Sertifikat Kompetensi PBJ dan Potensi Stagnasi Pengadaan

Sertifikat Kompetensi PBJ dan Potensi Stagnasi Pengadaan

Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ). Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang mengatur tentang hal yang sama.

Dalam praktiknya terjadi dinamika eksternal pemerintahan yang berkembang demikian pesat. Dinamika ini terutama terjadi dalam bidang teknologi informatika. Selain itu, tuntutan penyederhanaan dan percepatan pelaksanaan PBJ, serta instruksi mempercepat penyerapan anggaran menjadi sebab dibutuhkannya pemutakhiran peraturan.

Menjawab dinamika tersebut, LKPP kemudian mengembangkan e-katalog dan sistem tender cepat. Dengan sistem tender cepat ini, proses tender bisa selesai dalam 3 hari, asalkan sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP) pada instansi harus telah terisi dengan baik.

Potensi Stagnasi

Di sisi lain, peraturan ini mensyaratkan adanya pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPB) yang mewajibkan status pejabat fungsional kepada kelompok kerja (pokja) pemilihan/pejabat pengadaan yang harus sudah dipenuhi paling lambat 31 Desember 2020.

Hal sama kewajiban sertifikasi kompetensi para pejabat pembuat komitmen (PPK), pokja pemilihan, dan pejabat pengadaan juga harus terpenuhi paling lambat 31 Desember 2023.

Berdasarkan kebijakan ini, bisa dipastikan bahwa sertifikat keahlian tingkat dasar pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah dimiliki oleh lebih dari 27pelaku pengadaan tersebar di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah, tidak akan berlaku lagi mulai tanggal 31 Desember 2023. Bahkan, pokja pemilihan tidak bisa melakukan pelelangan lagi apabila tidak menjabat sebagai pejabat fungsional pengelola PBJ.

Belum ada survei yang valid apakah para pemegang sertifikat ahli PBJ pemerintah tersebut akan bersedia dan mengurus proses perpindahan jabatan fungsional pengelola PBJ atau tidak. Juga apakah mereka berkeinginan atau bisa diarahkan mengurus sertifikasi kompetensi di bidang PBJ atau tidak. Banyak faktor dan variabel yang harus diperhitungkan apakah terkait efektivitas kebijakan ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PBJ.

Yang dikhawatirkan akan terjadi adalah sebaliknya, yakni terjadinya perlambatan atau bahkan stagnasi PBJ di beberapa instansi pemerintah pusat atau daerah.

Faktor yang Perlu Dipertimbangkan

Ada beberapa faktor yang layak dipertimbangkan sebelum kebijakan ini dilanjutkan.

Faktor pertama adalah kesejahteraan. Sulitnya proses untuk memperoleh sertifikat ahli pengadaan tidak sebanding dengan tingkat penghasilan yang diperoleh ketika menjalankan tugas terkait PBJ. Minimnya dukungan pimpinan terhadap peningkatan kesejahteraan diperparah oleh intervensi dan niat pelemahan.

Belum lagi, banyak instansi pemerintah terutama di daerah yang kurang mengurusi jabatan fungsional menyebabkan sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) pemegang sertifikat ahli pengadaan lebih memilih terjun dan berkarir di jabatan struktural. Sehingga, ASN yang bertugas di bidang PBJ pemerintah lebih banyak bekerja dalam kondisi keterpaksaan dan mungkin tidak bisa menolak tugas karena adanya tekanan pimpinan.

Faktor kedua adalah tidak jelasnya jenjang karir. Tidak adanya kejelasan karir terhadap ASN yang bertugas di bidang PBJ pemerintah menyebabkan para ASN pemegang sertifikat ahli pengadaan lebih memilih jenjang karir lain yang lebih jelas. Hanya ada beberapa instansi pemerintah yang memprioritaskan para ahli pengadaan untuk menduduki posisi eselon strategis, tetapi ini tidaklah banyak.

Faktor Terpenting: Kriminalisasi

Faktor ketiga sekaligus yang paling penting adalah faktor kriminalisasi pengadaan. PBJ pemerintah baik itu pada tahapan tender maupun pelaksanaan kontrak masih menjadi target primadona pemberantasan tindak pidana korupsi. Hampir tiap tahun selalu ada pokja pemilihan, pimpinan proyek, atau pejabat pembuat komitmen (PPK) yang tersangkut masalah hukum di aparat penegak hukum (APH).

Tidak jarang dari mereka kemudian menjadi tersangka dan narapidana. Pengalaman traumatis ini membuat sebagian besar dari personil tersebut tidak bersedia lagi bertugas di bidang PBJ setelah menjalani pemeriksaan meskipun hanya sekedar sebagai saksi.

Puncak kriminalisasi dalam PBJ terjadi pada tahun 2015 dan 2016, periode di mana terjadi perlambatan penyerapan anggaran pemerintah akibat minimnya ASN yang bersedia menjadi pokja pemilihan atau menjadi PPK. Lambatnya penyerapan anggaran ini membuat presiden prihatin dan harus turun tangan.

Angin Segar

Pada bulan Juli 2016 dilakukan pertemuan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) se-Indonesia di Istana Negara. Dalam pertemuan tertutup itu, Presiden memberikan pengarahan tentang pentingnya percepatan penyerapan anggaran dan instruksi agar kriminalisasi pengadaan dihentikan.

Instruksi ini membawa angin segar kepada seluruh praktisi pengadaan. Angin segar itu kembali bertambah segar dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Kapolri nomor 700/8929/SJ, Nomor Kep-694/A/JA/11/2017, Nomor B/108/XI/2017 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

MOU tersebut ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri nomor 119-49 tahun 2018 nomor B-369/F/Fjp/02/2018 nomor B/9/II/2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

MOU tersebut telah ditindaklanjuti di tingkat Pemerintah Provinsi dengan Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah dan juga telah ditindaklanjuti di tingkat Bupati/Walikota dengan Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resor. Inti dari MOU tersebut adalah adanya koordinasi dan tukar menukar informasi antarlembaga.

Apabila ada pengaduan masyarakat tentang indikasi tindak pidana korupsi di pemerintah daerah maka yang akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu adalah inspektorat. Apabila ditemukan kerugian negara maka dilakukan pengembalian tuntutan ganti rugi dalam waktu tertentu. Apabila tidak diperdulikan maka akan diteruskan ke penegak hukum.

Belum Maksimal

Pada prakteknya, penerapan MOU tersebut belum maksimal di beberapa pemerintah daerah, sehingga proses pengadaan barang/jasa pemerintah baik pada pelaksanaan tender maupun pelaksanaan kontrak masih diwarnai pemeriksaan langsung oleh aparat penegak hukum. Kriminalisasi masih terjadi dan mewarnai pelaksanaan PBJ.

Oleh karena itu, LKPP sebagai pembina pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat nasional harus melakukan upaya sistematis agar ada saling pengertian di antara ekosistem pengadaan. Artinya, yang tidak boleh dilupakan dalam proses fungsionalisasi pokja pemilihan dan sertifikasi kompetensi terhadap PPK ini adalah soal penegakan substansi dari nota kesepahaman.

Kriminalisasi pengadaan harus dicegah dengan penerapan secara konsisten MOU antara APH dengan APIP. Seharusnya diciptakan sebuah prosedur pengaduan tetap, di mana apabila terjadi pelanggaran terhadap MOU maka ada instansi tempat mengadukannya melalui Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung. Selain itu koordinasi juga dilakukan melalui Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri.

Bila MOU tidak dijalankan secara konsisten maka diprediksi akan terjadi stagnasi dalam PBJ pemerintah. Proses fungsionalisasi dan sertifikasi kompetensi yang sedang direncanakan ini tidak akan sukses, tidak akan banyak diminati sebab risiko lain telah menanti. Kalaupun ada yang mengikuti, jumlahnya tidak signifikan. Sebab, akar permasalahan bukan hanya soal keberadaan SDM yang berkompetensi akan tetapi lebih kepada risiko permasalahan yang menanti.

 

Tender sehat, negara kuat.

Salam reformasi!

 

 

 

0
0
Ternyata, Semakin Lama Jam Kerja, Kita Tidak Semakin Kaya!

Ternyata, Semakin Lama Jam Kerja, Kita Tidak Semakin Kaya!

Tulisan ini adalah sebuah bentuk refleksi tentang produktivitas kita sebagai pekerja, khususnya dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia. Saya ingin mengawali uraian ini dengan beberapa pertanyaan.

Berapa jam Anda bekerja setiap hari dan berapa banyak yang Anda hasilkan?
Apakah Anda masih sering terjebak dalam rutinitas lembur di kantor atau memiliki kombinasi yang baik antara pekerjaan kantoran dan kehidupan pribadi?

Ketika bicara tentang produktivitas, maka sebagai angkatan kerja, belum banyak yang bisa kita banggakan. Padahal ketika bicara tentang sumber daya manusia Indonesia, jika diibaratkan bangsa ini adalah seorang manusia maka kita sedang berada pada usia yang paling menjanjikan.

Ya, Indonesia sedang berada pada komposisi jumlah penduduk yang didominasi oleh angkatan kerja, angkatan produktif yang mampu mendongkrak produktivitas nasional melalui aktivitas kerja sehari-hari sekaligus konsumsi. Kondisi inilah yang oleh para pakar disebut sebagai bonus demografi.

Bonus Demografi dan Perekonomian Indonesia

Bonus demografi adalah sesuatu yang baik, peluang yang akan memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, ada kondisi yang harus terpenuhi. Syarat untuk menghasilkan bonus itu adalah peningkatan produktivitas dan terserapnya jutaan orang angkatan kerja untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu.

Maksudnya, ketika jumlah penduduk muda begitu banyak jauh melebihi angkatan lansia dan anak-anak, tetapi penduduk muda ini menjadi pengangguran, maka kelebihan ini bukan lagi menjadi bonus melainkan beban bagi keseluruhan perekonomian.

Kita semua tahu, Indonesia tergabung dalam G-20, perkumpulan negara-negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di seluruh dunia. Kita dianggap produktif secara total nominal aktivitas ekonomi yang terjadi. Terdapat peningkatan secara konsisten PDB Indonesia dari tahun ke tahun.

Menurut data World Bank pada tahun 2008 PDB Indonesia bernilai 500-an Milyar USD dan telah tumbuh menjadi dua kali lipatnya pada 2018, 10 tahun kemudian mendekati 1 Trilyun USD.

Pertumbuhan ekonomi yang istiqomah dari tahun ke tahun ini sangat wajar, mengingat jumlah penduduk Indonesia sangat besar, bahkan menjadi yang terbanyak ke-4 di seluruh dunia. Sekali lagi ditambah dengan dominasi oleh usia produktif.

Masalahnya adalah jika PDB tersebut dibagi kepada setiap kepala sejumlah total penduduk negara, atau dikenal dengan istilah PDB per kapita, maka Indonesia kalah jauh dengan negara-negara anggota G-20 lainnya. Pada akhir tahun 2017 PDB per kapita Indonesia hanya sebesar 4.131 USD, angka yang bahkan tidak mencapai 10% dari PBD per kapita Singapura sebesar 55.235 USD.

Kondisi demikian itu diumpamakan seperti ada dua rumah yang bertetangga. Rumah pertama bernama Indonesia yang punya ukuran sangat luas, 3 kali lebih besar dari rumah tetangga (Singapura). Akan tetapi, rumah pertama dihuni oleh 50 orang, sementara rumah tetangga hanya dikuasai oleh satu orang.

Jelas saja, tingkat kenyamanan per individu di rumah Singapura jauh lebih tinggi daripada di Indonesia.

Rendahnya Produktivitas

Lalu, apa yang menyebabkan banyaknya jumlah penduduk ini belum mampu memberikan peningkatan yang signifikan bagi perekonomian Indonesia? Saya rasa ada sangat banyak penyebabnya. Tapi, mari kita menengok pada salah satu tersangka utama, yang jelas-jelas bisa jadi bahan kita masing-masing untuk mengevaluasi diri sendiri. Permasalahan itu bernama “produktivitas”.

Indonesia memang dikenal sebagai salah satu negara dengan jam kerja yang relatif panjang dibandingkan negara-negara lain di seluruh dunia. Jam kerja rata-rata di negara kita melampaui 40 jam per pekan. 14% di antara pekerja kita bahkan harus bekerja 60 jam dalam seminggu.

Ironisnya, sebuah studi menunjukkan bahwa durasi jam kerja yang panjang itu bukannya meningkatkan penghasilan tetapi malah menambah permasalahan. Jam kerja yang panjang justru menghasilkan ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Akibatnya, tingkat stres menjadi lebih tinggi, dan tentu saja hal ini kontraproduktif dengan kinerja.

Nyatanya, banyak negara-negara maju di dunia yang para pekerjanya justru hanya perlu bekerja kurang dari 36 jam seminggu. Coba tengoklah Norwegia, Denmark, Swedia, Jerman, atau Belanda. Rasa-rasanya, mereka tidak perlu bekerja mati-matian membanting tulang dari pagi hingga petang, namun ternyata mereka jauh lebih kaya daripada orang Indonesia secara rata-rata. Negara-negara dari Skandinavia bahkan selalu berada pada posisi teratas dalam indeks kebahagiaan penduduknya.

Lalu di mana kesalahannya?

Pekerja buruh terikat dengan kontrak. Sementara itu, PNS dibatasi dengan jam datang dan jam pulang. Pegawai swasta pun begitu. Sebagai karyawan mungkin memang kita tidak bisa berbuat banyak. Aturan tetaplah aturan. Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pun memang mengisyaratkan bahwa jam kerja per minggu di Indonesia adalah sebanyak 40 jam setiap minggunya.

Masalahnya adalah, cara berpikir kita yang seringkali masih harus diperbaiki. Di kantor-kantor swasta dan pemerintahan, banyak yang berpikir bahwa semakin lama bekerja maka akan semakin baik kinerja kita, semakin banyak pula pundi-pundi Rupiah yang akan masuk ke rekening kita. Makanya, tak heran jika bos-bos rela lembur pulang malam, dan para bawahannya yang berusaha menunjukkan sikap loyal akan latah ikut-ikutan tidak segera pulang meskipun sudah waktunya pulang.

Coba pikir, bagaimana urusan pribadi dan keluarga mereka? Bukankah ketika kehidupan personal bermasalah, produktivitas para karyawan pun akan bermasalah.

Each of us still has that side of humanity, right?

Saya harus mengakui bahwa saya adalah satu di antara generasi milenial karena lahir pada medio tahun 1980-an. Sebagaimana Anda pahami, generasi kami sangat tergantung pada teknologi informasi. Menurut saya, dengan pengarahan yang tepat, milenial dalam birokrasi akan membantu kinerja institusi menjadi lebih efisien.

Sejujurnya, inilah tanda tanya yang sering muncul dalam benak saya tentang kinerja birokrasi dan teknologi informasi. Bukankah teknologi informasi sudah semakin canggih? Bukankah kerja (kantoran) sebenarnya bisa dilakukan di mana saja? Teknologi itu diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Sehingga kehadiran teknologi semestinya lebih dimanfaatkan untuk membantu kita lebih efisien menggunakan waktu, salah satu sumber daya terpenting untuk mengelola negara.

Evaluasi Kinerja Diri Sendiri

Jika dikembalikan kepada jam kerja reguler tanpa lembur, akan nampak lagi kelemahan para pekerja di Indonesia. Mari kita masing-masing mencoba jujur dengan kinerja kita sepanjang hari. Apakah dari jatah waktu 8 jam dalam sehari sebagaimana umumnya jam kerja instansi pemerintah, setiap menitnya benar-benar kita gunakan untuk bekerja?

Barangkali, dari 8 jam waktu yang tersedia, hanya 5 jam yang benar-benar kita pakai untuk bekerja. Entah itu di depan alat-alat tulis, di dalam ruang rapat, bekerja dengan komputer, dan sebagainya. Tiga jam sisanya hanya terpakai untuk menengok sosial media, telepon-teleponan, duduk santai sambil ngopi, mengobrol sambil merokok di kantin, atau bahkan tidur siang.

Saya jadi teringat akan sebuah pengalaman sepuluh tahun yang lalu ketika masih berstatus CPNS. Suatu hari seorang bule bertanya pada saya tentang solat. Mengapa solat itu diizinkan, bahkan diberi waktu khusus di tengah jam kerja?

Sejujurnya, saya terheran-heran mengapa ada manusia di muka bumi yang berfikir demikian. Ah, sekarang saya baru sadar bahwa pertanyaan kritis semacam itulah yang harus sering kita lontarkan. Critical thinking rupanya masih menjadi budaya yang kurang berkembang di birokrasi Indonesia. Padahal, berawal dari pertanyaan akan berlanjut menjadi pengumpulan informasi, mengolahnya, analisis dan mencari solusi.

Kembali kepada pertanyaan nyeleneh itu. Saya, sebagaimana Anda, tentu paham bahwa jeda sesaat dari bekerja untuk menjalani solat itu sebenarnya tidak banyak mengurangi jam untuk produktif. Sesungguhnya sholat itu cuma sebentar, sekira hanya dua kali 10 menit di antara total 8 jam kita bekerja.

Namun begitu, sekarang saya baru paham bahwa mungkin bagi bule itu setiap menit pekerjaan di kantoran begitu berharga. Akan tetapi kebalikannya, kita lah yang sering mengulur-ulur waktu istirahat ibadah dan sebagainya melebihi jatah yang diberikan. Buat apa? Sekali lagi, buat ngobrol, tidur siang, dan kawan-kawannya.

Yang menggelikan lagi, tanpa merasa bersalah dengan alokasi waktu yang kurang responsibel begitu, menjelang detik-detik kepulangan, seringkali kita mengajukan untuk “lembur”. Yap! Seolah-olah beberapa pekerjaan penting hanya akan terselesaikan jika kepulangan kita ditunda beberapa jam lagi. Bekerja malam hari diiringi tekanan deadline, membuat kinerja pegawai menjadi lebih fokus.

Wajar saja, karena di beberapa kantor, setiap jam kita lembur akan dibayar dengan uang lembur. Wuih, menggoda ya. Tapi mari kembali lagi pada penjelasan saya di beberapa paragaraf sebelumnya. Menurut saya, bekerja itu penting, tapi ada batasnya. Sebisa mungkin kita mesti pulang saat sudah waktunya pulang.

Jadi, sampai sini apakah Anda setuju dengan pendapat saya?

Salam pekerja!

 

 

 

4
0
Post-Birokrasi: Arti dan Manfaatnya Bagi Birokrasi Indonesia *

Post-Birokrasi: Arti dan Manfaatnya Bagi Birokrasi Indonesia *

Berbagai gagasan yang mendorong perlunya sebuah konsep untuk mengubah wajah birokrasi, telah muncul di tahun 1900-an. Namun, istilah post-birokrasi (post-bureaucracy) mulai banyak dikenal di dunia administrasi publik sejak awal tahun 2000-an.

Adapun isu utama yang seringkali diangkat oleh post-birokrasi adalah isu tentang persoalan etis, politis, relasi sosial, dan manajemen birokrasi.

Lalu apa itu post-birokrasi?

Terminologi ‘Post’

Istilah post seringkali kita dengar. Banyak yang mengartikan sebagai sebuah era lanjutan dalam konteks rentetan waktu, sehingga terjemahannya menjadi ‘pasca’. Sebuah era yang memang sudah niscaya mesti berganti, menjadi lebih advance dan kontemporer.

Ada juga yang mengartikannya sebagai new/neo, yakni sebuah bentuk baru dari sesuatu yang ada sebelumnya. Bentuk baru itu kemudian biasanya meliputi pembaruan-pembaruan menuju kepada kesempurnaan atau mengikuti zamannya.

Ada juga yang memaknainya sebagai beyond, yakni melampaui bentuk aslinya. Ketika memaknainya sebagai ‘melampaui’, maka yang dibicarakan bukan sekedar perbaikan atau pembaruan, tetapi sebuah perspektif alternatif yang menantang kebekuan perspektif arus utama (mainstream) sebelumnya.

Saya lebih suka dan setuju pada pemaknaan yang ketiga. Sebab, dengan pemaknaan beyond ini tatarannya ada pada konsep yang menyajikan pemikiran alternatif dan sifatnya reflektif. Artinya, tidak terburu-buru ingin membentuk sesuatu yang baru ataupun melanjutkan sebuah era, tetapi memahami terlebih dulu bahwa sesuatu yang sebelumnya telah mapan ternyata menyimpan banyak sisi yang perlu dicermati kembali.

Lalu apa yang perlu dicermati kembali dari brokrasi, dan mengapa perlu dicermati?

Kacamata Post-Modern?

Yang perlu dipahami lebih dulu adalah, bahwa birokrasi saat ini menganut birokrasi modern yang digagas oleh Max Weber. Ada banyak sekali kritikan terhadap birokrasi modern ini. Diantaranya yang menonjol adalah tentang struktur yang kaku dan tidak demokratis, yang memisahkan relasi sosial hanya pada urusan administrasi.

Max Weber sendiri mengatakan bahwa birokrasi adalah sebuah alat yang mengubah tindakan sosial (tindakan berbasis pada relasi sosial) menjadi tindakan yang terorganisir dan rasional (selalu berbasis pada logika yang bertujuan).

Tindakan dalam birokrasi juga tidak sekedar tindakan, karena saking rasionalitasnya, maka tindakan di birokrasi adalah tindakan yang terkontrol. Kontrol inilah yang kemudian menjelma menjadi berbagai macam aturan dan ketentuan, diantaranya yang pailng menonjol misalnya aturan tentang disiplin pegawai.

Hingga terdapat julukan birokrasi modern ala Weber adalah birokrasi yang membuat para birokrat berada di dalam sebuah kerangkeng besi (iron cage), yang jangankan untuk pergi keluar, untuk bergerak saja sudah sulit.

Selain itu, birokrasi modern dibakukan oleh pengetahuan barat yang cenderung berorientasi pada ekonomi kapitalis dengan ciri yang menonjol adalah mengagungkan efisiensi.

Begitulah berbagai keindahan sekaligus kelemahan birokrasi modern, yang sampai saat ini masih diikuti oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

Jika dilihat sekuensinya, sebelum birokrasi modern memang ada birokrasi pra-modern, yakni birokrasi yang mendasarkan pada tradisi dan kepemimpinan kharismatik, yang banyak dijumpai di masa kerajaan. Dengan demikian, dapat dikatakan secara urutan era/zamannya, birokrasi mengikuti era pra modern, modern, dan bisa jadi selanjutnya adalah era post-modern.

Di sisi lain, ada sebuah paradigma dalam pengetahuan filosofis yang disebut dengan post-modern, yakni sebuah paradigma yang membongkar segala sesuatu akan hal-hal yang serba modern. Yang seringkali ditemui pada paradigma post-modern adalah membongkar totalitas, pragmatisme, kebekuan pengetahuan, dan dualisme keadaan. Sementara, post-modern terlihat mempromosikan kebebasan dan humanisme.

Lalu apakah itu berarti post-birokrasi adalah cara memandang birokrasi dari perspektif post-modern? Bagi saya, ada benarnya, meski tidak selalu demikian adanya. Paradigma post-modern bagus bagi pijakan awal sebagai bentuk refleksi kritis atas paradigma modern yang dianut oleh birokrasi.

Namun demikian, dalam hal ini, saya juga sebisa mungkin menghindari jebakan post-modern yang terkadang terasa hampa dan hambar jika dilakukan dengan gaya yang menitikberatkan pada relativisme (semua serba tidak tetap). Sebisa mungkin saya menariknya pada kejadian riil sambil menantang pemikiran mapan.

Birokrasi yang Bebas Dominasi?

Kritik terhadap birokrasi modern memang banyak menyasar tentang kekakuan serta sruktur yang membelenggu. Keduanya membuat birokrat tidak mampu bergerak bebas untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimilikinya.

Birokrasi modern menganggap birokrat dapat dikendalikan oleh aturan dan hukum yang kaku. Birokrat digiring untuk berpikir bahwa perilaku manusia ada pada pola keajegan (tetap, stabil). Akibat dari hal itu, birokrat terdidik untuk memiliki kesadaran semu/palsu karena pengalaman pribadinya tertutup oleh selubung kekuasaan (power) yang mendominasi.

Sementara, post-birokrasi mempromosikan kebebasan dalam suasana birokrasi yang demokratis. Kebebasan (freedom) yang diinginkan bukanlah antitesis dari kekuasaan (power), tetapi justru memanfaatkan power untuk meraih kebebasan. Adapun kebebasan yang dimaksud adalah sebuah otonomi diri yang berdaya guna yang dapat dikonversi menjadi sebuah peluang dalam optimalisasi diri.

Post-birokrasi tidak kemudian menghendaki bebas sama sekali dari kekuasaaan dominasi, tetapi lebih menginginkan agar jarak kekuasaan dominasi mengecil dan mengubah dirinya menjadi sebuah jaringan yang lebih fleksibel dan dinamis. Pihak elite (pimpinan) berperan sebagai coach (pelatih) dan servant (pelayan), pendiktean kepada para birokrat sebisa mungkin berkurang.

Birokrasi yang Tidak Kapitalis?

Birokrasi modern di sektor publik telah lama ‘menghamba’ pada pengetahuan negara barat yang berkiblat pada sektor privat. Hal itu semakin dikukuhkan terutama saat munculnya konsep new public management (NPM). Birokrasi publik merasa perlu menyamai sektor privat meskipun secara kenyataan tidak pernah bisa menandinginya.

Ada dua permasalahan besar yang kemudian post-birokrasi merasa perlu ‘mengguncang’ perspektif ini. Pertama, birokrasi di sektor publik sampai saat ini terbiasa melakukan penyederhanaan masalah dengan jargon efisiensi dan efektivitas, seperti halnya sektor privat.

Sementara, birokrasi publik memiliki permasalahan yang jauh lebih kompleks dibanding permasalahan yang dijumpai di sektor privat. Melalui penyederhanaan yang serba terukur (kuantitatif) inilah seringkali pelayanan publik justru tidak menemukan esensi sejatinya.

Permasalahan kedua, birokrasi modern menggunakan logika pasar yang berorientasi ekonomi kapitalis. Hal ini terlihat pada kecenderungan bahwa negara dianggap sebagai korporasi raksasa, lengkap dengan wakil rakyat sebagai pemegang saham, pemerintahan eksekutif sebagai direksi, dan masyarakat umum sebagai konsumen.

Perspektif sedemikian mengakibatkan permasalahan pelayanan publik menjadi sedemikian politis sekaligus pragmatis, yang kadang justru menjauhkan birokrasi dari substansi pelayanan yang bersifat etis.

Birokrasi yang Humanis?

Ralph Hummel dalam bukunya yang berjudul “Bureaucratic Experience: The Post-Modern Challenge”, mengatakan bahwa birokrasi perlu dianalisis dari kacamata post-modern agar tercipta sebuah keseimbangan baru, pemikiran (way of looking) baru, dan jika perlu sebuah struktur sosial baru, terutama dalam hal kehidupan sosial masyarakat birokrasi agar lebih memiliki makna dan nilai.

Makna dan nilai seseorang dalam masyarakat birokrasi seringkali terkoyak oleh struktur organisasi yang memisahkan satu individu dengan individu lainnya. Birokrat hidup dalam lingkungan yang tidak lagi peduli ‘siapa saya’ tapi lebh kepada ‘menjadi apa saya’ di mata pekerjaan dan organisasi.

Birokrasi modern dipenuhi oleh rasionalitas dan keahlian teknokratis. Ditambah lagi kepatuhan yang dikomando secara hirarkis menggantikan secara rutin hubungan-hubungan empatik dengan orang lain. Tatkala rasionalitas makin meninggi dan hubungan empatik tidak tercipta, maka berbagai praktik dehumanisasi dan diskriminasi bermunculan.

Oleh karenanya, post-birokrasi mempromosikan pendekatan pemahaman komunikasi yang bersifat dialektik antara individu birokrat dalam organisasi. Selain itu, post-birokrasi juga selalu mementingkan relasi yang berbasiskan pada nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Epilog

Melalui berbagai sudut pemahaman di atas, maka terbersit sebuah asa bagi birokrasi Indonesia untuk lebih progresif dalam bergerak melayani publik. Pihak yang akan merasakan manfaaatnya pertama kali adalah para birokrat itu sendiri, yang kedua adalah publik yang terlayani oleh birokrasi.

Sekali lagi, post-birokrasi hadir memang untuk ‘menggguncang’ modernitas paradigma birokrasi selama ini. Tujuannya adalah agar birokrasi menjadi humanis, bermartabat, dan justru lebih memiliki nilai bagi publik.

*Tulisan ini pernah dimuat di kumparan.com dengan judul yang sama.

0
0
Menjadi Pembicara yang Kompeten

Menjadi Pembicara yang Kompeten

Prolog

Pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ternyata tidak mudah. Berbagai dokumen sebagai kelengkapan dan bukti dalam pelaksanaan reformasi birokrasi harus dipenuhi. Sosialisasi dan bimbingan teknis dari pembuat kebijakan perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih detail tentang dokumen tersebut.

Saya beberapa kali ditugaskan pimpinan untuk menyampaikan materi terkait reformasi birokrasi, terutama di area tata laksana, lebih khusus lagi tentang penyusunan sistem operasional prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Belakangan ini saya juga sering ditugaskan pimpinan untuk memberikan materi penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah.

Penyusunan SOP dan peta proses bisnis instansi pemerintah bukanlah materi yang mudah untuk dipahami. Dengan demikian, dalam penyampaian materi saya berupaya untuk interaktif agar materi dapat mudah dipahami. Saya meyakini interaksi dengan para peserta menjadi hal yang penting agar proses knowledge transfer tidak monoton dan membosankan peserta.

Tulisan berikut mencoba mengulas tips-tips untuk menjadi narasumber yang baik agar materi yang kita sampaikan dapat memberikan dampak yang maksimal bagi audiens.

Penguasaan Materi

Bagi saya, menjadi pembicara atau narasumber itu tidaklah mudah. Ada tanggung jawab moral memberikan materi dengan baik sehingga para peserta mampu memahami materi dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Paparan/slide yang lengkap dan bagus tidaklah cukup, tetapi juga harus menguasai permasalahan secara tuntas. Sehingga, ketika ada yang bertanya, saya tidak kebingungan dan bermandikan keringat.

Beruntung jika audiens tidak terlalu mengejar dan memberondong dengan pertanyaan lain. Jika ini terjadi tentu tidak baik bukan hanya bagi pembicara yang bersangkutan, tetapi juga bagi institusi yang sudah menugaskan pegawai tersebut juga. Cerita ini bukan pertama kali saya dapatkan.

Beberapa waktu yang lalu saat saya ditugaskan di sebuah kementerian, saya mendapatkan kisah yang sama dari salah seorang pejabat eselon III di Kementerian tersebut. Hal ini disampaikan dengan gamblang kepada saya, termasuk lokasi acara dan materi yang disampaikan. Pemateri yang ditugaskan terlihat kurang menguasai materi sehingga saat ada peserta yang bertanya, pemateri kebingungan menjawab.

Saya mendengarkan cerita tersebut dengan seksama, sambil mengevaluasi diri sendiri terkait penugasan yang sering dibebankan kepada saya.

Selain pengusaan materi, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk bisa memberikan yang terbaik atas substansi yang disampaikan agar para peserta merasa puas dan memahami materi yang disampaikan.

Kompetensi Pembicara

Untuk menjadi pembicara yang ideal, saya mencoba mencari apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pembicara. Berikut empat hal yang harus dikuasai.

Pertama adalah percaya diri.
Percaya diri merupakan salah satu hal yang wajib dimiliki oleh pembicara. Jika seorang pembicara tidak percaya diri, akan sulit baginya untuk menyampaikan ide dan gagasan yang ada di dalam pikirannya. Hal ini disebabkan hatinya sudah diliputi rasa grogi, malu atau takut sehingga bingung harus menyampaikan apa dan tidak tahu dari mana memulai presentasinya. Rasa percaya diri ini dapat dilatih perlahan dengan mulai berlatih berbicara dalam forum-forum kecil dengan tema pembicaraan ringan dan santai.

Kedua, kejelasan suara.
Gunakan suara yang dapat didengar jelas oleh audiens (pendengar). Volume suara cukup sedang-sedang saja dan jangan menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti oleh audiens karena tingkat pengetahuan mereka tidak sama.

Ketiga, ekspresi (mimic).
Seorang pembicara juga merupakan seorang aktor di hadapan audiensnya. Penggunaan ekspresi yang tepat sesuai tema pembicaraan akan dapat membuat audiens menjadi lebih semangat untuk mengikuti setiap detail pembicaraan kita dan terhindar dari kantuk akibat kebosanan melihat cara berbicara kita.

Keempat, kelancaran komunikasi.
Agar audiens dapat menangkap maksud penyampaian pembicara maka cara menyampaikannya pun haruslah lancar dan terunut dengan baik. Berbicara dengan tersendat-sendat dapat mengurangi antusiasme audiens sehingga menimbulkan kejengkelan yang dapat merugikan pembicara itu sendiri.

Tipe Audiens

Beberapa waktu yang lalu dalam Diklat Reform Leader Academy (RLA), saya mendapatkan pencerahan dari Bapak Suyoto, Bupati Bojonegoro, terkait tipe peserta dalam sebuah pelatihan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, peserta yang benar-benar ingin belajar dan ingin menguasai materi yang disampaikan nara sumber. Peserta kategori ini betul betul serius dan fokus selama belajar di kelas. Dia ingin mengetahui banyak hal terkait materi yang disampaikan. Dia juga selalu aktif bertanya untuk menjawab rasa ingin tahunya.

Kedua, peserta bertipe profesor. Peserta pelatihan jenis ini selama di kelas sering mengkritisi dan bahkan menguji narasumber dengan berbagai pertanyaan. Tujuannya tidak untuk mendalami materi yang disampaikan pemateri, namun untuk mengetahui sejauh mana kedalaman materi yang disampaikan oleh nara sumber. Kadang peserta jenis ini senang jika narasumber tidak mampu menjawab pertanyaan dengan baik.

Kategori peserta ini hanya ingin tampil dan mencari panggung. Mereka tidak banyak memberikan kontribusi selama pelaksanaan pelatihan atau bimbingan teknis. Menghadapi jenis ini pembicara harus tetap rendah hati. Peserta jenis ini bisa tetap menyimak apa yang kita sampaikan. Namun, bisa juga dia ikut memberikan tanggapan dan komentar yang barangkali akan menunjukkan dia lebih mengetahui materi yang disampaikan. Dan menghadapi jenis ini kita sebagai pembicara dapat memberikan sudut pandang yang berbeda.

Ketiga, peserta yang ikut pelatihan/ bimbingan teknis hanya sekedar datang untuk menggugurkan kewajiban. Peserta jenis ini hanya duduk, mendengar, dan diam. Mereka tidak pernah aktif untuk bertanya terkait materi yang disampaikan. Berbeda dengan tipe kedua yang sering menguji narasumber, tipe ketiga ini bak anak manis di kelas, namun tak memberikan kontribusi apa pun selama pelaksanaan pelatihan.

Peserta jenis ketiga ini sama dengan tipe patung sebagaimana digambarkan oleh Hilbram Dunar dalam bukunya Speaking for Money. Menurut Hilbram, tipe ini datang dalam sebuah acara karena terpaksa atau dipaksa. Jenis ini hanya diam, tidak banyak mencatat apalagi bertanya dalam pelatihan. Menghadapi tipe ini maka pembicara harus bisa membuat dia tertarik dengan materi yang disampaikan. Misalnya dengan memberi hadiah atau semacam doorprize.

Setali tiga uang dengan tipe patung, Hilbram juga menyinggung tipe negatif yang punya karakteristik hampir sama. Bedanya, dia sering memberikan aura negatif kepada peserta lain. Misalnya dengan memberikan pertanyaan yang kurang bermutu sehingga mempengaruhi peserta lain di kelas. Bisa juga membuat gaduh di kelas dengan berbicara saat pemateri memberikan paparan.

Tipe-tipe audiens sebagaimana diuraikan di atas haruslah dipahami oleh narasumber di sebuah diklat ataupun bimbingan teknis. Jika banyak yang termasuk tipe pertama, maka kelas menjadi sangat dinamis dan memudahkan pembicara dalam menyampaikan materinya.

Sebaliknya jika peserta jenis kedua dan ketiga yang mendominasi, maka pembicara harus pintar-pintar dalam mengelola kelas selama pelatihan agar tujuan diklat atau bimbingan teknis tetap bisa dicapai.

Tips Menjawab Pertanyaan

Selain itu, ada satu hal yang juga cukup penting untuk dipahami pembicara. Lima menit pertama merupakan penentu seluruh acara karena kesan pertama akan menentukan kegiatan berjalan baik dan menyenangkan.

Saya sering memberikan beberapa hal yang menarik kepada audiens saat lima menit pertama. Misalnya dengan menceritakan pengalaman mengajar atau mengisi pelatihan di beberapa tempat, termasuk berkisah tentang buku yang pernah saya tulis terkait materi yang disampaikan.

Terkait keluhan yang disampaikan oleh sebuah pemda dan dari kementerian terkait ketidakmampuan narasumber dalam mengendalikan sebuah pelatihan berikut terdapat beberapa tips untuk dapat menjawab pertanyaan sehingga bisa memuaskan para peserta:

Pertama, jujur.
Pembicara harus jujur tidak boleh mengada ada. Kejujuran membuat pembicara rileks dan mampu menjawab pertanyaan dengan tenang.Disebutkan bahwa mulut bisa berbohong, namun bahasa tubuh tidak bisa berbohong. Ketidakjujuran akan dapat terbaca dari bahasa tubuh.

Kedua, mendengar.
Pembicara yang baik harus banyak mendengar. Jangan berbicara satu arah. Buatlah suasana di kelas menjadi diskusi dua arah (interaktif). Ada kalanya pertanyaan yang disampaikan telah dirangkum dalam pertanyaannya. Untuk hal tersebut, kepiawaian dari pembicara menjadi hal yang penting.

Selain itu juga kita harus tahu alasan apa yang menyebabkan peserta tersebut bertanya. Misalnya, bertanya karena memang ingin tahu, karena ingin menggali lebih dalam, atau ingin menguji pembicara.

Bisa juga peserta bertanya karena ingin terlihat pintar di depan peserta lainnya. Kemampuan pembicara untuk mengetahui alasan bertanya dari peserta ini biasanya ditentukan oleh jam terbang pembicara. Semakin sering pembicara tampil di banyak kegiatan semakin mudah dia mengetahui jenis peserta yang ingin bertanya di kelas pelatihannya.

Dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas maka hal yang juga tak kalah penting adalah menjaga emosi. Pembicara tidak bisa mengatur cara bertanya peserta pelatihan. Namun, pembicara bisa mengatur cara menjawabnya. Untuk peserta yang bertanya dengan gaya menyerang tidak perlu ditanggapi dengan bahasa yang sama.

Tetap tenang namun perlu dijawab dengan lugas dan tegas. Pemilihan kata yang tepat dengan bahasa yang tenang dan meyakinkan diperlukan agar peserta yang menanyakan hal tersebut menjadi puas dengan jawaban pembicara.

Epilog

Sebagai penutup tulisan ini, buatlah peserta terkagum-kagum dengan materi yang disampaikan. Jangan hanya hadir sebagai pembicara dengan standar yang rendah sehingga materi yang disampaikan hanya sebatas informasi yang tidak berdampak bagi peserta yang hadir dalam kegiatan dimaksud.

Sebagai pembicara berikanlah yang terbaik. Saat kita mampu memberikan materi, kita bisa melihat ekspresi puas dari para peserta.Sehingga kehadiran kita dengan materi yang sudah dipersiapkan bisa memuaskan para peserta.

SELAMAT MENCOBA!

3
0
CPNS, Amunisi atau Beban?

CPNS, Amunisi atau Beban?

Prolog

Tahun 2018 Pemerintah mengumumkan dibukanya 238.000 formasi CPNS. Masyarakat menyambut dengan penuh antusias. Lebih dari 4 juta orang berebut mendaftar, mulai dari orang yang baru lulus kuliah sampai orang yang sudah bekerja masih mengincar status sebagai PNS.

Berbagai cara pun ditempuh untuk bisa lulus seleksi, dari cara yang wajar hingga tidak wajar. Kejadian tidak wajar di antaranya ada peserta seleksi yang membawa jimat saat pelaksanaan ujian, atau adanya peserta yang rela membayar jutaan rupiah supaya lulus ujian walaupun belakangan diketahui itu bagian dari penipuan.

Tingginya animo masyarakat terhadap lowongan CPNS menandakan harapan yang sangat besar bahwa PNS dapat membawa kehidupan yang lebih baik.  Motivasi pendaftar sangat beragam, di antaranya mendambakan gaji bulanan yang stabil, uang pensiun, waktu kerja yang fleksibel, hingga peningkatan status sosial.

Beberapa di antaranya barangkali terpaksa mengikuti jejak orang tua yang berprofesi sebagai PNS. Di antara para pendaftar, mungkin hanya sedikit yang memiliki keinginan tulus untuk mengabdi kepada negara sebagai motivasi utama menjadi PNS.

Wajah Birokrasi

Indonesia negara besar yang memiliki sejarah panjang dalam hal birokrasi, kita bisa melihat perjalanan birokrasi dari era kerajaan hingga pasca reformasi saat ini. Warisan yang diturunkan secara turun temurun hingga sekarang adalah budaya paternalisme.

Paternalisme adalah sistem yang menempatkan  pimpinan sebagai pihak yang paling dominan. Paternalisme tumbuh sumbur karena dipengaruhi oleh warisan  kultur feodal sejak jaman kerajaan. Dalam sistem kerajaan masyarakat mempunyai nilai dan norma yang menjunjung tinggi dan mengagungkan penguasa karena dianggap telah memberikan kehidupan dan perlindungan.

Dampaknya bisa kita lihat dalam birokrasi, segala sesuatu bersifat top down, kreativitas dan keberanian untuk memulai dari bawah sangat minim.  Pegawai yang berusia muda tidak akan bisa melakukan terobosan jika pimpinan tidak menghendaki.

Upaya untuk menyenangkan atasan dengan cara apa pun juga menjadi contoh dari sistem ini, tak jarang memosisikan pimpinan sebagai seseorang yang harus dilayani. Akibatnya, birokrat lebih ingin dihormati dan dilayani oleh masyarakat.

Isu lain dalam birokrasi ialah masih simpang siurnya postur ideal birokrasi. Berapa banyak jumlah ideal PNS yang dibutuhkan oleh negara ini? Pada tahun 2016 Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuat  policy brief yang di dalamnya menyatakan tidak adanya komposisi ideal antara jumlah PNS dan penduduk di antaranya disebabkan oleh tidak adanya perencanaan strategis PNS secara nasional.

Sebagian besar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah belum mempunyai standar kompetensi PNS, sehingga penempatan PNS menghasilkan ketidaksesuaian antara kualifikasi pegawai dengan kualifikasi jabatan.

Di lapangan dapat kita lihat masih banyak pegawai yang pekerjaannya sangat sedikit, waktunya lebih banyak dihabiskan dengan bermain game atau sekedar ngobrol bersama teman, pola kerja yang lambat, dan tidak akrab dengan kemajuan teknologi.

Padahal, di era sekarang dituntut adanya keterbukaan, profesionalitas, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. Grand design Reformasi Birokrasi yang sudah dicanangkan melalui Perpres 81 Tahun 2010 masih berjalan hingga saat ini, tetapi dalam penerapan maupun dampaknya belum banyak berimbas terhadap perilaku korup para birokrat. Bahkan, lima tahun terakhir banyak sekali OTT yang dilakukan KPK terhadap orang-orang di lingkaran birokrasi.

Belum lagi jika kita mengacu pada perkembangan teori administrasi terbaru yakni New Public Management (NPM), sebuah  manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Kondisi nyata pengelolaan pemerintahan butuh banyak perbaikan.

Konsekuensi bagi pemerintah di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. New Public Management memberikan perubahan yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih  mengakomodasi pasar. Sepertinya, perlu upaya yang lebih keras untuk membawa birokrasi kita menuju NPM.

Adaptasi CPNS

Beberapa waktu terakhir ini wajah gembira terpancar dari para pendaftar yang lolos menjadi CPNS. Setelah melalui tahapan yang panjang, usaha teriring doa membuahkan hasil yang menggembirakan.

Ribuan orang secara resmi telah bergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia, menambah tenaga birokrasi untuk menjalankan mesin pemerintahan demi terwujudnya cita-cita bangsa. Namun, apakah mereka bisa menjadi amunisi dalam perubahan birokrasi atau justru menambah beban?

Salah satu faktor yang menghambat adanya perubahan birokrasi ialah adanya upaya mewariskan kebiasaan buruk kepada para pendatang baru. Ada yang menyebutkan upaya regenerasi koruptor, dengan ditemukan fakta bahwa pelaku korupsi  banyak yang berasal dari pegawai berusia muda.

Para birokrat muda berasal dari berbagai latar belakang, pastinya mereka memiliki kemampuan dan kapasitas yang cukup dalam hal keilmuan. Beberapa sudah pernah bekerja di dunia swasta dengan budaya kerja yang cukup kompetitif, tetapi ada yang lulusan baru (fresh graduate), baik dari sekolah kedinasan maupun umum.

Mereka belum mengetahui secara langsung kebiasaan buruk dalam dunia birokrasi. Umpamanya mereka tidak tahu cara memanipulasi SPJ, memanipulasi perjalanan dinas, memotong anggaran penyedia jasa, suap, dan upaya manipulatif lainya dalam rangka memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Begitu masuk di lingkungan birokrasi, lambat laun mereka akan mengetahui secara langsung hal tersebut. Sebagai pegawai baru dengan lingkungan yang paternalistik mereka akan selalu mengikuti perintah atasan atau pegawai yang lebih senior.

Awalnya akan ada gejolak dalam diri mereka, tetapi lambat laun karena melihat hal itu dilakukan oleh banyak orang, diam-diam perilaku itu dibenarkan oleh mereka. Pada akhirnya proses regenerasi koruptor pun terjadi.

Lain halnya jika mereka masuk di lingkungan birokrasi yang bersih, mengutamakan profesionalitas dan kompetisi antar pegawai. Mereka dengan mudah dapat mendorong upaya menciptakan birokrat yang ideal, karena lebih mudah menerapkan hal baru kepada pegawai baru daripada mengubah kebiasaan pegawai lama.

Akan sangat disayangkan jika seluruh proses rekrutmen yang menghabiskan banyak biaya, serta seleksi yang ketat untuk mendapatkan pegawai yang ideal kemudian luntur oleh upaya transfer budaya yang buruk di lingkungan birokrasi.

Sebagai pegawai baru mestinya mereka memiliki idealisme dan komitmen yang tinggi dalam bekerja dan mewujudkan perubahan. Akan tetapi jika keberadaan mereka hanya untuk memelihara budaya yang buruk dalam birokrasi maka beban perubahan semakin berat.

Epilog

Kita berharap pada angin segar yang berembus melalui para pegawai baru, mereka dapat dimaksimalkan sebagai agen perubahan, mengakselerasi reformasi birokrasi, dan memotong mata rantai korupsi.

Kuncinya adalah pandai beradaptasi. Sebaiknya CPNS memiliki pemahaman bahwa beradaptasi bukan hanya melebur dengan kebiasaan lama, tetapi bernegosiasi dengan budaya lama untuk kemudian menggerakkan perubahan, ke arah yang lebih baik tentunya.

Dengan demikian, CPNS ini nantinya bukan menjadi beban buruknya birokrasi, tetepi justru mampu menjadi amunisi dalam perubahan birokrasi yang lebih baik. Kebanggaan mereka menjadi PNS tidak akan tercoreng oleh perilaku korup, tetapi kebanggaan itu dipupuk untuk menumbuhkan semangat dalam melayani masyarakat dan menjadi abdi negara yang mulia.

Untuk para CPNS, jaga idealisme! Di tanganmulah nasib bangsa!

 

 

 

4
0
Menghitung Potensi Ekonomi Untuk Kesejahteraan Anggota Korpri

Menghitung Potensi Ekonomi Untuk Kesejahteraan Anggota Korpri

Pada tanggal 29 November 2018 yang lalu diselenggarakan upacara memperingati Hari Korpri yang usianya genap 47 tahun. Pada umumnya upacara ini hanya dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan instansi BUMN/BUMD dan pemerintah desa jarang melaksanakan upacara ini, mungkin karena Korpri diasosiasikan hanya pada PNS kementerian/lembaga dan pemda saja.

Korpri, yang menyandang singkatan dari Korps Pegawai Republik Indonesia, dibentuk dengan Keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971. Pada masa orde baru, Korpri sangat efektif sebagai mesin politik penopang kekuasaan.

Namun, pada era sekarang Korpri diposisikan netral dan sudah tidak banyak lagi kekuatan politik yang berminat menariknya dalam permainan politik. Paling hanya para pimpinan instansi yang ‘ditarik-tarik’oleh politisi, itupun hanya untuk menjadi mesin uang semata.

Kesejahteraan Kopri?

Korpri saat ini juga masih memiliki “Panca Prasetya Korpri”, yakni semacam janji para anggotanya untuk berkomitmen memajukan masyarakat, negara, dan bangsa.

Saya tertarik dengan komitmen kelima yakni, “Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Saya masih rancu dengan kata ‘kesejahteraan’ pada janji kelima tersebut. Apakah berjanji menyejahterakan masyarakat atau menyejahterakan dirinya sendiri?

Bisa jadi kata ‘kesejahteraan’ itu dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kesejahteraaan anggotanya sendiri? Menjadi pertanyaan penting, apakah PNS yang belum sejahtera mampu ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Selama ini Korpri telah memiliki koperasi simpan pinjam di beberapa daerah. Anggota Korpri dapat ikut bergabung dalam koperasi tersebut dan memanfaatkannya sebagai salah satu wadah untuk meminjam uang demi kebutuhan diri PNS dengan membayar iuran. Namun, apakah ini sudah cukup dibilang sebagai menyejahterakan anggotanya?

Saya mencoba mengajak para pembaca dan juga pemangku kepentingan Korpri untuk berefleksi kembali, sekaligus sedikit berhitung dengan istilah kesejahteraan tersebut.

Potensi Jumlah Anggota

Jika kita lihat jumlah PNS saat ini sebanyak 4,4 juta orang, sepertinya bukan jumlah yang sedikit untuk dapat bersama-sama saling menyejahterakan dirinya. Lebih rinci, dari jumlah tersebut, sebanyak 3,1 juta orang berada pada instansi pemerintah kabupaten/kota, 0,3 juta orang berada di instansi pemerintah provinsi dan sisanya sekitar 1 juta orang berada di instansi pemerintah pusat.

Untuk menggambarkan potensi yang lebih besar lagi, mari kita hitung pegawai BUMN dan BUMD yang sejatinya adalah anggota Korpri juga, yang selama ini jarang dianggap oleh Korpri. BUMN memiliki pegawai (mereka lebih memilih disebut karyawan) sebanyak 1,7 juta orang yang tersebar di 144 perusahaan BUMN. Setengahnya belum terdaftar pada BPJS Kesehatan. Mungkin karena penghasilannya sudah tinggi jadi tidak membutuhkan BPJS lagi.

Sedangkan BUMD berjumlah lebih dari 1.000 perusahaan, tetapi sebagian besar tidak sehat. Hanya ada beberapa puluh BUMD yang berkinerja baik, seperti perbankan daerah ataupun PDAM. Jumlah pegawai BUMD tidak terdata dengan baik.

Adapun jumlah pemerintahan desa di Indonesia berkisar pada 82.000 desa. Namun demikian, jumlah perangkat desa pun belum terdata dengan baik.

Potensi Ekonomi

Kita akan mencoba menghitung potensi ekonomi dari PNS pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN saja dulu. Total anggota Korpri dapat berjumlah 6,1 juta orang. Ini merupakan jumlah yang fantastis untuk dijadikan sebagai potensi ekonomi.

Saya mencoba berandai-andai jikalau seluruh anggota Korpri bergotong-royong menghimpun dana lalu menghasilkan sesuatu yang dapat kembali kepada anggotanya, alangkah sejahteranya kita!

Bila sebanyak 6,1 juta orang memiliki iuran dana abadi tetap sebesar Rp100.000,00, maka akan diperoleh angka Rp610 milyar setiap bulan dan Rp7,32 trilyun dalam satu tahun. Iuran ini bisa dikelola oleh Yayasan Dana Abadi Korpri dan diinvestasikan dalam bentuk usaha profit oriented ataupun pembelian saham unggulan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pengelolaannya dilakukan seefisien mungkin dengan organisasi yang minimal agar tidak menyedot anggaran. Pengelolaannya pun diaudit secara independen agar lebih akuntabel serta menghindari dijadikannya sapi perahan baru oleh oknum yang serakah.

Hasil dari usaha dan saham unggulan ini sebagian akan dibagikan sebagai deviden setiap bulan, setiap lebaran ataupun hari-hari penting lainnya. Sebagian lagi dipakai untuk ekspansi ke usaha yang menguntungkan lainnya.

Namun, angka di atas sebenarnya belum proporsional. Penghasilan dari setiap pegawai sangat bervariasi, mulai dari gaji pokok, tunjangan, serta variasi lainnya seperti di BUMN. Pada level jabatan tertentu di BUMN, penghasilan per bulan bisa lebih dari Rp100 juta. Bahkan pada level top manajemen ada yang lebih dari Rp500 juta per bulan.

Dengan demikian iuran dana abadi sebesar Rp100.000 per bulan menjadi tidak proporsional dan tidak rasional. Lebih proporsional dan rasional apabila kita lakukan iuran dana abadi berdasarkan prosentase. Bila kita asumsikan iuran dana abadi sebesar 3%, maka seorang PNS golongan IIIa dengan pengalaman 0 tahun yang bergaji sebesar Rp2.456.700,00 akan menyetor iuran bulanan sebesar Rp73.000,00. Apabila prinsip iuran dana abadi diambil dari total penghasilan dan bukan sekedar gaji pokok, maka iuran akan lebih tinggi lagi.

Bila manajemen puncak BUMN dengan penghasilan Rp500 juta per bulan, dengan perhitungan yang sama, akan menghasilkan iuran Rp15.000.000,00 perbulan. Dengan demikian, bila iuran dana abadi kita pakai prinsip proporsional antara 2% sampai 4% (2% untuk penghasilan di bawah Rp50 juta perbulan, 3% untuk penghasilan Rp50-Rp100 juta perbulan dan 4% untuk penghasilan di atas Rp100 juta per bulan), maka jumlahnya akan lebih dari Rp610 milyar per bulan

Dengan potensi sebesar itu, sepertinya kondisi “sejahtera bersama” dapat tercapai.

Epilog

Saya tidak tahu apakah angan-angan saya ini terlalu muluk dan melambung tinggi. Namun, sebagai salah satu anggota Korpri wajar saja apabila saya mempertanyakan sekaligus memberikan usulan mengenai istilah kesejahteraan, seperti yang tercantum dalam Panca Prasetya Korpri yang kelima.

Kita semua berharap wadah Korpri bisa memenuhi peningkatan kesejahteraan anggotanya, bukan lagi hanya sekedar menjadi KORban PeRIntah. Bila anggota sudah sejahtera, maka tidak perlu lagi berpikir untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara yang tidak halal, seperti menipu ataupun melakukan tindak korupsi

Mengingat saat ini adalah masa kampanye, apakah ada calon presiden atau calon legislatif yang setuju dengan ide di atas ?

Selamat Hari Korpri.

Salam reformasi.

 

 

0
0
error: