Mereformasi Proses Seleksi Pemimpin Politik

Mereformasi Proses Seleksi Pemimpin Politik

Agenda reformasi di sisi birokrasi sektor publik yang telah dimulai sejak tahun 2009 tidak akan berhasil (nonsense) tanpa dibarengi dengan gerakan reformasi di sisi partai politik. Human error” yang sering terjadi pada (oknum) wakil rakyat sebagai hasil rekrutmen dan seleksi partai politik, disinyalir sedikit banyak telah mempengaruhi kinerja birokrasi dengan membawa dampak “human error” serupa pada jajaran profesional birokrasi sektor publik.

Reformasi di internal partai politik dimaksudkan agar partai politik mampu mewujudkan sistem tata kelola internal partai politik yang baik (good) dan bersih (clean) dalam menghasilkan para pemimpin politik (political leaders) berintegritas tinggi, kompeten, dan akuntabel.

Siapakah pemimpin politik itu? Pemimpin politik adalah mereka yang menapaki proses kariernya melalui jalur politik sehingga bisa menjadi anggota DPR/D, komisaris/direksi BUMN, atau pemimpin lembaga.

—————————

 

Terkuaknya kasus suap di Komisi B DPRD Jawa Timur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sedikit banyak menimbulkan kegeraman dan kesedihan di hati saya. Terus berulangnya kejadian nista tersebut semakin mempertebal tembok ketidakpercayaan (distrust) masyarakat kepada para pemimpin politik yang mengemban tugas sebagai wakil rakyat di negeri ini.

Saya juga termasuk yang skeptis dengan para wakil rakyat setelah berbagai skandal korupsi yang melibatkan mereka. Skeptisme saya mungkin berlebihan, karena menafikan fakta bahwa di antara mereka pasti masih ada yang baik dan idealis. Mungkin akan lebih fair kalau saya mengatakan oknum wakil rakyat?

Niatan Berpolitik

Di alam demokrasi, setiap warga negara mempunyai hak berpolitik. Hal itu merupakan hak asasi manusia karena dijamin dalam konstitusi dan undang-undang. Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Konvenan Hak-hak Politik dan Sipil tahun 1966, dimana Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 2005, juga menjamin mengenai hal itu. Setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih menjadi wakil rakyat dalam pemilu. Apakah dia seorang pengusaha, guru, petani, pegiat sosial, atau pengangguran sekalipun.

Selain persyaratan prosedural yang harus dipenuhi sesuai aturan, persoalan utama menjadi wakil rakyat sesungguhnya berada pada niat baik.

Sepertinya, kesalahan sudah terjadi sejak dari niat awal, khususnya bagi mereka yang menjadikan “wakil rakyat” sebagai profesi atau pekerjaan untuk hidup. Memilih kehidupan sebagai wakil rakyat, sebenarnya adalah persoalan panggilan jiwa untuk mengabdi kepada masyarakat, bukan panggilan pekerjaan, lebih-lebih panggilan untuk memperkaya diri.

Sebagai contoh, seorang pengusaha yang berniat terjun ke dunia politik sebagai wakil rakyat, maka motif utamanya semestinya adalah memainkan politik (kekuasaan) demi kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi masyarakat, bukannya motif untuk mencari keuntungan semata sebagaimana biasa dilakukannya di dunia bisnis.

Kasus-kasus suap dan bentuk korupsi lainnya yang melibatkan (oknum) wakil rakyat jelas menunjukkan bahwa motif mereka menjadi wakil rakyat bukan sebagai panggilan jiwa untuk mengabdi demi kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi masyarakat. Mereka jelas-jelas berniat memuaskan hawa nafsunya dengan memperkaya diri sendiri melalui kekuasaan yang dimilikinya.

Pemimpin politik yang mengemban tugas sebagai wakil rakyat dan mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi masyarakatnya, itulah politisi sejati.

Abai terhadap Akuntabilitas

Sepertinya, para (oknum) wakil rakyat tersebut belum memahami makna akuntabilitas, apa yang harus diakuntabilitaskan, dan kepada siapa akuntabilitas harus disampaikan. Atau, jangan-jangan para wakil rakyat tersebut tidak tahu apa makna sesungguhnya dari akuntabilitas, dikiranya hanya sekedar prosedural atau kinerja yang dicitrakan saja. Semestinya, akuntabilitas yang dihadirkan oleh para wakil rakyat itu adalah penilaian atas kinerja faktualnya.

Tindakan nista yang dilakukan oleh para (oknum) wakil rakyat mencerminkan bahwa mereka sesungguhnya telah mengabaikan akuntabilitasnya kepada masyarakat yang memilihnya. Mereka lupa bahwa mereka dipilih oleh masyarakat yang diwakilinya dan bukan oleh partai politik yang mengusungnya.

Jangan-jangan selama ini para wakil rakyat juga abai dengan kebutuhan masyarakat yang harus diperjuangkannya. Abai menginformasikan kepada masyarakat tentang apa-apa saja yang sudah dikerjakannya. Padahal, akuntabilitas juga mengandung arti bahwa masyarakat berhak menerima informasi (transparansi), dan sekaligus bisa memberikan sanksi.

Integritas Rendah?

Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para (oknum) wakil rakyat tersebut, jelas-jelas menciderai amanah yang diberikan kepada masyarakat yang memilihnya, dan tindakan itu jelas-jelas tidak berintegritas.

Ternyata, niat baik saja tidak menjamin seorang wakil rakyat dalam perjalanan berpolitiknya tidak bertindak tercela. Niat baik (berpolitik) saja tidak cukup, karena basis moral yang melembaga  dalam berpolitik telah banyak bergeser sebagai akibat adanya kepentingan  dari struktur jabatan politik.

Oleh karena itu, menurut Haryatmoko (2015), niat baik sebagai bentuk etika keutamaan yang merupakan dasar integritas pribadi belum cukup menjamin integritas para wakil rakyat dalam mengemban jabatan publik (integritas publik), sehingga infrastruktur etika sangat diperlukan untuk menopang dan menguatkan niat baik.

Infrastruktur etika yang dimaksudkannya, adalah semua bentuk sarana yang mendorong dan memberi sanksi untuk mengarahkan secara koheren dan terkoordinasi pada norma-norma yang ditingkatkan menjadi materi etika dalam pelayanan publik.

Mungkin, pada awalnya seseorang memiliki integritas pribadi yang bagus, namun kondisi itu bisa berubah di tengah jalan. Integritas pribadi memang sangat menentukan pembentukan integritas publik, namun manakala hal itu tidak dirawat dengan pembiasaan tindakan yang selalu diarahkan ke nilai-nilai etika publik dan ditopang oleh institusi-institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan, maka seseorang dapat terjerumus ke dalam perbuatan nista.

Ada yang Salah?

Prinsip demokrasi one person  one vote membawa konsekuensi logis bahwa derajat seorang wakil rakyat yang berniat bekerja untuk kepentingan masyarakat sama dengan derajat wakil rakyat yang memiliki motif selain itu.

Para wakil rakyat yang orientasinya bukan untuk mengabdi kepada masyarakat akan berusaha memenuhi hasratnya agar terpilih dengan mengorbankan seluruh harta bendanya. Sementara para wakil rakyat yang berniat bekerja untuk masyarakat, tidak perlu melakukan hal-hal tadi, karena masyarakat sudah bisa menilai integritas dan kapasitas dirinya.

Dalam kaitan itu, perlu kita kemukakan sederet pertanyaan, apakah sistem rekrutmen calon pemimpin politik dalam keanggotaan partai politik dan seleksi kader oleh partai politik dalam menyiapkan pemimpin politik menduduki jabatan sebagai wakil rakyat atau jabatan lainnya (komisaris/direksi BUMN atau pemimpin lembaga) telah cukup baik? Apakah rekam jejak pemimpin politik seperti background pendidikan, pengalaman mengabdi di masyarakat, dan rekam jejak kasus hukum yang mungkin pernah dialaminya telah menjadi fokus perhatian?

Karenanya, tidak hanya proses seleksi para manager di sektor publik saja yang perlu direformasi, tetapi juga proses seleksi untuk calon pemimpin politik pada internal partai politik juga perlu direformasi. Proses seleksi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi di birokrasi sektor publik bisa dicontoh untuk diterapkan di internal partai politik pada proses pemilihan pemimpin politik sebagai calon wakil rakyat, komisaris/direksi BUMN, atau pemimpin lembaga.

Pengisian jabatan pimpinan tinggi di sektor publik dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan hasilnya mesti disetujui oleh Presiden. Untuk jabatan pimpinan utama, sebagai contoh, syarat minimal adalah kualifikasi pendidikan serendahnya sarjana atau diploma IV, memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, berpengalaman paling singkat 10 tahun dalam bidang tugas yang terkait jabatan, memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani.

Praktik lelang jabatan yang “keras” di birokrasi sektor publik tersebut perlu dicontoh untuk bisa diterapkan juga pada partai politik, agar para pemimpin politik yang terpilih sebagai wakil rakyat, komisaris/direksi BUMN, atau pemimpin lembaga terfilter integritas dan kompetensinya.

Setelah para calon pemimpin politik tersebut lulus seleksi sebagai kader partai dan sedang disiapkan akan menduduki jabatan wakil rakyat, komisaris/direksi BUMN atau pemimpin lembaga, pertanyaan lanjutannya adalah, apakah para pemimpin politik tersebut telah cukup mendapatkan pendidikan politik berkelanjutan, termasuk pengetahuan dasar pemerintahan serta berbagai aspek pengelolaan keuangan dan pembangunan?

Apakah materi etika berpolitik dalam berbagai model “sekolah politik” yang diciptakan oleh partai politik telah mendapatkan porsi terbesar dalam membentuk mentalitas positif para pemimpin politik itu?

Apakah partai politik memiliki mekanisme untuk “mengadili” para pemimpin politik yang tersangkut masalah etika dan hukum?

Secara singkat, tentu saja semua pertanyaan tersebut dapat dijawab apabila partai politik menerapkan praktik-praktik yang baik (good) dan bersih (clean) dalam tata kelola kepartaian. Sesuatu yang sangat jarang didengar oleh publik. Pertanyaannya, apakah semua partai politik yang ada sekarang sudah menerapkan model tata kelola yang baik dan bersih seperti halnya telah berlangsung praktiknya dalam birokrasi sektor publik?

Masih sering kita dengar adanya praktik “mahar politik”. Kabar burung yang sepertinya mendekati kebenarannya itu akan menimbulkan perilaku “balas dendam” pada pemimpin politik yang terpilih sebagai wakil rakyat, komisaris/direksi BUMN, atau pemimpin lembaga dengan melakukan tindakan korupsi.

Gagasan partai politik yang membiayai segala hal berkaitan dengan kampanye pemimpin politik yang akan bersaing sebagai calon wakil rakyat dengan uang partai menarik untuk dicermati karena menyangkut darimana sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan kampanye para kader mereka itu.

Jika berbagai pertanyaan di atas tidak bisa dijawab oleh partai politik, pantaskah kesalahan perilaku korupsi para (oknum) pemimpin politik yang mengemban sebagai wakil rakyat, sebagaimana kita saksikan sekarang, ditumpahkan kepada partai politik?

Masyarakat harus Cerdas

Keseluruhan kondisi di atas, sebenarnya terpulang kembali kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat harus cerdas dalam memilih para calon pemimpin politik yang akan mewakilinya. Sayangnya masyarakat kita masih belum merata kecerdasannya dalam hal memilih para calon wakilnya. Masih banyak yang mudah terbujuk dengan rayuan dan iming-iming materi yang tak seberapa. Masyarakat kita belum seluruhnya melek politik, bahkan masih banyak yang “buta” politik.

Masyarakat yang melek politik tidak hanya cerdas memilih para wakilnya, namun juga pintar mengawasi kinerja para wakilnya. Mereka aktif mempertanyakan upaya-upaya para wakil rakyat dalam memperjuangkan kebutuhannya. Mereka selalu menuntut akses informasi kepada para wakilnya tentang apa-apa saja yang sudah dikerjakannya.

Mereka juga berani menuntut kepada partai politik pengusungnya untuk mencopot dan mengeluarkan dari keanggotaan partai karena tidak berkinerja, apalagi jika melakukan tindakan tercela. Itulah akuntabilitas yang harus dituntut kepada para pemimpin politik yang mengemban amanah sebagai wakil rakyat dalam makna sesungguhnya kepada masyarakatnya.

Selain pemerintah, menjadi tugas partai politik untuk membuat masyarakat menjadi melek politik. Anggapan di masyarakat bahwa politik itu kotor harus diubah. Politik adalah alat untuk menggapai kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi masyarakat melalui pembuatan berbagai kebijakan yang pro rakyat. Politik (kekuasaan) bukanlah tujuan, tetapi hanya merupakan tujuan antara. Tujuan paripurnanya adalah kesejahteraaan, kemakmuran, dan keadilan bagi masyarakat.

Adakah partai politik yang ada telah melakukan tugasnya dalam memberi pendidikan politik kepada masyarakat?

Kita berharap, dengan perbaikan sistem (reform) dalam internal partai politik dapat melahirkan kader-kader terbaik, para pemimpin politik yang terpanggil jiwanya sebagai wakil rakyat untuk mengabdikan dirinya demi kesejahteraan masyarakat, yang berintegritas, dan akuntabel.

 

 

Pilkada, Lahan Subur Kapitalisme

Pilkada, Lahan Subur Kapitalisme

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan arena pertarungan politik, dimana salah satu resource-nya adalah modal. Sebagai proses demokratisasi di tingkat lokal, Pilkada secara ideal diharapkan mampu menghasilkan pemimpin politik yang demokratis, berdasarkan aspirasi dan dukungan rakyat.

Sementara, kapitalisme menurut definisi Marxisme adalah sebuah rezim dimana alat produksi dan sentra ekonomi telah menjadi monopoli kelas sosial pemilik modal. Kata Marx, kapitalisme dilahirkan dari persaingan bebas dan tidak dapat dipahami tanpa persaingan bebas, dengan satu ciri khusus bahwa dia merubah tenaga kerja menjadi komoditi.

Secara sederhana dapat kita sebut bahwa Pilkada adalah bagian dari proses politik, sementara kapitalisme adalah pertarungan pemilik modal, dimana dengan kekuatan modalnya, berusaha mencapai keuntungan maksimal berupa “stabilitas” investasi dan ekonominya. Politik dapat mempengaruhi fluktuasi ekonomi, dan sebaliknya sewaktu-waktu pula ekonomi akan memainkan peran vital dalam mempengaruhi sistem politik yang ada. Adakah relasi yang cukup kuat antara politik dan ekonomi terjadi dalam setiap pergelaran pesta demokrasi di tingkat lokal seperti Pilkada?

Dalam setiap perhelatan Pilkada, para kandidat tentu menyiapkan cost politiknya. Artinya, mereka telah menyiapkan modal yang besar untuk berkompetisi dalam gelanggang politik praktis itu dengan satu impian bisa menang. Implikasi negatif dari pemilihan langsung dengan gaya tersebut adalah hanya para elit yang punya “modal”, atau minimal punya network dengan para pemilik modal yang bisa terjun ke arena kontestasi untuk berkompetisi dalam suksesi demokrasi itu, meskipun para elit itu sebenarnya minim kompetensi.

Anda tentu sepakat, bahwa pada kenyataannya Pilkada itu mahal. Apalagi jika permainan para elit tersebut dalam Pilkada didesain menjadi lahan pertarungan antara kepentingan politik praktis demi kekuasaan dan pertaruhan pemilik modal sebagai jalan untuk merebut penguasaan atas sumber daya ekonomi, terlepas apakah permainan itu sehat atau tidak.

Dalam Pilkada, kaum kapitalis pemilik modal sangat berperan memainkan dramatisasi politik. Dimana masing-masing pihak memiliki kepentingan vital yang mutualistik. Para kandidat membutuhkan suplai dana yang besar dari berbagai pemilik modal agar lebih kuat dan percaya diri, dan di sisi lain para pemilik modal memiliki hasrat mengamankan investasi ekonomi perusahaannya. Selain itu kapitalis dengan modalnya dapat menggunakan media massa, fasilitas media elektronik radio dan televisi sebagai sarana propaganda kepentingan mereka. Di sinilah kita akan menyaksikan perkawinan kepentingan yang mesra antara calon pemimpin dengan para pemilik modal.

Episode drama politik akan lebih menarik ketika gong Pilkada sudah ditabuh. Coba Anda amati selama tahapan pilkada berjalan, sejak proses sosialisasi sampai kampanye. Di depan rakyat calon pemilih, para kandidat akan bernyanyi tentang slogan-slogan politik, menjanjikan kesejahteraan, keadilan, hak asasi, pengentasan kemiskinan, pendidikan yang layak, dan berbagai kesenangan yang membuai lainya demi merebut simpati dan dukungan agar mereka bisa terpilih. Sementara di balik panggung kampanye, para kapitalis bermain mata dengan “kandidat” jagoannya,  menghitung modal dan keuntungan dari investasinya kalau si jago bisa menang.

Para pemilik modal yang kapitalis tadi tidak akan berhitung rugi, karena secara matematika kapitalis mereka mengubah formula suara pemilih menjadi komoditi. Komoditi yang mereka maksudkan adalah sebuah keuntungan ekonomi,  dimana rakyat diasumsikan sebagai pasar yang menjadi asetnya untuk menggantikan modal. Sejalan dengan tesis Ernest Mandel (2006) bahwa kapitalis dapat mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, dimana tenaga kerja mereka jadikan sebagai sebuah komoditi. Dalam pemilihan, suara rakyat ibarat tenaga kerja yang dapat diakumulasikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, karena berdasarkan Robert W. McChesney (1998) pemilihan dianggap mencerminkan prinsip-prinsip pasar, dan kontribusi disamakan dengan investasi.

Dengan kekuatan modalnya, kapitalis akan mendukung jagonya mencapai kursi puncak birokrasi di daerah. Apalagi dalam pemilihan, lanjut Ernest Mandel, kapitalis akan berhasil mempengaruhi sejumlah besar pemilih yang secara material tergantung pada mereka. Karena mereka punya jaring-jaring kapital yang kuat yang bisa dimanfaatkan secara mutualisme oleh si calon pemimpin. Surplus dan distribusi modal yang berlebihan terhadap kandidat dari pemilik modal tentunya berimbas nantinya pada proses pengambilan dan pembuatan kebijakan di tingkat eksekutif ketika si calon terpilih, sehingga akan muncul “kebijakan titipan”.

Apa yang terjadi kemudian? Pastinya banyak kebijakan yang mengarah ke atas, tidak populis. Kebijakan terkesan hanya untuk para kalangan elit orang-orang kaya, sebagai imbalan balas jasa, melalui kemudahan investasi dan berbagai bargaining lainnya. Karena menurut Ernest Mandel, di bawah cambukan kompetisi, kapitalisme diwajibkan untuk memaksimalisasi keuntungan agar dapat mengembangkan investasi produktif hingga maksimum.

Pilkada adalah lahan subur untuk menanam benih-benih kapitalisme. Akibatnya, hak rakyat tentang kesejahteraan dan keadilan terampas, dan parahnya rakyat semakin termarjinalkan dari sistem yang ada serta jurang sosial dan ekonomi semakin dalam antara rakyat yang dipimpin dan para elit yang berkuasa. Tidaklah berlebihan ketika pembangunan berbagai megaproyek disulap hanya untuk kepentingan para elit berkantong tebal, pemerataan, dan keadilan sosial hanya menjadi impian bagi rakyat kebanyakan, semu, dan sebatas ilusi saat kampanye.

Demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan tidak akan tercapai ketika kapitalisme telah berkawan mesra dengan para elit penguasa itu. Dengan demikan, inilah kemenangan penguasa dan kaum kapitalis. Maka tak aneh kalau secara implisit hasil Pilkada itu hanya menghasilkan sebuah produk pemerintahan yang oleh Marx diistilahkan sebagai Negara Borjouis.

Kita berharap, pemilihan kepala daerah secara langsung itu bisa melahirkan satu paket pemimpin yang pro rakyat dan pro demokrasi. Bukan pemimpin yang berkongsi dengan kapitalisme, yang hanya berpihak pada kepentingan ekonomi mereka sendiri. Idealnya, kata Bung Karno: “Para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada di atas rakyat, dan tidak hidup di bawah ketiak dan telunjuk kaum kapitalis.”

Semoga rakyat bijak melihat ini sebagai sebuah renungan dan referensi rasionalitasnya, sehingga tidak terbuai oleh slogan visi, misi, dan janji-janji kandidat elit penguasa yang hanya sebatas retorika surga yang enak didengar di telinga.

 

 

Ketika “Kekuasaan” Mengabaikan Cinta Sejatinya

Ketika “Kekuasaan” Mengabaikan Cinta Sejatinya

Dalam khazanah literatur Islam, kekuasaan itu disematkan pada golongan manusia yang bernama ‘umara. Umara adalah kata Bahasa Arab, yang merupakan bentuk plural dari ‘amir yang berarti pemimpin. Golongan ini biasa disebutkan oleh Al Qur’an sebagai ulul amri.

Orang yang dikategorikan sebagai pemimpin adalah orang yang mempunyai otoritas. Ia memiliki kewenangan mengambil keputusan yang dampaknya bisa mencakup sejumlah orang  dan wilayahnya meliputi kawasan tertentu.

Ada orang yang wilayah kekuasaannya mencapai sebuah desa, sebuah kecamatan atau bahkan mungkin sebuah Negara. Karenanya, jumlah orang yang dipimpinnya adalah juga sebanyak satu desa, satu kecamatan, atau sebanyak satu negara.

Ada pemimpin yang wilayah kekuasaannya hanya sebatas sebuah rumah tangga. Artinya, jumlah orang yang dipimpinnya hanyalah sebanyak jumlah anggota keluarganya. Akan tetapi ada juga orang yang hanya sekedar memimpin dirinya sendiri. Itupun tak kurang besarnya tanggung jawab yang harus diembannya, karena tindakan pribadi tetap saja berdampak pada orang lain.

Pendek kata, semua orang adalah pemimpin, dengan luas kewenangan dan jumlah orang yang dipimpin berbeda-beda, tergantung pada otoritas, tugas, dan tanggung jawabnya. Dalam Surah Al Baqarah ayat 30, kita diingatkan bahwa Allah SWT pernah mengumumkan kepada malaikat mengenai niat-Nya untuk menciptakan khalifah: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini.

Ternyata, khalifah yang dimaksud oleh Allah itu merujuk pada Nabi Adam AS yang kemudian menjadi nenek moyang seluruh umat manusia. Dari ayat itulah kemudian bisa dipahami bahwa, pada dasarnya semua manusia yang menjadi keturunan Nabi Adam AS adalah juga khalifah di muka bumi ini.

Selanjutnya, dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW menegaskan bahwa “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” Jika pemahaman atas pengertian hadits ini dikombinasikan dengan ayat di atas, maka jelaslah bahwa setiap manusia yang berakal adalah pemimpin. Tentu saja, masing-masing dengan otoritas yang bertingkat-tingkat. Tergantung pada situasi dan kondisinya.

Jika kekuasaan dipersonifikasikan sebagai seorang laki-laki, maka sebaiknya ia tidak hidup menyendiri (menjomblo). Kekuasaan itu persis laksana remaja mabuk kepayang yang emosinya labil. Suasana hatinya gampang berubah. Mudah marah atau sedih, kadang beringas dan angkuh, namun kadangkala juga ia bersikap santun, gembira, dan penuh kasih sayang.

Kekuasaan bisa keras bagai cadas, tetapi kadang pula bisa lembut seperti salju. Agar emosinya stabil —suasana hatinya tidak gampang terseret dari tensi yang satu ke tensi yang lain — sebaiknya kekuasaan selalu didampingi oleh pasangannya, kekasih sejatinya. Pertanyaannya kemudian adalah: siapakah cinta sejati dari kekuasaan itu? Apa hal yang paling dibutuhkan kekuasaan untuk mencapai keseimbangannya? Itulah orang yang berilmu.

Orang berilmu dalam Bahasa Arab disebut sebagai orang ‘alim, yang bentuk pluralnya adalah ‘ulama. Ulama, atau yang biasa juga disebut sebagai ulul albab ini adalah golongan pemikir yang dianugerahi pemahaman tentang seluk beluk sesuatu. Ilmu mereka berasal dari Tuhan, sehingga kebenaran yang mereka pahami sesungguhnya adalah sunnatullah yang kemudian kita kenal sebagai hukum-hukum alam. Pantas saja, ketika berbicara tentang kehidupan, Al qur’an selalu menyertakannya dengan ilmu.

Ayat Al Qur’an yang pertama diturunkan berbunyi: ‘iqra. Sebuah perintah tegas dari Allah bagi manusia untuk membaca ayat-ayat Allah, baik yang tersurat, maupun yang tersirat. Hal mana dengan tegas menganjurkan manusia untuk senantiasa mempelajari ilmu pengetahuan. Anjuran menuntut ilmu juga diwacanakan oleh Rasulullah SAW dalam himbauannya kepada manusia untuk menuntut ilmu, bahkan jika perlu hingga ke negeri Cina. Pun dalam berbagai hadits lainnya.

Dalam menjalani kehidupan, Al Qur’an juga mengecam orang yang tidak mau menggunakan ilmu pengetahuan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hidupnya. Dalam pandangan Islam, setiap orang harus belajar, supaya bisa melakukan dan menyebarluaskan kebenaran. Allah melarang kita melakukan sesuatu jika tidak didasari dengan ilmu. Melakukan sesuatu tanpa ilmu berpotensi melahirkan bencana. Bayangkan, ketika kekuasaan mengabaikan cintanya, bekerja tanpa didampingi ilmu. Maka ia bisa menjelma menjadi senjata yang mematikan. Menjadi sumber petaka bagi orang yang seharusnya dia lindungi. Menjadi penghancur bagi sesuatu yang semestinya ia bangun.

Kekuasaan tanpa ilmu jauh lebih berbahaya daripada apapun yang bisa Anda bayangkan. Oleh karena itu, carilah ilmu untuk menuntun kekuasaan Anda. Ilmu tidak susah dicari. Jika tak sanggup sekolah tinggi-tinggi, carilah orang yang berilmu. Mereka ada di mana saja. Yang harus anda lakukan hanyalah bertanya, dengan menyesuaikan besarnya kekuasaan Anda dan ilmu yang dibutuhkan.

Seperti halnya kekuasaan, ilmu juga memiliki tingkatannya. Orang berilmu mempunyai keluasan dan kedalaman pemahamannya sendiri-sendiri. Semakin dalam ia belajar, semakin banyak yang bisa ia berikan. Akan tetapi Intinya, orang berilmu adalah seseorang yang senantiasa belajar. Tak pernah berhenti menyelami keluasan ilmu Allah yang tak terhingga. Pencarian ilmu, dengan demikian, menjadi perjuangan abadi manusia yang tidak akan pernah berkesudahan.

Jadi, para penguasa dan pemilik ilmu, bersandinglah dalam cinta. Jadikan ilmu sebagai pasangan sejati kekuasaan, agar kekuasaan itu bermanfaat, dan ilmu pengetahuan itu bermakna.

 

 

 

Fungsi Anggaran Dalam Relasi Legislatif dan Eksekutif Dalam Praktik Presidensialisme di Indonesia

Fungsi Anggaran Dalam Relasi Legislatif dan Eksekutif Dalam Praktik Presidensialisme di Indonesia

Kita melihat belakangan ini walaupun sistem pemerintahan kita adalah presidensial, tetapi tampaknya kuasa presiden tidak seperti yang diimajinasikan. Bagaimana realitas pengaruh fungsi DPR terhadap kuasa Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca reformasi?

Penulisan artikel ini bertujuan untuk membahas realitas pengaruh fungsi DPR terhadap kuasa Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca reformasi. Selain itu ada pertanyaan besar yang penulis kemukakan dalam artikel ini adalah apakah pelaksanaan model sistem pemerintahan yang disepakati dalam konstitusi negara tersebut telah berjalan sesuai dan berdasarkan dengan konsepsi model negara modern yang ideal sebagaimana konsep Trias Politika ataukah model sistem presidensial tersebut berjalan mengikuti logika politik rezim yang dilaksanakan oleh struktur kuasa dibawah kendali presiden. Artinya, model presidensial yang diberlakukan dalam politik tatanegara Indonesia lebih ditentukan oleh bagaimana selera politik yang dimainkan oleh kekuatan politik rezim yang berkuasa.

Menurut Moh.Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga lembaga negara. Lebih lanjut menurut Moh. Mahfud MD bahwa pembagian sistem pemerintahan dikenal ada beberapa sistem pemerintahan yakni, presidensial, parlementer, dan referendum.

Sedangkan, Prof. Miriam Budiardjo membagi model pemerintahan modern ke dalam dua sistem, yakni sistem parlementer atau Parliamentary Executive dan sistem presidensial dengan Fixed executive atau non-parliamentary executive. Menurut Miriam dalam sistem ini kelangsungan hidup badan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif, dan badan eksekutif mempunyai masa jabatan yang tertentu. Kebebasan badan eksekutif terhadap badan legislatif mengakibatkan bahwa kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi legislatif. Lagi pula menteri-menteri dalam kabinet presidensial dapat dipilih menurut kebijaksanaan presiden sendiri tanpa menghiraukan tuntutan-tuntutan partai politik. Dengan demikian pilihan presiden dapat didasarkan atas keahlian serta faktor-faktor lain yang dianggap penting. Dalam pandangan ini secara ideal bahwa dalam sistem presidensial presiden dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak tergantung pada kepentingan badan legislatif. Badan legislatif hanya menjalankan fungsinya dalam kekuasaan untuk melakukan legislasi, pengawasan dan penganggaran.

Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia dewasa ini, desain tata negara yang dianut adalah model Presidential System.

Sistem Presidensial Indonesia di Era Reformasi

Konsep trias politika dalam struktur pemerintahan negara modern adalah adanya pemisahan kekuasaan dalam kapasitas fungsi dan kewenangan yang jelas dan tegas dalam menyelenggarakan struktur kekuasaan negara, yang terdiri dari kekuasaan Eksektutif, Legislatif dan Yudikatif. Ketiga struktur ini menjalankan kuasa negara berdasarkan kapasitasnya masing-masing yang tujuannya adalah untuk menjamin agar penyelenggaraan negara berjalan sesuai kaidah konstitusi yang disepakati dalam sebuah negara modern.

Indonesia di era reformasi mengalami euphoria perubahan hampir di seluruh dimensi kehidupan berbangsa, tak terkecuali dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dianut. Model presidensial yang sebelumnya dengan mekanisme pemilihan presiden melalui lembaga legislatif ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai ruh semangat reformasi danjuga tidak sesuai dengan kerangka berfikir sistem presidensial, dimana kedudukan eksekutif (presiden) sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus bersifat mandiri dan bebas dari intervensi dan kepentingan perlemen (baca: legislatif).

Pemisahan kekuasaan ini yang tujuannya adalah menjamin dan memastikan bahwa fungsi presiden dalam kapasitasnya selaku kepala eksekutif berjalan sesuai dengan kepentingan kekuasaan demokrasi yang diinginkan yakni sebuah model kekuasaan yang didasarkan pada kehendak rakyat. Pemilihan presiden dalam sistem presidensial adalah model kontestasi electoral yang dilakukan secara langsung oleh rakyat yang tujuannya untuk menentukan presiden dan wakil presiden sebagai representasi demokrasi yang diinginkan secara ideal dalam rangka melahirkan paket kepemimpinan nasional yang legitimate, demokratis dan berkeadilan.

Dalam konteks ini konsep trias politika yang oleh Montesqieu disebutnya sebagai model ideal penyelenggaraan pemerintahan modern, adalah memastikan bahwa tiga struktur kuasa negara tersebut masing-masing menjalankan kapasitas fungsi dan kewenanganannya dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bernegara sesuai dengan prinsip demokrasi. Walau terjadi pemisahan struktur kewenangan namun tiga struktur ini harus memiliki fungsi sinergitas dalam hal check and balance untuk memastikan fungsi-fungsi penyelenggaraan kekuasaan negara tidak berjalan diluar kepentingan konstitusi Negara. Artinya bahwa ketiga struktur walau terpisah namun tidak kemudian bebas dari fungsi kontrol yang melekat dimasing-masing struktur kekuasaan yang ada dalam kapasitas fungsi dan kewenangannya.

Proses kontestasi politik electoral yang dilakukan secara langsung oleh rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden adalah sebuah proses demokrasi yang sangat representative dalam mewujudkan legitmasi kepemimpinan yang kuat dan kredibel, sehingga idealnya presiden dalam menjalankan kapasitas fungsi dan kewenangannya sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan tidak tergantung atau ditentukan dari proses politik dari lembaga legislatif. Selain itu, Presiden memiliki hak prerogatif untuk membentuk kabinet dan mengangkat menteri sebagai bagian integral yang difungsikan untuk membantu presiden dalam menjalankan kekuasaan eksekutif pemerintahan negara. Dalam konteks ini, kalau kemudian tiga struktur kuasa negara bekerja dan berjalan secara ideal maka dinamisasi penyelenggaraan kekuasaan negara akan berjalan normal sesuai dengan kaidah konstitusi dan tentu sejalan dengan konsepsi ideal trias politika.

Namun realitas yang terjadi khususnya di masa kepemimpinan Presiden SBY sampai Presiden Joko Widodo yang keduanya terpilih melalui mekanisme politik electoral yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang semestinya sangat kuat dan legitimate dalam memimpin negara, tapi hampir bisa dipastikan dalam prakteknya memiliki ketergantungan terhadap kekuatan politik yang ada pada lembaga legislatif.

Secara normatif tidak ada intervensi yang luar biasa dari para “senator” perlemen dalam memastikan penyelenggaran negara berjalan normal ditangan presiden. Namun demikian dalam nuansa psikologi politik, presiden seakan merasa tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam mengelola negara dengan hanya modal legitimasi dukungan rakyat. Dalam prateknya Presiden tidak merasa cukup hanya dengan dukungan moral rakyat tapi secara institusional Presiden juga merasa perlu dan sangat membutuhkan dukungan politik dari lembaga legislatif dalam hal ini DPR.

Di posisi ini saya menyebutnya sebagai sebagai sebuah fakta dilema dalam struktur kenegaraan. Bagaimana mungkin presiden yang memiliki senjata legimitasi dari rakyat masih tergantung dari kekuasaan legislatif yang notabene memiliki struktur kapasitas yang berbeda. Namun demikian dalam konteks politik pengelolaan negara itu bisa saja terjadi. Inilah pertanyaan yang mesti kita jawab, bahwa mengapa presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seakan memiliki ketergantungan terhadap struktur kuasa kelembagaan yang ada di DPR?

Dalam konteks itu, saya mencoba menjawabnya dengan dua hal, pertama bahwa benar presiden secara politik telah mendapat dukungan rakyat sebagai sumber legitimasi untuk menjadi presiden, namun dalam peta politik kenegaraan Indonesia itu tidak cukup untuk dijadikan kekuatan dalam mengelola negara yang begitu kompleks karena di sana Presiden harus memiliki sinergitas bersama dengan DPR sebagai struktur kuasa legislatif untuk memastikan dukungan politik dalam menjamin keberlangsungan kebijakan negara.

Kedua, presiden dan wakil presiden harus memastikan bahwa desain program yang kemudian diformulasikan dalam struktur kebijakan pembangun negara harus mendapat “restu” dari DPR sebagai lembaga yang memiliki kapasitas fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Politik anggaran dalam proses formulasi Rancangan APBN menjadi isu penting dalam pengelolan kepentingan eksekutif dan legislatif. Hal inilah yang sangat menentukan kuasa presiden dalam mengelola kebijakan negara dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan politik, maka presiden secara moral dan politik harus merasa perlu mendapat dukungan dari lembaga legislatif walau sepenuhnya ia memiliki kekuasaan untuk mengelola negara.

Relasi Kuasa DPR dan Presiden Dalam Sistem Presidensial

Walaupun secara konstitusional berdasarkan amandemen UUD 1945, bahwa DPR tidak lagi memiliki kuasa untuk memilih dan mengangkat presiden, karena presiden telah dipilih melalui mekanisme politik electoral yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, namun DPR dalam kapasitasnya sebagai lembaga legislatif memiliki bargaining yang cukup kuat dalam melakukan check and balance terhadap kekuasaan presiden. Dalam struktur kekuasaan dalam model sistem presidensial sebagaimana yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, diatur bagaimana bekerjanya struktur kuasa dalam hal ini kapasitas tugas dan kewenangan antara DPR sebagai lembaga legislatif dan Presiden sebagai kepala negara sekaligus didalamnya juga sebagai kepala pemerintahan.

Dalam konteks ini presiden memiliki kuasa penuh mengelola kekuasaan negara namun kekuasaan itu “bersifat tidak tak terbatas”. Artinya presiden tidak bisa menjalankan kekuasaan Negara berdasarkan semangat otitarianisme, tangan besi dan semau gue. Model presidensial ini mengharuskan presiden kemudian bekerja berdasarkan pada prinsip dan asas demokrasi sesuai dengan landasan konsitusi negara; presiden harus patuh dan tunduk pada norma hukum konsitusi yang memposisikan Indonesia sebagai Negara Hukum (Rechstaat) bukan Negara berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat.

Dalam hal ini lembaga negara yang secara struktural memiliki kapasitas untuk melakukan check and balance terhadap kekuasaan presiden dalam mengelola Negara adalah DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPR sebagai lembaga negara yang dalam konteks demokrasi merupakan representasi dari seluruh kompenen rakyat memiliki tiga fungsi utama, yakni Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Dalam sistem presidensial, tiga fungsi DPR sebagai lembaga legislatif ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengawal penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh presiden untuk kemudian memposisikan kekuasaan presiden sebagai kekuasaan yang “tidak tak terbatas”. Tiga fungsi ini kemudian bisa juga disebut sebagai bagian penting penentu kesuksesan penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh eksekutif, dalam hal ini kekuasaan pengelolaan negara yang dilakukan oleh presiden.

Fungsi Anggaran Dalam Relasi Kuasa DPR dan Presiden.

Fungsi anggaran yang dimiliki DPR memiliki pengaruh yang signifikan bagi kepentingan eksekutif dalam mengelola kebijakan negara. Terkait dengan Fungsi Anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

  • Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden).
  • Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama.
  • Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
  • Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara.

Selain itu, dalam pasal 180 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan bahwa DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Itu artinya bahwa DPR memiliki peran fital untuk mempengaruhi pola kebijakan negara yang dirumuskan oleh presiden melalui fungsi anggaran ini.

Dalam konteks ini, presiden walaupun secara legitimate dipilih oleh rakyat, namun tidak kemudian menafikan kekuatan politik yang ada di lembaga legislatif. Diposisi ini, presiden tentu akan melalukan mobilisasi politik untuk mendapatkan dukungan partai politik yang memiliki perwakilan di DPR. Mobiliasasi politik itu dilakukan melalui komunikasi dan loby politik yang akan melahirkan bentuk-bentuk koalisi politik yang sudah barang tentu didalamnya akan berisi bargaining kuasa yang mutualistik antara partai politik melalui wakilnya di DPR dan Presiden. Pola mutualistik politik itu bukan hanya bagaimana distribusi jabatan pada level kementerian atau lembaga negara lainnya, tapi juga bisa terjadi pada skala bagaimana partai politik kelompok koalisi mendapatkan keuntungan dari alokasi sumberdaya anggaran yang dikelola melalui anggaran APBN, dengan distribusi “proyek” yang dikelola oleh infrastruktur partai politik.

Dalam konteks ini, presiden akan tersandera oleh kepentingan yang mutualis; bagaimana kepentingan menyukseskan program kebijakan negara yang menjadi visi-misi politik presiden dalam menjalankan negara dan dipihak lain ada kekuatan politik lain yang juga menentukan kebijakan negara tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Dilematisasi subjektif ini akan menghasilkan apa yang disebut dengan “kompromi politik”. Kalau misalnya itu terjadi, di sinilah salahsatu kelemahanan dari praktek Presidensial yang dianut negara ini.

Indonesia itu ternyata unik

Berangkat dari analisis di atas, maka saya berkesimpulan bahwa dalam model presidensial yang dianut dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki keunikan, karena kedudukan presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang secara politik lahir dari legitimasi “suara” rakyat tidak sepenuhnya mandiri dan independen, karena presiden memiliki bentuk relasi ketergantungan politik dari lembaga legislatif. Bentuk relasi ini kemudian diformat dalam desain deal politik dan bargaining kekuasaan yang mutualisme antara partai politik yang memiliki kursi dan kekuatan di DPR. Hak Prerogatif Presiden dalam membentuk kabinet dan mengangkat menteri menjadi media transaksional bagaimana relasi mutualisme kekuasaan itu bekerja. Alih-alih membentuk kabinet ramping dan profesional, faktanya jabatan menteri dan lembaga negara hampir sebagian besar dikuasai oleh “orang dekat” dan “orang partai” hasil koalisi mutualistik itu.

Akhirnya bahwa pilihan politik kenegaraan kita dengan model presidensial  melahirkan model politik mutualistik antara struktur eksekutif dan legislatif dalam mengelola kepentingan kekuasaan negara. Mungkin ini bisa diasumsikan sebagai penjelmaan norma konstitusi sebagaimana dimuat dalam penjelasan UUD 1945 bahwa “kekuasaan presiden itu tidak tak terbatas”.

 

 

Memahami Perilaku Politik Di Indonesia*

Memahami Perilaku Politik Di Indonesia*

Perilaku politisi dan pemilih adalah dua objek observasi yang sangat menarik. Transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi semu dan maraknya penggunaan media sosial dalam kampanye politik di Indonesia memberikan kesempatan untuk mengamati perilaku politik yang tak pernah ada sebelumnya. Tulisan ini akan menjelaskan strategi kampanye politik yang populer saat ini, tujuan, dan dampaknya bagi perilaku pemilih di Indonesia.

Pentingnya media sosial bagi kampanye politik di Indonesia

Penggunaan media sosial untuk kampanye politik di Indonesia meraihnya popularitasnya sejak pemilihan Gubernur Jakarta pada tahun 2012, yang dimenangkan oleh Joko ‘Jokowi’ Widodo sebagai Gubernur, berpasangan dengan Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama sebagai Wakil Gubernur. Dua tahun kemudian, strategi media sosial yang efektif turut membantu Jokowi meraih kemenangan dalam pemilihan presiden. Dan kini, media sosial sekali lagi menjadi medan pertempuran pemilihan gubernur Jakarta dengan Ahok sebagai incumbent, dengan penantang Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan dalam kabinet Jokowi, dan Agus Harimurti Yudhoyono, putra pertama mantan Presiden Susilo ‘SBY’ Bambang Yudhoyono.

Data statistik menunjukkan mengapa media sosial menjadi arena penting dalam kompetisi politik di Indonesia. Dengan lebih dari 70 juta pengguna Facebook dan 20 juta pengguna Twitter, Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna media sosial paling banyak di dunia. Karenanya, memenangkan kampanye politik di dunia maya akan membantu politisi memenangkan suara dalam kontes politik di dunia nyata.

Empat strategi kampanye politik yang sedang populer

Observasi atas perilaku politisi, konsultan politik, dan para pendukung (termasuk buzzer) mereka di media sosial menunjukkan bahwa ada empat strategi kampanye politik yang saat ini populer dalam pemilihan umum di Indonesia.

Strategi pertama adalah membangun persepsi bahwa sang politikus adalah pemilih. ‘Jokowi adalah kita‘, ‘Teman Ahok’, dan ‘Kita Ahok‘ adalah tiga contoh bagaimana politisi berusaha membangun asosiasi dirinya dengan pemilih. Strategi ini berbeda dari apa yang dilakukan SBY, presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang memelopori penggunaan media sosial sebagai media untuk komunikasi politik massa. Alih-alih mengembangkan hubungan dengan pemilih, SBY justru menggunakan media sosial untuk menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian.

Strategi kedua adalah membangun identitas sosial dan hubungan antara pemilih, simpatisan dan pendukung. Dalam kampanye Jokowi dan Ahok, anjuran mengenakan kemeja kotak-kotak dan menempatkan nomor urut mereka sebagai bingkai pada gambar profil media sosial adalah dua contoh dari strategi ini. Strategi ini tidak hanya berhasil mendorong pemilih untuk mengungkapkan preferensi politik mereka secara terbuka, perilaku yang jarang terjadi sebelumnya, tetapi juga mendorong pemilih untuk berbagi antusiasme dan membangun hubungan sosial di antara mereka yang akan memilih politisi yang sama.

Strategi ketiga adalah membangun persepsi bahwa ‘kebaikan’ sedang melawan ‘kejahatan’. Politisi ingin menciptakan persepsi bahwa mereka adalah orang baik sementara lawan dan pengkritik mereka adalah orang jahat. Salah satu contoh dari taktik ini adalah menyebarkan meme yang berisi foto orang-orang yang kritis terhadap politisi, yang disandingkan dengan foto para terpidana kasus korupsi dan terorisme. Contoh lain adalah membangun persepsi bahwa orang-orang yang berbeda atau tidak setuju dengan politisi adalah orang-orang yang menolak demokrasi dan kebhinnekaan.

Strategi terakhir adalah membangun persepsi bahwa politisi bertindak atas nama Tuhan, agama, etnis minoritas, atau kelompok tertindas. Umumnya strategi seperti ini digunakan oleh Partai Keadilan Sejahtera, partai Islam konservatif, dalam memposisikan pemimpin partai di depan anggota dan simpatisan. Namun, belakangan strategi ini juga digunakan oleh partai politik liberal dalam mencitrakan politisi mereka di mata pemilih.

Apa tujuan dari strategi seperti ini?

Setidaknya ada tiga tujuan yang ingin dicapai dari strategi tersebut. Pertama, tentunya membangun militansi di kalangan pemilih, pendukung dan simpatisan. Pemilih yang terpengaruh strategi tersebut akan merasa sedang berjuang untuk tujuan yang mulia.

Tujuan berikutnya adalah menggerakkan pemilih dan simpatisan untuk bertindak untuk kepentingan politisi. Pendukung dan simpatisan akan lebih aktif dalam memberikan dukungan bagi politisi dan meyakinkan pemilih lainnya, baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan terakhir adalah mereduksi tingkat rasionalitas dalam menilai apakah seorang politikus layak menduduki jabatan publik atau tidak. Semakin tidak rasional seorang pemilih, semakin besar kemungkinan pemilih tersebut tidak peduli pada kritik yang ditujukan kepada sang politikus, betapa pun objektif kritik tersebut.

Dampak terhadap perilaku pemilih

Yang juga tak kalah menarik adalah mengamati perilaku pemilih. Dibandingkan dengan politik uang dan taktik lainnya, keempat strategi di atas terhitung lebih efisien dan efektif dalam membentuk perilaku pemilih. Berdasarkan pengamatan atas perilaku pemilih, simpatisan dan para pendukung, terdapat sejumlah perilaku yang menunjukkan berapa jauh seseorang terdampak strategi tersebut. Perilaku tersebut meliputi memperlakukan kampanye politik ibarat perang suci yang harus dimenangkan; meyakini pernyataan politisi layaknya firman Tuhan, sabda nabi, atau ujaran orang suci; selalu berbagi informasi yang mendukung politisi di setiap media sosial; mengutip ayat-ayat suci atau ucapan tokoh agama untuk membela politisi; bersedia memasang nomor urut atau foto sang politikus pada foto profil di media sosial; merasa berkewajiban untuk menanggapi komentar negatif terhadap politisi; menganggap orang lain yang mengkritik sang politikus sebagai tidak demokratis dan tidak rasional; menganggap kritik terhadap politisi sebagai ancaman terhadap agama, ras, etnis, dan bahkan eksistensi diri; dan, pada akhirnya, berkonflik dengan teman atau saudara sendiri.

Keempat strategi tersebut tidak hanya secara politik membelah negeri, tetapi juga menyakiti orang-orang yang terlibat dalam aktivitas politik di media sosial. Maraknya fenomena ‘unfriend’ dan ‘unfollow’ di media sosial menunjukkan bagaimana pemilih terdampak secara negatif oleh cara kerja politisi tersebut. Tampaknya keempat strategi di atas masih akan mendominasi kontestasi politik Indonesia di masa depan. Sangat penting untuk segera mengenali gejala di atas sebelum terlambat. Mengesampingkan atau setidaknya mengurangi aktivitas politik di media sosial dan di kehidupan nyata akan membantu mengurangi tingkat stres yang disebabkan strategi kampanye politik tersebut.

 

*) Versi berbahasa Inggris-nya pernah dipublikasikan di tempo.co. Anda bisa membaca di link ini.

 

error: