Kontemplasi Peran KPK:  “Future OTT” Vs “Visi KPK”

Kontemplasi Peran KPK: “Future OTT” Vs “Visi KPK”

 Saat skandal kasus korupsi seperti e-KTP  telah mulai memasuki “pagelaran” di pengadilan Tipikor dan menimbulkan reaksi “tiba-tiba” dari DPR dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket, dan maraknya serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK, di saat yang sama mucul perdebatan tentang peran dan fungsi KPK.

Tulisan ini adalah sumbangan pemikiran penulis demi menjaga eksistensi institusi KPK di masa depan. Bagaimana tentang KPK kekinian (yang begitu khas dengan OTT) dalam  konteks perannya di masa depan (future), dan bagaimana seharusnya KPK mengelola pelaku dan sasaran korupsi, yang semestinya mengacu pada visi KPK dalam rencana strategis KPK (2015-2019).

Terdapat perbedaan konsep waktu yang menyertai setiap perenungan pada peran organisasi, termasuk institusi KPK. Pertama, adanya konsep “future” yang bersifat keniscayaan bagi organisasi yang (harus) tetap hidup di masa depan. Kedua,  konsep “visi”, sebagai sikap keterlibatan organisasi bersama dalam “future”.

Sejauh perjalanan dalam menangani kasus korupsi di Indonesia, KPK telah mengalami berbagai dinamika organisasi. Di mulai sejak pembentukannya tahun 2004 yang sarat dengan perdebatan tentang fungsi dan perannya dalam penegakan hukum hingga menjadi institusi yang “super-body” dengan fokus extraordinary crimes terkait ranah korupsi.

Memasuki tahun 2017, muncul kepermukaan gugatan terhadap fungsi dan peran KPK oleh lembaga perwakilan (DPR), melalui pembentukan Pansus Hak Angket di DPR, sebagai respon “tiba-tiba” atas mulai digelarnya skandal kasus korupsi e-KTP di pengadilan Tipikor. Bahkan, secara “emosional” lembaga tersebut mencoba menahan anggaran organisasi KPK, termasuk untuk POLRI.

Pada tahun yang sama, dalam periode manajemen KPK yang ke-4 (2015-2019), penting untuk menilai apakah OTT yang sering digelar oleh KPK telah sesuai dengan visi KPK sebagaimana ada dalam rencana strategisnya. Gelaran OTT KPK tersebut menjadi bahan diskusi yang “debatable”, dan berbagai pihak memberikan perenungan makna peran KPK dengan pendekatan khas ini.

KPK dalam Sorotan

Saat ini KPK banyak disorot. Ada dua pandangan, baik bersifat subjektif maupun objektif dari para stakeholder di negeri ini.

Pihak yang “terkesan” menuntut KPK dalam tataran moral-etik-estetik, yang diduga karena unsur subjektivitas dan kepentingan kelompok memang cuma segelintir, namun dampak dari bergeraknya “opponent” KPK yang sistemik tersebut justru sangat membahayakan eksistensi KPK.

Pada saat yang sama, pandangan dari pihak stakeholders–yang normatif, tulus ikhlas, dan objektif–yang mendukung agar KPK terus berkarya sesuai visi lebih banyak jumlahnya, dan berpandangan bahwa OTT adalah sesuatu yang masih debatable  terkait visi KPK. Dalam kasus OTT, KPK terkesan powerful. Namun, apakah metode ini sesuai dengan visi KPK?

Publik menunggu, apakah KPK juga akan powerful pada pelaku korupsi yang sangat potensial dan masif–yang melibatkan birokrat dan swasta–seperti dalam penanganan kasus–kasus korupsi berskala besar yang terdefinisi sebagai extraordinary crimes, seperti halnya skandal korupsi e-KTP?

Siapa yang pro DPR, dan siapa yang pro KPK? Sudah bisa terjawab, yaitu siapa dengan kepentingan apa. Publik yang objektif tentu tidak akan memberikan dukungan pada pihak-pihak yang bertujuan melemahkkan KPK. Publik pun juga membenarkan ada hal-hal yang memerlukan re-orientasi dalam pendekatan penanganan korupsi oleh jajaran penyidik KPK dengan OTT-nya dan kembali pada visi KPK.

Uraian berikut, mengulas dua perspektif dalam memandang peran yang dimainkan KPK hari ini.

Perspektif Subjektif

Perspektif pertama terwakili dengan lahirnya Pansus Hak Angket, sebagai reaksi atas digulirkannya skandal korupsi e-KTP oleh KPK yang melibatkan banyak anggota DPR. Bergulirnya Pansus Hak Angket dinilai cenderung menimbulkan kecemasan publik. Dinamika yang dilembagakan dalam kekuatan DPR untuk menekan fungsi KPK, nampak tidak sinergi dan tidak produktif mendukung efektivitas pengembangan organisasi KPK ke depan. Seperti, ide penundaan pengesahan anggaran KPK yang terkesan tidak logis.

Perspektif ini dapat dibaca sebagai pemaknaan terhadap power KPK secara sempit yang sarat kepentingan golongan, dan tidak dapat dijamin memberikan nilai pengembangan organisasi KPK, yang terindikasi karena bekerjanya unsur politis di dalamnya, dan menjadi sajian yang menyakitkan bagi publik.

KPK pun dibuat sibuk menyiapkan berbagai “jurus” penolakan atas kehadiran Pansus Hak Angket, yang sepertinya cukup mengganggu fokus KPK dalam menangani skandal korupsi e-KTP yang banyak melibatkan anggota DPR tersebut.

Perspektif Objektif

Perspektif  kedua didasarkan pada landasan pemikiran lebih objektif, yang mengacu pada nilai kebenaran, kebaikan, dan bahkan estetika. Namun, selain mendukung kinerja KPK, pandangan ini juga memberikan kritiknya kepada praktik OTT yang dipertontonkan KPK akhir-akhir ini.

Menurut perspektif ini, pelaksanaan OTT dan “pers release” adalah bentuk operasional khas KPK yang multi dimensi. Dari sisi teknis, OTT adalah gerakan cepat dengan kerangka waktu 1×24 jam dalam upaya pendefinisian status pihak yang terjerat OTT.

Tidak bermaksud melakukan pembelaan pada “korban” OTT, tetapi peragaan fisik OTT seringkali menunjukkan kekasaran fisik terselubung (veiled physical harshness). Seperti, korban yang ingin menyembunyikan wajah dari sorotan kamera TV tetapi petugas melakukan pencegahan secara kentara. Sementara dalam peragaan alat bukti, petugas KPK menutup dirinya secara sempurna.

Meski OTT telah sesuai SOP, tetapi ada banyak ketidakseimbangan nilai hadir dalam praktiknya. OTT secara sosial juga tidak memberikan nuansa “human right”, dan justru menampakkan penanganan korupsi yang cenderung meniadakan presumption of innocence, atau cenderung dominan nuansa presumption of guilt.

Masih diragukan, apakah OTT merupakan cara efektif yang dapat memberi “link” pada extraordinary crime, atau sebagai pendekatan “eksklusif” semata dalam pemberantasan korupsi.

Jika ditilik dari nilai nominal uang yang dijadikan barang bukti menunjukkan tidak semua OTT terdefinisi sebagai extraordinary crime. Perkara-perkara yang berdimensi korupsi dalam skala kurang material jika dibandingkan dengan nominal kerugian negara/daerah dalam definisi extraordinary crime, sejatinya cukup menjadi tugas kejaksaan dan kepolisian.

KPK seharusnya tidak perlu selalu memaksakan formalitas OTT yang kini mulai terekam sebagai kesibukan organisasi. Dari sisi legal, hak KPK melakukan OTT memerlukan penguatan secara strategis dari program pemerintah dalam menekan korupsi di Indonesia.

KPK Berbasis Visi

Masyarakat sipil, sebagai stakeholders terbesar, menilai belum adanya dimensi strategis dalam OTT. Dalam visi strategis, OTT lebih pada implementasi operasional KPK yang bersifat solusi parsial, namun kurang terdefinisi sebagai dimensi strategis sesuai visi KPK. Respon KPK terhadap pandangan ini diperlukan agar terjadi pengembangan organisasi yang dilaksanakan berbasis visi KPK.

Sayangnya, KPK justru cenderung terus memperluas eksistensinya dengan berkomunikasi ke publik terkait metode OTT. Mungkin  karena “small is easy to solve”, maka citra peran melalui pers release seperti mudah disertakan. OTT sebagai subjek korupsi yang terdefinisi dan saat ini menjadi rutinitas adalah laksana hidupnya KPK bersama waktu “future”, seperti suatu keniscayaan untuk menghadirkan output organisasi.

KPK berbasis visi adalah keinginan untuk menjadikan organisasi ini dalam periode 2015-2019 sesuai rencana (ex-ante), yaitu “Bersama elemen bangsa, mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi”. Sedangkan misi KPK adalah:

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa.

Penguatan kerangka regulasi dan bekerjanya kerangka konseptual amat diperlukan dalam pengembangan organisasi KPK agar dapat mencapai misi KPK, yang ingin menjadikan NKRI semakin bersih. Untuk mencapai hal tersebut, KPK paling tidak perlu mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan menegaskan keterukuran dari subjek dan objek korupsi, baik dalam bentuk transaksi dan kejadian terkait program yang menggunakan dana negara/daerah.

KPK dengan visi yang telah ditetapkan, perlu bergerak dari hulu, di mana korupsi diteorikan dan didefinisikan. Dalam berbagai kondisi, celah definitif dari korupsi yang bersifat politik, memang ada potensinya dalam setiap tahap perencanaan dan perancangan anggaran. KPK memerlukan disain sistem psikologi nasional dalam pendekatan on going process untuk dapat mencegah korupsi, sebagai disain pendekatan tersistem KPK, yang diperlukan agar mendekati visi organisasi.

Korupsi dapat hadir dalam bentuk suap atau gratifikasi, tetapi fenomenanya menunjukkan bahwa kejadian korupsi lebih banyak hadir secara administratif, yaitu korupsi yang terjadi saat eksekusi program/kegiatan terkait anggaran. Hal ini bisa dimaknai bahwa korupsi bisa saja terjadi atas kondisi yang terencana atau terstruktur, dan juga bisa terjadi karena dinamika peluang dalam proses perjalanan organisasi mencapai tujuan.

Meski pandangan teori korupsi politik dan korupsi administratif ini dapat dikorespondensikan dengan intensitas OTT yang dilakukan KPK, tetapi apakah efektivitas OTT dapat memberi dampak signifikan pada upaya pemberantasan korupsi? Adakah OTT bersifat mencegah kejadian secara tersistem?

Memang, OTT dapat saja digunakan sebagai strategi untuk menuju kasus yang lebih besar. Namun, harus ada “keseimbangan” atas diperlukannya banyak sumber daya (tenaga, waktu, dan lainnya) untuk momen yang terserap OTT dengan untuk strategi penanganan korupsi yang sudah terdefinisi dalam skala besar. Fokus pada OTT, nampaknya menjadikan KPK tidak sempat lagi mengurai dimensi korupsi berskala besar pada saat yang bersamaan.

Memang, telah ada gerakan memasuki permukaan kasus berskala besar seperti kasus E-KTP. Namun, penanganan kasus besar yang memenuhi definisi extraordinary crimes tersebut semakin menguras energi KPK, karena lingkungan yang mengepung KPK menunjukkan potensi keterlibatan secara spesifik orang-orang dari organisasi formal negara, yaitu DPR.

KPK pun tidak mudah memenuhi keseimbangan proses, dan mulai “inertia” dalam menuju penyelesaian kasus tersebut karena keseganan berkompetisi dengan kekuasaan. Kebutuhannya, KPK harus terus menjaga tujuan dengan menjadikan institusi ini tetap independen, memiliki locus of control eksternal yang kokoh, menghindari dilema etika, dan menekan kesungkanan karena power atau politik yang membelit.

Penutup

Kesesuaian nilai peran organisasi KPK akan dapat dijawab hanya dengan memenuhi visi sebagai landasan organisasi dalam menjalani dimensi waktu yang futuristik. Keterukuran nilai peran yang relevan dari KPK hanya dapat didekati dengan landasan visi dari institusi KPK.

KPK selayaknya mengembangkan organisasinya dengan suatu metode manajemen yang strategis, baik aspek teknis, aspek sosio, dan aspek administratif-regulatif. Di mulai dari adanya pengelolaan pada setiap saluran sumber informasi yang menjadi  data potensi korupsi, selanjutnya diprediksi dan diambil inferensi, diberikan nilai, dan pilihan atas subjek dan objek korupsi, serta pada fase “decision taking” terkait subjek dan objek kejadian korupsi.

KPK berbasis visi seharusnya hadir di atas “wajah” KPK saat ini yang lebih banyak didominasi gelaran OTT. Demi citra atas peran KPK berbasis visi, yang diperlukan ke depan adalah pengembangan pendekatan keputusan yang tidak terprogram selain yang terprogram dengan OTT.

KPK berbasis visi, akan lebih mendorong koordinasi dan integrasi dalam hubungan antar institusi penegakan hukum yang seharusnya bergerak ke semuanya berbasis visi. Bahkan demi visi, DPR juga dapat menilai kembali bagaimana kedudukan dan hubungan harmoni atau konflik dengan KPK.

 

 

0
0
Mari Mendobrak Mitos Opini WTP Badan Pemeriksa Keuangan

Mari Mendobrak Mitos Opini WTP Badan Pemeriksa Keuangan

(Pernyataan Sikap ‘Pergerakan’ Birokrat Menulis)

Oleh : Tim Redaksi Birokrat Menulis

 

Banggakah Anda jika mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK? Kecewakah Anda jika mendapatkan opini Disclaimer dari BPK?

——–

Di level diskursus birokrasi pemerintahan, audit keuangan (atau audit atas laporan keuangan) banyak dipersepsikan sebagai kegiatan pemeriksaan keuangan yang komprehensif, yaitu untuk menemukan penyimpangan dan pengidentifikasian tindakan koruptif.

Masyarakat umum dan banyak birokrat juga belum paham betul dengan kebenaran sifat audit keuangan. Mereka mempersepsikan jika opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka pengelolaan keuangan telah dinyatakan bersih dari penyimpangan. Masih banyak yang terpana ketika sebuah instansi pemerintah mendapatkan opini WTP, tetapi tiga bulan kemudian beberapa pejabat di instansi tersebut tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski telah dijelaskan oleh Ketua BPK, banyak yang belum memahami bahwa maksud audit keuangan hanyalah untuk memeriksa penyajian angka-angka di laporan keuangan, utamanya terkait kesesuaiannya dengan standar akuntansi, kepatuhan terhadap peraturan dan kelemahan sistem pengendalian intern, dan bukan untuk memeriksa kebenaran material, apalagi kinerja sebuah instansi pemerintah.

Jika menilik arti dan manfaat sebenarnya dari kegiatan audit keuangan, maka pengertian audit keuangan tidak akan ‘semencekam’ yang banyak dibayangkan masyarakat. Audit keuangan adalah kegiatan pemeriksaan yang fungsinya untuk memberikan pendapat atas kewajaran suatu penyajian informasi laporan keuangan. Artinya, pemeriksaan ditujukan untuk melihat kualitas ‘informasi akuntansi’ yang dibandingkan dengan prinsip akuntansi dan standar yang berlaku umum.

Secara teoritis mestinya audit keuangan tidak mencekam seperti yang dibayangkan selama ini. Sayangnya, praktik audit ini di Indonesia, terutama yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), telah berubah menjadi begitu mencekamnya. Hal ini karena beberapa auditor BPK telah berimprovisasi dalam melakukan pemeriksaan di lapangan dan akhirnya memberi kesan menakutkan bagi instansi yang diaudit. Karena menakutkan dan mencekam inilah lalu masyarakat awam berharap lebih banyak atas audit laporan keuangan. Semacam gayung bersambut, terjalinnya improvisasi auditor dengan ekspektasi masyarakat.

Begitu juga dengan manfaat. Laporan keuangan yang telah diaudit dianggap telah mampu diandalkan dan bermanfaaat menjadi bahan pengambilan keputusan yang baik. Namun demikian, pengambilan keputusan ternyata belum banyak memanfaatkan laporan hasil audit keuangan ini. Bahkan, pemangku kepentingan tertentu masih kesulitan melakukan interpretasi terhadap arti dari laporan keuangan. Kebanyakan para pemangku kepentingan hanya membaca judul dari pernyataan opini apakah ‘WTP’ atau tidak. WTP kesannya adalah auditor telah memberikan stempel “approved”.

Ketidakpahaman pemangku kepentingan, masyarakat, maupun sebagian birokrat ini dapat dimaklumi mengingat berbagai pihak telah membangun dan membentuk sendiri mitos ritual audit keuangan ini. Ya, audit keuangan sebenarnya tidak lebih dari sebuah ritual yang dilakukan jika sebuah instansi memiliki laporan keuangan. Ritual yang seolah harus dijaga agar mitos pengelolaaan keuangan yang bersih mampu diraih.

Mitos tidak dapat terbangun dengan sendirinya. Ada upaya tertentu dari berbagai pihak untuk membuat sebuah penanda menjadi makna tertentu yang mengakar kuat di masyarakat. Mitos bukan konsep atau ide, tetapi merupakan suatu cara pemberian arti.

Mengacu kepada konsep mythologies, sebuah buku yang ditulis oleh Roland Barthes, mitos mengenal tiga unsur, yaitu: penanda, petanda, dan tanda. Laporan audit sebagai penanda, sedangkan opini sebagai petanda. Sedangkan tanda adalah hubungan antara penanda dan petanda yang mempunyai arti khusus, yang bisa jadi arti tersebut adalah tata kelola keuangan yang baik.

Dalam hal ini, mitos yang dibangun terhadap opini laporan audit keuangan adalah tata kelola keuangan yang baik. Pemaknaan ‘baik’ pun dapat mengalami reduksi di sana sini. ‘Baik’ menurut auditor adalah sesuai dengan standar. ‘Baik’ menurut instansi bisa jadi adalah telah tertib dan bebas kesalahan administrasi. ‘Baik’ menurut masyarakat bisa jadi adalah tata kelola yang bersih dari penyimpangan. Banyaknya pergeseran makna karena interpretasi yang berbeda ini lah yang kemudian melahirkan mitos. Sebuah kebenaran yang dianggap nyata, tetapi belum tentu dapat dibuktikan.

Selama ini, mitos tersebut telah dipelihara dan dibiarkan mengalami reduksi maknanya di sana sini. Seperti halnya pohon beringin, yang arti denotatifnya adalah pohon besar dan rindang, ia telah mengalami pergeseran makna menjadi pohon keramat yang menyimpan cerita mistis, atau sebagian juga mereduksi makna sebagai pohon yang penuh dengan rahmat dan rezeki. Pergeseran makna ini tidak terlepas dari budaya setempat yang melingkupinya.

Demikian pula opini dari hasil audit keuangan. Pergeseran makna dari kesesuaian dengan standar menjadi gambaran tata kelola keuangan yang bersih, lalu terjadi reduksi makna sebagai prestasi. Pada saat prestasi menjadi makna baru bagi hasil audit keuangan, maka tidak heran jika kemudian banyak instansi pemerintah yang berlomba untuk meraihnya, bahkan terkadang menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Pemaknaaan sebagai prestasi sangat erat kaitannya dengan budaya atau rezim aturan yang menyelimuti birokrasi di Indonesia. Prestasi yang diraih lalu erat dikaitkan dengan prestasi mematuhi aturan dan standar.

Reduksi makna ini bukan hanya bermain pada tataran ucapan dan komunikasi, tetapi telah masuk pada tataran praktik dan legitimasi. Di level pemegang otoritas pemerintahan, opini hasil audit telah dilegitimasi menjadi instrumen kekuasaan dengan adanya pemberian penghargaan bagi instansi pemerintah yang telah berhasil merebut opini WTP.

Dengan menjadikannya sebagai instrumen legitimasi, maka ditengarai pemberian persetujuan anggaran menjadi lebih mudah dan sekaligus sebagai sarana menormalisasi politik anggaran. Legitimasi ini melanggengkan mitos bahwa opini hasil audit keuangan WTP sebagai sebuah prestasi yang membanggakan. Di lain pihak, legitimasi atas mitos prestasi ini juga berfungsi mengukuhkan budaya kepatuhan di lingkungan birokrasi. Artinya, semakin instansi pemerintah ingin memperoleh prestasi tersebut, semakin perlu menaikkan kadar kepatuhan terhadap aturan dan standar.

Di lain sisi, budaya kepatuhan terhadap aturan yang melanggengkan mitos tersebut tidak bebas dari permasalahan. Standar dan aturan formal adalah produk dari rasionalitas Weberian yang menganggap kegiatan birokrasi akan efektif dan efisien jika segala sesuatunya dibentuk dan ditentukan dengan sebuah standar dan aturan. Yang dituntut oleh standar dan aturan ini adalah kepatuhan. Namun, seringkali, kepatuhan yang berlebihan melupakan kepatutan. Nilai-nilai luhur dan etika kemudian terpinggirkan.

Dalam beberapa kasus penyusunan maupun penggunaaan anggaran, secara standar dan aturan telah benar, tetapi secara substansi bisa jadi hal tersebut tidak sesuai dengan kepatutan yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, sebuah acara rapat koordinasi sebuah instansi yang memakan biaya ratusan juta telah diselenggarakan di sebuah kota tertentu seolah tidak menyalahi aturan, tetapi ternyata pemilihan waktu dan tempat rakor tersebut disesuaikan dengan adanya perhelatan mantu salah seorang pejabat di instansi itu. Ini suatu kegiatan yang tidak melanggar kepatuhan, tetapi tidak sesuai dengan asas kepatutan. Banyak pegawai kelas bawah yang sebenarnya merasa terusik dengan ketidakpatutan tersebut.

Rezim kepatuhan terhadap standar dan aturan telah disuburkan oleh audit keuangan BPK. Instrumentalisme semakin tumbuh subur. Aturan dan standar yang tadinya dimaksudkan hanya sebagai sarana mengatur kini semakin meningkat derajatnya menjadi tujuan. Semua berlomba-lomba mengejar prestasi opini audit BPK dan sering melupakan tujuan dasar meningkatkan nilai layanan publiknya.

Banyak telah dijumpai cerita mundurnya pejabat pengadaan akibat dari ketakutan dari jeratan hukum dan aturan karena rezim kepatuhan yang terus ditumbuhkan. Cerita keampuhan efek audit keuangan ini pun sebenarnya sejalan juga dengan cerita kriminalisasi pejabat ataupun pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Semuanya tentang tumbuh suburnya rezim aturan dan standar.

Standar juga memiliki efek negatif terhadap efisiensi, sebuah tujuan yang sebenarnya ingin disasar oleh birokrasi itu sendiri. Terjadi paradoks di sini. Dengan semangat pemenuhan aturan agar instansi mendapatkan opini WTP, maka semua instansi semakin ketat menerapkan prosedur, terutama prosedur keuangan. Pertanggungjawaban bahkan disasar sampai pada rincian detil, berkas pertanggungjawaban terkadang perlu dibuat berlembar-lembar, dan tanpa makna.

Karenanya, terjadi inefisiensi waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya. Sementara itu, di lain hal, terjadi gelombang teknologi informasi yang sebenarnya mampu membuat cara bekerja lebih efisien lagi. Bahkan, standar akuntansi pun terlihat tertinggal dari pesatnya kemajuan teknologi. Pantas saja jika Presiden Jokowi pun sempat mengeluh bahwa prestasi PNS, bawahannya itu, hanyalah berhasil mengurus SPJ.

Pemenuhan terhadap standar juga menjadikan semua bentuk pelayanan publik menjadi sama. Jenis maupun bentuk pelayanan pubik yang tertuang dalam laporan keuangan hasil audit menjadi seragam di mata standar. Jika semuanya menjadi sama dan seragam, maka fleksibilitas menjadi tergerus. Padahal, fleksibilitas berupa diskresi kadang diperlukan untuk kecepatan pemenuhan pelayanan publik.

Audit sebagai sebuah ritual telah didukung dengan pembentukan mitos akan memproduksi ritual-ritual baru dalam praktik birokrasi. Dalam kapasitasnya sebagai teknik kekuasaan, audit keuangan benar-benar menunjukkan tajinya. Dengan audit, perilaku institusi pemerintah menjadi terbentuk, cenderung mengamankan institusinya dari kesalahan yang kemungkinan mampu dideteksi oleh audit.

Kini audit keuangan telah menjadi sebuah mekanisme pengawasan yaang bersifat panoptikon. Pengawasan yang diskontinyu, tetapi efeknya kontinyu. Karena, setiap pegawai — terutama di bagian keuangan dan administrasi — menjadi cenderung menerapkan prosedur ketat terhadap urusan keuangan dan administrasi. Mereka selalu dihantui oleh kesalahan administrasi dan pemenuhan standar akuntansi hanya untuk mengejar mitos bernama prestasi, sebuah logika yang seharusnya sudah mulai ditinggalkan. Laporan keuangan dengan predikat WTP mestinya bukan barang yang perlu diperjuangkan berlebihan, apalagi dimitoskan menjadi prestasi.

Ibarat membuka warung makan, makanan siap saji sudah semestinya tersaji, tidak perlu diperjuangkan lagi apalagi dianggap prestasi. Prestasi seharusnya diukur pada seberapa mampu makanan yang disajikan tadi berdampak pada kesehatan pelanggan yang menikmatinya.

Perlu ada keberanian dari auditor, terutama auditor BPK, dan kita semua untuk merombak ritual audit ini, yang seharusnya tidak perlu semencekam itu. Perlu keberanian bagi instansi yang diaudit untuk terkadang rela dianggap tidak ber ‘prestasi’ karena tidak mendapat predikat WTP, tetapi tetap memiliki nilai bagi masyarakat.

Perlu keberanian dari pemegang otoritas pemerintahan, utamanya Presiden, untuk tidak lagi melegitimasi mitos opini WTP audit BPK. Yang kita perlukan adalah otoritas pemerintahan menciptakan mitos baru untuk menggeser sekedar ‘budaya kepatuhan’ menjadi ‘budaya kepatutan’ akan pemenuhan kinerja pelayanan publik. Dengan demikian peradaban birokrasi kita mampu bergerak menuju peradaban baru yang lebih bermakna.

 

Jakarta, 29 Mei 2017

 

 

 

0
0
Proyek Perubahan, Quo Vadis?

Proyek Perubahan, Quo Vadis?

Kekesalan Presiden Joko Widodo nampak ketika memberikan sambutan pada acara pembukaan Musrenbangnas tahun 2017 baru-baru ini.  Presiden menyampaikan tentang perlunya saat ini menyusun perencanaan yang fokus, integrasi program pusat-daerah, dan melakukan inovasi di berbagai bidang untuk memenangkan persaingan global. Seyogyanya hal itu membuka pikiran para Pimpinan Instansi di negeri ini.

—-

Salah satu faktor utama ketidakmampuan kita dalam mencapai kemandirian ekonomi adalah rendahnya daya saing akibat lemahnya inovasi.  Di ASEAN, per Februari 2017 daya saing Indonesia (4,52) menduduki peringkat ke 6, masih di bawah Thailand (4,64), Malaysia (5,16), Singapura (5,72), dan Brunei Darussalam (5,8), dan lebih baik dari Philipina (4,36), Vietnam (4,31), Laos (3,93), Myanmar (3,32), dan Timor Leste (3,17).

Avanti Fontana dalam bukunya Innovate We Can!, menggarisbawahi bahwa inovasi tidak hanya berlaku pada dunia usaha saja, namun juga sektor publik dan masyarakat (societas). Inovasi di sektor publik, bukan hanya sekedar menciptakan “kebaruan”, namun kebaruan yang mampu memberikan nilai guna/tambah bagi  dunia usaha dan masyarakat.

Kemandirian ekonomi negeri ini tidak dapat dipungkiri juga dipengaruhi oleh kinerja pelayanan birokrasi dalam arti luas pada semua sektor. Oleh karenanya, para profesional birokrat pada semua sektor dituntut mampu menciptakan inovasi yang dapat memberi nilai guna/tambah yang berarti bagi dunia usaha dan masyarakat umum (societas).

Ketiadaan inovasi pada dunia usaha akan membawa pada kebangkrutan karena kalah dalam persaingan. Kejumudan birokrasi dalam menciptakan inovasi pelayanan publik akan mempengaruhi dunia usaha dan masyarakat, dan dapat menciptakan kondisi “negara gagal”.

Saya jadi teringat dengan inovasi “proyek perubahan” pada diklatpim yang diciptakan oleh Almarhum bapak Agus Dwiyanto semasa beliau mejabat sebagai Kepala LAN periode 2013 – 2015. Inovasi tersebut bertujuan membentuk pemimpin perubahan dan memperluas arus perubahan di birokrasi sektor publik, serta mampu melahirkan pemerintahan berkinerja tinggi, pemerintahan berkelas dunia. Kebutuhan untuk mencetak pemimpin perubahan tersebut sangat mendesak karena negeri ini dihadapkan pada tantangan global yang semakin kompleks.

Proyek perubahan yang diciptakan oleh pejabat publik yang mengikuti diklatpim diharapkan dapat diterapkan di instansi masing-masing setelah selesai mengikuti diklatpim. Sayangnya, tujuan yang diharapkan oleh “bapak perubahan” tersebut tampaknya belum sepenuhnya sesuai harapan. Jika sudah tercapai, mungkin hari ini kondisi birokrasi kita tidak begini keadaannya.

Padahal, sejak tahun 2013 ribuan pejabat profesional birokrasi sudah mengikuti diklatpim dan menghasilkan berbagai proyek perubahan. Pertanyaannya, dimana sekarang semua proyek-proyek perubahan itu?

Meskipun para peserta diklatpim dimentori oleh atasannya sendiri selama proses pembelajaran, namun hal itu belum tentu menjamin proyek perubahan yang “mereka” ciptakan bisa langsung diterapkan. Meskipun selama diklatpim secara individu peserta akan bertambah pengalamannya dalam  mengelola inovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan, namun apalah artinya jika proyek perubahan tersebut tidak diterapkan. Mubazir, bukan? Di sisi lain, sayangnya LAN pun juga tidak punya otoritas untuk melakukan pemantauan setelah itu.

Bisa jadi, ada kelemahan dalam kualitas ide atau rancangan proyek perubahan yang diusulkan oleh peserta diklatpim. Dengan kata lain, proyek perubahan yang diciptakan tidak betul-betul inovatif. Kualitas proyek perubahan yang tidak memberikan nilai guna/tambah bagi instansi asal, dunia usaha, dan masyarakat, akan percuma untuk diterapkan.

Jika kecenderungannya semakin banyak yang tidak inovatif, maka dikuatirkan proyek perubahan diklatpim hanya akan menjadi instrumen kelulusan semata. Lantas, apa sesungguhnya kendala penerapan berbagai proyek perubahan yang diciptakan dalam diklatpim?

Selain diperlukan daya tahan (endurance) dari alumni diklatpim dalam implementasinya, seyogyanya juga ada kemauan baik (goodwill) pemerintah sendiri untuk mengakomodir penerapan berbagai proyek perubahan inovatif yang telah diciptakan selama ini. Proyek perubahan, sekali lagi, bukan hanya sekedar pelengkap kelulusan semata diklatpim bagi profesional birokrat. Kemanfaatannya harus juga dirasakan oleh dunia usaha dan warga masyarakat secara luas, untuk memperkuat daya saing negeri ini di kancah persaingan global.

 

 

0
0
Instrumen Itu Bernama FINGERPRINT!

Instrumen Itu Bernama FINGERPRINT!

Alkisah, sebuah cerita yang berjudul New Public Management (NPM). Dalam cerita itu dikisahkan adanya keinginan perubahan birokrasi model lama yang kaku, lamban dan banyak masalah menjadi birokrasi yang lebih fleksibel, adaptif, dan responsif. New Public Management ingin menggerakkan birokrasi sebagai layaknya sektor bisnis (private). Bentuk manajemen birokrasi ini lalu berkembang lagi dengan adanya New Public Service (NPS), yang sedikit mengkritik bentuk NPM yang terlalu condong mengarahkan sektor publik kepada privat dan dikhawatirkan sektor publik kehilangan kepublikannya.

Namun keduanya mempunyai nafas yang sama, ingin mengubah wajah birokrasi menjadi lebih cerah dan menggembirakan bagi masyarakat penerima layanan. Di Indonesia, ini sudah dicoba dengan reformasi birokrasi, yang menginginkan birokrasi kelas dunia di tahun 2025, yaitu sebuah birokrasi antisipatif, proaktif, serta efektif menghadapi globalisasi dan berorientasi hasil dalam pelayanan, memiliki most improved bureaucracy.

Jika dicermati lebih dalam, musuh terbesar NPM, NPS, dan juga reformasi birokrasi adalah birokrasi itu sendiri. Birokrasi dalam arti yang sebenarnya adalah sistem administrasi yang dijalankan oleh sekumpulan orang dengan cara pembagian divisi, hirarkis, dan dipenuhi aturan formal. Birokrasi modern yang dikembangkan oleh Max Weber, mempunyai rasionalisasi yaitu menyederhanakan urusan yang kompleks menjadi sederhana, menghasilkan output yang standar, dan adanya kepastian dengan berbagai macam aturan dan prosedur formal. Birokrasi menjadi layaknya sebuah mesin.

Menjadi musuh, karena manajemen yang responsif, inovatif, dan antisipatif memerlukan pengelolaan yang lebih fleksibel, mempromosikan kebebasan sebagai sebuah peluang untuk dapat bertindak lebih efektif, bukan manajemen yang mekanistis. Dan sayangnya, sepertinya birokrasi di Indonesia masih gamang menerima hal itu. Enterprising public management masih menganut totalitas aturan, yang sebenarnya sebuah hal yang menjadi pembeda antara bekerja inovatif, responsif dengan bekerja prosedural.

Salah satu pertanda yang sangat mudah dilihat dalam menyikapi aturan sebagai totalitas adalah mengaitkan aturan kehadiran dengan kinerja pegawai. Permasalahan kehadiran pegawai dianggap sebagai sebuah penyakit yang perlu diatasi. Sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja memperkuat simbol budaya totalitas aturan. Disini terlihat bahwa pegawai dilatih untuk berkinerja dengan cara hadir di kantor. Jika tidak hadir, maka mereka diyakini tidak dapat berkinerja dengan baik. Sebuah logical fallacy? Input menjadi ukuran sebuah kinerja? Sebuah prinsip yang sebenarnya bertentangan dengan New Public Management, model manajemen yang ingin diwujudkan dalam reformasi birokrasi.

Beberapa kepala daerah pun cukup geram jika ada pegawainya tidak menaati aturan kehadiran atau yang banyak disebut aturan absen, tidak hadir di kantor di jam yang ditentukan, bahkan menutup pagar gerbang kantor rapat-rapat, dan menunggu pegawai datang terlambat siap dengan beragam sangsi. Lalu seorang Menteri mengeluhkan bahwa masih banyak pegawainya berangkat kerja hanya karena absen.

Semuanya dilakukan dengan argumen bahwa ketaatan aturan adalah hal yang terpenting dan itu dapat dilihat jelas pada taat tidaknya seorang pegawai datang di kantor. Sekilas hal itu memang tidak menjadi masalah, artinya memang begitulah adanya. Aturan dibuat untuk menertibkan, mengatur orang. Namun apakah yang tidak hadir di kantor lalu bisa disebut tidak berkinerja? Apakah yang hadir di kantor selalu berkinerja? Pertanyaan yang tidak pernah terjawab dengan jujur oleh pemegang otoritas.

Beberapa pegawai yang saya temui mengatakan bahwa pekerjaannya justru lebih banyak di luar kantor, kadang sering pulang larut malam. Adapun keterlambatan sering dikarenakan faktor kesulitan keberangkatan atau teknis jangkauan. Pegawai malas? Kata siapa, mereka tidak malas tapi hanya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan karena terbiasa dan terlatih untuk selalu menunggu perintah. Saat tidak ada yang diperintah, si ‘pemerintah’ pun sama bingungnya dengan pegawai ‘malas’ tadi. Dan pegawai malas tidak selalu ada hubungannya dengan tingkat kehadiran di kantor. Adapun jika memang ada pegawai yang sengaja mangkir dari tugas dan kewajibannya, perlu ada dialog untuk dicari penyebabnya. Tidak serta merta dianggap sebagai resistensi yang selalu harus dihilangkan.

Tidak sadarkah kita bahwa hal seperti itu memang terbentuk dari pendisiplinan yang lalu menjadi budaya. Budaya yang mereduksi arti birokrat melayani menjadi birokrat takut sanksi. Reduksi budaya ini sekaligus sebuah unifikasi dan juga simplifikasi. Menyeragamkan perilaku pegawai yang semuanya dianggap menyimpang jika tidak hadir atau terlambat datang di kantor. Menyederhanakan sebuah ukuran kinerja dalam sebuah hitungan sederhana sebatas hadir atau tidaknya pegawai di kantor. Seperti yang dikatakan oleh Marudut Napitupulu sebagai delusi hitungan matematis efisiensi. Maksud saya, sulitnya mengukur kinerja birokrasi bukan berarti lantas disederhanakan secara pintas.

Inilah yang dinamakan instrumental rationality, sebuah alat (a means) yang berubah menjadi tujuan (an end). Jika sebuah instrumen telah menjadi tujuan, maka makna dan tujuan instrumen itu sendiri akan lenyap. Orang bekerja bukan karena ingin berkinerja dan menyalurkan potensinya, orang bekerja bukan karena ingin menghasilkan sesuatu yang inovatif, namun orang bekerja karena terpaksa dan menjalankan perintah. Perintah dan larangan itu telah dinormalisasikan dengan berbagai instrumen.

Fingerprint menjadi salah satu instrumen yang cukup kejam. Dengan fingerprint orang dipaksa berkumpul dalam suatu tempat dan waktu, mengerjakan sebuah mesin birokrasi dengan struktur hirarki yang mapan, aturan yang standar, dan rasionalisasi serba legal serta formal. Sebuah kumpulan komunitas di dalam kerangkeng besi. Ya, Weber menyebutnya sebagai iron cage (kerangkeng besi).

Namun kerangkeng bukannya semakin kendur, tetapi justru semakin kuat dan terlihat. Tidak heran jika kemudian menurut Gabriel, kerangkeng besi telah ber-metamorfosa menjadi kerangkeng kaca (glass cage). Sekumpulan orang terlihat dari luar melakukan aktivitas rutin terstandar jelas. Dengan bahan kaca, kerangkeng menjadi lebih indah namun rapuh terhadap ketegangan. Orang masih sulit keluar dari kungkungan kaca. Jikalau ada yang mencoba keluar, niscaya kepalanya benjol karena kaca telah dirancang sedemikian tebal dan sulit pecah.

Karena saking jelasnya terlihat dari luar kaca, maka jangan sakit hati bila banyak orang yang melihatnya sambil menangis dan sebagian lagi tertawa. Kenapa? Yang menangis mungkin berkata dalam hati…”bukan itu maksud kami, bukan orang yang selalu berkumpul dan tumpul karena sering dimarahi. Sebagian malah tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kami ingin mereka bebas melakukan apa saja dan dimana pun untuk kami, kami ingin mereka bergerak, berinteraksi dan bergabung dengan kami. Kami perlu mereka tahu apa masalah kami. Hiks, hiks…. ada yang tersedu, dan huwaaaa…, ada pula yang menangis meraung “.

Lalu sebagian yang tertawa pun bergumam dalam hati, “untung saya tidak ada di sana, mereka lucu sekali, muka mereka pucat pasi. Mereka terlihat bingung, linglung, ke sana kemari hanya mengikuti yang dianggap paling ulung.. hahaha… “, begitulah kira-kira.

Itu bukan anekdot, bukan lelucon, tapi kenyataan. Kenyataan bahwa banyak orang berharap dari birokrasi pemerintahan menghasilkan layanan yang pasti pas buat masyarakatnya mewakili negaranya. Bukan layanan yang text book dan menggeneralisir permasalahan. Fakta bahwa banyaknya kebutuhan dan masalah dalam masyarakat yang menginginkan hadirnya negara yang dijalankan oleh profesional birokrat. Kebutuhan dan masalah yang unik, yang tidak dapat diselesaikan hanya di dalam sebuah kerangkeng, tapi memerlukan tinjauan lapangan dan pengamatan jeli.

Sudah saatnya kita mengarahkan perilaku dengan value based, mengatur perilaku pegawai dengan cara lebih manusiawi, mempromosikan peran, otonomi dan kemampuan mereka agar mereka mempunyai nilai akan dirinya sendiri, bagi organisasinya dan di mata pemangku kepentingannya.

Sudah saatnya kita mengenal diskontinuitas, menciptakan sejarah baru, bukan ketakutan akan terulangnya sejarah lama. Sebuah pergerakan jaman yang bisa saja tidak terkait dengan masa lalu. Mencoba merubah birokrasi dengan diskursus baru yang bebas dari bayangan kelam masa lalu. Tidak lalu bebas dari weberian, tapi mengkombinasikan rasionalisasi lama dengan prinsip baru tentang network dan demokrasi dalam birokrasi. Tidak pula berarti tidak ada dominasi, tapi lebih kepada organisasi dan manajemen menjadi lebih lentur dan demokratis.

Dalam tataran teknis, bisa saja saya mengusulkan, fingerprint cukup hanya dikaitkan dengan uang makan saja, tidak perlu dikaitkan dengan tunjangan kinerja. Dan tekniknya seperti memberikan reward, artinya uang makan hanya diberikan kepada pegawai yang memang absen fingerprint di kantor, karena memang yang berada di kantor-lah yang berhak mendapatkan uang makan. Sementara yang berkinerja di luar kantor telah mendapatkan kompensasi lain berupa uang transport, misalnya. Dengan demikian rasionalitas pegawai untuk berkinerja justru akan terbentuk, bukan lagi rasionalisasinya adalah bekerja untuk absen seperti yang dikeluhkan pak Menteri tadi.

Adapun ukuran kinerja, sebenarnya akan lebih pas jika dikaitkan dengan capaian bersama sebuah kelompok atau komunitas di birokrasi, bukan sekedar capaian output individu yang rawan akan delusi hitungan kuantitatif. Free rider dapat diminimalisir dengan penggunaan mekanisme complaint card. Sebuah mekanisme yang mencoba mempromosikan relasi antar pegawai dan antar pemangku kepentingan. Complaint card disediakan kepada siapa saja yang ingin melakukan keluhan terhadap kinerja seseorang. Jika seseorang itu tidak menepati janji akan kehadirannya ataupun hasil pekerjaannya yang mengganggu capaian tujuan bersama, maka orang lain berhak melakukan komplain. Dengan demikian kinerja berbasis nilai, demokrasi akan berjalan untuk mencapai kinerja bersama.

Satu hal lagi, ada berbagai pihak lain yang mampu mempercepat perubahan birokrasi, atau sebaliknya justru menyuburkan tradisi yang seharusnya sudah mulai punah. Sebutlah di antaranya adalah auditor dan pakar manajemen. Auditor sebenarnya memiliki peran besar dalam merubah wajah birokrasi. Dengan tugas pokok dan kewenangannya, auditor sangat mampu mempercepat perubahan itu, bukan justru memperlambat atau memundurkan. Untuk itu dibutuhkan kemampuan auditor yang berpandangan ke depan, menganut diskontinuitas, dan tidak primitif mengartikan birokrasi.

Untuk mempercepat wujud birokrasi kelas dunia, kita juga membutuhkan auditor kelas dunia yang peka terhadap perubahan zaman, bukan auditor yang dipenuhi dengan delusi dan logical fallacy, yang hanya ingin mudah menghitung kesalahan dalam bentuk kuantitas dan terbatas pada satuan mata uang.

Saat saya membuat tulisan ini, saya mendengar adanya auditor yang sedang bertugas dan sangat bersemangat menghitung selisih antara rekap fingerprint dengan penerimaan tunjangan kinerja. Lalu seketika saya melompat dari tempat duduk sambil menutup hidung dan berteriak pelan.. “Whaaat.., benarkaah ?”.

 

*)  Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili pandangan lembaga tempat penulis bekerja atau lembaga lain.

0
0
Catatan Editor: Mengkritik Dengan Cinta

Catatan Editor: Mengkritik Dengan Cinta

Setelah memasuki dua bulan, Pergerakan Birokrat Menulis telah menghasilkan 60 tulisan. Sebanyak 25 penulis telah bergabung di Birokrat Menulis. Selain membagikan tulisan di Birokrat Menulis, kami juga aktif melakukan diskusi online melalui WhatsApp, terutama terkait tema-tema apa yang mesti segera ditulis.

Biasanya, ide-ide muncul dari kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Tentu Anda bertanya, kenapa kesannya tulisan di Birokrat Menulis sangat kritis? Padahal banyak dari mereka berada pada posisi penting di birokrasi Indonesia. Tentu ada alasannya. Berikut catatan dari salah satu editor Birokrat Menulis untuk menjawab keingintahuan Anda itu.

————–

Seperti halnya sebuah keluarga yang anggotanya saling mencintai, demikian juga sebaiknya dalam pemerintahan. Akan sangat indah, manakala interaksi antara pemimpin dan rakyatnya dilandasi oleh rasa saling mencintai.

Bak hubungan sepasang kekasih yang saling mencintai, rasa cinta di antara keduanya dapat melahirkan pengorbanan diri, empati, perhatian, kasih sayang, mau membantu, mau menuruti perkataan, patuh, mengikuti, dan mau melakukan apa saja yang diinginkan oleh kekasihnya.

Pengaruh cinta yang luar biasa baiknya itu berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam percintaan. Tidak hanya lahir pada salah satu pihak: hanya dituntut oleh satu pihak  dan hanya dilakoni oleh pihak lainnya.

Salah satu bentuk rasa cinta dari rakyat kepada pemimpinnya adalah pemberian kritik. Kritik kepada pemimpin sesungguhnya adalah bentuk perhatian rakyat yang mencintainya. Asal dilandasi rasa cinta, kritik yang disampaikan oleh rakyat kepada pemimpinnya bagaikan nasihat seorang kekasih yang menyejukkan hati.

Hal itu juga berlaku dalam sebuah hubungan persahabatan. Ciri sahabat sejati adalah seseorang yang tidak hanya selalu memuji, tetapi juga berani memberikan nasihat (kritik) manakala kita lupa.  Kritik dari seorang sahabat sejati, yaitu teman yang mencintai kita, umumnya lebih bisa kita terima karena disampaikan dengan landasan cinta, sehingga mendengar nasihatnya tidak terasa menyakitkan.

Meski ada ungkapan terkenal “Lihatlah apa yang dikatakan jangan melihat siapa yang mengatakan”, namun pengalaman mengajarkan kritik sebagai sebuah kebenaran akan berpengaruh secara efektif pada orang yang dikritik apabila disampaikan dengan  cara yang baik.

Teringat perkataan Imam Syafi’i: “Nasihati aku saat sendiri. Jangan di saat ramai dan banyak saksi. Sebab nasihat di tengah khalayak, terasa hinaan yang membuat hatiku pedih dan koyak. Maka maafkan jika hatiku berontak….”. Seorang Adolf Hitler pun punya pendapat begini, “Bila kamu punya kebenaran, maka kebenaran itu harus ditambah dengan cinta, atau pesan dan pembawanya akan ditolak”.

Sebuah kritik, meskipun isinya benar, tetapi jika kurang tepat dalam menyampaikan akan berdampak tidak baik, bahkan akan mendatangkan kesusahan, seperti ungkapan Jawa “Pangucap iku biso dadi jalaran kabecikan, pangucap iku ugo biso dadi dalaning pati lan kasengsaran (Ucapan bisa menjadi sarana kebaikan, tetapi sebaliknya juga bisa menjadi sebab kematian dan kesengsaraan).

Mengkritik dengan cinta berbeda dengan mencela, menghujat, memaki-maki, menggunjing, menghasut, apalagi memfitnah, yang sama sekali tidak dilandasi rasa cinta, tetapi lebih banyak dilandasi rasa benci dan dendam. Mengkritik dengan rasa cinta akan melahirkan kemauan semua pihak yang saling mencintai untuk rela berkorban dan sama-sama mau melakukan apa saja demi kekasih yang dicintainya.

Seorang pemimpin yang dikritik dengan rasa cinta oleh rakyatnya akan melaksanakan masukan rakyatnya tersebut. Demikian pula sebaliknya, anjuran seorang pemimpin yang didasari rasa cinta kepada rakyatnya akan dipatuhi dan dilaksanakan dengan rasa suka cita oleh rakyat yang dipimpinnya.

Robert K. Greenleaf dalam  bukunya Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness, mengatakan bahwa salah satu ciri  kepemimpinan yang melayani adalah leader is leaded. Pemimpin bisa dipimpin. Salah satu indikatornya adalah pemimpin tersebut dengan segala kerendahan hatinya mau menerima kritik.

Ali bin Abi Thalib pun memiliki nasehat berharga buat para pemimpin:

“Perhatikanlah orang-orang yang memberikan nasihat kepadamu. Seandainya ia memulai dari sisi yang merugikan orang banyak, maka janganlah diterima nasihatnya dan berhati-hatilah darinya. Sedang jika ia memulai dari sisi keadilan dan kebaikan orang banyak, maka terimalah nasihatnya”.

Pemimpin narsistik adalah antitesis dari kepemimpinan yang melayani. Pemimpin yang narsistik itu anti kritik, karena menganggap seolah-seolah dirinya paling benar dan semua orang harus mendengar, mematuhi, dan melaksanakannya. Seorang pemimpin narsistik tidak akan menghiraukan kritik rakyatnya meski kritik itu adalah sebuah kebenaran dan lahir dari semangat mencintai.

Kepemimpinan narsistik seperti ini tidak dilandasi hubungan rasa saling mencintai, namun hubungan cinta yang hanya dituntut pada satu pihak saja, yaitu pada rakyat saja. Seperti lagu yang diciptakan oleh Dewa 19, Cintaku bertepuk sebelah tangan.

Tidak mengherankan, jika kemudian seorang pemimpin narsistik akan senantiasa menuai kritikan yang tidak lagi dilandasi oleh rasa cinta, melainkan oleh rasa benci dan dendam kesumat. Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang narsistik akan selalu menerima celaan, hujatan, caci-maki, gunjingan, hasutan, dan berbagai fitnah.

Kouzes dan Posner (The Learning Leadership), menulis “Kasihanilah seorang pemimpin yang terjebak pada dua keadaan: senantiasa dikritik tanpa rasa cinta, dan tanpa kritik orang yang dicinta”.

Kondisi tersebut sangat paradoks dengan kisah kepemimpinan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab semasa menjabat. Beliau sangat gelisah memikirkan kondisi dirinya sebagaimana ucapannya:

“Aku sedang dihinggapi ketakutan. Jika sekiranya aku melakukan kemungkaran, lalu tidak ada orang yang mengingatkan dan melarangku melakukannya, karena segan dan rasa hormatnya padaku”.  

Namun salah satu rakyatnya, yang juga seorang sahabat bernama Khudzaifah, segera menjawab, “Demi Alloh, jika aku melihatmu keluar dari kebenaran, aku pasti akan mencegahmu”. Seketika itu pun, wajah Khalifah Umar bin Khattab langsung berubah ceria. Di sini tampak adanya sebuah hubungan antara pemimpin dan rakyat (sahabat) yang saling mencintai.

Pemimpin juga seorang manusia, adakalanya bisa saja salah. Seorang kekasih (rakyat) yang sangat mencintai kekasihnya (pemimpinnya) tidak akan jemu untuk selalu mengingatkan dan menasihati kekasihnya (pemimpinnya) yang sedang keliru.

Nasihat (kritik) itu diberikan agar sang pemimpin tidak terjerumus semakin dalam ke dasar jurang kesalahan.  Dalam mewujudkan kekuasaan yang baik, ungkapan berikut patut kita renungkan: “Kritik terhadap kekuasaan yang tidak jemu-jemunya dan dari saat ke saat, menjaga agar pohon kekuasaan tidak bakal bertumbuh mencakar langit.”

Jadi? Mengkritik dengan cinta mensyaratkan keberanian rakyat untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang tepat, dan kerendahan hati seorang pemimpin untuk menerima dan melaksanakannya. Semoga negeri ini, pemimpin dan rakyatnya senantiasa dalam suasana hubungan yang saling mencintai.

 

 

0
0
Birokrasi  “Salah  Asuhan”

Birokrasi “Salah Asuhan”

Tak terasa, sudah 30 tahun saya mengabdi pada negara tercinta ini, dari periode ‘Orde Baru’ hingga periode ‘Era Reformasi’ saat ini. Negara ini pun sudah mengalami banyak perubahan. Perubahan dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Perubahan di segala bidang tersebut dilakukan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia sesuai pesan di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu menjadi sebuah negara yang sejahtera, adil, dan makmur serta beradab.

Namun, apakah cita-cita dan harapan itu sudah terwujud? Atau malah stagnan dan justru menjadi lebih buruk? Tentunya, kita sendiri yang bisa menilai secara jujur dan obyektif.

Perubahan-perubahan yang dimulai dari peraturan perundang-undangan, sistem, maupun kebijakan semestinya dapat membuat Indonesia menjadi negara maju dan rakyatnya semakin sejahtera.

Tetapi, kita lihat fakta sampai hari ini kondisinya tetap berjalan di tempat. Berstatus sebagai negara berkembang, di mana produktivitas dan kualitas hidup masyarakatnya masih rendah, tingkat kemiskinan tinggi sebesar 10,86% (Sumber: BPS, 2016), serta perekonomiannya  masih banyak tergantung pada negara lain.

Sampai kapan keadaan seperti ini akan berlangsung? Apa sebenarnya yang salah? Padahal, kita sudah merdeka selama 72 tahun.  Semestinya, keadaan negeri ini menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Tapi, mengapa dengan semakin bertambahnya umur keadaannya semakin menyedihkan dan memperihatinkan?

Indonesia yang kita cintai ini tak henti-hentinya digoncang berbagai masalah dan isu yang menyesatkan. Carut marut negeri ini seperti tiada hentinya  selalu terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, musibah dan bencana juga terjadi di mana-mana. Sebagai anak bangsa sekaligus abdi negara,  ternyata saya juga tak berdaya dan tak bisa berbuat apa-apa.

Terbersit sebuah pertanyaan besar yang selama ini belum pernah terpecahkan. Mengapa problematika serta goncangan itu semakin membesar? Dalam bahasa medisnya, negeri ini  seperti digerogoti berbagai penyakit kronis dan ganas yang susah diobati dan disembuhkan. Sampai-sampai, alam pun seolah tidak bersahabat dengan  kita.

Apakah ini karena ketiadaan keteladanan para pemimpinnya (birokratnya)? Atau karena kebodohan rakyatnya? Apakah ini sistemnya yang amburadul  dan banyak rekayasa (birokrasinya)? Siapa yang salah dan kenapa salah? Jawaban yang mungkin mendekati benar adalah bisa jadi negeri ini “Salah Asuhan“!

Berbicara tentang Salah Asuhan, kita menjadi teringat dengan sebuah karya sastra Indonesia terbaik sepanjang masa yang terbit pada tahun 1928 di masa Hindia Belanda. Novel yang ditulis oleh Abdul Muis itu berjudul “Salah Asuhan”.

Novel tersebut menceritakan seorang anak pribumi  bernama Hanafi yang diasuh oleh ibunya. Meskipun ibunya seorang janda, tapi kemauannya sangat keras untuk mencerdaskan anaknya hingga dikirimlah Hanafi ke Batavia untuk sekolah di Hindia Belanda Scholl (HBS).

Selama sekolah, Hanafi dititipkan kepada keluarga Belanda. Karenanya, pergaulannya pun tidak lepas dari orang-orang Belanda. Karena itu pula, tidaklah heran jika sikap, pemikiran, gaya hidup, tingkah laku, dan karakternya berubah menjadi kebarat-baratan (Westernised). Bahkan, tingkah lakunya melebihi orang Belanda asli.

Hingga akhirnya, Hanafi menikah dengan gadis pribumi bernama Rapiah dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Syafei. Namun, rupanya rumah tangganya tidak berjalan mulus (bercerai) karena tergoda oleh gadis Belanda bernama Corrie.

Setelah  menceraikan Rapiah, Hanafi  kemudian menikahi Corrie. Namun, bukan kebahagiaan yang diperolehnya. Kehidupan rumah tangga  Hanafi bersama Corrie justru terasa bagai  neraka dunia. Corrie yang dulunya supel dan lincah kini menjadi nyonya yang pendiam. Hanafi justru malah menjadi suami yang pencemburu, kasar, dan bengis.

Tak lama setelah Corrie meninggal, Hanafi pun jatuh sakit. Setelah sembuh, Hanafi menyadari kesalahannya dan pulang ke kampung tanah kelahirannya. Dia meminta maaf pada ibu dan mantan istrinya serta menemui anaknya dengan harapan semoga anaknya tidak mengikuti jejak ayahnya yang sesat.

Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil hikmah bahwa pada dasarnya setiap manusia itu tercipta dalam keadaan suci hati dan jiwanya. Tetapi, karena salah dalam mendidik (salah dalam pengasuhan), maka hati dan jiwa  yang suci/baik itu lambat laun akan terkikis dan berubah menjadi hati dan jiwa yang kotor. Hal ini tampak dari sikap dan perilaku yang buruk sesuai dengan asuhan dan kebiasaan di sekelilingnya.

Dari sini timbul pertanyaan, apakah  kondisi negara kita hari ini juga akibat dari salah asuhan sebagaimana cerita Hanafi di atas?  

Kenyataan itu tak bisa kita pungkiri. Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia dijajah dan diasuh oleh kolonialis Belanda selama 350 tahun. Dalam kurun waktu yang sangat lama itu, bangsa ini ditindas oleh Belanda. Belanda menindas dan menguasai wilayah negeri ini dengan menerapkan politik adu domba atau pecah belah (devide at impera) antar kerajaan-kerajaan nusantara.

Dengan kombinasi strategi politik, ekonomi, dan militer, Belanda menjalankan kekuasaannya dengan cara mengangkat  seorang pemimpin untuk dijadikan pemimpin tandingan dari pemimpin (raja) yang telah ada di jajaran nusantara. Hal itu dilakukan oleh Belanda dengan terencana, baik di lingkungan pemerintahan maupun di masyarakat. Karenanya, pada waktu itu, lazimlah lahirnya dua pemimpin dalam suatu kerajaan nusantara maupun suatu sistem kemasyarakatan yang sering menimbulkan konflik sosial.

Bahkan, Belanda tak segan-segan memunculkan isu-isu, provokasi, propaganda, desas-desus, serta fitnah terhadap pemimpin yang lama (yang dilegitimasi oleh masyarakat setempat), Mereka membumbu-bumbui permusuhan dalam suatu tubuh kerajaan agar suatu kerajaan menjadi tidak solid.

Maka, tak heran bila strategi pecah belah dan adu domba itu saat ini menjadi sebuat tabiat buruk yang — secara sadar atau tidak sadar — telah mempengaruhi setiap jiwa masyarakat Indonesia. Pengaruh lainnya, pemimpin (birokrat) saat ini berperilaku sebagai tuan/priyai yang selalu ingin dilayani, padahal  seharusnya berperilaku sebagai abdi yang melayani bangsanya.

Perilaku buruk itulah yang sekarang melanda negeri ini. Dampaknya, korupsi seperti merajalela, gratifikasi tidak dilaporkan, dan suap (bribery) pun menjadi praktik normal. Upeti-upeti itu adalah hal yang biasa. Isu dan fitnah merajalela. Kemiskinan pun di mana-mana. Ini tidak lain karena ulah oknum sebagian pemimpin (birokrat) selaku pemegang kekuasaan yang mempertahankan sistem birokrasi yang korup akibat salah asuhan; di mana masyarakat pun juga turut andil mempengaruhi kebiasaan nista tersebut.

Inilah saatnya, sebagai anak bangsa sekaligus abdi negara, kita peduli terhadap kondisi bangsa ini dan mau bersungguh sungguh meninggalkan budaya nista akibat salah asuhan. Marilah kita renungkan salah satu Firman Allah SWT dalam  Al Qurán, yaitu  surat Al Maidah yang berbunyi:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Firman Tuhan tersebut sangat jelas dan gamblang, bahwa kita dilarang  saling membantu dalam dosa dan pelanggaran. Akan tetapi, faktanya, tak sedikit masih kita temukan dalam birokrasi negeri ini pemimpin (birokrat) yang bermental  korup. Mental ini akan bertahan dan lestari berkat usaha saling bantu-membantu, bahu membahu, bahkan bersama-sama dalam berbuat curang dan pelanggaran.

Tak cukup dalam ayat suci, bahkan Nabi dan UtusanNya juga memberi anjuran kepada umat manusia dalam hadist shahih:

Dari Abu Sa’id Al Khudri radiallahuanhu berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: “Siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman (HR. Muslim).

Hadist di atas mengandung makna anjuran bagi siapa saja yang melihat kemungkaran, kebathilan, ataupun kejahatan wajib baginya untuk mengubah kemungkaran itu dengan tiga cara.

Yang pertama, dengan tangannya. Ini artinya bahwa kewajiban utama  untuk mencegah kemungkaran itu ditujukan kepada para pemimpin (birokrat) karena mempunyai mempunyai kekuasaan.

Kedua, bila pemimpin itu tidak mampu, maka dengan lisannya. Ini adalah kewajiban masyarakat (rakyat) yang hanya bisa menyampaikan untuk menasehati pemimpin dengan tutur kata maupun dengan wasiat atau tulisan seperti yang telah dilakukan di Birokrat Menulis ini.

Ketiga adalah dengan hati nya (berdoa), dan inilah selemah-lemahnya iman. Yang ketiga inilah yang kita takutkan banyak terjadi di negeri ini. Meski pilihan ketiga ini tidak salah, tetapi jika terlalu banyak yang hanya berdoa saja tanpa berikhtiar/bertindak,  maka kondisi negeri ini tak akan berubah.

Jika kita ibaratkan negara itu bagai sebuah kapal, akan dibawa ke mana arah kapal ini? Ibarat sebuah kapal yang mengangkut penuh penumpang, tetapi ada segelintir orang yang melubangi kapal itu dan semua penumpang acuh-tak acuh serta diam tidak mencegahnya, maka lambat laun kapal itu pasti tenggelam. Bila tidak ada upaya, maka kapal akan tenggelam di tengah laut.

Dengan usaha yang sungguh-sungguh, salah satunya upaya yang mesti dilakukan saat ini adalah melalui pendidikan reformasi mental, terutama bagi para pemimpin dan birokratnya.

Semoga ke depan dapat membuahkan hasil yang gemilang.

 

*) Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili pandangan lembaga tempat penulis bekerja atau lembaga lain.

0
0
error: