Belakangan kita dikejutkan berita Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang menimpa Tokopedia. Perusahaan sebesar Tokopedia tengah mengalami goncangan sangat serius terutama dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang menimpa 90 persen karyawannya yang mengalami PHK.
Informasi ini tentu bukan kabar yang biasa-biasa saja. Tokopedia tidak dinyatakan bangkrut sebab bisnis jualan di tiktoknya tengah menanjak selepas diakuisisi TikTok Shop, meski saat ini tengah diuji dengan pemberlakuan regulasi Pajak Penghasilan (PPh).
ByteDance, perusahaan induk Tokopedia, tengah melakukan restrukturisasi dengan apa yang mereka sebut sebagai penyelarasan organisasi riset dan pengembangan yang dilakukan demi pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan. Wujud kebijakan ini adalah perampingan perusahaan secara eufemistik atau pemecatan massal secara riil.
Keputusan PHK ByteDance ditempuh dengan memangkas divisi riset dan pengembangan serta unit lainnya. Langkah ini seturut langkah serupa yang ditempuh perusahaan e-commerce lainnya, semisal Shopee, JD.id, dan lainnya.
Meski merupakan urusan internal perusahaan, keputusan ByteDance, Shopee, dan JD.id terasa menyesakkan dan menimbulkan pertanyaan seputar kedaulatan talenta digital.
Pasalnya, setelah PHK, fungsi teknologi inti platform Tokopedia diperkirakan justru dipindahkan dan dikendalikan oleh tim ByteDance di China.
Oleh karena itu, jika prediksi ini benar, meskipun platformnya masih “beroperasi” dan dipakai jutaan orang Indonesia, serta mewarnai sebagian besar sendi kehidupan masyarakat, namun kapasitas untuk membangun, memelihara, dan mengembangkan sistem yang dikebangkan –yang berawal dari dalam negeri– justru berpindah ke luar negeri.
Kondisi ini membawa beberapa dampak yang patut diwaspadai bersama.
- Pertama, hilangnya akumulasi pengetahuan. Dengan berpindahnya kewenangan ke luar negeri, talenta-talenta digital lokal dengan sendirinya akan kehilangan kesempatan baik untuk terus mengasah dan membagikan pengalaman kerja mereka ke ekosistem lokal, semisal mengajak dan membangun start up lokal, mengembangkan beragam langkah mentoring berdasar kebutuhan lokal, dan best practices lainnya.
- Kedua, meningkatnya ketergantungan teknis. Ini masalah yang cukup krusial, disebabkan saat terjadi masalah, solusinya ada di pihak asing. Kondisi ini dapat menyebabkan ketergantungan teknis yang akut. Jika bergantung pada entitas asing, yang pada dasarnya dapat ditangani di dalam negeri, ketergantungan ini menjadi kondisi yang sangat tidak sehat bagi ekosistem digital lokal.
- Ketiga, bergesernya nilai tambah ekonomi. Dipindahkannya pekerjaan strategis yang terkait dengan riset, pengembangan sumber daya, dan arsitektur sistem akan menandai babak baru berupa kemunduran serius nilai tambah ekonomi dari sisi hilangnya ekosistem strategis pertambahan nilai strategis karena hanya menyisakan fungsi operasional di dalam negeri. Kita akan dibuat terus bergantung pada sistem yang dikembangakan pihak di luar kita untuk hal yang sebenarnya mampu ditangani sendiri.
Pandangan ini bukan berdasar pada perspektif proteksionisme dan anti-investasi asing. Pasalnya, kita harus memberi kepastian ekosistem lokal yang mampu menjadi payung atas kreativitas talenta digital lokal, menjaga lapangan kerja domestik, menjaga kedaulatan strategis di bidang pangan, energi, dan teknologi untuk menghindari ketergantungan pada pihak luar.
Industri digital dalam negeri yang masih dalam taraf berkembang (infant insustri), tidak bisa begitu saja dilepas dan tanpa intervensi konstruktif yang memadai.
Kita harus mampu melihat bahwa kehadiran modal asing dalam skala besar memang telah lama menjadi back bone nilai pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Namun demikian, kondisi ini juga mengingatkan bahwa investasi yang mengandalkan sepenuhnya modal asing tidak otomatis berarti keberlanjutan pekerjaan bagi warga negara lokal yang menjadi mitra tenaga kerjanya.
Tiktok Shop mengambil alih Tokopedia pada 2023. Mulai saat itulah PHK dilakukan secara bergelombang. Dari titik ini, pemerintah via kemenakertrans dan pihak lain yang berwenang mestinya bisa bergerak lebih jauh.
Pemerintah dapat mendorong transparansi lebih jauh dari apa yang disampaikan sebagai restrukturisasi dan penyelarasan organisasi riset serta pengembangan yang dilakukan demi pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan.
Transparansi untuk membuka faktor sebenarnya dari kebijakan restrukturisasi yang dimaksud sehingga ditemukan faktor utama yang mampu membuka ruang antisipasi ke depannya. Langkah ini juga untuk menghindari kebijakan yang semaunya dalam konteks pemanfaatan Sumber Daya Manusia.
Kita tidak bisa menormalisasi kondisi di mana akuisisi perusahaan teknologi oleh pemain global atas perusahaan lokal tidak lantas berupa mekanisme excluding atau pemberhentian tenaga kerja lokal secara bertahap tanpa mekanisme transparansi publik.
Lebih jauh, langkah PHK oleh Tokopedia juga juga mengingatkan asumsi dasar tentang unicorn dan decacorn yang melulu dibangun di atas pemahaman bahwa gelontoran modal asing yang sangat besar dengan sendirinya akan mendorong pertumbuhan yang juga besar.
Namun demikian, hari-hari ini kenyataan pahit di Tokopedia memberi pelajaran penting yang justru berkebalikan dengan asumsi dasar tersebut, yakni saat prioritas bisnis induk perusahaan berubah—bisa saja lantaram tekanan efisiensi, pematangan rencana melantai di bursa, atau otomatisasi SDM yang bertumpu pada artificial intelligent— semua pihak harus tahu bahwa SDM lokal adalah pihak pertama yang menjadi sasaran empuk untuk dikorbankan, bukan faktor modalitas.
Jadi, yang diperlukan ke depan bukan sekadar penyataan empatik publik atas PHK yang menimpa atau rilis asosiasi pengusaha e-commerce atas badai PHK yang dialami banyak pihak.
PHK massal di e-commerce memerlukan kerangka kebijakan yang jelas mengenai kewajiban perusahaan hasil akuisisi asing terhadap tenaga kerja lokal, termasuk transparansi rencana bisnis jangka panjang saat proses akuisisi berlangsung.
Hal demikian menjadi krusial untuk menghindari PHK massal di bidang e-commerce dan memberi solusi perusahaan rintisan digital nasional lain di tengah berbagai kesulitan ekonomi yang tengah melanda.
0 Comments