Belakangan saya sering merasa bahwa perdebatan publik di Indonesia semakin ramai, tetapi tidak selalu semakin terang. Informasi berlimpah, pendapat berseliweran, dan media sosial bekerja tanpa jeda. Namun di tengah keramaian itu, justru muncul pertanyaan yang tidak sederhana: siapa yang dipercaya?
Pertanyaan ini terasa relevan ketika membaca dua artikel di Kompas:
- Ariel Heryanto lewat tulisan Pesta Babi, dan
- Zainal Arifin Mochtar melalui Populisme dan Negara yang Butuh Musuh
Sama-sama berbicara tentang relasi antara kekuasaan, narasi, dan respons publik. Keduanya berangkat dari isu berbeda, tetapi bertemu pada satu simpul: ketika ruang dialog terganggu, yang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah film atau perdebatan politik, melainkan kepercayaan publik itu sendiri.
Ariel Heryanto, Profesor Emeritus dari Universitas Monash Australia ini membahas popularitas film dokumenter Pesta Babi. Menurutnya, daya tarik film itu tidak semata terletak pada tema sensitif yang diangkat, melainkan pada kombinasi kualitas film, tradisi nonton bareng, dan respons represif terhadap sebagian pemutarannya.
Yang terakhir itu yang paling menarik sekaligus paling ironis. Sejarah memang sering menunjukkan paradoks semacam itu, bahwa sesuatu yang dibatasi justru memperoleh perhatian lebih besar.
Fenomena ini sebenarnya tidak baru. Dalam banyak konteks sejarah, pembatasan informasi atau ekspresi justru memantik rasa ingin tahu publik. Ariel mengingatkan pada berbagai pengalaman sejarah, mulai dari kolonialisme Belanda hingga terlepasnya Timor Timur, yang menunjukkan bahwa kontrol terhadap informasi sering melahirkan narasi tandingan.
Namun membaca tulisan Ariel hanya sebagai pembelaan terhadap sebuah film tentu terlalu sederhana. Hal penting yang ia soroti justru soal rendahnya kepercayaan publik terhadap elite dan narasi resmi. Dalam situasi ketika kepercayaan melemah, masyarakat cenderung mencari sumber informasi alternatif, baik melalui film, media digital, maupun ruang-ruang diskusi informal.
Di titik ini, tulisan Zainal Arifin Mochtar terasa seperti melengkapi puzzle yang sama.
Dengan mengutip novel 1984 karya George Orwell, Uceng panggilan akrab Guru Besar Hukum Tata Negara FH UGM ini mengingatkan bagaimana bahasa dapat dipakai untuk membentuk persepsi politik. Kritik bisa dipandang sebagai ancaman, perbedaan dianggap pembangkangan, dan label tertentu dipakai untuk membangun garis tegas antara “kita” dan “mereka”.
Dalam kajian politik, pola semacam ini kerap dikaitkan dengan populisme. Populisme, sebagaimana dijelaskan Uceng merujuk pemikiran Jan-Werner Müller, bukan sekadar keberpihakan pada rakyat, tetapi juga klaim bahwa hanya ada satu kelompok yang mewakili “rakyat sejati”.
Konsekuensinya, pihak yang berbeda pandangan berpotensi ditempatkan sebagai lawan atau bahkan ancaman.
Tentu, tidak setiap kritik terhadap aktivis, akademisi, atau media otomatis berarti populisme. Negara juga memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas sosial dan memastikan informasi yang beredar tidak memicu disinformasi atau konflik.
Dalam ruang demokrasi yang kompleks, keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial memang tidak pernah mudah.
Namun, di sisi lain, negara demokratis juga dihadapkan pada tantangan untuk tetap membuka ruang bagi narasi dan data pembanding. Kritik, riset, maupun karya dokumenter pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme koreksi sosial.
Tidak semua kritik benar, sebagaimana tidak semua narasi resmi keliru. Tetapi keduanya perlu diuji melalui dialog dan argumentasi yang sehat.
Di sinilah kontroversi seputar film Pesta Babi menjadi menarik dibaca bukan hanya sebagai soal film, melainkan sebagai cermin hubungan negara dan masyarakat.
Film dokumenter, riset akademik, maupun laporan masyarakat sipil sering kali menghadirkan perspektif yang berbeda tentang pembangunan, lingkungan, atau konflik sosial. Perspektif itu bisa diperdebatkan, dikritik, bahkan dibantah dengan data lain.
Akan tetapi ketika ruang dialog menyempit dan perdebatan berubah menjadi saling memberi label, publik justru kehilangan kesempatan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh.
Ariel maupun Uceng tampaknya sedang mengingatkan hal yang serupa: negara yang kuat tidak semata ditentukan oleh kemampuan mengelola stabilitas, tetapi juga oleh keberanian merawat percakapan publik.
Kepercayaan tidak lahir dari keseragaman pikiran, melainkan dari keyakinan bahwa perbedaan pendapat dapat disampaikan tanpa rasa takut dan dijawab dengan argumentasi yang memadai. Sebab, dalam masyarakat yang semakin terbuka, narasi tidak lagi bisa dimonopoli oleh satu suara saja.
Yang lebih penting adalah bagaimana berbagai suara itu dipertemukan secara dewasa demi kepentingan bersama.
0 Comments