Menggagas Asuransi atas “Kriminalisasi” Pengadaan

Menggagas Asuransi atas “Kriminalisasi” Pengadaan

Kisah tentang pejabat pengadaan yang berakhir di bui sudah tak terhitung jumlahnya. Para pejabat pengadaan itu sebenarnya berharap bisa mengabdi untuk negeri, namun nyatanya diganjar hukuman untuk kesalahan yang tidak diperbuatnya. Untuk meringankan beban pejabat pengadaan yang bernasib serupa di masa  yang akan datang, maka sepertinya diperlukan skema  pengamanan berupa Asuransi Pengadaan.

—-

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan Barang/Jasa, dengan demikian, merupakan suatu hal yang selalu ada dan terus berlangsung, sepanjang keberadaan institusi pemerintahan.

Sayangnya, proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh praktisi pengadaan tidak selalu berlangsung mulus karena adanya peristiwa tindak pidana korupsi (tipikor). Berdasarkan pemberitaan berbagai media, sekitar 70 persen kasus tipikor terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa. Bisa dibayangkan apa yang akan dihadapi para praktisi pengadaan apabila hal itu benar-benar ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, seharusnya dipandang secara objektif dan proporsional. Kesalahan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus dibedah sedemikian rupa sehingga dapat dipetakan antara kesalahan administrasi, kesalahan perdata, atau kesalahan pidana. Juga harus dipetakan di mana kesalahan terjadi akibat ketidaktahuan, kurangnya pengalaman, paksaan/intervensi dalam berbagai bentuk, atau memang karena kesengajaan.

Bila kita lihat kenyataan empiris di lapangan, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak kasus pengadaan barang/jasa pemerintah yang diduga mengalami kriminalisasi. Meski, ada juga yang nyata-nyata sengaja melakukan tindak pidana korupsi, namun tidak sedikit yang (diduga) dikorbankan demi keselamatan pihak lain. Nah, apabila kesalahan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah seluruhnya dipandang sebagai kasus tipikor, maka tidak akan ada lagi ASN yang akan mau menjadi praktisi pengadaan. Karena pekerjaan itu berisiko dikriminalisasi.

Sementara itu, satu-persatu praktisi pengadaan terjerat masalah hukum, dan harus mengeluarkan materi yang tidak sedikit untuk membiayai urusan itu. Mereka harus menyewa pengacara sendiri. Harus membiayai seluruh proses persidangan yang harus diikutinya. Tidak jarang pengadilan berada jauh dari kediamannya. Belum lagi biaya untuk menghadirkan saksi ahli yang berpengalaman. Itupun belum tentu menjamin praktisi pengadaan itu bisa lepas dari jeratan hukum.

Bertolak dari fakta-fakta tersebut, melalui Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 pasal 115, negara telah mewajibkan pimpinan instansi untuk memberikan pelayanan hukum. Pelayanan hukum tersebut berupa pendampingan hukum kepada ASN praktisi pengadaan yang terjerat masalah hukum.

Bila kita membaca Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 115 ayat (3) secara tegas menyebutkan Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar/Bendahara/Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sayangnya, penerapan isi aturan itu masih sebatas angan-angan belaka. Sepertinya, instansi pemerintah tidak mampu menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk membiayai seluruh proses hukum yang harus dijalani oleh para ASN praktisi pengadaan yang memiliki masalah hukum, seperti menyewa pengacara dan mendatangkan saksi ahli. Di sisi lain, tidak ada tindakan hukum (sanksi) apapun bagi pimpinan instansi yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, atas nama keadilan sosial, permasalahan ini harus segera dicarikan solusi.

Dalam pandangan saya, jika pelayanan hukum tidak mampu diberikan oleh pimpinan instansi sebagaimana amanat PP Nomor 4 tahun 2015, maka solusinya adalah bahwa tanggung jawab itu harus dipikul oleh para ASN praktisi pengadaan sendiri namun dilakukan secara bersama-sama (gotong royong). Salah satu solusinya adalah perlunya penyiapan pendanaan premi “Asuransi Pengadaan” oleh para ASN praktisi pengadaan sendiri.

Salah satu jenis asuransi yang mendekati kebutuhan bagi ASN praktisi pengadaan adalah asuransi tanggung gugat. Asuransi tanggung gugat adalah asuransi yang memberikan jaminan perlindungan kepada tertanggung  terhadap risiko yang timbul karena adanya tuntutan dari pihak lain sehubungan dengan aktivitas personal.

Beberapa perusahan asuransi di tanah air telah memiliki produk berupa asuransi tanggung gugat, namun khusus untuk kebutuhan spesifik ASN praktisi pengadaan, barangkali perusahaan asuransi perlu membuat rumusan ulang jenis pertanggungan yang akan diberikan dan hal itu akan berpengaruh pada jumlah premi yang harus dibayarkan oleh ASN praktisi pengadaan. Apakah pertanggungan hanya terbatas pada biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses hukum atau termasuk tuntutan kerugian dari pihak negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN praktisi pengadaan.

Karena risiko tuntutan berasal dari negara, maka tidak mungkin pembiayaan premi asuransi tersebut dianggarkan pada instansi pemerintah yang bersangkutan. Oleh karenanya, pendanaan premi asuransi tanggung gugat tersebut harus ditanggung sendiri oleh ASN praktisi pengadaan. Namun demikian akan lebih baik apabila premi bisa dianggarkan pada APBN/APBD melalui pembiayaan rekanan/menyatu dalam kontrak pekerjaan yang akan dilaksanakan sebagaimana BPJSKetenagakerjaan yang ditanggung oleh rekanan/kontrak.

Berdasarkan data LKPP, sebanyak 700 Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi telah membentuk lebih dari 500 Unit Layanan Pengadaan (ULP). Masing-masing ULP memiliki lebih dari satu Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP). Masing-masing Pokja ULP memiliki minimal 3 anggota. Bila kita asumsikan 1 ULP memiliki 2 Pokja ULP dan masing-masing Pokja ULP memiliki 3 orang anggota, maka terdapat 500 x 2 x 3 = 3.000 orang unsur ULP. Dengan premi Rp. 1 juta (asumsi Rp. 100 ribu/bulan) maka sudah terkumpul dana abadi sebesar Rp. 3,6 milyar per tahun. Itu baru dari unsur ULP. Belum lagi unsur PA/KPA, PPK, PPHP, PPSPM dan unsur lainnya. Premi dibayar selama ASN praktisi pengadaan aktif dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sedangkan klaim asuransi berlangsung seumur hidup. Dengan kata lain premi yang dibayarkan selama aktif di pengadaan barang/jasa akan menanggung seluruh biaya menghadapi permasalahan hukum selama seumur hidupnya.

Pertanyaannya, adakah perusahaan asuransi di negeri ini yang tertarik dengan ide “Asuransi Pengadaan” sebagaimana dibahas di atas?

 

 

Paradigma Statis dan Intervensi Yang Dapat Berujung Pada Kriminalisasi

Paradigma Statis dan Intervensi Yang Dapat Berujung Pada Kriminalisasi

Tulisan ini merupakan refleksi dari pokok-pokok pikiran yang dihasilkan pada diskusi CAFE APPI yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) DPW Sumatra Utara pada 21 April 2017 di Medan dengan tema: “Kriminalisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Paradoks Pembangunan Ekonomi dan Penegakan Hukum,” Dari diskusi itu, pikiran saya kembali melayang pada kriminalisasi pengadaan secara empiris.

Pengadaan barang/jasa mengalami perubahan mendasar dari cara sebelumnya yang masih manual saat LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dilaunching pada tahun 2010.  Pelelangan secara elektronik atau dengan kata lain tender online juga secara tegas sudah diwajibkan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat tahun 2012. Pada pelelangan secara elektronik, seluruh tahapan pelelangan dilaksanakan secara elektronik, atau dengan kata lain, tender online.

Namun perubahan itu hanya berputar pada metode pelelangan semata, sedangkan perilaku dan atmosfer pengadaan tidak mengalami perubahan yang berarti.

Paradigma yang Belum Berubah

Pada pelaksanaan pelelangan online, seluruh perusahaan dari Sabang sampai Merauke bisa memasukkan penawaran. Persaingan menjadi begitu bebas. Praktisi pengadaan dihadapkan pada ketidakberdayaan untuk melakukan penyimpangan mengingat semua dokumen bersifat online dan mengendap secara permanen pada sistem LPSE. Dengan kata lain tak bisa diutak-atik. Namun perilaku sebagian peserta lelang masih berparadigma lelang manual.

Apabila mereka kalah dalam pelelangan, dianggapnya sebagai hasil permainan dan kecurangan untuk memenangkan perusahaan tertentu. Akibatnya, dengan atau tanpa melalui mekanisme sanggahan, terjadilah proses pengaduan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Padahal, dalam Perpres nomor 54 tahun 2010, ada mekanisme pengaduan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bagi peserta yang merasa tidak puas.

Sementara itu, pemahaman yang nyaris sama juga masih terjadi di kalangan birokrasi, terutama yang memiliki power yang lebih kuat daripada praktisi pengadaan. Mereka biasa melakukan intervensi kepada praktisi pengadaan, demi memenangkan perusahaan tertentu dalam pelelangan.

Intervensi dan Kriminalisasi

Sifat pelelangan online yang permanen tidak bisa mengakomodir permintaan dan intervensi birokrasi. Akibatnya birokrasi menganggap bahwa praktisi pengadaan sebagai anak buah yang tidak patuh, tidak loyal, dan tidak bisa menjalankan perintah atasan. Pada akhirnya, jabatan yang dimiliki oleh praktisi pengadaan menjadi goyah dan tak jarang jabatan harus dilepaskan.

Kriminalisasi dan ketidakstabilan jabatan membuat PNS tidak berminat berkiprah di bidang pengadaan barang/jasa. Pada periode 2015-2016 sebagai puncak dari kriminalisasi pengadaan ditandai dengan penyerapan anggaran terendah dalam sejarah bangsa ini. Hal itu membuat Presiden sebagai Kepala Pemerintahan menjadi gerah dan harus mengumpulkan seluruh Kapolda dan Kajati se-Indonesia pada selasa tanggal 19 Juli 2016 di Istana Negara Jakarta.

Pada pengarahannya Presiden memberikan Instruksi antara lain: diskresi tidak boleh dipidanakan, administrasi tidak boleh dipidanakan, kerugian negara yang ditetapkan BPK diberi peluang pengembalian selama 60 hari, kerugian negara harus konkrit dan tidak mengada-ada, dan terakhir tidak diekspos ke media secara berlebihan sebelum dilakukan penuntukan. Namun, pada kenyataannya masih ada APH yang tidak mematuhi instruksi presiden tersebut.

Rekomendasi Reflektif

Dari uraian singkat di atas, menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam mencegah adanya intervensi dan kriminalisasi dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu:

  1. Kontak langsung dan hubungan kedinasan birokrasi sebaiknya tidak lagi ada. ULP sebaiknya dilepaskan dari hubungan birokrasinya. Dengan kata lain ULP harus independen. Hal ini hanya bisa dicapai apabila ULP dikendalikan secara nasional oleh LKPP atau Kementerian Dalam Negeri. Permohonan tender disampaikan oleh PPK kepada ULP Nasional. ULP Nasional menugaskan personil membentuk tim pokja pengadaan yang unsurnya dari luar propinsi asal PPK dan keanggotaannya dirahasiakan dan tidak dipublikasikan. Dengan demikian intervensi peserta lelang dan intervensi birokrasi bisa dihilangkan.
  2. Perlunya internalisasi instruksi presiden ke dalam berbagai UU di bidang penegakan hukum, seperti UU Tipikor, UU Kepolisian, UU Kejaksaan, KUHP dan lain sebagainya. Demikian juga perlu interkoneksi dari berbagai UU di bidang penegakan hukum tersebut dengan UU Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini harus ada pihak yang mengambil inisiatif untuk uji materi seluruh UU penegakan hukum tersebut ke Mahkamah Konstitusi sehingga seluruh UU penegakan hukum tersebut selaras dan searah dengan Instruksi Presiden dan UU Administrasi Pemerintahan.
  3. Perlunya pembentukan Asuransi Pengadaan. Asuransi Pengadaan ini memiliki mekanisme kerja menyerupai BPJS Kesehatan di mana setiap praktisi pengadaan yang telah membayar premi asuransi pengadaan apabila mengalami permasalahan hukum di bidang pengadaan otomatis akan mendapat layanan advokasi hukum mulai dari pemanggilan pertama sampai pada fasilitas saksi ahli di berbagai keahlian di pengadilan.
  4. Pembentukan Penyidik Pengadaan. Selama ini kita kenal adanya Saksi ahli Pengadaan yang direkrut oleh LKPP secara nasional. Ada juga Saksi Ahli Pengadaan pribadi non-LKPP. Perlu juga dikembangkan Penyidik Pengadaan yang bisa direkrut dari mantan praktisi pengadaan yang telah berpengalaman sebagai mitra kerja APH dalam melakukan proses penyidikan dan penyelidikan. Keberadaan Penyidik Pengadaan bisa mengarahkan APH agar tidak larut dalam pidanaisme.
  5. Rekrutmen praktisi pengadaan ke dalam KPK. Akan sulit bagi KPK untuk merumuskan program pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang/jasa apabila personil KPK di bidang pencegahan justru minim pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu perlu kiranya KPK merekrut para veteran pengadaan untuk memperkuat tim pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang/jasa. Karena sebagaimana adagium yang menyatakan bahwa hanya para mantan pelaku yang paham bagaimana mencegah terulangnya kesalahan.

Saya sungguh berharap mudah-mudahan refleksi singkat ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkuatan pengadaan barang/jasa dalam upaya percepatan pembangunan nasional.

Salam reformasi.

 

 

Kekacauan Birokrasi yang Tidak Kompeten

Kekacauan Birokrasi yang Tidak Kompeten

Kompetensi adalah kemampuan, sedangkan kompetisi adalah persaingan. Dalam persaingan, ada pertarungan kemampuan, yaitu membandingkan kemampuan. Yang menang dalam persaingan akan mendapatkan hadiah, sementara yang lebih baik atau lebih tinggi kemampuannya akan mendapatkan penghargaan yang lebih baik dan lebih tinggi pula.

Dalam pendidikan juga dikenal kedua istilah kompetensi dan kompetisi. Keduanya saling memiliki keterkaitan. Dalam kehidupan bermasyarakat, ternyata kompetensi dan kompetisi secara tidak langsung juga terjadi. Sebab, kehidupan itu sendiri sesungguhnya adalah sebuah kompetisi, yaitu kompetisi untuk duniawi dan untuk akhirat.

Kompetensi untuk kehidupan dunia dan akhirat merupakan paket kompetisi yang ideal. Kompetisi untuk memenangkan dunia dan akhirat dengan basis kompetensi. Kompetisi dunia-akhirat adalah kompetisi yang diorientasikan bukan hanya sebatas kemenangan kehidupan dunia, tetapi juga kemenangan kehidupan akhirat.

Siapa yang tidak kompeten dalam kompetisi dengan sendirinya akan tertinggal. Sayangnya, manusia cenderung untuk memburu kompetensi untuk duniawi hingga lupa akan akhiratnya. Akibatnya, negeri ini selalu galau dan dirundung malang karena tidak seimbang bahkan terlalu berat sebelah dan kompetisi dunia dianggap segala-galanya. Kompetisi yang mencintai dunia.

Pentingnya Kompetensi

Kompetensi bukan tentang mencari siapa yang terbaik, tetapi mencari siapa yang bisa berbuat baik. Sebab, yang terbaik bisa diberikan kalau orang-orang yang kompeten itu mau saling berkerja-sama. Karenanya, orang yang kompeten bukan berarti orang yang terbaik, tetapi orang yang bisa berbuat baik. Ia bisa berbuat baik karena ia kompeten. Yang tidak kompeten tentu tidak bisa berbuat baik.

Misalnya, ada orang yang tidak kompeten menyetir. Akhirnya seperti yang terjadi saat ini. Lalu-lintas menjadi kacau. Sebab, SIM mereka diperoleh dari ‘menembak’ dan bukan hasil uji kompetensi. Kompetensi mereka diragukan.

Bisa dibayangkan ketika para pengemudi yang tidak kompeten menyetir kendaraannya dan kemudian berkompetisi untuk cepat sampai ke kantor atau pulang ke rumah. Bisa dibayangkan kekacauan yang terjadi di jalan.

Karenanya, dalam birokrasi, kompetensi diukur melalui uji kompetensi yang ditandai dengan sertifikat sebagai bukti telah kompeten. Pemilik sertifikat kompetensi tertentu diharapkan berperan atau berprofesi sesuai dengan kompetensinya.

Kekacuan Umum Akibat Tidak Kompeten

Lalu-lintas yang dilewati oleh para pengemudi yang kompeten akan tampak pada situasi berkendara yang tertib dan beretika. Anehnya, karena sejak awal diterbitkannya SIM sudah bermasalah, kecelakaan bukan lagi masalah kebetulan saat ini, tetapi yang kemungkinan terjadinya tinggi. Belum lagi ditopang dengan pengendara yang tidak memiliki SIM yang ikut memperparah kondisi lalu lintas saat ini.

Saat jam-jam sibuk, jalanan dipenuhi pelajar yang belum memiliki SIM. Mereka bebas berkendara berkompetisi menuju tempat tujuannya masing-masing.

Kekacauan jalan raya telah secara kasat mata memberi pelajaran yang berharga bagi para pemikir yang peduli pada kekacauan yang terjadi akibat tanpa kompetensi. Kompetisi karena tidak kompeten mengakibatkan kompetisi tidak fair. Kompetisi menjadi tidak terkendali.

Kekacuan Penganggaran karena Tidak Kompeten

Kekacauan yang terjadi dalam birokrasi yang sarat dengan korupsi bisa saja disebabkan oleh kompetensi manajemen anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Korupsi semakin hari semakin jelas terlihat. Terlihat dari semakin banyaknya yang terjerat korupsi. Semakin mudahnya pihak-pihak terkait dijerat pasal korupsi. Entah itu sekedar korban kriminalisasi tipikor.

Jika ini juga dianggap sebagai sebuah kekacauan, sampai kapankah kekacauan ini terjadi? Kapan kita akan belajar jika ternyata kekacauan terus terjadi?

Kompetisi untuk memuluskan usulan anggaran hendaknya dievaluasi dari sejauh mana kompetensi mengelola anggaran. Kewenangan mengalokasikan anggaran mesti berdasarkan kompetensi mengelola anggaran.

Mengapa anggaran yang telah dikabulkan usulannya akhirnya dikorupsi? Pertanyaan ini kemungkinan jawabannya adalah karena pengelola anggaran belum kompeten. Memberikan senjata kepada orang yang tidak kompeten bisa mengancam keselamatan orang lain.

Kekacuan Pengadaan Barang/Jasa Karena Tidak Kompeten

Korupsi dalam pengadaan barang/jasa merupakan kekacauan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa. Kenapa? Jawabannya juga lagi-lagi karena kompetensi pengelola pengadaan barang/jasa.

Siapakah pengelola pengadaan barang/jasa? Pengelola pengadaan barang/jasa adalah pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa yang kompeten.

Pengelolaan pengadaan barang/jasa apakah sudah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang kompeten? Jawabannya ada pada pengelola pengadaan barang/jasa itu sendiri. Tetapi, kekacauan yang terjadi yang terlihat dari banyaknya kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa memberikan gambaran seperti apa jawaban atas pertanyaan tersebut.

Pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa di antaranya terdiri dari beberapa kompetensi yang menjalankan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa. Pada fungsi perencanaan, misalnya, ia mensyaratkan kompetensi khusus, yaitu ada enam kompetensi utama:

  • Menelaah lingkungan
  • Menyelaraskan kebijakan pengadaan barang/jasa
  • Merumuskan organisasi pengadaan barang/jasa
  • Menyusun kebutuhan dan anggaran
  • Membentuk tim pengelola kontrak pengadaan barang/jasa
  • Mengelola kinerja

Enam kompetensi yang harusnya dimiliki oleh perencana pengadaan barang/jasa. Sudahkah dimiliki? Jawabannya telah terjawab, tetapi jawabannya diabaikan.

Kekacauan pengelolaan pengadaan barang/jasa yang berdampak pada tidak terkendalinya pihak-pihak yang terjerat kasus korupsi ataupun terjebak pada kriminalisasi pengelola pengadaan barang/jasa terjadi dengan mudah sudah bisa diprediksi.

Pertanyaan demi pertanyaan terus muncul. Korban terus berjatuhan dan tidak perlu heran karena kompetensi belum menjadi syarat utama. Kompetensi belum menjadi prioritas.

Jika kompetisi tanpa kompetensi, tetapi sekedar dengan kolusi, mengapa kita harus galau dengan kekacauan kriminalisasi yang terjadi?

 

Menolak Kriminalisasi PBJ

Menolak Kriminalisasi PBJ

Tindak pidana apalagi jika tergolong kejahatan luar biasa, membutuhkan usaha untuk mengungkap dengan analisis yang tidak biasa. Jika auditor maupun penegak hukum berusaha menangkap kasusnya dengan cara ‘biasa saja’, bahkan jika dilandasi dengan motif balas dendam ataupun desakan politik, dapat berujung pada kriminalisasi. Lebih lanjut justru mengakibatkan melemahnya semangat birokrat dalam tugas pelayanan publik. Tulisan berikut cukup tajam menyoroti hal itu dalam konteks pengadaan barang dan jasa.

 

—–

Selalu dan selalu, pengadaan barang jasa pemerintah menjadi perhatian besar bagi para pemangku kepentingan di negeri ini. Sesuai dengan definisi dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta segenap perubahannya, pengertian pengadaan barang jasa tetap dinyatakan sebagaimana berikut :“Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  yang  selanjutnya  disebut  dengan  Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”

Ada pemerintah (K/L/D/I) sebagai subjek, barang/jasa sebagai objek, dan serangkaian proses sebagai predikat, perantara antara subjek dan objek. Pengadaan barang/jasa sesungguhnya hanya merupakan aktivitas ekonomi, sebagaimana aktivitas ekonomi individu atau aktivitas ekonomi entitas masyarakat yang lainnya. Pengadaan barang/jasa pemerintah pun, secara filosofis juga sama, membelanjakan anggaran dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan sebuah organisasi atau bahkan pemenuhan kewajiban pemerintah kepada rakyatnya. Hampir setiap tahun, pengadaan menjadi perhatian bagi internal dan ekternal pemerintahan.

Bagi pengelola/birokrasi, pengadaan barang jasa masih menjadi momok sepanjang masa. Sehingga tidak jarang kita mendengar sulitnya menetapkan pejabat yang akan jadi pengelola, terjadi silang sengketa Tata Usaha Negara (TUN) maupun perdata, bahkan yang paling menakutkan, ketika pengadaan berujung kepada sebuah tindak pidana korupsi. Bagi pihak eksternal, pengadaan menjadi lahan yang ‘gurih dan renyah’ untuk mencapai kepentingan individu dan golongannya. Sekedar mencari keuntungan sewajarnya, berbisnis dengan pemerintah adalah sebuah hal yang lazim. Akan tetapi ketika menjadikan pengadaan barang/jasa sebagai alat untuk ‘merampok’ pundi pundi negara, adalah sebuah kejahatan yang pantas dipidanakan.

Diskursus Pengadaan Kontra Tipikor

Semakin banyaknya kasus dalam TUN dan Perdata, merupakan konsekuensi logis dari sebuah aktivitas ekonomi pemerintah. Proses pengadaan barang/jasa mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan terpilihnya penyedia barang/jasa, adalah bagian dari hukum administrasi dan tata usaha negara. Sedangkan proses kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan, merupakan ranah kontraktual yang tunduk kepada hukum perdata.

Akan tetapi, di republik ini, terjadi deviasi penegakan hukum terhadap pengadaan barang/jasa. Mata dan telinga ini terkadang sangat bosan, mendengar pemberitaan adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Dan yang lebih aneh serta menggelikan lagi, ternyata sebagian besar para pelaku yang dituduhkan melakukan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) adalah mereka yang tidak sedang memegang kekuasaan. Padahal sebuah kejahatan luar biasa, hanya akan mampu digerakkan oleh oknum pemegang kekuasaan yang benar-benar berkuasa.

Mengutip tulisan Profesor DR. Eddy OS Hiariej, seorang Guru Besar Bidang Pidana UGM berjudul Pasal Keranjang Sampah, yang intinya mengatakan bahwa pasal 2 dan 3 UU Tipikor tersebut mengandung norma kabur yang dapat digunakan untuk menjerat siapapun yang melakukan perbuatan apapun.  Maka semakin jelaslah, bahwa ada yang belum tepat dalam perumusan tindak pidana korupsi termasuk dalam pengadaan barang/jasa.

Sekali lagi, proses pengadaan barang/jasa, merupakan ranah dari hukum administrasi, tata usaha negara dan perdata. Sehingga konsisten dengan ruang lingkup tersebut, maka konsekuensi hukum dalam proses pengadaan barang jasa, harusnya mengikuti ketentuan dalam ranah hukum tersebut. Akan tetapi luar biasa, setiap pelanggaran prosedur bisa berujung korupsi, banyak terjadi kriminalisasi dalam pengadaan barang/jasa.

Dalam pengadaan barang jasa, bangunan pengadaan, yang dimulai dari perencanaan, pemilihan dan kontrak, masih dibungkus dengan prinsip, etika dan kebijakan umum pengadaan. Sehingga apabila dalam proses pengadaan barang/jasa terdapat kekurangan atau bahkan kesalahan prosedur akan tetapi lebih mengedepankan prinsip, etika dan kebijakan umum pengadaan, maka kekurangan dan kesalahan tadi, hanyalah merupakan kesalahan administrasi pengadaan. Ya, hanya sebatas administrasi semata. Hal ini akan memiliki implikasi berbeda apabila kesalahan dan kekurangan tadi dilandasi dengan niatan dan perbuatan jahat yang nyata mengakibatkan adanya transaksi haram. Dalam kondisi ini, maka ranah hukum pidana bahkan pidana korupsi dapat diterapkan, apabila kondisinya memenuhi.

Beberapa Kasus

Di sebuah kabupaten di Jawa Barat, semua tahapan proses pengadaan sudah dijalankan sesuai prosedur, termasuk proses evaluasi. Dalam pelaksanaan pekerjaan, terjadi pengalihan pekerjaan dari dukungan, yang berbeda dengan dukungan pada saat proses pelelangan. Alasan pengalihan dukungan tersebut, dikarenakan pemberi dukungan awal mengalami ketiadaan stok. Output pengadaan sesuai dengan ketentuan, bahkan secara outcome, memberikan dampak luar biasa bagi daerah, karena daerah tersebut menjadi daerah percontohan secara nasional.

Dalam proses ini, proses pengalihan pekerjaan berada di ranah kontrak, akan tetapi Pokja ULP dianggap turut bersalah dan ditetapkan tersangka oleh penyidik. Ketidak tepatan penetapan tersangka terhadap pokja ini disadari penyidik, sehingga membutuhkan pendapat/keterangan ahli, untuk dapat dilakukan ekspose ulang. Berbekal pendapat ahli pengadaan yang relevan, maka dilakukan ekspose ulang, dan menghasilkan kesimpulan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Berbeda lagi dengan sebuah penanganan perkara yang ditangani penyidik lainnya. Pengelola pengadaan disangkakan tindak pidana korupsi, hanya karena dalam menentukan HPS sebuah proses lelang kompleks, tidak menggunakan satu harga. HPS dalam pelelangan tersebut menggunakan kisaran harga, menyesuaikan dengan jenis teknologi yang akan diterapkan masing-masing penyedia. Dalam kajian profesional dan independen yang dilakukan P3I, mendasarkan berbagai data dan fakta di lapangan, dijumpai bahwa proses pengadaan tersebut, sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Bahkan pengadaan tersebut sudah menggunakan penyetaraan teknis, yang pada masa itu belum lazim, tetapi malah sudah menerapkan best practice di dunia pengadaan modern. Terlebih lagi, sudah dilakukan pendampingan yang cukup memadai dari BPK dan BPKP, sehingga sangkaan tipikor menjadi absurd. Dalam ekspose ulang menggunakan dasar kajian tersebut, maka aparat penyidik akhirnya menyimpulkan terjadinya suatu kondisi “error in persona”, yaitu penerapan tersangka yang tidak tepat. Sehingga akhirnya SP3 pun keluar dan tersangka dibebaskan dari sangkaan/dugaan.

Celah Antikriminalisasi

Penegakan pemberantasan korupsi yang serampangan, tidak lagi mencerminkan perbuatan korupsi sebagai sebuah extra ordinary crime, apalagi kejahatan yang berkaitan dengan kekuasaan. Pengadaan barang jasa sangat rentan dilakukan kriminalisasi oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kapasitas, maupun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Akan tetapi, masih terdapat celah antikriminalisasi dalam KUHAP pasal 65 yang menyatakan “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”

Perjuangan menegakkan integritas tetap harus dilakukan. Tuduhan atau sangkaan tipikor kepada pengelola pengadaan, haruslah dicermati secara objektif dan proporsional. Kalau memang ada niat dan perbuatan jahat, maka biarlah hukum yang berlaku, akan tetapi apabila tidak terpenuhinya niat dan perbuatan jahat, maka tidak perlu menjadi psikopat, karena kapasitas penjara sudah overload berlipat-lipat. Semoga menjadi kesadaran bersama, untuk menuju penegakan hukum yang bermartabat.

 

*) Tulisan ini merupakan saduran dari artikel yang pernah dimuat oleh Penulis dalam Buletin Pengadaan P3I yang berjudul Perjalanan Menuju Kebebasan : Pengalaman Empiris Pendampingan Kriminalisasi Pengadaan Barang/Jasa, dan disampaikan di hadapan Majelis Hakim Tipikor Padang, 2016.

Mengenal Peran Chief Executive Officer dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah

Mengenal Peran Chief Executive Officer dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah

Perubahan radikal yang dilakukan pada masa reformasi di Indonesia, salah satunya, adalah desentralisasi. Kita lebih akrab mengenalnya dengan istilah otonomi daerah, yaitu pelimpahan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Upaya tersebut untuk mempersempit jarak antara pengelola negara dengan stakeholder utamanya, yaitu masyarakat. Dengan demikian, pengelola negara lebih mudah mendengar apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, termasuk aspirasi dari mereka.

Tentu, banyak faktor dan indikator yang diperlukan untuk menilai apakah otonomi daerah telah berjalan sesuai dengan tujuannya. Jika satu indikator yang dilihat adalah korupsi, hingga bulan Agustus 2016 terdapat 18 gubernur dan 343 bupati/walikota yang terjerat kasus korupsi.

Tidak dapat dipungkiri tentu muncul pertanyaan dari berbagai pihak, di bagian manakah sumber masalahnya? Apakah karena kebetulan para pemimpin daerah yang terpilih merupakan orang jahat? Atau, sebenarnya ada persoalan tata kelola (governance) di pemerintah daerah?

Karenanya, sebagai penambah wawasan memecahkan masalah tersebut dari segi tata-kelola, berikut dikenalkan peran chief executive officer (CEO) dalam tata-kelola pemerintah darah di United Kingdom (UK).

Reformasi di UK

UK tahun 2000 (dan kemudian dimutakhirkan tahun 2007 dan 2011) telah melakukan reformasi atas sistem pemerintahan daerahnya (local authority), khususnya di daerah Inggris (England) dan Wales. Pada prinsipnya, reformasi ini memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah untuk mendorong kesejateraan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayahnya masing-masing.

Reformasi ini disebabkan dana yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat semakin mengecil. Tantangan inilah yang ‘memaksa’ pemerintah daerah lebih mandiri, terutama dalam membuat keputusan karena akan berimbas langsung kepada masyarakatnya.

Perbedaan yang jelas reformasi pemerintahan daerah di Indonesia dan UK adalah adanya perubahan dari model tradisional pengambilan keputusan yang berbasis komite (traditional committee-based system decision-making) menuju ke model eksekutif (executive model).

Sebagai gambaran sekilas, pada model pertama, sebagaimana sekarang dikenal di Indonesia, komite atau DPRD di daerah secara simultan berkoordinasi dengan SKPD. Karenanya, setiap keputusan yang akan diambil harus melalui serangkaian rapat bersama di antara mereka.

Pada model kedua, pemerintahan daerah di UK dapat memilih kombinasi dari tiga bentuk sistem pemerintahan, yaitu kombinasi pemimpin dan eksekutif kabinet (leader and cabinet executive), kombinasi walikota dan eksekutif kabinet (mayor and cabinet executive), dan kombinasi walikota dan eksekutif manager dewan (mayor and council manager executive).

Ketiga alternatif kombinasi itu memiliki prinsip yang sama, yaitu adanya pembagian kewenangan dalam aspek politik dan non-politik (birokrasi). Yang paling menarik, pada model kedua ini dikenalkan adanya chief executive officer (CEO).

Peran CEO di Kota Nottingham

Untuk memberikan gambaran perbedaan peran walikota dan CEO, mari kita lihat Kota Nottingham. Walikota Nottingham merupakan sosok yang dipilih langsung oleh masyarakat pada setiap periode kepemimpinan, biasanya, setiap empat tahun. Saat ini kota ini dipimpin oleh Mohammed Saghir. Ia menjadi simbol keterpaduan sosial kota, termasuk ragam budaya dan kepercayaan.

Saghir hanya berfokus kepada hal-hal seremonial dan tidak turut campur dalam proses sehari-hari pemerintahan daerah. Yang mengurus sehari-hari pemerintahan daerah adalah CEO. Seperti layaknya sebuah perusahaan, Kota Nottingham dipimpin oleh seorang CEO yang mengepalai beberapa corporate director, yang terbagi sesuai dengan urusan pemerintah daerahnya. Misalnya, corporate director of commercial and operations, corporate director of development, corporate director of children and families, dan corporate director strategy and resources.

Singkatnya, pemerintah daerah dikelola layaknya sebuah perusahaan, yang sangat efektif dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan produk dan pelayanan yang memuaskan pelanggannya.

Membisniskan Pemerintahan

Reformasi tersebut bukanlah hal yang tidak berdasar. Reformasi adalah proses “membisniskan” pemerintahan. Sebab, banyak sebenarnya praktik yang diterapkan di pemerintahan merupakan adopsi dari praktik di sektor bisnis.

Misalnya, good corporate governance, risk management, performance management, dan masih banyak lagi. Karenanya, penunjukan seorang CEO untuk menjalankan administrasi pemerintahan adalah proses “membisniskan” pemerintahan.

Tentu perlu pendalaman yang lebih jauh apakah sistem tersebut dapat diadopsi di Indonesia. Termasuk, bagaimana ketersediaan dan kualitas sumber daya CEO di Indonesia saat ini.

Namun, tidak akan ada habisnya jika kita hanya berfokus pada kekurangannya. Sebab, positifnya, peran CEO ini mungkin akan menjawab tentang bagaimana mestinya pemisahan peran politisi dengan birokrat di Indonesia yang semakin krusial saat ini.

 

 

Nasib Fungsional Pengelola PBJ: Siapa Peduli?

Nasib Fungsional Pengelola PBJ: Siapa Peduli?

Bayangkan seandainya para Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (FPPBJ) di seluruh negeri ini mogok bekerja? Apakah para pengambil kebijakan di negeri ini akan berbalik peduli dengan nasib mereka?

———

Siapa yang tidak setuju bahwa Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (FPPBJ) adalah tulang punggung sukses tidaknya aktivitas pengadaan di negeri ini? Begitu penting peran dan fungsinya, berbagai infrastruktur kebijakan pendukung keberadaan FPPBJ telah disediakan oleh pemerintah. Anda bisa melihat daftarnya:

  • Permen PAN-RB No. 77/2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
  • Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No, 01/2013 dan No. 14/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permen PAN-RB No. 77/2012;
  • Perka LKPP No. 14/2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  • Perka LKPP No. 15/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing);
  • Perka LKPP No. 7/2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  • Perka LKPP No. 16/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan Dari Jabatan Lain;
  • Perka LKPP No. 7/2016 tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  • Perpres No. 109/2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  • SE No. 13/2016 tentang Pelaksanaan Perpres 109/2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  • Terbukanya informasi dari situs LKPP lkpp.go.id tentang jadual pelatihan/ujian PBJ, jadual Sertifikasi Kompetensi dan Surveillence menambah lengkap infrastruktur kebijakan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Namun dalam tataran pelaksanaan kebijakan, kondisinya tidak seindah yang Anda bayangkan. Sesuai data yang kami himpun, sampai dengan Maret 2015 baru 25,65%  (39 pemda) dan 17,71% (16 K/L/I) yang sudah ada FPPBJ-nya. Jumlah keseluruhannya adalah 834 FPPBJ  yang  terdiri dari 503 Pengelola Pertama, 295 Pengelola Muda, dan 36 Pengelola Madya. Sedangkan selebihnya yaitu 74,35% (403 pemda) dan 82,29% (80 K/L/I) belum mengangkat FPPBJ. Ada apa?

Dampak Kebijakan

Dalam kurun waktu 2 tahun setelah kebijakan pengangkatan melalui inpassing diberlakukan hanya segelintir FPPBJ yang benar-benar bertahan di lingkungannya. Selebihnya tiarap, bila tidak mau dikatakan pasrah. Mereka mengeluh masih ditempatkan sebagai staf pelaksana yang tugasnya tidak bersinggungan sama sekali dengan peran FPPBJ. Justru tugas inti mereka malah diserahkan pada ASN yang bukan merupakan FPPBJ.

Sulitnya mengintervensi FPPBJ, dan kepentingan sesaat menimbulkan resistensi di kalangan pihak-pihak yang selama ini menikmati zona nyaman mereka. Hal-hal tersebut disinyalir  menjadi alasan untuk memilih tidak memberdayakan para FPPBJ dalam aktivitas pengadaan barang/jasa, dan menggantikan peran mereka dengan ASN yang bukan FPPBJ.

Alasan tersebut memiliki celahnya dengan terbitnya Perka LKPP No. 23 Tahun 2015 tentang Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJ yang berlaku seumur hidup. Kebijakan tersebut membuka peluang bagi ASN yang telah memiliki Sertifikat Keahlian untuk mempergunakannya kembali dan menempati posisi yang seharusnya diisi oleh FPPBJ yang sudah diangkat.

Di lain pihak, terdapat Instansi yang mengangkat FPPBJ secara massal, namun terkesan memaksakan diri karena tanpa melihat formasi dan analisa beban kerja K/L/Pemda tersebut. Padahal, secara kasat mata rasionalitas kebutuhan FPPBJ dapat dihitung berdasarkan rata-rata paket yang dikelolanya dalam Rencana Umum Pengadaan K/L/Pemda selama tiga tahun berturut-turut. Karena beban kerja tidak seimbang dengan jumlah FPPBJ yang ada, dampaknya FPPBJ tersebut tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk keberlanjutan karier fungsionalnya. Karier fungsionalnya terancam mandeg!

Belum tuntas permasalahan pemberdayaan FPPBJ yang diangkat melalui Inpassing tahap I, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan Inpassing tahap II melalui terbitnya surat edaran Permen PAN-RB No. 28 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Inpassing Nasional Tahap II.

Dorongan untuk melakukan Inpassing tahap II tersebut makin kuat seiring terbitnya Perpres No. 109/2016 tentang tunjangan Jabatan FPPBJ Pemerintah dan adanya issue bahwa bagi K/L/Pemda yang belum memiliki FPPBJ dapat menitipkan proses pengadaan barang/jasanya pada K/L/Pemda terdekat ataupun agen pengadaan.

Kebijakan tersebut dikuatirkan akan menambah dan memperumit persoalan terkait pengangkatan FPPBJ sebagaimana diulas di atas. Akan lebih baik, kebijakan Inpassing tahap II tersebut lebih ditujukan kepada 74,35% (403 pemda) dan 82,29% (80 K/L/I) yang belum mengangkat FPPBJ. Sedangkan pemda dan K/L/I yang sudah mengangkat FPPBJ lebih fokus pada upaya memberdayakan peran mereka sesungguhnya pada aktivitas pengadaan.

Mesti Bagaimana?

Kendala – kendala yang dihadapi FPPBJ di atas berdampak pada perolehan angka kredit dalam rangka peningkatan karier mereka. Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) sebagai satu-satunya organisasi yang menaungi para FPPBJ saat ini telah berusaha membantu menginventarisir semua keluhan tersebut dan meneruskannya kepada Direktorat Pengembangan Profesi dan Sumber Daya Manusia LKPP RI selaku Instansi Pembina FPPBJ. LKPP pun telah menindaklanjutinya dengan bersurat ke K/L/Pemda. Namun tampaknya belum ada respon yang berarti dari K/L/Pemda yang bersangkutan.

Bagi K/L/Pemda yang belum mengangkat FPPBJ, sebaiknya berkaca dari pengalaman K/L/Pemda yang selama ini telah melakukannya.  K/L/Pemda sebaiknya mempertimbangkan semua regulasi yang ada, utamanya analisa beban kerja dan ketersediaan formasi. Jangan hanya mengangkat untuk sekedar menggugurkan kewajiban dari sebuah kebijakan. Mengapa? Karena ini menyangkut pengembangan karier seorang ASN yang telah sadar memilih untuk fokus pada tugas dan fungsi pengadaan dan tidak merangkap jabatan/kegiatan lain.

Sejatinya peran Instansi pengguna FPPBJ bersama-sama BKD/Biro Kepegawaian bukan hanya sekedar menyusun formasi dan menetapkan/menerbitkan SK Pengangkatan FPPBJ, namun juga bertanggungjawab pada kelangsungan karier FPPBJ.

Jika kondisinya masih seperti ini, lalu kepada siapa lagi nasib FPPBJ menggantungkan harapan?

 

 

error: