Ego Sektoral di Tengah Bencana

Ego Sektoral di Tengah Bencana

Bencana alam besar kembali datang di penghujung tahun 2018 yang lalu. Setelah gempa di Lombok, gempa dan tsunami di Palu, pada 22 Desember 2018 yang lalu tsunami kembali menerjang dua provinsi yang dipisah oleh Selat Sunda, Provinsi Lampung, dan Provinsi Banten.

Dari data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat total 430 orang meninggal, 1.495 orang luka-luka, dan 16 orang dinyatakan hilang. Kejadian tersebut juga menarik atensi lebih luas karena di antara korban terdapat personil band kenamaan ibukota, Seventeen, dan artis pendukung sebuah acara temu ramah sebuah perusahaan malam itu. Terlebih, detik-detik mereka tersapu aliran air nan deras terekam dengan jelas dan tersebar secara viral di aplikasi berbagi pesan.

Saling Berdebat

Di samping duka mendalam yang dirasakan oleh keluarga korban dan masyarakat yang terdampak tsunami di malam minggu tersebut, sebuah fakta kurang mengenakkan disampaikan oleh beberapa media tentang buruknya koordinasi antar lembaga dalam kejadian naas ini.

Media tirto.id, misalnya, menyebutkan bahwa beberapa lembaga pemerintah yang berwenang dalam memberikan informasi terkait musabab tsunami malah terkesan saling berdebat dan membuat informasi jadi simpang siur.

Bermula dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis pernyataan melalui akun twitter-nya bahwa kejadian itu bukan tsunami. Namun, pada pukul 23.55, BMKG meralat pernyataan itu.

Melalui akun twitter-nya, BMKG menyebut bahwa gelombang pasang di Serang, Pandeglang, dan Lampung Selatan adalah tsunami. Kejadian ini bukan karena aktivitas gempa tektonik, melainkan akibat aktivitas gunung Anak Krakatau.

BMKG berkilah bahwa perubahan informasi tsunami yang dikeluarkan lembaganya itu dilakukan karena BMKG tak mencatat adanya aktivitas tektonik sebelum gelombang air laut naik.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), pada Badan Geologi Kementerian ESDM, menyatakan bahwa Gunung Anak Krakatau pada saat kejadian berstatus waspada seperti yang disampaikan Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG, Wawan Irawan.

Beliau beranggapan sangat kecil kemungkinan terjadi tsunami jika melihat dari letusan Gunung Anak Krakatau. Beliau juga mengatakan lembaganya tidak memiliki wewenang dalam mendeteksi terjadinya tsunami. Apalagi saat ini, kata dia, PVMBG memiliki kendala untuk melihat visual dari Krakatau.

Satu pekan lebih setelah kejadian naas tersebut, laman berita tirto.id kembali mengangkat keresahannya tentang tidak baiknya koordinasi antar instrumen negara ini. Kali ini dengan judul berita yang panjang dan lebih nyelekit, Debat BMKG-PVMBG Soal Tsunami Selat Sunda: Sia-sia & Harus Diakhiri. Berita tersebut dibuka dengan kutipan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM), induk semang PVMBG tentang penyebab tsunamai tersebut.

Dalam ulasan tirto.id tersebut, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, tidak percaya tsunami Selat Sunda yang menghantam pesisir Banten dan Lampung Sabtu malam (22/12) disebabkan oleh letusan Gunung Anak Krakatau.

“Perlu ledakan serta longsoran berkekuatan yang sangat besar untuk bisa menyebabkan tsunami di Selat Sunda. Kalau letusan gunung Anak Krakatau saya kira tidak, kalau longsorannya mungkin salah satu faktornya,” kata Jonan saat meninjau Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, Banten, Jumat (28/12/2018) seperti dilansir Antara. Pernyataan Jonan tersebut menyalakan kembali perdebatan soal penyebab pasti tsunami Selat Sunda yang sejak awal simpang siur.

Disebutkan juga bahwa antara BMKG dan Badan Geologi sempat saling lempar tanggung jawab. Dalam instastory di instagram, Ahad (23/12), akun @infoBMKG menulis, “Jika ada kemungkinan tsunami akibat aktivitas vulkanik, itu adalah wewenang rekan kami di Badan Geologi.”

Kepala Sub Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami wilayah Barat PVMBG Badan Geologi, Ahmad Solihin, lantas membantahnya dengan mengatakan, “Untuk memantau dan memprediksi gejala tsunami dibutuhkan tide gauge untuk memantau tinggi muka air laut. Itu bukan wewenang PVMBG karena PVMBG tidak bisa memberikan peringatan dini terkait ancaman bencana tsunami. Badan Geologi bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Tugas dan kewenangan itu tidak meliputi peringatan dini tsunami”.

“Perdebatan” antar kedua lembaga ini direspon sinis oleh beberapa pakar. Pakar tsunami Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko, menilai perdebatan antar lembaga itu sia-sia dan hanya membuang-buang waktu, terlebih yang menjadi korban adalah masyarakat.

Dia mengatakan lembaga pemerintah seharusnya fokus memasang alat pendeteksi dan peringatan bencana sebanyak dan seakurat mungkin di lokasi kejadian ketimbang berdebat. Hal ini perlu segera dilakukan karena fase erupsi Gunung Anak Krakatau masih berlangsung.

Widjo menekankan pentingnya lembaga pemerintah menghilangkan ego sektoral masing-masing. Bahkan, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Sukmandaru Prihatmoko menyarankan lembaga-lembaga yang menangani bidang kebumian dilebur jadi satu. Lembaga yang ia maksud adalah BMKG dan Badan Geologi dengan harapan mungkin hal seperti ini tidak terulang lagi dan mencoreng muka penyelenggara negara.

Kurang Koordinasi

Kritik tentang tidak berjalan dengan baiknya koordinasi antar lembaga negara oleh laman berita tirto.id tidak hanya tentang debat penyebab datangnya tsunami, tetapi juga tentang sebuah cuitan dan aksi kementerian pariwisata beberapa hari setelah kejadian menyeramkan tersebut.

Cuitan kementerian pariwisata (Kemenpar) yang berseri tersebut diunggah pada pada Rabu (26/12/2018) dimulai dengan “Hallo #SobatWisata ada kabar gembira nih di akhir tahun ini. Jalur wisata di kawasan Pantai Anyer hingga Tanjung Lesung, sekarang sudah berangsur normal. #BangkitkanPariwisataTjLesung.”

Inti dari rangkaian cuitan di twitter.com tersebut adalah jika kawasan Anyer hingga Tanjung Lesung berangsur normal usai dihantam tsunami empat hari sebelumnya. Namun, twit tersebut justru menuai kritik.

Langkah Kemenpar dinilai sembrono lantaran mempromosikan kawasan wisata di sejumlah pantai di Banten yang baru saja mengalami bencana tsunami dan saat  Gunung Anak Krakatau berstatus siaga atau level III.  Kemenpar pun akhirnya menghapus twit itu pada Kamis (27/12/2018) malam.

Kritik akan ajakan tersebut menyeruak dengan cepat di ruang maya internet oleh netizen dan dilanjutkan oleh beberapa pihak, seperti dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, yang mengingatkan agar pemerintah menyiapkan terlebih dahulu faktor keselamatan bagi wisatawan seperti rute, fasilitas, dan skema evakuasi.

Di samping itu, kata dia, belum adanya sistem peringatan dini tsunami yang memadai di kawasan pantai menjadi hal yang krusial dalam jaminan keselamatan wisatawan.

Kritik tajam disampaikan oleh Pakar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Riawan Tjandra, yang berpendapat bahwa twit Kemenpar itu menjadi bukti ego sektoral lembaga yang telah lama terjadi dalam pemerintahan.

Ia memaklumi bila mempromosikan wisata memang merupakan tanggung jawab Kemenpar, tetapi, saat ini  kondisi daerah terdampak masih pada tanggap darurat bencana sehingga  informasi terkait kondisi wilayah wisata pasca bencana sepatutnya berkoordinasi dengan BMKG, PVMBG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hingga Polri sebagai lembaga yang berwenang.

Karena itu, menurutnya, pemerintah semestinya segera menyingkronkan langkah antar lembaga. Kemenpar, kata dia, perlu mempertimbangkan data dan fakta yang juga dimiliki lembaga lain bila ingin mengonfirmasikan laporan terkait wilayah wisata di daerah bencana kepada masyarakat.

Ego Sektoral

Dua hal pemantik debat dan kritik terhadap penanganan bencana tsunami Lampung dan Banten ini disatukan oleh sebuah kata sakti yang sebenarnya tidak disukai oleh birokrat, yaitu ‘ego sektoral’.

Baik debat tentang penyebab datangnya tsunami malam itu dan ajakan berwisata ke daerah bencana yang terlalu dini dan tanpa koordinasi, disimpulkan karena masalah yang telah mengakar lama di sistem pemerintahan negara kita.

Ahli psikologi mendefinisikan kata ego sebagai struktur psikis yang berhubungan dengan konsep tentang diri, diatur oleh prinsip realitas dan ditandai oleh kemampuan untuk menoleransi frustrasi. Penyakit ego sektoral telah ada sejak lama di berbagai organisasi sebagai bentuk untuk menonjolkan kehebatan sektor atau bahkan untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya.

Praktek ego sektoral pada pemerintahan sejatinya tidak menguntungkan siapapun, yang akan terjadi hanyalah sebuah organisasi dengan koordinasi yang kacau balau dan pada akhirnya hanya akan mendatangkan kerugian kepada rakyat, bangsa, dan negara.

Ego sektoral bukanlah sebuah penyakit yang tidak ada obatnya. Ranggi Ade Febrian, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, menyampaikan dalam jurnalnya dengan judul “Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintah (Tinjauan Konseptual dan Teoritis)”, ego sektoral penyelanggara pemerintah dapat diredam ketika setiap penyelanggara pemerintah memiliki kesadaran bahwa  setiap  lembaga negara memiliki tujuan yang sama meski disektor yang berbeda, yaitu memajukan negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran akan tujuan yang sama tersebut menjadi sumber kekuatan untuk dapat meredam ego sektoral yang sering kali menjadi penghambat. Faktor penting lainnya untuk meredam ego sektoral adalah sosok pemimpin yang merangkul dan memiliki etika yang baik. Sebuah kepemimpinan yang telah dicontohkan Baginda Rasulullah SAW yang dapat merangkul semua sahabat dan umat.

Epilog

Sebenarnya baru pada perayaan Hari Ulang Tahun Korpri yang ke-47 pada November 2018, Presiden Joko Widodo mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak terjebak dalam ego sektoral dan  meminta ASN untuk saling bersinegeri.

“ASN di semua lapisan, saya minta untuk tidak terjebak dalam ego sektoral, tidak terjebak dalam ego organisasi, tidak terjebak dalam ego program masing-masing. Semua permasalahan yang ada di masyarakat bersifat lintas sektoral, bahkan lintas daerah,” ujar Presiden Joko Widodo saat menjadi inspektur upacara dalam HUT ke-47 Korpri di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018)

Perintah untuk meninggalkan ego sektoral telah ada sejak lama. Contoh kepemimpinan yang mulia juga telah diberikan oleh Baginda Rasulullah SAW. Nah, sekarang tinggal pribadi kita sebagai birokrat untuk sadar bahwa perjuangan itu butuh kerja sama lintas sektor yang baik. Ego sektoral tidak akan memberikan apa-apa kecuali coreng di muka.

Alfatihah untuk semua korban bencana alam di Indonesia.

 

 

0
0
Waktunya SPONGEBOB!

Waktunya SPONGEBOB!

Pada akhir tahun anggaran, di bulan Desember, di hampir semua institusi pemerintahan, sosok yang sering berkeliaran adalah Spongebob Budgetplan. Spongebob yang satu ini sejenis dengan Spongebob Squarepant, tokoh kartun di televisi kita.

Spongebob Squarepant, yang kita kenal di televisi, adalah sosok tokoh animasi yang badannya mampu menyerap benda cair dan menyimpannya. Sebanyak apapun cairan yang ada, mampu diserapnya, seluruhnya! Meskipun kemudian badannya menjadi tambun karena kelebihan volume, terseok-seok jalannya, tersengal-sengal, dan bahkan tertumpahkan lagi sebagian cairan yang tersimpan.

Perkenalkan, Spongebob Budgetplan!

Tidak berbeda dengan Spongebob Squarepant, Spongebob Budgetplan adalah sosok problem solver and solution bagi kritisnya realisasi anggaran. ‘Cairan’ anggaran yang masih menggenang, harus dapat dibersihkan dan dioptimalkan—begitu bahasanya meskipun sering menjadi terbaca dimaksimalkan— untuk kepentingan bersama.

Sosok tersebut merupakan ‘mahluk’ cerdas yang sangat kreatif sehingga mampu membersihkan genangan cairan dengan cara cepat dan taktis. Solusinya pun jitu, dengan mengusulkan kegiatan warna-warni rapat koordinasi di sana-sini, kunjungan rombongan berbarengan, peningkatan kapasitas, dan lain sebagainya.

Sosok yang memberi solusi tegas meskipun sebenarnya dijalankan dengan malu-malu. Sosok yang tak tergantikan dan justru dinantikan, meskipun para pemimpin silih berganti. Tidak terganti, karena sosok yang mengerti dan memahami mental birokrasi yang belum juga berganti. Iya, belum berganti.

Padahal, mungkin tidak salah jika kita semua berbesar hati bahwa kita tidak mampu merealisasikan seluruh rencana pengeluaran yang sudah ditetapkan akhir tahun lalu. Anggaran yang kita akui dilalui dengan upaya ‘berdarah-darah’, berdiskusi dan berdebat menentukan indikator dan target capaian dalam pertemuan segitiga, melibatkan perencana dan penentu anggaran.

Belum berbagai pertanyaan dari para ‘yang mulia’, pengawas, dan peneliti. Hmm, setengah mati kita menjawabnya. Namun, tetap saja itu sebenarny hanyalah rencana para manusia, bukan dari Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, boleh dong sebenarnya kalau ternyata meleset, tidak sesuai rencana, wong dunia juga mudah berubah.

Sampai Kapan Spongebob Budgetplan Dinanti? 

Ilmu perencanaan dasar sebenarnya memaklumi sebuah deviasi dan variabel lain yang tidak konstan. Suatu permakluman yang lumrah karena kita semua mengenal pemahaman kapasitas yang tentunya terbatas.

Bahkan, kadang kita juga hampir meniadakan instrumen dan jargon untuk menjaga realisasi anggaran harus sesuai realita, harus sesuai dengan kebutuhan. Permakluman atas lupa yang ironisnya justru dilakukan oleh para institusi penjaga batas-batas. Lepas!

Ironi,  itulah sebuah kondisi di negeri ini yang sudah terjadi berpuluh tahun, belum saja berganti. Mirip tagline pada iklan minuman rumahan dalam botol, “Apa pun kondisinya, siapa pun rezimnya, kondisinya tetap sama!”

Berbagai pola perencanan, penganggaran, dan pengawasan yang katanya selalu ter-up grade, pada kenyataannya belum bisa menyentuh pola si Spongebob. Harus habis, biar kata tambun tak berbentuk, tidak menggumpal menjadi badan, hanya menetes dan pada akhirnya hilang, sumber daya pembangunan tersebut pada akhirnya terbuang dengan sia-sia.

Mentalitas yang barangkali belum terbentuk kokoh, bahwa tidak salah kalau anggaran tersisa karena memang seharusnya tersisa. Bukan harus habis meskipun tragis karena semakin tahun sumber daya alam sebagai penyokong anggaran negara semakin terkikis. Semakin ironis karena negeri sering meringis terpapar kompetisi ekonomi dunia yang semakin sadis.

Jadi sampai kapan Spongebob Budgetplan masih dinanti-nanti birokrasi negeri ini?

Sementara itu, di negara tetangga dekat kita, indikasi keberhasilan realisasi anggaran tidak hanya habis menipis. Salah satu keberhasilan  penting selain terwujudnya berbagai indikasi hasil pembangunan yang terukur, juga tercermin dari seberapa berhasilnya melakukan penghematan yang artinya adalah masih adanya sisa dari perencanaan. Barangkali itu sikap mental yang jadi pembeda. Barangkali itu yang membuat Spongebob Budgetplan mungkin tidak ada di sana.

Saya tidak berani menduga keberhasilan itu akibat pengaruh dari perencanan yang super presisi, karena pastinya selalu ada deviasi secara alami. Selain itu, saya takut juga kalau dugaan saya dicatat Spongebob Budgetplan kita untuk jadi target kunjungan dan benchmarking basa-basi. Brrrr brrrr brrrr.

Epilog

Getaran handphone di meja dekat PC (komputer) saat aku menuliskan fiksi ini, menyadarkanku. Ketukan tuts keyboard di komputer harus terhenti, ternyata banyak pesan dari teman hampir dari seluruh penjuru negeri.

Mereka mengabarkan dan mengingatkan berbagai tanggungan pekerjaan di akhir tahun sembari berbasa-basi menawarkan buah tangan dari kawan-kawan seinstansi. Ya, merekalah para rombongan Spongebob Budgetplan.

“Ha ha ha, tidak perlu kawan, tenang saja kalian”, kataku dalam hati. “Meskipun aku tidak ikut rombongan sana-sini, kesetiaanku tidak perlu kalian uji. Aman saja, terima kasih buah tangannya. Aku tidak perlu ikut denganmu”.

Toh, honor kehadiran rapat dan nara sumber sana-sini setahun ini cukuplah untuk kami berdua, aku dan istri cantikku, liburan ke Negeri Itali.

#di antara batas fiksi, mimpi, dan reality

 

 

1
0
Mencermati Pasal-Pasal  Dalam Menyikapi Kriminalisasi Proses PBJ

Mencermati Pasal-Pasal Dalam Menyikapi Kriminalisasi Proses PBJ

Prolog

Pembangunan tidak bisa terlepas dari proses pengadaan. Tanpa kehadiran serta peran insan pengadaan, pembangunan itu hanya sebatas impian, wacana, dan cita-cita. Maka tidaklah berlebihan jika saya mengategorikan insan pengadaan sebagai pahlawan pembangunan tanpa tanda jasa.

Sayangnya, peran dan jasa pahlawan yang satu ini kurang diperhatikan oleh masyarakat, bahkan oleh negara. Bagaimana tidak? Di tengah keterbatasan kuantitas dan kualitasnya, insan pengadaan sering ‘dipaksa’ oleh keadaan, berjibaku sendirian dalam garangnya dunia pengadaan yang penuh intrik, mulai dari persoalan ekonomi, politik, sosial, budaya masyarakat, hingga hukum.

Insan pengadaan menjadi pihak pesakitan yang seorang diri harus menerima akibat dari riuhnya intrik dalam proses pengadaan. Tidak jarang ditemukan insan pengadaan yang harus menerima getahnya, yaitu sebagai pihak yang terkriminalisasi. Mereka menjadi tumbal atas terkuaknya sebuah malpraktik yang buahnya dipetik oleh pihak lain.

Perbedaan Pemahaman

Pada banyak kasus pengadaan barang dan jasa (PBJ), kita sering menyaksikan adanya pemahaman hukum yang berbeda di kalangan para aparat penegak hukum (APH). Menurut saya, perbedaan pemahaman tersebut cukup berbahaya karena bisa berujung pada sialnya nasib insan pengadaan.

Sebuah proses kegiatan, termasuk PBJ, selalu berada di tiga ranah hukum, yakni hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Namun, oleh APH semua prosesnya seakan-akan hanya digeneralisir sebagai bentuk  pidana.

Segala persoalan terkait kewenangan, diskresi, dan segala keputusan yang terjadi pada tahap perencanaan umum pengadaan, yang semestinya masuk dalam  hukum administrasi, sering kali ‘dipaksa’ untuk digiring ke proses hukum pidana. Wanprestasi pada pelaksanaan proses perjanjian pun yang seharusnya masuk ranah perdata juga digiring ke pidana.

Apakah telah terjadi gagal paham APH di dalam penanganan masalah hukum pada kasus PBJ?

Azas Ultimum Remedium

Dalam Hukum Pidana dikenal asas ultimum remedium, artinya pidana sebagai upaya penyelesaian terakhir apabila upaya lainnya telah gagal atau dianggap belum mencapai keadilan. Asas ultimum remedium memungkinkan suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain misalnya musyawarah kekeluargaan, negosiasi, dan mediasi.

Ruh asas ultimum remedium sebenarnya sudah tertuang di dalam Pasal 88, Penjelasan Umum Undang-undang Jasa Konstruksi, dan juga di dalam Pasal 20, 70, 71 dan 80 Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Bahkan, sebenarnya hal tersebut juga sudah dimuat dalam Pasal 32 Undang-undang Tipikor.

Menurut saya, adanya dugaan tindakan korupsi disertai kerugian keuangan negara akibat kesalahan administrasi dan wanprestasi, tidak serta-merta harus selalu diselesaikan sebagai kasus pidana. Di dalam kasus PBJ, seharusnya terlebih dahulu diurai bagaimana bentuk tanggung jawab administrasinya, kemudian tanggung jawab perdatanya.

Untuk itu, penulis ingin mengajak pembaca agar bersama-sama kembali mencermati beberapa pasal undang-undang yang sangat erat kaitannya dengan proses PBJ.

Undang-undang itu adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001  jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Permasalahan Administrasi

Secara normatif, penanganan kesalahan prosedur atau maladministrasi menurut Pasal 20 ayat (1), (2), (4), (5), (6), Pasal 70 ayat (3), Pasal 71 ayat (5), dan Pasal 80 ayat (1), (2), (3), (4) dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah sebagai berikut:

Pasal 20:

(1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:

a. tidak terdapat kesalahan;

b. terdapat kesalahan administratif; atau

c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

(4)   Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

(5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

(6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Pasal 70:

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

Pasal 71:

(5) Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Pasal 80:

(1) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(2), Pasal 9 ayat(3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36 ayat(3), Pasal 39 ayat(5), Pasal 42 ayat(1), Pasal 43 ayat(2), Pasal 44 ayat(3), Pasal 44 ayat(4), Pasal 44 ayat(5), Pasal 47, Pasal 49 ayat(1), Pasal 50 ayat(3), Pasal 50 ayat(4), Pasal 51 ayat(1), Pasal 61 ayat(1), Pasal 66 ayat(6), Pasal 67 ayat(2), Pasal 75 ayat(4), Pasal 77 ayat(3), Pasal 77 ayat(7), Pasal 78 ayat(3), dan Pasal 78 ayat(6) dikenai sanksi administratif ringan.

(2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat(1), Pasal 25 ayat(3), Pasal 53 ayat(2), Pasal 53 ayat(6), Pasal 70 ayat(3), dan Pasal 72 ayat(1) dikenai sanksi administratif sedang.

(3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat.

(4) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat

Dari pasal-pasal tersebut telah jelas bahwa penanganan kesalahan administrasi dikenai sanksi administrasi, bukan pidana.

Permasalahan Wanprestasi

Dalam proses perjanjian dari penandatanganan hingga berakhirnya kontrak antara pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa pun, seharusnya juga masuk dalam ranah hukum perdata, bukan pidana.

Pada tahap pelaksanaan kontrak, di samping perjanjian yang memuat pasal-pasal yang mengikat kedua belah pihak, juga berlaku KUHPerdata. Untuk kontrak kerja konstruksi, perlu ditambah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Penyimpangan yang terjadi di dalam pelaksanaan kontrak atau wanprestasi adalah mengenai pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak, sehingga seharusnya diselesaikan secara perdata. Coba kita cermati Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 88 ayat (1) dan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pasal 1365 KUHPerdata:

Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Jasa Konstruksi:

Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Penjelasan Umum Undang-undang Jasa Konstruksi:

Dalam hal terjadi sengketa antar para pihak, Undang Undang ini mengedepankan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Terhadap pelanggaran administratif dalam Undang Undang Jasa Konstruksi ini dikenai sanksi administratif.

Hal yang menarik dan sering mengusik hati nurani bagi pencari keadilan dalam kasus PBJ, proses penyidikan sering tidak memenuhi unsur-unsur pidana, yaitu niat jahat (mens rea) dan perbuatan melawan hukum, tetapi anehnya tetap berujung pada pidana.

Padahal, untuk memenuhi unsur pidana, semestinya harus dibuktikan ada atau tidaknya niat jahat dan perbuatan melawan hukum dari proses perencanaan hingga berakhirnya kontrak.

Perbuatan yang memenuhi kedua hal tersebut sebagai contoh adalah: mark up anggaran, penyuapan pada proses penganggaran, pengkondisian pengadaan, pemalsuan dokumen, pemerasan dan pengancaman terhadap pelaku pengadaan, penyuapan keputusan pemenang, penggelapan dan penipuan dalam pelaksanaan kontrak, serta gratifikasi.

Kecukupan Bukti dan Kerugian Negara

APH cenderung menganggap penyelesaian semua persoalan hukum dalam proses PBJ dengan pendekatan hukum pidana, yaitu dengan menggunakan pasal sapu jagat, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor.

Padahal, jika tidak cukup bukti, APH cukup melakukan gugatan perdata saja seandainya mereka memahami beberapa pasal berikut ini.

Pasal 32 ayat (1) a quo:

Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Penjelasan Pasal 32 ayat (1):

Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Pasal 32 Ayat (2)

Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Penjelasan Paal 32 ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “putusan bebas” adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 191 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari rentetan pasal dan penjelasan pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa jika penyidik tidak menemukan cukup bukti adanya satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi, meskipun secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka perbuatan tersebut bukan termasuk kategori tindak pidana korupsi.

Arahan selanjutnya adalah penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata sesuai pasal 1365 KUHPerdata.

Epilog

Dalam menyikapi kriminalisasi PBJ, jika dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan cukup bukti unsur tipikor, maka aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) harus segera mengeluarkan keputusan dan menerbitkan laporan hasil pengawasan kesalahan administrasi. Langkah selanjutnya, jika ada kerugian keuangan negara, instansi pemerintah yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata kepada pihak yang telah merugikan keuangan negara.

Selanjutnya, jika dapat dibuktikan adanya unsur tipikor seperti perbuatan melawan hukum dan adanya niat jahat seperti memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan menyalahgunakan kewenangan yang berakibat pada kerugian keuangan negara, maka baru dapat diusut secara pidana menurut Undang-undang Tipikor.

Jika seorang terdakwa ternyata tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi (hanya sebagai korban kriminalisasi PBJ), maka menurut Pasal 191 Undang-undang Hukum Acara Pidana hakim dapat memutus bebas atau lepas.

Dengan demikian tujuan hukum untuk mencapai keadilan akan lebih terwujud.***

 

 

2
0
Pengadaan di Persimpangan Jalan: Menggugat Peran Aktif Auditor

Pengadaan di Persimpangan Jalan: Menggugat Peran Aktif Auditor

“Pengadaan bukanlah segalanya, tetapi segalanya membutuhkan pengadaan”

 

Setiap organisasi akan melakukan aktivitas pengadaan barang dan jasa dalam rangka menjalankan program kerja ataupun operasional organisasinya.

Kutipan yang saya dapatkan dari salah seorang ‘saudara tua’ yang telah mendahului menemui Ilahi di atas sangatlah relevan dengan kondisi saat ini. Teriring doa, semoga Yang Maha Menggenggam Jiwa senantiasa memberikan balasan kebaikan Guskun dan mengampuni segala kesalahan beliau.

Perubahan Definisi

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 didefinisikan sebagai kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai APBN/APBD yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Definisi itu berbeda dengan definisi pada peraturan sebelumnya yang menyatakan relatif cukup luas, mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh pekerjaan.

Prosedur pengadaan barang jasa masih merupakan momok yang luar biasa bagi setiap entitas pemerintahan, baik di level pusat maupun daerah. Serangkaian tata cara yang berurutan dengan berbagai metode pemilihannya, masih menjadi kerumitan dan isu pelik dalam tata kelola pemerintahan.

Bahkan, tidak jarang permasalahan hukum yang serius muncul manakala tidak ditangani secara profesional dengan kapasitas yang memadai. Rangkaian kegiatan pengadaan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, persiapan, pemilihan, kontrak, hingga serah terima pekerjaan, merupakan proses sekuensial yang panjang dan menyita berbagai sumber daya yang luar biasa.

Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendistribusikan ‘kue pembangunan’ kepada masyarakat. Sehingga, aktivitas di dalam pengadaan akan selalu bersinggungan dengan berbagai pihak eksternal pemerintahan. Masyarakat pengadaan barang dan jasa dapat menjadi subyek aktif yaitu pelaku usaha. Mereka juga dapat berperan sebagai subyek pasif sebagai masyarakat biasa atau lembaga swadaya non pemerintahan.

Saat dihadapkan pada suatu kompetisi, kedewasaan para pihak menjadi tuntutan yang akan menjamin kondusivitas proses. Tapi, ada kalanya muncul prasangka satu pihak terhadap pihak lain yang mengakibatkan suasana kurang kondusif.

Prasangka yang sering timbul misalnya, adanya anggapan dari salah satu pihak bahwa proses pengadaan tidak dilaksanakan sesuai prosedur. Contoh lainnya adalah adanya indikasi pertentangan kepentingan dalam pengelola pengadaan atau permasalahan tertentu lainnya.

Menjaga Mutu

Rosslyn Young, dalam tulisannya yang berjudul “Systemic Risk Management in Public Procurement” yang diterbitkan dalam b2b Magazine edisi September 2013, menyatakan bahwa para pelaku pengadaan profesional (utamanya di sektor publik) perlu mengadopsi pendekatan proaktif dalam manajemen risiko.

Pendekatan tersebut berfokus pada identifikasi area-area risiko secara sistematis, munculnya isu hukum, dan ketidakpatuhan di dalam organisasi, kemudian memitigasinya. Identifikasi dan mitigasi risiko, yang sering disebut dengan manajemen risiko, sesungguhnya merupakan upaya untuk menjaga mutu proses pengadaan.

Beberapa pendekatan proaktif dalam memitigasi risiko pengadaan adalah sebagai berikut: pertama, melakukan analisis terhadap syarat pengadaan untuk eksternal dan kebutuhan operasional internal, serta memetakan tantangan yang unik untuk mencapai efektivitas tata kelola pengadaan.

Kedua, menyusun roadmap tata kelola internal yang efektif dengan kebijakan yang jelas. Kebijakan tersebut mensyaratkan adanya proses bisnis yang sejalan dengan perencanaan serta terintegrasinya proses pengadaan dengan ketersediaan anggaran.

Ketiga, memastikan etika pengadaan dipahami dalam lingkungan organisasi. Keempat, mereviu template pengadaan yang berlaku dalam organisasi.

Dilema muncul di permukaan, ketika pengelola pengadaan masih tersandera berbagai permasalahan internal maupun hambatan eksternal. Kapasitas pengelola pengadaan yang belum merata memberikan andil terhadap kerawanan permasalahan pengadaan barang jasa.

Ketidaksinkronan persepsi pihak eksternal, utamanya penegak hukum, juga berkontribusi dalam kegaduhan pengadaan barang jasa. Mitigasi risiko pengadaan yang seharusnya diterapkan memang membutuhkan effort yang luar biasa dari segenap pemangku kepentingan. Dalam situasi kegamangan seperti ini, APIP dapat berperan sebagai penjaga mutu (quality assurance) sesuai dengan rumusan yang telah disampaikan di atas.

Peran APIP

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Meski demikian, fungsi yang lebih dominan dirasakan pengelola pengadaan adalah peran APIP yang sangat garang ketika melakukan audit. Tidak jarang, para auditor APIP lebih galak dibanding auditor eksternal, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai entitas pemerintahan, APIP seharusnya lebih mengedepankan fungsi pendampingan dan pemantauan terhadap pelaku pengadaan.

Salah satu bentuk keterlibatan APIP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah membantu mengurai permasalahan ketika terjadi proses pengaduan. Sebelum proses pengaduan terjadi, idealnya dilaksanakan pengawasan melekat dalam proses pengadaan barang/jasa, di antaranya dengan menciptakan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa.

Dalam salah satu pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP dinyatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan peran APIP adalah melaksanakan audit selama proses pengadaan barang/jasa yang dikenal dengan sebutan probity audit.

APIP juga diharapkan memiliki kemampuan dan kemauan dalam rangka mendeteksi dan/atau mencegah atas kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa. APIP juga dapat melakukan mitigasi risiko sebagai deteksi dini (early warning system).

Namun demikian, fakta yang ada di lapangan, APIP belum memiliki kemampuan untuk melakukan mitigasi risiko baik di level pusat dan daerah.

Merujuk kepada tulisan Rudy M Harahap bertajuk “Meningkatkan Maturitas SPIP Melalui Pengelolaan Risiko yang Berorientasi Pada Pencapaian Tujuan Stratejik Organisasi”, dinyatakan bahwa risiko bukanlah sekedar energi negatif dalam rangka ketaatan tanpa makna. Jika risiko hanya dimaknai sebagai hal negatif, maka hanya akan memunculkan berbagai pendekatan paranoid untuk mengamankan posisi masing-masing stakeholder.

BPKP dan APIP lainnya seharusnya mampu mengelaborasi setiap risiko yang ada dalam kerangka pencapaian tujuan stratejik organisasi. Masih dalam artikel tersebut, dikatakan bahwa, “Pengelolaan risiko ini juga akan gagal meningkatkan keberhasilan penerapan unsur penilaian risiko di organisasi sektor publik Indonesia jika para auditor sektor publik tidak memahami bahwa prinsip dasar pengelolaan risiko adalah untuk pencapaian tujuan stratejik organisasi.”

Pendampingan oleh APIP

Di tengah gegap gempita dan paranoid pengadaan beberapa waktu terakhir, pemerintah memunculkan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) atau TP4 Daerah (TP4D) dalam proses pembangunan sebagai mitigasi risiko hukum dalam pengadaan barang jasa.

Memang, fakta dan data menunjukkan bahwa momok penyerapan anggaran adalah lambannya pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut disebabkan adanya kasus-kasus hukum yang muncul di pusaran pengadaan barang jasa.

Sekedar pendampingan hukum ternyata tidaklah memadai dalam akselerasi pembangunan, termasuk pengadaan. Hal yang tak kalah penting adalah kematangan kapasitas pengelola pengadaan.

Celah inilah yang seharusnya dapat diperankan secara optimal dengan menggunakan instrumen probity audit. Pendampingan dalam probity audit lebih mampu memetakan titik-titik kritis pengadaan, apalagi ketika diperankan oleh APIP yang memiliki kapasitas dalam bidang pengadaan barang jasa.

Mitigasi risiko dalam pengadaan akan dapat diperankan secara lebih efektif oleh auditor. Hal ini karena auditor sebagai penjaga azas kepatuhan seharusnya dapat melakukan penilaian terhadap tahapan kritikal dalam pengadaan barang dan jasa.

Probity audit didefinisikan sebagai kegiatan penilaian secara independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku guna meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Pendampingan yang dilakukan seiring dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa (on going process).

Dengan demikian, teknik probity audit yang lebih diutamakan adalah peninjauan fisik, observasi, diskusi, dan wawancara tanpa mengesampingkan teknik-teknik audit yang lainnya. Dalam hal ini, auditor relatif telah terbiasa dalam melakukan assesment dan audit dari sebuah proses, sehingga mulai dari tahapan identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan dapat dilakukan.

Probity audit yang dilakukan oleh BPKP utamanya dilakukan terhadap paket pekerjaan yang bersifat strategis yang memiliki tiga kriteria, melibatkan kepentingan masyarakat, merupakan pelayanan dasar masyarakat, dan terkait dengan isu politis.

Di sisi lain, tidaklah mungkin semua paket pekerjaan dapat dilakukan probity audit oleh BPKP. Dalam kebijakan diatur kriteria paket pekerjaan yang akan dilakukan probity audit.

Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dilakukan probity audit antara lain: paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks, paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau  berhubungan dengan permasalahan hukum, dan paket pekerjaan sangat sensitif secara politis.

Epilog

Dengan sebaran satuan kerja APBN yang membentang sedemikian luas, ditambah jumlah pemerintah daerah yang mencapai ratusan, maka mereplikasi kemampuan probity audit agar menjangkau setidaknya satu kegiatan strategis di masing-masing entitas pemerintahan adalah sangat mendesak.

Peran APIP di lingkungan kementerian/lembaga/perangkat daerah seharusnya juga ditingkatkan sehingga dapat mengisi celah atau kekosongan tersebut. Sungguh sangat memprihatinkan ketika APIP hanya dimaknai sebagai harimau bertaring yang tidak mampu memberikan kontribusi produktif melainkan hanya memberikan ketakutan kepada pengelola pengadaan.

Sebagai penutup dalam artikel ini, perlunya mereposisi peran APIP dan BPKP agar lebih fokus memberikan pendampingan pengadaan barang jasa. APIP dan BPKP diharapkan mampu bersinergi dalam menjalankan mitigasi risiko proses, agar pengadaan dapat mencapai hasil yang ekonomis, efisien dan efektif.

*) Pengayaan tulisan sebelumnya, yang telah ditayangkan dalam Warta Pengawasan Vol XXV Edisi 3 Tahun 2018 Rubrik Insight.

 

 

1
0
Bola Politik Papa Edy

Bola Politik Papa Edy

Prolog

Berbicara sepak bola, tampaknya tidak akan pernah ada habisnya. Meski begitu, ada tanda tanya besar yang selalu terngiang di benak banyak orang. Mengapa sulit sekali menemukan 11 pemain untuk berlaga di lapangan hijau, sementara negeri ini dihuni lebih dari 250 juta penduduk. Meminjam perkataan Papa Edy (dengan sedikit perubahan), “Kalau pengurusnya baik, timnasnya juga baik”.

Memang, pelatihlah yang memiliki otoritas dalam memilih pemain yang akan bertanding dan strategi yang akan digunakan selama 90 menit pertandingan. Namun, dibalik itu pengurus juga memiliki kewenangan dalam merekrut pelatih dan tim ofisial.

Saya, adalah salah satu birokrat yang memiliki kegelisahan tingkat tinggi terhadap kondisi persepakbolaan negeri ini. Tulisan ini mencoba menyoroti kondisi keterpurukan sepak bola Indonesia yang berelasi dengan politik praktis.

Sengkarut Timnas

Sudah hampir satu dekade ini persepakbolaan nasional berada dalam kondisi yang tidak baik. Sejak gelaran piala AFF (Asean Football Federation) tahun 2010, begitu banyak konflik terjadi di tubuh federasi sepak bola Indonesia, PSSI.

Masih segar dalam ingatan kita, pada tahun 2012 terjadi dualisme liga yang ada di Indonesia. Ada Indonesian Premiere League (IPL) dan ada Indonesia Super League (ISL). Masing-masing kubu mengklaim bahwa mereka adalah kompetisi profesional yang sah. Sebaliknya, yang lainnya dianggap sebagai liga yang ilegal.

Tidak hanya itu, dalam perkembangan berikutnya muncul dualisme kepemimpinan organisasi. Ada PSSI versi Djohar Arifin, dan ada versi La Nyalla Mattaliti. Masing-masing mengklaim memiliki mandat yang sah dari anggota PSSI.

Masing-masing kubu juga membentuk timnas sendiri-sendiri. Alhasil, dalam gelaran Kualifikasi Piala Dunia 2014, Timnas Indonesia dicukur habis oleh Bahrain dengan skor 10-0. Kekalahan itu menjadi kekalahan terbesar timnas Indonesia sepanjang sejarah. Sampai akhirnya, pemerintah turun tangan untuk membekukan PSSI, dan Indonesia kena sanksi (banned) oleh FIFA selama setahun.

Konflik dalam tubuh PSSI bukan hanya berdampak pada kondisi internal organisasi PSSI sendiri, tetapi juga pada kerinduan publik akan tontonan sepak bola yang menghibur dan menjadi pelega dahaga publik atas prestasi timnas. Pil pahit harus kita telan lagi, yaitu ketika timnas gagal di ajang Piala AFF 2018.

Sepak bola dan Kekuasaan

Sebagian besar dari kita sepakat bahwa muara dari konflik PSSI yang terjadi saat ini adalah politisasi sepak bola. Sepak bola kita dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan politik oleh aktor politik. Bagaimana politik bermain dalam aktivitas sepak bola?

Aristoteles menyebutkan bahwa manusia adalah zoonpoliticon atau makhluk yang berpolitik. Dari awal bangun tidur sampai dengan tidur lagi, manusia melakukan aktivitas politik. Secara luas, politik adalah tentang strategi dalam pencapaian tujuan. Namun, seringkali kita terjebak pada pengertian politik sebagai politik praktis, yakni hal-hal yang berkenaan dengan negara dan kekuasaan.

Adapun kekuasaan, Prof. Ramlan Surbakti (1992) mendefinisikannya sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain agar berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang dipengaruhi.

Nah, paradigma tentang dunia sepak bola saat ini tidak lagi dipandang sebagai sebuah olahraga semata. Namun, sepak bola dapat dijadikan sebagai tempat atau saluran dalam meraih kekuasaan.

French dan Raven (1960) membagi kekuasaan menjadi 5 kategori yaitu: coercive power; reward power; legitimate power; referent power; dan expert power. Kekuasaan politik masuk kedalam kategori legitimate power, atau kekuasaan yang dimanifestasikan dengan perannya yang sah dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Prof. Tjipta Lesmana (2013), pemain bola yang tenar, apalagi pemain kelas dunia, juga memiliki kekuasaan, dalam kategori expert power. Seorang pemain bola ternama banyak dicari oleh klub sepak bola karena kepiawaiannya dalam mencatak gol, menaikan pamor klub sepak bola dan stakeholders lainnya.

Mereka memiliki nilai (harga) yang tinggi. Semakin tenar dan piawai pemain sepak bola, semakin tinggi pula ‘banderolnya’. Namun, bila kelihaiannya mengolah ‘si kulit bundar’ sudah menurun, nilai (harga)-nya pun ikut turun.

Politik dan sepak bola merupakan dua unsur yang berbeda dan sama-sama tidak menginginkan disatukan, sebagaimana yang ada dalam statuta FIFA. Namun, dibalik perbedaan itu ada kesamaan karakteristik. Dalam urusan politik dan urusan bola, keduanya sama-sama menginginkan kemenangan.

Prakteknya, politik dan sepak bola seringkali dijalankan seiring sejalan. Politisi mengincar kemenangan untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan. Pemain bola/klub sepak bola mengincar kemenangan untuk mendapatkan ‘pengakuan’ yang muaranya adalah popularitas, kekayaan, atau bahkan menjadi jalan untuk mendapat pasangan yang cantik, tajir, dan seksi.

Mendulang Suara dari Supporter

Untuk menggambarkan ‘bersatunya’ politik dengan sepak bola, mari kita tengok di beberapa negara. Di Italia ada Silvio Berlusconi, bos besar klub sepak bola AC Milan ini juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Italia. Di Asia Tenggara juga ada Thaksin, mantan PM Thailand, yang juga pernah tercatat sebagai CEO klub Manchester City.

Bagaimana dengan di Indonesia? Sudah tidak perlu dituangkan dalam tulisan ini lagi. Kita semua bisa melihat secara gamblang bagaimana permainan politik juga dipraktekan dalam urusan sepak bola.

Dalam setiap gelaran pesta demokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional, kita dapat melihat para politisi memainkan ‘kartu bola’. Telah banyak contohnya berbagai kampanye para calon kepala daerah dengan cara mengidentikkan diri mereka seperti kelompok suporter sebuah klub.

Para politisi itu kerapkali mencoba mendekati suara suporter sepak bola dengan menjanjikan pembangunan stadion, fasilitas pendukung, bonus dari APBD, dan lain sebagainya.

Sepak bola Indonesia memang memiliki atmosfer yang menggiurkan, bukan hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari sisi politik. Suporter sepak bola di Indonesia dapat dikategorikan sebagai suporter yang fanatik terhadap klubnya.

Sebut saja kelompok suporter seperti Bobotoh, The Jak Mania, Aremania, Bonek, dan kelompok suporter lainnya di Indonesia. Para suporter ini bukan hanya memiliki karakter yang fanatik terhadap klub kesayangannya, tapi jumlah mereka juga besar. Bisa dibayangkan bila potensi ini digunakan untuk meraup suara dalam pemilihan umum.

Reformasi Sekedar Mimpi?

Tahun berganti, reformasi sepak bola Indonesia, khususnya tentang reformasi PSSI seperti mengalami stagnansi. Saat ini masalah PSSI bukan adanya dualisme liga ataupun dualisme kepengurusan. Yang menjadi sorotan publik saat ini adalah hattrick jabatan dari pimpinan PSSI. Selain sebagai ketua umum (Ketum) PSSI sejak tahun 2016, Papa Edy merupakan seorang gubernur, dan juga ketua dewan pembina klub PSMS Medan.

Edy Rahmayadi terpilih sebagai Ketum PSSI berdasarkan hasil kongres PSSI tahun 2016. Saat kongres yang diketuai oleh Agum Gumelar, Edy terpilih sebagai ketua PSSI periode 2016-2020 dengan memperoleh 76 suara, mengalahkan dua kandidat lainnya yaitu Moeldoko yang mendapatkan 23 suara dan Eddy Rumpoko mendapatkan satu suara.

Tak dinyana, pada tahun 2017 Edy mengikuti kontestasi pesta demokrasi di Provinsi Sumatera Utara sebagai calon gubernur, dan akhirnya terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.

Memang, aktivitas Edy dikancah politik yaitu sebagai gubernur tidak bertentangan dengan statuta PSSI. Tidak ada aturan yang mengharuskan Edy mundur dari jabatan Ketum PSSI meskipun telah terpilih sebagai gubernur. Begitupun saat mendaftar sebagai calon gubernur, juga tidak ada syarat untuk melepaskan diri dari jabatan federasi keolahragaan.

Namun, publik juga tak bisa memungkiri bahwa dunia sepak bola Indonesia masih banyak didera berbagai macam persoalan, mulai dari integrasi di lingkungan internal PSSI, pemberantasan pengaturan skor, penanganan kerusuhan suporter, pembinaan usia muda, transparansi keuangan, sampai dengan peningkatan prestasi tim nasional.

Masalah-masalah tersebut, harus segera diatasi. Publik rindu akan prestasi timnas sepak bola di kancah internasional. Untuk mengurai benang kusut tersebut, diperlukan orang yang benar-benar memiliki loyalitas terhadap dunia sepak bola Indonesia.

Dengan hattrick jabatan yang dimiliki Papa Edy saat ini, publik menilai tidak ada keseriusan Papa untuk membenahi kondisi sepak bola. Alih-alih membenahi kondisi sepak bola, jangan sampai yang terjadi adalah terbengkalainya tugas yang dijalaninya. Sepak bola tidak tuntas dibenahi, dan janji kampanye terhadap masyarakat Sumut tidak terealisasi.

Harapannya, reformasi sepak bola di Indonesia jangan hanya menjadi sebuah fatamorgana. Sampai kapan PSSI di-bully oleh masyarakat Indonesia karena tidak memiliki visi, misi dan target yang jelas.

Diperlukan visi tajam dan road-map yang jelas tentang pembangunan sepak bola Indonesia ke depan. Untuk itu, masyarakat menilai bahwa pengurusan PSSI tidak bisa dilakukan dengan cara sambilan. Dibutuhkan dedikasi, integritas, dan komitmen yang ekstratinggi untuk segera membenahi PSSI.

Sampai dengan saat ini, menjadi ketua umum PSSI, tidak seperti ketum organisasi/federasi olahraga lainnya, masih dinilai sebagai sebuah langkah atau jalan yang  strategis untuk mencapai kedudukan politik.

Saat ini Papa sudah memiliki legitimasi yang sah secara undang-undang untuk mengatur tata pemerintahan dan sosial masyarakat Sumut. Sebagai Ketum PSSI, Papa juga memiliki kewenangan untuk meracik arah strategi kebijakan sepak bola di Indonesia.

Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana kekuasaan yang berbeda fokus dan lokus yang dimiliki itu beroperasi secara bersama-sama? Atau, bagaimana cara Papa mengoperasikan kekuasaannya? Supaya tidak terjadi abuse of power dan kedua amanah yang ada dapat ditunaikan dengan baik. Papa Edy sendirilah yang bisa menjawabnya.

Epilog

Dalam menjalankan kekuasaan, dimensi etika dan kekuasaan itu sendiri dapat bermain bebas. Pada prosesnya, terkadang etika yang mendominasi, tetapi pada akhirnya kekuasaanlah yang menjadi pemenangnya. Mau menuruti panggilan etika atau dahaga kekuasaan. Semuanya kembali kepada moralitas si empunya.***

 

 

0
0
Mengurai Pekerjaan Rumah Pendidikan Indonesia  Menyongsong Revolusi Industri 4.0*

Mengurai Pekerjaan Rumah Pendidikan Indonesia Menyongsong Revolusi Industri 4.0*

Klaus Schwab dalam bukunya “The Fourth Industrial Revolution” (2016), mengemukakan tentang Revolusi industri generasi keempat yang ditandai dengan kelahiran artificial intelegent pada ragam bentukan produk yang dapat bekerja layaknya fungsi otak manusia yang dioptimalisasikan.

Otomasi dan pengambilalihan bidang kerja yang dimekanisasi melalui perangkat digital, menjadi keniscayaan dan mengarahkan pada praktik-praktik bidang kerja yang berpusat pada eliminasi “berkedok” efisiensi tenaga kerja manusia sebagai muaranya.

Ragam “kecerdasan buatan” tersebut di antaranya adalah superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, dan lain sebagainya. Konsep Revolusi industri generasi keempat ini menemukan pola dan mekanisme kerja baru  ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat yang secara bertahap mendominasi sendi kehidupan dan keseharian manusia.

Tuntutan Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0, merupakan perubahan strategis dan drastis tentang pola produksi yang mengolaborasikan tiga dimensi utama di dalamnya, yakni manusia, teknologi/mesin, dan big data.

Dalam banyak literatur, kunci dari era industri generasi keempat ini bukan lagi berkisar pada ukuran atau besaran perusahaan atau organisasi, tetapi kelincahan dan sifat adaptif yang dimiliki untuk dapat bertahan dalam iklim kompetitif dan dinamis menghadapi perubahan yang bergerak melesat. Soft skills dan transversal skills menjadi modal penting bagi generasi yang hidup dan menjadi pelaku perubahan di era revolusi industri tersebut.

Peluncuran Program Making Indonesia 4.0 pada beberapa bulan lalu, menjadi salah satu upaya Indonesia menyambut penetrasi Revolusi Industri keempat, yang kedatangannya diharapkan tidak sekadar disambut oleh euforia yang melenakan, tetapi merangsang kesadaran bahwa kesiapaan bangsa ini untuk menceburkan diri pada arus revolusi tersebut harus disertai dengan “pemberian bekal” yang mumpuni agar menghindarkan diri terseret arus globalisasi yang menenggelamkan.

Banyak analisa menyatakan bahwa keunggulan kompetitif (competitive adventage) sebuah bangsa di era Revolusi Industri keempat ini, sesungguhnya mengejawantah pada kemampuan mengintegrasikan beragam sumber daya yang dimiliki agar memiliki konektivitas pada penguasaan teknologi, komunikasi dan big data, untuk menghasilkan “smart product” dan “smart services”, dan tidak sekadar pada produktivitas kerja yang berskala besar semata.

Ada baiknya kita mencermati pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang dirilis media tentang kesiapan bangsa ini menghadapi perubahan besar pada pola industri dan ekonomi global melalui Revolusi Industri keempat ini.

Bayang-bayang industries shock dan empower shock semakin rentan menghantui kesiapan bangsa ini terhadap perubahan yang telah berjalan di hadapan mata. Beberapa hari lalu, Menaker kembali menegaskan kepada media, bahwa perkembangan teknologi dan digitalisasi akan membuat sekitar 56% pekerja di dunia akan kehilangan pekerjaan dalam 10 sampai 20 tahun ke depan. Pernyataan Menaker tersebut juga selaras dengan proyeksi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) belum lama ini.

Tantangan Utama Revolusi Industri 4.0

Salah satu program prioritas dalam Peta Jalan (roadmap) Making Indonesia 4.0 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dapat mengelaborasi ilmu pengetahuan, keterampilan hidup dan penguasaan terhadap teknologi informasi.

Menurut survei McKinsey (2018) disebutkan bahwa, penguasaan terhadap teknologi digital dapat berkontribusi sebesar USD 3 triliun untuk pasar ekonomi global di tahun 2030, atau setara dengan 16 persen lebih tinggi dari total produk domestik bruto (PDB) sedunia pada saat itu.

Ragam analisas mengemuka, terkait dengan tantangan utama yang dihadapi sumber daya manusia Indonesia dalam menjalankan revolusi industri keempat ini. Mekanisasi oleh mesin dan teknologi digital, menjadi tantangan utama layaknya api dalam sekam.

Beragam penemuan teknologi, digitalisasi dan terobosan bidang teknologi tergambar pada studi McKinsey (2017) yang  menyatakan bahwa sekitar 52,6 juta jenis pekerjaan pada jangka waktu lima tahun ke depan akan digantikan oleh mesin dengan sistem otomasi.

Selaras dengan kajian McKinsey, data National Science Foundation (2016) menyebut bahwa dunia industri dalam 10 tahun ke depan akan menunjukkan potensi kebutuhan tenaga kerja dengan kemampuan kompetensi sains, teknologi, teknik, dan matematika pada 80% lapangan kerja yang tersedia.

Ironi Bonus Demografi

Bonus Demografi, menjadi salah satu istilah yang belakangan mendadak tenar dan digandrungi para pengambil kebijakan. Pada fenomena Bonus Demografi, jumlah tenaga kerja produktif yang tersedia di pasar menjadi lebih banyak dibandingkan penduduk di tingkat usia lainnya.

Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2015) menyebutkan bahwa pada tahun 2013-2014, penduduk usia produktif berjumlah sekitar 62,7% dari keseluruhan populasi penduduk sebesar 237 juta orang, dan mengalami potensi kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya hingga mencapai puncaknya pada tahun 2035. Artinya, kebutuhan akan ketersediaan lapangan kerja dan sumber pencaharian pada rentang tahun tersebut akan menjadi hal yang mengkhawatirkan pemenuhannya.

Ironisnya, beberapa kajian menyimpulkan bahwa terjadinya ketidakselarasan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan terhadap tuntutan pasar tenaga kerja. Laporan World Bank tahun 2011, misalnya yang melakukan survey terhadap 473 perusahaan jasa dan manufaktur di Indonesia,  memberikan gambaran hal tersebut. Pun sama halnya dengan data Badan Pusat Statistik (2017), yang dalam laporannya menunjukkan bahwa sebanyak 50,17% tenaga kerja lulusan sekolah menengah banyak yang tidak terserap dalam pasar kerja.

Siapkah Kita?

Jikalau dunia industri Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan era generasi keempat (4.0), maka berbeda halnya dengan pendidikan di Indonesia yang saat ini masih bergelut dengan ragam tantangan di era generasi ketiganya (3.0).

Kondisi ini ditandai dengan tuntutan akan peningkatan kualitas pembelajaran dan meninggalkan pola kebijakan lama yang sekadar berkutat pada masalah pemerataan akses serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan.

Perubahan pola kebijakan yang berorientasi pada kualitas pembelajaran ini, selaras dengan tuntutan tentang apa dan bagaimana seharusnya pendidikan di Indonesia sebagai media penyiapan sumber daya manusia yang siap terlibat dalam tantangan revolusi industri keempat tersebut.

Pertanyaan yang pasti muncul adalah, “Siapkah kita memenuhi tuntutan sekaligus menghadapi tantangan revolusi industri 4.0?” Beberapa hal mengenai sampai di mana pendidikan kita dan persiapan apa yang diperlukan, saya coba urai satu persatu di bawah ini.

Kurikulum

Penyelarasan pembelajaran dalam tataran praktik yang disesuaikan pada konstruk kurikulum yang telah ada, menjadi fokus pertama dalam penyelesaian ‘pekerjaan rumah’ pemerintah dalam bidang pendidikan.

Kebijakan Kurikulum 2013 telah mengelaborasi kemampuan siswa pada dimensi pedadgogik, kecakapan hidup, kemampuan hidup bersama (kolaborasi) dan berpikir kritis dan kreatif. Ini yang kemudian disinggung pada awal tulisan, yaitu pengedepanan “soft skills” dan “transversal skills”, keterampilan hidup dan keterampilan yang secara kasat tidak terkait dengan bidang pekerjaan dan akademis tertentu.

Namun, hal itu bermanfaat luas pada banyak situasi pekerjaan layaknya kemampuan berpikir kritis dan inovatif, keterampilan interpersonal, warganegara yang berwawasan global, dan literat terhadap media dan informasi yang ada.

Banyak kajian mengemukakan bahwa, implementasi kurikulum di lapangan mengalami degradasi yang keluar konteks dan tidak lagi berorientasi pada pencapaian kemampuan siswa tersebut pada pemahaman ilmu dalam konteks praktik hidup dan keseharian, namun hanya berkisar pada target pencapaian kompetensi siswa yang digambarkan pada nilai-nilai akademik semata.

Metode Belajar

Kedua, menstimulus kemampuan siswa melalui beragam terobosan metode belajar kontekstual yang mendorong siswa berpikir kritis dalam beragam konteks hidup yang nanti dihadapinya, seperti problem-based learning, inquiry-based learning, pendekatan pembelajaran Science, Technology, Engineering, Arts, dan Mathematics (STEAM), dan ragam pendekatan pembelajaran lainnya, sehingga tidak sekadar berfokus pada pola-pola lama dan monoton pada pembelajaran yang minim kreativitas.

Selama ini kita banyak beranggapan bahwa guru adalah kunci keberhasilan sebuah praktik pembelajaran pada siswa, tetapi lupa untuk mengakui bahwa guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar siswa.

Pola dan metode pembelajaran lama seringkali menempatkan guru menjadi satu-satunya sumber belajar dan “maha tau” di dalam ruang kelas, seolah melupakan bahwa siswa yang merupakan subjek belajarpun, sesungguhnya merupakan sumber belajar bagi rekan sejawatnya.

Metode pembelajaran yang beragam dan membuka keleluasaan guru dalam mengeksplorasi sistem dan pola pembelajaran yang dijalankan di kelas, diharapkan akan juga memperluas wawasan siswa tentang kontekstualisasi ilmu yang didapatkannya di dalam kelas, menuju praktik hidup yang dihadapinya nanti sebagai bagian dari realitas kehidupan.

Membuka banyak kesempatan dan peluang kepada siswa, guru, sekolah dan iklim pendidikan secara luas untuk mengembangkan cakupan sumber belajar yang dimilikinya, baik dari sumber yang sifatnya tangible maupun intangible, akademis ataupun non akademis, tanpa batasan aksesibilitas atas sumber belajar tersebut. Dalam hal ini, pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya harus hadir dalam mengakomodir kebutuhan tersebut.

Penguasaan Data, Informasi, dan Teknologi

Ketiga, menstimulus dan memfasilitasi siswa serta masyarakat pendidikan untuk menguasai data dan informasi secara global, serta teknologi informasi yang dielaborasi dengan menciptakan ruang-ruang kreativitas dan ragam peluang yang memberikan keuntungan ekonomi yang sifatnya luas.

Dalam hal ini, pemerintah harus dapat mengakomodir infrastruktur digital yang dibutuhkan siswa dan masyarakat pendidikan untuk meniscayakan penguasaan data, informasi, serta teknologi tersebut.

Kapasitas yang Adaptif

Dan keempat, mendorong perkembangan pendidikan berbasis vokasional, dengan ragam keterampilan yang tidak sekadar mengedepankan konsep link and match antara SMK dengan dunia industri, tetapi juga menekankan kapasitas lulusan yang lincah, adaptif dan sensitif terhadap perubahan lingkungan industri dan ekonomi.

Keseimbangan pemahaman antara konsep pengetahuan dan keterampilan adalah hal yang penting, tetapi belum cukup bagi siswa untuk dapat memahami cepaatnya perubahan lingkungan. Survival of the fittest, sepertinya akan berlaku di era generasi keempat ini. Hanya mereka yang adaptiflah, yang akan survive terhadap gempuran revolosi industri keempat ini.

Epilog

Berbagai uraian tersebut di atas, cukuplah menggambarkan betapa peliknya ‘pekerjaan rumah’ di ranah pendidikan kita. Sebuah ‘pekerjaan rumah’, yang menguji daya tahan dan daya dobrak, yang meliputi perubahan dari sisi budaya, sistem, dan sumber daya

Oleh sebab itu, sudah selayaknya hal itu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, bukan dibiarkan berlalu dengan sendirinya. Pemerintah hendaknya memikirkan kembali secara serius bersama dengan para pegiat pendidikan di Indonesia mengenai berbagai hal terkait dengan budaya, sistem, dan sumber daya pendidikan dalam menyongsong gempuran revolusi industri 4.0.

Tidak ada perubahan yang berlalu begitu saja, perubahan sudah selayaknya dipersiapkan dengan matang dan teliti. Seperti kata pepatah “berubah atau mati”.

 

* Artikel ini adalah penulisan ulang dengan versi yang sedikit berbeda atas artikel yang pernah dimuat di harian Koran Republika pada tanggal 23 November 2018, dengan judul “Pekerjaan Rumah Pendidikan RI”, yang ditulis oleh penulis yang sama.

 

 

0
0
error: