Penyerapan Anggaran vs Akuntabilitas Kinerja

Penyerapan Anggaran vs Akuntabilitas Kinerja

Hari Kamis tgl 23 Juli 2020 jam 14.00 – 15.00 bertempat di Hotel Santika Banyuwangi, unit kerja saya, Bagian Organisasi, secara terjadwal melakukan hearing dengan Dewan Perwakilan rakyat daerah  (DPRD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2019.

Dari beberapa pertanyaan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, yang merupakan mitra kerja Bagian Organisasi, pertanyaan mendasar yang ditanyakan adalah kenapa realisasi penyerapan anggaran pada Bagian Organisasi hanya 74%.

Lalu, pertanyaan tersebut kami jawab, bahwa pagu yang telah dianggarkan tersebut tidak seluruhnya terealisasi karena terdapat beberapa kegiatan yang direncanakan oleh Bagian Organisasi “bergantung” dari keluangan waktu pihak lain dalam menghadiri kegiatan di Bagian Organisasi. Pihak lain tersebut, misalnya Biro Organisasi (Biro) dan / atau Kementerian PAN dan RB (Kemenpan).

Artinya, saat jadwal antara kami selaku pengundang tidak sinkron dengan jadwal dari Biro maupun Kemenpan, maka pihak-pihak tersebut tentunya tidak dapat menghadiri kegiatan yang telah direncanakan, sehingga maka pagu anggaran yang telah tersedia tidak akan bisa direalisasikan.

Pertanyaan selanjutnya dari anggota Komisi A adalah, ketika unit kerja yang melaksanakan fungsi pembinaan SAKIP saja tidak bisa merealisasikan seluruh anggarannya, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / unit kerja lain diduga juga tidak akan bisa merealisasikan seluruh anggarannya.

Pertanyaan tersebut juga ditambahkan dengan penegasan bahwa ketika realisasi anggaran tidak bagus, maka kinerjanya-pun juga tidak bagus.

Atas pertanyaan di atas, kami menjawab sebagai berikut. Tidak selamanya realisasi anggaran berkorelasi linier dengan capaian kinerja, karena dalam konteks akuntabilitas kinerja, sesuatu dianggap akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ketika anggaran memang dipergunakan untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan.

Artinya, sepanjang target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tercapai, maka anggaran yang direalisasikan tersebut (meski tidak seluruhnya direalisasikan) dapat dinyatakan akuntabel. Akan tetapi justru sebaliknya. Ketika persentase anggaran yang direalisasikan mencapai 100%, namun ternyata target tidak tercapai, maka hal yang demikian tersebut dapat dinyatakan tidak akuntabel.

Lho kok dianggap tidak akuntabel, kan sudah ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ)-nya?

Jadi begini, dokumen SPJ yang dibuat oleh OPD / unit kerja bukanlah sesuatu yang ada hubungannya dengan kinerja, melainkan sesuatu yang ada hubungannya dengan laporan penatausahaan keuangan.

Ilustrasinya, misalnya, terkait kebersihan kamar mandi / toilet di OPD. Tentunya seluruh OPD / unit kerja memiliki anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, di mana salah satu tujuan penganggaran tersebut adalah untuk menjaga kebersihan kamar mandi / toilet.

Jenis belanja yang dianggarkan untuk pemeliharaan kamar mandi / toilet misalnya alat-alat kebersihan, bahan pembersih, dan upah tenaga kebersihan (jika tenaga kebersihan statusnya adalah tenaga kontrak / non-PNS).

Lalu, bayangkan situasinya adalah, seluruh anggaran terserap seluruhnya, dan ada dokumen SPJ-nya, namun kamar mandi / toilet dalam keadaan kotor atau tidak bersih. Nah, inilah yang saya maksud bahwa belum tentu realisasi anggaran berkorelasi linear dengan capaian kinerja.

Semua harus “dikembalikan” pada tujuan dari penganggaran itu sendiri. Jika anggaran ditujukan untuk kebersihan kamar mandi / toilet, maka ketika anggaran tersebut terealisasi seluruhnya, tentunya kebersihan harus terwujud. Itu yang dinamakan akuntabel, yakni keselarasan perencanaan anggaran dengan ketercapaian kinerja.

Lalu, bagaimana jika situasinya adalah, anggaran tidak terealisasi seluruhnya, tetap ada SPJ-nya, namun target kinerja ternyata tetap tercapai? Apakah itu juga dapat dikatakan sebagai akuntabel?

Jawabannya iya, karena inti dari akuntabel adalah tercapainya target kinerja yang diperjanjikan. Namun, tetap harus ada evaluasi atas hal tersebut, karena dimungkinkan ada kesalahan perencanaan anggaran.

Kenapa demikian? Oke, kembali kepada ilustrasi diatas tentang kebersihan kamar mandi / toilet. Sebagaimana telah saya sampaikan di atas, bahwa untuk menjaga kebersihan diperlukan anggaran untuk belanja alat-alat kebersihan, bahan pembersih dan upah tenaga kebersihan ketika tenaga kebersihan merupakan tenaga kontrak.

Anggaplah situasinya begini, di pertengahan tahun pelaksanaan anggaran, ternyata OPD / unit kerja tersebut mendapatkan 1 orang PNS dengan spesifikasi tenaga kebersihan, maka tentunya anggaran untuk upah tenaga kebersihan tidak perlu direalisasikan seluruhnya.

Artinya tenaga kontrak tersebut dapat diberhentikan karena OPD / unit kerja sudah mendapatkan 1 orang tenaga PNS dengan spesifikasi tenaga kebersihan. Dengan demikian, anggaran yang telah direncanakan tidak terealisasi seluruhnya, tetapi kebersihan kamar mandi / toilet tetap terwujud.

Inilah yang dinamakan akuntabilitas kinerja, sesuatu yang menurut saya lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan sekedar pengelolan keuangan.

Itulah kenapa opini BPK atas laporan keuangan menggunakan frasa “Wajar” (baik tanpa pengecualian maupun dengan pengecualian), karena ketika kita merealisasikan anggaran, ya memang sudah semestinya harus disertai bukti formil dan materiilnya. Namun, belum tentu keberadaan atas bukti formil maupun materiil tersebut berkorelasi dengan target kinerjanya.

Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas kinerja bukanlah pekerjaan yang harus ditangani sendiri oleh Bagian Organisasi, melainkan pilar akuntabilitas lainnya, yaitu Inspektorat, Badan Prencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan juga Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Keempat OPD / unit kerja ini harus selalu sinergis dan harmonis serta bekerjasama (tidak perlu merasa paling tahu dan pintar sendiri, karena semuanya sejatinya adalah pembantu Kepala Daerah).

Tanpa itu, mustahil rasanya mewujudkan peningkatan kategori sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Menurut saya, langkah pertama atas hal tersebut adalah mulai memiliki cara pandang bahwa “persentase realisasi anggaran tidak selalu ada kaitannya dengan kinerja organisasi”.

3
0
Mencari Solusi Konkret, Mengatasi Ego Sektoral

Mencari Solusi Konkret, Mengatasi Ego Sektoral

Akhir-akhir ini, istilah ego sektoral seringkali kita dengar. Khususnya ketika penyelesaian penanganan Covid-19 belum menemukan titik terang. Masing-masing instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berlomba-lomba memberikan solusi terbaik untuk penanganan Covid-19.

Namun, alih-alih memberikan solusi dalam penanganan Covid 19, yang terjadi malah saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Satu pekerjaan bisa dikerjakan oleh lebih dari satu unit kerja. Akhirnya, sengkarut di lapangan menjadi tidak terelakkan lagi.

Salah satu contoh karut marut ini terjadi dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos). Menurut banyak pihak, sengkarut disebabkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Masing-masing memiliki kewenangan yang relatif sama dalam hal identifikasi data penerima bantuan sosial. Sehingga, implementasi di lapangan menjadi kacau.

Permasalahan lain yang akhir-akhir ini muncul, konflik tiada henti antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya yang berujung drama. Salah satu pihak menganggap pihak lain tidak mau berkoordinasi untuk penyelesaian masalah Covid-19, dibalas dengan statement yang pada akhirnya tidak berujung pada penyelesaian masalah.

Awal Mula Ego Sektoral

Apabila dilihat kembali ke belakang, ego sektoral selalu diawali dari kewenangan. Kewenangan selalu menjadi mantra yang ampuh untuk melegitimasi setiap pelaksanaan kegiatan.

Bagi pegiat birokrasi atau birokrat, istilah kewenangan sangat khas sekali didengungkan. Misalnya, istilah manajemen kepegawaian selalu menjadi mantra kuat Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kewenangan yang dilekatkan di masing-masing unit kerja juga diatur dalam sebuah peraturan perundangan. Sehingga, justifikasinya menjadi lebih kuat. Adu hierarki peraturan perundangan juga menjadi hal yang kadang tidak bisa dielakkan.

Selain itu, kewenangan juga sering dikaitkan dengan urusan A sampai Z. Misalnya, kewenangan manajemen ASN akan selalu dikaitkan dari urusan perencanaan sampai evaluasi. Sehingga, rentang kendali kewenangan ini akan selalu luas. Bahkan bisa jadi tidak berujung.

Kewenangan juga selalui dikaitkan dengan objek atau sasaran. Siapa yang akan disasar oleh sebuah kewenangan itu. Ruang lingkup sasaran bisa sempit, bisa juga besar.

Misalnya, jika kewenangannya di manajemen ASN, maka objeknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, di sisi lain, terdapat juga unit kerja yang kewenangannya pembinaan pemerintah daerah, di dalamnya juga terdapat ASN.

Bagaimana menyikapi fenomena di atas? Bukankah akan sangat berhimpitan kewenangan keduanya?

Belum lagi, kewenangan kementerian/lembaga yang terbagi habis dalam unit kerja di pemerintah daerah tetapi masih memiliki kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Hal ini juga akan menyulitkan implementasi di lapangan.

Seperti halnya program pemberdayaan masyarakat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Program serupa juga dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masing-masing kabupaten. Artinya, satu program dijalankan oleh dua unit kerja.

Ketika akan terjadi permasalahan di lapangan, secara teknis, akan sangat menyulitkan. Dua unit kerja ini akan saling lempar kewenangan. Sehingga penyelesaian permasalahan menjadi terhambat. Pada akhirnya, permasalahan tersebut jadi menguap. Tidak ada solusi konkret.

Mengeliminasi Permasalahan Ego Sektoral

Secara konkret, permasalahan ego sektoral sampai saat ini belum ada solusi. Tulisan ini juga tentunya belum memberikan solusi yang signifikan. Namun, setidaknya memberikan sumbangan pemikiran bahwa isu ego sektoral sampai saat ini masih menjadi ancaman dalam tata kelola birokrasi Indonesia.

Solusi konkret memang perlu disiapkan. Tidak muluk-muluk. Tidak perlu yang harus komprehensif. Namun, juga bisa mengeliminasi ego sektoral. Berikut beberapa yang penulis sarankan untuk mengeliminasi ego sektoral.

Pertama, yang perlu dilakukan, mereviu kembali amanat kewenangan masing-masing unit kerja. Amanat kewenangan biasanya terkait dengan peraturan perundangan.

Selain amanat terkait kewenangan, juga perlu dibuat proses bisnis secara nasional. Proses bisnis tata kelola pemerintahan secara nasional sampai saat ini belum tergambarkan secara jelas. Pembagian wilayah masing-masing kementerian/lembaga dan peemrintah daerah belum tergambarkan secara jelas dan detil.

Yang sudah tergambarkan sampai saat ini adalah proses perencanaan secara bottom up melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrengbangnas) yang digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang memberikan kebutuhan prioritas bagi masing-maisng kementerian. Rencana ini nantinya akan dijadikan kegiatan prioritas tahunan selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain itu, ada juga proses perencanaan yang sifatnya top down. Yaitu, program kerja yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, yang diimplementasikan sampai ke level pemerintah daerah. Penyusunan bisnis proses nasional bisa menjadi salah satu alternatif untuk memetakan pembagian pekerjaan secara klir pada masing-masing instansi.

Selanjutnya, pembagian wilayah pusat daerah juga belum sepenuhnya klir. Pemerintah pusat, masih banyak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sampai ke detail dan teknis, yang harusnya bisa dilakukan oleh daerah. Oleh sebab itu, perlu terdapat garis yang tegas yang mmbedakan tugas pemerintah pusat dan daerah (kabupaten/kota).

Epilog: Bagaimana Peran Pemerintah Provinsi?

Pemerintah provinsi sebagai unit kerja yang menjembatani hubungan pusat dan daerah, sebaiknya tidak memiliki struktur organisasi yang rigid –sama seperti unit kerja yang terdapat di kabupaten/kota. Asumsinya, fungsi pemerintah provinsi sebagai jembatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sehingga, tubrukan peran bisa diminimalisir. Kewenangan eksekusi sepenuhnya dipegang oleh pemerintah daerah. Untuk beberapa hal, mungkin pemerintah pusat memiliki kewenangan yang besar – misalnya dalam hal pertambangan. Akan tetapi, dalam konteks yang lebih masif seperti pelayanan publik, seluruhnya diserahkan ke pemerintah daerah sebagai unit eksekutor.

Tentunya, solusi mengurangi ego sektoral tidak terbatas pada usulan-usulan di atas. Kesamaan visi dan tujuan serta orkestrasi yang dimainkan oleh pimpinan tertinggi pemerintahan masih menjadi aspek terpenting dalam mengeliminasi ego sektoral yang muncul di setiap unit kerja.

2
0
Menakar Kelanjutan PPDB Sistem Zonasi

Menakar Kelanjutan PPDB Sistem Zonasi

Puluhan tahun sudah pemerintah menggunakan sistem PPDB berbasis prestasi berdasarkan nilai ujian nasional (UN). Hingga akhirnya, perubahan pun digulirkan pada tahun ajaran 2018/2019 dengan diberlakukannya PPDB berbasis SKTM (surat keterangan miskin) – sistem yang memicu munculnya fenomena mendadak miskin di kalangan orang tua murid.

Dimulainya PPDB Zonasi

Karena banyak mudaratnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) saat itu, Prof. Dr. Muhadjir Effendy mengganti PPDB model SKTM dengan PPDB berbasis jarak rumah tinggal dari sekolah. Metode ini disebut juga PPDB Sistem Zonasi (kompas.com. 15/01/19). Sejak saat itu (PPDB 2019/2020), diterapkan PPDB sistem zonasi sebagai salah satu jalur dalam melakukan seleksi siswa baru.

Konon, penerapan sistem zonasi ini mengadopsi sistem PPDB serupa di Jepang. Tidak salah jika kita berkiblat ke Jepang. Harus diakui bahwa Jepang merupakan salah satu kiblat sistem pendidikan modern di dunia, baik itu sistem pendidikan dasar, menengah maupun tinggi.  

Berdasarkan peringkat pendidikan dunia tahun 2018 yang dirilis oleh Programme for International Student Assessment (PISA), Jepang menduduki peringkat ke 15, sementara Indonesia menempati urutan ke 72 dari 77 negara. Indikator yang digunakan adalah kemampuan siswa dalam membaca, matematika, dan sains.  

Sebagaimana disampaikan Muhadjir saat itu, terdapat tiga faktor utama yang melatarbelakangi diterapkannya PPDB sistem zonasi, yaitu pemerataan kualitas pendidikan, pemerataan sumber daya manusia, dan harapan agar orang tua lebih mampu memonitor putra-putrinya, disebabkan jarak sekolah yang dekat dari rumah.

Empat Perspektif Lain

Sebagai orang tua (ortu) siswa, saya sangat mendukung apapun kebijakan pemerintah terkait upaya peningkatan kualitas pendidikan. Namun demikian, dalam rangka PPDB 2020/2021, saya mengajukan sedikit perspektif yang berbeda terkait sistem zonasi.

1) Zonasi Indonesia Belum Sesiap Jepang

Pertama, pada sistem zonasi di Jepang, dari berbagai sumber dapat diketahui bahwa sistem zonasi di Jepang hanya berlaku untuk PPDB setingkat SD dan SMP. Sementara untuk setingkat SMA, murni menggunakan sistem merit/prestasi.

Perlu diingat bahwa perbandingan kualitas pengajar, sarana, dan prasarana (sarpras) antarsekolah di Jepang identik. Bahkan mulai model bangunan, ruang kelas, hingga meja-kursi memiliki kualitas yang sama. Hal ini didukung pula dengan perputaran penugasan guru yang bersifat dinamis.

Artinya, jika pemerintah konsisten menerapkan kebijakan PPDB sistem zonasi ala Jepang maka diperlukan anggaran triliunan rupiah untuk memperbaiki gedung sekolah, meningkatkan sarpras, hingga pemenuhan kuantitas dan kualitas guru.

Saat ini, guru SD didominasi oleh guru non-PNS. Ketika rekrutmen tidak diperhatikan metode seleksi yang dapat dipertangunggjawabkan. Demikian pula dengan guru SMP dan SMA, meski tidak separah SD,  pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik mulai didominasi oleh guru non-PNS. 

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan ketua IGI, Muhammad Ramli Rahim, yang menyatakan bahwa saat ini lebih dari 60 persen guru berstatus non-PNS dan bahkan diprediksi  dalam 5 tahun ke depan kekurangan guru semakin besar (fajar.co.id, 09/05/2020).

2) Penghargaan atas Prestasi

Kedua, Abraham Maslow (1943) mencetuskan konsep hierarki kebutuhan yang didasarkan pada motivasi kekurangan dan motivasi perkembangan. Manusia hidup pada dasarnya mempunyai kebutuhan secara berjenjang akan banyak hal. Mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa memiliki dan kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. 

Dengan mengadopsi konsep Maslow, dapat dilihat bahwa kebutuhan manusia tertinggi adalah penghargaan dari orang lain (rasa diakui) dan aktualisasi diri (pembuktian terhadap orang lain). Menghargai prestasi merupakan bagian dari penerapan konsep ini.

Dalam konteks PPDB, manakala pemerintah belum mampu menyediakan pendidikan yang merata secara kualitas, sejatinya keberadaan sekolah yang sudah maju/favorit tidak perlu dikebiri dan “dipaksa” untuk menurunkan kualitasnya agar sejajar dengan sekolah-sekolah yang belum maju.

Keberadaan sekolah favorit bukan untuk membentuk kastanisasi pendidikan, tetapi lebih untuk memacu hasrat berprestasi. Ketika saya sekolah SD, misalnya, saya akan mengejar cita-cita dan bermimpi untuk sekolah di SMP X. Mengapa? karena sekolah di SMP X merupakan wujud dari bukti aktualisasi diri baik bagi diri sendiri, orang tua maupun teman dalam peer group.

Ketika saya punya cita-cita masuk SMP X yang favorit, maka sebagai anak desa, saya mesti belajar lebih keras dari yang lain. Adanya mimpi acapkali memberikan energi positif bagi seseorang untuk dapat mengeluarkan kemampuan terbiknya. Kerap pula inovasi dan ide-ide cemerlang muncul ketika kita punya cita-cita yang tinggi dan pada saat kondisi terdesak.

Hal ini senada dengan teori kebutuhan berprestasi, Need of Achievement (N-Ach)-nya David McClelland (1961) yang menyatakan bahwa membiarkan sekolah tumbuh sesuai dengan kemampuan dan kualitas masing-masing justru memberikan variasi pilihan kepada siswa.

Variasi pilihan bagi siswa akan mendorong mereka untuk berlomba mengeluarkan kemampuan terbaiknya demi mewujudkan cita dan mimpi untuk dapat sekolah di SMP dan SMA favoritnya.

Sikap mental masyarakat dengan tingkat kebutuhan berprestasinya yang tinggi dan tertanam sejak dini, biasanya akan menghasilkan wirausahawan yang tahan banting. Hal ini akan sangat membantu Indonesia dalam persaingan global.

3) Relevansi Pertimbangan Keuangan

Ketiga, Adam Smith (1776) menyajikan kerangka berpikir bahwa dalam sistem ekonomi akan terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran yang kemudian membentuk satuan harga dan jumlah barang. Dalam konteks PPDB, pemerintah menawarkan sekolah-sekolah dengan kualitasnya masing-masing.

Sementara, siswa berhak memilih sekolah sesuai dengan cita-citanya. Jika pemerintah gagal menyediakan sekolah sesuai dengan permintaan siswa, maka siswa dengan sendirinya akan mencari alternatif lainnya.

Hal ini nyata terlihat ketika keinginan siswa untuk belajar di sekolah yang menjadi impiannya digagalkan oleh PPDB sistem zonasi. Bagi siswa dari kalangan kelas ekonomi menengah dan atas, mereka akan memilih sekolah di sekolah-sekolah swasta favorit atau bahkan ke luar negeri.

Atas nama kualitas dan hukum ekonomi, orang tua siswa tidak akan memedulikan biaya yang harus dikeluarkan. Bagi mereka aktualisasi diri dan kebutuhan berprestasi jauh lebih penting daripada sekedar pertimbangan keuangan.

Di Temanggung misalnya, pada PPDB tahun 2019/2020 kemarin ada sejawat yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di SMA swasta di Semarang dan Yogyakarta dengan kualitas nomor satu dengan biaya yang mencapai jutaan untuk uang pangkal, SPP dan biaya boarding.

Sedangkan bagi siswa dari kalangan ekonomi biasa akan menerima takdir sekolah bukan di tempat yang diinginkan dengan konsekuensi membunuh motivasi untuk berprestasi. Mereka adalah sedikit contoh dari banyaknya siswa berprestasi yang gagal diterima di SMAN 1 Temanggung.

4) Antitesis Perilaku Koruptif?

Keempat, sebagai sebuah kebijakan, PPDB sistem zonasi maupun prestasi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dikotomi sekolah favorit-non favorit diduga memicu maraknya jual-beli bangku sekolah.

Terkadang memang ada segelintir ortu siswa yang menghalalkan berbagai cara, baik itu dengan memanfaatkan kekuasaan maupun keuangan. PPDB sistem zonasi seakan sebagai antitesis dari perilaku koruptif dalam PPDB.

Sayangnya, sistem tersebut justru memicu munculnya masalah baru. Bagi ortu yang mampu, mereka akan membeli rumah dan mengganti alamat mendekati sekolah yang dianggap favorit, sementara ortu lainnya akan menitipkan anaknya dalam kartu keluarga (KK) milik saudara atau teman yang tinggal di zona sekolah yang dituju.

Epilog

Dengan demikian, ada baiknya jika Kemendikbud meninjau atau mengevaluasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Saat ini saja, SD Negeri yang notabene merupakan sekolah tanpa biaya/gratis sudah mulai ditinggalkan oleh ortu siswa.

Meskipun harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah, ortu lebih suka menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah swasta dengan konsep terpadu. Jika keadaan ini terus dibiarkan, jangan heran apabila dalam 10 tahun ke depan, SMP dan SMA negeri favorit akan semakin tertinggal oleh sekolah swasta dan ditinggalkan para siswa.

Ketika masa itu terjadi, dimungkinkan biaya pendidikan akan menjadi kian mahal mengingat pemerintah tidak akan bisa mengitervensi besaran SPP dan sumbangan pendidikan sekolah swasta.

Akhirnya, dapat saya sampaikan bahwa kemajuan suatu negara sangat tergantung dari besarnya hasrat siswa untuk berprestasi, menggapai cita, dan mewujudkan mimpi.

5
0
Apa Kabar Nasib Fungsional Pengelola PBJ?

Apa Kabar Nasib Fungsional Pengelola PBJ?

Masih ingat tulisan “Nasib Fungsional Pengelola PBJ: Siapa Peduli?” Tulisan tersebut pernah tayang di Birokrat Menulis pada 17 Maret 2017. Kini, tiga tahun setelah tulisan tersebut tayang, bagaimana perkembangannya? Banyak perubahan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah sejak tayangnya tulisan tersebut – mungkin Anda akan berpikir karena isi tulisan itu. Berbagai infrastruktur kebijakan pengadaan barang/jasa terus diperjuangkan dan dilahirkan oleh LKPP sebagai instansi pembina jabatan Fungsional Pengelola PBJ.

Bergantinya Perpres 54/2010 menjadi Perpres 16/2018 mengubah kelembagaan pengelola pengadaan dengan mengakomodir perluasan fungsi ULP menjadi UKPBJ untuk meningkatkan peran, profesionalitas, dan kapasitas SDM pengelola pengadaan.

Dalam aturan yang baru tersebut lebih spesifik dinyatakan bahwa pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/Pemda adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Pencantuman pasal 88 huruf a dalam Perpres 16/2018 yang menyatakan: “Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020” merupakan salah satu komitmen Pemerintah terhadap peningkatan peran, profesionalitas, dan kapasitas SDM pengelola pengadaan tersebut.

Selanjutnya, berbagai peraturan turunan terkait Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sendiri diatur dalam Peraturan LKPP No.14/2018 tentang UKPBJ, Peraturan LKPP No.15/2018 tentang Pelaku Pengadaan, dan Peraturan LKPP No.16/2018 tentang Agen Pengadaan.

UKPBJ Level 3

Salah satu kriteria keberhasilan dari peran LKPP dalam memenuhi aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang/jasa adalah tercapainya tingkat kematangan UKPBJ minimal pada level 3 di 100 K/L/Pemda.

Hal itu merupakan tindak lanjut dari amanat Perpres 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) dan Surat Keputusan Bersama Timnas PK (Pimpinan KPK, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Mendagri, MenPAN-RB, dan KSP) No. 1 Tahun 2018; 01 SKB/M.PPN/10/2018; 119/8774/SJ; 15 Tahun 2018; NK-03/KSK/10/2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 – 2020.

Penilaian UKPBJ level 3 (proaktif) oleh LKPP tersebut untuk melihat kesiapan K/L/Pemda menjadi Agen Pengadaan sesuai amanat Pasal 91 ayat (1) huruf c Perpres 16/18. Pengaturan lebih lanjut terkait Agen Pengadaan sendiri secara rinci diatur dalam Peraturan LKPP No. 16/2018, dengan tujuan untuk memfasilitasi K/L/Pemda yang membutuhkan jasa/layanan karena keterbatasan kapasitas UKPBJ dalam pemenuhan Fungsional Pengelola PBJ untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Dalam UKPBJ ideal (level 3) tersebut model penugasan Fungsional Pengelola PBJ meliputi hulu sampai hilir keseluruhan proses pengadaan barang/jasa. Tugas Fungsional Pengelola PBJ diharapkan dapat ikut berperan membantu PA/KPA dalam proses perencanaan pengadaan, membantu PPK dalam manajemen kontrak, dan juga dapat terlibat aktif dalam riset, kajian, dan penyusunan rencana strategis PBJ.

UKPBJ level 3 (proaktif) adalah UKPBJ yang telah memenuhi 4 domain (proses, kelembagaan, SDM dan sistem informasi) dengan 9 variabel yang dipersyaratkan – yaitu manajemen pengadaan, manajemen penyedia, manajemen kinerja dan manajemen resiko, pengelolaan kelembagaan dan tugas/fungsi kelembagaan, perencanaan dan pengembangan SDM pengadaan, sistem informasi.

Sedangkan berdasarkan data yang kita lihat di website LKPP melalui  https://siukpbj.lkpp.go.id/ UKPBJ level 3 jumlahnya masih sedikit. Sementara, yang belum memenuhi syarat level 3 masih sangat banyak.

Dari 618 UKPBJ yang ada, baru 20 UKPBJ (3,24%) yang memenuhi level 3. Sementara 381 UKPBJ (61,65%) bahkan belum memenuhi seluruh variabel yang dipersyaratkan. Artinya, LKPP harus memotivasi sekurang-kurangnya 80 UKPBJ yang telah memenuhi 4 dari 9 variabel yang dipersyaratkan menjadi UKPBJ Level 3 dari 100 K/L/Pemda yang menjadi target Stranas PK.

Keluarnya PermenPAN-RB No. 29/2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa membuka kesempatan lebar-lebar bagi para Fungsional Pengelola PBJ untuk mengembangkan karier, profesionalisme, sekaligus berperan aktif dan berkontribusi pada K/L/Pemda dalam bidang PBJ pemerintah.

Selain itu, para Fungsional Pengelola PBJ patut berbangga hati karena sebagaimana diatur dalam Bab XV pasal 54, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) ditetapkan sebagai organisasi profesi bagi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ. Seluruh Pengelola PBJ bahkan wajib menjadi anggota IFPI.

Di sisi lain, keluarnya PermenPAN-RB 28/2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional untuk menciptakan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya penyederhanaan birokrasi, pada intinya sejalan dan dapat menjadi sarana untuk mengakomodir kekurangan kebutuhan Fungsional Pengelola PBJ pada K/L/Pemda yang sedang bergulir.

Hal itu bertujuan untuk mendukung terlaksananya kebijakan penyederhanaan birokrasi dan menjadi pilihan bagi pejabat yang sekarang menempati jabatan administrasi untuk masuk ke dalam jabatan fungsional yang mereka minati.

Namun, dengan ditetapkannya formasi jabatan fungsional (di luar Fungsional Pengelola PBJ) oleh Kementerian PAN-RB sebagai pilihan bagi para pejabat yang terkena dampak penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada PPATK, Kementerian Keuangan, BATAN, BNP2TKI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, justru memperkecil peluang akan hal itu.

 

Mengapa Kurang Dilirik?

Perluasan Fungsi UKPBJ yang didengungkan sebagai unit kerja yang menjadi pusat keunggulan PBJ sesuai Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN–OGI) melalui pengukuran tingkat kematangan UKPBJ di K/L/Pemda seharusnya menjadi angin segar karena berbanding lurus dengan upaya peningkatan peran dan fungsi Fungsional Pengelola PBJ.

Sayangnya, isu kencang soal penghapusan Pasal 88 huruf a Perpres 16/2018 justru dihembuskan oleh K/L/Pemda yang tidak siap. Alasannya, mereka kesulitan merekrut Fungsional Pengelola PBJ dengan alasan tidak ada peminat.

K/L/Pemda yang tidak mematuhi komitmen Perpres 16/2018 yang diundangkan sejak 2 tahun lalu (22 Maret 2018) seharusnya sudah menyiapkan diri dan sudah memikirkan secara matang konsekuensi yang timbul, yaitu dengan menyerahkan proses pelaksanaan pengadaannya kepada UKPBJ level 3 sebagai Agen Pengadaan – sebagaimana tertuang dalam Peraturan LKPP No.16/2018.

Apakah benar sedikit ASN yang berminat menjadi pejabat Fungsional Pengelola PBJ? Kondisi ini mestinya bisa menjadi bahan kajian bagi LKPP. Yaitu, terkait alasan ketidaksiapan K/L/Pemda dalam merekrut Fungsional Pengelola PBJ. Lantas bagaimana K/L/Pemda melaksanakan PBJ selama ini?

Ternyata, sulitnya persyaratan inpassing, uji kompetensi yang terbatas, dan penempatan yang tidak sesuai sehingga sulit dalam memenuhi angka kredit, menjadi alasan kenapa Fungsional Pengelola PBJ tidak dilirik oleh ASN. Penyebab utama lainnya yang tidak kalah penting adanya larangan pemberian honor bagi Fungsional Pengelola PBJ. Alasannya, sudah menjadi tusinya.

Kebijakan Kementerian Keuangan terkait Standar Biaya Masukan (SBM) di Kementerian/Lembaga dan Perpres 33/2020 tentang Standar Harga Satuan Regional bagi Pemda menjadi kontradiktif dengan kebijakan pemberlakuan wajib Fungsional Pengelola PBJ hingga akhir 31 Desember 2020.

Kedua aturan tersebut mengatur salah satunya soal besaran honorarium kepada pejabat pengadaan/pokja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan tersebut membuka peluang bagi K/L/Pemda yang tidak siap tadi untuk menunjuk non-Fungsional Pengelola PBJ. Bagaimana tidak? Ketentuan tersebut dapat menjadi daya tarik pemikat bagi non-Fungsional Pengelola PBJ untuk tetap dapat terlibat dalam proses pangadaan barang/jasa tanpa harus beralih ke jabatan Fungsional Pengelola PBJ.

Lantas, bagaimana tujuan menciptakan pengelolaan PBJ yang value for money melalui SDM yang profesional dapat diwujudkan?

Bayangkan berapa paket pengadaan yang tertuang dalam SiRUP LKPP yang dilakukan K/L/Pemda setiap tahun dan berapa besar anggaran yang dikeluarkan untuk membayar honorarium non-Fungsional Pengelola PBJ per paket? Semestinya honorarium yang dianggarkan tersebut dapat dialokasikan untuk pemberian tukin/TPP yang besar bagi para Fungsional Pengelola PBJ.

Kebijakan pemberian tukin/TPP tersebut dapat menjadi daya tarik bagi mereka untuk memilih Jabatan Fungsional Pengelola PBJ. Harapan lainnya agar mereka tidak tergoda untuk melakukan korupsi.

Kebijakan pemberian tukin/TPP yang besar untuk Fungsional Pengelola PBJ tersebut mesti diikuti dengan kebijakan pemberian ancaman sanksi yang berat apabila mereka masih melakukan korupsi atau melanggar Kode Etik dan Perilaku Fungsional Pengelola PBJ, seperti yang telah diberlakukan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Epilog

Jika pemerintah komitmen dan konsisten dengan niat besar untuk mewujudkan pengelolaan PBJ yang dikelola oleh SDM yang profesional, maka pemerintah perlu memikirkan nasib para Fungsional Pengelola PBJ saat ini.

Kebijakan larangan pemberian honor paket bagi para Fungsional Pengelola PBJ, yang di sisi lain tidak berlaku bagi non-Fungsional Pengelola PBJ, dapat menimbulkan kecemburuan dan menurunkan motivasi bekerja bagi para Fungsional Pengelola PBJ. Oleh karenanya, pemerintah harus tetap mendorong pemenuhan jumlah Fungsional Pengelola PBJ di seluruh K/L/Pemda melalui kebijakan yang produktif (tidak kontraproduktif) agar efektif.

Jika tidak, maka para Fungsional Pengelola PBJ akan selamanya menjadi plt – pegawai lillahi ta’ala – untuk melaksanakan proses pengadaan di negeri ini. Pertanyaan besar dari kami mewakili suara para Fungsional Pengelola PBJ adalah:

Apabila kebijakan larangan pemberian honor paket berlaku umum untuk seluruh ASN – baik fungsional maupun non-Fungsional Pengelola PBJ – dalam melaksanakan proses pengadaan, apakah masih akan ada non-Fungsional Pengelola PBJ yang mau menjadi plt – pegawai lillahi ta’ala – untuk melaksanakan proses pengadaan?

17
0
Permen PUPR Baru, Masa Depan Pengadaan Konstruksi

Permen PUPR Baru, Masa Depan Pengadaan Konstruksi

Setelah sekian lama menunggu akhirnya regulasi yang mengatur tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2020 lalu. Selanjutnya, regulasi ini diundangkan tanggal 18 Mei 2020 dan di-publish tanggal 27 Mei 2020.

Regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi  Melalui Penyedia, sebuah aturan yang mengganti regulasi lama Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019.

Izinkan saya menjawab pertanyaan dalam benak Anda, “Mengapa regulasi ini sangat ditunggu oleh insan pengadaan?”. Jawabnya, “Pada intinya, karena regulasi ini akan mempengaruhi persyaratan-persyaratan dalam tender konstruksi, jenis tender yang bernilai sangat besar dan memiliki risiko yang tinggi”.

Permen PUPR ini diterbitkan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya, menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung Nomor 64 P/HUM/2019 tanggal 3 Oktober 2019 karena adanya permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 21 ayat (3) huruf a, b dan c Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Aspal Dan Beton Indonesia (DPP AABI).

Berdasarkan jawaban atas permohonan itu perlu dilakukan penyesuaian ketentuan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Selain itu, untuk mengakomodir pengaturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) terkait pengadaan langsung dan tender terbatas jasa konstruksi, perlu disusun pengaturan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia yang komprehensif.

Permen PUPR ini juga dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang meliputi Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi. Permen ini bertujuan agar pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi lebih operasional dan efektif.

Hal Baru Dalam Regulasi Baru

Permen PUPR baru ini terdiri dari 12 bab, 132 pasal dengan lampiran terdiri dari 31 buku yang keseluruhannya sekitar 4000 halaman. Jika di-printout dibutuhkan sekitar 8 rim kertas. Bandingkan dengan regulasi sebelumnya yang hanya terdiri dari 10 bab, 100 pasal dengan lampiran terdiri dari 24 buku.

Setidaknya ada tujuh hal baru yang diatur dalam regulasi ini. Pertama, memasukkan Pengadaan Jasa Konstruksi di Provinsi Papua dan Papua Barat, menindaklanjuti Perpres Nomor 17 Tahun 2019 tentang PBJ Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Kedua, Permen PUPR ini memasukkan Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi dalam regulasi ini. Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan melalui sistem secara elektronik atau secara manual dan dicatatkan dalam sistem pengadaan secara elektronik.

Ketiga, nilai Pemaketan Pekerjaan Konstruksi. Untuk nilai HPS sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil, berbeda dengan Permen sebelumnya yang nilai HPS untuk kualifikasi usaha kecil sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar  rupiah).

Untuk nilai HPS di atas Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah. Hal ini berbeda dengan sebelumnya nilai HPS di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) untuk kualifikasi usaha menengah.

Selain itu, ada penambahan satu item yaitu untuk nilai HPS di atas Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar non badan usaha milik negara.

Keempat, regulasi ini diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Pengadaan Langsung, Tender Terbatas, atau Tender/Seleksi di Lingkungan Kementerian/Lembaga, atau Perangkat Daerah yang pembiayaannya dari APBN atau APBD.

Permen PUPR yang sebelumnya, Nomor 07/PRT/M/2019, hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Tender/Seleksi di lingkungan kementerian/lembaga yang pembiayaannya dari APBN – tidak mencakup pemerintah daerah. Mulai saat ini semua Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah menggunakan regulasi ini.

Kelima, penambahan persyaratan dalam pemilihan. Dalam hal diperlukan penambahan persyaratan terkait persyaratan kualifikasi Penyedia dan/atau persyaratan teknis penawaran, dapat dilakukan dengan syarat:

(a) Untuk pekerjaan dengan pembiayaan dari APBN mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian/lembaga; atau

(b) Untuk pekerjaan dengan pembiayaan dari APBD mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah yang membidangi Jasa Konstruksi dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

(c) Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dibandingkan dengan Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 sebelumnya penambahan persyaratan berupa persyaratan kualifikasi Penyedia dan/atau persyaratan teknis penawaran harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Keenam, permohonan keberatan hak uji materiil oleh DPP AABI menjadi blessing. Regulasi sebelumnya masih terdapat celah atau kekurangan, sehingga perlu ditambal. Misalnya terkait metode pelaksanaan, personil, peralatan, dan kualifikasi.

Ketujuh, selain itu juga diatur bahwa Sertifikat Badan Usaha yang disampaikan dalam pembuktian kualifikasi dan Sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan yang disampaikan dalam rapat persiapan penunjukan Penyedia barang/jasa harus berbentuk elektronik ini mulai diberlakukan untuk pengadaan Jasa Konstruksi tahun anggaran 2021.

Ketentuan Peralihan

Dengan diberlakukannya Permen PUPR ini, maka terdapat beberapa implikasi. Pertama, Pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap perencanaan atau tahap persiapan berdasarkan Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Kedua, Pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap pelaksanaan berdasarkan Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, masih tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan Jasa Konstruksi. Ketiga, Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Permen ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak tersebut.

Harapan dan Tantangan

Anggaran untuk belanja barang pemerintah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Tahun 2018, belanja barang pemerintah mencapai hingga Rp. 1.200 Triliun. Pengadaan barang/jasa dalam postur APBN memang memiliki peran penting. Sekitar 30% belanja yang ada di APBN digunakan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Angka ini naik 300% dibandingkan 10 tahun lalu (Okezone Finance, 5 Desember 2019).

Anggaran Infrastruktur mencapai 420,5 Triliun di tahun 2019 atau 17,2% dari total belanja APBN 2019 (Kompasiana, 5 September 2019). Pada tahun anggaran 2020, tercatat anggaran untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu sebesar Rp 161.411.554 milyar dan nilai pagu pekerjaan konsultansi sebesar Rp 13.175.940 milyar.

Untuk memproses belanja pemerintah yang sangat besar tersebut, para pengelola PBJ pemerintah saat ini dituntut untuk terus berbenah, lebih profesional, memiliki pemahaman terhadap tugas dan fungsi dasar sebagai pengelola pengadaan, dan yang lebih penting lagi mampu menyerap pesan penting yang tertuang dalam berbagai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ada berbagai sumber hukum yang perlu mendapat perhatian pengelola pengadaan selain Perpres Nomor 16 Tahun 2018, di antaranya Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Jasa Konstruksi, Peraturan Perpajakan, Peraturan LKPP, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan aturan terkait lainnya.

Selamat menikmati sajian terbaru dari regulasi baru yang mungkin cara masaknya berbeda dengan sebelumnya, akan tetapi memiliki tujuan yang sama guna memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan cara yang baik. Semoga regulasi baru ini menjadi angin segar perbaikan Pengadaan Jasa Konstruksi di Indonesia. Semoga…

***

6
0
Transparansi vs Kerahasiaan Data:  Perspektif Lain Membaca Data COVID-19 di Indonesia

Transparansi vs Kerahasiaan Data: Perspektif Lain Membaca Data COVID-19 di Indonesia

Sebenarnya saya bukan ingin mbalelo atas aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik di penghujung bulan Ramadhan 2020 yang lalu. Namun, menjelang lebaran kemarin akhirnya saya “mudik” dari Kalimantan Timur ke Jakarta karena sebuah panggilan dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

Di sisi lain, pemerintah juga menerbitkan aturan “relaksasi” yang membolehkan seseorang bepergian, dengan persyaratan yang cukup ketat. Maka, saya pun termasuk di antara mereka yang menjalani “kelonggaran” di tengah pandemi ini.

Adanya SK dari kantor pusat yang meminta saya untuk kembali ke Jakarta, rasanya sudah memenuhi syarat sebagai pengecualian atas beberapa larangan bepergian. Akan tetapi tentu saja saya harus direpotkan dengan syarat lainnya (tes kesehatan COVID-19) untuk bisa memperoleh tiket penerbangan.

Berbekal nasehat dari pengalaman kawan sebelumnya, saya sudah persiapkan segalanya – terutama memberi spare waktu lebih awal menuju bandara. Benar saja, saat di bandara Sepinggan, Balikpapan, saya harus melewati beberapa pos area pemeriksaan yang cukup ketat dengan antrian yang memakan waktu lama.

Alhamdulillah. Ternyata kuncinya adalah ketenangan dan menjaga kesehatan, agar suhu tubuh tidak terdeteksi melebihi persyaratan. Jika tidak, saya pastinya akan dikandangkan menuju area isolasi yang telah disediakan. Atau minimal harus kembali lagi keesokan hari, dengan risiko menunda jadwal keberangkatan. Ribet.

Cerita dari Sopir Taksi Bandara

Beberapa jam melintasi samudera pemisah Kalimantan dan Pulau Jawa, pesawat pun mendarat di Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Suasana terasa lengang. Saya pun dicegat oleh petugas kesehatan karantina dengan memeriksa surat-surat keterangan dinas dan surat kesehatan. (Selain tiket, memang para penumpang harus membawa map berkas persyaratan lain untuk dicek kebenarannya oleh para petugas).

Dengan tidak membuang waktu lagi, saya pun segera memesan taksi. Sepertinya pilihan itu lebih bijak daripada naik bis DAMRI seperti biasa. Terlihat sopir taksi dengan gesit mengangkat barang-barang saya, memasukkannya ke dalam bagasi (plus menyemprot barang saya dengan disinfektan).

Tak lupa, pak sopir senantiasa membilas tangannya dengan cairan dari botol Hand Sanitizer (HS). Saat ditawari, terpaksa saya tolak karena saya pun membawa HS di tas saya sendiri. Ohiya, tentunya saya juga tetap bermasker ria.

Dalam perjalanan dari bandara ke kediaman saya di Bekasi, kami pun bercerita tentang banyak hal. Mulai dari keluhan sepinya pelanggan taksi akibat kebijakan PSBB dan kondisi Jakarta sebagai episentrum wabah mematikan dengan pelbagai peraturan ketatnya, hingga pahitnya dampak yang dirasakan para pengemudi taksi. Ada kekhawatiran terkena wabah, tetapi kebutuhan ekonomi juga harus dicukupi. Dilematis.

Obrolan menjadi semakin menarik tatkala saya bertanya apakah dia tidak merasa kuatir dengan membawa berbagai penumpang, entah dari lokal maupun internasional. Bukankah peluang penularan penyakit menjadi lebih tinggi.

Dia katakan, “Perusahaan kami telah mengantisipasi dengan kebijakan protap kesehatan yang meminimalisir risiko terjangkit COVID-19. Bahkan, kepada saya pun telah dilakukan tes kesehatan (Rapid test COVID-19) secara random oleh perusahaan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan.”

Kerahasiaan Data Demi Reputasi Perusahaan

Saya pun lanjut bertanya terkait dengan kesehatan para pramugari. Pastinya mereka juga memiliki risiko tertular virus dari penumpang. Seperti yang kita ketahui, awal penyebaran COVID-19 ditengarai karena adanya WNA dari negara terjangkit COVID-19 yang masuk ke wilayah Indonesia. Namun uniknya, saya tak pernah mendengar kabar bahwa ada pramugari yang terjangkit corona.

Sang sopir taksi pun menceritakan apa yang diketahuinya dari penuturan pilot atau pramugari yang menjadi penumpangnya. Biasanya mereka naik taksi karena kebetulan tertinggal jemputan mobil perusahaan. Kata mereka, terhadap para awak pesawat secara berkala dan random selalu dilakukan tes kesehatan.

Tes dilakukan secara random dan tidak serentak, agar diketahui secara pasti kondisi kesehatan awak pesawat. Jika mereka diberitahu sebelumnya, kemungkinan besar awak pesawat yang merasa terjangkit justru akan menghindari tes tersebut. Maka peluang akurasi hasil tes pun menjadi berkurang.

Uniknya lagi, setelah tes tersebut, dia (atau mereka) tak pernah diberitahu hasilnya. “Lho, jika seandainya ada yang beroleh hasil test positif bagaimana?”, sergah saya. Sang sopir menjawab, “Justru itu kita tak pernah tahu. Perusahaan selalu merahasiakan demi menjaga reputasi. Kemungkinan, pegawai yang positif tersebut di-off-kan, dirumahkan, atau dipindahkan ke tempat lain, dsb.”

Hmmm… ini adalah suatu fenomena menarik. Mungkin inilah jawaban atas rasa penasaran saya selama ini. Sering kali kita bersilang sengketa atas data terkait masyarakat yang terjangkit virus yang selalu diinfokan secara berkala setiap hari. Rasanya kok pemerintah tidak transparan. Tetapi setelah menyimak penjelasan sopir taksi itu, saya merasa mungkin ada maksud baik dari ke-tidaktransparan-an itu.

Transparansi dan Berbagai Perdebatan yang Mewarnai

Transparansi data di satu sisi tidaklah menjadikan kita merasa aman dan nyaman. Karena beragam opini atau pendapat di masyarakat justru menjadikan kehebohan, serta menjadi polemik antara masyarakat dan pemerintah untuk menyikapinya secara bijak. Ada kalanya sebagian masyarakat yang senang membuat kisruh dengan beralasan kepentingan (politik) tertentu, dan ada pula yang memang menginginkan suatu transparansi data yang sesungguhnya.

Bukannya saya ingin berpolemik atau dianggap pro anti-lockdown. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat selama ini, selalu terjadi stigmatisasi antara yang setuju negeri ini lockdown total dan berharap wabah segera melandai, dengan yang berbeda pendapat.

Di sisi lain, masyarakat juga ingin terlepas dari belenggu, demi bisa beraktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk di antaranya perusahaan, karena mereka pun menyadari bahwa pemerintah tidak akan mampu berlama-lama menanggung beban memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, perusahaan juga sudah menumpuk hutangnya demi menggaji karyawan atau sekedar menutup biaya operasional. Merekapun tidak ingin perusahaan berujung kepailitan atau bangkrut. 

Telah berbulan-bulan kita bergelut menghadapi wabah virus yang hingga saat ini pun belum ditemukan obatnya. Kegalauan dan kegelisahan masyarakat dan pemerintah kini mencuatkan istilah baru, “Berdamai dengan COVID-19”, sebuah istilah yang menambah dilema karena sebagian orang sulit menerimanya dengan legawa.

Di satu sisi satgas COVID-19 maupun para tenaga kesehatan harus berjuang untuk menangani pasien yang terjangkit virus. Tak jarang perjuangan mereka berujung kematian karena masa inkubasi virus menjadikannya cukup lama terdeteksi, sekitar 14 – 21 hari. Sementara itu, ada sebagian masyarakat dan pihak pemerintah ingin lakukan pengenduran kebijakan lockdown lokal atau PSBB.

Pelonggaran ini demi menghadapi realisasi hidup, di mana banyak pula masyarakat dan perusahaan yang terdampak secara ekonomi menuju kemiskinan dan kebangkrutan. Ah, bukankah pemerintah juga sedang kalang kabut memotong anggaran operasional demi memfokuskan alokasi anggaran untuk mengatasi wabah di berbagai pelosok negeri.

Kedewasaan Memaknai Transparansi Data

Tatkala awal terjadinya wabah, saya tertarik dengan data wabah yang diungkap. Jiwa auditor yang senantiasa peka terhadap angka membuat saya gusar atas transparansi data tersebut,  sehingga timbul pemikiran membuat artikel tentang transparansi data. Namun dalam perjalanan waktu, saya pun tersadar bahwa angka yang ternampak bisa berdampak menimbulkan persepsi yang beragam bergantung pada tujuan maksud dari ungkapan data tersebut.

Kembali pada permasalahan dalam obrolan dengan sopir taksi, saya hanya memberikan simpulan pendapat pribadi. Ada kalanya perlu kerahasiaan data demi kepentingan tertentu. Seperti perusahaan yang selalu menjaga reputasinya demi kelancaran bisnis, tetapi bukan berarti melakukan pembiaran.

Mereka tetap komitmen untuk memantau kesehatan pegawainya yang cukup rentan selalu berhadapan dengan pelanggan yang beragam dan berasal dari berbagai daerah yang mungkin terjangkit virus saat ini.

Tapi di sisi lain, kita selaku masyarakat ingin selalu tahu perkembangan wabah secara transparan agar dapat mengantisipasinya dengan baik. Kedewasaan masyarakat dalam menelaah atau memperoleh informasi dari berbagai media masih perlu ditingkatkan. Karena kesulitan menangkap dan memahami maksud dari ungkapan data tersebut tanpa memahami tujuannya akan membuat kita mislead.

Apalagi jika ada sebagian kelompok yang mencoba atau hanya ingin sekedar “memancing di air keruh”, lalu menimbulkan kepanikan sesaat. Ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan justru berdampak negatif, menggoyahkan sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Epilog

Adanya ragam penafsiran atas wabah di masyarakat membuat pemerintah menghadapi kesulitan dalam menetapkan suatu kebijakan. Dalam hal ini memang membutuhkan keahlian dalam berkomunikasi kepada publik, selain keahlian dalam merumuskannya.

Kondisi tidak normal atau force major dalam waktu lama memang baru kali pertama kita alami. Tak satu pun negara yang bisa mengatasi secara sukses dalam sekejap mata, terkecuali negeri yang kecil dengan penduduk yang bersifat homogen.

Sementara itu, negeri kita merupakan negara terbesar keempat di dunia dari jumlah penduduknya, yang bersifat heterogen, dengan jangkauan wilayah yang sangat luas, ditambah ragam kepentingan baik sosial, politik dan ekonomi. Hal ini yang perlu kita sadari, faktor-faktor penyebab sulitnya untuk bersikap bijak.

Rasanya saya belum menemukan artikel yang memuaskan diri dan bisa menjadi acuan sebagai solusi mengatasi kondisi yang terjadi, selain kesepakatan bahwa ujian ini tak akan selesai jika kita semua tidak bisa berkomitmen bersama untuk saling bahu membahu.

Ah, sungguh ini pun akan jadi bahan gunjingan atau perdebatan yang tak habis-habisnya. Ataukah kita berharap, jangan-jangan sang wabah pergi begitu saja tiba-tiba, karena tak tahan dengan bangsa ini yang lebih senang bergunjing untuk berdebat tanpa akhir?

Bekasi, Jelang Lebaran tahun 2020.

3
0
error: