Mengkritisi Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang UKPBJ Pemda

oleh Rahmad Daulay ◆ Professional Writer | Feb 1, 2019 | Birokrasi Efektif-Efisien | 0 Komentar

Pada masa berlakunya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang diangkat oleh pengguna anggaran yaitu kepala instansi.

Saat itu tidak begitu banyak masalah yang timbul antara kepala instansi dengan panitia pengadaan karena para panitia pengadaan adalah bawahan langsung dari pengguna anggaran. Artinya, semua kepentingan terpenuhi dan berjalan sebagaimana mestinya.

Kalaupun ada permasalahan yang timbul, dengan mudah dapat ditangani oleh pengguna anggaran mengingat SK panitia pengadaan ditandatangani oleh pengguna anggaran sehingga tanggung jawab atas permasalahan yang terjadi melekat pada jabatan pengguna anggaran.

Kesetaraan ULP dengan PA

Ketika pengadaan sudah berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh kelompok kerja yang bernaung di bawah Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Ketidaktegasan tentang regulasi mengakibatkan banyaknya varian bentuk kelembagaan ULP, mulai dari yang masih mempertahankan lembaga ad hoc (non struktural) maupun berbentuk struktural seperti badan pengadaan, biro pengadaan, bagian pengadaan, ataupun yang dilaksanakan oleh biro pembangunan atau bagian pembangunan.

Prinsip yang digunakan adalah mencoba untuk menyetarakan posisi dari pengguna anggaran dengan kepala ULP dan menyetarakan posisi pejabat pembuat komitmen dengan pokja ULP. Akan tetapi penyetaraan posisi ini tidak berjalan mulus akibat eselon pejabat pengadaan masih lebih rendah.

Pada level provinsi, misalnya, bila pengguna anggaran memangku jabatan eselon II A, dan jika kepala ULP dijabat oleh kepala biro pengadaan yang bereselon II B, maka pejabat pengadaan kalah satu tingkat dari pengguna anggaran.

Lebih parah lagi bila kepala ULP dijabat oleh kepala bagian pengadaan yang setingkat jabatan eselon III A. Begitu pula pada level pemerintah kabupaten/kota, pengguna anggaran pada dinas berada pada tingkatan eselon II B, sedangkan kepala ULP bila dijabat oleh kepala bagian pengadaan yang tingkatannya pada eselon III A.

Dengan posisi secara struktural yang kalah tingkatan eselon seperti itu, maka tekanan dan intervensi terhadap pejabat pengadaan akan begitu kuat. Namun, bila terjadi permasalahan maka pengguna anggaran tidak punya beban moral untuk menyelesaikan permasalahan sehingga ULP dan pokja ULP berjalan sendirian dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Hanya ada beberapa pemerintahan daerah yang membentuk badan pengadaan. Dengan bentuk kelembagaan seperti ini penyetaraan tingkatan eselon antara pengguna anggaran dan kepala ULP yang dijabat oleh kepala badan pengadaan sudah tercapai. Kepala ULP sudah bisa duduk dan berdiri pada posisi yang sama dengan pengguna anggaran.

Munculnya UKPBJ

Dewasa ini, ketika Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah terbit, unit layanan pengadaaan makin memiliki posisi yang mantap. Perpres itu langsung ditindaklanjuti dengan Peraturan Lembaga (Perlem) LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Tugas besar yang diemban oleh UKPBJ adalah pelaksanaan tender oleh pokja pemilihan, pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik oleh LPSE, advokasi permasalahan, dan pembinaan SDM.

Pembinaan SDM di sini bukan semata hanya pada anggota UKPBJ namun meliputi keseluruhan pelaku pengadaan mulai dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, agen pengadaan, dan panitia penerima hasil pekerjaan, pejabat penerima hasil pekerjaan, penyelenggara swakelola, dan penyedia/perusahaan.

Atas dasar tugas besar tersebut, maka bentuk ideal kelembagaan UKPBJ adalah berbentuk badan pengadaan. Posisinya antara kepala UKPBJ dengan pengguna anggaran adalah setara.

Kerancuan Permendagri

Namun, kemunduran justru terjadi ketika Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Permendagri tersebut menempatkan UKPBJ di bawah sekretariat daerah. Adapun klasifikasinya adalah: untuk pemerintah provinsi, UKPBJ kelas A berbentuk biro pengadaan (eselon II B) dan Kelas B berbentuk bagian pengadaan (eselon III A).

Klasifikasi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota adalah: UKPBJ Kelas A berbentuk bagian pengadaan (Eselon III A) dan Kelas B berbentuk sub bagian pengadaan (eselon IV A).

Klasifikasi tersebut didasarkan pada hasil berbagai macam perhitungan indikator teknis. Perhitungan tersebut meliputi:  rata-rata jumlah paket pengadaan 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah paket konstruksi 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah paket pengadaan barang 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah paket jasa konsultansi 3 tahun terakhir, rata-rata jumlah paket jasa lainnya 3 tahun terakhir, jumlah pemegang sertifikat Ahli PBJ, jumlah OPD, jumlah penyedia terdaftar pada LPSE, dan juga jumlah kelurahan/desa. Kategori kelas A dibentuk bila total skor variabel lebih dari 500. Sedangkan kategori kelas B dibentuk bila total skor variabel maksimal atau di bawah 500.

Terlihat bahwa pengaturan bentuk UKPBJ tersebut tidak menampung aspirasi dari para praktisi dan ahli pengadaan. Kementerian Dalam Negeri lebih fokus pada pembentukan kelembagaan UKPBJ berbasis beban kerja 3 tahun terakhir.

Kementerian Dalam Negeri tidak memperhitungkan permasalahan kuantitatif yang terjadi pada setiap tender yaitu permasalahan intervensi dan kriminalisasi pengadaan. Permasalahan ini tidak terukur namun dominan dalam pelaksanaan tugas tender barang/jasa.

Intervensi dan kriminalisasi pengadaan menjadi fokus utama perlunya pembentukan UKPBJ yang independen dalam pengambilan keputusan, bukan hanya permanen dan struktural semata.

Independensi ini bisa dicapai secara ideal apabila para pokja pemilihan berada di bawah UKPBJ nasional lepas dari kekuasaan kepala daerah. Namun, mengingat ide UKPBJ nasional belum realistis untuk saat ini, maka posisi UKPBJ paling tidak harus disetarakan dengan posisi pengguna anggaran.  Dapat dikatakan,  meskipun belum bisa lepas dari intervensi dan kriminalisasi, tetapi paling tidak posisi UKPBJ tidak kalah dan tidak di bawah pengguna anggaran.

Dengan demikian, peluang intervensi dan kriminalisasi bisa diminimalisir. Apalagi dengan posisi eselon II maka jabatan kepala badan pengadaan akan melalui proses lelang jabatan sehingga tidak mudah bagi kepala daerah untuk mengganti sesuka hatinya bila hasil pelelangan tidak sesuai dengan keinginannya.

Sedangkan model UKPBJ versi Permendagri nomor 112 tahun 2018 ini membuat posisi Kepala UKPBJ hanya kokoh pada jabatan kepala biro pemerintah provinsi karena melalui proses lelang jabatan.

Adapun pada posisi lainnya yaitu kepala bagian pengadaan yang hanya eselon III A atau kepala sub  bagian pengadaan yang hanya eselon IV A, sangat rentan untuk diintervensi dan diganti setiap saat tergantung dari hasil tender apakah memuaskan para pihak atau tidak. Dengan demikian, model ini rawan mengalami pelemahan kelembagaan.

Epilog

Oleh karena itu, bila kita ingin memperbaiki negara ini, yang salah satunya melalui perbaikan tata kelola pengadaan barang/jasa, maka selain opsi pembentukan UKPBJ Nasional maka opsi pembentukan Badan Pengadaan harus kembali dipertimbangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kalaupun Kementerian Dalam Negeri ngotot dengan format yang ada pada Permendagri nomor 112 tahun 2018, maka jabatan Kepala UKPBJ apa pun bentuknya harus melalui seleksi terbuka/lelang jabatan.

Salam reformasi.

Pengelolaan Hutang Dalam Menopang Pembiayaan Anggaran Pemerintah

oleh Lucky Akbar ▲ Active Writer and Associate Poetry Writer | Jan 29, 2019 | Birokrasi Efektif-Efisien | 0 Komentar

Prolog

Hutang yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hutang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan/atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lain yang sah.

Hutang sering kali menjadi permasalahan yang kompleks dalam lingkup nasional, karena telah tertanam dalam benak mayoritas masyarakat sebuah pandangan umum yang memberikan sinyal buruk terhadap hutang, khususnya hutang negara, yang didikotomikan menjadi beban anak cucu untuk membayarnya.

Namun, dari sisi kebijakan fiskal yang dikelola oleh pemerintah, ternyata hutang merupakan salah satu bagian penting dari suatu sistem besar yang disebut pengelolaan ekonomi.

Pilihan Dilematis

Tujuan dari pengelolaan ekonomi pada dasarnya menuju pada kondisi yang diharapkan, yaitu menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menguatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengelolaan ekonomi juga memiliki tujuan untuk menciptakan keamanan.

Khusus dalam hal menciptakan kemakmuran rakyat, pemerintah sebaiknya mampu merumuskan kebijakan yang kredibel dan meneruskan kebijakan dari rezim sebelumnya menuju implementasi yang efektif.

Dalam kaitan memproduksi kebijakan, termasuk kebijakan fiskal, tentu tidak mudah karena di dalamnya terselip proses politik yang meletihkan dan kompleks. Disebut melelahkan karena mesti mempertimbangkan serangkaian aspek-aspek yang secara teknis sangat rasional untuk dilakukan, tetapi selalu bersinggungan dengan kepentingan tertentu.

Pemerintah sering dihadapkan kepada dua pilihan dilematis, yaitu secara ekonomi rumusan kebijakan yang akan diambil adalah untuk kepentingan nasional, tetapi dari aspek politik tak memperoleh dukungan, dan atau sebaliknya.

Hal yang sama berlaku dalam menjalankan kebijakan terhadap hutang. Hutang yang dilakukan pemerintah sesungguhnya adalah dalam bentuk investasi yang dituangkan dalam kebijakan pembiayaan untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena selama APBN masih mengalami defisit maka hutang pemerintah menjadi keniscayaan.

Sistem Penganggaran Defisit

Sejak Tahun 2000, APBN kita tidak lagi menganut sistem anggaran berimbang, seperti di era orde baru. Pada era tersebut, dikenal tabungan pemerintah sebagai sumber pembiayaan pemerintah untuk mengurangi hutang.

Kini, APBN kita menganut anggaran defisit karena faktanya APBN kita selalu defisit. Istilah tabungan pemerintah pun tidak lagi digunakan. Salah satu indikator yang relevan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam mengurangi hutangnya adalah posisi keseimbangan primer.

Keseimbangan primer ini merupakan selisih penerimaan negara setelah dikurangi pengeluaran (di luar pembayaran bunga hutang pemerintah). Pemerintah memiliki peluang untuk mengurangi jumlah hutangnya manakala keseimbangan primer di APBN dalam keadaan positif (lebih besar dari 0). Sebaliknya, jika nilainya negatif, dalam jangka panjang dapat menyebabkan peningkatan nilai hutang secara signifikan.

APBN Indonesia hingga saat kini masih menerapkan sistem penganggaran defisit. Hal inilah yang menyebabkan terdapat kolom pembiayaan dalam APBN untuk mengisi nilai pendapatan pembiayaan (netto) yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendapatan negara.

Untuk menutupi kekurangan pendapatan negara tersebut banyak cara yang dapat dipilih dari sekian banyak opsi seperti penjualan aset yang dimiliki, hutang dan lainnya.

Namun, dari semua itu, hutang (terlepas apapun jenisnya) merupakan instrumen yang paling sering digunakan pemerintah dalam pelaksanaan APBN, karena memiliki tingkat risiko yang dapat dikendalikan, tingkat fleksibilitas yang tinggi (dari segi waktu, jenis dan sumbernya), dan mempunyai kapasitas yang sangat besar untuk menggerakkan roda pembangunan guna memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Strategi Pengelolaan Hutang

Peran pengelolaan hutang dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal tidak hanya terkait dengan cara mengisi kesenjangan pembiayaan. Pengelolaan hutang, dalam kaitannya dengan kondisi fiskal jangka panjang, juga harus mampu berperan dalam pengelolaan portofolio untuk mendukung kesinambungan fiskal.

Kesinambungan fiskal mengandung pengertian umum sebagai suatu kondisi dimana struktur APBN secara dinamis mampu menjalankan fungsi sebagai stabilisator perekonomian serta mampu memenuhi berbagai beban pengeluaran atau kewajiban, baik eksplisit maupun implisit untuk saat ini dan yang akan datang secara aman.

Sebagai indikator yang lazim digunakan adalah defisit APBN yang berada pada tingkat yang relatif rendah dan dapat dikelola (manageable) serta diiringi oleh rasio kewajiban jangka panjang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang makin menurun.

Peran kebijakan fiskal dalam mendorong perekonomian nasional ditunjukkan oleh fungsi belanja negara yang tidak hanya terus meningkat (ekspansif), namun juga menunjukkan kualitas dalam penggunaannya melalui belanja negara yang sifatnya belanja investasi (capital spending).

Belanja investasi yang diyakini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan perekonomian nasional tersebut dapat dibiayai dari penerimaan negara atau dalam hal penerimaan negara tidak mencukupi, dapat dipenuhi dengan hutang.

Belanja negara yang berkualitas dalam jangka panjang akan menghasilkan penerimaan yang meningkat, yang secara eksplisit juga akan meningkatkan kemampuan untuk membayar kewajiban hutang.

Pembayaran kewajiban hutang yang makin turun dalam jangka panjang secara ideal semestinya menunjukkan terjadinya perbaikan dan peningkatan efektivitas hutang bagi pemenuhan kebutuhan pembiayaan.

Hal ini dapat diukur melalui rasio kewajiban hutang baik terhadap penerimaan negara, belanja negara, maupun terhadap PDB. Kebijakan umum pembiayaan anggaran antara lain meliputi penetapan sasaran surplus/defisit anggaran berdasarkan proyeksi realisasi penerimaan negara maupun rencana alokasi belanja negara.

Penetapan defisit anggaran tergantung pada kebijakan fiskal yang akan diambil pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengingat hak budget dimiliki oleh DPR.

Sasaran defisit beserta kebutuhan pembiayaan untuk investasi dan penyertaan modal negara, akan ditutup melalui pembiayaan anggaran yang berasal dari hutang dan non-hutang.

Strategi pembiayaan anggaran perlu dilakukan secara tepat dan hati-hati agar sumber-sumber pembiayaan anggaran digunakan seoptimal mungkin untuk menghindari terjadinya penumpukan beban fiskal di masa mendatang yang berpotensi mengganggu kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Kesinambungan fiskal dapat tercapai apabila defisit anggaran dapat terkendali namun dengan tetap memberikan stimulus fiskal sekaligus mampu menjamin kemampuan membayar kembali seluruh kewajiban secara tepat waktu.

Upaya Menjaga Kredibilitas

Berdasarkan informasi Menteri Keuangan dalam bentuk siaran pers yang bertajuk “Mempermasalahkan Hutang”, di Bulan Maret 2018, masalah hutang harus didudukkan dalam konteks seluruh kebijakan ekonomi dan keuangan negara, yaitu hutang sebagai salah satu instrumen kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian.

Hutang jangan dipandang sebagai tujuan dalam strategi pembiayaan anggaran, dan kita juga tidak boleh menjadikan hutang sebagai satu-satunya instrumen kebijakan dalam mengelola perekonomian.

Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan tersebut, dapat saya sampaikan analisis mengenai bagaimana upaya pemerintah untuk menjaga kredibilitas hutang dalam berbagai konteks keuangan negara dan neraca keuangan pemerintah, sebagai berikut:

• Kredibilitas hutang secara langsung dapat mempengaruhi peningkatan modal dari sisi aset yang merupakan akumulasi hasil dari hasil belanja pemerintah pada masa-masa sebelumnya.

Hasil revaluasi aset tahun 2017 terhadap sekitar 40 persen aset negara menunjukkan bahwa nilai aktual aset negara telah meningkat sangat signifikan sebesar 239 persen dari Rp781 triliun menjadi Rp2.648 triliun, atau kenaikan sebesar Rp1.867 triliun.

Tentu nilai ini masih akan diaudit oleh BPK untuk tahun laporan 2017. Kenaikan kekayaan negara tersebut harus dilihat sebagai pelengkap dalam melihat masalah hutang, karena kekayaan negara merupakan pemupukan aset setiap tahun termasuk yang berasal dari hutang.

• Apabila diukur dari jumlah nominal dan rasio terhadap PDB, defisit APBN dan posisi hutang, pemerintah terus berupaya untuk mengendalikannya dibawah ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Hal ini misalnya yang dilakukan untuk mengatasi defisit APBN tahun 2016 yang sempat dikhawatirkan semua pihak akan melebihi 3 persen PDB.  Pengendalian yang dilakukan adalah dengan pemotongan belanja secara drastis hingga mencapai Rp167 triliun.

Namun demikian, diakui langkah tersebut telah menyebabkan sedikit perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi, seperti disampaikan di awal tulisan mengenai pilihan dilematis yang sering dihadapi dalam memutuskan kebijakan publik secara rasional dan pruden.

• Upaya berkelanjutan dalam rangka pengendalian defisit pembiayaan juga telah dilakukan pada tahun 2017. Defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2.92 persen PDB, berhasil diturunkan menjadi sekitar 2.5 persen, dan untuk tahun 2018 ini target defisit pemerintah kembali menurun menjadi 2.19 persen dari
• Mengenai posisi keseimbangan primer, secara faktual, pemerintah telah menyatakan akan menurunkan defisit keseimbangan primer, agar APBN menjadi instrumen yang sehat dan sustainable.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada tahun 2015 keseimbangan primer mencapai defisit Rp142,5 triliun, lalu menurun pada tahun 2016 menjadi Rp125,6 triliun, dan kembali menurun pada tahun 2017 sebesar Rp121,5 triliun.

Untuk tahun 2018, pemerintah menargetkan keseimbangan primer menurun lagi menjadi Rp87,3 triliun.

Tahun 2019 dan kedepan, kinerja dan perbaikan disektor ekonomi akan terus ditingkatkan guna menurunkan defisit keseimbangan primer untuk mencapai nol dan atau bahkan mencapai surplus.

• Hutang yang dilakukan Pemerintah juga berdampak pada peningkatan kapasitas dari sisi investasi, karena kebijakan hutang dalam APBN juga ditujukan untuk membantu membangun pendalaman pasar keuangan dan obligasi di dalam negeri.

Jadi hutang tidak hanya sebagai alat menambal defisit belanja pemerintah, tetapi juga sebagai alternatif instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, jumlah investor ritel yang membeli Surat Berharga Negara (SBN) meningkat setiap tahun sejak diterbitkannya SBN ritel tahun 2006, yaitu sebesar 16.561 investor ritel dalam negeri, dan mencapai 83.662 investor ritel pada 2016. Secara jumlah total pada 2018, investor ritel pemegang SBN telah mencapai 501.713.

Oleh karena itu, Pemerintah terus melakukan diversifikasi instrumen hutang, agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam rangka ikut serta secara langsung berkontribusi untuk menggerakkan roda pembangunan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa hutang juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menggiatkan belanja sehingga menambah nilai aset negara yang berguna sebagai penggerak perekonomian, dan apabila dimanfaatkan secara baik dapat meningkatkan penerimaan negara.

Pada titik ini, maka sudut pandang kita terhadap pengelolaan hutang harus lebih lebar lagi, bahwa hutang juga akan memberikan daya dorong terhadap peningkatan penerimaan melalui tata kelola aset yang juga dihasilkan dari hutang sebagai salah satu instrumen pembiayaan anggaran yang dilakukan Pemerintah.

Indikator Kesehatan

Saat ini, PDB suatu negara merupakan indikator yang menunjukkan tingkat produktifitas masyarakat dalam sebuah Negara. PDB sama seperti penghasilan dalam suatu keluarga.

Semakin kecil prosentase hutang dengan PDB maka akan semakin aman bagi suatu negara dalam pembayaran hutangnya. Dengan demikian, hutang tidak semata-mata bisa dilihat dari jumlahnya (nominalnya) saja.

Perbandingan dengan PDB juga untuk menunjukkan indikator kesehatan suatu negara. Studi menunjukkan, bila negara mempunyai hutang lebih dari 77 persen dalam jangka waktu tertentu, maka akan memperlambat pertumbuhan ekonominya sebesar 1.7 persen. Indonesia termasuk dalam kategori negara yang memiliki disiplin fiskal yang cukup baik.

Sesuai amanat UU Keuangan Negara, hutang Indonesia tidak boleh melebihi 60 persen dari PDB. Artinya, pemerintah tidak boleh memiliki hutang melebihi kira-kira Rp. 8000 triliun (dengan nilai PDB sekarang ini).

Saat ini, posisi hutang pemerintah masih di bawah 30 persen dari PDB. Pemerintah juga tidak boleh menambah hutang dalam satu tahun anggaran atau defisit APBN di atas 3 persen PDB.

Epilog

Defisit APBN 2018 yang menunjukkan angka sebesar 2,19 persen dari PDB, menunjukkan bahwa pemerintah telah secara serius berusaha untuk mengendalikan hutang agar dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pemakaian hutang sendiri digunakan untuk hal  produktif sehingga dapat meningkatkan penghasilan negara untuk dapat melunasi hutang.

Saat ini, kebutuhan pembangunan di Indonesia sangat besar dan mendesak. Indeks Pembangunan Manusia masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain. Untuk itu, pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar menjadi prioritas utama untuk menciptakan kualitas SDM Indonesia yang produktif dan kompetitif.

Krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1998/1999 silam menyebabkan Indonesia berusaha keras berbenah mengelola dampak krisis agar perekonomian tetap stabil, serta memastikan lembaga keuangan sehat dan kuat. Akibatnya, selama kurun waktu hampir 20 tahun pembangunan infrastruktur tertunda. Itulah sebabnya, saat ini pemerintah berkesempatan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur yang salah satu upaya pendanaannya adalah dengan cara berhutang.

Menyoal Utang Luar Negeri: Negara Sedang Kritis atau Baik-Baik Saja?

oleh Arief Maulana ♥ Associate Writer | Jan 21, 2019 | Birokrasi Efektif-Efisien | 0 Komentar

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang harus dilakukan oleh suatu negara untuk memenuhi taraf hidup sosial yang sejahtera di negaranya. Namun, tidak semua negara bisa dengan mudah mewujudkan hal tersebut. Pembangunan ekonomi suatu negara di satu sisi memerlukan dana yang relatif besar, tetapi di sisi lain usaha pengerahan dana untuk membiayai pembangunan tersebut mengalami berbagai kendala.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menggunakan pinjaman luar negeri untuk mendukung pembangunan ekonomi. Utang luar negeri dalam jangka pendek sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutupi kondisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Sedangkan utang luar negeri dalam jangka panjang sangat merugikan Indonesia karena dapat menimbulkan beban utang luar negeri berupa cicilan pokok dan bunga pinjaman yang bertambah besar dari tahun ke tahun.

Sejarah Utang Luar Negeri Indonesia

Salah satu hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diadakan di Den Haag, Belanda, adalah Indonesia harus membayar semua utang-utang luar negeri Hindia Belanda sebagai salah satu syarat pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Akibatnya, terhitung sejak tahun 1950 Indonesia memiliki utang warisan Hindia Belanda sebesar US$43 miliar sebagai harga mahal dari sebuah pengakuan kedaulatan Indonesia.

Saat itu, Presiden Soekarno menyadari bahwa Indonesia memerlukan sumber pembiayaan alternatif. Salah satunya adalah utang luar negeri yang akan digunakan untuk membangun perekonomian Indonesia yang masih terpuruk akibat kolonialisme yang panjang. Meski Soekarno pernah menyatakan “go to hell with your aid” terhadap Amerika Serikat yang berusaha mengaitkan utang dengan tekanan politik, Soekarno bukan anti utang.

Tercatat  jumlah utang pada akhir pemerintahan Soekarno sebesar Rp3,8 miliar untuk memenuhi pembangunan perekonomian Indonesia dan mewujudkan politik luar negerinya. Namun, pemerintahan Soekarno-Hatta sangat waspada dan menerapkan aturan ketat terhadap setiap perundingan peminjaman utang luar negeri. Hatta, misalnya, menetapkan syarat-syarat berupa negara pengutang tidak boleh mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia, bunga tidak boleh lebih dari 3% – 3,5% per tahun, dan jangka waktu pembayaran utang yang lama.

Pada rezim Soeharto, utang Indonesia semakin menumpuk. Kesalahan pengelolaan utang luar negeri menjadi penyebab utama Indonesia jatuh dalam krisis moneter 1997. Pasca reformasi hingga sekarang, utang Indonesia pun tidak berkurang, malah semakin meningkat. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada tahun ini sebesar US$ 323 miliar (Rp4.199 triliun), utang pemerintah US$159,7 miliar, dan utang swasta sebesar US$163,3 miliar.

Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia menarik utang baru sebesar Rp492,8 triliun. Lalu, tahun 2015 naik menjadi Rp607,2 triliun. Di saat bersamaan, pembayaran bunga utang terus meningkat. Pada tahun 2015, misalnya, beban bunga hutang Rp156 triliun, dan tahun 2016 pembayaran beban utang menjadi Rp189 triliun (Kompas, 29 Oktober 2016).

Sungguh hal yang luar biasa, tetapi sudah dianggap biasa. Meski Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jika kemampuan pemerintah menjaga rasio utang terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) masih sehat, tetapi tak salah jika pemerintah harus hati-hati. Tujuannya agar pengalaman di masa lalu (krisis moneter 1997-1998) jangan sampai lagi terulang. Jadi utang kita yang menumpuk (Rp4.199 triliun) yang ada saat ini bukan kesalahan mutlak rezim saat ini, tetapi merupakan tumpukan-tumpukan utang yang telah dilakukan sejak rezim-rezim sebelumnya.

Sumber : Statistik Bank Indonesia (2017)

Kondisi Utang Luar Negeri Saat Ini

Jumlah utang luar negeri Indonesia pada awal November 2017 bertambah US$5,5 miliar menjadi US$347,29 miliar, atau setara Rp4.618,9 triliun, dengan kurs Rp 13.300 per dolar Amerika Serikat. Jumlah tersebut terdiri atas utang pemerintah senilai US$176,63 miliar atau Rp2.349,2 triliun dan utang swasta US$170,65 miliar atau Rp2.269,7 triliun. Rasio utang jangka pendek pemerintah berdasarkan jangka waktu asal terhadap total utang sebesar 13,86%. Sementara rasio utang jangka pendek berdasarkan jangka waktu asal terhadap cadangan devisa mencapai 36,93%. Sedangkan, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 32%.

Berdasarkan data Bank Dunia (2017), rasio utang Indonesia masih lebih rendah dibanding negara besar lainnya seperti Jepang sebesar 74% terhadap PDB, Jerman (147%), dan Amerika Serikat (109%).

Walaupun rasio utang luar negeri Indonesia mencapai 34% terhadap PDB, tetapi yang harus diperhatikan adalah penggunaan utang tersebut haruslah tepat sasaran, yakni pembangunan yang dapat memacu daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perhitungannya harus cermat agar tidak menjadi bom waktu di masa yang akan datang. Sebagai informasi, PDB Indonesia akhir tahun 2017 sebesar Rp13.589 triliun setara US$1 triliun.

Belajar dari Sejarah

Harus diakui, walaupun saat ini Indonesia masuk ke dalam One Trilliun Dollars Club (sebutan untuk negara-negara yang PDB-nya mencapai USD1 triliun per tahun), tetapi kita masih sangat tergantung pada utang luar negeri.

Sebagian dari utang yang kita peroleh kita bayarkan untuk membayar bunga utang, seperti sebuah lirik lagu pepatah gali lobang, pinjam uang bayar utang. Sebagian utang digunakan untuk membiayai pembangunan berbagai sektor di Indonesia, seperti kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara, yang mengungkapkan bahwa pembangunan sejumlah sektor di Indonesia masih bergantung pada bantuan modal utang luar negeri (Tempo, 24 Oktober 2016).

Kemudian, apa yang bisa kita lakukan agar tidak kecanduan ngutang? Yang pertama kita lakukan adalah intropeksi diri. Belajar dari sejarah, setidaknya ada  hal yang menyebabkan utang luar negeri kita menumpuk dan menjadi beban bagi perekonomian Indonesia.

Pertama, kesalahan pengelolaan. Krisis moneter 1997 adalah bukti salah pengelolaan yang pernah dilakukan oleh elit negeri ini, terutama pada rezim orde baru yang melakukan pinjaman uang tanpa memperdulikan kemampuan untuk membayar utang dalam jangka panjang. Kedua, korupsi. Tidak bisa disangkal lagi, masalah utang yang mengemuka seiring dengan krisis ekonomi Indonesia berakar dari maraknya korupsi dan praktik nepotisme sepanjang kekuasaan rezim Orde Baru di bawah Soeharto.

Ketiga, bunga yang terlalu tinggi. Bila pada pemerintahan Soekarno-Hatta mensyaratkan bunga tidak lebih dari 3,5%, sejak rezim Soeharto hingga sekarang, pemerintah terlalu lunak untuk menerima bantuan utang luar negeri dengan pinjaman yang tinggi. Bila dilihat dari beban bunga yang harus dibayar tahun ini (Rp189 triliun) dibanding dengan jumlah total utang (Rp4.199 triliun) bunga yang harus dibayar kurang lebih 4,5%. Jumlah tersebut cukup besar.

Keempat, adanya agenda-agenda terselubung. Biasanya banyak agenda terselubung dari utang yang diberikan kreditur kepada pemerintah kita, yang kadang kerap merugikan negara. Salah satunya adalah ketika kita terpaksa menerima bantuan IMF dengan LOI (Letter of  Intent) sebagai persyaratan yang dianggap dapat menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter.

Belajar dari Kejatuhan Yunani

Salah satu contoh teranyar yang sangat bermanfaat bagi Indonesia adalah krisis Yunani. Kasus Yunani mengingatkan kita tentang bagaimana beban utang yang tidak dikelola dengan benar akan menjadi sumber kejatuhan sebuah negara. Masalah ini memang terkait juga dengan politik dan pengelolaan kinerja pemerintahan. Indonesia telah mengalami hal serupa terkait krisis keuangan pada tahun 1997 dan diingatkan bahwa masalah serupa tampaknya belum sepenuhnya bisa dibersihkan. Belakangan ini, bahkan menunjukkan ada kecenderungan meningkat, terutama dengan menurunnya nilai rupiah hingga posisi tertinggi sebelum krisis itu.

Namun demikian, kita juga harus melihat bahwa kegagalan pengelolaan utang sebuah negara akan merusak aspek kehidupan secara luas. Hal itu umumnya dipicu oleh kejatuhan ekonomi atau kegagalan mengelola politik. Hiruk-pikuk politik di Indonesia dan situasi rupiah bisa menjadi gabungan faktor yang mengarah pada situasi yang berat. Dalam dekade kedua abad ke-21 ini kita menyaksikan banyak negara jatuh dan gagal karena dipicu oleh politik yang kacau, seperti di Afrika dan Timur Tengah, termasuk kejatuhan ekonomi di Yunani. Hal ini harus menjadi pelajaran penting bagi Indonesia.

Epilog

Penggunaan utang luar negeri sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan selama digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang produktif. Jika berhasil, output perekonomian akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi akan naik.

Namun, utang luar negeri juga bisa menjadi bumerang bagi republik ini. Alih-alih digunakan untuk sektor-sektor yang produktif, penggunaan utang luar negeri yang tidak tepat sasaran akan mengakibatkan permasalahan serius di kemudian hari.

Oleh karena itu, justifikasi terhadap penggunaan utang luar negeri yang semakin bertambah tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi-kondisi di atas. Jika tidak, yang terjadi adalah debt trap yang tidak berkesudahan dimana negara pengutang kesulitan membayar bunga dan pokok cicilan. Pemerintah harus tegas dan bertekad untuk mengakhiri kecanduan terhadap utang luar negeri. Semoga!

Komitmen dan Kesepakatan: Prasyarat Dasar Penyusunan Peta proses Bisnis Instansi Pemerintah

oleh Adrinal Tanjung ◆ Professional Writer | Jan 8, 2019 | Birokrasi Efektif-Efisien | 2 Komentar

Prolog

Jika boleh memilih, saya berharap jumlah peserta dalam pelatihan bimbingan teknis suatu peraturan yang baru tidak terlalu banyak. Namun, sebagai narasumber sering kita tidak punya pilihan. Tugas kita adalah memberikan materi sebaik-baiknya dan sejelas jelasnya.

Pengalaman memberikan bimbingan di Pemerintah Kota Payakumbuh beberapa waktu yang lalu memberikan sebuah pengalaman baru yang tepat untuk digunakan sebagai contoh pembangunan peta proses bisnis yang efektif.

Awalnya saya berpikir jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan peta proses bisnis tak kurang dari 50 orang. Dengan jumlah OPD sebanyak 31 OPD maka peserta yang hadir saya perkirakan berjumlah sekitar 70 orang, termasuk dari penyelenggara yaitu Bagian Organisasi sebanyak 3 hingga 5 orang.

Ternyata dugaan saya meleset. Peserta yang terlibat dalam kegiatan tersebut tak lebih 20 orang meliputi perwakilan dari beberapa OPD saja yaitu Bappeda, Inspektorat. Dinas PUPR, Dinas Kominfo dan Bagian Organisasi. Dengan jumlah peserta yang tidak terlalu banyak maka penyampaian materi berlangsung lebih fokus dan terarah sehingga diskusi serta interaksi berlangsung efektif.

Peta Bisnis Proses Kota Payakumbuh

Proses bisnis dan intisari dari Permenpan RB No 19 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis saya sampaikan sekitar satu jam. Kemudian dilanjutkan tanya jawab sekitar 30 menit. Berikutnya langsung pada praktik penyusunan peta proses bisnis pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

Sebelum istirahat siang jam 12.00, draft Peta Proses Utama dan Pendukung sudah bisa disepakati dan dilanjutkan dengan draft peta subproses turunan proses utama dan proses pendukung.

Seperti yang disebut dalam Peraturan Menteri PAN RB No 19 tahun 2018, peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Paling tidak terdapat dua jenis peta terkait peta proses bisnis ini yaitu peta proses utama dan peta proses pendukung. Peta proses utama yaitu peta yang menggambarkan aliran nilai utama dengan kriteria berperan dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal pemerintah serta memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi.

Selain peta proses utama kita mengenal peta proses pendukung, yaitu peta yang menggambarkan proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik. Kriteria proses pendukung adalah memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan dari aktivitas pada proses utama.

Selain dua proses tersebut masih ada proses lainnya yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses utama tetapi menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memastikan bahwa aktivitas berjalan lebih optimal.

Saya mencoba menuliskan pengalaman saya saat memberikan pembekalan penyusunan peta proses bisnis di sebuah kementerian. Dua kali pembekalan dan penyampaian materi terkait konsep penyusunan peta proses bisnis hanya menyisakan perdebatan tak berkesudahan.

Peta proses dan subproses tak menemukan kata sepakat. Barulah pada saat pertemuan ketiga draft peta proses bisnis disepakati hingga peta subproses dari setiap proses utama dan proses pendukung.

Dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya, di Kota Payakumbuh draft awal peta proses bisnis bisa disepakati dalam waktu satu kali pertemuan. Penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah bukanlah pekerjaan mudah dan sekali jadi. Dibutuhkan tahapan demi tahapan sehingga peta proses bisnis bisa diselesaikan dengan baik.

Pentingnya Komitmen Pimpinan

Ibarat membangun jalan tol sepanjang 100 km yang menghubungkan satu kota ke kota berikutnya, prosesnya tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu tahap. Dimulai dari pembebasan lahan, pembangunan, dan penyelesaian hingga pemanfaatan jalan tol tersebut.

Dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan jalan. Jika pembebasan lahan tidak berjalan mulus, maka dapat dipastikan pembangunan jalan akan tersendat. Akibatnya, waktu penyelesaian menjadi lebih lama dari rencana semula.

Dalam kaitan dengan penyusunan peta proses bisnis hal ini bisa dianalogikan dengan menyepakati rancangan awal peta proses utama dan proses pendukung. Jika rancangan awal ini sudah disepakati maka penyusunan peta subproses dari turunan proses utama dan pendukung bisa berjalan lancar.

Meskipun analogi ini tak terlalu sama, tetapi perumpamaan tersebut bisa memberikan kepada kita bagaimana gambaran awal penyusunan peta proses bisnis yang membutuhkan kesepakatan awal untuk langkah-langkah berikutnya.

Penyusunan peta proses bisnis bagi institusi pemerintah sebagai aset pengetahuan bukanlah pekerjaan ringan. Banyak kegagalan penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah karena lemahnya komitmen pimpinan.

Hal ini diperparah lagi dengan gagalnya membangun komitmen awal ketika menyusun peta proses utama dan proses pendukung. Kalaupun dapat dirumuskan membutuhkan waktu lama sehingga memperlambat proses-proses berikutnya, termasuk dalam melahirkan SOP yang terintegrasi antar unit kerja di sebuah institusi.

Padahal, ujung dari penyusunan peta proses bisnis adalah agar antar unit kerja saling terhubung satu sama lain dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Tak ada satu unit kerja yang paling penting dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Masing-masing memiliki peran dan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi tersebut.

Beberapa waktu yang lalu saat saya hadir dalam rapat pembahasan untuk merampungkan draft awal penyusunan peta proses bisnis di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Saya dibuat kagum dengan kehadiran Kepala LAPAN Prof. Dr. Thomas Djamaludin dalam rapat tersebut. Beliau mengawal langsung penyusunan peta proses bisnis di lingkungan LAPAN.

Berdasarkan informasi yang layak dipercaya selama hampir dua hari penuh, beliau ikut terlibat dalam pembahasan dan perumusan peta proses bisnis hingga menghasilkan peta subproses di lembaga penerbangan antariksa nasional ini.

Begitupun, di Kota Payakumbuh, pimpinan, dalam hal ini walikota dan sekretaris daerah (Sekda), sangat peduli dan ikut berperan dalam proses penyusunan peta proses bisnis ini.

Itulah wujud nyata pimpinan unit tertinggi dalam penyusunan dan pembahasan peta proses bisnis. Tanpa komitmen dari pimpinan tertinggi penyusunan peta proses bisnis akan mengalami kendala dalam penyelesaiannya.

Membangun Konsensus

Saya ingin menggarisbawahi dua prinsip dasar dalam penyusunan peta proses bisnis yang terpenting yaitu konsensus subjektif dan sederhana yang representatif. Bagaimana merumuskan peta proses bisnis jika dalam penyusunannya tidak disepakati konsensus bersama. Konsensus bersama ini harus diperoleh sehingga pembahasan peta proses bisnis level berikutnya bisa diteruskan dan disepakati.

Penyusunan peta proses bisnis bukanlah pekerjaan benar atau salah. Namun, proses ini lebih kepada bagaimana membangun logika berpikir dalam membedah visi, misi, tujuan, dan sasaran menjadi bahasa proses.

Tujuannya agar terlihat peran dan kontribusi setiap unit dalam pencapain visi dan misi organisasi dimaksud. Setelah didapatkan konsensus subjektif, selanjutnya peta proses bisnis harus dapat digambarkan secara sederhana dan representatif.

Dalam setiap penyusunan dan pembahasan peta proses bisnis sering terlihat ego sektoral dari setiap unit kerja. Padahal ego sektoral inilah yang perlu dihilangkan dan bagaimana komunikasi dan koordinasi akan dibangun antar unit kerja dalam mewujudkan visi dan misi bersama.

Pelaksanaan bimbingan teknis di Pemerintah Kota Payakumbuh bisa menjadi contoh dalam menyusun peta bisnis proses yang efektif. Untuk tahap awal, beberapa OPD saja yang terlibat dalam pembahasan awal.

Hal itu dapat meminimalisir perdebatan pendapat. Setelah kesepakatan awal diperoleh, hasil dari pembahasan awal ini dibahas di tingkat yang lebih besar. Pembahasan di tingkat inil memerlukan dukungan dan komitmen pimpinan agar peta proses bisnis dapat segera diselesaikan.

Biasanya butuh waktu panjang, sekitar 4 hingga 6 bulan, untuk merampungkan peta proses bisnis bagi institusi pemerintah. Namun, rentang waktu tersebut bisa  lebih panjang jika terjadi banyak perdebatan dan perbedaan pendapat dalam perumusannya.

Dalam beberapa kasus, penyusunan peta proses bisnis ini bisa selesai lebih dari setahun, atau bahkan dua tahun. Hal ini terjadi karena banyaknya perdebatan dan perbedaan pendapat antar unit kerja. Selain itu lemahnya komitmen pimpinan dalam mengawal penyusunan dan pembahasan peta proses bisnis ini juga turut menjadi penghambat.

Epilog

Pelaksanaan reformasi birokrasi di area tata laksana terkait penyusunan peta proses bisnis ini tampaknya akan terus menghadapi kendala jika tidak ada kesepakatan dan dukungan pimpinan dalam penyelesaiannya.

Padahal seperti diulas sebelumnya, peta proses bisnis adalah aset pengetahuan bagi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dengan adanya peta proses bisnis terlihat tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di dalam organisasi pemerintah.

Selain itu juga dengan penyusunan peta proses bisnis di institusi pemerintah akan mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun kepada pihak eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan keberadaan suatu organisasi pemerintah.

Masalah klasik yang ada di institusi pemerintah selama ini adalah lemahnya koordinasi antar eselon 1, eselon 2, hingga eselon terbawah. Pada pemerintah daerah sering terlihat ketidakjelasan hubungan antar OPD.

Hal itu tentu mempersulit pelaksanaan tugas dan fungsi bagi instansi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Setiap unit kerja bekerja sendiri sendiri (silo) dan tak terlihat komunikasi secara tertulis yang harus dilakukan.

Maka dari itu, penyusunan peta proses bisnis ini merupakan perwujudan untuk meruntuhkan ego sektoral antar unit kerja dimaksud. Akhirnya dengan penyusunan peta proses bisnis maka setiap instansi pemerintah dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Semoga harapan ini bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama sesuai agenda reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan pemerintahan berkelas dunia di tahun 2024 mendatang.***

Era Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

oleh Lucky Akbar ▲ Active Writer and Associate Poetry Writer | Des 28, 2018 | Birokrasi Efektif-Efisien | 0 Komentar

Prolog

Pemerintah telah menerbitkan peraturan terbaru mengenai pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018. Perpres yang perumusannya dikoordinasikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) ini merupakan revisi atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Menurut LKPP, perubahan mendasar atas peraturan presiden (perpres) tersebut adalah adanya simplifikasi regulasi dibandingkan perpres sebelumnya. Jumlah bab dan pasal dalam perpres baru ini hanya 15 bab dengan 94 pasal. Bandingkan dengan perpres sebelumnya yang berjumlah 19 bab dan 139 pasal.

Selain jumlah pasal yang lebih sedikit, substansi perpres PBJ yang baru juga menghilangkan bagian penjelasan dan menggantinya dengan penjelasan norma-norma pengadaan. Hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas, dan fungsi organisasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya.

Perubahan dalam Perpres 16 Tahun 2018 ini membuka jalan hadirnya era baru dalam dunia pengadaan di Indonesia, setidaknya bagi insan pengadaan di republik ini. Dengan terbitnya perpres tersebut diharapkan kinerja pengadaan di lingkungan instansi pemerintah menjadi lebih baik lagi, yaitu pelaksanaan belanja pemerintah lebih pruden dan akuntabel.

Harapan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan saat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi Perpres 16 Tahun 2018 di lingkungan Kementerian Keuangan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan.

Sebagaimana dikutip dari laman kontan.co.id, Sri Mulyani mengatakan, “Saya berharap regulasi yang baru ini akan menciptakan peluang efisiensi dan semakin menghindari sikap korupsi. Perubahan ini bersifat fundamental dan harus dipahami secara detail.”

Upaya efisiensi tersebut diperlukan mengingat anggaran pengadaan barang dan jasa yang semakin besar. Tahun 2018, anggaran pengadaan barang dan jasa mencapai Rp537 triliun, lebih tinggi dari tahun 2017 (Rp525 triliun) dan tahun 2016 (Rp429 triliun). Di sisi lain, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu ladang korupsi.

Hal terpenting lainnya yang diharapkan dari adanya regulasi baru ini adalah peningkatan realisasi belanja guna mendukung tugas-tugas operasional dan pencapaian strategi dalam rangka memenuhi target kinerja organisasi.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan, sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 selalu terjadi kenaikan yang siginifikan persentase realisasi belanja barang maupun modal dibandingkan total belanja, sebagaimana tabel berikut:

Pembiayaan kedua jenis belanja ini menggambarkan kinerja investasi yang dilakukan pemerintah melalui aktivitas pelaksanaan APBN. Semakin besar belanjanya, berarti pengeluaran pemerintah untuk investasi juga semakin besar.

Tantangan Regulasi

Hal itu tentunya memunculkan sebuah pertanyaan besar, yaitu bagaimana perpres ini dapat meminimalisir terjadinya korupsi dalam proses PBJ pemerintah dan dapat mencapai tujuan PBJ utama, yaitu value for money. PBJ pemerintah harus menghasilkan barang/jasa secara tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.

Saat ini korupsi masih menjadi momok dan tantangan terbesar dalam pelaksanaan tugas birokrasi, termasuk dalam PBJ pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani sebanyak 171 kasus korupsi pengadaan sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2017, dan menerima 2.173 pengaduan masyarakat terkait potensi korupsi PBJ pemerintah selama tiga tahun terakhir.

Melihat catatan KPK tersebut, tentunya tidak berlebihan apabila masyarakat di republik ini berharap terbitnya Perpres 16 Tahun 2018 menjadi penanda dimulainya era baru untuk melawan tantangan terbesar dari PBJ pemerintah tersebut. Namun demikian, penerapan perpres tersebut masih menghadapi tantangan-tantangan berikut.

Pertama, kesiapan pasar virtual PBJ pemerintah atau disebut dengan  e-marketplace. Pasar elektronik ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik, toko dalam jaringan (daring), dan pemilihan penyedia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mewujudkan value for money yang diharapkan dalam PBJ pemerintah.

Isu pengaturan pelelangan oleh kartel usaha yang bermain di balik layar (invisible hands) mesti menjadi perhatian utama. Isu-isu kelangkaan barang juga harus segera diantisipasi agar kepercayaan pengguna barang terhadap katalog elektronik pemerintah dapat terjaga dengan baik.

Kedua, tantangan dalam hal pengelolaan infrastruktur teknologi informasi terkait penerapan e-marketplace untuk mendukung layanan lelang melalui LPSE. Penguatan regulasi mengenai pengelolaan dan standarisasi infrastruktur LPSE Nasional yang lebih komprehensif diperlukan untuk mendukung optimalisasi sistem pengadaan.

Ketiga, tantangan globalisasi dan perdagangan bebas yang menjadikan persaingan usaha semakin ketat. Tantangan ini perlu direspon dengan menetapkan aturan main yang lebih detail dan tegas mengenai persyaratan pengadaan yang dapat diikuti oleh para pelaku usaha lokal. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Keempat, tantangan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) pengadaan. Untuk menimalisir terjadinya korupsi dibutuhkan komitmen untuk memfasilitasi kebutuhan organisasi, SDM pengadaan yang profesional, dan kecukupan anggaran untuk menunjang operasional dan strategi pencapaian kinerja organisasi yang ditargetkan. Tujuannya agar mampu membangun konsensus secara sistematis dalam rangka meredam godaan untuk tidak lagi menjadikan PBJ pemerintah sebagai salah satu ladang untuk melakukan korupsi.

Selama ini organisasi pengadaan di lingkungan instansi pemerintah tidak punya aturan main yang jelas. Sebagian besar SDM pengadaan direkrut secara ad hoc, tidak diberikan reward yang sesuai dengan risiko pekerjaan, dan tidak memiliki jenjang karir yang jelas.

Dalam perpres yang baru, sudah diatur kelembagaan yang menangani fungsi pengadaan secara komprehensif yang disebut dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Tugas unit kerja tersebut antara lain mengelola PBJ, mengelola fungsi LPSE, membina SDM dan kelembagaan PBJ, serta melaksanakan pendampingan.

Semua ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi LKPP dan instansi terkait untuk memetakan seluruh tantangan regulasi secara detail, beserta penyiapan mitigasi risiko yang memadai dari berbagai aspek pencetusnya.

Mereka juga masih memiliki tantangan lain terutama dalam menangkal berbagai potensi fraud dari permainan invisible hands yang terjadi di luar sistem.

Perbaikan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres 16 Tahun 2018 sepertinya akan membawa perubahan fundamental terhadap iklim PBJ pemerintah. Untuk itu, tema simplifikasi yang dijadikan filosofi perubahan regulasi harus disertai dengan kinerja PBJ pemerintah yang semakin baik.

Pengukuran kinerja realisasi pengadaan dengan indikator kinerja yang jelas harus segera dilakukan, lengkap dengan perhitungan secara detail tentang realisasi penyerapan anggaran dan efisiensi yang dihasilkan.

Penilaian kinerja penyedia barang/jasa secara kontinyu dan informatif dapat mendukung terciptanya pasar pengadaan di instansi pemerintah yang semakin terbuka dan kompetitif.

Beberapa perbaikan kinerja yang mesti dilakukan adalah sebagai berikut:

• Strategi belanja yang lebih baik dapat dikembangkan, misalnya dengan mengimplementasikan Total Cost of Ownership (TCO) untuk mendapatkan nilai akhir yang mencerminkan biaya yang efektif dari suatu pembelian sehingga dapat dianalisis efisiensi yang dapat dihasilkan. Apabila TCO dapat dilakukan secara maksimal pada seluruh jenis pembelian yang dilaksanakan, tentunya nilai efisiensi yang akan dihasilkan akan semakin besar.
• Integrasi sistem mulai dari pembahasaan penganggaran pengadaan, pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP), pelaksanaan pemilihan penyedia, dan manajemen kontrak perlu dibangun agar tujuan value for money dalam pengadaan dapat dirumuskan secara sistematis dalam setiap tahap pengadaan.
• Regulasi persyaratan PBJ pemerintah harus dievaluasi secara berkala dan senantiasa disederhanakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengadaan sebagai instrumen belanja.
• Pemerintah perlu memperbanyak produk barang/jasa yang akan dimasukkan ke dalam katalog elektronik, termasuk secara intensif memberlakukan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Daerah untuk meningkatkan penetrasi pasar dan peluang usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengusaha lokal di daerah.
• Pengembangan aplikasi elektronik untuk berbagai jenis pengadaan harus menjadi perhatian, terutama untuk pengadaan langsung yang sangat rawan dengan tindakan potensi persekongkolan, dan memberikan kesempatan kepada penyedia lain untuk melakukan kompetisi secara terbuka.
• Penyusunan strategi komunikasi yang tepat juga harus dilakukan agar stakeholders dan penyedia barang/jasa dapat memahami filosofi, ketentuan, dan prosedur.
• Adanya kesepakatan dari semua pihak untuk membantu kinerja pengawasan terhadap potensi/celah kecurangan dalam siklus pengadaan PBJ pemerintah. Bentuk kesepakatan tersebut haruslah tercermin dalam tiap tahapan PBJ, sejak tahap perencanaan dan persiapan hingga tahap manajemen hasil pengadaan.

Epilog

Pengadaan sebagai ujung tombak dari pelaksanaan APBN harus dikelola secara baik, karena pengelolaan pengadaan yang buruk akan berdampak negatif pada pengelolaan APBN secara keseluruhan, termasuk memberikan kesempatan untuk timbulnya perilaku koruptif di dalamnya. Terbitnya Perpres 16 Tahun 2018 yang mengusung value for money sebagai tujuan utamanya diharapkan dapat meningkatkan kinerja PBJ tahun 2018 yang sedang berjalan.

Hadirnya era baru pengadaan berdasarkan value for money tersebut diharapkan akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara yang semakin pruden dan mampu membangun ruang fiskal yang semakin besar untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Perhatian dan komitmen semua pihak sangat dibutuhkan.  Perbaikan secara terus menerus juga harus dilakukan dengan tetap memperhatikan akuntabilitas, serta membuka peluang efisiensi dalam rangka pembiayaan program pembangunan secara proporsional.

Selamat datang era baru pengadaan barang/jasa pemerintah!

Angsa Hitam dalam Manajemen Risiko

oleh Betrika Oktaresa ◆ Professional Writer | Des 24, 2018 | Birokrasi Efektif-Efisien | 2 Komentar

Pernah dengan istilah Black Swan Theory atau The Theory of Black Swan Events? Mungkin Anda tahu istilah ini dari sebuah judul film Hollywood yang meraih banyak sekali penghargaan? Atau, Anda pernah mendengarnya karena Anda pecinta burung? Atau, mungkin Anda belum pernah mendengar istilah ini?

Apapun jawaban Anda, tidak masalah, karena dalam artikel ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu black swan dan kaitannya dengan evolusi yang terjadi di dunia manajemen risiko.

Anda mungkin bingung, apa hubungannya angsa hitam dengan manajemen risiko? Fakta berikut ini mungkin dapat menjawab kebingungan itu. Selama berabad-abad, black swan tidak pernah dipercayai ada.

Melalui karya penyair Romawi, 2000 tahun yang lalu, Juvenal menegaskan bahwa angsa selalu berwarna putih. Seperti sapi ungu dan babi terbang, angsa hitam adalah simbol dari sesuatu yang tidak mungkin, the impossible. Bahkan, di Eropa abad pertengahan, unicorn, sebagai mitos, memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan angsa hitam, sebagai hewan yang mungkin nyata ada.

Namun, semua anggapan itu dimentahkan oleh seorang penjelajah asal Belanda,Willem de Vlamingh, yang menemukan angsa hitam di Australia Barat pada 1697. Hal itu menunjukkan betapa fatalnya dan berisikonya menyatakan sesuatu hal adalah mustahil.

Berdasarkan fakta tersebutlah, black swan theory dibangun, yang merupakan metafora yang menggambarkan peristiwa yang mengejutkan, memiliki pengaruh besar, dan sering dirasionalisasikan sebagai sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

Kegagalan Antisipasi

Bisa dikatakan, salah satu burung asal Australia yang paling disukai ini merupakan simbol penting dalam perkembangan budaya modern, setelah namanya dipinjam dan diperkenalkan pada sebuah buku terkenal berjudul The Black Swan, karya seorang cendekiawan terkemuka Nassim Nicholas Taleb, pada tahun 2007.

Pentingnya buku itu diakui oleh berbagai pihak, salah satunya dengan penghargaan yang diberi oleh The Sunday Times sebagai salah satu dari 12 buku paling berpengaruh di dunia sejak Perang Dunia II.

Tepat pada tahun diterbitkannya buku tersebut, dunia terguncang hebat setelah terjadi krisis keuangan global yang terjadi selama tiga tahun yaitu 2007-2009. Banyak negara di dunia terguncang oleh krisis keuangan tersebut, bahkan krisis tersebut sering digambarkan sebagai krisis keuangan terburuk sejak Great Depression yang terjadi pada 1929-1930.

Kondisi itu terus berkembang menjadi resesi ekonomi dunia yaitu sebuah periode dimana pertumbuhan ekonominya adalah negatif, sebuah kondisi yang baru terjadi lagi sejak Perang Dunia II lalu.

Banyak pihak meyakini bahwa faktor utama penyebab krisis keuangan global tersebut adalah kegagalan penerapan manajemen risiko pada lembaga-lembaga keuangan di Amerika Serikat.

Lembaga-lembaga keuangan yang telah puluhan tahun bahkan ratusan tahun berdiri gagal mengantisipasi krisis tersebut. Bahkan, Lehman Brothers, lembaga keuangan raksasa Amerika Serikat, tak mampu bertahan dan bangkrut.

Peristiwa itulah yang semakin memopulerkan teori Taleb di atas, organisasi-organsasi tersebut dinilai gagal mengantisipasi munculnya black swan, the impossible.

Salah Fokus

Hal ini dielaborasi lebih lanjut oleh Joseph Calandro Jr dalam jurnalnya yang berjudul “A Leader’s Guide to Strategic Risk Management”, pada tahun 2015, yang menjelaskan bahwa organisasi masih berkutat dalam mengelola knowable risks, tetapi sering mengalami kesulitan saat melakukan hal yang sama pada peristiwa atau ancaman yang dikategorikan sebagai ambiguous threats, yang awalnya merupakan peristiwa yang tidak memberikan sinyal bahaya.

Hal itu terjadi karena menurut Terry Puchley dan Chris Toppi dalam jurnalnya berjudul “ERM: Evolving from Risk Assessment to Strategic Risk Management”, banyak organisasi saat ini masih menjalankan pengelolaan risiko di level dasar atau basic dari Enterprise Risk Management.

Organisasi-organisasi itu masih berfokus pada penilaian risiko (risk assessment) yang faktanya sering kekurangan data dan analisis substantif. Selain itu, dalam prosesnya juga sering melewatkan monitoring yang terukur, dan tidak terhubung dengan visi dan tujuan stratejik organisasinya.

Tidak mengherankan jika basic-maturity level of ERM ini tidak mampu menghasilkan nilai bagi organisasi, khususnya dalam pengelolaan risiko untuk pencapaian kinerja dan hanya terlihat sebagai program atau aktivitas “check-the-box” saja.

Mengubah Fokus

Oleh karena itu, organisasi perlu mengubah pendekatan pengelolaan risikonya ke level strategic risk management (SRM). Menurut Calandro Jr, pendekatan itu dapat secara spesifik mengidentifikasi potensi “inflection points” perubahan dan mendeteksi sinyal yang ada.

Inflection points adalah sinyal lemah yang tidak diperhatikan oleh organisasi, baik karena tidak terlihat atau secara sadar terlihat namun dianggap tidak penting. Pemahaman ini menggambarkan bahwa kegagalan organisasi sebenarnya disebabkan oleh ‘kejutan’ yang tidak dapat diprediksi (predictable suprises), bukan black swans.

Karena sebenarnya masalah yang menyebabkan kegagalan tersebut bukan terjadi begitu saja, tetapi merupakan suatu hal yang berkembang dari waktu ke waktu. SRM difokuskan untuk memitigasi perkembangan ambiguous threats sebelum hal itu bermanifestasi dan menyebar tanpa kontrol organisasi.

Artinya, berdasarkan pemahaman di atas, bagi organisasi yang masih menerapkan level dasar dari ERM, atau bahkan yang tidak menerapkan ERM sama sekali, akan berhadapan dengan black swans, sedangkan bagi organisasi yang telah menerapkan SRM, tidak lagi berada di bawah bayang-bayang black swans, tetapi menghadapi musuh yang lebih jelas, yaitu predictable surprises.

Penerapan SRM

Lalu, bagaimana sebenarnya menerapkan SRM di dalam organisasi? Ternyata, kuncinya adalah integrasi, yaitu mengintegrasikan pengelolaan risiko dengan perencanaan dan implementasi strategi untuk pencapaian tujuan organisasi.

Dalam mencapai tujuan bisnis organisasi, organisasi menghadapi ketidakpastian untuk setiap strategi yang dapat dipilih. Oleh karena itu, organisasi perlu mengetahui batasan risiko yang bisa dihadapi oleh organisasi itu sendiri. Lisa Meulbroek pada tahun 2002 dalam jurnalnya yang berjudul ”A Senior Manager’s Guide to Integrated Risk Management” menyatakan bahwa strategi risiko yang tepat dapat menghindarkan organisasi dari aktivitas-aktivitas yang spekulatif.

Sebaliknya, melalui penerapan manajemen risiko yang melekat pada strategi organisasi dengan membentuk profil risiko akan menentukan risiko mana yang harus diambil dan risiko yang harus dihindari. Pernyataan itu diperkuat oleh Paul Hopkin dalam bukunya berjudul “Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating, and Implementing Effective Risk Management” yang dirilis pada tahun 2012.

Ia berpendapat bahwa manajemen risiko bukan tentang menghilangkan risiko, karena organisasi tetap perlu mengambil risiko untuk mencapai tujuannya. Lebih lanjut, untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi lagi, organisasi perlu mengambil risiko yang lebih besar, tetapi organisasi harus mengukur risiko-risiko organisasi dengan mengetahui kemungkinan keterjadian dan konsekuensi dari risiko-risiko tersebut.

Duo pakar di bidang manajemen risiko, Frank Martens dan Sallie Jo Perraglia dalam artikel yang ditulis pada tahun 2016 lalu dengan judul ”Risk Through The Eyes of Strategy” berpendapat bahwa dari sudut pandang strategi, terdapat tiga perspektif risiko yang berbeda.

Pertama, strategi organisasi ditentukan dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi organisasi, sehingga pimpinan perlu senantiasa menyesuaikan strategi yang ada merujuk pada risiko-risiko yang ada dan risiko baru yang mungkin muncul.

Kedua, risiko yang melekat pada pilihan strategi organisasi yang berarti setiap strategi alternatif memiliki risiko-risiko yang berbeda atau disebut dengan implikasi strategi. Dalam perspektif ini, pimpinan perlu memahami setiap paket ‘strategies-and-risks‘ yang dapat ditanggung oleh kapasitas organisasi.

Ketiga, risiko timbul dari kemungkinan strategi yang diambil tidak sejalan dengan visi dan misi organisasi. Artinya, meskipun organisasi berhasil melaksanakan strategi yang ditetapkan, tetapi ternyata tetap dinyatakan gagal karena strategi tersebut tidak sejalan dengan visi dan misi yang ada. Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan strategis pengelolaan risiko diterapkan sehingga dapat memberikan nilai bagi pencapaian tujuan organisasi.

Epilog

Saya menebak, penjelasan saya di atas bukanlah hal yang baru dalam pemahaman Anda semua, tetapi yang bisa saya pastikan, di dalam level organisasi, pendekatan ini masih sering luput dari implementasinya.

Oleh karena itu, penting dipahami bahwa untuk menerapkannya perlu dibangun sebuah sistem sehingga penerapannya konsisten dan tentu terdokumentasi, sehingga dapat diterapkan secara kontinyu. Faktanya, biasanya, organisasi hanya menerapkannya sebagian, dan belum terdokumentasi.***