Shallow:  Kedangkalan Birokrasi di Era Modern

Shallow: Kedangkalan Birokrasi di Era Modern

“Lagu ini bercerita tentang dua insan yang saling mempertanyakan keinginan dalam kehidupannya yang serba dangkal di  era modern”,  begitu kira-kira isi pidato Lady Gaga saat dirinya menerima penghargaan lagu soundtrack terbaik di perhelatan Critics Choice Award, Januari 2019 lalu.

Sebelumnya, lagu itu telah mendapatkan penghargaan pada ajang Golden Globe Award, Desember 2018, dalam nominasi yang sama. Dan saat ini, lagu itu kembali masuk dalam nominasi di ajang Academy Award (piala Oscar) yang akan dihelat akhir Februari ini.

Saya berharap lagu itu kembali mendapatkan penghargaan serupa, agar makin banyak orang ‘merayakan’ kedangkalan era modern ini. Lagu itu adalah soundtrack dari film ‘A Star is Born’, yang juga masuk nominasi sebagai film terbaik di ajang Academy Award.

Film yang cukup mengharu biru itu menggambarkan bahwa kebangkitan dan keterpurukan menjadi suatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Hidup menjadi tragis saat kehilangan identitas dan substansi kebahagiaan.

Bahkan, saking mengharu birunya film itu, Lady Gaga yang juga berperan sebagai tokoh sentral di film tersebut, harus keluar meninggalkan ruang bioskop dan menangis tersedu saat penayangan film perdananya.

Kehidupan Modern

Saya termasuk orang yang tersentak mendengar pidato Lady Gaga tadi. Cerita tentang lagu Shallow itu mengingatkan saya betapa kita telah lama terjebak oleh ‘manisnya’ era modern. Ya, hidup di era modern ini telah banyak mencabik sisi kemanusiaan kita.

Betapa tidak, kebahagiaan seringkali dimaknai hanya sebatas materi dan menikmati sanjungan serta perhatian dari banyak orang. Belum lagi masyarakat kita yang semakin menjadi esensialis dengan ilmu pengetahuan.

Pengetahuan menjadi sebuah totalitas untuk mengatur hidup kita tanpa memberi ruang bagi kita untuk melakukan refleksi diri. Apalagi banyak dari masyarakat kita yang juga semakin menghamba pada teknologi digital dengan mengesampingkan relasi pada dunia nyata.

Era modern, sekali lagi bukan sekedar membicarakan tentang teknologi yang kini serba canggih. Namun, era modern adalah era di mana kehidupan diatur oleh ilmu pengetahuan. Sebelum modern, kehidupan berjalan mengikuti tradisi, kebiasaan, dan insting.

Setelah era modern, hidup kita menjadi sistematis dan dibakukan oleh pengetahuan.  Bahkan, pengetahuan telah mampu menciptakan kebutuhan baru bagi manusia, sekaligus menumbuhkan berbagai macam produk untuk kita konsumsi.

Sebagai contoh, jika dulu sebelum era modern, orang mengonsumsi makanan hanya berdasar insting, kebiasaan orang tua, ataupun tradisi nenek moyangnya, maka di era modern orang akan mampu memilih makanan yang menurut pengetahuan memiliki gizi yang menguntungkan kesehatan tubuh.

Lalu berbondong-bondong komoditas berubah menjadi merk, kebutuhan untuk kenyang berubah menjadi prestise, yang pada akhirnya justru banyak makanan (bermerk) yang akan melemahkan tubuh kita sendiri.

Itulah kenapa era modern disebut juga sebagai era menyatunya dua subsistem yakni negara modern dengan ekonomi kapitalis. Di satu sisi, hidup di era modern menawarkan keindahan, tetapi di sisi lain justru dapat melemahkan kita, menjauhkan kita dari substansi keinginan untuk hidup bahagia secara manusiawi.

Negara Korporasi

Keterkejutan saya tidak berhenti pada kehidupan kita secara umum, tetapi juga mengingatkan saya, secara khusus bagaimana negara kita menjalankan birokrasi di era modern.

Pengetahuan modern, yang berpihak pada prinsip kapitalisme, sungguh kuat mewarnai birokrasi kita. Negara dianggap seperti sebuah korporasi raksasa, konsumennya adalah masyarakat semua.

Meski disebut tujuan negara dan birokrasi adalah untuk melayani masyarakat, tetapi rasionalitasnya tetap saja masalah untung-rugi. Permasalahannya, siapa untung dan siapa rugi?

Salah satu ilustrasi yang menggambarkan hal itu adalah apa yang tertera dalam undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu syarat sebuah tindakan disebut korupsi adalah jika ‘merugikan keuangan negara’. Pertanyaannya, kenapa harus disebut negara yang dirugikan? Kenapa syarat tindakan disebut korupsi bukan ‘merugikan masyarakat’?

Sialnya, para elite politik, yang katanya mewakili rakyat, telah menganggap dirinya sebagai pemegang saham terbesar negara ini. Segala sesuatu yang ada di negara ini adalah hak mereka, demi keuntungan mereka. Mereka bisa mengatur semua dan mengambil apa saja yang diinginkannya.

Adapun upaya mengurus dan menyejahterakan masyarakat dianggapnya sebagai pemenuhan janji politik yang tujuannya untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Dengan kata lain, agar masyarakat tetap ‘membeli produk’ mereka. Kepuasan masyarakat menjadi komoditas atas berlangsungnya kontestasi antar ‘pemegang saham’.

Birokrasi Modern  

Masuk pada ranah pengurusan/administrasi birokrasi, yang tak lain adalah untuk melaksanakan kebijakan politis, atau katakanlah ‘membeli’ produk para politisi, makin menggunakan pengetahuan yang berbasis pada rasionalitas modern.

Baca juga: Menetralisasi rasionalitas birokrasi, http://birokratmenulis.org/menetralisasi-rasionalitas-birokrasi/.

Birokrasi modern meninggalkan birokrasi tipe tradisional dan karismatik. Proses administrasi dalam kegiatan birokrasi dirancang dengan rasionalitas legal-formal sehingga menyerupai cara kerja sebuah mesin untuk mencapai efisiensi, ouput standar, dan kepastian.

Hirarki struktur ditambah dengan berbagai penyeragaman yang ada, membuat kehidupan birokrasi semakin kaku dan menjauh dari kesejatian relasi antar manusia. Birokrasi dianggap sebagai tubuh yang tunggal yang seringkali menafikkan tubuh-tubuh individu yang beragam yang berada di dalamnya.

Baca juga: Instrumen itu Bernama Fingerprint! http://birokratmenulis.org/instrumen-itu-bernama-fingerprint/.

Adapun kebahagiaan birokrat seringkali menjadi terbatas pada pujian atasan terhadap performa pekerjaaannya, yang standarnya pun sudah ditentukan oleh atasan. Banyak birokrat merasa terasing dengan kehidupannya sebagai manusia.

Diskriminasi atas munculnya kategori birokrat rajin-malas, birokrat kompeten-tidak kompeten masih banyak terjadi di sana sini akibat dari normalisasi kekuasaan melalui pengetahuan dan aturan.

Baca juga: Birokrasi Ala La La Land, http://birokratmenulis.org/birokrasi-ala-la-la-land/.

Pengetahuan modern juga mengarahkan bahwa birokrasi perlu diubah dengan cara reformasi. Identifikasi dan implementasi atas reformasi pun dijalankan mengikuti rasionalitas birokrasi yang legal-formal. Perubahan pola pikir dan kultur birokrasi ditempatkan oleh rasionalitas modern, yang kebanyakan menggunakan bingkai pengetahuan relasi struktur-agen.

Kolaborasi sempurna antara rasionalitas legal-formal dengan struktur-agen itulah yang seringkali menempatkan implementasi perubahan pola pikir dan kultur birokrasi dengan tahapan ‘terpaksa-terbiasa-terbudaya’, yang membuat para birokrat akhirnya menjadi terpaksa terbiasa. Pada ujungnya, reformasi birokrasi berjalan sebatas untuk remunerasi.

Tiga Mantra Sakti

Efektif, efisien, dan akuntabel menjadi ‘mantra sakti’ dalam birokrasi modern. Efektif dalam birokrasi modern pada dasarnya adalah rasionalitas bertujuan ala Weber, yaitu upaya pemecahan masalah teknis melalui pengetahuan dan teknologi.

Kedangkalan utamanya adalah pada identifikasi masalah, yang disebut oleh Foucault, seorang filsuf Perancis, sebagai teknikalisasi permasalahan. Permasalahan masyarakat yang kompleks dirasionalkan oleh para teknokrat-birokrat menjadi sebuah permasalahan teknis dan terukur.

Saking teknis dan terukurnya, alih-alih memahami kebutuhan masyarakat, yang terjadi justru membuat masyarakat sering terganggu dengan program yang dijalankan. Sampai-sampai, Tania Li, seorang arkeolog Kanada, yang meneliti pembangunan di Indonesia,  menyebut bahwa “seringkali tujuan utama sebuah program akan tercapai tatkala program tersebut mengalami kegagalan”.

Baca juga: Dilema Pembangunan di Indonesia: Catatan Diskusi Buku The Will to Improve, https://birokratmenulis.org/dilema-pembangunan-di-indonesia-sebuah-catatan-dari-diskusi-buku-the-will-to-improve/.

Adapun ‘mantra’ efisiensi mengalami delusi di sana-sini. Efisiensi dimaknai sebagai upaya penghematan berbagai sumber daya sebagai masukan (input), yang kebanyakan diukur sebatas pada jumlah rupiah. Sedangkan keluaran/hasil dibuat sedemikian rupa agar mudah diukur secara kuantitas, bukan kualitas. Akibatnya banyak produk birokrasi yang bersifat intangible, yaitu pelayanan dalam bentuk jasa, kurang berkualitas akibat delusi efisiensi ini.

Baca juga: Praktik Delusi Matematika Efisiensi Sektor Publik, http://birokratmenulis.org/post-soeharto-praktik-delusi-matematika-efisiensi-sektor-publik/.

Pengetahuan modern menambahkan pelaksanaan proses administrasi publik dengan jargon akuntabilitas. Akuntabilitas yang populer di birokrasi adalah akuntabilitas kinerja, yaitu bagaimana institusi di birokrasi mempertanggung-gugatkan misi yang diembannya.

Akuntabilitas kinerja terjebak pada permainan penyusunan target kinerja dan ketercapaiannya. Yang diributkan adalah tentang gengsi prestasi akan capaian di atas kertas, belum pada keberpihakan total kepada masyarakat yang dilayaninya.

Masih tentang kinerja, dalam hal kinerja pelayanan, keinginan manusia untuk melayani akhirnya tereduksi dengan berbagai aturan, standar dan prosedur. Jika birokrat melakukan penyimpangan prosedur, maka dianggap sebagai birokrat tidak taat aturan atau tidak kompeten. Maka tidak heran jika semangat melayani selalu tergantung pada aturan menetapkan apa, prosedur mengatur bagaimana, dan pimpinan menginstruksikan apa.

Lanjut kepada permasalahan kinerja anggaran, sampai saat ini kinerja anggaran masih dimaknai sebagai kemampuan institusi menyerap anggaran sebanyak mungkin. Adanya sisa anggaran sebagai penghematan atau batalnya kegiatan akibat kekhilafan perencanaaan, justru terhukum.

Baca juga: Waktunya Spongebob! http://birokratmenulis.org/waktunya-spongebob/.

Etika Tak Tersentuh

Masuk pada permasalahan etika, jargon sebagai negara hukum yang selalu digaungkan telah menjauhkan birokrasi dari tindakan etis. Karena sejatinya, sulit untuk mencakupi ranah etis pada sebatas aturan dan produk hukum.

Akibatnya, integritas yang sebenarnya memiliki makna sebagai sebuah tindakan etis, yakni menyatunya keseluruhan jiwa, lisan, dan tindakan untuk sebuah tanggung jawab, menjadi bermakna sebatas tidak melanggar aturan dan hukum.

Bukan berarti aturan dan hukum tidak penting, tetapi saat aturan dan hukum ditempatkan pada porsi utama karena adanya rasionalitas legal-formal, maka aturan dan hukum itu menjadi sebuah tujuan, yang akhirnya mampu menyembunyikan hakikat dari tujuan dibuatnya aturan dan hukum, yaitu kehidupan etis dan bermartabat.

Auditor Menjaganya

Pada akhirnya, birokrasi modern menempatkan auditor sebagai pengawas sekaligus ‘penjaga gawang’ atas pelaksanaan administrasi di birokrasi. Itu artinya, auditor yang akan menjaga bahwa seluruh administrasi telah dijalankan sesuai rasionalitas modern. Sialnya, dan tentu saja, auditor selalu berpegang teguh pada aturan, standar, dan norma-norma rasionalitas modern yang legal-formal sebagai kriteria dalam memainkan perannya.

Akibatnya bisa ditebak.

Epilog

Ah, sudahlah, kita nikmati saja keindahan modernisasi itu. Merenungi dan menganggap penting ulasan tadi hanya akan mengurangi ‘kebahagiaan’ yang telah kita miliki sampai saat ini. Satu hal yang penting, saya harus berhenti menulis sampai di sini. Saya khawatir jika saya teruskan, hanya akan membuat Lady Gaga semakin takjub menangis tersedu.

 

 

2
0
Menyoal Guru Radikal*

Menyoal Guru Radikal*

Topik intoleransi dan radikalisme di lingkungan pendidikan, belakangan ramai diperbincangkan media. Hasil survei, kajian, maupun artikel opini yang diproduksi dengan mengutip data hasil penelitian tentang intoleransi dan radikalisme, menjadi bahan publikasi yang menarik untuk disebarluaskan. Beragam argumen seolah menyepakati bahwa guru merupakan pihak yang dinilai bertanggung jawab atas bertumbuhnya sikap intoleransi dan radikalisme di lingkungan pendidikan. Tulisan ini mencoba membedah apa yang sesungguhnya terjadi di dunia pendidikan terkait dengan isu radikalsime, utamanya mengenai peran guru.

Pemberitaan Tak Berimbang

Dirga Maulana dalam opini “Guru di Pusaran Intoleransi” misalnya, menyatakan bahwa guru Indonesia berada di tengah pusaran intoleransi dan menihilkan keberagaman, yang sejatinya merupakan fondasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara  (Tempo, 6/11/2018).

Tidak hanya itu, dalam opini “Guru dan Hasrat pada Syariat”, guru-guru Pendidikan Agama Islam dinilai memiliki pandangan yang cenderung radikal dan eksklusif (Media Indonesia, 31/12/2018) .

Sebagian hasil penelitian dikutip dan menyebar menjadi pemberitaan dengan memosisikan guru sebagai ‘tertuduh’ yang sayangnya banyak pencapaian positif pendidikan. Analisis kemudian dilakukan guna menyusuri validitas hasil penelitian yang menyebabkan reaksi beberapa pihak terkait, yang bermuara pada simpulan untuk mengkaji lebih mendalam lagi penelitian yang pernah dilakukan tersebut. Salah satunya, survei yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, Universitas Islam Negeri (PPIM UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pada Diskusi Kelompok Terpumpun yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan dihadiri PPIM UIN, akademisi serta beberapa pemangku kebijakan pada 7 Desember 2018 lalu misalnya, didapatkan kenyataan bahwa data dan analisis hasil survei yang dirilis dan ‘menggurita’ di berbagai media tersebut ternyata baru sekira 25 persen dari total data temuan survei yang ada.

Sayangnya, pemberitaan tidak berimbang dan sulit dikendalikan oleh peneliti atau berbagai pihak lain yang dinilai memiliki andil dalam terpublikasinya hasil survei tersebut tanpa melewati prosedur triangulasi sebagai salah satu bagian dari etika publikasi hasil penelitian.

Beberapa bagian dari hasil survei yang bertendensi lebih positif pun luput dipublikasikan media, misalnya tentang pandangan guru tentang perlunya siswa memahami agama lain dan upaya guru membangun iklim toleransi dalam keberagaman di lingkungan sekolah.

Guru adalah Kunci?

Perilaku dan sikap guru merupakan praktik moral yang dapat memberikan pengaruh pada persepsi dan sikap siswa mengenai beragam hal (Koesoema, 2015). Pada konteks temuan potensi penyebaran paham radikalisme dan intoleransi di lingkungan pendidikan, kapasitas guru dalam mengendalikan penyebaran paham radikalisme dan intoleransi tersebut menjadi fokus perhatian (Tempo, 30/11/2018).

Guru sering kali dinilai menjadi kunci perilaku siswa yang menjadi gambaran secara umum kualitas pendidikan sebuah negara. Banyak orang terlanjur menilai bahwa guru di ruang kelas dan di lingkungan sekolah adalah segalanya.

Doni Koesoema menyebutnya sebagai ‘mistifikasi terhadap guru, yaitu penghargaan dan pengharapan berlebihan kepada guru sebagai sosok ideal dengan mengaburkan sifat alami dan manusiawi guru.

Guru dinilai sebagai sosok sempurna yang oleh karenanya harus dapat berlaku ideal dalam lingkungan pendidikan. Padahal, dalam konsep Tri Pusat Pendidikan, guru/sekolah merupakan salah satu unsur yang memberikan pengaruh pada lingkungan pendidikan selain keluarga dan masyarakat, yang artinya, lingkungan pendidikan terbangun dan tidak dapat dipisahkan dari ketiga unsur tersebut.

Praktik Baik Toleransi

Hasil penelitian dan pemberitaan tentang potensi intoleransi dan radikalisme di lingkungan pendidikan khususnya pada guru, seyogianya dapat diterima dengan sikap hati-hati.

Alih-alih menjadi peringatan dini, rilis hasil penelitian dan pemberitaan tersebut dapat kontraproduktif terhadap upaya guru yang telah menumbuhkan sikap toleransi di lingkungan sekolah.

Kajian “Pendidikan Kebinekaan pada Satuan Pendidikan Menengah” yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Balitbang Kemendikbud pada 2017, misalnya, menunjukkan tentang praktik pendidikan kebinekaan yang diimplementasikan dalam keseharian siswa SMA di beberapa kota, antara lain di Kota Singkawang dan Salatiga.

Di Singkawang, guru dan kepala sekolah berupaya memberikan pemahaman mengenai keragaman siswa dengan menetapkan tata tertib sekolah. Aturan itu berisi kewajiban bagi siswa untuk saling menghormati, menerima, dan menghargai keragaman serta menjamin iklim toleransi terbangun dalam keseharian kegiatan di sekolah.

Begitu pula praktik toleransi di Kota Salatiga yang juga diungkap dalam penelitian itu, di mana guru telah berupaya dalam menanamkan nilai kebinekaan dengan memberikan wawasan kebangsaan dan kebinekaan.

Siswa dianjurkan menghormati dan menghargai teman yang berbeda keyakinan, misalnya dengan cara menyampaikan ucapan selamat hari raya, menghormati tempat ibadah, dan lain-lain.  Upaya lain yang dilakukan adalah dengan membuka ruang dialog dalam menanggapi peristiwa-peristiwa yang mengarah kepada sikap saling mencurigai (Puslitjakdikbud, 2017).

Membangun Iklim Toleran

“Kata-kata menggerakan manusia, namun teladan memikat hati”, agaknya tepat menggambarkan kedudukan guru dalam tugas utamanya sebagai pelaku perubahan. Guru tidak sekadar mengubah perilaku individu siswa menjadi lebih baik dan bertanggung jawab, tetapi juga berupaya mewujudkan perbaikan masyarakat melalui pengajaran dan pembelajaran.

Oleh karenanya, Kemendikbud melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam pengajaran telah berupaya merespon kebutuhan untuk mendorong sikap siswa agar lebih terbuka terhadap keberagaman. Salah satunya karakter religius yang di dalamnya terdapat aspek toleransi, saling tolong dan menghormati antar-pemeluk agama, serta cinta damai.

Pendidikan karakter sejatinya mengandung empat ciri utama (Koesoema, 2007). Pertama, keteraturan antara tindakan dan nilai normatif. Kedua, koherensi yang menciptakan keberanian dan percaya diri seseorang untuk memegang teguh prinsip yang dimilikinya dan tidak mudah terpengaruh hal lain di luar dirinya.

Ketiga, otonomi yang membentuk kemampuan diri menginternalisasikan aturan menjadi nilai-nilai yang diyakini secara pribadi. Dan keempat, keteguhan serta kesetiaan yang merupakan kekuatan seseorang untuk menjalankan sesuatu yang bernilai baik dan penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Konsep pendidikan karakter sejalan dengan upaya membentuk karakter siswa yang kuat terhadap paham-paham menyimpang seperti radikalisme dan intoleransi.

Upaya pemerintah membendung potensi radikalisme dan intoleransi di lingkungan sekolah melalui PPK sebetulnya telah menjawab kebutuhan pendidikan masa kini dengan menempatkan guru sebagai salah satu bagian dari upaya implementasi PPK tersebut.

Dengan cakupan implementasi PPK di sekolah saat ini yang mencapai 86,14% sekolah di seluruh Indonesia sebagaimana tergambar pada Kilasan Kinerja Kemendikbud November 2017 – 2018 (Kemendikbud, 2018), pada praktiknya telah memberikan manfaat kepada berbagai pihak dalam membangun iklim pendidikan yang kondusif, ekspresif, kreatif, dan harmonis.

Epilog 

Menempatkan guru sebagai pihak ‘tertuduh’ dan dinilai paling bertanggung jawab atas sikap intoleran dan radikal yang tergambar pada hasil survei yang dilansir ke media serta disimpulkan secara sepihak sebagai bentuk sikap intoleransi dan radikalisme, sesungguhnya memaksa guru berdiri pada posisi yang tidak menguntungkan dan membahayakan dalam rangka memelihara suasana kondusif guru dalam bekerja.

Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) misalnya, dalam Diskusi Kelompok Terpumpun di Kemendikbud pada 7 Desember lalu menyatakan bahwa guru telah bekerja optimal sesuai dengan tuntutan profesinya secara damai dan menyejukkan.

Yang sesungguhnya terjadi adalah ragam upaya penguatan memahamkan siswa oleh guru tentang ajaran agama masing-masing sesuai dengan syariat, yang belakangan dipersepsikan sebagai penanaman sikap intoleran dan fanatik dalam beragama oleh segelintir orang yang mengarah pada tindakan radikal. Kita pun sering abai memberikan penghargaan pada upaya guru yang telah mengajar dan mengabdi dengan sepenuh hati.

*) Artikel ini pernah dimuat di Koran Harian Republika pada tanggal 10 Januari 2019, dengan judul “Menyoal Guru Radikal”.

 

2
0
Ego Sektoral di Tengah Bencana

Ego Sektoral di Tengah Bencana

Bencana alam besar kembali datang di penghujung tahun 2018 yang lalu. Setelah gempa di Lombok, gempa dan tsunami di Palu, pada 22 Desember 2018 yang lalu tsunami kembali menerjang dua provinsi yang dipisah oleh Selat Sunda, Provinsi Lampung, dan Provinsi Banten.

Dari data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat total 430 orang meninggal, 1.495 orang luka-luka, dan 16 orang dinyatakan hilang. Kejadian tersebut juga menarik atensi lebih luas karena di antara korban terdapat personil band kenamaan ibukota, Seventeen, dan artis pendukung sebuah acara temu ramah sebuah perusahaan malam itu. Terlebih, detik-detik mereka tersapu aliran air nan deras terekam dengan jelas dan tersebar secara viral di aplikasi berbagi pesan.

Saling Berdebat

Di samping duka mendalam yang dirasakan oleh keluarga korban dan masyarakat yang terdampak tsunami di malam minggu tersebut, sebuah fakta kurang mengenakkan disampaikan oleh beberapa media tentang buruknya koordinasi antar lembaga dalam kejadian naas ini.

Media tirto.id, misalnya, menyebutkan bahwa beberapa lembaga pemerintah yang berwenang dalam memberikan informasi terkait musabab tsunami malah terkesan saling berdebat dan membuat informasi jadi simpang siur.

Bermula dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis pernyataan melalui akun twitter-nya bahwa kejadian itu bukan tsunami. Namun, pada pukul 23.55, BMKG meralat pernyataan itu.

Melalui akun twitter-nya, BMKG menyebut bahwa gelombang pasang di Serang, Pandeglang, dan Lampung Selatan adalah tsunami. Kejadian ini bukan karena aktivitas gempa tektonik, melainkan akibat aktivitas gunung Anak Krakatau.

BMKG berkilah bahwa perubahan informasi tsunami yang dikeluarkan lembaganya itu dilakukan karena BMKG tak mencatat adanya aktivitas tektonik sebelum gelombang air laut naik.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), pada Badan Geologi Kementerian ESDM, menyatakan bahwa Gunung Anak Krakatau pada saat kejadian berstatus waspada seperti yang disampaikan Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG, Wawan Irawan.

Beliau beranggapan sangat kecil kemungkinan terjadi tsunami jika melihat dari letusan Gunung Anak Krakatau. Beliau juga mengatakan lembaganya tidak memiliki wewenang dalam mendeteksi terjadinya tsunami. Apalagi saat ini, kata dia, PVMBG memiliki kendala untuk melihat visual dari Krakatau.

Satu pekan lebih setelah kejadian naas tersebut, laman berita tirto.id kembali mengangkat keresahannya tentang tidak baiknya koordinasi antar instrumen negara ini. Kali ini dengan judul berita yang panjang dan lebih nyelekit, Debat BMKG-PVMBG Soal Tsunami Selat Sunda: Sia-sia & Harus Diakhiri. Berita tersebut dibuka dengan kutipan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM), induk semang PVMBG tentang penyebab tsunamai tersebut.

Dalam ulasan tirto.id tersebut, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, tidak percaya tsunami Selat Sunda yang menghantam pesisir Banten dan Lampung Sabtu malam (22/12) disebabkan oleh letusan Gunung Anak Krakatau.

“Perlu ledakan serta longsoran berkekuatan yang sangat besar untuk bisa menyebabkan tsunami di Selat Sunda. Kalau letusan gunung Anak Krakatau saya kira tidak, kalau longsorannya mungkin salah satu faktornya,” kata Jonan saat meninjau Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, Banten, Jumat (28/12/2018) seperti dilansir Antara. Pernyataan Jonan tersebut menyalakan kembali perdebatan soal penyebab pasti tsunami Selat Sunda yang sejak awal simpang siur.

Disebutkan juga bahwa antara BMKG dan Badan Geologi sempat saling lempar tanggung jawab. Dalam instastory di instagram, Ahad (23/12), akun @infoBMKG menulis, “Jika ada kemungkinan tsunami akibat aktivitas vulkanik, itu adalah wewenang rekan kami di Badan Geologi.”

Kepala Sub Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami wilayah Barat PVMBG Badan Geologi, Ahmad Solihin, lantas membantahnya dengan mengatakan, “Untuk memantau dan memprediksi gejala tsunami dibutuhkan tide gauge untuk memantau tinggi muka air laut. Itu bukan wewenang PVMBG karena PVMBG tidak bisa memberikan peringatan dini terkait ancaman bencana tsunami. Badan Geologi bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Tugas dan kewenangan itu tidak meliputi peringatan dini tsunami”.

“Perdebatan” antar kedua lembaga ini direspon sinis oleh beberapa pakar. Pakar tsunami Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko, menilai perdebatan antar lembaga itu sia-sia dan hanya membuang-buang waktu, terlebih yang menjadi korban adalah masyarakat.

Dia mengatakan lembaga pemerintah seharusnya fokus memasang alat pendeteksi dan peringatan bencana sebanyak dan seakurat mungkin di lokasi kejadian ketimbang berdebat. Hal ini perlu segera dilakukan karena fase erupsi Gunung Anak Krakatau masih berlangsung.

Widjo menekankan pentingnya lembaga pemerintah menghilangkan ego sektoral masing-masing. Bahkan, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Sukmandaru Prihatmoko menyarankan lembaga-lembaga yang menangani bidang kebumian dilebur jadi satu. Lembaga yang ia maksud adalah BMKG dan Badan Geologi dengan harapan mungkin hal seperti ini tidak terulang lagi dan mencoreng muka penyelenggara negara.

Kurang Koordinasi

Kritik tentang tidak berjalan dengan baiknya koordinasi antar lembaga negara oleh laman berita tirto.id tidak hanya tentang debat penyebab datangnya tsunami, tetapi juga tentang sebuah cuitan dan aksi kementerian pariwisata beberapa hari setelah kejadian menyeramkan tersebut.

Cuitan kementerian pariwisata (Kemenpar) yang berseri tersebut diunggah pada pada Rabu (26/12/2018) dimulai dengan “Hallo #SobatWisata ada kabar gembira nih di akhir tahun ini. Jalur wisata di kawasan Pantai Anyer hingga Tanjung Lesung, sekarang sudah berangsur normal. #BangkitkanPariwisataTjLesung.”

Inti dari rangkaian cuitan di twitter.com tersebut adalah jika kawasan Anyer hingga Tanjung Lesung berangsur normal usai dihantam tsunami empat hari sebelumnya. Namun, twit tersebut justru menuai kritik.

Langkah Kemenpar dinilai sembrono lantaran mempromosikan kawasan wisata di sejumlah pantai di Banten yang baru saja mengalami bencana tsunami dan saat  Gunung Anak Krakatau berstatus siaga atau level III.  Kemenpar pun akhirnya menghapus twit itu pada Kamis (27/12/2018) malam.

Kritik akan ajakan tersebut menyeruak dengan cepat di ruang maya internet oleh netizen dan dilanjutkan oleh beberapa pihak, seperti dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, yang mengingatkan agar pemerintah menyiapkan terlebih dahulu faktor keselamatan bagi wisatawan seperti rute, fasilitas, dan skema evakuasi.

Di samping itu, kata dia, belum adanya sistem peringatan dini tsunami yang memadai di kawasan pantai menjadi hal yang krusial dalam jaminan keselamatan wisatawan.

Kritik tajam disampaikan oleh Pakar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Riawan Tjandra, yang berpendapat bahwa twit Kemenpar itu menjadi bukti ego sektoral lembaga yang telah lama terjadi dalam pemerintahan.

Ia memaklumi bila mempromosikan wisata memang merupakan tanggung jawab Kemenpar, tetapi, saat ini  kondisi daerah terdampak masih pada tanggap darurat bencana sehingga  informasi terkait kondisi wilayah wisata pasca bencana sepatutnya berkoordinasi dengan BMKG, PVMBG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hingga Polri sebagai lembaga yang berwenang.

Karena itu, menurutnya, pemerintah semestinya segera menyingkronkan langkah antar lembaga. Kemenpar, kata dia, perlu mempertimbangkan data dan fakta yang juga dimiliki lembaga lain bila ingin mengonfirmasikan laporan terkait wilayah wisata di daerah bencana kepada masyarakat.

Ego Sektoral

Dua hal pemantik debat dan kritik terhadap penanganan bencana tsunami Lampung dan Banten ini disatukan oleh sebuah kata sakti yang sebenarnya tidak disukai oleh birokrat, yaitu ‘ego sektoral’.

Baik debat tentang penyebab datangnya tsunami malam itu dan ajakan berwisata ke daerah bencana yang terlalu dini dan tanpa koordinasi, disimpulkan karena masalah yang telah mengakar lama di sistem pemerintahan negara kita.

Ahli psikologi mendefinisikan kata ego sebagai struktur psikis yang berhubungan dengan konsep tentang diri, diatur oleh prinsip realitas dan ditandai oleh kemampuan untuk menoleransi frustrasi. Penyakit ego sektoral telah ada sejak lama di berbagai organisasi sebagai bentuk untuk menonjolkan kehebatan sektor atau bahkan untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya.

Praktek ego sektoral pada pemerintahan sejatinya tidak menguntungkan siapapun, yang akan terjadi hanyalah sebuah organisasi dengan koordinasi yang kacau balau dan pada akhirnya hanya akan mendatangkan kerugian kepada rakyat, bangsa, dan negara.

Ego sektoral bukanlah sebuah penyakit yang tidak ada obatnya. Ranggi Ade Febrian, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, menyampaikan dalam jurnalnya dengan judul “Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintah (Tinjauan Konseptual dan Teoritis)”, ego sektoral penyelanggara pemerintah dapat diredam ketika setiap penyelanggara pemerintah memiliki kesadaran bahwa  setiap  lembaga negara memiliki tujuan yang sama meski disektor yang berbeda, yaitu memajukan negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran akan tujuan yang sama tersebut menjadi sumber kekuatan untuk dapat meredam ego sektoral yang sering kali menjadi penghambat. Faktor penting lainnya untuk meredam ego sektoral adalah sosok pemimpin yang merangkul dan memiliki etika yang baik. Sebuah kepemimpinan yang telah dicontohkan Baginda Rasulullah SAW yang dapat merangkul semua sahabat dan umat.

Epilog

Sebenarnya baru pada perayaan Hari Ulang Tahun Korpri yang ke-47 pada November 2018, Presiden Joko Widodo mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak terjebak dalam ego sektoral dan  meminta ASN untuk saling bersinegeri.

“ASN di semua lapisan, saya minta untuk tidak terjebak dalam ego sektoral, tidak terjebak dalam ego organisasi, tidak terjebak dalam ego program masing-masing. Semua permasalahan yang ada di masyarakat bersifat lintas sektoral, bahkan lintas daerah,” ujar Presiden Joko Widodo saat menjadi inspektur upacara dalam HUT ke-47 Korpri di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018)

Perintah untuk meninggalkan ego sektoral telah ada sejak lama. Contoh kepemimpinan yang mulia juga telah diberikan oleh Baginda Rasulullah SAW. Nah, sekarang tinggal pribadi kita sebagai birokrat untuk sadar bahwa perjuangan itu butuh kerja sama lintas sektor yang baik. Ego sektoral tidak akan memberikan apa-apa kecuali coreng di muka.

Alfatihah untuk semua korban bencana alam di Indonesia.

 

 

0
0
Waktunya SPONGEBOB!

Waktunya SPONGEBOB!

Pada akhir tahun anggaran, di bulan Desember, di hampir semua institusi pemerintahan, sosok yang sering berkeliaran adalah Spongebob Budgetplan. Spongebob yang satu ini sejenis dengan Spongebob Squarepant, tokoh kartun di televisi kita.

Spongebob Squarepant, yang kita kenal di televisi, adalah sosok tokoh animasi yang badannya mampu menyerap benda cair dan menyimpannya. Sebanyak apapun cairan yang ada, mampu diserapnya, seluruhnya! Meskipun kemudian badannya menjadi tambun karena kelebihan volume, terseok-seok jalannya, tersengal-sengal, dan bahkan tertumpahkan lagi sebagian cairan yang tersimpan.

Perkenalkan, Spongebob Budgetplan!

Tidak berbeda dengan Spongebob Squarepant, Spongebob Budgetplan adalah sosok problem solver and solution bagi kritisnya realisasi anggaran. ‘Cairan’ anggaran yang masih menggenang, harus dapat dibersihkan dan dioptimalkan—begitu bahasanya meskipun sering menjadi terbaca dimaksimalkan— untuk kepentingan bersama.

Sosok tersebut merupakan ‘mahluk’ cerdas yang sangat kreatif sehingga mampu membersihkan genangan cairan dengan cara cepat dan taktis. Solusinya pun jitu, dengan mengusulkan kegiatan warna-warni rapat koordinasi di sana-sini, kunjungan rombongan berbarengan, peningkatan kapasitas, dan lain sebagainya.

Sosok yang memberi solusi tegas meskipun sebenarnya dijalankan dengan malu-malu. Sosok yang tak tergantikan dan justru dinantikan, meskipun para pemimpin silih berganti. Tidak terganti, karena sosok yang mengerti dan memahami mental birokrasi yang belum juga berganti. Iya, belum berganti.

Padahal, mungkin tidak salah jika kita semua berbesar hati bahwa kita tidak mampu merealisasikan seluruh rencana pengeluaran yang sudah ditetapkan akhir tahun lalu. Anggaran yang kita akui dilalui dengan upaya ‘berdarah-darah’, berdiskusi dan berdebat menentukan indikator dan target capaian dalam pertemuan segitiga, melibatkan perencana dan penentu anggaran.

Belum berbagai pertanyaan dari para ‘yang mulia’, pengawas, dan peneliti. Hmm, setengah mati kita menjawabnya. Namun, tetap saja itu sebenarny hanyalah rencana para manusia, bukan dari Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, boleh dong sebenarnya kalau ternyata meleset, tidak sesuai rencana, wong dunia juga mudah berubah.

Sampai Kapan Spongebob Budgetplan Dinanti? 

Ilmu perencanaan dasar sebenarnya memaklumi sebuah deviasi dan variabel lain yang tidak konstan. Suatu permakluman yang lumrah karena kita semua mengenal pemahaman kapasitas yang tentunya terbatas.

Bahkan, kadang kita juga hampir meniadakan instrumen dan jargon untuk menjaga realisasi anggaran harus sesuai realita, harus sesuai dengan kebutuhan. Permakluman atas lupa yang ironisnya justru dilakukan oleh para institusi penjaga batas-batas. Lepas!

Ironi,  itulah sebuah kondisi di negeri ini yang sudah terjadi berpuluh tahun, belum saja berganti. Mirip tagline pada iklan minuman rumahan dalam botol, “Apa pun kondisinya, siapa pun rezimnya, kondisinya tetap sama!”

Berbagai pola perencanan, penganggaran, dan pengawasan yang katanya selalu ter-up grade, pada kenyataannya belum bisa menyentuh pola si Spongebob. Harus habis, biar kata tambun tak berbentuk, tidak menggumpal menjadi badan, hanya menetes dan pada akhirnya hilang, sumber daya pembangunan tersebut pada akhirnya terbuang dengan sia-sia.

Mentalitas yang barangkali belum terbentuk kokoh, bahwa tidak salah kalau anggaran tersisa karena memang seharusnya tersisa. Bukan harus habis meskipun tragis karena semakin tahun sumber daya alam sebagai penyokong anggaran negara semakin terkikis. Semakin ironis karena negeri sering meringis terpapar kompetisi ekonomi dunia yang semakin sadis.

Jadi sampai kapan Spongebob Budgetplan masih dinanti-nanti birokrasi negeri ini?

Sementara itu, di negara tetangga dekat kita, indikasi keberhasilan realisasi anggaran tidak hanya habis menipis. Salah satu keberhasilan  penting selain terwujudnya berbagai indikasi hasil pembangunan yang terukur, juga tercermin dari seberapa berhasilnya melakukan penghematan yang artinya adalah masih adanya sisa dari perencanaan. Barangkali itu sikap mental yang jadi pembeda. Barangkali itu yang membuat Spongebob Budgetplan mungkin tidak ada di sana.

Saya tidak berani menduga keberhasilan itu akibat pengaruh dari perencanan yang super presisi, karena pastinya selalu ada deviasi secara alami. Selain itu, saya takut juga kalau dugaan saya dicatat Spongebob Budgetplan kita untuk jadi target kunjungan dan benchmarking basa-basi. Brrrr brrrr brrrr.

Epilog

Getaran handphone di meja dekat PC (komputer) saat aku menuliskan fiksi ini, menyadarkanku. Ketukan tuts keyboard di komputer harus terhenti, ternyata banyak pesan dari teman hampir dari seluruh penjuru negeri.

Mereka mengabarkan dan mengingatkan berbagai tanggungan pekerjaan di akhir tahun sembari berbasa-basi menawarkan buah tangan dari kawan-kawan seinstansi. Ya, merekalah para rombongan Spongebob Budgetplan.

“Ha ha ha, tidak perlu kawan, tenang saja kalian”, kataku dalam hati. “Meskipun aku tidak ikut rombongan sana-sini, kesetiaanku tidak perlu kalian uji. Aman saja, terima kasih buah tangannya. Aku tidak perlu ikut denganmu”.

Toh, honor kehadiran rapat dan nara sumber sana-sini setahun ini cukuplah untuk kami berdua, aku dan istri cantikku, liburan ke Negeri Itali.

#di antara batas fiksi, mimpi, dan reality

 

 

1
0
Mencermati Pasal-Pasal  Dalam Menyikapi Kriminalisasi Proses PBJ

Mencermati Pasal-Pasal Dalam Menyikapi Kriminalisasi Proses PBJ

Prolog

Pembangunan tidak bisa terlepas dari proses pengadaan. Tanpa kehadiran serta peran insan pengadaan, pembangunan itu hanya sebatas impian, wacana, dan cita-cita. Maka tidaklah berlebihan jika saya mengategorikan insan pengadaan sebagai pahlawan pembangunan tanpa tanda jasa.

Sayangnya, peran dan jasa pahlawan yang satu ini kurang diperhatikan oleh masyarakat, bahkan oleh negara. Bagaimana tidak? Di tengah keterbatasan kuantitas dan kualitasnya, insan pengadaan sering ‘dipaksa’ oleh keadaan, berjibaku sendirian dalam garangnya dunia pengadaan yang penuh intrik, mulai dari persoalan ekonomi, politik, sosial, budaya masyarakat, hingga hukum.

Insan pengadaan menjadi pihak pesakitan yang seorang diri harus menerima akibat dari riuhnya intrik dalam proses pengadaan. Tidak jarang ditemukan insan pengadaan yang harus menerima getahnya, yaitu sebagai pihak yang terkriminalisasi. Mereka menjadi tumbal atas terkuaknya sebuah malpraktik yang buahnya dipetik oleh pihak lain.

Perbedaan Pemahaman

Pada banyak kasus pengadaan barang dan jasa (PBJ), kita sering menyaksikan adanya pemahaman hukum yang berbeda di kalangan para aparat penegak hukum (APH). Menurut saya, perbedaan pemahaman tersebut cukup berbahaya karena bisa berujung pada sialnya nasib insan pengadaan.

Sebuah proses kegiatan, termasuk PBJ, selalu berada di tiga ranah hukum, yakni hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Namun, oleh APH semua prosesnya seakan-akan hanya digeneralisir sebagai bentuk  pidana.

Segala persoalan terkait kewenangan, diskresi, dan segala keputusan yang terjadi pada tahap perencanaan umum pengadaan, yang semestinya masuk dalam  hukum administrasi, sering kali ‘dipaksa’ untuk digiring ke proses hukum pidana. Wanprestasi pada pelaksanaan proses perjanjian pun yang seharusnya masuk ranah perdata juga digiring ke pidana.

Apakah telah terjadi gagal paham APH di dalam penanganan masalah hukum pada kasus PBJ?

Azas Ultimum Remedium

Dalam Hukum Pidana dikenal asas ultimum remedium, artinya pidana sebagai upaya penyelesaian terakhir apabila upaya lainnya telah gagal atau dianggap belum mencapai keadilan. Asas ultimum remedium memungkinkan suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain misalnya musyawarah kekeluargaan, negosiasi, dan mediasi.

Ruh asas ultimum remedium sebenarnya sudah tertuang di dalam Pasal 88, Penjelasan Umum Undang-undang Jasa Konstruksi, dan juga di dalam Pasal 20, 70, 71 dan 80 Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Bahkan, sebenarnya hal tersebut juga sudah dimuat dalam Pasal 32 Undang-undang Tipikor.

Menurut saya, adanya dugaan tindakan korupsi disertai kerugian keuangan negara akibat kesalahan administrasi dan wanprestasi, tidak serta-merta harus selalu diselesaikan sebagai kasus pidana. Di dalam kasus PBJ, seharusnya terlebih dahulu diurai bagaimana bentuk tanggung jawab administrasinya, kemudian tanggung jawab perdatanya.

Untuk itu, penulis ingin mengajak pembaca agar bersama-sama kembali mencermati beberapa pasal undang-undang yang sangat erat kaitannya dengan proses PBJ.

Undang-undang itu adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001  jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Permasalahan Administrasi

Secara normatif, penanganan kesalahan prosedur atau maladministrasi menurut Pasal 20 ayat (1), (2), (4), (5), (6), Pasal 70 ayat (3), Pasal 71 ayat (5), dan Pasal 80 ayat (1), (2), (3), (4) dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah sebagai berikut:

Pasal 20:

(1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:

a. tidak terdapat kesalahan;

b. terdapat kesalahan administratif; atau

c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

(4)   Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

(5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

(6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Pasal 70:

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

Pasal 71:

(5) Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Pasal 80:

(1) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(2), Pasal 9 ayat(3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36 ayat(3), Pasal 39 ayat(5), Pasal 42 ayat(1), Pasal 43 ayat(2), Pasal 44 ayat(3), Pasal 44 ayat(4), Pasal 44 ayat(5), Pasal 47, Pasal 49 ayat(1), Pasal 50 ayat(3), Pasal 50 ayat(4), Pasal 51 ayat(1), Pasal 61 ayat(1), Pasal 66 ayat(6), Pasal 67 ayat(2), Pasal 75 ayat(4), Pasal 77 ayat(3), Pasal 77 ayat(7), Pasal 78 ayat(3), dan Pasal 78 ayat(6) dikenai sanksi administratif ringan.

(2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat(1), Pasal 25 ayat(3), Pasal 53 ayat(2), Pasal 53 ayat(6), Pasal 70 ayat(3), dan Pasal 72 ayat(1) dikenai sanksi administratif sedang.

(3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat.

(4) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat

Dari pasal-pasal tersebut telah jelas bahwa penanganan kesalahan administrasi dikenai sanksi administrasi, bukan pidana.

Permasalahan Wanprestasi

Dalam proses perjanjian dari penandatanganan hingga berakhirnya kontrak antara pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa pun, seharusnya juga masuk dalam ranah hukum perdata, bukan pidana.

Pada tahap pelaksanaan kontrak, di samping perjanjian yang memuat pasal-pasal yang mengikat kedua belah pihak, juga berlaku KUHPerdata. Untuk kontrak kerja konstruksi, perlu ditambah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Penyimpangan yang terjadi di dalam pelaksanaan kontrak atau wanprestasi adalah mengenai pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak, sehingga seharusnya diselesaikan secara perdata. Coba kita cermati Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 88 ayat (1) dan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pasal 1365 KUHPerdata:

Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Jasa Konstruksi:

Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Penjelasan Umum Undang-undang Jasa Konstruksi:

Dalam hal terjadi sengketa antar para pihak, Undang Undang ini mengedepankan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Terhadap pelanggaran administratif dalam Undang Undang Jasa Konstruksi ini dikenai sanksi administratif.

Hal yang menarik dan sering mengusik hati nurani bagi pencari keadilan dalam kasus PBJ, proses penyidikan sering tidak memenuhi unsur-unsur pidana, yaitu niat jahat (mens rea) dan perbuatan melawan hukum, tetapi anehnya tetap berujung pada pidana.

Padahal, untuk memenuhi unsur pidana, semestinya harus dibuktikan ada atau tidaknya niat jahat dan perbuatan melawan hukum dari proses perencanaan hingga berakhirnya kontrak.

Perbuatan yang memenuhi kedua hal tersebut sebagai contoh adalah: mark up anggaran, penyuapan pada proses penganggaran, pengkondisian pengadaan, pemalsuan dokumen, pemerasan dan pengancaman terhadap pelaku pengadaan, penyuapan keputusan pemenang, penggelapan dan penipuan dalam pelaksanaan kontrak, serta gratifikasi.

Kecukupan Bukti dan Kerugian Negara

APH cenderung menganggap penyelesaian semua persoalan hukum dalam proses PBJ dengan pendekatan hukum pidana, yaitu dengan menggunakan pasal sapu jagat, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor.

Padahal, jika tidak cukup bukti, APH cukup melakukan gugatan perdata saja seandainya mereka memahami beberapa pasal berikut ini.

Pasal 32 ayat (1) a quo:

Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Penjelasan Pasal 32 ayat (1):

Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Pasal 32 Ayat (2)

Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Penjelasan Paal 32 ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “putusan bebas” adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 191 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari rentetan pasal dan penjelasan pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa jika penyidik tidak menemukan cukup bukti adanya satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi, meskipun secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka perbuatan tersebut bukan termasuk kategori tindak pidana korupsi.

Arahan selanjutnya adalah penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata sesuai pasal 1365 KUHPerdata.

Epilog

Dalam menyikapi kriminalisasi PBJ, jika dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan cukup bukti unsur tipikor, maka aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) harus segera mengeluarkan keputusan dan menerbitkan laporan hasil pengawasan kesalahan administrasi. Langkah selanjutnya, jika ada kerugian keuangan negara, instansi pemerintah yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata kepada pihak yang telah merugikan keuangan negara.

Selanjutnya, jika dapat dibuktikan adanya unsur tipikor seperti perbuatan melawan hukum dan adanya niat jahat seperti memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan menyalahgunakan kewenangan yang berakibat pada kerugian keuangan negara, maka baru dapat diusut secara pidana menurut Undang-undang Tipikor.

Jika seorang terdakwa ternyata tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi (hanya sebagai korban kriminalisasi PBJ), maka menurut Pasal 191 Undang-undang Hukum Acara Pidana hakim dapat memutus bebas atau lepas.

Dengan demikian tujuan hukum untuk mencapai keadilan akan lebih terwujud.***

 

 

2
0
Pengadaan di Persimpangan Jalan: Menggugat Peran Aktif Auditor

Pengadaan di Persimpangan Jalan: Menggugat Peran Aktif Auditor

“Pengadaan bukanlah segalanya, tetapi segalanya membutuhkan pengadaan”

 

Setiap organisasi akan melakukan aktivitas pengadaan barang dan jasa dalam rangka menjalankan program kerja ataupun operasional organisasinya.

Kutipan yang saya dapatkan dari salah seorang ‘saudara tua’ yang telah mendahului menemui Ilahi di atas sangatlah relevan dengan kondisi saat ini. Teriring doa, semoga Yang Maha Menggenggam Jiwa senantiasa memberikan balasan kebaikan Guskun dan mengampuni segala kesalahan beliau.

Perubahan Definisi

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 didefinisikan sebagai kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai APBN/APBD yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Definisi itu berbeda dengan definisi pada peraturan sebelumnya yang menyatakan relatif cukup luas, mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh pekerjaan.

Prosedur pengadaan barang jasa masih merupakan momok yang luar biasa bagi setiap entitas pemerintahan, baik di level pusat maupun daerah. Serangkaian tata cara yang berurutan dengan berbagai metode pemilihannya, masih menjadi kerumitan dan isu pelik dalam tata kelola pemerintahan.

Bahkan, tidak jarang permasalahan hukum yang serius muncul manakala tidak ditangani secara profesional dengan kapasitas yang memadai. Rangkaian kegiatan pengadaan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, persiapan, pemilihan, kontrak, hingga serah terima pekerjaan, merupakan proses sekuensial yang panjang dan menyita berbagai sumber daya yang luar biasa.

Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendistribusikan ‘kue pembangunan’ kepada masyarakat. Sehingga, aktivitas di dalam pengadaan akan selalu bersinggungan dengan berbagai pihak eksternal pemerintahan. Masyarakat pengadaan barang dan jasa dapat menjadi subyek aktif yaitu pelaku usaha. Mereka juga dapat berperan sebagai subyek pasif sebagai masyarakat biasa atau lembaga swadaya non pemerintahan.

Saat dihadapkan pada suatu kompetisi, kedewasaan para pihak menjadi tuntutan yang akan menjamin kondusivitas proses. Tapi, ada kalanya muncul prasangka satu pihak terhadap pihak lain yang mengakibatkan suasana kurang kondusif.

Prasangka yang sering timbul misalnya, adanya anggapan dari salah satu pihak bahwa proses pengadaan tidak dilaksanakan sesuai prosedur. Contoh lainnya adalah adanya indikasi pertentangan kepentingan dalam pengelola pengadaan atau permasalahan tertentu lainnya.

Menjaga Mutu

Rosslyn Young, dalam tulisannya yang berjudul “Systemic Risk Management in Public Procurement” yang diterbitkan dalam b2b Magazine edisi September 2013, menyatakan bahwa para pelaku pengadaan profesional (utamanya di sektor publik) perlu mengadopsi pendekatan proaktif dalam manajemen risiko.

Pendekatan tersebut berfokus pada identifikasi area-area risiko secara sistematis, munculnya isu hukum, dan ketidakpatuhan di dalam organisasi, kemudian memitigasinya. Identifikasi dan mitigasi risiko, yang sering disebut dengan manajemen risiko, sesungguhnya merupakan upaya untuk menjaga mutu proses pengadaan.

Beberapa pendekatan proaktif dalam memitigasi risiko pengadaan adalah sebagai berikut: pertama, melakukan analisis terhadap syarat pengadaan untuk eksternal dan kebutuhan operasional internal, serta memetakan tantangan yang unik untuk mencapai efektivitas tata kelola pengadaan.

Kedua, menyusun roadmap tata kelola internal yang efektif dengan kebijakan yang jelas. Kebijakan tersebut mensyaratkan adanya proses bisnis yang sejalan dengan perencanaan serta terintegrasinya proses pengadaan dengan ketersediaan anggaran.

Ketiga, memastikan etika pengadaan dipahami dalam lingkungan organisasi. Keempat, mereviu template pengadaan yang berlaku dalam organisasi.

Dilema muncul di permukaan, ketika pengelola pengadaan masih tersandera berbagai permasalahan internal maupun hambatan eksternal. Kapasitas pengelola pengadaan yang belum merata memberikan andil terhadap kerawanan permasalahan pengadaan barang jasa.

Ketidaksinkronan persepsi pihak eksternal, utamanya penegak hukum, juga berkontribusi dalam kegaduhan pengadaan barang jasa. Mitigasi risiko pengadaan yang seharusnya diterapkan memang membutuhkan effort yang luar biasa dari segenap pemangku kepentingan. Dalam situasi kegamangan seperti ini, APIP dapat berperan sebagai penjaga mutu (quality assurance) sesuai dengan rumusan yang telah disampaikan di atas.

Peran APIP

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Meski demikian, fungsi yang lebih dominan dirasakan pengelola pengadaan adalah peran APIP yang sangat garang ketika melakukan audit. Tidak jarang, para auditor APIP lebih galak dibanding auditor eksternal, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai entitas pemerintahan, APIP seharusnya lebih mengedepankan fungsi pendampingan dan pemantauan terhadap pelaku pengadaan.

Salah satu bentuk keterlibatan APIP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah membantu mengurai permasalahan ketika terjadi proses pengaduan. Sebelum proses pengaduan terjadi, idealnya dilaksanakan pengawasan melekat dalam proses pengadaan barang/jasa, di antaranya dengan menciptakan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa.

Dalam salah satu pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP dinyatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan peran APIP adalah melaksanakan audit selama proses pengadaan barang/jasa yang dikenal dengan sebutan probity audit.

APIP juga diharapkan memiliki kemampuan dan kemauan dalam rangka mendeteksi dan/atau mencegah atas kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa. APIP juga dapat melakukan mitigasi risiko sebagai deteksi dini (early warning system).

Namun demikian, fakta yang ada di lapangan, APIP belum memiliki kemampuan untuk melakukan mitigasi risiko baik di level pusat dan daerah.

Merujuk kepada tulisan Rudy M Harahap bertajuk “Meningkatkan Maturitas SPIP Melalui Pengelolaan Risiko yang Berorientasi Pada Pencapaian Tujuan Stratejik Organisasi”, dinyatakan bahwa risiko bukanlah sekedar energi negatif dalam rangka ketaatan tanpa makna. Jika risiko hanya dimaknai sebagai hal negatif, maka hanya akan memunculkan berbagai pendekatan paranoid untuk mengamankan posisi masing-masing stakeholder.

BPKP dan APIP lainnya seharusnya mampu mengelaborasi setiap risiko yang ada dalam kerangka pencapaian tujuan stratejik organisasi. Masih dalam artikel tersebut, dikatakan bahwa, “Pengelolaan risiko ini juga akan gagal meningkatkan keberhasilan penerapan unsur penilaian risiko di organisasi sektor publik Indonesia jika para auditor sektor publik tidak memahami bahwa prinsip dasar pengelolaan risiko adalah untuk pencapaian tujuan stratejik organisasi.”

Pendampingan oleh APIP

Di tengah gegap gempita dan paranoid pengadaan beberapa waktu terakhir, pemerintah memunculkan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) atau TP4 Daerah (TP4D) dalam proses pembangunan sebagai mitigasi risiko hukum dalam pengadaan barang jasa.

Memang, fakta dan data menunjukkan bahwa momok penyerapan anggaran adalah lambannya pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut disebabkan adanya kasus-kasus hukum yang muncul di pusaran pengadaan barang jasa.

Sekedar pendampingan hukum ternyata tidaklah memadai dalam akselerasi pembangunan, termasuk pengadaan. Hal yang tak kalah penting adalah kematangan kapasitas pengelola pengadaan.

Celah inilah yang seharusnya dapat diperankan secara optimal dengan menggunakan instrumen probity audit. Pendampingan dalam probity audit lebih mampu memetakan titik-titik kritis pengadaan, apalagi ketika diperankan oleh APIP yang memiliki kapasitas dalam bidang pengadaan barang jasa.

Mitigasi risiko dalam pengadaan akan dapat diperankan secara lebih efektif oleh auditor. Hal ini karena auditor sebagai penjaga azas kepatuhan seharusnya dapat melakukan penilaian terhadap tahapan kritikal dalam pengadaan barang dan jasa.

Probity audit didefinisikan sebagai kegiatan penilaian secara independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku guna meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Pendampingan yang dilakukan seiring dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa (on going process).

Dengan demikian, teknik probity audit yang lebih diutamakan adalah peninjauan fisik, observasi, diskusi, dan wawancara tanpa mengesampingkan teknik-teknik audit yang lainnya. Dalam hal ini, auditor relatif telah terbiasa dalam melakukan assesment dan audit dari sebuah proses, sehingga mulai dari tahapan identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan dapat dilakukan.

Probity audit yang dilakukan oleh BPKP utamanya dilakukan terhadap paket pekerjaan yang bersifat strategis yang memiliki tiga kriteria, melibatkan kepentingan masyarakat, merupakan pelayanan dasar masyarakat, dan terkait dengan isu politis.

Di sisi lain, tidaklah mungkin semua paket pekerjaan dapat dilakukan probity audit oleh BPKP. Dalam kebijakan diatur kriteria paket pekerjaan yang akan dilakukan probity audit.

Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dilakukan probity audit antara lain: paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks, paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau  berhubungan dengan permasalahan hukum, dan paket pekerjaan sangat sensitif secara politis.

Epilog

Dengan sebaran satuan kerja APBN yang membentang sedemikian luas, ditambah jumlah pemerintah daerah yang mencapai ratusan, maka mereplikasi kemampuan probity audit agar menjangkau setidaknya satu kegiatan strategis di masing-masing entitas pemerintahan adalah sangat mendesak.

Peran APIP di lingkungan kementerian/lembaga/perangkat daerah seharusnya juga ditingkatkan sehingga dapat mengisi celah atau kekosongan tersebut. Sungguh sangat memprihatinkan ketika APIP hanya dimaknai sebagai harimau bertaring yang tidak mampu memberikan kontribusi produktif melainkan hanya memberikan ketakutan kepada pengelola pengadaan.

Sebagai penutup dalam artikel ini, perlunya mereposisi peran APIP dan BPKP agar lebih fokus memberikan pendampingan pengadaan barang jasa. APIP dan BPKP diharapkan mampu bersinergi dalam menjalankan mitigasi risiko proses, agar pengadaan dapat mencapai hasil yang ekonomis, efisien dan efektif.

*) Pengayaan tulisan sebelumnya, yang telah ditayangkan dalam Warta Pengawasan Vol XXV Edisi 3 Tahun 2018 Rubrik Insight.

 

 

1
0
error: