Netralitas ASN:  Dari Sudut Pandang Seorang ASN

Netralitas ASN: Dari Sudut Pandang Seorang ASN

Menanggapi Pernyataan Sikap Pergerakan Birokrat Menulis, tulisan ini mengekspresikan langsung perasaan dan pikiran ASN tentang “netralitas” ASN berdasarkan pengalaman sejumlah orang. Tulisan ini juga memberikan masukan bagaimana sebaiknya ASN menyikapi agenda politik yang akan terjadi pada tahun 2018 dan 2019.

Prolog

Dalam dua tahun ke depan, sejumlah agenda politik penting akan dihelat. Menurut data Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, di tahun 2018 ini ada 171 daerah (17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota) yang akan melangsungkan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sementara itu, di tahun 2019 yang akan datang, pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden/wakil presiden (pilpres) akan digelar bersamaan.

Pada dasarnya, setiap warga negara, termasuk Aparat Sipil Negara (ASN), memiliki hak untuk memilih dalam pilkada, pileg, dan pilpres. Akan tetapi, perkara coblos-mencoblos ini ternyata menjadi rumit bagi ASN karena adanya aturan-aturan tambahan dari pemerintah.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, saat hingar bingar pesta demokrasi mulai digelar, pemerintah sudah kembali mengingatkan agar ASN menjaga netralitasnya. Bahkan, peringatan ini disertai ancaman sanksi bagi ASN yang melanggarnya karena menurut pengalaman sebelumnya potensi ketidaknetralan ASN sangat besar.

Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana ketidaknetralan itu dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara, seperti yang dikuatirkan oleh pemerintah itu?

Fenomena Ketidaknetralan ASN

Selama satu dasawarsa menjadi abdi negara di daerah, saya berkesempatan mendapat pengalaman yang luar biasa dari teman-teman ASN di daerah. Berbagai corak dan bentuk tindakan dapat dilakukan oleh para ASN ketika menghadapi pesta demokrasi.

Di antara mereka, ada yang mencoba bersikap netral, tetapi tidak sedikit yang malah terlibat secara aktif. Mereka yang mencoba bersikap netral barangkali berpegang pada aturan bahwa ASN wajib netral.

Saya sendiri sebagai ASN, yang sekaligus juga seorang anggota masyarakat, mempunyai kecenderungan untuk memilih seseorang yang saya anggap paling tepat. Di situlah kadang saya berhadapan-hadapan dengan beberapa teman yang mempunyai pandangan berbeda dengan saya.

Beberapa di antara mereka ada yang begitu aktif dan terkesan agresif menunjukkan dukungannya pada pasangan calon tertentu. Mereka kadang kelewat batas. Memang, setiap manusia tentunya mempunyai jago yang akan dipilih mereka, tetapi mengumbar rasa suka yang berlebihan sampai menjelek-jelekkan calon lain rasanya kok tidak pantas.

Fenomena seperti perang opini di dunia maya maupun di dunia nyata pun sudah kita saksikan, terutama ketika tahapan pemilu sudah memasuki masa kampanye. Karena itu, ingin rasanya membalas komentar, atau berdebat secara terbuka tentang perbedaan pandangan dalam memilih calon jagoan.

Untungnya, hasrat itu masih bisa saya tahan hanya dengan memunculkan pemikiran bahwa itu semua akan sia-sia saja. Debat seperti apa pun, meskipun kita merasa benar, nantinya hanya akan memberikan kerugian bagi kedua belah pihak. Kalau mereka itu awalnya teman kita, bisa jadi kemudian mereka malah menjadi musuh kita. Saya pernah melihat yang semacam itu, dan banyak sekali contohnya dalam pertemanan saya di dunia maya.

Di sisi lain, seorang ASN seperti saya tentu hanya berharap mendapatkan pemimpin terbaik, yang tidak hanya pandai berjanji, tetapi juga jempolan dalam mewujudkan janji kampanyenya.

Karena itulah, riset kecil untuk melihat latar belakang para calon pemimpin, menelusuri track record kinerjanya, dan seabreg ukuran-ukuran lain dalam rangka mendapatkan pemimpin yang “sempurna” sebaiknya kita lakukan.

Namun, riset kecil seperti itu tidak akan bisa dilakukan oleh orang yang otaknya sudah teracuni oleh cinta buta kepada satu sosok tertentu. Jika hal itu terjadi, maka bersiaplah menyaksikan seseorang, yang demi membela si Anu sebagai calon pemimpin pilihan, mereka tega melakukan black campaign dan membuat propaganda jahat terhadap calon lainnya.

Bagi saya, menentukan pilihan hati itu sifatnya pribadi. Namun, bukan berarti kita harus menutup mata dari informasi yang berseliweran di depan mata. Sesuatu yang kita anggap sebagai fakta dan hoax tetap harus kita cermati, tetapi tidak untuk diumbar.

Kemudian, keberpihakan secara berlebihan pun hanya akan menjadi pemicu ketidakstabilan birokrasi yang ujung-ujungnya hanya akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi keberpihakan itu boleh saja dilakukan, tetapi sebagai seorang ASN akan lebih baik jika bisa menahan diri.

Di sisi lain, ketidaknetralan ASN sendiri bisa jadi akibat tekanan politis. Tekanan itu antara lain didapat dari atasan mereka. Biasanya, para incumbent yang maju untuk periode kedua menjadi momok menakutkan bagi para ASN daerah.

Para ASN kemudian menghadapi situasi dilematis, yaitu antara menuruti perintah incumbent yang saat itu adalah atasan mereka, atau taat pada aturan. Hal ini persis seperti makan buah simalakama, yaitu dimakan bapak mati, tetapi jika tidak dimakan ibu yang mati. Kalau Anda penggemar Warkop DKI, pasti pernah menonton film terkait buah simalakama ini yang berjudul “Maju Kena Mundur Kena”.

Dalam lingkup daerah, propaganda terang-terangan oleh seorang ASN bisa berakibat fatal. Jika kita selami lebih dalam, bisa jadi dukungan yang diberikan oleh seorang ASN didapat dari intimidasi. Akibatnya, dukungan tersebut sifatnya tidak sepenuh hati, dan sebuah keterpaksaan saja.

Sialnya, akibat fatal akan ditanggung oleh ASN manakala pasangan calon yang didukung tidak jadi. Mereka akan masuk kotak dan karirnya menjadi terhambat. Kondisi psikologis seperti inilah yang kadang tidak diperhitungkan di lapangan.

Bagaimana Seorang ASN Harus Netral?

Agus Dwiyanto pernah memberikan pandangan bahwa dalam konteks ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ada tiga prinsip yang harus dimiliki, yakni ASN yang profesional, imparsial, dan berwawasan nasional. Prinsip imparsial inilah yang selaras dengan diskursus netralitas ASN dalam Pemilu/Pilkada.

Adanya fakta bahwa ada saja ASN yang masih melakukan perlawanan dengan tidak menaati aturan netralitas, secara sadar maupun terpaksa, sebenarnya memerlukan pendekatan penegakan aturan yang berbeda. Karena itu, sebaiknya pemerintah tidak menggeneralisasi hukuman sehingga kejelasan aturan menjadi penting agar pada saat penegakan hukuman dilaksanakan tidak masuk ke dalam wilayah yang abu-abu. Salah harus dikatakan salah, dan benar juga harus disampaikan benar.

Oleh karenanya, dalam sudut pandang ASN seperti saya, kata “netralitas” tidak berada dalam ruang hampa. Dia berdiri karena ada teks dan konteks tertentu, serta perilaku yang dihasilkan adalah pilihan bagi ASN. Kecenderungan memilih calon pemimpin tertentu tidak mengapa, tetapi mencoba menggunakan jabatan sebagai ASN untuk memengaruhi orang lain merupakan bentuk keberpihakan yang haram hukumnya. Aturan untuk itu seharusnya lebih diperjelas.

Sebagai ASN, kita tidak punya banyak peluang dalam memilih tempat kerja. Kita juga dibatasi dengan berbagai aturan yang mempersempit ruang gerak. Bersyukurlah jika berada dalam lingkungan yang mendukung kita untuk tetap bisa netral dalam bersikap. Namun, jika kebetulan kita berada dalam lingkungan yang memaksa kita menjadi tidak netral, maka pilihannya ada dua: berjuang sekuat tenaga untuk meredam sendiri atau melawan.

Epilog

Politisasi birokrasi merupakan penistaan terhadap korps ASN. Dengan demikian, seharusnya para ASN, yang dipaksa menjadi tidak netral dalam pertarungan politik, semestinya berani melawan politisasi itu. Perlawanan yang dilakukan tentu tidak bersifat anarkis dan tidak keluar dari etika moral seorang ASN.

Pernyataan sikap yang digulirkan rekan-rekan Pergerakan Birokrat Menulis adalah salah satu bentuk “perlawanan konstitusional” ASN. Hal itu dimaksudkan agar pemerintah jeli dan tepat menemukenali mana yang menjadi korban politisasi birokrasi dan mana yang memang sengaja melanggar prinsip netralitas ASN. Harapan kita adalah produk aturan terkait netralitas ASN yang dihasilkan tidak asal tembak yang pada akhirnya memakan korban yang tidak bersalah.

Jadi jelas, politisasi birokrasi NO! Berani netral adalah sikap ASN zaman now, dan itu hebat! ***

 

 

Pernyataan Sikap Pergerakan Birokrat Menulis Menyikapi Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2 900/KASN/11/2017 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 Terkait Pelaksanaan Netralitas Profesional Birokrasi

Pernyataan Sikap Pergerakan Birokrat Menulis Menyikapi Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2 900/KASN/11/2017 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 Terkait Pelaksanaan Netralitas Profesional Birokrasi

Latar Belakang

Hawa kontestasi kembali menghangat seiring pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 serta menyambut pemilihan legislatif dan presiden/wakil presiden tahun 2019. Suhu panas ini tidak hanya melanda pasangan calon atau anggota partai politik, tetapi juga melanda aparatur sipil dan militer negara (selanjutnya ditulis: para profesional birokrasi), terutama mereka yang bertugas di daerah yang sedang menyelenggarakan pemilihan umum.

Sebagaimana kita ketahui, tahun lalu Pilkada DKI Jakarta telah mengoyak bangunan kebersamaan kita. Dalam pandangan lain, kondisi ini juga telah menyatukan sejumlah komponen bangsa. Kondisi ini juga tidak hanya dialami oleh warga ber-KTP DKI Jakarta saja, melainkan juga mewabah hingga ke seantero NKRI, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianggas sampai Rote. Hampir seluruh warga bangsa kemudian ikut larut membahas kontestasi Pilkada DKI, tidak terkecuali para profesional birokrasi.

Pada waktu itu, banyak profesional birokrasi yang terlibat secara aktif mengampanyekan  pasangan calon tertentu. Padahal, mereka seharusnya bersikap netral dan tidak berafiliasi pada salah satu pasangan calon. Saat itu, berbagai aturan tentang netralitas menjadi sekadar seonggok tulisan. Sebab, aturan ini diyakini hanya berlaku bagi pelanggaran yang terlihat secara kasat mata, sementara mereka yang bermain di belakang layar dan memberikan aksi dukungan kepada salah satu pasangan calon secara diam-diam menganggap aturan ini tidak mengikat mereka.

Namun, terjadinya aksi dukung calon yang masif dan vulgar di Pilkada DKI itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh hubungan politisi-birokrasi yang masih jauh dari ideal di Indonesia. Sebab, di satu sisi, politisi telah memanfaatkan para profesional birokrasi untuk kepentingan dirinya, sementara di sisi lain para profesional birokrasi juga menggunakan dukungan itu untuk menyelamatkan dirinya dari “dampak politik” usai Pilkada.

Kemudian, setiap manusia pada dasarnya memiliki nilai-nilai (values) yang memengaruhi kecenderungannya dalam menyikapi sebuah pilihan. Karenanya, tidaklah aneh jika para profesional birokrasi memiliki preferensi tertentu yang dipengaruhi values tersebut, termasuk preferensi atas calon ideal pemimpin yang akan mereka pilih secara politik (politically appointed leaders).

Selanjutnya, pada dasarnya para profesional birokrasi hanya memerlukan keteladanan para pemimpin politik (political leaders) agar kompetisi Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 berlangsung lebih sehat, terbuka, dan mulia.

Berdasarkan argumentasi tersebut, kami memandang sikap netral yang dibangun dengan aturan dan sanksi yang begitu ketat sebagai bentuk normalisasi kekuasaan, justru semakin memberikan ruang perlawanan dari para profesional birokrasi, baik secara simbolik maupun diam-diam.

Dalam pandangan kami, yang penting dipermasalahkan adalah ketika dukungan atau simpati itu justru mengakibatkan seorang profesional birokrasi tidak netral dalam menjalankan tugasnya dalam pelayanan publik. Kita mestinya tidak mengulangi pengalaman masa lalu, di mana para profesional birokrasi telah dimarginalisasi (marginalised) oleh penguasa untuk memaksakan terjadinya monoloyalitas. Kemudian, fasilitas negara waktu itu dihamburkan hanya untuk mengamankan kepentingan penguasa untuk terus berada di tampuk kekuasaan.

Waktu itu, para profesional birokrasi hanya diinstruksikan mengikuti pemilihan umum dan tidak diberikan kesempatan mengintepretasikan “baik atau buruk” dan “benar atau salah.” Karenanya, mereka telah diarahkan untuk memilih presiden dan anggota legislatif pusat maupun daerah hanya semata-mata demi kepentingan penguasa. Apa yang terjadi kemudian atas marginalisasi para profesional birokrasi ini adalah negeri ini nyaris kolaps karena tafsir kebaikan hanya dimonopoli oleh penguasa.

Itulah sebabnya, dalam pandangan kami adalah sikap yang tergopoh-gopoh ketika Komisi Aparatur Sipil Negara menerbitkan surat edaran nomor B-2 900/KASN/11/2017 tentang pengawasan netralitas ASN pada Pilkada serentak tahun 2018 yang kemudian ditindaklanjuti oleh surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat edaran nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang pelaksanaan netralitas para profesional birokrasi terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019

Tampaknya, kedua surat tersebut secara sepihak ingin kembali memarginalisasi para profesional birokrasi. Sebab, kedua surat itu secara kaku telah memerintahkan para profesional birokrasi untuk netral, tetapi di sisi lain tidak memberikan perlindungan jika para profesional birokrasi terkena dampak atas netralitasnya. Perlindungan akibat netralitas ini diperlukan agar para profesional birokrasi tidak menjadi korban (victim) pasca terpilihnya kepala daerah baru tahun 2018 ini dan pemilihan legislatif ataupun presiden/wakil presiden tahun 2019.

Kami memandang tidaklah elok jika kedua surat edaran tersebut justru hanya membicarakan ancaman hukuman (punishment) terhadap para profesional birokrasi tanpa memperhatikan aspek-aspek humanis-persuasif dengan pendekatan alternatif (alternative approaches) yang lebih mengena. Sebab, ketidaknetralan para profesional birokrasi justru lebih banyak didorong oleh pihak di luar birokrasi yang justru selama ini tidak tersentuh oleh penegakan hukum.

Beberapa Saran

Beranjak dari latar belakang di atas, kami menyarankan agar Presiden Republik Indonesia, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta pihak terkait lainnya mengambil berbagai langkah yang dapat memberikan perlindungan kepada para profesional birokrasi untuk dapat terhindar dari “tsunami” pasca terpilihnya kepala daerah tahun 2018 maupun pemilihan legislatif dan presiden/wakil presiden tahun 2019.

Dalam pandangan kami, alih-alih berbicara netralitas, lebih baik surat edaran tersebut fokus untuk memastikan  para profesional birokrasi bisa bekerja secara profesional menekuni bidang tugasnya untuk kepentingan bangsa. Sementara itu, mereka juga mesti diberikan kesempatan untuk memanfaatkan hak-hak politiknya sebagai warga negara. Karenanya, beberapa pandangan berikut dapat dipertimbangkan:

  • Pertama, sikap netralitas para profesional birokrasi mestinya tidak didorong melalui ancaman sanksi secara formal, tetapi melalui pendekatan informal dengan himbauan dan ajakan yang simpatik dari para pemimpin politik.
  • Kedua, proses promosi jabatan (mutasi vertikal) para profesional birokrasi mesti dilakukan secara profesional, yaitu mempertimbangkan Daftar Isian Pegawai (DIP) dan Daftar Urut Kepegawaian (DUK) sehingga mereka semakin profesional dan arah karier mereka jelas.
  • Ketiga, selain DIP dan DUK, promosi jabatan para profesional birokrasi juga mesti mempertimbangkan unsur integritas dan kompetensi, tentunya setelah melalui proses asesmen terbuka sehingga para profesional birokrasi mendapatkan feedback.
  • Keempat, dalam seleksi jabatan tinggi para profesional birokrasi semacam direktur jenderal atau sekretaris daerah, selain menggunakan tim seleksi, proses seleksi mesti juga menggunakan perangkat otomasi sehingga dapat semakin transparan.
  • Kelima, mekanisme whistleblowing system mesti dibangun di Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar komplain dari para profesional birokrasi dapat ditindaklanjuti terkait proses seleksi tersebut.

Penutup

Kami berharap para pemimpin politik dan seluruh komponen bangsa tidak lagi memanfaatkan politik identitas untuk kepentingan pribadi dan golongan yang cenderung berorientasi jangka pendek yang dapat memarginalisasi para profesional birokrasi. Konstetasi politik lima tahunan mesti diarahkan pada tujuan bersama yang mulia dan jangka panjang menuju Indonesia yang semakin damai, maju, dan sejahtera.

***

______________

[1 Pergerakan “Birokrat Menulis” adalah sebuah pergerakan literasi para profesional birokrasi yang dimaksudkan untuk memberdayakan para profesional birokrasi dalam menyampaikan pemikiran melalui tulisan. Pergerakan ini melibatkan para profesional birokrasi yang berasal dari berbagai instansi pemerintahan, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Gerakan ini juga melibatkan para akademisi dari berbagai disiplin ilmu dan pengamat birokrasi dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil (civil society).

[2 Pernyataan sikap ini dirancang oleh Dr. Rahmat Hollyson dan telah melalui peer-review dari beberapa anggota pergerakan. Namun, seluruh isi pandangan sikap ini tidak merepresentasikan lembaga manapun tempat para profesional birokrasi bekerja karena pergerakan ini bersifat independen dan tidak terafiliasi pada partai politik manapun.

 

 

 

Melawan “Kriminalisasi” PNS Melalui Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan serta Penyetaraan Kewenangan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum*

Melawan “Kriminalisasi” PNS Melalui Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan serta Penyetaraan Kewenangan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum*

Masih ingatkah Anda dengan surat terbuka yang dimuat di Birokrat Menulis dengan judul “Surat Terbuka untuk Jaksa dan Hakim yang Menjeruji Kawan Kami, Palupi”? Surat itu menyatakan:

Kami terpukul dan merasa sangat kecewa. Bukan saja karena yang menjalani ini adalah seorang PNS yang berintegritas, tetapi karena kami melihat ketidakadilan itu kini nyata di depan mata.

Bila kesaksian penulisnya tentang integritas kawannya tersebut benar, maka mau tidak mau kita harus menghadapi kenyataan adanya peluang besar “kriminalisasi PNS” di masa datang akan berulang, sebagaimana tampak di kutipan berikut:

Mungkin deretan nama-nama kami tinggal menunggu waktu, terjerembab dalam ketidakadilan itu.

Selain Palupi, pernah terjadi seorang PNS yang melakukan tugas negara dalam urusan pengadaan juga harus mendekam di bui. Padahal, ia menyatakan: “Saya tidak korupsi.”

Boleh jadi ia bersalah, tetapi mungkin saja sebenarnya kesalahannya hanyalah kesalahan administratif dan bukan kesalahan yang bersifat tindak pidana korupsi.

Perlindungan dalam Menjalankan Tugas dan Pencegahan Korupsi

Surat terbuka itu mengingatkan penulis pada undang-undang tentang administrasi pemerintahan (nomor 30 tahun 2014) yang sebenarnya telah memberikan perlindungan kepada PNS dalam menjalankan tugasnya.

Undang-undang tersebut telah mengatur dengan jelas tentang larangan penyalahgunaan wewenang (termasuk diskresi), jenis-jenis penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan atas penyalahgunaan wewenang aparat pemerintahan.

Undang-undang tentang administrasi pemerintahan tersebut juga mengatur bentuk hasil pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang seorang PNS menjadi tiga jenis, yaitu tidak terdapat kesalahan administratif,  terdapat kesalahan administratif, dan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Undang-undang tersebut mengakui bahwa kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat terjadi bukan karena disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang, tetapi lebih karena aspek administratif.  Menurut penulis, undang-undang ini merupakan salah satu alat penting pencegahan korupsi.

Mengapa demikian? Sebab, undang-undang tersebut telah memberikan batasan yang jelas mengenai penyalahgunaan wewenang PNS. Dengan demikian, terdapat rambu-rambu yang jelas dalam melaksanakan administrasi negara.

Selain itu, di dalamnya juga telah menetapkan aturan mengenai sanksi administratif atas penyalahgunaan wewenang yang dapat memberikan efek jera. Sanksi administratif dalam undang-undang tersebut malah jauh lebih berat dibandingkan dengan hukuman disiplin PNS seperti diatur dalam peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil (nomor 53 tahun 2010).

Sebagai perbandingan, bila dalam peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil dikenal hukuman disiplin tingkat sedang kedua berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, hukuman tingkat sedang kedua pada sanksi administratif pada undang-undang tentang administrasi pemerintahan malah langsung berupa pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan.

Peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil dipandang kurang memberikan efek jera karena ancaman pemberhentiannya baru ada pada hukuman disiplin tingkat berat keempat. Sementara itu,  pada undang-undang tentang administrasi pemerintahan sejak sanksi administratif tingkat sedang kedua sudah berupa pemberhentian sementara. Kemudian, sanksinya semakin meningkat ke pemberhentian tetap pada sanksi administratif tingkat berat.

Beratnya ancaman sanksi administratif di undang-undang tentang administrasi pemerintahan dimaksudkan memberikan efek jera kepada PNS agar tidak menyalahgunakan wewenangnya sehingga dapat dicegah perbuatan yang koruptif.

Kesetaraan Kewenangan APIP – APH

Menariknya, di sisi lain, undang-undang tentang administrasi pemerintahan juga memberikan kesetaraan kewenangan kepada aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH). Sebab, kewenangan APIP diperjelas dalam undang-undang ini, yaitu pengawasan atas penyalahgunaan wewenang para PNS di lingkungannya.

Kesetaraan kewenangan ini sangat terasa sekali bila kita membaca peraturan pemerintah tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pejabat pemerintahan (nomor 48 tahun 2016) yang merupakan aturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Menurut  peraturan pemerintah tersebut, pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada APH dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja sejak diterima oleh APH harus dilakukan pemeriksaan oleh APH setelah mereka berkoordinasi terlebih dahulu dengan APIP. Dengan demikian, APIP kini memiliki kewenangan yang jelas untuk dilibatkan sejak awal oleh APH dalam penanganan pengaduan masyarakat.

Pelibatan sejak awal ini memberikan kewenangan kepada APIP untuk ikut memberikan pandangannya ke APH bila ternyata penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat hanyalah bersifat administratif belaka. Bila penyimpangan itu hanya bersifat administratif, maka kewenangan pemeriksaan selanjutnya menjadi kewenangan APIP.

Dengan adanya mekanisme ini, maka penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan terkait PNS telah melalui proses penelaahan yang ketat (due process) dan PNS dapat terhindar dari “kriminalisasi” atau tindakan semena-mena APH.

Tentu saja, apabila terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana korupsi, misalnya seperti pada kasus e-KTP, maka APH tetap berwenang menjalankan fungsinya.

Perjuangan Keadilan

Undang-undang tentang administrasi pemerintahan juga memberikan hak kepada PNS yang diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya, yaitu dengan mengajukan keberatan dan banding melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Karenanya, Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang (nomor 4 tahun 2015). Peraturan ini memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menerima, memeriksa, dan memutus atas permohonan evaluasi administrasi terkait penyalahgunaan wewenang setelah adanya hasil pengawasan APIP.

Sayangnya, peraturan Mahkamah Agung ini juga mengakui bahwa kewenangan pengadilan itu sebelum adanya proses penanganan pidana oleh APH. Akibatnya, peraturan ini masih membuka peluang seorang PNS yang diadukan kehilangan haknya untuk menyampaikan keberatan di PTUN apabila APH langsung memproses dirinya sebagai pihak yang terkait dengan suatu tindak pidana.

Peluang ini lebih terbuka lagi jika APH malah lebih mengedepankan hukum pidana ketimbang undang-undang tentang administrasi pemerintahan dan peraturan pelaksanaannya. Bahkan, peluang ini akan semakin besar jika APH kurang tersosialisasi dan secara diam-diam menolak legitimasi undang-undang dan peraturan pelaksanaannya tersebut.

Langkah Selanjutnya

Sebagai aparatur sipil negara (ASN), PNS semestinya berkepentingan atas diakuinya legitimasi undang-undang tentang administrasi pemerintahan, yang  pada dasarnya merupakan “adik kandung” undang-undang tentang aparatur sipil negara (nomor 5 tahun 2014).

Jika mengharapkan pihak lain — terutama APH – mau melegitimasi undang-undang tentang administrasi pemerintahan secara formal dan informal, tanpa usaha sungguh-sungguh dari insan birokrasi sendiri, ia ibarat ‘pungguk merindukan bulan’.

Karenanya, seluruh ASN mesti bersatu padu melakukan ‘perlawanan’ dengan mensosialisasikan undang-undang tentang administrasi pemerintahan dan peraturan pelaksanaannya dengan sepenuh jiwa raga agar “kriminalisasi” atas PNS yang berintegritas tidak terjadi lagi.

Terdapat beberapa langkah-langkah perlawanan yang perlu kita lakukan. Pertama, APIP dan seluruh ASN mesti sejak awal memahami undang-undang tentang administrasi pemerintahan dan peraturan pelaksanaannya. Karenanya, gerakan penyadaran secara masif perlu dilakukan, terutama dengan memasukkan materi undang-undang ini sebagai kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ASN (Diklatpim).

Kedua, APIP hendaknya meningkatkan mentalnya agar secara formal dan informal penampilannya setara dengan APH, yaitu dengan cara memahami dan menguasai kesalahan yang bersifat tindak pidana, dapat membedakan kesalahan yang bersifat administratif dan kesalahan yang bersifat tindak pidana korupsi, dan mengenal petunjuk-petunjuk yang dapat memberikan simpulan apakah ada “mens rea” atau niat jahat dalam kesalahan yang dilakukan PNS. Sebab, niat jahat merupakan unsur dalam suatu tindak pidana.

Salah satu cara agar mental APIP dapat meningkat dan mereka setara dengan APH adalah dengan mendidik semua auditornya (auditor pertama, muda, madya, dan utama) tentang perbedaan kesalahan administratif dan kesalahan yang bersifat tindak pidana korupsi di pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor (diklat JFA). Cara lainnya adalah mengirim para auditor ini ke pelatihan militer di Kopassus ataupun Marinir.

Ketiga, manajemen APIP, terutama pimpinan puncaknya, mesti lebih berani memberikan tekanan kepada APH agar mereka secara sadar mau menerima legitimasi undang-undang tentang administrasi pemerintahan dan peraturan pelaksanaannya.

Keempat, ASN melakukan kampanye masif, baik formal maupun informal, kepada APH terkait dengan kewajiban mereka mesti berkoordinasi terlebih dahulu dengan APIP bila terdapat pengaduan masyarakat.

Kelima, ASN perlu menyampaikan masukan kepada Mahkamah Agung agar merevisi peraturan mereka menjadi berbunyi:

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana yang telah mengindahkan PP 48/2016 (pasal 2 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2015).

Akhirnya, mari kita songsong 2018 ini dengan semangat pencegahan yang bersamaan dengan upaya pemberantasan korupsi, yaitu dengan memperkuat legitimasi undang-undang tentang administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, terwujud birokrasi yang bersih dan berdaya dan tidak terdengar lagi PNS yang mengalami “kriminalisasi” mulai tahun 2018 ini.

*) Tulisan ini merupakan buah pemikiran penulis bersama Ferdy Haris Pandoe, S.H.

 

 

Debat Kursi dan Debat Kusir  Antara Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Debat Kursi dan Debat Kusir Antara Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Secara semantik, kursi dan kusir berasal dari huruf yang sama dengan formulasi yang berbeda. Perbedaan formulasi memberikan pemahaman yang berbeda pula. Kursi identik dengan kedudukan, sedang kusir identik dengan pekerjaan kewenangan.

Secara konotasi, perdebatan tentang kursi artinya berdebat tentang kedudukannya, berdebat tentang kusir artinya berdebat tentang pekerjaan dan kewenangannya.

Debat kursi biasanya kita dengar tatkala ada beberapa orang/pihak yang saling bertengkar memperebutkan sebuah kursi jabatan/kedudukan. Debat kusir sering kita dengar pula sebagai sebuah perdebatan yang tidak jelas tujuannya, tidak jelas kapan berhentinya, dan biasanya menggunakan argumentasi yang cenderung asal.

Debat kursi tidak jarang berujung menjadi sebuah debat kusir. Melelahkan, dan membuat bingung pihak-pihak yang menyaksikannya, baik sengaja maupun tidak.

Pada tulisan ini, penulis ingin membawa makna konotasi keduanya ke dalam suatu kasus tentang kedudukan dan tugas seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah.

Saya analogikan kasus tersebut dengan sebuah kereta kuda yang berjalan menuju sebuah tujuan. Di kereta itu tentunya ada kursi dan kusir.

Lengkapnya begini: Ada kuda di depan sebagai pelaksana untuk tercapainya tujuan; kusir yang duduk di kursi untuk mengendalikan laju, dan arah, serta kecepatan lari kuda; serta terdapat kursi di dalam kereta berikut penumpangnya (barang/orang).

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebuah jabatan yang sangat strategis, karena dia adalah penanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungannya. Demikian menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, yang berbunyi:

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung  jawab atas pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan adanya tugas yang cukup berat, yaitu penanggung jawab pengadaan, PPK adalah ‘ kursi’,  yang ditakuti oleh banyak ‘kusir’. Banyak orang yang berkedudukan menjadi PPK ikut terseret pusaran hukum akibat kesalahan administratif maupun kesalahan lainnya yang sebenarnya belum tentu sumber kesalahan dilakukan oleh PPK.

Lalu timbul pertanyaan, apa sebenarnya tugas PPK secara spesifik, mengingat PPK sebagai ‘kusir’ membawa penumpang yang memiliki berbagai macam keinginan dan kepentingan. Kejelasan itu diperlukan supaya tidak semua kesalahan dibebankan kepada PPK.

Namun demikian, sungguh disayangkan Peraturan Menteri Keuangan, yang seharusnya mengatur lebih spesifik dari Peraturan Presiden, justru semakin membuat bias tentang pemahaman siapa PPK.

Perhatikan bunyi Permenkeu No. 190/PMK.05/2012, berikut ini:

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

Istilah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA ini masih dirasa bias, sementara pada pasal lainnya tidak secara tegas menyebutkan batasan kewenangan PPK.

Dengan demikian, PPK sebagai ‘kusir’ akan mengendalikan kudanya sesuai dengan arahan PA/KPA sebagai ‘penumpang’ kereta kuda. Namun apa lacur, setiap kesalahan yang mengakibatkan perjalanan terganggu, entah karena kuda mendadak sakit, atau penumpang ingin berubah tujuan, kusir-lah yang selalu mendapat hukuman.

Kuda hanya mendapatkan perawatan dokter, lalu sehat kembali. Penumpangnya mungkin lecet sedikit, dibalut perban lalu pulih kembali. Namun kusir tetaplah masuk sebagai pesakitan meskipun sebenarnya justru dia yang paling sehat.

Begitupun pada beberapa pasal tentang tugas yang harus dilakukan, Permenkeu tersebut justru semakin meluaskan (tidak spesifik mengatur) pekerjaan yang diemban oleh PPK. Salah satu contoh, terlihat pada perbandingan pasal berikut.

Pada Perpres No. 54 (2010), berbunyi:

PPK menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

  • spesifikasi teknis Barang/Jasa;

Penjelasan:

Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir.

  • Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  • rancangan kontrak.

Sedangkan Permenkeu 190 (2012) berbunyi:

PPK menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA.

Dari contoh perbandingan dua pasal tersebut, dapat terlihat bahwa peraturan menteri yang lahir dua tahun setelah Perpres, alih-alih memberikan ketegasan batasan kewenangan terhadap PPK, namun justru mengaburkannya.

Maka tidak mengherankan jika ‘kursi’ PPK semakin tidak diminati karena selalu berujung pada debat kusir yang tidak tentu ujungnya.

Semoga segera ada ‘asosiasi penarik kereta kuda’ yang sadar dengan hal tersebut, yang mengembalikan fungsi ‘kusir’ pada tempatnya sehingga ‘kusir’ merasa nyaman dan aman berada di ‘kursi’nya. Dengan demikian laju kereta kuda dapat semakin terarah dan cepat sampai ke tujuannya. Semoga….

 

 

Surat Terbuka untuk Jaksa dan Hakim yang Menjeruji Kawan Kami, Palupi

Surat Terbuka untuk Jaksa dan Hakim yang Menjeruji Kawan Kami, Palupi

 

Pengantar:

Pergerakan Birokrat Menulis menerima sebuah surat terbuka dari seorang birokrat muda negeri ini. Surat ini ditulis untuk menyuarakan rasa ketidakadilan yang dialami oleh salah seorang sejawat kita, birokrat profesional negeri ini.

Sejawat kita itu kini berada dalam sebuah jeruji besi setelah menghadapi tuntutan jaksa yang terhormat dan vonis hakim yang mulia dirasakan jauh dari rasa keadilan.

Kami berharap, Anda yang masih mempunyai nurani keadilan dapat meluangkan waktu untuk membaca surat terbuka ini.

 

Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia,

Pada hari Selasa, 24 Oktober 2017, pukul 22.01 WIB dengan berlinang mata, kami mendapat kabar bahwa hakim yang mulia di Pengadilan Tipikor Surabaya telah mengetukkan palunya, memvonis rekan kami Palupi.

Saudara jaksa yang terhormat telah mendakwanya sebagai pihak yang turut-serta melakukan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa di sebuah rumah sakit daerah kebanggaan kami.

Itulah hari paling menyesakkan bagi kami. Perjuangan kami selama berbulan-bulan untuk membelanya pupus sudah. Harapan kami akan datangnya keadilan kandas sudah.

Ntah usaha apalagi yang harus kami lakukan untuk memuliakan harga dirinya, dan mempertahankan perannya yang membanggakan sebagai PNS, birokrat profesional, pelayan rakyat ini.

Kami terpukul dan merasa sangat kecewa.

Bukan saja karena yang menjalani ujian ini adalah seorang PNS yang berintegritas, tetapi karena kami melihat ketidakadilan itu kini nyata di depan mata.

Kapan pun sewaktu-waktu bisa menjerat kami.

Mungkin deretan nama-nama kami tinggal menunggu waktu, terjerembab dalam ketidakadilan itu.

Naudzubillahimindzalik, sungguh kami tidak pernah mengharapkan hal itu terjadi.

 

Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia,

Sekedar untuk Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia pahami, Palupi itu hanyalah seorang ibu muda sederhana, dengan dua anak yang mungil.

Namun, bagi kami, ia adalah seorang pejuang yang memiliki pengetahuan mumpuni di bidang pengadaan.

Ia dipercaya oleh negara ini menjadi pejabat pengadaan di rumah sakit daerah milik rakyat Indonesia.

Ketidakmampuannya menuruti segala bentuk formalitas aturan yang dijalankan telah menjerumuskannya ke jeratan ketidakadilan ini.

Ketidakberdayaannya sebagai seorang PNS yang membuatnya harus menanggung rasa pilu ini.

 

Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia,

Sesuai dengan keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 pasal 9 ayat 3 huruf a yang kami taati pada konteks saat itu, salah satu persyaratan dan tugas pokok pengguna barang/jasalah yang menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.

Perencanaan pengadaan selain pemaketan pekerjaan termasuk dalam tugas ini adalah membuat jadual pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dan waktu serah terima akhir hasil pekerjaan.

Dapatlah Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia pahami, apatah yang terjadi apabila dokumen perencanaan baru diserahkan oleh pengguna barang/jasa kepada pejabat pengadaan setelah berjalannya proses pelaksanaan pekerjaan fisik?

Itulah Palupi, seorang pejabat pengadaan, dengan rela menata-ulang jadual pelaksanaan pengadaan agar dapat memenuhi jadual pengguna barang/jasa, di tengah kelalaian pengguna barang/jasa itu sendiri.

Itulah posisi dilematis seorang Palupi saat itu. Sebagai birokrat yang bersertifikasi pengadaan barang/jasa, yang masih rendah di negeri ini, ia dengan rela meluangkan waktunya untuk pekerjaan tambahan itu.

Kesalahan Palupi adalah ia begitu rela meluangkan waktunya untuk menata jadual itu, sebuah tugas negara, yang sebenarnya lebih bermanfaat untuk dirinya sendiri jika ia mengabaikannya dan bercengkerama dengan anak-anaknya yang belia itu.

Namun, apatah daya seorang pejabat pengadaan seperti Palupi tuk menolak permintaan pengguna barang/jasa atasannya itu.

Ia memang tidak memiliki keberanian itu, sebagaimana begitu beraninya Saudara jaksa yang terhormat menuntutnya di muka pengadilan, walaupun Saudara jaksa yang terhormat bisa merasakan pedihnya jika berada di posisi Palupi itu.

Bagi seorang Palupi, keberanian menolak itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Ini menyangkut jabatan yang diembannya dari negara.

Saudara jaksa yang terhormat tentu pernah mengalami juga dilema itu.

 

Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia,

Kami juga ingin bertanya kepada Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia, apakah kesalahan pengguna barang/jasa yang berakibat pada kurangnya kuantitas/kualitas hasil pekerjaan karena kelalaian dan ketidakprofesionalannya layak ditimpakan kepada pejabat pengadaan?

Perlulah Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia pahami, dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, setidaknya dalam waktu tujuh hari setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa mesti melakukan Rapat Pra Pelaksanaan atau Pre Construction Meeting (PCM).

Rapat ini begitu penting karena ia akan menyamakan persepsi seluruh isi dokumen kontrak serta membuat kesepakatan terhadap hal-hal yang belum terdapat di dalam dokumen kontrak.

Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia, siapakah yang terlibat dalam rapat penting itu?

Untuk lagi Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia pahami, yang terlibat itu adalah pejabat pembuat komitmen (PPK), kontraktor, dan konsultan pengawas.

Alangkah teledornya Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia jika tidak memahami bahwa pejabat pengadaan tidak lagi terlibat di dalam rapat ini.

 

Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia,

Lagi-lagi, Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia, bukanlah maksud kami tuk menggurui.

Akan tetapi, perlulah Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia pahami, pelaksanaan pekerjaan yang telah disampaikan di rapat itu seharusnya menjadi momen penting tentang hal-hal yang akan dipenuhi berbagai pihak.

Bila dalam rapat itu–dan kenyataannya di lapangan–tidak disepakati adanya konsultan pengawas, apakah kesalahan kesepakatan itu mesti ditimpakan ke pejabat pengadaan?

Bukankah Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia sendiri bisa memahami bahwa hal itu adalah kewenangan pengguna barang/jasa?

Jika Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia dalam posisi sebagai pengguna barang/jasa, tentulah bisa memahami bahwa seharusnya mitigasi risiko dapat dilaksanakan dari berbagai laporan proyek.

Laporan-laporan itu tentulah dibuat untuk memberikan keterangan atas berbagai tindakan penting, secara berkala maupun waktu tertentu.

Selain itu, laporan-laporan itu adalah alat kendali dalam rangka koordinasi proyek. Laporan-laporan itu juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban dan alat komunikasi untuk menyampaikan keputusan-keputusan penting.

Begitupun, Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia tentu memahami, apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, pengguna barang/jasalah yang harus memberikan peringatan secara tertulis.

Bukan Palupi, seorang pejabat pengadaan.

Serah terima pekerjaan pun dilaksanakan oleh tim tersendiri.

Sekali lagi, bukan Palupi, seorang pejabat pengadaan.

 

Nah, Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia,

Dengan begitu banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan, sungguhlah tidak adil apabila kesalahan malah ditimpakan kepada Palupi, seorang pejabat pengadaan yang sederhana itu.

Sekali lagi, dalam kondisi tidak berdaya, kami menggugat nurani keadilan Saudara jaksa yang terhormat dan hakim yang mulia, pantaskah seorang pejabat pengadaan disangkakan dengan pasal turut serta itu?

 

Tertanda,

Warga negara biasa,

Yang berkumpul di sebuah Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia.

Menyelamatkan Lembaga Keagamaan dari Pragmatisme, Oligarki, dan Superioritas Uang Melalui Reformasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa

Menyelamatkan Lembaga Keagamaan dari Pragmatisme, Oligarki, dan Superioritas Uang Melalui Reformasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa

Bangsa Indonesia sedang dicengkeram oleh kekuatan pragmatisme, kekuatan oligarki, dan superioritas uang dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Dari situlah timbul kasus-kasus korupsi, mega-skandal, kejahatan kerah putih, dan pelanggaran HAM berat. Ternyata reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 belum mampu mengubah bangsa ini menjadi semakin baik. Hampir semua lembaga terjerumus ke dalam pusaran skandal itu, termasuk lembaga-lembaga keagamaan yang dihuni oleh kaum agamawan.

Salah satu diantaranya adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah lembaga keagamaan sektor publik yang sangat khas karena berisi kumpulan orang-orang yang berlatar belakang pendidikan agama. Namun sayangnya, lembaga ini tercoreng citranya karena sebagian birokratnya belum mampu menjaga integritasnya sebagai lulusan pendidikan tinggi agama.

Ada beberapa kasus korupsi yang mendera lembaga ini dalam kurun waktu antara tahun 2010 hingga 2014, yaitu (1) Pengadaan perlengkapan laboratorium tahun anggaran 2010; (2) Pengadaan Kitab suci Al Qur’an tahun anggaran 2011 dan 2012; (3) Proyek haji dan dana abadi umat tahun anggaran 2012 2013; (4) Pengadaan buku tahun anggaran 2012; dan (5) Penyalahgunaan anggaran di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tahun anggaran 2014.

Jika kita mengenang peran agamawan di masa perjuangan kemerdekaan dulu, maka kita pasti akan merasa terpukul. Dulu para agamawan kita berjuang mewujudkan kemerdekaan dengan sungguh-sungguh. Para agamawan sekaligus birokrat di masa lalu itu lebih karismatik dan jauh dari profit oriented. Dengan jiwa nasionalisme dan militansi, mereka mempersatukan rakyat, memperjuangkan kemerdekaan, dan memberi makna pada Republik Indonesia yang saat itu baru merdeka. Namun oknum-oknum agamawan yang sekarang bekerja mengurusi agama justru melakukan perbuatan nista.

Jika kita menelaah lebih jauh, sumber penyebab banyaknya kasus korupsi di lembaga keagamaan ini sebagian besar berasal dari kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal itu menjadi masuk akal karena pengadaan barang/jasa adalah kegiatan yang memerlukan keahlian khusus sehingga tidak bisa dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki keahlian tersebut.

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang hanya memiliki keahlian untuk itu. Agama juga mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Maraknya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa di lembaga keagamaan disinyalir disebabkan kurangnya keahlian para agamawan yang ditunjuk sebagai pengelola pengadaan di bidang pengadaan barang/jasa.

Para pelaku dalam proses pengelolaan — sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan — pengadaan barang/jasa memerlukan pengorganisasian yang dilakukan oleh orang yang kompeten. Mereka itu adalah Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

PA/KPA bertugas dan berfungsi sebagai perencana pengadaan barang/jasa sejak identifikasi kebutuhan, penyusunan kerangka acuan kerja, pemaketan pekerjaan hingga diumumkannya rencana umum pengadaan.

Namun, di lembaga keagamaan ini PA/KPA tidak dibekali keahlian secara khusus tentang bagaimana merencanakan pengadaan barang/jasa. Pengangkatan seorang PA/KPA, sesuai Perpres 54 Tahun 2010, tidak disyaratkan harus memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa jika yang bersangkutan pejabat eselon II dan eselon I.

Maka tidak mengherankan jika kemudian banyak PA/KPA yang akhirnya terjerat kasus tindak pidana korupsi. Mereka bahkan baru mengetahui perbuatannya itu dikategorikan sebagai korupsi setelah menjalani persidangan di pengadilan tipikor.

Hal yang sama juga dialami oleh PPK. Di lembaga keagamaan tersebut PPK adalah pejabat struktural yang dikondisikan dengan sebuah aturan yang memaksanya harus merangkap/menjalankan fungsi manajemen kontrak pengadaan. Bertolak belakang dengan ketentuan yang berlaku, di lembaga keagamaan ini kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa juga tidak menjadi syarat penunjukkan seseorang sebagai PPK. Akibatnya, PPK tidak tahu bagaimana menjalankan fungsinya dengan benar dan tidak menyadari dampak atau resiko pekerjaannya.

Itulah kondisi yang dihadapi oleh lembaga keagamaan kita. Sangat dimungkinkan agamawan yang tidak memiliki keahlian dalam bidang pengadaan barang/jasa itu terjebak dalam konspirasi dengan pihak lain terkait kasus korupsi pengadaan barang/jasa di lembaga keagamaan ini. Di tengah kekuatan pragmatisme, kekuatan oligarki, dan superioritas uang dalam setiap aspek kehidupan kenegaraan sangat disayangkan apabila agamawan justru ikut larut di dalamnya, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Bagaimana mengembalikan peranan agamawan yang juga birokrat yang nasionalis dan militan? Menurut saya cukup dengan melakukan reformasi pengadaan barang/jasa di lingkungan lembaga keagamaan. Reformasi di area ini sangat mendesak dilakukan karena pengadaan barang/jasa mempunyai peran penting dalam mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik, termasuk dalam urusan keagamaan.

Reformasi pengadaan barang/jasa yang saya maksudkan adalah upaya memformat ulang bagaimana pola pengadaan barang/jasa di lingkungan lembaga keagamaan itu dilaksanakan. Untuk itu, pengadaan barang/jasa di lembaga keagamaan ini harus diserahkan kepada ahlinya.

Sebenarnya SDM pada lembaga keagamaan ini sudah banyak yang memiliki sertifikat ahli pengadaan yang disertifikasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Namun, SDM pengadaan barang/jasa yang bersertifikat tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Alih-alih merekrut para birokrat dengan pendidikan keagamaan yang telah bersertifikat untuk mengelola pengadaan barang/jasa, dalam praktiknya justru diserahkan kepada personil yang belum memiliki sertifikat keahlian. Pengelolaan pengadaan barang/jasa masih dilakukan secara adhoc, bahkan bisa berganti-ganti personilnya setiap tahun, serta masih rawan mengalami benturan kepentingan (conflict of interset) dan intervensi. Mereka juga masih banyak yang merangkap jabatan lain sehingga tidak fokus dalam bekerja.

Agar pengadaan barang/jasa berjalan secara efektif, pengelola pengadaan barang/jasa perlu ditunjuk untuk jangka waktu tertentu atau permanen, berupa struktur yang mandiri/independen dari pengaruh kepentingan dan intervensi, personilnya memiliki kemampuan dan kompetensi berjenjang sesuai kualifikasi(bersertifikasi) sehingga profesionalitas lebih terjamin dan terukur, serta tidak merangkap jabatan lainnya sehingga lebih fokus dalam bekerja. Selain itu  akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana akan menjadi lebih efektif, dan peningkatan karier di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa dapat lebih terjamin.

Lebih jauh, untuk mencegah agamawan terkena noda kesalahan pengadaan barang/jasa yang berujung pada tindak pidana korupsi, agamawan yang sebelumnya bertindak sebagai PA diposisikan hanya sebagai perencana kebutuhan dan pengguna barang/jasa. Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa selanjutnya dilakukan oleh unit kerja pengadaan/agen pengadaan tersendiri yang berperan mendukung peningkatan pelayanan agamawan bagi masyarakat pengguna layanan.

Unit kerja pengadaan/agen pengadaan ini adalah unit kerja yang menjadi pusat pengadaan barang/jasa yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dipercayakan. Organisasi tersebut merupakan struktur independen yang memiliki tugas mengelola pengadaan barang/jasayang selama ini dipraktikkan oleh lembaga keagamaan ini.

Selain itu, organisasi ini juga mengelola fungsi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), membina SDM dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Jadi, mereformasi pengadaan barang/jasa di lingkungan lembaga keagamaan berarti menyerahkan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan lembaga keagamaan dalam menjalankan tugas dan perannya kepada unit kerja pengadaan/agen pengadaan yang independen dan perlunya ULP menjadi jabatan struktural tersendiri.

Menuntut agamawan untuk menduduki jabatan sebagai pengelola pengadaan barang/jasa sama artinya memberikan kemungkinan agamawan terseret pada pusaran masalah pengadaan barang/jasa, di tengah-tengah kekuatan pragmatisme, kekuatan oligarki, dan superioritas uang.

Agamawan tidak perlu dituntut untuk berada pada posisi yang bukan menjadi keahliannya, tetapi cukup sebagai pemersatu, penjaga nilai kejuangan mempertahankan kemerdekaan, dan memberi makna kepada kemerdekaan. Dalam konteks itulah, peran agamawan seperti itu menjadi penting dan sangat mendesak untuk dilakukan.

Kita semua merindukan lembaga-lembaga keagamaan kembali memainkan peranan seperti saat perjuangan kemerdekaan dahulu, yaitu menyatukan Indonesia yang saat ini dirasakan mulai retak,  mengembalikan kekuatan idealisme, dan nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

 

error: