Maraknya Operasi Tangkap Tangan KPK, Sebuah Indikasi Kesemuan Beragama Masyarakat Indonesia

Maraknya Operasi Tangkap Tangan KPK, Sebuah Indikasi Kesemuan Beragama Masyarakat Indonesia

Oleh:  MOCH SOEDARNO*

 

 

Ketaatan beragama seharusnya mendorong manusia menjadi pribadi yang religius. Pribadi yang religius selalu menebarkan kebaikan kepada orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Mereka itu hidupnya selalu bermanfaat, membawa berkah, dan menghadirkan suasana suka-cita bagi lingkungannya.

Seseorang yang mengaku religius, tetapi kehidupannya dihiasi dengan berbagai pelanggaran adalah gagal menginternalisasikan ajaran agama yang dianutnya. Karenanya, tidaklah layak ia mengklaim sebagai seorang yang religius. Ia hanyalah mempraktikkan keberagamaan yang semu.

Selama ini masyarakat Indonesia diidentikkan sebagai masyarakat yang religius. Tampaknya, klaim sebagai masyarakat religius ini layak diuji. Artikel ini menunjukkan bukti bahwa masyarakat Indonesia ternyata bukanlah masyarakat yang religius dan karenanya korupsi dan operasi tangkap tangan KPK masih akan terus berlanjut.

 

Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang marak akhir-akhir ini telah memberikan stigma negatif pada birokrasi. Masyarakat beranggapan bahwa birokrasi sudah menjadi lahan subur praktik korupsi.

Apakah kita benar-benar memiliki kesungguhan memberantas korupsi? Ketika ditanya demikian, maka seorang pemimpin maupun pejabat pemerintahan akan menjawab: Sudah! Salah satu buktinya, kita akan ditunjukkan dengan pembentukan lembaga yang independen KPK, yang terbukti telah banyak menangkap-tangan pelaku korupsi.

Akan tetapi, bukti tersebut masih sulit meyakinkan publik. Sebab, belakangan ini upaya pelemahan terhadap KPK terus dibangun, yaitu tampak dari usulan revisi UU KPK dan hak angket KPK yang sedang bergulir. Bahkan, investigasi kasus teror membutakan mata penyidik KPK, Novel Baswedan, masih terkatung-katung. Negara sepertinya lumpuh dalam mengatasi para mafia di negeri ini.

Tampak dengan jelas bahwa negara tidak sepenuhnya ‘hadir’ untuk mengungkap kasus tersebut. Munculnya gagasan dari Kapolri Jenderal Tito Karnivan untuk membentuk badan khusus yang bernama Densus Anti Korupsi semakin dipandang oleh sebagian komunitas pegiat anti korupsi sebagai dagelan baru.

Predikat ‘korup’ karenanya begitu melekat pada birokrasi kita. Korupsi terjadi secara sistemik dan masif. Banyak sudah birokrat yang tersangkut kasus hukum tindak pidana korupsi.

Itu pun sebenarnya masihlah puncak gunung es saja. Korupsi kecil-kecilan di kalangan birokrasi tidak terhitung jumlahnya. Yang bernasib baik karena belum terjerat hukum juga masih banyak. Mereka masih bebas melenggang kangkung.

Kesemuan Beragama

Di sisi lain, selama ini masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius. Akan tetapi, praktik korupsi yang terus berulang itu memancing pertanyaan, apakah masih pantas kita mengklaim sebagai masyarakat yang religius? Jika birokrasi kita adalah birokrasi religius, kenapa korupsi masih terus berulang?

Sepertinya, selama ini klaim sebagai masyarakat yang religius itu tidak berbanding lurus dengan praktik korupsi. Idealnya, semakin religius masyarakat, maka semakin rendah korupsinya.

Sebab, seseorang yang religius mestinya tidaklah materialistis. Mereka tidak akan terpancing berbuat korupsi demi sebuah materi. Mereka menjalankan ajaran agamanya secara ‘kaaffah’, yaitu holistik dan tidak sepenggal-sepenggal. Mereka adalah pribadi yang ikhlas.

Mereka taat beragama juga bukan hanya sekedar untuk menjalankan ritual atau formalitas semata, tetapi selalu membawa makna untuk lingkungannya. Karenanya, seorang pelaku korupsi akan diragukan sebagai pribadi yang religius. Bisa saja, ia tampak religius di permukaan, tetapi pada dasarnya ia hanya menjalankan agamanya secara semu.

Operasi tangkat tangan KPK di Pamekasan Madura baru-baru ini memberikan bukti kesemuan beragama yang terjadi di Indonesia selama ini. Penangkapan ini telah membuktikan bahwa  masyarakat Indonesia religius hanyalah tampak di permukaannya saja.

Memang, masyarakat Madura dikenal religius. Budaya dan keseniannya kental dengan pengaruh Islam. Begitu pula dengan kepatuhan masyarakat Madura kepada kyai atau pemuka agamanya.

Orang Madura juga menjunjung tinggi harga diri, yang tergambar dari falsafah hidup katembheng pote mata, angok pote tolang (lebih baik putih mata dibanding putih tulang). Ia mirip pepatah: lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup menanggung malu. Akan tetapi, kesan ini sebenarnya dibangun dengan sejarah yang panjang.

Sebagai keturunan Madura, bersama beberapa orang asli Madura yang saya temui, saya sepakat mengenai hal yang sama: klaim orang Madura sebagai orang yang religius cenderung hanyalah tampak di permukaannya. Itu hanyalah kesan yang terlihat dari pakaiannya saja dan bisa dibilang sebagai sebuah ‘mitos’.

Masyarakat Madura sepertinya masih kurang dalam pemahaman agamanya. Mereka menjadi muslim, sepengetahuan saya, lebih karena keturunan. Tak sedikit dari mereka yang beranggapan bahwa ritual-ritual yang mereka lakukan sudah dianggap baik dan benar sesuai ajaran agama walaupun sesungguhnya dalam agama tidak ada tuntunannya. Relasi kekuasaan kyai terhadap santrinya, maupun ‘blater’ atau mafia lokal pun masihlah kental.

Keberagamaan semu masyarakat Madura tersebut pun tampaknya juga melanda hampir sebagian besar masyarakat Indonesia lainnya. Hal ini tidak memandang agama maupun suku tertentu saja. Karenanya, masyarakat Indonesia sepertinya masih belum bisa mengklaim dirinya sebagai masyarakat yang religius.

Hal itu karena belum diamalkannya ajaran agama dalam individu masing-masing, kehidupan masyarakat, dan negara. Agama hanyalah dijadikan simbol formalitas dan tampilan luar semata, seperti ketika kita mempraktikkan sumpah jabatan.

Karenanya, dalam menyambut hari raya idul kurban tahun ini, kita sebagai birokrat perlu memaknai kembali secara mendalam makna religius itu. Utamanya, memaknai kata ‘berkurban’ untuk kepentingan masyarakat luas.

Seorang birokrat haruslah mampu mengemban makna kurban, yaitu mau berkorban untuk mewujudkan sebuah masyarakat madani yang toto tentrem kerto raharjo. Mental mau berkorban atau altruistis merupakan cerminan dari pengamalan ketaatan agama secara nyata dalam seluruh aspek kehidupan kita.

Untuk mengklaim sebagai masyarakat religius, kita juga perlu memaknai kembali arti amanah. Sebuah hadis pantas diperhatikan oleh seorang birokrat:

Abu Dzar berkata: “Ya Rasulallah, tidakkah kau memberi jabatan apa-apa kepadaku?” Maka Rasulullah memukul bahuku sambil berkata: “Hai Abu Dzar, kau seorang yang lemah, dan jabatan itu sebagai  amanat yang pada hari qiyamat hanya akan menjadi kemenyesalan dan kehinaan. Kecuali orang yang dapat menunaikan hak dan kewajibannya, dan memenuhi tanggung jawabnya.”

Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa jabatan itu hanyalah diberikan kepada seseorang yang mampu menunaikan hak dan kewajibannya serta memenuhi tanggung-jawabnya.

Ingatlah, bahwa ritual sumpah jabatan yang diucapkan seorang birokrat pun kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Karenanya, birokrat harus mau berkorban untuk menjalankan amanah yang diberikan padanya.

Wallahu’alam bishowab.

 

*) Pegawai fungsional pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili pandangan lembaga tempat penulis bekerja atau lembaga lain.

‘Menetralisasi’ Rasionalitas Birokrasi

‘Menetralisasi’ Rasionalitas Birokrasi

Terlepas dari kultur birokrasi kita yang masih terpengaruh kultur masa feodal juga kolonial, birokrasi saat ini memiliki rasionalitas tersendiri. Rasionalitas ini mengikuti gagasan Max Weber, seorang sosiolog Jerman yang mengatakan birokrasi sebagai jenis organisasi yang paling efisien.

Rasionalitas yang mulai berkembang di abad 19 ini, memiliki ciri khas adanya struktur hirarki dan kesatuan komando, pembagian kerja dan spesialisasi tugas, urusan kepegawaian berdasarkan jasa dan promosi, aturan universal diterapkan untuk mengatur sistem kerja, dan komunikasi yang berwujud formal.

Bagi Max Weber, birokrasi tipe ideal lebih unggul daripada struktur otoritas tipe tradisional dan karismatik. Birokrasi ini didasarkan pada hukum dan keputusan rasional, tindakan aparat dan pemimpin didasarkan pada pengetahuan rasional dan keahlian.

Itulah rasionalisasi birokrasi modern. Rasionalitasnya adalah, proses administrasi dalam kegiatan birokrasi itu hanya dapat menjadi efisien, rutin, dan nonpartisan apabila cara kerja organisasi dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai cara kerja sebuah mesin untuk mencapai efisiensi, ouput standar, dan kepastian.

Sampai dengan hari ini, kita, para birokrat mengalami dan menyaksikan rasionalisasi birokrasi modern itu. Di sekitar kita ada struktur organisasi yang hirarkis, lengkap dengan uraian tugas, jabatan, dan kewenangan.

Tugas-tugas telah diatur siapa mengerjakan apa lengkap dengan pembagian ruangan dan jenjang komando. Lalu standar baku berupa SOP selalu ada di mana-mana. Pengawasan berupa kontrol terhadap pelaksanaan SOP terus ditingkatkan. Aturan disiplin setiap hari mengintai pegawai yang mencoba melanggar.

Penghargaan dan sanksi dilengkapi dengan kategorisasi pegawai malas-rajin, disiplin-pembangkang, berkinerja unggul-kinerja rendah. Itu semua dilakukan dengan rasionalisasi agar jalannya birokrasi dapat efisien dan efektif, atas nama pelayanan untuk masyarakat.

Begitulah birokrasi modern berjalan. Terlihat bagus dan tidak ada yang salah. Semua baik-baik saja karena bisa jadi kita memang telah terlatih bertahun-tahun dengan praktik seperti itu.

Lalu muncul pendapat bahwa birokrasi kita bekerja layaknya restoran cepat saji McDonald. Pendapat itu diusung oleh Ritzer, sosiolog Amerika yang menggagas konsep McDonaldisasi di birokrasi. Konsep ini menegaskan cara kerja birokrasi modern, bahwa proses kerja birokrasi seperti restoran cepat saji, ada unsur efisiensi, prediktabilitas, kalkulabilitas, dan pengendalian.

Efisiensi dalam birokrasi sering kita saksikan sebagai penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mencapai output yang optimal. Jam kerja, biaya, dan juga jumlah personil dalam bertugas sering dibatasi dengan adanya efisiensi.

Termasuk juga dalam hal pelayanan kepada masyarakat, kecepataan pelayanan dalam hal ini efisiensi waktu menjadi hal yang diperhatikan oleh birokrasi. Dengan cepatnya pelayanan, diharapkan mampu memuaskan lebih banyak masyarakat pengguna.

Kalkulabilitas menekankan pada sesuatu yang dapat dikalkulasi, dihitung, dan dikuantifikasikan. Semua input, output bahkan outcome dalam pelaksanaan proses kerja birokrasi harus dapat dihitung. Jika tidak dapat dihitung, kinerja dianggap menjadi sesuatu yang absurd.

Rasionalisasi birokrasi menggunakan standar baku semacam SOP, menjadikan proses berikut hasilnya sebagai sesuatu yang dapat diprediksi. Penerima layanan pun seperti konsumen dalam restoran McDonald, mereka telah dapat memprediksi produk atau layanan apa yang akan dihasilkan oleh birokrasi.

Ketiga unsur sebelumnya memerlukan apa yang disebut sebagai pengendalian. Efisiensi, kalkulasi, dan prediksi dikendalikan secara ketat dalam birokrasi. Dalam konsep manajemen pun selalu ada unsur pemantauan. Inti dari pengendalian adalah mengendalikan manusia pelaksana birokrasi agar tidak menyimpang dari prosedur dan hasil yang sudah ditetapkan.

Nah dari ke empat unsur yang rasional itu, Ritzer manambahkan unsur terakhir untuk menjelaskan sisi lain dari rasionalitas birokrasi, yang disebut sebagai irasionalitas dalam rasionalitas (irrationality of rationality). Terkadang hal ini tidak kita perhatikan, sesuatu yang kita anggap normal namun justru kita dan juga pihak lain sering menggerutu karenanya.

Cerita dalam restoran cepat saji misalnya, akan timbul permasalahan irasionalitas berupa banyaknya antrian pelanggan di depan petugas sebagai akibat dari efisiensi pelayanan. Selain itu kecepatan dan kuantitas makanan terjual terkadang tidak memberikan edukasi kepada pelanggan bahwa makanan junk food tersebut justru berbahaya bagi konsumen dari segi kesehatan. Adanya kontrol ketat juga menimbulkan hambatan kreatifitas petugas dalam melayani pelanggan, bahkan inovasi telah dimatikan.

Di birokrasi, irasionalitas sebenarnya dapat dirasakan setiap hari, namun sering kita tidak mempedulikannya. Mulai dari absen kehadiran di pagi hari, saking rasionalnya kita agar tidak terkena potongan tunjangan kinerja dan teguran aturan disiplin, seringkali kita menjadi irasional dalam bertindak.

Perilaku kita terburu-buru, kadang berlari mengejar angkutan, ngebut di jalan, menerobos lampu merah, dan banyak yang terkesan tidak mengindahkan keselamatan diri dan orang lain. Beberapa korban pun telah berjatuhan karenanya.

Pada saat kita mulai bekerja dalam melayani masyarakat misalnya. Di berbagai loket entah loket pengurusan seritifikat, pengurusan KTP, SIM, dan lainnya, karena alasan efisiensi yang menuntut kecepatan bekerja, seringkali kita lupa untuk berbicara ramah, tersenyum, dan sopan. Terkesan semua terburu-buru dan berbicara sesuai perlunya saja.

Lalu atas nama ketertiban dalam rangka kalkulasi dan prediktabilitas pelayanan, terkadang pemegang otoritas terlalu jauh mengekang kehidupan pribadi pegawainya. Dalam hal pengurusan cuti misalnya, seorang Menteri PAN dan RB pun harus repot-repot memberikan himbauan bahkan dengan nada ancaman bahwa semua PNS tidak diperbolehkan mengambil cuti selain cuti bersama di saat lebaran yang telah ditetapkan. Rasionalisasi yang digunakan oleh sang menteri adalah bahwa cuti di luar cuti bersama akan mengganggu jalannnya pelayanan kepada masyarakat.

Pengaturan ini termasuk menyeragamkan semua sifat layanan, bahwa ada sifat layanan langsung (ke masyarakat) dan sifat layanan yang tidak langsung. Namun karena terlalu rasional ditambah dengan megahnya rezim aturan, maka semua layanan pun dianggap seragam.

Dalam praktiknya baik layanan langsung maupun tidak langsung, sebenarnya bisa saja dilakukan kompromi antar petugas/pegawai untuk bergiliran bertugas sehingga layanan tetap berjalan dan pekerjaan tetap terselesaikan.

Maka tambahan cuti 2 atau 3 hari seharusnya tidak menjadi masalah, toh cuti adalah hak semua pegawai dan telah ada ketentuan batasan jumlahnya. Larangan cuti di luar cuti bersama menjadi hal yang menjengkelkan bagi banyak pegawai terutama pegawai yang bertugas terpisah pulau dengan keluarganya yang memakan waktu dalam perjalanan mudiknya. Rasionalitas efisien dan kalkulabilitas justru berpotensi menjadi tidak produktif karena kekesalan pegawainya.

Bekerja dengan SOP yang ketat, membuat semua produk layanan menjadi terprediksi. Dengan SOP pula, pegawai tidak dituntut untuk menjadi seorang inovator. Cukup terampil dan ahli menjalankan SOP saja sudah cukup. Pegawai benar-benar dilatih untuk membuat produk layanan yang terstandar.

Bahkan jika ada usulan nyleneh tentang modifikasi layanan yang sebenarnya dapat lebih menguntungkan masyarakat justru dianggap salah dan menyimpang. Rasionalitas prediksi berefek irasionalitas akan surutnya keinginan pegawai untuk meningkatkan kapastias potensinya. Maka tidak heran banyak yang beranggapan bahwasanya PNS mempunyai daya inovasi yang rendah.

Dari beberapa contoh sederhana di atas, terlihat jika irasionalitas dalam rasionalitas birokrasi dapat berefek negatif terhadap tujuan dari berjalannya proses birokrasi itu sendiri (disfungsi birokrasi). Instrumentalisme dan dehumanisasi mengancam persendian birokrasi.

Contoh absen yang ketat disertai ancaman potongan tunjangan kinerja membuat aturan yang seharusnya sebagai sarana mencapai tujuan, justru berubah fungsi menjadi tujuan itu sendiri. Bahkan menteri PAN/RB sendiri telah mengatakan banyak PNS bekerja hanya untuk absen. Itulah yang disebut sebagai instrumentalisme. Sarana berubah menjadi tujuan. Pegawai menjadi lupa tujuan hakiki mereka bekerja untuk apa, karena terlatih untuk selalu menganggap aturan sebagai tujuan.

Dehumanisasi terjadi di sana sini. Pegawai tidak lagi dianggap sebagai manusia yang memiliki kepentingan pribadi. Segalanya hanya tentang bekerja menurut aturan institusi.

Lalu bagaimana mengatasi irasionalitas dalam rasionalitas tersebut?

Bisa jadi jawabannya adalah membalik logikanya menjadi rasionalitas dalam irasionalitas. Menuntut keberanian elit birokrasi untuk melakukan hal-hal yang tidak efisien, tidak dapat diprediksi, tidak dapat dikalkulasi, dan bergerak lebih fleksibel untuk mendapatkan hasil maksimal dan rasional (terukur dan efisien).

Sudah saatnya kita memperhatikan hal-hal yang informal, yang lebih humanis dan fleksibel. Pegawai yang sejenak meluangkan waktunya untuk menjemput anaknya tidak lagi menjadi masalah jika yang bersangkutan tetap komit terhadap penyelesaian tugasnya, hal ini justru menjadi pelicin semangat kerja pegawai karena kantor menghargai sisi humanisnya.

Visi tidak lagi menjadi milik pimpinan saja, namun visi serta harapan individu hendaknya lebih diperhatikan dan terjadi saling dialog satu sama lain. Hirarki struktur organisasi hendaknya dianggap sebagai pembagian tugas saja, bukan untuk dimanfaatkan sebagai jurang pemisah kekuasaan antara struktur atas dan bawah.

Jika kita sebagai manusia dapat bekerja nyaman, lebih fleksibel dengan menekankan tanggung jawab, adanya pengakuan kepentingan individu untuk meraih kebebasan berkreasi, kesadaran menjadi lebih utama dibanding kepatuhan, produktifitas diukur bukan hanya dari angka-angka namun lebih pada kepuasan pegawai dan masyarakat pengguna layanan, maka kita telah menuju pada birokrasi yang melampaui modern (baca juga birokrasi ala la la land). post-birokrasi yang menganggap tubuh birokrasi bukan tubuh yang tunggal tapi terdiri dari banyak individu, dan individu itu adalah manusia.

 

 

Memimpin Perubahan: Dari Pendekatan Formal ke Informal

Memimpin Perubahan: Dari Pendekatan Formal ke Informal

“Saya memegang teguh prinsip Jenderal Sudirman bahwa setiap pemimpin harus berada di tengah-tengah rakyatnya. Saya berharap, seluruh peserta Diklat Pim II ini bisa menjiwai spirit yang dibangun oleh Pak Dirman tersebut.”  Demikian Paman Birin, panggilan akrab Gubernur Kalimantan Selatan, dalam sambutannya pada pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II (Diklat Pim II), di Aula Idham Khalid, Banjarbaru, Senin lalu (10/7/2017).

Menarik. Apa yang disampaikan Paman Birin tersebut merupakan salah satu ciri pemimpin adaptif yang didambakan rakyat. Rakyat bisa menyampaikan harapannya, dan pemimpin bisa mendengarnya secara langsung. Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu menjembatani  dan menempatkannya sebagai prioritas program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan.

Terinspirasi dari semangat Paman Birin tersebut, dalam kesempatan menyampaikan overview Kebijakan Diklat Pim II Angkatan XLIII kelas G, sebagai materi wajib sebelum pembelajaran di kelas, saya menyampaikan materi yang menggugah semangat mereka untuk berubah dan bersedia melakukan perubahan. Menggunakan pendekatan baru dalam melayani masyarakat yang lebih update terhadap perubahan lingkungan strategis. Karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Perubahan adalah cara pandang baru birokrasi pemerintahan ke depan.

Dalam sesi diskusi, ada dua catatan menarik dari peserta yang perlu saya tanggapi.

Catatan pertama disampaikan oleh peserta dari sebuah kabupaten pemekaran di Kalimantan Selatan. Beliau menyampaikan kegelisahannya yang menganggap bahwa perubahan di daerahnya sangat sulit dilakukan.

Padahal, dalam Diklat ini, setiap peserta harus menyusun proyek perubahan berupa inovasi baru untuk ditawarkan di daerahnya.

“Apa yang bapak katakan tentang perubahan itu sulit dilakukan. Mustahil dilakukan, kecuali pimpinan daerah menyadari dan merasa memerlukan perubahan itu sendiri. Karena itu penjelasan bapak yang menarik ini perlu juga disampaikan kepada pimpinan daerah agar tahu tentang esensi perubahan: apa, kenapa harus berubah, apa manfaat perubahan, dan lain sebagainya. Kalau kita yang harus berubah sulit sebelum pimpinan daerah itu memahami perubahan,” tegasnya.

Catatan kedua berasal  dari peserta di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah. Dia mengungkapkan, kondisi kemiskinan yang dialami masyarakatnya membuat masyarakat memiliki karakter peminta-minta.

Padahal, proyek perubahannya terkait dengan perubahan budaya masyarakat agar mereka bisa terbebas dari ketergantungan bantuan orang lain. Ia menduga, salah satu kendala yang paling berat dalam melakukan perubahan adalah berhadapan dengan masyarakat yang seperti ini.

“Persepsi masyarakat tentang pemerintah, tentang pejabat adalah sebagai sinterklas. Karakter meminta-minta apalagi menjelang lebaran sudah lama terjadi di daerah saya. Mereka tidak mengenal tempat dan waktu”.

Karakter inilah yang mengganggu perubahan yang akan kita lakukan. Bagaimana bisa bekerja kalau setiap hari kedatangan masyarakat yang meminta-minta ke instansi kita. Terlebih lagi mereka yang mengaku-ngaku LSM dan wartawan yang mengancam untuk melaporkan ke penegak hukum,” jelasnya.

Inilah gambaran sebagian pejabat kita di daerah, yang bisa kita lihat dari cara pandangnya terhadap perubahan. Resisten terhadap perubahan (Garry Yukl, 2010), mengeluh sebelum melakukan perubahan, bekerja selalu dengan asumsi, bekerja dengan logical thinking, cenderung formalitas atau menggunakan kekuatan kewenangan atau kekuasaan untuk melayani, dan lebih banyak menggunakan bahasa perintah.

Cara pandang birokrasi seperti ini sering kita sebut sebagai cara pandang formal authority. Cara pandang yang sangat sempit, hanya bicara tentang taktikal manajerial. Seringkali masalah yang ada di masyarakat didekati cara pandang taktikal-manajerial, sehingga perspektf bekerja yang penting bisa menghasilkan output, dan setelah itu tidak perlu melakukan apa-apa.

Padahal tugas eselon 2, sebagai kepemimpinan strategis, lebih didorong ke arah pencapaian nilai tambah (outcomes) dan manfaat (benefits/impact) apa yang timbul akibat pelaksanaan sebuah program dan kegiatan.

Inilah pernyataan kita setelah sahabat, teman, senior, atau kerabat kita usai pelantikan: semoga amanah. Dalam perspektif saya, amanah adalah kemampuan seseorang menjalankan tugas sesuai sumpah jabatan yang telah diucapkannya, sekaligus berhasil melakukan pencapaian target nilai tambah dan manfaat yang ditargetkan pimpinan yang lebih tinggi.

Bekerja di tengah perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, di mana setiap pimpinan dituntut untuk mampu memproduksi gagasan-gagasan baru (ability to create new think) yang solutif terhadap problematika yang dihadapi masyarakat, yang kemudian mampu melaksanakan gagasan barunya itu untuk meningkatkan nilai tambah dan manfaat (ability to apply new think).

Seorang pemimpin adaptif adalah sosok cerdas. Bukan karena IQ-nya, tapi karena kemampuannya untuk mendengarkan secara seksama. Membuat tindakan melalui kemampuan beradaptasi terhadap realitas yang berubah. Sosok yang pandai memanfaatkan waktu dan tidak mau menunda pencapaian target nilai tambah dan manfaat sebagai acuan dalam kinerja kepemimpinannya. Sumber daya yang terbatas tidak masalah baginya. Yang ada dalam benaknya adalah bagaimana memanfaatkan yang ada untuk mendorong kinerja terbaik untuk organisasi.

Kepemimpinan birokrasi yang adaptif menjadikan manusia sebagai subyek pembangunan. Masyarakat menjadi subyek utama. Perencanaan program dan kegiatan menjadi gambaran nyata dari deretan tuntutan dan kebutuhan warga bangsa.

Karena itu wajar jika ada daerah yang kemudian melakukan pameran anggaran sebagaimana Bupati Bojonegoro, Batang, Banyuwangi, dan lain sebagainya. Selalu mengajak warga untuk mengatasi bahkan meminta masyarakat untuk terlibat dalam evaluasi dan pelaporan sebuah kegiatan.

Kemampuan pemimpin adaptif sampai tahap ini tidak datang tiba-tiba. Tapi berangkat dari transformasi diri soal cara pandang baru tentang masa depan. Kepemimpinan adaptif adalah kepemimpinan masa depan. Kepemimpinan yang lebih menonjolkan creative thinking.

Kepemimpinan yang menjadikan inovasi sebagai urat nadi organisasi. Kepemimpinan yang mengedepankan kolaborasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemampuan membangun networking dan penguasaan teknologi (digital mastery) dalam mencapai visi organisasi.

Kepemimpinan yang adaptif selalu menggunakan pendekatan informal authority bukan formal authority. Bahasa komunikasinya lebih cair dan tidak mengesankan bahwa kita adalah pejabat yang harus selalu dihormati, harus berwibawa, harus ditakuti oleh rakyat, dan segala atribut kekuasaan lainnya.

Kedekatan hubungan antara rakyat dan pemimpinnya didesain untuk saling membutuhkan, bukan vis a vis. Bukan priyayi dan kawulo alit. Bukan juragan dan pembantunya. Bukan atasan dan bawahannya.

Kepemimpinan adaptif akan selalu hadir di tengah-tengah rakyatnya. Sebagaimana kepemimpinan Jenderal Sudirman yang tidak mau jauh dari rakyatnya. Sudirman selalu berada di tengah-tengah pasukan dan rakyatnya, agar bisa lebih banyak mendengarkan rakyatnya. Semua itu dilakukannya untuk sebuah cita-cita agar semua merasa memiliki Indonesia, semua merasa perlu memperjuangkan keindonesiaan kita.

Karena semua merasa memilikinya, maka apapun tindakan dari dalam dan dari luar yang mengancam martabat dan kehormatan bangsanya, serentak rakyat dan semua unsur dari bangsa dan negara ini akan memberikan perlawanan secara bersama.

Prinsip penting Pak Dirman tersebut seharusnya menginspirasi para pemimpin. Baik pada level menteri, kepala lembaga/badan, gubernur, bupati/walikota, maupun pimpinan di jabatan ASN, mulai dari JPT, pejabat administrator, pengawas dan lain sebagainya.

Sebuah organisasi dengan kepemimpinan adaptif mampu memastikan setiap elemen organisasi merasa memiliki organisasinya sehingga semuanya bertanggung jawab dan ikut merawat keberadaannya. Pemimpinnya visioner, membumi, dan tidak mengabaikan tuntutan masyarakat. Visinya dibangun dari kemampuannya menerjemahkan harapan, mimpi, dan tuntutan publik serta tidak dibangun dari keinginan atau vested pribadinya.

Karena itu jawaban atas dua catatan peserta Diklat Pim 2 tadi, selalu tertumpu pada pola pikir dan kemampuan membangun kultur perubahan. Yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Pertama, memimpin adalah membuka hati kita akan pentingnya kesadaran dan kemauan untuk berubah. Kita harus menyadari bahwa mentor atau atasan langsung yang tidak mau berubah adalah tantangan kepemimpinan yang adaptif.

Kedua, kepemimpinan pada level strategis adalah soal bagaimana kemampuan kita membangun konsep inovasi yang paling dibutuhkan masyarakat, dan akan membantu mempermudah mengkomunikasikannya kepada atasan langsung kita.

Ketiga, kemampuan komunikasi kita ke atasan langsung, bisa ke menteri atau pimpinan lembaga/badan, gubernur, dan bupati/walikota harus terasah. Seringkali masalahnya bukan pada mereka. Namun ada pada diri kita. Mereka bukan tidak mau berubah, namun mereka membutuhkan kita untuk menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi. Inilah esensinya. Keberadaan kita adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan bagian dari masalah itu sendiri.

Karena itu, keempat, kemampuan mengatasi belenggu diri, seperti tidak mau berubah, selalu resisten terhadap perubahan, status quo, dan lain-lain perlu lebih baik. Jangan pernah membayangkan dan meminta bahkan memaksa orang lain untuk berubah.

Maka mulailah perubahan itu dari diri kita. Mulailah dari hal-hal kecil agar terjadi habituasi dalam diri kita agar kalau ada masalah yang lebih besar kita bisa belajar mengatasinya dengan baik. Perubahan harus dimulai dari sekarang dan tidak bisa ditunda. Agar kesempatan yang Allah berikan pada kita sebagai seorang pemimpin tidak sia-sia.

Kita semua menyadari ketika kita mau menerima amanah sebagai seorang pemimpin, maka berbagai tantangan, tekanan, dan persoalan dari segala penjuru akan datang menghampiri kita. Tantangan adalah keniscayaan. Kesadaran inilah yang diharapkan ada di setiap diri seorang pemimpin.

Sebuah kesadaran dan kemauan menerima tantangan, tentu dengan bekal sabar dan ikhlas, akan menjadikan pemimpin menemukan jalan, sekalipun jalan itu tak terduga. Setiap kita akan mendapatkan pengalaman yang menjadi bekal bagi bangunan karakter pemimpin yang tangguh. Pemimpin pembelajar yang hebat.

Kuatnya kesalehan spiritual akan mengokohkan posisi kita, apalagi ditunjang dengan kesalehan sosial, kuatnya komunikasi dan pendekatan sosial, yang diwarnai dengan sikap dan perilaku baik seorang pemimpin terhadap atasan, bawahan, kolega,  dan rakyat sebagai konstituen.

Sepakatlah kita dengan sumber masalah. Masalah bersumber bukan dari orang lain, namun berasal dari diri saya, anda, dan kita sekalian. Maka marilah berubah untuk memahami tanda-tanda perubahan zaman. Agar kesejahteraan dan keadilan bisa juga dirasakan oleh mereka yang tidak berkemampuan. Karena perubahan itu adalah saya, anda, dan kita yang hari ini diberikan amanah untuk memimpin. Wallahu a’lamu bi shawab.

 

Menggugat [Kembali] Hasil Audit  Badan Pemeriksa Keuangan

Menggugat [Kembali] Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan

Oleh: BENY AMRAN*

 

 

Tata-kelola pemerintahan yang baik seyogyanya bukan lagi sebuah slogan ataupun keinginan semata, tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (K/L/D). Dalam mewujudkan tata kelola yang baik ini, diperlukan berbagai upaya serius untuk mengubah cara berpikir (mindset) dan cara bekerja birokrasi pemerintahan kita.

Karena itu, perubahan paradigma terus digaungkan, tidak terkecuali terkait hasil pemeriksaan/audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, hasil audit ini telah membawa dampak cukup substansial terhadap kehidupan birokrasi kita. Itu sebabnya beberapa fungsi lembaga tersebut, baik jenis maupun ruang lingkup auditnya, perlu dipahami dan disikapi dengan pemikiran kritis.

BPK berfungsi antara lain melakukan pemeriksaan keuangan yang menghasilkan opini atas laporan keuangan instansi publik (UU nomor 15 tahun 2004). Opini tertinggi, ‘wajar tanpa pengecualian (WTP)’, atas laporan keuangan instansi publik biasanya menjadi legitimasi bahwa suatu instansi publik telah akuntabel.

Pengendalian Intern

Di sisi lain, salah satu upaya pemerintah mewujudkan tata kelola yang baik adalah dengan menerapkan pengendalian intern di instansi publik. Di Indonesia, pengendalian ini telah dibakukan dengan sebuah sistem, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau disingkat SPIP (Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008).

Implementasi SPIP ini diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam perjalanannya, kualitas implementasi SPIP pada instansi publik belumlah menggembirakan. Kondisi ini dapat digambarkan dengan suatu tingkat maturitas (maturity level) atas kualitas penyelenggaraan SPIP. Instansi publik yang telah melaksanakan praktik pengendalian intern yang baik biasanya diindikasikan dengan tingkat maturitas ‘tiga’ atau ‘terdefinisi’.

Sampai dengan saat ini, instansi publik yang telah mencapai tingkat maturitas ‘terdefinisi’ barulah 9 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Di sisi lain, tingkat maturitas kebanyakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih di bawah level ‘terdefinisi’, yaitu masih pada tingkatan ‘belum ada’, ‘rintisan’, atau ‘berkembang’. Artinya, mayoritas kualitas penyelenggaraan SPIP di instansi publik pada dasarnya masih sangat buruk.

Paradoks WTP dan SPIP

Pada kenyataannya, tingkat maturitas SPIP itu sangat paradoks dengan realita opini WTP dari BPK. Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah instansi publik yang meraih opini WTP dari BPK semakin meningkat tajam dari tahun ke tahun.

Perbandingan Perolehan Opini WTP BPK

dan Kualitas Penyelenggaraan SPIP Instansi Publik

Sumber: Diolah dari publikasi BPK dan BPKP

 

Tabel itu jelas menunjukkan ketimpangan nyata pemberian opini WTP oleh BPK dan kualitas SPIP instansi publik. Karenanya, ada pihak yang menduga bahwa pemberian opini WTP oleh BPK selama ini dipengaruhi juga oleh pertimbangan politis dan bukan sekedar kenyataan lapangan. Sebab, jika kualitas SPIP belum baik, semestinya instansi publik yang mendapatkan opini WTP dari BPK tidaklah sebanyak saat ini.

Logikanya, mesti ada kaitan antara perolehan opini WTP dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di instansi publik. Sebab, jika SPIP suatu instansi publik lemah, maka instansi tersebut rentan terhadap peluang korupsi. Buktinya, pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini terhadap beberapa pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Kementerian ini masih memiliki tingkat maturitas SPIP yang ‘berkembang’.

Karenanya, menjadi pertanyaan kritis: Apakah pemeriksa BPK selama ini tidak menjadikan indikator kualitas penyelenggaraan SPIP itu sebagai acuan ketika memberikan opini atas laporan keuangan instansi publik? Apakah BPK menggunakan kriteria tersendiri?

Perbedaan Pemahaman

Di sisi lain, beberapa pemerintah daerah mengalami euforia akibat perolehan opini WTP tersebut. Bahkan, mereka memberikan identifikasi secara sepihak dengan embel-embel ‘clear and clean’ ketika mendapatkan opini WTP. Dengan bangganya, para menteri juga kepala daerah yang mendapatkan opini WTP mengklaim embel-embel tersebut ketika berkomunikasi dengan konstituennya. Padahal, pada beberapa kesempatan, pimpinan BPK selalu menyatakan bahwa hal itu adalah pemahaman yang salah kaprah.

Munculnya pemahaman yang salah kaprah (gagal paham) itu dapat dimaklumi. Sebab, instansi publik yang diaudit beranggapan bahwa untuk memperoleh opini WTP tersebut idealnya mereka telah memenuhi kualitas penyelenggaraan SPIP yang sudah baik.

Sebab, kualitas penyelenggaraan SPIP mengindikasikan apakah instansi publik mempunyai sistem deteksi yang dapat mencegah peluang terjadinya pelanggaran terhadap aturan, dalam tingkat risiko yang dapat diterima. Ketika suatu instansi publik menyelenggarakan SPIP yang berkualitas, maka lingkungan ‘bebas dari korupsi’ lebih mudah diciptakan.

Selain instansi publik itu sendiri, tentu masyarakat umum pun akan memiliki asumsi yang sama. Harapan mereka, instansi publik yang telah mendapatkan opini WTP dari BPK mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan pada instansi tersebut telah dilaksanakan dengan sangat baik, bersih, dan bebas dari peluang kolusi dan korupsi.

Anehnya, menurut pimpinan BPK, pemeriksaan keuangan yang dilakukan lembaganya tidak dimaksudkan untuk menemukan kecurangan (fraud). Pemeriksaan keuangan mereka hanya memberikan opini atas laporan keuangan yang disajikan suatu instansi publik, utamanya terkait kesesuaiannya dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Padahal, walaupun audit atas laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk menemukan kecurangan, idealnya audit atas laporan keuangan juga mampu mendeteksi ‘peluang’ terjadinya pelanggaran. Sebab, sebagaimana diulang oleh pimpinan BPK, mereka melihat ‘kecukupan pengendalian intern.’ Jika mereka mau mengacu kepada indikator penyelenggaran SPIP, mestinya sejak dini pemeriksa BPK telah mendapatkan informasi peluang terjadinya pelanggaran tersebut.

Penjelasan pimpinan BPK itu tentu sangat membingungkan instansi publik dan masyarakat umum. Sebab, BPK sendiri selain memasukkan kriteria kecukupan atas pengendalian intern dengan penjelasan rinci di atas, juga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam pemeriksaan laporan keuangan, yang sepertinya ‘menjamin’ bahwa pengelolaan keuangan pada instansi publik telah bebas dari peluang kolusi dan korupsi. Jadi, wajar saja jika instansi publik dan masyarakat pun memiliki ekspektasi yang tinggi dari opini WTP tersebut.

WTP sebagai Ultimate Outcome

Karena ekspektasi yang berlebih itu, terdapat kecenderungan instansi publik menganggap WTP sebagai ‘hasil akhir’ atau ‘the ultimate outcome’. Hal ini bisa kita lihat dari ditargetkannya opini WTP sebagai kinerja dalam hampir semua rencana stratejik instansi publik. Bahkan, pemerintahan Jokowi pun menetapkannya sebagai target nasional dalam RPJMN 2015 – 2019.

Kebijakan tersebut telah berimplikasi pada perubahan perilaku pejabat pengelola keuangan negara. Kini kita sering melihat di media para menteri/pimpinan lembaga atau kepala daerah yang senang tampil di depan kamera ketika menerima ‘piagam’ WTP dari BPK. Mereka juga bangga karena keberhasilan meraih ‘prestasi’ WTP itu mendapatkan reward dari Kementerian Keuangan berupa Dana Insentif Daerah (DID) yang bervariasi jumlah nominalnya.

Untuk tujuan itu, mereka cenderung menempuh segala cara, baik yang lurus maupun yang menyimpang. Cara yang tidak terpuji dan melawan hukum seperti penyuapan kepada pemeriksa BPK yang dilakukan oleh beberapa pejabat Kemendes PDTT hanyalah gunung es. Kejadian memalukan sekaligus memilukan in telah berulang kali terjadi. Sebelumnya juga pernah terjadi di Sulawesi Utara dengan nilai suap Rp1,6 miliar dan Bekasi dengan nilai suap Rp400 juta. Belum lagi jika kita catat di daerah lain yang kurang terungkap di media massa.

Persoalan Internal BPK

Tampaknya, BPK telah cukup ‘kewalahan’  mengawasi pemeriksanya agar selalu mau berbuat etis dan tidak melanggar hukum. Hal ini bertambah kompleks ketika persoalan laten terkait dipilihnya anggota BPK yang memiliki afiliasi dengan partai politik. Padahal, sebagaimana praktik di banyak negara, anggota ‘lembaga pemeriksa agung’ ini idealnya tidak memiliki afiliasi dengan partai politik manapun.

Adanya kepentingan politik jelas akan memengaruhi independensi dan objektivitas BPK dalam memberikan opini. Jika tidak ada perubahan kebijakan menyangkut keanggotaan BPK, kepercayaan (distrust) masyarakat kepada lembaga negara ini akan terus tergerus.

Jika BPK dianggap sudah tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan opini, maka menjadi penting untuk menyelamatkannya. Terutama sekali, untuk meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan ‘jual-beli’ opini WTP di kemudian hari.

Beberapa Catatan atau Gugatan

Dari uraian sebelumnya, beberapa catatan atau gugatan ini bisa kita refleksikan:

Pertama, indikator kualitas penyelenggaraan SPIP tampaknya belum diacu oleh BPK. Mereka belum menjadikan indikator ini sebagai acuan penting.

Kedua, masih ada ekspektasi berlebih dari instansi publik dan masyarakat luas terhadap opini WTP. Bahkan, opini WTP telah menjadi ultimate outcome instansi publik. Kondisi ini juga dipertajam oleh BPK dengan ‘seremoni’ pemberian piagam BPK dan pemberian insentif oleh Kementerian Keuangan.

Ketiga, internal BPK mengalami hambatan dalam mengawasi perilaku pemeriksanya yang diperparah oleh afiliasi politik beberapa anggota BPK.

Beberapa catatan ini perlu didalami oleh kita semua untuk mengembalikan makna opini WTP pada tempatnya dan menegakkan kembali fungsi BPK yang independen.

 

*)   Penulis adalah pegawai di sebuah instansi yang berperan sebagai auditor intern pemerintah dan tinggal di Makassar.

 

-oOo-

Redaksi telah meminta tanggapan dari beberapa pemeriksa BPK sebelum artikel ini dipublikasi. Beberapa tanggapan yang diberikan adalah sebagai berikut :

  1. Seorang eselon 1 BPK menyatakan akan menyampaikan artikel ini ke Biro Hukum dan Humas BPK, namun sampai tenggat waktu, redaksi belum menerima tanggapan tersebut.
  2. Seorang pemeriksa BPK setingkat eselon 2 menyampaikan terima kasih atas artikel ini dan berharap bisa memberikan penyadaran bagi pemeriksa BPK.
  3. Seorang widyaiswara BPK menyatakan bahwa dalam teknik pemeriksaan keuangan, pengendalian intern adalah salah satu hal yang dievaluasi. Evaluasi tersebut digunakan dalam rangka menentukan risiko audit dan keputusan untuk memperluas/mengurangi pengujian substantif. Pemeriksa BPK memiliki kriteria tersendiri dalam mengevaluasi pengendalian intern sebuah instansi. Dengan demikian, meski SPIP lemah, dengan memperluas pengujian substantif (misal, hingga 100%), dan jika dari hasil pengujian tersebut laporan keuangan tetap dapat diyakini kewajarannya, maka pemeriksa bisa memberikan opini WTP.

 

Selain itu agar artikel lebih berimbang, redaksi juga meminta tangggapan dari Tim SPIP BPKP, berikut tanggapannya:

  1. Konsep penilaian maturitas SPIP adalah untuk menilai tingkat kematangan penerapan SPIP sebagai sebuah sistem di level entitas secara keseluruhan (entity wide). Di sisi lainnya, reviu pengendalian intern dalam rangka kegiatan audit dimaksudkan untuk memperluas atau memperdalam pengujian substantif.
  2. SPIP yang dibangun khusus dengan maksud penyampaian laporan keuangan bisa jadi berbeda dengan tingkat maturitas SPIP untuk entitas.
  3. Pemeriksa (BPK) dapat menggunakan informasi hasil penilaian maturitas untuk menentukan risiko audit yang dapat diterima (audit acceptance risk) dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan.
  4. Jika SPIP di suatu entitas tidak hanya dibangun untuk tujuan administrasi, dan tingkat maturitasnya di atas level 3 (dimana sistem pengendalian selalu dievaluasi mengacu pada kebutuhan organisasi), maka capaian opini WTP lebih mudah diraih bahkan dapat menjadi standar minimum atas akuntabilitas keuangan pemerintahan.

 

Redaksi tidak menuliskan identitas pemberi tanggapan untuk menjaga kerahasiaan pemberi tanggapan.

Kontemplasi Peran KPK:  “Future OTT” Vs “Visi KPK”

Kontemplasi Peran KPK: “Future OTT” Vs “Visi KPK”

 Saat skandal kasus korupsi seperti e-KTP  telah mulai memasuki “pagelaran” di pengadilan Tipikor dan menimbulkan reaksi “tiba-tiba” dari DPR dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket, dan maraknya serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK, di saat yang sama mucul perdebatan tentang peran dan fungsi KPK.

Tulisan ini adalah sumbangan pemikiran penulis demi menjaga eksistensi institusi KPK di masa depan. Bagaimana tentang KPK kekinian (yang begitu khas dengan OTT) dalam  konteks perannya di masa depan (future), dan bagaimana seharusnya KPK mengelola pelaku dan sasaran korupsi, yang semestinya mengacu pada visi KPK dalam rencana strategis KPK (2015-2019).

Terdapat perbedaan konsep waktu yang menyertai setiap perenungan pada peran organisasi, termasuk institusi KPK. Pertama, adanya konsep “future” yang bersifat keniscayaan bagi organisasi yang (harus) tetap hidup di masa depan. Kedua,  konsep “visi”, sebagai sikap keterlibatan organisasi bersama dalam “future”.

Sejauh perjalanan dalam menangani kasus korupsi di Indonesia, KPK telah mengalami berbagai dinamika organisasi. Di mulai sejak pembentukannya tahun 2004 yang sarat dengan perdebatan tentang fungsi dan perannya dalam penegakan hukum hingga menjadi institusi yang “super-body” dengan fokus extraordinary crimes terkait ranah korupsi.

Memasuki tahun 2017, muncul kepermukaan gugatan terhadap fungsi dan peran KPK oleh lembaga perwakilan (DPR), melalui pembentukan Pansus Hak Angket di DPR, sebagai respon “tiba-tiba” atas mulai digelarnya skandal kasus korupsi e-KTP di pengadilan Tipikor. Bahkan, secara “emosional” lembaga tersebut mencoba menahan anggaran organisasi KPK, termasuk untuk POLRI.

Pada tahun yang sama, dalam periode manajemen KPK yang ke-4 (2015-2019), penting untuk menilai apakah OTT yang sering digelar oleh KPK telah sesuai dengan visi KPK sebagaimana ada dalam rencana strategisnya. Gelaran OTT KPK tersebut menjadi bahan diskusi yang “debatable”, dan berbagai pihak memberikan perenungan makna peran KPK dengan pendekatan khas ini.

KPK dalam Sorotan

Saat ini KPK banyak disorot. Ada dua pandangan, baik bersifat subjektif maupun objektif dari para stakeholder di negeri ini.

Pihak yang “terkesan” menuntut KPK dalam tataran moral-etik-estetik, yang diduga karena unsur subjektivitas dan kepentingan kelompok memang cuma segelintir, namun dampak dari bergeraknya “opponent” KPK yang sistemik tersebut justru sangat membahayakan eksistensi KPK.

Pada saat yang sama, pandangan dari pihak stakeholders–yang normatif, tulus ikhlas, dan objektif–yang mendukung agar KPK terus berkarya sesuai visi lebih banyak jumlahnya, dan berpandangan bahwa OTT adalah sesuatu yang masih debatable  terkait visi KPK. Dalam kasus OTT, KPK terkesan powerful. Namun, apakah metode ini sesuai dengan visi KPK?

Publik menunggu, apakah KPK juga akan powerful pada pelaku korupsi yang sangat potensial dan masif–yang melibatkan birokrat dan swasta–seperti dalam penanganan kasus–kasus korupsi berskala besar yang terdefinisi sebagai extraordinary crimes, seperti halnya skandal korupsi e-KTP?

Siapa yang pro DPR, dan siapa yang pro KPK? Sudah bisa terjawab, yaitu siapa dengan kepentingan apa. Publik yang objektif tentu tidak akan memberikan dukungan pada pihak-pihak yang bertujuan melemahkkan KPK. Publik pun juga membenarkan ada hal-hal yang memerlukan re-orientasi dalam pendekatan penanganan korupsi oleh jajaran penyidik KPK dengan OTT-nya dan kembali pada visi KPK.

Uraian berikut, mengulas dua perspektif dalam memandang peran yang dimainkan KPK hari ini.

Perspektif Subjektif

Perspektif pertama terwakili dengan lahirnya Pansus Hak Angket, sebagai reaksi atas digulirkannya skandal korupsi e-KTP oleh KPK yang melibatkan banyak anggota DPR. Bergulirnya Pansus Hak Angket dinilai cenderung menimbulkan kecemasan publik. Dinamika yang dilembagakan dalam kekuatan DPR untuk menekan fungsi KPK, nampak tidak sinergi dan tidak produktif mendukung efektivitas pengembangan organisasi KPK ke depan. Seperti, ide penundaan pengesahan anggaran KPK yang terkesan tidak logis.

Perspektif ini dapat dibaca sebagai pemaknaan terhadap power KPK secara sempit yang sarat kepentingan golongan, dan tidak dapat dijamin memberikan nilai pengembangan organisasi KPK, yang terindikasi karena bekerjanya unsur politis di dalamnya, dan menjadi sajian yang menyakitkan bagi publik.

KPK pun dibuat sibuk menyiapkan berbagai “jurus” penolakan atas kehadiran Pansus Hak Angket, yang sepertinya cukup mengganggu fokus KPK dalam menangani skandal korupsi e-KTP yang banyak melibatkan anggota DPR tersebut.

Perspektif Objektif

Perspektif  kedua didasarkan pada landasan pemikiran lebih objektif, yang mengacu pada nilai kebenaran, kebaikan, dan bahkan estetika. Namun, selain mendukung kinerja KPK, pandangan ini juga memberikan kritiknya kepada praktik OTT yang dipertontonkan KPK akhir-akhir ini.

Menurut perspektif ini, pelaksanaan OTT dan “pers release” adalah bentuk operasional khas KPK yang multi dimensi. Dari sisi teknis, OTT adalah gerakan cepat dengan kerangka waktu 1×24 jam dalam upaya pendefinisian status pihak yang terjerat OTT.

Tidak bermaksud melakukan pembelaan pada “korban” OTT, tetapi peragaan fisik OTT seringkali menunjukkan kekasaran fisik terselubung (veiled physical harshness). Seperti, korban yang ingin menyembunyikan wajah dari sorotan kamera TV tetapi petugas melakukan pencegahan secara kentara. Sementara dalam peragaan alat bukti, petugas KPK menutup dirinya secara sempurna.

Meski OTT telah sesuai SOP, tetapi ada banyak ketidakseimbangan nilai hadir dalam praktiknya. OTT secara sosial juga tidak memberikan nuansa “human right”, dan justru menampakkan penanganan korupsi yang cenderung meniadakan presumption of innocence, atau cenderung dominan nuansa presumption of guilt.

Masih diragukan, apakah OTT merupakan cara efektif yang dapat memberi “link” pada extraordinary crime, atau sebagai pendekatan “eksklusif” semata dalam pemberantasan korupsi.

Jika ditilik dari nilai nominal uang yang dijadikan barang bukti menunjukkan tidak semua OTT terdefinisi sebagai extraordinary crime. Perkara-perkara yang berdimensi korupsi dalam skala kurang material jika dibandingkan dengan nominal kerugian negara/daerah dalam definisi extraordinary crime, sejatinya cukup menjadi tugas kejaksaan dan kepolisian.

KPK seharusnya tidak perlu selalu memaksakan formalitas OTT yang kini mulai terekam sebagai kesibukan organisasi. Dari sisi legal, hak KPK melakukan OTT memerlukan penguatan secara strategis dari program pemerintah dalam menekan korupsi di Indonesia.

KPK Berbasis Visi

Masyarakat sipil, sebagai stakeholders terbesar, menilai belum adanya dimensi strategis dalam OTT. Dalam visi strategis, OTT lebih pada implementasi operasional KPK yang bersifat solusi parsial, namun kurang terdefinisi sebagai dimensi strategis sesuai visi KPK. Respon KPK terhadap pandangan ini diperlukan agar terjadi pengembangan organisasi yang dilaksanakan berbasis visi KPK.

Sayangnya, KPK justru cenderung terus memperluas eksistensinya dengan berkomunikasi ke publik terkait metode OTT. Mungkin  karena “small is easy to solve”, maka citra peran melalui pers release seperti mudah disertakan. OTT sebagai subjek korupsi yang terdefinisi dan saat ini menjadi rutinitas adalah laksana hidupnya KPK bersama waktu “future”, seperti suatu keniscayaan untuk menghadirkan output organisasi.

KPK berbasis visi adalah keinginan untuk menjadikan organisasi ini dalam periode 2015-2019 sesuai rencana (ex-ante), yaitu “Bersama elemen bangsa, mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi”. Sedangkan misi KPK adalah:

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa.

Penguatan kerangka regulasi dan bekerjanya kerangka konseptual amat diperlukan dalam pengembangan organisasi KPK agar dapat mencapai misi KPK, yang ingin menjadikan NKRI semakin bersih. Untuk mencapai hal tersebut, KPK paling tidak perlu mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan menegaskan keterukuran dari subjek dan objek korupsi, baik dalam bentuk transaksi dan kejadian terkait program yang menggunakan dana negara/daerah.

KPK dengan visi yang telah ditetapkan, perlu bergerak dari hulu, di mana korupsi diteorikan dan didefinisikan. Dalam berbagai kondisi, celah definitif dari korupsi yang bersifat politik, memang ada potensinya dalam setiap tahap perencanaan dan perancangan anggaran. KPK memerlukan disain sistem psikologi nasional dalam pendekatan on going process untuk dapat mencegah korupsi, sebagai disain pendekatan tersistem KPK, yang diperlukan agar mendekati visi organisasi.

Korupsi dapat hadir dalam bentuk suap atau gratifikasi, tetapi fenomenanya menunjukkan bahwa kejadian korupsi lebih banyak hadir secara administratif, yaitu korupsi yang terjadi saat eksekusi program/kegiatan terkait anggaran. Hal ini bisa dimaknai bahwa korupsi bisa saja terjadi atas kondisi yang terencana atau terstruktur, dan juga bisa terjadi karena dinamika peluang dalam proses perjalanan organisasi mencapai tujuan.

Meski pandangan teori korupsi politik dan korupsi administratif ini dapat dikorespondensikan dengan intensitas OTT yang dilakukan KPK, tetapi apakah efektivitas OTT dapat memberi dampak signifikan pada upaya pemberantasan korupsi? Adakah OTT bersifat mencegah kejadian secara tersistem?

Memang, OTT dapat saja digunakan sebagai strategi untuk menuju kasus yang lebih besar. Namun, harus ada “keseimbangan” atas diperlukannya banyak sumber daya (tenaga, waktu, dan lainnya) untuk momen yang terserap OTT dengan untuk strategi penanganan korupsi yang sudah terdefinisi dalam skala besar. Fokus pada OTT, nampaknya menjadikan KPK tidak sempat lagi mengurai dimensi korupsi berskala besar pada saat yang bersamaan.

Memang, telah ada gerakan memasuki permukaan kasus berskala besar seperti kasus E-KTP. Namun, penanganan kasus besar yang memenuhi definisi extraordinary crimes tersebut semakin menguras energi KPK, karena lingkungan yang mengepung KPK menunjukkan potensi keterlibatan secara spesifik orang-orang dari organisasi formal negara, yaitu DPR.

KPK pun tidak mudah memenuhi keseimbangan proses, dan mulai “inertia” dalam menuju penyelesaian kasus tersebut karena keseganan berkompetisi dengan kekuasaan. Kebutuhannya, KPK harus terus menjaga tujuan dengan menjadikan institusi ini tetap independen, memiliki locus of control eksternal yang kokoh, menghindari dilema etika, dan menekan kesungkanan karena power atau politik yang membelit.

Penutup

Kesesuaian nilai peran organisasi KPK akan dapat dijawab hanya dengan memenuhi visi sebagai landasan organisasi dalam menjalani dimensi waktu yang futuristik. Keterukuran nilai peran yang relevan dari KPK hanya dapat didekati dengan landasan visi dari institusi KPK.

KPK selayaknya mengembangkan organisasinya dengan suatu metode manajemen yang strategis, baik aspek teknis, aspek sosio, dan aspek administratif-regulatif. Di mulai dari adanya pengelolaan pada setiap saluran sumber informasi yang menjadi  data potensi korupsi, selanjutnya diprediksi dan diambil inferensi, diberikan nilai, dan pilihan atas subjek dan objek korupsi, serta pada fase “decision taking” terkait subjek dan objek kejadian korupsi.

KPK berbasis visi seharusnya hadir di atas “wajah” KPK saat ini yang lebih banyak didominasi gelaran OTT. Demi citra atas peran KPK berbasis visi, yang diperlukan ke depan adalah pengembangan pendekatan keputusan yang tidak terprogram selain yang terprogram dengan OTT.

KPK berbasis visi, akan lebih mendorong koordinasi dan integrasi dalam hubungan antar institusi penegakan hukum yang seharusnya bergerak ke semuanya berbasis visi. Bahkan demi visi, DPR juga dapat menilai kembali bagaimana kedudukan dan hubungan harmoni atau konflik dengan KPK.

 

 

Proyek Perubahan, Quo Vadis?

Proyek Perubahan, Quo Vadis?

Kekesalan Presiden Joko Widodo nampak ketika memberikan sambutan pada acara pembukaan Musrenbangnas tahun 2017 baru-baru ini.  Presiden menyampaikan tentang perlunya saat ini menyusun perencanaan yang fokus, integrasi program pusat-daerah, dan melakukan inovasi di berbagai bidang untuk memenangkan persaingan global. Seyogyanya hal itu membuka pikiran para Pimpinan Instansi di negeri ini.

—-

Salah satu faktor utama ketidakmampuan kita dalam mencapai kemandirian ekonomi adalah rendahnya daya saing akibat lemahnya inovasi.  Di ASEAN, per Februari 2017 daya saing Indonesia (4,52) menduduki peringkat ke 6, masih di bawah Thailand (4,64), Malaysia (5,16), Singapura (5,72), dan Brunei Darussalam (5,8), dan lebih baik dari Philipina (4,36), Vietnam (4,31), Laos (3,93), Myanmar (3,32), dan Timor Leste (3,17).

Avanti Fontana dalam bukunya Innovate We Can!, menggarisbawahi bahwa inovasi tidak hanya berlaku pada dunia usaha saja, namun juga sektor publik dan masyarakat (societas). Inovasi di sektor publik, bukan hanya sekedar menciptakan “kebaruan”, namun kebaruan yang mampu memberikan nilai guna/tambah bagi  dunia usaha dan masyarakat.

Kemandirian ekonomi negeri ini tidak dapat dipungkiri juga dipengaruhi oleh kinerja pelayanan birokrasi dalam arti luas pada semua sektor. Oleh karenanya, para profesional birokrat pada semua sektor dituntut mampu menciptakan inovasi yang dapat memberi nilai guna/tambah yang berarti bagi dunia usaha dan masyarakat umum (societas).

Ketiadaan inovasi pada dunia usaha akan membawa pada kebangkrutan karena kalah dalam persaingan. Kejumudan birokrasi dalam menciptakan inovasi pelayanan publik akan mempengaruhi dunia usaha dan masyarakat, dan dapat menciptakan kondisi “negara gagal”.

Saya jadi teringat dengan inovasi “proyek perubahan” pada diklatpim yang diciptakan oleh Almarhum bapak Agus Dwiyanto semasa beliau mejabat sebagai Kepala LAN periode 2013 – 2015. Inovasi tersebut bertujuan membentuk pemimpin perubahan dan memperluas arus perubahan di birokrasi sektor publik, serta mampu melahirkan pemerintahan berkinerja tinggi, pemerintahan berkelas dunia. Kebutuhan untuk mencetak pemimpin perubahan tersebut sangat mendesak karena negeri ini dihadapkan pada tantangan global yang semakin kompleks.

Proyek perubahan yang diciptakan oleh pejabat publik yang mengikuti diklatpim diharapkan dapat diterapkan di instansi masing-masing setelah selesai mengikuti diklatpim. Sayangnya, tujuan yang diharapkan oleh “bapak perubahan” tersebut tampaknya belum sepenuhnya sesuai harapan. Jika sudah tercapai, mungkin hari ini kondisi birokrasi kita tidak begini keadaannya.

Padahal, sejak tahun 2013 ribuan pejabat profesional birokrasi sudah mengikuti diklatpim dan menghasilkan berbagai proyek perubahan. Pertanyaannya, dimana sekarang semua proyek-proyek perubahan itu?

Meskipun para peserta diklatpim dimentori oleh atasannya sendiri selama proses pembelajaran, namun hal itu belum tentu menjamin proyek perubahan yang “mereka” ciptakan bisa langsung diterapkan. Meskipun selama diklatpim secara individu peserta akan bertambah pengalamannya dalam  mengelola inovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan, namun apalah artinya jika proyek perubahan tersebut tidak diterapkan. Mubazir, bukan? Di sisi lain, sayangnya LAN pun juga tidak punya otoritas untuk melakukan pemantauan setelah itu.

Bisa jadi, ada kelemahan dalam kualitas ide atau rancangan proyek perubahan yang diusulkan oleh peserta diklatpim. Dengan kata lain, proyek perubahan yang diciptakan tidak betul-betul inovatif. Kualitas proyek perubahan yang tidak memberikan nilai guna/tambah bagi instansi asal, dunia usaha, dan masyarakat, akan percuma untuk diterapkan.

Jika kecenderungannya semakin banyak yang tidak inovatif, maka dikuatirkan proyek perubahan diklatpim hanya akan menjadi instrumen kelulusan semata. Lantas, apa sesungguhnya kendala penerapan berbagai proyek perubahan yang diciptakan dalam diklatpim?

Selain diperlukan daya tahan (endurance) dari alumni diklatpim dalam implementasinya, seyogyanya juga ada kemauan baik (goodwill) pemerintah sendiri untuk mengakomodir penerapan berbagai proyek perubahan inovatif yang telah diciptakan selama ini. Proyek perubahan, sekali lagi, bukan hanya sekedar pelengkap kelulusan semata diklatpim bagi profesional birokrat. Kemanfaatannya harus juga dirasakan oleh dunia usaha dan warga masyarakat secara luas, untuk memperkuat daya saing negeri ini di kancah persaingan global.

 

 

error: