Transparansi vs Kerahasiaan Data:  Perspektif Lain Membaca Data COVID-19 di Indonesia

Transparansi vs Kerahasiaan Data: Perspektif Lain Membaca Data COVID-19 di Indonesia

Sebenarnya saya bukan ingin mbalelo atas aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik di penghujung bulan Ramadhan 2020 yang lalu. Namun, menjelang lebaran kemarin akhirnya saya “mudik” dari Kalimantan Timur ke Jakarta karena sebuah panggilan dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

Di sisi lain, pemerintah juga menerbitkan aturan “relaksasi” yang membolehkan seseorang bepergian, dengan persyaratan yang cukup ketat. Maka, saya pun termasuk di antara mereka yang menjalani “kelonggaran” di tengah pandemi ini.

Adanya SK dari kantor pusat yang meminta saya untuk kembali ke Jakarta, rasanya sudah memenuhi syarat sebagai pengecualian atas beberapa larangan bepergian. Akan tetapi tentu saja saya harus direpotkan dengan syarat lainnya (tes kesehatan COVID-19) untuk bisa memperoleh tiket penerbangan.

Berbekal nasehat dari pengalaman kawan sebelumnya, saya sudah persiapkan segalanya – terutama memberi spare waktu lebih awal menuju bandara. Benar saja, saat di bandara Sepinggan, Balikpapan, saya harus melewati beberapa pos area pemeriksaan yang cukup ketat dengan antrian yang memakan waktu lama.

Alhamdulillah. Ternyata kuncinya adalah ketenangan dan menjaga kesehatan, agar suhu tubuh tidak terdeteksi melebihi persyaratan. Jika tidak, saya pastinya akan dikandangkan menuju area isolasi yang telah disediakan. Atau minimal harus kembali lagi keesokan hari, dengan risiko menunda jadwal keberangkatan. Ribet.

Cerita dari Sopir Taksi Bandara

Beberapa jam melintasi samudera pemisah Kalimantan dan Pulau Jawa, pesawat pun mendarat di Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Suasana terasa lengang. Saya pun dicegat oleh petugas kesehatan karantina dengan memeriksa surat-surat keterangan dinas dan surat kesehatan. (Selain tiket, memang para penumpang harus membawa map berkas persyaratan lain untuk dicek kebenarannya oleh para petugas).

Dengan tidak membuang waktu lagi, saya pun segera memesan taksi. Sepertinya pilihan itu lebih bijak daripada naik bis DAMRI seperti biasa. Terlihat sopir taksi dengan gesit mengangkat barang-barang saya, memasukkannya ke dalam bagasi (plus menyemprot barang saya dengan disinfektan).

Tak lupa, pak sopir senantiasa membilas tangannya dengan cairan dari botol Hand Sanitizer (HS). Saat ditawari, terpaksa saya tolak karena saya pun membawa HS di tas saya sendiri. Ohiya, tentunya saya juga tetap bermasker ria.

Dalam perjalanan dari bandara ke kediaman saya di Bekasi, kami pun bercerita tentang banyak hal. Mulai dari keluhan sepinya pelanggan taksi akibat kebijakan PSBB dan kondisi Jakarta sebagai episentrum wabah mematikan dengan pelbagai peraturan ketatnya, hingga pahitnya dampak yang dirasakan para pengemudi taksi. Ada kekhawatiran terkena wabah, tetapi kebutuhan ekonomi juga harus dicukupi. Dilematis.

Obrolan menjadi semakin menarik tatkala saya bertanya apakah dia tidak merasa kuatir dengan membawa berbagai penumpang, entah dari lokal maupun internasional. Bukankah peluang penularan penyakit menjadi lebih tinggi.

Dia katakan, “Perusahaan kami telah mengantisipasi dengan kebijakan protap kesehatan yang meminimalisir risiko terjangkit COVID-19. Bahkan, kepada saya pun telah dilakukan tes kesehatan (Rapid test COVID-19) secara random oleh perusahaan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan.”

Kerahasiaan Data Demi Reputasi Perusahaan

Saya pun lanjut bertanya terkait dengan kesehatan para pramugari. Pastinya mereka juga memiliki risiko tertular virus dari penumpang. Seperti yang kita ketahui, awal penyebaran COVID-19 ditengarai karena adanya WNA dari negara terjangkit COVID-19 yang masuk ke wilayah Indonesia. Namun uniknya, saya tak pernah mendengar kabar bahwa ada pramugari yang terjangkit corona.

Sang sopir taksi pun menceritakan apa yang diketahuinya dari penuturan pilot atau pramugari yang menjadi penumpangnya. Biasanya mereka naik taksi karena kebetulan tertinggal jemputan mobil perusahaan. Kata mereka, terhadap para awak pesawat secara berkala dan random selalu dilakukan tes kesehatan.

Tes dilakukan secara random dan tidak serentak, agar diketahui secara pasti kondisi kesehatan awak pesawat. Jika mereka diberitahu sebelumnya, kemungkinan besar awak pesawat yang merasa terjangkit justru akan menghindari tes tersebut. Maka peluang akurasi hasil tes pun menjadi berkurang.

Uniknya lagi, setelah tes tersebut, dia (atau mereka) tak pernah diberitahu hasilnya. “Lho, jika seandainya ada yang beroleh hasil test positif bagaimana?”, sergah saya. Sang sopir menjawab, “Justru itu kita tak pernah tahu. Perusahaan selalu merahasiakan demi menjaga reputasi. Kemungkinan, pegawai yang positif tersebut di-off-kan, dirumahkan, atau dipindahkan ke tempat lain, dsb.”

Hmmm… ini adalah suatu fenomena menarik. Mungkin inilah jawaban atas rasa penasaran saya selama ini. Sering kali kita bersilang sengketa atas data terkait masyarakat yang terjangkit virus yang selalu diinfokan secara berkala setiap hari. Rasanya kok pemerintah tidak transparan. Tetapi setelah menyimak penjelasan sopir taksi itu, saya merasa mungkin ada maksud baik dari ke-tidaktransparan-an itu.

Transparansi dan Berbagai Perdebatan yang Mewarnai

Transparansi data di satu sisi tidaklah menjadikan kita merasa aman dan nyaman. Karena beragam opini atau pendapat di masyarakat justru menjadikan kehebohan, serta menjadi polemik antara masyarakat dan pemerintah untuk menyikapinya secara bijak. Ada kalanya sebagian masyarakat yang senang membuat kisruh dengan beralasan kepentingan (politik) tertentu, dan ada pula yang memang menginginkan suatu transparansi data yang sesungguhnya.

Bukannya saya ingin berpolemik atau dianggap pro anti-lockdown. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat selama ini, selalu terjadi stigmatisasi antara yang setuju negeri ini lockdown total dan berharap wabah segera melandai, dengan yang berbeda pendapat.

Di sisi lain, masyarakat juga ingin terlepas dari belenggu, demi bisa beraktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk di antaranya perusahaan, karena mereka pun menyadari bahwa pemerintah tidak akan mampu berlama-lama menanggung beban memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, perusahaan juga sudah menumpuk hutangnya demi menggaji karyawan atau sekedar menutup biaya operasional. Merekapun tidak ingin perusahaan berujung kepailitan atau bangkrut. 

Telah berbulan-bulan kita bergelut menghadapi wabah virus yang hingga saat ini pun belum ditemukan obatnya. Kegalauan dan kegelisahan masyarakat dan pemerintah kini mencuatkan istilah baru, “Berdamai dengan COVID-19”, sebuah istilah yang menambah dilema karena sebagian orang sulit menerimanya dengan legawa.

Di satu sisi satgas COVID-19 maupun para tenaga kesehatan harus berjuang untuk menangani pasien yang terjangkit virus. Tak jarang perjuangan mereka berujung kematian karena masa inkubasi virus menjadikannya cukup lama terdeteksi, sekitar 14 – 21 hari. Sementara itu, ada sebagian masyarakat dan pihak pemerintah ingin lakukan pengenduran kebijakan lockdown lokal atau PSBB.

Pelonggaran ini demi menghadapi realisasi hidup, di mana banyak pula masyarakat dan perusahaan yang terdampak secara ekonomi menuju kemiskinan dan kebangkrutan. Ah, bukankah pemerintah juga sedang kalang kabut memotong anggaran operasional demi memfokuskan alokasi anggaran untuk mengatasi wabah di berbagai pelosok negeri.

Kedewasaan Memaknai Transparansi Data

Tatkala awal terjadinya wabah, saya tertarik dengan data wabah yang diungkap. Jiwa auditor yang senantiasa peka terhadap angka membuat saya gusar atas transparansi data tersebut,  sehingga timbul pemikiran membuat artikel tentang transparansi data. Namun dalam perjalanan waktu, saya pun tersadar bahwa angka yang ternampak bisa berdampak menimbulkan persepsi yang beragam bergantung pada tujuan maksud dari ungkapan data tersebut.

Kembali pada permasalahan dalam obrolan dengan sopir taksi, saya hanya memberikan simpulan pendapat pribadi. Ada kalanya perlu kerahasiaan data demi kepentingan tertentu. Seperti perusahaan yang selalu menjaga reputasinya demi kelancaran bisnis, tetapi bukan berarti melakukan pembiaran.

Mereka tetap komitmen untuk memantau kesehatan pegawainya yang cukup rentan selalu berhadapan dengan pelanggan yang beragam dan berasal dari berbagai daerah yang mungkin terjangkit virus saat ini.

Tapi di sisi lain, kita selaku masyarakat ingin selalu tahu perkembangan wabah secara transparan agar dapat mengantisipasinya dengan baik. Kedewasaan masyarakat dalam menelaah atau memperoleh informasi dari berbagai media masih perlu ditingkatkan. Karena kesulitan menangkap dan memahami maksud dari ungkapan data tersebut tanpa memahami tujuannya akan membuat kita mislead.

Apalagi jika ada sebagian kelompok yang mencoba atau hanya ingin sekedar “memancing di air keruh”, lalu menimbulkan kepanikan sesaat. Ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan justru berdampak negatif, menggoyahkan sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Epilog

Adanya ragam penafsiran atas wabah di masyarakat membuat pemerintah menghadapi kesulitan dalam menetapkan suatu kebijakan. Dalam hal ini memang membutuhkan keahlian dalam berkomunikasi kepada publik, selain keahlian dalam merumuskannya.

Kondisi tidak normal atau force major dalam waktu lama memang baru kali pertama kita alami. Tak satu pun negara yang bisa mengatasi secara sukses dalam sekejap mata, terkecuali negeri yang kecil dengan penduduk yang bersifat homogen.

Sementara itu, negeri kita merupakan negara terbesar keempat di dunia dari jumlah penduduknya, yang bersifat heterogen, dengan jangkauan wilayah yang sangat luas, ditambah ragam kepentingan baik sosial, politik dan ekonomi. Hal ini yang perlu kita sadari, faktor-faktor penyebab sulitnya untuk bersikap bijak.

Rasanya saya belum menemukan artikel yang memuaskan diri dan bisa menjadi acuan sebagai solusi mengatasi kondisi yang terjadi, selain kesepakatan bahwa ujian ini tak akan selesai jika kita semua tidak bisa berkomitmen bersama untuk saling bahu membahu.

Ah, sungguh ini pun akan jadi bahan gunjingan atau perdebatan yang tak habis-habisnya. Ataukah kita berharap, jangan-jangan sang wabah pergi begitu saja tiba-tiba, karena tak tahan dengan bangsa ini yang lebih senang bergunjing untuk berdebat tanpa akhir?

Bekasi, Jelang Lebaran tahun 2020.

2
0
Mengubah Paradigma Penyusunan Kebutuhan PBJ di Pemerintahan

Mengubah Paradigma Penyusunan Kebutuhan PBJ di Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah disusun berdasarkan best practices PBJ di dunia secara modern. Kelebihan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini ialah bahwa regulasi tersebut hanya mengatur secara garis besar ketentuan PBJ dan tidak mengatur secara rinci ketentuan teknisnya. Hal ini menjadikan pelaksanaan PBJ di sektor publik di Indonesia dapat berjalan secara adaptif dengan proses pasar dan keilmuan yang berlaku.

Salah satu kegiatan dalam proses pengadaan adalah memperkirakan anggaran dan harga perolehan yang tentunya tidak dapat menggunakan satu aturan untuk semua hal. Pendekatan yang digunakan tentu tidak lagi hanya regulasi, tetapi juga melihat proses yang berlaku atau lazim di pasar.

Analogi Sederhana

Salah satu hal penting dalam proses pegadaan adalah penyusunan kebutuhan biaya pengadaan. Penyusunan tersebut  berkaitan dengan perencanaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan organisasi pemerintah, sebuah proses yang dilakukan sebelum penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Secara sederhana kedua hal itu akan saya jelaskan dengan menggunakan analogi uang pribadi. Saya akan menggunakan analogi sederhana untuk memberikan gambaran yang jelas soal penyusunan anggaran, penyusunan harga perkiraan, dan nilai kontrak.

Anggaplah, saya sebagai pribadi memandang kebutuhan saya untuk makan sehari-hari adalah memakan makanan yang berasal dari resto seafood. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, setiap hari saya menyediakan anggaran untuk makanan sebesar 1 juta Rupiah.

Darimana anggaran 1 juta Rupiah tersebut saya perkirakan nilainya? Ada beberapa macam cara. Salah satunya adalah berdasarkan kebiasaan yang saya tentukan dalam belanja seafood. Selain mendasarkan pada kebiasaan, saya juga dapat melakukan perkiraan anggaran kebutuhan makanan tersebut dari rata-rata belanja yang pernah saya lakukan sebelumnya.

Setelah mengetahui besaran anggaran, saya dapat mulai memilih mau makan apa saya hari ini. Apakah saya mau makan di resto A, resto B, atau resto C. Resto seafood itu memiliki beberapa menu. Saya mulai menentukan menu apa yang perlu saya beli, misalnya Lobster Saus Padang.

Harga menu resto A untuk menu lengkap Lobster Saus Padang sehargai Rp785ribu, resto B menyediakan menu serupa dengan harga Rp755ribu, dan resto C adalah Rp815ribu. Rata-rata harga menu Lobster Saus Padang dari 3 resto itu adalah Rp785ribu. Harga rata-rata itu, bagi saya, adalah nilai yang wajar dari menu Lobster Saus Padang.

Bila saya menemukan resto D yang dalam buku menunya mencantumkan harga menu serupa seharga Rp740ribu, maka saya dapat menilai bahwa harga menu Lobster Saus Padang pada resto seafood D merupakan harga yang wajar dan sesuai dengan pagu anggaran saya untuk menanggulangi kebutuhan saya. Dengan demikian saya dapat memilih makan di salah satu dari tiga resto (A, B, atau D) yang ketiganya menurut saya masih wajar harganya.

Ketika saya makan di resto D dengan harga Rp740ribu dan potongan Lobster Saus Padang tersebut saya sisakan dan kemudian saya bawa ke laboratorium dan menemukan bahwa Lobster dari Resto A ternyata bukan Lobster dari laut melainkan Lobster dari tambak air tawar. Jelas kedua jenis Lobster tersebut berbeda harga pasarnya. Apakah saya mengalami kerugian dalam hal ini?

Menurut saya perlu diperhatikan lagi kelaziman di pasar, mengenai lazimkah sebuah resto seafood mencantumkan di dalam menunya Lobster Saus Padang Air Tawar? Hal ini akan menjadi debatable. Namun, bila kelaziman yang berlaku di pasar adalah mencantumkan di dalam menunya Lobster Saus Padang Air Tawar, maka tentunya dapat dipandang saya mengalami kerugian uang pribadi.

Terlebih lagi setelah di kemudian hari saya mengetahui bahwa rata-rata harga Lobster Saus Padang Air Tawar ternyata hanya Rp300 ribu. Jelas saya mengalami kerugian Rp440ribu. Namun, kerugian dalam contoh analogi ini dimaknai kerugian baru timbul ketika saya selesai bertransaksi, bukan ketika saya menentukan anggaran maupun ketika saya memperkirakan harga yang wajar.

Fungsi HPS dan ketentuan bahwa HPS bukan menjadi dasar perhitungan besaran kerugian sebagaimana ilustrasi sederhana saya di atas semoga dapat mempermudah dalam memahami filosofi bahwa kesalahan dalam menyusun HPS itu tadi tidaklah menjadi “sumber” masalah penyebab kerugian negara.

Penentuan perkiraan anggaran sebesar 1 juta rupiah adalah analogi penyusunan anggaran. Lalu menilai harga menu Lobster Saus Padang senilai Rp785ribu merupakan analogi penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Sedangkan nilai transaksi saya senilai Rp740ribu adalah nilai kontrak.

Analogi ini tentunya bila diberlakukan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah sah-sah saja, asalkan memperhatikan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Supply Chain Management

Satu hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebutuhaan barang dan biayanya, yakni penyusunan, hendaknya berdasar pada suatu kebutuhan yang direncanakan secara komprehensif. Perencanaan dengan komprehensif tersebut dapat mengacu pada sebuah konsep, yakni Supply Chain Management (SCM).

Konsep SCM adalah pengelolaan informasi, barang, dan jasa mulai dari pemasok paling awal (hulu) sampai ke konsumen paling akhir (hilir) dengan menggunakan pendekatan sistem yang terintegrasi dengan tujuan yang sama (Said, 2006). Pengelolaan model ini memperhatikan segmentasi pasar pada barang yang akan dibeli disertai analisis pasar atas kebutuhan komoditas barang yang akan diadakan organisasi.

Praktek SCM telah menjadi tujuan dari pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres 16/2018 pasal 4 huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

“menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;”

Perhatikan kalimat kuncinya, “dari setiap uang yang dibelanjakan” atas tiap-tiap komponen yang di fokuskan pada SCM di atas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebenarnya memberikan peluang untuk melakukan riset dan pengembangan secara mendalam dalam proses pengadaan barang/jasa yang diterapkan secara komprehensif dan bukan dijalankan secara parsial dari satu sisi semata.

Apabila tidak dilaksanakan secara komprehensif dan hanya sepenggal-sepenggal, maka tak seharusnya hanya memperhatikan dari nilai anggaran semata. Apabila cuma memperhatikan pagu anggaran saja, maka organisasi pemerintah hanya sibuk pada kebingungan memilih penyedia pada proses tender/tender cepat saja.

Padahal bila dikembalikan pada konsep SCM, maka spesifikasi tepat (right product), kebutuhan, jumlah (right quantity), kualitas (right quality), transpor (right place), tepat waktu (right time), dan harga (right price) pada rantai suplai hulu yang menjadi lingkup pelaksanaan PBJ ada aspek lain yang perlu diselaraskan. Dalam hal ini, proses bisnis antara organisasi pemerintah dan SCM perlu disinkronkan agar perencanaan strategis dapat diturunkan secara lebih taktis.

Penerjemahan kebijakan strategis menjadi bentuk taktik dilakukan oleh kepemimpinan manajemen menengah untuk selanjutnya diturunkan pada lingkup operasional yang dilaksanakan oleh kepemimpinan manajemen tingkat bawah.

Para birokrat menerjemahkan kebutuhan ini melalui kegiatan penyusunan anggaran. Prosesnya tidak memisahkan antara kebutuhan strategis dengan proses PBJ pemerintah sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai dengan APBN/APBD, di mana prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Dengan demikian, penerapan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 hendaknya menggunakan pendekatan berdasarkan keahlian. Ketajaman dalam melakukan analisis kebutuhan organisasi menjadi sangat penting. Kemampuan menerjemahkan sasaran strategis menjadi aktivitas operasional merupakan key factor dalam menciptakan performance yang baik.

HPS dan Segmentasi Pelaku Usaha

Mengapa HPS memiliki pengaruh yang erat dengan segmentasi pelaku usaha seperti diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018? Jika kita lihat dari sisi tujuan, kebijakan, dan larangan dalam pemaketan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terlihat bahwa “ruh” dari ketentuan itu adalah memberi kesempatan bagi kemajuan usaha mikro dan usaha kecil.

Hal ini dikarenakan barang yang sama dengan segmentasi paket yang berbeda/segmentasi pelaku usaha yang berbeda dapat berujung pada berbedanya harga pula. Akan menjadi tidak rasional bila belanja barang dilakukan pada segmentasi usaha kecil, tetapi perkiraan harga satuannya menggunakan harga distributor/harga importir utama. Kekeliruan dari hal seperti itu akan berdampak pada kegagalan proses pengadaan, tetapi memang perlu dipahami bahwa kekeliruan ini bukan lantas menjadi tindak pidana.

Selain itu, aktivitas dalam memperkirakan harga barang sesuai kelaziman pasar yang berlaku dan analisa perkiraan anggaran mesti didokumentasikan dengan baik. Tahapan persiapan, melakukan analisa pasar Harga Perkiraan Sendiri, dilaksanakan secara cermat berbasis keahlian dan didokumentasikan dengan baik secara keahlian.

Perlu diingat pula bahwa walaupun HPS bukan dasar kerugian negara – sama halnya dengan penganggaran, tetapi dokumentasi dari proses penyusunan HPS untuk PBJ harus dilakukan dengan data yang berkualitas dan mencerminkan kelaziman serta segmentasi pasar.

Epilog

Merancang keberhasilan dan memitigasi risiko pengadaan akan membuat proses pengadaan semakin optimal. Persepsi yang semakin baik dari para pelaku pengadaan akan mengurangi potensi hanya sibuk mengurusi soal pemilihan penyedianya.

Hal ini bisa dicapai dengan menggeser paradigma para pelaku pengadaan agar tidak hanya fokus pada proses pengadaannya, melainkan perhatian pada keberhasilan pengadaan untuk capaian tujuan organisasi pemerintah yang seharusnya menjadi tujuan mulia setiap insan pelaku pengadaan.

Dengan demikian yang perlu dilakukan saat ini adalah meningkatkan kompetensi para pelaku pengadaan dan menggeser paradigma mereka tentang PBJ. Proses pengadaan barang/jasa bukan hanya sekedar sebagai aktivitas formal semata, melainkan menjadi sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan organisasi.

Semoga bermanfaat.

0
0
Perlukah Dewan Pengawas pada KPK?

Perlukah Dewan Pengawas pada KPK?

Salah satu pasal kontroversial dalam Rancangan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) – sebenarnya sudah sah menjadi UU KPK tetapi masih kontroversial dalam penerapannya di masyarakat – yakni perlunya Dewan Pengawas KPK.

Landasan pikir atas perlunya kehadiran Dewan Pengawas KPK ialah perlunya kontrol yang baik bagi pelaksana (eksekutif) guna membentuk tata kelola organisasi yang baik.

Pada dasarnya keberadaan Dewan Pengawas telah sesuai dengan teori keagenan (agency theory). Dalam konsep teori keagenan diyakini perlunya tindakan sebagai solusi atas ketidakpercayaan owner atau stakeholder kepada eksekutif atau pelaksana yang diberi amanah.

Namun, terdapat kesimpangsiuran fakta tentang adanya usulan Dewan Pengawas yang dibentuk. Pertama, ada yang menyatakan bahwa dibentuknya Dewan Pengawas merupakan bentuk intervensi presiden untuk menciptakan keseimbangan.

Pendapat ini dilatarbelakangi keyakinan bahwa lembaga KPK telah menyimpangkan amanah yang diberikan kepadanya sehingga KPK menjadi lembaga superbody. Seusai terpilihnya komisioner KPK sebagai dewan eksekutif berdasarkan hasil seleksi oleh panitia seleksi (pansel), maka presiden akan menunjuk anggota dewan pengawas secara prerogatif.

Hal kedua, dibentuknya Dewan Pengawas bertujuan agar komisioner atau eksekutif tidak melakukan penyimpangan atas amanah/wewenang (abuse of power) yang diberikan kepadanya. Karena ada yang merasa dalam pelaksanaan tugas – terutama dalam penyadapan (sebagai bagian dari metodologi dalam tugas) – tidak ada yang dapat mengontrol apakah layak atau tidak dilakukan.

Jika ditelisik lebih jauh lagi, rasa-rasanya dari fenomena/fakta yang terjadi justru menimbulkan kekisruhan atau kesimpangsiuran atas penyimpangan wewenang tersebut.

Yang pertama, dibentuknya Dewan Pengawas justru akan menjadi alat kontrol presiden terhadap KPK. Dengan kata lain, presiden mempunyai wewenang untuk menghentikan kegiatan penyadapan jika “kepentingan” presiden terganggu.

Yang kedua, pendapat yang dikaitkan dengan prinsip tata kelola organisasi sebagai alasan perlunya dibentuk Dewan Pengawas justru menunjukkan kekurangpahaman atas dasar pendirian lembaga ini. Dewan Pengawas memang dibutuhkan dalam organisasi pada kondisi yang normal.

Namun, lembaga KPK justru dibentuk karena adanya kondisi yang tidak normal, yakni tidak berjalan dengan baiknya lembaga aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencegah dan memberantas korupsi.

Dewan Pengawas Dalam Tata Kelola Organisasi Korporasi

Saya mencoba jelaskan sedikit tentang Dewan Pengawas dalam dunia korporasi karena ada pengamat politik yang menyatakan bahwa perlunya dibentuk Dewan Pengawas telah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Padahal sesungguhnya peran Dewan Pengawas tidak mesti mensyaratkan bentuk unit atau struktur organisasi baru secara tersendiri. Terkait dengan peran tersebut, dalam diskusi corporate governance sering ditemukan istilah one-tier system dan two-tier system.

One-tier system banyak dipakai di negara anglo-saxon seperti Amerika Serikat (US), Kerajaan Inggris (UK), Kanada dan Australia. Sedangkan two-tier system banyak dipakai di negara Eropa daratan seperti Jerman, dan Belanda. Indonesia termasuk negara yang menganut sistem two-tier system.

Dalam one-tier system, peran dewan komisaris (pengawas) dan peran dewan direksi (pelaksana/eksekutif) dijadikan dalam satu wadah. Wadah ini disebut board of director (BOD). Penyatuan ini membuat tidak jelasnya peran dari pengawas dan pelaksana. Sedangkan di dalam two-tier system, peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas. Dewan komisaris akan mengawasi kerja dewan direksi.

Di dalam one-tier corporate governance system, terdapat empat tipe struktur board:

  1. Semua direktur eksekutif adalah anggota board. Top managers, yang adalah juga anggota board ini, banyak ditemukan pada perusahaan kecil, perusahaan keluarga dan start-up business.
  2. Mayoritas anggota board adalah direktur eksekutif. Di struktur ini ada direktur non-eksekutif dalam board tetapi jumlahnya sedikit (minoritas).
  3. Mayoritas adalah direktur non-eksekutif. Sebagian besar dari direktur non-eksekutif ini adalah direktur independen.
  4. Semua non-eksekutif direktur adalah anggota board. Banyak ditemukan dalam organisasi non-laba. Struktur ini hampir mirip dengan struktur two-tier Eropa.

Untuk two-tier corporate governance system, struktur yang ada terdiri dari dua board:

  1. Dewan pengawas (supervisory board). Dewan ini terdiri dari direktur non-eksekutif independen dan direktur non-eksekutif tidak independen (connected).
  2. Dewan pelaksana (executive board). Dewan ini terdiri dari semua direktur pelaksana spt. CEO, CFO, COO, CIO (C-level management).

Kolektif Kolegial Pimpinan KPK Dalam Pelaksanaan Kewenangan

I. Pendirian, Tugas dan Wewenang Khusus KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disebut juga sebagai UU KPK), adalah instansi penegak hukum independen dalam tugas dan wewenang, khususnya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang dari UU KPK, alasan-alasan dari didirikannya KPK adalah:

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai dengan diundangkannya UU KPK dianggap belum dilaksanakan secara optimal (dalam hal ini oleh Kepolisian dan Kejaksaan), sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan, karena korupsi telah merugikan keuangan dan perekonomian negara maupun menghambat pembangunan nasional; dan Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi (dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan) belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi yang diakui telah terjadi secara sistematik dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (disebut juga UU Anti Korupsi), tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) yang pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Dalam hal ini, amanah pemberantasan dengan cara yang luar biasa diletakkan pada KPK.

Adapun tugas dari KPK secara rinci adalah:

melakukan koordinasi dengan Instansi lainnya yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan); melakukan supervisi terhadap instansi lainnya yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan); melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

II. Dewan Komisioner KPK

Berdasarkan Pasal 21 UU KPK, KPK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang beranggotakan lima orang komisioner dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang harus bekerja memimpin KPK secara kolektif selaku penyidik dan penuntut umum, dengan salah seorang di antara mereka berkedudukan sebagai ketua serta yang lainnya berkedudukan sebagai wakil-wakil ketua.

III. Delegasi Kewenangan Komisioner-komisioner KPK

Mitigasi terhadap risiko-risiko bagi keberlangsungan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK maupun bagi keselamatan seluruh Komisioner KPK sebagaimana disebutkan di atas sebenarnya dimungkinkan berdasarkan Pasal 25 UU KPK, dengan diberikannnya kewenangan kepada Dewan Komisioner untuk memutuskan:

kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Sub-Bidang dan Pegawai yang bertugas pada KPK; dan penentuan kriteria penanganan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, dimungkinkan berdasarkan suatu keputusan dari Dewan Komisioner KPK untuk dibentuknya dan diberlakukannya suatu Peraturan KPK yang mengatur terdapatnya delegasi dari kewenangan-kewenangan yang melekat pada setiap komisioner KPK, baik antarkomisioner KPK sendiri maupun antara komisioner-komisioner KPK dengan bawahan-bawahannya, untuk memutuskan dan menetapkan secara sah segala hal yang berkaitan dengan seluruh tugas dan kewenangan KPK secara umum (dalam mewujudkan pola kerja yang sistematis dan efisien hingga mampu secara efektif mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan) ataupun yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPK dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi secara khusus.

Dalam hal ini, harus dipahami pula bahwa Peraturan KPK yang diputuskan oleh Dewan Komisioner KPK adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang menjadi peraturan pelaksanaan yang sah dari UU KPK berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan KPK yang sedemikian itu diakui keberadaannya dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia dan karenanya memiliki kekuatan hukum mengikat umum sebagai suatu peraturan perundang-undangan akibat dipenuhi persyaratannya, yaitu diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 25 UU KPK dan dibentuk berdasarkan keputusan seluruh Komisioner KPK yang berwenang untuk itu.

Penutup

Seperti yang telah disebutkan, KPK memang dibentuk dengan UU tetapi bertanggung jawab kepada presiden. Akan tetapi, kewenangan yang dimiliki KPK berbeda dengan kementerian atau lembaga yang juga diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sebab mereka adalah pembantu presiden.

Sementara itu, walaupun komisioner KPK diangkat oleh presiden, tetapi penunjukkan nama calon diajukan oleh dewan perwakilan rakyat (DPR). Dalam hal ini, DPR membentuk panitia seleksi untuk menyeleksi atau merekrut calon anggota KPK tersebut.

Dengan demikian, keterbedaan antara KPK dengan lembaga eksekutif kementerian adalah keberadaan kementerian berdasarkan kehendak presiden, sedangkan KPK lahir berdasarkan kehendak rakyat melalui undang-undang.

Hal berikutnya, adanya pemaksaan Dewan Pengawas tidak berkorelasi dengan persyaratan tata kelola organisasi. Sebab, dengan pola kerja komisioner yang bersifat kolegial dapat dianggap bahwa prinsip Dewan Pengawas sudah embedded (menyatu) atau menggunakan one-tier system dalam prinsip GCG.

Selain itu, pengawasan terhadap KPK sebagai sebuah organisasi telah dilakukan secara berlapis, baik diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), Satuan Pengawas Intern (SPI) KPK sendiri, bahkan diawasi oleh masyarakat.

3

0
Guru Honorer: Pilih Pahala Atau Gaji Layak?

Guru Honorer: Pilih Pahala Atau Gaji Layak?

Pembahasan mengenai nasib yang menimpa guru honorer seolah tiada akhirnya dan sampai hari ini belum menemukan titik terang untuk mengatasinya. Selain soal tuntutan mereka untuk diangkat sebagai guru tetap, lagi-lagi juga soal gaji yang mereka terima.

Tentu saja kita sangat miris mendengarnya. Besaran gaji guru honorer ini sangat jauh jika kita bandingkan dengan penghasilan guru di negara Finlandia. Penghasilan seorang guru di sana bisa mencapai hingga puluhan juta. Sungguh penghasilan yang sangat fantastis dan menggiurkan.

Di negeri itu, seorang guru haruslah menjadi seseorang yang mumpuni di bidangnya sehingga benar-benar layak bagi negara memberikan penghasilan yang menggiurkan. Ternyata ada banyak kriteria yang harus dipenuhi.

Seleksi yang ketat untuk menjadi seorang guru tersebut, menjadikan guru sebagai profesi yang sangat istimewa di Finlandia. Dari sekian ratus calon guru hanya akan tersaring menjadi beberapa orang saja. Profesi ini menjadi sangat diidamkan. Jika ditanya mengenai cita-cita, hampir semua murid akan spontan menjawab, “Saya ingin menjadi guru”. Sebegitu mulianya guru di Finlandia.

Suasana yang berbeda jika dibandingkan dengan guru di Indonesia, lebih-lebih guru honorer. Tak sedikit yang memandang sebelah mata terhadap profesi guru honorer karena yang pertama kali mereka lihat adalah dari sisi penghasilannya.

Besaran gaji seorang guru honorer sudah menjadi rahasia umum, di kisaran 500 ribu rupiah perbulan, atau sedikit lebih tinggi, tapi tidak akan mencapai satu juta rupiah. Apakah angka ini layak bagi mereka? Menurut hemat penulis, sangat tidak layak. Salah satu alasannya karena perbedaam jam mengajar antara guru honorer dan guru PNS tidak jauh berbeda.

Inilah yang mengherankan bagi para guru honorer. Mengapa jam mengajar mereka sama dengan guru PNS tetapi pendapatan mereka jauh berbeda? Apakah memang harus dibedakan?

Menurut penulis, semestinya tidak perlu dibedakan karena honorer maupun PNS sama-sama menjalankan tugas sebagai guru. Hanya berbeda status saja: ada dan belum ada SK dengan nomor induk pegawai negeri sipil (NIP). Perbedaan status inilah yang kemudian membuat guru honorer dianggap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan guru yang sudah PNS.

Guru yang sudah PNS akan dipandang hebat dan keren karena gaji yang didapatkan sudah pasti jauh lebih layak dibandingkan dengan guru honorer. Bahkan, guru yang sudah berstatus PNS diberikan tunjangan pensiun meski tidak full gaji.

Lalu seorang guru honorer yang sudah mengabdi sekian puluh tahun sangat berharap banyak untuk diangkat menjadi PNS. Namun, kenyataannya sampai hari ini sangat banyak yang belum bisa mendapatkan kehormatan itu.

Apakah pantas gaji seorang guru yang sudah lama mengabdi masih tetap sama dengan guru yang masih baru? Penulis berpendapat hal itu tidak lazim. Pemerintah mestinya lebih mengapresiasi para guru honorer ini untuk diangkat menjadi PNS karena perjuangannya yang sudah bertahun-tahun.

Namun, kenyataannya berbanding terbalik dengan harapan. Beberapa waktu yang lalu tersiar berita seorang guru bernama Nining Suryani (44) di Pandeglang tinggal di WC sekolah karena tidak sanggup mengontrak apalagi membeli rumah.

Sungguh kondisi yang mengenaskan sekali dan memang inilah nasib menjadi seorang guru honorer di Indonesia. Nasib selalu kurang berpihak kepada guru honorer. Meskipun sesungguhnya guru merupakan profesi mulia, tetapi di negeri ini penghasilan yang mereka terima (khususnya bagi guru honorer) masih belum pantas.

Menteri Muhadjir Efendy pernah berucap kurang lebih seperti ini, bahwa kalau sekarang gajinya sedikit, apalagi guru honorer, nikmati saja, nanti masuk surga. Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa guru honorer hanya butuh pahala saja dibandingkan dengan materi.

Guru honorer dituntut bersyukur dengan gaji yang diterimanya sekarang, meski gaji yang didapat tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama sebulan. Jika tidak bersyukur dibilang kufur. Pernyataan tersebut tentu saja kurang mencerminkan adanya perhatian dari pemerintah kepada para guru honorer.

Inilah yang selalu diteriakkan oleh guru honorer di pelosok negeri. Menuntut adanya kesejahteraan hidup bagi seorang guru merupakan hal yang wajar, apalagi mereka dengan ikhlas menjalankan profesinya tersebut puluhan tahun. Mereka hanya menuntut kesejahteraan yang lebih baik, dan itu bukan berarti mereka tidak bekerja dengan ikhlas.

Berapa besaran gaji seorang guru honorer yang pantas? Upah Minimum Regional (UMR) bisa menjadi acuan untuk menetapkan gaji guru honorer. Jika tidak bisa mencapai UMR, maka minimal gaji seorang guru honorer sebesar dua juta rupiah.

Besaran gaji sebesar itu setidaknya tidak membuat guru honorer sesak nafas setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Slip gaji guru honorer sekarang masih lebih kecil dibandingkan gaji seorang operator produksi di pabrik.

Di sinilah letak kelucuan di negeri ini. Guru yang sudah mengajar dengan sangat baik dan penuh kasih sayang kepada para muridnya selama puluhan tahun lamanya malah mendapatkan gaji yang tidak sesuai. Lalu apakah guru honorer harus pasrah dengan kenyataan yang ada? Seharusnya tidak karena masih banyak cara untuk meraup materi.

Jika hanya bertahan menjadi guru honorer dengan gaji yang sangat minim, maka dijamin mereka tidak akan bisa mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu banyak dari mereka yang melakukan pekerjaan sampingan seperti narik ojek online dan berdagang.

Dengan kedua cara itu, guru honorer terbantu untuk menutupi kekurangannya sehari-hari. Gaji yang didapat oleh guru honorer sudah habis buat membeli bensin saja, apalagi untuk makan sehari-hari. Jika guru honorer berstatus masih lajang saja sudah pasti kurang, apalagi yang sudah punya istri dan anak tentu gaji tersebut tidak akan cukup.

Sudah kecil gajinya, bahkan ada yang dirapel hingga tiga bulan lamanya. Padahal kebutuhan sehari-hari tidak bisa dirapel. Inilah uniknya menjadi guru honorer di Indonesia. Mereka harus memilih antara ikhlas dan kemudian mendapatkan pahala, atau memikirkan materi. Tentu saja keduanya harus berjalan seirama. Gaji guru honorer harus bisa dikatakan layak dan agar profesi guru menjadi istimewa di mata masyarakat.

Epilog

Ucapan Menteri Pendidikan mengenai gaji guru honorer yang kecil dan nanti masuk surga sudah pasti hanya untuk membesarkan hati para guru honorer. Alih-alih membesarkan jiwa dan hati guru honorer, Penulis berpendapat sebaiknya pemerintah mulai memikirkan solusi terbaik untuk memperbaiki kesejahteraan para guru honorer.

Wahai para guru honorer, pilih mana? Pahala atau gaji yang layak? Sepertinya kesabaranmu mesti diuji kembali sampai harapan kalian bisa terwujud.

***

 

 

3

0
Pilpres 2019: Jangan Kacaukan Makna Angka Pilihanku

Pilpres 2019: Jangan Kacaukan Makna Angka Pilihanku


Pemilihan presiden (Pilpres) 2019 yang bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif telah dilaksanakan tanggal 17 April 2019. Tanggal ini telah menjadi tanggal bersejarah. Namun, tanggal tersebut juga telah menjadi awal hari-hari yang melelahkan dan terasa begitu panjang.

Seperti kita ketahui, kelompok pertama mendukung calon petahana nomor 01, yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin, sedangkan kelompok kedua mendukung calon penantang nomor 02, yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dari 190.770.329 pemilih, masing-masing kelompok sangat berharap pilihannya akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Tinggal beberapa hari lagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan siapa Presiden dan Wakil Presiden tersebut.

Sayangnya, hari-hari tersebut menjadi momen yang melelahkan untuk ditunggu. Sebabnya, fakta-fakta strategis menunjukkan, masing-masing pasangan calon (paslon) telah memiliki sikap dan kokoh dengan visi dan misi kemenangan mereka. Demikian juga bagi masing-masing kelompok pendukung.

Bagi sebagian kalangan, memang Pilpres 2019 menimbulkan kompetisi yang secara fakta terkesan telah menghadirkan berbagai anomali, antitesis pada kebenaran logika, serta menabrak etika dan estetika.

Mengapa demikian?

Jawabnya adalah karena kekuasaan tidak selalu selaras dengan kebenaran. Soalnya, koherensi isi regulasi (law in book) tidak selalu selaras dengan penerapannya dalam bentuk law in practices.

Saya telah menjadi bagian pemilih. Pilihan saya adalah sebagai suatu pilihan yang didasarkan nilai dan konsekuensi pilihan. Namun, saya sangat heran dan bertanya, kenapa banyak anomali terjadi? Seakan-akan, human error telah menjadi sebuah pembenaran.

Padahal, hal itu tidak dapat diterima karena dalam batas tertentu, suatu technical error tetap merupakan akibat dari human error. Ketika human error berulang, tentu ia akan menjadi ranah irregularity dan semestinya masuk ranah illegal act.

Ini sungguh sebuah fenomena baru yang terjadi di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena adanya sistem pemilihan serentak yang memang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia.

Aku ingin sekali menjelaskan apa yang terjadi.

Kebenaran versus Kekuasaan
Siapa yang menang jika kebenaran (truth) dipertandingkan dengan kekuasaan (power)?

Idealnya, demi moral, etika, dan estetika, kekuasaan dan kebenaran adalah sesuatu yang menyatu dan beriringan. Kita mesti mempertemukan kebenaran sebagai realita slogan ‘jurdil’.

Asas jurdil melekat di diri pemilih tentang kebenaran pilihannya ketika dicermati dalam realitasnya. Paling tidak, hati nurani pemilih, yang tidak dipengaruhi hadirnya intruder, akan menjamin hadirnya jurdil di Pilpres 2019.

Jurdil saat pelaksanaan pemungutan suara dan jurdil saat rekapitulasi perhitungan suara secara elektronik ataupun manual seharusnya menghasilkan komposisi angka yang equal sesuai dengan kejadiannya.

Namun, hal itu menjadi terganggu saat munculnya intruder di lapisan masyarakat pemilih. Ini bukan hal lucu karena NKRI tidak akan pernah suka dan memerlukan fenomena ini. Di sini telah hadir kontestasi antara yang ingin berkuasa kembali versus pihak yang ingin berkuasa.

Mereka memiliki asumsi yang tidak akan dapat diganggu gugat, yakni masing-masing di antara mereka merasa lebih pantas berkuasa karena lebih baik dengan kriteria masing-masing. Mereka juga membuat asumsi tentang deskripsi paslon lawan dengan kriteria negatif.

Hal yang argumentatif tersebut berlaku di tataran paslon dan pendukungnya beserta rakyat pemilih masing-masing paslon. Satu paslon ingin memberikan keadilan untuk NKRI, sedangkan paslon lainnya menggunakan slogan kerja-kerja.

Realitas “kekuasaan versus kebenaran” itu menjadi fenomena “general” di Indonesia, termasuk pemberian suara oleh WNI yang ada di luar negeri.

Kekuasaan telah menghadirkan potensi dan ditengarai sarat rekayasa dan anomali, seperti adanya daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak faktual dan subyektif karena penggunaan kekuasaan dalam memperkuat basis pemilih nasional.

Implementasi strategis tentang visi dan misi dari strategi pemenangan tersebut sangat anomali dari sisi teknis, sosio, dan administratif. Misalnya, hadirnya pemberian suara di 809.500 TPS dengan DPT normatif sekitar 200-300 orang per TPS.

Kekuasaan memang disimbolkan dengan mayoritas angka pemilih. Ia telah memberikan kesan pembenaran dengan hadirnya cara apapun untuk mencapai tujuan. Belum lagi adanya formulir C6 (undangan pemilih ke TPS) yang tidak terkomunikasi secara atributif.

Anomali Itu
Pada fase perhitungan suara pemilih secara nasional, kita juga menerima hadirnya aplikasi sistem informasi perhitungan suara (Situng) KPU yang dilakukan secara real count, yang realitanya terjadi banyak anomali.

Mengapa demikian? Tentunya, ia karena “benar dan salah” dalam penyajian data dan pengomunikasian informasi adalah sebagai tesis dan antitesis, di mana ia dapat dijelaskan oleh semua teori kebenaran secara katagorikal atau secara berjenjang.

Dari sisi pengetahuan, bekerjanya suatu sistem informasi seperti Situng KPU didasarkan teori sistem, yaitu input, proses, output, dan pengkomunikasiannya sebagai outcome haruslah sebagai representasi output informasi yang valid. Dengan demikian, jurdil berlaku bagi semua pihak.

Teori sistem tersebut adalah tentang kebenaran, di mana pada konteks data (C1 Plano) setiap TPS adalah dokumen transaksi yang sah, valid. Soalnya, terdapat perpindahan hak kepemilikan (transfer of title) antara rakyat pemilih dengan 1 nilai suara untuk paslon pilihannya.

Itulah suara rakyat, suatu representasi pilihan yang benar menurut pikiran dan hati nuraninya. Namun demikian, hal itu menimbulkan perbedaan makna saat suara di TPS mengalami upaya rekayasa teknis di tempat-tempat menuju real count di Situng KPU.

Anomali juga terlihat di tampilan data rincian yang berbeda dengan total angka pemilih pada paslon tertentu (ukuran data persentasi dari data angka pemilih). Atas dasar objektifnya sistem, maka siapa yang melakukan atau bertanggung jawab atas salah saji data tidak valid tersebut?

Apakah aplikasi didesain tanpa kontrol batas (boundary control) dalam bahasa “what if …. if then” dari menu aplikasi? Programmer tentu akan bertindak fair.

Ataukah, ada suatu proses manajemen sistem informasi yang didesain terpisah dengan output sistem dari proses entri menuju publikasi output?

Bagaimana kualitas sistem informasi yang didesain oleh pembuat? Apakah sesuai dengan keinginan pemesan sistem sehingga telah dapat memberikan sesuatu sajian data yang anomali?

Mungkinkah teknologi informasi dan pola sistem jaringannya (server dengan network connection) didesain untuk memberikan proses yang tidak integratif? Memang, ia penuh anomali, tetapi secara teknis hal ia juga bisa hadir karena adanya extraneous act, yakni adanya upaya membangun opini terkait paslon tertentu.

Pada tataran bekerjanya Situng KPU yang “real count”, beberapa pengamatan atas evaluasi dan monitoring data yang on line, real time, di Situng KPU juga memberikan argumen, seperti adanya salah penjumlahan antara outcome pie chart dengan angka pembentuknya saat dijumlahkan kembali dengan menggunakan Microsoft Excel.

Meskipun demikian, segala syak wasangka atas anomali itu sejatinya akan terungkap tatkala perhitungan manual yang melalui proses panjang disaksikan oleh berbagai pihak selesai dilaksanakan.

Epilog

Menuju penetapan pemenang Pilpres 2019, hargailah satu suara sekalipun. Alasannya, suara rakyat yang bermartabat adalah arah pilihan yang benar dalam menuju pembangun kedaulatan NKRI. Ia adalah suara rakyat yang menginginkan NKRI adil dan makmur di masa depan.

Hal yang ditakutkan publik adalah jangan sampai KPU menghadirkan perilaku yang memenuhi kriteria “human error” dalam bentuk “thinking error” (atau action as planned), yaitu sebagai tindakan seperti atau sebagaimana yang direncanakan, dan berani memasuki ranah “rule-based mistake”, atau suatu kesalahan berbasis aturan, meskipun mereka sebenarnya memiliki “knowledge-based competency”.

Mungkinkah parodi situasional ini akan menjadi lelucon kondisional menuju penetapan pemenang Pilpres 2019?

Pertanyaan seperti ini tentunya beralasan. Soalnya, ia tidak dapat dipisahkan dari konteks individu petugas entri KPU dalam “adverse selection” dari data yang dikelola (yaitu 34 Provinsi), dengan suatu tataran strategis yang terkait adanya potensi “inadvertent error”.

Pada tahap tersebut terdapat tantangan keperilakuan moral hazard jajaran elite KPU sebagai pengambil kebijakan. Ini terkait dengan tanggung jawab menetapkan atas dasar suara pemilih.

Meskipun demikian, kita punya pemikiran positif saja, di mana kita sebenarnya sedang menunggu peran KPU dalam memberikan diseminasi informasi tentang siapa Presiden dan Wakil Presiden terpilih sesuai dengan asas kebenaran. Hal ini sebagai momentum hadirnya hakikat kebenaran untuk keberlanjutan NKRI.

Namun, janganlah kacaukan makna angka pilihanku. Satu suara yang kuberikan untuk Presiden dan Wakil Presiden pilihanku adalah makna suara yang telah masuk dalam C1 Plano karena aku telah hadir di TPS. Aku telah memberikan suara bersama rakyat pemilih lainnya untuk Indonesia.

 

 

 

4

0
Karakter Keterbukaan Sebagai Kunci Emas Pencegahan Korupsi

Karakter Keterbukaan Sebagai Kunci Emas Pencegahan Korupsi

Prolog

Tulisan ini tidak akan mengulas tentang tugas pokok, fungsi, dan kewenangan para pelaksana era keterbukaan informasi, mulai dari Komisi Informasi sampai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Sebab, hal itu hanya akan menjadi sebatas penggugur kewajiban penerapan peraturan perundangan.

Tulisan ini justru mencoba lebih masuk ke dalam, yakni bagaimana keterbukaan informasi itu benar-benar menjadi karakter, sifat, dan budaya bagi tiap tiap individu penyelenggara negara dan lembaga publik. Harapannya, implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dapat menjadi sebuah poin krusial dan kunci emas pencegahan korupsi di negeri ini.

Refleksi Keterbukaan Informasi Publik

Sepuluh tahun sudah UU KIP diberlakukan. Undang-undang yang lahir sebagai bentuk implementasi amandemen UUD 45 ini adalah wujud kepastian dan perlindungan hukum bagi tiap warga negara untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya dalam mengakses informasi.

Terbitnya UU KIP sejatinya merupakan peluang bagi pelaksanaan sistem kenegaraan kita menuju demokrasi yang lebih substantif. Setiap peluang tentunya memerlukan sikap yang responsif untuk pemanfaatannya.

Sikap tersebut adalah suatu keniscayaan agar peluang menjadi tak sia-sia. Peluang dalam UU KIP memiliki dua sisi, yakni bagi pemerintah atau badan publik dan bagi warga negara. Pertama, undang-undang ini memberikan kesempatan bagi pemerintah atau badan publik untuk lebih bersikap terbuka dalam mengelola pemerintahan.

Di sisi lain, warga negara juga lebih leluasa mengakses setiap informasi yang dikelola oleh pemerintah atau badan publik lainnya.

Perangkat pelaksana dari undang undang ini pun telah tersedia dari hulu sampai hilir. Mulai dari Komisi Informasi yang berada di pusat dan daerah sampai pada tingkat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap satuan kerja lembaga publik, selaku ujung tombak yang diharapkan mampu menghilirisasi keterbukaan informasi ke masyarakat dan publik.

Degan demikian, hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan informasi sekaligus mengkritisi dan mengawasi pengelolaan pemerintahan dalam konsep MALE (Maksimal Akses Limited Exception) bisa terlaksana.

Sungguh pun demikian, terkadang aura ketertutupan itu masih terasa. Tidak sedikit pimpinan lembaga publik, baik itu di pusat atau di daerah, masih “malu malu” mempublikasikan semua anggaran dan rencana kerja tahunannya, termasuk data terkait kontrak pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Pertanyaan besarnya adalah setelah 10 tahun ditetapkannya UU KIP, sudahkah keterbukaan menjadi karakter setiap lembaga publik dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat, atau hanya sebatas menjalankan norma dan aturan perundangan yang ada?

Kesan yang muncul hingga hari ini, para PPID di masing masing lembaga publik sebagai ujung tombak pelaksana undang-undang ini masih berperan sebagai corong pimpinan lembaga layaknya rezim “kehumasan”. Sejauh ini kita juga mahfum kalau humas hanya akan menyampaikan infomasi sesuai “pesanan” atasannya.

Dua Kisah Menarik

Saya mendapatkan dua kisah menarik tentang bagaimana efek dari sebuah keterbukaan informasi, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Hendra J Kede, dalam agenda sosialisasi UU KIP di kantor Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang.

Sebagai catatan, setelah 10 tahun, baru kali ini kami mendapatkan sosialisasi tentang undang-undang ini. Salah siapa, tanya saja pada rumput di halaman kantor.

Kedua kisah ini barangkali bisa membuka cakrawala berpikir kita hingga keterbukaan itu membumi dan mengakar, bukan hanya sekedar pelepas tanya penggugur kewajiban.

Ada sebuah kisah nyata yang menarik untuk dicermati terkait keterbukaan informasi ini. Kisah nyata terjadi di perguruan tinggi negeri yang menyebabkan seorang kandidat doktor nyaris kehilangan gelarnya.

Cerita berawal dari hasil sidang tertutup disertasi doktoral yang menyatakan dia tidak lulus. Kesempatan mengulang sudah habis. Pilihannya hanya dropout. Apa yang terjadi kemudian?

Di tengah keputusasaan sang kandidat, isterinya memberi saran meminta ke pihak kampus dokumen hasil penilaian sidang, setidaknya kita bisa melihat sisi mana yang membuat dia gagal.

Ternyata pihak kampus menolak memberikan dokumen ini dengan alasan kewenangan ada pada para penguji. Singkatnya penolakan tersebut dilaporkan oleh sang calon doktor ke Komisi Informasi Pusat.

Lalu, dilakukanlah proses penyelesaian sengketa informasi melalui ajudikasi sebagai salah satu kewenangan dan tugas lembaga Komisi Informasi. Hasilnya Komisi Informasi memutuskan pihak perguruan tinggi harus menyerahkan dokumen hasil penilaian sidang kepada calon tadi karena dokumen hasil ujian adalah dokumen publik, sedangkan proses penilaian memang menjadi wewenang mutlak penguji atau pihak kampus.

Terkait rekomendasi itu, akhirnya pihak kampus kemudian melakukan sidang akademik dan memutuskan yang bersangkutan lulus sebagai seorang doktor.

Hal yang sebaliknya dapat kita lihat pada kisah berikut. Seorang dosen di Jepang, akan melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap para mahasiswanya. Setelah lembaran soal dan jawaban dibagikan, dosen meminta para mahasiswa menutup lembar jawaban dan membuka lembar soal.

Dosen tersebut kemudian berkata, “Sekarang mari kita bahas satu per satu 10 soal ini”. Setelah semua soal dibahas bersama sang dosen berkata, “Sekarang silakan buka lembar jawaban saudara dan isikan nilai sesuai keinginan masing-masing”.

Lalu dosen tadi melanjutkan, “Yang saya inginkan adalah saudara semua memahami apa yang ada di setiap soal-soal tadi”. Efek dari sikap keterbukaan dosen tersebut tentu sangat luar biasa, bukan sebatas nilai A, B, C, atau D.

Pesan keterbukaan dan pesan ilmu yang disampaikan masuk dalam pikiran dan hati semua mahasiswanya

Karakter Keterbukaan

Analogi sederhana dan pesan moral dari dua kisah tadi menyampaikan kepada kita bahwa betapa keterbukaan mampu menyelamatkan hak setiap individu. Bisa kita bayangkan bagaimana efek sosial dari gagalnya seorang kandidat doktor mendapatkan gelarnya. Apa yang harus disampaikan nanti kepada kampus dan mahasiswanya?

Sebaliknya, contoh dari Jepang menunjukkan begitu luar biasanya pesan keterbukaan dari seorang dosen yang notabene punya hak dan kewenangan tunggal terhadap kelulusan seorang mahasiswa. Namun, ternyata sang dosen lebih mengedepankan pesan dari ilmu pengetahuan agar tersampaikan kepada semua mahasiswanya dan tidak sekedar coretan nilai dan angka-angka.

Ketika karakter terbuka ini menjadi sebuah wabah dan virus yang mendarah daging dalam budaya setiap pelaksana pemerintahan dan lembaga publik, apa yang akan dicurigai dan diawasi oleh publik dapat akses begitu mudah, cepat, dan tidak ada yang coba disembunyikan.

Harapannya kemudian, lembaga anti rasuah akan berkata, “Apalagi yang akan diperiksa, jika sudah terbuka semua”. Tambahan pundi-pundi anggaran pun akan lebih mudah direalisasikan karena yakin adanya akuntabilitas yang transparan pada lembaga publik.

Epilog

Terakhir, perilaku korup diharapkan akan terkikis dengan sendirinya oleh kunci emas keterbukaan ini. Sebab, nilai terbuka dan kejujuran itu benar benar menjadi karakter, bukan hanya basi-basi dan narasi ideal kita.

Jika demikian, seharusnya kita akan lebih takut dengan mobil Komisi Informasi ketimbang mobil Komisi Pemberantasan Korupsi. Semoga.

 

 

0

0
error: