Resahku  Menuju Berkah-Mu

Resahku Menuju Berkah-Mu

 

 “Nyari rejeki halal sekarang susah, karena yang haram lebih mudah”
Betulkah demikian?

 

Namanya Barok. Mungkin saat lahir orang tuanya ingin kehidupan anaknya menjadi barokah alias penuh kebaikan, baik dalam segala hal termasuk rezeki. Bicara soal rezeki, banyak orang bijak menyebut dua kriteria untuk rezeki yang baik, yaitu halal dan thoyyib. Halal itu mengenai proses memperoleh rezeki, sedangkan thoyyib ialah seberapa banyak rezeki itu bermanfaat.

Tahun 2005, Barok menjadi pegawai honorer di suatu instansi pemerintah. Berbekal ijazah sekolah menengah atas (SMA), tugas pertamanya ialah menjadi penjaga keamanan gedung. Tugas itu ia lalui selama 5 tahun. Di sela-sela tugas ia menyempatkan diri kuliah di sebuah universitas.

Tahun 2010 Barok diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) melalui jalur honorer dan ditugaskan sebagai penjaga garasi kendaraan dinas sebuah instansi. Demi menambah pendapatan, dia memanfaatkan waktu luang untuk berjualan makanan ringan di sebuah taman yang ramai dikunjungi orang.

Usahanya terus berkembang. Dari yang awalnya hanya berjualan snack ringan di pinggir jalan hingga membuat kios snack di beberapa tempat. Alhasil, dari usahanya itu ia mendapatkan pemasukan tambahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tahun 2015 Barok pindah ke kantor pusat  di bagian program dan anggaran. Tak sulit bagi nya menjalani tugas di kantor baru itu, berbekal pengalaman selama menjalankan usaha, ia hanya perlu adaptasi dan sedikit belajar perundang-undangan, ia sudah bisa bekerja dengan baik.

Keuletan dan kerja keras Barok membawanya pada tugas-tugas strategis yang mestinya tidak ditangani oleh seorang staf selevel dia. Pimpinan instansi mempercaykanhal teknis penganggaran hingga proses pengawalan anggaran kepadanya.

Di sini ia sering melihat banyak praktik manipulasi anggaran dan upaya pengawalan anggaran dengan berbagai cara. Banyak hal baru yang dialaminya, yang di kemudian hari ia anggap sebagai sebuah hal yang bertentangan dengan hati nurani.

Waktu terus berjalan, Barok tidak merasa asing lagi dengan praktik perjalanan dinas fiktif; misalnya berangkat 2 hari tapi dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) menjadi 4 hari, rekayasa nota, sampai mengirim “paket” ke pihak tertentu supaya anggaran instansinya disetujui.

Di mata pimpinan, Barok sangat dipercaya dan memuaskan dalam menjalankan tugasnya. Sudah tidak terhitung berapa rupiah tambahan penghasilan yang dia dapatkan dari pekerjaan tugas “khusus” itu.

Dia terus menjalani tugas-tugas itu dengan baik sembari mengurus beberapa bisnis kios snack-nya. Hingga suatu saat ia mengalami beberapa kejadian yang nantinya mengubah total jalan hidupnya.

Beberapa tahun menjalankan bisnis muncul permasalahan besar, mulai dari masalah karyawan hingga salah urus bisnis yang mengakibatkan kerugian besar. Kehidupan keluarga juga dilanda masalah. Istrinya mengalami keguguran setelah mengandung 6 bulan. Sebuah kesedihan mendalam bagi keluarganya yang telah lama menanti sang buah hati.

Bertubi-tubi masalah datang kepadanya menjadi pengingat dan mengubah pandangan hidupnya, terutama soal rezeki. Barok memaknai masalah yang menimpanya sebagai sebuah teguran dari Tuhan.

Ia lantas berpikir ulang mengenai semua rezeki yang ia peroleh, bagaimana proses mendapatkannya dan bagaimana pemanfaatannya. Ia merenungi proses usaha yang dijalaninya, pekerjaannya di instansi pemerintah dan lain sebagainya. Kesimpulanya, Barok merasa telah berada di jalan yang salah. Ia harus kembali dari awal, atau keluar dari jalur yang ia tempuh selama ini.

Bukan perkara mudah untuk memaknai kejadian yang dialaminya. Barok bergelut dengan tekanan dan berbagai pemikiran, selain tentunya berbagai masukan dari orang terdekatnya. Barok pun sempat ragu dalam mengambil keputusan, banyak pertanyaan berkecamuk di pikirannya. Dari waktu ke waktu ia bergelut dengan pikirannya sendiri. Kadang berdamai, kadang berkecamuk. Hal itu terjadi terus-menerus seperti itu.

“Kegagalan itu biasa. Semua orang sukses pernah mengalami kegagalan. Bukan faktor dari mana rezeki itu berasal,” pikir Barok.

Di sisi lain ia juga berpikir, “Rezeki adalah pokok masalah. Memiliki rezeki yang banyak dapat menafkahi keluarga dengan layak dan membuat hidup lebih baik di mata masyarakat. Tetapi jika rezeki itu berasal dari hal yang kurang baik, maka akan membuat hidup mejadi tidak baik”.

Akhirnya Barok mengambil keputusan untuk berhenti sebagai aparat sipil negara (ASN), memulai lagi perjalanan hidupnya dengan menjalani bisnis kecil-kecilan di Yogyakarta. Ia merintis kembali bisnis dari nol dan menata kembali kehidupannya.

Kisah Barok tentu bukan satu-satunya yang terjadi di dunia birokrasi. Ada ratusan orang yang memilih jalan seperti Barok, tetapi masih banyak pula para birokrat yang sedang gelisah dengan lingkungannya. Saat Barok memutuskan keluar dan beritanya menjadi viral,  banyak birokrat dan polisi yang mengirim direct message  ke akun media soial miliknya untuk bercerita tentang hal yang sama.

Keresahan para birokrat seperti yang dialami Barok bisa terjadi di mana saja, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Semua ASN mulai dari jabatan tertinggi sampai terendah pasti memahami permasalahan ini. Namun, responnya berbeda-beda. Ada yang menganggap wajar, ada yang gelisah tapi berdamai, dan ada yang berontak.

Keputusan Barok menuai banyak respon. Banyak orang yang mendukung tapi tidak sedikit yang menyayangkan, bahkan ada yang sampai menuduhya sebagai kelompok Islam Radikal. Menanggapi berbagai respon, Barok hanya tersenyum dan bersabar.Toh keputusan sudah diambil dan dia sendiri yang menjalani konsekuensinya.

Bagi sebagian orang – atau bisa juga dikatakan kebanyakan orang, menjadi ASN itu enak. Gaji tetap bulanan, tunjangan profesi, pensiunan, perjalanan dinas, tunjangan kinerja, dan tambahan penghasilan lainnya adalah jenis-jenis penghasilan yang akan mereka terima.

Ya, semua itu betul banget. Masalahnya, ada sebagian ASN menjadikan kegiatan yang dibiayai negara itu sebagai sumber tambahan pendapatan, menganggap sebagai hak yang harus ia peroleh, dan terkadang dengan alasan yang dibuat-buat.

Perjalanan dinas, misalnya. Setiap ASN yang diberikan tugas ke luar kota akan mendapatkan uang perjalanan dinas. Jumlahnya bervariasi di tiap daerah atau instansi. Umumnya para ASN dijatah mendapatkan perjalanan dinas setiap bulannya. Sebagai hak tambahan bagi semua ASN, terkadang ada ASN yang sebenarnya tidak kompeten dipaksakan untuk melakukan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas terkadang dimanipulasi melalui jumlah hari di surat tugas dengan realisasi yang berbeda. Tidak sedikit yang berangkat hanya 2 hari, tetapi mendapatkan uang perjalanan dinas 4 hari.

Masih banyak lagi praktik-praktik tidak legal seperti itu, yang hampir semuanya menjadi sebab banyak orang memberi stigma negatif kepada ASN dan birokrasi. Apakah semua ASN seperti itu? Apakah dunia birokrasi seburuk itu? Jawabanya tentu tidak. Sekali lagi tidak!

Masih banyak para ASN yang menjunjung tinggi moral dan integritas. Mereka bekerja dengan prinsip pengabdian kepada negara. Niat mereka tulus melayani masyarakat. Mereka bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Sering juga kita mendengar ASN di desa terpencil yang harus berjuang untuk melayani masyarakat.

Rezeki sudah diatur Tuhan. Besar kecilnya tidak tergantung dengan seberapa banyak uang yang dimiliki, tetapi seberapa halal cara mendapatkan dan bagaimana memanfaatkan.

Apa yang dibanggakan oleh ASN yang melancong ke daerah pariwisata dengan dalih rapat koordinasi kantor dengan dibiayai uang rakyat? Sementara hasil rapat hanya berakhir sebagai tumpukan laporan bulanan. Apakah patut berbangga bisa naik pesawat, tidur di hotel dan makan di restoran, tetapi uangnya bersumber dari uang rakyat?

Bagaimana jika ada ASN yang menolak atau melawan praktik-praktik semacam itu? Pertama, dia akan merasa terkucil. Kedua, dia akan menjadi bahan omongan. Dan ketiga, mungkin dia dipindah ke tempat yang lebih “sepi”.

Beruntunglah bagi ASN yang resah seperti Barok. Dia akan kembali merenung dan berpikir mengenai prinsip rezeki. ASN yang resah akan mereposisi perannya sebagai abdi negara. Keresehan akan membawanya ke jalan yang penuh berkah.

Tapi, jika keresahan terus diabaikan hingga akhirnya berdamai dengan praktik buruk yang selalu diwariskan dalam birokrasi, maka ia akan hilang tergantikan oleh paradigma materialis, dan akan terus-menerus mencari pembenaran bagi praktik tersebut.

Mengapa demikian? Yah, begitulah. Sekarang ini mencari rezeki yang halal saja susah, karena lebih mudah mencari yang haram.

Setuju?

 

 

 

2
0
Perilaku “Dapat Langsung Sebar” Bagi ASN

Perilaku “Dapat Langsung Sebar” Bagi ASN

Beberapa pekan lalu beredar informasi di daerah saya, Kabupaten Lumajang, bahwa akan digelar konser The Godfather of Broken Heart – alias Mas Didi Kempot. Beredar pula sebuah infografis di status media sosial para aparat sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang yang menginformasikan bahwa konser akan digelar pada tanggal 7 Januari 2020. Harga tiket pertunjukan ini pun bervariasi, mulai dari 100 ribu Rupiah hingga 1 juta Rupiah.


 

Hampir semua ASN yang saya simpan nomor kontaknya dalam memori telepon genggam saya menayangkan infografis tersebut dalam statusnya. Tidak mengherankan, sebab popularitas Didi Kempot memang cukup mampu membuat kami warga Lumajang – termasuk para ASN – heboh menanti kedatangannya.

Permasalahan pun muncul ketika beberapa netizen yang kritis mulai mempertanyakan mengenai harga tiket, mengapa mahal sekali. Kisaran harga tiket yang mencapai 1 juta rupiah memang terasa aneh, sebab acara itu bukan sekedar konser biasa melainkan menjadi rangkaian acara yang digelar oleh Pemkab – tentu saja seyogyanya dibiayai oleh Pemkab.

Salah satu komentar netizen yang cukup menarik perhatian saya adalah, “Masa rakyat yang mau dekat sama pemimpinnya saja harus bayar?”

Desas-desus pun akhirnya terjawab saat Bapak Bupati kami memberikan klarifikasi bahwa infografis yang tersebar adalah hoax (baca : informasi yang salah). Konser tersebut ternyata digratiskan.

Semua orang bisa menyaksikan penampilan pelantun Lagu “Stasiun Balapan” itu tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kok sudah ada yang bikin infografis soal harga dan lain-lain. Padahal, bahkan tempat pelaksanaannya saja – menurut Pak Bupati lagi – juga belum final.

 

Hoax: Akibat Butuh Pengakuan?

Inilah yang saya sebut bahwa kedekatan dan kecepatan penyebaran informasi tidak diimbangi kemampuan kita untuk melakukan penyaringan (screening). Seolah-olah saat ini kita sebagai individu lebih sibuk berlomba-lomba dalam mendistribusikan sesuatu ketimbang memahami isi informasi tersebut.

Begitu mendapat informasi, kita sudah terbiasa langsung sebar, tanpa melakukan kroscek terlebih dulu. Individu yang seperti ini, dalam istilah yang saya pakai sendiri, adalah individu yang “gila pengakuan”.

Dia ingin diakui sebagai orang yang lebih dulu tahu, ingin diakui sebagai orang yang dekat dengan kekuasaan. Sebab, dalam banyak hal kedekatan dengan kekuasaan bermakna dekat dengan informasi, sekecil apapun – dalam hal apapun.

Tidak ada yang salah terhadap keinginan untuk diakui. Ini sangat manusiawi sekali. Tetapi ketika kita tidak mampu mengontrolnya, yang justru terjadi adalah runyamnya sebuah keadaan sebagai akibat dari (re) produksi informasi oleh netizen.

Setiap individu pasti ingin diakui eksistensinya di dunia. Soren Kierkagaard, yang dianggap sebagai filsuf eksistensialisme pertama, berpendapat bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk memberikan makna bagi hidup dan kehidupan, sekaligus menghidupi makna tersebut secara jujur dan bergairah (baca: otentik).

Pemahaman tersebut kemudian dikembangkan oleh Jean Paul Sartre dengan klaimnya bahwa salah satu konsep sentral eksistensialisme adalah eksistensi mendahului esensi. Ini berarti bahwa pertimbangan terpenting bagi seorang individual adalah bahwa mereka adalah sikap dan tanggung jawab mereka secara independen dan sadar, bukan pada peran.

Dengan kata lain, eksistensialisme menolak determinisme. Dalam hal ini, individu melalui kesadarannya sendiri menciptakan nilai-nilainya sendiri dan menentukan arti bagi kehidupannya sendiri.

Dalam konteks perilaku “dapat langsung sebar” tanpa pernah menyaring terlebih dulu, menunjukkan bahwa perilaku individu tersebut ingin menciptakan nilai untuk dirinya sendiri. Nilai tersebut adalah nilai untuk diakui sebagai orang yang pertama tahu dan orang yang pertama menyebarkan informasi, sehingga nantinya (diharapkan) meningkatkan status sosialnya.

Peningkatan status sosial ini terjadi, karena sebagaimana yang saya sampaikan di awal, informasi itu dekat dengan kekuasaan. Artinya, ketika individu memperoleh akses informasi, maka secara linear individu juga memperoleh akses terhadap kekuasaan.

Dan, sebagian besar orang (atau mungkin juga semua orang), sangat suka dengan kekuasaan. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Nietszche, “Kehendak sebagai azas dari eksistensi manusia adalah kehendak untuk berkuasa.”

 

Bagaimana Sebaiknya ASN Bersikap

Namun, rekan-rekan saya sesama ASN yang berperilaku “dapat langsung sebar” tersebut seolah lupa bahwa dalam kehidupan birokrasi ada yang namanya determinisme yang disebut hierarki. Semua ada jalurnya.

Hal inilah yang saya pegang teguh sampai dengan saat ini, dimulai sejak saya resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Saya cukup beruntung karena saya memiliki seorang pimpinan yang memungkinkan saya belajar tentang hal ini.

Satu hal yang terus saya ingat dari pimpinan saya adalah pesannya untuk tidak mempercayai apapun selama informasi tersebut belum resmi, alias belum ada tanda tangan dan stempelnya. Jika langsung mempercayai berita semacam ini – lebih-lebih jika menyebarkannya – akan berdampak pada kredibilitas kita.

Taruhlah infografis konser Didi Kempot tersebut sebagai contoh. Banyak ASN Pemkab Lumajang yang beradu kecepatan menyebarkan berita. Ketika ternyata kabar dalam infografis itu tidak benar, lalu apa yang terjadi?

Yang terjadi adalah kredibilitas dan akuntabilitas penyebar informasi tercoreng. Jika perilaku tersebut tidak dihentikan, bukan tidak mungkin hal – dan yang paling parah – justru terjadi. Di masa depan, informasi apapun yang keluar dari dirinya akan dipertanyakan kebenaran dan kepastiannya akibat kesalahan di masa lalu.

 

Epilog

Sebagai ASN idealnya kita mampu melakukan penyaringan informasi begitu menerimanya. Baca dulu isinya, jangan hanya baca judulnya kemudian langsung sebar. Setelah membaca isinya, carilah informasi kepada yang pihak berwenang, dalam hal ini mungkin kepada instansi terkait, apakah informasi tersebut benar adanya ataukah tidak.

Jika sudah dipastikan kebenarannya, tetap tunggu saja, jangan kita yang menyebarkannya. Tunggu dari pihak yang berwenang. Jika memang sudah disebarluaskan oleh pihak yang berwenang, barulah kita ikut membantu menyebarkannya.

 

 

 

4
0
Belajar Menjadi Organisasi Pembelajar

Belajar Menjadi Organisasi Pembelajar

Sekitar setahun lalu Ayla, putri saya, meminta dibelikan rubik.
Entah dari mana keinginan itu muncul, mungkin dari teman sekelasnya. Yang jelas, saya menyambut dengan gembira permintaan tersebut.
Dengan cukup mengeluarkan uang lima belas ribu rupiah,
rubik pun sudah berada dalam genggamannya. Permintaan untuk dibelikan rubik melayangkan angan saya ke masa kecil dulu. Bermain rubik sempat mewarnai hari-hari saya di tahun delapan puluhan.
Tak heran kalau kemudian saya pun sering kali tertangkap basah oleh Ayla sedang asyik bermain rubik.

 

Learning Process, Pelajaran dari Menyusun Rubik

Rasa penasaran untuk menyusun enam sisi rubik terus terang masih tersimpan rapi. Waktu kecil prestasi saya hanya mampu menyelesaikan satu sisi saja. Sekian kali diulang hasilnya tetap sama, satu sisi.

Dengan adanya internet saya yakin bisa meningkatkan kemahiran saya dalam bermain rubik. Segeralah saya cari tutorialnya melalui Google dan YouTube. Sesuai prediksi saya, tutorial menyelesaikan rubik bertebaran di internet. Lalu, saya pelajari dan praktikkan tutorial tersebut. Ajaib, kurang dari hitungan hari dua sisi rubik bisa saya selesaikan dengan mengikuti petunjuk tutorial.

Saya baru tahu bahwa penyelesaian rubik ada formulanya dan bisa dipelajari. Dulu, sewaktu saya kecil, ketika sekedar istilah “internet” saja belum sampai ke telinga, saya dibuat takjub dengan keberhasilan anak-anak kecil yang bisa menyelesaikan enam sisi rubik yang saya saksikan melalui layar TV tetangga. Dalam pikiran saya, pastilah anak itu sangat cerdas.

 

 

Ternyata, kini menyelesaikan rubik bukan menjadi satu hal yang istimewa. Banyak anak-anak yang mampu menyelesaikan rubik dengan cepat. Keberadaan internet rupanya memungkinkan siapapun belajar bagaimana menyelesaikan rubik, termasuk saya.

Lalu, apakah saya sudah berhasil menyusun enam sisi rubik? Belumlah. Saya belum sempat menuntaskan tutorial itu hingga mencapai tujuan akhir. Tapi saya percaya, saya akan bisa menyelesaikannya jika saya mempelajari tips-tips-nya suatu saat kelak. Hanya masalah waktu saja karena saya terpaksa harus menangguhkan ikhtiar saya mewujudkan mimpi menata keenam sisi rubik.

Keberhasilan saya meningkatkan kemampuan menyusun dua sisi rubik pada prinsipnya menunjukkan pentingnya proses pembelajaran atau learning process. Sebaliknya, sekeras apapun usaha saya kerahkan di masa silam, sepanjang apapun waktu saya kerahkan untuk menaklukkan rubik, tak akan pernah menampakkan hasil jika saya tidak pernah mempelajari bagaimana caranya.

Hal yang sama juga berlaku dalam setiap proses pembelajaran di mana pun terjadinya. Entah itu di sekolah, di tempat kerja, ataupun dalam organisasi.

