Dongeng Suatu Negeri

Dongeng Suatu Negeri

Ini adalah cerita tentang suasana di suatu negeri. Bukan di sini, tapi.

Dunia saat ini dipenuhi oleh raja-raja dan ratu-ratu yang telah membutakan mata kita dan mencuri mimpi-mimpi kita” -Jerry D. Gray-

Dunia ini dipenuhi oleh kepalsuan. Kebanyakan dari para penguasa sejatinya adalah bandit yang sedang bersandiwara. Para bandit yang bertopengkan ksatria tiada henti mengumbar dusta. Aroma busuk bau anyir darah tercium dari mulut mereka yang menghitam. Perut mereka tak pernah kenyang meski setiap hari menenggak darah. Darah siapa? Tentu saja dari rakyat yang seharusnya dilindunginya, tapi faktanya sebaliknya.

Darah rakyat sudah hampir kering lantaran terlalu lama ditindas. Akan tetapi para penguasa zalim itu, mereka tidak pernah berhenti. Kata-kata manis dan beberapa konspirasi suap-menyuap membuat mereka langgeng berkuasa. Kini mereka duduk di singgasana emas dengan pedang-pedang yang menghunus amat tajam ke bawah tapi terlampau tumpul ke atas.

Tak ada lagi rasa malu apalagi ketakutan akan karma. Bagi mereka ini pesta, harus dinikmati selagi masih bisa. Aji mumpung digunakan di sana sini untuk dapat posisi dan upeti. Raja dan para petinggi negeri lihai bersandiwara, membuat rakyat terlelap dalam ilusi. Hanya sedikit yang berani menggugat, langsung diburu, ditusuk tombak panas lalu disuruh mengaku. Yang terpenting bagi raja dan kroninya hanyalah bagaimana cara mereka bisa berkuasa dan terus berkuasa.

Mati sudah para pendekar yang selama ini gagah berani melawan penindasan. Para pendekar kini tersudut, ruang gerak mereka diberangus, senjata mereka satu per satu dilucuti. Satu-satunya golongan pembela kebenaran ini dihabisi dari luar dan disusupi dari dalam. Cerita-cerita keberanian para pendekar menyeret para pejabat serakah sebentar lagi hanya akan menjadi sejarah.

Kini jangankan masuk dan menyentuh singgasana raja, sekedar mendobrak kandang kerbau saja mereka tidak bisa.

Rakyat bergulat dalam pertarungan yang menyedihkan. Mereka bertarung satu sama lain, saling bunuh hanya untuk sepiring nasi. Sementara di luar sana, di pelosok yang lain lagi di negeri itu, sawah-sawah subur dipanen dan dijual untuk mengisi lumbung raja dan kroninya.

Rakyat berjalan tertatih-tatih, dengan beban hidup dan biaya pajak yang beraneka rupa. Pajak yang tak bijak dikelola, bocor di sana sini. Manfaat dari pajak tak sepenuhnya kembali buat kesejahteraan rakyat, tetapi sebagian masuk ke kantong-kantong oknum kerajaan.

Tak jarang juga dana pajak digunakan untuk menalangi kewajiban perusahaan swasta milik kroni raja. Bahkan ada pula wacana untuk menggunakan uang pajak itu, untuk mengganti uang para pembesar yang raib dikorupsi oleh perusahaan asuransi. Rakyat tak bisa apa-apa, hanya bisa melihat saja. Tangis darah mengucur deras.

Dewa melihat negeri ini dengan menahan air mata. Ia tahu betapa keras rakyat bertarung demi hidupnya, sedang di sisi lain ia menyaksikan kerakusan raja dan para petinggi tiada habisnya. Hampir saja ia murka lalu menurunkan petaka, melumat negeri itu menjadi puing-puing.

Namun, ia tidak tega dengan rakyatnya, rakyat yang begitu ikhlas ditindas.

Sang Dewa pun bertekat akan mengirimkan seorang manusia ke negeri itu. Ia adalah seorang manusia pilihan Sang Dewa. Ia diciptakan dengan segala sifat yang diperlukan untuk menjadi raja. Ia seorang manusia yang jujur dan berani, yang kelak akan memimpin rakyat negeri itu untuk melawan angkara murka.

Ia kelak akan menghanguskan berhala-berhala yang dimiliki raja dan kroni-kroninya. Ia akan menjadi cahaya yang menyudahi gulita. Namun, sebelum waktu itu tiba, Dewa akan mengutus raja-raja palsu untuk mengingatkan mereka semua.

Raja-raja palsu akan membawakan dongeng kejayaan masa lalu, cerita tentang bukit-bukit emas dan hamparan permata. Dongeng-dongeng masa lalu itu sejatinya hanya pengingat agar sang raja kembali, agar ia sadar bahwasanya alasan kerajaan dan segala sesuatunya ada adalah untuk menyejahterakan rakyatnya, bukan untuk diri dan kroninya saja.

8
0
Menggugat Peran APIP  dalam Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa

Menggugat Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa

Kita mempunyai lembaga pemeriksaan/pengawasan yang begitu banyak. Di antaranya ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan (BPKP), dan inspektorat pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Belum lagi ada kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Apa lagi yang kurang? Namun, untuk dapat mencegah dan memberantas korupsi masih diperlukan berbagai macam ikhtiar, di antaranya adalah metode pengawasan yang dijalankan.

Kasus Korupsi PBJ

“Oleh karena itu, kegiatan pengawasan yang diselenggarakan oleh BPKP jangan hanya dilakukan setelah kejadian, tetapi sebaiknya juga dilakukan saat pembangunan sedang berjalan.”

Demikian disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2018 di Gedung BPKP Jakarta pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 yang lalu. Acara tersebut mengusung tema pengawasan atas pengadaan barang dan jasa.

Sebagai pengamat, saya membaca pernyataan JK tersebut sebagai sebuah bentuk kegeraman terhadap fenomena korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang tak kunjung sirna dari negara ini. JK semacam ‘menggugat’ peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPK, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya pencegahan korupsi PBJ. Sebab, korupsi yang terjadi dalam kegiatan PBJ merupakan yang tertinggi di antara jenis-jenis korupsi yang lain.

Hasil rekapitulasi KPK per Agustus 2018 menunjukkan jumlah kasus korupsi PBJ selama tahun 2004-2018 sebanyak 180 perkara. Jumlah tersebut menempati peringkat kedua setelah perkara suap sebanyak 466 perkara. Sebagian besar perkara suap tersebut juga masih terkait dengan PBJ. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi dalam PBJ bukan hanya sebagai risiko yang signifikan, tetapi sudah menjadi masalah yang harus segera diatasi.

Kesan Reaktif APIP

KPK juga menyebutkan bahwa akar masalah korupsi PBJ pada aspek pengawasan terletak pada pendekatan pengawasan yang dibangun selama ini lebih bersifat reaktif ketimbang proaktif. BPK dan APH adalah pengawas eksternal, sehingga wajar jika keduanya lebih bersifat represif dalam mengatasi korupsi PBJ.

Yang menjadi masalah adalah keberadaan APIP sebagai auditor internal pemerintah yang seharusnya proaktif mencegah penyimpangan justru lebih terkesan reaktif dalam menghadapi korupsi PBJ. Dalam konteks PBJ ini, APIP sebagai auditor internal seperti masih enggan menggeser peran watch dog ke peran konsultan dan katalis. Menjadi relevan jika hari ini kita kembali bertanya, “Mengapa proyek-proyek pembangunan infrastruktur justru dikawal oleh kejaksaan, bukan oleh APIP? Kemana gerangan APIP?”

Sebagaimana diuraikan di atas, tingkat korupsi PBJ di Indonesia adalah yang tertinggi di antara jenis-jenis korupsi yang lain. Namun kenyataannya, risiko korupsi belum dikelola secara memadai. Bahkan, tampaknya malah belum disadari sama sekali.

Padahal, jika mengacu pada konsep audit berbasis risiko, kegiatan audit internal seharusnya lebih fokus pada risiko-risiko yang signifikan bagi organisasi. Mengacu pada konsep manajemen risiko, apabila dilakukan penilaian atas risiko korupsi PBJ, maka akan ditemui hasil bahwa risiko tersebut masuk ke dalam kuadran signifikan atau bahkan sangat signifikan. Ini terjadi karena dari sisi kemungkinan keterjadian dan dampak, tentu saja korupsi PBJ memiliki bobot yang tinggi.

Pertanyaannya, apakah selama ini kegiatan APIP kita telah terfokus, atau setidaknya mencakup risiko korupsi dalam PBJ tersebut? Jika jawabannya belum, maka APIP dengan legowo harus menerima kritik JK dan berniat tulus untuk menginstropeksi diri. Jika jawabannya sudah, maka pertanyaan berikutnya adalah: “Apakah kegiatan audit internal tersebut telah efektif dalam mencegah korupsi?”

Peran APIP

Audit internal menurut The Institute of Internal Auditor (IIA) adalah kegiatan konsultasi dan penjaminan kualitas (assurance) secara independen yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Jika mengacu pada definisi di atas, esensi dari keberadaan auditor internal adalah nilai tambah bagi operasi organisasi. Adanya nilai tambah artinya terdapat perbedaan antara operasi manajemen plus audit internal dengan operasi manajemen tanpa audit internal.

Begitupun dalam lingkup PBJ, APIP selaku auditor internal pemerintah juga harus mampu memberikan nilai tambah, yaitu berupa keyakinan yang memadai terhadap proses PBJ yang sedang berjalan. APIP seharusnya mampu menilai dan memastikan bahwa manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola dalam PBJ telah efektif dalam mencegah korupsi.

APIP harus lebih mengembangkan teknik dan metode pengawasan yang lebih tajam. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP harus benar-benar menguji kebenaran material suatu bukti, tidak sekedar reviu dokumen formal saja.

Sebab, reviu dokumen formal tidak cukup ampuh untuk menemukan indikasi korupsi dalam PBJ. Misalnya dalam kasus e-KTP, reviu yang dilakukan BPKP gagal menemukan konspirasi dan mark up harga besar-besaran. Reviu tersebut hanya sebatas melakukan checklist terhadap kelengkapan dokumen, tidak sampai pada pengujian material kebenaran bukti dokumen.

Memang, secara teori, dalam reviu tidak perlu sampai menguji bukti secara mendalam. Oleh karena itu, keyakinan yang dihasilkan dari reviu bersifat terbatas. Yang menjadi pertanyaan, untuk sebuah proyek besar sekelas e-KTP tersebut, mengapa jenis pengawasan yang dipilih sebatas reviu, dan bukannya probity audit? Padahal, sejak 2012 BPKP telah memiliki pedoman probity audit PBJ bagi APIP.

Probity audit itu sendiri adalah kegiatan penilaian yang bersifat independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.

Probity audit dilakukan dengan pengujian bukti-bukti dokumen mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pemilihan, hingga penandatanganan dan pelaksanaan kontrak. Melalui probity audit diharapkan korupsi dapat dicegah, setidaknya dapat dideteksi sedini mungkin sehingga dampaknya bisa diminimalisir.

Berkaca pada kasus e-KTP di atas, menurut saya, APIP harus lebih banyak melakukan kegiatan probity audit daripada kegiatan reviu.

Risiko Auditor

Probity audit yang dilakukan auditor bukan berarti tanpa risiko. Sebagai salah satu bentuk kegiatan penjaminan kualitas (assurance), probity audit memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa suatu proses PBJ telah berada pada jalan yang lurus.

Pernyataan jaminan oleh auditor ini dapat menjadi bumerang jika setelah dilakukan probity audit terhadap suatu kegiatan PBJ dengan simpulan baik, yaitu PBJ telah berjalan efektif, efisien dan sesuai aturan, tetapi di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penyimpangan (korupsi).

Untuk meminimalisir risiko, ruang lingkup dan batasan tanggung jawab auditor harus jelas. Simpulan yang dihasilkan dalam probity audit tentu harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat yang telah diperoleh dengan hati-hati dan diuji dengan cukup. Artinya, auditor telah bekerja sesuai dengan standar dan kode etik.

Jika di kemudian hari terdapat bukti atau fakta baru selain yang telah dikumpulkan oleh auditor, maka auditor tidak seharusnya dipersalahkan atas ketidakmampuannya menemukan indikasi korupsi PBJ.

Hal tersebut penting dipahami, karena dalam praktiknya terdapat kekhawatiran atau bahkan ketakutan dalam benak auditor atas risiko kegagalan probity audit tersebut. Jika hasil probity audit nantinya justru dijadikan ‘bemper’ atau ‘stempel’ yang melegitimasi korupsi yang dilakukan secara diam-diam terjadi. Selain itu, tidak dipungkiri adanya kekhawatiran dalam diri auditor ikut terseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan hasil probity audit yang telah dilakukannya.

Untuk  mengatasi hal tersebut, menurut saya perlu dirancang dua pendekatan. Pertama, APIP harus merancang metode dan teknik probity audit yang benar-benar ampuh.

Kedua, harus ada kesepahaman dalam bentuk aturan tertulis yang secara tegas menjelaskan batasan tanggung jawab auditor dalam probity audit. Semua pihak mulai dari manajemen, aparat penegak hukum, dan juga majelis hakim harus memahami bahwa keyakinan yang dihasilkan dari kegiatan probity audit bersifat ‘keyakinan memadai’ bukan ‘keyakinan mutlak’.

Penutup

Semua pihak sebaiknya mengerti bahwa auditor hanyalah manusia dan bukan Tuhan, yang tentu saja memiliki keterbatasan. Maka dari itu, tanggung jawab auditor seharusnya hanya terbatas pada simpulan atas bukti yang diperoleh dan metode atau teknik yang digunakan.

Dengan batasan yang jelas tadi, auditor dapat lebih ‘berani’, dan memang harus berani dalam memberikan jaminan yang memadai. Bagaimanapun auditor tetap harus memberikan jaminan ini, karena auditor tanpa assurance bagaikan gula tanpa rasa manis. Peran auditor seperti kehilangan esensinya.

Selain itu, seperti halnya Wapres Jusuf Kalla, banyak pihak yang berharap akan peran maksimal APIP. Untuk memaksimalkan peran tersebut, sudah sewajarnya jika marwah APIP segera ditingkatkan. Peran yang tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap manajemen, tetapi justru menjadi mitra, penuntun, dan penyeimbang manajemen.

 

 

1
0
Refleksi 20 Tahun Reformasi:  Pemberantasan Korupsi Melalui Pembangunan Manusia dan Budaya

Refleksi 20 Tahun Reformasi: Pemberantasan Korupsi Melalui Pembangunan Manusia dan Budaya

Prolog

Awal tahun 2018 ini, rapor birokrasi kita tampaknya masih berwarna merah. KPK menggelandang tak kurang empat kepala daerah karena dugaan suap. Mulai dari Gubernur Jambi, Bupati Jombang, Bupati Kebumen, dan terakhir Bupati Subang. Pada detik ini juga KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian pada tingkat pusat maupun daerah sepertinya juga sedang memproses ratusan dugaan tindak pidana korupsi lainnya.

Sebuah potret buram korupsi di birokrasi kita yang terus saja muncul dari hari ke hari. Hal ini tentu membuat kita bertanya-tanya, apa memang korupsi takkan pernah sirna di negeri ini? Tahun ini, hampir genap 20 tahun sejak reformasi bergulir. Faktanya, ruh reformasi berupa pembenahan pemerintahan dan pemberantasan korupsi tak kunjung membaik.

Pasca reformasi banyak undang-undang baru dibuat, demokrasi dimulai, perbaikan pemerintahan baik dari sisi tata kelola dan pengendalian intern terus dibangun, dan reformasi birokrasi dikoarkan. Perbaikan demi perbaikan agar proses bisnis pemerintah semakin bersih terus digarap di berbagai segi dan lini. Sembilan belas tahun sudah semua perbaikan itu diupayakan, tetapi sampai hari ini korupsi masih menjadi bopeng pada wajah pemerintahan kita.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kita tak banyak bergeser dari 1,9 pada tahun 2000 (peringkat 88 dari 91 negara) menjadi 3,7 pada tahun 2017 (peringkat 96 dari 180 negara). Tentu kita semua berharap peningkatan yang lebih lagi.

Apa yang salah sebenarnya dengan negara ini?

Pemberantasan Korupsi adalah Soal Mengubah Manusia dan Budaya.

Beberapa waktu lalu Kanti Pertiwi menulis artikel menarik berjudul “Mengkritisi Logika Anti-Korupsi Global dan Konsekuensinya bagi Indonesia”. Tulisan tersebut menyuguhkan alternatif pemikiran yang cukup menantang nalar. Beliau mengulas bahwa permasalahan korupsi sebenarnya tidak hanya melulu soal tata kelola, pengendalian intern, dan segala tetek bengek lain yang terkait dengan organisasi.

Menurut Kanti, persoalan korupsi tidak berhenti pada urusan struktur dan proses, tetapi menyangkut kultur dan mindset para manusia yang terlibat di dalamnya. Beliau menggarisbawahi perlunya mendefinisikan  ulang apa itu korupsi, dari sudut pandang budaya dan kebiasaan masyarakat.

Dalam beberapa hal, saya sependapat dengan pemikiran Kanti. Suka tidak suka, diakui atau tidak, kita sebenarnya masih belum sepenuhnya sepakat dengan apa sesungguhnya definisi korupsi. Meski dari sisi peraturan perundang-undangan korupsi telah didefinisikan secara tegas dan jelas, tetapi persepsi masing-masing diri kita masih berbeda-beda.

Masing-masing individu memiliki definisi, toleransi, dan pembenaran sendiri tentang ‘apa itu korupsi’? Masih banyak kita temui ungkapan semisal ‘uang lelah, tanda terima kasih, uang mahar, upeti,’ dan frasa-frasa lain di masyarakat yang menggambarkan berbagai praktik yang masih dapat diperdebatkan apakah itu perbuatan korupsi atau bukan.

Dalam jagat persilatan auditor, terdapat suatu teori bahwa pengendalian sebaik apapun dan sesempurna apapun tidak akan berguna melawan kolusi atau kongkalikong. Pemisahan fungsi sudah dilakukan, tetapi hal itu tak akan bisa berjalan efektif apabila ada kolusi di antara manusia sebagai para pelakunya.

Semisal dalam pengadaan barang dan jasa, fungsi antara Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan (PPHP) secara ketentuan terpisah. Namun, seringkali pada perkara korupsi yang terjadi ketiga pihak yang seharusnya independen satu sama lain justru bersekongkol.

Skandal korupsi raksasa semisal Hambalang dan E-KTP baru-baru ini juga menyimpan cerita kolusi tingkat tinggi di dalamnya. Kolusi adalah pendekar terkuat yang mampu menembus segala kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dirancang.

Jika dikaitkan dengan unsur sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), faktor manusia masuk dalam kategori lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ibarat fondasi sebuah bangunan. Di atas fondasi tersebut segala struktur bangunan pengendalian didirikan. Pengendalian sebaik apapun ujung-ujungnya akan melempem bila dijalankan oleh orang-orang yang korup.

Teori Fraud Triangle (Cressey, 1953) yang kemudian berkembang menjadi Diamond Fraud Triangle (Wolfe dan Hermanson, 2004), menjelaskan bahwa penyebab fraud ada empat macam yaitu pressure/incentive (tekanan, niat jahat), rasionalisasi (pembenaran), capability (kemampuan), dan opportunity (kesempatan; pengendalian yang buruk). Dari empat sisi tersebut tekanan (pressure/incentive), rasionalisasi, dan kemampuan (capability) bersumber pada manusia itu sendiri, sedangkan kesempatan bersumber dari organisasi.

Perbaikan pengendalian internal dan tata kelola hanya akan mengurangi risiko korupsi, tetapi tidak menjamin korupsi tidak terjadi. Perbaikan pengendalian internal sebaik apapun tidak akan berdampak besar tanpa disertai dengan perbaikan ‘isi otak’ manusia itu sendiri.

Niat untuk korupsi dapat muncul dari dalam diri sendiri maupun dari luar semisal tekanan ekonomi. Meski faktanya, para pelaku korupsi kebanyakan justru berasal dari kalangan yang telah mapan secara finansial. Hal ini menunjukkan faktor keserakahan (greed) lebih mendominasi niat untuk melakukan korupsi ketimbang tekanan ekonomi.

Di sisi lain, apa yang dijelaskan Kanti  dengan ‘korupsi memiliki makna positif’ sebenarnya dari sudut pandang Fraud Triangle adalah rasionalisasi atau pembenaran. Tiap individu dengan ‘konteks sosial’ masing-masing memiliki pembenaran atau rasionalisasi masing-masing.  Maka itu pembenahan mindset manusia untuk meminimalkan niat korupsi (pressure/incentive) dan rasionalisasi sama pentingnya dengan pembenahan pengendalian intern untuk memperkecil kesempatan (opportunity) melakukan korupsi.

Sampai di sini tentu akan terlintas beberapa pertanyaan besar. Bagaimana mengubah manusia? Bagaimana mengubah mindset yang kadung korup? Bagaimana mengubah kultur yang cenderung permisif terhadap korupsi? Bagaimana mengubah rasionalisasi yang sudah sejak lama tertanam dalam pikiran?

Pertanyaan-pertanyaan serupa seringkali membawa kita pada sebuah jalan buntu. Menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu seolah kita terbentur dengan sebuah tembok tinggi yang tak tertembus. “Susah, itu tidak mungkin, mustahil” kata-kata semacam itu seringkali kita ucapkan sambil menghela napas panjang. Mengubah pemikiran dan budaya terlihat mustahil hingga kita tak perlu repot-repot memikirkannya.

Di situlah sebenarnya kesalahan kita selama ini. Kita sibuk melakukan pembenahan organisasi, tetapi abai melakukan pembenahan manusia. Salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi adalah SDM. Tujuanya adalah untuk mengubah mindset dan budaya birokrasi. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga telah mengoarkan ‘Revolusi Mental’.

Pertanyaannya kemudian, sudah sejauh mana reformasi birokrasi dan revolusi mental itu telah berjalan? Apakah keduanya benar-benar digarap secara sungguh-sungguh? Apakah mindset dan budaya birokrasi sudah benar-benar berubah? Atau malah sebenarnya tidak berdampak sama sekali? Doing bussiness as usual?

Pertanyaan-pertanyaan di atas seharusnya kita jawab secara serius. Perkembangan revolusi mental harus benar-benar diukur menggunakan indikator-indikator yang relevan dan metode yang valid. Mengukur perubahan pola pikir memang tidak mudah, tetapi bukan berarti hal itu tidak dapat dilakukan.

Epilog

Pemerintah perlu mengadakan survei atau penelitian berskala nasional untuk mengetahui apakah mindset dan kultur masyarakat, khususnya para birokrat sudah berubah atau sebenarnya tak jauh beda dengan semasa Rezim Orba. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan peneliti-peneliti sosial dan para akademisi yang memiliki kompetensi dan kredibilitas tentang bagaimana mengukur perubahan pemikiran.

Tanpa perubahan yang fundamental pada tataran mindset individu dan kultur masyarakat, pembenahan tata kelola dan pengendalian intern sebaik apapun tidak akan berdampak signifikan. Potret birokrasi kita akan tetap dipenuhi gambar hilir mudik para pejabat digiring aparat ke jeruji besi dan pemberantasan korupsi akan tetap menjadi pekerjaan rumah yang tak pernah usai.***

 

 

0
0
Selamat Datang Abangda, Novel Baswedan

Selamat Datang Abangda, Novel Baswedan

Assalamualaikum Abangda Novel Baswedan…

Selamat datang kembali ke tanah air.

Sekitar sepuluh bulan lalu, beberapa hari setelah Abangda disiram air keras, aku juga menulis surat  melalui birokreasi.com. Sebenarnya surat itu tidaklah penting, Abangda. Hanya goresan singkat sebagai dukungan dan doa untuk Abangda dan rekan-rekan Abangda di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Walaupun surat itu tidak direspon, aku tidak akan kapok menulis kembali untuk Abangda. Cinta saya pada Abangda dan KPK ini tulus tak menuntut balas, tak serupa cinta kekasih gelap yang berharap sama rasa atau disawer uang ratusan juta.

Abangda apa kabar? Ingin sekali rasanya aku bertemu Abangda dan tertularkan semangatmu yang selalu menggelora. Melalui berbagai media massa, kulihat Abangda masih tampak gagah. Jaket dan topi hitam yang Abangda kenakan terlihat begitu serasi. Jaket dan topi itu seolah menjadi pertanda bahwa Abangda siap kembali terjun ke medan laga.

Perang melawan korupsi memang belum berakhir, Abangda. Warna putih pada bola mata Abangda sama sekali tak menunjukkan kelemahan. Sebaliknya, warna putih itu memancarkan keberanian dan kesucian tekad Abangda—juga tekad kami semua—untuk bangkit melawan korupsi. Mata Abangda ibarat Sharingan milik Sasuke Uchiha, sebuah mata surgawi yang mampu melihat kebenaran dari seluruh ciptaan tanpa penghalang, yang mampu mengalahkan Madara. Madara itu jahat Abangda, ia ingin merusak dunia, sama seperti korupsi.

Selama sepuluh bulan terakhir ini, tentu banyak hal yang terjadi. Aku yakin Abangda juga mengamati perkembangan di Tanah Air. Soal pemberantasan korupsi, tentu tidak ada kabar yang paling menarik dan patut diperbincangkan selain kasus e-KTP. Alhamdulillah Abangda, “Papa” sudah sehat, tak lagi pura-pura sakit, tak lagi tidur saat sidang, tak lagi diare dan puluhan kali ke toilet. Mungkin “Papa” sudah lelah lari dari kenyataan lalu berujung menabrak tiang lampu. “Papa” kini tampak tegar di persidangan. Konon di rutan Papa juga sudah bersedia cuci piring sendiri.

Luar biasa Abangda, tentu KPK dan 250 juta rakyat Indonesia harus berterima kasih pada tiang lampu yang telah menghentikan laju “Papa” malam itu. Aku setuju dengan saran, ada baiknya tiang lampu itu kita angkat sebagai Duta Antikorupsi.

Bukan apa-apa Abangda, mengangkat Duta Antikorupsi dari kalangan manusia terlalu riskan. Manusia gampang berubah Abangda, yang dulu jujur bisa jadi korup. Lain dengan tiang lampu. Ia kan tetap tegak meski ditabrak mobil, takkan tergoda harta-tahta-wanita, dan juga tahan disiram air keras. Tiang itu akan tetap melaksanakan tugasnya untuk memberi penerangan di saat gelap. Ia takkan pernah mengorupsi aliran listrik yang diamanahkan padanya. Lain dengan manusia Abangda, lain!

Abangda, tahun ini hampir ganjil 19 tahun reformasi bergulir. Sejak itu, perbaikan demi perbaikan kita lakukan demi memberangus korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan disahkan, KPK didirikan, sistem pengendalian intern dibangun, birokrasi direformasi, dan bahkan baru-baru ini katanya mental direvolusi. Namun, mengapa korupsi masih saja merajalela? Apa yang salah dengan negara kita ini, Abangda? Mengapa mereka masih saja suka melakukan korupsi? Apa mereka ndak takut kuwalat? Ndak takut mati? Ndak takut neraka? Atau…jangan-jangan mereka takut lapar?

Aku geleng-geleng kepala Abangda, tak habis pikir bagaimana bisa pejabat yang sudah punya segalanya masih saja tega memperkosa hak rakyat secara semena-mena? Mereka sudah digaji tinggi, dapat mobil dinas, istri/suami dinas, rumah dinas, kok ya masih tega nilep duit negara?

Sementara di luar sana banyak orang yang untuk sekedar makan saja susah. Sungguh, teganya…teganya…teganya mereka itu. Apa mereka ndak sadar bahwa uang yang mereka korupsi itu sejatinya untuk rakyat? Mereka sebenarnya ngerti kan kalau uang itu untuk membangun infrastuktur jalan, jembatan, dan lain sebagainya agar investasi tumbuh, pengangguran berkurang, juga ekonomi berkembang?

Uang negara itu untuk membiayai pendidikan, membangun sekolah, membeli buku, menggaji guru agar generasi kita cerdas, berintegritas, dan punya daya saing. Uang negara itu untuk rakyat, bukan untuk mereka.

Aku jadi berpikir Abangda, koruptor itu lebih jahat daripada pelakor, lebih ganas dari lelaki hidung belang. Sejahat-jahatnya pelakor, seganas-ganasnya hidung belang, yang dirusak moral dan ekonominya hanya satu keluarga. Lha, kalau koruptor Abangda, yang menjadi korban biasanya lebih dari seratus keluarga.

Duh maaf Abangda, lagi-lagi aku membahas pelakor. Maklum emang lagi trend, dan begitulah masyarakat kita, sangat seksis. Semoga urusan mencegah atau memberantas korupsi pun tidak ikutan seksis. Jangan lalu urusan korupsi pun yang disalahkan perempuan, lha kok enak jadi laki-laki. Laki-laki seolah selalu dianggap wajar kalau berbuat salah. Duh maaf Abangda, malah makin ngelantur, kadang gemes sih….

Singkatnya Abangda, koruptor itu harus kita bikin kapok. Kejahatan mereka itu tak tanggung-tanggung, dampaknya mungkin setara dengan terorisme dan narkoba. Kalau Abangda tidak percaya, coba tanya mereka yang gagal melamar kerja atau gagal meminang pujaan hati gara-gara KTP-nya tak kunjung jadi.

Oh ya Abangda, soal e-KTP, tolong diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Pastikan semua yang terlibat dan menikmati aliran dananya mendapat ganjaran yang setimpal. Jangan sampai tragedi e-KTP terulang lagi dan menimpa kartu-kartu yang lain. Kalau sampai itu terjadi, bisa gawat.

Bukan hanya pengacara tersangka yang bakalan repot-repot bikin benjolan sebesar bakpao, namun kita juga bakalan susah. Jika kartu-kartu lain dikorup juga, ke mana-mana kita pergi harus membawa map berisi surat-surat keterangan. Aduh repot betul, Abangda.

Akhir kata Abangda, berbagai ucapan selamat datang dan penyambutan mengiringi kedatangan Abangda  ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kehadiran Abangda seolah membakar semangat kami untuk bangkit berdiri.

Kami bosan Abangda, dan kami akan melawan!

Abangda kini adalah lambang perlawanan terhadap korupsi. Abangda dan KPK adalah bagai matahari yang senantiasa kami harapkan terbit, karena di sini siang dan malam sama saja, selalu terasa gelap. Teruslah berjuang Abangda, luruskan niat kuatkan tekad.

Tangkap para begal negara ini tanpa pandang bulu, seret mereka ke penjara, sita harta dan miskinkan mereka. Jangan pernah gentar melawan mereka karena sungguh yang patut kita takuti hanya Allah saja.

Selamat kembali bertugas Abangda, sehat selalu!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh…

Dari Aku Abangda, yang ngaku-ngaku jadi adikmu.

 

 

0
0
My “Eska”, My Adventure: Bungkus Airmatamu!

My “Eska”, My Adventure: Bungkus Airmatamu!

Selain kelanjutan pertarungan Luffy melawan Big Mom di Wholecake Island, ada juga desas-desus kabar surat keputusan (baca: eska) mutasi tempat yang membuat jantung saya dag dig dug minggu-minggu ini.

Seperti halnya alur cerita dalam serial One Piece karangan Eiichiro Oda yang tak bisa ditebak, eska mutasi itu pun sama. Keduanya sama-sama mengejutkan. Jika serial One Piece selalu mampu menghibur, eska mutasi malah bisa membuat berlinang-linang air mata.

Padahal, ia hanyalah beberapa lembar kertas dengan bahasa yang kaku. Akan tetapi, ia memiliki kedigdayaan yang dapat membuat haru-biru melebihi drama Korea.

Suka atau tidak suka, mutasi tempat adalah sebuah keniscayaan yang akan dialami dan terus dialami oleh para birokrat. Sebab, wilayah Indonesia yang membentang luas adalah ‘medan perang’ bagi mereka yang mengecap diri sebagai abdi negara.

Karenanya, para birokrat yang dibesarkan dengan cara sipil harus mau menerima perintah mutasi tempat layaknya seorang tentara. Mereka mesti mau melangkah gagah menenteng koper, menempuh perjalanan baru, dan menyambut ketidakpastian dengan tangan terbuka.

Selamat tinggal kampung halaman. Bungkus air matamu di sini. Kampung halaman sudah ada dalam sanubari, tempat kenangan masa kecil dan barisan para mantan bersemayam.

Bagi birokrat yang sudah berkeluarga, pindah lokasi penugasan juga sudah seperti acara bedol desa. Kerepotan demi kerepotan harus mereka jalani dengan dada selapang-lapangnya.

Langkah awalnya, mereka harus menentukan barang apa yang perlu dibawa pindah, mana yang bisa dijual, mana yang harus dihibahkan, dan mana yang harus dibuang ke tempat sampah.

Memilah dan memilih barang ini tentu bukan pekerjaan singkat. Setelah beberapa tahun menetap, seminimalis apa pun tempat yang ditinggali mereka, tetap saja akan menyimpan bergudang barang.

Setelah teridentifikasi mana barang yang dibawa dan mana yang tidak, kini saatnya packing. Pertama, para birokrat harus merapat ke toko kelontong terdekat untuk membeli kardus ukuran raksasa.

Kardus (perusahaan) rokok adalah pilihan ideal. Selain ukurannya besar, kardus tersebut juga berbahan tebal. Jika ada kelonggaran budget, bolehlah mereka membeli ‘kontainer’ dari plastik agar lebih praktis dan ciamik.

Sambil mengepak barang ke dalam kardus yang telah tersedia, kini saatnya birokrat mencari jasa ekspedisi yang murah meriah sambil berburu tiket penerbangan atau kapal laut kelas ekonomi.

Meskipun para birokrat mendapatkan uang pindah dari negara, itu tak lantas bisa dipakai untuk foya-foya. Uang pindah harus dibelanjakan sebijak mungkin supaya ada sedikit tersisa untuk bekal mengontrak di tempat baru.

Segala kerepotan dengan tumpukan benda mati ternyata belum cukup. Jika sang birokrat memiliki buah hati yang sudah sekolah, maka pekerjaan bertambah lagi, yaitu mengurus kepindahan sekolah si buah hati.

Di negara yang segalanya serba administratif ini, mengurus pindah sekolah tentu bukan hal mudah. Perlu izin dan rekomendasi dari banyak pihak, perlu waktu, tenaga, dan biaya tentu saja.

Aneh memang, sekedar beda kabupaten, kota, atau provinsi saja, urusan  pindah sekolah bisa begitu ribet-nya. Padahal, daerah-daerah ini masih sama-sama Indonesia. Ya, mau bagaimana lagi, ribet ndak ribet harus tetap dilakoni. Toh demi masa depan.

Bagi birokrat jomblo, bujang lokal maupun antar kota dalam provinsi, pindah tugas secara teknis tidak terlalu merepotkan. Mereka tak punya pasangan dan anak-anak dengan segala urusan yang maha penting. Barang bawaan juga relatif lebih sedikit, satu dua koper juga sudah cukup.

Hanya saja, bagi jomblowan dan jomblowati yang sedang pedekate, pindah tugas tentu menjadi semacam kiamat kecil.  Perjuangan mereka mendekati ‘target’ selama berbulan-bulan yang telah menguras tabungan dan perasaan, tampaknya akan sia-sisa.

Jarak akan membuat usaha pendekatan semakin berat. Gimana nggak berat. Lha, wong ketemu muka saban hari saja doi belum tentu mau jadian. Apalagi ketemunya cuma via whatsapps atau bigo.

Gebetan yang sudah hampir tergenggam bisa hilang digondol maling. Jika sudah begitu, sang birokrat jomblo kemungkinan besar akan mengalami demam tinggi lantaran pusing beradaptasi di tempat baru, ditambah pusing ditinggal gebetan. Akhirnya puluhan butir paracetamol dan tisu jadi pelariannya.

Sebenarnya, kalau boleh jujur, ya ndak semua birokrat jomblo setragis itu sih nasibnya. Ada juga beberapa dari mereka yang justru gembira mendapatkan eska mutasi layaknya anak-anak balita menyambut hari raya. Para birokrat jomblo yang bahagia ini kemungkinan ada dua jenis.

Pertama, jenis yang sudah mentok menjalin hubungan. Mereka sudah berusaha mati-matian membuat akun tinder, instal kamera 360, dan susah-susah kredit (sepeda motor) Ninja untuk mengerek penampilan, tetapi masih saja nihil hasilnya.

Mereka hampir putus asa berguru ke Nella Kharisma untuk belajar ajian Jaran Goyang, Semar Mesem, hingga Semar Mendhem. Mereka tak juga mendapat pasangan karena terjebak friedzone, timezone, dan zone-zone yang lain.

Bagi Birokrat jomblo jenis demikian, penempatan di tempat baru agaknya menjadi angin segar. Ya, siapa tahu di tempat baru ini ada manusia “khilaf” yang mau dijadikan pasangan.

Jenis yang kedua ialah para birokrat jomblo yang memiliki jiwa petualang. Mereka ini biasanya pede dengan slogan “My Eska, My Advanture”. Birokrat jomblo jenis ini adalah orang-orang yang berpikiran kelewat positif.

Mereka itu melihat kesulitan berpindah tugas ke tempat baru sebagai sebuah tantangan yang harus ditaklukkan. Penempatan di tempat baru ini akan membuat mereka bertemu dengan orang-orang baru dan gebetan baru.

Gebetan yang sudah ‘dikoleksi’ selama ini tentunya tetap mereka jaga, sedangkan di tempat baru itu mereka membuka radar lebar-lebar untuk mendapatkan gebetan tambahan.

Pepatah yang mereka pegang: “Di mana bumi dipijak, disitu benih ditanam.” Tidak salah memang jika mereka mencari gebetan sebanyak mungkin. Ini layaknya portofolio investasi “don’t put all of your eggs in one basket”. Artinya, jangan letakkan seluruh telurmu cintamu pada satu gebetan.

Di tempat lama mereka memiliki gebetan, di tempat baru pun demikian. Ajaran yang mereka pegang: Biarlah nanti waktu yang akan menjawab siapa gebetan yang pantas diboyong ke pelaminan.

Ini memang tampak kejam dan tidak adil. Namun, seperti kata Virus dalam film 3 Idiots besutan Rajkumar Hirani: “Everything is fair in love and war”. Bukan begitu, Mblo?

Terlepas dari status perjombloan dan hepi tidaknya di atas, eska mutasi harus tetap dijalani. Sebab, para birokrat sejak awal telah menyadari bahwa seluruh wilayah NKRI ini adalah sebuah rumah besar yang harus kita rawat dan jaga.

Di mana pun kita berada, di situ rumah kita. Siapa pun yang kita temui di sana, apa pun suku dan agama mereka, mereka semua adalah saudara kita.

Memang, terkadang sulit bertahan dengan penghasilan standar nasional, tetapi kita harus menanggung biaya hidup yang bervariasi di tiap daerah. Belum lagi urusan jarak mudik, asmara, dan kesulitan hidup lain, yang mungkin tak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Tsaaah..

Terkadang, mungkin kita berpikir bahwa apa yang kita dapat tak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Mungkin, kita berpikir kesusahan hidup di antah berantah sana tidak sepadan dengan penghasilan yang kita terima.

Mungkin semua pikiran itu benar. Mungkin memang benar adanya. Namun, bukankah itu arti dari sebuah pengabdian? Bukankah ketidaksebandingan itulah yang membedakan para birokrat dengan para pekerja biasa? Bukankah mengabdi itu memang berarti kita harus rela memberi lebih banyak daripada menerima?

Lagipula, pindah ke tempat baru, ke tempat jauh nan terpencil di sana tidaklah selalu buruk. Ya, seperti cara pandang birokrat jomblo jenis kedua tadi.

Pindah ke tempat yang terpencil bagi mereka akan memberikan jeda dari tempo kehidupan kota yang cepat. Hari-hari ini adalah di mana kita bisa menikmati berkendara di jalanan sepi tanpa mendengar bunyi klakson dan makian yang memanaskan telinga.

Hari-hari di saat kita bisa menatap bukit gunung hijau sambil menghirup udara segar bebas polusi. Hari-hari tatkala beban kerja tak seberat di kantor pusat. Hari-hari di mana akan ada banyak waktu untuk beribadah, mengecilkan perut, atau menggali bakat terpendam.

Saya akhirnya teringat tulisan Stephen R. Covey dalam The 8th Habit. Menurutnya, manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Hal-hal yang terjadi dalam hidup kita mungkin memang berada di luar kemampuan kita, uncontrollabe.

Kita tak bisa menentukan dengan pasti apa yang akan terjadi esok atau hari ini. Akan tetapi, kita memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana menyikapi kejadian tersebut.

Sama halnya dengan eska mutasi tadi, kita mungkin tak mampu menentukan ke mana kita akan pindah, tetapi kita mempunyai pilihan bagaimana menyikapi kepindahan tersebut.

Seberat apa pun, kuatkan hati dan langkah! Anggap saja itu semua adalah pengalaman dan petualangan dalam hidup. Ingat, My Eska, My adventure. Bungkus air matamu!

Ingatlah juga senantiasa akan sumpah jabatan yang telah terucap di hadapan Tuhanmu. Ada tugas yang harus kita laksanakan. Ada bakti yang harus kita tunaikan. Ada orang-orang baru dan mungkin gebetan baru yang menunggu.

Pahitnya eska mutasi jangan sampai melalaikan kita dari rasa syukur. Sebab, bisa jadi kehidupan yang kita keluhkan setiap hari adalah kehidupan yang justru dimimpikan oleh banyak orang.

Begitu kan, Mblo?

***

 

 

0
0
error: