Target Kinerja 2018 Anda, Merefleksikan Kualitas atau Formalitas?

Target Kinerja 2018 Anda, Merefleksikan Kualitas atau Formalitas?

Tak terasa kita telah memasuki tahun 2018.  Setelah menutup tahun 2017 dengan pesta meriah malam tahun baru bersama keluarga, saudara, atau teman, beberapa aparatur sipil negara (ASN) mungkin sedang merefleksikan kembali realisasi kinerjanya di tahun sebelumnya.

Beberapa pertanyaan reflektif mereka ajukan. Misalnya, apakah semua kegiatan telah mencapai target? Apakah semua kegiatan telah didokumentasikan dengan baik? Apakah realisasi kegiatan cukup pantas untuk dilaporkan sebagai kinerja?

Kini, saatnya bagi ASN untuk melaporkan realisasi kinerjanya di tahun 2017 yang lalu. Selain itu, mereka juga sudah mesti bersiap-siap menetapkan target kinerja di tahun 2018 ini. Mungkin, ada ASN yang bertanya dalam hati, “Apakah tahun 2018 ini akan menjadi tahun yang diwarnai dengan target kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?”

Itu mungkin pertanyaan pertama yang muncul pada hari-hari pertama mereka mulai kembali bekerja di Januari 2018. Mereka mulai memutar otak agar target kinerja tahun 2018 jauh lebih baik dibandingkan tahun 2017. Namun, beberapa ASN mungkin lebih memilih berada di comfort zone, daripada harus berinovasi dan berkreasi membuat target kinerja yang lebih challenging.

Berbicara tentang target kinerja yang “challenging” ini, ingatan saya melayang ke akhir tahun 2016 ketika Sri Mulyani Indrawati (SMI) kembali memimpin Kementerian Keuangan setelah beberapa tahun menjadi Direktur World Bank.

Saat itu, dalam rapat pembahasan target kinerja tahun 2017 Kementerian Keuangan, SMI meminta kepada seluruh pejabat eselon I agar memperbaiki konsep kontrak kinerja tahun 2017. Beliau menganggap rancangan kontrak kinerja eselon I yang ada kurang challenging.

Sepertinya, pada saat itu beliau berusaha mengejawantahkan misi yang diusung oleh Presiden Jokowi untuk kabinetnya yang memiliki moto “Ayo Kerja”, sekaligus juga untuk memotivasi seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan.

SMI berharap agar jajaran Kementerian Keuangan mampu memberikan usaha dan kinerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Kedengarannya memang ideal sekali, tetapi itulah yang diharapkan oleh SMI pada saat itu. Saya rasa, itu hal lumrah dari seorang SMI yang memiliki integritas dan kepemimpinan gigih serta ulet.

Sesuai arahan SMI, para pejabat eselon I kemudian menelaah kembali konsep kontrak kinerja masing-masing dan membahas dengan para pejabat eselon 2 terkait, sekaligus meminta agar para pejabat eselon II itu juga menentukan target kinerja yang challenging.  Pada kesempatan itu juga, para pejabat eselon I memberikan arahan mengenai target kinerja apa yang perlu diperbaiki atau ditambahkan oleh para pejabat eselon II.

Yang perlu digarisbawahi dari proses penetapan kontrak kinerja ini adalah adanya tuntutan dari pejabat birokrasi teratas di Kementerian Keuangan agar setiap pejabat menetapkan kontrak kinerja yang lebih baik sehingga mengaktifkan koordinasi dan sinergi antara atasan-bawahan, baik secara top-down maupun bottom-up. Mungkin, arahan ini muncul karena penetapan kontrak kinerja kesannya kebanyakan hanya dilakukan secara bottom-up saja.

Beberapa ASN mungkin beranggapan bahwa suatu target kinerja dianggap challenging apabila targetnya ditetapkan melebihi ukuran comfort zone, yaitu lebih tinggi dari target tahun-tahun sebelumnya. Ada juga yang mungkin berpendapat bahwa target kinerja harus jelas indikatornya agar mudah diukur manfaatnya bagi kepentingan publik.

Untuk dapat menetapkan target kinerja yang challenging, kita harus lebih dahulu memahami apa yang dimaksud challenging. Definisi challenging berdasarkan Online Cambridge Dictionary adalah:

 Difficult, in a way that tests your ability or determination.

Definisi tersebut dapat diterjemahkan bahwa target kinerja yang bersifat challenging adalah target kinerja yang relatif sulit untuk dicapai, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Kemudian, ia bersifat menguji kemampuan atau komitmen, usaha, atau ikhtiar serius demi tercapainya target kinerja. Sederhananya, mari kita sebut saja sebagai target kinerja yang berkualitas.

Sialnya, ASN sulit keluar dari comfort zone dan memiliki kecenderungan untuk lebih memilih target kinerja formalitas saja. Ibaratnya, tanpa usaha yang keras pun target kinerja itu akan tercapai. Karenanya, fungsi para manajer kinerja (performance managers) sangat diperlukan untuk memonitor dan mengevaluasi agar tidak ada lagi ASN dari semua level yang lebih memilih target formalitas daripada kualitas.

Terlepas dari apakah para manajer kinerja menjalankan perannya dengan baik atau tidak, setiap ASN dituntut untuk memberikan usaha terbaiknya seperti menetapkan target kinerja awal tahun yang tepat. Penetapan target kinerja karenanya perlu melalui proses reflektif atas capaian kinerja tahun 2017, dan bahkan tahun-tahun sebelumnya disesuaikan dengan visi, misi, dan strategis jangka pendek, menengah dan bahkan jangka panjang organisasi.

Satu hal lagi yang tak kalah pentingnya memastikan kegiatan yang dilakukan memiliki dampak signifikan dalam peningkatan layanan publik dengan tetap memegang prinsip efisien, efektif, dan akuntabel. Dengan demikian, penetapan target kinerja tahun 2018 menjadi lebih berkualitas.

Apakah Anda termasuk ASN yang menetapkan target kinerja 2018 yang berkualitas atau hanya formalitas? Hanya Anda sendirilah yang dapat menjawabnya.

***

 

 

Bentuk “Kemaluan”

Bentuk “Kemaluan”

Setiap suku dan ras di dunia ternyata memiliki budaya malu. Jangan percaya kalau ada orang yang bilang “bangsa itu gak tau malu!” atau “suku ini tak punya malu!”. Itu salah. Semua punya rasa malu yang kemudian turun-menurun membudaya.

Namun “kemaluan” yang dimiliki itu berbeda-beda ukuran dan bentuknya. Meski sama-sama punya, “kemaluan” bangsaku dan bangsa barat itu berbeda. Sssst…. Jangan ngeres, ya. Kita mau bahas budaya malu, nih.

Kita sering baca di media bahwa malu sudah menjadi budaya bagi orang-orang di negara Eropa. Untuk belahan Asia, sering kita dengar berita serupa dari Jepang dan Taiwan.

Media juga mencatat bahwa beberapa pejabat di berbagai negara mengundurkan diri karena merasa gagal menjalankan tugas, atau malu tersangkut kasus dan skandal.

Wali Kota Bucharest di Rumania, Cristian Popescu Piedone, mundur akibat peristiwa kebakaran di kelab malam pada November 2015. Kejadian itu menewaskan lebih dari 30 orang sehingga ia merasa bersalah secara moral.

Brooks Newmark, menteri berusia 56 tahun yang membidangi masyarakat madani, mundur dari kabinet Inggris pada September 2015. Mundurnya dia dari jabatan terjadi setelah dia mengaku salah karena mengirim pesan-pesan porno kepada wartawan yang menyamar sebagai aktivis.

Pada Agustus 2015 Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras, mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa gagal memenuhi janjinya untuk menolak proposal pengucuran dana talangan dari Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Menteri Kesehatan Taiwan, Chiu Wen-ta, menyatakan mundur dari posisinya pada Oktober 2014 karena skandal minyak untuk makanan yang terkontaminasi.

Estelle Morris hanya satu tahun menjabat sebagai Secretary of State for Education and Skills di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Tony Blair pada 2002 ketika ia mundur karena merasa target literasi di Inggris yang dijanjikannya tidak tercapai.

Pada umumnya, mereka merasa malu jika tetap bertahan di posisinya itu. Namun, yang terjadi di negeriku lain pula. Kami mengklaim diri sebagai bangsa timur yang punya tingkat kesopanan relatif tinggi, satu paket dengan rasa malu yang pada aspek tertentu disebut tabu atau pantang.

Cara berpakaian atau bersikap di depan anggota keluarga yang secara adat dihormati dapat menjadi contoh. Anak-anak perempuan diajarkan untuk duduk dengan dengkul yang merapat. Kata ayah dan ibu, malu duduk mengangkang.

Rok sebaiknya di bawah lutut atau mata kaki. Bila berada di tempat umum pakaian lebih baik tertutup. Jangankan ke tempat umum, ke kolam renang atau pantai saja dihimbau agar tertutup. Pantang katanya jika mirip orang-orang bule yang berbikini ria. Malu! Amit-amit kalau topless. Itu kan budaya barat yang tak tahu malu (Redaksi: Di barat, kalau ada yang berbikini terlalu seksi juga dikomplain kaum konservatif).

Saya pernah baca bahwa topless itu justru praktik berpakaian etnik lokal kita di masa lalu yang ditiru oleh orang barat (Redaksi: Duduk dengan dengkul yang merapat, atau dilarang mengangkang, itu juga ajaran dari barat).

Riset saja budaya berpakaian etnik lokal kita di awal 1900-an, yang waktu itu tentu belum dikenal sebagai Indonesia, lalu bandingkan dengan kondisi di Eropa.

Masih ingat serial televisi Little House on the Prairie-nya Laura Ingalls? Saya ketuaan, yah? Hehehe… Kalau telenovela Little Missy yang dari Amerika Latin itu?

Pokoknya lihatlah, bagaimana pakaian orang barat di tahun 1900-an, lalu lihat bagaimana wanita di etnik Bali dan Tapanuli di era yang sama. Minimalis dan topless, man...

Nah, konon, ketika bangsa barat datang, mereka beradaptasi dan mulai mencoba kebebasan berpakaian etnik lokal kita, termasuk berjemur di pantai ala wanita etnik lokal kita.

Hal yang lain di negaraku, kebanyakan orang tua malu untuk berpegangan tangan di depan umum, meski suami isteri, apalagi pria dengan pria. Sementara di Arab, berpegangan tangan sesama pria merupakan ekspresi keakraban (Redaksi: Padahal, di Islam diajarkan bergandengan tangan antara suami dan istri di mana pun).

Apalagi ciuman, ya ampun…. Tabu kaleee... Sex before married dan selingkuh sudah pasti haram, aib. “Bikin malu tujuh turunan,” kata kakek dan nenek saya yang senioritasnya dua generasi di atas saya.

Ada yang lebih seru lagi, yaitu anggapan malu kalau menggunakan pakaian yang sederhana dan itu-itu saja bila ke kantor, ke pesta, atau ke tempat ibadah. Jadi, sebisa mungkin harus beli yang relatif bagus dan bervariasi kalau ke acara-acara penting atau hari-hari raya.

Namun, untuk urusan malu di dunia karir, kami berbeda dengan orang barat. Meskipun target gagal tercapai atau terlibat skandal, kami malu untuk mengakui kegagalan. Boro-boro mengundurkan diri. Tidak ada itu di dalam kamus kami.

Adalah suatu ‘kemaluan’ jika kesalahan atau kelalaian kita diketahui orang banyak. Sebisa mungkin hal itu ditutup di ruang rapat majelis atau hanya konsumsi “ring satu” saja (Redaksi: Penelitian menemukan bahwa “no bad news” culture juga terjadi di barat).

Di negeriku, mengundurkan diri adalah suatu tindakan yang memalukan. Itu seperti mencoreng arang di muka sendiri, bahkan di muka orang tua dan para leluhur. Orang yang mengundurkan diri dianggap sebagai orang gagal yang menyerah karena tak mampu, dan itu akan disandang seumur hidupnya.

Kami adalah keturunan yang pantang menyerah sampai tetes darah terakhir. Lebih baik mati di kursi singgasana daripada turun meski bertahan hidup.

Itulah sebabnya sangat jarang terlihat pimpinan suatu lembaga pemerintahan mengundurkan diri meski gagal mencapai target atau tak berhasil membuat perubahan atau bahkan terbukti mencuri sekalipun (Redaksi: Di barat, tekanan publik berperan besar dalam mendorong pengunduran diri pejabat).

Nyaris tak pernah pula terjadi pimpinan organisasi olahraga yang mundur meski kalah memalukan dan pencapaian jauh dari target. Bagi kami, lebih terhormat diberhentikan daripada memberhentikan diri sendiri.

Begitulah perbedaan “kemaluan” kami di negeri ini dengan mereka di negara lain. Berbeda bentuk dan ukurannya.

 

 

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Optimasi Komunikasi Risiko (Risk Communication) oleh Kepolisian Republik Indonesia

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Optimasi Komunikasi Risiko (Risk Communication) oleh Kepolisian Republik Indonesia

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnivan baru saja menetapkan bawahannya, yaitu Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) bersama dengan Kepolisian Sektor (Polsek) dan Kepolisian Resort (Polres) bertanggung-jawab menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa. Niat baik Tito ini ternyata mendapat penentangan dari banyak pihak, sebagaimana niatnya membentuk Detasemen Khusus Anti-Korupsi. Sebab, alih-alih menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa, keterlibatan kepolisian ini malah bisa semakin menumbuhkan praktik pemerasan oleh aparat kepolisian. Walaupun Tito telah berusaha keras memodernisasi Kepolisian RI, masyarakat masih trauma dengan citra kepolisian yang korup. Sebab, selama ini kepolisian terkesan sering menggunakan coercive power daripada persuasive power dalam berbagai tindakannya. Artikel ini mencoba menawarkan pendekatan alternatif bagi kepolisian, yaitu komunikasi risiko (risk communication). Jika dijalankan, pendekatan ini memberikan peluang bagi kepolisian untuk menurunkan citra buruknya di mata masyarakat dan juga membuka kesempatan bagi kepolisian berperan aktif menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa.

—–

 

Istilah komunikasi risiko (risk communication) mungkin belum akrab digunakan di Indonesia. Risk communication berfondasikan pemahaman bahwa cakupan risiko yang dikelola oleh sebuah organisasi sangat komprehensif. Artinya, ia tidak bisa hanya dikelola secara internal saja, melainkan harus melibatkan lebih banyak aktor, baik regulator, pihak swasta, pihak pemerintah, masyarakat, maupun lembaga sosial masyarakat.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut penting karena penanganan risiko yang salah dapat menyebabkan amplifikasi sosial dan kontroversi yang berkelanjutan, yang dapat mengancam organisasi dalam mencapai tujuannya.

International Risk Governance Council (IRGC) dalam rangka tata kelola risikonya menyatakan bahwa komunikasi yang efektif adalah elemen terpenting dalam membangun kepercayaan dalam mengelola risiko organisasi. Hal ini karena komunikasi risiko memberi wewenang kepada para pemangku kepentingan untuk memahami risiko dan juga tanggung jawab mereka dalam proses tata kelola risiko.

Sebagai langkah awal untuk membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, organisasi perlu mengidentifikasi pemangku kepentingannya dan pendekatan yang mesti dilakukan oleh organisasi untuk berkomunikasi dengan masing-masing pihak.

Sebagai catatan, keterlibatan para pemangku kepentingan bergantung pada karakteristik risiko. Misalnya, untuk risiko sederhana, organisasi hanya perlu terlibat dengan lembaga yang berwenang dan praktisi. Untuk risiko yang kompleks dan ambigu, organisasi perlu melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, seperti peneliti eksternal, pemangku kepentingan yang terkena dampak, dan masyarakat.

Hal terpenting dalam melakukan komunikasi adalah organisasi harus memahami bahwa setiap pihak memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga pendekatannya pun tidak dapat disamaratakan. Berkomunikasi dengan praktisi tentu tidak dapat disamakan dengan berkomunikasi dengan media ataupun masyarakat.

Program Dana Desa

Terkait program peluncuran dana desa yang telah dilakukan sejak tahun 2015 lalu, di satu sisi kita melihat sambutan dari berbagai pihak atas terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dengan ‘memandirikan’ desa. Di sisi lain, banyak pihak yang meragukan kesiapan dari aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan dana tersebut.

Hal tersebut cukup beralasan mengingat di level yang lebih tinggi pun, seperti pemerintahan daerah, pengelolaan APBD masih sering terbentur permasalahan. Belum lagi jika dilihat dari kesiapan sumber daya manusia di pemerintahan desa. Secara garis besar, risiko terbesar dari program dana desa tersebut adalah penggunaan dana yang tidak sesuai dengan regulasi (risiko kecurangan).

Jika kita memandang bahwa organisasi ini adalah pemerintah (baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa dan DTT), maka pemerintah kini menghadapi risiko yang tidak dapat dikelola sendiri secara internal. Sebab, dana desa dikelola oleh pemerintahan desa, di mana secara struktur berada di luar organisasinya dan secara kuantitas tidak mungkin diawasi sendiri oleh pemerintah. Artinya, pemerintah perlu membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait atas risiko tersebut.

Komunikasi Risiko Kepolisian

Isu terbaru yang menarik untuk dikritisi dari kacamata komunikasi risiko adalah rencana menggerakkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) bersama dengan pihak Kepolisian Sektor (Polsek) dan Kepolisian Resort (Polres) dalam mengawasi pengelolaan dana desa.

Dalam konsep risk communication, pemerintah perlu menjelaskan latar belakang penunjukan kepolisian untuk mengawasi dana desa. Tidak berhenti di sana, pemerintah perlu menyampaikan pengawasan seperti apa yang akan dilakukan oleh kepolisian, termasuk ruang lingkup kewenangannya. Ini untuk menghindari adanya deviasi dalam implementasinya.

Pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik terkait upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan guna mencapai tujuan utama dari peluncuran dana desa. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya social amplification yang bernuansa negatif atas peran baru pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian.

Pemerintah juga sebaiknya menjelaskan bahwa manfaat dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah dikalkulasi dan telah mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul.

Di sisi lain, penunjukan pihak kepolisian yang lebih banyak dikenal sebagai aparat penegak hukum dan kini dilibatkan menjadi pengawas pengelolaan dana desa tentu memerlukan pengomunikasian yang baik kepada publik.

Pihak kepolisian juga harus mampu mengomunikasikan dan menunjukkan bahwa dalam penugasan dana desa ini mereka akan lebih mengutamakan peran pengawas yang siap mengarahkan ketika pihak pemerintahan desa menemui permasalahan. Kemudian, mereka mampu membedakan permasalahan yang muncul karena ketidaktahuan dan yang didorong rencana kejahatan.

Sejak awal, pemerintah dan kepolisian juga perlu secara tegas menyampaikan bahwa pemberian kewenangan pengawasan tersebut tidak lepas dari kemungkinan penyelewengan kewenangan.  Misalnya, pengawasan yang dilakukan malah melebihi ruang lingkupnya. Atau, di skala yang paling ekstrem, terdapat potensi pihak kepolisian malah memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya.

Hal-hal seperti ini sebaiknya disampaikan sejak awal oleh pemerintah dan kepolisian. Caranya, dengan mengomunikasikan layanan pengaduan atas pelaksanaan pengawasan kepolisian tersebut.

Langkah di atas merupakan contoh nyata dari pengomunikasian risiko dari pengawasan dana desa, yaitu dengan membangun kesadaran risiko dari pihak-pihak yang tekait, termasuk masyarakat.

Risiko Dana Desa

Pemerintah dan Kepolisian juga mesti mengomunikasikan secara lugas tentang adanya risiko dari implementasi dana desa sejak awal. Hal ini akan memberikan awareness bagi para pemangku kepentingan untuk turut terlibat dalam mengawal program tersebut, sesuai kapasitas dan perhatian masing-masing.

Dengan pengomunikasian tersebut, pemerintah dan kepolisian akan membangun pondasi awal terciptanya trust dari berbagai pihak. Dengan catatan, pengomunikasian tersebut harus juga diimbangi dengan informasi yang berimbang. Artinya, informasi tidak hanya dititikberatkan kepada risiko yang ada, tetapi diimbangi dengan mitigasi dan langkah apa yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk merespon risiko tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lofstedt, seorang akademisi di bidang risk analysis, yang menyatakan bahwa organisasi perlu melakukan komunikasi proaktif, yaitu menginformasikan secara lengkap kepada publik. Sebab, menutupi beberapa informasi akan menimbulkan ketidakpercayaan jika masyarakat mengetahuinya.

Hal ini juga berarti bahwa informasi tersebut perlu dikomunikasikan dengan jelas dan jujur. Ini menunjukkan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dan tidak memberikan pernyataan seperti ‘tidak ada risiko’.

 

 

Mencegah Korupsi Dengan Transparansi

Mencegah Korupsi Dengan Transparansi

Pendahuluan

Mega korupsi masih menjadi berita utama media nasional, dan tuntutan peran KPK justru tidak semakin mengecil. Padahal, KPK adalah lembaga adhoc yang seharusnya hanya memiliki tugas tertentu. Artinya, setelah melewati masa 20 tahun, idealnya kita mengharapkan peran KPK semakin kecil yang berarti bahwa korupsi seharusnya sudah semakin terkendali. Akan tetapi indeks korupsi Indonesia saat ini masih di bawah rata-rata dunia. Hal itu mencerminkan bahwa keberadaan KPK sebagai lembaga super body masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam kurun waktu 18 tahun selama era reformasi, IPK Indonesia naik 18 poin (skala 0-100) atau rata-rata naik 1 poin per tahun. Sementara itu, rata-rata IPK dunia tahun 2016 adalah 43, yang menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia, bersama 60% negara lainnya. IPK Indonesia juga masih jauh di bawah target pemerintah tahun 2016, yaitu 50. Yang menggembirakan, IPK Indonesia setiap tahun tidak pernah menunjukkan penurunan yang menggambarkan adanya perbaikan walaupun sering juga terjadi stagnasi (lihat grafik).

 Sumber data: www.ti.or.id (diolah)

 

Pengertian Korupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi

Korupsi, menurut Klitgaard merupakan fungsi dari monopoli dan diskresi tanpa akuntabilitas (C = M + D – A). Sedangkan monopoli dan diskresi adalah cerminan dari kekuasaan. Jadi korupsi, bisa timbul karena adanya kekuasaan tanpa disertai akuntabilitas.

Terdapat banyak definisi akuntabilitas, salah satunya Dubnick dan Romzek (1991) memandang akuntabilitas lebih mengacu kepada answerability kepada seseorang yang memiliki otoritas, terkait kinerja yang diharapkan oleh pemilik otoritas yang memiliki sumber kontrol yang sah.

Deklarasi Tokyo menetapkan pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya, untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program.

Dengan demikian akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai tanggung gugat atas pelaksanaan sebuah amanah sehingga sebuah amanah yang akuntabel dapat menjawab atau memuaskan semua pertanyaan relevan dan material dari para prinsipalnya atau para stakeholders-nya.

Karena itu, akuntabilitas memiliki dimensi transparansi sebagaimana dikemukakan Koppel (2005), yaitu transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas, yang sangat diperlukan bagi efektivitas pengambilan keputusan prinsipal.

Untuk memahami dimensi transparansi akuntabilitas, kita harus memahami hubungan keagenan yang terjadi antara prinsipal dengan agen sebagai pemegang amanah. Agen adalah pemilik informasi yang wajib memberikan informasi kepada pencari informasi, yaitu prinsipalnya. Sebagai pemilik informasi, agen memiliki informasi yang lebih lengkap daripada prinsipalnya sehingga moral hazard dan adverse selection merupakan konsekuensi dalam hubungan ini, terutama jika terdapat kesenjangan informasi yang cukup lebar.

Dalam kondisi tidak transparan, rasionalitas agen cenderung lebih kuat karena ekspektasi agen untuk memperoleh insentif pribadi lebih besar dari pada ekspektasi agen untuk dikenakan disinsentif. Dengan demikian, konsekuensi logis monopoli dan diskresi adalah kecurangan, termasuk korupsi. Sebaliknya, dalam transparansi, kepemilikan informasi yang sama dapat menghindarkan dari korupsi karena rasionalitas agen tidak diberi peluang untuk mendapatkan insentif lebih besar.

Teori pasar lemon George Arkeloff (1970) dapat menjelaskan dengan baik tentang hal tersebut. Agar tidak terjadi korupsi, prinsipal harus memiliki suatu cara untuk mencari informasi tentang seluruh aktivitas agen agar moral hazard dan adverse selection dapat ditekan. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana prinsipal (masyarakat) dapat mengurangi kesenjangan informasi dengan agen (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) sampai pada tingkat yang memuaskan atau sampai pada tingkat yang dapat mencegah korupsi?

Penerapan Akuntabilitas Indonesia

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita harus memahami penerapan akuntabilitas di Indonesia dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut. Apakah akuntabilitas di Indonesia sudah memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat? Apa bentuk informasi tersebut dan melalui jalur apakah informasi tersebut diterima masyarakat? Apakah masyarakat bisa membuat keputusan yang cukup untuk memberikan disinsentif kepada pemerintah jika moral hazard dan adverse selection dilakukan dan apa bentuknya?

Secara umum akuntabilitas model Stone, seperti kontrol dari parlemen, penerapan manajemen yang baik, keberadaan lembaga pengadilan, penempatan perwakilan, dan adanya mekanisme pasar, sudah banyak diterapkan di Indonesia.

Secara khusus, penerapan akuntabilitas di Indonesia tak lepas dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas KKN yang diturunkan menjadi UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, di mana undang-undang tersebut mengakomodasi asas akuntabilitas, asas keterbukaan, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juga mengatur tentang kewajiban instansi pemerintah untuk menyusun rencana kerja dan anggaran yang didasarkan pada prestasi kerja yang akan dicapai. Terdapat juga UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang antara lain mengatur informasi yang boleh dibuka untuk publik dan yang tidak boleh dibuka untuk publik, serta UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang antara lain mengatur hak-hak DPR untuk mengawasi eksekutif.

Kita juga memiliki UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur kemerdekaan pers. Selain itu, penerapan akuntabilitas untuk sektor publik di Indonesia juga tidak terlepas dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di mana setiap intansi pemerintah wajib membuat Laporan Kinerja yang dimulai dari perumusan Rencana Stratejik sampai pada pengukuran dan evaluasi kinerja. Hasil dari penerapan akuntabilitas tersebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan berkualitas yang bersih dan bebas dari KKN.

Tata cara untuk memperoleh informasi diatur dalam PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Dalam PP tersebut diatur peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, dilaksanakan dalam bentuk: hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara; hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara; hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara; dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya, diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dalam batas-batas tertentu dijamin oleh UU, namun umumnya masyarakat memperoleh informasi dari pers yang diterima secara pasif sesuai pilihan redaktur setelah sebuah peristiwa akuntabilitas berlalu. Selain dari pers, masyarakat secara pasif dan secara terbatas dapat memperoleh informasi akuntabilitas publik melalui laporan audit yang tercermin dari opini yang diberikan atas laporan yang diterbitkan instansi pemerintah.

Masyarakat juga secara tidak langsung bisa memperoleh laporan akuntabilitas pemerintah dari lembaga penyandang dana dan dari lembaga-lembaga internasional yang mensyaratkan hal tersebut. Selain itu, secara aktif masyarakat dapat juga mencari informasi akuntabilitas publik dengan menghadiri Rapat Dengar Pendapat antara DPR dengan pemerintah. Secara aktif, masyarakat juga bisa meminta informasi, baik secara langsung kepada sebuah instansi pemerintah atau secara tidak langsung melalui komisi pemeriksa.

Walaupun masyarakat Indonesia dijamin haknya untuk mendapatkan informasi publik, dengan berbagai latar belakang pendidikan dan sosial, namun umumnya masyarakat Indonesia bukan merupakan pihak yang berkompeten dalam bidang informasi yang seharusnya mereka dapatkan. Umumnya masyarakat bersikap pasif dan mengandalkan pihak lain yang dinilai independen dan kompeten seperti komisi pemeriksa, pers, dan lembaga internasional.

Kelompok-kelompok masyarakat khusus yang memiliki kompetensi seperti LSM juga tidak mudah untuk mengakses informasi mengenai pertanggungjawaban setiap rupiah keuangan negara beserta pertimbangan kebijakannya. Misalnya korupsi sering terjadi karena faktor harga sehingga informasi tentang harga dan volume beserta harga pembandingnya sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai prinsipal pemerintah.

Keputusan-keputusan pemerintah atas varian yang signifikan perlu dilaporkan kepada masyarakat. Informasi demikian tidak mengalir kepada masyarakat umum maupun kelompok masyarakat khusus selama proses akuntabilitas berlangsung. Ditambah lagi UU mengenai Keterbukaan Informasi Publik justru bisa berubah menjadi “UU Ketertutupan Informasi Publik” karena adanya keharusan pertimbangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebelum pemerintah memberikan informasi kepada publik.

Dengan akuntabilitas seperti dijelaskan, akuntabilitas yang dijalankan pemerintah Indonesia tentunya tidak dapat menciptakan keseimbangan informasi dengan masyarakat. Dengan demikian, kontrol efektif masyarakat kepada pemerintah melalui kepemilikan informasi yang sama, tampaknya masih jauh dari harapan sehingga saran masyarakat kepada pemerintah seperti diatur dalam UU juga menjadi tidak efektif. Seharusnya saran ini bisa menjadi cara bagi masyarakat untuk memberi disinsentif yang lebih besar bagi keputusan pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Simpulan

Indonesia melalui peraturan yang diterbitkan, sudah mengakomodasi akuntabilitas dan transparansi. Namun efektivitasnya masih tercermin dari IPK yang rendah. Akuntabilitas dan transparansi yang dijalankan pemerintah Indonesia belum menghasilkan kepemilikan informasi yang berimbang sehingga diperlukan pendalaman transparansi. Pemerintah harus terus didorong untuk mau mengungkapkan baik secara suka rela maupun secara mandatory, semua informasi relevan dan material kepada masyarakat, bukan hanya kepada DPR maupun kepada pemeriksa saja, karena DPR dan pemeriksa juga merupakan bagian dari pemerintah yang bisa melakukan moral hazard dan adverse selection.

Informasi relevan dan materil tersebut harus mencakup substansi yang selama ini sering menjadi sasaran korupsi seperti varian harga dan volume beserta penjelasan kebijakannya. Masyarakat juga perlu diberikan akses yang lebih besar sehingga saran masyarakat memiliki dampak disinsentif yang signifikan bagi pemerintah. Laporan audit atas entitas publik beserta penjelasannya yang merupakan dokumen publik semestinya dapat diakses oleh masyarakat sebagai pemegang saham negara ini. Dengan demikian masyarakat dapat ikut mengawasi kegiatan pemerintah (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) dan rasionalitas pemerintah untuk mendapatkan insentif pribadi akan mengecil.

 

 

The Challenge After the Indonesia Local Elections*

The Challenge After the Indonesia Local Elections*

Shaping the performance accountability of elected political leaders is key

——–

 

In the post-Suharto era, Indonesia has undertaken radical public sector reform. Following advice from international donor agencies, such as the World Bank and International Monetary Fund (IMF), Indonesia has decentralised government business. Central government now shares some of its power with local governments.

To enhance managerial accountability, each local government has produced an independent financial report as practiced in subsidiary companies of a private sector organisation. Indonesia has also popularised direct democracy as practiced in Western countries to select political leaders at central and local government levels. Some scholars have defined these changes as a ‘big bang’ reform.

To provide better public services, changing the behaviour of public sector officials has been a popular undertaking for elected political leaders. When Jokowi was elected as Jakarta’s governor, for instance, this was one of his priorities during his first months in office. He introduced an ‘open bidding’ system to select new and replace existing managerial employees. He also promoted transparent procurement processes through an electronic system. Moreover, he published local government budgets and spending so citizens could participate in monitoring public expenditure. Jokowi and his vice governor Basuki had the courage to cut ‘hidden’ budgets that were used to servethe interest of local parliament members (DPRD).

To win voters over in the recent simultaneous local elections (Pilkada Serentak), candidates framed better public service as a key agenda of their political campaign. We can see this approach, for example, in the Jakarta local election. In the education sector Agus stressed the need of welfare for teachers; Basuki said that Kartu Jakarta Pintar (KJP) was useful to help poor people; and Anies promised to give more funds to education (not only what is provided in the KJP, but to subside transportation costs for poor students). To handle housing problems, Basuki promised to give more apartments (rumah susun) for poor people, while Anies promoted zero down payments for buying new houses.

In respect to the Jakarta election, Edward Aspinall has revealed that voters mostly put performance of their leaders above religious and ethnic considerations. This would seem to paint an optimistic picture in respect to the progress of reform and democracy in Indonesia.

Unfortunately, commentators and scholars pay less attention to whether politicians deliver on the promises made during their political campaigns.  For example, along with promising to develop more public infrastructure, in 2014 Jokowi also promised to reduce corruption practices. The jury is still out on whether he has succeeded with this.

Data also indicates that there is a slow progress in recent reform. For example, although Indonesia under Jokowi’s administration now has a better score on the corruption perception index (CPI), the score is not substantially difference from 2015 (that is, it has only changed from 36 in 2015 to 37 in 2016). Indonesia’s global competitive index has also decreased to number 41, compared to 55 in 2009 during the SBY administration. The performance accountability management score (LAKIP) of local governments on average is still 49.87 (that is, not sufficient).

To assess the performance of elected political leaders, the national parliament (DPR) has produced a national planning law. Within this law, elected political leaders (the president, governors, and majors) have to formalise the political agendas promised in their political campaign as a five-year plan.

In the plans, elected political leaders have to declare clearly their objectives, strategies, key performance indicators, and key performance targets while in power. Sadly, few politicians, in both the national and local parliaments, have any interest or capacity to question whether the elected political leaders have fulfilled the goals promised in their performance plans.

Without interest or capacity, the elected political leaders in the executive cannot be assessed by parliament members, and thus reform and democracy may not live up to the benefits promised to the people.

Rather than commenting on the election process alone, analysts and scholars should pay attention to what also comes after a vote — and whether elected political leaders in Indonesia live up to their promises. This could not only help make elected political leaders more accountable, but make liberal democracy work better within the Indonesian context.

 

*) This article has been published by New Mandala, you can read it at this link.

 

Banyak-Cepat-Perlahan: Trump vs Ahok

Banyak-Cepat-Perlahan: Trump vs Ahok

Saat duduk di bangku kuliah kebijakan publik 6 tahun lalu, saya berpapasan dengan perdebatan seru dan mendalam antara perubahan yang “perlahan di pinggiran” dengan “perubahan yang cepat dan mendasar”. Dalam bahasa kebijakan publik, perseteruan itu dikenal dengan istilah incrementalism vs rational comprehensive, marginal vs big bang, evolusi vs revolusi, modernisasi vs reformasi vs transformasi (Awas, tiga terminologi yang terakhir ini agak susah dipahami dan cenderung dimaknai sama di abad 21 ini).

Dalam dunia akademis dan praktis, masing-masing sisi punya pendukung fanatiknya. Masing-masing memiliki argumen, landasan teori, referensi, contoh kasus, dan “bukti” yang memadai dalam konteks perdebatan akademis kebijakan publik. Ada yang bertahan pada pendirian, bahwa secara alami perubahan sehari-hari terjadi secara perlahan atau dikenal dengan istilah evolusi. Lihatlah contohnya, tidak ada bayi yang lahir tiba-tiba bisa berjalan, atau anak sekolah dasar tiba-tiba bisa menguraikan perhitungan kalkulus dengan mulus. Atau, mendadak seorang anak lahir, langsung menikah, ngunduh mantu, nikah lagi, lalu punya cucu dalam rentang waktu 30 tahun. Itu dongeng.

Alam mengajarkan kita bahwa perubahan itu terjadi perlahan-lahan dan cenderung linear baik dalam kenaikan maupun penurunan. Lihatlah perokok. Betapa sulit baginya untuk tiba-tiba berhenti. Katanya niat dulu, kurangi sebatang dua batang lalu lama-lama hilang. Sebaliknya, kebiasaan merokok juga sama saja, pertama-tama melihat. Kemudian mencoba, batuk-batuk, mencoba lagi, lalu lama-lama jadi biasa.  Tidak ada yang tiba-tiba kenal rokok, langsung merokok sebungkus sehari sambil minum kopi pahit pula.

Banyak contoh bahwa semua perubahan itu sifatnya hanya tambah-kurang 1%,2%, 5%, 10%, atau mungkin 20%. Untung berdagang juga cenderung seperti itu. Untung sedikit, bertambah dikit, berkurang sedikit, merugi sedikit, kembali untung lagi, dan lagi. Jarang yang tiba-tiba untung 50%, 75% atau 120%. Kecuali berjudi atau spekulasi.

Sedangkan para pendukung revolusi, big-bang atau transformasi menginginkan perubahan yang mendasar, fundamental, tidak mau tanggung-tanggung, dan cenderung terdengar retoris. Seperti ungkapan yang sering kita dengar: Sampai kapan begini-begini saja? Hari ini harus (jauh) lebih baik dari hari kemarin! Kalau bukan kita siapa lagi? Pilihannya merubah diri sendiri atau dirubah orang lain? (lebih sakit mana?). Pendukung pemikiran ini seperti diberi amunisi oleh Einstein saat melempar pernyataan yang menohok bahwa “menginginkan sesuatu yang luar biasa dari cara-cara yang biasa adalah suatu kegilaan”. Kalau Einstein yang bilang gila, siapa pun orangnya akan mikir-mikir juga untuk membantahnya.

Konon, Korea Selatan yang dulu ekonominya sama dengan Indonesia di tahun 1940-1950, melakukan hal yang revolusioner (extra-ordinary), setelah sebelumnya Jepang sudah lebih dulu melakukan lompatan. Meskipun Jepang belakangan agak melambat pertumbuhan ekonominya – cenderung mendekati nol di dalam negeri dan bahkan kalau menyimpan uang di bank bunganya minus – namun jangan tanyakan kiprahnya di kancah Internasional. Kalau tidak percaya, jawab saja pertanyaan ini: Merek mobil apa yang sulit untuk disalip di jalan raya?

Kembali ke diskursus kebijakan publik. Mungkin itulah yang dirasakan publik Amerika pada delapan tahun pemerintahan Obama dengan dukungan partai demokratnya. Nyonya Clinton yang juga kandidat partai demokrat dipersepsikan akan cenderung meneruskan kebijakan Obama. Sebaliknya, semboyan Trump membuat Amerika “Jaya Kembali”, memiliki ciri perubahan transformatif, revolusioner. Dan memang DNA ke-Amerika-an itu cenderung revolusioner. Dari zaman dahulu rasa ingin tahu dan keinginan berubahnya tinggi. Kalau tidak, siapa yang kuat menyeberangi samudera Atlantis dari Eropa bermigrasi ke benua baru (Amerika) dan sudah lebih dulu dihuni oleh bangsa Indian yang terkenal sebagai petarung keras? Jadi mencoba hal baru memang sudah ada di DNA mereka. Cepat bosan dengan hal yang biasa-biasa saja. Mungkin itu juga yang membuat banyak penemuan penting lahir di sana.

Kembali ke Trump. Latar belakang Trump yang bukan politisi, melainkan pengusaha dalam berbagai bidang – termasuk pemilihan ratu sejagat, menjadi “jualan” yang menarik bagi mayoritas publik Amerika yang menginginkan suasana baru. Terbukti, kampanye Trump jauh berbeda dibandingkan dengan para kandidat yang lain. Termasuk caranya membuat kebijakan yang terkesan tidak bisa dibaca oleh lawan politik, bahkan kolega di sekitarnya. Meskipun kontroversial, pada akhirnya kebijakan yang dibuat Trump adalah untuk mewujudkan janji kampanyenya.

Namun, riuhnya respon publik Amerika dan global menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah menginginkan perubahan yang cepat tidak sama dengan kemampuan menerima perubahan itu sendiri? Atau sebaliknya, seandainya Trump melakukan kebijakan yang berbeda dengan janji kampanyenya, maka akan dianggap berbohong? Kenapa rakyat selevel Amerika yang DNA-nya transformer, dimana rata-rata tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita penduduknya tinggi, justru cenderung sulit menerima perubahan yang sebelumnya sudah disampaikan lewat kampanye? Apalagi golongan yang tidak bisa menerima perubahanTrump? Termasuk para elit partai Republik yang dulu mendukung Trump dalam kampanyenya, dan para ahli IT yang terbiasa dengan perubahan yang cepat.  Bukankah Trump dihasilkan dari proses pemilihan yang demokratis?

Ahok bukanlah Trump. Rakyat Indonesia bukan pula Rakyat Amerika. Membandingkan keduanya tentu sulit dan cenderung tidak relevan. Tetapi dalam konteks perubahan incremental vs revolusi saya melihat ada kecenderungan yang sama. Serupa tapi tak sama. Ada kemiripannya, begitu kira-kira. Meskipun dalam pengalaman sebagai pejabat publik tentu Ahok sudah lebih dulu menjabat ketimbang Trump. Tetapi dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan, Trump terlihat lebih revolusioner atau tidak biasa, tidak lazim, dan tidak bisa dibandingkan dengan kebijakan serupa.

Terlebih yang sudah dilakukan Ahok. Saya sebut beberapa dari yang sudah berseliweran di media, baik kebijakan maupun perilaku yang dilakukan Ahok, antara lain: mudah memecat dan mengganti pejabat; berkonflik, dan berkonfrontasi dengan DPRD; berkonfrontasi dengan BPK dan “tidak peduli” dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian; lebih memilih anggaran tidak terserap banyak daripada dipakai sebagai bahan bancaan korupsi; suka berucap “brengsek”, marah-marah dulu baru minta maaf; menertibkan bantaran sungai dengan tegas, tetapi juga menerima keluh kesah warga hampir setiap hari di Balai Kota; dan sekian banyak tindakan “kontroversial” yang mengundang banyak pro dan kontra. Kalau yang pro, daftar yang baik-baiknya pasti panjang sekali. Sebaliknya kalau yang kontra, daftar kejelekannya lebih panjang lagi.

DISCLAIMER

Saya tidak akan memberikan penilaian apakah perubahan yang dibuat  atau ditawarkan oleh kedua tokoh tersebut itu baik, benar, tepat, etis, atau sesuai konstitusi. Saya hanya mengaitkan fenomena Ahok dan Trump dalam konteks dikotomi konsep perubahan incremental vs big-bang sebagaimana saya sampaikan panjang lebar di atas.

Dikotomi “perubahan kecil, pelan, penyesuaian vs perubahan cepat, mendasar, korektif” semakin terasa sekali mengingat hasil Pemilu Amerika dan hasil Pilkada putaran I menempatkan adanya dua kubu (dengan jumlah suara berimbang, lebih kecil dari 5%). Kalau di Amerika dimenangkan oleh sisi perubahan komprehensif, revolusioner, ekstrim nasionalis yang fundamental. Setidaknya berdasarkan kebijakan Trump sejauh ini seperti pembatasan imigran dan pembangunan tembok di Meksiko. Sementara untuk di Indonesia masih akan menunggu putaran kedua.

Tetapi ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh mantan Menteri Keuangan Chatib Basri di acara Mezzanine Club Kamis 23 Februari lalu. Menurut beliau “Presiden akan cenderung “normal” setelah 6-9 bulan”. Menarik sekali. Jika boleh dimaknai, ada pemimpin yang menggebu-gebu saat akan menduduki suatu jabatan publik dengan segala retorika perubahan, konsep, ideologi, dan segudang inisiatif strategis. Tetapi setelah beberapa waktu, akan terjadi titik equilibrium, penyesuaian-penyesuaian di mana tercipta kesepakatan menuju perubahan yang cenderung stabil, dan perlahan. Semacam kompromi, win-win solution atau lose-lose solution. Nah, menurut saya hipotesa menarik ini akan mendapatkan salah dua lokasi pengujian empiris di Amerika dan (mungkin) di Jakarta.

Intermezzo sekaligus menutup dengan pertanyaan. Di tingkat nasional sejauh ini saya melihat dan membaca pemberitaan media masih menunjukkan aktivitas  “revolusi” setidaknya dalam bidang infrastruktur, mempertahankan keberagaman, dan negosiasi dengan asing. Bagaimana tidak, perusahaan sekelas Freeport pun ikut “berteriak” yang dulu-dulunya (mungkin) bisa diselesaikan “baik-baik”.  Pertanyaannya, seberapa cepat laju “revolusi” dari Jalan Medan Merdeka bisa bertransformasi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas ke Pulau Rote? Apakah peran gubernur dan bupati/walikota penting untuk mengakselerasi perubahan yang cepat? Apakah peran non-government actors juga penting? Atau justru apakah “revolusi” itu penting? Buat siapa?

 

 

12
error: