E-Wallet: Alternatif Pembayaran PNBP Penyelenggaraan Computer Assisted Test

E-Wallet: Alternatif Pembayaran PNBP Penyelenggaraan Computer Assisted Test

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara terbanyak setelah pajak. Pada data APBN 2019, total sumber pendapatan negara berjumlah Rp. 2.165,1 trilyun, dengan rincian pendapatan negara dari perpajakan dengan besaran 1.786,4 trilyun (82,5 %) dan pendapatan negara dari PNBP dengan besaran 378,3 (17,5 %) trilyun, sedangkan pendapatan negara dari penerimaan hibah hanya Rp. 400 juta.



Gambar 1. Data Realisasi PNBP 2014 s/d 2019
(Sumber: APBN 2019)

Dapat dilihat pada Gambar 1, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mempunyai potensi dalam mengoptimalkan penerimaan negara, berdasarkan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2014-2019 bahwa PNBP mengalami fluktuasi tiap tahunnya, puncak paling rendah adalah Tahun Anggaran 2016.

Namun, PNBP mulai meningkat kembali pada Tahun Anggaran 2017-2019, peningkatan PNBP didorong dengan kenaikan harga minyak, peningkatan kualitas layanan seta perbaikan tata kelola, potensi penerimaan negara melalui PNBP khususnya di instansi pemerintah dapat ditingkatkan dengan menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan.

PNBP akan berbanding lurus dengan pelayanan dan fasilitas yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah tidak hanya sekedar memberikan pungutan kepada masyarakat, melainkan juga menjamin penyediaan fasilitas dan peningkatan pelayanan yang sesuai dengan besaran pungutan yang diberikan kepada masyarakat (Sri Mulyani, 2018).

Potensi PNBP di BKN

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai lembaga pemerintah turut andil mengoptimalkan potensi penerimaan negara melalui PNBP dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Hal itu terlihat dengan dikeluarkannya PP Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BKN.

Jenis PNBP di BKN secara umum tertuang dalam Pasal 1 PP Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara. PNBP di BKN meliputi, pertama, pembinaan dan penilaian kompetensi ASN dan calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas. Kedua, pembinaan jabatan fungsional di bidang kepegawaian. Ketiga, penggunaan kamar asrama sesuai tugas dan fungsi.

Salah satu jenis PNBP dari pembinaan dan penilaian kompetensi ASN dan calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas adalah penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT.

Dari sisi signifikansi peningkatan jumlahnya, PNBP yang dihasilkan oleh BKN dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah. Dijelaskan pada gambar tersebut, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2015 hingga tahun 2018 dalam hal pencapaian perhitungan realisasi instansi pemerintah yang menggunakan CAT dalam proses seleksi CPNS, sekolah kedinasan, maupun pengembangan karir ASN.


Gambar 2. Capaian Kinerja Instansi Pemerintahan Dalam Pemanfaatan CAT
Tahun 2015 – 2018 (Sumber: Badan Kepegawaian Negara)

Pada tahun 2018, capaian diperoleh dengan persentase 91% yang terdiri dari total keseluruhan 652 instansi. Dengan demikian, hanya 51 instansi provinsi/kabupaten/kota di Indonesia yang belum memanfaatkan CAT. Untuk fasilitasi ujian sekolah kedinasan tahun 2018 berjumlah 209.120 peserta yang terdiri dari STIN, IPDN, Politeknik Ilmu Permasyarakatan, Politeknik Imigrasi, STIS, STAN, STMKG dan 11 sekolah kedinasan yang ada di Kementerian Perhubungan.

Kelemahan Pembayaran CAT Tanpa E-Wallet

Berdasarkan Peraturan BKN No. 50 Tahun 2019 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test, yang difokuskan pada 2 (dua) prosedur pembayaran PNBP, yakni untuk keperluan seleksi masuk sekolah kedinasan dan seleksi pengembangan karir pegawai ASN. Untuk prosedur pembayaran seleksi masuk sekolah kedinasan ada 2 cara, yakni, pertama, pembayaran dilakukan oleh peserta. Cara kedua, pembayaran dilakukan oleh instansi.

Untuk proses transaksi yang dilakukan oleh peserta membutuhkan waktu 3 (hari) untuk penerbitan kode billing, lalu 9 (sembilan) hari kalender untuk pengumuman pembayaran kode billing.  Setelah itu 2 (dua) hari kerja untuk proses validasi data NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), terakhir adalah menunggu 3 (hari) kerja untuk pengumuman peserta yang akan mengikuti seleksi.

Adapun pembayaran yang dilakukan oleh instansi membutuhkan waktu 3 (hari) untuk penerbitan kode billing, setelah itu 7 (tujuh) hari kalender untuk pengumuman pembayaran kode billing. Sedangkan prosedur pembayaran untuk seleksi pengembangan karir hanya dapat dilakukan oleh instansi, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum mulai pelaksanaan seleksi, setelah sebelumnya instansi menyampaikan data peserta & bahan materi soal ujian kepada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi ASN BKN (PPSS ASN BKN), serta pembuatan kode billing oleh PPSS ASN BKN.

Untuk tarif PNBP sendiri berdasarkan PP Nomor 63 Tahun 2016, untuk keperluan seleksi masuk sekolah kedinasan dikenakan tarif Rp. 50.000,- per peserta sedangkan untuk keperluan seleksi pengembangan karir pegawai ASN dikenakan tarif Rp. 100.000,- per peserta.

Dari prosedur di atas, tampak adanya kelemahan yaitu kurang detailnya media untuk pembayaran kode billing, apakah melalui tunai dan/atau non-tunai. Sebagai data pembanding dapat dilihat dari situs helpdesk.bkn.go.id, untuk pembayaran kode billing seleksi masuk sekolah kedinasan hanya dapat melalui gerai ATM saja, tidak dituliskan alternatif pembayaran lainnya.

Perkembangan E-Wallet Di Indonesia

Melihat tren positif dari tahun ke tahun, potensi PNBP sebagai salah satu instrumen penerimaan negara BKN dapat dilihat dengan meningkatnya peran instansi pemerintah yang memanfaatkan CAT khususnya dalam ujian seleksi pengembangan karir ASN dan ujian calon mahasiswa sekolah kedinasan, seiring juga dengan kemajuan teknologi pada era industri 4.0, perlu adanya peningkatan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi finansial dalam melakukan pembayaran PNBP menggunakan transaksi uang elektronik.

Perlu diketahui, peredaran uang elektronik, meningkat pesat tiap tahunnya.  Untuk peredaran uang elektronik pada tahun 2017 berjumlah 90.003.848, tahun 2018 berjumlah 167.205.578. tahun 2019 berjumlah 292.299.320, dan data terakhir hingga bulan januari 2020 peredaran uang elektronik berjumlah 313.785.298 (Bank Indonesia, 2020).

DSResearch Fintech Report (2019) memaparkan saat ini sekitar 130 juta masyarakat di Indonesia menggunakan mobile phone untuk mengakses internet, oleh sebab itu perusahaan teknologi finansial memanfaatkan momen tersebut untuk menarik minat masyarakat Indonesia agar tertarik menggunakan transaksi pembayaran secara digital menggunakan uang elektronik.

Menurut laporan tersebut pula, diketahui transaksi uang elektronik berupa dompet digital atau biasa disebut e-wallet, menjadi kategori teknologi finansial yang paling popular (82,7%) diantara teknologi finansial yang lain, dilanjutkan dengan investment (62,4%), paylater (56,7%), dan p2p lending (40%).

Perusahaan teknologi finansial yang mengeluarkan e-wallet sebagai salah satu metode pembayaran transaksi elektronik wajib mentaati regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Secara umum aturan tersebut berisi segala proses transaksi elektronik hingga sanksi bagi perusahaan teknologi finansial yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku tertuang didalam regulasi tersebut. 

Jadi, pelanggan yang menggunakan aplikasi e-wallet tidak perlu khawatir akan kerahasiaan data pribadinya bocor kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, karena seluruh perusahaan finansial teknologi wajib membuat jaminan sistem keamanaan untuk para penggunanya, apabila perusahaan tidak menyediakan aspek keamanan dalam aplikasinya, maka konsekuensinya adalah sanksi hingga pencabutan izin sebagai penyelenggara sistem pembayaran elektronik.

Perlu dicatat untuk pengguna e-wallet, terdapat batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan dalam e-wallet, yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori pengguna: unregistered dan registered. Untuk pengguna unregistered maksimal Rp. 2.000.000,- dan pengguna registered maksimal Rp. 10.000.000,- dengan batas nilai transaksi dalam 1 (satu) bulannya maksimal Rp. 20.000.000,-. Hal ini secara umum untuk mencegah terjadinya money laundring dan pendanaan terorisme melalui uang elektronik.

Jika dikaitkan kembali dengan pengoptimalan penerimaan negara melalui PNBP dalam penyelenggaraan seleksi menggunakan CAT, maka BKN perlu melakukan inovasi dalam peningkatan pelayanan dengan bersinergi dengan perusahaan finansial teknologi sebagai alternatif pembayaran PNBP menggunakan aplikasi e-wallet tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku.

Prosedur Menggunakan E-Wallet

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas PNBP di atas, maka gambaran alur prosedur untuk pembayaran PNBP seleksi CAT jika menggunakan aplikasi e-wallet dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3:
Rancangan Alur Prosedur Pembayaran
PNBP Seleksi CAT Ujian Sekolah Kedinasan & Pengembangan Karir ASN
Menggunakan E-Wallet

Pada Gambar 3, secara umum digambarkan proses dari peserta/instansi pelaksana yang melakukan transaksi pembayaran PNBP. Setelah peserta/instansi pelaksana melakukan pembayaran PNBP, sistem akan mengirim transkripsi data yang diterima oleh aplikasi e-wallet.

Sistem e-wallet tersebut selanjutnya akan mengirim notifikasi ke BKN selaku penyedia layanan dan dalam proses pembayarannya melalui sistem bank peserta/instansi pelaksana kepada bank penyedia atau dalam hal ini bank rekanan BKN. Setelah transaksi sukses, lalu sistem pada BKN menyelesaikan transaksi dari peserta/instansi pelaksana.

Dari gambaran prosedur menggunakan e-wallet di atas, manfaat yang akan diperoleh adalah kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bertransaksi. Pengguna tidak perlu lagi repot antri di ATM, cukup melalui smartphone dimana pun dan kapan pun, serta meminimalisir terjadinya tindak kriminalitas fisik.

Epilog

Peningkatan kualitas pelayanan berbanding lurus dengan peningkatan PNBP, oleh sebab itu perlu adanya inovasi terkait alternatif pembayaran PNBP di BKN dalam rangka mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan BKN berbasis teknologi finansial yaitu e-wallet yang saat ini menunjukkan popularitas dalam hal penggunaan di masyarakat yang mayoritas pengguna internet mobile phone.

Aplikasi e-wallet juga tergolong aman, karena perusahaan teknologi finansial yang resmi telah mempunyai landasan hukum yang dibuat oleh Bank Indonesia. Salah satunya dalam aspek keamanan penyedia jasa uang elektronik. BKN perlu melakukan kerjasama konkrit dengan perusahaan teknologi finansial yang resmi dan terpercaya di Indonesia yang menyediakan aplikasi e-wallet seperti Go-Pay, OVO, LinkAja, dan sebagainya.

Kerja sama ini khususnya dalam penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT, setidaknya untuk seleksi masuk sekolah kedinasan dan seleksi pengembangan karir pegawai ASN. Hal tersebut tentunya berguna dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pembayaran PNBP, selaras dengan asas pelayanan publik dalam Pasal 4 huruf l UU Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik yaitu asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

4
0
Ekonomi Digital:  Ekonomi Dengan Memanfaatkan Teknologi

Ekonomi Digital: Ekonomi Dengan Memanfaatkan Teknologi

Sebagai dampak dari pandemi COVID-19, fakta bahwa perekonomian Indonesia sedang terguncang tidak bisa dipungkiri lagi. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia minus 3,2%; sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 diprediksi berada pada angka 2,3%.

Ditambah lagi, sekitar 70% wilayah ekonomi Indonesia telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami tekanan yang cukup hebat sebagai dampak dari pandemi sepanjang tahun 2020 (sumber: liputan6).

Dampak negatif pandemi tidak terkecuali juga bagi para pelaku usaha. Banyak dari mereka yang pesimis karena tekanan ekonomi di tengah pandemi. Hal ini dapat dilihat melalui riset dari SurveySensum & NeuroSensum pada 27 Maret 2020 sampai 6 April 2020 kepada 109 responden perusahaan. Sektor fast moving consumer goods (FCMG) mengalami penurunan pendapatan sebesar 54%, meski angka ini tak sebesar sektor lainnya.

Sebanyak 55% responden memotong anggaran promosi below the line, seperti billboard. Sedangkan anggaran promosi above the line, seperti iklan televisi dan radio dipangkas sebesar 33%. Strategi pemasaran pun berubah dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi seperti media sosial, e-commerce, hingga instant message di hampir semua sektor.

Singkat cerita, saat pandemi ini hampir semua sektor usaha merubah strategi pemasarannya dengan lebih banyak memanfaatkan media digital. Selain beban berat perusahaan menanggung biaya operasional yang tidak sebanding dengan profit yang dihasilkan, juga karena ongkosnya relatif lebih terjangkau.

Momentum Ekonomi Digital di Indonesia

Sebagian besar masyarakat Indonesia menghabiskan waktu berada di rumah selama pandemi, beraktivitas secara online. Dari sini saja sudah terlihat jelas meningkatnya permintaan akan paket data internet dari berbagai provider telekomunikasi. Ya, kebutuhan akan koneksi dan teknologi informasi meningkat pesat belakangan ini. Tentu saja, berimplikasi pada kegiatan ekonomi.

Contoh aktivitas online dirumah selama pandemi, antara lain ibadah dan rapat kantor jarak jauh melalui aplikasi video conference (Zoom, Webex, Skype, dll), memesan makanan dan mengirim barang secara aplikasi online (Gojek, Grab), belajar dan mengikuti pelatihan secara online (Ruang Guru, Ilmupedia, Pintaria), bahkan hiburan pun menggunakan aplikasi streaming online (Netflix, Hooq, dll).

Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang ada sekarang, sektor ekonomi digital sepertinya sedang mendapatkan momentumnya. Hal ini terlihat dari perubahan strategi pemasaran oleh perusahaan dan kebiasaan masyarakat di tengah pandemi sekarang. Bahkan, sebelum terjadi pandemi, Presiden Jokowi di acara Digital Economy Summit 2020 pernah mengatakan,

”Saat ini Indonesia merupakan negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan yang paling cepat. Di tahun 2025, kita akan memiliki 133 miliar dollar AS. Silahkan kalikan sendiri berapa triliun rupiah”.

Bukan tanpa alasan Presiden Jokowi memberi pernyataan tersebut. Tahun 2015, nilai ekonomi digital Indonesia berada pada angka 40 miliar dollar AS, dan melonjak pada tahun 2019 diangka 40 miliar dollar AS (sumber: kompas.com). Untuk lebih lengkapnya berikut ulasan mengenai ekonomi digital: definisi, karakteristik, ancaman, peluang, dan tantangannya.

Definisi Ekonomi Digital

Ekonomi digital tentu erat kaitannya dengan teknologi informasi dan ekonomi. Perlu penjabaran dari dua sudut pandang agar mengetahui korelasi dan hubungan antara keduanya. Yaitu, memahami apa itu ekonomi dan selanjutnya memahami apa itu digital.

Ekonomi adalah ilmu sosial yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang/jasa. Ekonomi juga membahas tentang hubungan antarindividu, bisnis, dan pemerintah dalam mengatur sumber daya dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan untuk mencapai hasil maksimal (sumber: investopedia).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan digital sebagai hal-hal yang berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu; di mana angka ini menjadi dasar sistem komputasi sebagai basis kemajuan teknologi infromasi. Artinya digital menjadi representasi dari terminologi teknologi informasi.

Adapun menurut Oxford English Dictionary, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronik, terutama komputer, untuk menyimpan, mengakses, menganalisis dan mengirim informasi. Jika ditarik benang merahnya, definisi ekonomi digital adalah kolaborasi antara teknologi informasi dan ekonomi, dengan memanfaatkan media teknologi informasi sebagai alat/media untuk mencapai tujuan ekonomi.

Karakteristik Ekonomi Digital
Heru Wijayanto selaku Co-Founder dari SociopreneurID menjelaskan bahwa karakteristik ekonomi digital berbeda dengan ekonomi konvensional. Pada ekonomi konvensional cenderung eksklusif atau hanya dijangkau oleh beberapa kelompok elite tertentu, berbeda dengan ekonomi digital yang lebih inklusif dan memberikan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat.

Karakteristik ekonomi digital memberikan semangat kompetitif dan kolaboratif, contohnya dilihat pada banyak perusahaan start-up (perusahaan baru) yang banyak bermain di area ekonomi digital (semangat kompetitif), dan ekonomi digital sebagai sharing economy yang banyak melibatkan banyak usaha mikro kecil dan menengah (semangat kolaboratif).

Ancaman dan Peluang Ekonomi Digital

Era digitalisasi akan mengancam kelangsungan manusia sebagai tenaga kerja karena posisi manusia akan digantikan dengan mesin otomatis. Diprediksi manusia akan kehilangan 1 – 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015-2025 (Gerd Leonhard, Futurist). Dapat dilihat pada teknologi saat ini mulai banyak industri sudah menggunakan mesin dengan kemampuan AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan.

Masa depan juga diprediksi bahwa 65% murid sekolah dasar di dunia bekerja pada bidang yang belum pernah ada pada saat ini (U.S. Department of Labor Report), artinya prediksi tersebut ditujukan kepada generasi anak cucu umat manusia saat ini. Tentunya prediksi bisa tepat atau keliru, tapi tidak ada salahnya untuk disikapi secara bijak.

Survei Pew Research Center terhadap 27 negara di dunia tahun 2018 menyimpulkan bahwa untuk negara maju, rata-rata persentase penggunaan smartphone lebih besar (76%) dibandingkan negara berkembang (45%), termasuk Indonesia. Indonesia berada di peringkat 24 dengan rincian komparasi pengguna smartphone (45%), pengguna mobile phone bukan smartphone (28%), dan tidak ada pengguna mobile phone dan smartphone (29%).

Namun, dari sisi perkembangan penggunaan smartphone di Indonesia pada tahun 2015 – 2018 bisa dikatakan cukup tinggi. Pada tahun 2015, pengguna smartphone di Indonesia pada rentang usia 18-34 tahun sebesar 39% dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 66%. Untuk rentang usia 50+ juga naik dari tahun 2015 hanya 2% dan pada tahun 2018 menjadi 13%.  

InMobi menjelaskan, konsumen global menghabiskan rata-rata 97 menit dengan handphone, 37 menit dengan PC tablet, 81 menit dengan televisi, 70 menit dengan PC desktop, 44 menit dengan radio, dan 33 menit dengan media cetak.

Artinya, saat ini sebagian besar umat manusia telah memanfaatkan media teknologi informasi dalam aktivitas hariannya. Inilah yang dapat dijadikan peluang bagi para pelaku usaha untuk menjaring konsumennya dalam pemasaran. Contohnya, melalui media sharing network (Facebook, Twitter, Instagram), search engine optimization (Google, Bing), e-commerce (Bukalapak, Tokopedia), dan online media platform (Youtube).

Tantangan Ekonomi Digital

Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde, mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar. Tercatat ada sekitar 1.700 perusahaan start-up bermunculan di Indonesia. Dari sisi perusahaan start-up yang bermain di area ekonomi digital, harus berani berkompetisi mengembangkan berbagai inovasi jika ingin tetap bertahan dalam membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Akan tetapi, potensi ini disambut dengan berbagai tantangan. Dari sisi perusahaan konvensional yang tertarik pada area ekonomi digital, harus melakukan transformasi bisnis dengan merubah proses bisnisnya secara radikal (business process reengineering) agar optimal bermain di area ekonomi digital.

Perlu dibangun fondasi kepercayaan kepada masyarakat terhadap penggunaan transaksi digital seperti e-money (E-Toll) dan e-wallet (Go-Pay, OVO, LinkAja), karena mayoritas masyarakat zaman sekarang masih menggunakan uang kertas sebaga alat transaksi sehari-hari.

Pemerintah, perbankan, hingga perusahaan di bidang teknologi finansial perlu bersinergi secara aktif untuk memberikan edukasi kepada masyakat terkait kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam menggunakan transaksi digital. Dalam hal ini, Cyber Crime merupakan salah satu trigger ketidakpercayaan masyarakat terhadap keamanan data pribadi mereka.

Dari sisi pemerintah juga memastikan bahwa ekonomi digital mampu mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah peningkatan kualitas infrastruktur teknologi sebagai faktor penunjang penerapan ekonomi digital, agar penyebarannya merata di seluruh wilayah Indonesia. Harapannya tidak ada lagi daerah yang kecepatan internetnya memprihatinkan, apalagi berada di luar jangkauan.

Faktanya, seorang sahabat saya yang berdinas di sebuah kawasan terpencil pernah mengeluhkan masalah akses internet ini. Pada satu kesempatan penulis bertanya, ”Gimana internet disana bro, aman?”.

Kemudian dengan nada sepertiga berteriak sang sahabat menjawab, ”Boro-boro pakai internet, listrik aja sering mati. Mau charge batrei hape aja nunggu setengah mampus. Rasanya percuma punya hape pintar di sini”.

Antara lucu dan miris mendengarnya. Sekedar info saja, sahabat penulis ini juga seorang ASN. Boro-boro memajukan ekonomi digital, sekedar mengharapkan birokrat kita bisa bekerja dalam kemajuan teknologi informasi secara merata di seluruh penjuru negeri saja, rada sulit rasanya. Mungkin saja ada faktor-faktor implisit dibalik faktor eksplisit. Sekali lagi mungkin lho ya.

Penutup

Perlu diakui juga bahwa perkembangan ekonomi digital di Indonesia cukup pesat, bahkan jauh sebelum pandemi muncul. Justru saat pandemi muncul menjadi momentum untuk menerapkan sektor ekonomi digital secara maksimal.

Bagi para pelaku usaha yang sebelumnya sudah berkecimpung di area ekonomi digital tinggal bagaimana caranya untuk memanfaatkan momentum yang ada. Untuk pelaku usaha konvensional, cepat atau lambat akan melirik sektor ekonomi digital sebagai strategi pemasarannya.

Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana sinergi antara pemerintah, perusahaan finansial teknologi, dan perbankan, untuk membangun kepercayaan masyarakat. khususnya dalam hal keamanan, kenyamanan, dan kemudahan transaksi digital. Diperlukan juga edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, agar masyarakat siap dalam menghadapi segala bentuk penerapan ekonomi digital.

Terakhir, kepada pemerintahku terkasih. Jangan lupakan keluhan sahabat penulis tadi ya. Pemerataan infrastruktur teknologi dari hulu ke hilir sangat dinanti-nanti di negeri ini. Jangan sampai sang sahabat semakin ketinggalan menikmati manfaat dari ekonomi digital. Penulis akan berusaha tetap optimis kok demi kemajuan Indonesia kita tercinta.

2
0
Peluang Usaha dan Sistem Perizinannya Selama Pandemi

Peluang Usaha dan Sistem Perizinannya Selama Pandemi

Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, cukup banyak berita beredar tentang lesunya perekonomian di Indonesia. Di antaranya yang mengemuka adalah banyaknya perusahaan tutup, entah itu tutup sementara ataupun permanen, sehingga berakibat para pekerja dirumahkan dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Seperti yang dikutip dari katadata.co.id, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 1,94 juta pekerja dirumahkan atau terkena PHK. Total angka tersebut berasal dari 114.340 perusahaan di seluruh wilayah Indonesia.

Dari sektor formal berimbas kepada 83.546 perusahaan, dengan total angka 1,5 juta pekerja dirumahkan atau di-PHK, sedangkan dari sektor informal sebanyak 30.794 perusahaan, dengan total angka 443.000 pekerja dirumahkan atau di-PHK.

Terkait perekonomian di Indonesia, seperti dituturkan Ketua Indonesia Marketing Association (IMA) Suparno Djasmin melalui liputan6.com, tingkat pertumbuhan ekonomi diprediksi akan menurun dari 5% ke angka 2% selama pandemi.

Namun, menurutnya ada berbagai sektor yang justru mengalami tren positif dari sisi bisnis, yaitu sektor kesehatan, e-commerce hingga fast moving consumer goods (FCMG). Beberapa contohnya adalah produsen peralatan elektronik, makanan & minuman kemasan, dan obat-obatan.

Salah satu contoh perusahaan ritel yang seperti tidak terkena dampak pandemi COVID-19 adalah PT. Ace Hardware Indonesia Tbk. Perusahaan yang menjual peralatan rumah tangga ini, justru membuka gerainya yang ke-202 di Yogyakarta saat pandemi lagi panas-panasnya pada akhir bulan April 2020 lalu.

Melihat fenomena tersebut, di saat lesunya perekonomian di Indonesia, beberapa pihak justru mampu melihat peluang bisnis saat pandemi COVID-19. Fenomena tersebut dapat diibaratkan seorang pengembara yang melihat oasis di tengah padang pasir yang tandus.

Perizinan Usaha Saat Pandemi

Melihat masih atau bahkan semakin banyaknya peluang usaha di saat pandemi, tentu saja perlu diimbangi dengan tetap sigapnya proses perizinan usaha. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), seperti yang dikutip dari beritasatu.com, jumlah permohonan perizinan usaha yang masuk ke sistem perizinan Online Single Submission (OSS) adalah 17,6 % saat pandemi COVID-19 merebak. Jumlah ini berasal terutama dari sektor perdagangan dan kesehatan.

Secara singkat, sistem OSS adalah sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik. Jika sebelumnya perizinan usaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, bahkan kepala daerah, kemudian bisa didapatkan melalui sistem OSS ini.

Dasar hukum dari sistem OSS adalah PP No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kembali ke permohonan perizinan usaha yang masuk ke sistem OSS, dengan kata lain dapat dilihat kecenderungan peningkatan peluang usaha.

Peningkatan ini secara tidak langsung juga membantu peluang kerja bagi masyarakat. Peluang kerja yang bermanfaat baik untuk angkatan kerja yang diberhentikan bekerja dari perusahaannya terdahulu, maupun masyarakat yang belum bekerja.

Dilansir dari gresnews.com, Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Lestari Indah, menjabarkan bahwa pemerintah melakukan beberapa strategi perekonomian. Yakni, strategi saat pandemi berlangsung dan strategi saat pandemi tuntas.

Strategi pertama, yaitu saat pandemi berlangsung, pemerintah memberikan kemudahan usaha bagi sektor spesifik seperti usaha-usaha dalam bidang kesehatan dan kebutuhan dasar. Ambil saja contoh perusahaan pembuat sepatu yang mengajukan pengalihan usahanya ke pembuatan masker dengan alasan alat dan bahan untuk membuat masker hampir sama dengan membuat sepatu, lalu diberikanlah kemudahan dalam proses pengajuan izinnya.

Strategi kedua, adalah strategi yang diperuntukkan pasca pandemi, dengan melakukan transformasi ekonomi, caranya dengan memanfaatkan waktu untuk menyiapkan aturan pelaksanaan tentang sektor usaha dan prosedur mekanisme yang sederhana, agar pasca pandemi COVID-19 kemudahan berusaha didapatkan oleh para pelaku usaha sehingga menciptakan lapangan kerja.

Sampai saat ini, sistem OSS di Indonesia belum sepenuhnya terlaksana 100%. Masih ada kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah yang menerapkan sistem offline, khususnya tentang pemenuhan komitmen kepada pelaku usaha. Dengan sistem offline, maka wajib hukumnya tim perizinan menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan. Untuk itu, maka tim BKPM perlu segera menyesuaikan mekanisme perizinannya menggunakan aplikasi OSS.  

Kementerian Koordinator Perekonomian RI dan pihak terkait lainnya diperlukan untuk menganalisis sistem OSS dan arah kebijakan di bidang perizinan usaha dengan tujuan memperbaiki perekonomian di Indonesia saat maupun pasca pandemi ini dengan memanfaatkan sistem perizinan secara online melalui sistem OSS.  

Mekanisme Pengajuan Perizinan

Kendatipun sistem OSS masih ada hambatan yaitu belum terlaksananya di semua daerah karena ada beberapa prosedur perizinan yang masih bersifat offline, tidak ada salahnya bagi para pelaku usaha mulai mendaftarkan izin usahanya melalui sistem OSS.

Sebelum membahas mekanisme sistem OSS dari sisi pelaku usaha yang ingin melakukan permohonan izin di sistem OSS, secara singkat perlu diketahui penjabaran dari regulasi yang mengatur sistem OSS tersebut. Sistem OSS dibentuk berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pada peraturan tersebut, jenis perizinan berusaha dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Untuk jenis pemohon terbagi menjadi pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan, sedangkan untuk penerbit perizinan berusaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, atau kepala daerah sesuai kewenangaannya yang pelaksanaannya wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

Lembaga OSS menerbitkan perizinan berusaha untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah. Penerbitan perizinan oleh Lembaga OSS berupa dokumen elektronik disertai tanda tangan elektronik. Dokumen elektronik ini berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah. Berikut mekanisme umum mengajukan perizinan berusaha melalui sistem OSS.

Tahap pertama, pelaku usaha melakukan pendaftaran secara online melalui website: https://app.oss.go.id/app.  Pada tahap ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin yang diklasifikasikan menjadi perseorangan, non perseorangan, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan usaha lainnya (perusahaan asing dan waralaba). Pada tahapan ini salah satu tujuannya untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB ini sebagai identitas resmi para pelaku usaha.

Tahap kedua, pelaku usaha melengkapi data administrasi sesuai jenis perizinan yang diajukan. Jika lengkap maka Lembaga OSS menerbitkan izin usaha dan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen. Tahap ketiga, pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Tahap keempat, setelah pemenuhan komitmen dilakukan, pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP atau pajak/retribusi daerah. Tahap kelima, apabila pembayaran telah dilakukan, Lembaga OSS melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha, terutama untuk UMKM, sebagai syarat mendapatkan perizinan berusaha melalui sistem OSS.

Tahap keenam, jika pelaku usaha dianggap layak dan mendapatkan perizinan berusaha melalui sistem OSS, selanjutnya kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang berwenang terhadap izin tersebut akan melakukan pengawasan atas pemenuhan komitmen izin usaha dan komitmen izin komersial atau operasional, pembayaran, dan pelaksanaannya.

Penutup         

Penulis berharap di tengah carut marut pandemi ini ada secercah harapan tentang bangkitnya kembali perekonomian Indonesia. Bagaimanapun juga, masih banyak peluang usaha yang dapat terus bergerak di tengah pandemi ini.

Karenanya, pemerintah perlu terus mendukung para pelaku usaha, melalui strategi percepatan kebijakan sistem perizinan OSS agar dapat diterapkan diseluruh Indonesia. Dalam upaya tersebut, sosialisasi mengenai adanya sistem OSS perlu digalakkan, karena tidak semua pelaku usaha terutama dari pelaku usaha UMKM yang mengetahui dan memahami mekanisme sistem perizinan OSS ini.

Sangat disayangkan jika ide dan inovasi para pelaku usaha menjadi terhambat karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman sistem perizinan OSS ini sehingga berimbas susahnya mendapatkan izin usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi ini.

Berdasarkan pemikiran awam penulis, jika dalam waktu sesegera mungkin pemerintah melakukan langkah strategis penerapan sistem perizinan OSS di seluruh Indonesia, dan diiringi dengan ide inovasi para pelaku usaha serta usahanya dijalankan selama pandemi (dengan tidak melupakan legalitas izin usaha tentunya), bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia akan kembali menemukan gairahnya.

3
0
Work From Home ASN, Seberapa Efektif?

Work From Home ASN, Seberapa Efektif?

Banyak negara di dunia kini tengah berjuang melawan bencana pandemi virus Corona atau dikenal dengan Covid-19. Virus ini sangat berbahaya karena penularannya yang tergolong cepat dan hingga saat ini belum ada vaksin yang dapat menyembuhkannya.

Hingga 8 April 2020 tercatat sebanyak 1.452.378 orang di dunia positif terjangkit Covid-19, dengan jumlah kematian sebanyak 83.615 orang dan yang sembuh 308.757 orang (Corona virus Covid-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE).

Tak terkecuali di Indonesia. Menurut juru bicara pemerintah, Achmad Yurianto, sampai dengan 8 April 2020 jumlah kasus Covid-19 di Indonesia sebanyak 2.956 orang. Di antara jumlah itu, 240 pasien meninggal dunia dan 222 pasien dinyatakan sembuh.

Khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 7 April 2020 pukul 11.30 WIB, ASN khususnya PNS yang terdeteksi Covid-19 berjumlah 297 orang – terbagi pada 22 instansi pusat dan 18 instansi daerah.

Jika kita tarik lagi kronologis waktu ke belakang, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebenarnya sudah mengetahui dampak Covid-19 yang memakan banyak korban jiwa di banyak negara di dunia, dan telah berupaya melakukan antisipasi penyebaran Covid-19 di Indonesia dengan menetapkan status keadaan tertentu di Indonesia perihal Covid-19 melalui Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A Tahun 2020 tertanggal 28 Januari 2020.

Keputusan itu berlaku mulai tanggal 28 Januari 2020 hingga 28 Februari 2020. Bahkan status itu diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 (Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tertanggal 28 Januari 2020).

Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memilih kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menanggulangi resiko penyebaran Covid-19 (Kompas.com). Berbagai upaya di masyarakat juga telah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, mulai dari physical distancing, larangan mudik dan perjalanan ke luar kota, work from home, hingga menjaga pola hidup bersih dan sehat.

Penyesuaian Sistem Kerja ASN

Presiden Jokowi menginstruksikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerapkan work from home (WFH) bagi ASN melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai cara memutus mata rantai penularan Covid-19 tanpa harus mengurangi kinerja ASN.

Penyesuaian sistem kerja ASN dengan pola WFH tersebut selanjutnya secara rinci diatur dalam 2 surat edaran Menteri PAN dan RB (SE Menteri PAN dan RB Nomor 19 tahun 2020 dan Nomor 34 tahun 2020). Kedua surat edaran tersebut menjadi pedoman pelaksanaan WFH bagi ASN melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat pimpinan untuk mengawasi pelaksanaan tugas ASN dan memonitor pencapaian sasaran kinerja ASN.

Pelaksanaan penerapan WFH dengan menggunakan teknologi informasi ini bisa dikatakan cukup mudah dilakukan karena banyaknya aplikasi di smartphone ataupun komputer yang mendukung teknologi informasi video conference yang memungkinkan dapat berinteraksi dengan banyak pengguna, antara lain seperti Zoom, WhatsApp, dan Skype.

Dengan teknologi video conference (vidcon) yang dimiliki oleh aplikasi-aplikasi tersebut, pimpinan dapat bertatap muka dan berkomunikasi secara daring dengan para pegawainya untuk memastikan ASN telah melaksanakan tugas-tugas kedinasan dengan baik. Berbagai kegiatan rapat internal, koordinasi, dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya, bahkan pengawasan kepada ASN pun memungkinkan untuk dilakukan oleh para pimpinan.

Risiko WFH

Selalu ada risiko dalam setiap penerapan kebijakan. Misalkan, secara tertulis pimpinan instansi pemerintah telah membuat aturan internal penyesuaian sistem kerja ASN yang mewajibkan seluruh ASN menggunakan video conference dengan melampirkan screenshot-nya.

Namun, yang terjadi adalah para ASN malah membuat forbidden dealing (kongkalikong). Video conference tidak benar-benar dilakukan dan dibuatlah lampiran screenshot fiktif. Contoh lainnya, ASN melakukan video conference tetapi tidak dilakukan di rumahnya, atau dengan kata lain dilakukan di luar kota.

Risiko lainnya adalah kurang memadainya akses internet yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Padahal video conference memerlukan akses internet yang stabil. Jika akses internet tidak stabil, maka video conference justru malah menghambat kebijakan penerapan WFH itu sendiri.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat digunakan untuk memonitor pencapaian target kinerja ASN. Sebagian besar instansi pemerintah sudah menggunakan aplikasi E-Kinerja sebagai alat untuk memonitor apakah target sasaran kinerja telah tercapai atau tidak.

Dalam praktiknya, para ASN melakukan entry target kinerjanya ke dalam aplikasi, selanjutnya atasannya melakukan verifikasi dan memonitoring secara berkala realisasi capaian sasaran kinerja pegawainya.

Masalahnya, aplikasi E-Kinerja tiap instansi berbeda-beda dalam fitur dan kecepatan akses internetnya. Di banyak daerah akses internetnya tidak cukup stabil. Agar berfungsi dengan baik, aplikasi E-Kinerja mensyaratkan koneksi internet yang stabil.

Penutup

Apakah WFH para ASN di instansi pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi selama pandemi Covid-19 berlangsung sudah dapat dikatakan efektif?

Setelah tanggal 21 April 2020 Menteri PAN dan RB akan melakukan evaluasi terhadap penerapan WFH. Instansi pemerintah diminta untuk melaporkan kendala yang terjadi, baik teknis dan nonteknis, selama penerapan WFH. Apakah kinerja ASN menjadi lebih meningkat, sama saja, atau justru malah menurun?

Penerapan WFH dengan menggunakan teknologi informasi dapat dikatakan efektif jika ada komitmen dan integritas yang kuat dari seluruh jajaran ASN sehingga tidak terjadi praktik forbidden dealing. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka pemanfaatan teknologi informasi saat WFH akan menjadi kurang efektif.

Untuk penerapan aplikasi E-Kinerja, sistem online single submission untuk seluruh instansi mesti diberlakukan. Jangan ada lagi aplikasi E-Kinerja yang berbeda-beda tiap instansi.

WFH juga menjadi tidak efektif manakala akses internet kurang stabil. Alternatifnya adalah memberlakukan jadwal piket kantor untuk para ASN, tanpa melupakan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Misalnya, melakukan penyemprotan desinfektan (sterilisasi) di tempat kerja, sering mencuci tangan, dan menerapkan physical distancing secara disiplin.

Pemanfaatan teknologi informasi selama WFH di kalangan ASN yang tidak didukung dengan komitmen dan integritas para ASN serta sarana infrastruktur teknologi informasi yang memadai justru akan menjadi bumerang terhadap sistem kinerja ASN dalam menjalankan tugasnya di tengah pandemi Covid-19 masih yang melanda negeri ini.***

3
3
error: