Gaji Dua Mingguan yang Membahagiakan, Kenapa Tidak?

Gaji Dua Mingguan yang Membahagiakan, Kenapa Tidak?

Betapa nikmatnya menjadi birokrat dan aparatur sipil negara (ASN). Ada kepastian menerima sejumlah uang setiap bulan. Tidak seperti rezeki harimau: kadang makan banyak, kadang puasa. Begitu “mantra” orang tua ketika berusaha meyakinkan saya untuk berkompetisi dalam tes CPNS.

Dulu, keduanya ASN di Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bukan di kantor pusat pastinya. Sebagai anak yang (pura-pura) tidak durhaka, saya mengikuti tiga tes CPNS. Dengan setengah hati tentu saja. Tanpa persiapan sama sekali pastinya. Alhamdulillah gagal.

Pun saya bukan Einstein yang barangkali dapat menjadi birokrat atau ASN di Indonesia tanpa mengikuti persiapan Tes Potensi Akademik. Pada akhirnya, orang tua saya tampaknya sadar bahwa bukan pemerintah, tetapi Allah SWT yang menjamin rezeki keluarga saya.

Sebagai non ASN yang pernah menikmati beras jatah pegawai dan rumah dinas, saya tahu diri untuk “mohon izin” berbagi pendapat yang sekiranya bermanfaat bagi para birokrat dan ASN. Mohon tidak murka bila kita bersilang pendapat. Ibarat kayu di tungku harus bersilang supaya api tetap menyala.

Ilusi 12 bulan

Bukan hanya kepastian menerima uang setiap bulan yang berfungsi sebagai gula dalam merawat cita-cita menjadi ASN, tetapi juga fakta bahwa ASN menerima 13 kali gaji (di luar tunjangan) dalam setahun yang membuat sebagian pekerja swasta (pada perusahaan yang hanya mampu memberi 12 kali gaji) cemburu.

Kecemburuan itu salah alamat. Bukalah kalender Gregorian. Anda akan melihat ilusi 12 bulan. Akibatnya, Anda percaya begitu saja bahwa gaji ke-13 merupakan gaji buta. Orang yang teliti akan melihat 13 bulan di dalam kalender. Sebab, guru SD kita keliru mengajarkan bahwa sebulan ada empat pekan.

Jika hal ini ditelan begitu saja, maka satu tahun hanya ada 48 pekan (12 x 4). Padahal, guru SD kita juga mengajarkan bahwa setahun punya 52 pekan.

Yang benar, satu bulan mengandung empat koma sekian pekan. Jika Anda menerima gaji (dan tunjangan) setiap tanggal satu, maka Anda harus memutar otak untuk bertahan dalam empat hingga lima pekan ke depan.

Jika Anda memanfaatkan cuti 12 hari dalam setahun, ada sekitar dua pekan Anda bekerja tanpa dibayar sama sekali apabila Anda hanya menerima 12 kali gaji dalam satu tahun berjalan.

Di Australia, tidak hanya para pekerja, tetapi mahasiswa Indonesia penikmat beasiswa dari AusAid, juga menerima uang saku per dua minggu (fortnightly). Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada gap pembayaran dalam setahun serta mendorong mahasiswa untuk fokus belajar.

Dengan kata lain, para pekerja di Australia menikmati 27 kali gaji dalam setahun (54 : 2) jika mereka tidak mengambil cuti tahunan selama 12 hari atau sekitar dua pekan. Gaji dua mingguan juga berlaku pada WNI yang bekerja untuk Kedutaaan Besar Australia di Jakarta.

Gaji Dua Mingguan

Hal itu mengingatkan saya pada “bayarlah keringatnya sebelum kering.” Tidak hanya itu, sistem gaji dua mingguan mengizinkan orang untuk menabung, investasi, serta konsumsi sebanyak masing-masing dua kali dalam satu purnama.

Sebab, orang hanya memikirkan bagaimana memanfaatkan gaji selama dua pekan ke depan. Jika perekonomian Indonesia memang bergantung pada sektor konsumsi, sistem gaji dua mingguan paling tepat untuk memastikan tingkat konsumsi.

Tentu saja para pengusaha akan protes. Mereka akan berdalih bahwa kualitas dan disiplin pekerja Indonesia tidak sebagus Australia. Lagak ingin bayar pekerja sama mahalnya dengan pekerja di Australia. Mereka hanya ingin membayar ekspatriat dengan standar internasional lepas dari kualitas kerjanya. Begitulah contoh nyata mental inlander.

Persoalannya bukan pada besaran gaji tapi pada intervalnya. Sebagai awalan, boleh saja besaran gaji per bulan dibayar dua kali dalam satu purnama. Namun, besaran gaji seharusnya meningkat lebih besar daripada tingkat inflasi. Sangat tidak masuk akal bahwa besaran UMR di ibukota misalnya, tidak dapat dipakai untuk membayar cicilan rumah nonsubsidi di Jakarta. Dengan kata lain, percepatan inflasi melampaui peningkatan standar UMR.

Gaji dua mingguan penting untuk memastikan kebahagiaan para pekerja. Sebab, kebahagiaan pekerja beriringan dengan produktivitas serta kesehatan mereka.

Kebahagiaan Pekerja

Sebagian perusahaan Jerman, menurut film dokumentasi karya Michael Moore berjudul Where to Invade Next, mengirim para pekerja yang memiliki surat dokter berisi keterangan stres untuk spa dan massage gratis beserta dengan balita mereka. Menurut mereka, hal itu lebih baik daripada membayar premi asuransi lebih mahal ketika mereka sakit keras.

Bahkan, para pekerja memiliki perwakilan di level komisaris untuk memastikan tidak ada skandal maupun frauds yang biasanya terjadi di level tertinggi dalam sebuah perusahaan. Menurut film tadi, seperempat dari total komisaris merupakan perwakilan pekerja. Hal itu ternyata menjadi cara yang efektif. Kapan terakhir kali Anda mendengar ada perusahaan Jerman yang kolaps karena skandal atau frauds?

Rata-rata orang Jerman pun, menurut film tadi, bekerja selama enam jam dalam sehari sehingga masih punya kesempatan untuk bercengkerama dengan keluarga, kawan, atau binatang peliharaan di sisa hari. Hal itu merupakan bagian dari ikhtiar untuk memastikan kebahagiaan. Sungguh naif apabila ada yang meragukan atau bahkan menolak betapa esensialnya kebahagiaan bagi para pekerja.

Aristoteles pun percaya bahwa eudaimonia atau kebahagiaan yang menumbuhkan (baca: berkah) merupakan kebajikan/keutamaan paling penting. Albert Einstein juga berargumen bahwa ketenangan dan kesederhanaan membawa lebih banyak kebahagiaan daripada kerja keras melampaui kuda.

Kebahagiaan merupakan intisari dari etika. Sebaliknya, kepatuhan pada hukum hanya sepertiga dari dimensi etika. Sementara dua pertiga sisanya saya simpan karena tidak ingin menambah beban pikiran para birokrat atau ASN yang sedang membaca tulisan ini.

Menurut seorang kawan yang bekerja sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi swasta yang tidak ingin disebutkan namanya, mereka menyiasati, jika tidak mau disebut “mengakali,” sistem pembayaran dosen dengan cara tutup buku sekitar tanggal 18, sementara transfer honor pada tanggal 28.

Artinya, mereka dapat mempercantik laporan keuangan bulanan mereka karena belanja pegawai (dalam hal ini dosen penuh maupun paruh waktu) selalu lebih kecil daripada keringat yang sudah mereka peras dalam satu bulan.

Kemudian, menurut beberapa pegawai sebuah perusahaan jasa kebersihan, mereka diminta untuk tidak bekerja selama satu bulan setelah bekerja berturut-turut selama beberapa tahun agar tidak masuk pada kewajiban legal merekrut menjadi pegawai tetap.

Kedua praktik itu hanya mengonfirmasi klaim Soekarno bahwa perjuangannya lebih mudah karena melawan bangsa asing, sementara perjuangan kita lebih rumit karena melawan bangsa sendiri.

Saya jadi ingat nasihat almarhum ayah, “Orang tidak menjadi miskin dengan memberikan hak orang lain, dan orang tidak bertambah kaya dengan mencuri hak orang lain.“

Dengan sedikit modifikasi, para pengusaha tidak akan bangkrut ketika menjamin hak pekerjanya atau bahkan meningkatkan kesejahteraan mereka. Hanya keserakahan yang membimbing orang atau organisasi ke arah kebangkrutan.

Epilog

Ketiadaan gaji per dua minggu di Indonesia semakin meyakinkan saya untuk bekerja secara paruh waktu di beberapa organisasi.

Dengan demikian, saya bersyukur tidak harus commuting Bogor-Jakarta-Bogor setiap hari. Kemewahan membaca, berpikir, menulis, antar jemput anak, serta tidur siang bisa saya lakukan secara lebih banyak ketimbang bekerja secara penuh waktu di satu organisasi.

Jika Anda memegang kuasa untuk memulai sistem kompensasi per dua minggu, mulailah untuk melakukannya. Niscaya sejarah akan mencatat Anda sebagai orang baik, jika bukan pahlawan.

Jika dunia birokrasi menginisiasi gaji dua minggu laiknya gaji ke-13, niscaya sektor swasta akan membebek. Amboi. Betapa teladannya birokrasi Indonesia kemudian.

 

 

5
0
Penyederhanaan SPJ

Penyederhanaan SPJ

Proses surat pertanggungawaban (SPJ) di birokrasi telah membuat Presiden Joko Widodo beberapa kali gusar. Salah satunya saat membuka Kongres ke-13 Ikatan Akuntan Indonesia di Istana Negara tanggal 11 Desember 2018 lalu. Di depan peserta kongres yang hadir, Presiden mengungkapkan  bahwa selama 4 tahun belakangan ini  energi birokrasi habis hanya untuk mengurusi SPJ. Akibatnya, pegawai tidak produktif  dan  waktu pelayanan kepada masarakat sangat  minim.

Ketahuan Presiden

Presiden mendapati guru-guru di sekolah lembur sampai malam, bukan untuk menyiapkan perencanaan proses belajar-mengajar, tetapi malah menyelesaikan SPJ keuangan.

Pada kesempatan lain, Presiden juga menemukan kondisi yang tak jauh berbeda pada Dinas Pekerjaan Umum. Pegawai bekerja sampai tengah malam bukan untuk menyiapkan proyek atau memikirkan bagaimana menggerakkan alat-alat berat dari satu tempat ke tempat lain, tetapi sedang menyiapkan SPJ. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pulang dari luar kota pun sibuk mengurus SPJ.

Beberapa kali berkunjung ke berbagai proyek infrastruktur di daerah, Presiden juga menemukan kondisi petugas tidak berada di lapangan malah sibuk di kantor mengurus SPJ.

Pada saat bertemu  dengan para kepala desa dalam rangka melakukan pengecekan dan kontrol masalah penggunaan dana desa yang sudah empat tahun digelontorkan sebesar Rp187 triliun, ternyata keluhannya juga sama, kelengkapan SPJ yang terlalu banyak.

Menurut Presiden, administrasi negara kita ini harus disederhanakan agar pimpinan di setiap kementerian/lembaga maupun di daerah bisa memutuskan dan merespon secara cepat kalau ada perubahan-perubahan global.

Di sisi lain, birokrasi masih terbentur pada aturan-aturan yang berorientasi pada prosedur, bukan berorientasi output ,  outcome, maupun kecepatan.

Rumitnya SPJ

Istilah SPJ mungkin sudah sering kita dengar, tetapi belum  semua orang tahu pengertian SPJ.  SPJ adalah singkatan dari Surat Pertanggungjawaban, merupakan sebuah laporan dari suatu kegiatan yang telah di laksanakan.

Dalam SPJ biasanya memuat pekerjaaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan, realisasi belanja, siapa yang melaksanakan dan keluaran (output) dari kegiatan tersebut.

SPJ pada prinsipnya merupakan wujud dari responsibilitas dan transparansi dalam  sistem birokrasi pemerintah. SPJ merupakan mekanisme pertanggungjawaban pengeluaran uang (belanja)  dan kinerja yang diperoleh.

Namun, mekanisme tersebut juga memunculkan bentuk responsibilitas (pertanggungjawaban) yang terlalu berlebihan baik dalam jumlah dokumen yang wajib disertakan sebagai pendukung maupun bentuk SPJ yang terlalu rumit.

Sebagai contoh,  SPJ untuk perjalanan dinas ke luar kota di instansi pemerintah, pada umumnya  harus disertai bukti Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD (surat Perintah Perjalanan Dinas), surat bukti pengeluaran, rincian biaya perjalanan dinas, dan wajib dilengkapi bukti asli bill hotel, tiket, boarding pass dan  daftar pengeluaran riil.

Masing-masing dokumen biasanya dibuat 3- 4 rangkap. Di samping itu, bukti tersebut harus di dukung laporan hasil  pelaksanaan tugas ke luar kota. Untuk  membuat SPJ yang demikian banyak tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Kalau kita bandingkan, SPJ perjalanan dinas di perusahaan swasta sangat simpel dan efisien. Bukti perjalanan dinas cukup dilengkapi  bukti asli pengeluaran bill hotel, tiket pesawat, pengeluaran riil, dan foto pelaksanaan tugas.

Lain perjalanan dinas, lain pula untuk pengeluaran belanja barang/modal lebih komplit lagi. SPJ yang harus disiapkan memuat dokumen proses lelang, dokumen kontrak, laporan kemajuan fisik pekerjaan, berita acara pemeriksaan barang, berita acara serah terima barang, surat pernyataan tanggung jawab belanja dilengkapi gambar pelaksanaan pekerjaan (as buit drawing), dan foto-foto hasil pekerjaan.

SPJ yang Sederhana

Presiden Joko Widodo berharap agar laporan pertanggungjawaban jangan mempersulit langkah dan membuat sebuah jebakan-jebakan kesalahan. Idealnya,  orientasi laporan pertanggungjawaban (responsibilitas) adalah akuntabilitas, efisiensi, orientasi hasil, dan kecepatan.

Dengan demikian, jangan sampai sistem administrasi  membuat kita hanya menghemat biaya langsung, tetapi juga memperbesar opportunity cost, berupa penundaan, kelambatan, kelambanan, dan  ketidakberanian kita untuk berinovasi.

Dalam akuntansi dikenal istilah substance over form (substansi mengungguli bentuk formalitas). Artinya, laporan harus lebih mengutamakan penjelasan atas outcome (hasil) yang diperoleh dari pada bentuk formalitas laporan.

Jika kita perhatikan, SPJ pada instansi pemerintah lebih menonjolkan bentuk formalitasnya dibanding substansi. Banyak format yang harus dibuat, tetapi substansi yang di pertanggungjawabkan banyak diabaikan.

SPJ yang lengkap bertujuan untuk menghindari adanya kecurangan/korupsi. Namun, laporan SPJ yang komplit pun tidak menjamin bebas dari penyimpangan apabila  pembuat laporan tidak memiliki kejujuran/integritas. Ditambah lagi kondisi sistem pengendalian internal  masih lemah.  Lihat saja, SPJ di lingkungan instansi pemerintah sangat komplit, tetapi tingkat korupsi/penyimpangan di instansi pemerintah lebih tinggi.

Pembuatan laporan mestinya menggunakan prinsip perbandingan cost and benefit. Artinya, perlu membandingkan antara biaya yang dikeluarkan (waktu, tenaga, dan uang) untuk membuat laporan dengan manfaat yang akan diperoleh. Jika biaya lebih besar dari manfaat maka hal itu merupakan pemborosan.

Epilog

Penyederhanaan laporan SPJ sangat mendesak dan penting saat ini. Penyederhanaan formulir berupa pengurangan lampiran bukti pendukung perlu dilakukan dengan membuat cukup satu atau dua rangkap. Serta, perlu adanya pendelegasian wewenang terhadap pengesahan SPJ agar tidak terlalu prosedural dan memakan waktu lama.  Terkait dengan efisiensi belanja dan kecepatan, penggunaan teknologi informasi yang tepat dalam pembuatan SPJ perlu dilakukan.

 

 

6
0
Shallow:  Kedangkalan Birokrasi di Era Modern

Shallow: Kedangkalan Birokrasi di Era Modern

“Lagu ini bercerita tentang dua insan yang saling mempertanyakan keinginan dalam kehidupannya yang serba dangkal di  era modern”,  begitu kira-kira isi pidato Lady Gaga saat dirinya menerima penghargaan lagu soundtrack terbaik di perhelatan Critics Choice Award, Januari 2019 lalu.

Sebelumnya, lagu itu telah mendapatkan penghargaan pada ajang Golden Globe Award, Desember 2018, dalam nominasi yang sama. Dan saat ini, lagu itu kembali masuk dalam nominasi di ajang Academy Award (piala Oscar) yang akan dihelat akhir Februari ini.

Saya berharap lagu itu kembali mendapatkan penghargaan serupa, agar makin banyak orang ‘merayakan’ kedangkalan era modern ini. Lagu itu adalah soundtrack dari film ‘A Star is Born’, yang juga masuk nominasi sebagai film terbaik di ajang Academy Award.

Film yang cukup mengharu biru itu menggambarkan bahwa kebangkitan dan keterpurukan menjadi suatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Hidup menjadi tragis saat kehilangan identitas dan substansi kebahagiaan.

Bahkan, saking mengharu birunya film itu, Lady Gaga yang juga berperan sebagai tokoh sentral di film tersebut, harus keluar meninggalkan ruang bioskop dan menangis tersedu saat penayangan film perdananya.

Kehidupan Modern

Saya termasuk orang yang tersentak mendengar pidato Lady Gaga tadi. Cerita tentang lagu Shallow itu mengingatkan saya betapa kita telah lama terjebak oleh ‘manisnya’ era modern. Ya, hidup di era modern ini telah banyak mencabik sisi kemanusiaan kita.

Betapa tidak, kebahagiaan seringkali dimaknai hanya sebatas materi dan menikmati sanjungan serta perhatian dari banyak orang. Belum lagi masyarakat kita yang semakin menjadi esensialis dengan ilmu pengetahuan.

Pengetahuan menjadi sebuah totalitas untuk mengatur hidup kita tanpa memberi ruang bagi kita untuk melakukan refleksi diri. Apalagi banyak dari masyarakat kita yang juga semakin menghamba pada teknologi digital dengan mengesampingkan relasi pada dunia nyata.

Era modern, sekali lagi bukan sekedar membicarakan tentang teknologi yang kini serba canggih. Namun, era modern adalah era di mana kehidupan diatur oleh ilmu pengetahuan. Sebelum modern, kehidupan berjalan mengikuti tradisi, kebiasaan, dan insting.

Setelah era modern, hidup kita menjadi sistematis dan dibakukan oleh pengetahuan.  Bahkan, pengetahuan telah mampu menciptakan kebutuhan baru bagi manusia, sekaligus menumbuhkan berbagai macam produk untuk kita konsumsi.

Sebagai contoh, jika dulu sebelum era modern, orang mengonsumsi makanan hanya berdasar insting, kebiasaan orang tua, ataupun tradisi nenek moyangnya, maka di era modern orang akan mampu memilih makanan yang menurut pengetahuan memiliki gizi yang menguntungkan kesehatan tubuh.

Lalu berbondong-bondong komoditas berubah menjadi merk, kebutuhan untuk kenyang berubah menjadi prestise, yang pada akhirnya justru banyak makanan (bermerk) yang akan melemahkan tubuh kita sendiri.

Itulah kenapa era modern disebut juga sebagai era menyatunya dua subsistem yakni negara modern dengan ekonomi kapitalis. Di satu sisi, hidup di era modern menawarkan keindahan, tetapi di sisi lain justru dapat melemahkan kita, menjauhkan kita dari substansi keinginan untuk hidup bahagia secara manusiawi.

Negara Korporasi

Keterkejutan saya tidak berhenti pada kehidupan kita secara umum, tetapi juga mengingatkan saya, secara khusus bagaimana negara kita menjalankan birokrasi di era modern.

Pengetahuan modern, yang berpihak pada prinsip kapitalisme, sungguh kuat mewarnai birokrasi kita. Negara dianggap seperti sebuah korporasi raksasa, konsumennya adalah masyarakat semua.

Meski disebut tujuan negara dan birokrasi adalah untuk melayani masyarakat, tetapi rasionalitasnya tetap saja masalah untung-rugi. Permasalahannya, siapa untung dan siapa rugi?

Salah satu ilustrasi yang menggambarkan hal itu adalah apa yang tertera dalam undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu syarat sebuah tindakan disebut korupsi adalah jika ‘merugikan keuangan negara’. Pertanyaannya, kenapa harus disebut negara yang dirugikan? Kenapa syarat tindakan disebut korupsi bukan ‘merugikan masyarakat’?

Sialnya, para elite politik, yang katanya mewakili rakyat, telah menganggap dirinya sebagai pemegang saham terbesar negara ini. Segala sesuatu yang ada di negara ini adalah hak mereka, demi keuntungan mereka. Mereka bisa mengatur semua dan mengambil apa saja yang diinginkannya.

Adapun upaya mengurus dan menyejahterakan masyarakat dianggapnya sebagai pemenuhan janji politik yang tujuannya untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Dengan kata lain, agar masyarakat tetap ‘membeli produk’ mereka. Kepuasan masyarakat menjadi komoditas atas berlangsungnya kontestasi antar ‘pemegang saham’.

Birokrasi Modern  

Masuk pada ranah pengurusan/administrasi birokrasi, yang tak lain adalah untuk melaksanakan kebijakan politis, atau katakanlah ‘membeli’ produk para politisi, makin menggunakan pengetahuan yang berbasis pada rasionalitas modern.

Baca juga: Menetralisasi rasionalitas birokrasi, http://birokratmenulis.org/menetralisasi-rasionalitas-birokrasi/.

Birokrasi modern meninggalkan birokrasi tipe tradisional dan karismatik. Proses administrasi dalam kegiatan birokrasi dirancang dengan rasionalitas legal-formal sehingga menyerupai cara kerja sebuah mesin untuk mencapai efisiensi, ouput standar, dan kepastian.

Hirarki struktur ditambah dengan berbagai penyeragaman yang ada, membuat kehidupan birokrasi semakin kaku dan menjauh dari kesejatian relasi antar manusia. Birokrasi dianggap sebagai tubuh yang tunggal yang seringkali menafikkan tubuh-tubuh individu yang beragam yang berada di dalamnya.

Baca juga: Instrumen itu Bernama Fingerprint! http://birokratmenulis.org/instrumen-itu-bernama-fingerprint/.

Adapun kebahagiaan birokrat seringkali menjadi terbatas pada pujian atasan terhadap performa pekerjaaannya, yang standarnya pun sudah ditentukan oleh atasan. Banyak birokrat merasa terasing dengan kehidupannya sebagai manusia.

Diskriminasi atas munculnya kategori birokrat rajin-malas, birokrat kompeten-tidak kompeten masih banyak terjadi di sana sini akibat dari normalisasi kekuasaan melalui pengetahuan dan aturan.

Baca juga: Birokrasi Ala La La Land, http://birokratmenulis.org/birokrasi-ala-la-la-land/.

Pengetahuan modern juga mengarahkan bahwa birokrasi perlu diubah dengan cara reformasi. Identifikasi dan implementasi atas reformasi pun dijalankan mengikuti rasionalitas birokrasi yang legal-formal. Perubahan pola pikir dan kultur birokrasi ditempatkan oleh rasionalitas modern, yang kebanyakan menggunakan bingkai pengetahuan relasi struktur-agen.

Kolaborasi sempurna antara rasionalitas legal-formal dengan struktur-agen itulah yang seringkali menempatkan implementasi perubahan pola pikir dan kultur birokrasi dengan tahapan ‘terpaksa-terbiasa-terbudaya’, yang membuat para birokrat akhirnya menjadi terpaksa terbiasa. Pada ujungnya, reformasi birokrasi berjalan sebatas untuk remunerasi.

Tiga Mantra Sakti

Efektif, efisien, dan akuntabel menjadi ‘mantra sakti’ dalam birokrasi modern. Efektif dalam birokrasi modern pada dasarnya adalah rasionalitas bertujuan ala Weber, yaitu upaya pemecahan masalah teknis melalui pengetahuan dan teknologi.

Kedangkalan utamanya adalah pada identifikasi masalah, yang disebut oleh Foucault, seorang filsuf Perancis, sebagai teknikalisasi permasalahan. Permasalahan masyarakat yang kompleks dirasionalkan oleh para teknokrat-birokrat menjadi sebuah permasalahan teknis dan terukur.

Saking teknis dan terukurnya, alih-alih memahami kebutuhan masyarakat, yang terjadi justru membuat masyarakat sering terganggu dengan program yang dijalankan. Sampai-sampai, Tania Li, seorang arkeolog Kanada, yang meneliti pembangunan di Indonesia,  menyebut bahwa “seringkali tujuan utama sebuah program akan tercapai tatkala program tersebut mengalami kegagalan”.

Baca juga: Dilema Pembangunan di Indonesia: Catatan Diskusi Buku The Will to Improve, https://birokratmenulis.org/dilema-pembangunan-di-indonesia-sebuah-catatan-dari-diskusi-buku-the-will-to-improve/.

Adapun ‘mantra’ efisiensi mengalami delusi di sana-sini. Efisiensi dimaknai sebagai upaya penghematan berbagai sumber daya sebagai masukan (input), yang kebanyakan diukur sebatas pada jumlah rupiah. Sedangkan keluaran/hasil dibuat sedemikian rupa agar mudah diukur secara kuantitas, bukan kualitas. Akibatnya banyak produk birokrasi yang bersifat intangible, yaitu pelayanan dalam bentuk jasa, kurang berkualitas akibat delusi efisiensi ini.

Baca juga: Praktik Delusi Matematika Efisiensi Sektor Publik, http://birokratmenulis.org/post-soeharto-praktik-delusi-matematika-efisiensi-sektor-publik/.

Pengetahuan modern menambahkan pelaksanaan proses administrasi publik dengan jargon akuntabilitas. Akuntabilitas yang populer di birokrasi adalah akuntabilitas kinerja, yaitu bagaimana institusi di birokrasi mempertanggung-gugatkan misi yang diembannya.

Akuntabilitas kinerja terjebak pada permainan penyusunan target kinerja dan ketercapaiannya. Yang diributkan adalah tentang gengsi prestasi akan capaian di atas kertas, belum pada keberpihakan total kepada masyarakat yang dilayaninya.

Masih tentang kinerja, dalam hal kinerja pelayanan, keinginan manusia untuk melayani akhirnya tereduksi dengan berbagai aturan, standar dan prosedur. Jika birokrat melakukan penyimpangan prosedur, maka dianggap sebagai birokrat tidak taat aturan atau tidak kompeten. Maka tidak heran jika semangat melayani selalu tergantung pada aturan menetapkan apa, prosedur mengatur bagaimana, dan pimpinan menginstruksikan apa.

Lanjut kepada permasalahan kinerja anggaran, sampai saat ini kinerja anggaran masih dimaknai sebagai kemampuan institusi menyerap anggaran sebanyak mungkin. Adanya sisa anggaran sebagai penghematan atau batalnya kegiatan akibat kekhilafan perencanaaan, justru terhukum.

Baca juga: Waktunya Spongebob! http://birokratmenulis.org/waktunya-spongebob/.

Etika Tak Tersentuh

Masuk pada permasalahan etika, jargon sebagai negara hukum yang selalu digaungkan telah menjauhkan birokrasi dari tindakan etis. Karena sejatinya, sulit untuk mencakupi ranah etis pada sebatas aturan dan produk hukum.

Akibatnya, integritas yang sebenarnya memiliki makna sebagai sebuah tindakan etis, yakni menyatunya keseluruhan jiwa, lisan, dan tindakan untuk sebuah tanggung jawab, menjadi bermakna sebatas tidak melanggar aturan dan hukum.

Bukan berarti aturan dan hukum tidak penting, tetapi saat aturan dan hukum ditempatkan pada porsi utama karena adanya rasionalitas legal-formal, maka aturan dan hukum itu menjadi sebuah tujuan, yang akhirnya mampu menyembunyikan hakikat dari tujuan dibuatnya aturan dan hukum, yaitu kehidupan etis dan bermartabat.

Auditor Menjaganya

Pada akhirnya, birokrasi modern menempatkan auditor sebagai pengawas sekaligus ‘penjaga gawang’ atas pelaksanaan administrasi di birokrasi. Itu artinya, auditor yang akan menjaga bahwa seluruh administrasi telah dijalankan sesuai rasionalitas modern. Sialnya, dan tentu saja, auditor selalu berpegang teguh pada aturan, standar, dan norma-norma rasionalitas modern yang legal-formal sebagai kriteria dalam memainkan perannya.

Akibatnya bisa ditebak.

Epilog

Ah, sudahlah, kita nikmati saja keindahan modernisasi itu. Merenungi dan menganggap penting ulasan tadi hanya akan mengurangi ‘kebahagiaan’ yang telah kita miliki sampai saat ini. Satu hal yang penting, saya harus berhenti menulis sampai di sini. Saya khawatir jika saya teruskan, hanya akan membuat Lady Gaga semakin takjub menangis tersedu.

 

 

2
0
Menyoal Guru Radikal*

Menyoal Guru Radikal*

Topik intoleransi dan radikalisme di lingkungan pendidikan, belakangan ramai diperbincangkan media. Hasil survei, kajian, maupun artikel opini yang diproduksi dengan mengutip data hasil penelitian tentang intoleransi dan radikalisme, menjadi bahan publikasi yang menarik untuk disebarluaskan. Beragam argumen seolah menyepakati bahwa guru merupakan pihak yang dinilai bertanggung jawab atas bertumbuhnya sikap intoleransi dan radikalisme di lingkungan pendidikan. Tulisan ini mencoba membedah apa yang sesungguhnya terjadi di dunia pendidikan terkait dengan isu radikalsime, utamanya mengenai peran guru.

Pemberitaan Tak Berimbang

Dirga Maulana dalam opini “Guru di Pusaran Intoleransi” misalnya, menyatakan bahwa guru Indonesia berada di tengah pusaran intoleransi dan menihilkan keberagaman, yang sejatinya merupakan fondasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara  (Tempo, 6/11/2018).

Tidak hanya itu, dalam opini “Guru dan Hasrat pada Syariat”, guru-guru Pendidikan Agama Islam dinilai memiliki pandangan yang cenderung radikal dan eksklusif (Media Indonesia, 31/12/2018) .

Sebagian hasil penelitian dikutip dan menyebar menjadi pemberitaan dengan memosisikan guru sebagai ‘tertuduh’ yang sayangnya banyak pencapaian positif pendidikan. Analisis kemudian dilakukan guna menyusuri validitas hasil penelitian yang menyebabkan reaksi beberapa pihak terkait, yang bermuara pada simpulan untuk mengkaji lebih mendalam lagi penelitian yang pernah dilakukan tersebut. Salah satunya, survei yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, Universitas Islam Negeri (PPIM UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pada Diskusi Kelompok Terpumpun yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan dihadiri PPIM UIN, akademisi serta beberapa pemangku kebijakan pada 7 Desember 2018 lalu misalnya, didapatkan kenyataan bahwa data dan analisis hasil survei yang dirilis dan ‘menggurita’ di berbagai media tersebut ternyata baru sekira 25 persen dari total data temuan survei yang ada.

Sayangnya, pemberitaan tidak berimbang dan sulit dikendalikan oleh peneliti atau berbagai pihak lain yang dinilai memiliki andil dalam terpublikasinya hasil survei tersebut tanpa melewati prosedur triangulasi sebagai salah satu bagian dari etika publikasi hasil penelitian.

Beberapa bagian dari hasil survei yang bertendensi lebih positif pun luput dipublikasikan media, misalnya tentang pandangan guru tentang perlunya siswa memahami agama lain dan upaya guru membangun iklim toleransi dalam keberagaman di lingkungan sekolah.

Guru adalah Kunci?

Perilaku dan sikap guru merupakan praktik moral yang dapat memberikan pengaruh pada persepsi dan sikap siswa mengenai beragam hal (Koesoema, 2015). Pada konteks temuan potensi penyebaran paham radikalisme dan intoleransi di lingkungan pendidikan, kapasitas guru dalam mengendalikan penyebaran paham radikalisme dan intoleransi tersebut menjadi fokus perhatian (Tempo, 30/11/2018).

Guru sering kali dinilai menjadi kunci perilaku siswa yang menjadi gambaran secara umum kualitas pendidikan sebuah negara. Banyak orang terlanjur menilai bahwa guru di ruang kelas dan di lingkungan sekolah adalah segalanya.

Doni Koesoema menyebutnya sebagai ‘mistifikasi terhadap guru, yaitu penghargaan dan pengharapan berlebihan kepada guru sebagai sosok ideal dengan mengaburkan sifat alami dan manusiawi guru.

Guru dinilai sebagai sosok sempurna yang oleh karenanya harus dapat berlaku ideal dalam lingkungan pendidikan. Padahal, dalam konsep Tri Pusat Pendidikan, guru/sekolah merupakan salah satu unsur yang memberikan pengaruh pada lingkungan pendidikan selain keluarga dan masyarakat, yang artinya, lingkungan pendidikan terbangun dan tidak dapat dipisahkan dari ketiga unsur tersebut.

Praktik Baik Toleransi

Hasil penelitian dan pemberitaan tentang potensi intoleransi dan radikalisme di lingkungan pendidikan khususnya pada guru, seyogianya dapat diterima dengan sikap hati-hati.

Alih-alih menjadi peringatan dini, rilis hasil penelitian dan pemberitaan tersebut dapat kontraproduktif terhadap upaya guru yang telah menumbuhkan sikap toleransi di lingkungan sekolah.

Kajian “Pendidikan Kebinekaan pada Satuan Pendidikan Menengah” yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Balitbang Kemendikbud pada 2017, misalnya, menunjukkan tentang praktik pendidikan kebinekaan yang diimplementasikan dalam keseharian siswa SMA di beberapa kota, antara lain di Kota Singkawang dan Salatiga.

Di Singkawang, guru dan kepala sekolah berupaya memberikan pemahaman mengenai keragaman siswa dengan menetapkan tata tertib sekolah. Aturan itu berisi kewajiban bagi siswa untuk saling menghormati, menerima, dan menghargai keragaman serta menjamin iklim toleransi terbangun dalam keseharian kegiatan di sekolah.

Begitu pula praktik toleransi di Kota Salatiga yang juga diungkap dalam penelitian itu, di mana guru telah berupaya dalam menanamkan nilai kebinekaan dengan memberikan wawasan kebangsaan dan kebinekaan.

Siswa dianjurkan menghormati dan menghargai teman yang berbeda keyakinan, misalnya dengan cara menyampaikan ucapan selamat hari raya, menghormati tempat ibadah, dan lain-lain.  Upaya lain yang dilakukan adalah dengan membuka ruang dialog dalam menanggapi peristiwa-peristiwa yang mengarah kepada sikap saling mencurigai (Puslitjakdikbud, 2017).

Membangun Iklim Toleran

“Kata-kata menggerakan manusia, namun teladan memikat hati”, agaknya tepat menggambarkan kedudukan guru dalam tugas utamanya sebagai pelaku perubahan. Guru tidak sekadar mengubah perilaku individu siswa menjadi lebih baik dan bertanggung jawab, tetapi juga berupaya mewujudkan perbaikan masyarakat melalui pengajaran dan pembelajaran.

Oleh karenanya, Kemendikbud melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam pengajaran telah berupaya merespon kebutuhan untuk mendorong sikap siswa agar lebih terbuka terhadap keberagaman. Salah satunya karakter religius yang di dalamnya terdapat aspek toleransi, saling tolong dan menghormati antar-pemeluk agama, serta cinta damai.

Pendidikan karakter sejatinya mengandung empat ciri utama (Koesoema, 2007). Pertama, keteraturan antara tindakan dan nilai normatif. Kedua, koherensi yang menciptakan keberanian dan percaya diri seseorang untuk memegang teguh prinsip yang dimilikinya dan tidak mudah terpengaruh hal lain di luar dirinya.

Ketiga, otonomi yang membentuk kemampuan diri menginternalisasikan aturan menjadi nilai-nilai yang diyakini secara pribadi. Dan keempat, keteguhan serta kesetiaan yang merupakan kekuatan seseorang untuk menjalankan sesuatu yang bernilai baik dan penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Konsep pendidikan karakter sejalan dengan upaya membentuk karakter siswa yang kuat terhadap paham-paham menyimpang seperti radikalisme dan intoleransi.

Upaya pemerintah membendung potensi radikalisme dan intoleransi di lingkungan sekolah melalui PPK sebetulnya telah menjawab kebutuhan pendidikan masa kini dengan menempatkan guru sebagai salah satu bagian dari upaya implementasi PPK tersebut.

Dengan cakupan implementasi PPK di sekolah saat ini yang mencapai 86,14% sekolah di seluruh Indonesia sebagaimana tergambar pada Kilasan Kinerja Kemendikbud November 2017 – 2018 (Kemendikbud, 2018), pada praktiknya telah memberikan manfaat kepada berbagai pihak dalam membangun iklim pendidikan yang kondusif, ekspresif, kreatif, dan harmonis.

Epilog 

Menempatkan guru sebagai pihak ‘tertuduh’ dan dinilai paling bertanggung jawab atas sikap intoleran dan radikal yang tergambar pada hasil survei yang dilansir ke media serta disimpulkan secara sepihak sebagai bentuk sikap intoleransi dan radikalisme, sesungguhnya memaksa guru berdiri pada posisi yang tidak menguntungkan dan membahayakan dalam rangka memelihara suasana kondusif guru dalam bekerja.

Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) misalnya, dalam Diskusi Kelompok Terpumpun di Kemendikbud pada 7 Desember lalu menyatakan bahwa guru telah bekerja optimal sesuai dengan tuntutan profesinya secara damai dan menyejukkan.

Yang sesungguhnya terjadi adalah ragam upaya penguatan memahamkan siswa oleh guru tentang ajaran agama masing-masing sesuai dengan syariat, yang belakangan dipersepsikan sebagai penanaman sikap intoleran dan fanatik dalam beragama oleh segelintir orang yang mengarah pada tindakan radikal. Kita pun sering abai memberikan penghargaan pada upaya guru yang telah mengajar dan mengabdi dengan sepenuh hati.

*) Artikel ini pernah dimuat di Koran Harian Republika pada tanggal 10 Januari 2019, dengan judul “Menyoal Guru Radikal”.

 

2
0
Ego Sektoral di Tengah Bencana

Ego Sektoral di Tengah Bencana

Bencana alam besar kembali datang di penghujung tahun 2018 yang lalu. Setelah gempa di Lombok, gempa dan tsunami di Palu, pada 22 Desember 2018 yang lalu tsunami kembali menerjang dua provinsi yang dipisah oleh Selat Sunda, Provinsi Lampung, dan Provinsi Banten.

Dari data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat total 430 orang meninggal, 1.495 orang luka-luka, dan 16 orang dinyatakan hilang. Kejadian tersebut juga menarik atensi lebih luas karena di antara korban terdapat personil band kenamaan ibukota, Seventeen, dan artis pendukung sebuah acara temu ramah sebuah perusahaan malam itu. Terlebih, detik-detik mereka tersapu aliran air nan deras terekam dengan jelas dan tersebar secara viral di aplikasi berbagi pesan.

Saling Berdebat

Di samping duka mendalam yang dirasakan oleh keluarga korban dan masyarakat yang terdampak tsunami di malam minggu tersebut, sebuah fakta kurang mengenakkan disampaikan oleh beberapa media tentang buruknya koordinasi antar lembaga dalam kejadian naas ini.

Media tirto.id, misalnya, menyebutkan bahwa beberapa lembaga pemerintah yang berwenang dalam memberikan informasi terkait musabab tsunami malah terkesan saling berdebat dan membuat informasi jadi simpang siur.

Bermula dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis pernyataan melalui akun twitter-nya bahwa kejadian itu bukan tsunami. Namun, pada pukul 23.55, BMKG meralat pernyataan itu.

Melalui akun twitter-nya, BMKG menyebut bahwa gelombang pasang di Serang, Pandeglang, dan Lampung Selatan adalah tsunami. Kejadian ini bukan karena aktivitas gempa tektonik, melainkan akibat aktivitas gunung Anak Krakatau.

BMKG berkilah bahwa perubahan informasi tsunami yang dikeluarkan lembaganya itu dilakukan karena BMKG tak mencatat adanya aktivitas tektonik sebelum gelombang air laut naik.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), pada Badan Geologi Kementerian ESDM, menyatakan bahwa Gunung Anak Krakatau pada saat kejadian berstatus waspada seperti yang disampaikan Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG, Wawan Irawan.

Beliau beranggapan sangat kecil kemungkinan terjadi tsunami jika melihat dari letusan Gunung Anak Krakatau. Beliau juga mengatakan lembaganya tidak memiliki wewenang dalam mendeteksi terjadinya tsunami. Apalagi saat ini, kata dia, PVMBG memiliki kendala untuk melihat visual dari Krakatau.

Satu pekan lebih setelah kejadian naas tersebut, laman berita tirto.id kembali mengangkat keresahannya tentang tidak baiknya koordinasi antar instrumen negara ini. Kali ini dengan judul berita yang panjang dan lebih nyelekit, Debat BMKG-PVMBG Soal Tsunami Selat Sunda: Sia-sia & Harus Diakhiri. Berita tersebut dibuka dengan kutipan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM), induk semang PVMBG tentang penyebab tsunamai tersebut.

Dalam ulasan tirto.id tersebut, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, tidak percaya tsunami Selat Sunda yang menghantam pesisir Banten dan Lampung Sabtu malam (22/12) disebabkan oleh letusan Gunung Anak Krakatau.

“Perlu ledakan serta longsoran berkekuatan yang sangat besar untuk bisa menyebabkan tsunami di Selat Sunda. Kalau letusan gunung Anak Krakatau saya kira tidak, kalau longsorannya mungkin salah satu faktornya,” kata Jonan saat meninjau Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, Banten, Jumat (28/12/2018) seperti dilansir Antara. Pernyataan Jonan tersebut menyalakan kembali perdebatan soal penyebab pasti tsunami Selat Sunda yang sejak awal simpang siur.

Disebutkan juga bahwa antara BMKG dan Badan Geologi sempat saling lempar tanggung jawab. Dalam instastory di instagram, Ahad (23/12), akun @infoBMKG menulis, “Jika ada kemungkinan tsunami akibat aktivitas vulkanik, itu adalah wewenang rekan kami di Badan Geologi.”

Kepala Sub Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami wilayah Barat PVMBG Badan Geologi, Ahmad Solihin, lantas membantahnya dengan mengatakan, “Untuk memantau dan memprediksi gejala tsunami dibutuhkan tide gauge untuk memantau tinggi muka air laut. Itu bukan wewenang PVMBG karena PVMBG tidak bisa memberikan peringatan dini terkait ancaman bencana tsunami. Badan Geologi bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Tugas dan kewenangan itu tidak meliputi peringatan dini tsunami”.

“Perdebatan” antar kedua lembaga ini direspon sinis oleh beberapa pakar. Pakar tsunami Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko, menilai perdebatan antar lembaga itu sia-sia dan hanya membuang-buang waktu, terlebih yang menjadi korban adalah masyarakat.

Dia mengatakan lembaga pemerintah seharusnya fokus memasang alat pendeteksi dan peringatan bencana sebanyak dan seakurat mungkin di lokasi kejadian ketimbang berdebat. Hal ini perlu segera dilakukan karena fase erupsi Gunung Anak Krakatau masih berlangsung.

Widjo menekankan pentingnya lembaga pemerintah menghilangkan ego sektoral masing-masing. Bahkan, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Sukmandaru Prihatmoko menyarankan lembaga-lembaga yang menangani bidang kebumian dilebur jadi satu. Lembaga yang ia maksud adalah BMKG dan Badan Geologi dengan harapan mungkin hal seperti ini tidak terulang lagi dan mencoreng muka penyelenggara negara.

Kurang Koordinasi

Kritik tentang tidak berjalan dengan baiknya koordinasi antar lembaga negara oleh laman berita tirto.id tidak hanya tentang debat penyebab datangnya tsunami, tetapi juga tentang sebuah cuitan dan aksi kementerian pariwisata beberapa hari setelah kejadian menyeramkan tersebut.

Cuitan kementerian pariwisata (Kemenpar) yang berseri tersebut diunggah pada pada Rabu (26/12/2018) dimulai dengan “Hallo #SobatWisata ada kabar gembira nih di akhir tahun ini. Jalur wisata di kawasan Pantai Anyer hingga Tanjung Lesung, sekarang sudah berangsur normal. #BangkitkanPariwisataTjLesung.”

Inti dari rangkaian cuitan di twitter.com tersebut adalah jika kawasan Anyer hingga Tanjung Lesung berangsur normal usai dihantam tsunami empat hari sebelumnya. Namun, twit tersebut justru menuai kritik.

Langkah Kemenpar dinilai sembrono lantaran mempromosikan kawasan wisata di sejumlah pantai di Banten yang baru saja mengalami bencana tsunami dan saat  Gunung Anak Krakatau berstatus siaga atau level III.  Kemenpar pun akhirnya menghapus twit itu pada Kamis (27/12/2018) malam.

Kritik akan ajakan tersebut menyeruak dengan cepat di ruang maya internet oleh netizen dan dilanjutkan oleh beberapa pihak, seperti dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, yang mengingatkan agar pemerintah menyiapkan terlebih dahulu faktor keselamatan bagi wisatawan seperti rute, fasilitas, dan skema evakuasi.

Di samping itu, kata dia, belum adanya sistem peringatan dini tsunami yang memadai di kawasan pantai menjadi hal yang krusial dalam jaminan keselamatan wisatawan.

Kritik tajam disampaikan oleh Pakar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Riawan Tjandra, yang berpendapat bahwa twit Kemenpar itu menjadi bukti ego sektoral lembaga yang telah lama terjadi dalam pemerintahan.

Ia memaklumi bila mempromosikan wisata memang merupakan tanggung jawab Kemenpar, tetapi, saat ini  kondisi daerah terdampak masih pada tanggap darurat bencana sehingga  informasi terkait kondisi wilayah wisata pasca bencana sepatutnya berkoordinasi dengan BMKG, PVMBG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hingga Polri sebagai lembaga yang berwenang.

Karena itu, menurutnya, pemerintah semestinya segera menyingkronkan langkah antar lembaga. Kemenpar, kata dia, perlu mempertimbangkan data dan fakta yang juga dimiliki lembaga lain bila ingin mengonfirmasikan laporan terkait wilayah wisata di daerah bencana kepada masyarakat.

Ego Sektoral

Dua hal pemantik debat dan kritik terhadap penanganan bencana tsunami Lampung dan Banten ini disatukan oleh sebuah kata sakti yang sebenarnya tidak disukai oleh birokrat, yaitu ‘ego sektoral’.

Baik debat tentang penyebab datangnya tsunami malam itu dan ajakan berwisata ke daerah bencana yang terlalu dini dan tanpa koordinasi, disimpulkan karena masalah yang telah mengakar lama di sistem pemerintahan negara kita.

Ahli psikologi mendefinisikan kata ego sebagai struktur psikis yang berhubungan dengan konsep tentang diri, diatur oleh prinsip realitas dan ditandai oleh kemampuan untuk menoleransi frustrasi. Penyakit ego sektoral telah ada sejak lama di berbagai organisasi sebagai bentuk untuk menonjolkan kehebatan sektor atau bahkan untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya.

Praktek ego sektoral pada pemerintahan sejatinya tidak menguntungkan siapapun, yang akan terjadi hanyalah sebuah organisasi dengan koordinasi yang kacau balau dan pada akhirnya hanya akan mendatangkan kerugian kepada rakyat, bangsa, dan negara.

Ego sektoral bukanlah sebuah penyakit yang tidak ada obatnya. Ranggi Ade Febrian, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, menyampaikan dalam jurnalnya dengan judul “Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintah (Tinjauan Konseptual dan Teoritis)”, ego sektoral penyelanggara pemerintah dapat diredam ketika setiap penyelanggara pemerintah memiliki kesadaran bahwa  setiap  lembaga negara memiliki tujuan yang sama meski disektor yang berbeda, yaitu memajukan negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran akan tujuan yang sama tersebut menjadi sumber kekuatan untuk dapat meredam ego sektoral yang sering kali menjadi penghambat. Faktor penting lainnya untuk meredam ego sektoral adalah sosok pemimpin yang merangkul dan memiliki etika yang baik. Sebuah kepemimpinan yang telah dicontohkan Baginda Rasulullah SAW yang dapat merangkul semua sahabat dan umat.

Epilog

Sebenarnya baru pada perayaan Hari Ulang Tahun Korpri yang ke-47 pada November 2018, Presiden Joko Widodo mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak terjebak dalam ego sektoral dan  meminta ASN untuk saling bersinegeri.

“ASN di semua lapisan, saya minta untuk tidak terjebak dalam ego sektoral, tidak terjebak dalam ego organisasi, tidak terjebak dalam ego program masing-masing. Semua permasalahan yang ada di masyarakat bersifat lintas sektoral, bahkan lintas daerah,” ujar Presiden Joko Widodo saat menjadi inspektur upacara dalam HUT ke-47 Korpri di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018)

Perintah untuk meninggalkan ego sektoral telah ada sejak lama. Contoh kepemimpinan yang mulia juga telah diberikan oleh Baginda Rasulullah SAW. Nah, sekarang tinggal pribadi kita sebagai birokrat untuk sadar bahwa perjuangan itu butuh kerja sama lintas sektor yang baik. Ego sektoral tidak akan memberikan apa-apa kecuali coreng di muka.

Alfatihah untuk semua korban bencana alam di Indonesia.

 

 

0
0
Waktunya SPONGEBOB!

Waktunya SPONGEBOB!

Pada akhir tahun anggaran, di bulan Desember, di hampir semua institusi pemerintahan, sosok yang sering berkeliaran adalah Spongebob Budgetplan. Spongebob yang satu ini sejenis dengan Spongebob Squarepant, tokoh kartun di televisi kita.

Spongebob Squarepant, yang kita kenal di televisi, adalah sosok tokoh animasi yang badannya mampu menyerap benda cair dan menyimpannya. Sebanyak apapun cairan yang ada, mampu diserapnya, seluruhnya! Meskipun kemudian badannya menjadi tambun karena kelebihan volume, terseok-seok jalannya, tersengal-sengal, dan bahkan tertumpahkan lagi sebagian cairan yang tersimpan.

Perkenalkan, Spongebob Budgetplan!

Tidak berbeda dengan Spongebob Squarepant, Spongebob Budgetplan adalah sosok problem solver and solution bagi kritisnya realisasi anggaran. ‘Cairan’ anggaran yang masih menggenang, harus dapat dibersihkan dan dioptimalkan—begitu bahasanya meskipun sering menjadi terbaca dimaksimalkan— untuk kepentingan bersama.

Sosok tersebut merupakan ‘mahluk’ cerdas yang sangat kreatif sehingga mampu membersihkan genangan cairan dengan cara cepat dan taktis. Solusinya pun jitu, dengan mengusulkan kegiatan warna-warni rapat koordinasi di sana-sini, kunjungan rombongan berbarengan, peningkatan kapasitas, dan lain sebagainya.

Sosok yang memberi solusi tegas meskipun sebenarnya dijalankan dengan malu-malu. Sosok yang tak tergantikan dan justru dinantikan, meskipun para pemimpin silih berganti. Tidak terganti, karena sosok yang mengerti dan memahami mental birokrasi yang belum juga berganti. Iya, belum berganti.

Padahal, mungkin tidak salah jika kita semua berbesar hati bahwa kita tidak mampu merealisasikan seluruh rencana pengeluaran yang sudah ditetapkan akhir tahun lalu. Anggaran yang kita akui dilalui dengan upaya ‘berdarah-darah’, berdiskusi dan berdebat menentukan indikator dan target capaian dalam pertemuan segitiga, melibatkan perencana dan penentu anggaran.

Belum berbagai pertanyaan dari para ‘yang mulia’, pengawas, dan peneliti. Hmm, setengah mati kita menjawabnya. Namun, tetap saja itu sebenarny hanyalah rencana para manusia, bukan dari Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, boleh dong sebenarnya kalau ternyata meleset, tidak sesuai rencana, wong dunia juga mudah berubah.

Sampai Kapan Spongebob Budgetplan Dinanti? 

Ilmu perencanaan dasar sebenarnya memaklumi sebuah deviasi dan variabel lain yang tidak konstan. Suatu permakluman yang lumrah karena kita semua mengenal pemahaman kapasitas yang tentunya terbatas.

Bahkan, kadang kita juga hampir meniadakan instrumen dan jargon untuk menjaga realisasi anggaran harus sesuai realita, harus sesuai dengan kebutuhan. Permakluman atas lupa yang ironisnya justru dilakukan oleh para institusi penjaga batas-batas. Lepas!

Ironi,  itulah sebuah kondisi di negeri ini yang sudah terjadi berpuluh tahun, belum saja berganti. Mirip tagline pada iklan minuman rumahan dalam botol, “Apa pun kondisinya, siapa pun rezimnya, kondisinya tetap sama!”

Berbagai pola perencanan, penganggaran, dan pengawasan yang katanya selalu ter-up grade, pada kenyataannya belum bisa menyentuh pola si Spongebob. Harus habis, biar kata tambun tak berbentuk, tidak menggumpal menjadi badan, hanya menetes dan pada akhirnya hilang, sumber daya pembangunan tersebut pada akhirnya terbuang dengan sia-sia.

Mentalitas yang barangkali belum terbentuk kokoh, bahwa tidak salah kalau anggaran tersisa karena memang seharusnya tersisa. Bukan harus habis meskipun tragis karena semakin tahun sumber daya alam sebagai penyokong anggaran negara semakin terkikis. Semakin ironis karena negeri sering meringis terpapar kompetisi ekonomi dunia yang semakin sadis.

Jadi sampai kapan Spongebob Budgetplan masih dinanti-nanti birokrasi negeri ini?

Sementara itu, di negara tetangga dekat kita, indikasi keberhasilan realisasi anggaran tidak hanya habis menipis. Salah satu keberhasilan  penting selain terwujudnya berbagai indikasi hasil pembangunan yang terukur, juga tercermin dari seberapa berhasilnya melakukan penghematan yang artinya adalah masih adanya sisa dari perencanaan. Barangkali itu sikap mental yang jadi pembeda. Barangkali itu yang membuat Spongebob Budgetplan mungkin tidak ada di sana.

Saya tidak berani menduga keberhasilan itu akibat pengaruh dari perencanan yang super presisi, karena pastinya selalu ada deviasi secara alami. Selain itu, saya takut juga kalau dugaan saya dicatat Spongebob Budgetplan kita untuk jadi target kunjungan dan benchmarking basa-basi. Brrrr brrrr brrrr.

Epilog

Getaran handphone di meja dekat PC (komputer) saat aku menuliskan fiksi ini, menyadarkanku. Ketukan tuts keyboard di komputer harus terhenti, ternyata banyak pesan dari teman hampir dari seluruh penjuru negeri.

Mereka mengabarkan dan mengingatkan berbagai tanggungan pekerjaan di akhir tahun sembari berbasa-basi menawarkan buah tangan dari kawan-kawan seinstansi. Ya, merekalah para rombongan Spongebob Budgetplan.

“Ha ha ha, tidak perlu kawan, tenang saja kalian”, kataku dalam hati. “Meskipun aku tidak ikut rombongan sana-sini, kesetiaanku tidak perlu kalian uji. Aman saja, terima kasih buah tangannya. Aku tidak perlu ikut denganmu”.

Toh, honor kehadiran rapat dan nara sumber sana-sini setahun ini cukuplah untuk kami berdua, aku dan istri cantikku, liburan ke Negeri Itali.

#di antara batas fiksi, mimpi, dan reality

 

 

1
0
error: