Menyoal Perda Trantibum dan Linmas Tingkat Provinsi: Belajar Dari Provinsi Banten

oleh Hery Yulianto ♥ Associate Writer | Sep 23, 2018 | Birokrasi Efektif-Efisien | 0 Komentar

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah (perda), menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum (trantibum), dan perlindungan masyarakat (linmas).

Sayangnya, penyelenggaraan trantibum dan linmas di level provinsi terkendala dengan ketiadaan perda trantibum dan linmas. Hal ini berbeda dengan level pemerintah kabupaten/kota yang hampir semuanya memiliki perda trantibum dan linmas. Bahkan, beberapa kabupaten/kota juga memiliki perda ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K3).

Tulisan berikut hendak mengupas kendala yang dihadapi oleh pemerintah provinsi (pemprov) di Indonesia dalam penyelenggaraan trantibum dan linmas, dari sisi penetapan aturan dan implementasi.

Ketiadaan Perda dan Dampaknya

Kesulitan yang dialami pemerintah provinsi dalam menyusun perda trantibum dan linmas disebabkan oleh persoalan terkait kewenangan provinsi. Pemprov memiliki kewenangan yang sifatnya lintas daerah kabupaten/kota (pasal 13 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Hal itu menjadikan beberapa pemrov gamang dalam menyusun perda tersebut dan seolah kehabisan ide. Substansi apakah yang perlu diatur?

Ketiadaan perda penyelenggaraan trantibum dan linmas ini mengakibatkan kurangnya kepedulian pemerintah daerah terhadap urusan trantibum dan linmas. Permasalahan yang juga dapat timbul dengan ketiadaan perda tersebut adalah tidak adanya acuan, pedoman, dan standar yang jelas dalam bekerja di level provinsi dan kabupaten/kota. Alhasil, pelaksanaan pekerjaan sulit diukur keberhasilannya. Akibat lainnya adalah lemahnya ikatan koordinasi dan fungsional antar Satpol PP di semua tingkatan.

Pokok-Pokok Pikiran Perda, Belajar dari Banten

Terlepas dari kesulitan yang dialami oleh pemprov lainnya dalam menyusun perda, Pemprov Banten telah menjadi provinsi pertama yang menerbitkan perda trantibum berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Hal itu ditandai dengan pengundangan Perda Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Sebagai sebuah perda payung, perda trantibum dan linmas membingkai perda-perda yang sudah ada, khususnya aspek trantibum dan penegakan peraturan daerah.

Perda Pemprov Banten Nomor 3/2016 menjabarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam UU 23/2014 dan undang-undang lainnya ke dalam pasal demi pasal. Paragraf berikut menjelaskan beberapa pokok pikiran dalam perda tersebut yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi provinsi lain dalam menyusun perda.

Pertama, pengaturan tentang tertib sektor ekologis. Sebagai sebuah urusan konkuren, provinsi juga berkewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sektor ekologis. Yang dimaksud sektor ekologis adalah sektor yang berkaitan dengan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral (pasal 14 UU 23/2014).

Sektor tersebut penting karena penyelenggaraan sebuah urusan tentu saja memerlukan situasi dan kondisi yang kondusif termasuk urusan ekologis. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dapat memenuhi hajat beraktivitas dengan lancar. Di sinilah Satpol PP memiliki peran dalam memberikan dukungan dengan menciptakan tertib sektor ekologis.

Kedua, pengaturan tertib kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis provinsi dapat kita temukan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Salah satu kawasan strategis Provinsi Banten adalah Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Seluruh KP3B masuk ke dalam wilayah Kecamatan Curug Kota Serang.

Sebagai sebuah kawasan, potensi gangguan trantibum sangat mungkin muncul. Dalam hal ini Satpol PP Provinsi Banten bertanggung jawab terhadap terciptanya suasana yang kondusif atas KP3B.

Sayangnya, perda yang disusun oleh Pemprov Banten tidak mencakup kebijakan pengelolaan trantibum KP3B. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dalam perda yang akan ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur (pergub).

Ketiga, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (perda dan perkada). Problema penegakan perda dan perkada adalah adanya tarik-menarik kewenangan antar perangkat daerah.

Sesuai dengan tujuannya, penegakan perda dan perkada diklasifikasikan ke dalam tiga hal, yaitu peningkatan kesadaran, peningkatan ketaatan, dan penerapan sanksi.

Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan dapat dilakukan oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. Penerapan sanksi dilaksanakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan. Penerapan sanksi didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Untuk mewujudkan daya guna dan hasil guna dibentuk Sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.

Keempat, pendanaan. Pendanaan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kinerja Satpol PP. Perda ini menggariskan bahwa pendanaan penyelenggaraan trantibum dan linmas wajib dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, yang dialokasikan paling sedikit nol koma enam (0,6) persen atau sesuai kemampuan keuangan daerah dari APBD. Satpol PP harus menyiapkan program dan kegiatan yang menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat agar alokasi minimal 0,6% bermakna.

Kelima, tunjangan khusus. Perda juga mengamanatkan supaya disusun peraturan gubernur yang mengatur tentang tunjangan khusus bagi polisi pamong praja sebagai tindak lanjut Pasal 21(3) Perda 3 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Menjadi polisi pamong praja, meminjam istilah Fogelson, akan menghadapi “kompleks paria.” Paria adalah kasta terendah dalam ajaran agama Hindu. Pengalaman bekerja menghadapi hal-hal “kotor” telah memisahkan polisi pamong praja dari masyarakat.

Di samping adanya larangan untuk berbagi pengalaman yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan dengan masyarakat, juga demi untuk bertahan secara psikologis (psychological survival), polisi pamong praja harus menekan dan menjadikan dirinya kebal terhadap penderitaan. Dengan demikian, amatlah wajar apabila polisi pamong praja mendapatkan kompensasi berupa tunjangan khusus.

Keenam, peran serta masyarakat. Provinsi Banten terdiri dari  8 kabupaten/kota serta dihuni oleh sekitar 11 juta penduduk. Aspek demografi ini membuat permasalahan trantibum dan linmas menjadi semakin kompleks.

Pemekaran wilayah yang diiringi dengan perkembangan kota serta dinamika perpindahan penduduk menuntut pelayanan trantibum dan linmas yang lebih cepat, lebih murah dan lebih baik.  Namun, rasio jumlah polisi pamong praja terhadap penduduk belum seimbang.

Selain itu, masalah trantibum bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Oleh karenanya, masyarakat didorong berperan aktif dalam penyelenggaraan trantibum dan linmas. Peran aktif masyarakat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan tokoh masyarakat, kearifan lokal, dan hukum adat.

Sebagai contoh di kawasan Baduy, Satpol PP tidak terlalu repot membina trantibum dan linmas di sana. Sistem hukum adat dan kearifan lokal setempat sangat mendukung terjaganya suasana yang kondusif.

Enam pokok pikiran di atas merupakan hal penting yang harus ada dalam perda trantibum dan linmas. Namun, sebagus apapun regulasi sangat tergantung bagaimana implementasinya.

Untuk itu, tindak lanjut dalam peraturan gubernur (pergub) yang rinci sangat diperlukan. Yang tidak kalah penting adalah penyiapan sumber daya aparatur polisi pamong praja juga mendesak dilakukan, dalam hal ini the man behind the gun. Profesionalisme polisi pamong praja adalah sebuah tantangan mendesak untuk diwujudkan.

Kendala Implementasi Perda

Perda 3 Tahun 2016 mengamanatkan juga untuk segera diterbitkan 6 pergub sebagai tindak lanjutnya. Pergub yang harus diterbitkan tersebut akan mengatur penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum kawasan strategis provinsi dan sektor ekologis, Standar Operasional Satpol PP, penyelenggaraan satuan linmas, peran serta masyarakat, tunjangan khusus, dan sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Keenam pergub sangat diperlukan sebagai penjabaran dan pendukung implementasi Perda. Namun, sudah dua tahun sejak diundangkan belum satu pun pergub yang berhasil diterbitkan.

Menurut saya, hal itu disebabkan oleh kurangnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualifikasi  legal drafter di Satpol PP. Tenaga dan pikiran anggota Satpol PP secara umum tersita dengan tugas rutin pengaturan, penjagaan dan patroli (turjawali), pengawasan serta operasi, sehingga belum bisa fokus untuk menggarap pergub.

Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mesti ditingkatkan karena substansi perda trantibum dan linmas beririsan dengan tugas pokok dan fungsi OPD lain.

Sebagai contoh, perwujudan tertib sektor ekologis mengharuskan Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam koordinasi yang dilakukan, perlu adanya penegasan item mana yang dikerjakan dinas teknis, item mana yang ditertibkan Satpol PP, serta item mana yang ditegakkan PPNS dari dinas teknis. Hal tersebut tentunya memerlukan pembahasan yang mendalam dan paripurna.

Pencantuman pasal yang mengatur alokasi minimal 0,6% dari APBD untuk penyelenggaraan trantibum dan linmas baru sekedar angin surga. Realisasi anggaran satpol PP masih jauh dibawah 0,6% dari APBD. Faktor penyebabnya ada dua hal yakni:

Pertama, penormaan yang belum menjamin kepastian hukum dari pasal tersebut. Mari kita cermati bunyi lengkap pasal yang mengatur hal tersebut, terdapat penambahan frasa “atau sesuai kemampuan keuangan daerah”.

Walaupun pada waktu pembahasan dimaksudkan untuk memberikan ruang dialog dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hal itu telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Ditambah lagi, perda juga tidak mengatur tentang sanksi bila pemerintah daerah tidak memenuhi pasal tersebut.

Kedua, kepala Satpol PP mempunyai pekerjaan rumah untuk meyakinkan gubernur bahwa Satpol PP penting dan urgen. Cetak biru Satpol PP yang komprehensif perlu disampaikan dan diketahui kepada beliau.

Dengan demikian, sepanjang realistis dan sesuai dengan visi dan misi gubernur, berapa pun anggaran yang diusulkannya, maka gubernur akan dipenuhi. Kepala Satpol PP mestinya diisi dengan ASN pilihan, dan bukan sebagai “tempat parkir pejabat”. Terlebih lagi dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP yang mengharuskan seorang Kepala Satpol PP memiliki kualifikasi PPNS.

Pergub tunjangan khusus Satpol PP sepertinya juga sulit diwujudkan. Dasar hukum tunjangan khusus, yakni PP 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP yang mengatur tentang tunjangan khusus (pasal 7 ayat 2), telah dicabut dan diganti dengan PP 16 Tahun 2018. PP terbaru tidak mengatur tunjangan khusus yang sejiwa dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menganut single salary. Namun demikian, kesejahteraan Satpol PP tidak boleh diabaikan disebabkan adanya faktor risiko yang besar dalam pelaksanaan tugas.

Epilog

Keamanan dan ketertiban tentu saja diperlukan bagi masyarakat di setiap daerah. Untuk itu, sudah selayaknya jika provinsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya memiliki peraturan daerah yang dapat memayungi aturan dan kebijakan daerah di bawahnya.

Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi oleh provinsi di Indonesia dalam hal penyusunan perda dan implementasinya perlu dihadapi dan diantisipasi dengan baik.***

(Artikel ini adalah reproduksi dengan beberapa tambahan dari artikel dengan judul Kado Manis HUT Satpol PP yang pernah dimuat di Harian Kabar Banten, Rubrik Opini Halaman 8, tanggal 6 Maret 2017).

Mencapai Konsensus dalam Bidang Perpajakan: Meninjau Ulang Pola Komunikasi Pelaporan Penggunaan Uang Negara

oleh Ryan Agatha Nanda Widiiswa ▲ Active Writer and Associate Poetry Writer | Sep 13, 2018 | Birokrasi Efektif-Efisien | 1 Komentar

Peralihan Sumber Daya Penerimaan Negara

Selama tahun 2016 dan 2017 pajak memiliki porsi yang dominan dalam APBN, yakni masing-masing sebesar 86,2% dan 85,6% dari total penerimaan negara. Fakta ini sangat kontras apabila kita bandingkan dengan zaman orde baru, saat penerimaan negara kita masih sangat bergantung dari penerimaan minyak dan gas bumi. Misalnya, selama periode tahun 1979-1985 persentase penerimaan negara dari minyak dan gas bumi mencapai kisaran angka 60% – 65%.

Apabila dilihat dari perspektif sumber pendapatan negara, kekontrasan itu menandakan adanya peralihan dari sumber daya alam (SDA) ke pajak. Pada tahun-tahun selanjutnya, penerimaan negara kita benar-benar akan didominasi oleh penerimaan pajak. Menurut saya, saat ini semestinya kita berada pada tahap akhir peralihan tersebut. Pemerintah sendiri terlihat bersemangat mendorong ke arah sana.

Hal itu dapat dilihat dari target tax Ratio selama lima tahun dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak 2015 – 2019 yang cenderung dipatok semakin meningkat. Tax Ratio merupakan salah satu indikator untuk mengukur optimasisasi sistem perpajakan dalam menghimpun penerimaan dan kepedulian masyarakat terhadap aspek perpajakan.

Sayangnya, selama tiga tahun pertama Renstra terjadi gap antara target yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan apa yang telah dicapai oleh pemerintah. Berikut adalah tabel target tax ratio dan capaiannya sejak tahun 2015:

                     *Target Tax Ratio  didapatkan dari Renstra Direktorat Jenderal Pajak 2015-2019

                      *Capaian Tax Ratio didapatkan dari https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017

Cara Pandang Masyarakat

Apa yang penting dari angka-angka di tabel tersebut? Benarkah kita sedang berada dalam sebuah tahap akhir peralihan? Capaian tax ratio tiga tahun pertama yang stagnan pada kisaran angka 10% menjadi penanda bahwa proses peralihan itu sepertinya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.

Proses peralihan tersebut semestinya dapat mempengaruhi bagaimana cara pandang masyarakat terhadap pemerintahan. Di sinilah peran penting pemerintahan secara keseluruhan, bukan sektoral, untuk dapat mengawal proses peralihan ini dengan baik.

Seperti yang dijelaskan oleh Natural Resource Governance Institute (NRGI), ketika penerimaan suatu negara bergantung pada sumber daya alam (SDA), maka masyarakat akan kurang peduli terhadap bagaimana penerimaan tersebut digunakan. Sebaliknya, ketika penerimaan suatu negara bergantung pada pajak, maka masyarakat akan sangat memedulikan bagaimana penerimaan suatu negara tersebut akan digunakan.

Senada dengan NRGI, Michael L. Ross, seorang peneliti dari University of California, dalam penelitiannya mengatakan bahwa jika suatu negara ingin menguatkan penerimaan dari sektor yang menuntut peranan langsung dari sumber daya rakyat (pajak), maka rakyat akan menuntut pelaksanaan pemerintahan yang lebih akuntabel, informatif, dan transparan.

Sebenarnya karakteristik bagaimana rakyat bereaksi terhadap perubahan jenis penerimaan negara tidak dapat terlepas dari kutukan sumber daya (resources curse effect). Salah satu bagian terpenting dari kutukan tersebut adalah bagaimana mendorong peran langsung masyarakat dalam pemenuhan anggaran negara.

Pada masa kelimpahan SDA (resources boomers), masyarakat merasa tidak begitu berperan dan justru terkesan tidak begitu peduli dengan anggaran negara. Sebaliknya, jika peran masyarakat dalam anggaran negara melalui kewajiban pajak menjadi sentral, maka masyarakat akan sangat peduli dengan anggaran negara. Dengan begitu, pemerintah sudah seharusnya mampu menjelaskan dengan baik kepada masyarakat tentang apa peranan mereka serta bagaimana pemerintah akan menggunakannya.

Jika kita kembali melihat pada capaian tax ratio yang cenderung stagnan, sepertinya ada sesuatu yang salah selama ini. Apa masalah sesungguhnya?

Masalah Komunikasi

Selama ini pemerintah sudah berupaya menjelaskannya melalui laporan pertanggungjawaban anggaran dan informasi perpajakan. Namun, laporan tersebut masih berputar pada tatanan birokrasi, misalnya laporan APBN, APBD, ataupun laporan keuangan desa.

Masalah yang timbul kemudian adalah tidak semua masyarakat dapat dengan mudah memahami laporan tersebut. Jangankan masyarakat, dari pihak internal pemerintah sendiri saja masih banyak yang tidak begitu paham ketika membaca laporan tentang kemana uang hasil penerimaan pajak digunakan.

Laporan-laporan tersebut memang ‘baik’ sebagai sebuah instrumen pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, apakah laporan-laporan tersebut juga ‘baik’, sehingga mampu menjadi penanda bahwa segala aktivitas negara memerlukan sumber daya dari pajak? Bagaimana mungkin laporan tersebut dapat menjadi ‘baik’ ketika untuk memahaminya saja diperlukan sebuah ilmu keuangan negara yang tidak sederhana?

Gap pemahaman inilah yang sedikit banyak memengaruhi pemahaman masyarakat atas apa yang disampaikan oleh pemerintah. Masyarakat sepertinya kesulitan menangkap simbol yang ingin disampaikan pada laporan keuangan karena angka-angka yang tertera disusun dan dijelaskan dengan bahasa yang tidak umum. Kesulitan tersebut bisa terjadi saat masyarakat membaca semua jenis laporan keuangan, baik pemerintah pusat, kementerian, pemerintah daerah hingga desa.

Di sisi lain, simbol tetap penting dalam komunikasi manusia, karena pada dasarnya manusia memahami segala realitas kehidupan melalui pemahaman simbol-simbol. Begitu juga manusia sebagai wajib pajak memerlukan simbol yang mampu menjelaskan apa saja kegunaan atas pajak yang telah mereka setorkan.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana pemerintah mampu menyajikan simbol yang mudah dipahami? Simbol yang membuat masyarakat dapat memahami kegunaan pajak dan menstimulasi kesadaran atas kewajiban pajak pada diri mereka. Hal itu sangat diperlukan mengingat hampir sebagian besar penerimaan pajak selama ini berasal dari voluntary tax compliance yang berlandaskan pada kesadaran perpajakan masyarakat.

Mengubah Pola Komunikasi

Seperti yang dikatakan oleh Jurgen Habermas, salah seorang filsuf besar dari Jerman, bahwa dalam mencapai sebuah konsensus bernegara perlu adanya kesalingpahaman antar anggota masyarakat, dan juga antara negara dengan masyarakat.

Atas permasalahan penyampaian simbol, laporan-laporan keuangan tersebut terasa ‘kosong’ karena mayoritas hanya dipahami oleh para birokrat dan akademisi. Boleh diakui atau tidak, masih jarang sekali aktivis sosial maupun politisi mengangkat permasalahan tarif dan pelaksanaan perpajakan dalam kritik mereka terhadap pemerintah.

Bisa jadi hal ini terjadi karena laporan keuangan pemerintah baru dipahami dari sisi pengeluaran. Atau, mungkin laporan keuangan pemerintah gagal menjadi penanda adanya penerimaan pajak yang membuat terlaksananya pengeluaran tersebut.

Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sudah mulai mengubah pola komunikasi kepada masyarakat dengan mengeluarkan informasi berbentuk infografis yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Namun, akan tetap menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana dengan instansi pemerintah lainnya? Apakah akan beranjak dengan menggunakan pola komunikasi yang lebih memasyarakat seperti yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan? Ataukah instansi pemerintah lainnya masih saja mengandalkan laporan keuangan sebagai satu-satunya informasi kepada masyarakat?

Epilog

Jika pemerintah ingin proses peralihan panjang sumber penerimaan negara dari SDA menjadi pajak dapat berjalan maksimal, sudah selayaknya pemerintah secara keseluruhan meninjau ulang pola komunikasi laporan penggunaan uang negara. Hal itu perlu dilakukan, bukan hanya agar laporan keuangan menjadi mudah dipahami, tetapi juga agar tercapai konsensus bernegara terutama dalam hal perpajakan.***

Rerangka Konseptual Sistem INSW untuk Meningkatkan Kinerja Perdagangan Internasional di Indonesia

oleh Lucky Akbar ▲ Active Writer and Associate Poetry Writer | Sep 2, 2018 | Birokrasi Efektif-Efisien | 0 Komentar

Pada tanggal 30 September 2015, hampir tiga tahun lalu, pemerintah telah meresmikan peluncuran portal Indonesia National Single Window (INSW). Portal tersebut diluncurkan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang terintegrasi ke dalam Asean Single Window.

Peresmian itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Darmin Nasution, Menteri Keuangan yang pada waktu itu masih dijabat oleh Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Layanan Informasi yaitu Rudiantara, Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta para kepala badan/lembaga non kementerian terkait.

Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan saat memberikan sambutan di acara tersebut, sistem INSW adalah sistem yang mengintegrasikan proses layanan ekspor-impor di semua kementerian/lembaga (K/L) terkait. Hal ini meliputi proses perizinan, kepabeanan dan pengeluaran barang, atau dengan kata lain custom clearance dan cargo release.

Dengan sistem INSW tersebut diharapkan perdagangan internasional pelabuhan atau bandara di Indonesia dapat bersaing dalam hal efisiensi lalu lintas barang.  Apabila proses lalu lintas barang semakin efisien, maka akan mendorong percepatan transaksi dan pendayagunaan barang-barang tersebut secara ekonomis guna berbagai kepentingan pembangunan dan atau pertumbuhan ekonomi.

Percepatan lalu lintas barang tersebut juga akan membawa Indonesia menjadi negara yang terpercaya kehandalannya dalam masalah kepabeanan dan bongkar muat barang di kancah perdagangan internasional. Namun demikian, sampai saat ini portal tersebut masih memiliki beberapa kendala yang perlu segera ditangani. Beberapa tantangan aplikasinya pun sebaiknya dapat segera terjawab.

Dalam tulisan ini, saya mengusulkan sebuah rerangka konseptual, yang dasar pemikirannya mengacu pada logical framework analysis (LFA), yang dapat digunakan oleh manajemen dalam menjawab tantangan sistem INSW yang mesti diantisipasi.

Faktor Pendorong

Secara umum, latar belakang penerapan sistem INSW di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor pendorong, yaitu faktor eksternal dan internal.

Faktor eksternal adalah adanya himbauan dan komitmen dari beberapa organisasi internasional, seperti World Customs Organization (WCO), World Trade Organization (WTO), serta beberapa organisasi lainnya di bawah United Nation yang peduli dengan permasalahan perdagangan internasional. Himbauan tersebut ditindaklanjuti dengan berbagai komitmen dan kesepakatan para pemimpin negara-negara di tingkat regional Asean.

Adapun faktor pendorong internal adalah adanya kepentingan nasional untuk mengontrol lalu-lintas barang antar negara (crossborder control), terutama yang terkait dengan isu terorisme, trans-national crime, drug trafficking, illegal trading, intelectual property right, perlindungan konsumen, dan illegal activity lainnya.

Selain itu, beberapa pendorong lainnya dipicu oleh adanya kesadaran tentang kondisi kinerja pelayanan ekspor-impor yang masih perlu ditingkatkan, di antaranya adalah tentang waktu penanganan (lead time) barang impor dan ekspor yang masih cukup tinggi, masih adanya biaya-biaya dalam penanganan barang ekspor-impor, serta validitas dan akurasi data ekspor-impor yang belum memadai.

Tantangan INSW

INSW merupakan sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan proses bisnis perdagangan internasional yang terkait dengan berbagai K/L. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang harmonis dari seluruh K/L yang memiliki keterkaitan proses bisnis yang saat ini sudah mencapai 15 kementerian dan lembaga (18 unit pengelola perijinan pada 15 K/L).

Selanjutnya, Menteri Keuangan menetapkan organ pengelola portal dengan nama Pengelola Portal INSW (PP INSW). Organ tersebut berada di bawah Menteri Keuangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 tahun 2015).

Dari aspek kelembagaan, sesuai dengan Pasal 10 Perpres 76 tahun 2014, maka setiap K/L yang terintegrasi dengan INSW diamanatkan untuk membentuk Unit Pengelola Layanan INSW.  Hal itu dapat diterapkan dengan membentuk unit baru atau penetapan unit kerja yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan masing-masing K/L. Adanya unit pengelola ini akan memudahkan koordinasi antara PP INSW dan K/L.

Tantangan utama INSW adalah mengharmoniskan peraturan di K/L yang masih tumpang tindih dalam mendukung kelancaran perdagangan internasional.

Selain itu, secara organisasi, PP INSW adalah unit setara eselon I di bawah Kementerian Keuangan, sehingga terdapat hambatan birokrasi maupun psikologis saat PP INSW harus mengoordinasikan K/L. Dengan demikian, unit tersebut tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk mengatur konten dari suatu peraturan yang akan diterbitkan atau yang sudah diberlakukan oleh K/L.

Mengusulkan Rerangka Konseptual

Untuk menjawab tantangan tersebut, saya mengusulkan sebuah rerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis perencanaan, penilaian, pemantauan, dan evaluasi proses INSW.

Rerangka yang dasar pemikirannya mengacu pada logical framework analysis ini, juga dapat digunakan untuk memetakan permasalahan mengenai kewenangan dan hambatan birokrasi dalam mengatur konten ataupun koordinasi di tingkat K/L.

Rerangka ini menganalisis empat pilar rekomendasi perbaikan, yaitu sumber daya manusia, proses bisnis dan organisasi, regulasi, serta modernisasi layanan.

Dalam penyusunan rerangka ini diperlukan beberapa analisis agar hasil rerangka dapat lebih komprehensif dan handal. Analisis tersebut adalah analisis stakeholder, analisis problem, analisis tujuan, dan analisis strategi.

Analisis stakeholders digunakan untuk menentukan target group dan group stakeholder lainnya. Analisis problem diperlukan dalam rangka mencari akar masalah bukan sekedar gejala, sehingga desain program yang dibangun dapat menyelesaikan masalah.

Analisis tujuan digunakan untuk mengembangkan tujuan program berdasarkan problem yang sudah diidentifikasi serta menentukan cara untuk menyelesaikan problem tersebut.

Adapun analisis strategi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai pilihan strategi dan kemudian menentukan strategi yang paling tepat berdasarkan tujuan utama pengembangan program.

Bagan Penguatan Pengelolaan Sistem INSW

Setelah seluruh analisis tersebut di atas dilakukan, hasilnya dapat dituangkan dalam bentuk bagan yang menyajikan ringkasan apa yang menjadi tujuan program dan bagaimana melakukannya, apa yang menjadi asumsi dasar, dan bagaimana output serta outcome dimonitor dan dievaluasi.

Struktur bagan ini terdiri dari hirarki tujuan (goal, purpose, outcome), kegiatan, indikator pengukuran, metode verifikasi, dan asumsi.

Contoh bagan, yang saya sebut dengan bagan penguatan pengelolaan sistem INSW, adalah sebagai berikut:

Masukan (input) dimaksudkan untuk menjawab identifikasi masalah yang dihadapi oleh PP INSW. Masukan tersebut terdiri dari empat pilar, yaitu sumber daya manusia, proses bisnis dan organisasi, regulasi, serta modernisasi layanan. Keempatnya mempunyai indikator objektif yang dapat diverifikasi dengan bentuk verifikasi keberhasilan berupa  program dan kegiatan.

Selanjutnya, input dari empat pilar tersebut harus mengarah kepada output yang dituju, yaitu penguatan kewenangan dan penguatan koordinasi dengan stakeholder. Output tersebut sebaiknya mempunyai indikator objektif yang dapat diverifikasi, terdiri dari pengelolaan PP INSW yang lebih efektif, transparan, akuntabel, serta strategi komunikasi yang efektif.

Kemudian berdasarkan output penguatan kewenangan dan koordinasi yaang ingin dituju dalam pelaksanaan tugas INSW di atas, kita selanjutnya dapat merumuskan outcome dan impact.

Outcome berupa Pelaksanaan tugas PP INSW yang berjalan dengan baik dan lancar, dengan indikator objektif yang dapat diverifikasi berupa tingkat dwelling time yang sesuai dengan tingkat kompetisi yang diharapkan, dengan bentuk verifikasi laporan tingkat penurunan dwelling time.

Outcome lainnya ialah mengenai tata kelola perdagangan internasional yang value for money bagi pengguna jasa, dengan bentuk verifikas hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna yang semakin membaik.

Selain itu terdapat outcome yang juga penting, yakni tingkat kepercayaan kepada akuntabilitas layanan yang semakin baik, dalam  bentuk verifikasi laporan hasil audit kinerja organisasi dan sistem yang dikelola.

Adapun dari sisi Impact dapat kita jumpai adanya kebijakan paket ekonomi terkait INSW mencapai sasaran yang diharapkan. Indikator objektif yang dapat diverifikasi berupa pengelolaan perdagangan internasional yang semakin baik dengan bentuk verifikasi berupa neraca perdagangan Indonesia yang surplus, dan peningkatan good governance dalam konteks memfasilitasi perdagangan internasional oleh pemerintah, dapat berbentuk verifikasi tingkat lalu lintas barang.

Epilog

Rerangka konseptual penguatan pengelolaan sistem INSW di atas hanyalah sebuah contoh yang tentu saja perlu diuji dan dikembangkan lebih jauh agar nantinya dapat digunakan sebagai instrumen manajemen.

Saya berharap dengan adanya rerangka konseptual ini dapat memperkaya konsep penguatan kewenangan dan koordinasi yang ingin dituju dalam pelaksanaan tugas PP INSW. Hal itu  bertujuan untuk memberikan dukungan optimal dalam rangka kelancaran perdagangan internasional di Indonesia, dan memberikan keuntungan strategis dalam rangka penguatan atas pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.***

Menuju Money Follows Program Melalui Resource Forum: Studi Kasus Kementerian Keuangan

oleh Lucky Akbar ▲ Active Writer and Associate Poetry Writer | Jul 26, 2018 | Birokrasi Efektif-Efisien | 2 Komentar

Prolog

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses penting suatu organisasi. Dari proses ini, kita bisa mengetahui ke mana arah suatu organisasi. Itulah sebabnya proses ini mesti terus diperbaiki guna merealisasikan perencanaan dan penganggaran yang lebih kredibel, termasuk di lingkungan birokrasi.

Salah satu upaya perbaikan yang dilakukan terkait proses perencanaan dan penganggaran ini di Indonesia adalah dengan memperkenalkan prinsip ‘money follows program’ sebagai pengganti ‘money follows function’. Prinsip ini dikemukakan pertama kali oleh Presiden Jokowi pada saat kick-off penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017.

Pada waktu itu, Jokowi mengarahkan agar anggaran kementerian/lembaga lebih dialokasikan pada kegiatan yang menjadi agenda prioritas pembangunan nasional. Sebab, sudah menjadi suatu kebiasaan buruk kementerian/lembaga di Indonesia yang cenderung mengalokasikan anggarannya secara merata, yang dikenal sebagai “peanut butter costing”, yaitu mereka kurang melihat prioritas apa yang mesti dilakukan.

Di masa lalu, alokasi anggaran ini biasanya hanya berdasarkan pada tugas dan fungsi saja, tetapi tidak berorientasi pada program prioritas nasional.

Dengan money follows program, anggaran yang diterima sebuah unit organisasi di sebuah kementerian/lembaga akan disesuaikan dengan karakteristik program yang menjadi tugas dan fungsi utamanya.

Misalnya, di Kementerian Keuangan, unit Direktorat Jenderal Pajak akan memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan unit Sekretariat Jenderal. Alasannya, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal ini sangat strategis dalam mengumpulkan penerimaan negara, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Melalui pergeseran paradigma money follows program ini diharapkan organisasi publik di Indonesia akan berpikir visoner dalam merencanakan dan mengelola anggarannya sesuai dengan grand design dan misi organisasi.

Operasionalisasi Money Follows Program di Kementerian Keuangan

Belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 adalah Rp2.204,3 triliun. Dalam APBN ini, Kementerian Keuangan termasuk dalam sepuluh kementerian dengan anggaran yang terbesar, yaitu Rp45,7 triliun.

Hal tersebut memberikan beberapa konsekuensi. Pertama, Kementerian Keuangan mesti mempertanggungjawabkan anggaran tersebut secara akuntabel dan transparan.

Kedua, Kementerian Keuangan akan menjadi role model pengelolaan keuangan negara yang memberikan nilai tambah melalui pendekatan yang inovatif.

Ketiga, Kementerian Keuangan mesti membuktikan sistem manajemen keuangannya dapat direplikasi ke instansi lain.

Memperhatikan beberapa konsekuensi tersebut, Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan apa yang disebut dengan ‘resource forum’.

Jika diperhatikan, forum ini sejalan dengan upaya mencapai prinsip money follows program. Sebab, forum ini membahas usulan rencana kerja dan inisiatif strategis organisasi tahun yang akan datang dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan proyeksi tahun berjalan.

Forum ini adalah sarana komunikasi antara pengelola fungsi sumber daya dan pengelola fungsi teknis untuk menyepakati target kinerja dan dukungan penganggaran yang dibutuhkan.

Secara periodik, forum ini dilakukan secara berjenjang, baik di tingkat kementerian maupun tingkat unit organisasi eselon I. Forum dilakukan pada saat penyusunan rencana kerja atau pagu indikatif, penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) atau pada saat pagu anggaran, dan pada saat alokasi pagu anggaran. Tujuannya adalah terciptanya rasa kepemilikan (ownership) dan komitmen dari pemilik kegiatan prioritas.

Secara berjenjang resource forum ini dimulai dari penyusunan anggaran unit eselon I, di mana para manajer masing-masing unit eselon I yang mengelola sumber daya organisasi bertemu secara periodik, yaitu unit kerja yang menangani organisasi dan kinerja, SDM, keuangan, serta teknologi informasi. Pada praktiknya, forum ini dipimpin oleh kepala biro umum atau sekretaris di inspektorat jenderal, direktorat jenderal, dan badan.

Masing-masing manajer sumber daya pada forum ini berkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai contoh, manajer organisasi dan kinerja bertanggung jawab dalam hal penyusunan rencana dan pengukuran kinerja, manajer SDM melakukan analisis kebutuhan dan pengembangan SDM, manajer aset mengidentifikasi dan menyusun rencana kebutuhan aset, serta manajer teknologi dan informasi menyusun kebutuhan pengelolaan operasional infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi. Di sisi lain, manajer keuangan menyusun penganggaran organisasi dengan memperhitungkan implikasi dari rencana kebutuhan unit kerja lainnya, baik pada belanja operasional maupun non-operasional dengan mempertimbangkan strategi dan prioritas anggaran.

Hasil pembahasan forum ini didokumentasikan oleh kepala biro umum atau para sekretaris untuk disampaikan kepada pimpinan unit eselon I sebagai bahan dalam penyusunan ‘pernyataan anggaran (budget statement)’.

Pernyataan ini merupakan surat pernyataan komitmen pimpinan unit organisasi eselon I dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran sesuai dengan program kerja dan inisiatif baru.

Tujuan penyusunan pernyataan anggaran ini adalah agar pimpinan unit organisasi eselon I selaku penangung jawab program berpartisipasi dan peduli dalam penyusunan anggaran dan bertanggung jawab atas anggaran unit yang telah disusun berdasarkan target kinerja yang akan dicapai.

Pernyataan anggaran ini disusun pada tahun anggaran sebelumnya yang menjelaskan secara singkat dan relevan outcome yang akan dicapai, serta bagaimana cara pencapaian outcome.

Pernyataan ini merinci program kerja yang berkontribusi dalam pencapaian outcome sesuai dengan logic model beserta penanggung jawab masing-masing program. Selanjutnya, di dalam pernyataan ini dijelaskan usulan inisiatif baru dan penanggung jawabnya. Selain itu, pada pernyataan ini juga dicantumkan anggaran masing-masing program dan inisiatif baru.

Setelah forum pada tingkatan unit organisasi eselon I selesai dilaksanakan, selanjutnya dilaksanakan forum pada tingkatan kementerian.

Forum pada tingkatan ini melibatkan para manajer sumber daya di Kementerian Keuangan, yaitu, antara lain Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan, serta Kepala Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan.

Pelaksanaan forum pada tingkatan kementerian ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal setelah penyampaian pernyataan anggaran dari unit organisasi eselon I. Biasanya, hal-hal yang dibahas pada forum ini mencakup beberapa hal.

Pertama, evaluasi kinerja keuangan level kementerian tahun anggaran sebelumnya (X-1). Kedua, penentuan prioritas usulan anggaran unit eselon I tiga tahun anggaran berikutnya (X+1, X+2, dan X+3). Ketiga, pembahasan kegiatan unggulan tiga tahun anggaran berikutnya. Keempat, harmonisasi berbagai usulan, seperti usulan anggaran kediklatan, teknologi informasi, aset, serta sumber daya manusia. Kelima, persiapan pembahasan anggaran Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR RI.

Hasil forum pada tingkatan kementerian ini adalah ‘pernyataan komitmen (commitment letter)’ yang akan disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh unit organisasi eselon I. Pernyataan ini menegaskan komitmen para pihak dalam mengawal usulan anggaran yang dituangkan dalam pernyataan anggaran dan menjadi arah kebijakan anggaran untuk dipedomani oleh seluruh pihak di Kementerian Keuangan.

Tantangan Implementasi dan Langkah ke Depan

Perubahan menuju money follows program di Kementerian Keuangan bukanlah tanpa tantangan. Terlebih lagi karena praktik ‘business as usual’ telah berjalan cukup lama di Kementerian Keuangan. Karena itu, perubahan menuju money follows program ini memerlukan dorongan yang melibatkan seluruh unsur pimpinan.

Komitmen atas anggaran yang disusun juga mesti ditunjukkan dengan keseriusan dan perhatian yang tinggi oleh seluruh pimpinan. Komitmen pimpinan dan koordinasi semua pihak juga akan berimplikasi pada kinerja sumber daya organisasi.

Memang, kebiasaan lama terkait pengalokasian anggaran yang hanya fokus pada kegiatan rutin dan kurang memperhatikan hal-hal bersifat strategis tidak bisa diubah dalam waktu singkat. Dalam praktiknya, seringkali hal strategis tidak masuk ke dalam perencanaan dan penganggaran.

Namun, Kementerian Keuangan secara internal selalu berusaha mengarahkan agar kegiatan strategis dapat tercukupi alokasi anggarannya dari memfokuskan kembali (refocusing) alokasi anggaran yang kurang strategis. Sebagai contoh, selain dengan mengalokasikan kembali (reallocate) anggaran antar kegiatan, Kementerian Keuangan juga mengalokasikan kembali anggaran antar program atau antar unit organisasi eselon I.

Tidak kalah pentingnya, setelah perumusan prioritas anggaran, Kementerian Keuangan juga melaksanakan proses quality assurance, yaitu pemantauan dan evaluasi guna memastikan pelaksanaan anggaran telah on track, sesuai dengan perencanaan yang disusun, dan sebagai feedback meningkatkan kualitas proses penyusunan anggaran di masa berikutnya.

Proses ini mencakup beberapa hal. Pertama, evaluasi konsistensi pencapaian sasaran kinerja, yang meliputi volume keluaran dan indikator kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran kinerja yang tertuang pada Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Kedua, evaluasi kesesuaian total pagu anggaran dalam RKA-K/L dengan pagu anggaran dari DPR RI.

Ketiga, pemantauan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran, seperti penerapan Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK), penggunaan akun, dan pembatasan penggunaan produk impor.

Keempat, penelaahan kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L, seperti RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya.

Kelima, penelaahan rincian alokasi anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.

Keenam, evaluasi kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran yang dihasilkan.

Melalui berbagai upaya yang berkelanjutan menuju money follows program tidaklah berlebihan jika disimpulkan bahwa Kementerian Keuangan telah terus berupaya memfokuskan anggarannya guna menunjang pencapaian kinerja strategis pemerintah, utamanya atas program-program yang memiliki leverage nasional tinggi.***

Mengantisipasi Persepsi Negatif Masyarakat dalam Penyelenggaraan ASIAN Games 2018

oleh Betrika Oktaresa ◆ Professional Writer | Jul 22, 2018 | Birokrasi Efektif-Efisien | 0 Komentar

Pengantar

The Social Amplification of Risk (SARF) adalah suatu kerangka atau model yang menjelaskan bagaimana peristiwa risiko dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak. SARF adalah cara sistematis untuk mencari penjelasan bahwa suatu peristiwa risiko, melalui proses sosial dan psikologis, dapat ditingkatkan atau dikurangi dan mengarah pada konsekuensi yang berbeda pada tingkat yang berbeda.

SARF juga mampu mengindikasikan bahwa amplifikasi atau pelemahan risiko diawali dari kejadian risiko yang menunjukkan sinyal risiko. Risiko tersebut akan dikuatkan atau dilemahkan oleh persepsi individu atau kelompok yang mengakibatkan penyebaran dampak risiko (ripple effect) atau disebut juga dengan dampak sekunder.

Melalui persepsi tersebut, individu maupun kelompok akan berbeda dalam memandang dan memperlakukan risiko. Misalnya, risiko yang sebenarnya berdampak rendah dipersepsikan menjadi risiko yang berdampak tinggi, begitu juga sebaliknya.

SARF dapat menunjukkan peristiwa di mana proses informasi, komposisi kelembagaan, serta tanggapan kelompok dan individu berdasarkan pengalaman sosial mereka terhadap risiko berkontribusi terhadap konsekuensi risiko.

Kasus Brent Spar

Untuk memberikan gambaran lebih jelas, pendekatan SARF dapat dijelaskan dalam contoh kasus rencana penenggelaman Brent Spar pada tahun 1995. Brent Spar, atau Brent E, adalah penyimpanan minyak yang terletak di Laut Utara United Kingdom yang dioperasikan oleh Shell UK.

Namun, setelah selesainya pembangunan sambungan pipa ke terminal minyak di Sullom Voe di Shetland pada tahun 1991, fasilitas penyimpanan tersebut dianggap tidak memiliki nilai lebih lagi sehingga tidak lagi digunakan. Shell UK sebagai pengelola memutuskan untuk menenggelamkan Brent Spar sebagai opsi teraman untuk lingkungan dan berbiaya rendah dibandingkan dengan opsi lainnnya.

Opsi tersebut telah didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, yang menyatakan bahwa rencana penenggelaman tersebut berdampak kecil terhadap pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, risiko yang harus dimitigasi atas pilihan penenggelaman Brent Spar adalah risiko pencemaran lingkungan, di mana hal tersebut telah dimitigasi dengan riset yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan yang menyatakan bahwa pilihan tersebut adalah opsi teraman.

Namun, masalah muncul ketika Shell UK tidak secara tepat menjalin komunikasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk Greenpeace sebagai LSM yang fokus terhadap permasalahan lingkungan. Kurangnya informasi yang diperoleh oleh Greenpeace mendorong penolakan terhadap rencana tersebut. Puncak dari protes yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut adalah ketika empat aktivis Greenpeace menduduki Brent Spar pada tanggal 30 April 1995.

Ketika itu, para aktivis tersebut mengambil sampel dari isi Brent Spar dan mengirimkannya untuk pengujian, dan menentukan sifat polutan yang terdapat dalam alat penyimpanan tersebut. Masalahnya, sampel tersebut dikumpulkan secara tidak benar sehingga menghasilkan perkiraan yang salah atas isi penyimpanan minyak itu.

Lebih buruk lagi, gerakan yang dilakukan oleh Greenpeace didukung oleh media sehingga informasi yang sebenarnya tidak akurat tersebut mampu menyebar dengan cepat kepada publik dan membangun persepsi publik tentang dampak buruk dari rencana penenggelaman Brent Spar tersebut.

Hal itu menciptakan amplifikasi sosial yang melahirkan risiko baru yang jauh lebih berdampak besar bagi Shell karena terjadi pemboikotan produk-produk Shell di Jerman dan Belanda sebagai protes atas rencana Shell UK tersebut. Selain ancaman risiko reputasi Shell sebagai sebuah brand, Shell juga harus mengalami kerugian finansial yang berdampak besar terhadap keberlangsungan perusahaan.

Contoh di atas menggambarkan tentang pentingnya pengomunikasian yang komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengomunikasian atas risiko, atau dikenal dengan istilah risk communication. Jika sejak awal Shell UK secara aktif menginformasikan rencana tersebut kepada publik, termasuk menginformasikan bahwa opsi tersebut telah diuji secara riset aman bagi lingkungan, amplifikasi sosial atas hal tersebut kecil kemungkinan akan terjadi.

Kasus Piala Dunia 2014

Contoh lainnya, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, protes yang dilangsungkan menjelang perhelatan Piala Dunia 2014 di Brazil menggambarkan pentingnya membangun komunikasi yang efektif kepada para pemangku kepentingan, terutama kepada media, lembaga masyarakat, dan publik secara umum.

Beberapa saat sebelum ajang sepakbola paling bergengsi tersebut digelar, terjadi kerusuhan akibat protes yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terjadi di 10 kota di Brazil. Protes bertajuk “Our Cup is on the Street” tersebut memfokuskan pada biaya tinggi yang diperlukan untuk pembangunan dan perbaikan stadion, terjadinya korupsi, kebrutalan polisi, dan penggusuran yang dilakukan.

Media mulai memberitakan tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun dan memperbaiki 12 stadion yaitu sebesar 2,7 miliar dollar Amerika atau 13% dari total anggaran pendidikan di Brazil. Potongan-potongan informasi ini menjadi salah satu penyebab lahirnya protes yang dilakukan oleh beberapa pihak yang kemudian terus berkembang menjadi gerakan protes publik.

Beberapa aksi protes yang dilakukan telah membentuk persepsi yang dapat memengaruhi publik sehingga membentuk pandangan bahwa penyelenggaraan event besar sekelas piala dunia tidak memberikan dampak positif bagi Brazil sebagai tuan rumah yang justru harus mengeluarkan biaya yang besar untuk persiapannya.

Sejak beberapa tahun sebelum piala dunia digelar sampai dengan pembukaannya, Pemerintah Brazil seakan tidak mampu meyakinkan publik bahwa mereka mampu untuk menggelar ajang tersebut dan Brazil dapat memperoleh keuntungan sebagai tuan rumah. Brazil seakan kehilangan dukungan dari masyarakatnya sendiri.

Bahkan, hal tersebut teramplifikasi kepada dukungan penduduk Brazil saat tim nasionalnya berlaga, yang justru malah memberikan dukungan kepada tim lawan. Tentu hal tersebut merupakan sebuah hal yang memalukan sebagai sebuah

Mengambil Pelajaran dari Berbagai Kasus di Dunia

Fakta ini kemudian mau tidak mau menggiring pemikiran tentang event besar yang akan diselenggarakan oleh Indonesia pada bulan Agustus nanti, yaitu event empat tahunan ASIAN Games 2018. Tentu penting bagi Pemerintah Indonesia untuk secara aktif mengomunikasikan kepada publik tentang manfaat yang didapatkan oleh Indonesia sebagai tuan rumah.

Tidak menutup kemungkinan jika tidak diantisipasi secara hati-hati persepsi masyarakat yang mirip dengan yang terjadi di Brazil dapat terjadi, mengingat kedua negara sama-sama terkategori sebagai negara berkembang. Masyarakat kedua negara masih sama-sama meyakini bahwa pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, dan transportasi masih lebih penting untuk menjadi perhatian dibandingkan pengeluaran anggaran untuk hal lainnya.

Beruntung, Pemerintah Indonesia selain secara aktif terus mempromosikan penyelenggaraan ASIAN Games 2018 juga mengimbanginya dengan penginformasian tentang manfaatnya bagi Indonesia selaku tuan rumah.

Mulai dari Presiden RI Joko Widodo, Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) Erick Thohir hingga kementerian dan lembaga secara simultan menyampaikan bahwa manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan ASIAN Games 2018 tidak hanya sebatas di bidang pembinaan olahraga nasional saja, tetapi juga dari sisi pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan perekonomian secara lebih luas.

Secara lebih rinci, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa ajang olahraga bergengsi tingkat Asia tersebut akan memberikan manfaat ekonomi dan nonekonomi bagi Indonesia selaku tuan rumah.

Dari sisi ekonomi manfaat yang diperoleh antara lain meningkatkan pemasukan di sektor pariwisata, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, mendorong pengembangan kota melalui pembangunan infrastruktur fasilitas olahraga, dan menjadi ajang promosi untuk meningkatkan citra positif bangsa.

Sedangkan manfaat nonekonomi di antaranya adalah meningkatkan kohesi sosial dan mendorong perubahan budaya, perilaku, dan karakter masyarakat, serta meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk event internasional melalui partisipasi sukarelawan.

Pengomunikasian manfaat dari penyelenggaraan ASIAN Games 2018 tersebut merupakan sebuah langkah nyata yang diambil oleh pemerintah untuk menghindari lahirnya persepsi negatif di kalangan masyarakat.

Namun, tantangan yang harus dihadapi adalah apakah komunikasi yang dibangun telah efektif? Dalam artian, informasi yang disampaikan dapat sampai kepada masyarakat, dan ketika informasi tersebut telah sampai kepada masyarakat, apakah informasi tersebut dapat dipahami oleh penerimanya?

Jika persepsi masyarakat telah sejalan dengan harapan dari pemerintah, yaitu mendukung diselenggarakannya ASIAN Games 2018, maka peristiwa seperti yang terjadi di Brazil dapat dihindari.

Red flag sudah mulai muncul ketika sosialisasi penerapan perluasan ganjil-genap mulai dilakukan sebagai persiapan penerapannya pada 1 Agustus 2018 nanti. Pengguna kendaraan roda empat pribadi yang biasanya dengan bebas berlalu-lalang melewati suatu jalan tertentu harus mulai berpikir mencari jalur alternatif. Beberapa di antaranya akan mulai bergunjing, “Gara-gara Asian Games ini, jadi susah kalau mau bawa mobil, harus mikir mana saja jalan yang bisa dilewati.”

Dari ungkapan itu, tidak dapat dipungkiri akan diikuti dengan pemikiran lebih tajam lainnya. Mereka akan mulai menyadari adanya event tersebut, dan merasakan ternyata penyelenggaraannya memberikan pengaruh terhadap kehidupan sehari-harinya.

Lalu, tentu akan mulai memunculkan pertanyaan, “Apa sih untungnya jadi tuan rumah?”Hal-hal inilah yang harus terus diantisipasi oleh pemerintah sehingga tidak teramplifikasi menjadi risiko yang berdampak buruk kepada Pemerintah Indonesia.

Sepertinya, pemerintah perlu menerapkan pendekatan SARF secara komprehensif untuk mengantisipasi lahirnya amplifikasi risiko, khususnya dalam penyelenggaraan Asian Games 2018.***

Menafsirkan Visi Prabu Jayabaya Untuk Mewujudkan Cita-Cita NKRI

oleh Joko Pitono ▲ Active Writer | Jul 12, 2018 | Birokrasi Efektif-Efisien | 5 Komentar

Salah satu cerita yang sering meramaikan obrolan warung kopi jelang pemilihan presiden adalah ramalan Jayabaya, atau sering disebut Jangka Jayabaya. Dalam ramalan tersebut disebutkan bahwa presiden terpilih memiliki indikator huruf yang tersusun dari sebuah visi “Noto Negoro”. Visi ini dicetuskan oleh Sang Prabu Jayabaya, raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135-1157. (https://ganaislamika.com/siapa-sebenarnya-prabu-jayabaya-sang-peramal-masa-depan-nusantara-1/).

Noto Negoro artinya menata negara. Tujuannya adalah agar negara mampu memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Hanya negara yang  berdaulat dan tertata yang dapat menjamin adanya keadilan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Begitulah kira-kira visi Sang Prabu Jayabaya saat itu. Visi yang sangat jauh kedepan, bukan?

Dalam tulisan ini, saya mencoba menjawab apakah visi itu sudah mulai terwujud.

Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan awal terwujudnya visi sang Prabu Jayabaya, saat Indonesia memproklamasikan diri sebagai sebuah negara yang merdeka, berdaulat, dan bebas dari penjajahan. Bentuk negara yang disepakati ketika itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui NKRI tersebut, bangsa ini bercita-cita untuk mewujudkan dirinya sebagai bangsa yang cerdas, adil, makmur, aman, dan sentosa.

Presiden Republik Indonesia (RI) pertama, sekaligus yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini, bernama Ir. Soekarno. Nama dengan akhiran “No” dapat menunjukkan isyarat Sang Prabu Jayabaya kepada kita tentang visinya (Noto Negoro). Ir. Soekarno memerintah sekitar 20 tahun, yaitu sejak tahun 1945 sampai dengan 1966.

Tahun 1966, Presiden  RI dijabat oleh Soeharto. Nama dengan akhiran “To” memperlihatkan kepada kita bahwa NKRI sudah “Noto” (tertata). Siapakah yang menata (me-noto)? Yang menata NKRI adalah tokoh yang bernama Ir. Soekarno dan Soeharto.

Pada tahun 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Kemudian, pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie sampai masa jabatan berakhir. Pemilu tahun 1999 menetapkan Gusdur, yang lebih dikenal dengan Kyai Haji Abdurrahman Wahid, sebagai presiden hingga tahun 2001 dan dilanjutkan oleh Megawati Soekarno Putri sampai dengan tahun 2004.

Sejak tahun 1998 sampai dengan 2004 tidak terlihat ciri-ciri yang memberikan gambaran kemiripan baik nama maupun ciri khas yang sesuai dengan visi Sang Prabu Jayabaya. Ketiadaan ciri ini bisa diartikan sebagai “spasi” dari kata “Noto Negoro”. Spasi adalah daerah kosong yang digunakan sebagai pemberi jarak dan pemisah kata, huruf, angka, atau tanda baca. Dari kata “Noto” ke kata “Negoro” ada pemisah, ada ruang kosong, atau pengisi waktu kosong sampai akhirnya wujud negara itu mulai terbentuk. Ketiga tokoh setelah era Soeharto tersebut dapat diartikan sebagai pengisi ruang kosong yang kita sebut sebagai “era reformasi” yang bertujuan untuk menuju bentuk negara yang ideal. Pada era ini gerakan reformasi di berbagai bidang dimulai dan dilaksanakan sampai sekarang.

Pemilu tahun 2004 telah menorehkan sejarah baru dalam berdemokrasi melalui pelaksanaan pemilihan langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudoyono (SBY) terpilih sebagai Presiden RI untuk masa jabatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Pada pemilihan presiden secara langsung berikutnya SBY kembali terpilih untuk periode lima tahun berikutnya, yaitu tahun 2009-2014.

Nama SBY dapat dikategorikan sebagai nama yang masuk kriteria dalam ramalan Sang Prabu Jayabaya. Akhiran “No” dalam nama “Yudoyono” dan “Ne” dalam kata “Negoro” berasal dari huruf yang sama. Jika SBY adalah pemimpin yang dimaksud oleh Sang Prabu Jayabaya, maka nama presiden berikutnya setelah SBY seharusnya memiliki ciri-ciri nama yang mengandung huruf “G” atau “GO”.

Faktanya, setelah kepemimpinan SBY, presiden berikutnya bernama Joko Widodo (Jokowi). Apakah Jangka Jayabaya mulai tidak sesuai lagi, atau tidak cocok dengan zaman? Belum tentu, bisa jadi Jokowi sebenarnya masuk kategori penerus Presiden SBY. Karena adanya aturan yang membatasi, SBY tidak bisa mencalonkan kembali sebagai presiden.

Nama SBY dapat diartikan sebagai laki-laki yang berperang, sedangkan nama Jokowi dapat dimaknai sebagai pemuda yang sejahtera. Perang yang dimenangkan oleh pendahulunya (SBY), turut berkontribusi dalam menciptakan generasi penerus yang sejahtera. Begitu kira-kira, menurut pemahaman saya. Artinya, Jokowi masih satu rangkaian proses “Ne” dari visi Sang Prabu Jayabaya, yaitu proses menuju “Negoro” yaitu NKRI yang dicita-citakan bangsa ini.

Apakah Jokowi akan terpilih kembali di pemilu 2019? Kemungkinan itu masih ada jika masih ada sisa program SBY (“Program Perang”) yang belum terselesaikan. Lebih jelasnya adalah perang melawan infrastruktur. Apabila dinilai sudah cukup, kemungkinan  selanjutnya (entah 2019 atau setelahnya) NKRI akan diwujudkan oleh tokoh yang memiliki ciri-ciri dari namanya maupun dari karakternya, yaitu dengan ciri huruf “G”.

Menuju sebuah bentuk negara kesatuan yang mencita-citakan diri sebagai negara yang berdaulat, cerdas, adil, makmur, aman, dan sentosa memang membutuhkan modal yang besar serta ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bagi sebuah negara tentunya dihasilkan dari proses pendidikan. Dari sini kita bisa melihat kata kunci atau clue berikutnya dari visi Jayabaya adalah pendidikan.

Visi Sang Prabu Jayabaya sudah harus mulai dimaknai dengan clue atau petunjuk yang mengarah kepada huruf “G”, bukan sekedar inisial nama. Hal ini juga seiring dengan kebutuhan terbentuknya sebuah negara yang mensyaratkan pendidikan agar bangsa ini cerdas. Oleh karena itu, kandidat presiden berikutnya tidak lagi terpaku pada inisial nama, tetapi lebih pada basis pengetahuannya. Lalu, siapakah tokoh yang peduli dengan ilmu pengetahuan atau pendidikan?

Penasaran? 2019 atau 2024 NKRI mulai menuju bentuk yang sesungguhnya. Pada saat itu NKRI dipimpin oleh tokoh yang peduli pada “pendidikan”. Siapakah tokoh yang akan menjadi presiden NKRI? Siapakah tokoh-tokoh yang memiliki kriteria pendidik  (guru)?

Menata negara (Noto Negoro) membutuhkan “Sang Guru” karena guru yang dapat membuat bangsa ini cerdas. Di era ini hanya gurulah yang berdaulat melalui ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan diajarkannya. Hanya bangsa yang cerdas yang mampu mewujudkan visinya.

*) Coretan ini pendapat pribadi, tidak ada kaitannya dengan organisasi maupun institusi manapun.