 

Organisasi Pembelajar sebagai Pilar Continuous Improvement

Dalam sebuah artikelnya yang berjudul Building a Learning Organization, David A. Garvin menegaskan mengapa organisasi juga butuh belajar.

Menurut Garvin, bagaimana mungkin organisasi akan mengatasi permasalahannya, memperkenalkan produknya, meningkatkan kinerjanya tanpa melakukan proses pembelajaran yang membuat seluruh unsur di dalam organisasi mampu melihat hal-hal baru.

Garvin juga menegaskan bahwa, “the absence of learning, companies and individuals simply repeat old practice.” Hal inilah yang juga dapat digunakan sebagai alat ukur apakah suatu organisasi merupakan sebuah organisasi pembelajar atau bukan. Indikatornya, apakah organisasi Anda melakukan kesalahan yang sama dua kali?

Sama halnya dengan apa yang saya lakukan di masa kecil, sesering dan selama apapun saya bermain rubik, tanpa melakukan proses pembelajaran saya tidak akan pernah mampu menata lebih dari satu sisi. Perubahan baru terlihat ketika saya meluangkan waktu untuk mempelajari bagaimana strateginya menyusun rubik.

Lalu, apa yang dimaksud dengan learning organization atau organisasi pembelajar?

Ada banyak definisi tentang organisasi pembelajar. Salah satunya adalah yang diutarakan oleh Peter Senge. Dia katakan, organisasi pembelajar adalah organisasi di mana orang-orang secara terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam menciptakan sesuatu yang mereka inginkan, pola pikir baru ditumbuhkan, tujuan bersama diberikan ruang, dan orang-orang di dalamnya belajar bagaimana mereka belajar bersama.

Jika demikian, apakah dalam organisasi yang dalamnya terdapat individu-individu pembelajar sudah dapat disebut sebagai sebuah organisasi pembelajar? Garvin menegaskan bahwa organisasi pembelajar tidak hanya terkait dengan subyek dan proses pembelajaran saja, tapi juga harus dikaitkan dengan hasilnya.

Hal ini terlihat dari definsi Garvin tentang learning organization, organisasi pembelajar juga mencakup perilaku bagaimana organisasi merespon pengetahuan dan wawasan baru yang telah diciptakan, didapatkan, dan didistribusikan ke seluruh anggota organisasi. Makanya, Garvin mensyaratkan dua hal yang harus dimiliki oleh organisasi pembelajar: knowing what to do dan doing what we know.

Contoh dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah kita dapatkan. Dalam hal penyajian makanan keluarga, misalnya, saya sering dan suka melihat tayangan memasak baik melalui video, TV ataupun artikel. Sayangnya, ketika saya kembali ke dapur yang saya lakukan hanyalah memasak tanpa membuka kembali resep yang sudah saya peroleh. Alhasil, masakan saya sering dikomplain oleh anak-anak, apalagi kalau terkait dengan per-kue-an.

 

 

Dalam konteks birokrasi hal ini bisa kita lihat dari berapa banyak program training, workshop, dan benchmarking yang diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pegawai. Namun, apakah peningkatan tersebut sudah diejawantahkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, masih menjadi tanda tanya.

Jadi, individu pembelajar tanpa memperlihatkan sebuah hasil pembelajaran belum bisa dikatakan sebagai sebuah organisasi pembelajar.

 

Apa yang Dilakukan Organisasi Pembelajar

Garvin, dalam artikel yang sama, menguraikan bahwa dalam implementasinya, organisasi pembelajar dijalankan secara melekat dan terus menerus dalam proses bisnis organisasi. Training, workshop, dan benchmarking hanyalah sebagian dari contoh aktivitas yang dapat dilaksanakan. Garvin menyinggung lima aktivitas utama dalam sebuah organisasi pembelajar.

Pertama, organisasi menggunakan systematic problem solving dalam memecahkan masalah, termasuk dalam hal ini menggunakan statistik dan metode ilmiah, bukan sekedar perkiraan ketika mereka mendiagnosis suatu permasalahan.

Kedua, mendorong experimentation untuk menghasilkan ataupun melakukan pengujian atas pengetahuan baru yang dapat dilaksanakan baik melalui ongoing programs maupun program yang terpisah. Ongoing programs dimaksudkan untuk melakukan eksperimen sebagai salah satu upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Ketiga, learning from the past experience, di mana organisasi belajar untuk melakukan reviu atas keberhasilan dan kegagalannya dengan melakukan pembandingan dengan capaian organisasi di masa lalu. Proses pembelajaran ini harus dilakukan secara terbuka dan hasilnya juga harus dapat diakses oleh seluruh pegawai.

Keempat, tak hanya belajar dari pengalaman di masa lalu, organisasi juga harus bersedia melakukan learning from others, atau belajar dari organisasi lain.

Kelima, Garvin menyatakan bahwa agar pengetahuan tersebar secara cepat dan efisien ke seluruh anggota organisasi, maka pengetahun tersebut harus di-share, bukan disimpan oleh satu atau dua orang saja.

 

Implementasi di Indonesia

Dari kelima aktivitas tersebut, poin ketiga dan keempat pada prinsipnya sudah banyak dilakukan oleh pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang mulai dibangun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 sebenarnya sudah mengisyaratkan instansi pemerintah untuk melakukan dua pola pembelajaran sebagaimana yang disarankan oleh Garvin.

Dalam menyajikan laporan kinerja, instansi pemerintah tidak hanya diharapkan dapat membandingkan target dengan realisasi, tapi juga dengan capaian tahun-tahun sebelumnya serta dengan capaian pemda lain.

Sayangnya, terlepas dari semakin banyaknya pemda yang mendapatkan nilai A dalam evaluasi  kinerja, pembelajaran sebagaimana yang diharapkan oleh Garvin perlu menjadi refleksi. Sudahkah pengukuran kinerja dilakukan secara dialogis dan melibatkan seluruh pegawai? Jika yang dilakukan hanya sebatas pemenuhan pelaporan, maka proses pembelajaran tidak akan pernah berjalan dan memberikan hasil sesuai harapan.

Dari sisi pembandingan dengan instansi lain, Garvin sempat menyebut tentang benchmarking atau comparative study. Dalam hal ini instansi pemerintah di Indonesia juga sudah melakukan. Lagi-lagi, perlu direfleksikan, sejauh mana proses pembelajaran berjalan? Sudahkah studi banding memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan?

Tentang hal ini Garvin menyindir, benchmarkingindustrial tourism’. Benchmarking adalah suatu kegiatan yang dimulai dari identifikasi dan penelusuran best-practice instansi-instansi, lalu dilanjutkan dengan mempelajari praktik yang diterapkan dalam organisasi sendiri, kemudian melakukan kunjungan dan penggalian informasi secara menyeluruh.

Lalu, hasil dari benchmarking dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan sebelum akhirnya dapat diimplementasikan. Makanya, selain biaya dan waktu yang dibutuhkan cukup signifikan, keputusan untuk melakukan benchmarking perlu dipertimbangkan dengan matang.

Yang dimaksud learning from others, karakteristik ketiga dalam organisasi pembelajar, sebenarnya tidak terbatas pada proses pembelajaran dari organisasi lain, tapi juga stakeholders. Mendengarkan pendapat stakeholders akan menstimulasi proses pembelajaran.

Hal ini senada dengan saran Otto Scharmer, pengusung theory U, yang mensyaratkan kita untuk melakukan listening atau mendengar dari berbagai penjuru, dari diri sendiri, orang lain, dan dari diri kita di masa yang akan datang jika ingin menjadi pemimpin perubahan.

 

Epilog

Jika demikian, apa prasyarat agar proses pembelajaran dalam suatu organisasi dapat tumbuh subur? Pada paragraf awal dalam artikelnya, Garvin menyatakan bahwa organisasi pembelajar tidak lahir begitu saja, tanpa sebuah kesengajaan.

Organisasi pembelajar juga tidak muncul sebagaimana cendawan di musim hujan. Perlu upaya yang secara sengaja dirancang dan diimplementasikan secara terus menerus agar proses pembelajaran terus berlangsung sehingga akhirnya menjadi sebuah culture yang melekat pada organisasi.

Salah satu kata kunci dalam membangun organisasi pembelajar adalah keterbukaan manajemen terhadap kritik, bukan sebaliknya bersifat defensif. Tujunnya agar iklim dialogis yang menjadi basis untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi dapat tercipta.

Dalam hal ini, pegawai juga harus diberikan kesempatan untuk merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan, baik dalam hal rutinitas aktivitas sehari-hari maupun terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

Berani mencoba?

 

“Learning organizations cultivate the art of open, attentive listening. Managers must be open to criticism. (David A Garvin)

 

 

 

2
0
Sudahkah Bahagia di Sekolah?

Sudahkah Bahagia di Sekolah?

Usai sudah masa libur sekolah yang berlangsung hampir selama 3 minggu, dan hari ini (6/1/20) para siswa sudah harus kembali memulai aktivitasnya bersekolah. Hari-hari pertama kembali bersekolah selepas libur panjang, selalu menjadi tantangan bagi guru maupun orangtua untuk dapat mengembalikan semangat siswa kembali pada rutinitas mereka di sekolah.

Tantangan besar tentang persepsi siswa akan sekolah, tidak serta merta dapat menempatkan liburan menjadi ‘kambing hitam’ atas keengganan sebagian siswa untuk kembali bersekolah pasca liburan mereka.

Seringnya anak-anak, enggan dan bermalas-malasan kembali bersekolah, karena mereka kehilangan kebahagiaan dalam belajar. Kebahagiaan belajar, patut diakui masih menjadi pekerjaan rumah pendidikan yang belum juga usai dan terurai solusinya.

Padahal, semua orang sepertinya setuju dengan pendapat Rheinald Kasali dalam Simposium Internasional tentang Pendidikan pada 3 September 2019 lalu, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa belajar harus menjadi aktivitas membahagiakan dan sekolah harus menjadi tempat menyenangkan bagi siswa.

Siswa Bahagia Atau Tidak?

Kebahagiaan dalam belajar berkaitan dengan sikap dan persepsi siswa pada sekolah, yang pada beberapa kajian, dipengaruhi oleh banyak hal. Lynley Anderman dalam Academic and Social Perceptions as Predictors of Change in Middle School Student’s Sense of School Belonging (2003), salah satunya menyatakan bahwa guru, teman sekolah, orang tua, masyarakat serta lingkungan memberikan pengaruh pada sikap siswa terhadap sekolah.

Sekolah menjadi lingkungan utama siswa menghabiskan cukup banyak waktu, yaitu sekitar 6-7 jam setiap hari selama hampir 10 bulan. Pada kondisi ini, siswa menjadi lebih banyak berinteraksi dengan guru dan sesama siswa lainnya dibandingkan dengan orangtuanya. Hal ini menyebabkan apa yang terjadi di sekolah akan menorehkan kesan yang sangat mendalam bagi kehidupan seorang anak kelak.

Siswa Indonesia memang tidak semuanya unhappy dengan sekolah mereka, setidaknya mengacu pada hasil Survei PISA Tahun 2018 yang menemukan bahwa 9 dari 10 siswa di Indonesia merasa senang berada di sekolah.

Siswa perempuan di jenjang SMA di kota, adalah mereka dengan karakteristik siswa yang memiliki rasa senang di sekolah paling tinggi, dan yang paling rendah adalah para siswa SMP laki-laki yang bersekolah di perdesaan.

Namun, banyak orang bersepakat bahwa hasil dalam Survei PISA tidak dapat mewakili penggambaran mutu pendidikan secara keseluruhan, karena faktanya peserta PISA dari Indonesia hanya mewakili 0,003 persen dari total populasi siswa Indonesia berusia 15 tahun.

Oleh karenanya, menyimpulkan bahwa siswa Indonesia telah bahagia dengan sekolah-sekolah mereka, justru akan menutup berbagai inovasi dalam pendidikan kita untuk mewujudkan sekolah yang memang benar-benar menyenangkan.

John Goodlad dalam A Place Called School (1984), menyatakan bahwa tidak sedikit kajian menemukan sekolah-sekolah dengan kondisi serupa: tidak pernah menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswanya.

Kebosanan melanda siswa, utamanya selepas mereka menjeda sekolah dengan berbagai kegiatan yang sifatnya di luar sekolah karena menawarkan kebahagiaan yang lebih nyata dibandingkan dengan rutinitas bersekolah itu sendiri. Kondisi ini membahayakan karena kebosanan di lingkungan sekolah bersifat menular dan memberikan pengaruh pada siswa lainnya.

Kunci Kebahagian di Sekolah

Pada hari pertama kembali bersekolah ini, sudah selayaknya guru dan lingkungan pendidikan tempat para siswa belajar dapat bersama-sama mewujudkan kebahagiaan siswa dalam belajar.

Hasil Kajian Steven Wolk tentang Joy in School (2008), dapat merumuskan lima kunci kebahagiaan belajar siswa pada konteks Indonesia. Pertama, menemukan kebahagiaan dalam belajar. Walaupun kebahagian bersifat relatif, ini tidak berarti bahwa siswa tidak memiliki otonomi dalam menentukan kebahagiaan miliknya.

Oleh karena itu, jika kita ingin setiap siswa memandang sekolah sebagai tempat belajar yang menyenangkan, maka setiap pendidik perlu mendefinisikan ulang tentang apa dan bagaimana mereka mengajar.

Kedua, memberikan kesempatan siswa untuk menentukan pilihan mereka. Banyak kajian menemukan bahwa aktivitas siswa di luar ruangan, lebih mampu mempertemukan siswa dengan kesenangan mereka, dan menyajikan berbagai keleluasaan yang membebaskan siswa.

Berbeda halnya dengan pembelajaran di dalam kelas yang terlalu banyak diikat perintah dan aturan. Padahal, sekolah memiliki kesempatan untuk membuka ruang bagi pendekatan pembelajaran yang menggali gagasan dari siswa untuk menemukan sesuatu yang baru, dengan melibatkan guru sebagai pengarahnya, misalnya melalui metode belajar eksploratory discovery.

Ketiga, memberikan kesempatan siswa menciptakan sesuatu, untuk kemudian diberikan apresiasi terhadap hasil karya tersebut agar dapat dilihat orang lain. Dengan semakin beragamnya sumber belajar dan terbukanya arus informasi, siswa akan lebih kreatif dalam menciptakan berbagai ide dan inovasi.

Ruang kelas dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media penyampaian hasil karya para siswa, dan menjadi ‘ruang pamer’ tentang betapa hebatnya setiap siswa dengan ide dan kreativitas yang dimilikinya.

Keempat, menciptakan sekolah sebagai ruang-ruang perjumpaan yang luas sebagai bagian dari media belajar siswa dalam membangun interaksi sosial. Sekolah perlu lebih banyak menyediakan ruang publik bagi siswa untuk saling bertemu, berinteraksi dan membangun kedekatan personal dengan suasana belajar.

Kelima, melakukan transformasi konsep penilaian. Pemahaman tentang penilaian harus diubah sebagai aktivitas yang tidak sekadar menilai siswa di dalam kelas, tapi juga di luar kelas, dan self assessment.

Guru juga perlu mulai membatasi penilaian yang sifatnya kuantitatif dengan memperbanyak penilaian naratif yang mempertimbangkan portofolio pekerjaan, presentasi dan prestasi siswa.

Epilog

Sudah saatnya sekolah tidak lagi menjadi tempat mencetak para angkatan kerja dan anak-anak yang pintar melalui berbagai macam test dan ujian, melainkan lebih pada membangun manusia yang seutuhnya.

Membantu siswa menemukan kebahagian belajar, adalah bagian dari menciptakan kesuksesan dalam belajar. Karena apabila pengalaman bersekolah justru menghancurkan semangat anak-anak untuk belajar, memberangus keingintahuan mereka terhadap dunia dan mengikis empati mereka untuk peduli terhadap sesamanya, maka sesungguhnya kita belum berhasil menciptakan sekolah yang sesungguhnya.

*Artikel ini juga diterbitkan di Surat Kabar Harian Republika, di tanggal 6 Januari 2020, dengan judul, “Bersekolah Kembali”.

2
0
Deliberasi Publik di Negara Demokratis

Deliberasi Publik di Negara Demokratis

Semua bermula dari demokrasi.
Benjamin Barber berkata bahwa tidak ada legitimasi demokratis yang kuat tanpa diskusi yang berkelanjutan. Demokrasi itu sendiri mengacu pada kekuatan rakyat (power of people).
Namun, perlu diingat bahwa demokrasi akan bekerja dengan baik ketika semua suara dapat didengar. Oleh karena itu, keterlibatan publik (public engagement) diperlukan dalam pemerintahan yang demokratis.


Semua bermula dari demokrasi. Benjamin Barber berkata bahwa tidak ada legitimasi demokratis yang kuat tanpa diskusi yang berkelanjutan. Demokrasi itu sendiri mengacu pada kekuatan rakyat (power of people).

Namun, perlu diingat bahwa demokrasi akan bekerja dengan baik ketika semua suara dapat didengar. Oleh karena itu, keterlibatan publik (public engagement) diperlukan dalam pemerintahan yang demokratis.

Istilah musyawarah sudah berakar pada masyarakat Indonesia. Sejak penduduk-penduduk terdahulu mendiami nusantara, musyawarah selalu dilakukan dalam memutuskan sesuatu di berbagai kelompok masyarakat.

Namun, kata ‘deliberasi publik’ (public deliberation) mungkin masih asing di telinga meski istilah ini kian umum digunakan dalam dunia akademis. Istilah yang terdengar keren di ilmu kebijakan publik ini pada dasarnya sama dengan musyawarah yang nota bene urat nadi bangsa Indonesia.

Mengapa deliberasi publik penting?

Para ahli berpendapat bahwa partisipasi dalam forum musyawarah (deliberasi publik), konvensi, dan panel memiliki dampak positif pada sikap dan perilaku masyarakat. Gastil (2000) menyimpulkan bahwa dampak positif dari deliberasi publik adalah menghasilkan lebih banyak informasi dan penilaian reflektif, keberhasilan politik yang lebih besar, dan peningkatan frekuensi aktivitas politik.

Ada sebuah metode dalam praktik kebijakan publik yang disebut deliberative public engagement (keterlibatan publik yang deliberatif) yang merupakan keterlibatan publik yang sengaja diselenggarakan.

Keterlibatan publik deliberatif adalah pendekatan khusus untuk melibatkan orang dalam pengambilan keputusan. Aktivitas seperti Ini memberi waktu untuk berpikir, mempertimbangkan dan membahas masalah sebelum sampai pada suatu pendapat atau pandangan.

Menurut National Consumer Council (NCC), keterlibatan publik yang deliberatif memberi banyak pembuat kebijakan data yang lebih kaya tentang sikap dan nilai-nilai publik. Keterlibatan publik juga menawarkan peluang untuk mengeksplorasi lebih banyak informasi bagaimana merasakan apa yang mereka lakukan, dan memberikan waktu untuk mengembangkan ide, opsi, dan prioritas dengan publik.

Bagi publik, keterlibatan mereka secara deliberatif menawarkan kesempatan untuk berbagi dan mengembangkan pandangan mereka satu sama lain dan langsung dengan para ahli dan pembuat keputusan.
Singapura, misalnya, menyelenggarakan “Dialog Singapura” yang menggelar lebih dari 640 sesi dialog dengan warga Singapura untuk mengetahui pandangan mereka tentang kebijakan pemerintah.

Beberapa rezim yang dikenal otoriter bahkan juga membuka ruang keterlibatan publik. Sebut saja, Pemerintah Zimbabwe, Mozambik dan Tanzania yang mengajak warga dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas dan menegosiasikan kebijakan terkait anggaran pemerintah.

Mungkin kita akan beranggapan bahwa hal tersebut bisa saja dilakukan karena negara-negara itu berpenduduk relatif sedikit. Tapi mari kita lihat negara yang banyak penduduknya. China yang berpenduduk terbesar di dunia mempunyai “Kongres Rakyat Nasional” yang dilakukan untuk meminta pendapat publik tentang tagihan dengan menggelar lokakarya, audiensi dan jajak pendapat.

Tatap muka atau deliberasi online?

Teknologi informasi dan komunikasi telah menggeser orang untuk berinteraksi secara online. Mana yang lebih baik, deliberasi tatap muka atau secara online? Apakah kedua hal itu bisa saling menggantikan?

Menurut Gastil, deliberasi tatap muka lebih efisien, lebih kohesif, dan lebih baik dalam menangani masalah kompleks yang memerlukan penilaian kualitatif. Namun demikian, deliberasi online dianggap lebih baik untuk penilaian kuantitatif dan bisa mengurangi pengaruh status sosial peserta individu.

Dalam diskusi tatap muka, interaksi yang terjadi lebih intens karena peserta dapat langsung berdiskusi dan merespons satu sama lain. Prosesnya juga lebih cepat karena peserta berkumpul pada waktu yang sama di tempat tertentu. Berbeda dengan diskusi online yang prosesnya relatif lebih lama karena tanya-jawab atau argumentasi dilakukan melalui media komputer di mana peserta mungkin mengaksesnya pada waktu yang berbeda.

Kelemahan dari diskusi tatap muka adalah potensi keengganan peserta untuk mengeluarkan pendapat atau mempertahankan pendapat mereka karena pengaruh status sosial peserta lain. Kelemahan diskusi tatap muka ini menjadi kekuatan diskusi online, di mana status sosial peserta relatif tidak terlihat.

Di sisi lain, Aicholzer dan Kubicek yang melakukan pengamatan terhadap enam proses konsultasi dan tujuh proses kolaborasi menyimpulkan bahwa diskusi tatap muka menghasilkan kontribusi yang lebih berkualitas dan lebih baik dalam mencapai kesepakatan.

Sementara diskusi online berhasil mendatangkan lebih banyak peserta dan pendapat karena prosesnya lebih praktis dan murah. Dalam diskusi online peserta lebih cepat mendapat dukungan dari peserta lain yang sepemahaman, tetapi juga lebih mudah merubah opini.

Demonstrasi Mahasiswa September 2019?

Salah satu hal yang dapat dijadikan suatu kasus praktik demokrasi adalah adanya aksi demonstrasi.
Indonesia mengalami peristiwa yang memprihatinkan ketika demonstrasi besar-besaran para mahasiswa dan pelajar terjadi pada bulan September 2019. Aksi unjuk rasa itu berlangsung serentak di berbagai kota dan berakhir ricuh.

Hal yang menyedihkan adalah jatuhnya dua korban jiwa dari pihak masyarakat.
Demonstrasi ini merupakan aksi penolakan lanjutan terhadap kebijakan pemerintah untuk mengesahkan RUU KPK dan RUU KUHP. Banyak pasal-pasal yang sudah disepakati oleh pemerintah dan legislatif, tetapi ternyata ditolak publik.

Pemerintah dan DPR mengatakan bahwa deliberasi telah dilakukan bahkan sejak satu tahun sebelumnya. Tim yang dibentuk pemerintah dan DPR telah melakukan serangkaian diskusi tatap muka yang sebagian besar digelar di kampus-kampus. Jika demikian, mengapa para mahasiswa justru melontarkan alasan tidak mengetahui rancangan undang-undang tersebut dan menuduh pemerintah tidak melibatkan publik dalam penyusunannya?

Para mahasiswa yang ramai-ramai menolak kedua RUU tersebut adalah generasi milenial yang sehari-hari hidup di dunia cyber, bahkan mereka pun lahir di era internet. Jika mereka mengaku tidak memahami alasan perubahan kedua undang-undang tersebut dan terkejut dengan isi pasal-pasalnya, maka patut diduga bahwa deliberasi secara online tidak dilakukan atau tidak berjalan dengan baik.

Anak-anak muda itu mungkin tidak hadir di acara dialog-dialog tatap muka, tetapi mereka biasanya hadir di internet. Jika memang upaya untuk menghasilkan keputusan yang deliberatif ingin dicapai, seharusnya pemerintah dan DPR mempertimbangkan karakter generasi milenial ini.

Epilog

Keterlibatan publik yang deliberatif adalah tahap penting dalam proses pembuatan kebijakan pada pemerintahan modern dan demokratis. Proses deliberasi yang diajarkan di kampus-kampus ilmu pemerintahan dan dibahas di jurnal dan seminar internasional tak lain adalah musyawarah yang sudah ada dalam jiwa bangsa Indonesia, jauh sebelum negara republik ini berdiri.

Setiap pembuatan kebijakan publik yang menyangkut nilai-nilai dan kepentingan masyarakat secara luas harusnya diawali dengan deliberasi publik. Tujuannya bukan hanya untuk mendengar suara publik, tetapi juga memberikan pemahaman kepada publik akan hal-hal khusus yang mungkin kurang diketahui publik.

Diskusi secara tatap muka maupun online memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sehingga keduanya harus dilakukan bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kesalahpahaman, tuduh-menuduh, dan penolakan yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk tujuan lain pun dapat diminimalisir.

“There can be no strong democratic legitimacy without ongoing talk” Benjamin Barber, 1984

______

Referensi:

Aicholzer, G, & Kubicek, H. (2016). Evaluating e-Participation. Public Administration and Information Technology, 19.

Gastil, J. (2000). Is Face-to-Face Citizen Deliberation a Luxury or a Necessity for Democracy?

Chadwick, A. (2006). Internet politics; states, citizens, and new communication technologies. England: Oxford University Press.

Naming and Framing Difficult Issues to Make Sound Decisions. (2011). A Kettering Foundation Report.

Rudra, N, & Chandra, S. (2015, April 2). How public deliberation helps economic stability. Washington Post.

0
0
Sepasang Orang Gila di Cibaduyut

Sepasang Orang Gila di Cibaduyut

Pagi itu seperti biasa saya nyalakan radio biru saya. Suara bariton seorang penyiar pria segera memenuhi kamar. Pagi-pagi begini, seperti biasa radio berita favorit saya itu menyiarkan ocehan solo sang penyiar sejak jam 6 sampai dengan jam 9 pagi. Sesekali, ocehannya diselingi suara pendengar yang menelepon ke studio atau mengirim SMS berisi pengaduan.

Ada beberapa macam pengaduan, misalnya untuk perusahaan daerah air minum (PDAM), urusan telekomunikasi (PT Telkom), dan urusan listrik ke PLN. Kadangkala terdengar pula laporan tentang kondisi jalan: macet atau kecelakaan di jalan X, traffic light rusak di perempatan Y, rombongan pejabat sudah lewat atau belum, sampai dengan polisi tidur yang ketinggiannya “ugal-ugalan” di perumahan Z. Pokoknya macam-macam.

Sampai suatu ketika sang penyiar membacakan satu pesan singkat. Isinya sungguh mengejutkan.

“Ada sepasang orang gila, laki-laki dan perempuan, yang melakukan adegan yang hanya pantas dilakukan suami istri – di emperan salah satu toko di Jalan Cibaduyut.”

Sang penyiar diam sejenak, bingung harus berkata apa.

“Pagi-pagi begini?” tanyanya heran.

Ini nyata, bukan syuting film, saudara-saudara. Parahnya, orang-orang yang melintas di jalan itu malah menonton adegan tak pantas itu – membuat kemacetan di Cibaduyut, Kota Bandung, semakin panjang dan lama.

Tak lama kemudian, ada suara pendengar lain masuk membenarkan isi pesan singkat itu. Sang pendengar lain, seorang ibu-ibu, malah memberi bonus komentar, “Yang nonton itu yang sebenarnya lebih gila dari (orang gila) yang ngelakuin,” katanya gemas.

Pendengar lain yang masuk malah bercerita bahwa orang gila yang laki-laki itu sebenarnya sudah mempunyai 2 pasangan dan bla… bla… bla… Panjang sekali ceritanya.

Kejadian menghebohkan bertajuk kelakuan sepasang orang gila di Cibaduyut itu adalah kejadian beberapa belas tahun yang lalu, saat saya masih kuliah di Bandung. Saat itu saya hanya bisa geleng-geleng kepala mendengarnya.

Pameran Aib di Depan Publik

Hari ini, belasan tahun kemudian, rasanya realita tak banyak berubah. Kalau kita menonton TV, mendengarkan radio, membaca koran, majalah, atau internet, pameran aib di depan publik semacam ini ternyata menjadi jauh lebih “meriah”. Lihatlah judul-judul berita mereka yang begitu seram: “Saling Tuding X vs Y”, “Z Sering Menyakiti Saya”, “Istriku Bau Ikan Asin”, “Suamiku Direbut Pelakor” dan lain-lain.

Dari jam 7 pagi sampai menjelang isya, kita bisa dengan mudah menemukan berita-berita “miring” tentang artis atau pejabat anu. Dengan mudah kita bisa mendapat informasi macam-macam, sensasional, tetapi justru diperjualbelikan.

Misalnya, kabar bahwa artis cantik idola itu ternyata punya pekerjaan sambilan sebagai pekerja seks komersil (PSK), bahwa penyanyi tampan idaman gadis-gadis anak baru gede (ABG) itu ternyata pecandu narkoba, bahwa kehidupan rumah tangga aktor-aktris yang semula kita anggap sebagai ikon pernikahan bahagia itu ternyata berantakan, bahwa mereka sudah lama pisah ranjang, dan sebagainya, dan sebagainya.

Akun Gosip dan Media Mainstream

Seakan tak cukup, kini bahkan 24 jam dalam sehari kita bisa meng-update gosip terbaru lewat akun “lambe-lambean”. Akun-akun gosip ini bahkan sekarang menjadi kiblat dari media mainstream.

Inilah jaman di mana wartawan infotainment kalah cepat dari informan tanpa nama, yang sering kali hanya bermodalkan “hengpon jadul“, untuk memergoki seseartis sedang apa dan bersama siapa.

Berkat “jasa” akun-akun itu, sambil sarapan di kantin kita bisa membahas kenapa Citra Kirana mau menerima lamaran Rezky Aditya, atau dengan siapa lagi Nikita Mirzani berseteru. Kita memasukkan mereka dalam obrolan sehari-hari, seolah-olah kita kenal betul dengan wajah-wajah yang sebenarnya hanya kita kenal lewat layar kaca dan dunia maya itu.

Apalagi di jaman sekarang, orang-orang biasa bisa menjadi selebritis dadakan. Tak harus menjadi artis dan tak harus punya karya. Tanpa prestasi pun, cukup dengan sensasi, orang biasa bisa terkenal dan viral.

Inilah zaman di mana segala kegiatan sekecil apapun dilaporkan dan dipamerkan di media sosial. Inilah zaman di mana kita merasa harus berbagi apapun: kesedihan, kebahagiaan, bahkan kalau perlu aib juga kita bagikan.

Kekuatan Jari Para Netizen

Jangan remehkan kekuatan jari para netizen negeri +62. Mereka bisa mengambil asumsi tertentu hanya dengan petunjuk kecil: semisal artis A menikah bulan apa, lalu anaknya lahir bulan apa. Dengan hitungan sederhana itu saja bisa disimpulkan apakah artis A hamil di luar nikah atau tidak.

Mereka bahkan bisa mengira-ngira kapan Mr. B mulai selingkuh hanya dengan melihat sebuah komen atau jempol Mrs. C yang “sedang sial” karena mampir di akun selingkuhannya tanpa perhitungan yang matang.

Jadi, kalau sekedar membongkar identitas asli berdasar inisial atau clue kecil, itu soal gampang. Apalagi yang namanya jejak digital, susah sekali dihapus. Status yang sudah terlanjur di-posting mungkin bisa kita hapus. Tetapi, siapa yang bisa menjamin di seberang dunia sana tak ada orang yang sudah men-screenshoot status tersebut?

Yang namanya berita buruk, dia jauh lebih cepat tersebar, di-repost oleh satu akun ke akun lain, dibahas di satu grup ke grup lain, dibumbui komentar dan asumsi orang-orang, berkembang menjadi bola panas yang melebar kemana-mana.

Ketika Aib Sudah Terbuka

Sungguh mengerikan membayangkan ketika di dunia ini semua orang sudah terbuka aibnya. Murid-murid akan malas mendengar ajaran sang guru di sekolah yang mereka tahu ternyata suka mabuk minuman keras, umat akan muak mendengar ceramah sang kyai yang ternyata suka main judi, dan entah apa yang akan terjadi jika semua pelacur dan bandar narkoba di seluruh dunia bersatu dan membongkar identitas para pelanggannya, dan sebagainya, dan sebagainya.

Bersyukurlah karena Allah masih berkenan menutup aib kita hingga di mata keluarga dan teman-teman, kita tampak manis, baik, dan tak patut dibenci. Andai saja kenikmatan satu itu Allah ambil sedikiiit saja, entahlah apakah ayah-ibu kita masih mau mengakui kita sebagai anaknya.

Entah apakah kakak-adik kita kita masih mau membela kita. Entah apakah teman-teman sudi bergaul dengan kita atau bahkan sekedar menoleh pada kita. Entah apakah pasangan dan anak-anak kita masih mau mengakui kita sebagai suami, istri, atau orang tuanya.

Entah apakah kita sanggup melihat rekaman perjalanan hidup kita di hari akhir kelak. Di dunia, kita masih bisa berkelit dengan bermacam alasan. Namun di sana, semua aib – walau hanya tersimpan dalam hati — tak akan sanggup kita bantah dan tutupi.

Jika suatu saat aib kita terbuka sedangkan kita tak lagi malu karenanya – bahkan malah merasa bangga – maka kita harus waspada. Karena pada saat itu, mungkin sudah tak ada lagi bedanya, antara kita dengan sepasang orang gila di Cibaduyut itu.

 

 

 

 

1
0
error: