Kisah Fiksi tentang e-Gov di Sebuah Instansi Antah Berantah*

Kisah Fiksi tentang e-Gov di Sebuah Instansi Antah Berantah*

Kali ini, Redaksi Birokrat Menulis menerima kiriman tulisan dari seorang penulis yang tidak mau disebutkan namanya. Katanya, cerita dalam tulisan ini hanya sebuah kisah fiksi semata. Sebuah fiksi berisi dialog antara dua orang ASN yang membicarakan tentang belum berjalannya penerapan e-Government (e-Gov) di tempat mereka bekerja. Dalam hal ini kita semua tahu, E-Gov merupakan bagian dari target Reformasi Birokrasi yang seharusnya dilaksanakan sepenuhnya oleh instansi pemerintah.

Saat ini, mulai dari Presiden, menteri, kepala lembaga, hingga pejabat di pemerintah daerah sedang semangat-semangatnya berbicara tentang revolusi industri 4.0 untuk menghadapi persaingan global. Seberapa siap birokrasi pemerintah menyiapkan dirinya? Dialog kedua ASN dalam tulisan kali ini cukup bisa menggambarkan secara umum ketidaksiapan instansi pemerintah menghadapi revolusi industri 4.0 tersebut.


 

Adegan ini terjadi pada suatu pagi di sebuah ruangan kerja kantor pemerintah. Dua orang aparat sipil negara (ASN) sedang mendiskusikan sesuatu di sela-sela waktu mengerjakan tugas mereka. Mereka itu adalah aku, dan Mbak Wina temanku.

“Ternyata, birokrasi kita masih begini-begini aja ya?”

Komentar Mbak Wina memecah konsentrasiku. Mbak Wina adalah seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Masa kerjanya baru hitungan bulan. Sebelumnya, dia sudah pernah bekerja di perusahaan swasta meski bukan skala nasional. Aku yang sedang khusyuk membuat notulen rapat menoleh.

“Begini-begini aja bagaimana, Mbak?”, Aku mencoba memancingnya.

“Ya begini ini. Kalau aku lihat kaya serba nanggung. Contoh, sudah ada aplikasi cuti, tapi kenapa saat pengajuan form cutinya masih harus dicetak?”

Mataku kembali menatap ke monitor sembari jemariku menari-nari di atas keyboard. Aku menimbang sebentar komentar Mbak Wina. Sepertinya Mbak Wina cukup asyik untuk diajak diskusi.

“Katanya sih Mbak. Kalau ada pemeriksaan, Inspektorat masih perlu bukti fisik,” jawabku sekenanya. “Selain itu juga karena orang-orang kita itu nggak percayaan.”

Aku melanjutkan jawaban dengan sedikit berhati-hati.

“Maksudnya nggak percayaan?”

“Jadi ada kekuatiran, kalau persetujuan cuti lewat aplikasi, yang menyetujui itu sekretarisnya, bukan atasan langsungnya.”

Kali ini aku menjelaskan padanya sambil berbisik, kuatir terdengar oleh si pembuat aplikasi yang duduk tidak jauh dari meja kami.

“Memangnya kalau dicetak, pengajuan cutinya bakalan dibaca?”

Mbak Wina juga ikut-ikutan berbisik.

“Belum tentu juga sih.”

Aku nyengir, teringat kejadian kasus persetujuan cuti tempo hari. Konon ada seorang pejabat yang marah-marah karena anak buahnya mengajukan cuti sementara masih ada tugas yang harus segera diselesaikan. Ketika ditunjukkan padanya bukti persetujuan cuti, pejabat tersebut mengelak dan mengatakan bahwa dia tidak membaca nama yang mengajukan cuti.

“Jadi percuma dong ada aplikasi. Teknologi kan diciptakan biar mudah. Paperless. Kalau tetap harus nyetak mah sama aja boong.”

Aku tidak berkomentar, tetapi mengamini dalam hati.

“Aku sebetulnya males kerja di birokrasi,” Mbak Wina melanjutkan. “Dulu iseng ngelamar karena katanya sekarang birokrasi udah beda. Yang gembar-gembor reformasi birokrasi itu.”

Aku bergumam entah apa, hanya untuk menunjukan bahwa aku mendengarkannya. Lantas aku jadi teringat pada percakapan dengan suamiku sembilan tahun lalu. Saat itu suamiku yang baru saja diterima CPNS pernah bercerita:

“…PNS sekarang beda dengan yang dulu. Sekarang kami harus membuat kontrak kerja dan kalau target kerja tidak tercapai, akan dapat sanksi hukuman disiplin.”

Belakangan aku tahu bahwa kontrak kerja yang dia maksud adalah Standar Kinerja Pegawai (SKP). Pernyataannya memang tidak sepenuhnya salah, tetapi kontrak kerja yang kutemui ternyata juga bisa direvisi, tergantung situasi. Barangkali di instansinya tidak dibolehkan merevisi SKP sesuka hati sehingga hukuman disiplin betul-betul diberikan kepada pegawai yang tidak mencapai target kinerja.

Entahlah. Sepertinya memang tidak pernah ada yang benar-benar tahu seperti apa kinerja birokrasi kita. Atau, apakah benar birokrasi kita sedang mengalami reformasi? Karena nyatanya, kinerja birokrasi masih saja tiarap. Masih jauh jika dibandingkan dengan kinerja perusahaan swasta nasional.

“Bu, surat-suratnya sudah disebar, ya. Ini tanda terimanya,” kata seorang siswa magang membuyarkan lamunanku.

Aku mengambil buku tanda terima yang disodorkannya dan mengucapkan rasa terima kasih yang sungguh-sungguh kepadanya. Bagaimana tidak? Aku tak bisa membayangkan apabila tidak ada para siswa magang itu. Setiap ada surat yang harus disebar ke setiap unit, mereka masih disuruh melakukannya dengan cara purba: berjalan kaki ke unit-unit, menyerahkan salinan surat, dan menyodorkan buku tanda terima surat.

Kadang ketika kebetulan sedang tidak ada siswa magang, aku mengutuk para petinggi yang selalu berkoar-koar soal revolusi industri 4.0 di setiap langkah kaki yang menyeretku mengantar surat-surat itu ke unit-unit.

“Tau nggak mbak,” giliran aku memulai curhat,”unit-unit tuh sebetulnya punya alamat email juga.”

“Oh ya? Terus kenapa kalau kirim surat gak scan terus kirim lewat email aja? Apa jangan-jangan emailnya gak pernah dibuka?” tanyanya curiga.

“Ya, begitulah Mbak. Lebih susahnya lagi,” lanjutku,“kalau kita butuh konfirmasi atau jawaban atas surat yang telah kita kirim, kita harus nelponin mereka satu per satu.”

Mbak Wina diam, fokus mendengarkanku.

“Dua puluh sembilan unit, Mbak,” Lanjutku dengan suara agak didramatisir.“Satu hari juga belum tentu kelar.”

“Pasti teleponnya pada gak diangkat ya?”

Tebakannya benar. Aku mendengus sebal.

“Yang gak diangkatlah. Yang katanya masih tunggu disposisilah. Yang ngakunya belum terima suratlah. Padahal tanda terimanya jelas ada.”

“Ya ampun,” komentar Mbak Wina. Matanya membesar.“Gimana kita mau menuju birokrasi kelas dunia ya, kalau urusan kirim surat aja masih pakai cara purba.”

“Jangankan kelas dunia mbak, kelas nasional aja tiarap.”

Mbak Wina tersenyum kecut mendengar jawabanku. Aku jadi bertanya-tanya perasaan Mbak Wina saat ini. Masihkah dia bangga dengan statusnya sebagai seorang CPNS? Apakah dia menyesal dan berencana mundur karena birokrasi saat ini belum berjalan sesuai harapannya? Atau, barangkali terpaksa bertahan demi bisa membayar cicilan?

Entahlah. Hanya dia yang tahu perasaannya saat ini. Aku sendiri sedang menimbang-nimbang, sudah sebanyak apa idealisme yang terkikis sejak pertama kali gabung di birokrasi. Jika berat idealisme bisa diukur dengan timbangan, aku yakin beratnya sudah jauh berkurang. Aku hanya berharap idealisme itu tidak sampai hilang karena dialah temanku satu-satunya di birokrasi.

“Jadi, bener ya, birokrasi kita masih gini-gini aja?” tanyanya lagi, mengulang pertanyaannya sendiri di awal percakapan kami. Sebuah pertanyaan retoris.

Aku menatapnya sebentar, menimbang, dan melanjutkan mengetik notulen rapat yang hampir selesai.

“Tenang Mbak, itu masih belum seberapa kok. Masih banyak kejutan lain,” jawabku sambil mengabaikan wajah pucat Mbak Wina.

***

*) Jika ada nama tokoh atau adegan yang mirip dengan dialog tersebut di instansi Anda, mungkin itu hanya perasaan Anda saja.

 

 

 

 

1
0
Seni Mentoring dalam Membangun Kapabilitas Pengawasan

Seni Mentoring dalam Membangun Kapabilitas Pengawasan

“Dapatkan dokumen dari sumber yang sah. Meskipun valid, kalau cara mendapatkannya tidak sah, bisa jadi masalah nantinya.”

Entah berapa kali pengendali teknis (dalnis) saya mengingatkan kami tentang cara perolehan dokumen. Meski masa kerja saya lebih dari dua puluh tahun dan berstatus sebagai auditor, penugasan saya lebih banyak ke pendampingan, bukan audit. Pernah memang, tapi dulu sekali, saat reformasi baru saja menggantikan orde baru dan saya pun masih begitu lugu dan culun.

Antara penugasan pendampingan dan audit membutuhkan kompetensi yang berbeda. Meskipun, keduanya sebenarnya saling melengkapi. Ketika seorang sudah malang melintang dalam penugasan audit, bukankah dia juga seharusnya memahami permasalahan dari temuan-temuan yang selama ini dia dapatkan.

Lalu, dengan berbekal temuan tersebut auditor membuat rekomendasi. Ketika kemudian si auditor memainkan perannya sebagai pendamping, bukankah dia sebenarnya juga sudah memiliki pemahaman tentang apa yang seharusnya diperbaiki berdasarkan rekomendasi-rekomendasi yang selama ini diberikan.

Bagaimana dengan sebaliknya?

Pengalaman saya sebagai pendamping laporan kinerja selama sekian tahun cukup lumayan untuk memahami proses bisnis instansi pemerintah. Interaksi yang intense ketika menggali alat ukur kinerja instansi pemerintah memberikan bekal yang cukup untuk memahami esensi mengapa suatu instansi pemerintah harus ada.

Hanya saja, seperti yang saya sampaikan, untuk menjadi auditor saya perlu me-refresh dasar-dasar auditing saya, ditambah membaca kasus-kasus korupsi tentunya. Tentu saja, saya juga butuh mempraktikkannya dalam penugasan.

Dalam hal ini, saya sangat beruntung karena dalam penugasan pertama setelah sekian tahun meninggalkan kantor dan meninggalkan dunia audit, saya mendapatkan pengendali teknis yang tangguh dan kritis. Ilmu yang saya peroleh dari buku tidak akan pernah dapat melengkapi kompetensi seorang auditor yang handal, karena ada banyak hal yang baru bisa didapatkan ketika kita terjun ke lapangan.

Dari dalnis inilah saya belajar banyak hal, dari perencanaan audit yang baik hingga pelaporan, termasuk pemilihan kata dan kalimat yang tepat agar mudah dipahami. Bagaimanapun, menulis laporan beda dengan menulis blog yang selama ini sering saya lakukan.

Apa yang saya ceritakan di atas pada prinsipnya adalah bagian dari proses mentorship. Menurut Wikipedia, mentorship didefinisikan sebagai suatu hubungan di mana seseorang yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang lebih membantu atau mengarahkan mereka yang pengalaman dan pengetahuannya kurang.

Mentor tak selamanya ditentukan oleh usia. Yang terpenting mentor punya kelebihan atau keahlian lebih dibanding mentee. Dalam tulisan ini saya akan mengeksplorasi bagaimana aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dapat meningkatkan kapabilitasnya melalui proses mentorship yang efektif dalam setiap penugasan, dilihat dari akar sejarah dan praktek yang terjadi saat ini.

Akar sejarah

Dee W Hendersen menulis artikel berjudul Enlightened Mentoring: A Characteristic of Public Management Profesionalism, yang diterbitkan pada tahun 1985. Artikel tersebut langsung membuat saya terpana sejak paragraf pertama.

Henderson mengatakan bahwa mentoring tak bisa dilepaskan dari kata ‘mentor’ yang merupakan salah satu tokoh dalam epos the Odyssey karya Homer kedua. Dalam karya sebelumnya, Homer berhasil menginspirasi Alexander the Great untuk menaklukkan dunia.

The Odyssey merupakan kisah kelanjutan bagaimana perjalanan pulang Odysseus, Raja Ithaca yang juga merupakan pahlawan pada Perang Troya, yang memakan waktu hingga sepuluh tahun. Karya Homer ini mengisahkan Odysseus yang memiliki istri bernama Penelope dan seorang anak laki-laki, Telemachus.

Mentor adalah teman Odysseus. Dialah yang dipercaya oleh Odysseus untuk mendidik anak laki-lakinya, Telemachus. Dalam kisah tersebut, Mentor digambarkan sebagai laki-laki yang sudah tua dan biasa-biasa saja. Suatu ketika Dewi Athena, yang merupakan salah satu dewa dalam mitologi Yunani Kuno, menyamar sebagai mentor dan membimbing Telemachus muda.

Telemachus selanjutnya banyak belajar dari mentor yang kelak di kemudian hari sangat berpengaruh terhadap caranya menghadapi tantangan. Telemachus inilah yang juga menjadi tokoh sentral dalam karya kedua Homer ini.

Peran mentor dalam sejarah dapat juga ditelusur dari bagaimana Aristoteles mampu menginspirasi Alexander the Great menaklukkan dunia. Dalam tulisan Membentuk Karakter Birokrat Sehebat Alexander the Great kita bisa melihat bagaimana Aristoteles membangun karakter Alexander, termasuk memperkenalkannya dengan Achilles, tokoh dalam peperangan Troya dalam Epos Homer pertama, the Illiad. Aristoteles pulalah yang selalu membangkitkan kepercayaan diri Alexander.

Mentorship di Sektor Publik

Dalam literatur manajemen, kajian tentang mentorship ini cukup banyak. Sayangnya, implementasi konsep ini di organisasi sektor publik masih sangat kurang digali, kecuali di bidang pendidikan dan kesehatan. Menurut Henderson, mentor mewujud dalam bentuk pelatih, pembimbing, guru, atau menjelma menjadi interaksi one-on-one antara mentor dan mentee dalam rangka membangun kepemimpinan.

Menurut Henderson, mentorship dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi seseorang untuk meraih kesuksesan. Menurutnya lagi, pada umumnya orang-orang yang mencapai kesuksesan tak bisa dilepaskan dari peran mentor.

Hasil riset yang dilakukan oleh Wilder dan Guthmiller juga menunjukkan bahwa mentoring, yang merupakan salah satu komponen yang sangat vital dalam membangun leadership, juga memiliki peran yang krusial terhadap proses pengembangan pengetahuan dan metode kerja.

Meski demikian, Siemer (2000) dalam artikelnya yang berjudul Public Administration Mentorship: Conceptual and Pragmatic Consideration memberikan warning terhadap beberapa teknik mentoring klasik yang sering dijumpai di sektor publik. Program mentoring yang sering didesain secara formalistik menjadi satu kebijakan dipandang tidak cukup efektif.

Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam proses mentoring semacam ini adalah adanya unsur keterpaksaan para mentor yang ditunjuk, evaluasi program mentoring tidak berjalan, proteges atau mentee tidak memiliki hak untuk memilih mentor, dan tujuan program tidak tersampaikan dengan baik. Permasalahan lain yang juga sering muncul adalah interaksi antara mentor dan mentee yang terlalu singkat sehingga dalam banyak hal proses yang berjalan hanya sebatas penyampaian informasi.

Membangun APIP dengan Mentorship

Mentorship seperti apakah yang tepat untuk aparat pengawas internal pemerintah (APIP)? Pada dasarnya, job character atau jenis penugasan APIP sangat mendukung proses mentorship berjalan secara efektif. Sebagaimana yang saya ceritakan dalam intro tulisan ini, penugasan yang dilaksanakan dengan pola kerja tim, yang sering dilakukan oleh APIP, secara langsung membentuk pola hubungan antara anggota tim dengan ketua tim, atau pun antara tim dengan pengendali teknis (dalnis).

Pola hubungan semacam ini secara tidak langsung menempatkan pengendali teknis pada peran sebagai seorang mentor, ketua dan anggota tim sebagai mentee. Atau, ketua tim pun bisa berperan sebagai mentor bagi anggota tim.  Meskipun tak harus selalu demikian, dalam beberapa hal anggota tim bisa saja menjadi mentor, misalnya dalam penguasaan information technology (IT) untuk mendukung audit.

Interaksi yang intens selama penugasan bagi APIP, dari proses penyiapan surat tugas hingga penyusunan laporan memungkinkan tim untuk melakukan knowledge sharing. Bagi anggota tim, mereka secara langsung dapat menimba ilmu dari ketua tim yang memiliki pengalaman yang lebih. Ikatan kerja dalam sebuah surat penugasan setidaknya cukup menjadi faktor yang memaksa ketua tim untuk memerankan diri menjadi mentor yang mengarahkan kegiatan audit.

Dalam hal ini, baik ketua tim atau pengendali teknis dengan peran sebagai mentor memiliki kepentingan agar penugasan dapat berjalan efektif. Sehingga, proses mengarahkan, membimbing, dan meriviu harus dilakukan.

Jika tidak, tentu akan berpengaruh pada kualitas hasil pengawasan. Belum lagi, tanggung jawab akibat kegagalan melakukan fungsi mentor bisa berakibat pada kegagalan penyelesaian tugas sesuai dengan standar, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap reputasi organisasi.

Di sisi lain anggota tim pun bisa meningkatkan kapasitas diri dan kemampuannya dari interaksi yang terbangun secara intensif dari proses perencanaan hingga pelaporan hasil audit. Hal ini senada dengan pendapat Rhys Andrews yang menyatakan bahwa interaksi dan hubungan antar anggota organisasi merupakan hal yang fundamental dalam menumbuhkan dan berbagi pengetahuan, yang pada akhirnya turut berkontribusi terhadap kinerja organisasi.

Internalisasi Nilai dengan Efektif Mentorship

Interaksi yang intens selama penugasan tidak hanya memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, tapi juga nilai-nilai. Dalam hal ini proses pembentukan karakter bahkan dapat dilakukan di sini, meski tak selamanya harus dilakukan secara formal.

Kebersamaan dalam penugasan, termasuk dalam perjalanan yang bisa jadi menempuh waktu berjam-jam ataupun ketika menikmati sarapan saat bertugas di luar kota, dapat menjadi sebuah quality time untuk berbagi informasi, pengetahuan, atau bahkan menanamkan nilai-nilai organisasi.

Terjun secara langsung melakukan audit dengan ketua tim yang berperan sebagai mentor memungkinkan anggota tim untuk mengamati, belajar, dan mereplikasi apa yang telah pelajari selama penugasan. Hal yang sama juga terjadi dalam interaksi tim dengan dalnis. Sebaliknya, hal-hal yang negatif pun dapat ‘dipelajari’ dan ‘direplikasi’oleh mentee.

Sama halnya dengan apa yang saya lakukan beberapa minggu lalu di mana saya justru banyak belajar dari anggota tim. Proses pembelajaran yang saya dapatkan secara terus menerus saat kami berinteraksi memungkinkan saya untuk belajar menyelesaikan tugas secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tak hanya itu, interaksi yang intens juga memungkinkan saya untuk mengamati sikap hidupnya dan mengambil pelajaran darinya.

Epilog

Karakter penugasan auditor pada prinsipnya sangat kondusif untuk mendukung berjalannya proses mentorship secara efektif. Ulasan di atas menunjukkan bahwa mentorship dapat menjadi media yang dapat meningkatkan kompetensi, membangun kohesivitas, menanamkan nilai-nilai organisasi, serta membentuk karakter auditor. Hal ini tentu harus menjadi kesadaran agar dalam membangun kapabilitas APIP juga mempertimbangkan aspek mentorship.

 

 

2
0
Wahai Para Pegawai KPK, Selamat Datang di Birokrat Menulis!

Wahai Para Pegawai KPK, Selamat Datang di Birokrat Menulis!

Setelah diketoknya palu tanda revisi UU KPK disetujui oleh DPR bersama pemerintah beberapa hari lalu, maka kami ucapkan selamat datang, wahai para pegawai KPK, di komunitas birokrat menulis. Komunitas yang isinya adalah sekumpulan birokrat yang kegiatan sehari-harinya mengomel dan (bisanya hanya) menulis.

Apakah tulisannya kemudian dibaca dan dijadikan refleksi oleh para pemangku kepentingan, itu tidak menjadi masalah, pokoknya komunitas ini hanya menulis. Kenapa kami ucapkan selamat datang? Karena kalian nantinya akan sama dengan kami, birokrat yang bisanya hanya mengomel dan menulis.

Wahai teman-teman pegawai KPK, tidak usah sedih dan galau jika nanti kalian diangkat menjadi ASN, alias menjadi birokrat seperti kami. Menjadi ASN itu nikmat, tidak punya beban dan kerjanya tinggal mengikuti saja apa kata atasan. Tidak perlu juga repot-repot protes karena sudah pasti tidak akan didengar. Datang saja pagi, kerjakan tugas jika memang diberi, lalu sore pulang melenggang tanpa rasa tegang. Jika sedang sepi dari tugas, ya itulah kesempatan kalian untuk membaca lalu menulis.

Jadi ASN seperti kami juga aman,  tidak perlu kuatir diteror, tidak kuatir dibuntuti oleh orang-orang yang marah karena merasa kepentingannya terusik. Selain aman, ASN seperti kami juga nyaman, karena perilaku kami sudah dibuat seragam. Jika ada perilaku yang sedikit aneh, sudah ada sistem dan petugas yang bertindak untuk memperbaikinya. Miriplah seperti robot yang jika ada komponen yang rusak akan diperbaiki oleh sang mekanik.

Bicara tentang robot, kami memang seperti robot yang tak perlu otot. Gerakan kami sudah ditentukan oleh kabel-kabel yang kadang kusut dan sering korselet. Untuk apa otot jika kami tak mampu ngotot? Menjadi seperti kami juga tak perlu mengalir darah untuk memompa kesadaran dan nurani. Untuk apa darah jika semuanya sudah terarah? Toh kesadaran dan nurani sudah dibuat berseri-seri. Lengkap dan enak kan? Semuanya sudah dipersiapkan.

Sudahlah teman-teman pegawai KPK, tidak perlu lagi kalian berburu koruptor, apalagi kalau dia politisi. Jika kalian sudah bergabung dengan kita, arena bermain kita menjadi semakin tak sama dengan mereka. Kita akan bermain riang gembira di kerangkeng besi, sedangkan mereka bermain di comberan.

Meski mereka tak pernah merasa kotor karena diri mereka memang sudah kotor, tapi tetap saja tempat bermainnya di comberan. Bau, tau! Sedangkan kita, meski di dalam kerangkeng, tapi baju kita bersih dan rapi karena sudah disiapkan petugas yang akan menyucinya setiap hari. Lebih necis kita kan?

Kalian nanti juga tak perlu lagi merasa rindu dengan operasi tangkap tangan (OTT). Untuk apa lagi mau tangkap tangan kalau tangan kalian sudah ditangkap? Penyelidik mau menyelidik? Sabar dulu, karena sebelum menyelidik telinga kalian lebih dulu akan digelitik sampai kalian tak mampu lagi tertawa. Apalagi sang penyidik, kalian tak akan berkutik karena teriakan kalian sudah dibuat sumbang dengan berbagai bunyi-bunyian yang lebih garang. Begitulah kira-kira hidup di dalam kerangkeng.

Lebih jelasnya, janganlah lagi punya niat untuk menyadap, menyita, atau menangkap. Hal-hal seperti itu hanya akan menyusahkan dewan pengawas saja. Biarlah mereka duduk di sana dan tak memberi izin apa-apa. Kasihanilah mereka, karena mungkin mereka pun tak paham kenapa mereka ada di singgasananya.

Begini ya teman-teman pegawai KPK, kami akui, selama ini kadang kami memang iri dengan kalian. Hanya kalian yang punya keberanian melawan, termasuk dengan atasan yang gerak geriknya seperti macan. Namun, tak tahukah kalian, dengan tak pernah melawan, hidup kami menjadi lebih nyaman. Perlawanan kami sudah ditukar dengan jaminan, yang namanya jaminan hari tua. Apakah kalian masih tidak ingin hidup nyaman sampai tua?

Sudahlah, tidak usahlah lagi berantas korupsi, apalagi korupsi politik. Di politik itu tidak ada yang namanya korupsi, yang ada adalah penyaluran hobi. Makanya seringkali kalian susah-susah menangkap, tapi mereka malah tertawa dan tertiwi. Apa kalian masih tega mengganggu orang-orang yang ingin menyalurkan hobi?

Independensi? Kata siapa independensi kalian terganggu nanti? Kalian tetap bisa berdiri tegak di atas kaki sendiri meski berada di kerangkeng besi. Bahkan, kaki kalian nanti tetap bisa berlari kesana kemari, asalkan mau kompromi. Mau melarikan diri? Cari saja kunci kerangkeng kalau berani. Kalaupun berhasil keluar, kalian akan seperti orang mati yang tak pernah diingat lagi.

Satu lagi, janganlah kuatir karena kalian nanti masih bisa membangun negeri. Di bawah naungan sang Korpri, jiwa-jiwa kalian akan kembali suci dan terlindungi. Lalu mari bersama kita satukan tekad untuk menjalankan kebijakan sang politisi. Karena bagaimanapun, politisilah pemegang saham tertinggi di negeri ini. Merekalah yang paling memahami semua keinginan rakyat, melebihi rakyat yang diwakili.  Dengan menjalankan perintahnya, maka sama saja kita telah membangun negeri.

Jadi, lebih baik mari menulis saja. Editor kami tidak sama dengan dewan pengawas. Mau menulis apa saja silakan, tak perlu minta izin lebih dulu.

Kami ingin seperti kalian, tapi kami sadar diri tak akan mampu. Maka, kalian sajalah yang menjadi seperti kami. Selamat datang di birokrat menulis, wahai para pegawai KPK!

 

 

 

16
3
Potret Birokrat Tajir, Berdedikasi, Mengabdi pada Negara

Potret Birokrat Tajir, Berdedikasi, Mengabdi pada Negara

“Maaf Fren, ini aku sambil nyuci mukena dan sajadah kantor. Soalnya tadi malam aku pulang kerja terlalu malam”, begitu bunyi pesan WhatsApp dari RR Ratih, panggilan akrab saya untuk Ratih Kusumaningrum, seorang teman nun jauh di sana. Saya terkesima dengan isi chat RR Ratih itu. Membaca pesan itu saya bagaikan dibasahi air hujan di musim kemarau. Sebab, sepengetahuan saya ia masih keturunan ningrat. Ibunya masih trah ke-3 keturunan raja dan ia masih mau mengerjakan pekerjaan kasar seperti mencuci, meskipun barang yang ia cuci itu miliknya sendiri.

Secara ekonomi, keluarga RR Ratih termasuk berada. Bapaknya dahulu adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan ibunya memiliki bisnis otomotif yang begitu maju pada era tahun 80-an. Dengan kekayaan kedua orang tuanya itulah seorang Ratih remaja hidup berkecukupan.

RR Ratih adalah teman saya semasa sekolah menengah atas (SMA) di sebuah daerah di Pulau Jawa. Dulu kami seringkali berada dalam satu kelompok ekstrakurikuler penelitian. Selepas tamat SMA, saya mendengar bahwa RR Ratih mengambil kuliah pada jurusan teknik, jurusan yang jauh berbeda dengan saya. Kampus kami pun berbeda. Semenjak itu komunikasi kami terputus.

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya setelah 20 tahun putus kontak, saya menemukan jejaknya dengan searching melalui media sosial. Selanjutnya, tak butuh waktu lama bagi kami untuk ngobrol seperti halnya kawan yang lama tak berjumpa.

Saya tertarik dengan cerita-cerita darinya. Salah satunya tentang pengalamannya ketika ia dilamar oleh salah satu partai politik (parpol) untuk diusung jadi wakil walikota. Ratih menolak dengan alasan tidak tertarik pada jabatan. “Lagian nggak bakalan ada orang yang mau nyoblos saya, musuh saya terlalu banyak,”begitu cerita RR Ratih mengulang kata-katanya dahulu.

Padahal, parpol tersebut mencalonkan Ratih bukan tanpa alasan. Di kalangan para punggawa pemerintah daerah tempat ia mengabdi saat ini, RR Ratih terkenal sebagai seseorang yang bersikap bagaikan sahabat Rasul “Umar Bin Khatab”. Ia berani berkata “tidak” untuk yang semestinya tidak diiyakan.

Misalnya, tentang pengesahan anggaran yang memboroskan uang negara, Ratih dengan tegas menolaknya. Berbagai permasalahan modus korupsi uang negara ia temui dalam birokrasi. Hal itu bukan membuatnya lari atau malah terlibat korupsi dan mengambil keuntungan, tetapi RR Ratih justru memiliki alasan kuat untuk tetap bertahan dalam pemerintahan.

RR Ratih juga mempunyai kompetensi sebagai pengusaha, mewarisi jiwa bisnis ibunya. Di samping mengabdi sebagai PNS, ia pun nyambi menjalankan bisnis di bidang properti. Pada hari kerja ia bekerja sebagai abdi negara, sementara pada hari Sabtu-Minggu ia mengurusi bisnisnya.

RR Ratih bercerita, “Kalau saya kerja murni mengurusi usaha properti, sakjane hasilnya jauh lebih besar. Saya pasti juga terhindar dari penipuan-penipuan mandor. Tapi, niat kerja saya sebagai PNS hanya untuk mencegah semakin banyaknya pelaku korupsi. Itulah, meski saya jualan rumah sudah cukup menghidupi, tapi saya tetap mempertahankan jadi PNS di sini. Setidak-tidaknya untuk ngerem kegilaan sistem yang dibuat agar tindakan menyimpang itu seolah-olah menjadi legal”.

Sepak terjang RR Ratih menjadi semakin nyata ketika ia diangkat menjadi Eselon 4 perencanaan teknis di pemdanya. Tugas RR Ratih mengharuskannya mensupervisi semua desain. RR Ratih selalu mencoret gambar perencanaan yang dibuat dengan asal-asalan atau dibuat dengan titipan volume.

Menghindari “ketegasan” itu, atasannya membuat kebijakan bahwa desain perencanaan teknis tidak perlu diperiksa dan ditandatangani supervisor. Jelas, tindakan penuh integritas RR Ratih ini dibenci di organisasinya sendiri.

Sewaktu Ratih ditempatkan di organisasi perangkat daerah (OPD) perencanaan, ia semakin lincah mencoret rencana kerja anggaran (RKA). Ia memverifikasi banyak hal, misalnya tentang anggaran belanja modal alat berat yang begitu besar diajukan, tetapi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) dari sewa alat berat sangat minim. Ternyata pembelian alat berat itu dimanfaatkan untuk kontraktor yang dipunyai oleh salah satu oknum PNS.

Belanja modal mobil double cabin juga dia coret. Sebab, sudah ada data yang dia dapatkan tentang kondisi jalan-jalan di kotanya yang sudah bagus. Menurutnya, pembelian mobil double cabin itu tidak perlu dan hanya sekedar untuk memuaskan gengsi dengan memakai duit negara.

Siang ini, perjuangan RR Ratih menumpas mafia di OPD tidak berhasil. Ia menceritakannya dengan sedih pada saya. Reviu OPD atas bidang Sarana-Prasarana (Sarpras) tidak bisa dia lakukan karena bukan wewenangnya, meskipun dia tahu bahwa ada kesalahan di dalam pengajuannya.

“Bidang Sarpras tidak membolehin proyek-proyek siluman itu dipangkas. Karena semua pekerjaan itu sudah ada yang punya, alias sudah ada pesanan pihak lain yang kerja sama dengan oknum orang dalam,” begitu RR Ratih berkisah.

“Hari ini saya survei ke beberapa gedung sekolah dasar (SD) rusak yang diajukan anggarannya ke kami. Sungguh memprihatinkan keadaannya. Teringat dengan proyek pengadaan di bidang Sarpras, rasanya semakin menyesakkan dada. Ada ketidakadilan karena pengajuan anggaran OPD Sapras itu jor-joran. Mestinya yang jor-joran itu bisa dialokasikan untuk perbaikan banyak SD di pinggiran yang udah rusak parah.”

“Hanya disetujui dana 20 juta rupiah untuk setiap SD yang rusak itu. Sungguh ironis. Apakah karena proyek di sekolah-sekolah itu tidak memberikan setoran pada para pejabat atau tidak ada deal-deal untuk mark up sehingga mereka harus mengalah dengan proyek-proyek yang sudah terkondisikan?”, sambung RR Ratih lagi. Rasanya saya pun turut murka mendengarnya.

Selanjutnya Ratih menceritakan bahwa baginya uang negara itu harus diperlakukan seperti uang di dompet sendiri. Dengan prinsip itu, ia akan eman-eman (berhemat) dalam membelanjakan uang negara. Itu adalah prinsipnya sejak masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

RR Ratih bercerita bahwa ia suka ngeprint di atas kertas bolak balik, selain juga memilih mode econo fast. Jika tidak perlu, ia tak mau melakukan perjalanan dinas. Snack rapat juga disesuaikan dengan tingkat kedatangan peserta pada rapat sebelumnya, biar tidak mubazir. Semua itu biar hemat.

Ironinya di lain pihak, ada yang memperlakukan uang negara dengan menghambur-hamburkan sesuka hati. Mereka lupa, kalau uang sendiri menjadi kikir, tetapi kalau uang negara diperlakukan seperti aji mumpung. Innalillaahi…Ke mana perginya hati nurani?

RR Ratih pun juga menceritakan empatinya terhadap kerusakan di lingkungan sekitar.

“Gara-gara tindakan nakal oknum, saya jadi sering memperbaiki jembatan yang dekat rumah dengan uang pribadi. Saya suruh tukang, saya foto, sampai tukang saya masuk nggrowong di bawah jembatan. Lha kalau tidak segera saya perbaiki, khan kasian masyarakat yang lewat ruas jalan di depan saya, bisa-bisa muter. Mungkin banyak orang yang heran, saya PNS, orang dalem, tapi kok mau-maunya nduitin pakai uang pribadi. Bukankah mudah dengan memakai APBD? Tapi pemikiran saya tidak seperti itu. Mengapa? Karena jika ditangani dengan APBD, pasti nanti rusak-rusak terus. Jadi saya mantap pakai uang sendiri dengan suruhan tukang saya. Semakin banyak yang lewat jembatan yang saya perbaiki, Alhamdulillah menjadi amal jariyah”, ungkap RR Ratih pada kesempatan yang lain lagi.

Luar biasa RR Ratih, begitu ucap saya dalam hati, sesaat sebelum mencoba menggali lebih lanjut lagi apa motivasinya berbuat sosial yang demikian.

“Itulah rahasia ilahi. Pengeluaran saya sedikit, karena saya nggak neko-neko. Saya hidup sederhana dan rejeki yang saya dapat dari jualan properti biaya saya pakai lagi untuk membiayai kegiatan sosial. Tanah yang awalnya saya beli hanya Rp150 juta aja, di tangan saya bisa terjual lagi hingga laku Rp900 juta. Tentunya dengan proses pengolahan dulu.”

RR Ratih juga mengungkapkan bahwa gaya hidup keseharian orang-orang pada jaman sekarang banyak yang makan gengsi. Demi pengen naik mobil tetapi nggak punya duit, mereka rela sampai korupsi. Padahal, kondisi jalanan macet di mana-mana.

Saya tahu benar maksud RR Ratih tentang gengsi itu. Meskipun di rumahnya tersedia banyak mobil pribadi, ia tetap berangkat ke kantor naik sepeda. Nyatanya ia baik-baik saja. Baginya, lebih banyak benefitnya naik sepeda. Ia bisa mengalokasikan waktu untuk olah raga dan ia juga bisa mempunyai waktu lebih bagi keluarga.

Sungguh membanggakan punya sahabat yang telah lama tidak bertemu tapi tetap baik hati, bahkan menjadi semakin hebat, seperti RR Ratih. Di manapun RR Ratih berada, ia selalu memberikan hal-hal baik untuk organisasi dan orang-orang di sekitarnya.

Sosok RR Ratih bagi saya adalah potret birokrat tajir, berdedikasi, dan mengabdi pada negara.

Semoga kita bisa seperti itu juga. Amiiin…

4
0
Tujuh Rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan,  Sebuah Upaya Meningkatkan Layanan Kesehatan di Daerah

Tujuh Rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan, Sebuah Upaya Meningkatkan Layanan Kesehatan di Daerah

Ada beberapa jenis layanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang tidak boleh berhenti sama sekali. Di antaranya adalah layanan kesehatan, layanan keamanan, dan layanan lalu lintas.

Layanan kesehatan disediakan oleh beberapa bentuk fasilitas kesehatan, antara lain rumah sakit umum (RSU) pemerintah/swasta, klinik, Puskesmas, bidan desa, dan praktik dokter/bidan. Dalam hal ini, layanan kesehatan baik yang dikelola pemerintah maupun swasta wajib bekerja sama dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Puskesmas dan bidan desa beroperasi di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Daerah. Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berdiri sendiri. Namun, kedua kelompok fasilitas kesehatan ini tetap beroperasi di bawah Pemerintah Daerah.

Meskipun secara tata kelola organisasi berada dalam hirarki pemerintah daerah, tetapi secara teknis Dinas Kesehatan dan RSUD juga berada dalam rentang koordinasi Kementerian Kesehatan.

Kementerian ini memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan perumusan kebijakan kesehatan masyarakat, koordinasi dan dukungan ke seluruh organisasi kesehatan, manajemen peralatan kesehatan, penelitian dan pengembangan, pengembangan dan pengelolaan tenaga kesehatan, supervisi dan pengawasan serta dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sayangnya, sejak dimulainya era otonomi daerah rentang kendali dan tingkat koordinasi antara Kementerin Kesehatan dengan Dinas Kesehatan serta RSUD mulai melemah. Kementerian Kesehatan tidak lagi punya struktur vertikal di daerah.

Dalam hal pembiayaan, RSUD dan Puskesmas dibiayai oleh pemerintah daerah. Meskipun, masih ada alokasi dari pemerintah pusat misalnya berupa dana alokasi khusus (DAK) yang tingkat kebutuhannya belum tentu sesuai dengan skala prioritas yang sesungguhnya dibutuhkan di lapangan.

Hal ini bisa kita lihat dengan maraknya pergerakan masyarakat untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit di perkotaan, terutama di fasilitas kesehatan swasta, untuk menyembuhkan beberapa penyakit tertentu yang tidak dapat difasilitasi di daerahnya.

Fakta ini tentu tidak sejalan dengan semangat efektifitas dan efisiensi atas pelayanan publik karena sebagian di antara mereka adalah masyarakat tidak mampu, golongan yang seharusnya bisa menuntaskan perobatannya di layanan kesehatan terdekat di daerahnya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi layanan kesehatan di daerah dengan dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan pada beberapa sektor. Untuk agenda ini, tentu saja dibutuhkan pendanaan sebagai bentuk dukungan. Adapun rekomendasi untuk dukungan ini diuraikan sebagai berikut.

1. Pemerataan jumlah dokter spesialis dan beasiswa

Yang pertama yang harus dilakukan ialah pemerataan jumlah dokter spesialis. Sebagian besar dokter spesialis memilih berkarir di perkotaan, terutama di ibukota provinsi. Di samping daya dukung peralatan, kemudahan promosi karir juga menjadi alasan. Sehingga tidak mengherankan jika ketersediaan dokter spesialis bisa jadi sangat lengkap di perkotaan.

Kontras dengan itu, di RSUD pada berbagai daerah hanya tersedia beberapa orang dokter spesialis. Akibatnya, beberapa jenis penyakit tidak bisa ditangani di RSUD. Keterbatasan spesialisasi dokter dan peralatan yang tersedia menjadi kendala di daerah.

Tentu saja, kesenjangan ini tidak bisa dibiarkan terus menerus terjadi. Harus ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan dalam menyelesaikan kesenjangan ini. Jika masalahnya adalah soal kompetensi, Kementerian Kesehatan harus membuat program Beasiswa Dokter Spesialis kepada seluruh RSUD se-Indonesia, untuk melengkapi kebutuhan akan semua jenis dokter spesialis.

Dalam program ini, perlu dilakukan pendataan guna pemerataan keberadaan setiap dokter spesialis di seluruh RSUD. Untuk menghemat biaya maka tempat belajar diupayakan ke perguruan tinggi terdekat saja dari daerah tempat dokter-dokter tersebut berpraktik atau bertugas.

Mengapa demikian? Sebab, penyakit yang diderita masyarakat tidak memandang tempat dan waktu, sehingga pembatasan ketersediaan dokter spesialis berdasarkan kelas RSUD tentu tidak relevan. Semua jenis dokter spesialis harus ada di semua RSUD.

Program ini memang membutuhkan waktu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Setidaknya dibutuhkan 4 sampai 5 tahun. Jika telah terlaksana, maka dalam kurun waktu 5 tahun lagi, semua RSUD akan memiliki semua jenis dokter spesialis.

Masyarakat umum tidak perlu lagi meminta rujukan untuk berobat ke rumah sakit di ibukota provinsi, kecuali pada beberapa penyakit tertentu yang memang harus dilakukan pengobatan di rumah sakit tertentu karena tingkat keparahannya.

Bagaimana dengan kebutuhan dokter spesialis selama menunggu selesai 5 tahun pendidikan? Sambil menunggu, Kementerian Kesehatan sebaiknya menugaskan para dokter spesialis yang telah lebih dahulu menempuh pendidikan dan baru lulus, untuk sementara bertugas di RSUD yang belum memiliki jenis dokter spesialis tertentu.

2. Melengkapi peralatan kesehatan yang dibutuhkan

Hal kedua yang harus dilakukan yaitu melengkapi peralatan kesehatan yang dibutuhkan. Setiap dokter spesialis membutuhkan peralatan tertentu dalam mendukung tugas praktiknya. Untuk itu, Kementerian Kesehatan harus terlebih dahulu melakukan pendataan seluruh alat kesehatan yang ada di seluruh RSUD, melakukan pengecekan tentang kondisi alat kesehatan tersebut, melakukan pemeliharaan apabila masih bisa dipakai dan mensuplai peralatan baru apabila peralatan lama sudah tidak bisa dipakai lagi.

Kita yakin bahwa selama ini telah banyak dilakukan pengadan alat kesehatan di RSUD. Namun, karena kurang pemeliharaan dan kurangnya manajemen asset, banyak alat kesehatan yang tidak berfungsi lagi.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan di samping memberikan bantuan peralatan kesehatan juga harus menyediakan bantuan pemeliharaan alat kesehatan dan manajemen aset. Dalam hal standar, peralatan kesehatan ini juga setidaknya harus bisa memfasilitasi general chek up.

3. Pengembangan Puskesmas menjadi Klinik 24 jam

Hal ketiga yang harus dilakukan ialah pengembangan puskesmas menjadi klinik 24 jam. Sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang mulai dibangun di tahun 1969, Puskesmas memang telah didirikan di setiap kecamatan secara bertahap di seluruh Indonesia. Akan tetapi, Puskesmas hanya beroperasi pada jam kerja. Sedangkan kebutuhan akan layanan kesehatan masyarakat tidak mengenal waktu-waktu tertentu setiap harinya.

Padahal, layanan kesehatan mendasar dalam setiap kecamatan sangat tergantung pada puskesmas, terutama yang jauh lokasinya dari ibukota kabupaten. Yang ironis ialah beberapa di antara tenaga medis justru tidak tinggal di kecamatan tersebut. Hal ini sangat membatasi ketersediaan layanan kesehatan masyarakat.

Sedangkan pihak swasta tidak berminat untuk membuka jasa layanan kesehatan di daerah mengingat sulitnya untuk berorientasi profit di daerah. Kini, sudah 50 tahun berlalu sejak pendirian Puskesmas pertama di negeri ini. Sudah waktunya dilakukan pengkajian dan reorientasi layanan kesehatan masyarakat daerah dari orientasi jam kerja menjadi orientasi 24 jam.

Sudah waktunya puskesmas ditingkatkan layanannya menjadi Klinik 24 jam. Sebagai klinik maka pelayanan bisa 24 jam dan melayani rawat inap. Tentu peningkatan Puskesmas menjadi klinik 24 jam ini akan sangat membantu masyarakat yang sakit tidak memandang tempat dan waktu.

Di samping itu, soal pendanaan juga punya cerita. Saat ini dana operasional puskesmas ditopang oleh dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang merupakan bagian dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Sementara, gaji tenaga medis bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan kondisi yang penulis amati, alokasi BOK harus ditingkatkan jumlahnya. Sebab, ternyata dukungan program BPJS kesehatan masih belum mampu mencukupi kebutuhan puskesmas untuk menyediakan layanan kesehatan yang semakin prima.

4. Penambahan jumlah RSUD

Hal keempat yang harus dilaksanakan adalah penambahan RSUD. Beberapa kabupaten memiliki kondisi geografis yang sangat tidak mendukung adanya RSUD tunggal. Alasannya ialah tentang kondisi geografis daerah tertentu membutuhkan waktu yang panjang untuk mencapai RSUD di ibukota kabupaten dari pedesaan.

Sedangkan, pasien yang dirujuk dari puskesmas ke RSUD bisa saja tidak bisa bertahan apabila waktu tempuh menuju RSUD tidak bisa cepat sampai. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan harus melakukan pemetaan terhadap kondisi geografis menuju RSUD dan keterjangkauannya oleh penduduk. Dari sini dapat diputuskan apakah perlu dibangun RSUD lagi demi meningkatkan pelayanan.

5. Peninjauan ulang otonomi daerah di bidang kesehatan

Hal kelima yang harus dilaksanakan adalah meninjau ulang pelaksanaan otonomi daerah di bidang kesehatan. Kita sama-sama menyaksikan betapa seluruh instansi pemerintah daerah larut dalam politisasi termasuk Puskesmas dan RSUD.

Politisasi ini mengorbankan banyak energi, waktu, pikiran, dan anggaran. RSUD dan Puskesmas ternyata ikut-ikutan terkontaminasi oleh kesemrawutan perpolitikan daerah. Belum lagi rotasi dan mutasi jabatan yang seringkali terjadi mendadak pada jabatan puskesmas dan RSUD yang tentunya akan sangat mengganggu pelayanan dan kenyamanan dalam menjalankan roda organisasi RSUD dan puskesmas.

Semakin ironis lagi adanya masalah dengan tingkat kepuasan dalam bekerja dan jenjang karir yang tidak jelas membuat para tenaga medis tidak betah bekerja di puskesmas dan RSUD. Banyak di antara mereka yang berusaha pindah ke perkotaan yang lebih menjanjikan kesejahteraan dan jenjang karir serta kepuasan dalam bekerja.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan harus melakukan penelitian terpadu tentang baik buruknya otonomi daerah di bidang kesehatan. Saya pribadi menilai lebih baik layanan kesehatan dijadikan terpusat kembali di bawah Kementerian Kesehatan dan membuka struktur vertikal di tingkat provinsi dan kabupaten.

Sedangkan RSUD dan Puskesmas menjadi unit pelaksana teknis (UPT) langsung di bawah Kementerian Kesehatan. Dengan demikian RSUD dan puskesmas bisa dilepaskan dari jeratan politisasi otonomi daerah.

Di samping itu, juga bisa disusun jenjang karir dan pola promosi jabatan yang jelas mulai dari struktur terbawah meniti karir sampai ke pusat. Saya yakin, kepuasan para tenaga medis akan berdampak positif bagi kinerjanya sebagai pelayan masyarakat.

6. Pembentukan layanan kesehatan berorientasi bisnis

Hal keenam yang harus dilaksanakan adalah membentuk layanan kesehatan yang business oriented pada beberapa RSU milik pemerintah yang sudah sangat mapan. Mengapa harus begitu? Sebab tidak semua pasien memakai layanan BPJS.

Sebagian di antara warga negara kita merupakan pasien dari kelas masyarakat yang berkecukupan. RSU milik pemerintah yang sudah mapan ini harus didesain menjadi sebuah instansi yang profit oriented dan kelembagaannya bisa menjadi perseroan terbuka (PT) dengan saham yang dijual ke publik.

RSU jenis ini didesain untuk bisa bersaing dengan RSU swasta yang profit oriented. Bahkan bisa saja RSU jenis ini menanam saham di berbagai bidang usaha kesehatan, termasuk menanam saham di RSU Swasta. Dalam jangka panjang, RSU ini bisa dirubah kelembagaannya menjadi BUMN berkelas nasional dan regional.

7. Modernisasi layanan BPJS

Hal ketujuh yang harus dilaksanakan adalah modernisasi layanan BPJS. Teknologi perbankan sudah sedemikian maju. Di sisi lain, salah satu penyebab terjadinya defisit anggaran BPJS kesehatan adalah banyaknya tunggakan iuran anggota. Tunggakan tersebut bukan semata-mata terjadi karena ketidakpedulian anggota untuk membayar iuran, tetapi sebagian di antaranya karena ketidakpraktisan dalam soal pembayaran.

Mengatasi persoalan ini perlu dibuat sistem autodebet terhadap pembayaran iuran BPJS langsung dari rekening atau kartu kredit yang dimiliki masyarakat non-PNS. Sebagian besar masyarakat sudah memiliki rekening bank dan memakai fasilitas ATM, kartu kredit dan mobile banking.

Sudah saatnya tagihan iuran BPJS dilakukan secara autodebet saja sehingga kendala tunggakan iuran tidak menjadi masalah lagi. Di samping itu perlu dikembangkan layanan transaksi non-tunai dalam transaksi keuangan BPJS, sehingga bisa meminimalisasi penyimpangan keuangan BPJS.

Epilog

Demikian beberapa upaya yang dapat penulis usulkan dalam memaksimalkan layanan kesehatan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia. Keberhasilan semuanya sangat tergantung dari daya dukung Kementerian Kesehatan dalam membuat program kegiatan berbasis layanan kesehatan daerah.

Sekali lagi yang perlu ditekankan ialah tentang layanan kesehatan yang terjangkau secara jarak dan biaya oleh seluruh lapisan masyarakat di negeri ini. Saya yakin bahwa Negara harus hadir di semua tempat dan waktu. Negara harus hadir dalam menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab atas kesehatan bagi seluruh warganya, tak terkecuali bagi masyarakat daerah.

Rakyat sehat negara kuat.

Salam reformasi.

1
0
Menumbuhkan Minat Membaca Para Siswa,  Karena Sekolah Bukan Hanya Tentang Angka*

Menumbuhkan Minat Membaca Para Siswa, Karena Sekolah Bukan Hanya Tentang Angka*

Metode membangun kebiasaan membaca di Amerika

Seorang guru bahasa Inggris dari Amerika bertutur tentang cara sekolah-sekolah di negaranya membangun kebiasaan membaca sejak usia dini. Salah satu metode membaca yang guru gunakan adalah reading buddies.

Metode ini memberi kesempatan bagi siswa tingkat satu hingga dua sekolah dasar untuk membaca bersama dengan siswa tingkat delapan. Aktivitas ini merupakan semacam tutor sebaya, di mana guru menunjuk tiap satu orang siswa senior untuk mendampingi satu siswa junior. Mereka membaca satu hingga dua buku selama tiga puluh menit.

Kebiasaan membaca bersama ini bukan hanya mampu menumbuhkan minat baca sejak dini, tetapi juga mengembangkan keterampilan berkomunikasi antarsiswa, menjalankan tanggung jawab dan saling sinergi antarindividu.

Selain reading buddies, guru juga menerapkan metode membaca nyaring (read aloud). Dalam metode ini, seperti halnya sekolah–sekolah di Indonesia, guru atau salah satu siswa di kelas bertugas membaca nyaring sebuah buku sementara siswa lainnya menyimak. Setiap tahun ajaran siswa sekolah dasar berhasil menuntaskan satu buku bacaan menggunakan metode ini.

Setelah menuntaskan bacaan, guru akan memberikan tugas menulis bagi siswa terkait pesan moral, karakter, setting, dan aspek lainnya dari buku yang telah dibaca. Orang tua siswa pun bisa mendukung program sekolah di rumah masing–masing dengan menggunakan metode membaca nyaring bagi anak–anaknya, seperti kegiatan membacakan dongeng menjelang tidur. Metode ini dapat melatih keterampilan mendengarkan sehingga anak terbiasa untuk berempati terhadap orang lain.

Beragam program kegiatan dirancang untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis (critical thinking) siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah. Program pertama adalah book report bagi siswa tingkat lima atau enam yang telah menuntaskan bacaan. Guru memberikan tugas membuat laporan tentang buku yang telah dibaca kepada siswa berupa outline setiap paragraf yang telah dibaca.

Kedua, free reading atau membaca buku favorit sekali seminggu. Siswa sekolah menengah diberi kesempatan untuk membaca buku apa saja yang mereka sukai. Bukan sekedar membaca buku, tetapi aktivitas membaca ini disertai dengan menuliskan hasil analisis mereka terkait buku yang telah dibaca dan disetorkan di akhir tahun ajaran.

Dengan metode kedua ini, siswa dilatih untuk membandingkan buku, mengupas tuntas pandangan dan latar belakang pengarang, sejarah, budaya, serta peristiwa sosial politik yang mewarnai terbitnya suatu karya.

Ketiga, invite the author yaitu sekolah memfasilitasi pertemuan penulis buku dengan warga sekolah untuk berbincang-bincang tentang kebiasaan membaca di antara mereka. Selain itu, yang lebih penting ialah ketika penulis buku berbagi pengalaman dalam menghasilkan karya tulis.

Menariknya, sebagai pelengkap ketiga kegiatan itu, guru juga mengadakan kompetisi bagi siswa yang paling banyak membaca buku. Biasanya kompetisi ini disampaikan pada awal tahun ajaran untuk dievaluasi di akhir periode tahun ajaran.

Guru akan memberikan penghargaan kepada siswa atas usahanya membaca buku terbanyak dengan mengadakan pizza party pada akhir tahun ajaran. Sikap guru tersebut dapat memupuk rasa percaya diri siswa dan membangkitkan semangat mereka untuk terus membaca lebih banyak lagi buku di tahun–tahun mendatang.

Menumbuhkan budaya membaca di Indonesia

Lalu, apa kabar kegiatan membaca di sekolah–sekolah Indonesia? Kemendikbud telah mencanangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sejak tahun 2015. Sekolah didorong untuk mengalokasikan setidaknya 15 menit waktu untuk membaca buku, selain buku teks, setiap hari bagi siswanya. Harapannya, sekolah mampu menghasilkan siswa yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia melalui kebiasaan membaca.

Namun, apakah sekolah telah mengimplementasikan GLS secara optimal? Apakah sekolah berhasil menumbuhkan minat baca siswa dan guru? Metode dan program kegiatan apa saja yang telah dijalankan sekolah? Apakah sekolah berupaya meningkatkan koleksi sumber bacaan non-teks di perpustakaan?

Kurang lengkapnya koleksi buku non-teks di perpustakaan sekolah

Salah satu guru SMK mengeluhkan kurangnya koleksi buku non-teks di perpustakaan sekolahnya. Menurut beliau, keterbatasan ini berdampak pada rendahnya minat siswa untuk membaca buku. Beberapa siswa juga kerap kecewa karena sumber bacaan yang disediakan sekolah tidak menarik bagi remaja.

Bagaimana guru dan siswa dapat mengembangkan dirinya, memperluas wawasannya, melejitkan potensinya, jika yang disuguhkan itu–itu saja. Dari perpustakaan, kelas, rumah, hingga kamar tidur, mereka hanya bertemu dengan buku teks.

Padahal, Hernowo dalam bukunya “Andaikan Buku Itu Sepotong Pizza” mengatakan bahwa andai buku–buku di rak–rak perpustakaan ibarat makanan kesukaan, tentunya kita akan lahap memakannya. Sayangnya, sekolah lebih memilih memenuhi rak–rak perpustakaan dengan buku–buku teks pelajaran. Ibarat makanan, buku teks adalah makanan yang tidak mengundang selera.

Tolak ukur keberhasilan pendidikan adalah budaya membaca

Menurut Billy Antoro, tolak ukur keberhasilan pendidikan adalah banyaknya anak yang gemar membaca, bukan dilihat dari banyaknya anak yang mendapat nilai tinggi dalam pelajaran di kelas tersebut. Namun seringkali yang terjadi di lapangan adalah baik siswa, orang tua maupun sekolah hanya berpatokan pada angka–angka di atas kertas.

Siswa malas membaca karena kurangnya bacaan yang menarik minat. Lingkungan keluarga pun tak memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan wawasan keilmuan melalui ketersediaan buku di rumah. Sekolah yang menjadi andalan orangtua untuk mencerdaskan putra–putrinya pun tidak sanggup menyediakan buku bermutu.

Bagaimana pendidikan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, jika hanya berfokus pada nilai tinggi dan melupakan kegiatan literasi? Sudah saatnya sekolah memberi asupan bergizi bagi warga sekolah melalui buku–buku yang mencerahkan.

Sekolah dapat menyediakan buku–buku motivasi dan pengembangan diri di samping buku teks pelajaran. Selain itu, sekolah dapat melibatkan warga sekolah dalam membuat program kegiatan literasi yang menarik.

Terakhir, dorong orang tua dalam menciptakan suasana keluarga cinta baca. Jangan malu mengadopsi program sekolah rujukan maupun negara maju untuk melakukan perubahan.

 

*Tulisan ini pernah dimuat di Antologi Pendidikan: 1001 Cara Membuat Guru – Siswa Suka Baca, diterbitkan oleh Yayasan Anak Bangsa Indonesia, Kota Bogor, tahun 2019. Disajikan kembali dengan sedikit perubahan.

 

 

1
0
error: