Duka Di Lembah Palu

Duka Di Lembah Palu

Jumat sore itu

Senja kelabu

Tragedi pilu di kota Palu

Takkan lekang dari memoriku

 

Jumat terakhir bulan September

Dan goncangan 7,4 skala Richter

Bumi berguncang sangat kencang

Tanah serasa ombak bergelombang

 

Ribuan nyawa melayang

Terkubur dan menghilang

Tanpa celah masa untuk berontak

Lembah Palu yang indah

Seketika luluh lantak

 

Gempa dan tsunami

Datang tanpa permisi

Tiada yang kuasa berlari

Menyisakan duka dalam hati

Pada mereka,

Yang masih bernyawa

Yang kehilangan saudara dan keluarga

 

Guncangan masih terasa

Tak ada senggang waktu  untuk menyangka

Saat laut mengganas menelan daratan

Menghempas impian dan harapan

 

Mayat berserakan di bibir pantai

Jeritan tangis menyayat hati

Menyandera jiwa pendengarnya

Ibu kehilangan anaknya

Anak kehilangan ibunya

 

Di kaki gunung beratap langit biru

Seorang ibu nanar menatapku

Seolah berkata, tolong aku

Hancur rumahku

Hilang suami dan anakku

Mengharu biru perasaanku

Terguncang pula batinku

 

Aku tak berdaya

Diam seribu bahasa

Kuremas genggam tanganku

Menyaksikan penderitaan saudaraku

 

Meski bantuan terus hadir

Derai air mata tak henti mengalir

Luka itu tak kunjung redam

Trauma itu membekas dalam

 

Wahai Tuhan pemilik jagat raya

PeringatanMu sungguh nyata

Bahwa kami telah menumpuk dosa

 

Saat kami lupa ajal adalah kehendak-Mu

Engkau memperlihatkan kekuasaan-Mu

Menguji kami agar selalu mengingat-Mu

Bahwa segalanya adalah milik-Mu, kehendak-Mu

 

Yaa Allah yang Maha Berkuasa

Ampunkan kami atas segala rasa jumawa

Yang teracuni kesenangan dunia

Dan membuat kami lupa

Akan hakikat hidup di dunia

 

Hanya pada-Mu kami meminta

Untuk memberi kesembuhan atas luka

Dan kembali bangkit pasca bencana

 

Wahai saudara-saudaraku di Palu

Dukamu adalah dukaku

Tangismu adalah tangisku

Kehilanganmu adalah kehilanganku

 

Maka….

Biarlah sang waktu meredam luka

Dan ilahi memberikan kelapangan hati

Ayo bangkit menjemput asa

Mari kembali berdiri lagi

 

Tetap berjuang untuk kita semua

Yang masih ada dan bernyawa

Menghidupkan lagi kota kita

Yang sempat mati suri

Paluku, Palumu, Palu kita bersama

 

 

0
0
Tekad dari Makassar: Menulis dan Terus Menulis!

Tekad dari Makassar: Menulis dan Terus Menulis!

Masih terkesan dalam ingatan, sebuah peristiwa langka yang saya alami di Kota Makassar di medio April lalu. Peristiwa tersebut adalah kesempatan mengikuti kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh Pergerakan Birokat Menulis.

Bukan hanya itu saja, kesempatan untuk berjumpa secara langsung dengan para pegiat pergerakan adalah sesuatu yang sangat saya nantikan. Selama ini komunikasi dan diskusi hanya dapat saya ikuti secara online melalui grup WhatsApp.

Saat itu, keinginan saya untuk bertemu dengan para pegiat Pergerakan Birokrat Menulis cukup menggelora. Tanpa rasa lelah dan disertai dengan semangat tinggi, Jum’at malam 26 April 2018, selepas dari kantor saya berangkat menuju Kota Makassar. Perjalanan yang cukup panjang dengan menempuh waktu 10 jam terbayarkan saat mengikuti diskusi Birokrat Menulis yang diselenggarakan di Kota Makassar Sabtu malam, 27 April 2018.

Hotel Aston adalah lokasi dilaksanakannya kegiatan diskusi. Saya bergegas menuju lantai 20. Di sana saya bertemu dengan para pegiat pergerakan, yaitu Rudy M. Harahap, Mutia Rizal, Andi P. Rukka dan Eko H.W., dan Nur Ana Sejati.

Dengan rasa gembira saya berjabatan tangan dengan mereka dan berbincang penuh kehangatan. Saya tidak pernah membayangkan suasana keakraban akan terbangun seketika. Ternyata bertemu dengan orang yang punya visi dan ide yang sama, terasa bertemu dengan sahabat yang telah lama berpisah.

Tidak lama berselang para tamu mulai berdatangan. Saya mengambil peran menjemput para tamu. Peran yang diberikan oleh Tim Birokrat Menulis sungguh sangat berarti. Melalui peran ini saya bisa berdialog dengan para birokrat yang hadir pada saat itu, meskipun sebagian hanya sekadar menanyakan nama dan instansi asal mereka.

Acara dimulai, Rudy M. Harahap selaku Editor in Chief Birokrat Menulis, memperkenalkan tujuan hadirnya pergerakan Birokrat Menulis. Saya mengambil posisi sebelah kanan ruangan sambil sesekali berkeliling memantau suasana. Meskipun sederhana, tetapi cukup meriah dan peserta diskusi sangat antusias.

Acara diskusi dengan tema “Kinerja Birokrat dalam Kubangan Politik Praktis” ini menghadirkan narasumber seorang birokrat dari Provinsi Sulawesi Selatan, Zainuddin Jaka dan Adi Suryadi Culla seorang dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Di saat yang sama juga dilakukan peluncuran buku terbitan Birokrat Menulis, yaitu buku karya Andi P. Rukka yang berjudul Politik, Birokrasi dan Kebijakan Publik: Pokok-Pokok Pikiran dalam Memerangi Tuna Politik di Indonesia, dan buku karya Nur Ana Sejati yang berjudul Budaya Kinerja: Sebuah Upaya Revitalisasi Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik.

Dalam bukunya, Andi P. Rukka menuangkan semua kegelisahan untuk memecahkan masalah bangsa yang tak kunjung membaik. Penulis menyatakan kebingungannya karena tidak tahu kepada siapa harus berbicara.

Bicara kepada politisi, mereka tersandera oleh koalisi. Bicara kepada birokrat, mereka lebih sibuk memperbaiki nasib. Bicara kepada akademisi, mereka pun kebanyakan hanya mengisi daftar nilai.

Di tengah kebingungan itu, akhirnya penulis memilih bicara kepada rakyat sebagai pemilik sejati negeri ini. Bagi saya buku ini perlu dibaca oleh semua kalangan agar kita tidak menjadi penyandang tuna politik.

Selanjutnya Nur Ana Sejati, melalui bukunya menyoroti Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang selama ini lebih dianggap sebagai sebuah kewajiban formal dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), yang saat ini berubah nama menjadi laporan kinerja (LAKIN).

SAKIP sering dipandang sebelah mata baik oleh legislator maupun kepala daerah. Dalam proses penyusunan anggaran, misalnya, fokus pembahasan lebih kepada deretan angka-angka daripada target kinerja yang ingin dicapai. Bagi tim penyusun  laporan kinerja juga sering dianggap sebagai beban.

Sebaliknya, SAKIP seharusnya dipandang sebagai falsafah organisasi yang menggerakan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Untuk itu, perlu dibangun suatu budaya kinerja, atau biasa disebut sebagai performance-driven culture.

Selanjutnya, kedua narasumber memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pergerakan Birokrat Menulis. Ada hal yang membuat saya tercengang saat Adi Suryadi Culla mengatakan, “Saya menunggu tulisan dari para birokrat yang memberontak.”

Saya memaknai kalimat Adi sebagai motivasi untuk para birokrat agar berani menulis lebih otokritis. Zaman Now memang dibutuhkan birokrat yang otokritis untuk membangkitkan gairah para birokrat lainnya agar tidak terjebak dalam kubangan politik praktis.

Birokrat sejatinya jangan terjebak dalam hal-hal yang bersifat praktis dan rutinitas. Birokrat harus berani menggugat setiap keputusan yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat. Birokrat harus tampil terdepan, bukan hanya siap menunggu perintah pimpinan.

Pemimpin boleh berganti, pemimpin boleh dibatasi dua periode, tetapi birokrat akan selalu hadir meski pemimpin silih berganti. Birokrat harus sadar bahwa pembangunan tidak akan bertumbuh dengan semestinya manakala birokrat hanya terjebak hal-hal yang praktis dan rutin. Birokrat harus berani mengorbankan apa yang ia miliki. Birokrat harus mengembangkan dirinya dan berani keluar dari zona kenyamanan.

Seketika itu saya teringat pesan John C. Maxwell dalam bukunya Self Improvement:

“Anda harus belajar untuk melepaskan beban sebelum berusaha membawa beban lain. Anda harus melepaskan salah satu hal untuk memperoleh hal yang baru. Orang secara alamiah menahan itu. Kita ingin tinggal di zona kenyamanan dan bertahan dengan apa yang sudah diterima umum. Kadangkala lingkungan memaksa kita untuk menyerahkan sesuatu agar kita memiliki kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang baru. Namun yang lebih sering terjadi adalah, jika ingin membuat pertukaran yang positif, kita harus mempertahankan sikap yang benar dan bersedia untuk menyerahkan beberapa hal”.

Pesan Maxwell memiliki implikasi bahwa birokrat harus berani tampil tidak seperti biasanya karena hal yang biasa bisa dikerjakan oleh semua orang. Kebiasaan yang tidak benar jangan lagi dibiasakan.

Lantai 20 Hotel Aston Makassar memberi saya inspirasi dan membangkitkan hasrat untuk terus menulis. Dari sana saya bertekad untuk tetap menulis, menuangkan gagasan ataupun kegelisahan yang saya miliki.

Saya pun tak begitu memedulikan apakah nanti banyak orang mau membaca tulisan saya atau tidak. Satu hal yang saya miliki, tekad untuk menulis, menulis, dan terus menulis sampai jari-jari tangan saya terhenti dengan sendirinya.

Dari lantai 20 pun saya membulatkan tekad untuk tetap berada dalam pusaran pergerakan yang hebat ini. Sebuah pergerakan literasi bagi birokrat yang sungguh bermanfaat untuk meningkatkan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga pemahaman melalui berbagai paradigma. Semua itu bertujuan untuk membangun birokrasi yang lebih kuat dan memiliki nilai bagi publik.

Setelah kegiatan diskusi berakhir, saat lantai 20 semakin hening, saya masih sempat menikmati suasana hangat bersama tim Birokrat Menulis untuk melanjutkan obrolan hingga larut malam. Suasana yang sungguh menyejukkan dan membahagiakan relung sanubari saya.

Salam Birokrat Menulis.

Teruslah kritis, cerdas, dan menginspirasi tanpa batas.

 

 

0
0
Mendorong (Kembali) Lahirnya Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa

Mendorong (Kembali) Lahirnya Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa

Prolog

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah disambut gembira para pelaku pengadaan. Namun, lahirnya aturan tersebut jangan sampai membuat kita lupa terhadap penanganan permasalahan hukum pada sektor pengadaan.

Faktanya, hingga saat ini, tidak ada jaminan bagi praktisi PBJ untuk tidak diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH) walau indikasi tindak pidananya belum ditemukan.

APH biasanya cenderung mengabaikan peraturan presiden (perpres) tentang pengadaan barang/jasa ketika melakukan pemeriksaan terhadap praktisi PBJ. Mereka seringkali hanya terpaku pada undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal demikian membuat aspek-aspek spesifik dari proses pengadaan tidak tercermin di dalam pemeriksaan. Tentu saja kecenderungan itu akan berakibat pada besarnya kemungkinan kriminalisasi bagi praktisi PBJ.

Lemahnya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan

Paranoia praktisi PBJ tumbuh membesar setelah semakin banyak orang yang tidak bersalah menjadi tersangka korupsi dan akhirnya dipenjarakan. Padahal, ada adagium hukum pidana yang terkenal, “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah!”. Sebab, menghukum orang yang tidak bersalah adalah perbuatan zalim.

Dalam menangani sebuah perkara, terkadang hakim  mengalami keraguan  untuk memutuskan vonis. Jika hal itu terjadi, penerapan asas in dubio pro reo menjadi jawabannya. Menurut kamus hukum yang ditulis Simorangkir, frasa in dubio pro reo diartikan sebagai “jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”.

Dalam beberapa kasus tipikor, meskipun seorang terdakwa pada akhirnya mendapatkan vonis bebas, sanksi sosial telah terlanjur melekat padanya. Di lingkungan sosial, predikat sebagai koruptor yang terlanjur disematkan kepada terdakwa berdampak sangat besar. Tidak hanya kepada yang bersangkutan, tetapi juga kepada keluarga dan handai taulannya.

Semangat pemberantasan korupsi memang sangat perlu kita apresiasi, khususnya pada sektor pengadaan barang/jasa. Namun, semangat tersebut adakalanya menjadi liar dan melanggar prosedur. Kesalahan administrasi dalam proses pengadaan kadang dikategorikan sebagai tindak  pidana. Permasalahan seperti itu tentu akan merugikan praktisi PBJ di berbagai daerah.

Banyak praktisi PBJ yang kemudian memilih mundur daripada harus menerima dampak hukum yang tidak berkeadilan. Alih-alih menimbulkan efek jera pada pelaku pengadaan, hal tersebut justru menimbulkan sikap apatis. Sikap ini pada gilirannya berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran dan percepatan pembangunan yang telah direncanakan dalam APBN/APBD. Situasi seperti ini tidak dapat didiamkan berlarut-larut.

Bahkan, beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi telah memberikan pengarahan kepada Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam pengarahan tersebut, presiden menginstruksikan bahwa kebijakan diskresi tidak dapat dipidanakan.

Tindakan administrasi pemerintahan juga tidak dapat begitu saja dipidanakan. Potensi kerugian negara yang dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memiliki peluang untuk disanggah dan dibuktikan oleh instansi yang diaudit selama 60 hari.

Potensi kerugian negara harus konkret, tidak boleh mengada-ada. Kasus yang berjalan di kepolisian dan kejaksaan tak boleh diekspos ke media secara berlebihan sebelum masuk ke tahap penuntutan.

Harapan kita, arahan presiden benar-benar ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sampai level paling bawah sehingga tidak ada lagi kriminalisasi PBJ. Sayangnya, pemanggilan klarifikasi/pemeriksaan terhadap praktisi PBJ masih saja terjadi tanpa menggunakan perpres pengadaan barang dan jasa sebagai acuan utamanya.

Mendorong Lahirnya Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa

Dalam hierarki perundang-undangan, peraturan presiden berada pada urutan kelima atau berada dua tingkat di bawah undang-undang/peraturan pengganti undang-undang (Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan).

Dengan demikian, regulasi pengadaan yang saat ini masih berupa perpres, perlu didorong untuk naik dua tingkat menjadi undang-undang agar lebih memiliki kekuatan hukum yang diperhitungkan.

Rancangan undang-undang (RUU) tentang PBJ sebenarnya bukanlah ide baru. RUU tentang PBJ pernah diajukan pada tahun 2012, tetapi ditarik kembali dengan alasan terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Pada akhir tahun 2014, LKPP pernah membahasnya kembali dalam sebuah seminar yang bertajuk Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Seminar tersebut menghadirkan dua pakar hukum yaitu Prof. Eman Suparman dan Prof. Romli Atmasasmita.

Dalam makalahnya, Prof. Eman menyoroti aspek hukum perdata dalam pelaksanaan PBJ pemerintah. Pemerintah selaku pengguna barang/jasa untuk kepentingan pelayanan publik sudah seharusnya memberikan rasa aman dan  nyaman kepada pejabat dan petugas yang telah sungguh-sungguh dan penuh dedikasi melaksanakan tugasnya dalam kegiatan PBJ. Perlindungan hukum menjadi salah satu hal yang selalu dinanti agar mereka merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugasnya.

Apabila terjadi kerugian negara, pihak yang menyebabkan kerugian negara diharuskan mengganti sejumlah kerugian yang terjadi. Permasalahan demikian lebih baik diselesaikan dulu pada level auditor, bukan kemudian terburu-buru untuk dibawa pada ranah hukum yang ditangani oleh APH.

Melanggar perpres tentang PBJ tidak kemudian semudah itu menjadi tindakan pidana korupsi. Peraturan pemerintah dan perpres sebaiknya digunakan untuk melihat ketentuan undang-undang yang dilanggar.

Lebih lanjut, Prof. Eman mengatakan bahwa Perpres PBJ sebaiknya naik tingkat menjadi undang-undang. Peraturan pemerintah atau perpres hanya sebagai petunjuk teknis dari undang-undang.

Sementara Prof. Romli lebih menyoroti mengenai aspek hukum pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Jika nantinya terdapat undang-undang pengadaan maka undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam rangka pelayanan publik. Undang-undang Pengadaan jangan dibebani dengan sanksi-sanksi pidana.

Kesalahan pengadaan bukanlah masalah pidana, sepanjang tidak terdapat tindakan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Pidana Khusus atau Undang-Undang Pidana Umum.

“Jangan sekali-kali memasukkan perkara yang bersifat administratif menjadi perkara pidana”, demikian ujar Prof Ramli dalam acara seminar tersebut. Pesannya lagi, sebaiknya kesalahan pengadaan diselesaikan dengan cara-cara administratif sesuai dengan mekanisme penanganan perkara perdata yang ada.

Epilog

Pada tahun 2016, RUU tentang PBJ masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, sampai dengan saat ini, RUU tersebut tak kunjung menjadi prioritas untuk menjadi UU.

Sebaiknya hal demikian tidaklah menjadikan kita apatis, melainkan sebaliknya, dengan pemahaman yang cukup, menjadikan kita lebih bersemangat lagi untuk secara bersama mendorong agar pengadaan dapat diatur melalui undang-undang tersendiri.

Perlu adanya soliditas dan solidaritas dari seluruh prakstisi PBJ di negeri ini. Saya optimis, kekompakan kita dalam menyuarakan lahirnya undang-undang pengadaan akan membuahkan hasil. Jumlah kita (praktisi PBJ) cukup banyak  tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Menurut saya tidaklah berlebihan jika praktisi PBJ mau bergerak bersama, minimal dengan cara membuat dan menandatangani petisi yang hasilnya diserahkan ke presiden, LKPP, KPK, DPR-RI dan kementerian terkait. Hal semacam ini paling tidak mampu memberi kekuatan bagi kita, praktisi PBJ, untuk terus memiliki semangat dan gairah membangun bangsa.

Salam Pengadaan

 

 

0
0
Guru, Ditakuti atau Takut? Sebuah Refleksi Catatan Kelam Pendidikan Kita

Guru, Ditakuti atau Takut? Sebuah Refleksi Catatan Kelam Pendidikan Kita

Saya cukup prihatin mengamati perkembangan dunia pendidikan Indonesia akhir-akhir ini. Berbagai media, baik audio, visual, maupun online banyak mewartakan kabar tentang berbagai peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan.

Maraknya kekerasan terhadap guru yang dilakukan oleh murid dan orang tuanya  merupakan suatu tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Siswa yang tega mencaci dan menganiaya seorang guru, menandakan moralitas pendidikan anak bangsa telah goyah. Beberapa kasus justru orang tua membela anaknya dengan cara melaporkan guru ke ranah hukum. Guru mengajar, siswa dan orang tua menghajar. Miris.

Sungguh malang nasib salah seorang guru, sekadar cubitan kepada muridnya dengan tujuan mendidik justru berujung penjara. Dibalik jeruji besi dan dinginnya ruang penjara, seorang guru tidak berdaya, hanya bisa bersedih dan meratapi nasibnya. Adilkah ini?

Perlindungan Terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas

Dalam menjalankan profesinya, sudah selayaknya guru dihargai dan dilindungi. Hukuman yang bersifat mendidik, bukan merupakan tindakan kekerasan terhadap anak. Memidanakan seorang guru dengan permasalahan yang sepele bukanlah menegakkan supremasi hukum, malah sebaliknya, hal itu merupakan kriminalisasi terhadap guru.

Pada dasarnya, seorang guru memang dapat memberikan sanksi kepada anak didiknya asalkan sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, guru bahkan mendapatkan perlindungan atas tindakannya tersebut.

Tindakan dan perlindungan tersebut, secara positif, jelas termaktub dalam sebuah peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Salah satu pasal dalam aturan tersebut menyebutkan:

Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan tentang perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada dalam kewenangannya (pasal 39).

Dalam hal perlindungan atas tindakan pemberian sanksi, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas guru, peraturan tersebut menyebutkan bahwa:

Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai kewenangan masing-masing (pasal 40 ayat 1).

Lebih lanjut, aturan tersebut menjelaskan bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain (pasal 41 ayat 1).

Melalui aturan tersebut, guru memiliki hak untuk memberikan sanksi sekaligus hak untuk mendapatkan perlindungan. Namun, sangat disayangkan, pada praktiknya guru masih tetap dipidanakan dengan permasalahan yang sebenarnya tidak dalam kategori melanggar hukum.

Beberapa tindakan guru yang bermaksud untuk mendisiplinkan muridnya, dianggap sebagai perbuatan tidak menyenangkan dan kerap dijadikan delik aduan untuk menyeret guru ke ranah hukum, menggunakan undang-undang perlindungan anak.

Belajar dari Kasus Aop Saopudin

Aop Saopudin, seorang guru SDN Panjalin Kidul V, Majalengka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga bulan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka.

Vonis tersebut berawal dari sebuah kejadian pemotongan rambut terhadap beberapa murid SDN Panjilin Kidul V Majalengka, yang tidak mengikuti aturan sekolah untuk tidak berambut panjang/gondrong.

Aop Saopudin melakukan tindakan itu sebagai seorang guru yang sekaligus mendapatkan tugas khusus untuk mendisiplinkan para siswa yang berambut panjang.

Meskipun Aop divonis bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tinggi, tetapi putusan tersebut kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung akhirnya menyatakan bahwa Aop Saopudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Putusan hakim tersebut mempertimbangkan bahwa apa yang dilakukan terdakwa sudah menjadi bagian dari tugas, bukan merupakan suatu tindak pidana. Aop dinyatakan tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.

Dari kasus tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa sanksi yang dilakukan oleh seorang guru dalam mendidik siswanya, jika dalam batas yang wajar, adalah tindakan yang baik dan justru patut diapresiasi.

Ketakutan Para Guru

Kasus Aop di atas adalah sebuah kasus yang berakhir membahagiakan, tetapi tidak bagi guru lain. Beberapa guru ‘berhasil’ dipenjarakan akibat tindakan pelaporan oleh orang tua siswa. Kasus serupa yang berujung lebih tragis pun masih saja terjadi.

Belum hilang dari ingatan kita ketika seorang guru harus kehilangan nyawa karena diserang oleh siswanya sendiri, setelah memberi peringatan atas tertidurnya si siswa di kelas.

Indonesia berduka, ribuan guru meneteskan air mata. Semua geram dan mengutuk aksi kekerasan terhadap rekan seprofesi mereka. Masyarakat pun turut mengutuk dan berharap agar pelaku diberi hukuman yang setimpal.

Guru yang seharusnya dihormati dan dihargai jasanya justru teraniaya oleh siswa  ataupun orang tua siswa. Berbagai peristiwa memalukan dan memilukan, menjadi catatan kelam dunia pendidikan Indonesia.

Beberapa kejadian tersebut tidak menutup kemungkinan membuat ketakutan para guru. Ketakutan yang dapat mengakibatkan menurunnya kepedulian guru terhadap kualitas karakter anak didiknya. Perlu kita ingat kembali, tugas guru bukan hanya sekedar mengajar, tapi mendidik dan membimbing agar anak memiliki budi pekerti yang luhur.

Guru dapat saja kemudian acuh tak acuh terhadap penyimpangan aturan yang dilakukan oleh muridnya, demi keselamatan dirinya. Kecenderungan tersebut membuat daya pikir guru untuk mencari solusi dan cara terbaik dalam mendidik juga menjadi lemah.

Epilog

Permasalahan ini sebaiknya menjadi refleksi dan tanggung jawab bersama, bukan hanya menuntut perbaikan sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan yang mengarah pada pendidikan karakter yang mengedepankan sisi humanisme perlu terus didorong.

Namun, di sisi lain masyarakat perlu melakukan refleksi kembali bahwa pendidikan karakter tidak cukup dilakukan di sekolah. Pendidikan dan bimbingan orang tua di lingkungan rumah tangga turut dan dominan menentukan perangai anak bangsa.

Pendidikan karakter anak seharusnya diperhatikan dan dilakukan sejak usia dini. Peranan orang tua sangat dibutuhkan untuk membentuk perilaku anak, agar etika dan moral tidak tergerus oleh arus perkembangan teknologi yang semakin pesat. Orang tua yang kurang peduli, atau justru melakukan perlindungan yang berlebihan kepada anak dapat menjadikan anak merasa kebal sanksi di lingkungan sekolahnya.

Akan lebih bijaksana jika orang tua bersama guru mengedepankan pendekatan secara kekeluargaan. Guru adalah mitra orang tua dalam mendidik anak, bukan justru memisahkannya dari konsep pendidikan anak. Para guru dan orang tua murid sebaiknya aktif melakukan komunikasi terhadap perkembangan seorang anak.

Para guru pun sebaiknya lebih aktif menyosialisasikan hukuman yang bersifat mendidik dalam rangka tindakan pendisiplinan terhadap murid yang melanggar peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru.

Menyatukan persepsi hukuman/sanksi di antara keduanya dan membangun sinergi, menjadi bagian yang terpenting agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap orang tua murid.

Seorang guru pun seharusnya dapat memberikan keyakinan kepada anak didiknya bahwa dirinya bukanlah sosok yang perlu ditakuti, tetapi mampu memosisikan dirinya sebagai sosok panutan yang dapat diteladani.

Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali, agar pendidikan di Indonesia semakin maju dan mampu melahirkan generasi yang cerdas serta memiliki budi pekerti yang luhur.

Begitu beratnya tugas seorang guru, tidak hanya mengajar materi akademis, tetapi memiliki kewajiban mendidik, dan membimbing anak bangsa menuju karakter yang diharapkan. Sudah selayaknya kita, masyarakat, memberikan posisi yang lebih tinggi kepada profesi guru.***

 

 

1
0
error: