Berbagi Target Kinerja dan Insentif dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak

Berbagi Target Kinerja dan Insentif dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak

Oleh : KHUSNAINI*

 

 

Peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai tulang punggung republik ini tidak ada yang meragukan. Pendapatan negara pada APBN tahun 2016 sebesar Rp1.822,5  triliun rupiah dan sebesar 75%-nya (Rp1.360,2 triliun) berasal dari penerimaan pajak. Hanya saja, dari target sebesar Rp1.360,2 triliun itu, realisasi penerimaan pajak tahun 2016 hanyalah sebesar Rp1.105 triliun.  Artinya, realisasinya adalah 81,54% dari target.

Rendahnya, kepatuhan pajak masyarakat Indonesia menjadi faktor utama tidak tercapainya target penerimaan pajak. Berbagai hasil riset menunjukkan ketidakpatuhan tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya, kurangnya pengetahuan pajak dan masyarakat tidak menyadari  dan merasakan manfaat membayar pajak. Selain itu, masyarakat juga merasa prinsip keadilan tidak terpenuhi.

Jika ditelaah lebih lanjut faktor-faktor penyebab tersebut di atas, jelas masyarakat Indonesia masih banyak yang belum menyadari dan paham bahwa pembangunan dan pemeliharaan jembatan, jalan, listrik, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR), SPP sekolah gratis, fasilitas kesehatan di puskesmas yang mereka gunakan dan rasakan manfaatnya, sebagian besarnya itu dibiayai oleh pajak.

DJP bukannya tidak melakukan sosialisasi atau penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tersebut. Mereka telah melakukan berbagai upaya untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya peran pajak tersebut. Akan tetapi, hasilnya terhadap peningkatan kepatuhan pajak memang belum signifikan. Harus diakui, dalam upayanya tersebut, mereka memang terkesan bekerja “sendirian”.

Dukungan dari Berbagai Kementerian/Lembaga

Pantasnya, berbagai instansi pemerintah turut andil membantu DJP mengumpulkan pajak. Bentuknya, antara lain, dengan menyusun dan melaksanakan program kerja yang mendukung DJP, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat akan meningkat serta target penerimaan pajak tercapai.

Hal tersebut menjadi semakin penting jika menelisik lebih lanjut bahwa hampir semua program instansi publik di Indonesia sebagian besar dibiayai oleh APBN. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahretaan rakyat Indonesia menjadi prioritas utama peruntukan belanja APBN.

Setidaknya, terdapat delapan program yang dijalankan pemerintah. Program tersebut adalah Kartu Keluarga Sejahtera, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), KUR (Kredit Usaha Rakyat). Tiap program tersebut digawangi oleh kementerian dan lembaga pemerintah terkait.

Sebagian besar program itu dibiayai oleh penerimaan pajak. Oleh karenanya, perlu sinkronisasi program kerja, di mana program kerja dari instansi publik yang berada di sisi pengeluaran (cost centre) perlu juga mendukung program kerja DJP yang bertugas mewujudkan terealisasinya sisi penerimaan. Salah satu caranya adalah sinkronisasi proses penyusunan anggaran dan program kerja.

Proses penyusunan APBN tersebut adalah sebagai berikut  (1) penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional; (2) kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan;  (3)  menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran; (4) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan; dan (5) mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan.

Selanjutnya, (6) dilakukan pertemuan awal tiga pihak (pra trilateral meeting); (7) penetapan pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP); (8) kementerian/lembaga menyusun rencana kerja (Renja); (9) pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) antara kementerian negara/lembaga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan; (10) penyempurnaan rancangan awal RKP serta pembahasan RKP dalam pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dengan DPR; dan (11) penetapan. Tulisan ini fokus pada titik kritis tahap ketiga dan kedelapan.

Pada tahap ketiga, indikasi kebutuhan anggaran sudah ditentukan. Artinya, sudah dapat diperkirakan berapa rupiah besar dana yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu program. Pada tahap ini, seharusnya tiap-tiap kementerian/lembaga yang ditugasi untuk mengawal suatu program memiliki kepekaan dan pemahaman yang lebih terhadap faktor fiskal.

Misalnya, dengan menganalisis  bagaimana potensi penerimaan pajak tahun berjalan dan tahun depan. Jika potensinya diperkirakan rendah, tentu saja anggaran yang diajukan harus disesuaikan atau diturunkan. Dengan demikian, rencana-rencana kerja dari suatu program juga harus dibatasi.

Alangkah baiknya, jika tiap kementerian/lembaga yang berperan sebagai pelaksana (eksekutor) sisi pengeluaran APBN pada tahap kedelapan juga membuat rencana kerja yang mendukung sisi penerimaan. Dalam hal ini, penerimaan pajak.

Alangkah luar biasanya, jika Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digawangi Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai contoh, menjadikan kepemilikan NPWP dan jumlah setoran pajak para koperasi dan pelaku UKM sebagai syarat dikucurkannya kredit.

Misalnya, plafon pinjaman maksimal yang diberikan adalah 50 kali dari besarnya jumlah setoran pajak yang disetor pada tahun yang lalu. Jika koperasi dan para pelaku UKM telah menyetor pajak sebesar satu juta rupiah, maka ia bisa mendapatkan kredit sampai dengan lima puluh juta rupiah. Artinya semakin banyak mereka menyetorkan jumlah pajak, semakin banyak jumlah pinjaman yang bisa diperoleh.

Khusus untuk pelaku UKM yang baru memulai usahanya, mereka cukup mendaftarkan diri sebagai wajib Pajak (memiliki kartu NPWP). Harapannya, mereka akan merasakan langsung manfaat berinteraksi dengan perpajakan. Dengan demikian, mereka akan memiliki persepsi positif terhadap pajak dan terdorong untuk patuh pajak.

Seyogyanya, berbagai kementerian/lembaga dan para pelaku usaha berperan aktif membantu tercapainya penerimaan pajak. Jika pola kerja seperti ini dilakukan secara serentak, masif, komprehensif, dan terkoordinir, bukan tidak mungkin penerimaan pajak akan meningkat secara signifikan dan target tercapai.

Berbagi Remunerasi

Salah satu strategi yang bisa ditempuh Kementerian Keuangan agar banyak kementerian/lembaga, atau pemda, antusias untuk mendukung pencapaian target penerimaan pajak adalah dengan memberikan insentif khusus, sebagaimana yang sekarang diberikan kepada para pegawai DJP.

Besar dan skema insentif ini perlu menjadi kajian berikutnya. Selama ini, memang terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara insentif pegawai DJP jika dibandingkan dengan PNS pada kementerian/lembaga lain. Akibatnya, pegawai pada kementerian/lembaga lain enggan untuk menopang kerja DJP dalam mengumpulkan pajak.

Bentuk insentif untuk kementerian/lembaga ini, misalnya, bisa didasarkan dari seberapa besar peran mereka menyuplai data dan melaksanakan suatu program yang bisa memberikan dampak langsung terhadap penerimaan pajak.

Tentu saja, hal ini memerlukan alat ukur dan indikator lebih lanjut. Namun, jika strategi dan skema pemberian insentif ini berjalan, bisa jadi hal ini menjadi mood booster mendorong antusiasme  berbagai kementerian/lembaga dalam mendukung secara langsung maupun tidak langsung tercapainya target penerimaan pajak.

Menarik, bukan?

 

*) Penulis adalah Dosen PKN STAN Jakarta.

0
0
Mengintegrasikan Sistem Perpajakan, Sistem Sosial, dan Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia

Mengintegrasikan Sistem Perpajakan, Sistem Sosial, dan Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia

Oleh: RUDY M. HARAHAP*

 

 

Belum lama ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mempertanyakan ‘mental gratis‘ masyarakat Indonesia. Hal ini tentu dapat menjadi kontroversi. Tentu saja Sri Mulyani menyatakan pendapat demikian bukan tanpa alasan.

Sebagai seorang menteri yang pernah bekerja di World Bank, tentu ia memiliki data untuk membandingkan dengan negara lain apakah masyarakat Indonesia layak disebut bermental gratis.

Mental gratis ini tentu sangat fundamental. Ketika kita berbicara mental, artinya kita melihat sesuatu yang bukan lagi di permukaan. Sayangnya, tidak banyak perdebatan lebih jauh tentang pernyataan Sri Mulyani ini.

Yang ada justru adalah pernyataan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sumantri Brojonegoro yang cenderung mengokohkan mental gratis tersebut. Ia baru-baru ini mengusulkan asuransi pengangguran.

Pemilihan kata ini saja sudah berkonotasi negatif dan bisa mendemotivasi masyarakat Indonesia dalam membayar pajak. Seperti juga diindikasikannya, dengan asuransi pengangguran ini, masyarakat akan cenderung memilih menjadi penganggur.

Rakyat akan terperangkap dengan kata ‘pengangguran’ itu. Kesannya, negara akan menanggung kehidupan para penganggur. Akhirnya, mereka akan cenderung nyaman menganggur daripada bekerja dan semakin meningkatkan mental gratis itu.

Rasio Pajak Rendah?

Belakangan ini, kita mendengar lagi pernyataan keras Sri Mulyani tentang kebiasaan sebagian dari kita — terutama yang pernah mendapatkan pendidikan di luar negeri — membandingkan negara kita dengan negara lain terkait jaminan sosial kepada warga negaranya.

Ia mencontohkan, sering sekali orang-orang cerdas itu berbicara bahwa di Norwegia kehidupan sosial masyarakatnya ditanggung oleh negara, dari mulai di kandungan sampai dengan meninggal. Akan tetapi, katanya, mereka yang berargumentasi itu tidak mengungkapkan bahwa hal itu dimungkinkan karena Norwegia memajaki rakyatnya 60% dari penghasilan mereka.

Artinya, jika kita ingin menerapkan jaminan sosial seperti halnya di Norwegia, pantasnya, rakyat mengeluarkan 60% dari pendapatannya untuk pajak. Pertanyaannya, berapa persen yang sudah dikeluarkan oleh rakyat dari penghasilannya untuk kepentingan pajak? Ini tentu bisa menjadi perdebatan sengit.

Tentu, Sri Mulyani akan berargumentasi bahwa rakyat Indonesia belum patuh membayar pajak dengan melihat rasio pajak (tax ratio) negara kita yang masih sangat rendah. Kemudian, kita juga bisa melihat begitu rendahnya jumlah rakyat yang terdaftar di kantor pajak, dengan indikator jumlah mereka yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dari mereka yang terdaftar ini pun, jumlah yang menyampaikan laporan tahunan pajak (SPT) sangat rendah. Karenanya, cukup aneh jika rakyat menuntut begitu besar jaminan sosial dari negara, tetapi hanya sebagian kecil yang membayar pajak.

Argumentasi ini tentu dengan mudah bisa disanggah. Sebab, berbeda dengan negara lain yang rasio pajaknya tinggi, di Indonesia rakyat mesti membayar begitu banyak pungutan, dari mulai pungutan resmi, setengah resmi, bahkan pungutan preman.

Sebagai contoh, dari mulai kehidupan di rumah, kita sudah mesti membayar iuran bulanan rukun tetangga (RT). Kemudian, yang tinggal di lingkungan kompleks perumahan, mereka mesti membayar iuran pengelolaan lingkungan (IPL) ke developer, seperti Bintaro Jaya di daerah Bintaro. Pembayaran ini tidak terkait langsung dengan konsumsi kita.

Selanjutnya, ketika ingin mendapatkan layanan dari instansi sektor publik, kita mesti membayar berbagai pungutan lagi. Ketika ingin mengurus kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) ke kelurahan atau kecamatan, maka lazimnya kita membayar sumbangan, sebagai pungutan setengah resmi. Ketika kita ingin mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), kita pun mesti membayar pungutan lagi.

Belum lagi jika kita perhitungkan pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mesti kita bayar secara tahunan. Selain itu, kelazimannya kita juga mesti membayar sumbangan sosial keagamaan, sumbangan di sekolah, atau bahkan uang ‘jatah preman’ bagi mereka yang tinggal di lingkungan yang tingkat kriminalnya tinggi.

Artinya, jika saja pungutan-pungutan itu diperhitungkan, bisa saja ternyata rasio pajak Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Dengan demikian, rasio pajak tidak tepat untuk mengukur apakah mental rakyat kita cenderung bermental gratis atau tidak.

Namun, indikator jumlah mereka yang terdaftar dan yang menyampaikan laporan tahunan pajak bisa menjadi indikator mental gratis tersebut. Tentu saja, ini semakin memunculkan pertanyaan penting, kenapa hanya sebagian kecil saja rakyat Indonesia yang terdaftar dan menyampaikan laporan tahunan pajaknya?

Tulisan ini akan coba menjawab pertanyaan pertama, kenapa hanya sebagian kecil rakyat yang terdaftar sebagai pembayar pajak? Pertanyaan ini bisa dijelaskan dari aspek sosial dan aspek teknikal.

Sri Mulyani sudah melihatnya dari aspek sosial. Ia melihat persoalan sosial dari mental gratis masyarakat kita. Hal ini dapat dimaklumi karena banyak masyarakat kita yang melihat bahwa dengan merdekanya Indonesia dari penjajahan pada tahun 1945, maka mereka menganggap mestinya ada juga kemerdekaan untuk tidak membayar pajak. Sebab, di masa penjajahan, pajak atau ‘upeti’ pada waktu itu telah menjadi momok bagi rakyat.

Permasalahan mental sosial ini tentu tidak bisa kita jawab dengan pendekatan teknis. Kita membutuhkan kajian mendalam bagaimana agar mental tadi berubah. Salah satunya, tentu telah dijawab oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan program ‘Pajak Bertutur’ yang sekarang sudah digalakkan di sekolah-sekolah.

Tentu saja program ini hasilnya tidak bisa kita harapkan dalam jangka pendek. Perubahan mental akan membutuhkan waktu yang panjang. Bisa jadi, mesti melewati beberapa generasilah kita bisa mengubah mental tersebut dan menghilangkan mental gratis masyarakat Indonesia.

Namun, persoalan rendahnya wajib pajak terdaftar bisa juga dilihat dari aspek teknis. Salah satunya adalah melihat aspek integrasi antar sistem, terutama dengan ‘sistem sosial’ dan ‘sistem ketenagakerjaan’.

Integrasi Sistem Perpajakan dan Sistem Sosial

Saat ini, negara kita telah begitu banyak meninabobokan rakyat dengan berbagai program jaminan sosial, seperti ‘kartu sehat’, ‘kartu pintar’, ‘kartu miskin’, dan berbagai kartu lainnya.

Kartu-kartu ini banyak dinikmati oleh mereka yang mengklaim dirinya sebagai orang miskin. Sayangnya, pemerintah sampai sekarang belum menengok integrasi antara sistem jaminan sosial ini dengan sistem perpajakan.

Mestinya, dari awal pemerintah sudah menanamkan kesadaran terdaftar sebagai wajib pajak dari mulai masyarakat yang merasa miskin ini. Artinya, ketika mereka mendapatkan subsidi dari negara, mestinya mereka juga dipotong pajak.

Ada dua keuntungan dari pendekatan ini. Pertama, secara sosial, mental gratis mulai dihilangkan karena mereka diberikan kesadaran bahwa walaupun mereka mendapatkan subsidi, tetapi mereka juga membayar pajak.

Kedua, secara teknikal, sistem perpajakan sudah mulai terintegrasi dengan sistem sosial. Sistem perpajakan bisa memonitor apakah orang-orang yang mengaku miskin ini masih terus miskin atau sudah berubah nantinya.

Jika mereka sudah tidak layak dianggap miskin lagi, maka sistem perpajakan bisa memberikan warning kepada sistem sosial dan memajaki mereka layaknya orang yang tidak miskin lagi.

Sebagai perbandingan, di Selandia Baru, masyarakatnya bisa mendapatkan berbagai jenis jaminan sosial. Sebagai contoh, seorang janda yang tidak bekerja dan memiliki anak bisa mengajukan diri agar  mendapatkan subsidi ‘single parent benefit’ melalui Work and Income Department. Hanya saja, mereka harus melaporkan kepada departemen tersebut jika memiliki pekerjaan.

Dengan demikian, subsidi yang diterimanya bisa ‘disesuaikan’ oleh Work and Income Department atau malah jika dilihat income dari bekerja itu telah memadai, subsidi tadi dihapuskan, dan mereka justu terkena kewajiban perpajakan sebagaimana wajib pajak lainnya.

Sayangnya, cara berpikir integratif ini tidak dikenal di Indonesia. Kita bisa melihat Sumantri Brojonegoro malah mengusulkan asuransi pengangguran tanpa mempertimbangkan aspek perpajakan. Kemudian, term yang digunakan pun sudah usang.

Di banyak negara, istilahnya bukan lagi asuransi ‘pengangguran’. Di Selandia Baru, istilah yang digunakan adalah ‘pekerjaan dan pendapatan (work and income)’. Terasa sekali bahwa tujuannya adalah memotivasi orang untuk bekerja. Artinya, rakyat diberikan subsidi agar mereka semangat mencari pekerjaan.

Subsidi itu diberikan bukan dimaksudkan untuk membuat mereka terlena dan terus menjadi pengangguran, tetapi menopang mereka sesaat (temporary) agar bisa mencari pekerjaan dan memperoleh income, yang nantinya mendorong partisipasi mereka membayar pajak lebih besar kepada negara.

Karena itu, salah satu jenis subsidi lain yang diberikan negara kepada mereka bukan lagi seperti halnya ‘kartu pengangguran’, tetapi subsidi dalam bentuk pelatihan kepada warga negara, yang disebut ‘career benefit’. Di negara ini, subsidi ini bukan hanya untuk pelajar sekolah dasar sampai universitas saja yang berhak mendapatkannya.

Di Selandia Baru, jika ada seseorang yang menganggur karena dipecat oleh kantornya, maka negara akan memberikan subsidi dana pelatihan agar mereka mampu mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan perkembangan bisnis.

Integrasi Sistem Sosial dan Sistem Ketenagakerjaan

Karenanya, tidak terhindarkan bahwa sistem sosial juga mesti terintegrasi dengan sistem ketenagakerjaan. Sialnya, hal ini tidak juga dikenal di Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cenderung mempunyai agenda sendiri.

Mereka malah lebih banyak sibuk membicarakan soal tenaga kerja Indonesia (TKI). Begitu banyak program Kementerian ini untuk menyiapkan rakyat menjadi tenaga kerja di negara lain dalam kelas rendahan.

Mestinya, mereka mengadakan pelatihan kepada rakyat Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis saat ini dan ke depan. Sumber pembiayaannya adalah dari rakyat itu sendiri, yaitu dari career benefit yang mereka peroleh dari sistem sosial. Artinya, mereka diberikan subsidi ini karena dianggap penting untuk meningkatkan karir mereka.

Indonesia akan maju jika berani mengintegrasikan tiga sistem ini. Paling tidak, kita bisa memulai dari eksperimen di lingkungan pegawai negeri. Saat ini kita bisa melihat begitu banyak pegawai negeri yang tidak efektif bekerja. Karenanya, pemerintah mesti berani merumahkan mereka. Namun, pemerintah mesti membayar gaji pokok mereka utuh sampai dengan pensiun.

Selanjutnya, selama mereka dirumahkan itu, pemerintah mesti memberikan subsidi kepada mereka agar mereka mengambil pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan ke depan di Indonesia.

Sebagai contoh, saat ini pegawai negeri kita terlalu banyak memiliki keterampilan administrasi. Mereka harus diubah agar memiliki keterampilan teknis, seperti pelayanan kesehatan ataupun teknik sipil, karena kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa menjalankan pekerjaan fisik.

Subsidi carreer tersebut tentu harus dipotong pajak. Dengan demikian, sejak awal mereka akan terdaftar sebagai pembayar pajak dan yang terdaftar sebagai pembayar pajak akan meningkat.

Setelah pelatihan ulang ini, pemerintah mesti membantu menyalurkannya. Dari program ini, maka pemerintah bisa mengetahui mana di antara mereka yang masih layak mendapatkan subsidi career tadi dan mana yang mestinya sudah dicabut dan kemudian malah menjadi pembayar pajak utama di Indonesia.

Intinya, jika Sri Mulyani ingin mengubah mental rakyat Indonesia dari mental gratis menjadi mental sadar pajak, tidaklah terhindarkan diperlukannya berpikir integratif dengan melibatkan berbagai sistem, terutama sistem sosial dan sistem ketenagakerjaan. Sistem perpajakan tidak bisa dilepaskan dari berbagai sistem lain di sebuah sistem besar pemerintahan.

 

*) Penulis adalah pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sedang menyelesaikan penulisan tesis doktoralnya terkait integrated performance management systems (PMSs) di sektor publik dengan beasiswa New Zealand Asean Scholarship (NZAS) dari Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT), Selandia Baru. Tulisan adalah pendapat pribadi dan tidak merepresentasikan pandangan tempat penulis bekerja ataupun lembaga manapun.

1
0
Memahami Aktivitas Pameran Daerah: Branding Atau Selling?

Memahami Aktivitas Pameran Daerah: Branding Atau Selling?

Oleh: BERGMAN SIAHAAN*

 

 

Pameran,dalam sepuluh tahun terakhir semakin giat dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Sedemikian giatnya Pemda menggelar dan mengikuti kegiatan pameran, sedemikian giatnya pula beberapa kalangan mempertanyakan manfaatnya atau yang sering disebut feedback. “Apa hasil dari sebuah pameran yang menghabiskan APBD yang tidak kecil itu?” Demikian pertanyaan yang sering dilontarkan.

Saya mendapat pelajaran dari salah seorang stakeholder yang notabene pebisnis, bahwa ada dua prinsip orientasi promosi, yakni selling dan branding. Selling adalah penjualan yang diindikasikan oleh transaksi. Seorang pengusaha yang mengikuti suatu pameran tentu menargetkan penjualan selama pameran berlangsung. Pembeli datang dan produk pun laku. Bilamana sebuah perusahaan ingin melakukan selling promotion, mereka akan melakukan strategi discount atau bonus buy 1 get 1 bisa pula penjualan jemput bola yang turun ke jalan-jalan menggunakan SPG (Sales Promotion Girl).

Pernahkah anda bertanya, apakah baliho raksasa sebuah produk yang terpampang di perempatan jalan atau menjadi sponsor pada suatu acara sosial akan menghasilkan transaksi hari itu juga? Lalu untuk apa biaya yang besar dihabiskan untuk promosi seperti itu? Tentu tidak demikian cara berhitungnya. Inilah yang dimaksud dengan promosi berorientasi branding.

Branding adalah pencitraan. Hasil yang ingin dicapai melalui iklan di baliho atau media massa adalah sebuah penanaman brand (merek) ke dalam pikiran bawah sadar calon konsumen. Branding berbicara mengenai bagaimana agar konsumen tahu bahwa produk tersebut masih eksis di pasaran,bahwa perusahaan produsen masih sehat secara finansial. Juga bahwa si produsen peduli akan hal-hal sosial disamping hitungan bisnis, dan banyak lagi dampak psikologis yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam pembuatan sebuah iklan.

Dalam konteks birokrasi, pemerintah daerah berposisi sama dengan produsen. Produk yang dijual bisa berupa pariwisata, kesenian, investasi, dan produk UKM. Sedangkan konsumen adalah wisatawan, investor, pedagang dan masyarakat. Bagi pemerintah daerah, branding  sebenarnya sangat penting.

Saya ambil contoh: dengan tampilnya Pemerintah Kota X pada sebuah kegiatan pameran di suatu daerah, apa yang  pertama kali terlintas dalam benak pengunjung?

“Wah, Kota X eksis juga, ya.”

“Wow, hebat ya, dekorasi stand Kota X.”

“Ternyata Wali Kotanya peduli juga untuk mengangkat gengsi daerahnya.” dan sebagainya.

Sejurus setelah kesan pertama itu, barulah pengunjung melihat-lihat materi pameran. Isi booth sesungguhnya mewakili wajah pemerintah daerah yang bersangkutan. Apakah pariwisatanya bagus? Apakah produk daerahnya berkualitas dan menarik? Informasi lain seperti potensi investasi dan indikator pembangunan, apakah menarik dan berbobot? Apakah konsepnya sudah modern dan berbasis IT? Apakah Kepala Daerahnya perhatian terhadap citra daerah, pariwisata, investasi atau UMKM?

Demikianlah yang terlihat dari sudut pandang pengunjung pameran. Lalu apakah pencitraan itu juga berdampak bagi masyarakat atau peserta pameran dari daerah itu sendiri? Ya. Masyarakat Kota X dan pelaku UKM yang diikutsertakan oleh Pemkot X dalam kegiatan pameran tersebut akan berpikir demikian, “Wah, Pemko kita giat mengangkat citra daerah kita di kancah nasional atau internasional.”
Si pengusaha UKM akan berpikir, “Wah, Pemkot ternyata peduli dengan UKM dan membantu kita untuk tampil di level nasional dan internasional. APBD ternyata dikembalikan ke masyarakat dengan cara memfasilitasi pameran seperti ini.”

Hal ini juga terjadi pada bidang urusan lain. Ketika Pemda melakukan roadshow pariwisata, apakah anda berpikir hari itu juga turis akan langsung beli tiket dan terbang ke daerah tersebut? Tentu saja tidak. Bila daerah ingin meningkat kedatangan turis dalam jangka pendek, maka pemerintah sebaiknya melakukan selling promotion, seperti menggelar great sale di seluruh mal, atau diskon khusus di hotel-hotel. Bisa juga dengan menggelar kegiatan internasional seperti kejuaraan olah raga atau konferensi.

Namun bila tujuannya untuk menanamkan citra bahwa daerah tersebut sangat menarik untuk dikunjungi, dapat dibuat semacam iklan yang ditayangkan di media televisi. Bisa juga ditayangkan di media luar ruang seperti televisi bandara, pesawat, baliho dan media lain yang tentunya memakan biaya yang cukup besar.

Hal yang sama juga berlaku dalam bidang penanaman modal. Bila Pemda berniat melakukan strategi selling, untuk segera mendatangkan investor, Pemda bisa mengambil kebijakan memotong pajak daerah, pembebasan retribusi dalam jangka waktu tertentu atau kemudahan perizinan untuk sektor tertentu atau wilayah tertentu, atau kemudahan dan insentif lainnya.

Lain halnya pada strategi branding, aktivitas yang dilakukan dapat berupa penayangan pesan komersial di tv nasional, di media luar ruang seperti televisi bandara, pesawat, baliho dan media lain atau berpartisipasi dalam pameran-pameran yang tentunya memakan biaya yang cukup besar. Dengan demikian maka masyarakat nasional dan internasional akan menangkap pesan bahwa daerah tersebut potensial dan kondusif seiring citra yang digenjot.

Bagi masyarakat lokal, strategi branding juga akan memberikan rasa bangga dengan popularitas daerahnya di mata nasional dan internasional yang pada akhirnya akan memaklumi realisasi APBD dalam jumlah tertentu untuk menaikkan citra daerah ke dunia luar. Dampak yang lebih luas dari branding daerah adalah pembukaan peluang-peluang industri MICE, pariwisata, perdagangan dan jasa pada masa mendatang.

Bagi saya sendiri yang lama bergelut di dunia promosi daerah, ada dua fungsi pameran daerah. Pertama adalah memberi informasi kepada konsumen atau stakeholder yang suatu saat berpotensi “membeli jualan pemerintah” dan yang kedua yang sering dilupakan adalah memberi informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan bidang urusan pemerintah tertentu. Saya menyebut fungsi kedua ini sebagai laporan pertanggungjawaban tidak resmi kepada masyarakat yang sesungguhnya empunya kedaulatan dan pemilik uang bernama APBD itu.

Setelah memahami hal-hal tersebut diatas, maka pertanyaan, “Berapa investor yang datang dan melakukan deal pada saat pameran berlangsung?” Atau pertanyaan lain, “Apakah dengan dana APBD sebesar 1 milliar untuk promosi investasi, bisa mendatangkan investasi pada tahun yang sama minimal senilai dengan anggaran yang dikeluarkan itu?” dengan berat hati tidak bisa saya jawab, karena menurut saya tidak relevan.

 

*) Penulis adalah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Sejak diterima sebagai PNS di tahun 2005, saat dimana Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menerapkan rekrutmen bersih melalui BKN, Penulis sudah ditempatkan di instansi penanaman modal hingga sekarang. Hidup bersama seorang istri dan tiga orang putri, penulis mencoba menikmati hidup dengan tulisan dan fotografi yang bisa dilihat di situs pribadinya, bergmansiahaan.com

 

0
0
‘Dekriminalisasi’ Pengadaan Melalui Integrasi Penanganan Permasalahan Hukum  Barang/Jasa

‘Dekriminalisasi’ Pengadaan Melalui Integrasi Penanganan Permasalahan Hukum Barang/Jasa

 

Oleh : RAHMAD DAULAY*

 

 

Mekanisme pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah sebenarnya sudah merujuk pada berbagai aturan yang ada di Indonesia. Mekanisme ini disusun berdasarkan peraturan terkait perbendaharaan negara, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pengelolaan barang milik negara/daerah. 

Oleh karena itu, mekanisme ini memungkinkan penanganan permasalahan dan kasus pengadaan, jika terjadi, secara cepat dan tuntas. Ironisnya, aparat penegak hukum (APH), seperti kepolisian, kejaksaan, dan auditor, selama ini ternyata tidak menggunakan mekanisme tersebut. Hal ini terjadi karena APH menggunakan mekanisme yang berbeda. Akibatnya, pelaku pengadaan menganggap telah terjadi praktik ‘kriminalisasi’ oleh APH terhadap mereka. 

Walaupun isu kriminalisasi ini telah menjadi perhatian utama Presiden Jokowi karena terhambatnya pertumbuhan belanja pemerintah, sampai sekarang praktik kriminalisasi itu masih terjadi di lapangan, terutama di lingkungan pemerintah daerah. Untuk ‘mendekriminalisasi’ tindakan APH tersebut, artikel ini mencoba memberikan solusi jalan tengah.

———

 

Data BPS dalam bulan Agustus 2017 ini menunjukkan bahwa jumlah APBN mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir.

Konsumsi pemerintah juga cenderung turun. Hal itu menunjukkan bahwa ada faktor yang menghambat penyerapan dana pemerintah, terutama atas dana yang dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa. Faktor penghambat itu adalah ancaman ‘kriminalisasi’ oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap pelaku pengadaan barang/jasa.

APH tidak secara langsung melakukan ancaman kriminalisasi. Bentuk kriminalisasi yang terjadi adalah segala pengaduan masyarakat atas sengketa pengadaan langsung diperlakukan sebagai sebuah kejahatan pidana. Jadi, pengaduan masyarakat sebagai awal, perlakuan sebagai pidana sebagai proses, dan permasalahan hukum sebagai hasil.

Kriminalisasi dalam pengadaan barang/jasa terjadi karena perbedaan persepsi dalam memahami substansi perkara pengadaan. Penerapan pasal-pasal tindak pidana korupsi (tipikor) oleh APH sering dipaksakan atas semua masalah pengadaan. Suatu perbuatan yang sebenarnya hanya bersifat administratif bisa ‘digiring’ oleh mereka untuk memenuhi unsur tipikor. 

Padahal, penanganan secara hukum dengan pasal-pasal Tipikor oleh APH mestinya merupakan jalan terakhir yang ditempuh dalam menyelesaikan kasus pengadaan. Penanganan secara administrasi idealnya yang dikedepankan. Terkecuali ditemukan indikasi pelanggaran hukum, barulah masalah itu ditindaklanjuti menjadi kasus tipikor. 

Sebab, sebenarnya telah ada mekanisme yang memadai untuk itu, yaitu yang terkait dengan penanganan pengaduan, penanganan kerugian negara, dan penanganan kegagalan bangunan dan ganti rugi. 

Penanganan Pengaduan

Penangan pertama terhadap seluruh pengaduan tentang permasalahan pengadaan barang/jasa berada di tangan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Idealnya, APH hanya bisa bekerja setelah mendapatkan laporan atau pelimpahan dari APIP atau LKPP. 

Penanganan pengaduan dalam masalah pengadaan mestinya disampaikan kepada APIP dan LKPP. Pengaduan ini harus disertai dengan bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. 

Selanjutnya, APIP atau LKPP menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai dengan kewenangannya. Jika diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, mereka akan melaporkannya kepada APH.

Penanganan Kerugian Negara

Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Setiap kerugian negara/daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Selanjutnya, pengenaan ganti rugi kerugian negara/daerah ditetapkan oleh BPK. Apabila ditemukan unsur pidana, maka BPK menindaklanjutinya sesuai peraturan yang berlaku, yaitu menyampaikan kepada APH. 

Penyelesaian kerugian negara ini perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. 

Dari uraian ini, bisa disimpulkan bahwa kerugian negara/daerah ditangani pertama kali oleh BPK dan bila ditemukan unsur pidana baru ditindaklanjuti kepada APH. 

Penangangan Kegagalan Bangunan dan Ganti Rugi

Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik sebagian maupun keseluruhan, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjan konstruksi. 

Bangunan yang bisa dikatakan mengalami kegagalan bangunan harus ditetapkan oleh penilai ahli. Ganti rugi kegagalan bangunan dapat dilakukan oleh asuransi. Penyelesaian sengketanya juga dilakukan di luar pengadilan. Dari uraian ini, bisa diambil kesimpulan bahwa kesalahan atas kegagalan bangunan ditetapkan oleh penilai ahli.

Sementara itu, terkait dengan ganti rugi, setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi. Sanksi yang bisa diberikan kepada pihak yang menimbulkan kerugian adalah sanksi administratif dan atau sanksi pidana.

Kesimpulannya, semua permalahan yang mungkin timbul dalam proses pengadaan sudah mempunyai saluran dan mekanisme penanganannya sendiri-sendiri sebelum ditangani dengan pasal-pasal Tipikor oleh APH. 

Intinya, pengaduan disampaikan ke APIP/LKPP, kerugian negara/daerah ditangani oleh BPK, kegagalan bangunan diperiksa oleh penilai ahli, dan kerugian negara/daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi. 

Penyebab Kriminalisasi

Dengan mekanisme yang jelas seperti itu, seharusnya tidak banyak pelaku pengadaan yang terjerat masalah hukum. Sebab, sudah ada prosedur administratif yang bisa memberikan jaminan bagi tuntasnya setiap permasalahan pengadaan tanpa melibatkan APH terlebih dahulu. 

Namun, fakta berbicara lain. Pertanyaannya, mengapa masih banyak pelaku pengadaan yang mengalami kriminalisasi pengadaan? 

Salah satu penyebabnya adalah karena APH hanya berpedoman pada ‘pakemnya’ sendiri. Mekanisme penanganan permasalahan pengadaan yang diatur dalam sejumlah peraturan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak dianggap sebagai bagian dari proses penyelesaian Tipikor oleh APH. 

Sedihnya, sepanjang pengamatan saya, tidak ada satu pasalpun yang mengakui dengan kokoh eksistensi APIP, LKPP, BPK, dan penilai ahli dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Peluang Dekriminalisasi

Arahan Presiden di Istana Negara pada tanggal 19 Juli 2016 telah menegaskan bahwa pembangunan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan APH harus sejalan dengan semangat presiden dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. 

Instruksi Presiden tersebut meliputi kebijakan diskresi tidak bisa dipidanakan, tindakan administratif tidak boleh dipidanakan, kerugian negara ditentukan oleh BPK, kerugian negara harus konkrit dan tidak mengada-ada, dan permasalahan pengadaan tidak perlu diekspos ke media massa secara berlebihan sebelum dilakukan penuntutan.

Instruksi Presiden tersebut telah disambut gembira oleh para pelaku pengadaan karena bermuatan ‘dekriminalisasi’ pengadaan. Namun, seiring dengan berlalunya waktu, instruksi Presiden tersebut mulai hilang dari ingatan para APH. Mungkin karena dalam tata urutan perundang-undangan posisi Instruksi Presiden ini berada sangat jauh di bawah UU. Sementara itu,  APH bekerja berdasarkan UU. 

Oleh karena itu, untuk men-dekriminalisasi pelaku pengadaan, kita perlu melakukan harmonisasi antara mekanisme penanganan permasalahan pengadaan dan aturan yang diacu oleh APH. Dengan demikian, instruksi Presiden itu tidak akan hilang dari ingatan APH. 

Caranya, para pelaku pengadaan harus berkoalisi dengan LKPP, IAPI, dan APPI untuk duduk bersama dengan APH mengharmonisasi peraturan masing-masing agar selaras dengan instruksi Presiden tanggal 19 Juli 2016 itu. 

Mereka perlu mengintegrasikan penanganan permasalahan pengadaan ke dalam berbagai UU yang menjadi acuan APH. Alternatif lain adalah membentuk suatu UU yang bersifat komprehensif terkait penanganan kasus pengadaan barang/jasa di Indonesia yang mengintegrasikan berbagai peraturan yang ada, terutama yang diacu oleh APH.

Dengan integrasi ini, para aktor seperti APIP, LKPP, BPK, dan penilai ahli akan diakui eksistensinya dalam UU yang menjadi acuan APH. Sepanjang integrasi ini tidak dilakukan, maka kriminalisasi APH akan menjadi cerita berulang di negeri ini.

Intinya, dekriminalisasi pengadaan adalah mimpi kita semua.

Salam reformasi, dari Madina untuk Indonesia!

 

*) Penulis adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatra Utara. Penulis adalah pengasuh blog www.selamatkanreformasiindonesia.

 

 

0
0
Gerakan Efisiensi, Disiplin Nilai, dan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan

Gerakan Efisiensi, Disiplin Nilai, dan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan

Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi ini bisa dikatakan belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan. Masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkan. Praktik KKN masih banyak terjadi. Mentalitas birokrat pun masih menuai kritik.

Salah satu pemahaman yang perlu diperkenalkan di lingkungan birokrasi adalah penerapan Value Discipline (Disiplin Nilai) dalam rangka menanamkan nilai-nilai reformasi. Disiplin ini dapat memperbaiki birokrasi Indonesia. Salah satu contoh dari penerapan disiplin ini adalah ‘gerakan efisiensi’ yang digaungkan Kementerian Keuangan belum lama ini.

Disiplin Nilai

Konsep Disiplin Nilai dikenal luas di sektor swasta, khususnya di bidang marketing. Konsep ini dipopulerkan oleh Michael Treacy & Fred Wiersema (1995). Ia menitikberatkan pada pentingnya fokus (disiplin) terhadap nilai yang mampu mendorong organisasi untuk memperoleh posisi pemimpin pasar, sekaligus bernilai bagi pasar.

Terdapat tiga elemen utama Disiplin Nilai yang harus selalu dimiliki oleh perusahaan apapun latar belakang industrinya. Ketiga elemen ini adalah product leadership, operational excellences, dan customer intimacy. Ketiganya merupakan platform atau landasan dasar perusahaan untuk mengimbangi ketatnya persaingan usaha.

Setiap elemen tersebut akan menjadi fokus perusahaan, tergantung dari model bisnisnya. Tidak rumit, elemen tersebut merupakan konsep utama yang nanti dapat diturunkan secara detil menurut model bisnis masing-masing (lihat Gambar).

Model Disiplin nilai

Elemen product leadership berbicara bagaimana perusahaan fokus dalam pengembangan inovasi produk baru. Elemen operational excellences lebih fokus pada penerapan operasional yang mudah dan cepat.

Di sisi lain, elemen customer intimacy diterapkan pada model bisnis yang sering berhubungan langsung dengan manusia. Ketiga elemen ini memiliki bobot masing-masing tergantung dari model bisnis.

Disiplin Nilai dalam Birokrasi

Penerapan Disiplin Nilai dalam kehidupan birokrasi dapat menjadi sebuah terobosan. Tujuannya, mewirausahakan birokrasi untuk lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Implementasi dari Disiplin Nilai adalah berupa internalisasi nilai-nilai reformasi.

Sedikit berbeda pada penerapan di sektor swasta, penerapan disiplin nilai di sektor publik bukan untuk memilih fokus pada salah satu elemen, tetapi menjadi pengingat kita bahwa ketiga elemen tersebut perlu bersinergi.

Secara lebih spesifik, model Disiplin Nilai merupakan engine yang dapat meningkatkan kualitas ASN sebagai pelaksana layanan publik yang profesional dan akuntabel.

Untuk mengimplementasikannya, diperlukan sebuah nilai yang diyakini dapat menjadikan layanan publik sebagai product leadership yang mempunyai output yang berdaya guna dan berhasil guna.

Operational excellence di sektor publik dapat diartikan sebagai proses penyelenggaraan layanan publik dengan menjadikan efesiensi sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan proses dalam mencapai tujuan organisasi.

Customer intimacy adalah sebuah implikasi strategis yang ingin dicapai dari layanan publik yang dihasilkan, yaitu mampu menjadi bukti bahwa layanan publik bermanfaat bagi rakyat banyak dan menstimulasi berbagai aspek untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Disiplin Nilai di Kementerian Keuangan

Untuk membuat disiplin nilai terserap ke dalam fungsi penyelenggaraan pemerintahan secara optimal, tentunya harus ada tool untuk mengikat semua nilai tersebut.                                           

Tool itu dapat berupa sebuah kebijakan yang secara tegas mengkomunikasikan nilai yang harus ditegakkan. Di lingkungan Kementerian Keuangan, tool ini ditetapkan formal melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011.

Tool itu mengintegrasikan nilai-nilai di Kementerian Keuangan. Integrasi nilai-nilai ini penting untuk membangun sinergi seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Integrasi ini juga menunjukkan kepada masyarakat perubahan yang diwujudkan oleh Kementerian Keuangan secara holistik.

Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan memiliki identitas berbeda dengan organisasi publik lain di Indonesia. Nilai-nilai ini juga merupakan langkah Kementerian Keuangan sebagai penggerak reformasi birokrasi di Indonesia. Harapannya, nilai-nilai ini dapat diterapkan di organisasi publik lainnya.

Nilai-nilai Kementerian Keuangan meliputi ‘integritas’, ‘profesional’, ‘sinergi’, ‘pelayanan’, dan ‘kesempurnaan’. Berdasarkan nilai-nilai ini kemudian dirumuskan konsensus mengenai program budaya (culture program) di Kementerian Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KMK.01/2013.

Program budaya di Kementerian Keuangan adalah: Satu Informasi Setiap hari, Dua Menit Sebelum Jadwal, Rencanakan, Kerjakan, Monitor, dan Tindaklanjuti, serta Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin.

Mengacu Ardeno Kurniawan yang menulis budaya organisasi dengan basis competing values framework (CVF), budaya organisasi Kementerian Keuangan ingin diarahkan menuju pada budaya organisasi yang berorientasi pasar.

Budaya organisasi ini menekankan pada pencapaian hasil dan kinerja terbaik. Karenanya, Kementerian Keuangan cenderung melakukan aktivitas dengan efisien dan efektif guna mencapai tujuan yang dikehendaki.

‘Gerakan efisiensi’ yang baru digulirkan Kementerian Keuangan adalah salah satu contoh mewujudkan budaya organisasi yang berorientasi pasar itu. Gerakan ini ingin mengubah budaya yang masih kurang efisien sebagaimana diindikasikan Joko Pitono.

Gerakan ini secara moral juga menjadi langkah nyata dalam pelaksanaan tugas, baik tugas yang dikapitalisasi dengan efisiensi finansial maupun efisiensi dalam rangka memangkas proses birokrasi. Tujuannya adalah agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lebih cepat dan lebih tepat sasaran.

Gerakan efisensi ini dituangkan dalam Instruksi Menteri Keuangan (IMK) Nomor 346/IMK.01/2017 tentang ‘Gerakan Efisiensi sebagai Penguatan Budaya Kementerian Keuangan’.

Instruksi tersebut adalah sebuah niatan positif untuk mewujudkan perubahan budaya organisasi Kementerian Keuangan guna mendorong reformasi birokrasi, sekaligus menjadi branding position Kementerian Keuangan secara nasional.

Dalam instruksi menteri tersebut, terdapat beberapa langkah efisiensi pelaksanaan tugas. Salah satunya adalah worklife balance, yang isinya pemanfaatan jam kerja secara efektif dan meminimalikan jam lembur, dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan penyelesaian tugas.

Selain itu, gerakan efisiensi juga bermaksud mendorong percepatan pelaksanaan tugas, antara lain melalui percepatan proses untuk menangani berkas masuk/keluar pada level unit eselon I, II, III, dan IV.

Gerakan efisiensi ini juga terkait pengelolaan rapat, yaitu rapat yang mesti tepat waktu dan terstandarisasi. Artinya, terdapat kejelasan durasi rapat, tujuan rapat, dan peserta rapat yang kompeten.

Selanjutnya, gerakan efisiensi tersebut juga secara formal mengajak seluruh jajaran pegawai di Kementerian Keuangan melakukan efisiensi anggaran birokrasi, seperti efisiensi perjalanan dinas, pembatasan Rapat Dalam Kantor (RDK), pengurangan makanan rapat, pembatasan makan siang, serta pembatasan pemberian honorarium tim kerja dan narasumber.

Selain itu, ada pula ajakan untuk go green, yang bermaksud menghemat penggunaan air, listrik, ATK, dan internet, serta melakukan efisiensi pengadaan barang dan jasa.

Harapan yang ingin dicapai dari adanya gerakan ini adalah menjadikan proses dapat diukur efisiensinya. Penghematan anggaran dari efisiensi proses ini nantinya dapat menjadi bukti bahwa Kementerian Keuangan sangat berberhati-hati dalam mengelola keuangan publik.
Kementerian Keuangan sendiri menjadikan pelayanan dan kesempurnaan sebagai bagian dari nilai-nilai organisasi yang harus dilaksanakan setiap pegawai. Pelayanan tak akan menuju sempurna apabila tidak dimulai dari hal yang kecil.

Adanya walk the talk dari pimpinan sebagai role model menjadi bukti nyata perubahan tersebut. Sebagai contoh, Sri Mulyani selaku pimpinan tertinggi Kementerian Keuangan mengilustrasikan langsung dampak dari gerakan efisiensi yang dilakukan.

Katanya, apabila Kementerian Keuangan melakukan 10% saja penghematan anggaran operasional, nilainya setara dengan 626.666 siswa SD mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Nilai ini juga sama dengan biaya rehabilitasi 2.820 ruang kelas.

Bahkan, Sri Mulyani sempat berpesan kepada pegawai Kementerian Keuangan:

Jadilah birokrat yang kredibel, profesional dan menjadi role model bagi bangsa Indonesia. Insya Allah kita akan membangun Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur.

Artinya, efisiensi sebagai instrumen yang selama ini kita anggap normatif, dapat memiliki dampak luar biasa bagi rakyat kita. Uang tidak kita lagi boroskan untuk membayar perjalanan dinas yang tidak perlu, mengurangi pembayaran listrik, air, dan ATK. Semua itu dapat kita hemat tanpa mengurangi produktivitas kita. Juga itu dapat dilakukan tanpa mengurangi kinerja kita.

Penerapan Disiplin Nilai ini merupakan komitmen Kementerian Keuangan untuk juga dapat ditularkan kepada instansi lainnya. Disiplin Nilai ini dapat menjadi sebuah jembatan agar Kementerian Keuangan dapat menjadikan gerakan efisiensi sebagai alat untuk membentuk budaya organisasi publik menuju market oriented.

Semoga!

 

 

1
0
Lelang Cepat Sebagai Inovasi Pengadaan

Lelang Cepat Sebagai Inovasi Pengadaan

Proses pengadaan barang atau jasa dalam instansi pemerintah selalu dipersepsikan berlangsung lama. Seperti misalnya yang terjadi pada sejumlah BUMN. Untuk suatu pengadaan sederhana saja, biasanya proses pelelangannya memerlukan waktu lebih dari satu bulan. Benarkah selalu demikian?

Mungkin ada benarnya. Akan tetapi pemerintah, dalam hal ini LKPP, telah memberlakukan proses pengadaan dengan menggunakan lelang cepat. Di mana durasi waktunya paling cepat 3 hari. Pengadaan dengan lelang cepat ini mempersyaratkan antara lain: pertama, pengadaan tersebut tidak memerlukan penilaian penawaran dari aspek teknis; kedua, pekerjaan itu juga tidak kompleks, dan yang ketiga, seluruh dokumennya telah siap. TOR/Spesifikasi, HPS, draft kontrak dan dokumen pengadaan lainnya sudah ada.

Lelang cepat ini dapat dilakukan untuk pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Kemudian yang terpenting adalah para calon penyedianya sudah tercantum dalam aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia).

Aplikasi SIKAP adalah aplikasi yang memuat database penyedia. Dalam aplikasi ini penyedia memasukkan klasifikasi usahanya dan lain sebagainya. Adapun aplikasi lelang cepat harus menggunakan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) versi 4.

Proses lelang ini dimulai dengan pemanggilan penyedia melalui aplikasi. Misalnya untuk penyedia yang memiliki klasifikasi/kompetensi untuk membangun konstruksi gedung, maka setiap ada pekerjaan konstruksi gedung, penyedia ini akan dipanggil (diundang). Jika penyedia yang dipanggil tersebut berminat untuk mengikuti proses lelang, maka mereka disilakan menyampaikan penawaran harga.

Penyampaian penawaran harga ini dapat dibuat dalam 3 hari atau lebih. Misalnya dalam 6 hari kalender untuk memberikan kesempatan kepada penyedia menghitung harga penawaran atau untuk menjaring lebih banyak penyedia.

Semua penawaran yang masuk langsung disortir oleh sistem berdasarkan penawaran termurah. Di sini evalusi pelelangan atau evaluasi harga tidak dilakukan oleh Pokja ULP secara manual, melainkan oleh sistem, sehingga calon pemenang tidak bisa diatur.

Selanjutnya terhadap penyedia terpilih dilakukan pembuktian kualifikasi. Namun jika penyedia telah melakukan pembuktian kualifikasi di tempat lain, maka pembuktian kualifikasi tidak diperlukan. Mungkin cukup mencermati aspek administrasi lainnya saja, seperti perizinan kadaluwarsa atau tidak

Dalam lelang cepat, kemungkinan pemenang adalah penyedia yang harga penawarannya paling rendah. Tentunya penawaran di bawah 80% dari HPS perlu dicermati. Apalagi untuk pekerjaan konstruksi yang penyedianya berasal dari daerah yang jauh, maka perlu diklarifikasi kembali.

Bila penawaran yang murah itu sudah meyakinkan dan tidak ada lagi keragu-raguan mengenai kemampuan penyedia melaksanakan tugasnya, maka penyedia yang bersangkutan dapat ditunjuk sebagai calon pemenang dan siap diproses menjadi kontrak.

Pengendalian kontrak menjadi hal penting berikutnya. Pengendalian kontrak sejak berkontrak yang dilanjutkan dari waktu ke waktu sangat penting. Kontrak dari penawaran penyedia yang murah belum tentu jelek jika kontrak dikendalikan dari waktu ke waktu. Sebaliknya kontrak mahal juga belum tentu bagus jika kontrak tidak dikendalikan dengan baik. Keberhasilan proses pengadaan terletak pada pengendalian kontrak oleh PPK berserta timnya.

Manfaat terbesar dengan adanya lelang cepat adalah intervensi dari pihak-pihak atau oknum tertentu dalam proses lelang, misalnya Kepala Daerah, DPRD, Kepala Dinas, dan sebagainya, sudah tidak terjadi lagi. Hal itu disebabkan karena dalam lelang cepat, tidak ada lagi proses evaluasi terhadap penyedia. Penawar termurah akan terpilih secara otomatis oleh sistem.

Mendorong terselenggaranya lelang cepat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan proses pengadaan yang sehat. Kendala yang mungkin timbul dalam proses ini antara lain dari proses penyiapan dokumen lelang. Misalnya penetapan HPS yang seyogianya dilakukan dengan cermat sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Dalam lelang cepat, penyebutan merek dalam spesifikasi di dokumen pengadaan bisa dilakukan, asalkan tidak mengunci atau mengarahkan hanya kepada satu penyedia saja. Artinya semua penyedia berpeluang memperoleh barang tersebut.

Tuntutan berikutnya yang harus dipenuhi adalah bagaimana me-manage database penyedia agar bisa masuk dalam daftar vendor yang  berkinerja yang baik.  Dengan demikian, hanya penyedia yang berkinerja baik, dengan prestasi atau hasil pekerjaan yang baik, yang nantinya bisa ikut dalam model pelelangan yang hanya bisa diikuti oleh penyedia yang berkinerja baik. Hal itu sekaligus menjadi insentif bagi penyedia yang kompeten. Kriteria penyedia yang terdaftar dalam SIKAP harus teruji, terutama kemampuan memberikan keyakinan (assurance) kepada user atau publik mengenai kapasitas dan kompetensinya dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang nantinya hanya bisa diikuti untuk yang berkinerja minimal baik.

Proses pengadaan dari waktu ke waktu memerlukan perubahan dan inovasi, masih banyak inovasi yang perlu kita sediakan atau untuk diimplementasikan.

 

 

0
0
error: