformasi, Era Reformasi, dan sampai sekarang selalu dicirikan dengan banyaknya beban sosial, beban ekonomi, serta beban politik yang masif. Beban ekonomi, beban social, dan beban politik dalam makna negatif akan ditentukan oleh banyaknya peristiwa human errors. Dampaknya adalah anti-social welfare yang dirasakan dalam kondisi kekinian, dan nantinya dicatat oleh generasi penerus sebagai bagian sejarah.

Ada harapan, kita dapat banyak belajar dari kurva perjalanan NKRI, di mana jajaran birokrasi berada dalam keyakinan membangun seiring dengan perjalanan NKRI ke depan. Namun, harapan itu bukan jaminan, karena human errors adalah hasil dari peristiwa hulu tentang individu.

Kegagalan Human Error and Mismanagement

Manusia adalah unsur signifikan dalam suatu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Sumber daya lainnya dapat dikatakan sebagai alat, tetapi peran manusia adalah sebagai alat dan cara secara menyeluruh. Atas hal ini, suatu kesalahan yang terjadi di luar perilaku individu akan menjadi technical error.

Kembali pada kehadiran fungsi dan peran jajaran birokrat, dalam konteks sebagai manusia, hal ini tidak dapat dipisahkan dalam konteks individu dan organisasi. Individu yang memiliki nilai dan tujuan hidup sebagai pribadi, dan bagaimana tujuan dan nilai hidup tersebut berjalan dalam koridor organisasi.

Keberhasilan individu sebagai birokrat, karenanya, dapat membangun suatu manajemen yang baik dalam menjaga eksistensi NKRI. Sebaliknya, adanya kegagalan manusia (human failure) dalam bentuk human error dari konteks individu akan menimbulkan masalah bagi organisasi secara kolektif, yaitu adanya mismanagement dalam manajemen birokrasi. Suatu sistem yang dibentuk dengan struktur dan proses akan mengalami distorsi dengan adanya kegagalan peran individu dalam organisasi.

Kembali ke kehidupan tokoh Hanafi dalam Salah Asuhan, suatu realitas kehidupan ditanggung tokoh tersebut dan beberapa pihak terkait alur cerita. Namun, suatu realitas human error dalam sistem birokrasi di NKRI telah dan akan terus akan menyebabkan dampak negatif yang dialami secara luas, dan bersama waktu akhirnya memang sejarah juga akan mencatat pada era generasi bangsa ke depan.

Ironi memang, karena semua dapat disebut salah asuhan, khususnya human errors yang terjadi dalam kasus populer “KKN” di NKRI. KKN terjadi dalam berbagai level, area, waktu, dan cara kejadian. Dalam tataran manajemen birokrasi, fenomena ini terjadi seperti peristiwa kesalahan dengan kesengajaan dalam perencanaan. Terjadinya human error dalam perencanaan dan pembentukan organisasi, pelaksanaan, pengendalian, serta fenomena kekinian yang menyeruak dalam human error di tataran pengawasan.

Wujud mismanagement muncul di lingkungan di mana human error tak terelakan. Penurunan penerimaan publik pada wadah organisasi di mana human errors terjadi adalah risiko mikro dalam berbagai dimensi organisasi. Namun, tidak sampai di sini, karena dampak negatif segera dialami secara luas.

Berbeda dengan Hanafi yang mengalami inadvertent error, maka jajaran pelaku birokrasi di Indonesia sebagai pengambil kebijakan pembangunan justru menghadirkan perilaku yang memenuhi kriteria human error dalam bentuk kesalahan yang direncanakan (thinking error), yaitu sebagai tindakan yang direncanakan, dan memasuki ranah rule-based mistake, atau suatu kesalahan berbasis aturan; meskipun mereka sebenarnya memiliki knowledge-based competence.

Relatif besar pelaku kesengajaan human error dalam KKN adalah individu yang terpelajar. KKN di NKRI adalah kumpulan human error yang terbentuk dari keperilakuan pelaku yang terjadi dalam bentuk ketidakpatuhan pada regulasi, serta pengabaian tentang asumsi hukum terkait sanksi KKN.

Ia terselenggara sebagai hal yang terencana, dipenuhi dalam pola pelanggaran yang disengaja (deliberate non-compliance atau violations). Hal ini kemudian menghadirkan tiga hal dalam KKN. Pertama, KKN yang terdefinisi terjadi “rutin”, KKN yang terjadi karena “situasional”, serta KKN dalam konteks kejadian pengecualian (exceptional) dari peristiwa berkategori illegal act, dan irregularity di Indonesia.

Hal yang sangat mengganggu jalannya kehidupan harmoni berbangsa dan bernegara terjadi dalam tataran politik, dalam bentuk ketidakpatuhan, dan pelanggaran terselubung tetapi disengaja. Suatu peristiwa terkait hilangnya nilai normatif yang digantikan dengan pragmatisme dominasi dari kekuasaan (power). Karenanya, inefisiensi dalam pembiayaan untuk memenuhi disain sistem politik atau peristiwa demokrasi yang menguras APBN/APBD tidak sebanding dengan hasil yang dicapai.

Atas tahapan yang telah ditempuh, NKRI ideal dengan pola manajemen pemerintahan yang good governance tidak terpenuhi. Kondisi ini sulit dicapai karena kelangkaan pemimpin dan ketiadaan nilai kepemimpinan dari pemenang kontes politik.

Dominasi kekuasaan (power) dan pendefinisian kepentingan pada kelompok telah melindas nilai-nilai demokrasi. Gaung kesatuan dalam NKRI menjadi bagian terdepan dan formal saja. Padahal, yang dibutuhkan adalah representasi dari kepemimpinan yang pada saatnya hadir melakukan transformasi dan bukan transaksional atas janji demi kemenangan kontes politik.

Fenomena human error tampaknya menjadi dominan dalam sistem birokrasi. Pengambil kebijakan dan keputusan pembangunan terkait tujuan dan sasaran dari program/kegiatan pembangunan banyak disusupi kepentingan individu dan kelompok. Mismanagement yang terjadi adalah bahaya laten yang terbentuk dari hulunya, yaitu dari nilai dan tujuan hidup individu. Keadaan terkendali terhadap realitas ini juga sulit dicapai karena aspek abstrak dari kualitatif nilai dan tujuan hidup.

Dapat dicatat, peristiwa KKN tidak ditentukan segalanya oleh pemenuhan ekonomi, tetapi upaya untuk mencapai abstraksi dari ungkapan merasa makmur yang sebenarnya tidak ada pembatasnya. Perikatan sosial dan ekonomi dalam legitimasi kekuasaan adalah sangat kentara. Hal yang juga sulit dikendalikan.

Secara normatif, keseluruhannya memerlukan pemahaman bahwa suatu sistem memiliki subsistem, dan juga terkait dengan super sistem. Suatu unit berasal dari hulu sebagai pembentuknya, dan selanjutnya memberi dampak ke hilir. Dimensi hulu dan hilir memiliki rentang panjang seperti titik membentuk garis.

Upaya mencapai good governance justru berhadapan dengan realitas kumpulan human error yang membentuk mismanagement dan perilaku birokrasi yang akuntabel hanya dapat dijelaskan oleh hulunya, yaitu nilai dan tujuan hidup individu. Hal ini tidak keseluruhannya dapat diatur dengan kekuatan hukum, tetapi mesti mendasarinya pada nilai, belief, atau keyakinan terkait agama. Perspektif ini dapat menghindarkan pandangan materi kebendaan sebagai hal yang berdiri sendiri.

Memperhatikan fenomena manajemen birokrasi NKRI, tampaknya diperlukan pemaknaan konteks human error dengan syarat indikatornya yang bukan semata teknis, tetapi pada nilai sikap, serta indikator kesadaran. Sebab, berbagai dampak kegagalan mencapai tujuan sistem dan program, yang ditandai dengan berbagai peristiwa besar KKN yang terungkap, maupun yang tidak, atau belum terungkap, dan potensi keberlanjutannya di Indonesia, menunjukkan tahap pengendalian dan pengawasan yang memakai konsep human error telah memanjakan dan menyelamatkan jajaran koruptor di Indonesia dari ilegal act dan irregularity.

Namun, layak dicermati, dalam konteks sebagai manusia, suatu human error masih dapat dilihat sebagai keniscayaan, serta kelayakannya untuk masih bisa diterima secara sistem (nonformal), yaitu untuk kejadian yang memenuhi kriteria inadvertent errors.

Kenyataannya, dilema etika terjadi saat kriteria kegagalan karena tidak sengaja (inadvertent errors) versus pola pelanggaran yang disengaja (deliberate non-compliance atau violations) memasuki ranah hukum. Human error yang deliberate yang berwujud KKN exceptional bisa saja dipandang sebagai inadvertent error dan sebaliknya. Politik dan lingkungan menjadi penjelas untuk hal ini.

Hal tersebut terjadi karena human error dalam tataran tujuan ekonomi, sosial, dan politik, telah hadir dalam dua sisi, yaitu sebagai sebab dan atau sebagai tujuan. Akumulasi inilah sesungguhnya yang menjadi ancaman NKRI. Karenanya, pemimpin dan jajaran birokrasi harusnya terus dan perlu menyadari tentang human errors dan mismanagement sebagai bahaya laten di NKRI.

 

 

123
error: