Birokrat Menulis Goes to KPK

Birokrat Menulis Goes to KPK

Hari Selasa tanggal 21 November 2017, perwakilan pergerakan Birokrat Menulis (BM) mendapatkan kesempatan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memaparkan proposal penelitian. Proposal tersebut adalah bagian dari kompetisi yang diselenggarakan oleh KPK bekerjasama dengan Universitas Paramadina.

Kompetisi yang dimulai sejak bulan Oktober lalu diikuti oleh lebih dari 700 partisipan. Perwakilan BM berhasil menembus 15 besar dan melaju di babak presentasi. Nantinya akan terpilih 10 besar yang dinyatakan berhak melakukan penelitian.

Proposal penelitian dari Birokrat Menulis, yang diwakili oleh Mutia Rizal dan Ilham Nurhidayat, mengambil tema tentang perjuangan para whistleblower menghadapi kultur paternalistik di birokrasi pemerintahan. Semoga proposal yang ditawarkan dapat diterima oleh tim seleksi untuk dapat diwujudkan dalam sebuah penelitian.

***

McDonaldisasi Birokrasi dan (i)Rasionalitas Weberian

McDonaldisasi Birokrasi dan (i)Rasionalitas Weberian

Diskusi Publik MAP Corner-Klub MKP, Fisipol, Universitas Gadjah Mada.

Selasa, 22 Agustus 2017

Birokrat Menulis diundang oleh kampus UGM sebagai narasumber dalam diskusi publik pada Hari Selasa lalu, tanggal 22 Agustus 2017. Diskusi yang diselenggarakan setiap hari selasa ini digagas oleh sebuah komunitas bernama MAP Corner – Klub MKP, sebuah komunitas kritis yang didirikan oleh mahasiswa bersama beberapa akademisi Magister Administrasi Publik dan Magister Kebijakan Publik Fisipol UGM.

Diskusi yang dilakukan di lobi Kampus Magister Administrasi Publik (MAP) UGM sore itu kebanyakan dihadiri oleh para mahasiswa MAP dan MKP baik di jenjang s1, s2, maupun s3, dan beberapa mahasiswa dari kampus lain. Selain itu tampak beberapa birokrat dari Kabupaten Sleman maupun Kota Yogyakarta hadir untuk meramaikan diskusi. m

Mutia Rizal, mewakili Birokrat Menulis sebagai narasumber menyampaikan beberapa hal untuk memantik diskusi:

Max Weber seorang sosiolog Jerman, memiliki pemikiran yang berpengaruh besar dalam kehidupan sosial umat manusia. Konsepnya mengenai tindakan sosial maanusia berkembang luas, termasuk dalam kehidupan di birokrasi. Pemikiran Weber disebut sebagai penanda munculnya modernitas dengan adanya asas rasionalitas dalam tindakan.

Bagi Max Weber, birokrasi tipe ideal lebih unggul daripada struktur otoritas tipe tradisional dan karismatik. Birokrasi ini didasarkan pada hukum dan keputusan rasional, tindakan aparat dan pemimpin didasarkan pada pengetahuan rasional dan keahlian.

Rasionalisasi birokrasi modern adalah, proses administrasi dalam kegiatan birokrasi itu hanya dapat menjadi efisien, rutin, dan nonpartisan apabila cara kerja organisasi dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai cara kerja sebuah mesin untuk mencapai efisiensi, ouput standar, dan kepastian.

Konsep rasionalitas weber dalam birokrasi memiliki tiga prinsip penting yaitu formalisasi, instrumentalime, dan otoritas legal-rasional.

Formalisasi dimaksudkan sebagai konsep yang menggambarkan sejauh mana aturan, norma, prosedur, regulasi, instruksi, komunikasi, dan pelaksanaan tugas ada dalam wujud tertulis (written form). Segala bentuk formalisasi tersebut dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang (role makes the person). Implikasi negatif dalam birokrasi adalah organisasi menjadi cenderung kaku dan tidak adaptif.

Intrumentalisme, adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa organisasi itu mirip suatu alat atau mesin yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika kita mengatakan sesuatu itu instrumen, kita melihat itu sebagai sebagai “satu alat ke suatu tujuan” (a means to an end). Weber memandang jabatan, prosedur, dan pola interaksi tidak hanya sebagai bagian pembentuk organisasi saja. Lebih dari itu,  mereka dikategorikan sebagai alat (instruments) untuk mencapai tujuan besar organisasi (ends). Implikasi negatif dari instrumentalisme adalah terjadinya penyalahgunaan tujuan, dan menjadikan alat sebagai tujuan.

Otoritas legal-rasional, yaitu otoritas yang sah (legitimate) didasarkan pada jabatan formal (dan karena itu legal, sah secara hukum tertulis). Dengan legalitas formal tersebut, anggota organisasi menjadi tidak memiliki pilihan lain, selain harus mematuhi aturan pemegang otoritas.  Implikasi negatif dari otoritas legal-rasional ini adalah adanya dominasi berlebihan, jarak kekuasaan menjadi lebar, dan terjadinya kepatuhan buta.

Weber juga menyebut birokrasi terkurung dalam sangkar besi (iron cage). Kurungan itu disebabkan oleh adanya berbagai rasionalitas yang menghasilkan berbagai aturan serba formal, kaku, dan dominan yang mengelilingi birkorasi.

Salah satu dampak rasionalitas yang penting adalah terjadinya alienasi (keterasingan) bagi individu dalam kehidupan birokrasi. Segala macam rasionalitas akhirnya membentuk seperangkat nilai-nilai maupun perilaku tertentu yang justru seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang. Pada saat itulah individu menjadi terasing di dunia birokrasi.

Dengan rasionalitas ini pula mengakibatkan kultur informal sulit masuk dalam kehidupan birokrasi, karena dianggap tidak rasional dan kurang memenuhi syarat sebagai instrumen dalam pencapaian tujuan.

Adapun McDonaldisasi yang diperkenalkan oleh George Ritzer, sosiolog Amerika, merupakan sebuah afirmasi dari rasionalitas Weber. Ritzer mengatakan bahwa aspek kehidupan sosial manusia telah mengalami McDonaldisasi, yaitu segala perilaku kita selalu mengandung unsur efisiensi, kalkulasi, prediksi, dan kontrol, layaknya sebuah restoran cepat saji McDonald. Hal ini sangat relevan dengan kehidupan di birokrasi.

Dalam kehidupan birokrasi, efisiensi, kalkulasi, prediski dan kontrol selalu membayangi setiap sendi birokrasi. Hal itu tampak jelas terlihat dari sistem penganggaran, sistem kerja, sistem kinerja, dan juga sistem pengendalian dalam birokrasi.

Yang menarik dari konsep McDonaldisasi adalah adanya irasionalitas dalam rasionalitas, yaitu dampak negatif dari adanya sebuah rasionalitas. Sebagai contoh sederhana dalam kehidupan birokrasi, sering kita melihat pelayan birokrasi yang tidak ramah dalam melayani masyarakat akibat tuntutan efisiensi, adanya kemacetan lalu lintas saat pagi hari dan sore hari akibat semua pegawai berangkat dan pulang saat bersamaan berdasarkan waktu yang ditentukan.

Hal menarik lain dari McDonaldisasi adalah adanya paradoksial dari prinsip Mcdonaldisasi.

Pertama, Inginnya efisien, justru perilaku dan hasilnya tidak efisien. Sebagai contoh nyata yaitu adanya persyaratan pertanggungjawaban yang berlebihan karena keiginan efisien dan pelaksanaan keuangan yang terkendali. Sampai-sampai Presiden mengeluhkan bahwa PNS kerjanya hanya mengurus Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Kedua, proses dan produk inginnya terkalkulasi, namun ternyata justru input, proses  dan output tidak dapat terkalkulasi dengan baik. Salah satu akibat yang terpampang nyata adalah adanya permasalahan hutang luar negeri untuk mendanai berbagai program pemerintah yang telah terkalkulasi. Hutang  yang semakin bertambah dinilai oleh sebagian masyarakat justru sebagai sebuah kegagalan kalkulasi pemerintah.

Ketiga, keinginan memprediksi kebutuhan masyarakat justru menimbulkan banyaknya keluhan di masyarakat. Masyarakat belum merasakan kebutuhannya terpenuhi dan terlayani dengan baik. Kebutuhan masyarakat selalu bergerak dan birokrasi seringkali gagal memahami kebutuhan masyarakat tersebut.

Keempat, keinginan birokrasi untuk mengendalikan (to control) perilaku aparat masih jauh dari harapan. Terjadinya kegiatan pungutan liar, banyakanya kasus korupsi, serta keluhan Menteri PAN dan RB tentang PNS bekerja hanya untuk absen, menandai gagalnya birokrasi mengendalikan seluruh aparatnya.

Diskusi diwarnai oleh berbagai pertanyaan dan pendapat sebagai berikut:

  • Kita tidak bisa menyalahkan rasionalisasi, karena kita tidak bisa menghindari rasionalisasi tersebut sebagai tanda era modern. Yang peerlu kita waspadai adalah efek buruk dari rasionalisasi. Sistem yang dibuat di birokrasi pun adalah hasil rasionalisasi, mungkin salah satu jalan keluarnya adalah sistem birokrasi yang lebih demokratis.
  • Keterasingan tidak saja dirasakan oleh aparat di intern birokrasi, masyarakat di luar birokrasi pun merasakan hal yang sama. Sebagai contoh seorang yang datang ke kantor instansi pemerintah sering diabaikan dan dianggap tidak penting, meskipun tujuannya untuk meminta layanan publik yang menjadi haknya.
  • Rasionalisai berlebihan dapat menciptakan dominasi. Untuk itu apakah lebih baik jika kita belajar dari street level birokrat, pada tataran ini kita menyadari bahwa di level bawah, mereka memiliki otonomi yang bisa jadi mampu melawan dominasi.
  • Aturan dibuat untuk mengatur perilaku aparat, apakah ini salah? Tidak, namun aturan adalah produk dominasi yang jika kita tidak kritis maka justru akan menghambat potensi para aparat. Himbauan agar aparat memiliki komitmen dengan pelaksanaan aturan adalah wacana dominasi yang cenderung anti resitensi.
  • Kita tidak bisa menafikkan rasionalisasi, bahkan di negara maju yang tingkat penympangannya relatif rendah tetap melaksanakan birokrasi dengan penuh rasionalitas. Namun perbedaannya di negara itu demokrasi mampu bersanding dengan baik dengan rasionalisasi.
  • Salah satu kelemahan kita dalam membaca permasalahan di birokrasi adalah kita menganggap bahwa kehidupan birokrasi seperti ruang hampa, tidak berhubungan dengan sistem yang lain. Padahal birokrasi kita sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi dan politik di sebuah negara. Untuk itu, perlu kiranya kita semakin kritis terhadap lingkungan luar di sekitar birokrasi.
  • Capaian kinerja optimal di birokrasi sulit untuk kita ukur, karena kebutuhan masyarakat selalu bergerak. Sehingga tipe ideal birokrasi weberain tidak pernah terwujud. Salah satu kelemahan birkrasi yang ingin mengikuti tipe idela tersebut adalah selalu menyamakan dan menyeragamkan perilaku aparat di seluruh instansi, padahal sifat, fungsi, dan kultur setiap instansi bisa saja berbeda jauh.
  • Kultur di birokrasi bisa dibentuk dengan menerapkan birokrasi yang lebih demokratis. Hal itu bisa dilakukan dengan cara memperlonggar dominasi dan menerima nilai-nilai kearifan lokal masuk dalam kultur birokrasi.

Pada sesi terakhir diskusi, dapat ditarik kesimpilan bahwa:

  • Birokrasi tidak dapat terbebas dari weberian, tapi mengkombinasikan rasionalisasi lama dengan prinsip baru tentang network dan demokrasi. Tidak pula berarti tidak ada dominasi, tapi lebih pada organisasi dan manajemen menjadi demokratis. Perlu diciptakan diskursus baru untuk mendukung proses demokratisasi di birokrasi.
  • Prinsip demokrasi selama ini sulit dilaksanakan karena dianggap membahayakan struktur vertikal, pengembangan network menjadi tidak dinamis, hanya akan membuat fragmentasi dalam rangka kompetisi. Selain itu otoritas dan perintah tidak lagi dapat menjadi solusi.
  • Tiga hal yang perlu menjadi refleksi agar birokrasi lebih manusiawi dan bernilai, yaitu tentang power, freedom, dan culture.
  • Dalam power, perlu kiranya mengurangi dominasi dengan cara memperkecil jarak kekuasaan. Hirarki struktural hendaknya sebagai pembagian tugas saja, bukan sebagai sarana untuk mendominasi aparat. Birokrasi hendaknya tidak anti resistensi, karena resistensi selalu akan ada, dan justru diperlukan untuk membangun kehidupan dinamika birokrasi yang bermartabat.
  • Kebebasan (freedom), akan lebih baik jika dimaknai sebagai potensi bukan sekedar otonomi. Karena jika sebagai otonomi, akan berpeluang menjadi anarki. Jika sebagai potensi justru dapat menjadi kekuatan bagi aparat dalam menyalurkan potensi kekampuan yang dimiliki.
  • Dalam hal culture di birokrasi, hendaknya waspada terhadap kesesatan simbolisasi yang melahirkan identitas tertentu. Jika terjadi hal demikian, nilia-nilai mulia yang ingin dibangun justru akan memudar, akan terganti dengan simbolisasi yang penuh hipokrisi.
Mari Mendobrak Mitos Opini WTP Badan Pemeriksa Keuangan

Mari Mendobrak Mitos Opini WTP Badan Pemeriksa Keuangan

(Pernyataan Sikap ‘Pergerakan’ Birokrat Menulis)

Oleh : Tim Redaksi Birokrat Menulis

 

Banggakah Anda jika mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK? Kecewakah Anda jika mendapatkan opini Disclaimer dari BPK?

——–

Di level diskursus birokrasi pemerintahan, audit keuangan (atau audit atas laporan keuangan) banyak dipersepsikan sebagai kegiatan pemeriksaan keuangan yang komprehensif, yaitu untuk menemukan penyimpangan dan pengidentifikasian tindakan koruptif.

Masyarakat umum dan banyak birokrat juga belum paham betul dengan kebenaran sifat audit keuangan. Mereka mempersepsikan jika opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka pengelolaan keuangan telah dinyatakan bersih dari penyimpangan. Masih banyak yang terpana ketika sebuah instansi pemerintah mendapatkan opini WTP, tetapi tiga bulan kemudian beberapa pejabat di instansi tersebut tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski telah dijelaskan oleh Ketua BPK, banyak yang belum memahami bahwa maksud audit keuangan hanyalah untuk memeriksa penyajian angka-angka di laporan keuangan, utamanya terkait kesesuaiannya dengan standar akuntansi, kepatuhan terhadap peraturan dan kelemahan sistem pengendalian intern, dan bukan untuk memeriksa kebenaran material, apalagi kinerja sebuah instansi pemerintah.

Jika menilik arti dan manfaat sebenarnya dari kegiatan audit keuangan, maka pengertian audit keuangan tidak akan ‘semencekam’ yang banyak dibayangkan masyarakat. Audit keuangan adalah kegiatan pemeriksaan yang fungsinya untuk memberikan pendapat atas kewajaran suatu penyajian informasi laporan keuangan. Artinya, pemeriksaan ditujukan untuk melihat kualitas ‘informasi akuntansi’ yang dibandingkan dengan prinsip akuntansi dan standar yang berlaku umum.

Secara teoritis mestinya audit keuangan tidak mencekam seperti yang dibayangkan selama ini. Sayangnya, praktik audit ini di Indonesia, terutama yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), telah berubah menjadi begitu mencekamnya. Hal ini karena beberapa auditor BPK telah berimprovisasi dalam melakukan pemeriksaan di lapangan dan akhirnya memberi kesan menakutkan bagi instansi yang diaudit. Karena menakutkan dan mencekam inilah lalu masyarakat awam berharap lebih banyak atas audit laporan keuangan. Semacam gayung bersambut, terjalinnya improvisasi auditor dengan ekspektasi masyarakat.

Begitu juga dengan manfaat. Laporan keuangan yang telah diaudit dianggap telah mampu diandalkan dan bermanfaaat menjadi bahan pengambilan keputusan yang baik. Namun demikian, pengambilan keputusan ternyata belum banyak memanfaatkan laporan hasil audit keuangan ini. Bahkan, pemangku kepentingan tertentu masih kesulitan melakukan interpretasi terhadap arti dari laporan keuangan. Kebanyakan para pemangku kepentingan hanya membaca judul dari pernyataan opini apakah ‘WTP’ atau tidak. WTP kesannya adalah auditor telah memberikan stempel “approved”.

Ketidakpahaman pemangku kepentingan, masyarakat, maupun sebagian birokrat ini dapat dimaklumi mengingat berbagai pihak telah membangun dan membentuk sendiri mitos ritual audit keuangan ini. Ya, audit keuangan sebenarnya tidak lebih dari sebuah ritual yang dilakukan jika sebuah instansi memiliki laporan keuangan. Ritual yang seolah harus dijaga agar mitos pengelolaaan keuangan yang bersih mampu diraih.

Mitos tidak dapat terbangun dengan sendirinya. Ada upaya tertentu dari berbagai pihak untuk membuat sebuah penanda menjadi makna tertentu yang mengakar kuat di masyarakat. Mitos bukan konsep atau ide, tetapi merupakan suatu cara pemberian arti.

Mengacu kepada konsep mythologies, sebuah buku yang ditulis oleh Roland Barthes, mitos mengenal tiga unsur, yaitu: penanda, petanda, dan tanda. Laporan audit sebagai penanda, sedangkan opini sebagai petanda. Sedangkan tanda adalah hubungan antara penanda dan petanda yang mempunyai arti khusus, yang bisa jadi arti tersebut adalah tata kelola keuangan yang baik.

Dalam hal ini, mitos yang dibangun terhadap opini laporan audit keuangan adalah tata kelola keuangan yang baik. Pemaknaan ‘baik’ pun dapat mengalami reduksi di sana sini. ‘Baik’ menurut auditor adalah sesuai dengan standar. ‘Baik’ menurut instansi bisa jadi adalah telah tertib dan bebas kesalahan administrasi. ‘Baik’ menurut masyarakat bisa jadi adalah tata kelola yang bersih dari penyimpangan. Banyaknya pergeseran makna karena interpretasi yang berbeda ini lah yang kemudian melahirkan mitos. Sebuah kebenaran yang dianggap nyata, tetapi belum tentu dapat dibuktikan.

Selama ini, mitos tersebut telah dipelihara dan dibiarkan mengalami reduksi maknanya di sana sini. Seperti halnya pohon beringin, yang arti denotatifnya adalah pohon besar dan rindang, ia telah mengalami pergeseran makna menjadi pohon keramat yang menyimpan cerita mistis, atau sebagian juga mereduksi makna sebagai pohon yang penuh dengan rahmat dan rezeki. Pergeseran makna ini tidak terlepas dari budaya setempat yang melingkupinya.

Demikian pula opini dari hasil audit keuangan. Pergeseran makna dari kesesuaian dengan standar menjadi gambaran tata kelola keuangan yang bersih, lalu terjadi reduksi makna sebagai prestasi. Pada saat prestasi menjadi makna baru bagi hasil audit keuangan, maka tidak heran jika kemudian banyak instansi pemerintah yang berlomba untuk meraihnya, bahkan terkadang menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Pemaknaaan sebagai prestasi sangat erat kaitannya dengan budaya atau rezim aturan yang menyelimuti birokrasi di Indonesia. Prestasi yang diraih lalu erat dikaitkan dengan prestasi mematuhi aturan dan standar.

Reduksi makna ini bukan hanya bermain pada tataran ucapan dan komunikasi, tetapi telah masuk pada tataran praktik dan legitimasi. Di level pemegang otoritas pemerintahan, opini hasil audit telah dilegitimasi menjadi instrumen kekuasaan dengan adanya pemberian penghargaan bagi instansi pemerintah yang telah berhasil merebut opini WTP.

Dengan menjadikannya sebagai instrumen legitimasi, maka ditengarai pemberian persetujuan anggaran menjadi lebih mudah dan sekaligus sebagai sarana menormalisasi politik anggaran. Legitimasi ini melanggengkan mitos bahwa opini hasil audit keuangan WTP sebagai sebuah prestasi yang membanggakan. Di lain pihak, legitimasi atas mitos prestasi ini juga berfungsi mengukuhkan budaya kepatuhan di lingkungan birokrasi. Artinya, semakin instansi pemerintah ingin memperoleh prestasi tersebut, semakin perlu menaikkan kadar kepatuhan terhadap aturan dan standar.

Di lain sisi, budaya kepatuhan terhadap aturan yang melanggengkan mitos tersebut tidak bebas dari permasalahan. Standar dan aturan formal adalah produk dari rasionalitas Weberian yang menganggap kegiatan birokrasi akan efektif dan efisien jika segala sesuatunya dibentuk dan ditentukan dengan sebuah standar dan aturan. Yang dituntut oleh standar dan aturan ini adalah kepatuhan. Namun, seringkali, kepatuhan yang berlebihan melupakan kepatutan. Nilai-nilai luhur dan etika kemudian terpinggirkan.

Dalam beberapa kasus penyusunan maupun penggunaaan anggaran, secara standar dan aturan telah benar, tetapi secara substansi bisa jadi hal tersebut tidak sesuai dengan kepatutan yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, sebuah acara rapat koordinasi sebuah instansi yang memakan biaya ratusan juta telah diselenggarakan di sebuah kota tertentu seolah tidak menyalahi aturan, tetapi ternyata pemilihan waktu dan tempat rakor tersebut disesuaikan dengan adanya perhelatan mantu salah seorang pejabat di instansi itu. Ini suatu kegiatan yang tidak melanggar kepatuhan, tetapi tidak sesuai dengan asas kepatutan. Banyak pegawai kelas bawah yang sebenarnya merasa terusik dengan ketidakpatutan tersebut.

Rezim kepatuhan terhadap standar dan aturan telah disuburkan oleh audit keuangan BPK. Instrumentalisme semakin tumbuh subur. Aturan dan standar yang tadinya dimaksudkan hanya sebagai sarana mengatur kini semakin meningkat derajatnya menjadi tujuan. Semua berlomba-lomba mengejar prestasi opini audit BPK dan sering melupakan tujuan dasar meningkatkan nilai layanan publiknya.

Banyak telah dijumpai cerita mundurnya pejabat pengadaan akibat dari ketakutan dari jeratan hukum dan aturan karena rezim kepatuhan yang terus ditumbuhkan. Cerita keampuhan efek audit keuangan ini pun sebenarnya sejalan juga dengan cerita kriminalisasi pejabat ataupun pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Semuanya tentang tumbuh suburnya rezim aturan dan standar.

Standar juga memiliki efek negatif terhadap efisiensi, sebuah tujuan yang sebenarnya ingin disasar oleh birokrasi itu sendiri. Terjadi paradoks di sini. Dengan semangat pemenuhan aturan agar instansi mendapatkan opini WTP, maka semua instansi semakin ketat menerapkan prosedur, terutama prosedur keuangan. Pertanggungjawaban bahkan disasar sampai pada rincian detil, berkas pertanggungjawaban terkadang perlu dibuat berlembar-lembar, dan tanpa makna.

Karenanya, terjadi inefisiensi waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya. Sementara itu, di lain hal, terjadi gelombang teknologi informasi yang sebenarnya mampu membuat cara bekerja lebih efisien lagi. Bahkan, standar akuntansi pun terlihat tertinggal dari pesatnya kemajuan teknologi. Pantas saja jika Presiden Jokowi pun sempat mengeluh bahwa prestasi PNS, bawahannya itu, hanyalah berhasil mengurus SPJ.

Pemenuhan terhadap standar juga menjadikan semua bentuk pelayanan publik menjadi sama. Jenis maupun bentuk pelayanan pubik yang tertuang dalam laporan keuangan hasil audit menjadi seragam di mata standar. Jika semuanya menjadi sama dan seragam, maka fleksibilitas menjadi tergerus. Padahal, fleksibilitas berupa diskresi kadang diperlukan untuk kecepatan pemenuhan pelayanan publik.

Audit sebagai sebuah ritual telah didukung dengan pembentukan mitos akan memproduksi ritual-ritual baru dalam praktik birokrasi. Dalam kapasitasnya sebagai teknik kekuasaan, audit keuangan benar-benar menunjukkan tajinya. Dengan audit, perilaku institusi pemerintah menjadi terbentuk, cenderung mengamankan institusinya dari kesalahan yang kemungkinan mampu dideteksi oleh audit.

Kini audit keuangan telah menjadi sebuah mekanisme pengawasan yaang bersifat panoptikon. Pengawasan yang diskontinyu, tetapi efeknya kontinyu. Karena, setiap pegawai — terutama di bagian keuangan dan administrasi — menjadi cenderung menerapkan prosedur ketat terhadap urusan keuangan dan administrasi. Mereka selalu dihantui oleh kesalahan administrasi dan pemenuhan standar akuntansi hanya untuk mengejar mitos bernama prestasi, sebuah logika yang seharusnya sudah mulai ditinggalkan. Laporan keuangan dengan predikat WTP mestinya bukan barang yang perlu diperjuangkan berlebihan, apalagi dimitoskan menjadi prestasi.

Ibarat membuka warung makan, makanan siap saji sudah semestinya tersaji, tidak perlu diperjuangkan lagi apalagi dianggap prestasi. Prestasi seharusnya diukur pada seberapa mampu makanan yang disajikan tadi berdampak pada kesehatan pelanggan yang menikmatinya.

Perlu ada keberanian dari auditor, terutama auditor BPK, dan kita semua untuk merombak ritual audit ini, yang seharusnya tidak perlu semencekam itu. Perlu keberanian bagi instansi yang diaudit untuk terkadang rela dianggap tidak ber ‘prestasi’ karena tidak mendapat predikat WTP, tetapi tetap memiliki nilai bagi masyarakat.

Perlu keberanian dari pemegang otoritas pemerintahan, utamanya Presiden, untuk tidak lagi melegitimasi mitos opini WTP audit BPK. Yang kita perlukan adalah otoritas pemerintahan menciptakan mitos baru untuk menggeser sekedar ‘budaya kepatuhan’ menjadi ‘budaya kepatutan’ akan pemenuhan kinerja pelayanan publik. Dengan demikian peradaban birokrasi kita mampu bergerak menuju peradaban baru yang lebih bermakna.

 

Jakarta, 29 Mei 2017

 

 

 

Birokrat Menulis Dalam Diskusi Publik: PP No 11 Tahun 2017 dan RPP Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)*

Birokrat Menulis Dalam Diskusi Publik: PP No 11 Tahun 2017 dan RPP Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)*

Setyo Nugroho dan Ilham Nurhidayat bersama bpk. Eko Prasodjo (Keynote Speaker)
dan bpk. Rudiarto (moderator) (Foto: Dokumen Birokrat Menulis)

—-

Yogyakarta yang istimewa kembali dipercaya untuk pelaksanaan even cukup prestigious, yaitu Diskusi Publik Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bertempat di hotel Hyat, Jalan Palagan Yogyakarta, hari Jumat tanggal 19 Mei 2017, Diskusi Publik menghadirkan Bapak Eko Prasodjo untuk memberikan keynote speech serta beberapa narasumber yaitu Bapak Aba (Asdep Menpan dan RB), Bapak Laode dan Bapak Istiyadi yang merupakan pakar-pakar di bidang birokrasi pemerintahan.

Bapak Eko Prasodjo memberikan sharing proses penyusunan PP No. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS ini yang sangat dinamis karena banyak menyangkut hajat hidup PNS di negeri ini. PP dan RPP ini merupakan turunan dari UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan diikuti beberapa PP terkait ASN lainnya. Secara filosofi PP No. 11/2017 berupaya mendorong PNS menjadi semakin professional dalam melaksanakan amanah birokrasi pemerintahan.

Bapak Rudiarto dari UI yang bertindak sebagai moderator mencairkan suasana dengan menyatakan bahwa Diskusi Publik tentang PP No. 11/2017 merupakan diskusi publik pertama yang dhadiri oleh non birokrasi pemerintahan, diantaranya LSM, akademisi, mahasiswa S1, S2, dan S3 serta undangan istimewa untuk Birokrat Menulis (BM). Semestinya Birokrasi Menulis dihadiri oleh Mutia Rizal, Ilham Nurhidayat, dan Setyo Nugroho, namun nama yang disebut pertama tidak dapat hadir karena berhalangan, maka jadilah Ilham dan Setyo sebagai wakil BM dalam acara diskusi publik ini.

Bapak Aba sebagai narasumber pertama memulai paparannya dengan menyajikan komposisi PNS yang tidak ideal antara lain banyaknya PNS yang direkrut berasal dari mantan honorer, masih adanya sekitar 500 ribu guru yang belum memenuhi kualifikasi. Komposisi PNS sebagaimana dinyatakan oleh narasumber mengindikasikan daya saing PNS rendah, termasuk daya saing PNS di daerah yang memiliki karakteristik masing-masing. Dengan demikian dibutuhkan ketentuan yang mengatur syarat kompetensi, rekam jejak, kualifikasi PNS.  PP No. 11 /2017 ini menegaskan perlunya kualifikasi dan kompetensi yang harus dibangun sekarang. Dengan demikian dibuka kran dari non PNS untuk bergabung dengan PNS membenahi birokrasi yang semakin profesional.

Salah satu aspek yang mendapat sorotan narasumber adalah upaya membangun sistem karir SDM yang kompeten dan kompetitif, termasuk aturan baru yang menyatakan bahwa pangkat dapat fluktuatif. Contoh adalah ketika PNS dicopot dari jabatannya, maka pangkat harus disesuaikan. PP yang merupakan turunan dari UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN direncanakan sebanyak 9 buah PP yang mengatur:

  • Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian PNS
  • Manajemen PNS (PP 11/2017)
  • Manajemen PPPK
  • Penilaian Kinerja PNS
  • Gaji dan Tunjangan
  • Disiplin PNS
  • Korps Pegawai ASN
  • Pensiun dan Tunjangan Hari Tua
  • Badan Pertimbangan ASN

Kedelapan RPP tersebut masih dalam penggodokan, sehingga baru manajemen PNS yang sudah terbit PP nya berisikan 15 BAB dan 364 pasal.

Dalam paparannya, Narasumber menyampaikan beberapa isu strategis yang merupakan usulan DPR terhadap perubahan UU ASN yaitu:

  • Pengalihan tugas fungsi dan kewenangan pengawasan sistem merit dari KASN ke Menpan RB (Penghapusan KASN)
  • Pengaturan PPPK mendapat fasilitas dan Jaminan Hari Tua
  • Pengurangan PNS dan PPPK sebagai akibat perampingan organisasi berkonsultasi dengan DPR
  • Pengangkatan tenaga honorer sekitar 2 juta orang menjadi PNS

PP No. 11/2017 juga menegaskan lagi pengenaan sanksi bagai PNS yang terlibat politik yaitu dapat diberhentikan dari PNS. Transparansi  dalam rekrutmen PNS mengatur masalah prajabatan karena dengan PP ini, sekarang prajabatan bukan ceremonial semata, karena belum tentu CPNS yang mengikuti Prajabatan otomatis langsung lulus. Beberapa hal pokok strategis lainnya dalam PP No. 11 tahun 2017 antara lain adalah akuntabilitas jabatan, kualifikasi pendidikan dan pengalaman, serta syarat kompetensi termasuk pengembangan kompetensi.

Sesi tanya jawab memberikan beberapa pertanyaan strategis antara lain sebagai berikut:

Ilham dari Birokrat Menulis menanyakan hal-hal sebagai berikut:

  • Apakah dasar kebijakan Pemerintah tidak menaikkan gaji PNS tahun ini?

Jawaban narasumber: Pada intinya agar beban Pemerintah tidak semakin berat pada saat pensiun nanti karena gaji pokok semakin tinggi.

  • Mengapa tunjangan kinerja seorang PNS hanya dikaitkan dengan disiplin, apakah tidak ada indikator lain misalnya SKP untuk juga dikaitkan dengan tunjangan kinerja?

Jawaban narasumber: Memang menyatakan bahwa absensi kehadiran adalah salah satu indikator yang dipakai namun pada dasarnya sudah mulai dilakukan mengaitkan dengan aspek lain yaitu capaian kinerja. Di Ditjen Pajak misalnya, apabila tidak tercapai target penerimaan pajak maka akan mempengaruhi tunjangan kinerja yang diterima.

  • Apa dasar pertimbangan KASN akan dihapus dan pengalihan fungsi Komite ASN kepada Menpan RB?

Jawaban narasumber: Hal ini masih terus digodok dan belum fixed.

  • Siapa yang dapat membela PNS dalam kondisi terkriminalisasi pada saat menjadi whistle blower?

Jawaban narasumber: PP No. 11/2017 mengatur secara jelas perlindungan PNS pada saat menghadapi masalah-masalah.

  • Bagaimana menyikapi rangkap jabatan terkait mogok bersama pejabat pengadaan di Jawa Timur yang sangat mengganggu kelangsungan birokrasi?

Jawaban narasumber: Pasal 53 PP No. 11/2017 juga mengatur mengenai rangkap jabatan bagi PNS.

Sunarjo (Perkumpulan IDEA) yang menanyakan, apakah Pemda melakukan analisis kebutuhan terkait kebutuhan PNS? Faktanya beberapa PNS di SKPD ada yang menganggur?

Jawaban narasumber: Diakui sebagian PNS sekarang masih merupakan warisan sistem seleksi sebelumnya. Ke depan seleksi PNS semakin terbuka dan transparan. Selain itu formasi jabatan didasarkan pada kualifikasi jabatan termasuk kualitas sertifikasi profesi yang semakin dicermati.

Hanyut dalam serunya sesi tanya jawab, tidak terasa sudah saatnya Ishoma, dan sebelum mengakhiri sesi pertama, moderator memberikan pokok-pokok hal penting sebagai berikut:

  • Pemerintah inginkan orang-orang terbaik menjadi PNS;
  • Fakta sampai dengan saat ini profil komposisi dan struktur PNS belum merata;
  • Daya saing PNS Indonesia yang mash rendah, serta daya saing daerah menjadi persoaaln strategis;
  • Potensi permasalahan apabila 490 ribu honorer menjadi PNS antara lain adalah beban anggaran Pemerintah yang membengkak sebesar Rp 25 Triliun, hilangnya kesempatan mendapatan PNS terbaik hasil seleksi dari jutaan warga negara yang menginginkan menjadi PNS,serta kualitas layanan publik berpotensi menurun.

Setelah Ishoma terutama peserta yang sudah disegarkan dengan makan siang, sesi kedua dimulai dengan menghadirkan Bapak Laode Rudita yang menyajikan RPP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada intinya, konsep ini juga diterapkan oleh negara-negara lain seperti Korea Selatan, Jerman dan Australia yaitu berupaya memperkuat PNS dengan tenaga profesional di luar PNS. Syarat penting yang harus dilakukan adalah pengadaan harus berdasarkan penetapan kebutuhan dan dilakukan secara terbuka bagi siapapun yang memenuhi kualifikasi dan transparan.

Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK adalah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan juga termasuk Jabatan Fungsional (JF) Ahli Utama. Hanya JPT Pratama (Selevel eselon 2) yang tidak dapat diisi oleh PPPK. Perlu digarisbawahi bahwa Jabatan Fungsional, JPT Madya, dan JPT Utama sebagaimana dimaksud dikecualikan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan keuangan dan bidang lain yang ditetapkan Presiden.

Isu strategis lainnya dalam PPPK ini adalah PPPK juga harus melakukan sumpah jabatan (Pasal 23 g), terutama PPPK harus memegang teguh rahasia negara.

Sesi tanya jawab di sesi PPPK ini memunculkan beberapa pertanyaan antara lain:

Setyo Nugroho, wakil dari Birokrat Menulis menanyakan beberapa hal:

  • Bagaimana menjamin bahwa seleksi PPPK ini benar-benar terbuka dan transparan sehingga mendapatkan PPPK yang sesuai harapan?

Jawaban narasumber: RPP ini memastikan bahwa proses seleksi mulai dari perencanaan kebutuhan, pengumuman, dan mekanisme seleksi dilaksanakan secara terbuka dan transparan termasuk menyertakan dari Menpan dan BKN dalam Tim Panitia Seleksi. Laporan rekam jejak kandidat PPPK dari masyarakat juga diakomodir untuk menjamin PPPK terpilih benar-benar memiliki integritas dan kompetensi yang diharapkan.

  • Bagaimana upaya yang dilakukan agar PPPK terpilih bisa memberikan professionalism yang dimilikinya termasuk mengatasi kendala-kendala termasuk kendala budaya dari lembaga Pemerintah tempat PPPK tersebut mengabdi?

Jawaban narasumber: Pada intinya PPPK ini merupakan sebuah proses menuju arah yang lebih baik, sehingga kemungkinan kendala PPPK terkendala dalam memberikan kinerjanya secara optimal selalu ada. Namun perbaikan berbagai sistem terkait diharapkan proses menuju optimalisasi PPPK ini semakin baik.

Sunarjo dari IDEA yang menanyakan aspek perilaku dan kompensasi PPPK.

Jawaban narasumber: PPPK adalah Aparatur Sipil Negara sehingga harus tunduk dan taat pada aturan perilaku dan kode etik ASN. Terkait kompensasi, PPPK menerima kompensasi sebagaimana layaknya JPT Utama dan Madya lainnya, hanya saja untuk secara formal PPPK tidak mendapatkan pensiun kecuali PPPK mengupayakan sendiri dengan menyisihkan penghasilannya untuk ikut dalam program pension.

Sore menjelang, waktu jua yang membatasi serunya Diskusi Publik tentang PP 11/2017 dan RPP PPPK ini. Pukul 4.30 sore, diskusi publik ditutup oleh Bapak Agus Pramusinto dari Isipol UGM. Dalam sambutannya Bapak Agus justru memberikan challenge kepada kita semua, mengapa PPPK harus dibatasi Warga Negara Indonesia saja? Kenapa kita tidak bisa merekrut tenaga ahli dari asing untuk memajukan universitas? Challenge yang sangat menarik namun kendala aspek financing sepertinya sudah terbayang jelas. All in all, semoga birokrasi pemerintah semakin berkualitas dalam memberikan layanan publik yang semakin prima yang pada akhirnya masyarakat lah yang merasakan manfaat dari PP 11/2017 dan beberapa PP yang akan terbit dalam waktu dekat ini.

 

*) Dilaporkan oleh Setyo Nugroho (pegawai Tugas Belajar BPKP di UGM)

Dukungan dari Auckland untuk Novel Baswedan

Dukungan dari Auckland untuk Novel Baswedan

PPI Auckland mendukung Novel Baswedan (Foto: Dok. PPI Auckland)

 

Keprihatinan mendalam atas peristiwa yang menimpa Novel Baswedan kembali ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia. Kali ini suara dukungan tersebut datang dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Auckland, Selandia Baru.

Dalam siaran pers berjudul “Solidaritas Untuk Novel Baswedan” tertanggal 16 April 2017, Ketua PP Auckland menyatakan sikap keprihatinan PPI Auckland atas peristiwa tidak beradab yang dialami oleh Novel Baswedan yang kini menjadi Kasatgas Penyidik dalam kasus proyek e-KTP itu. Berikut ini adalah isi Press Release secara lengkap:

 

Auckland, 16 April 2017

Solidaritas untuk Novel Baswedan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai konstitusi dasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Konstitusi tersebut menyebutkan bahwa negara melindungi seluruh warga negara Indonesia dalam persamaan hak, perlindungan hukum dan kemanusiaan. Hanya, gejala yang saat ini berkembang di NKRI adalah perubahan kultur individu, egoisme dan mementingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini dapat menimbulkan implikasi seperti kejadian kekerasan dan vandalisme. Hal ini juga tidak sesuai dengan hak asasi manusia untuk merasa hidup aman dan tidak takut dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Serangan fisik kepada salah satu penyidik KPK beberapa saat yang lalu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dasarnya sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman dan menyebabkan implikasi yang meluas seperti ketakutan akan keamanan dan kondusifitas di NKRI.

Perhimpunan Pelajar Indonesia Auckland (PPI Auckland) prihatin setelah mendapat kabar tentang kejadian yang menimpa salah satu penyidik KPK, Saudara Novel Baswedan. Kami berharap beliau mendapat keadilan dan perlindungan hukum atas apa yang menimpa beliau dan berdoa atas kesembuhannya agar dapat kembali bekerja untuk menjaga nilai keadilan di masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Kami juga senantiasa berdoa agar NKRI tetap menjadi negara yang aman, tentram, dan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti yang sudah ditulis dalam nilai-nilai Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

 

Terima Kasih,

 

Yuris Ramadhan

Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Auckland

PPI Auckland

 

 

12
error: