E-Wallet: Alternatif Pembayaran PNBP Penyelenggaraan Computer Assisted Test

E-Wallet: Alternatif Pembayaran PNBP Penyelenggaraan Computer Assisted Test

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara terbanyak setelah pajak. Pada data APBN 2019, total sumber pendapatan negara berjumlah Rp. 2.165,1 trilyun, dengan rincian pendapatan negara dari perpajakan dengan besaran 1.786,4 trilyun (82,5 %) dan pendapatan negara dari PNBP dengan besaran 378,3 (17,5 %) trilyun, sedangkan pendapatan negara dari penerimaan hibah hanya Rp. 400 juta.



Gambar 1. Data Realisasi PNBP 2014 s/d 2019
(Sumber: APBN 2019)

Dapat dilihat pada Gambar 1, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mempunyai potensi dalam mengoptimalkan penerimaan negara, berdasarkan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2014-2019 bahwa PNBP mengalami fluktuasi tiap tahunnya, puncak paling rendah adalah Tahun Anggaran 2016.

Namun, PNBP mulai meningkat kembali pada Tahun Anggaran 2017-2019, peningkatan PNBP didorong dengan kenaikan harga minyak, peningkatan kualitas layanan seta perbaikan tata kelola, potensi penerimaan negara melalui PNBP khususnya di instansi pemerintah dapat ditingkatkan dengan menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan.

PNBP akan berbanding lurus dengan pelayanan dan fasilitas yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah tidak hanya sekedar memberikan pungutan kepada masyarakat, melainkan juga menjamin penyediaan fasilitas dan peningkatan pelayanan yang sesuai dengan besaran pungutan yang diberikan kepada masyarakat (Sri Mulyani, 2018).

Potensi PNBP di BKN

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai lembaga pemerintah turut andil mengoptimalkan potensi penerimaan negara melalui PNBP dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Hal itu terlihat dengan dikeluarkannya PP Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BKN.

Jenis PNBP di BKN secara umum tertuang dalam Pasal 1 PP Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara. PNBP di BKN meliputi, pertama, pembinaan dan penilaian kompetensi ASN dan calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas. Kedua, pembinaan jabatan fungsional di bidang kepegawaian. Ketiga, penggunaan kamar asrama sesuai tugas dan fungsi.

Salah satu jenis PNBP dari pembinaan dan penilaian kompetensi ASN dan calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas adalah penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT.

Dari sisi signifikansi peningkatan jumlahnya, PNBP yang dihasilkan oleh BKN dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah. Dijelaskan pada gambar tersebut, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2015 hingga tahun 2018 dalam hal pencapaian perhitungan realisasi instansi pemerintah yang menggunakan CAT dalam proses seleksi CPNS, sekolah kedinasan, maupun pengembangan karir ASN.


Gambar 2. Capaian Kinerja Instansi Pemerintahan Dalam Pemanfaatan CAT
Tahun 2015 – 2018 (Sumber: Badan Kepegawaian Negara)

Pada tahun 2018, capaian diperoleh dengan persentase 91% yang terdiri dari total keseluruhan 652 instansi. Dengan demikian, hanya 51 instansi provinsi/kabupaten/kota di Indonesia yang belum memanfaatkan CAT. Untuk fasilitasi ujian sekolah kedinasan tahun 2018 berjumlah 209.120 peserta yang terdiri dari STIN, IPDN, Politeknik Ilmu Permasyarakatan, Politeknik Imigrasi, STIS, STAN, STMKG dan 11 sekolah kedinasan yang ada di Kementerian Perhubungan.

Kelemahan Pembayaran CAT Tanpa E-Wallet

Berdasarkan Peraturan BKN No. 50 Tahun 2019 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test, yang difokuskan pada 2 (dua) prosedur pembayaran PNBP, yakni untuk keperluan seleksi masuk sekolah kedinasan dan seleksi pengembangan karir pegawai ASN. Untuk prosedur pembayaran seleksi masuk sekolah kedinasan ada 2 cara, yakni, pertama, pembayaran dilakukan oleh peserta. Cara kedua, pembayaran dilakukan oleh instansi.

Untuk proses transaksi yang dilakukan oleh peserta membutuhkan waktu 3 (hari) untuk penerbitan kode billing, lalu 9 (sembilan) hari kalender untuk pengumuman pembayaran kode billing.  Setelah itu 2 (dua) hari kerja untuk proses validasi data NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), terakhir adalah menunggu 3 (hari) kerja untuk pengumuman peserta yang akan mengikuti seleksi.

Adapun pembayaran yang dilakukan oleh instansi membutuhkan waktu 3 (hari) untuk penerbitan kode billing, setelah itu 7 (tujuh) hari kalender untuk pengumuman pembayaran kode billing. Sedangkan prosedur pembayaran untuk seleksi pengembangan karir hanya dapat dilakukan oleh instansi, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum mulai pelaksanaan seleksi, setelah sebelumnya instansi menyampaikan data peserta & bahan materi soal ujian kepada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi ASN BKN (PPSS ASN BKN), serta pembuatan kode billing oleh PPSS ASN BKN.

Untuk tarif PNBP sendiri berdasarkan PP Nomor 63 Tahun 2016, untuk keperluan seleksi masuk sekolah kedinasan dikenakan tarif Rp. 50.000,- per peserta sedangkan untuk keperluan seleksi pengembangan karir pegawai ASN dikenakan tarif Rp. 100.000,- per peserta.

Dari prosedur di atas, tampak adanya kelemahan yaitu kurang detailnya media untuk pembayaran kode billing, apakah melalui tunai dan/atau non-tunai. Sebagai data pembanding dapat dilihat dari situs helpdesk.bkn.go.id, untuk pembayaran kode billing seleksi masuk sekolah kedinasan hanya dapat melalui gerai ATM saja, tidak dituliskan alternatif pembayaran lainnya.

Perkembangan E-Wallet Di Indonesia

Melihat tren positif dari tahun ke tahun, potensi PNBP sebagai salah satu instrumen penerimaan negara BKN dapat dilihat dengan meningkatnya peran instansi pemerintah yang memanfaatkan CAT khususnya dalam ujian seleksi pengembangan karir ASN dan ujian calon mahasiswa sekolah kedinasan, seiring juga dengan kemajuan teknologi pada era industri 4.0, perlu adanya peningkatan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi finansial dalam melakukan pembayaran PNBP menggunakan transaksi uang elektronik.

Perlu diketahui, peredaran uang elektronik, meningkat pesat tiap tahunnya.  Untuk peredaran uang elektronik pada tahun 2017 berjumlah 90.003.848, tahun 2018 berjumlah 167.205.578. tahun 2019 berjumlah 292.299.320, dan data terakhir hingga bulan januari 2020 peredaran uang elektronik berjumlah 313.785.298 (Bank Indonesia, 2020).

DSResearch Fintech Report (2019) memaparkan saat ini sekitar 130 juta masyarakat di Indonesia menggunakan mobile phone untuk mengakses internet, oleh sebab itu perusahaan teknologi finansial memanfaatkan momen tersebut untuk menarik minat masyarakat Indonesia agar tertarik menggunakan transaksi pembayaran secara digital menggunakan uang elektronik.

Menurut laporan tersebut pula, diketahui transaksi uang elektronik berupa dompet digital atau biasa disebut e-wallet, menjadi kategori teknologi finansial yang paling popular (82,7%) diantara teknologi finansial yang lain, dilanjutkan dengan investment (62,4%), paylater (56,7%), dan p2p lending (40%).

Perusahaan teknologi finansial yang mengeluarkan e-wallet sebagai salah satu metode pembayaran transaksi elektronik wajib mentaati regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Secara umum aturan tersebut berisi segala proses transaksi elektronik hingga sanksi bagi perusahaan teknologi finansial yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku tertuang didalam regulasi tersebut. 

Jadi, pelanggan yang menggunakan aplikasi e-wallet tidak perlu khawatir akan kerahasiaan data pribadinya bocor kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, karena seluruh perusahaan finansial teknologi wajib membuat jaminan sistem keamanaan untuk para penggunanya, apabila perusahaan tidak menyediakan aspek keamanan dalam aplikasinya, maka konsekuensinya adalah sanksi hingga pencabutan izin sebagai penyelenggara sistem pembayaran elektronik.

Perlu dicatat untuk pengguna e-wallet, terdapat batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan dalam e-wallet, yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori pengguna: unregistered dan registered. Untuk pengguna unregistered maksimal Rp. 2.000.000,- dan pengguna registered maksimal Rp. 10.000.000,- dengan batas nilai transaksi dalam 1 (satu) bulannya maksimal Rp. 20.000.000,-. Hal ini secara umum untuk mencegah terjadinya money laundring dan pendanaan terorisme melalui uang elektronik.

Jika dikaitkan kembali dengan pengoptimalan penerimaan negara melalui PNBP dalam penyelenggaraan seleksi menggunakan CAT, maka BKN perlu melakukan inovasi dalam peningkatan pelayanan dengan bersinergi dengan perusahaan finansial teknologi sebagai alternatif pembayaran PNBP menggunakan aplikasi e-wallet tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku.

Prosedur Menggunakan E-Wallet

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas PNBP di atas, maka gambaran alur prosedur untuk pembayaran PNBP seleksi CAT jika menggunakan aplikasi e-wallet dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3:
Rancangan Alur Prosedur Pembayaran
PNBP Seleksi CAT Ujian Sekolah Kedinasan & Pengembangan Karir ASN
Menggunakan E-Wallet

Pada Gambar 3, secara umum digambarkan proses dari peserta/instansi pelaksana yang melakukan transaksi pembayaran PNBP. Setelah peserta/instansi pelaksana melakukan pembayaran PNBP, sistem akan mengirim transkripsi data yang diterima oleh aplikasi e-wallet.

Sistem e-wallet tersebut selanjutnya akan mengirim notifikasi ke BKN selaku penyedia layanan dan dalam proses pembayarannya melalui sistem bank peserta/instansi pelaksana kepada bank penyedia atau dalam hal ini bank rekanan BKN. Setelah transaksi sukses, lalu sistem pada BKN menyelesaikan transaksi dari peserta/instansi pelaksana.

Dari gambaran prosedur menggunakan e-wallet di atas, manfaat yang akan diperoleh adalah kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bertransaksi. Pengguna tidak perlu lagi repot antri di ATM, cukup melalui smartphone dimana pun dan kapan pun, serta meminimalisir terjadinya tindak kriminalitas fisik.

Epilog

Peningkatan kualitas pelayanan berbanding lurus dengan peningkatan PNBP, oleh sebab itu perlu adanya inovasi terkait alternatif pembayaran PNBP di BKN dalam rangka mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan BKN berbasis teknologi finansial yaitu e-wallet yang saat ini menunjukkan popularitas dalam hal penggunaan di masyarakat yang mayoritas pengguna internet mobile phone.

Aplikasi e-wallet juga tergolong aman, karena perusahaan teknologi finansial yang resmi telah mempunyai landasan hukum yang dibuat oleh Bank Indonesia. Salah satunya dalam aspek keamanan penyedia jasa uang elektronik. BKN perlu melakukan kerjasama konkrit dengan perusahaan teknologi finansial yang resmi dan terpercaya di Indonesia yang menyediakan aplikasi e-wallet seperti Go-Pay, OVO, LinkAja, dan sebagainya.

Kerja sama ini khususnya dalam penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT, setidaknya untuk seleksi masuk sekolah kedinasan dan seleksi pengembangan karir pegawai ASN. Hal tersebut tentunya berguna dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pembayaran PNBP, selaras dengan asas pelayanan publik dalam Pasal 4 huruf l UU Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik yaitu asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

4
0
Menilik Bayangan dan Jejak Buruh Di Indonesia

Menilik Bayangan dan Jejak Buruh Di Indonesia

Di tengah pandemi COVID-19, baik berdasarkan catatan Organisasi Buruh Internasional (ILO) maupun data Badan Pusat Statistik (BPS), buruh merupakan kelompok rentan yang telah terimbas secara signifikan oleh pandemi. Kebijakan lockdown dan pembatasan sosial di berbagai negara rupanya melesukan sektor industri, menambah jumlah buruh yang di-PHK setiap harinya.

Di Indonesia, jumlah pengangguran terbuka telah mencapai setidaknya 5,28% atau 7,05 juta orang. Ditambah dengan angka pengangguran baru akibat pandemi virus corona, maka jumlah pengangguran di Indonesia tahun ini mencapai sekitar 10-12 juta orang

Upaya pemerintah mengenai perburuhan selama masa kepresidenan Joko Widodo dilakukan lewat sejumlah aturan, di antaranya dengan diterbitkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) yang terangkum dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang PengupahanPenggunaan Tenaga Kerja Asing lewat Perpres No. 20 Tahun 2018, dan Jaminan Ketenagakerjaan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Di masa pandemi ini pula, pemerintah juga meluncurkan Program Kartu Pra Kerja yang dinaikkan anggarannya dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Program ini dirancang agar mampu menjangkau 5,6 juta pengangguran.

Selain itu, terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) berupa sembako pangan non-tunai untuk masyarakat miskin, bantuan sembako senilai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan, dan bantuan 20% sampai 30% dana desa bagi warga yang tinggal di kabupaten

Menengok Para Buruh di Masa Penjajahan

Ditelisik lewat sejarah era kolonial, kegiatan perburuhan telah berlangsung sejak kebijakan cultuurstelsel diberlakukan pada tahun 1830. Kebijakan ini kemudian disusul dengan pelbagai peristiwa, di antaranya pada 24 Oktober 1842. Pada hari itu sebanyak 600 pekerja perkebunan (planter) dari 51 desa di Kabupaten Batang melakukan aksi protes terkait tuntutan pajak natura dan kenaikan upah dari 14,22 gulden menjadi 25 gulden. 

Pada tahun 1870 diberlakukan kebijakan politik liberal saat pemerintah melepaskan monopoli ekonominya dan eksploitasi ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Pada tahun 1882, di Yogyakarta, terjadi pemogokan berturut-turut di empat pabrik gula –tepatnya di Kabupaten Kalasan dan Kabupaten Sleman. Pemogokan ini dipicu oleh beberapa persoalan, utamanya soal upah kerja. 

Di Sumatera Timur, sejak tahun 1863 perkebunan-perkebunan tembakau mulai beroperasi. Di sana diberlakukan poenale sanctie, yaitu pencambukan hingga hukuman mati bagi buruh yang kabur dari tempat kerja. Bisa disimpulkan bahwa pada masa itu rakyat yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan mengalami masa penderitaan.

Setelah tahun 1870, perkembangan industri semakin pesat saat perusahaan perdagangan swasta Eropa dan bank-bank swasta milik mereka seperti Rotterdamsche Bank, Koloniale Bank, dan lainnya beroperasi dengan dukungan dana industri pertanian dan perkebunan sehingga diistilahkan dengan cultuur banken. Pada umumnya, bank-bank tersebut berperan sebagai badan yang mengurus kredit dan keuangan. 

Kemudian, sejumlah bank tersebut mengontrol perusahaan-perusahaan kolonial. Sehingga, sejak tahun 1895 Indonesia menginjak masa imperialisme ketika kapital bank dan kapital industri berpadu memonopoli dan menguasai ekonomi dan politik.

Indonesia dalam hubungan ekonomi dunia didudukkan sebagai sumber bahan mentah, sumber tenaga buruh yang murah, sumber pasar untuk menjual hasil produksi negeri-negeri kapitalis, dan sumber tempat penanaman modal asing.

Di tahun 1907, pemerintah kolonial membentuk Arbeids Inspectie yang mengusulkan kategori ‘kuli kontrak’ dan poenale sanctie diganti dengan Vriye Arbeid di Sumatera Timur. Lalu, pada tahun 1919, terdapat kejadian penting bertepatan dengan gerakan buruh pabrik gula.

Hal ini berkaitan dengan meningkat pesatnya ekspor gula setelah Perang Dunia I, sehingga Indonesia menjadi eksportir gula terbesar di dunia. Pengusaha pabrik gula memperoleh untung dua kali lipat, namun membiarkan buruhnya kelaparan. Kondisi perburuhan memburuk, pada 1919-1920 terjadi pemogokan di pelabuhan, pegadaian, percetakan, kehutanan, dan lainnya.

Gerakan Buruh dan Politik

Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan upaya sedemikian rupa menimbang hubungan kompleks ekonomi dan politik atas pekerja, khususnya untuk mencegah elemen radikal dalam gerakan buruh dan membatasi ruang gerak organisasi massa. Hal itu menyebabkan partisipasi pekerja di dalam serikat buruh sangat rendah, karena harus menerima segala perlakuan dari perusahaan dan demobilisasi buruh sebagai kekuatan sosial politik

Setelah rezim Orde Baru tumbang, gerakan buruh berkembang seiring tantangannya yang kian kompleks. Mereka bangkit dengan orientasi dan isu baru, tampak dari keharusan untuk berhadapan bukan dengan represi negara, melainkan pasar neoliberalisme di bawah bendera Multinational Corporation, World Trade Organization, dan World Bank. Sehingga, tuntutan buruh pada masa itu salah satunya menghasilkan kebijakan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasca reformasi, melalui pembacaan kritis Habibi, terdapat beberapa kecenderungan pandangan terhadap gerakan buruh di Indonesia. Pertama, gerakan buruh dinilai tak solid atau tidak memiliki rasa kebersamaan dan seringkali terjebak gaya hidup konsumtif. Kedua, gerakan buruh tetap lemah meskipun payung hukum untuk serikat buruh telah dibuat. Ketiga, gerakan buruh gagal memberikan pengaruh politiknya pasca reformasi. 

Hal tersebut sebetulnya tak terlepas dari pelbagai persoalan yang dihadapi buruh. Dari sisi eksternal, seperti kian maraknya kebijakan pasar kerja fleksibel, problem perlindungan negara terhadap hak-hak normatif buruh, serta problem orientasi dan partisipasi politik buruh. 

Sementara dari sisi internal buruh, seperti konflik antar serikat buruh, dominasi isu-isu teknis (sikap egois para elit buruh, ketidakmatangan dalam mengelola organisasi, pemimpin serikat buruh yang mengakar, lemahnya militansi anggota, serta lainnya), dan kentalnya fenomena oligarki dalam tubuh serikat buruh.

Epilog

Lantas, bagaimana kita, pemerintah, pengusaha, maupun buruh mampu memandang serta mengambil tindakan bijak atas permasalahan yang mendera buruh di negeri ini? Apakah buruh bukan persoalan lintas pihak? Tidakkah kelompok buruh mewakili golongan ekonomi lemah yang membutuhkan keadilan dan perhatian di negeri ini?

Apakah cukup dengan hanya berpangku tangan karena anggapan bahwa “aku tak punya hubungan apapun dengan buruh”? Masih banyak permasalahan buruh yang perlu kita selesaikan. Perjalanan masih panjang. Kita perlu terus proaktif dan bekerjasama membela hak buruh di Indonesia.

“Kekisruhan” protes terhadap Omnibus Law beberapa waktu lalu merupakan salah satu penandanya.

*Substansi tulisan ini pernah ditayangkan dalam https://www.anotasi.com/menilik-bayangan-dan-jejak-buruh/

0
0
Menerapkan Gaya Kepemimpin Beresonansi (Resonance Leadership) Dalam Organisasi

Menerapkan Gaya Kepemimpin Beresonansi (Resonance Leadership) Dalam Organisasi

Pernahkah Anda melihat dalam suatu demo, seseorang yang dapat mempengaruhi barisan demo untuk mengikuti perintahnya? Ada kalanya si pendemo hanya ikut-ikutan mendapat uang saku atau bekal, tetapi apa benar mereka rela begitu saja untuk berpanas-panas ria? Mereka pun dengan penuh semangat sanggup berjalan berkilo-kilo meter mengikuti sang pemimpin walau si pemimpin berkendara.

Jawaban Anda sebagian benar, pemimpin demo diikuti (bahkan secara fanatik) karena memiliki aura karisma. Namun, sebenarnya buka karisma saja yang dapat menggerakkan pengikutnya hingga begitu fanatik. Ada kekuatan tersendiri yang mampu menggerakkan mereka, yang lebih dikenal dengan daya resonansi.

Resonansi merupakan daya getar sesuatu benda yang dapat menggetarkan benda lain di sekitarnya. Daya resonansi selalu terjadi di sekitar kita dan dapat kita lakukan walau kita tidak memiliki kharisma.

Sebagai contoh, di dalam kelas suatu diklat yang membosankan, jika ada seseorang yang menguap, maka tanpa sadar akan membuat kita ikut menguap. Atau ketika sedang asyik melakukan perbincangan dengan seseorang dengan serius, tanpa sadar gerakan salah seorang akan diikuti dengan lawan bicaranya. Entah dengan sekedar mengubah sikap duduk, coba bersedekap tangan, berkacak pinggang, memegang dagu, dan lain sebagainya.

Daya resonansi itu dapat dipelajari dan bermanfaat bagi kita untuk mempengaruhi sekelompok orang agar mau (tanpa sadar) mengikuti perintah dalam pelaksanaan tugas.

Pemimpin dan Kepemimpinan

Pada banyak literatur, diskursus tentang pemimpin dan manajer memang tidak ada habisnya dibahas, karena keduanya tidak bisa dipisahkan perannya. Seorang pemimpin seharusnya memiliki pengetahuan dan kemampuan manajer, dan sebaliknya seorang manajer pun harus memiliki jiwa kepemimpinan.

Pemimpin yang tidak bisa mengelola sumber dayanya akan gagal dalam kepemimpinannya, begitu juga seorang manajer yang tidak bisa memimpin akan gagal dalam aktivitas manajerialnya. Artinya, seorang pemimpin sudah sepatutnya memiliki kemampuan mengelola diri dan sumber daya yang berada di sekitarnya.

Tidak dapat dipungkiri, saat kita berbicara tentang pemimpin tentu saja berhimpitan dengan aspek kepemimpinan. Kepemimpinan (leadership) menurut Swanburg (1995) adalah suatu proses yang memengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut George Tery (1986), kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan suka rela untuk mencapai tujuan kelompok.

Jadi, kepemimpinan menekankan pada proses perilaku yang befungsi di dalam  dan di luar organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan manajemen adalah pengoordinasian dan pengintegrasian semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasisan, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan.

Seorang pemimpin dianggap sebagai manajer karena memiliki kekuasaan sebagai pemimpin berdasarkan azas legitimasi atau otoritas. Pegawai sebagai staf atau bawahan akan menuruti perintahnya karena takut dengan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan bukan karena azas legitimasi semata, tetapi karena personalitas atau kewibawaan yang dimiliki. Dia disegani umumnya karena memiliki kecakapan kewibawaan terhadap bawahan karena didukung oleh sikap dan perilakunya.

Pemimpin hanya merupakan sumber informasi dan melakukan pengendalian secara minimal. Dia hanya menyampaikan hasil analisis masalah dan alternatif tindakan, sedangkan keputusan sebaiknya berdasarkan kesepakatan kelompok. Prakarsa dapat saja diusulkan dari bawahan/kelompok, sedangkan pemimpin hanya memberikan alternatif serta tanggung jawab keberhasilan berdasarkan kelompok.

Pengertian Resonance Leadership

Kepemimpinan beresonansi adalah aspek yang dapat melahirkan seorang pemimpin beresonansi. Dr. Anne McKee, seorang pengajar di the Singapore Institute of Management, dalam bukunya “Resonant Leader“, menjelaskan suatu cara untuk memahami bagaimana orang dapat mengembangkan Emotional Intelligence (EI) dan memaintain resonant leader melalui – mind, body, heart and spirit.

People understand the “what” of leadership: the strategy, implementation, and control. What only a few understand is the “how” of leadership. This involves moving people through guiding emotions & passion. Resonance leader are adept at painting compelling pictures that inspire their subordinates.

Mengapa Emotional Intelligence (EI) kini sangat dibutuhkan selain Intelligence Quotion (IQ) oleh manager, karena pegawai membutuhkan pimpinan yang berfungsi sebagai “emotional shock absorber” yakni mereka ingin diresonansi atas respek yang dimilikinya berdasarkan hubungan kepercayaan yang dibangun.

Oleh karena itu, mereka berharap pimpinan memiliki integritas dalam bersikap secara emosional berdasarkan kepercayaan dan kejujuran dalam berhubungan dan berkomunikasi, dalam hal yang sama, mereka juga harus berjuang untuk bertahan di tengah kondisi ekonomi dan pengaruh globalisasi yang penuh ketidakpastian.

Pemimpin yang memiliki resonant leadership dapat menginspirasi melalui ekspresi passion, commitment, dan perhatian penuh kepada pegawai. Melalui keberanian dan harapannya, pegawai akan terstimulasi dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan organisasi.

Pemimpin yang dapat menciptakan resonansi yang baik adalah pemimpin yang memiliki intuisi untuk bekerja keras mengembangkan EI melalui: kompetensi atas self-awareness, self-management, social awareness dan relationship management.

Lebih lanjut, pemimpin dapat mengarahkan emosinya melalui hope, compassion, enthusiasm, dan excitement untuk dapat memberikan hasil resonansi terbaik untuk menciptakan kultur organisasi yang baik. Kesalahan besar terjadi dalam organisasi adalah saat para eksekutif dan manajer terlalu sibuk hingga tak mampu mengembangkan mind, body & behaviour dalam menghadapi tantangan yang tak pernah berakhir di setiap waktu.

Langkah Menjadi Pemimpin Beresonansi di Organisasi

Setelah memahami makna tentang kepemimpinan, minimal kita bisa menerapkan dalam organisasi di mana kita berada. Namun, banyak faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas sebagai pemimpin yang baik.

Bukan sekedar kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan atau Intelligent Quotion (IQ), namun juga dipengaruhi oleh faktor kecerdasan sosial atau Emotional Quotion (EQ) dan Spiritual Quotion (SQ), sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang tidak sekedar berwibawa atau kharismatik semata, tetapi mampu menggerakkan staf pegawai atau bawahan agar bisa melaksanakan tugas dengan baik.

Pemimpin yang baik perlu memahami faktor-faktor tersebut dengan menghindari sikap dan perilaku negatif karena akan berdampak pada lingkungan organisasi. Memang kecerdasan berpikir (IQ) sangat dibutuhkan bagi pimpinan dalam menjalankan organisasi, tetapi kecerdasan emosional juga sangat mempengaruhi kinerja organisasi, terutama dalam bersikap dan bertindak yang akan mempengaruhi bawahan atas resonant leader yang dimilikinya.

Kemampuan pimpinan dalam bersikap dan bertindak akan mengartikulasi, merespons setiap kejadian atau peristiwa yang dihadapi. Hal ini merupakan sikap kunci utama dalam meresonansi perilaku karyawannya.

Di bawah ini beberapa hal yang harus diperhatikan pemimpin untuk dapat meresonansi lingkungannya.

Pertama, pemimpin perlu memiliki visi. Seorang pemimpin harus memiliki impian apa yang akan dicapai pada saat dia diberi amanah oleh organisasi baik secara legitimasi maupun secara informal. Dengan adanya kejelasan visi, kita dapat menjabarkan ke dalam strategi dan tahapan untuk merealisasikan. Semakin terinci dan jelas, maka akan mempermudah kita dalam meberikan beberapa keputusan atau rencana kegiatan.

Pemimpin sangat perlu menjelaskan visi kepada bawahan. Sosialisasi visi kita kepada bawahan sangat penting, agar mereka memahami tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Pemahaman tersebut akan memberi motivasi dan kesadaran bagi bawahan atas tanggung jawabnya dalam menyukseskan tujuan.

Kedua, pemimpin perlu memahami gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan tidak sekedar kehendak atau kesukaan kita, akan tetapi harus disesuaikan dengan kondisi dan karakter organisasi atau jabatan dan amanah yang diberikan. Selain itu perlu juga penyesuaian atau fleksibilitas dalam bertindak. Kapan harus otokratis atau demokratis, bergantung pada saat apa Anda berhadapan dengan pegawai dan ragam tugas yang ahrus dilakukan.

Ketiga, hendaknya pemimpin mempelajari ketentuan dan aturan yang berlaku. Hal tersebut sangat penting agar kita tidak semena-mena dalam bertindak atau memberikan perintah, pegawai dapat menolak perintah apabila tugas yang diberikan akan melanggar ketentuan atau melakukan penyimpangan hanya karena kepentingan pemimpin.

Keempat, pemimpin juga hendaknya menjaga kepercayaan kolega. Organisasi pasti memiliki mitra kerja baik antarbidang dan bagian maupun eksternal organisasi. Dalam hal ini pemimpin perlu melakukan elaborasi di level intern dan ekstern dalam pelaksnaan tugas, terutama jika tugas yang ditetapkan membutuhkan kerjasama dengan pihak terkait.

Kelima, pemimpin melakukan kaderisasi kepemimpinan. Hal ini terkadang dilupakan oleh seorang pemimpin. Kaderisasi kepemimpinan sangat diperlukan demi keberlanjutan organisasi. Pemimpin yang mumpuni adalah pemimpin yang mampu mencetak pemimpin baru.

Demikian, semoga bermanfaat!

Sumber Pustaka: 
1) Resonance and Leadership: Inspiring through Hope and Vision, Article by Dr. Anne McKee.
2) Adopsi dari materi paparan DR. Didik Mukrianto, SH. MH. (Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna: Kepemimpinan dan Pemimpin yang Berwatak dan Berjiwa Sosial, pada Diklat Pemberdayaan Pemuda Bidang Manajemen Organisasi Kepemudaan, Webinar yang diselenggarakan PP-PON Kemenpora, September 2020).

1
0
Ironi Krisis Ketahanan Pangan Kita

Ironi Krisis Ketahanan Pangan Kita

Belum lama ini keluar peringatan dari FAO (Food and Agriculture Organization), yakni badan pangan dan pertanian dunia [1], bahwa pada April s.d. Mei 2020 pandemi corona telah melumpuhkan sektor-sektor perekonomian hingga dapat memicu terjadinya krisis pangan di berbagai negara dan pasar dunia akan semakin ketat. Oleh sebab itu, ada urgensi pemerintah untuk merancang dan menerapkan strategi yang tepat dalam mengatur pasokan dan distribusi pangan di dalam negeri.[2]

Krisis Pangan Indonesia

Peneliti Agraria LP3ES Iqra Anugrah mengatakan bahwa dampak COVID-19 berada di level mengkhawatirkan dalam perspektif agraria, dan korban pertamanya pasti kelas menengah ke bawah dan kelompok-kelompok minoritas di perkotaan.[3]

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan 2018, saat ini masih ada 81 dari 416 kabupaten yang dikategorikan rentan pangan prioritas 1-3. Sebagian besar berada di Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, dicirikan oleh rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita yang amat tinggi, tingginya balita stunting sekitar 33,72%, dan warga miskin sekitar 23,19%.

Juga krisis potensial yang terjadi pada 7 dari 98 kota yang dikategorikan sebagai kota rentan pangan prioritas 1-3, di antaranya Subulussalam dan Tual (prioritas 1), Gunung Sitoli, dan Kota Pagar Alam (prioritas 2), dan Tanjung Balai, Lubuk Linggau dan Tidore Kepuluan (prioritas 3).

Kota-kota tersebut dalam kondisi taraf pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran yang sangat tinggi, akses rumah tangga pada air bersih yang masih rendah –yakni sekitar 42,45%, dan tingginya angka balita stunting sekitar 29%.[4]

Tidak hanya itu, dilansir oleh ADB dan IFRI, pada tahun 2016 hingga 2018 terdapat 22 juta penduduk Indonesia mengalami kelaparan dan beberapa dari mereka menderita penyakit kurang gizi alias malnutrition.[7] Dari sini tampak bahwa status pangan mempengaruhi aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat.

Ironi Sampah Makanan

Di balik kondisi rawannya krisis pangan di Indonesia, sampah makanan (food waste) menduduki peringkat pertama kategori sampah di Indonesia. Tentu saja hal itu menjadi sebuah ironi tersendiri.

Meninjau data komposisi sampah tahun 2018, jenis sampah yang paling banyak adalah sampah sisa makanan yakni 44%. Sisanya adalah plastik 15%, kertas 13%, kain atau tekstil 3%, logam 2%, karet atau kulit 2%, kaca 2%, dan lainnya 8%.

Sampah-sampah tersebut dihasilkan oleh rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar yakni 62%, lalu pasar traditional 13%, pusat perniagaan 7%, kantor 5%, kawasan 4%, fasilitas publik 3%, dan sisanya 6% berasal dari lainnya.[5]

Adapun data dari Badan Ketahanan Pangan Kementan dan sumber lain, bahwa sampah makanan orang Indonesia jika dikumpulkan dalam satu tahun, jumlahnya mencapai 1,3 juta ton. Dari total food waste 1,3 juta ton tersebut, sebanyak 113 kilogram per tahun dihasilkan dari rumah tangga atau rata-rata 28 kilogram per tahun per orang.

Limbah makanan tertinggi yakni jenis sayuran 7,3 kg, buah-buahan 5 kg, tempe-tahu-oncom 2,8 kg, umbi dan jagung 2,4 kg dan beras 2,7 kg. Sementara yang paling sedikit ditemukan dalam sampah makanan yakni kacang-kacangan 0,4 kg, telur 1 kg, ikan dan seafood 1,5 kg, daging 1,6 kg, susu dan olahannya 1,7 kg serta makanan lainnya 1,8 kg. Bahkan, jumlah sampah makanan pun meningkat selama bulan puasa dan lebaran, yaitu lebih dari 10%.[6]

Data The Economist Intelligence Unit tahun 2016 yang menunjukkan bahwa, Indonesia menjadi penyumbang sampah makanan terbesar ke-2 di dunia dengan memproduksi rata-rata 300 kg sampah makanan setiap tahunnya.

Apakah sampah makanan itu sudah betul-betul sampah? Apakah banyaknya sampah makanan tersebut adalah cerminan ketidak-pahaman masyarakat terhadap kondisi yang menghimpit saudara-saudara di negerinya sendiri?

Krisis Petani

Di samping permasalahan sampah makanan yang menjadi ironi di tengah ancaman krisis pangan, terdapat permasalahan lain yang juga dapat berkotribusi terhadap swasembada dan ketahanan pangan kita, yakni krisis petani.

Selain soal pembiayaan pertanian, Indonesia ditengarai akan menghadapi krisis petani pada 10 hingga 20 tahun ke depan. Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa jumlah petani pada 2025 nanti hanya berkisar 6 juta orang.

Menurut Haning (Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI), kurang minatnya pemuda untuk bekerja di sektor pertanian disebabkan oleh lahan, biaya pertanian, hingga pendapatan yang tidak menentu.

Urbanisasi yang tinggi salah satu faktor penyebabnya karena pemuda enggan bersusah payah bekerja di sektor pertanian. Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Vanda Ningrum menambahkan, dari 71% penduduk Indonesia yang bergantung pada sektor pertanian, hanya 3% saja anak petani yang mau meneruskan pekerjaan orang tuanya di sektor pertanian.

Hal itu dipengaruhi oleh modernisasi desa. Menurut Vanda, ancaman krisis regenerasi petani menyebabkan 61% petani di Indonesia usianya di atas 54 tahun dan jumlah petani pun terus menurun.

Lebih jauh Vanda menerangkan, masalah yang dihadapi petani diantaranya terkait pasar, pola produksi dan kepastian pendapatan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari idealnya seorang petani harus memiliki lahan sedikitnya 9 Ha. Namun menurut Vanda, kondisi petani Indonesia saat ini hanya memiliki lahan rata-rata 0,6 Ha.

Masalah krusial lagi, bahwa 97% petani Indonesia bergantung pada harga tengkulak. Hal ini, disebabkan harga dari Bulog (Badan Urusan Logistik) belum menyentuh ke tengah masyarakat petani kita. Tentu saja, ini menyebabkan pendapatan petani di Indonesia menjadi kecil.[10] Lantas, bagaimana bentuk penghargaan kita terhadap jasa para petani? Lebih jauh lagi, bagaimana nasib ketahanan pangan kita selanjutnya?

Ikhtiar dan Tauladan

Setiap masalah ada solusinya, pelbagai upaya dilakukan oleh pihak-pihak terkait, termasuk para peneliti yang melakukan riset dan inovasi, pejuang di sektor agraria yang mencoba mencari alternatif solusi, pemerintah yang melakukan analisis secara komprehensif sehingga dapat membuat kebijakan yang dinilai mampu mengatasi persoalan krisis, dan seterusnya.

Pada dasarnya, tiap individu mampu berusaha sesuai kemampuannya masing-masing dalam menghadapi persoalan bersama ini.

Dalam Islam misalnya, ibadah puasa hendaknya tidak hanya sekedar membentuk pengendalian diri pada pribadi seorang muslim, melainkan juga harus diaktualisasikan sebagai kekuatan pendorong untuk melawan faktor-faktor penyebab terjadinya krisis pangan, seperti perilaku yang tidak menyia-nyiakan kenikmatan bisa makan minum, berbagi makanan dengan yang membutuhkan, dan lainnya.[11]

Selain itu, pernah dicontohkan pada masa Khalifah Umar R.A. saat terjadi krisis, beliau berhemat dan bergaya hidup sederhana, sehingga salah satunya beliau mampu merasakan penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin.

Beliau kemudian mengeluarkan kebijakan dengan cepat dan tepat lewat kajian yang komprehensif. Agar kebijakannya bisa berjalan dengan optimal, khalifah mengarahkan seluruh struktur, perangkat negara, dan semua potensi yang ada untuk segera membantu masyarakat yang terdampak.

Khalifah Umar R.A. juga tidak pernah berpangku tangan atau sekedar perintah sana perintah sini. Beliau mendirikan posko-posko di berbagai tempat untuk memastikan kebutuhan pangan rakyatnya benar-benar terkontrol.

Di era kekhilafahan beliau juga, Baitul Maal dimaksimalkan fungsinya untuk rakyat dapat mengambil kebutuhan pangan secukupnya. Jika persediaan Baitul Mal kosong, untuk menutup kebutuhan akan ditarik pajak yang tidak memberatkan dari para agniya atau orang-orang kaya. Dengan demikian, semua masyarakat didorong bersedekah untuk membantu sesama.[12]

Hal-hal demikian hendaknya dapat menjadi tauladan kehidupan kita bersama, untuk melakukan pelbagai ikhtiar yang dibarengi dengan do’a. Wallahu a’lam bish showab.

Substansi artikel ini pernah tayang di: https://jaringansantri.com/darah-dan-rasa-sisi-yang-disepelekan-dan-sisi-yang-diperjuangkan/

Referensi:
[1] https://news.detik.com/berita/d-4999551/anggota-dpr-perlu-badan-pangan-antisipasi-krisis-di-tengah-wabah-corona
[2] https://majalah.tempo.co/read/opini/160223/editorial-krisis-pangan-di-tengah-pandemi-corona
[3] https://nasional.sindonews.com/read/8429/15/wabah-corona-pemerintah-diingatkan-soal-krisis-pangan-1587949469
[4] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200503093852-93-499500/perang-lawan-corona-dan-benteng-terakhir-krisis-pangan
[5] https://tekno.tempo.co/read/1316095/sampah-terbesar-di-indonesia-sisa-makanan-dari-rumah-tangga/full&view=ok
[6] https://mediaindonesia.com/read/detail/282977-wow-1-orang-indonesia-hasilkan-sampah-makanan-300-kg-per-tahun
[7] https://www.suara.com/yoursay/2020/01/15/150301/indonesia-yuk-intip-fakta-fakta-sampah-makanan
[8] Policy Paper Bina Desa “Krisis Pangan dan Fenomena Negara Gagal”, editor: Sabiq Carebesth dan Syaiful Bahar
[9] Monalisa A. C., Najibah N. K. (2017). “Kuliner Nusantara Sebagai Jati Diri Bangsa”; Karawang: Universitas Singaperbangsa.
[10] http://lipi.go.id/lipimedia/KRISIS-PANGAN-ANCAM-INDONESIA/19061
[11] http://tegas.co/2020/04/25/berita-video-krisis-pangan-di-tengah-pandemi-islam-solusinya/

0
0
Refleksi Leadership’s Quality di Berbagai Belahan Dunia Menghadapi Pandemi Covid-19

Refleksi Leadership’s Quality di Berbagai Belahan Dunia Menghadapi Pandemi Covid-19

Every lie we tell incurs a debt to the truth (Valery Legasov)

Kualitas seorang pemimpin yang sebenarnya akan tampak ketika mereka menghadapi krisis. Salah satu krisis yang dapat menjadi indikator kualitas kepemimpinan tersebut adalah adanya pandemi Covid-19. Di era pandemik ini, bagaimana kualitas pemimpin di berbagai negara yang sesungguhnya akan terlihat. Keputusan yang mereka buat akan menunjukkan bagaimanakah kualitas mereka, sesuatu yang akan tercatat dalam sejarah dan menjadi legacy bagi dunia.

Dengan demikian, sebuah refleksi tentang bagaimanakah kualitas kepemimpinan yang ditunjukkan oleh para pemimpin negara-negara di dunia dalam menghadapi Covid-19 itu memang diperlukan. Mari kita ambil sosok-sosok berikut, mulai dari Angela Merkel, Jacinda Ardern, hingga Donald Trump.

Leadership yang mereka tunjukkan dalam menghadapi pandemi ini dapat menjadi referensi bagi generasi mendatang, tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pimpinan negara, ketika krisis yang sama terulang kembali suatu hari nanti.

Leadership is about inspiring people to do things they never thought they could (Steve Jobs).

Nugroho (2017) mengemukakan bahwa terdapat lima dimensi seorang pemimpin yang unggul. Kelima dimensi tersebut antara lain karakter, kredibilitas, memberikan value, keteladanan, dan memberikan harapan. Bagaimana implementasi kelima dimensi kepemimpinan tersebut di dalam memimpin perang melawan pandemi Covid-19? Mari kita bahas satu-persatu.

1) Karakter

Karakter adalah sifat, kepribadian dan sikap yang ada dalam diri seseorang. Para pemimpin negara yang sukses menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19 harus merupakan sosok-sosok yang jujur dan memiliki integritas.

Mereka berani melakukan hal yang benar meskipun menghadapi konflik dan tekanan dari pihak lain dengan kepentingan pribadi, yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum. Selain itu, mereka harus memiliki sifat percaya diri, humanis, bersedia menerima pendapat pihak lain, dan tidak arogan.

Dalam hal ini, sikap arogan Trump yang sering menyalahkan Tiongkok atau membanding-bandingkan bagaimana pemerintahannya melakukan penanganan Covid-19 dengan bagaimana penanganan Swine Flu oleh pendahulunya, Barack Obama, merupakan contoh karakter yang buruk.

Hal tersebut justru membawa Amerika Serikat ke jurang fragmentasi yang lebih dalam ketika menghadapi pandemi. Padahal, penanganan Covid-19 membutuhkan sebuah masyarakat yang dapat bersatu padu melawan pandemi ini, baik di tingkat negara maupun di tingkat dunia.

Lebih lanjut, pemimpin seperti Trump yang menjabat sebagai POTUS di West Wing dengan kepribadian narsistik, impulsif, merasa paling berkuasa (omnipotent), dan tidak bersedia mendengar masukan bawahannya dan ahli kesehatan yang kompeten akan sangat menghambat penanganan Covid-19 di Negeri Paman Sam. Tidak jarang Trump justru menyerang Gubernur Negara Bagian di Amerika Serikat yang merupakan musuh politiknya di dalam penanganan Covid-19.          

Penanganan Covid-19 yang dipimpin oleh sosok dengan kepribadian seperti Trump menghasilkan kebijakan publik dengan arah yang tidak jelas. Kondisi tersebut membingungkan bawahannya dan dunia internasional. Menurut saya, dari sisi karakter dapat disimpulkan bahwa US Administration dipimpin oleh sosok yang tidak ideal untuk menghadapi pandemik ini.

2) Kredibilitas

Dua unsur utama kredibilitas adalah karakter, sebagaimana telah dijelaskan di atas, dan kompetensi. Kredibilitas seorang pemimpin akan menentukan apakah masyarakat bersedia mempercayai dan mematuhi perintah pemimpinnya atau tidak.

Pemimpin yang kredibel akan mampu memperoleh kepercayaan dari masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat mengetahui bahwa pemimpinnya memang bertindak untuk keselamatan dan kepentingan rakyatnya.

Dalam rangka memperoleh kredibilitas di tengah pandemi, seorang pemimpin harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi Covid-19. Kompetensi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk penyusunan pedoman yang komprehensif tentang bagaimana cara yang efektif untuk mengatasi pandemi dan dampaknya.

Pedoman yang dimaksud harus disusun dengan melibatkan saran dari ahli kesehatan, ahli ekonomi, dan lain-lain. Dalam hal ini, Merkel merupakan sosok pemimpin negara yang percaya pada para ilmuwan dalam menentukan kebijakan menghadapi Covid-19.

Selain itu, pemimpin negara harus memberikan respons yang cepat dan berani (tidak gamang). Hal ini telah ditunjukkan oleh Ardern yang telah melarang warga Cina masuk ke Selandia Baru sejak Februari 2020.

Keputusan tersebut merupakan keputusan yang berani karena seberapa besar ancaman yang ditimbulkan akibat pandemi ini belum diketahui sepenuhnya pada saat itu. Meskipun demikian, dirinya berani membuat kebijakan tersebut dengan berbagai konsekuensi politik yang akan diterimanya.

Satu hal yang harus dipertimbangkan dalam memperoleh kredibilitas masyarakat adalah tentang bagaimana membangun komunikasi publik dengan jujur dan transparan. Dalam hal ini, pemimpin harus mampu menjadi komunikator yang ulung tentang apa saja tindakan yang harus dilakukan masyarakat dan kebijakan apa yang akan dibuat Pemerintah dalam menghadapi Covid-19 dan apakah alasan di balik tindakan-tindakan tersebut.

Seorang pemimpin negara harus mampu memimpin bawahannya di tingkat pusat dan daerah di tengah krisis untuk menunjukkan kejelasan, keselarasan, dan konsistensi satu sama lain ketika berkomunikasi dengan publik, sehingga tidak membingungkan masyarakat.

Melalui komunikasi tersebut, masyarakat akan mengetahui bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah –seperti lockdown, pembatasan wilayah, isolasi mandiri, pengujian dan tracing, adalah memang ditujukan untuk kebaikan masyarakat meskipun menyakitkan bagi mereka.

Kembali ke Benua Biru, kita mengetahui Merkel pernah mengemukakan opini ke publik bahwa 70% warga Deutschland dapat terpapar Covid-19. Melalui opini tersebut, akan terbangun kesadaran dalam diri masyarakat Jerman bahwa itulah yang dapat terjadi apabila mereka tidak melakukan protokol kesehatan dan tidak mengikuti prosedur pengujian yang diperlukan.

Di sisi lain, kredibilitas seorang pemimpin akan hancur ketika pemimpin tidak melakukan komunikasi publik yang baik, atau bahkan melakukan kebohongan publik dalam rangka memberikan rasa aman palsu (false sense of security) kepada masyarakat.

Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh Trump yang justru berusaha memberikan informasi mengenai Covid-19 yang tidak benar di awal munculnya pandemi. Ketika itu, Trump berusaha memperkecil ancaman yang ditimbulkan pandemi ini sehingga justru membahayakan rakyat Amerika Serikat. Ironisnya, hal tersebut masih terjadi hingga saat ini.

Pemimpin negara harus mampu meyakinkan warganya bahwa anggaran negara memang digunakan untuk penanganan Covid-19, bukan sebagai ajang korupsi yang akan semakin menggerus kredibilitas pemerintah. Di sinilah pentingnya keberadaan lembaga pengawasan yang efektif.

Lembaga pengawasan harus dapat melakukan audit dan berbagai kegiatan pengawasan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19. Untuk itu, pemimpin negara harus memastikan bahwa lembaga pengawasan internal dan eksternal mampu melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam mengawal penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19.

3) Value giving

Pemimpin harus dapat memberikan nilai tertentu yang dapat digunakan masyarakat untuk menghadapi krisis. Di sini, Ardern berhasil menunjukkan sebuah kepemimpinan empatik (empathetic leadership). Kepemimpinan empatik adalah tentang bagaimana memahami kebutuhan masyarakat dan apa yang mereka rasakan.

Sebagaimana kita ketahui, lockdown dan pembatasan wilayah adalah sesuatu yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, kedua hal tersebut adalah kunci keberhasilan utama dalam penanganan pandemi ini. Oleh karena itu, keberadaan seorang pemimpin yang memiliki empati terhadap keluh kesah masyarakat adalah diperlukan.

Kepemimpinan empatik yang telah dijelaskan di atas akan dapat menciptakan ikatan antara pemimpin dengan mereka yang dipimpin. Melalui kepemimpinan empatik maka masyarakat yang menghadapi lockdown akan merasa diperhatikan oleh pemimpinnya.

Salah satu contohnya adalah bagaimana Ardern sering kali berkomunikasi dengan rakyatnya melalui media sosial secara interaktif untuk mengetahui bagaimanakah perasaan rakyatnya yang menjalani lockdown.

4) Keteladanan

Sebagaimana dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara, kepemimpinan adalah tentang memberi contoh, menginspirasi, dan mendorong. Dalam menghadapi krisis, seorang pemimpin negara tidak cukup hanya dengan memberikan kebijakan dan instruksi formal semata kepada masyarakat.

Masyarakat perlu merasa bahwa Pemerintah menganggap mereka sebagai subyek dari sebuah kebijakan publik, bukan hanya sebagai obyek kebijakan publik semata. Khususnya dalam situasi krisis menghadapi pandemi.

Masyarakat membutuhkan pemimpin yang “ada” di tengah-tengah mereka sebagai teladan dan inspirator, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi informal melalui media sosial, sebagaimana dilakukan oleh Perdana Menteri Selandia Baru, dapat menjadi sarana bagi seorang pemimpin untuk menginspirasi dan mendorong masyarakat melakukan protokol kesehatan secara konsisten.

5) Harapan

Pemimpin harus dapat memberikan harapan kepada rakyatnya di tengah pandemi yang terjadi. Harapan adalah semangat bagi masyarakat agar bersedia menderita saat ini untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Harapan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang didasarkan pada masukan dari para ilmuwan, bukan asa yang tidak berdasarkan fakta ilmiah.

Kita bisa lihat bagaimana Trump menyarankan ide kepada publik tentang injeksi desinfektan ke dalam tubuh untuk melawan Covid-19. Hal ini berujung pada banyak orang Amerika menjadi keracunan desinfektan, karena mereka berharap dengan menginjeksi desinfektan akan dapat menghilangkan virus dari dalam tubuh.

Sebagai pemimpin di Negeri Kiwi, Ardern berhasil menjadi komunikator yang efektif dan dapat memberikan pesan yang menenangkan (soothing message) kepada rakyatnya. Beliau mengemukakan kalimat berikut di bulan Maret 2020: “please be strong, be kind and unite against Covid-19.”

Kalimat ini adalah sebuah kalimat sederhana namun mengena ke dalam hati sanubari masyarakat. Di sinilah peranan seorang pemimpin, yaitu untuk memberikan harapan kepada masyarakatnya bahwa mereka akan sanggup menghadapi Covid-19.

Epilog

Pandemi Covid-19 telah memberikan informasi kepada umat manusia tentang seperti apakah kualitas kepemimpinan para pemimpin negara di berbagai belahan dunia. Terdapat kepemimpinan yang efektif sebagimana ditunjukkan oleh Ardern dan Merkel, dengan kepemimpinan empatik dan common sense dalam menghadapi Covid-19. Di sisi lain terdapat kepemimpinan yang tidak efektif dalam menghadapi pandemik ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Trump dengan berbagai kebohongan dan kebijakan yang impulsif.

Untuk mengetahui kualitas kepemimpinan tersebut, kita dapat melihat pada dimensi karakter, kredibilitas, value apa yang diberikan kepada masyarakat, keteladanan, dan kemampuan memberikan harapan kepada masyarakat atau tidak. Harapannya, kepemimpinan yang ditunjukkan oleh para pemimpin negara-negara tersebut dapat menjadi refleksi dan bahan pembelajaran bagi generasi yang akan datang.

Daftar Pustaka

Asawin Suebsaeng, E. B. (2020, March 12). Trump’s Coronavirus Speech Sparks ‘Total Chaos’ in His Own Administration. https://www.thedailybeast.com/trump-coronavirus-oval-office-speech-on-europe-travel-ban-sparks-total-chaos-in-his-own-administration

Board, T. E. (2020, April 30). In a Crisis, True Leaders Stand Out. https://www.nytimes.com/2020/04/30/opinion/coronavirus-leadership.html

Friedman, U. (2020, June 15). New Zealand’s Prime Minister May Be the Most Effective Leader on the Planet. https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/04/jacinda-ardern-new-zealand-leadership-coronavirus/610237/

Nugroho, Riant. (2017). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.

0
0
Modifikasi Peran Internal Audit di Masa Status Kejadian Luar Biasa

Modifikasi Peran Internal Audit di Masa Status Kejadian Luar Biasa

Dalam Rapat Terbatas pada tanggal 15 Maret 2020 di Istana Bogor, Presiden menyampaikan arahan agar seluruh Kepala Daerah memonitor situasi dan kondisi di daerahnya berkaitan dengan wabah Covid-19 dan kemudian berkonsultasi dengan pakar medis untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Berdasarkan arahan tersebut, sejumlah Kepala Daerah di Indonesia telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) sebagai respons terhadap pandemi Covid-19.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, penetapan status tersebut memiliki konsekuensi bahwa penanganan kejadiannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Sementara, Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Achmad Yurianto, menyatakan penanganan virus corona (Covid-19) berada di atas KLB.

Definisi Kejadian Luar Biasa

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB), KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Penjelasan lebih lanjut mengenai KLB dapat kita temukan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan, bahwa suatu daerah dapat dikatakan menjadi suatu Kejadian Luar Biasa jika memenuhi beberapa kriteria.

Kriteria tersebut dapat kita temui pada kondisi saat ini, yaitu timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah, peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya.

Termasuk juga jika terjadi peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya, serta jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya.

Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi ITB memprediksi tren kasus Covid-19 ini masih akan terus meningkat. Sehingga, segala bentuk aktivitas masyarakat harus disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Masyarakat dihimbau untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah.

Pola kebiasaan masyarakat yang senang berkumpul dan bersalaman, kini harus berubah agar tidak melanggar pembatasan sosial. Perubahan ini menuntut perilaku dan kebiasaan masyarakat secara konvensional ditransformasikan menjadi pola interaksi secara virtual.

Bagi APIP: Bukan Persoalan Sederhana

Tentu ini bukan persoalan yang sederhana, khususnya bila dikaitkan pada peran pengawasan internal audit dalam konteks ini adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Peran pengawasan internal audit sendiri, berdasarkan definisi dari Institute of Internal Auditors, adalah sebagai suatu aktivitas penjaminan (assurance) dan konsultansi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi.

Sedangkan fungsi internal audit setidak-tidaknya ada 3 (tiga), yaitu:

  1. Menentukan apakah internal control perusahaan sudah baik atau belum;
  2. Menentukan kehandalan informasi yang telah dibuat oleh pihak manajemen; dan
  3. Menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi atas berbagai kegiatan operasional organisasi.1

Efektifitas kerja dari APIP, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dapat diukur dengan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria berikut:

  • Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
  • Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
  • Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Skala Prioritas

Perubahan pada masa pandemi ini tidak mengubah ketiga peran APIP tersebut. Walaupun, tentu terdapat tantangan dan rintangan yang pasti dialami oleh APIP dalam menjalankan perannya di masa pandemi ini, yaitu:

  • Perjalanan dinas keluar kota yang terbatas untuk melakukan audit;
  • Risiko adanya auditor yang terinfeksi virus yang harus dikarantina sehingga berdampak terhadap pelaksanaan rencana audit dengan berkurangnya anggota tim audit;
  • Ketentuan bekerja secara WFH yang setiap saat dapat terganggu karena jaringan internet maupun koneksi jaringan yang tidak stabil; dan
  • Jumlah pegawai (auditee) yang terbatas di kantor sehingga tidak dapat membantu auditor sepenuhnya dalam memenuhi permintaan atas informasi audit yang diperlukan.

Dalam menghadapi tantangan dan rintangan tersebut, perlu dilakukan penyesuaian, khususnya pada pertanggungjawaban tugas pengawasan. Setiap tugas APIP pada hakikatnya telah direncanakan di awal tahun dengan pembuatan Audit Internal Plan.

Masa pandemi yang terjadi sejak bulan Maret 2020, tentunya tidak diperhitungkan pada saat pembuatan Audit Internal Plan. Sehingga, menjadi tidak relevan jika dipaksakan untuk tetap mengacu pada rencana-rencana tersebut. Dari segi ekonomis, justru akan menjadi pemborosan, jika internal audit masih ngotot mengerjakan audit plan tersebut.

Pada masa pandemi ini, tidak mungkin kita dapat bekerja dengan semua yang kita asumsikan. Perlu dibuat skala prioritas atas pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga dapat tetap memberi nilai tambah pada masa-masa (sulit) ini.

Dalam rangka pemilihan skala prioritas, perlu adanya komunikasi yang baik antara Internal Audit dan manajemen organisasi. Internal audit diharapkan dapat berbicara dan berinteraksi dengan manajemen, mengomunikasikan bahwa fungsi APIP saat ini adalah untuk membantu konsultasi, bukan hanya dalam rangka audit.

Pesan pentingnya ialah bawa saat ini kita sedang menghadapi musibah, situasi krisis, sehingga kita (sebagai auditor intern) harus fokus untuk try to help, bukan (hanya) bertindak sebagai watch dog.

Epilog: Area Modifikasi

Dalam masa pandemi ini, kita semua, termasuk internal auditor diharapkan memiliki sense of crisis. APIP diharapkan mau menanggalkan topi internal auditornya dan melakukan beberapa modifikasi dalam beberapa area, khususnya dengan:

  • Melakukan identifikasi atas area-area berisiko tinggi dengan menggunakan metode risk assessment probability & impact;
  • Melakukan pengawasan intensif terkait potensi risiko kecurangan (fraud risk);
  • Memastikan sudah dibuat manajemen krisis/crisis management, disaster recovery, business contingency plan, agar pengelolaan krisis dapat dilakukan secara sistematis;
  • Melakukan pengawasan intern (internal control) atas area-area berisiko tinggi, demi mengidentifikasi deteksi fraud risk;
  • Melakukan kegiatan monitoring terkait kepatuhan dan efektifitas;
  • Meningkatkan peran advice dan insight (konsultansi/advisory) terutama terkait tata kelola, risiko, dan pengendalian;
  • Secara terus menerus melakukan peningkatan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan intern yang cepat dan intensif (Continuous Auditing);
  • Melakukan Real-time assurance (meminimalisir after the fact);
  • Mengadopsi Collaborative Approach (komunikasi yang intensif di antara tim audit dengan para stakeholders untuk memberikan advisory selama masa pandemi; dan
  • Alignment of audit plan (penyesuaian rencana audit) sesuai dengan masa pandemi. 1

Internal audit harus mampu menjadi penasihat yang mampu menyediakan jasa pengendalian secara real time. Tidak perlu menunggu paska kejadian baru diaudit, namun dapat dilakukan pendampingan secara real time untuk memitigasi penyimpangan yang terjadi.

Auditor tetap memonitor pengendalian yang dilakukan dan memberikan jasa-jasa alternatif konsultasi lainnya. Kesemuanya ini jika dijalankan dengan baik, maka menjadi momentum yang sangat tepat bagi auditor intern untuk membuktikan perannya dengan lebih efektif dan memberi nilai tambah bagi organisasi.

*) Artikel ini pernah ditayangkan dalam laman setkab.go.id

Catatan kaki:
1) Ricky Dompas, “Fungsi dan Peran Internal Audit pada Masa Luar Biasa”, (dipresentasikan dalam Online Seminar: Indonesia Professional in Audit and Control Association, Jakarta, 4 Agustus 2020)

0
0
error: